peserta

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

perilaku seseorang karena seringkali menentukan cara orang memandang suatu kelompok atau
cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Ideal, sama halnya dengan stereotip juga
merupakan gambaran di kepala kita, bersifat persisten, seringkali tidak konsisten, dan
berdasarkan informasi yang palsu. Bedanya ialah bahwa “ideal” seluruhnya terdiri dari sifat-sifat
yang positif. Ideal berfungsi sebagai tujuan atau standar ukuran. Karena masyarakat biasanya
kurang bisa menerima perilaku yang menyimpang dari norma standar, berkembanglah mitos
bahwa ada dua gender yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Anggapan yang
belakangan ini diperdebatkan karena pengetahuan baru bahwa ada perempuan atau lelaki yang
menampilkan karakteristik, perilaku, dan sikap yang tidak sesuai dengan harapan sosial tentang
ciri khas perempuan atau lelaki (Sadeli, 2010).

Di saat hal seperti ini terjadi, biasanya masyarakat akan memberikan berbagai respon yang
sebagian besar melihat karakteristik, perilaku, dan sikap yang tidak sesuai itu adalah sebagai
penyimpangan peran dan posisinya sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Bahkan seringkali
disebutkan sebagai melanggar kodrat dari Tuhan. Padahal, bicara kodrat (atau hal yang kodrati)
adalah hal yang melekat dalam diri manusia, yang diberikan pencipta semenjak manusia itu
dilahirkan seperti jenis kelamin dengan segala atribut seksualnya seperti alat kelamin dan alat
reproduksi. Sementara gender lebih pada harapan sosial yang dibangun oleh masyarakat tentang
apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang baik dan tidak baik dilakukan oleh laki-laki maupun
oleh perempuan.

Oleh karena dianggap menyimpang, tidak sesuai dengan nilai, norma dan harapan masyarakat
maka diberikanlah kepadanya “sanksi sosial” berupa pelabelan (stereotip), peminggiran
(marginalisasi), tidak diperhitungkan /dipertimbangkan keberadaannya /pengabaian
(subordinasi), kekerasan baik secara fisik, verbal, psikologis maupun sumber terhadap akses
ekonomi serta beban ganda, Kelimanya seringkali lebih banyak dialami perempuan karena dia
berjenis kelamin perempuan dan karena di dalam masyarakat seorang perempuan haruslah
bertindak, bersikap, berperilaku,bertutur, sesuai denga standar.

Perempuan yang belum menikah di batas usia yang ditentukan ideal dalam sebuah masyarakat
disebut sebagai perawan tua, tidak laku dan lain sebagainya (stereotip) dan karena sebutan
tersebut, seringkali dia mendapat kekerasan secara verbal seperti dipergunjingkan. Meski laki-
laki yang juga pada banyak masyarakat disebut sebagai bujang lapuk, namun dampak atau
implikasi terhadap label yang diberikan kepadanya itu tidak seberat yang dihadapi perempuan.
Begitu juga dengan kasus sebutan janda atau duda bagi seseorang yang kehilangan pasangan
hidupnya. Kata janda, dalam kepala banyak orang banyak diasosiasikan atau berkonotasi kepada
hal-hal yang tidak baik, merugikan dan lain sebagainya dibandingkan dengan kata duda.
Bandingkan juga dengan remaja laki-laki dan remaja perempuan.

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

97

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Apa yang diasosiasikan dan dikonotasikan di dalam kepala seseorang yang tinggal dan tumbuh
dalam sebuah masyarakat seringkali menjadi gambaran tentang nilai, norma dan harapan
terhadap seseorang secara keseluruhan. Pada kasus lain, perempuan, terutama sebagai ibu rumah
tangga tetap harus menjalankan tanggungjawabnya di ranah domestik/rumah tangga di samping
tanggungjawabnya di ranah publik/bekerja di luar rumah yang akhirnya menyebabkan jam kerja
perempuan dalam satu hari menjadi jauh lebih panjang dari pada laki-laki. Karena itu, ketika ada
seseorang yang sikap, tindakan, atau tuturnya dianggap “tidak memenuhi standar ideal
masyarakat, sanksi sosial yang diberikan dapat berupa kelima hal di atas yang biasa disebut juga
sebagai 5 bentuk ketidakadilan gender.
Terminologi ‘kesetaraan gender’ seringkali disalahartikan dengan mengambil alih pekerjaan dan
tanggungjawab laki-laki. Kesetaraan gender bukan berarti memindahkan semua pekerjaan laki-
laki ke pundak perempuan, bukan pula mengambil alih tugas dan kewajiban suami oleh istrinya.
Jika hal ini terjadi, bukan ‘kesetaraan’ yang tercipta, melainkan penambahan beban dan
penderitaan kepada perempuan. Berkembangnya inisiatif-inisiatif yang memperjuangkan
kesetaraan gender juga memicu sebagian orang menjadi berpikir dikotomis, yakni menempatkan
perempuan dan laki-laki pada kubu yang berseberangan. Perempuan ditempatkan pada kubu
yang teraniaya dan lemah, sedangkan laki-laki dipandang sebagai kubu penguasa yang menjajah
perempuan. Hasil pemikiran seperti ini akan memunculkan ‘perang’ antara perempuan pada
kubu ‘teraniaya’ yang merasa terjajah, ingin memberontak dan menguasai laki-laki, dan laki-laki
pada kubu ‘penguasa’ yang takut kekuasaannya diambil dan selalu khawatir terhadap dominasi
kaum perempuan. Padahal, inti dari kesetaraan dan keadilan gender adalah bagaimana
masyarakat berpikir dan bertindak serta memandang semua orang pada kedudukan yang sama
dan sejajar. Bagaimana laki-laki dan perempuan dilihat sebagai manusia yang utuh, yang sama
dan senilai dalam proses hidup dan menikmati kehidupan. Bagaimana perempuan dan laki-laki
berada pada posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan, mendapatkan peluang dan
kesempatan dan memperoleh manfaat yang sama dalam mengisi pembangunan. Kesetaraan
gender memberikan penghargaan dan kesempatan yang sama pada perempuan dan laki-laki
dalam menentukan keinginannya dan menggunakan kemampuannya secara maksimal di berbagai
bidang. (William - de Vries, 2006).

Strategi pemberdayaan perempuan seharusnya bertujuan menciptakan perempuan-perempuan
yang sehat fisik, mental dan sosial. Secara fisik sehat, berarti perempuan tidak rentan terhadap
berbagai penyakit menular, tidak mengalami kondisi anemia dan tidak kurang gizi. Secara
mental ia dibekali dengan kemampuan yang memungkinkan ia bisa baca tulis dan berhitung.
Dengan demikian ia bisa menyerap informasi yang ia butuhkan, mengembangkan potensi yang ia
miliki dan dapat mengisi berbagai perannya (sebagai ibu, istri dan anggota masyarakat) secara
optimal. Secara sosial, ia diperlakukan dan dihormati sebagai sesama manusia. Berarti tidak
didiskriminasi karena ia perempuan, tidak dilecehkan karena ia perempuan, tidak dianggap
kurang mampu Karen aia perempuan, atau menjadi sasaran kekerasan karena ia perempuan.

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

98

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Singkatnya, ia tidak mengalami diskriminasi gender di rumah, di tempat kerja ataupun di
masyarakat (Sadeli, 2010).

Dalam tulisannya Umbu Saraswati menjelaskan bahwa konsep Pengarusutamaan Gender (PUG)
pertamakali muncul saat Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Pada
saat itu, berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh
dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender mulai dipetakan. PUG didesakkan sebagai strategi
yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan organisasi yang relevan untuk memastikan
bahwa rencana aksi di berbagai area kritis dapat dilaksanakan dengan efektif. PUG merupakan
sebuah strategi, bukan tujuan. Strategi ini dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring,
dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat
terwujud. Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender. Dengan PUG
maka semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan
dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat
untuk perempuan.

Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan
perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah
terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas
kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Dan strategi PUG
ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada tingkatan yang lebih rendah, dasar
hukum pelaksanaan PUG juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di
Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
Implementasi PUG perlu didukung dengan anggaran yang responsif gender. Melalui Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan,
Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010,
sebanyak 7 kementerian didorong untuk menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) ke
dalam program dan kegiatan masing-masing kementerian.

Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2010 dan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2011 implementasi ARG diperluas ke dalam bidang

pembangunan sosial, ekonomi, dam politik. Di tingkat daerah. Untuk mempercepat pelaksanaan

PUG, juga telah dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan

Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada

tanggal 1 November 2012. Surat Edaran ini dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

99

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat edaran ini ditujukan kepada para menteri Kabinet
Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga pemerintah
non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan para
bupati/walikota.

Perencanaan pembangunan yang inklusif mensyaratkan keterlibatan, pengenalan hak dan
identifikasi kebutuhan khusus kelompok terpinggirkan dalam tiap tahapan dan unsur-unsurnya.
Sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan adalah perencanaan yang terpadu, dengan
memperhatikan, mempertimbangkan dan berpihak pada kelompok terpinggirkan. Wujud dari
perhatian, pertimbangan dan keberpihakan ini bisa terlihat baik pada proses penilaian
perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi dengan melibatkan kelompok terpinggirkan
maupun wujudnya dalam usulan program yang disetujui dalam RPJMD/RPJM Desa/RKP Desa
serta wujudnya dalam anggaran. Perlu keterlibatan dan kontribusi semua pihak agar ruang
partisipasi, kesetaraan peluang dan manfaat pembangunan dapat diakses, dinikmati dan dikontrol
oleh semua warga masyarakat.

Pembahasan mengenai inklusivitas dan gender dalam kaitannya dengan pembangunan, harus
terlebih dahulu memastikan keberadaan komponen yang ada dalam masyarakat dengan
melakukan identifikasi berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. Setiap
satuan masyarakat pastilah terdiri dari berbagai kelompok kepentingan seperti profesi, status
sosial, kelompok umur, tingkat kesejahteraan, kemampuan (ability), keterampilan dan lain
sebagainya. Identifikasi terhadap keberadaan berbagai kelompok kepentingan ini harus
dilanjutkan dengan identifikasi masalah, kebutuhan, sumberdaya (internal dan eksternal yang
dapat mengatasi masalah dan kebutuhan) serta program atau kegiatan yang ditawarkan. Dalam
hal identifikasi, terutama dalam hal masalah dan sumberdaya, harus dipastikan berbagai aspek
seperti fisik, alam, manusia, sosial dan finansial dikaji secara proporsional. Ini berguna untuk
mendorong partisipasi dan kemandirian masyakat dalam mengisi pembangunan.

Kesadaran atas berbagai masalah dan sumberdaya yang dimiliki untuk mengatasi masalah
tersebut dapat mendorong kepedulian dan semangat banyak pihak dalam masyarakat.
Pembahasan ini juga harus memperhatikan kesenjangan dari aspek akses, yaitu mengukur
seberapa besar peluang atau kesempatan, terutama kelompok terpinggirkan untuk memanfaatkan
sumber daya baik alam, sosial, politik maupun waktu; partisipasi yakni keterlibatan atau
keterwakilan kelompok terpinggirkan dalam program, kegiatan, pengambilan keputusan dalam
pembangunan untuk melihat besaran proporsi kelompok dalam masyarakat yang terpinggirkan;
kontrol yaitu kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa
yang memiliki akses terhadap penggunaan sumber daya tersebut; serta manfaat berkaitan
dengan hasil-hasil dari suatu proses pembangunan untuk melihat proporsi manfaat pembangunan

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

100

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

yang diterima kelompok terpinggirkan, apakah manfaat tersebut cenderung menguntungkan
salah satu kelompok dalam masyarakat.

Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan
menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi
mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan,
peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai. Program
diimplementasikan sebagai pengembangan model pembangunan ekonomi lokal, dengan
pelibatan penuh peran pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil. Model ini diterjemahkan
dalam bentuk intervensi program antara lain: kajian strategis potensi ekonomi daerah,
pengembangan dokumen dan kesepakatan perencanaan secara partisipatif, pengembangan forum
multipihak, advokasi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk membangun iklim pembangunan
inklusif dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (terutama yang berbasis pemanfaatan
sumber daya alam).

DAFTAR PUSTAKA:

Buku
Astuti D, 2011, Partisipasi Politik, CV Rajawali Press, Jakarta.
Handicap International, Care, Plan International, Uni Eropa, 2013, Memadukan Pengurangan

Risiko Bencana Inklusif dalam Perencanaan Pembangunan.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan Nasional
Kartasasmita, Ginanjar, 1997, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar

Pada Masyarakat, Surabaya
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pokok-Pokok Kebijakan Renja Kemendagri

Tahun 2016
Permendagri No. 78 Th. 2015 Tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016
Sadeli,Saparinah, 2010, Berbeda Tapi Setara; Pemikiran tentang Kajian Perempuan, PT.

Kompas Media Nusantara, Jakarta
Sugiyah 2001, Partisipasi Masyarakat dalam Politik, PT. Grasindo, Jakarta
Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan

Masyarakat, Penerbit Citra Utama, Jakarta
Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
William – de Vries, 2006, Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok

Perempuan di Jambi, Center for International Forestry (CIFOR) – Bogor.

Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

101

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.3.1.1

POKOK BAHASAN : 3. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA
(PPD)

TUJUAN : Setelah penyajian pokok bahasan ini, diharapkan peserta
dapat:
1. Memahami implementasi proses penyusunan
dokumen desa (RPJM Desa, RKP Desa/DU RKP
Desa)
2. Memahami peran PTPD dalam pendampingan
penyusunan RKP Desa/DU RKP Desa 2018
3. Memahami peran PTPD dalam pendampingan
penyusunan APB Desa

SUB POKOK BAHASAN : 3.1. REVIEW PENYUSUNAN DOKUMEN DESA
(RPJMDESA, RKP DESA/DU-RK DESA)

3.2. PERAN PTPD DALAM PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN RKP DESA/DU-RKP DESA
2018

3.3. PERAN PTPD DALAM PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN APB DESA

WAKTU : 7 Jampel @ 45 menit = 315 menit

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

1

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.3.1.2

POKOK BAHASAN : 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (PPD)

SUB POKOK BAHASAN : 3.1. REVIEW PENYUSUNAN DOKUMEN DESA
(RPJM DESA, RKP DESA/DU RKP DESA)

TUJUAN : Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menyebutkan alur Perencanaan pembangunan desa
(PPD).
2. Menjelaskan proses penyusunan dokumen desa (RPJM
Desa, RKP Desa/DU-RKP Desa)

WAKTU : 3 Jampel @ 45 menit = 135 menit.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

2

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

PROSES PENYAJIAN

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU MEDIA
(Menit) BELAJAR

1. Pengantar 5’ - Lembar
Fasilitator menyampaikan judul PB, SPB, tujuan dan waktu Penyajian PB
yang diperlukan. (M.3.1.1)

- Lembar
Penyajian SPB
(M.3.1.2)

2. Pemutaran Videografik PPD 10’ - Videografik

a. Fasilitator meminta peserta untuk mengamati dan PPD

mencermati videografik PPD;

b. Fasilitator menayangkan videografik PPD

c. Setelah penayangan videografik, fasilitator meminta

peserta untuk berkelompok sebanyak 5 kelompok

3. Penugasan Kelompok 30’ - Lembar

a. Fasilitator memberikan penugasan kelompok, sebagai Penugasan

berikut (M.3.1.3) (M.3.1.3)

1) Menjelaskan alur penyusunan dokumen perencanaan - Format

yang terjadi di desa (realitas) Penugasan

2) Mereview proses penyusunan RPJM Desa, RKP Desa Kelompok

dan DU RKP Desa (realitas) (M.3.1.4)

3) Kesenjangan yang terjdi antara kondisi realitas dan

idealitas (tayangan videografik). Menggunakan

(M.3.1.4)

b. Diskusi Kelompok ditulis pada kertas Plano

c. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk

melakukan tanya jawab.

d. Hasil diskusi kelompok ditempelkan didinding kelas

e. Fasilitator melakukan rangkuman dan klarifikasi hasil

penugasan kelompok

4. Ceramah, Tanya Jawab 75’ - Bahan Bacaan
a. Fasilitator melakukan penjelasan terhadap proses alur Konsep dan
penyusunan dokumen desa (RPJM Desa, RKP Desa/DU Sistem
RKP Desa) Perencaan
b. Proses penjelasan mengikuti tahapan penyusunan RPJM Pembangunan
Desa dan RKP Desa. Desa (M.3.1.5)
c. Proses penjelasan dilakukan secara dua arah dan
memanfaatkan peserta yang sudah pernah mendampingi - Bahan Bacaan
Perencanaan

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

3

Kementerian Dalam Negeri Pembangunan
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Desa
Berprespektif
desa dalam proses ini. Hal ini untuk mempercepat proses Gender dan
percepatan pemahaman peserta Inklusi Sosial
d. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk (M.3.1.6)
melakukan tanya jawab - Bahan Bacaan
Penyusunan
4. Penegasan RPJM Desa
Fasilitator memberikan penegasan terkait proses review (M.3.1.5)
penyusunan dokumen desa. Pastikan apakah sasaran yang - Bahan Bacaan
terkait pelayanan dasar, gender dan inklusi social sudah Penyusunan
terakomodir pada dokumen-dokumen tersebut? Jika belum RKP Desa/DU
apa yang harus dilakukan oleh PTPD? Pastikan komitmen RKP Desa
tergali untuk menjawab persoalan tersebut (M.3.1.6)

5. Evaluasi PB/SPB 5’ − Bahan bacaan
Fasilitator melakukan evaluasi capaian proses pembelajaran “Perencanaan
dengan memberikan lembar evaluasi PB/SPB kepada peserta. Pembangunan
Desa
berperspektif
Gender dan
Inklusi Sosial”
(M.3.1.7)

− Bahan Bacaan
Konsep
Pelayanan
Sosial Dasar di
Pedesaan
(M.3.1.8)

Lembar Evaluasi
PB/SPB
(M.1.2.5)

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

4

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.3.1.3

LEMBAR PENUGASAN KELOMPOK

1)Menjelaskan alur penyusunan dokumen perencanaan
yang terjadi di desa (realitas)

2)Mereview proses penyusunan RPJM Desa, RKP Desa
dan DU RKP Desa (realitas)

3)Kesenjangan yang terjdi antara kondisi realitas dan
idealitas (tayangan videografik)Fasilitator memberikan
kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya
jawab

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

5

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.3.1.4

Format Diskusi Kesenjangan

Realita Idealita GAP (Kesenjangan)

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

6

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.3.1.5

Bahan Bacaan

KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (PPD)

A. Pengertian, Tujuan dan Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan Desa

1. Mengapa Perlu Perencanaan Desa
Pasal 79 UU No 6/2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pemerintah Desa harus
menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu
pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Kemudian pasal 115 PP 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa menyatakan
perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam
menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.
Pentingnya desa memiliki perencanaan karena desa harus mengatur dan mengurus
desa-nya sesuai dengan kewenangannya sebagai desa sebagai self governing
community (masyarakat berpemerintahan). Artinya, perencanaan desa akan semakin
memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber
kekayaan desa (aset desa) sebagai kekuatan utama membangun desa. Desa tidak lagi
selalu “menunggu perintah atasan” dalam menyelenggarakan urusan dirinya sendiri,
ada keberanian dan kreativitas serta inovasi yang terumuskan dalam dokumen
perencanaan yang legal di desa.

Dengan membangun mekanisme perencanaan desa yang didasarkan pada aspirasi dan
partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan desa, mencerminkan
keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui kebijakan
perencanaan desa bukan sekedar “pemanis kata” tetapi benar- benar menjadi
kenyataan.

Potret suram masa lalu, yang didominasi oleh kebijakan perencanaan dan
penganggaran top down dan sentralistik, telah terbukti menimbulkan sikap apriori dan
apatis masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Musyawarah perencanaan
pembangunan, biasa disingkat Musrenbang yang berjenjang mulai dari tingkat desa
sampai kabupaten. Bahkan, menjurus pada ketidak percayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Ini terjadi karena forum Musyawarah perencanaan pembangunan desa
dan out put dokumen yang dihasilkan hanya diposisikan sebagai input “pelengkap
penderita” tanpa pernah diakomodasi lebih jauh oleh pemerintah supra-desa.
Perencanaan desa yang sudah disepakati dalam bentuk Perdes ataupun Keputusan
Kepala Desa seakan-akan tidak memiliki arti apapun. Musrenbang di masa lalu hanya

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

7

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

sekedar agenda “seremonial dan rutinitas” untuk menghabiskan anggaran. Partisipasi
masyarakat yang ditandai dengan tingkat kehadiran masyarakat bersifat “formalistik”
belaka. Partisipasi yang seharusnya menumbuhkan saling sadar, kritis, berubah
menjadi “mobilisasi” sebatas memenuhi tuntutan formalitas aturan dan citra “good
governance”. Kondisi demikian tentu saja akan mempersulit pencapaian cita-cita
besar membangun kemandirian desa. Disamping itu, setiap program pemberdayaan
masyarakat (seperti PNPM, Pamsimas) juga memiliki siklus perencanaan sendiri yang
tidak nyambung dengan perencanaan pada musyawarah perencanaan pembangunan
regular. Namun demikian, pengalaman ini merupakan proses perencanaan masyarakat
yang lebih komprehensif, banyak pembelajaran untuk memperbaiki sistem
perencanaan selanjutnya.

Guna membangkitkan semangat partisipasi dan kesadaran kritis masyarakat,
diperlukan keberanian dan inovasi daerah untuk menyusun peraturan yang mampu
melindungi hak-hak masyarakat desa melalui mekanisme perencanaan dan
penganggaran yang sinergis dan terintegrasi mulai dari desa sampai kabupaten.
Menjadi penting kedepan, bagaimana menjadikan satu dokumen perencanaan untuk
semua dan satu dokumen anggaran desa untuk semua. Perencanaan desa akan
dipercaya oleh masyarakat ketika ada kepastian bahwa program dan kegiatan
termaktub/ terakomodasi dalam kebijakan penganggaran, sehingga konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran dapat lebih terjamin. Hal tersebut menjadi landasan
bagaimana UU Desa diimplementasikan kedepan.

Arie Sujito (Kompas 3 Januari 2013 – Pertaruhan RUU Desa), menuliskan tentang hal
penting menyangkut UU Desa yaitu; 1) kejelasan kewenangan desa sebagai wujud
pengakuan negara atas desa. UU Desa mengembalikan kewenangan desa secara lebih
jelas. Pembangunan berorientasi pemberdayaaan, menempatkan masyarakat desa
sebagai subyek. 2) Perencanaan dan penganggaran pembangunan serta redistribusi
sumberdaya ke desa. Problem kemiskinan, ketimbangan social dan berbagai
ketidakadilan sesungguhnya bersumber pada pola pembangunan yang tidak bertumpu
pada partisipasi desa. Pembangunan selama ini hanya menempatkan desa sebagai
lokasi dan menjadi model pembangunan di desa. Dalam UU Desa jelas akan
mengimplementasikan paradigm “desa membangun” dimana substansinya bahwa
desa sebagai subyek.

2. Pengertian dan Prinsip
Menurut UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN), perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang
tersedia (Pasal 1 ayat 1). Sedangkan perencanaan pembangunan adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

8

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Sesuai ketentuan umum pasal 1, Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa, menyatakan perencanaan pembangunan desa adalah proses
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD
dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa sebaiknya memperhatikan hakekat dan sifat desa
yang tentu berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan
asas desentralisasi. Sedangkan kemandirian desa berangkat dari asas rekognisi
(pengakuan dan penghormatan) serta asas subsidiaritas (lokalisasi penggunaan
kewenangan dan pengambilan keputusan atau bisa disebut sebagai penerapan
kewenangan berskala lokal desa). Dengan kalimat lain, hakikat dan sifat kemandirian
desa adalah kemandirian dari dalam dan kemandirian dari bawah. Sebagai contoh,
selama ini desa bisa mengembangkan sumber daya lokal secara mandiri (misalnya
mendirikan pasar desa, lumbung desa, pengadaan air bersih, dll.) tanpa harus
dikontrol oleh regulasi dari atas.

Perencanaan pada dasarnya merupakan irisan antara pemerintahan dan pembangunan
desa. Pemerintahan mencakup kewenangan, kelembagaan, perencanaan, dan
penganggaran/keuangan. Perencanaan desa harus berangkat dari kewenangan desa.
Perencanaan desa bukan sekadar membuat usulan yang disampaikan kepada
pemerintah daerah, yang lebih penting perencanaan desa adalah keputusan politik
yang diambil secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Tentang kewenangan desa yang menjadi dasar perencanaan desa kemudian dipertegas

dalam pasal 34 PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014 tentang

Desa yaitu;

1. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas; sistem

organisasi masyarakat adat; pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan

lembaga dan hukum adat; pengelolaan tanah kas Desa; dan pengembangan peran

masyarakat Desa.

2. Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan:

pengelolaan tambatan perahu; pengelolaan pasar Desa; pengelolaan tempat

pemandian umum; pengelolaan jaringan irigasi; pengelolaan lingkungan

permukiman masyarakat Desa; pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan

pos pelayanan terpadu; pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; pengelolaan embung Desa;

pengelolaan air minum berskala Desa; dan pembuatan jalan Desa antar

permukiman ke wilayah pertanian.

Kewenangan tersebut mengindikasikan bahwa rencana pembangunan desa tidak

hanya bersifat fisik dan infrastruktur seperti yang terjadi selama ini, tetapi

menyangkut juga pelayanan publik, ekonomi dan pengembangan kelembagaan

serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Membuat perencanaan program dan kegiatan bukanlah mengumpulkan daftar

keinginan masyarakat desa. Bukan pula sekadar membuat daftar usulan tanpa

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

9

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

alasan yang logis mengapa kegiatan tersebut penting menjadi agenda program
pembangunan desa. Karenanya penting bagi para perencana kebijakan
pembangunan desa memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan desa sebagai
berikut;
1) Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan, yaitu bagaimana

perencanaan desa dikembangkan dengan memetik pembelajaran terutama
dari keberhasilan yang diraih. Dalam kehidupan antar masyarakat di desa
tentu ada perbedaan sehingga penting untuk mengelola perbedaan menjadi
kekuatan yang saling mengisi.
2) Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis, yaitu rencana yang
disusun harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat langsung secara
nyata bagi masyarakat. Rencana pembangunan desa juga harus membangun
sistem yang mendukung perubahan sikap dan perilaku sebagai rangkaian
perubahan sosial.
3) Keberlanjutan, yaitu proses perencanaan harus mampu mendorong
keberdayaan masyarakat. Perencanaan juga harus mampu mendorong
keberlanjutan ketersediaan sumber daya lainnya.
4) Penggalianinformasidesa dengan sumber utama dari masyarakat desa,
yaitu bagaimana rencana pembangunan disusun mengacu pada hasil
pemetaan apresiatif desa.
5) Partisipatif dan demokratis, yaitu pelibatan masyarakat dari berbagai unsur
di desa termasuk perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok
marjinal lainnya. Harus dipastikan agar mereka juga ikut serta dalam
pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tidak semata karena suara
terbanyak namun juga dengan analisis yang baik.
6) Pemberdayaan dan kaderisasi, yaitu proses perencanaan harus menjamin
upaya-upaya menguat-kan dan memberdayakan masyarakatterutama
perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marjinal lainnya
7) Berbasis kekuatan, yaitu landasan utama penyusunan rencana pembangunan
desa adalah kekuatan yang dimiliki di desa. Dukungan pihak luar hanyalah
stimulan untuk mendukung percepatannya.
8) Keswadayaan, yaitu proses perencanaan harus mampu membangkitkan,
menggerakkan, dan mengembangkan keswadayaan masyarakat.
9) Keterbukaan dan pertanggungjawaban, yaitu proses perencanaan terbuka
untuk diikuti oleh berbagai unsur masyarakat desa dan hasilnya dapat
diketahui oleh masyarakat. Hal ini mendorong terbangunnya kepercayaan di
semua tingkatan sehingga bisa dipertanggungjawabkan bersama.

3. Kebijakan Pemerintah dan Landasan Hukum (Document and Regulation)
Sebelum Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah
mengenal sistem perencanaan pembangunan partisipatif. Acuan atau landasan
hukumnya waktu itu adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

10

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

PP No.72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan
dari UU No.32 tahun 2004 tersebut.
Pada praktiknya, meskipun desa telah diwajibkan membuat perencanaan, usulan
program yang digagas masyarakat dan pemerintah desa jarang sekali terakomodir
dalam kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah. Tidak sedikit
pemerintah desa yang mengeluh karena daftar usulan program prioritas dalam
RKP Desa pada akhirnya terbengkelai menjadi daftar usulan saja. Meski telah
berkali-kali diperjuangkan melalui forum musrenbang kecamatan, forum SKPD
dan musrenbang kabupaten, usulan program prioritas dari desa itu pun harus
kandas karena kuatnya kepentingan pihak di luar desa dalam mempengaruhi
kebijakan pembangunan daerah. Pada akhirnya, kue APBD lebih banyak terserap
untuk membiayai program-program daerah. Kalau toh ada proyek pembangunan
di desa, desa hanya menjadi lokus proyek saja, bukan pelaksana apalagi
penanggung jawab proyek.

Kelahiran UU No.6 Tahun 2014 berupaya menyempurnakan sistem perencanaan
desa partisipatif sebelumnya. Berbeda dengan sistem perencanaan desa di bawah
rezim UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan
kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan
pembangunan sesuai dengan kewenanganya. Di sini, minimal ada dua
kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala desa. Selain itu, dengan perubahan masa kepemimpinan kepala desa dari
lima tahun menjadi enam tahun, periode perencanaan pembangunan pun berubah
dari lima tahunan menjadi enam tahunan.

Bahkan untuk menangkal praktik pasar proyek pembangunan di desa, pada pasal
79 ayat (4) UU No.6 Tahun 2014 menegaskan bahwa Peraturan Desa tentang
RPJM Desa dan RKP Desa sebagai produk (output) perencanaan menjadi satu-
satunya dokumen perencanaan di desa. Pihak lain di luar pemerintah desa yang
hendak menawarkan kerjasama ataupun memberikan bantuan program
pembangunan harus mempedomani kedua produk perencanaan desa tersebut.
Pasal tersebut menyimpan harapan bahwa di masa mendatang, desa tidak lagi
menjadi obyek atau hanya menjadi lokasi proyek dari atas tapi menjadi subyek
dan arena bagi orang desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan dan kemasyarakatan. Dengan kata lain, desa membangun bukan
membangun desa.

Pada pasal 78 ayat (92) UU No.6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan
desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap
perencanaan, pasal 79 kemudian menjelaskan “pemerintah desa menyusun
perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu
pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota”. Lalu perencanaan apa saja
yang termasuk dalam perencanaan pembangunan desa? Pada pasal 79 ayat (2)
kemudian menyebutkan ada dua yaitu;

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

11

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka
waktu 6 tahun;

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu satu tahun.

RPJM Desa pada hakikatnya adalah rencana enam tahunan yang memuat visi dan
misi kepala desa terpilih yang dituangkan menjadi visi misi desa, sehingga warga
dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan
desa, dan kebijakan umum desa. Sementara RKP Desa merupakan penjabaran
dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun dan dibedakan antara 2 jenis
kegiatan perencanaan; 1). Kegiatan yang akan didanai APB Desa, terutama
berdasarkan kewenangan lokal skala desadan 2). Kegiatan yang tidak mampu
dibiayai melalui APB Desa dan bukan merupakan kewenangan lokal skala desa
seperti kegiatan yang mencakup kawasan perdesaan yang perlu diusulkan melalui
mekanisme Musrenbang Kecamatan hingga kabupaten.

RKP Desa memuat informasi prioritas program, kegiatan, serta kebutuhan
pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat desa,
dan/atau APBD Kabupaten/kota. Dengan demikian RPJM Desa dan RKP Desa
merupakan pra syarat dan pedoman bagi pemerintah dalam penyusunan APB
Desa.

Tabel 1. Dua Jenis Perencanaan Desa

Jenis Nama Forum Nama Ditetapkan oleh
Perencanaan yang Dokumen/Keputusan Peraturan Hukum

Desa Membahasnya yang Dihasilkan

Perencanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Peraturan Desa
enam tahunan Desa RPJM jangka Menengah Desa (Perdes) tentang
desa Desa (RPJM Desa) RPJM Desa

Perencanaan Musyawarah Rencana Kerja Peraturan Desa
tahunan desa Desa Pemerintah Desa (RKP tentang RKP Desa
Desa)

Sumber: Murtiono dan Wulandari (2014)

Kemudian, apa hubungannya antara RPJMD Kabupaten dengan RPJM Desa,
RKP Desa dan APB Desa?. Sebagaimana telah diatur pada pasal 79 UU Desa,
maka antara RPJM Desa dan RPJMD Kabupaten haruslah terkonsolidasi satu
sama lain. Dalam arti RPJM Desa harus mengacu pada program prioritas dan visi
misi daerah, RPJMD Kabupaten juga harus mau menjadikan RPJM Desa sebagai
acuan penyusunan RPJMD. Sehingga akan dicapai arah kebijakan pembangunan
yang saling mendukung, karena pendekatan dari bawah bertemu dengan arah

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

12

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

kebijakan pembangunan yang diinisasi dari atas. Berikut ini skema hubungan
antara RPJMD, RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

APB D ESA

SEKALA D ESA

Mus des RPJM RKP M us des RKP
DESA D ESA D esa

SEKAL A M USRENBANG
SUPRA D ESA KECAM ATAN

KU O TA
KABU PATEN

APBD KU A & PPA RKPD RENJA SKPD FOR UM
PRO RAKYAT ( M USRENBANG ( TOTAL PAG U SK P D/GAB SK P D

KABU PATEN ) SKPD ) PAG U IND IKATIF
SKPD
IM PLEM ENTASI APBD
PRO RAKYAT (KUOTA KAB)

21

4. Pelaku, Peran dan Tanggungjawab (Actors, Roles, and Resposibilities)

Siapa saja pelaku yang seharusnya berperan dan bertanggungjawab demi
mendukung keberhasilan membuat perencanaan desa. Ada adagium yang
menyatakan “perencanaan desa yang baik adalah setengah perjalanan
keberhasilan desa mencapai visi dan misi desa”. Tapi, pada hakikatnya
keberhasilan pembangunan tidak bisa semata-mata disandarkan pada pemerintah
desa tapi juga elemen desa lainnya baik dari pelaku ekonomi desa ataupun warga
desa pada umumnya (civil society) seperti masyarakat petani, buruh, ibu-ibu
rumah tangga, keluarga buruh migran, perempuan dan laki-laki, apalagi yang
miskin. Maka dari itu desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, sudah
selayaknya semua elemen di desa berpartisipasi dalam proses perencanaan
pembangunan desa.

Pada hakikatnya pemerintah desa adalah pihak yang paling berkompeten dan
bertanggung jawab menyelenggarakan forum-forum perencanaan pembangunan
desa. Tapi bukan berarti tidak perlu terlibat di dalamnya. Pengikutsertaan
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa diatur pada pasal 80
yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa
dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan desa harus
mengikutsertakan masyarakat desa. Lalu apa yang harus dipersiapkan pemerintah
desa, dan apa pula yang sebaiknya diperankan masyarakat agar forum
musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai alat untuk menggalang
aspirasi benar-benar bermanfaat bagi arah kebijakan pembangunan desa?.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

13

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Beberapa hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah diantaranya membentuk dan
membuat Surat Keputusan untuk tim atau kelompok kerja perencanaan desa yang
terdiri dari perwakilan pemerintah desa dan masyarakat, membuat jadwal Musdes
perencanaan, menginventarisasi calon peserta Musdes, hasil evaluasi pelaksanaan
RPJM Desa dan RKP Desa tahun sebelumnya, membuat petunjuk pelaksanaan
(juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Musdes Perencanaan, serta mengumpulkan
bahan pendukung dari kabupaten seperti RPJMD serta pagu indikatif penerimaan
desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

Warga maupun organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang
Taruna, Kelompok Dasa Wisma yang biasanya kebanyakan perempuan,
Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, keluarga buruh migran sampai dengan
kelompok masyarakat berkebutuhan khusus tentu harus menyambut gembira
inisiatif pemerintah desa menyelenggarakan forum perencanaan pembangunan.
Contohnya, melakukan pertemuan-pertemuan warga menjelang musyawarah
perencanaan pembangunan untuk menyatukan persepsi dan aspirasi tentang
kebutuhan prioritas bersama yang nantinya akan diusulkan menjadi program
prioritas desa melalui forum musyawarah desa.

B. Siklus Perencanaan Pembangunan Desa

1. Tujuan dan Manfaat Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat desa sesuai ketentuan umum Pasal 1 Permendagri
114 Tahun 2014, maka desa harus memiliki rencana pembangunan berjangka dan
terukur. Sesuai Pasal 4 Permendagri 114/2014, Perencanaan pembangunan Desa
disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau
yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 PP 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa
Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam
menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.
Tujuan dan manfaat penyusunan RPJM desa dan RKP Desa seperti Kotak berikut:

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

14

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

KOTAK – 1

TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN RPJM DESA:
 Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, sehingga menjamin konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi
 Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan

setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas
hidup masyarakat

 Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program
pembangunan

 Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan)
 Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam

pembangunan
 Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supra desa.

KOTAK – 2

TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN RKP DESA:
 Dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
 Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan

desa dalam 1 tahun
 Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program

pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun
 Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan,
 Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa
 Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat

untuk pembagunan desa.

2. Siklus dan Jadwal Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
Sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No.43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa siklus perencanaan desa
dilaksanakan mulai bulan Juni tahun sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan,
siklus perencanaan dimulai dengan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Kegiatan

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

15

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

pembuatan RPJM Desa dan RKP Desa tersebut harus selesai sebelum bulan Oktober.
Kemudian bulan Oktober hingga Desember adalah saatnya bagi pemerintah desa
mengembangkan kedua dokumen kebijakan tersebut menjadi dokumen APB Desa.
Untuk pelaksanaan APB Desa, dalam arti pembelanjaan anggaran pembangunan
dilakukan mulai bulan Januari hingga Desember yang sering disebut sebagai tahun
anggaran. Terakhir, sudah barang tentu pelaporan atas pelaksanaan APB Desa
dilakukan setiap semester yaitu pada bulan Juli dan Januari. Kesepakatan-kesepakatan
masyarakat desa yang disusun dalam perencanaan pembangunan desa harus disusun
berdasarkan siklus waktu tersebut.

Pasal 114 PP No 43/2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa
disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang dilaksanakan
paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Sedangkan Pasal 116
menyebutkan bahwa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa
wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara
partisipatif yang diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat desa. Rancangan RPJM Desa
dan rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah desa perencanaan
pembangunan.

Adapun siklus perencanaan pembangunan desa seperti bagan berikut:

Perenc Kab/Kota

RPJM Desa
6 tahun

RKP Desa
Jun-Sept

Laporan & Pertangjwbn Siklus Perencanaan APB Desa
RKP Desa & APB Desa Pembangunan Desa Okt-Des

Juli & Jan

Pelaksanaan
Pengawasan

Jan-Des

APB Desa
Perubahan

RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas
pembangunan kabupaten/kota dan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

16

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah
daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP
Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan
ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun
berjalan. Kemudian RKP Desa akan menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 119 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
menyatakan bahwa Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan
desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan kebutuhan pembangunan desa
tersebut harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota. Usulan tersebut harus
dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jika Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan
tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.
Berdasarkan kewenangan desa yang cukup luas, maka pasal 120 Permendgari
114/2014 memberi kesempatan bahwa RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah.
Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan dalam hal:
a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,

dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa tersebut dibahas dan disepakati dalam
musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
peraturan Desa.

3. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa
Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014, tahapan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
secara singkat dilakukan dalam tiga tahapan besar yaitu;
1) Persiapan. Pada tahapan ini pemerintah desa menyelenggarakan sosialisasi
kepada masyarakat tentang perencanaan desa dan membentuk tim atau pokja
perencanaan desa. Sosialisasi adalah upaya pemerintah desa menyampaikan
informasi, pemahaman kepada masyarakat serta menghimpun respon balik dari
masyarakat atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan atau terhadap peristiwa
yang sedang, akan terjadi terkait dengan rencana Penyusunan Rencana
Pembangunan Desa.
2) Musyawarah Dusun. Tahapan ini adalah tahapan musyawarah antarwarga di
tingkat wilayah teritorial terkecil desa yaitu dusun. Di Aceh sebutan dusun atau
dukuh dikenal dengan nama Jurong, sedangkan di Ambon atau Maluku pada
umumnya disebut soa. Musdus diharapkan dapat menghasilkan daftar potensi aset
dan assesment permasalahan dasar masyarakat di masing-masing dusun, sehingga
nantinya akan diperoleh potret potensi dan masalah yang berbeda antar dusun.
Potret asimetris tersebut pada akhirnya akan menentukan kebutuhan prioritas
program serta pilihan intervensi program yang tepat diterapkan di masing-masing

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

17

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

dusun. Jika memungkinkan, dimana dari segi waktu dan dukungan logistik
mencukupi, sebelum kegiatan musdus, musyawarah dalam rangka penggalian
masalah prioritas masyarakat bisa dimulai dari tingkat Rukun Tangga (RW). Lalu,
hasilnya di bawa ke forum Musdus tersebut.
3) Musyawarah Desa. Hasil musdus sangat mungkin mencerminkan gambaran
kebutuhan, permasalahan serta agenda prioritas pembangunan yang diusulkan
masyarakat, mengingat pada umumnya karakter geografis, demografis maupun
sosilogis antar dusun berbeda. Dusun yang kondisi kehidupan masyarakatnya
banyak yang putus sekolah tentu memiliki permasalahan dan harapan yang
berbeda dengan dusun yang banyak penduduknya bersekolah secara
berkelanjutan. Dusun yang terletak di pegunungan pasti memiliki kebutuhan
infrastruktur yang berbeda dengan dusun yang berada di dataran rendah.
Karena itu, forum musyawarah desa menjadi penting. Musdes diselenggarakan
oleh BPD yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk kaum miskin
dan perempuan. Forum ini berperan strategis menjadi ruang bagi masyarakat
untuk mengelompokan (clustering) kebutuhan dan masalah yang dihadapi warga,
melakukan perengkingan ataupun menemukan permufakatan atas agenda-agenda
prioritas yang nantinya akan didahulukan sebagai agenda prioritas pembangunan
desa. Musyawarah Desa diharapkan bisa menghasilkan rumusan prioritas
berdasarkan potensi aset dan masalah dasar, visi dan misi desa serta arah
kebijakan pembangunan, serta kebijakan keuangan desa. Hasil kesepakatan
musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun
RPJM Desa. Secara khusus mekanisme dan proses Musyawarah Desa
Perencanaan Pembangunan dibahas materi teknis penyusunan RPJM Desa dan
RKP Desa.

4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Sesuai pasal 25 Permendagri 114 Tahun 2014, musyawarah perencanaan
pembangunan desa diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM
Desa dan diselenggarakan oleh Kepala Desa. Musyawarah diikuti oleh Pemerintah
Desa, BPD dan unsur masyarakat yaitu terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok
nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan
kelompok pemerhati dan pelindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin
dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil
kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dituangkan dalam berita
acara.

Beberapa agenda penting yang dibahas dalam musyawarah perencanaan
pembangunan desa RPJM Desa, diantaranya;

Pertama, pembahasan visi dan misi desa. Menentukan visi dan misi desa bukanlah hal
yang mudah. Mengapa?, karena pada hakikatnya menyatukan imajinasi cita-cita dan
harapan dari Kepala Desa terpilih dengan warganya. Karenanya dibutuhkan

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

18

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

kecakapan khusus, bagi seorang fasilitator untuk meramu perbedaan cita dan harapan
tersebut yang semula bersifat individualistik menjadi visi dan misi yang bersifat
kolektif.

Kedua, Pembahasan matrik kegiatan enam tahunan termasuk memisahkan usulan
program berskala desa dan skala kabupaten. Penguasaan perangkat desa dan warga
tentang jenis kewenangan yang dimiliki desa akan turut menentukan skala prioritas
antar program sekaligus membantu memudahkan menemukan dari mana sumber dana
yang dibutuhkan nanti. Program yang berkait dengan kewenangan lokal berskala desa
tentu tidak perlu diajukan menjadi program desa yang didanai APB Desa, cukuplah
didanai dengan APB Desa. Disisi lain, Pemerintah Desa dan Tim Penyusun RPJM
Desa juga harus memahami proporsi jumlah anggaran untuk belanja desa yang
ditetapkan dalam APB Desa. Pasal 100 PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan tentang belanja desa yang ditetapkan
dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: paling sedikit 70% (tujuh puluh
perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan paling banyak 30%
(tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; operasional
Pemerintah Desa; tunjangan dan operasional BPD; dan insentif rukun tetangga dan
rukun warga.

Ketiga, pembahasan draft Raperdes. Sebagaimana diatur pada pasal 79 ayat (3) UU
Desa, maka arah kebijakan pembangunan desa yang telah dirumuskan dalam bentuk
dokumen RPJM Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dengan demikian
memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pemerintah untuk melaksanakannya.
Karena itu, forum musyawarah perencanaan pembangunan desa ini hendaknya benar-
benar dimanfaatkan untuk pembahasan rancangan Perdes tersebut, sehingga
masyarakat berkesempatan membahasnya.

Keempat, penandatanganan berita acara. Kesepakatan ataupun permufakatan yang
tercapai dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa diutamakan untuk
diberita acarakan, sehingga memiliki kekuatan hukum. Jika sudah berkekuatan
hukum, maka pemerintah desa atau pihak lainnya tidak bisa merubah seenaknya
sendiri.

Kelima, memilih delegasi desa, masyarakat ataupun kelompok kepentingan sektoral
yang nantinya akan menjadi utusan desa dalam forum musrenbang di tingkat
kecamatan. Delegasi inilah yang nantinya akan melanjutkan usulan masyarakat yang
muncul dalam menjadi agenda prioritas desa, namun skalanya adalah skala kabupaten.
Karena sumber pendanaannya dari APBD atau bahkan APBN, maka usulan tersebut
harus disampaikan kepada pemerintah kabupaten.

5. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

19

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Jika hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa ada input dan masukan, maka
Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen
rancangan RPJM Desa.
Sesuai Permendagri Pasal 28, Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,

dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa, dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dan selanjutnya kepala desa menyusun Rancangan Peraturan
Desa tentang RPJM Desa, RPJM Desa tersebut menjadi lampiran rancangan
peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa
dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
untuk ditetapkan oleh kepala desa menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

C. Pengertian, Mekanisme dan Hasil Monitoring Perencanaan Pembangunan Desa

1. Pengertian dan Pentingnya Masyarakat Melakukan Monitoring Perencanaan
Pembangunan Desa

Kegiatan yang sering terlupa setelah atau bahkan suatu kegiatan berlangsung adalah
memonitor dan mengevaluasi kegiatan tersebut. Kebanyakan dari kita lebih cepat
puas dan bangga ketika kegiatan sudah berjalan ataupun sudah terlaksana. Tapi tidak
mengetahui apakah target atau substansi tujuan dari kegiatan tersebut tercapai atau
tidak. Karena itu tim perencana desa hendaknya mengoptimalkan fungsi baik sebagai
penyelenggara kegiatan ataupun sebagai pelaku yang memonitor dan mengevaluasi
atas kegiatan yang dilaksanakan.

Monitoring ini juga memungkinkan untuk melibatkan masyarakat dan menjadi bagian
dalam proses pemberdayaan masyarakat desa sesuai Pasal 84 Permendagri 114 Tahun
2014 bahwa Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa. Artinya bahwa Pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui
pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan
Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Secara mandiri
masyarakat dan Pemerintah Desa harus mengembangkan proses monitoring dalam
rangka memantau target dan berbagi perubahan yang sudah terjadi di masyarakat.

2. Mekansime Monitoring dalam Siklus Perencanaan Pembangunan Desa
Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan
perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
Pemantauan tahapan perencanaan, dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM
Desa dan RKP Desa, Pemantauan perencanaan pembangunan desa menggunakan
Form -1 tentang Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

20

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pemantauan tahapan pelaksanaan, dilakukan dengan cara menilai antara lain:
pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja,
pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah,
dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan desa dengan cara:
a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Desa;
b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi

pelaksanaan APB Desa;
c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan perencanaan pembangunan

Desa; dan
d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Jika terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa,
sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa,
bupati/walikota akan:
1) menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
2) membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat

perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31
Desember tahun berjalan;
3) membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat
pelaksanaan pembangunan desa untuk memastikan penyerapan APB Desa
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 78 Permendagri 114 Tahun 2014 memberi ruang tentang pengaduan dan

penyelesaian masalah. Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan

masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

desa. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah,

meliputi kegiatan:
 Penyediaan kotak pengaduan masyarakat
 Pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat
 Penetapan status masalah
 Penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah

Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan:
 Menjaga kerahasiaan identitas pelapor
 Mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan
 Menginformasikan kepada masyarakat desa perkembangan penyelesaian masalah
 Melibatkan masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah
 Mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah

Penyelesaian masalah dilakukan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal
dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa. Jika musyawarah desa

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

21

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita
acara musyawarah desa.

3. Hasil Monitoring
Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa, menjadi dasar pembahasan
musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pemantauan
tersebut, dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa. Jika hal
tersebut tetap berjalan, maka siklus pembangunan desa akan berjalan baik karena
pembelajaran dan pengalaman pengelolaan program maupun visi yang harus diusung
bersama masyarakat desa secara kolektif.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

22

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Form-1

FORMAT PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Tanggal : …………………………………

Desa : ………………………………… Kabupaten/Kota : …………………………………

Kecamatan: ………………………………… Provinsi : …………………………………

Tidak Keterangan

Dilaksanakan/ dilaksanakan/ (penjelasan
No. Kegiatan/ Dokumen yang dipantau Ada dokumen tidak ada bila tidak

dokumen dilaksanakan)

1 Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk
ke Desa

2 Pendataan potensi dan masalah di Desa

3 Dokumen rekapitulasi gagasan dusun

4 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa

5 Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa

6 Rancangan RPJM Desa

7 Musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan RPJM
Desa

8 Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa

9 Dokumen pagu indikatif desa

10 Rancangan RKP Desa

11 Proposal Teknis dan kelengkapannya

12 Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis

13 Daftar usulan RKP Desa

14 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa

15 Berita acara Rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan
pembangunan desa

Mengetahui, ................................, ................................. ..........
Kepala Desa Tim Pemantau Masyarakat

........................................................ ........................................................

Keterangan pengisian:
 Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
 Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

23

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

BAGAN LANGKAH PELAKSANAAN PENERAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PENGKAJIAN KEADAAN PEMILIHAN TINDAKAN PENYUSUNAN
DESA / LINGKUNGAN RENCANA

SKETSA DAFTAR Rencana Program swadaya
DESA MASALAH kelompok Dasawisma, PKK, RT,
RW, Dusun, Lingkungan
DAN (kelompok yang ada dana)
POTENSI
Rencana Program yang sudah ada
F1 dananya

KALENDER DAFTAR F4 F5 F6 F7 Rencana Program terpadu antara
MUSIM MASALAH swadaya dan dana yang sudah
PENGELOM- PENENTUAN PENGKAJIAN PENENTUAN ada dananya
DAN POKAN PERINGKAT TINDAKAN PERINGKAT
POTENSI MASALAH PEMECAHAN TINDAKAN RPJM Desa
MASALAH MASALAH
F2

BAGAN DAFTAR RKP Desa
KELEM- MASA DU-RKP Desa
BAGAAN
LAH DAN
POTENSI

F3

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)Provinsi Jawa Timur – 2017

24

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

M.3.1.6

BAHAN BACAAN

TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

A. MEKANISME PENYUSUNAN RPJM DESA
Dalam rangka perencanaan pembangunan desa, Kepala Desa menyelenggarakan
penyusunan RPJM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Desa.
Guna penyusunan perencanaan dimaksud dengan mengikutsertakan unsur masyarakat
Desa dan mempertimbangkan kondisi objektif desa serta prioritas program dan kegiatan
kabupaten/ kota. Adapun langkah kegiatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

PERSIAPAN Musyawarah
Perencanaan
MUSDES Pembangunan
perencanaan
Desa
Sosialisasi
Pembentukan MUSDUS sosialisasi
Tim Penyusun
RPJM Desa PKD,
Penggalian
 Penguatan potensi aset  Pengelompokan Rancangan Akhir Pembahasan  Perdes
desa dan masalah RPJM Desa dan penetapan RPJM
kapasitas assessment  Rumusan issu Raperdes Desa
permasalahan  Skoring masalah RPJM Desa
dasar  Perumusan issu prioritas menjadi Perdes  Lapor
masyarakat berdasar potensi Bupati
pokja/tim (integrasi dari strtaegis berbasis aset dan melalui
data sekunder pengelompokan masalah dasar camat
perencanaan dan data primer sejarah dan  Visi dan Misi
legenda desa  Arah
desa  Masalah pembangunan
 Visi dan Misi  Arah kebijakan
 Penyusunan Desa keuangan desa
 Prioritas  Tahapan dan
Road Kebijakan desa prioritas
 Program dan
map(scedule) kegiatan indikatif

Penyusunan

RPJM Desa

 Identifikasi

kebutuhan data

sekunder

 Sosialisasi

jadwal ke

masing-masing

dusun

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

25

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
Dalam pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, Kepala Desa membentuk tim
penyusun RPJM Desa. Tim terdiri dari:
1) Kepala Desa selaku pembina.
2) Sekretaris Desa selaku ketua.
3) Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris.
4) Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat,
kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim
penyusun mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota.
2) Pengkajian keadaan Desa.
3) Penyusunan rancangan RPJM Desa.
4) Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan
pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Penyelarasan arah
kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi
tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan
pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:
1) Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.
2) Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.
3) Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota.
4) Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota.
5) Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program
dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa. Rencana
program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa. Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data
rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa dan menjadi
lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

c. Pengkajian Keadaan Desa.
Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif
Desa. Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

26

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Hal penting yang
perlu dilakukan
dalam rangka
menyiapkan
dokumen RPJM Desa
yang mampu
menyajikan
data/informasi yang
logis dengan
perencanaan desa
adalah melakukan
kajian desa secara
partisipatif. Melalui
PNPM Mandiri dan
program lainnya,
masyarakat relatif
sudah banyak mengenal tentang metode/teknik untuk menggali, mengumpulkan data
/informasi tentang kondisi, permasalahan, dan potensi desa untuk menentukan program
prioritas desa.Teknik/metode tersebut misalnya rembug warga (musyawarah warga),
bahtsul masail (analisis masalah) yang biasanya banyak dilakukan warga NU, majelis
tarjih (analisis masalah) sebagaimana diterapkan di lingkungan organisasi
Muhamadiyah. Di kalangan aktivis berkembang model Participatory Rural Appraisal
(PRA), lokakarya (workshop), seminar hasil kajian desa/wilayah, diskusi kelompok
terbatas (focus group discussion) dengan berbagai instrument untuk identifikasi data
dan informasi serta analisis asset/potensi desa. Ada pula yang menerapkan teknik jejak
pendapat (polling), misalnya melalui short massage service (SMS) dan survei.

Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif
Desa yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Penyelarasan data Desa;
Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan:
a. Pengambilan data dari dokumen data Desa
b. Pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini

Data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya
pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa. Hasil penyelarasan
data Desa dituangkan dalam format data desa. Format data desa menjadi lampiran
laporan hasil pengkajian keadaan desa. Hasil penyelarasan data Desa menjadi bahan
masukan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan
Desa.

Berikut ini beberapa teknik yang banyak dikenal dalam rangka mengumpulkan data/

informasi pendukung untuk membuat dokumen RPJM Desa dengan menggunakan

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

27

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Teknik di bawah ini hanya sebagai
contoh saja, dan tentu harus dikembangkan di lapangan sesuai kebutuhan dan
pengalaman setiap desa.

 Sejarah Desa
Dengan teknik ini masyarakat diajak melihat dan menyimak kembali sejarah
desanya misalnya berkait dengan asal usul terbentuknya desa, keadaan atau
peristiwa penting bagi desa termasuk refleksi atas program-program pembangunan
yang pernah masuk dan mempengaruhi kehidupan desa. Dengan belajar pada
sejarah desa, pemerintah desa maupun warga diharapkan mendapatkan
pembelajaran tentang kewenangan desa baik yang berdasarkan hak asal usul
maupun kewenangan lokal berskala desa. Dengan merefleksikan program-program
yang pernah ada, masyarakat mengetahui keunggulan, kelemahan, model
pengelolaan ataupun kemanfaatan program itu sendiri bagi desa. Sehingga akan
memberikan pembelajaran bagi pengelolaan program-program desa berikutnya.

 Gambar Desa untuk Pemetaan Potensi Alam dan Sosial
Pengertian : Gambar desa (sketsa desa) adalah gambaran desa secara kasar/umum
tentang keadaan sumber daya fisik desa ( alam maupun buatan )
Sketsa Desa sebagai alat kajian adalah alat untuk menggali masalah –masalah yang
berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia
untuk mengatasi masalah
Hal-hal yang perlu digambar dalam sketsa desa adalah
1. Batas desa
2. Sumber daya alam, seperti : sungai, danau, laut, hutan, batu dan bukit
3. Penggunaan lahan, misalnya:
- Lahan utk tanaman padi, palawija,dan perkebunan.
- Lahan utk penggembalaan ternak
- Tanah kas desa
4. Sumber daya buatan ( prasarana dan sarana ) seperti jalan , jembatan, sarana
pengairan, sekolah, balai desa, posyandu, rumah penduduk, kantor desa , rumah
ibadah, dll.
Langkah-langkah membuat sketsa desa adalah sebagai berikut
1. Menjelaskan tujuan pembuatan sketsa desa dan cara membuatnya
2. Pemandu harus mengetahui keadaan desa melalui sumber-sumber tertulis
(profil desa, peta desa, potensi) terkait masalah maupun potensi yang ada.
3. Penyepakatan simbol-simbol atau tanda-tanda untuk menggambarkan sumber
daya
4. Pembuatan sketsa desa : di tanah/lantai, kertas dinding/koran, papan tulis dll
5. Mulailah menggambar dengan hal-hal yang palin dikenal misalnya : balai desa,
sarana ibadah, prasarana jalan dll.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

28

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Masyarakat atau peserta musyawarah desa melalui Sketsa desa diajak mengenal
secara lebih mendalam terhadap desa baik secara fisik maupun non fisik dengan
cara membuat sketsa atau gambardesa. Hasilnya tidaklah hanya mencerminkan
citra geografis desa tapi dapat pula berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan,
kesehatan, keamanan, fisik dan non fisik antar dusun.

Dengan teknik menggambar desa ini, masyarakat desa diharapkan; 1) memahami
berbagai jenis dan jumlah/kapasitas sumber daya dari dan di masing-masing dusun;
2) mampu menggali/menjaring masalah yang ada di tingkat dusun terutama yang
berkaitan dengan pemenuhan hak dasar (Permasalahan Pengembangan Wilayah,
Sosial budaya dan Ekonomi); 3) masyarakat dapat menyamakan presepsi dan
kesepakatan atas masalah dan potensi desa yang perlu diprioritaskan. Hasil dari
Sketsa Desa berupa daftar masalah dan potensi dari potret sketsa desa yang
tertuang dalam format 1 (F1).

(F1)

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

29

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

 Bagan Kelembagaan
Lembaga di desa adalah sekumpulan orang atau profesi yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat (baik formal maupun non formal)
Bagan kelembagaan Adalah :
- suatu gambaran keadaan peranan (manfaat) lembaga bagi masyarakat
- Alat untuk menggali masalah yang berhubungan dengan peranan (manfaat)
lembaga bagi masyaraka.
 Tujuannya adalah
- Mengetahui jumlah lembaga yang berperan di desa
- Mengetahui jumlah penduduk pria dan wanita
- Mengetahui besarnya manfaat lembaga bagi masyarakat
- Mengetahui sering tidaknya hubungan antara lembaga di desa dengan
masyarakat
Jenis informasi yang diperoleh:
- Lembaga kunci di masyarkat
- Gambaran peran/manfaat lembaga bagi masyarakat
- Hubungan lembaga dengan masyarakat
- Peranan pria dan wanita dalam lembaga

Langkah-langkah pembuatan diagram kelembagaan.
- Siapkan bahan
- Jelaskan maksud, tujuan dan langkah pembuatan
- Tanyakan lembaga yang berperan
- Bandingkan daftar lembaga dengan sketsa desa
- Memilih dan meyepakati ukuran lingkaran
- Tulis lembaga yang dipilih kedalam lingkaran
- Bahas manfaat masing-masing lembaga
- Buat gambar bagan kelembagaan
- Bandingkan jumlah anggota lembaga pria dan wanita dari masing-masing

lingkaran
- Bahas bagan kelembagaan tersebut dengan mewawancarai
- Tulis masalah dan potensi
- Tempelkan gambar bagan kelembagan dan formulirnya

Teknik ini dikenal dengan sebutan diagram venn. Teknik ini digunakan untuk
menggambarkan jenis-jenis organisasi (formal maupun informal) yang berperan
dalam berbagai kegiatan/program di desa dan kemudian diguanakn untuk
mendiskusikan permasalahan dan potensi dari setiap lembaga agar meningkatkan
perannya dalam upaya-upaya pembangunan desa. Diagram venn berupaya
memfasilitasi diskusi masyarakat dalam mengidentifikasi pihak/aktor yang berkait
secara langsung maupun tak langsung dengan permasalahan yang dihadapi, serta
menganalisa dan mengkaji perannya, kepentingan dan manfaatnya untuk

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

30

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

masyarakat. Lembaga yang dikaji meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-
lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta (termasuk Lembaga Swadaya
Masyarakat) dan orang-orang yang berpengaruh. Hasil dari analisa Bagan
kelembagaan berupa daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan desa yang
tertuang dalam format 2 (F2).

(F3)

 Kalender Musim
Adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat
yaitu saat-saat dirasakannya masalah yang menyangkut kebutuhan dasar dan
terjadi cukup parah dan berulang.
Tujuan
- Mengetahui masalah – masalah yang berhubungan dengan pemenuhan
kebutuhan dasar kesejahteraan
- Mengetahui masa – masa kritis bagi kehidupan masyarakat Informasi
yang dapat dihimpun
- Masalah kebutuhan dasar masyarakat
- Masalah kegiatan masyarakat
- Masa kritis pada musim tertentu

Langkah-langkah pembuatan
- Penjelasan : tujuan, cara pembuatan dan cara pengkajian
- Ajak peserta membuat kalender musim di kertas dinding/koran,
tanah/lantai
- Siapkan formulir dan simbol-simbol
- Meminta kesepakatan peserta tentang simbol
- Tulis/gambar hasil kesepakatan
- Membahas masalah, keadaan dan kegiatan yang selalu terjadi berulang

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

31

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

- Catat masalah, keadaan dan kegiatan pada kolom masalah, keadaan dan
kegiatan

- Memeriksa kembali hasil dari analisa kalender musim berupa daftar
masalah dan potensi dari kalender musim desa yang tertuang dalam
format 3 (F3

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

32

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

a. GAMBAR KALENDER MUSIM b. DAF TAR MASALAH DAN POTENSI DARI
KALENDER MUSIM (F2)

MASALAH PANCAROBA KEMARAU MUSIM HUJAN No MASALAH POTENSI

KEGIATAN Pada musim kemarau, di - Sungai
1. dua dusun kekurangan - Mata air
KEADAAN - Swadaya masyarakat
MRT APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES JAN FEB air bersih. - Batu pasir

Kekurangan - - - - ** **** ** * - --- - Irigasi tersier
air bersih - Luas lahan persawahan
- Kelompok Tani
Kekurangan - - - * *** **** * - - --- Pada musim kemarau, - KUD
pangan
2. hasil panen merosot - Puskesmas Pembantu
(gagal). - Kebun obat keluarga
- Posyandu
Kesehatan ** **** ** - ** - - - ** *** **** -
(banyak - Puskesmas pembantu
penyakit) - -- - ** *** * - - --- Pada musim pancaroba - Posyandu
*** *** - banyak masyarakat desa - Bidan desa
Banjir 3. terserang ispa (infeksi - Kebun obat keluarga
- -- saluran pernafasan akut).
Panen - Batu dan pasir
-- --- - --- Pada musim hujan - Kayu dan bambu
Tanam -- banyak masyarakat di - Tenaga Gotong royong
Dst. - - - *** **** - - 4. Dusun Suci terkena
diare. 33

Pada musim hujan,
sebagian besar rumah
5. penduduk di Dusun
Damai tergenang air
setinggi 1 meter.

Bahan Bacaan Pelatihan Lanjutan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD )Provinsi Jawa Timur – 2016

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Langkah-langkah Pengelompokan Masalah
a. Ajak peserta musyawarah untuk membandingkan masalah dari 3 formulir F1, F2, F3 dan

satu persatu masalah diperiksa untuk dicari kebenarannya
b. Tulis satu per satu masalah yang sudah dikaji dan diyakini kebenarannya dalam formulir

F4.

FORMULIR 4 (F.4) PENGELOMPOKAN MASALAH

Masalah Potensi
No 3
12

1

2
3

4

Penentuan prioritas masalah
Merupakan proses kegiatan mengkaji berat ringannya masalah dan menyusun urutan sesuai
kemampuan dan kondisi masyarakat

Tujuan penentuan prioritas masalah :

1. Memilih dan menentukan secara tepat masalah yang dilakukan dengan segera

2. Mengetahui mendesak tidaknya suatu masalah bagi masyarakat untuk segera dipecahkan

3. Diperoleh daftar urutan masalah untuk masukan penyusunan perencanaan pembangunan

4. Menumbuhkan kesatuan pemahaman tentang urutan masalah yang ada di desanya

Tahapan penentuan prioritas masalah

1. Menentukan dan menyepakati kriteria penilaian, Misalnya :
- Dirasakan oleh orang banyak
- Sangat Mendesak
- Menghambat peningkatan kesejahteraan
- Dukungan Potensi

2. Menentukan dan menyepakati Bobot Nilai, misalnya rentang nilai 1– 5

5 : Sangat Tinggi

4 : Tinggi

3 : Cukup Tinggi

2 : Kurang Tinggi

1 : Tidak Tinggi

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

34

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Tentukan prioritas dengan cara membandingkan masalah satu dengan masalah yang lain
dengan menggunakan kriteria yang telah disepakati.
Yang harus dipahami tentang kriteria :
1. Kriteria yang digunakan hendaknya bebas/ independen satu sama lain
2. Bertambah banyak kriteria yang digunakan hasil pemilihan akan semakin baik atau tajam,

tetapi proses pemilihan akan bertambah rumit dan lama
3. Kriteria hendaknya tajam dan spesifik, contoh : sangat mendesak
Cara menentukan prioritas masalah :
1. Membuat Format Tabel skor
2. Hamparkan dihadapan peserta
3. Kaji dan bandingkan masalah satu dengan masalah yang lain dengan kriteria yang ada

dan beri skor 1 – 5
4. Seluruh masalah dibandingkan dengan satu kriteria terlebih dahulu setelah selesai baru

lakukan dengan kriteria yang lain dan seterusnya
5. Setelah selesai jumlahkan nilai dari masing-masing masalah
6. Urutkan Prioritas berdasarkan pada nilai tertinggi hingga terendah
7. Kalau terjadi ada masalah yang memperoleh skor sama, kajilah kembali kriteria yang

mempunyai nilai sama.

Hasil dari (F4) dianalisa untuk menentukan peringkat tindakan yang tertuang dalam format 5
(F5).

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

35

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

PENGISIAN FORMULIR 5 (F.5)
PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

KRITERIA

No Masalah Dirasakan Sangat Menghambat Sering Tersedia Potensi Jumlah Urutan
oleh Peningk. untuk Nilai Peringkat

Banyak Parah Pendapatan Terjadi Memecahkan

Orang

12 34 5 6 7 8 9

1

2

3

Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
Langkah –langkah dalam pengkajian tindakan masalah adalah sebagai berikut :
a. Menguraikan masalah untuk mencari penyebab-penyebabnya.
b. Menguraikan potensi yang dapat mendukung pemecahan penyebab masalah
c. Membandingkan masalah serta penyebabnya dengan potensi yang tersedia
d. Menghitung dan mempertimbangkan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk

pemecahan masalah.
e. Memilih kegiatan yang dianggap paling dapat memecahkan masalah.

Tujuan dari pengkajian tindakan pemecahan masalah adalah :
a. Mengetahui penyebab masalah mendasar
b. Mengetahui potensi yang dapat memecahkan penyebab masalah secara tepat
c. Memilih tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah
Hasil dari penentuan peringkat masalah (F5) dianalisa untuk menentukan pengkajian
tindakan pemecahan masalah yang tertuang dalam format 6 (F6).

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

36

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

FORMULIR 6 (F.6)
PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

No Masalah Penyebab Potensi Alternatif Tindakan Tindakan yang
12 3 4 Pemecahan Masalah layak
6
5

1. -

2.
3.

4.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

37

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Penentuan Peringkat Tindakan
Untuk menentukan urutan peringkat tindakan tidak cukup dengan kesepakatan-kesepakatan,
tetapi perlu didukung dengan criteria atau ukuran yang dapat membantu untuk memperkuat
kesepakatan yang partisipatif. Kriteria yang dimunculkan pada formulir penentuan peringkat
tindakan haruslah dirumuskan secara baik, tidak tumpang tindih, jelas mengukurnya dan
besar pengaruhnya terhadap tindakan yang diukur.

Setelah kriteria penentuan peringkat tindakan disepakati, bobot skor masing-masing kriteria
(1-5, 1-10, 1-20, dll). Dan yang sangat penting untuk diperhatikan adalah dalam pembobotan
tersebut harus jelas apa yang dimaksud dengan bobot 1,2,3….. dan seterusnya sehingga
pemberian bobot akan bersifat obyektif.

Hasil dari pengkajian tindakan pemecahan masalah (F6) dianalisa untuk menentukan
peringkat tindakan yang tertuang dalam format 7 (F7).

FORMULIR 7 (F.7)
PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

Pemenuhan Dukungan Dukungan

Kebutuhan Peningkatan Potensi Jumlah Peringkat
Tindakan Yang Layak
No. Orang Pendapatan Mengatasi Nilai Tindakan

Banyak Masyarakat Masalah

12 3 4 5 67

1.

2.
3.
4.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

38

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

 Alat Pengkajian lainnya
Pasal 16 Permendagri 114 Tahun 2014 ayat (3) dan (4) menyebutkan bahwa
Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja selain alat yang
sudah diuraikan di atas, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian
gagasan. Alat lain yang akan digunakan harus mampu mengatasi hambatan
dan kesulitan di lapangan dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan
masyarakat Desa.

2) Penggalian gagasan masyarakat
Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan
peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Hasil
penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan
rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa. Penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau
musyawarah khusus unsur masyarakat. Unsur masyarakat antara lain:
a. Tokoh adat
b. Tokoh agama
c. Tokoh masyarakat
d. Tokoh pendidikan
e. Kelompok tani
f. Kelompok nelayan
g. Kelompok perajin
h. Kelompok perempuan
i. Kelompok pemerhati dan pelindungan anak
j. Kelompok masyarakat miskin
k. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat Desa.
Penggalian gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah
misalnya dengan menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan
kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Tim
penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja dalam rangka meningkatkan
kualitas hasil penggalian gagasan. Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam
penerapan alat kerja, tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja
lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan
pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan. Hasil rekapitulasi
dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. Rekapitulasi usulan rencana
kegiatan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

39

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

3) Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa.
Laporan dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dokumen:
a. Data desa yang sudah diselaraskan
b. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau
kelompok masyaraka
Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian
keadaan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan
rencana pembangunan desa melalui Musyawarah Desa.

d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan
hasil pengkajian keadaan desa yang dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari
Kepala Desa. Musyawarah Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:
1) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
2) Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi

kepala Desa.
3) Rencana prioritas kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah
yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan
secara terarah untuk membahas sebagai berikut:
1) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
2) Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun
3) Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa
4) Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur

masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak
ketiga.
Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara. dan hasil
kesepakatan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM
Desa.
e. Penyusunan Rancangan RPJM Desa;
Penyusunan rancangan RPJM Desa dimulai dengan:
1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita
acara.
2) Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan
RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM DESA.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

40

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

4) Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.
5) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh

Tim Penyusun RPJM Desa.
6) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa

dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa.
7) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan

musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan

Desa;
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.Musyawarah
perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas:
1) Tokoh adat
2) Tokoh agama
3) Tokoh masyarakat
4) Tokoh pendidikan
5) Perwakilan kelompok tani
6) Perwakilan kelompok nelayan
7) Perwakilan kelompok perajin
8) Perwakilan kelompok perempuan
9) Perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak
10) Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
Selain unsur masyarakat,musyawarahperencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan
unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
Musyawarah perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan untuk membahas dan
menyepakati rancangan RPJM Desa dan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.
g. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa.
1) Penetapan RPJM Desa

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen
rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa.Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan
Desa tentang RPJM Desa.Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang
RPJM Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati
bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
2) Perubahan RPJM Desa
Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
c. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,

dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

41

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

d. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

42

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : ………………………………………………………………………………………………………………….…………

KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………………………………….…………

KABUPATEN : ………………………………………………………………………………………………………………….…………

PROVINSI : ………………………………………………………………………………………………………………….…………

No Usulan Rencana Kegiatan Rencana Perkiraan Satuan Laki-laki Penerima Manfaat A-RTM
berdasarkan Bidang Lokasi Volume Perempuan

Kegiatan

Contoh
I Penyelenggaraan pemerintahan desa

-

II Pelaksanaan Pembangunan Desa

III Pembinaan Kemasyarakatan

IV Pemberdayaan Masyarakat

Mengetahui Desa …………………, tanggal …., …., ….
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

( ………………………………… ) ( …………………………………… )
Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

43

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Format Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

Tahun : ……………………………
Desa : ……………………………
Kecamatan : ……………………………
Kabupaten/Kota : ……………………………
Provinsi : ……………………………

Biaya &

Bidang/ Jenis Kegiatan Sasa- Sumber Pola Pelaksanaan
ran/
Loka- Man- Wak-tu Pembia-yaan Rencana
si faat Pelaksa- Pelaksana
No Jenis Volume Jum- Swa- Kerja- Kerja- Kegiatan
Bidang Kegia- e f g naan lah Sum- kelola sama sama
Antar Pihak N
tan h ber Desa Ketiga
(Rp)

a bc d ij k l m

Penyelenggara-an A
1
b
Pemerintahan Desa c

Jumkah Per Bidang 1

A
2 Pembangunan Desa b

c

Jumkah Per Bidang 2

3 Pembinaan A
Kemasyarakatan b
c

Jumkah Per Bidang 3

Pemberdayaan A
4 b
c
Masyarakat

Jumkah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL

Mengetahui ………………, ……………………………
Kepala Desa, Ketua Tim Penyusun RKP Desa,

…………………………… ……………………………

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

44

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Format Daftar Usulan RKP Desa

Tahun DAFTAR USULAN RKP DESA
Desa
Kecamatan : ……………………………
Kabupaten/Kota : ……………………………
Provinsi : ……………………………
: ……………………………
: ……………………………

Prakiraan

Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi Volume Sasaran/ Prakiraan Biaya dan
Waktu Sumber
No Manfaat Pembiayaan

Jenis Pelaksanaan
Kegiatan
Bidang Jumlah (Rp)

Penyelenggaraan

1 Pemerintahan

Desa

Jumlah Per Bidang 1 -

2 Pembangunan
Desa

Jumlah Per Bidang 2

3 Pembinaan
Kemasyarakatan

Jumlah Per Bidang 3 -

4 Pemberdayaan
Masyarakat

Jumlah Per Bidang 4

Mengetahui JUMLAH TOTAL -
Kepala Desa,
………………, ……………………………
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,

…………………………… ……………………………

Bahan Bacaan Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) – 2016

45