DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2022

Eselon II KEPALA DINAS
Eselon III IV/c - S2 Magister Ilmu Pemerintahan
Eselon IV
Non Struktural

SEKRETARIS DINAS
IV/a - S3 Bidang Administrasi

      

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN JFU B K +/-
KEPEGAWAIAN
BENDAHARA 22 0
III/c - DIV Politik Pemerintahan
PENYUSUN PROGRAM
ANGGARAN DAN 11 0
PELAPORAN
       0 1 -1
    JFU PENATA LAPORAN
B K +/- KEUANGAN

ANALIS SUMBER DAYA PENATA KEUANGAN 44 0
MANUSIA APARATUR
11 0 PENGOLAH DATA 0 2 -2
-1
PENGELOLA KEPEGAWAIAN 0 1 -1 JFT B K +/-
-1
PRANATA KEARSIPAN 01 0 PERENCANA AHLI MUDA 0 1 -1
-1
   PENGELOLA PEMANFAATAN 2 3 0 PERENCANA AHLI 0 1 -1
BARANG MILIK DAERAH PERTAMA

PENGELOLA DOKUMENTASI 1 1 ARSIPARIS TERAMPIL 0 3 -3

PENGADMINISTRASI 01
UMUM

PRAMU BAKTI 11

 

        

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN KEPALA BIDANG PEMASARAN DAN KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF DESTINASI DAN SUMBER DAYA
IV/a - S2 Magister Sains
IV/a - S2 Ilmu Pemerintahan III/c - S1 Hukum

         

JFU B K +/- JFU

JFU B K +/- ANALIS OBJEK WISATA B K +/-

PENYULUH PELESTARIAN 01 -1 ANALIS EKONOMI KREATIF 1 1 0 ANALIS DATA DAN 11 0
NILAI BUDAYA DAN -1 INFORMASI
TRADISI -1 PENYUSUN RENCANA
PROMOSI -1 FASILITATOR SARANA
PENYUSUN DOKUMENTASI -1 01 PEMASARAN 0 1 -1
KESENIAN DAN PERFILMAN 0 -1
0 1 0 -4 PENGELOLA PENATAAN
-1 -1 SARANA DAN PRASARANA
PENYUSUN DOKUMENTASI 0 PENYUSUN PROMOSI DAN 01 -1 0 1 -1
SEJARAH DAN NILAI KERJASAMA PENGOLAH DATA
BUDAYA
01 PENGELOLA PROMOSI DAN PENGADMINSTRASI IZIN
INFORMASI WISATA USAHA PARIWISATA
0 1 0 1 -1
JFT
PENGELOLA DATA SEJARAH 1 1 PENGELOLA OBJEK WISATA 2 6 01 -1
ADYATAMA 11 0
PENGELOLA DATA NILAI 11 PENGOLAH DATA 01 KEPARIWISATAAN DAN
BUDAYA EKRAF AHLI MUDA

PENGOLAH DATA 01 PENGADMINISTRASI 01 ADYATAMA
UMUM KEPARIWISATAAN DAN
EKRAF AHLI PERTAMA B K +/-
PENGADMINISTRASI
KESENIAN DAN BUDAYA 11 JFT B K +/-
DAERAH
ADYATAMA 33 0
KEPARIWISATAAN DAN
JFT B K +/- EKRAF AHLI MUDA 2 3 -1
0 3 -3
PAMONG BUDAYA AHLI 2 3 -1 ADYATAMA 0 3 -3
MUDA 0 3 -3 KEPARIWISATAAN DAN
EKRAF AHLI PERTAMA
PAMONG BUDAYA AHLI
PERTAMA

Eselon II KEPALA UPTD

Eselon III
EseloIVn/aIV- S2 Magister Manajemen

Non Struktural  

 

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

III/c - S2 ADMINISTRASI PUBLIK

      
    JFU
B K +/-
PEMERIKSA KELISTRIKAN 0 1 -1
0 2 -2
PENGELOLA PENATAAN
SARANA DAN PRASARANA 1 4 -3

   PENGADMINISTRASI 12 -1
22 0
UMUM

TEKNISI PERALATAN,
LISTRIK DAN ELEKTRONIK

PRAMU KEBERSIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN KEPALA DINAS
2. KODE JABATAN
3. UNIT KERJA a. JPT Utama :
4. IKHTISAR JABATAN
5. KUALIFIKASI JABATAN b. JPT Madya : SEKRETARIAT DAERAH
6. TUGAS POKOK
c. JPT Pratama : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
7. HASIL KERJA
d. Administrator :
8. BAHAN KERJA
e. Pengawas :
9. PERANGKAT KERJA
f. Pelaksana :
10. TANGGUNG JAWAB
g. Jabatan Fungsional :
11. WEWENANG
12. KORELASI JABATAN Memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintah bidang pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang belaku
13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
14. RESIKO BAHAYA
15. SYARAT JABATAN a.Pendidikan Formal : S1 Sesuai Kualifikasi Pendidikan Yang dibutuhkan
b.Pendidikan & Pelatihan
16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : Pelatihan Kepemimpinan Pratama / Administrasi Pemerintahan
17. KELAS JABATAN c.Pengalaman Kerja
Daerah
Peratur
an tentang APBN/APBD



Ilmu Teknik Sipil/Arsitektur
Manajemen Pengawasan

Manajemen Perencanaan
Barang dan Jasa

Manajemen Perencanaan


Manajemen Proyek
Kelembagaan dan K
etatalaksanaan Pemerintahan

: 4 tahun pd jabatan Sekretaris

NO. URAIAN TUGAS HASIL KERJA JUMLAH HASIL WAKTU WAKTU EFEKTIF KEBUTUHAN
PENYELESAIAN (JAM) PEGAWAI
12 3 4
1. Menyusun rencana operasional di lingkungan dinas berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan Berkas 3 (JAM) 6 7
Berkas 3 1250 0.0288
tugas Berkas 3 5
2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya, 0.0288
12
Bidang Pemasaran dan Ekraf, Bidang Kebudayaan, berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta dokumen perencanaan Dinas; 0.0288
3. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 12 1250
0.2304
(LKjIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Proses bisnis (Probis), Standar 12 1250
Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan 0.0384
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Berkas 12 24 1250
Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya; 0.1152
4. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Berkas 4 12 1250 0.1152
kebudayaan dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; 0.1152
5. Menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Berkas 12 12 1250 0.0288
bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; Berkas 12 12 1250 0.0384
6. Menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Dinas; Berkas 12 12 1250 0.1152
7. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran Berkas 3 12 1250 0.0384
8. Meningkatkan disiplin aparatur Berkas 4 12 1250 0.0384
9. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Berkas 12 12 1250 0.0384
10. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Berkas 4 12 1250 0.0384
11. Melaksanakan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Berkas 4 12 1250 0.0216
12. Melaksanakan Pengembangan Kebudayaan Berkas 4 12 1250 0.0384
13. Melaksanakan Pengembangan Kesenian Tradisional Berkas 4 12 1250 0.1152
14. Melaksanakan Pembinaan Sejarah Berkas 3 9 1250 0.1152
15. Melaksanakan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Berkas 4 12 1250 0.1152
16. Melaksanakan Pengelolaan Permuseuman Berkas 12 12 1250 1.44
17. Melaksanakan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berkas 12 12 1250
18. Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Berkas 12 12 1250 1
19. Melaksanakan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 249
20. Melaksanakan direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan

JUMLAH
JUMLAH PEGAWAI

1. Rencana kerja dinas
2. Rumusan Kebijakan teknis, Rencana Kebutuhan/Pembangunan setiap bidang, Draft Rancangan pengembangan Sistem Informasi dan Dokumentasi
3. Dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja
4. Laporan hasil Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
5. Dokumen Pembentukan dan pengembangan kelembagaan, kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kebijakan umum daerah
6. Rumusan Kebijakan teknis, Rencana Kebutuhan/Pembangunan setiap bidang, Draft Rancangan pengembangan Sistem Informasi dan Dokumentasi
7. Laporan administrasi perkantoran
8. Laporan peningkatan disiplin aparatur
9. Laporan capaian kinerja dan keuangan
10. Data sarana dan prasarana aparatur
11. Laporan Pengembangan Pemasaran Pariwisata
12. Laporan Pengembangan Kebudayaan
13. Laporan Pengembangan Kesenian Tradisional
14. Laporan data Pembinaan Sejarah
15. Data Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
16. Laporan Pengelolaan Permuseuman
17. Laporan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
18. Laporan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
19. Laporan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
20. Laporan pelaksanaan tugas dinas.

NO. BAHAN KERJA PENGGUNAAN DALAM TUGAS
1. Laporan Pelaksanaan Tugas Bawahan bahan untuk Evaluasi pelaksanaan tugas
2. Program Kerja Unit (Eselon II) bahan untuk Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja (Eselon II)
3. Data Pegawai bahan untuk Pembinaan bawahan di lingkungan unit kerja
4. Jabaran Tugas dan Program Kerja Unit bahan untuk Pengarahan pelaksanaan tugas
5. Peraturan Pemerintah bahan untuk Perumusan dan menetapkan kebijakan teknis
6. Peraturan Pemerintah bahan untuk Pembentukan dan pengembangan kelembagaan
7. Peraturan Pemerintah bahan untuk Kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
8. Usulan Rancangan bahan untuk Perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan
9. Laporan Pelaksanaan Tugas Bawahan bahan untuk Evaluasi pelaksanaan tugas
10. Laporan Hasil Kegiatan bahan untuk Penyusunan laporan
11. Instruksi Pimpinan bahan untuk Pelaksanaan tugas kedinasan lain

NO. PERANGKAT KERJA PENGGUNAN UNTUK TUGAS
1. Tupoksi dan Kebijakan Pimpinan alat untuk Merumuskan program kerja
2. Program Kerja Unit alat untuk Mengkoordinasikan tugas
3. Tupoksi dan Program Kerja alat untuk Membina bawahan
4. Program Kerja Unit alat untuk Mengarahkan pelaksanaan tugas
5. RKA, DPA, Renja, RKPD, RPJMD, hasil musrenbang, program kerja dan kegiatan, Peraturan perundang-undangan terkait alat untuk Perumusan dan menetapkan kebijakan teknis
6. SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku alat untuk Pembentukan dan pengembangan kelembagaan
7. Hasil pelaksanaan program kerja dan kegiatan, Peraturan perundang-undangan terkait alat untuk Kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
8. Data dan informasi teknis, peraturan perundang-undangan yang berlaki dan Standar Operasional Prosedur alat untuk Perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan
9. Rencana Program Kerja alat untuk Mengevaluasi pelaksanaan tugas
10. SOP dan Petunjuk Teknis alat untuk Membuat laporan
11. Peraturan Terkait dan Arahan Pimpinan alat untuk Melaksanakan tugas kedinasan lain

NO. URAIAN
1. Tersusunnya rencana operasional di lingkungan dinas berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2. Terselenggaranya perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya, Bidang Pemasaran dan Ekraf, Bidang Kebudayaan, berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta dokumen perencanaan Dinas;
3. Terselenggaranya dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Proses bisnis (Probis), Standar

Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
4. Terselenggaranya pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
5. Terselenggaranya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
6. Terselenggaranya perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Dinas;
7. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
8. Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
9. Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
11. Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Pariwisata
12. Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan
13. Terlaksananya Pengembangan Kesenian Tradisional
14. Terlaksananya Pembinaan Sejarah
15. Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
16. Terlaksananya Pengelolaan Permuseuman
17. Terlaksananya Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
18. Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
19. Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayayaan Intelektual
20. Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan

NO URAIAN
1.
2. mengarahkan, mengkoordinasikan atau mengawasi pekerjaan
3. menjalankan tanggung jawab yang cukup besar dalam menangani pejabat dalam unit organisasi atau organisasi lain.
4. mengambil keputusan tentang masalah pekerjaan yang diajukan oleh penyelia bawahan atau pegawai lainnya
mengevaluasi pejabat penyelia bawahan dan berfungsi sebagai pejabat peninjau pada evaluasi kinerja pegawai.

NO. NAMA JABATAN UNIT KERJA/INSTANSI DALAM HAL
1. Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Instruksi, Konsultasi, Koordinasi Dan Pelaporan
2. Assisten Ekonomi Dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Konsultasi, Koordinasi Dan Pelaporan
3. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Konsultasi Dan Koordinasi
4. Bupati Bandung Pemerintah Kabupaten Bandung Instruksi, Konsultasi, Koordinasi Dan Pelaporan
5. Sekretaris Dinas Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Konsultasi dan Koordinasi
6. Kepala Bidang dan Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Pemajuan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Konsultasi Dan Koordinasi

NO. ASPEK FAKTOR
1.
2. Keadaan ruangan kerja  Di dalam dan di luar ruangan
3. Suhu  Menyesuaikan
4. Udara  Sirkulasi Baik
5. Penerangan  Terang
Suara  Menyesuaikan

NO. NAMA RESIKO PENYEBAB
1.
Tidak memiliki resiko bahaya

a. Ketrampilan Kerja : Melakukan Bimbingan Teknis, Melakukan koordinasi dengan Unit/Lembaga terkait, Melakukan Koordinasi Internal dan Eksternal, Melakukan Pengawasan, Mengevaluasi Kinerja Organisasi,

b. Bakat Kerja : 1. Q : Ketelitian, merupakan kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam obyek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik

2. G : Intelegensi, yaitu memahami instruksi/prinsip

3. V : Verbal, merupakan kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunannya secara tepat dan efektif

c. Tempramen Kerja : 1. D : Kemampuan menyesuaikan diri dalam menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan

2. M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan keputusan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji

3. I : Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan

4. T : Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau standar-standar tertentu

d. Minat Kerja : 1.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur

4.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik bagi orang lain

5.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan prestise atau penghargaan dari pihak orang lain

5.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan produktif

e. Upaya Fisik : 1. Duduk : Sering

2. Berbicara : Sedang

3. Melihat : Sedang

f. Kondisi Fisik : 1. Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2. Umur : Menyesuaikan

3. Tinggi Badan : Menyesuaikan

4. Berat Badan : Menyesuaikan

5. Postur badan : Menyesuaikan

6. Penampilan : Rapih

g. Fungsi Pekerjaan : 1. D0 : Memadukan

2. D1 : Mengkoordinasikan
3. D2 : Menganalisa
4. D3 : Menyusun
5. D4 : Menghitung
6. D6 : Menyalin

7. O0 : Menasehati

8. O3 : Menyelia

9. O6 : Berbicara (Informasi)
10. O7 : Melayani
11. O8 : Menerima Instruksi

14

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN SEKRETARIS DINAS
2. KODE JABATAN
3. UNIT KERJA a. JPT Utama :

4. IKHTISAR JABATAN b. JPT Madya : SEKRETARIAT DAERAH
5. KUALIFIKASI JABATAN
c. JPT Pratama : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6. TUGAS POKOK
d. Administrator : SEKRETARIAT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

e. Pengawas :

f. Pelaksana :

g. Jabatan Fungsional :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan
yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan
keuangan sesuai dengan prosedur, peraturan perudang-undangan yang berlaku dan petunjuk pimpinan untuk
menunjang pencapaian tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

a.Pendidikan Formal : S1 Sesuai Kualifikasi Pendidikan Yang dibutuhkan
b.Pendidikan & Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Administrator / Administrasi Pemerintahan Daerah

c. Pengalaman Kerja Kesekretariatan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
Administrasi Perkantoran
Manajemen Pengawasan
Manajemen Perencanaan Barang dan Jasa
Manajemen Perencanaan
: 3 tahun pada Jabatan pengawas atau pada bidang manajemen
:
pemerintahan/administrasi/organisasi

NO. URAIAN TUGAS HASIL JUMLAH WAKTU WAKTU KEBUTUHAN
KERJA
HASIL PENYELESAIAN EFEKTIF PEGAWAI

( JAM) ( JAM)

12 34 5 6 7

1. Menyusun rencana operasional di Berkas 3 12 1250 0.0288
lingkungan Sekretariat/berdasarkan
program kerja Dinas serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di Berkas 12 24 1250 0.2304
lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas
pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan
agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien

3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Berkas 12 12 1250 0.1152

kepada bawahan di lingkungan Sekretariat

sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku

agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Berkas 12 12 1250 0.1152

lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai

dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan

5. Menyelenggarakan pelayanan umum dan Berkas 24 12 1250 0.2304
kepegawaian yang meliputi urusan surat-
menyurat, barang milik daerah/aset dan
rumah tangga, pengorganisasian dan
ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai

rencana dan program kerja dinas agar
kegiatan dan program kerja berjalan lancar

6. Menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas Berkas 24 12 1250 0.2304
yang diperlukan dan menilai konsep tata 12
naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya 6
di lingkungan dinas berdasarkan pedoman
dan ketentuan peraturan perundang- 12
undangan agar tugas berjalan lancar 12
12
7. Mengatur pemberian layanan administratif Berkas 12 1250 0.1152
kepada unit kerja di lingkungan Dinas agar
terwujud tertib administrasi

8. Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan Berkas 12 1250 0.0576
sebagai media referensi, peraturan
perundang-undangan dan dokumen lainnya
sesuai kepentingan Dinas, serta
menyelenggarakan pelayanan hubungan
masyarakat dan pelayanan informasi serta
dokumentasi Dinas sesuai dengan prosedur
dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas dinas

9. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit Berkas 24 1250 0.2304
kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi
terkait dalam lingkup tugasnya berdasarkan
prosedur dan peraturan perundang-
undangan untuk peningkatan kinerja

10. Mengkoordinasikan laporan kegiatan Berkas 6 1250 0.0576
masing-masing Bidang untuk disampaikan
kepada pimpinan untuk mengukur tingkat
kinerja dinas

11. Melaporkan pelaksanaan tugas Berkas 6 1250 0.0576

kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala

atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan

sesuai hasil monitoring dan evaluasi sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja Bagian

Sekretariat

JUMLAH 144 1.47
1
JUMLAH PEGAWAI

7. HASIL KERJA 1. Rencana kerja dinas
8. BAHAN KERJA 2. Beban kerja bawahan
3. Kerangka acuan kerja
4. Kinerja bawahan sesuai ketentuan
5. Pelayanan kesekretariatan yang maksimal dan sesuai dengan rencana kerja operasional sekretariat
6. Naskah dinas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Pelayanan administratif kepada unit kerja lain di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8. Pelayanan perpustakaan sebagai media referensi dan pelayanan informasi serta dokumentasi dinas
9. Laporan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya

berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kinerja
10. Laporan kegiatan masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada pimpinan untuk mengukur tingkat

kinerja dinas
11. Laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada

pimpinan sesuai hasil monitoring dan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Bagian Sekretariat

NO. BAHAN KERJA PENGGUNAAN DALAM TUGAS

1. Program Unit Eselon II bahan untuk menyusun rencana operasional

2. Beban Kerja Unit bahan untuk mendistribusikan tugas kepada bawahan

3. SOTK dan Rencana Operasional bahan untuk memberi petunjuk pelaksanaan tugas

4. Standar Operasional Prosedur, bahan untuk menyelenggarakan penyiapan perumusan

Peraturan perundang-undangan terkait kebijakan teknis

bahan untuk menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan,
SOP, peraturan perundang-undangan
5. rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan
yang berlaku, petunjuk pimpinan

belanja kegiatan dinas

6. SOP, peraturan perundang-undangan bahan untuk menyelenggarakan koordinasi perencanaan,

yang belaku, petunjuk pimpinan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja

Data informasi terkait, SOP, petunjuk
bahan untuk menginventarisasi, mengindentifikasi dan

7. arahan pelaksanaan tugas bawahan,
menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya

petunjuk pimpinan

8. Laporan Kegiatan Bawahan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan

9. Laporan Hasil Kegiatan bahan untuk menyusun laporan pelaksanaan tugas
kesekretariatan

10. Instruksi Pimpinan bahan untuk melaksanakan direktif pimpinan sesuai target
waktu yang ditetapkan

9. PERANGKAT KERJA NO. PERANGKAT KERJA PENGGUNAN UNTUK TUGAS
10. TANGGUNG JAWAB
1. Rencana Operasional Bagian/Bidang alat untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan

2. SOTK (Tupoksi) alat untuk mendistribusikan tugas kepada bawahan

3. SOP, petunjuk pimpinan, peraturan alat untuk menyelenggarakan penyiapan perumusan

perundang-undangan yang berlaku kebijakan teknis

4. Kerangka Acuan Kerja alat untuk memberi petunjuk pelaksanaan tugas

5. Kerangka Acuan Kerja alat untuk menyelia pelaksanaan tugas bawahan

6. Data rencana anggaran, SOP, peraturan alat untuk menyelenggarakan pengumpulan,

perundang-undangan yang berlaku, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana

petunjuk pimpinan anggaran dan belanja kegiatan dinas

7. Data perencanaan, peraturan pemerintah,
alat untuk menyelenggarakan koordinasi perencanaan,

peraturan perundang-undangan yang
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja

berlaku, petunjuk pimpinan

8. Data/informasi setiap bidang, peraturan alat untuk menginventarisasi, mengindentifikasi dan

perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang

petunjuk pimpinan tugasnya

9. Rencana Operasional Bagian/Bidang alat untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan

10. alat untuk menyusun laporan pelaksanaan tugas
SOP dan Petunjuk Teknis kesekretariatan

11. Peraturan terkait dan Arahan Pimpinan alat untuk melaksanakan tugas kedinasan lain

NO. URAIAN

1. Kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat

2. Tersusunnya rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan

3. Tersedianya rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan dan
kebijakan koordinasi pelayanan di sekretariatan serta penyusunan dan penyampaian bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas

4. Tersedianya rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dinas dan rumusan kebijakan pelayanan kesekretariatan

5. Terselenggaranya koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja lain

6. Tersedianya rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas
Bidang

7. Tersedianya rumusan kebijakan koordinasi dan hasil pelaksanaan pelayanan kesekretariatan meliputi
penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan, Kepegawaian serta
Keuangan

8. Tersedianya rumusan kebijakan dan hasil pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Badan dan pelayanan kesekretariatan

9. Tersedianya rumusan kebijakan koordinasi penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dinas

10. Terselenggaranya koordinasi atau kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau
pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan

11. Tersedianya laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada pimpinan sesuai hasil monitoring dan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja

Bagian Sekretariat

11. WEWENANG NO URAIAN

12. KORELASI JABATAN 1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan, menetapkan dan menyesuaikan prioritas
13. KONDISI LINGKUNGAN jangka pendek, dan menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan;

KERJA 2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat kesulitan dan persyaratan tugas,
dan kemampuan pegawai;

3. Mengevaluasi kinerja bawahan;

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan dan administrasi;

5. Mewawancarai calon pegawai dalam unit kerja; memberikan rekomendasi pengangkatan, promosi atau
alih tugas ke jabatan lain;

6. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai;

7. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran, memberikan rekomendasi tentang
tindakan lain dalam kasus yang lebih berat;

8. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan pelatihan pegawai dengan cara memberikan atau
mengatur pengembangan dan pelatihan yang diperlukan;

9. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas pekerjaan yang diarahkan;

10. Mengembangkan standar kinerja.

11. Mengarahkan, mengkoordinasikan atau mengawasi pekerjaan dengan menggunakan salah satu dari
yang berikut ini: pejabat penyelia, pemimpin tim kerja, koordinator kelompok, ketua komite, atau
pegawai yang setara dan/atau melakukan pengawasan serupa terhadap kontraktor;

12. Menjalankan tanggung-jawab yang cukup besar dalam menangani pejabat dalam unit organisasi atau
organisasi lain, atau memberikan nasihat kepada pejabat yang kelasnya lebih tinggi;

13. Mengambil keputusan tentang masalah pekerjaan yang diajukan oleh penyelia bawahan, pemimpin tim,
atau pegawai yang setara, atau kontraktor;

14. Mengevaluasi pejabat penyelia bawahan atau pemimpin tim dan berfungsi sebagai pejabat peninjau
pada evaluasi kinerja pegawai fungsional yang dinilai oleh pejabat penyelia bawahan;

15. Melakukan atau menyetujui seleksi pegawai fungsional di lingkungannya;

16. Merekomendasikan seleksi pejabat penyelia bawahan, pemimpin tim, pemimpin kelompok, atau jabatan
direktur proyek yang mengkoordinasikan pekerjaan pihak lain, dan jabatan serupa;

17. Mendengarkan dan menyelesaikan keluhan kelompok atau pengaduan pegawai;

18. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin (misalnya teguran) pegawai fungsional bawahan;

NO. NAMA JABATAN UNIT KERJA/INSTANSI DALAM HAL

1. Kepala Dinas Dinas Kebudayaan Dan Koordinasi, konsultasi

Pariwisata dan pelaporan

2. Kepala Bidang Dinas Kebudayaan Dan
Koordinasi dan konsultasi

Pariwisata

Kepala UPTD/Kasubbag TU UPTD Pengelolaan Dinas Kebudayaan Dan
3. Koordinasi dan Konsultasi
Kawasan PemajuanKebudayaan Pariwisata

4. Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Dan
Koordinasi dan konsultasi

Pariwisata

5. Pelaksana/JFU Dinas Kebudayaan Dan Memberi

Pariwisata arahan/petunjuk

NO. ASPEK FAKTOR
1. Keadaan ruangan kerja  Di dalam dan di luar ruangan
2. Suhu  Menyesuaikan
3. Udara  Menyesuaikan
4. Penerangan  Terang

5. Suara  Menyesuaikan

14. RESIKO BAHAYA NO. NAMA RESIKO PENYEBAB
15. SYARAT JABATAN 1. Tidak memiliki resiko bahaya

16. PRESTASI KERJA YANG a. Ketrampilan : Menyusun Rencana Anggaran, Melakukan Bimbingan Teknis, Memberikan Pelayanan di
DIHARAPKAN Kerja Bidang Kepegawaian, Mengelola Aset dan Kekayaan, Menyusun Konsep yang berkaitan
dengan kesekretariatan
17. KELAS JABATAN b. Bakat Kerja
: 1. G : Intelegensi, yaitu memahami instruksi/prinsip
c. Tempramen
Kerja 2. P : Penerapan Bentuk, merupakan Kemampuan menyerap perincian-perincian yang
berkaitan dalam obyek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik
d. Minat Kerja
3. V : Verbal, merupakan kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunannya
e. Upaya Fisik secara tepat dan efektif
f. Kondisi Fisik
: 1. D : Kemampuan menyesuaikan diri dalam menerima tanggung jawab untuk kegiatan
g. Fungsi memimpin, mengendalikan atau merencanakan
Pekerjaan
2. M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan keputusan, pembuatan
pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang
dapat diuji

3. T : Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan
tepat menurut perangkap batas, toleransi atau standar-standar tertentu

: 1.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek

3.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur

5.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan prestise atau penghargaan dari pihak
orang lain

: 1. Duduk : Sedang

2. Berbicara : Sering

3. Melihat : Sering

: 1. Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2. Umur : Menyesuaikan

3. Tinggi Badan : Menyesuaikan

4. Berat Badan : Menyesuaikan

5. Postur badan : Menyesuaikan

6. Penampilan : Rapih

: 1. D4 : Menghitung
2. O3 : Menyelia
3. B7 : Memegang

12

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2. KODE JABATAN
3. UNIT KERJA a. JPT Utama :

4. IKHTISAR JABATAN b. JPT Madya : SEKRETARIAT DAERAH
5. KUALIFIKASI JABATAN
c. JPT Pratama : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6. TUGAS POKOK
d. Administrator : SEKRETARIAT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

e. Pengawas : SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

f. Pelaksana :

g. Jabatan Fungsional :

Menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan
keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan
pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

a.Pendidikan Formal S1 Bidang ilmu manajemen/ administrasi perkantoran/ manajemen
b.Pendidikan & Pelatihan :

c. Pengalaman Kerja perkantoran/ dan jurusan lain yang relevan dengan tugas jabatan
: Pelatihan Kepemimpinan Pengawas / Administrasi Pemerintahan Daerah

Administrasi Perkantoran
Analisis Jabatan
Kearsipan/Ketatausahaan
Kehumasan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
Kesekretariatan
Peraturan Kepegawaian
Perencanaan Pegawai
Kesekretariatan
Manajemen Sumber Daya Manusia
Memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat)
:
tahun atau JF yang setingkat kelas 7 sesuai dengan bidang tugas Jabatan

NO. URAIAN TUGAS HASIL JUMLAH WAKTU WAKTU KEBUTUHAN
KERJA
HASIL PENYELESAIAN EFEKTIF PEGAWAI

( JAM) ( JAM)

12 34 5 6 7

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Berkas 4 12 1250 0.0384
lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan dokumen perencanaan,
sasaran, kebijakan teknis, dan program
kerja Dinas;

2. Melaksanakan tata naskah dinas, surat- Berkas 12 24 1250 0.2304
menyurat,kehumasan dan keprotokolan,
kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan
peralatan kerja;

3. Melaksanakan koordinasi dengan Berkas 12 12 1250 0.1152
Subbagian, dan Jabatan fungsional untuk
penyusunan dan penetapan tugas dan
fungsi Dinas.

4. Melaksanakan urusan surat menyurat, Berkas 12 12 1250 0.1152
kearsipan, perpustakaan, kehumasan,
keprotokolan, barang milik daerah/aset,
rumah tangga kedinasan dan administrasi
kepegawaian;

5. Menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis Berkas 4 48 1250 0.1536
beban kerja, evaluasi jabatan, standar
kompetensi pegawai, tenaga teknis dan
fungsional.

6. Menyiapkan bahan administrasi dan Berkas 6 12 1250 0.0576
peningkatan kesejahteraan pegawai, rotasi 12
dan mutasi serta pemberhentian pegawai
dalam lingkup Dinas. 12
12
7. Memberikan pelayanan/fasilitasi kepada Berkas 24 1250 0.2304
pegawai yang akan mengikuti pendidikan
dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan
fungsional, ujian dinas dan izin/tugas
belajar

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan Berkas 24 1250 0.2304
pelaporan capaian kinerja Subbagian
Umum dan Kepegawaian

9. Penyelesaian penugasan/direktif pimpinan Berkas 24 1250 0.2304
sesuai dengan target yang telah di tetapkan

JUMLAH 192 1.4
1
JUMLAH PEGAWAI

7. HASIL KERJA 1. Rencana Kerja
8. BAHAN KERJA 2. Pelayanan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan
3. Laporan koordinasi dengan Subbagian, dan Jabatan fungsional
9. PERANGKAT KERJA 4. Berkas urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik

daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian
5. Dokumen Anjab, ABK, SKJ
6. Berkas administrasi kinerja pegawai
7. Berkas usulan pelayanan peningkatan kinerja pegawai
8. Laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian Umum dan Kepegawaian
9. Laporan penugasan/direktif pimpinan sesuai dengan target yang telah di tetapkan

NO. BAHAN KERJA PENGGUNAAN DALAM TUGAS

1. Rencana Operasional Bagian/Bidang bahan untuk Penyusunan Rencana Kegiatan
Seksi/Subbagian/Subbidang

2. Beban Kerja Unit bahan untuk Pembagian Tugas Bawahan

3. Tugas Bawahan bahan untuk Pembimbingan Tugas Bawahan

4. Hasil Tugas Bawahan bahan untuk Pemeriksaan Hasil Tugas Bawahan

5. Surat Masuk/Disposisi Pimpinan bahan untuk Pembuatan konsep surat yang berkaitan
dengan administrasi

Rencana kebutuhan BMD, Data dan

Spesifikasi BMD, Peraturan Perundang-
6. bahan untuk Mengelola barang milik daerah/aset dinas
undangan, Dokumen Pengadaan

Barang/Jasa

Data dan Informasi Kepegawaian, sarana bahan untuk Data dan Informasi Kepegawaian, sarana

dan prasarana penunjang kegiatan dan prasarana penunjang kegiatan kedinasan, Peraturan
7.

kedinasan, Peraturan Perundang-undangan, Perundang-undangan, Daftar Usulan Pelayanan

Daftar Usulan Pelayanan Kepegawaian Kepegawaian

bahan untuk Melaksanakan Analisis jabatan, analisi

8. Dokumen Anjab ABK dan Evajab yg sudah beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi

ada, Nomenklatur Jabatan, DUK pegawai tenaga teknis dan fungsional, standar

pelayanan (SP) dinas

bahan untuk Melaksanakan pembinaan kepegawaian
Peraturan Perundang-undangan, Peta
9. dan disiplin pegawai, rotasi dan mutasi serta
Jabatan, PP No 53 Tahun 2010

pemberhentian pegawai

10. Laporan Tugas Bawahan bahan untuk Evaluasi Pelaksanaan Tugas

11. Hasil Capaian Tugas bahan untuk Penyusunan Laporan

12. Instruksi Pimpinan bahan untuk Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain

NO. PERANGKAT KERJA PENGGUNAN UNTUK TUGAS
1.
alat untuk Menyusun Rencana Kegiatan
SOP dan Petunjuk Teknis Seksi/Subbagian/Subbidang

2. Uraian Tugas Bawahan alat untuk Membagi Tugas Bawahan

3. SOP dan Petunjuk Teknis alat untuk Membimbing Bawahan

4. Peraturan yang berlaku dan
alat untuk Memeriksa Hasil Tugas

Kerangka Acuan Kerja

5. SOP, Tata naskah dinas, Tupoksi alat untuk Mengelola barang milik daerah/aset dinas

6. KIR, KIB, Permendagri No 19 tahun alat untuk Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum

2016 tentang Pedoman dan kepegawaian

Pengelolaan Barang Milik Daerah

7. SOP, Tata naskah dinas, Tupoksi, PP alat untuk Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum

No 53 Tahun 2010 dan kepegawaian

8. Dokumen Anjab ABK dan Evajab yg alat untuk Melaksanakan Analisis jabatan, analisis beban kerja,

sudah ada, Nomenklatur Jabatan, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai tenaga teknis dan

DUK fungsional, standar pelayanan (SP) dinas

9. Peraturan Perundang-undangan, alat untuk Melaksanakan pembinaan kepegawaian dan disiplin
Peta Jabatan, PP No 53 Tahun 2010 pegawai, rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai

10. Rencana Operasional
Bagian/Bidang alat untuk Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas

11. SOP dan Petunjuk Teknis alat untuk Menyusun Laporan

12. Peraturan terkait dan Arahan
alat untuk Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain

Pimpinan

10. TANGGUNG JAWAB NO. URAIAN
11. WEWENANG 1. Tersusunya rencana kerja
12. KORELASI JABATAN 2. Terlaksananya pelayanan umum dan kepegawaian. Kelembagaai serta ketatalaksanaan
3. Terlaksananya koordinasi dengan subbagian dan Jabatan fungsional
4. Terlaksananya urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik

daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian
5. Tersedianya bahan Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan, Standar kompetensi jabatan
6. Tersedianya bahan administrasi kesejahteraan pegawai
7. Terlaksananya pelayanan/ fasilitasi peningkatan kinerja pegawai
8. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
9. Terlaksananya penugasan/direktif pimpinan sesuai dengan target yang telah di tetapkan

NO URAIAN

1. Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap
tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama;

2. Mempertimbangkan pembelian peralatan baru;

3. Mengawasi pengembangan data estimasi, statistik, saran, dan informasi lain yang berguna untuk pejabat
yang lebih tinggi dalam menentukan tujuan dan sasaran yang diutamakan;

4. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan, menetapkan dan menyesuaikan prioritas
jangka pendek, dan menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan;

5. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat kesulitan dan persyaratan tugas,
dan kemampuan pegawai;

6. Mengevaluasi kinerja bawahan;

7. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan dan administrasi;

NO. NAMA JABATAN UNIT KERJA/INSTANSI DALAM HAL
1. Kepala Dinas Disbudpar Konsultasi, koordinasi dan pelaporan
2. Sekretaris Dinas Disbudpar Konsultasi, koordinasi dan pelaporan
3. Kepala Bidang Disbudpar Konsultasi, koordinasi

4. Kepala UPT Disbudpar Konsultasi dan Koordinasi
5. Kepala Sub Bagian UPT Disbudpar Konsultasi dan Koordinasi
6. Pelaksana/JFU Disbudpar Memberi arahan/petunjuk
7. Pelaksana/JFU Disbudpar Pembinaan

13. KONDISI LINGKUNGAN NO. ASPEK FAKTOR
KERJA 1. Keadaan ruangan kerja  Di dalam dan di luar ruangan
2. Suhu  Menyesuaikan
3. Udara  Menyesuaikan
4. Penerangan  Terang
5. Suara  Menyesuaikan

14. RESIKO BAHAYA NO. NAMA RESIKO PENYEBAB
1. Tidak memiliki resiko bahaya

15. SYARAT JABATAN a. Ketrampilan : Mengetik dan menggunakan komputer
Kerja
: 1. Q : Ketelitian, merupakan kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam obyek
b. Bakat Kerja atau dalam gambar atau dalam bahan grafik

c. Tempramen 2. G : Intelegensi, yaitu memahami instruksi/prinsip
Kerja
3. V : Verbal, merupakan kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunannya
d. Minat Kerja secara tepat dan efektif

e. Upaya Fisik : 1. D : Kemampuan menyesuaikan diri dalam menerima tanggung jawab untuk kegiatan
f. Kondisi Fisik memimpin, mengendalikan atau merencanakan

g. Fungsi 2. M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan keputusan, pembuatan
Pekerjaan
pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang
dapat diuji

3. I : Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang lain
dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan

4. T : Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan
tepat menurut perangkap batas, toleransi atau standar-standar tertentu

: 1.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-
obyek

1.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur

3.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatif

4.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik bagi orang lain

5.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan produktif

: 1. Duduk : Sedang

2. Berbicara : Sering

3. Melihat : Sering

: 1. Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2. Umur : Menyesuaikan

3. Tinggi Badan : Menyesuaikan

4. Berat Badan : Menyesuaikan

5. Postur badan : Menyesuaikan

6. Penampilan : Rapih

: 1. D0 : Memadukan
2. D1 : Mengkoordinasikan
3. D2 : Menganalisa
4. D3 : Menyusun
5. O0 : Menasehati
6. O3 : Menyelia
7. O6 : Berbicara (Informasi)
8. O7 : Melayani
9. O8 : Menerima Instruksi

16. PRESTASI KERJA YANG 9
DIHARAPKAN

17. KELAS JABATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
2. KODE JABATAN
3. UNIT KERJA a. JPT Utama :

4. IKHTISAR JABATAN b. JPT Madya : SEKRETARIAT DAERAH
5. KUALIFIKASI JABATAN
c. JPT Pratama : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6. TUGAS POKOK
d. Administrator : SEKRETARIAT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

e. Pengawas : SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

f. Pelaksana : ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA

g. Jabatan Fungsional :

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang
kepegawaian, sesuai dengan prosedur dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk
terlaksananya pelayanan prima di bidang kepegawaian

a.Pendidikan Formal S1 Manajemen/Administrasi/Sosial/Psychology atau bidang lain yang relevan
b.Pendidikan & Pelatihan :

c. Pengalaman Kerja dengan tugas jabatan
: - / Pelatihan Penyusunan Anjab

ABK
Pelatihan Penyusunan SKJ
Pelatihan Penyusunan Evajab
:-

NO. URAIAN TUGAS HASIL JUMLAH WAKTU WAKTU KEBUTUHAN
KERJA
HASIL PENYELESAIAN EFEKTIF PEGAWAI

( JAM) ( JAM)

12 34 5 6 7

1. Mengumpulkan,menyusun dan Berkas 4 48 1250 0.1536
mengevaluasi bahan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja di lingkungan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata,sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk tersusunnya anjab dan ABK
yang baik dan benar;

2. Menginput Data Jabatan kedalam Aplikasi Berkas 4 48 1250 0.1536
Sinjab dan mengevaluasi dokumen Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja di
lingkungan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata sesuai dengan SOP Anjab yang
berlaku untuk tersusunnya form uraian
jabatan;

3. Mengelola data kepegawaian di lingkungan Berkas 12 12 1250 0.1152
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui
operasionalisasi SIMPEG dan memastikan
kemutakhiran data setiap pegawai sesuai
dengan data pegawai terbaru untuk
ketersediaan data yang mutakhir;

4. Membantu menyusun, menginput, Berkas 12 24 1250 0.2304

memutakhirkan data dan mengevaluasi

formasi/rencana kebutuhan Pegawai ASN di

lingkungan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata sesuai dengan hasil Analisis

Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk

rencana kebutuhan pegawai;

5. Melakukan digitalisasi dokumen Berkas 12 12 1250 0.1152
kepegawaian PNS di Lingkungan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk ketersediaan data digital

(dalam bentuk file) sehingga memudahkan
dalam pencarian data;

6. Membuat daftar usulan kenaikan pangkat, Berkas 12 12 1250 0.1152
pensiun, KGB, Satyalencana Karyasatya, 24
kebutuhan diklat, ijin belajar, ujian dinas
sesuai dengan peraturan perundang- 12
undangan yang berlaku untuk tercapainya 6
pelayanan kepegawaian; 12

7. Melaksanakan pelayanan kepegawaian Berkas 12 1250 0.2304

meliputi cuti pegawaian, ijin pernikahan dan

perceraian, karpeg, karis/karsu,

kesejahteraan pegawai, janji/sumpah

pegawai, pengkoordinasian SKP dan LPTJ

pegawai sesuai dengan ketentuan dan

prosedur yang berlaku agar tercapai

efektivitas dalam pelayanan kepegawaian;

8. Membuat konsep tata naskah dinas,surat Berkas 12 1250 0.1152

menyurat dan standar operasional prosedur

sesuai peraturan perundang-undangan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas

9. Mengumpulkan bahan dan membuat Berkas 6 1250 0.0288

konsep usulan rotasi dan mutasi serta

pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

tugas

10. Melaksanakan penugasan/direktif pimpinan Berkas 24 1250 0.2304
sesuai dengan target yang telah ditetapkan

JUMLAH 210 1.49
1
JUMLAH PEGAWAI

7. HASIL KERJA 1. Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
8. BAHAN KERJA 2. Data Jabatan ke dalam Aplikasi Sinjab dan hasil evaluasi berupa dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban

Kerja
3. Data kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4. Data yang mutakhir formasi pegawai sesuai hasil Anjab dan ABK
5. Dokumen kepegawaian PNS dengan data digital (dalam bentuk file)
6. Daftar usulan kenaikan pangkat, pensiun, KGB, Satyalencana Karyasatya, kebutuhan diklat, ijin belajar, ujian

dinas
7. Surat-surat kepegawaian meliputi cuti pegawaian, ijin pernikahan dan perceraian, karpeg, karis/karsu,

kesejahteraan pegawai, janji/sumpah pegawai, pengkoordinasian SKP dan LPTJ pegawai
8. Tata naskah dinas,surat menyurat dan standar operasional prosedur
9. Bahan dan konsep usulan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai
10. Laporan pelaksanaan tugas

NO. BAHAN KERJA PENGGUNAAN DALAM TUGAS

bahan untuk menyusun analisis jabatan dan analisis
Data pegawai, data jabatan, Peraturan
1. beban kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk
Perundangan-undangan yang berlaku

penyelesaian pekerjaan;

bahan untuk menginput analisis jabatan dan analisis

2. Data jabatan, data pegawai, Peraturan beban kerja pada aplikasi e-formasi sesuai dengan

Perundang-undangan yang berlaku ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk usulan

kebutuhan formasi pegawai;

Data jabatan, data pegawai, Tupoksi,
bahan untuk menyusun Evaluasi Jabatan sesuai dengan

3. aplikasi Sinjab, Peraturan Perundang-
prosedur yang berlaku untuk menentukan kelas jabatan;

undangan yang berlaku

bahan untuk mengelola simpeg dan e-formasi sesuai
Data pegawai/DUK, data jabatan, Peraturan
4. dengan prosedur yang berlaku untuk penyelesaian
Perundang-undangan yang berlaku

pekerjaan;

Data/informasi pegawai, dokumen
5. Anjab/ABK, Peraturan Perundang- bahan untuk menganalisis Manajemen Pegawai;

undangan yang berlaku

Disposisi pimpinan, petunjuk/arahan
bahan untuk melaksanakan tugas kedinasan lain yang

pimpinan dan Peraturan Perundang-
6. diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan

undangan terkait tugas yang akan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan

dilaksanakan

9. PERANGKAT KERJA NO. PERANGKAT KERJA PENGGUNAN UNTUK TUGAS
10. TANGGUNG JAWAB
11. WEWENANG 1. alat untuk menginput analisis jabatan dan analisis beban kerja pada
Peraturan Perundang-
aplikasi e-formasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku
undangan yang berlaku
untuk usulan kebutuhan formasi pegawai;

2. Peraturan Perundang- alat untuk menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai

undangan yang berlaku dengan prosedur yang berlaku untuk penyelesaian pekerjaan;

3. Peraturan Perundang- alat untuk menyusun Evaluasi Jabatan sesuai dengan prosedur yang

undangan yang berlaku berlaku untuk menentukan kelas jabatan;

4. Peraturan Perundang- alat untuk mengelola simpeg dan e-formasi sesuai dengan prosedur

undangan yang berlaku yang berlaku untuk penyelesaian pekerjaan;

5. Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, alat untuk menganalisis Manajemen Pegawai;

petunjuk teknis, SOP

6. Peraturan Perundang- alat untuk melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

undangan terkait tugas akan pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang

dilaksanakan berlaku agar kegiatan kedinasan lain dapat berjalan lancar;

NO. URAIAN
1. Tersusunnya dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
2. Terentrinya data jabatan ke dalam Aplikasi Sinjab dan hasil evaluasi berupa dokumen Analisis Jabatan

dan Analisis Beban Kerja
3. Tersedianya data kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4. Tersusunnya data yang mutakhir formasi pegawai sesuai hasil Anjab dan ABK
5. Tersusunnya dokumen kepegawaian PNS dengan data digital (dalam bentuk file)
6. Tersusunnya daftar usulan kenaikan pangkat, pensiun, KGB, Satyalencana Karyasatya, kebutuhan diklat,

ijin belajar, ujian dinas
7. Tersusunnya surat-surat kepegawaian meliputi cuti pegawaian, ijin pernikahan dan perceraian, karpeg,

karis/karsu, kesejahteraan pegawai, janji/sumpah pegawai, pengkoordinasian SKP dan LPTJ pegawai
8. Tersusunnya tata naskah dinas,surat menyurat dan standar operasional prosedur
9. Tersedianya bahan dan konsep usulan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai
10. Terlaksananya penugasan/direktif pimpinan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

NO URAIAN

1. Menyampaikan informasi yang terkait dengan dokumen analisis jabatan;

2. Menganalisis jabatan dan analisis beban kerja pada aplikasi e-formasi sesuai dengan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk usulan kebutuhan formasi pegawai;

3. Menganalisis jabatan dan analisis beban kerja pada aplikasi e-formasi sesuai dengan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk usulan kebutuhan formasi pegawai;

4. Mengkoordinasikan draft susunan Evaluasi Jabatan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk
menentukan kelas jabatan;

5. Meminta data simpeg dan e-formasi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk penyelesaian
pekerjaan;

6. Mengawasi jalannya kegiatan analisis Manajemen Pegawai;

7. Melaporkan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun
lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan kedinasan lain dapat berjalan lancar;

12. KORELASI JABATAN UNIT
KERJA/INSTANSI
NO. NAMA JABATAN DALAM HAL

1. Sekretaris Dinas Disbudpar Meminta arahan tugas dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugas
Kepala Sub Bagian Umum dan Meminta arahan tugas dan melaporkan hasil
2. Disbudpar pelaksanaan tugas
Meminta arahan pelaksanaan tugas
Kepegawaian Koordinasi dan Konsultasi

3. Eselon IV Setda

4. Eselon IV BKPPD

13. KONDISI LINGKUNGAN NO. ASPEK FAKTOR
KERJA 1. Keadaan ruangan kerja  Di dalam dan di luar ruangan
2. Suhu  Menyesuaikan
3. Udara  Menyesuaikan
4. Penerangan  Terang
5. Suara  Menyesuaikan

14. RESIKO BAHAYA NO. NAMA RESIKO PENYEBAB
1. Tidak memiliki resiko bahaya

15. SYARAT JABATAN a. Ketrampilan : Memberikan Pelayanan di Bidang Kepegawaian; Mempromosikan Pariwisata/Seni Budaya;
Kerja Mengelola Administrasi Kepegawaian; Menghitung Kebutuhan Pegawai; Menghitung masa
kerja pegawai; Menyusun Analisis Jabatan;

b. Bakat Kerja : 1. Q : Ketelitian, merupakan kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam obyek
atau dalam gambar atau dalam bahan grafik

2. G : Intelegensi, yaitu memahami instruksi/prinsip

3. V : Verbal, merupakan kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunannya
secara tepat dan efektif

c. Tempramen : 1. D : Kemampuan menyesuaikan diri dalam menerima tanggung jawab untuk kegiatan

Kerja memimpin, mengendalikan atau merencanakan

2. M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan keputusan, pembuatan
pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang
dapat diuji

3. I : Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang lain
dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan

4. T : Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan

tepat menurut perangkap batas, toleransi atau standar-standar tertentu

d. Minat Kerja : 1.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur

4.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik bagi orang lain

5.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan produktif

e. Upaya Fisik : 1. Duduk : Sering

2. Berbicara : Sedang

3. Melihat : Sedang

f. Kondisi Fisik : 1. Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2. Umur : Menyesuaikan

3. Tinggi Badan : Menyesuaikan

4. Berat Badan : Menyesuaikan

5. Postur badan : Menyesuaikan

6. Penampilan : Rapih

g. Fungsi : 1. D0 : Memadukan
Pekerjaan 2. D1 : Mengkoordinasikan
3. D2 : Menganalisa
4. D3 : Menyusun
5. D4 : Menghitung
6. D6 : Menyalin

7. O6 : Berbicara (Informasi)
8. O7 : Melayani

16. PRESTASI KERJA YANG 7
DIHARAPKAN

17. KELAS JABATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN BENDAHARA
2. KODE JABATAN
3. UNIT KERJA a. JPT Utama :

4. IKHTISAR JABATAN b. JPT Madya : SEKRETARIAT DAERAH
5. KUALIFIKASI JABATAN
c. JPT Pratama : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6. TUGAS POKOK
d. Administrator : SEKRETARIAT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

e. Pengawas :

f. Pelaksana : BENDAHARA

g. Jabatan Fungsional :

Melakukan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan

a.Pendidikan Formal : S1 Manajemen/ Akuntansi/Ekonomi
b.Pendidikan & Pelatihan : - / Diklat Bendahara; Diklat Teknis Penatausahan dan Akutansi Keuangan

c. Pengalaman Kerja Daerah.
:-

NO. URAIAN TUGAS HASIL JUMLAH WAKTU WAKTU KEBUTUHAN

KERJA HASIL PENYELESAIAN EFEKTIF PEGAWAI

( JAM) ( JAM)

12 34 5 6 7

1. Melakukan pengelolaan Surat Tanda Setoran Berkas 12 12 1250 0.1152
(STS) dari Pengadministrasi Keuangan sesuai
dengan prosedur yang berlaku sebagai
bahan laporan

2. Membuat Laporan Penerimaan dan Berkas 12 24 1250 0.2304
Pengeluaran (Jurnal dan transaksi,
Pengesahan SPJ , Buku Kas Umum dan
Berita Acara Penerimaan Kas ) sesuai
dengan SOP yang berlaku sebagai bahan
laporan pertanggungjawaban

3. Mengelola laporan/surat Berkas 12 24 1250 0.2304

pertanggungjawaban (SPJ) Penerimaan

secara administratif kepada Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan

secara fungsional kepada Bendahara Umum

Daerah (BUD);

4. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan Berkas 6 12 1250 0.0576
untuk pemutahiran data penerimaan;

5. Membuat dan mengajukan Surat Perintah Berkas 36 36 1250 1.0368
Pembayaran (SPP), SPP UP/GU/TU dan SPP-
LS ke BKD sesuai SOP yang berlaku untuk
permohonan pembayaran

6. Menatausahakan pembayaran/pengeluaran Berkas 12 24 1250 0.2304
(belanja) ke dalam Buku Kas Umum (BKU),
Buku Simpanan/Bank, Buku Pajak, Buku
Panjar, Buku Rekapitulasi Pengeluaran per
Rincian Objek dan Buku Register SPP-
UP/GU/TU/LS; sesuai dengan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan laporan
pertanggungjawaban

7. Mengelola penyetoran pajak-pajak sesuai Berkas 12 12 1250 0.1152
dengan prosedur yang berlaku agar
pengelolaaan pajak berjalan dengan efektif

8. Melakukan Pembayaran atas tagihan / Berkas 12 12 1250 0.1152

kwitansi dan permintaan uang muka sesuai

prosedur yang berlaku untuk kelancaran 1 4 1250 0.0032
pelaksanaan tugas 12
24 1250 0.2304
9. Membuat Register Penutupan dan membuat Berkas
berita acara pemeriksaan kas sesuai dengan 184 2.36
prosedur untuk mempertanggungjawabkan 2
penggunaan uang kepada bendahara dan
sebagai kontrol yang diketahui oleh kuasa
pengguna anggaran

10. Melaksanakan penugasan/direktif pimpinan Berkas
sesuai dengan target yang telah ditetapkan

JUMLAH

JUMLAH PEGAWAI

7. HASIL KERJA 1. Pembukuan Surat Tanda Setoran (STS)
8. BAHAN KERJA 2. Laporan Penerimaan dan pengeluaran
3. Laporan / Surat Pertanggungjawaban
9. PERANGKAT KERJA 4. Rekonsiliasi data
5. Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPP UP/GU/TU dan SPP LS
6. Laporan penatausahaan pembayaran/pengeluaran (belanja) ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku

Simpanan/Bank, Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek dan Buku
Register SPP-UP/GU/TU/LS;
7. Buku Setoran Pajak
8. Laporan/data Pembayaran atas tagihan / kwitansi dan permintaan uang muka sesuai prosedur yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas
9. Register Penutupan dan berita acara pemeriksaan kas
10. Laporan pelaksanaan tugas

NO. BAHAN KERJA PENGGUNAAN DALAM TUGAS

1. Data Rencana Anggaran bahan untuk penerimaan, pemeriksaan,
penyimpanan dan penyetoran uang

2. Daftar penerimaan dan penerimaan SPP, SPM, bahan untuk pengajuan permintan dana uang

ringkasan rincian penggunaan dana UP/GU/TU dan LS

3. BKU dan Rekening Koran bahan untuk pembuatan buku panjar dan buku
simpanan

SP2D, SSP, nota pencairan dana dan bukti
4. bahan untuk pembuatan BKU

pengeluaran yang sah

5. BKU, SPJ bahan untuk pembuatan register penutupan kas

6. BKU, SPJ bahan untuk pembuatan berita acara pemeriksaan
kas

7. BKU bahan untuk pembuatan SPJ fungsional dan SPJ
administratif

8. BKU bahan untuk pembuatan daftar rekapitulasi pajak

9. Surat/data bahan untuk pendokumentasian

data/dokumen/surat

10. Rencana dan realisasi kegiatan bahan untuk pelaporan pelaksanaan tugas

11. Perintah Pimpinan bahan untuk pelaksanaan tugas kedinasan lain

NO. PERANGKAT KERJA PENGGUNAN UNTUK TUGAS

1. alat untuk menerima, memeriksa, menyimpan dan
Juknis dan Peraturan yang berlaku menyetorkan uang/surat berharga

2. Juknis dan Peraturan yang berlaku alat untuk mengajukan permintaan UP/GU/TU dan LS

3. alat untuk membuat buku panjar dan buku
SOP dan Petunjuk Teknis simpanan/tabungan

4. SOP dan Bukti tagihan dan bukti
alat untuk melakukan pembayaran atas tagihan

pembayaran

5. SOP dan Petunjuk Teknis alat untuk membuat BKU

6. Peraturan tentang Keuangan Daerah,
alat untuk membuat register penutupan kas

SOP dan Petunjuk Teknis

7. Peraturan tentang Keuangan Daerah,
alat untuk membuat berita acara pemeriksaan kas

SOP dan Petunjuk Teknis

8. SOP dan Petunjuk Teknis alat untuk membuat SPJ Fungsional dan SPJ Administratif

9. SOP dan Petunjuk Teknis alat untuk membuat SPJ Fungsional dan SPJ Administratif

10. Juknis dan Peraturan yang berlaku alat untuk mendokumentasikan surat/bahan/data

11. Hasil rencana kegiatan keuangan alat untuk membuat laporan pelaksanaan tugas

12. Surat Perintah Tugas alat untuk melaksanakan tugas kedinasan lain

10. TANGGUNG JAWAB NO. URAIAN
11. WEWENANG
1. Terkelolanya Surat Tanda Setoran (STS) dari Pengadministrasi Keuangan sesuai dengan prosedur yang
berlaku sebagai bahan laporan

2. Ketepatan dan keakuratan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran sesuai dengan SOP yang berlaku
sebagai bahan laporan pertanggungjawaban

3. Terkelolanya laporan/surat pertanggungjawaban (SPJ) secara administratif kepada Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan secara fungsional Kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan prosedur
yang berlaku

4. Ketepatan dan keakuratan Rekonsiliasi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk pemutakhiran data

5. Terkelolanya Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPP UP/GU/TU dan SPP-LS ke BKD sesuai SOP yang
berlaku untuk permohonan pembayaran

6. Terkelolanya pembayaran/pengeluaran (belanja) ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Simpanan/Bank,
Buku Pajak, Buku Panjar, Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek dan Buku Register SPP-
UP/GU/TU/LS; sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban

7. Terkelolanya penyetoran pajak-pajak sesuai dengan prosedur yang berlaku agar pengelolaaan pajak
berjalan dengan efektif

8. Terlaksananya Pembayaran atas tagihan / kwitansi dan permintaan uang muka sesuai prosedur yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

9. Ketepatan dan keakuratan Register Penutupan dan membuat berita acara pemeriksaan kas sesuai
dengan prosedur untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang kepada bendahara dan sebagai
kontrol yang diketahui oleh kuasa pengguna anggaran

10. Terlaksananya penugasan/direktif pimpinan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

NO URAIAN

1. Menyimpan data kegiatan penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan dan penyetoran uang/surat berharga
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;

2. Mengumpulkan data kegiatan penyiapan permintaan dana UP/GU/TU/LS kepada Badan Keuangan
Daerah agar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat berjalan
dengan lancar;

3. Menelaah penyusunan pembuatan buku panjar dan buku simpanan bank sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku agar terlaksanannya tertib administrasi keuangan;

4. Memprioritaskan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

5. Mengawasi pembuatan buku kas umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban;

6. Memeriksa ulang pembuatan register penutupan kas agar dapat diketahui besaran dana yang terealisasi
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar sebagai bahan pertanggungjawaban
bendahara;

7. Mengawasi pembuatan berita acara pemeriksaan kas setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku guna terlaksananya tertib administrasi;

8. Menyimpan data pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dan surat pertangungjawaban
(SPJ) administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi

keuangan;

9. Menelaah rekapitulasi pajak sesuai dengan jenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas;

10. Menyimpan dokumentasi semua data/bahan/surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
apabila sewaktu-waktu diperlukan lagi data tersebut mudah dicari;

11. Meminta data atas laporan pengeluran dan penerimaan keuangan secara berkala sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

12. Melaporkan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan kedinasan lain dapat berjalan lancar.

12. KORELASI JABATAN UNIT
KERJA/INSTANSI
NO. NAMA JABATAN DALAM HAL

1. Kepala Dinas Disbudpar Meminta arahan/intruksi melaporkan hasil pelaksanaan
tugas
Sekretaris Disbudpar Meminta arahan/intruksi melaporkan hasil pelaksanaan
2. tugas
Disbudpar Koordinasi dan Konsultasi
Dinas Disbudpar Koordinasi
3. Eselon III-IV Kasda/Bank Penyetoran dan pencairan
4. Staf/JFU BKAD Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas
5. Kasir
6. Eslon IV

13. KONDISI LINGKUNGAN NO. ASPEK FAKTOR
KERJA 1. Keadaan ruangan kerja  Di dalam dan di luar ruangan
2. Suhu  Menyesuaikan
3. Udara  Menyesuaikan
4. Penerangan  Terang
5. Suara  Menyesuaikan

14. RESIKO BAHAYA NO. NAMA RESIKO PENYEBAB
1. Tidak memiliki resiko bahaya

15. SYARAT JABATAN a. Ketrampilan : Melakukan Audit/Pembukuan Keuangan; Mengoperasikan Internet; Mengoperasikan
Kerja Komputer; Menguasai Bahasa Inggris (Lisan/tulisan); Pemeriksaaan terhadap Pengelolaan
Keuangan.
b. Bakat Kerja
: 1. Q : Ketelitian, merupakan kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam obyek
c. Tempramen atau dalam gambar atau dalam bahan grafik
Kerja
2. G : Intelegensi, yaitu memahami instruksi/prinsip
d. Minat Kerja 3. V : Verbal, merupakan kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunannya

e. Upaya Fisik secara tepat dan efektif
: 1. D : Kemampuan menyesuaikan diri dalam menerima tanggung jawab untuk kegiatan

memimpin, mengendalikan atau merencanakan
2. M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan keputusan, pembuatan

pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang
dapat diuji
3. I : Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang lain
dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan
4. T : Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan
tepat menurut perangkap batas, toleransi atau standar-standar tertentu
: 1.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
3.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur
4.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik bagi orang lain
5.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan produktif

: 1. Duduk : Sering
2. Berbicara : Sedang

3. Melihat : Sedang

f. Kondisi Fisik : 1. Jenis Kelamin : Pria/Wanita

g. Fungsi 2. Umur : Menyesuaikan
Pekerjaan
3. Tinggi Badan : Menyesuaikan

4. Berat Badan : Menyesuaikan

5. Postur badan : Menyesuaikan

6. Penampilan : Rapih

: 1. D0 : Memadukan
2. D1 : Mengkoordinasikan
3. D2 : Menganalisa
4. D3 : Menyusun
5. D4 : Menghitung
6. D6 : Menyalin

7. O6 : Berbicara (Informasi)
8. O7 : Melayani
9. O8 : Menerima Instruksi

16. PRESTASI KERJA YANG 7
DIHARAPKAN

17. KELAS JABATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN
2. KODE JABATAN
3. UNIT KERJA a. JPT Utama :

4. IKHTISAR JABATAN b. JPT Madya : SEKRETARIAT DAERAH
5. KUALIFIKASI JABATAN
c. JPT Pratama : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6. TUGAS POKOK
d. Administrator : SEKRETARIAT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

e. Pengawas :

f. Pelaksana : PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN

g. Jabatan Fungsional :

Melakukan kegiatan penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelahaan data obyek kerja di bidang
program anggaran dan pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk efisiensi dan
efektifitas kegiatan

a.Pendidikan Formal : S1 Manajemen/Administrasi/ Ekonomi Pembangunan/Akuntansi
b.Pendidikan & Pelatihan : - / Administrasi Pemerintahan Daerah

c. Pengalaman Kerja Peraturan tentang APBN/APBD
Ilmu Teknik Sipil/Arsitektur
Manajemen Pengawasan
Manajemen Perencanaan Barang dan Jasa
Manajemen Perencanaan
Manajemen Proyek
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
:-

NO. URAIAN TUGAS HASIL JUMLAH WAKTU WAKTU KEBUTUHAN
KERJA
HASIL PENYELESAIAN EFEKTIF PEGAWAI

( JAM) ( JAM)

12 34 5 6 7

1. Mengumpulkan bahan perencanaan dan Berkas 12 36 1250 0.3456

pelaporan meliputi : Renstra, Musrenbang,

RKPD, Renja, RKA dan DPA, Lakip, DHT fisik,

E-monev, Simda, SIPD, dan Simala (internal

Parbud) sesuai dokumen perencanaan agar

kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien

2. Menganalisis dan mengolah data Renstra, Berkas 12 24 1250 0.2304
Renja, RKA dan DPA, Lakip, DHT fisik, E-
monev, Simda, SIPD, dan Simala (internal
Parbud) sesuai dengan peraturan yang
berlaku agar data yang dihasilkan akurat

3. Menyusun draft Renstra, Renja, RKA dan Berkas 3 24 1250 0.0576

DPA, Lakip, DHT fisik, E-monev, Simda, SIPD,

dan Simala (internal Parbud) berbasis

kinerja sesuai dengan prosedur agar kinerja

optimal

4. Mengentri data E-monev, Simda, SIPD, dan Berkas 12 24 1250 0.2304
Simala (internal Parbud) sesuai petunjuk
teknis agar efektif dan efisien

5. Memfasilitasi pengkoordinasian Berkas 12 24 1250 0.2304
penyusunan draft tentang Renstra, Renja,
RKA dan DPA, Lakip, DHT fisik, E-monev,
Simda, SIPD, dan Simala (internal Parbud)
sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar optimal

6. Membuat laporan pelaksanaan tugas Berkas 12 6 1250 0.0576
jabatan sesuai dengan tupoksi agar efektif
dan efisien

7. Melaksanakan penugasan/direktif pimpinan Berkas 12 24 1250 0.2304
sesuai dengan target yang telah ditetapkan
162 1.38
JUMLAH 1

JUMLAH PEGAWAI

7. HASIL KERJA 1. Dokumen Bahan Renstra, Musrenbang, RKPD, Renja, RKA dan DPA, Lakip, DHT fisik, E-monev, Simda, SIPD,
8. BAHAN KERJA dan Simala (internal PUPR) Sebanyak 9

9. PERANGKAT KERJA 2. Data analisis bahan Renstra, Musrenbang, RKPD, Renja, RKA dan DPA, Lakip, DHT fisik, E-monev, Simda, SIPD,
10. TANGGUNG JAWAB dan Simala (internal PUPR) Sebanyak 9

3. Draft Renstra, Musrenbang, RKPD, Renja, RKA dan DPA, Lakip, DHT fisik, E-monev, Simda, SIPD, dan Simala
(internal PUPR) Sebanyak 9

4. Data E-monev, Simda, SIPD, dan Simala (internal PUPR)sebanyak 4
5. Data Renstra, Musrenbang, RKPD, Renja, RKA dan DPA, Lakip, DHT fisik, E-monev, Simda, SIPD, dan Simala

(internal PUPR) Sebanyak 9
6. Laporan pelaksanaan tugas jabatan
7. Laporan pelaksanaan tugas

NO. BAHAN KERJA PENGGUNAAN DALAM TUGAS

1. Data Rencana Kerja dan Kertas Kerja bahan untuk pengumpulan
Bahan/Data

2. Data Rencana Anggaran bahan untuk pengolahan Data
dan Analisis Data

Data dan Informasi Kegiatan Perencanaan dan Peraturan
bahan untuk penyusunan

3. Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan perencanaan
Dokumen Perencanaan

( Juknis/SOP)

4. Draft Dokumen Perencanaan dan Peraturan Perundang-Undangan bahan untuk penyusunan

yang berlaku terkait dengan perencanaan (Juknis/SOP) Dokumen Perencanaan

5. Disposisi/Arahan Pimpinan bahan untuk pelaksanaan Tugas
Lain

6. Capaian Hasil Pelaksanaan Tugas bahan untuk pembuatan Laporan
Hasil Pelaksanaan Tugas

NO. PERANGKAT KERJA PENGGUNAN UNTUK TUGAS
1. SOP dan Petunjuk Teknis alat untuk menyusun Dokumen Perencanaan
2. SOP dan Petunjuk Teknis alat untuk menganalisis dan Mengolah Data
3. SOP dan Petunjuk Teknis alat untuk menyusun Draft Dokumen Perencanaan
4. SOP dan Petunjuk Teknis alat untuk menyusun Dokumen Perencanaan
5. SOP dan Petunjuk Teknis alat untuk membuat Laporan Pelaksanaan Tugas
6. Surat Perintah Tugas alat untuk melaksanakan Tugas Kedinasan Lain

NO. URAIAN

1. Terkumpulkannya bahan perencanaan dan pelaporan meliputi : Renstra, Musrenbang, RKPD, Renja, RKA
dan DPA, Lakip, DHT fisik, E-monev, Simda, SIPD, dan Simala (internal Parbud) sesuai dokumen
perencanaan

2. Teranalisis dan Terkelolanya data Renstra, Renja, RKA dan DPA, Lakip, DHT fisik, E-monev, Simda, SIPD,
dan Simala (internal Parbud) sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Tersusunnya draft Renstra, Renja, RKA dan DPA, Lakip, DHT fisik, E-monev, Simda, SIPD, dan Simala
(internal Parbud) berbasis kinerja sesuai dengan prosedur agar kinerja optimal

4. Tersimpannya data E-monev, Simda, SIPD, dan Simala (internal Parbud) sesuai petunjuk teknis

5. Tersedia fasilitas pengkoordinasian penyusunan draft tentang Renstra, Renja, RKA dan DPA, Lakip, DHT
fisik, E-monev, Simda, SIPD, dan Simala (internal Parbud) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku

6. Terbentuknya laporan pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan tupoksi agar efektif dan efisien

7. Terlaksananya penugasan/direktif pimpinan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

11. WEWENANG NO URAIAN

1. Meminta data/bahan penyusunan rencana anggaran dan program kerja sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku untuk disusun menjadi dokumen perencanaan;

2. Menilai atau menolak data kegiaan perencanaan yang tidak valid

3. Mengkoordinasikan draft dokumen perencanaan anggaran dan program kerja sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (RKPD) agar kegiatan dapat berjalan lancar;

4. Mengatur jadwal kegiatan fasilitasi koordinasi penyusunan dokumen rencana anggaran dan program
kerja dengan instansi terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir
terjadinya kesalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan;

5. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan evaluasi dan pertangujawaban pelaksanaan tugas;

6. Melaporkan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

12. KORELASI JABATAN UNIT
KERJA/INSTANSI
NO. NAMA JABATAN DALAM HAL

1. Sekretaris Dinas Disbudpar Meminta arahan tugas dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugas

Kepala Subbag Program dan Meminta arahan tugas dan melaporkan hasil
2. Disbudpar pelaksanaan tugas

Keuangan

3. Eselon IV SETDA Meminta arahan pelaksanaan tugas

4. ESELON IV BAPEDDA Koordinasi dan Konsultasi

5. TAPD Badan dan Dinas
Koordinasi dan Konsultasi

Terkait

13. KONDISI LINGKUNGAN NO. ASPEK FAKTOR
KERJA 1. Keadaan ruangan kerja  Di dalam dan di luar ruangan
2. Suhu  Menyesuaikan
3. Udara  Menyesuaikan
4. Penerangan  Terang
5. Suara  Menyesuaikan

14. RESIKO BAHAYA NO. NAMA RESIKO PENYEBAB
1. Tidak memiliki resiko bahaya

15. SYARAT JABATAN a. Ketrampilan : Menyusun Rencana Anggaran; Menglola Tata Naskah/Dokumen Pegawai; Mengoperasikan
Kerja Internet; Mengoperasikan Komputer; Menyusun DPA; Menyusun Rencana Kerja/Kegiatan
Organisasi; Menyusun Renstra dan Lakip;
b. Bakat Kerja
: 1. Q : Ketelitian, merupakan kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam obyek
c. Tempramen atau dalam gambar atau dalam bahan grafik
Kerja
2. G : Intelegensi, yaitu memahami instruksi/prinsip
d. Minat Kerja 3. V : Verbal, merupakan kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunannya

secara tepat dan efektif
: 1. D : Kemampuan menyesuaikan diri dalam menerima tanggung jawab untuk kegiatan

memimpin, mengendalikan atau merencanakan
2. M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan keputusan, pembuatan

pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang
dapat diuji
3. I : Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang lain
dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan
4. T : Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan
tepat menurut perangkap batas, toleransi atau standar-standar tertentu
: 1.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
3.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur

4.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik bagi orang lain

5.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan produktif

e. Upaya Fisik : 1. Duduk : Sering

2. Berbicara : Sedang

3. Melihat : Sedang

f. Kondisi Fisik : 1. Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2. Umur : Menyesuaikan

3. Tinggi Badan : Menyesuaikan

4. Berat Badan : Menyesuaikan

5. Postur badan : Menyesuaikan

6. Penampilan : Rapih

g. Fungsi : 1. D0 : Memadukan
Pekerjaan 2. D1 : Mengkoordinasikan
3. D2 : Menganalisa
4. D3 : Menyusun
5. D4 : Menghitung

6. D6 : Menyalin
7. O6 : Berbicara (Informasi)
8. O7 : Melayani
9. O8 : Menerima Instruksi

16. PRESTASI KERJA YANG 7
DIHARAPKAN

17. KELAS JABATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN PENATA LAPORAN KEUANGAN
2. KODE JABATAN
3. UNIT KERJA a. JPT Utama :

4. IKHTISAR JABATAN b. JPT Madya : SEKRETARIAT DAERAH
5. KUALIFIKASI JABATAN
c. JPT Pratama : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6. TUGAS POKOK
d. Administrator : SEKRETARIAT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

e. Pengawas :

f. Pelaksana : PENATA LAPORAN KEUANGAN

g. Jabatan Fungsional :

Melakukan kegiatan yang meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pemeriksaan serta penataan di
bidang laporan keuangan sesuai dengan ketentuan untuk tertib administrasi pelaporan keuangan

a.Pendidikan Formal : S1 Manajemen/Ekonomi/Akuntansi
b.Pendidikan & Pelatihan : - / DIKLAT BENDAHARA; DIKLAT TEKNIS PENATAUSAHAAN DAN AKUNTASI

c. Pengalaman Kerja KEUANGAN DAERAH.
:-

NO. URAIAN TUGAS HASIL JUMLAH WAKTU WAKTU KEBUTUHAN
KERJA
HASIL PENYELESAIAN EFEKTIF PEGAWAI

( JAM) ( JAM)

12 34 5 6 7

1. Menyusun dokumen pendukung transaksi Berkas 12 24 1250 0.2304
keuangan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM)

2. Menyusun konsep Laporan Realisasi Berkas 12 24 1250 0.2304
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Laporan Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK), pajak
belanja barang/jasa dan rekonsiliasi
internal/lintas sektor sesuai dengan
ketentuan untuk bahan evaluasi
pengelolaan keuangan

3. Menyusun konsep Laporan Keuangan Berkas 12 12 1250 0.1152

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

sebagai bahan pertanggungjawaban

4. Memfasilitasi koordinasi dan konsultasi Berkas 12 12 1250 0.1152
terkait kendala proses penataan laporan
keuangan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas

5. Melakukan penomoran pengesahan SPJ Berkas 12 6 1250 0.0576
sesuai dengan ketentuan agar tertib
administrasi

6. Menyusun rekapitulasi register SP2D dan Berkas 12 24 1250 0.2304
SPM sesuai dengan ketentuan untuk tertib
administrasi keuangan

7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Berkas 12 12 1250 0.1152
sesuai dengan ketentuan sebagai bahan
evaluasi kinerja

8. Melaksanakan penugasan/direktif pimpinan Berkas 12 24 1250 0.2304
sesuai dengan target yang telah ditetapkan

JUMLAH 138 1.32

JUMLAH PEGAWAI 1

7. HASIL KERJA 1. Dokumen pendukung transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk penerbitan Surat
8. BAHAN KERJA Perintah Membayar (SPM)

9. PERANGKAT KERJA 2. Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), pajak
belanja barang/jasa dan rekonsiliasi internal/lintas sektor sesuai dengan ketentuan untuk bahan evaluasi
pengelolaan keuangan

3. Laporan Keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban
4. Laporan koordinasi dan konsultasi terkait kendala proses penataan laporan keuangan sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
5. Laporan pengesahan SPJ sesuai dengan ketentuan agar tertib administrasi
6. Rekapitulasi register SP2D dan SPM sesuai dengan ketentuan untuk tertib administrasi keuangan
7. Laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan sebagai bahan evaluasi kinerja
8. Laporan pelaksanaan tugas

NO. BAHAN KERJA PENGGUNAAN DALAM TUGAS

Data/informasi dokumen bahan untuk menyusun dokumen pendukung transaksi keuangan

pendukung transaksi, Peraturan
1. sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk penerbitan Surat
perundang-undangan yang
Perintah Membayar (SPM);
berlaku

bahan untuk menyusun konsep Laporan Realisasi Anggaran,

Data/informasi dan laporan yang Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan

berkaitan dengan anggaran, Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan
2.

Peraturan Perundang-undangan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), pajak belanja

yang berlaku barang/jasa dan rekonsiliasi internal/lintas sektor sesuai dengan

ketentuan untuk bahan evaluasi pengelolaan keuangan;

Data laporan keuangan, bahan untuk menyusun konsep Laporan Keuangan perangkat

3. peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan ketentuan sebagai bahan

yang berlaku pertanggungjawaban;

daqta koordinasi, Peraturan bahan untuk memfasilitasi koordinasi dan konsultasi terkait kendala

4. perundang-undangan yang proses penataan laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan

berlaku ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

5. Peraturan perundang-undangan bahan untuk melakukan penomoran pengesahan SPJ sesuai dengan

yang berlaku ketentuan agar tertib administrasi;

Dokumen SP2D dan SPM,
bahan untuk menyusun rekapitulasi register SP2D dan SPM sesuai

6. Peraturan perundang-undangan
dengan ketentuan untuk tertib administrasi keuangan;

yang berlaku

7. Daftar rekapitulasi/laporan hasil bahan untuk menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan

pelaksanaan tugas sehari-hari ketentuan sebagai bahan evaluasi kinerja;

Disposisi pimpinan,

petunjuk/arahan pimpinan dan
bahan untuk melaksanakan tugas kedinasan lain yang

8. Peraturan Perundang-undangan
diperintahkan atasan.

terkait tugas akan akan

dilaksanakan

NO. PERANGKAT KERJA PENGGUNAN UNTUK TUGAS

1. Peraturan
perundang-undangan alat untuk menyusun dokumen pendukung transaksi keuangan sesuai dengan
yang berlaku, SOP, ketentuan yang berlaku untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
petunjuk teknis

2. alat untuk menyusun konsep Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan

Peraturan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas,

Perundang-undangan Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan

yang berlaku, SOP (CaLK), pajak belanja barang/jasa dan rekonsiliasi internal/lintas sektor sesuai

dengan ketentuan untuk bahan evaluasi pengelolaan keuangan;

3. Peraturan
alat untuk menyusun konsep Laporan Keuangan perangkat daerah sesuai

Perundang-undangan
dengan ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban;

yang berlaku, SOP

4. Peraturan alat untuk memfasilitasi koordinasi dan konsultasi terkait kendala proses

perundang-undangan penataan laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

yang berlaku, SOP berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

5. Peraturan
alat untuk melakukan penomoran pengesahan SPJ sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan
agar tertib administrasi;

yang berlaku, SOP

6. Peraturan
alat untuk menyusun rekapitulasi register SP2D dan SPM sesuai dengan

Perundang-undangan
ketentuan untuk tertib administrasi keuangan;

yang berlaku, SOP

7. alat untuk menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan
Perbup No.74/2017
sebagai bahan evaluasi kinerja;

8. Peraturan
Perundang-undangan
alat untuk melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
terkait tugas akan
dilaksanakan

10. TANGGUNG JAWAB NO. URAIAN
11. WEWENANG 1. Tersusunnya dokumen pendukung transaksi keuangan
12. KORELASI JABATAN 2. Tersusunnya konsep Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK), pajak belanja barang/jasa dan rekonsiliasi internal/lintas sektor
3. Tersusun konsep Laporan Keuangan perangkat daerah
4. Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi terkait kendala proses penataan laporan keuangan
5. Tersedianya nomor pengesahan SPJ
6. Tersusunnya rekapitulasi register SP2D dan SPM
7. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan sebagai bahan evaluasi kinerja
8. Terlaksananya penugasan/direktif pimpinan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

NO URAIAN

1. Mencari data dokumen pendukung transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

2. Mengumpulkan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), pajak belanja barang/jasa dan
rekonsiliasi internal/lintas sektor sesuai dengan ketentuan untuk bahan evaluasi pengelolaan keuangan;

3. Mempelajari konsep Laporan Keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan sebagai bahan
pertanggungjawaban;

4. Membuat jadwal kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi terkait kendala proses penataan laporan
keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

5. Mengawasi jalannya kegiatan penomoran pengesahan SPJ sesuai dengan ketentuan agar tertib
administrasi;

6. Memeriksa rekapitulasi register SP2D dan SPM sesuai dengan ketentuan untuk tertib administrasi
keuangan;

7. Mencari data laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan sebagai bahan evaluasi kinerja;

8. Melaporkan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

NO. NAMA JABATAN UNIT DALAM HAL
KERJA/INSTANSI
Meminta arahan/intruksi melaporkan hasil pelaksanaan
1. Kepala Dinas Disbudpar tugas
Meminta arahan/intruksi melaporkan hasil pelaksanaan
Sekretaris Disbudpar tugas
2.

Dinas

3. Eselon III-IV Disbudpar Koordinasi dan Konsultasi
4. Staf/JFU Disbudpar Koordinasi
5. Eselon IV BKD Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas
6. Kasir Kasda/Bank Penyetoran dan pencairan

13. KONDISI LINGKUNGAN NO. ASPEK FAKTOR
KERJA 1. Keadaan ruangan kerja  Di dalam dan di luar ruangan
2. Suhu  Menyesuaikan
3. Udara  Menyesuaikan
4. Penerangan  Terang
5. Suara  Menyesuaikan

14. RESIKO BAHAYA NO. NAMA RESIKO PENYEBAB
1. Tidak memiliki resiko bahaya

15. SYARAT JABATAN a. Ketrampilan : Melakukan Audit/Pembukuan Keuangan; Mengoperasikan Internet; Mengoperasikan
Kerja Komputer.
16. PRESTASI KERJA YANG
DIHARAPKAN b. Bakat Kerja : 1. Q : Ketelitian, merupakan kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam obyek
atau dalam gambar atau dalam bahan grafik
c. Tempramen
Kerja 2. G : Intelegensi, yaitu memahami instruksi/prinsip

d. Minat Kerja 3. V : Verbal, merupakan kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunannya
secara tepat dan efektif
e. Upaya Fisik
f. Kondisi Fisik : 1. D : Kemampuan menyesuaikan diri dalam menerima tanggung jawab untuk kegiatan
memimpin, mengendalikan atau merencanakan
g. Fungsi
Pekerjaan 2. M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan keputusan, pembuatan
pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang
dapat diuji

3. I : Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang lain
dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan

4. T : Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan
tepat menurut perangkap batas, toleransi atau standar-standar tertentu

: 1.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
3.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur
4.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik bagi orang lain
5.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan produktif

: 1. Duduk : Sering
2. Berbicara : Sedang
3. Melihat : Sedang

: 1. Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2. Umur : Menyesuaikan

3. Tinggi Badan : Menyesuaikan

4. Berat Badan : Menyesuaikan

5. Postur badan : Menyesuaikan

6. Penampilan : Rapih

: 1. D0 : Memadukan
2. D1 : Mengkoordinasikan
3. D2 : Menganalisa
4. D3 : Menyusun
5. D4 : Menghitung
6. D6 : Menyalin
7. O6 : Berbicara (Informasi)
8. O7 : Melayani
9. O8 : Menerima Instruksi

17. KELAS JABATAN 7

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN PENATA KEUANGAN
2. KODE JABATAN
3. UNIT KERJA a. JPT Utama :

4. IKHTISAR JABATAN b. JPT Madya : SEKRETARIAT DAERAH
5. KUALIFIKASI JABATAN
6. TUGAS POKOK c. JPT Pratama : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

d. Administrator : SEKRETARIAT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

e. Pengawas :

f. Pelaksana : PENATA KEUANGAN

g. Jabatan Fungsional :

Menerima serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai
dengan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk tertibnya administrasi keuangan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.

a.Pendidikan Formal : S1 Manajemen, Akuntansi, Ekonomi
b.Pendidikan & Pelatihan : - / Teknis perencanaan keuangan; Manajemen keuangan; Manajemen

c. Pengalaman Kerja Perpajakan.
:-

NO. URAIAN TUGAS HASIL JUMLAH WAKTU WAKTU KEBUTUHAN
KERJA
HASIL PENYELESAIAN EFEKTIF PEGAWAI

( JAM) ( JAM)

12 34 5 6 7

1. Menyiapkan proses administrasi terkait Berkas 12 36 1250 0.3456

dengan penatausahaan keuangan daerah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

untuk tertibnya administrasi keuangan pada

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.

2. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Berkas 24 48 1250 0.9216
(SPP) atas persetujuan pengguna anggaran
sesuai dengan nota dinas PPTK.

3. Meregister, mengarsip/menyimpan Berkas 12 36 1250 0.3456

dokumen seperti SPD, SPP, SPM, SP2D dan

SPJ sesuai dengan aturan yang berlaku

untuk tertibnya adminstrasi arsip keuangan.

4. Menyiapkan jadwal kegiatan SKPD beserta Berkas 12 24 1250 0.2304
alokasi dananya sesuai dengan
perencanaan keuangan untuk tercapaianya
tujuan dinas.

5. Menerima dan menyimpan uang yang Berkas 12 12 1250 0.1152
belum dipergunakan sesuai dengan
peraturan yang berlaku untuk tertibnya
pengelolaan keuangan.

6. Mencatat penerimaan berdasarkan SPM Berkas 12 36 1250 0.3456

dan bukti-bukti pengeluaran kas ke dalam

buku kas pembantu pengeluaran dan buku

pembantu pengeluaran per kegiatan,

Mencatat di buku simpanan kas, buku bank

dan register, penerimaan dan penyetoran

PPN/PPh pada buku pajak kuasa pengguna

anggaran, pengambilan dan pengeluaran

pada buku panjar kuasa pengguna

anggaran sesuai dengan prosedur yang

berlaku agar tertib administrasi

7. Melaksanakan pembukuan setiap transaksi Berkas 12 24 1250 0.2304
keuangan pengguna anggaran pada buku
kas umum sesuai dengan prosedur yang

berlaku agar terkelolanya kegiatan
bertransaksi.

8. Menyetorkan sisa kas yang tidak diperlukan Berkas 12 12 1250 0.1152
lagi ke rekening kas daerah dengan 24
persetujuan pengguna anggaran sesuai
dengan peraturan yang berlaku agar 12
terkendalinya jumlah uang. 12

9. Membuat Laporan-laporan : Bulanan, Berkas 48 1250 0.9216

triwulanan, tahunan, prognosis, laporan

keuangan fisik, membuat surat setoran

pajak, menyusun laporan pajak , Meregister,

Menyimpan Dokumen SPD, SPP, SPM, SP2D

dan SPJ , Membuat Catatan Atas Laporan

Keuangan Semesteran dan tahunan,

Memfasilitasi kegiatan pemeriksaan

keuangan , Membuat laporan realisasi

anggaran kepada PPTK/Atasan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku agar terevaluasinya setiap

kegiatan bendahara

10. Mengumpulkan bukti-bukti SPJ yang telah Berkas 48 1250 0.4608
dibayar dan meneliti, mengkoreksi dan
menandatangani SPJ atas penggunaan uang
kas beserta lampirannya dan laporan
bulanann yang akan diajukan kepada
pengguna anggaran untuk disampaikan
kepada Bupati.

11. Melaksanakan penugasan/direktif pimpinan Berkas 24 1250 0.2304
sesuai dengan target yang telah ditetapkan

JUMLAH 348 4.26
4
JUMLAH PEGAWAI

7. HASIL KERJA 1. Laporan penatausahaan keuangan daerah
8. BAHAN KERJA 2. Bukti pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Dokumen SPD, SPP, SPM, SP2D dan SPJ
4. Menyiapkan jadwal kegiatan SKPD
5. Bukti penyimpanan dan penerimaan uang
6. Tanda bukti penerimaan berdasarkan SPM
7. Buku catatan setiap transaksi keuangan
8. Bukti setoran uang kas
9. Laporan : Bulanan, triwulanan, tahunan
10. Bukti-bukti SPJ
11. Laporan pelaksanaan tugas

NO. BAHAN KERJA PENGGUNAAN DALAM TUGAS

Data administrasi bahan untuk menyiapkan proses administrasi terkait dengan

keuangan, Peraturan
1. penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Perundang-undangan
untuk tertibnya administrasi keuangan pada bidang sekretariat
terkait Penata Keuangan

Data/nota dinas, Peraturan
bahan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas

2. Perundang-undangan
persetujuan pengguna anggaran sesuai dengan nota dinas PPTK.

terkait Penata Keuangan

Data dan dokumen bahan untuk meregister, mengarsip/menyimpan dokumen seperti SPD,

keuangan, Peraturan
3. SPP, SPM, SP2D dan SPJ sesuai dengan aturan yang berlaku untuk
Perundang-undangan
tertibnya adminstrasi arsip keuangan.
terkait Penata Keuangan

Standar Operasional

4. Prosedur, Peraturan bahan untuk menyiapkan jadwal kegiatan SKPD beserta alokasi dananya

Perundang-undangan sesuai dengan perencanaan keuangan untuk tercapaianya tujuan badan.

terkait Penata Keuangan

SOP, petunjuk pimpinan, bahan untuk menerima dan menyimpan uang yang belum dipergunakan

5. peraturan perundang- sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk tertibnya pengelolaan

undangan keuangan

bahan untuk mencatat penerimaan berdasarkan SPM dan bukti-bukti

Data administarsi pengeluaran kas ke dalam buku kas pembantu pengeluaran dan buku

keuangan, Peraturan pembantu pengeluaran per kegiatan, Mencatat di buku simpanan kas,

6. buku bank dan register, penerimaan dan penyetoran PPN/PPh pada buku
perundang-undangan,
pajak kuasa pengguna anggaran, pengambilan dan pengeluaran pada
Petunjuk pimpinan
buku panjar kuasa pengguna anggaran sesuai dengan prosedur yang

berlaku agar tertib administrasi

Data transaksi keuangan, bahan untuk melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan

7. peraturan perundang- pengguna anggaran pada buku kas umum sesuai dengan prosedur yang

undangan yang berlaku berlaku agar terkelolanya kegiatan bertransaksi.

Data administrasi keuangn, bahan untuk menyetorkan sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening

peraturan perundang-
8. kas daerah dengan persetujuan pengguna anggaran sesuai dengan
undangan, petunjuk
peraturan yang berlaku agar terkendalinya jumlah uang.
pimpinan

bahan untuk membuat Laporan-laporan : Bulanan, triwulanan, tahunan,

prognosis, laporan keuangan fisik, membuat surat setoran pajak,

Data/informasi keuangan, menyusun laporan pajak , Meregister, Menyimpan Dokumen SPD, SPP,

9. peraturan perundang- SPM, SP2D dan SPJ , Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan

undangan yang berlaku, Semesteran dan tahunan, Memfasilitasi kegiatan pemeriksaan keuangan ,

SOP Membuat laporan realisasi anggaran kepada PPTK/Atasan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terevaluasinya setiap

kegiatan bendahara

bahan untuk mengumpulkan bukti-bukti SPJ yang telah dibayar dan
SOP, peraturan perundang-

meneliti, mengkoreksi dan menandatangani SPJ atas penggunaan uang
10. undangan yang berlaku,

kas beserta lampirannya dan laporan bulanann yang akan diajukan
peyunjuk pimpinan

kepada pengguna anggaran untuk disampaikan kepada Bupati.

Disposisi pimpinan,

petunjuk/arahan pimpinan
bahan untuk melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

11. dan Peraturan Perundang-
pimpinan;

undangan terkait tugas

akan akan dilaksanakan

9. PERANGKAT KERJA NO. PERANGKAT KERJA PENGGUNAN UNTUK TUGAS

1. Peraturan
Perundang-
undangan yang alat untuk menyiapkan proses administrasi
berlaku, petunjuk
teknis dan SOP

2. Peraturan

perundang- yang alat untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas persetujuan
undangan SOP, pengguna anggaran sesuai dengan nota dinas PPTK;
berlaku,

petunjuk teknis

3. Peraturan
alat untuk melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan pengguna

Perundang-
anggaran pada buku kas umum sesuai dengan prosedur yang berlaku agar

undangan yang
terkelolanya kegiatan bertransaksi;

berlaku, SOP

4. Peraturan
alat untuk meregister, mengarsip/menyimpan dokumen seperti SPD, SPP, SPM,

perundang-
SP2D dan SPJ sesuai dengan aturan yang berlaku untuk tertibnya adminstrasi

undangan yang
arsip keuangan;

bderlaku, SOP

5. Peraturan alat untuk menyiapkan jadwal kegiatan SKPD beserta alokasi dananya sesuai
Perundang- dengan perencanaan keuangan untuk tercapaianya tujuan badan;
undangan, SOP
alat untuk menerima dan menyimpan uang yang belum dipergunakan sesuai
6. Peraturan dengan peraturan yang berlaku untuk tertibnya pengelolaan keuangan;
Perundang-

undangan yang
berlaku, SOP

7. alat untuk mencatat penerimaan berdasarkan SPM dan bukti-bukti pengeluaran

Peraturan kas ke dalam buku kas pembantu pengeluaran dan buku pembantu pengeluaran

Perundang- per kegiatan, mencatat di buku simpanan kas, buku bank dan register,

undangan yang penerimaan dan penyetoran PPN/PPh pada buku pajak kuasa pengguna

berlaku anggaran, pengambilan dan pengeluaran pada buku panjar kuasa pengguna

anggaran sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi;

8. Peraturan

Perundang- alat untuk menyetorkan sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening kas

undangan yang daerah dengan persetujuan pengguna anggaran sesuai dengan peraturan yang

berlaku, petunjuk berlaku agar terkendalinya jumlah uang;

teknis, SOP

9. alat untuk membuat Laporan-laporan : Bulanan, triwulanan, tahunan, prognosis,

Peraturan yang laporan keuangan fisik, membuat surat setoran pajak, menyusun laporan pajak ,
Perundang- Meregister, Menyimpan Dokumen SPD, SPP, SPM, SP2D dan SPJ , Membuat
undangan Catatan Atas Laporan Keuangan Semesteran dan tahunan, Memfasilitasi
berlaku kegiatan pemeriksaan keuangan , Membuat laporan realisasi anggaran kepada
PPTK/Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar

terevaluasinya setiap kegiatan bendahara;

10. Peraturan alat untuk mengumpulkan bukti-bukti SPJ yang telah dibayar dan meneliti,

Perundang- mengkoreksi dan menandatangani SPJ atas penggunaan uang kas beserta

undangan yang lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada pengguna

berlaku, SOP anggaran untuk disampaikan kepada Bupati;

11. Disposisi pimpinan,
petunjuk teknis alat untuk melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
pelaksanaan tugas

10. TANGGUNG JAWAB NO. URAIAN
1. Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan daerah
11. WEWENANG 2. Tersedianya bukti pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
12. KORELASI JABATAN 3. Tersedianya dokumen SPD, SPP, SPM, SP2D dan SPJ
13. KONDISI LINGKUNGAN 4. Tersusunnya dan terlaksananya jadwal kegiatan SKPD
5. Tersedianya bukti penyimpanan dan penerimaan uang
KERJA 6. Tersedianya tanda bukti penerimaan berdasarkan SPM
7. Tersusunnya buku catatan setiap transaksi keuangan
8. Tersedianya bukti setoran uang kas
9. Tersusunnya laporan : Bulanan, triwulanan, tahunan
10. Tersedianya bukti-bukti SPJ
11. Terlaksananya penugasan/direktif pimpinan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

NO URAIAN
1.
2. Mengelola administrasi keuangan
3. Menghimpun data-data keuangan
4. Melaksanakan administrasi keuangan
Melaksanakan administrasi keuangan

NO. NAMA JABATAN UNIT KERJA/INSTANSI DALAM HAL
1. Sekretaris Disbudpar Konsultasi dan meminta arahan pelaksanaan tugas
2. Pelaksana/JFU Disbudpar Koordinasi

NO. ASPEK FAKTOR

1. Keadaan ruangan kerja  Di dalam dan di luar ruangan
2. Suhu  Menyesuaikan
3. Udara  Menyesuaikan
4. Penerangan  Terang
5. Suara  Menyesuaikan

14. RESIKO BAHAYA NO. NAMA RESIKO PENYEBAB
15. SYARAT JABATAN 1. Tidak memiliki resiko bahaya

16. PRESTASI KERJA YANG a. Ketrampilan : Mengetik, menggunakan kalkulator, menggunakan brankas, memahami neraca
DIHARAPKAN Kerja
: 1. Q : Ketelitian, merupakan kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam obyek
17. KELAS JABATAN b. Bakat Kerja atau dalam gambar atau dalam bahan grafik

c. Tempramen 2. G : Intelegensi, yaitu memahami instruksi/prinsip
Kerja
3. V : Verbal, merupakan kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunannya
d. Minat Kerja secara tepat dan efektif

e. Upaya Fisik : 1. D : Kemampuan menyesuaikan diri dalam menerima tanggung jawab untuk kegiatan
f. Kondisi Fisik memimpin, mengendalikan atau merencanakan

g. Fungsi 2. M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan keputusan, pembuatan
Pekerjaan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang
dapat diuji

3. I : Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang lain
dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan

4. T : Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan

tepat menurut perangkap batas, toleransi atau standar-standar tertentu

: 1.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur

4.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik bagi orang lain

5.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan produktif

: 1. Duduk : Sering

2. Berbicara : Sedang

3. Melihat : Sedang

: 1. Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2. Umur : Menyesuaikan

3. Tinggi Badan : Menyesuaikan

4. Berat Badan : Menyesuaikan

5. Postur badan : Menyesuaikan

6. Penampilan : Rapih

: 1. D0 : Memadukan
2. D1 : Mengkoordinasikan
3. D2 : Menganalisa
4. D3 : Menyusun
5. D4 : Menghitung
6. D6 : Menyalin
7. O6 : Berbicara (Informasi)

8. O7 : Melayani
9. O8 : Menerima Instruksi

7

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
2. KODE JABATAN
3. UNIT KERJA a. JPT Utama :

4. IKHTISAR JABATAN b. JPT Madya : Sekretariat Daerah
5. KUALIFIKASI JABATAN
c. JPT Pratama : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. TUGAS POKOK
d. Administrator : SEKRETARIAT DINAS

e. Pengawas : Subbagian Umum dan Kepegawaian

f. Pelaksana : PENGELOLA KEPEGAWAIAN

g. Jabatan Fungsional :

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang
kepegawaian, sesuai dengan prosedur dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk
terlaksananya pelayanan prima di bidang kepegawaian

a.Pendidikan Formal D3 Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan atau bidang lain yang relevan
b.Pendidikan & Pelatihan :
c. Pengalaman Kerja
dengan tugas jabatan
: - / Diklat Teknis Administrasi perkantoran

Diklat Teknis Kearsipan
:-

NO. URAIAN TUGAS HASIL JUMLAH WAKTU WAKTU KEBUTUHAN
KERJA
HASIL PENYELESAIAN EFEKTIF PEGAWAI

( JAM) ( JAM)

12 34 5 6 7

1. Mengelola data kepegawaian di lingkungan Berkas 12 24 1250 0.2304
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui
operasionalisasi SIMPEG dan memastikan
kemutakhiran data setiap pegawai sesuai
dengan data pegawai terbaru untuk
ketersediaan data yang mutakhir

2. Membantu menyusun, menginput, Berkas 12 24 1250 0.2304

memutakhirkan data dan mengevaluasi

formasi/rencana kebutuhan Pegawai ASN di

lingkungan Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan sesuai dengan hasil Analisis

Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk

rencana kebutuhan pegawai

3. Melakukan digitalisasi dokumen Berkas 12 24 1250 0.2304
kepegawaian PNS di Lingkungan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk ketersediaan data digital
(dalam bentuk file) sehingga memudahkan
dalam pencarian data

4. Membuat daftar usulan kenaikan pangkat, Berkas 12 12 1250 0.1152
pensiun, KGB, Satyalencana Karyasatya,
kebutuhan diklat, ijin belajar, ujian dinas
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk tercapainya
pelayanan kepegawaian

5. Melaksanakan pelayanan kepegawaian Berkas 12 12 1250 0.1152

meliputi cuti pegawaian, ijin pernikahan dan

perceraian, karpeg, karis/karsu,

kesejahteraan pegawai, janji/sumpah

pegawai, pengkoordinasian SKP dan LPTJ

pegawai sesuai dengan ketentuan dan

prosedur yang berlaku agar tercapai

efektivitas dalam pelayanan kepegawaian

6. Membuat konsep tata naskah dinas,surat Berkas 12 12 1250 0.1152
menyurat dan standar operasional 12
prosedur sesuai peraturan perundang- 12
undangan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas

7. Mengumpulkan bahan dan membuat Berkas 12 1250 0.1152
konsep usulan rotasi dan mutasi serta
pemberhentian pegawai di lingkungan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Berkas 24 1250 0.2304
jabatan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan untuk bahan evaluasi dan
penilaian pimpinan

JUMLAH 144 1.38
1
JUMLAH PEGAWAI

7. HASIL KERJA 1. Data kepegawaian di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8. BAHAN KERJA 2. Data yang mutakhir formasi pegawai sesuai hasil Anjab dan ABK
9. PERANGKAT KERJA 3. Dokumen kepegawaian PNS dengan data digital (dalam bentuk file)
4. Daftar usulan kenaikan pangkat, pensiun, KGB, Satyalencana Karyasatya, kebutuhan diklat, ijin belajar, ujian

dinas
5. Surat-surat kepegawaian meliputi cuti pegawaian, ijin pernikahan dan perceraian, karpeg, karis/karsu,

kesejahteraan pegawai, janji/sumpah pegawai, pengkoordinasian SKP dan LPTJ pegawai
6. Tata naskah dinas,surat menyurat dan standar operasional prosedur
7. Bahan dan konsep usulan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai
8. Laporan hasil pelaksanaan tugas jabatan

BAHAN PENGGUNAAN DALAM TUGAS
NO.

KERJA

1. Surat masuk sebagai bahan untuk disposisi atasan

Disposisi sebagai bahan untuk menindaklanjuti perintah atasan/pimpinan
2.

Atasan

Dokumen sebagai bahan mengusulkan pegawai yang akan naik pangkat, gaji berkala, data kasru
3. dan karis maupun data pegawai

Terkait

Petunjuk sebagai menghimpun, mengklasifikasi data pegawai dan memproses usulan
4. pegawai,merekap laporan absensi pegawai agar dapat berjalan dengan lancar sesuai
dengan peraturan yang ditetapkan
Teknis

NO. PERANGKAT KERJA PENGGUNAN UNTUK TUGAS

1. Sebagai alat untuk menghimpun, mengklasifikasi data pegawai dan
Peraturan perundang-
memproses usulan pegawai,merekap laporan absensi pegawai agar dapat
undangan yang berlaku
berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

2. sebagai alat untuk menghimpun, mengklasifikasi data pegawai dan
Petunjuk Teknis memproses usulan pegawai,merekap laporan absensi pegawai agar dapat
berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

3. Sebagai alat menghimpun, mengklasifikasi data pegawai dan memproses
SOP usulan pegawai,merekap laporan absensi pegawai agar dapat berjalan
dengan lancar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

4. sebagai alat untuk menghimpun, mengklasifikasi data pegawai dan
Disposisi Pimpinan memproses usulan pegawai,merekap laporan absensi pegawai agar dapat
berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

5. sebagai alat menghimpun, mengklasifikasi data pegawai dan memproses
Surat Perintah usulan pegawai,merekap laporan absensi pegawai agar dapat berjalan
dengan lancar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

6. sebagai alat menghimpun, mengklasifikasi data pegawai dan memproses
Surat Perintah usulan pegawai,merekap laporan absensi pegawai agar dapat berjalan
dengan lancar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

7. sebagai alat menghimpun, mengklasifikasi data pegawai dan memproses
ATK usulan pegawai,merekap laporan absensi pegawai agar dapat berjalan
dengan lancar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

8. sebagai alat menghimpun, mengklasifikasi data pegawai dan memproses
Komputer/Laptop dan
usulan pegawai,merekap laporan absensi pegawai agar dapat berjalan
Printer
dengan lancar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

9. alat untuk menghimpun, mengklasifikasi data pegawai dan memproses
Jaringan internet dan LAN usulan pegawai,merekap laporan absensi pegawai agar dapat berjalan
dengan lancar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

10. TANGGUNG JAWAB NO. URAIAN
1. Tersedianya data kepegawaian di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
11. WEWENANG 2. Tersusunnya data yang mutakhir formasi pegawai sesuai hasil Anjab dan ABK
3. Tersusunnya dokumen kepegawaian PNS dengan data digital (dalam bentuk file)
12. KORELASI JABATAN 4. Tersusunnya daftar usulan kenaikan pangkat, pensiun, KGB, Satyalencana Karyasatya, kebutuhan diklat,
13. KONDISI LINGKUNGAN
ijin belajar, ujian dinas
KERJA 5. Tersusunnya surat-surat kepegawaian meliputi cuti pegawaian, ijin pernikahan dan perceraian, karpeg,

karis/karsu, kesejahteraan pegawai, janji/sumpah pegawai, pengkoordinasian SKP dan LPTJ pegawai
6. Tersusunnya tata naskah dinas,surat menyurat dan standar operasional prosedur
7. Tersedianya bahan dan konsep usulan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai
8. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas jabatan

NO URAIAN

1. Memeriksa pengetikan konsep atasan berdasarkan tata naskah dinas berdasarkan SOP sebagai bahan
laporan pertanggungjawaban;

2. Membuat dan mengoreksi data absensi rapat sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) sebagai laporan
pertanggungjawaban;

3. Memeriksa kebutuhan rapat meliputi ruangan dan makanan dan minuman sesuai dengan Juklak/Juknis
agar efektif dan efisien

4. Meminta data untuk pembuatan kartu suami/istri pegawai sesuai dengan juklak/juknis agar efektif dan
efisien;

5. Meminta data untuk pembuatan NPWP pegawai sesuai dengan Juklak/Juknis agar efektif dan efisien;

6. Memberikan laporan yang valid pelaksanaan tugas agar sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;

7. Membuat laporan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan;

NAMA UNIT DALAM HAL
NO. KERJA/INSTANSI
Disbudpar Menerima intruksi , konsultasi dan melaporkan hasil
JABATAN pelaksanaan tugas
Sekretaris Disbudpar Menerima intruksi , konsultasi dan melaporkan hasil
1. Disbudpar pelaksanaan tugas
Dinas Koordinasi
2. Eselon III-IV
3. Staf/JFU

NO. ASPEK FAKTOR
1. Keadaan ruangan kerja  Di dalam dan di luar ruangan
2. Suhu  Menyesuaikan
3. Udara  Menyesuaikan
4. Penerangan  Terang
5. Suara  Menyesuaikan

14. RESIKO BAHAYA NO. NAMA RESIKO PENYEBAB
15. SYARAT JABATAN 1. Tidak memiliki resiko bahaya

16. PRESTASI KERJA YANG a. Ketrampilan : Mengetik dan menggunakan komputer
DIHARAPKAN Kerja
: 1. Q : Ketelitian, merupakan kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam obyek
17. KELAS JABATAN b. Bakat Kerja atau dalam gambar atau dalam bahan grafik

c. Tempramen 2. G : Intelegensi, yaitu memahami instruksi/prinsip
Kerja
3. V : Verbal, merupakan kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunannya
d. Minat Kerja secara tepat dan efektif
e. Upaya Fisik
f. Kondisi Fisik : 1. D : Kemampuan menyesuaikan diri dalam menerima tanggung jawab untuk kegiatan
memimpin, mengendalikan atau merencanakan
g. Fungsi
Pekerjaan 2. M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan keputusan, pembuatan
pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang
dapat diuji

3. I : Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang lain
dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan

4. T : Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan
tepat menurut perangkap batas, toleransi atau standar-standar tertentu

: 1.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

4.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik bagi orang lain

5.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan produktif

: 1. Duduk : Sering

2. Berbicara : Sedang

3. Melihat : Sedang

: 1. Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2. Umur : Menyesuaikan

3. Tinggi Badan : Menyesuaikan

4. Berat Badan : Menyesuaikan

5. Postur badan : Menyesuaikan

6. Penampilan : Rapih

: 1. D0 : Memadukan
2. D1 : Mengkoordinasikan

3. D2 : Menganalisa
4. D3 : Menyusun
5. D4 : Menghitung
6. D6 : Menyalin
7. O6 : Berbicara (Informasi)
8. O7 : Melayani
9. O8 : Menerima Instruksi

6

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN PRANATA KEARSIPAN
2. KODE JABATAN
3. UNIT KERJA a. JPT Utama :

4. IKHTISAR JABATAN b. JPT Madya : Sekretariat Daerah
5. KUALIFIKASI JABATAN
c. JPT Pratama : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. TUGAS POKOK
d. Administrator : SEKRETARIAT DINAS

e. Pengawas : Subbagian Umum dan Kepegawaian

f. Pelaksana : PRANATA KEARSIPAN

g. Jabatan Fungsional :

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan evaluasi hasil kerja di bidang
kearsipan sesuai dengan peraturan ketatalaksanaan kearsipan dan prosedur pengelolaan kearsipan untuk tertib
administrasi kearsipan

a.Pendidikan Formal : D3 Kearsipan
b.Pendidikan & Pelatihan : - / Diklat Teknis Administrasi perkantoran

c. Pengalaman Kerja Diklat Teknis Kearsipan
:-

NO. URAIAN TUGAS HASIL JUMLAH WAKTU WAKTU KEBUTUHAN
KERJA
HASIL PENYELESAIAN EFEKTIF PEGAWAI

( JAM) ( JAM)

12 34 5 6 7

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Berkas 12 24 1250 0.2304

ketatalaksanaan kearsipan secara konsisten

untuk tertib administrasi arsip dinas sesuai

dengan prosedur agar efektif dan efisien

2. Membuat petunjuk penataan kearsipan Berkas 12 12 1250 0.1152
sesuai dengan kebutuhan dan peraturan
yang berlaku sebagai pedoman
ketatalaksanaan

3. Mengolah arsip sesuai dengan jenis dan Berkas 12 12 1250 0.1152
klasifikasinya dalam rangka menyusun
katalog arsip sesuai dengan prosedur agar
arsip tertata dan tersusun dengan baik

4. Mengelola penyimpanan arsip berdasarkan Berkas 12 12 1250 0.1152
pedoman ketatalaksanaan kearsipan agar
arsip mudah untuk diakses oleh pihak
berkepentingan

5. Memberikan pelayanan kearsipan sesuai Berkas 12 24 1250 0.2304
dengan kebutuhan dan wewenang dari
pihak yang berkepentingan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
unit kerja

6. Menyusun laporan kegiatan pengelolaan Berkas 12 12 1250 0.1152
kearsipan sesuai dengan prosedur yang
berlaku sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan kegiatan

7. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Berkas 12 12 1250 0.1152
jabatan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan untuk bahan evaluasi dan
penilaian pimpinan

8. Melaksanakan penugasan/direktif pimpinan Berkas 12 24 1250 0.2304
sesuai dengan target yang telah ditetapkan

JUMLAH 132 1.27

JUMLAH PEGAWAI 1

7. HASIL KERJA 1. Data Arsip
8. BAHAN KERJA 2. Petunjuk Penataan Kearsipan
3. Katalog Arsip Kedinasan
9. PERANGKAT KERJA 4. Indeks Arsip Kedinasan
5. Layanan kegiatan pengarsipan
6. Laporan Kegiatan pengelolaan arsip
7. LPTJ
8. Laporan pelaksanaan tugas

NO. BAHAN KERJA PENGGUNAAN DALAM TUGAS

bahan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ketatalaksanaan kearsipan secara
1. Disposisi atasan konsisten untuk tertib administrasi arsip dinas sesuai dengan prosedur agar efektif

dan efisien;

2. Data dan bahan untuk membuat petunjuk penataan kearsipan sesuai dengan kebutuhan dan

dokumen terkait peraturan yang berlaku sebagai pedoman ketatalaksanaan;

3. Katalog arsip bahan untuk mengolah arsip sesuai dengan jenis dan klasifikasinya dalam rangka
menyusun katalog arsip sesuai dengan prosedur agar arsip tertata dan tersusun
dengan baik;

4. Data arsip bahan untuk mengelola penyimpanan arsip berdasarkan pedoman ketatalaksanaan
kearsipan agar arsip mudah untuk diakses oleh pihak berkepentingan;

bahan untuk memberikan pelayanan kearsipan sesuai dengan kebutuhan dan
Data layanan
5. wewenang dari pihak yang berkepentingan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
kearsipan

dan fungsi unit kerja;

Laporan bahan untuk menyusun laporan kegiatan pengelolaan kearsipan sesuai dengan
6. prosedur yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;

kegiatan

Evaluasi bahan untuk membuat laporan hasil pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan
7. penilaian tugas yang telah dilaksanakan untuk bahan evaluasi dan penilaian pimpinan;

pimpinan

8. Surat Tugas bahan untuk melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan pimpinan.

NO. PERANGKAT KERJA PENGGUNAN UNTUK TUGAS

1. alat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan

Peraturan perundang-undangan yang ketatalaksanaan kearsipan secara konsisten untuk tertib

berlaku administrasi arsip dinas sesuai dengan prosedur agar

efektif dan efisien;

2. alat untuk membuat petunjuk penataan kearsipan sesuai
Petunjuk Teknis dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku sebagai
pedoman ketatalaksanaan;

3. alat untuk mengolah arsip sesuai dengan jenis dan
Peraturan perundang-undangan yang
klasifikasinya dalam rangka menyusun katalog arsip
berlaku, SOP, ATK, Komputer/laptop dan
sesuai dengan prosedur agar arsip tertata dan tersusun
Printer, Jaringan internet dan LAN.
dengan baik;

4. alat untuk menyusun laporan kegiatan pengelolaan
Surat Perintah, ATK, Komputer/laptop dan
kearsipan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai
Printer, Jaringan internet dan LAN.
pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;

5. alat untuk mengelola penyimpanan arsip berdasarkan
Peraturan perundang-undangan yang
pedoman ketatalaksanaan kearsipan agar arsip mudah
berlaku, Petunjuk Teknis, SOP.
untuk diakses oleh pihak berkepentingan;

6. alat untuk memberikan pelayanan kearsipan sesuai

Peraturan perundang-undangan yang dengan kebutuhan dan wewenang dari pihak yang

berlaku, Petunjuk Teknis, SOP. berkepentingan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi unit kerja;

7. Disposisi pimpinan, ATK, alat untuk membuat laporan hasil pelaksanaan tugas

Komputer/laptop dan Printer, Jaringan jabatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan

internet dan LAN. untuk bahan evaluasi dan penilaian pimpinan;

10. TANGGUNG JAWAB NO. URAIAN
1. Terlaksananya kegiatan ketatalaksanaan kearsipan
2. Tersedianya petunjuk penataan kearsipan
3. Tersusunnya katalog arsip
4. Terkelolanya penyimpanan arsip
5. Terlaksananya pelayanan kearsipan
6. Tersusunnya laporan kegiatan pengelolaan kearsipan
7. Tersedianya laporan pertanggungjawaban tugas jabatan
8. Terlaksananya penugasan/direktif pimpinan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

11. WEWENANG NO URAIAN

1. Memeriksa pengetikan konsep atasan berdasarkan tata naskah dinas berdasarkan SOP sebagai bahan
laporan pertanggungjawaban;

2. Membuat dan mengoreksi data absensi rapat sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) sebagai laporan
pertanggungjawaban;

3. Memeriksa kebutuhan rapat meliputi ruangan dan makanan dan minuman sesuai dengan Juklak/Juknis
agar efektif dan efisien

4. Meminta data untuk pembuatan kartu suami/istri pegawai sesuai dengan juklak/juknis agar efektif dan
efisien;

5. Meminta data untuk pembuatan NPWP pegawai sesuai dengan Juklak/Juknis agar efektif dan efisien;

6. Memberikan laporan yang valid pelaksanaan tugas agar sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;

7. Membuat laporan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan;

12. KORELASI JABATAN UNIT
KERJA/INSTANSI
NO. NAMA JABATAN DALAM HAL

1. Sekretaris Disbudpar Konsultasi dan meminta arahan
pelaksanaan tugas

Kepala Sub Bagian Umum dan Konsultasi dan meminta arahan
2. Disbudpar pelaksanaan tugas

Kepegawaian

3. Pelaksana/JFU Disbudpar Koordinasi

13. KONDISI LINGKUNGAN NO. ASPEK FAKTOR
KERJA 1. Keadaan ruangan kerja  Di dalam dan di luar ruangan
2. Suhu  Menyesuaikan
3. Udara  Menyesuaikan
4. Penerangan  Terang
5. Suara  Menyesuaikan

14. RESIKO BAHAYA NO. NAMA RESIKO PENYEBAB
1. Tidak memiliki resiko bahaya

15. SYARAT JABATAN a. Ketrampilan : Mengetik dan menggunakan komputer
Kerja
: 1. Q : Ketelitian, merupakan kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam obyek
b. Bakat Kerja atau dalam gambar atau dalam bahan grafik

2. G : Intelegensi, yaitu memahami instruksi/prinsip
3. V : Verbal, merupakan kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunannya

secara tepat dan efektif

c. Tempramen : 1. D : Kemampuan menyesuaikan diri dalam menerima tanggung jawab untuk kegiatan
Kerja memimpin, mengendalikan atau merencanakan

d. Minat Kerja 2. M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan keputusan, pembuatan
pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang
e. Upaya Fisik dapat diuji
f. Kondisi Fisik
3. I : Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang lain
g. Fungsi
Pekerjaan dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan

4. T : Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan
tepat menurut perangkap batas, toleransi atau standar-standar tertentu

: 1.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-
obyek

1.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur

5.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan produktif

: 1. Duduk : Sering

2. Berbicara : Sedang

3. Melihat : Sedang

: 1. Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2. Umur : Menyesuaikan

3. Tinggi Badan : Menyesuaikan

4. Berat Badan : Menyesuaikan

5. Postur badan : Menyesuaikan

6. Penampilan : Rapih

: 1. D0 : Memadukan
2. D1 : Mengkoordinasikan
3. D2 : Menganalisa
4. D3 : Menyusun

5. D4 : Menghitung
6. D6 : Menyalin
7. O6 : Berbicara (Informasi)
8. O7 : Melayani
9. O8 : Menerima Instruksi

16. PRESTASI KERJA YANG 6
DIHARAPKAN

17. KELAS JABATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
2. KODE JABATAN
3. UNIT KERJA a. JPT Utama :

4. IKHTISAR JABATAN b. JPT Madya : Sekretariat Daerah
5. KUALIFIKASI JABATAN
c. JPT Pratama : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. TUGAS POKOK
d. Administrator : SEKRETARIAT DINAS

e. Pengawas : Subbagian Umum dan Kepegawaian

f. Pelaksana : PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

g. Jabatan Fungsional :

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang
barang persediaan dan barang milik negara sesuai dengan prosedur atau peraturan yang berlaku

a.Pendidikan Formal D3 Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan atau bidang lain yang relevan
b.Pendidikan & Pelatihan :

c. Pengalaman Kerja dengan tugas jabatan
: - / Administrasi Pemerintahan Daerah

Peraturan tentang APBN/APBD
Ilmu Teknik Sipil/Arsitektur
Manajemen Pengawasan
Manajemen Perencanaan Barang dan Jasa
Manajemen Perencanaan
Manajemen Proyek
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
:-

NO. URAIAN TUGAS HASIL JUMLAH WAKTU WAKTU KEBUTUHAN
KERJA
HASIL PENYELESAIAN EFEKTIF PEGAWAI

( JAM) ( JAM)

12 34 5 6 7

1. Menyusun dokumen rencana umum Berkas 6 36 1250 0.1728
pengadaan barang milik daerah sesuai
dengan ketentuan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas

2. Menyusun usulan permohonan penetapan Berkas 6 24 1250 0.1152
status penggunaan, pengamanan barang
milik daerah yang diperoleh dari APBD dan
perolehan lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas

3. Menyusun dokumen pengajuan usulan Berkas 12 36 1250 0.3456
pemanfaatan, pemindahtanganan,
penyerahan, barang milik daerah sesuai
dengan ketentuan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas

4. Menyusun dokumen pengajuan usulan Berkas 12 48 1250 0.4608

pemusnahan dan penghapusan barang

milik daerah sesuai dengan ketentuan agar

tertib administrasi pengelolaan barang milik

daerah

5. Menyiapkan dan mengajukan Surat Berkas 12 24 1250 0.2304
Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat
Penatausahaan Barang Pengguna sesuai
kebutuhan setiap bidang dan ketersediaan
untuk menunjang kelancaran tugas

6. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Berkas 12 36 1250 0.3456
Permintaan Barang (SPB) sesuai ketentuan
untuk tertib administrasi

7. Melaksanakan fasilitasi koordinasi dan Berkas 24 60 1250 1.152
melaporkan hasil pelaksanaan tugas 12
pengelolaan barang milik daerah secara
tertulis dan lisan kepada atasan sesuai
dengan prosedur yang berlaku sebagai
bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Berkas 36 1250 0.3456
jabatan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan untuk bahan evaluasi dan
penilaian pimpinan

JUMLAH 300 3.17
3
JUMLAH PEGAWAI

7. HASIL KERJA 1. Dokumen rencana umum pengadaan barang milik daerah
8. BAHAN KERJA 2. Laporan usulan permohonan penetapan status penggunaan, pengamanan barang milik daerah yang

9. PERANGKAT KERJA diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah
3. Dokumen pengajuan usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, penyerahan, barang milik daerah
4. Dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah
5. Menyiapkan dan mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang

Pengguna
6. Surat Permintaan Barang (SPB) sesuai ketentuan untuk tertib administrasi
7. Laporan hasil koordinasi dan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan barang milik daerah secara tertulis dan

lisan kepada atasan
8. Laporan hasil pelaksanaan tugas jabatan

NO. BAHAN KERJA PENGGUNAAN DALAM TUGAS
Peraturan bahan untuk Menyusun konsep dokumen rencana umum pengadaan barang milik
daerah
1. bahan untuk Menyusun konsep usulan permohonan penetapan status penggunaan,
pemerintah pengamanan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya
yang sah
2. Permendagri bahan untuk Menyusun konsep dokumen pengajuan usulan pemanfaatan,
pemindahtanganan, penyerahan, barang milik daerah
3. Perda bahan untuk Menyusun konsep dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
Peraturan penghapusan barang milik daerah
bahan untuk Menyiapkan dan mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada
4. Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna
Bupati bahan untuk Menyerahkan barang berdasarkan Surat Permintaan Barang (SPB)
bahan untuk Melaksanakan fasilitasi koordinasi dan melaporkan hasil pelaksanaan
5. Permendagri tugas pengelolaan barang milik daerah
6. Perda
bahan untuk Menyusun laporan pelaksanaan tugas
Peraturan
7. bahan untuk Melaksanakan Tugas kedinasan lain

Pemerintah
Pelaksanaan
8.
tugas
9. Tugas

NO. PERANGKAT KERJA PENGGUNAN UNTUK TUGAS

1. Peraturan alat untuk Menyusun konsep dokumen rencana umum pengadaan barang
Pemerintah milik daerah
No27/2014

2. alat untuk Menyusun konsep usulan permohonan penetapan status
Permendagri No.
penggunaan, pengamanan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan
19/2016
perolehan lainnya yang sah

3. alat untuk Menyusun konsep dokumen pengajuan usulan pemanfaatan,
Perda No 3/2017 pemindahtanganan, penyerahan, barang milik daerah

4. Peraturan Bupati No alat untuk Menyusun konsep dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan

53/2017 penghapusan barang milik daerah

5. Permendagri No alat untuk Menyiapkan dan mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB)

19/2016 kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna

6. Perda No 3/2017 alat untuk Menyerahkan barang berdasarkan Surat Permintaan Barang (SPB)

7. Peraturan alat untuk Melaksanakan fasilitasi koordinasi dan melaporkan hasil
Pemerintah No
27/2014
pelaksanaan tugas pengelolaan barang milik daerah

8. Laporan alat untuk Menyusun laporan pelaksanaan tugas

9. Laporan alat untuk Melaksanakan Tugas kedinasan lain

10. TANGGUNG JAWAB NO. URAIAN
1. Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Kerja Barang Milik Daerah

(RKBMD)
2. Tersusunnya Dokumen Usulan Penetapan status Penggunaan, Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)
3. Tersusunnya dokumen usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, penyerahan Barang Milik Daerah
4. Tersusunnya dokumen usulan pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah
5. Tersedianya Ajuan Surat Permintaan Barang (SPB)
6. Terdistribusikannya barang berdasarkan SPB
7. Terlaksananya fasilitasi, koordinasi, dan laporan hasil BMD
8. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban tugas jabatan

11. WEWENANG NO URAIAN
1. Meminta/menerima, menolak dan mengembalikan data usulan kebutuhan BMD
2. Menerima dan menolak administrasi pengelolaan BMD
3. Menerima dan mendistribusikan BMD sesuai permohonan
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan tugas kedinasan lain.

12. KORELASI JABATAN UNIT
KERJA/INSTANSI
NO. NAMA JABATAN DALAM HAL

1. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian Disbudpar Konsultasi, Koordinasi
dan Pelaporan

Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPT Koordinasi
2. Disbudpar

Pengelolaan Kawasan Gedong Budaya Sabilulungan

3. Kepala sub bagian asset Disbudpar Konsultasi dan
Koordinasi

13. KONDISI LINGKUNGAN NO. ASPEK FAKTOR
KERJA 1. Keadaan ruangan kerja  Di dalam dan di luar ruangan
2. Suhu  Menyesuaikan
3. Udara  Menyesuaikan
4. Penerangan  Terang
5. Suara  Menyesuaikan

14. RESIKO BAHAYA NO. NAMA RESIKO PENYEBAB
1. Tidak memiliki resiko bahaya

15. SYARAT JABATAN a. Ketrampilan : Mampu menyelesaikan pembukuan dengan lancar, Mampu membuat laporan pengeluaran
Kerja keuangan, Keterampilan membaca RKA/DPA, Teknis komunikasi lancar, Menguasai informasi
dan teknologi
b. Bakat Kerja
: 1. Q : Ketelitian, merupakan kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam obyek
atau dalam gambar atau dalam bahan grafik

2. G : Intelegensi, yaitu memahami instruksi/prinsip

3. V : Verbal, merupakan kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunannya
secara tepat dan efektif

c. Tempramen : 1. D : Kemampuan menyesuaikan diri dalam menerima tanggung jawab untuk kegiatan
Kerja memimpin, mengendalikan atau merencanakan

d. Minat Kerja 2. M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan keputusan, pembuatan
pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang
e. Upaya Fisik dapat diuji
f. Kondisi Fisik
3. I : Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang lain
g. Fungsi
Pekerjaan dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan

4. T : Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan
tepat menurut perangkap batas, toleransi atau standar-standar tertentu

: 1.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-
obyek

1.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

3.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & teratur

4.a. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik bagi orang lain

5.b. : Melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan produktif

: 1. Duduk : Sering

2. Berbicara : Sedang

3. Melihat : Sedang

: 1. Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2. Umur : Menyesuaikan

3. Tinggi Badan : Menyesuaikan

4. Berat Badan : Menyesuaikan

5. Postur badan : Menyesuaikan

6. Penampilan : Rapih

: 1. D0 : Memadukan
2. D1 : Mengkoordinasikan
3. D2 : Menganalisa

4. D3 : Menyusun
5. D4 : Menghitung
6. D6 : Menyalin
7. O6 : Berbicara (Informasi)
8. O7 : Melayani
9. O8 : Menerima Instruksi

16. PRESTASI KERJA YANG 6
DIHARAPKAN

17. KELAS JABATAN