STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
OKTOBER 2021
INDEKS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH SEBAGAI ALAT UKUR PELAKSANAAN
ANGGARAN DAN KONDISI KESEHATAN
KEUANGAN PEMERINTAH
RINGKASAN EKSEKUTIF
Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak dapat dipungkiri memiliki banyak sekali
data yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Selaku
treasurer, DJPb memiliki peranan penting dari mulai manajemen proses
pelaksanaan APBN dari sisi belanja hingga pertanggungjawaban serta optimalisasi
pengelolaan kas negara. Oleh karena itu Kanwil DJPb Provinsi Aceh diharapkan
dapat menjalankan fungsi selaku treasurer tersebut, dalam mengakselerasi belanja
APBN di daerah dengan mempertimbangkan kemitraan dengan 784 satuan kerja
kementerian/lembaga dan 24 pemerintah daerah melalui 7 KPPN yang tersebar di
Aceh. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, selama bulan Oktober 2021 ini
Kanwil DJPb Provinsi Aceh telah melakukan berbagai kegiatan dengan para
stakeholder antara lain pemerintah daerah, satuan kerja KL termasuk UAPPA-W,
dan para rektor perguruan tinggi negeri (PTN) yang ada di Aceh yaitu Universitas
Syiah Kuala, Banda Aceh; Universitas Teuku Umar, Meulaboh; Universitas
Malikussaleh, Lhokseumawe; dan Universitas Samudera, Langsa.
Bersama pemerintah daerah telah dilakukan Rapat Koordinasi Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Rakor GWPP), Rapat Koordinasi Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh (BPKA), dan penyerahan Piagam dan Plakat dari Menteri Keuangan
atas Opini WTP untuk LKPD Tahun 2020. Secara paralel telah dilakukan pula FGD
bersama pemda dalam rangka memperkuat inisiatif DJPb Provinsi Aceh dalam
menyusun pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pemda dan Indeks
Kesehatan Keuangan Pemda. Bersama satuan kerja KL telah dilakukan serangkaian
FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sekaligus penyerahan piagam kepada
UAPPA-W terbaik. Kemudian juga telah dilakukan FGD dengan para ekonom PTN di
Aceh dalam rangka penguatan sektor-sektor yang memiliki potensi besar sebagai
penggerak pertumbuhan perekonomian di Aceh, serta menggali masukan untuk
penajaman fungsi dan kemanfaatan Kajian Fiskal Regional yang disusun oleh
Kanwil DJPb Provinsi Aceh. Hal ini dilakukan agar fungsi Kanwil DJPb Provinsi Aceh
sebagai Regional Chief Economist dapat lebih dirasakan oleh para stakeholder.
1
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
OKTOBER 2021
1. ISU TEMATIK
Hingga saat ini belum ada metode penilaian kinerja pelaksanaan anggaran serta indeks kesehatan
keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Kanwil DJPb Provinsi Aceh telah merumuskan Indeks Kinerja
Pengelolaan Keuangan Daerah dan melakukan Analisis terhadap pengelolaan keuangan 23 pemerintah
daerah kabupaten/kota lingkup Aceh. Analisis ini telah disampaikan pada pertemuan, Focus Group
Discussion (FGD) saat penyerahan piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD kepada kepala
daerah kab/kota yang ada di Aceh.
2. KONDISI PERMASALAHAN
Sebuah pelaksanaan anggaran yang baik haruslah efektif dan efisien. Akan tetapi, pada lingkup APBD di
Aceh, belum terdapat tools untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggarannya. Selain itu,
untuk menilai pengelolaan keuangan pemda diperlukan tools yang dapat mengukur kondisi kesehatan
keuangan pemda. Oleh karena itu, Kanwil DJPb Provinsi
Aceh merumusan Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri atas 13 (tiga belas) indikator
perhitungan pelaksanaan anggaran dan 7 (tujuh) indikator kesehatan keuangan. Ketiga belas indikator
pelaksanaan anggaran tersebut adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini:
Setiap indikator akan diberikan nilai 5 yang artinya sangat baik sampai dengan 1 yang artinya sangat
kurang. Pemberian predikat merupakan akumulasi dari masing-masing indikator dengan ketentuan
sebagai berikut: Sangat Baik=>90; Baik=80 s.d. 90; sedang=70 s.d. 80; kurang=60 s.d. 70; dan sangat
kurang =<60.
Sementara itu, ketujuh indikator kesehatan keuangan pemda adalah sebagai berikut:
2
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
OKTOBER 2021
Pemberian predikat menggunakan rumus berikut: Baik = X > Mean + Standar Deviasi , Sedang = Mean
- Standar Deviasi < X < Mean + Standar Deviasi, Kurang = X < Mean -
Standar Deviasi
3. ANALISIS
Dari analisis terhadap indikator pelaksanaan anggaran yang dilakukan atas 23 pemerintah daerah
kabupaten/kota lingkup Aceh tahun 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:
No. Kabupaten/Kota Kinerja Pelaksanaan Anggaran Indeks Kesehatan Keuangan
Nilai Predikat Nilai Predikat
1 ACEH BESAR 83,08 BAIK 3,72 BAIK
2 PIDIE 80,00 BAIK 2,12 SEDANG
3 ACEH UTARA 81,54 BAIK 1,51 KURANG
4 ACEH TIMUR 78,46 SEDANG 1,73 SEDANG
5 ACEH SELATAN 81,54 BAIK 0,73 KURANG
6 ACEH BARAT 76,92 SEDANG 2,56 SEDANG
7 ACEH TENGAH 81,54 BAIK 2,29 SEDANG
8 ACEH TENGGARA 84,62 BAIK 1,51 KURANG
9 SIMEULUE 73,85 SEDANG 2,96 SEDANG
10 ACEH SINGKIL 84,62 BAIK 1,49 KURANG
11 BIREUEN 83,08 BAIK 1,74 SEDANG
12 ACEH BARAT DAYA 84,62 BAIK 2,65 SEDANG
13 GAYO LUES 80,00 BAIK 1,92 SEDANG
14 ACEH JAYA 81,54 BAIK 2,63 SEDANG
15 NAGAN RAYA 84,62 BAIK 3,51 BAIK
16 ACEH TAMIANG 84,62 BAIK 2,35 SEDANG
17 BENER MERIAH 86,15 BAIK 1,83 SEDANG
18 PIDIE JAYA 83,08 BAIK 2,74 SEDANG
3
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
OKTOBER 2021
19 BANDA ACEH 83,08 BAIK 1,87 SEDANG
20 SABANG 75,38 SEDANG 3,75 BAIK
21 LANGSA 80,00 BAIK 2,28 SEDANG
22 LHOKSEUMAWE 84,62 BAIK 2,40 SEDANG
23 SUBULUSSALAM 75,38 SEDANG 2,56 SEDANG
Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pemda di Aceh memiliki kinerja pelaksanaan anggaran yang sudah
baik. Adapun terdapat 5 pemda (21,74%) yang masih berpredikat sedang yaitu Aceh Timur, Aceh Barat,
Simeulue, Sabang, dan Subulussalam. Sedangkan kinerja kesehatan keuangan, rata-rata pemda di Aceh
memiliki kriteria sedang. Adapun terdapat 3 pemda (13,04%) yang sudah berpredikat baik yaitu Aceh Besar,
Nagan Raya, dan Sabang.
Dari hasil pada kedua analisis indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kesehatan keuangan
pada 23 pemerintah daerah kabupaten/kota lingkup Aceh mendapatkan predikat Baik. Berdasarkan
kombinasi dari kedua indikator tersebut didapatkan hasil bahwa Kabupaten Aceh Selatan walaupun
indikator pelaksanaan anggaran baik namun indeks kesehatan keuangannya kurang (nilai 0,73). Adapun
rincian dari indeks kesehatan keuangan Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
No Dimensi 20 0 Indexs
Rasio 0,35
1 Kemandirian Keuangan 0,00
2 Fleksibilitas Keuangan 9,88%
2,85%
3 Solvabilitas Anggaran
4 Solvabilitas Jangka Pendek 96,68% 0,00
5 Solvabilitas Jangka Panjang 201,10% 0,02
6 Solvabilitas Operasional 11.508,75% 0,05
7 Solvabilitas Layanan 0,13
92,91% 0,18
Total Indexs 10.621.776 0,73
Predikat
KURANG
4
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
OKTOBER 2021
Berdasarkan grafik tersebut diatas, diperoleh informasi bahwa seluruh indeks kesehatan keuangan Pemda
Aceh Selatan masih berada di bawah rata-rata Aceh.
4. REKOMENDASI FISKAL
Berdasarkan kondisi penilaian atas kinerja pelaksanaan anggaran dan indeks kesehatan keuangan pada 23
pemerintah daerah kabupaten/kota lingkup Aceh di atas, Kanwil DJPb Provinsi Aceh memberikan rekomendasi
kepada Pemda sebagai berikut:
5
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
OKTOBER 2021
a. Dengan memperhatikan masih rendahnya nilai indikator rasio pajak, rasio pendapatan, rasio belanja, rasio
DAK Fisik, rasio belanja modal, rasio belanja pegawai, dan rasio SiLPA maka:
1) perlu adanya optimalisasi pendapatan pajak daerah untuk meningkatkan rasio pajak;
2) masih terdapat 6 kab/kota yang belum mencapai target pendapatan. Perlu adanya langkah-langkah
antisipatif untuk mengoptimalkan pencapaian target pendapatan di tahun mendatang.
3) perlunya akselerasi realisasi belanja dan penyaluran DAK Fisik untuk meningkatkan rasio belanja, rasio
belanja pegawai, dan rasio DAK Fisik;
4) Secara bertahap perlu meningkatkan proporsi realisasi belanja modal.
5) Beberapa pemda memiliki rasio SiLPA yang cukup tinggi (>10%) yaitu pada Kab. Simeulue, Kota
Sabang, dan Kab. Aceh Barat Daya. SiLPA pada prinsipnya merupakan dana cadangan yang seharusnya
digunakan hanya dalam kondisi tertentu. Pemda harus lebih mempertimbangkan penggunaan SiLPA
dan memprioritaskan PAD sebagai sumber utama alokasi anggaran belanja.
b. Perlunya menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian keuangan
daerah
c. Perlunya peningkatan pembangunan infrastruktur yang dapat menambah kapasitas produksi dan
meningkatkan nilai produk masyarakat.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.
Komponen Outcome Dampak
(Hasil)
merumuskan dan Nilai kondisi Berkurangnya
melakukan Analisis Kesehatan keuangan penggunaan SiLPA
Kesehatan 23 pemerintah Optimalisasi
Keuangan Pemda daerah
atas 23 pemerintah Pendapatan Daerah
kabupaten/kota Akselerasi Belanja
daerah lingkup Aceh
kabupaten/kota
lingkup Aceh
6
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOAKNTOTBOERR 2W02I1LAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Oktober 2021
OVERVIEW POSTUR BELANJA RINGKASAN EKSEKUTIF
KANWIL DJPB PROVISI KEPULAUAN RIAU I. Bedah Statistik : Peran Belanja
Pemerintah dalam Pertumbuhan Ekonomi
1)Sampai dengan bulan September 2021, capaian realisasi belanja
negara pada wilayah provinsi Kepulauan Riau yaitu Rp5,346 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau telah
triliun atau sebesar 56,96% dari total pagu belanja sebesar melaksanakan Focus Group Discussion dengan mengangkat tema “Bedah
Rp9,385 triliun . Statistik: Peran Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi”
merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam rangka mendukung
2)Selanjutnya berdasarkan jenis belanja capaian realisasi s.d. penguatan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku Regional Chief
bulan September yaitu sebagai berikut. Economist (RCE).
Dalam konteks ekonomi makro, government expenditure (pengeluaran
Belanja Pagu Realisasi % pemerintah), belanja satker secara sederhana yang dialokasikan dalam
DIPA merupakan salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto
Pegawai Rp 1.785,68 Rp1.494,9 74,73% (PDB) selain dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang
konsumsi dan jasa-jasa, permintaan sektor bisnis untuk barang-barang
Barang Rp 3.625 Rp2.140,89 59,06% investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa dan
Modal Rp 2.069,39 Rp881,21 42,58% pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor. Secara teori pula,
Bansos Rp 1,82 Rp1,49 81,92% pertumbuhan ekonomi suatu negara dihitung dengan
mempertimbangkan perubahan PDB dalam kurun waktu periode
Lain-lain Rp 250,38 Rp147,88 59,06% tertentu.
Belanja pemerintah dalam bentuk belanja barang, belanja modal,
Transfer Rp 1.653,62 Rp840,35 50,82% sebagian belanja bantuan sosial dan belanja hibah, memiliki peran yang
sangat penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
- catatan : Pagu dan Realisasi dalam miliar (Sumber : OM SPAN) Negara (APBN).
Sampai dengan akhir triwulan III TA 2021, tingkat realisasi belanja
DATA STATISTIK EKONOMI PROVINSI negara di provinsi Kepulauan Riau secara agregat masih berada dibawah
target yang ditetapkan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal
KEPULAUAN RIAU Perbendaharaan Nomor ND -292/PB.2021 tanggal 25 Agustus 2021 hal
Nilai PDRB (Triliun Rupiah) dan Pertumbuhan Ekonomi Akselerasi Belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yaitu
target realisasi belanja pada triwulan III sebesar 70%.
Kepulauan Riau (%) TA 2010-2021 Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak
yang signifikan dan sempat mengakibatkan perekonomian Indonesia
Catatan : Untuk tahun 2021 data sampai Juni 2021 masuk dalam zona resesi. Berdasarkan kondisi tersebut, belanja
Nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi Kepulauan pemerintah dalam bentuk belanja barang, belanja modal, sebagian
Riau Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010-2021 (Triliun belanja bantuan sosial,belanja hibah, dan transfer ke daerah sedikit
Rupiah) banyaknya melalui kegiatan pelaksanaan Anggaran yang akuntabel
memiliki peran penting dalam proses percepatan laju pertumbuhan
Catatan : Untuk tahun 2021 data sampai Juni 2021 ekonomi.
Share, Pertumbuhan, dan Andil Pertumbuhan Konsumsi Berdasarkan release data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat
Pemerintah Kepulauan Riau 2010-2021 (%) pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan II 2021
mengalami koreksi positif dibandingkan dengan periode sebelumnya
yang terkoreksi negatif akibat pandemi covid-19 dan perkembangan
ekonomi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan sebesar 6,90 persen.
Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (Q
to Q) triwulan II 2021 memberikan andil terbesar yaitu 2,18 persen
dibanding variabel lainnya.
Catatan : Untuk tahun 2021 data sampai Juni 21
7
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOAKNTOTBOERR 2W02I1LAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Oktober 2021
Profil Keuangan Oktober 2021 II. PENGUATAN SINERGI UNTUK
PERCEPATAN PENYALURAN DAK FISIK
Estmasi Pendapatan APBD seluruh Pemda
Rp12,73 Triliun x Penguatan koordinasi dan sinergi antara Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda
Rp7,38 Triliun (58%) Riau dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan langkah
strategis yang dilaksanakan guna Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap II
Estmasi Belanja APBD seluruh Pemda Rp13,66 TA 2021. Sehubungan dengan hal tersebut dilaksanakan Rapat Koordinasi
Triliun Pelaksanaan DAK Fisik Tahap II TA 2021 pada hari Kamis 14 Oktober 2021.
Realisasi Belanja APBD seluruh Pemda Rp7,16
Triliun (52%) x Rapat Koordinasi Pelaksanaan DAK Fisik Tahap II TA 2021 tersebut
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp811,29 Miliar merupakan upaya bersama guna percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap II
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp494,75 Miliar (60,98%) TA 2021 mengingat batas waktu penyampaian dokumen persyaratan adalah
tanggal 21 Oktober 2021. Dengan batas waktu penyampaian dokumen yang
Alokasi Dana Desa 2021 Rp276,40 Miliar semakin dekat, diharapkan dengan Rapat Koordinasi tersebut dapat diketahui
Realisasi Dana Desa 2021 Rp228,81 Miliar apabila terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
(82,79%)
x Berdasarkan hasil pemantauan hingga 12 Oktober 2021, Pemerintah
Pagu DAK Nonfisik: Rp1,07 triliun
Realisasi DAK Nonfisik: Rp934,28 Miliar Kabupaten yang paling rendah realisasi DAK Fisiknya adalah Kabupaten
(87,13%) Bintan sebesar 21,07% yakni sebesar 20,79 miliar dari total pagu dana sebesar
98,68 miliar. Hal ini telah disampaikan pada Rapat Koordinasi dan
Profil Indikator Fungsi APBN/APBD menghimbau BPKAD dari Kabupaten yang masih rendah realisasinya untuk
Fungsi Alokasi melakukan percepatan
- x Terkait bidang/subbidang yang sudah disalurkan Tahap II-nya diharapkan
Fungsi Distribusi untuk segera melakukan realisasi penyerapan dan menyiapkan dokumen
Penyaluran KUR: Rp1,36 triliun untuk persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap III. Selain itu, Pemda khususnya
23.502 Debitur BPKAD untuk dapat berkoordinasi dengan OPD DAK Fisik dan APIP khususnya
Penyaluran UMi: Rp14,31 miliar untuk terkait pelaksanaan kegiatan dan pencairan Dana DAK Fisik yang tertunda
3.970 Debitur akibat lonjakan Kasus Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau.
BLT Dana Desa: Rp83,78 miliar 25.511
KPM x Langkah Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan yaitu melakukan
Penerima bantuan subsidi upah:
Rp124,63 miliar untuk 124.627 orang koordinasi dan peningkatkan Sinergi dengan stakeholders, tujuannya untuk
percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap II.
Pagu dan Realisasi Provinsi Kepulauan
Riau per 13 Oktober 2021 x Dari pantauan selama bulan Oktober 2021, telah teridentifikasi indikator-
indikator keberhasilan dari langkah yang dilakukan yaitu: Terlaksananya
Rapat Koordinasi DAK Fisik Tahap II TA 2021 dengan Pemerintah Daerah
lingkup Provinsi Kepulauan Riau, Penyampaian konten/berita pada website
dan media sosial Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau terkait Rapat
Koordinasi DAK Fisik Tahap II TA 2021, Penyampaian berita/konten pada
media cetak dan digital yang memuat Rapat Koordinasi DAK Fisik Tahap II TA
2021 yang memiliki tone positif., Berdasarkan hasil pemantauan penyaluran
DAK Fisik Tahap II TA 2021 pada tanggal 21 Oktober 2021, seluruh
bidang/subbidang salur 100%.
8
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOAKNTOTBOERR 2W02I1LAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Oktober 2021
1. ISU TEMATIK
a. FGD Peran Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi
Kepulauan Riau secara daring pada hari Rabu, 06 Oktober 2021 dengan mengundang Statistisi Ahli Madya
Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau selalu
narasumber dengan pesarta 50 satker mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau dengan proporsi pagu
anggaran belanja terbesar. Pelaksanaan FGD ini menjadi media bagi Kanwil DJPb dan Satker mitra Kerja untuk
dapat memberikan pemahaman, awareness dan semangat kesatuan terkait dengan pentingnya belanja
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat menjadi stimulus sinergi dalam rangka akselerasi
belanja pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Kepulauan Riau.
b. Penguatan koordinasi dan sinergi antara Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau merupakan langkah strategis yang dilaksanakan guna Percepatan Penyaluran DAK
Fisik Tahap II TA 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari Kamis 14 Oktober 2021 dilaksanakan Rapat
Koordinasi Pelaksanaan DAK Fisik Tahap II TA 2021. Rapat ini dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Bidang PPA II, Kepala KPPN Tanjungpinang dan Kepala KPPN
Batam. Dari pihak Provinsi Kepulauan Riau hadir anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Komisi III, Kepala
Biro Pembangunan, BPKAD seluruh Kabupaten/Kota serta Inspektorat lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Melalui
rapat koordinasi ini diharapkan dapat diketahui update posisi terakhir penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2021,
selain juga diharapkan dengan kegiatan ini dapat diketahui apabila terdapat kendala yang dihadapi oleh
Pemerintah Kabupaten atau Kota.
2. KONDISI PERMASALAHAN
a. Pemerintah melalui APBN sebagai instirumen countercyclical berperan penting untuk menahan kontraksi
perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat dampak dari pandemic Covid-19. Pada triwulan III TA 2021,
Indonesia secara resmi dinyatakan keluar dari zona resesi yang menggambarkan bahwa implementasi program
Pemulihan Ekonomi Nasional yang selama ini dijalankan dapat bekerja dengan optimal. Hal ini juga menjadi
semangat baru bagi pemerintah Indonesia untuk tetap fokus menggerakkan berbagai kebijakan solutif dan
aplikatif guna penanganan pandemi Covid-19 serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi salah satunya
melalui kebijakan akselerasi belanja kementerian/Lembaga dan belanja pemerintah daerah pada triwulan III
dan triwulan IV tahun 2021.
Berdasarkan hasil tracking data tingkat penyerapan anggaran belanja, tingkat penyerapan anggaran belanja
Negara satker mitra kerja lingkup Provinsi Kepualuan Riau sampai dengan triwulan III 2021 secara agregat yaitu
sebesar 56,96% dari total pagu belanja sebesar Rp9,385 triliun. Persentase tersebut masih cukup jauh dengan
target akselerasi penyerapan belanja pada triwulan III yang ditetapkan sebesar 70%.
Disamping itu, Badan Pusat Statistik wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga secara rutin melakukan release
informasi pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Kepulauan Riau. Idealnya, informasi tersebut dapat
digunakan untuk melihat kontribusi masing-masing variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi, termasuk di dalamnya kontribusi pengaruh tingkat konsumsi/belanja pemerintah terhadap
pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai input yang efektif dalam pengambilan
kebijakan/keputusan oleh para pemangku kepentingan.
b. Rapat Koordinasi Pelaksanaan DAK Fisik Tahap II TA 2021 tersebut merupakan upaya bersama guna percepatan
Penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2021 mengingat batas waktu penyampaian dokumen persyaratan adalah
tanggal 21 Oktober 2021. Dengan batas waktu penyampaian dokumen yang semakin dekat, diharapkan dengan
9
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOAKNTOTBOERR 2W02I1LAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Oktober 2021
Rapat Koordinasi tersebut dapat diketahui apabila terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota. Sampai dengan 12 Oktober 2021 total DAK Fisik yang sudah disalurkan sebesar Rp287,18M
atau sebesar 35,40% dari pagu DAK Fisik sebesar Rp811,29M. Oleh karena itu pada kesempatan tersebut
Kepala Kanwil menghimbau Kepala Daerah untuk selalu melakukan monitoring Penyaluran DAK Fisik, agar
penyaluran dapat dilakukan tepat waktu mengingat masih terdapat 76 bidang/subbidang yang masih belum
disalurkan DAK Fisik Tahap II-nya dengan batas akhir penyaluran 21 Oktober 2021. Hal ini menjadi penting
karena pembayaran kegiatan kontrak DAK Fisik per bidang/subbidang yang gagal salur DAK Fisik Tahap II-nya
akan menjadi beban APBD dalam penyelesaian Pembayaran Kontrak.
3. ANALISIS
a. Kepulauan Riau merupakan provinsi yang terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang
strategis, serta terpadat pada tingkat internasional serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang pasar
dalam hal peningkatan aktivitas perekonomian. Di tengah gelojak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung
hingga saat ini, ekonomi Provinsi kepulauan Riau semakin menunjukkan tingkat pertumbuhan positif pada
triwulan II 2021 meskipun sebelumnya mengalami kontraksi yang sangat dalam pada awal tahun 2020 dimana
tingkat perekonomian pada triwulan II yaitu -6,81%. Salah satu penyebabnya dikarenakan aktivitas
perekonomian pada sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Kepulauan Riau tidak bekerja
secara optimal. Tidak hanya itu, aktivitas ekonomi oleh masyarakat juga sempat terhenti akibat kebijakan
pembatasan mobilitas dan kegiatan masyarakat guna percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang
berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Y on Y dan PDRB Konstan TW II 2016-2021
Sumber : BPS Provinsi Kepualauan Riau (data diolah)
Di tengah berlangsungnya pandemi Covid-19, pemerintah optimis melalui belanja Negara baik APBN dan APBD
terutama melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional dapat berperan signifikan terhadap laju
perekonomian.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik di Provinsi Kepulauan Riau, share peranan belanja
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi secara Q to Q dan Y on Y triwulan II 2021 di Provinsi Kepulauan
Riau hanya sebesar 5,44%. Angka tersebut memang belum signifikan jika dibandingkan dengan share
komponen PDRB lainnya, namun memiliki peran yang sangat luarbiasa dalam menahan perlambatan laju
10
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOAKNTOTBOERR 2W02I1LAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Oktober 2021
perekonomian . Hal ini dibuktikan pada triwulan II 2021 perekonomian provinsi Kepulaun Riau mengalami
Bounce Back dengan tingkat pertumbuhan sebesar positif 6,90%. Hal ini tidak terlepas dari multiplayer effect
yang ditimbulkan dari aktivitas penyerapan anggaran belanja Negara oleh instansi pemerintah misalnya
melalui realisasi belanja bantuan sosial dan belanja THR serta gaji-13 yang dapat meningkatkan tingkat
konsumsi rumah tangga. Selain itu, subsidi kredit bunga melalui program KUR juga menjadi stimulus bagi para
UMKM untuk beroperasi dan belanja modal terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dapat
meningkatkan arus investasi regional ataupun dalam negeri. Selanjutnya, berikut merupakan Grafik distribusi
komponen PDRB pengeluaran dan pertumbuhan triwulan II tahun 2021.
Distribusi Komponen PDRB Pengeluaran dan Pertumbuhan Q to Q Distribusi Komponen PDRB Pengeluaran dan Pertumbuhan Y on Y
Triwulan II Tahun 2021 (%) Triwulan II Tahun 2021 (%)
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau (data diolah)
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa meskipun shares dari konsumsi pemerintah relative kecil jika
dibandingkan dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Komsumsi Rumah Tangga dan Net Ekspor,
namun persentase pertumbuhan konsumsi pemerintah merupakan yang tertinggi pada saat s.d. triwulan II TA
2021. Hal ini menggambarkan belanja pemerintah bekerja sangat optimal ditangah pandemi Covid-19 serta
berupaya menopang aktivitas komsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor-impor mengalami yang
mengalami perlambatan.
b. Alokasi DAK Fisik Tahun 2021 mengalami refocusing sesuai dengan PMK 17/PM.05/2021 yang semula Rp831,40
miliar menjadi 811,29 miliar atau turun sebesar Rp20,10 miliar atau 2,42 persen dari pagu awal. Alokasi Pagu
DAK Fisik tahun 2021 Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp811,29 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp102,44
miliar atau naik 12,63 persen dari pagu DAK Fisik pada tahun 2020 yang hanya sebesar Rp708,85 miliar.
Realisasi Penyaluran DAK Fisik di Tahun 2021 sebesar Rp287,18M atau sebesar 35,40% dari pagu DAK Fisik
sebesar Rp811,29M, secara persentase mengalami penurunan yang jauh dibandingkan dengan realisasi
penyaluran tahun 2020 yang sebesar 93,68%. Penurunan penyaluran pada tahun 2021 dikarenakan perbedaan
kebijakan pada penyaluran DAK Fisik tahun 2020 yang dilakukan percepatan penyaluran dengan batas akhir
penyaluran DAK Fisik tahun 2020 pada 30 September 2020. Di tahun 2021 terdapat DAK Fisik yang tidak
disalurkan yang terjadi pada 1 (satu) bidang/subbidang yaitu Bidang Kesehatan & KB Reguler Subbidang
Keluarga Berencana (Bertahap) Kabupaten Kep. Anambas sebesar Rp983,45 juta yang tidak dapat disalurkan
karena permasalahan dalam pengadaan lahan sehingga tidak ada kontrak yang dihasilkan.
Telah selesai dilakukan penyaluran Tahap I untuk 103 bidang/subbidang sebesar Rp171,64 miliar dengan batas
penyaluran 31 Agustus 2021. Untuk DAK Fisik Sekaligus s.d. 1 miliar telah disalurkan untuk 8 bidang/subbidang
sebesar Rp4,82miliar dengan batas penyaluran 31 Agustus 2021. Untuk penyaluran Campuran sudah dilakukan
untuk 15 bidang/subbidang sebesar 11,14 miliar dengan batas penyaluran 15 Desember 2021. Sampai dengan
12 Oktober 2021 Baru dilakukan penyaluran Tahap II terhadap 34 bidang/subbidang sebesar Rp97,38 miliar
11
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOAKNTOTBOERR 2W02I1LAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Oktober 2021
dengan batas akhir penyaluran 21 Oktober 2021. Sudah terdapat 1 (satu) bidang/subbidang yang disalurkan
untuk Tahap III pada DAK Penugasan Sanitasi Kab.Natuna sebesar Rp2,19 miliar. Berdasarkan data 12 Oktober
2021, Total realisasi penyerapan berdasarkan SP2D-BUD yang direkam oleh Pemda pada OMSPAN sebesar
Rp154,28 miliar atau 56,34% dari Realisasi DAK Fisik yang disalurkan sebesar Rp287,19 miliar.
4. REKOMENDASI
a. Rekomendasi hasil pelaksanaan FGD Peran Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang
dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau.
1) Satker mitra kerja dihimbau untuk mengoptimalkan momentum pada triwulan IV 2021 dengan melakukan
akselerasi penyerapan belanja pegawai, barang, belanja hibah, belanja bansos dan belanja lainnya yang
masuk kedalam komponen konsumsi pemerintah serta belanja modal meskipun bukan termasuk dalam
komponen konsumsi pemerintah namun termasuk dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang
merupakan komponen Investasi yang menjadi salah satu variabel mesin pertumbuhan perekonomian di
Provinsi Kepulauan Riau.
2) tingkat distribusi aktivitas kegiatan dan belanja pemerintah pada awal tahun dapat menjadi stimulus
percepatan laju tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, satker dihimbau untuk dapat melakukan
akselerasi kegiatan dan belanja Negara sejak awal TA 2022 dan berupaya agar persoalan penumpukan
penyerapan terjadi diakhir tahun anggaran tidak terjadi.
3) Antusiasme terhadap akselerasi penyerapan belanja pemerintah oleh satker tetap perlu didukung dengan
pelaksanaan tata kelola pengelolaan keuangan secara kredibel dan akuntabel.
b. Rekomendasi hasil rapat Rapat Koordinasi Pelaksanaan DAK Fisik Tahap II TA 2021.
1) Terkait bidang/subbidang yang sudah disalurkan Tahap II-nya diharapkan untuk segera melakukan realisasi
penyerapan dan menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap III. Selain itu, Pemda
khususnya BPKAD untuk dapat berkoordinasi dengan OPD DAK Fisik dan APIP khususnya terkait
pelaksanaan kegiatan dan pencairan Dana DAK Fisik yang tertunda akibat lonjakan Kasus Covid-19 di
Provinsi Kepulauan Riau. Percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik juga menjadi penting, terutama di
masa pandemi Covid-19 (setelah penetapan PPKM level 1) guna menyalurkan dana DAK Fisik untuk
Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu Pemda diharapkan
selalu melakukan komunikasi dengan KPPN maupun Kanwil DJPb Kepri terkait syarat, ketentuan dan
permasalahan yang ditemukan guna kelancaran pengelolaan dan penyaluran DAK Fisik tahun 2021 baik
tahap II maupun tahap III.
2) Berdasarkan hasil pemantauan hingga 12 Oktober 2021, Pemerintah Kabupaten yang paling rendah
realisasi DAK Fisiknya adalah Kabupaten Bintan sebesar 21,07% yakni sebesar 20,79 miliar dari total pagu
dana sebesar 98,68 miliar. Hal ini telah disampaikan pada Rapat Koordinasi dan menghimbau BPKAD dari
Kabupaten yang masih rendah realisasinya untuk melakukan percepatan.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
a. Berdasarkah kegiatan FGD Peran Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, berikut
merupakan indicator keberhasilan yang diidentifikasi.
12
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOAKNTOTBOERR 2W02I1LAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Oktober 2021
3) Melalui pelaksanaan FGD Peran Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi salah satu indicator
keberhasilan yang ingin dicapai yaitu adanya peningkatan realisasi belanja satker mitra kerja lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Kepulauan Riau secara agregat sampai dengan akhir tahun 2021. Pelaksanaan FGD tersebut
menggunakan data realisasi belanja s.d. bulan September 2021 dengan capain realisasi belanja sebesar
Rp5,346 triliun atau sebesar 56,96% dari total pagu belanja sebesar Rp9,385 triliun . Sedangkan, jika dilihat
dari data s.d. 31 Oktober 2021 secara agregat, tingkat penyerapan anggaran belanja sudah mencapai
4) Rp6,347 atau sebesar 67,85% dari total pagu Rp9,394 triliun.
5) Berdasarkan perbandingan data capaian realisasi belanja tersebut, maka terdapat kenaikan penyerapan
anggaran pada bulan oktober sebesar Rp1 triliun atau sebesar 10,87% jika dibandingkan bulan September
sebelumnya. Pertumbuhan angka realisasi tersebut cukup signifikan dan diharapkan mampu meningkat
13
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOAKNTOTBOERR 2W02I1LAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Oktober 2021
secara drastis pada bulan November dan desember mengingat karna sudah memasuki akhir tahun anggaran
2021.
6) Selanjutnya, indicator keberhasilan dari pelaksanaan FGD tersebut dapat dilihat melalui capaian indicator
IKPA. Berdasarkan data IKPa pada aplikasi Monev PA, capaian nilai IKPA secara agregat s.d. bulan
September 2021 yaitu 96,21 poin dan nilai capaian IKPA secara agregat sampai dengan bulan Oktober 2021
yaitu sebesar 82,44 poin. Sebagai catatan, nilai capaian nilai IKPA s.d. bulan oktober belum angka stabil di
dua nilai indicator masih bergerak yakni indicator LPJ Bendahara dan Indikator Capaian Output, yang hingga
saat ini masih dalam tahap pelaporan.
7) Secara khusus untuk indicator penyerapan anggaran, tingkat penyerapan anggaran belanja s.d. September
yang dinilai pada IKPA yaitu sebesar Rp3,367 triliun atau sebesar 66,74% dari total pagu 5,04 triliun.
Sedangkan tingkat penyerapan anggaran belanja s.d. oktober yaitu sebesar 3,793 triliun atau sebesar
74,61% dari total pagu sebesar 5,084 triliun. Berdasarkan hal tersebut terdapat peningkatan capaian
penyerapan anggaran belanja sebesar 7,87% pada bulan oktober jika dibandingkan dengan bulan
sebelumnya. Berikut merupakan data indikator penyeparan anggaran pada IKPA s.d. bulan Oktober 2021.
b. Berdasarkah kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan DAK Fisik Tahap II TA 2021, berikut merupakan
indikator keberhasilan yang diidentifikasi.
1) Terlaksananya Rapat Koordinasi DAK Fisik Tahap II TA 2021 dengan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi
Kepulauan Riau.
2) Penyampaian konten/berita pada website dan media sosial Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau terkait
Rapat Koordinasi DAK Fisik Tahap II TA 2021.
3) Penyampaian berita/konten pada media cetak dan digital eksternal yang memuat Rapat Koordinasi DAK
Fisik Tahap II TA 2021.
14
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOAKNTOTBOERR 2W02I1LAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Oktober 2021
4) Berdasarkan hasil pemantauan penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2021 pada tanggal 21 Oktober 2021,
seluruh bidang/subbidang salur 100%.
6. DOKUMENTASI
a. FGD Peran Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Sesi Diskusi : Tanggapan dari Kepala KPPN Batam atas paparan yang disampaikan oleh Narasumber
Rapat Koordinasi Pelaksanaan DAK Fisik Tahap II TA 2021
Dokumentasi Rakor Pelaksanaan DAK Fisik Tahap II TA 2021
15
STRATEGIC BRIEF SHEET 澳
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
OKTOBER 2021
Profil Keuangan Oktober 2021 PENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH UNTUK
Alokasi Belanja K/L 2021 Rp 4,24 Triliun OPTIMALISASI DAYA DORONG
Realisasi Belanja K/L 2021 Rp 2,64 Triliun PEREKONOMINAN REGIONAL
(62,36%)
Alokasi DBH 2021 Rp 576,11 M RINGKASAN EKSEKUTIF
Realisasi DBH 2021 Rp 680,59 M (118,14%)
Alokasi DAU 2021 Rp 3.995,57 M Penyerapan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk
Realisasi DAU 2021 Rp 3.657,18 M (91,53%) Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah masih rendah.
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 800,57 M Dalam rangka menginventarisasi kendala/permasalahan, Kanwil DJPb Provinsi
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp 498,92 M Bangka Belitung melakukan kegiatan FGD Monitoring dan Evaluasi Bersama
(62,32%) Pemda.
Alokasi DAK Non Fisik 2021 Rp 803,34 M Pemerintah Daerah memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk
Realisasi DAK Non Fisik 2021 Rp 669,61 M lebih meningkatkan aktvitas perekonomian, namun dihadapkan keterbatasan
(83,35%) kemampuan keuangan daerah untuk mengalokasikan/mencari sumber
Alokasi DID 2021 Rp 238,59 M pembiayaan investasi. Salah satu alternatif pembiayaan investasi adalah
Realisasi DID 2021 Rp 186,89 M (78,33%) memanfaatkan mekanisme pemberian pinjaman kepada daerah dari PT. SMI
Alokasi Hibah 2021 Rp 40,71 M (Persero) untuk mendanai pembangunan infrastruktur daerah sebagai
Realisasi Hibah 2021 Rp 19,97 M (49,05%) kelanjutan MOU Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan PT. SMI (Persero).
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 334,53 M Seluruh Pemda Provinsi Kep. Bangka Belitung berhasil meraih opini WTP
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 296,43 M terhadap Laporan Keuangan Pemerintah DaerahTahun 2020. Atas prestasi
(86,61%) yang telah diraih oleh seluruh Pemda, masih terdapat tantangan dalam proses
pengelolaan keuangan daerah yaitu Permasalahan proses perencanaan dan
Pagu TKDD: Rp 6,78 triliun penyusunan APBD, Penyusunan APBD berbasis kinerja dan Permasalahan
Realisasi TKDD: Rp 6,00 triliun proses pelaksanaan APBD, sinergi dan koordinasi di level nasional serta
(88,51%) diperlukannya strategi yang tepat untuk mempertahankan prestasi yang telah
Fungsi Distribusi diraih oleh seluruh Pemda.
BPUM UMKM penerima manfaat : Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara/daerah,
95.719 Pelaku usaha mikro tidak hanya dari sisi belanja namun juga dari sisi penerimaan negara/daerah
BLT Dana Desa : 26.451 KPM (Collect More Spending Better) , Kanwil DJPb menyelenggarakan forum Asset-
Liability Committee (ALCo) Regional dengan membangun sinergi antar Unit
Eselon I Kemenkeu di Daerah maupun sinergi dengan para stakeholders utama.
Sebagai upaya mewujudkan transparasi, akurasi dan akuntabilitas kinerja
fiskal dan moneter regional triwulan III tahun 2021, Kanwil DJPb Provinsi
Bangka Belitung melakukan berbagai strategi komunikasi, antara lain
pelaksanaan Rilis Kinerja Fiskal dan Moneter Regional, serta beberapa kegiatan
lainnya dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk media cetak/elektronik
濦濸濿濴瀆濴澿澳濄濌澳濢濾瀇瀂濵濸瀅澳濅濃濅濄澿澳濞濴濾濴瀁瀊濼濿澳濗濝濣濵澳濣瀅瀂瀉濁澳濕濴瀁濺濾濴澳濕濸濿濼瀇瀈瀁濺澳瀆濸濵濴濺濴濼澳瀊濴濾濼濿澳濠濸瀁瀇濸瀅濼澳濞濸瀈濴瀁濺濴瀁澳
濷濼澳 濷濴濸瀅濴濻澳 瀀濸瀁瀌濴瀀瀃濴濼濾濴瀁澳 瀃濸瀁濺濻濴瀅濺濴濴瀁澳 濵濸瀅瀈瀃濴澳 濣濿濴濾濴瀇澳 濷濴瀁澳 濣濼濴濺濴瀀澳 濷濴瀅濼澳 濣濸瀀濸瀅濼瀁瀇濴濻澳 濥濜澳 濾濸瀃濴濷濴澳
濚瀈濵濸瀅瀁瀈瀅澳濣瀅瀂瀉濁澳濞濸瀃濁澳濕濴瀁濺濾濴澳濕濸濿濼瀇瀈瀁濺澳瀌濴瀁濺澳瀆濸濿濴瀁濽瀈瀇瀁瀌濴澳濷濼瀆濸瀅濴濻瀇濸瀅濼瀀濴濾濴瀁澳濾濸瀃濴濷濴澳濷濸濿濴瀃濴瀁澳瀃濸瀀濷濴澳
瀌濴瀁濺澳瀀濸瀀瀃濸瀅瀂濿濸濻澳澳濢瀃濼瀁濼澳濪濧濣澳濴瀇濴瀆澳濟濞濣濗澳瀇濴濻瀈瀁澳濅濃濅濃濁澳
16
STRATEGIC BRIEF SHEET 澳
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
OKTOBER 2021
1. ISU TEMATIK
Penyerapan Alokasi TKDD untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah
Tahun 2021 ini Inonesia masih menghadapi permasalahan Pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekponomi Daerah, Pemerintah mengambil
kebijakan antara lain melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tanggal 15
Februari 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tanggal
19 Juli 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya. Dengan PMK tersebut pemerintah daerah diaharuskan
untuk mengalokasikan Sebagian TKDD untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah. Namun
sampai dengan bulan Oktober 2021 penyerapan dana-dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Daerah tersebut masih relatif rendah.
Menggali dan Mengembangkan Potensi Daerah Yang Dapat Meningkatkan Aktivitas Perekonomian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk lebih
meningkatkan aktvitas perekonomian, baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, sektor pariwisata,
sektor industri pengolahan dan jasa maupun beberapa sektor lainnya. Untuk mendukung pengembangan
potensi-potensi tersebut masih diperlukan tahapan ataupun kegiatan pembangunan yang memerlukan
pendanaan yang relatif besar. Sementara itu pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan kemampuan
keuangan daerah untuk mengalokasikan/mencari sumber pembiayaan investasi untuk melaksanakan
kegiatan pembangunan tersebut.
Meningkatkan Akuntabilitas Dan Kualitas Laporan Keuangan Untuk Mempertahankan Opini WTP atas
LKPD
Tahun 2021 merupakan pertama kalinya seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung mendapat opini WTP atas LKPD Tahun 2020. Prestasi ini meningkat dari tahun sebelumnya
di mana baru 7 (tujuh) dari 8 (delapan) Pemerintah Daerah yang mendapat opini WTP. Target selanjutnya
adalah tidak hanya seluruh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat
mempertahankan opini WTP atas LKPD Tahun 2021 namun juga meningkatkan akuntabilitas dan kualitas
laporan keuangannya.
Upaya Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dengan Forum ALCo Regional
Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (RCE) diharapkan dapat lebih
meningkatkan peran dalam memastikan kualitas pengelolaan keuangan di daerah. Bukan hanya mendorong
percepatan belanja APBN oleh K/L dan APBD oleh Pemda, tetapi juga dalam optimalisasi fungsi atau
peningkatan pendapatan (Collect More Spending Better). Selain itu Kanwil DJPb diharapkan dapat lebih
berperan dalam memantau dan mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan belanja di daerah dalam
menghasilkan output atau outcome, agar dapat menjadi instrumen bagi formulasi kebijakan. Untuk itu perlu
dibangun sinergi antar Unit Eselon I Kemenkeu di Daerah dalam suatu wadah Forum Asset-Liability Committee
(ALCo) Regional maupun sinergi dengan para stakeholders utama.
2. KONDISI PERMASALAHAN
17
STRATEGIC BRIEF SHEET 澳
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
OKTOBER 2021
Penyerapan Alokasi TKDD untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah yang Masih
Rendah
Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekponomi Daerah, Pemerintah
mengambil kebijakan antara lain melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021
tanggal 19 Juli 2021. Dengan PMK tersebut pemerintah daerah diharuskan untuk mengalokasikan Sebagian
TKDD untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah. Namun penyerapan dana-dana
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah tersebut masih relatif rendah.
Berdasarkan Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi TKDD Triwulan III tahun 2021, untuk Realisasi
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan triwulan III-2021 telah terealisasi sebesar
Rp5.177,78 triliun atau 76,26% dari pagu sebesar Rp.6.789,44 miliar. Namun untuk dana-dana penanganan
Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah sebagaimana diamanatkan PMK Nomor 17/PMK.07/2021, sampai
dengan Triwulan III penyerapannya masih rendah. Untuk realisasi Earmarked DAU/DBH, baru terealisasi
sebesar 32,39 % adari total alokasi sebesar Rp.345,85 miliar
Sedangkan untuk realisasi alokasi DTU untuk Pemulihan Ekonomi Daerah, baru terealisasi 34.47% dari
alokasi sebesar 708,96
18
STRATEGIC BRIEF SHEET 澳
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
OKTOBER 2021
Sementara itu untuk realisasi alokasi DID untuk Bidang Kesehatan, baru terserap sebesar 33,2 % dari Alokasi
berdasarkan rencana kegiatan DID untuk Bidang Kesehatan.
Untuk menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi Bersama, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung
menyelenggarakan FGD bersama seluruh pemda lingkup Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 5 Oktober 2021
Keterbatasan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mengembangkan Potensi Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk lebih
meningkatkan aktvitas perekonomian. Beberapa potensi yang dimiliki antara lain:
a. Sektor Pertanian dan Perkebunan, yang meliputi Lada, Karet dan Sawit. Dengan ketersediaan luas
areal tanam yang masih cukup luas
19
STRATEGIC BRIEF SHEET 澳
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
OKTOBER 2021
b. Sektor Perikanan, baik itu potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun potensi pengolahan
hasil perikanan.
c. Pengembangan Kawasan Industri, antara lain Kawasan Industri Sadai dan sekitarnya
20
STRATEGIC BRIEF SHEET 澳
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
OKTOBER 2021
Namun demikian untuk pengembangan potensi-potensi perekonomian tersebut diperlukan pembiayaan yang
relatif besar. Sementara itu pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan
daerah untuk mengalokasikan/mencari sumber pembiayaan investasi.
Untuk itu perlu dicari alternatif-alternatif sumber pembiayaan untuk melaksanakan pengembangan potensi
tersebut.
Permasalahan Dalam Proses Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mempertahankan Opini WTP atas LKPD
dan Meningkatkan Akuntabilitas Dan Kualitas Laporan Keuangan
Tahun 2021 merupakan pertama kalinya seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung mendapat opini WTP atas LKPD Tahun 2020. Target selanjutnya adalah tidak hanya dapat
mempertahankan opini WTP atas LKPD Tahun 2021 namun juga meningkatkan akuntabilitas dan kualitas
laporan keuangannya.
Permasalahan yang ada saat ini adalah adanya tantangan dalam proses pengelolaan keuangan daerah,
antara lain:
a. Permasalahan Proses perencanaan dan Penyusunan APBD: Penetapan anggaran belanja cenderung
lebih tinggi dari anggaran pendapatan; kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi
perencanaan dengan penganggaran; Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi
perencanaan antar SKPD; waktu penyusunan panjang dan lambat; spesifikasi indikator kinerja dan
target kinerja masih relatif lemah; intervensi hak budget DPRD terlalu kuat.
b. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja: kualitas layanan pemerintahan membutuhkan integrasi proses
bisnis instansi ke dalam Sistem Informasi yang menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan
c. Permasalahan Proses Pelaksanaan APBD: pelaksanaan lelang yang lambat; penyerapan belanja yang
menumpuk di akhir tahun; kekhawatiran kriminalisasi; rendahnya kompetensi Pengelola Keuangan
Daerah; permasalahan lahan dan pelaksanaan di lapangan
21
STRATEGIC BRIEF SHEET 澳
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
OKTOBER 2021
Upaya Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dengan Forum ALCo Regional
Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (RCE) diharapkan dapat lebih
meningkatkan peran dalam memastikan kualitas pengelolaan keuangan di daerah. Bukan hanya mendorong
percepatan belanja APBN oleh K/L dan APBD oleh Pemda, tetapi juga dalam optimalisasi fungsi atau
peningkatan pendapatan (Collect More Spending Better). Selain itu Kanwil DJPb diharapkan dapat lebih
berperan dalam memantau dan mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan belanja di daerah dalam
menghasilkan output atau outcome, agar dapat menjadi instrumen bagi formulasi kebijakan.
Permasalahan saat ini antara lain data yang tersedia untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan belum
cukup komprehensif meliputi sisi penerimaan dan belanja. Untuk itu perlu dibangun sinergi antar Unit Eselon
I Kemenkeu di daerah sehingga didapatkan data yang lebih komprehensif terkait kondisi pengelolaan
keuangan di daerah Dengan demikian diharapkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat dan
berkualitas.
Kanwil DJPb sebagai RCE serta Kepala Perwakilan Kemnterian Keuangan untuk wilayah Provinsi Bangka
Belitung diharapkan dapat menjadi leader dalam membangun sinergi antar Unit Eselon I Kemenkeu, dalam
suatu wadah Forum Asset-Liability Committee (ALCo) Regional maupun sinergi dengan para stakeholders
utama.
3. A N A L I S I S
Rendahnya Penyerapan Alokasi TKDD untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah
Berdasarkan inventarisasi dalam kegiatan FGD Monitoring Dan Evaluasi Penyaluran TKDD yang dilaksanakan
Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung bersama seluruh pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung pada tanggal 5 Oktober 2021, rendahnya penyerapan alokasi TKDD untuk Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Daerah antara lain disebabkan:
a. Kesalahan perencanaan penganggaran. Realokasi dan Refokusing TKDD berdasarkan PMK Nomor
17/PMK.07/2021 ditetapkan pada akhir Triwulan II/awal Triwulan III, sehingga terdapat beberapa
perencanaan penganggaran yang telah ditetapkan sebelumnya pada awal tahun menjadi kurang
tepat, sehingga pemda menemui kendala dalam menentukan pos penganggaran yang sesuai.
b. Masih menunggu pengesahan APBD Perubahan. Beberapa pemda dalam melaksanakan kegiatan
masih menunggu kepastian pengalokasiannya berdasarkan APBD Perubahan
c. Pelaksanaan vaksinasi secara intensif baru dilaksanakan pada bulan September, karena pada bulan-
bulan sebelumnya secara nasional pelaksanaan vaksinasi difokuskan di pulau Jawa dan Bali yang
mengalami lonjakan kasus Covid-19 mulai bulan Juli 2021.
d. Reorganisasi/penataan OPD di Pemda Provinsi dan beberapa Kabupaten/Kota
e. OPD menjadwalkan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III dan IV
Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mengembangkan Potensi Daerah
Dalam rangka menggali potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan
perekomian daerah, serta memberikan gambaran kepada pemerintah daerah terkait alternatif pembiayaan
dari PT. SMI (Persero), Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung menyelenggarakan FGD dengan tema. “Menggali
Potensi Daerah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Dapat Meningkatkan Aktivitas
Perekonomian Daerah.” FGD dilaksanakan secara daring pada tanggal 21 Oktober 2021.
Sebagai narasumber utama dalam acara FGD tersebut adalah Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka
22
STRATEGIC BRIEF SHEET 澳
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
OKTOBER 2021
Belitung dan Kepala Divisi Riset Ekonomi PT. SMI (Persero). FGD juga diikuti antara lain dari Kantor Perwakilan
BI Provinsi Bangka Belitung, BPS Provinsi Bangka Belitung, Universitas Bangka Belitung, serta Bappeda Kab/Kota
lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dari hasil FGD diperoleh penyebab sulitnya pemda dalam melakukan kegiatan pembiayaan poengembangan
potensi daerah, antara lain:
a. Kapasitas Fiskal Daerah yang masih sangat rendah, di mana ketergantungan fiskal pemda-pemda
lingkup Kepulauan Bangka Belitung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih di atas 70%,
sementara potensi pendapatan dari PAD pun masih sangat rendah. Sehingga Sebagian besar belanja
APBD dialokasikan untuk jalannya administrasi pemerintahan ataupun alokasi yang telah ditetapkan
penggunaannya.
b. Proses pembahasan/persetujuan dengan legislatif
c. Kapasitas SDM yang terbatas untuk perencanaan pembiayaan
Salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dilaksanakan adalah pemda dapat mengajukan pinjaman
kepada PT. SMI (Persero). Hal ini telah dilakukan di beberapa pemda, termasuk salah satunya oleh Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan diharapkan pemda Kabupaten/ Kota lingkup Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dapat memanfaatkan fasilitas pendanaan tersebut.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT SMI (Persero)
dengan Nomor PRJ-295/PB/2021 dan MoU-004/SMI/0721 tanggal 26 Juli 2021 tentang Kerja Sama Dalam
Mendukung Peningkatan Aksesibilitas Pinjaman Daerah. Dengan Nota Kesepahaman tersebut diharapkan
Ditjen Perbendaharaan, dalam hal ini Kanwil DJPb dapat ikut mendukung peningkatan aksesibilitas bagi
pemda untuk dapat melakukan pinjaman daerah kepada PT. SMI (Persero), antara lain dengan membangun
sinergi dengan Pemda dan memberikan asistensi dalam hal terdapat pemda yang akan mengajukan pinjaman
daerah
Narasumber dari PT. SMI (Persero) dalam pemaparannya antara lain menjelaskan cara melakukan analisis dan
mekanisme pengajuan pinjaman daerah kepada PT. SMI (Persero).
Proses Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mempertahankan Opini WTP atas LKPD dan Meningkatkan
23
STRATEGIC BRIEF SHEET 澳
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
OKTOBER 2021
Akuntabilitas Dan Kualitas Laporan Keuangan
Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan Strategi Perencanaan dan Penyusunan APBD: Optimalisasi
PAD, Refocussing anggaran belanja, dan pengendalian defisit; Penyusunan anggaran mengacu pada RPJMD
dan RKPD, serta memperkuat sinergi antara DPKAD/BPKAD dengan Bappeda dibawah koordinasi Sekretaris
Daerah; Penguatan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program/kegiatan antara SKPD,
DPKAD/BPKAD, dan Bappeda dibawah koordinasi Sekretaris Daerah; Pemberian sanksi atas keterlambatan
penetapan APBD dilaksanakan secara tegas; Penerapan penganggaran berbasis kinerja; Penguatan
kapasitas dan komitmen, baik bagi kalangan Pemda maupun DPRD.
Dalam pelaksanaan data yang terkonsolidasi Implementasi, e-Government di pemerintah daerah juga
merupakan salah satu upaya untuk menciptakan transparansi dan peningkatan layanan publik untuk
menjawab kebutuhan birokrasi dan administrasi di Pemerintah Daerah; penerapan e-planning dalam
tahapan penyusunan rancangan RPJMD; penerapan e-budgeting dalam tahapan penyusunan RKA OPD yang
menggunakan sumber data dari e-planning; penerapan e-procurement dalam tahapan pelaksanaan proyek
dan kegiatan belanja daerah, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah Pusat masih terus berupaya melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk kualitas data yang
akuntabel dan transparan dalam agenda nasional yaitu: penyelarasan SIKD sebagai reporting platform
secara nasional dengan SIPD yang sedang dikembangkan oleh Kemendagri untuk Pemda; penyelarasan RPP
BAS untuk Daerah yang saat ini sedang disusun Kemenkeu dengan aturan teknis operasional dari
Kemendagri; Simplifikasi Pelaporan dengan penyederhanaan pelaporan yang diminta oleh Kemenkeu
ataupun K/L pusat lainnya kepada Pemda.
Beberapa Strategi dalam mempertahankan opini WTP antara lain: perbaikan regulasi dan kelembagaan
serta peningkatan Sistem Pengendalian Internal dan teknologi informasi; peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia secara berkala; Membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders, termasuk
peningkatan peran APIP; Membuat langkah akhir tahun dan jadwal penyusunan LKPD; Mengidentifikasi
dampak pandemi Covid-19 atas pelaksanaan anggaran dan mengungkapkannya di CaLK; penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi BPK secara komprehensif dan memastikan temuan berulang tidak terjadi.
Di masa pandemi Covid 19 seluruh PSAP berlaku; tidak perlu penyajian pos khusus dalam LO atau
penambahan pos baru LK. Penggunaan SAP yang sesuai dan relevan dengan transaksi diharapkan akan
dapat memberikan informasi tambahan penjelas dampak Pandemi. KSAP memandang bahwa tidak ada
sebuah bagian SAP yang menjadi tidak dapat diberlakukan.
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dengan Forum ALCo Regional
Permasalahan saat ini dalam pengelolaan keuangan negara/daerah antara lain data dan informasi yang
tersedia untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan belum cukup komprehensif meliputi sisi penerimaan
dan belanja. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya komunikasi dan sinergi antar Unit Eselon I di daerah
Untuk itu perlu dibangun sinergi antar Unit Eselon I Kemenkeu di daerah sehingga didapatkan data dan
informasi yang lebih komprehensif terkait kondisi pengelolaan keuangan di daerah. Dengan demikian
diharapkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat dan berkualitas.
Kanwil DJPb sebagai RCE serta Kepala Perwakilan Kemnterian Keuangan untuk wilayah Provinsi Bangka
Belitung diharapkan dapat menjadi leader dalam membangun sinergi antar Unit Eselon I Kemenkeu.
Sehubungan dengan hal tersebut Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung berinisiatif membentuk suatu wadah
Forum Asset-Liability Committee (ALCo) Regional dengan mengkoordinasikan seluruh kantor Unit Eselon I di
24
STRATEGIC BRIEF SHEET 澳
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
OKTOBER 2021
Provinsi Bangka Belitung.
Rapat Forum ALCo diselenggarakan pertama kali pada tanggal 25 Oktober 2021 di ruang rapat secara hybrid,
dan dihadiri oleh para Kepala Kanwil dan seluruh satker Unit Eselon I Kemenkeu yang membawahi wilayah
kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu :
1. Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, KPPN Pangkalpinang dan KPPN Tanjungpandan
2. Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, KPPBC Pangkalpinang dan KPPBC Tanjungpandan
3. Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, KPP Pangkalpinang, KPP Bangka dan KPP
Tanjungpandan
4. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dan KPKLN Pangkalpinang
Dalam rapat tersebut disepakati untuk membangun sinergi yang lebih erat terkait penyajian data dan
informasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan pengelolaan keuangan di daerah baik dari sisi
penerimaan maupun belanja.
Rapat ALCo tersebut juga menyepakati diselengarakannya acara Rilis Kinerja Fiskal dan Moneter Regional
untuk menyajikan informasi yang komprehensif yang diliput oleh media massa dan dihadiri pula oleh para
stakeholder. Rilis dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2021, dengan materi :
1. Kinerja Fiskal Regional oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bangka Belitung;
2. Kinerja Moneter Regional oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bangka Belitung;
3. Kondisi Perekonomian Regional oleh Kepala BPS Provinsi Bangka Belitung.
4. REKOMENDASI
Penyerapan Alokasi TKDD untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah:
Beberapa rekomendasi untuk percepatan penyerapan alokasi TKDD untuk Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Daerah:
a. Alokasi anggaran yang belum tepat agar dilakukan proses penyesuaian/revisi apabila masih
memungkinkan sehingga anggaran dapat diserap
b. Segera melaksanakan proses kegiatan apabila memang kegiatan tersebut sudah dipastikan masuk
dalam APBD Perubahan
c. Kegiatan vaksinasi yang telah dilaksanakan agar segera dibuat pertanggungjawaban administrasinya
dan diajukan pencairan dananya ke Badan Keuangan Daerah
d. Segera menetapkan para pejabat perbendaharaan pada OPD yang terkena restrukturisasi, dan
segera melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawabannya
e. Dilakukan akselerasi kegiatan-kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Daerah, sehingga penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah mencapai
dampak optimal yang dirasakan seluruh masyarakat
Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mengembangkan Potensi Daerah
Alternatif-alternatif untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam mengembangkan potensi
daerah:
a. Pemda dapat mencari dan memanfaatkan alternatif sumber pembiayaan/investasi dalam
25
STRATEGIC BRIEF SHEET 澳
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
OKTOBER 2021
mengembangkan potensi daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan
memanfaatkan skema pinjaman daerah dari PT. SMI (Persero)
b. Pemda agar dapat memberikan pemahaman kepada mitra legislatif terkait mekanisme pinjaman
daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan
c. Kantor Pusat DJPb/Kanwil DJPb, Pemda dan PT. SMI (Persero) meningkatkan sinergi untuk
pengembangan kapasitas SDM, misalnya dengan penyelenggaraan FGD ataupun workshop
kajian/analisis investasi.
Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mempertahankan Opini WTP atas LKPD dan Meningkatkan
Akuntabilitas Dan Kualitas Laporan Keuangan
Rekomendasi untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD dan meningkatkan akuntabilitas dan kualitas
laporan Keuangan:
a. Pemerintah Daerah perlu menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan DJPb Kanwil Provinsi
Bangka Belitung, DJPK, Perwakilan BPKP, dan KPKNL Pangkalpinang dalam menyelesaikan
permalahan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan
b. Pemerintah Daerah perlu melaksanakan sejumlah strategi untuk mempertahankan opini WTP, di
antaranya memberikan perhatian khusus pada temuan berulang, temuan yang menempati porsi
masalah terbesar, dan menindaklanjuti dengan segera dan tuntas setiap temuan dan rekomendasi
sesuai LHP BPK.
c. Perlunya memperhatikan peraturan dan kebijakan yang menajdi agenda nasional dalam hal
penerapan konsolidasi Laporan Keuangan yang terintegrasi, dengan tetap menjalankan peraturan
dan kebijakan yang telah ada dan masih berlaku.
d. Memperhatikan dan menjaga penerapan PSAP di masa pandemi Covid-19, karena KSAP memandang
bahwa tidak ada sebuah bagian SAP yang menjadi tidak dapat diberlakukan akibat adanya Pandemi
Covid-19.
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dengan Forum ALCo Regional
Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara/daerah, yaitu membangun sinergi
antar Unit Eselon I Kemenkeu dalam wadah Forum ALCo Regional sehingga didapatkan data dan informasi
yang lebih komprehensif terkait kondisi pengelolaan keuangan di daerah. Dengan demikian diharapkan
rekomendasi kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat dan berkualitas.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan
26
STRATEGIC BRIEF SHEET 澳
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
OKTOBER 2021
6. OPTIMALISASI STRATEGI KOMUNIKASI
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai strategi komunikasi adalah :
a. Dialog di Studio TVRI dengan narasumber Kepala kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung. Tema
dialog adalah “Peran Kemenkeu/Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung Dalam Penyaluran APBN,
Khususnya Dalam Penanganan Covid-19” (21 Oktober 2021)
b. Dialog Interaktif di Studio Mini RRI dengan narasumber Kepala kanwil DJPb Provinsi Bangka
Belitung. Tema dialog adalah “Peran Kemenkeu/Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung Dalam
Penyaluran APBN, Khususnya Dalam Penanganan Covid-19” (28 Oktober 2021)
27
STRATEGIC BRIEF SHEET 澳
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
OKTOBER 2021
c. Rilis Kinerja Fiskal dan Moneter Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan III Tahun
2021, dengan narasumber :
1) Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bangka Belitung, dengan materi Kinerja Fiskal
Regional;
2) Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bangka Belitung, dengan materi Kinerja Moneter Regional;
3) Kepala BPS Provinsi Bangka Belitung, dengan materi Kondisi Perekonomian Regional.
28
STRATEGIC BRIEF SHEET 澳
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
OKTOBER 2021
DOKUMENTASI KEGIATAN
a. FGD Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, 5 Oktober 2021
b. FGD Menggali Potensi Perekonomian Daerah Guna Meningkatkan Peluang Investasi Pada Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, 21 Oktober 2021
29
STRATEGIC BRIEF SHEET 澳
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
OKTOBER 2021
c. FGD Pengelolaan Keuangan Daerah Semester II Tahun 2021, 26 Oktober 2021
d. Rapat ALCo Regional, 25 Oktober 2021
e. Rapat Persiapan Rilis Kinerja Fiskal dan Moneter Regional dengan Kantor Perwakilan BI dan BPS
Provinsi Bangka Belitung, 26 Oktober 2021
30
STRATEGIC BRIEF SHEET 澳
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
OKTOBER 2021
f. Dialog di RRI (21 Oktober 2021) dan Dialog di TVRI (28 Oktober 2021)
g. Rilis Kinerja Fiskal dan Moneter Regional Triwulan III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 29
Oktober 2021
31
STRATEGIC BRIEF SHEET P
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
OKTOBER 2021
Profil Keuangan Oktober 2021 EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN
DAERAH LINGKUP PROVINSI JAMBI
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 5.322,97 M
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 4.455,63 M RINGKASAN EKSEKUTIF
Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai Perwakilan Kementerian Keuangan di
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 10.230,44 M
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 7.601,24 M Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan Rilis Kinerja APBN sampai dengan Triwulan
III Tahun 2021. FGD Penyerapan Anggaran dengan Universitas Jambi (UNJA) dan UIN
Estmasi Pendapatan APBD Rp 17.905,21 M Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi dilaksanakan untuk membahas realisasi
Realisasi Pendapatan APBD Rp 11.162,13 M penyerapan anggaran UNJA yang masih rendah,
Alokasi Belanja APBD Rp 19.069,40 M Dalam rangka penyelesaian pagu minus akun 6 digit Tahun 2021
Realisasi Belanja APBD Rp 9.495,92 M berdasarkan aplikasi E-rekon&LK, Kanwil DJPb Prov. Jambi melakukan Rapat
Koordinasi secara daring dengan 162 Satker yang mengalami pagu minus akun 6
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 1.181,53 M digit.
Realisasi DAK Fisik 2021 758,09 M
Kanwil DJPb Provinsi Jambi selama bulan Oktober melakukan penyerahan
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1.222,14 M piagam WTP ke pemerintah daerah (pemda) lingkup Provinsi Jambi sekaligus
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 1.023,73 M melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi penyusunan LKPD TA 2020
guna meningkatkan dan mempertahankan kualitas laporan keuangan pemda serta
Alokasi Dana BOS : 723,21 M percepatan realisasi belanja DAK Fisik dan Dana Desa.
Realisasi Dana BOS : 697,01 M
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dalam acara Rilis Kinerja
Realisasi Pagu APBN berdasarkan APBN sampai dengan Triwulan III Tahu 2021 (atas) dan dalam acara Penyerahan
Fungsi (dalam ribu rupiah) Piagam Penghargaan Opini WTP (bawah). (Dokumentasi Kanwil DJPb Provinsi
Jambi – Oktober 2021)
Pelayanan Umum: 3.095.695.389
Pertahanan: 352.739.659
Tibkam: 1.124.063.885
Ekonomi: 1.419.012.527
L.H: 197.360.727
Perumahan & Fasum: 315.608.576
Kesehatan: 116.479.461
Agama: 132.878.563
Pendidikan: 1.204.953.793
Perlindungan Sosial: 9.389.063
Jumlah Total: 7.968.181.644
1. ISU TEMATIK
a. RILIS KINERJA APBN SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2021.
Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Jambi
melaksanakan kegiatan Rilis Kinerja APBN sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 yang dilaksanakan
secara daring pada tanggal 25 Oktober 2021 dan dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi
beserta para Pejabat Administrator, Kepala KPPBC Prov. Jambi, Kepala KPP Lingkup Provinsi Jambi,
Kepala KPKNL Jambi, Kepala KPDDP Jambi, Kepala KPPN Lingkup Provinsi Jambi, perwakilan satuan
kerja di Provinsi Jambi, dan awak media.
32
STRATEGIC BRIEF SHEET P
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
OKTOBER 2021
b. FGD PENYERAPAN ANGGARAN UNIVERSITAS JAMBI (UNJA) DAN SULTAN THAHA SAIFUDDIN (STS)
JAMBI.
Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran Universitas Jambi (UNJA) dan UIN STS Jambi, Kanwil
DJPb Provinsi Jambi melakukan Focus Group Discussion (FGD) secara daring. FGD dilaksanakan untuk
membahas realisasi penyerapan anggaran UNJA dan UIN STS Jambi sampai dengan bulan Oktober
2021 yang masih rendah. Realisasi belanja UNJA sebesar 43,77% sedangkan realisasi belanja UIN STS
Jambi sebesar 51,34%.
Bagan 1 Realisasi Kinerja Belanja di luar Belanja Pegawai UNJA
Bagan 2 Realisasi Kinerja Belanja di luar Belanja Pegawai UIN STS
33
STRATEGIC BRIEF SHEET P
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
OKTOBER 2021
c. PENYELESAIAN PAGU MINUS AKUN 6 DIGIT BERDASARKAN APLIKASI E-REKON&LK.
Dalam rangka penyelesaian pagu minus akun 6 digit Tahun 2021 berdasarkan aplikasi E-rekon&LK,
Kanwil DJPb Prov. Jambi melakukan rapat koordinasi pada tanggal 15 Oktober 2021 secara daring
dengan 162 Satker yang mengalami pagu minus akun 6 digit dengan narasumber Kepala Bidang PAPK,
yaitu Bapak Setiyo Budi Pramono dan Kepala Bidang PPA I, yaitu Bapak Sujadi.
Monitoring Pagu Minus Terbesar dan Terkecil
Monitoring Pagu Minus Berdasarkan Rekonsiliasi Agustus 2021
Monitoring Pagu Minus Berdasarkan Jenis Belanja
34
STRATEGIC BRIEF SHEET P
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
OKTOBER 2021
d. Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Selama bulan Oktober 2021, Kanwil DJPb Provinsi Jambi melakukan penyerahan penghargaan opini
WTP ke Kab. Sungai Penuh, Kab. Kerinci, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab.
Muara Jambi, Kota Jambi, Kab. Tebo, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, dan Kab. Batanghari. Dalam
kesempatan yang sama, dilakukan juga rapat koordinasi untuk percepatan realisasi belanja DAK Fisik
dan Dana Desa. Berdasarkan aplikasi OMSPAN, terdapat sejumlah volume output kegiatan dengan
angka berupa pecahan yang menimbulkan pertanyaan bagi pembaca laporan. Selain itu, terdapat
pula sejumlah kegiatan pembangunan DAK Fisik dengan biaya yang kurang rasional.
2. KONDISI PERMASALAHAN
a. Rilis Kinerja APBN Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2021
Penerimaan Provinsi Jambi sampai dengan 30 September 2021 sebesar Rp4,3triliun. Angka tersebut
didapat dari penerimaan pajak (Rp3,36 triliun), bea cukai (Rp390,103 miliar), dan penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) (Rp552,6 miliar). Di sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar
Rp4,55 triliun atau 64% dari pagu dan TKDD sebesar Rp9,94 triliun atau 74,4% dari alokasi.
b. Penyerapan Belanja Universitas Jambi (UNJA) dan UIN Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi
Realisasi belanja UNJA dan UIN STS Jambi sampai dengan Oktober 2021 masih rendah. Realisasi
belanja UNJA sebesar 43,77% sedangkan realisasi belanja UIN STS Jambi sebesar 51,34%.
Realisasi UNJA
Realisasi UIN STS
c. Penyelesaian Pagu Minus Akun 6 Digit Berdasarkan Aplikasi E-Rekon &LK
Pagu minus akun 6 digit akan memengaruhi kualitas laporan keuangan UAKPA, UAPPAW, UAPPA-E1,
UAPA dan pada akhirnya akan memengaruhi kualitas LKPP. Pagu minus yang tidak terselesaikan pada
Tahun 2020 Audited senilai Rp37.083.423.409 pada 16 Satker di lingkungan Kementerian Agama.
Pagu minus akun 6 digit berdasarkan rekonsiliasi laporan keuangan bulan Agustus 2021 sudah
mencapai Rp43.088.735.106 tersebar pada 162 Satker yang didominasi oleh satker di lingkungan
Kementerian Agama sebesar Rp36.542.850.700, satker di lingkungan Kepolisian sebesar
Rp2.395.832.231, dan satker di lingkungan Mahkamah Agung senilai Rp1.541.949.126. Pagu Minus
didominasi oleh Belanja Pegawai, yaitu sebesar Rp42.760.711.971 atau sebesar 99% dari total pagu
minus. Sisanya adalah pagu minus pada Belanja Barang sebesar Rp328.023.135.
d. Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pada bulan Oktober 2021, Kanwil DJPb Provinsi Jambi melakukan penyerahan piagam penghargaan
WTP ke pemerintah daerah (pemda) lingkup Provinsi Jambi. Dari 12 pemda, 11 pemda mendapat
opini WTP dan 1 pemda mendapat opini WDP (Pemda Bungo). Dalam kesempatan yang sama,
dilakukan juga rapat koordinasi dalam rangka evaluasi penyusunan LKPD TA 2020 guna meningkatkan
35
STRATEGIC BRIEF SHEET P
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
OKTOBER 2021
dan mempertahankan kualitas laporan keuangan pemda serta percepatan realisasi belanja DAK Fisik
dan Dana Desa. Berdasarkan aplikasi OMSPAN, terdapat sejumlah volume output kegiatan dengan
angka berupa pecahan yang menimbulkan pertanyaan bagi pembaca laporan. Rapat koordinasi
tersebut juga menyoroti sejumlah kegiatan pembangunan DAK Fisik dengan biaya yang kurang
rasional. Misalnya, terdapat output kegiatan berupa pembangunan ruangan kelas dengan volume
sebesar 0,8 ruang atau volume pembangunan gedung sekolah sebesar 0,9 paket. Volume ouput dalam
bentuk pecahan dapat menimbulkan pertanyaan karena terkesan seperti kurang masuk akal. Selain
itu, terdapat sejumlah kegiatan pembangunan DAK Fisik dengan biaya yang kurang rasional. Sebagai
contoh, terdapat pembangunan toilet beserta sanitasinya pada suatu sekolah dasar yang memakan
biaya mencapai Rp115 juta. Evaluasi juga dilakukan terhadap sejumlah kegiatan yang perlu
ditambahkan keterangan agar tidak menimbulkan tanda tanya bagi pembacanya. Misalnya, pada
suatu proyek pembangunan jalan di sebuah kabupaten, terdapat suatu kegiatan pembangunan ruas
jalan sepanjang 1 km dengan biaya Rp2 miliar. Sementara pada kegiatan pembangunan jalan lainnya
pada kabupaten yang sama, terdapat proyek pembangunan jalan sepanjang 3 km dengan biaya Rp4
miliar. Artinya, biaya pembangunan jalan ternyata tidak berbanding lurus dengan panjang jalan
(output kegiatan).
3. ANALISIS
a. Rilis Kinerja APBN Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2021
Pendapatan dan Belanja Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah di Provinsi Jambi masih terus
ditingkatkan sedangkan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah melebihi target yang
ditetapkan yaitu sebesar Rp552,6 miliar (123,1% dari target sebesar Rp448,8 miliar). Hal tersebut,
dikarenakan sejumlah BLU di Provinsi Jambi memperoleh klaim covid-19 yang merupakan tunggakan
TA 2020 yang baru diterima pada Triwulan III TA 2021.
b. Penyerapan Belanja Universitas Jambi (UNJA) dan UIN STS yang masih rendah disebabkan karena
beberapa hal, antara lain:
1) Rendahnya belanja barang antara lain disebabkan oleh lambatnya SPJ kegiatan yang masuk ke
Bendahara Pengeluaran sehingga SPJ yang dikonversi menjadi SP3B sangat rendah dan kebijakan
LKPP yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan oleh pejabat
fungsional pengadaan barang dan jasa. Hanya terdapat 1 (satu) orang pejabat fungsional
pengadaan barang dan jasa di Universitas Jambi, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk
melaksanakan Kelompok Kerja (Pokja);
2) Dalam pelaksanaan keuangan yang bersumber dana PNBP BLU khususnya pengadaan barang dan
jasa, UNJA masih mengikuti ketentuan satuan kerja umum. UNJA telah menyusun konsep
peraturan pengadaan barang dan jasa BLU sendiri, tetapi belum mengajukan persetujuan ke
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Pendidikan;
3) Belanja dengan sumber dana PHLN memiliki 2 (dua) kegiatan yang tidak terealisasi di 2021, yaitu
civil works dan equipment. Hal tersebut disebabkan oleh lambatnya reviu dari ADB. Meskipun
tender telah dilaksanakan, estimasi penandatanganan kontrak dilaksanakan di bulan Desember
2021. Padahal KPPN KPH sudah membuat batas penyampaian withdrawal application tanggal 4
Desember 2021. Hal tersebut mengakibatkan uang muka tidak dapat dibayarkan meskipun
kontrak telah ditandatangani;
36
STRATEGIC BRIEF SHEET P
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
OKTOBER 2021
4) Lambatnya Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing fakultas untuk menyetorkan SPJ
ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga belum dapat dilakukan pengesahan SP3B BLU ke
KPPN Jambi.
Penyerapan Belanja UIN STS yang masih rendah disebabkan karena beberapa hal, antara lain:
1) Beberapa output sudah terlaksana namun belum dipertanggungjawabkan seperti pembelian
software, pembelian paket internet dan penambah daya tahan tubuh;
2) Realisasi sumber dana SBSN terjadi keterlambatan penyerapan karena terkendala di
kontraktor waskita karya;
3) Untuk pengelolaan belanja dari sumber dana BLU, UIN STS Jambi belum mempunyai regulasi
internal dalam pengawasan penggunaan Uang Muka;
4) Beberapa belanja barang dan belanja modal saat ini masih proses pengadaan (UIN STS Jambi);
5) Pengadaan meubelair dan furniture untuk gedung baru akan dilaksanakan menunggu
penyelesaian pembangunan gedung (UIN STS Jambi);
6) Lambatnya vendor dalam merealisasikan kontrak terkait pengadaan peralatan dan mesin dari
dana SBSN (UIN STS Jambi).
c. Pagu Minus Akun 6 Digit disebabkan karena beberapa hal, antara lain:
1) Data pagu di Aplikasi SAIBA yang diunggah ke Aplikasi E-Rekon&LK belum menggunakan data POK
atau Revisi DIPA terkini;
2) Satker melakukan revisi DIPA akun 6 digit yang menjadi kewenangan KPA, tetapi tidak melakukan
pemutakhiran data POK ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi;
3) Salah pembebanan akun pada saat membuat SPM;
4) Pagu DIPA tidak mencukupi;
5) Satker melakukan revisi DIPA atas pagu anggaran yang sudah direalisasikan;
6) Belanja yang diajukan ke KPPN tidak disaring oleh sistem hingga level detil belanja 6 digit, tetapi
hanya sampai jenis belanja akun 2 digit sehingga SP2D tetap dapat terbit;
7) Pembayaran yang bertambah di luar dugaan, seperti bertambahnya pembayaran atas belanja
pegawai karena adanya penambahan pegawai akibat mutasi masuk maupun anggota keluarga
pegawai (menambah tanggungan istri/suami karena menikah maupun menambah tanggungan);
8) Terjadi refocussing atau realokasi oleh Eselon I.
d. Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
1) Penyerahan piagam WTP dan Rapat Koordinasi dalam rangka evaluasi penyusunan LKPD TA 2020
serta percepatan realisasi belanja DAK Fisik dan Dana Desa di 12 pemda lingkup Provinsi Jambi.
Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk sinergitas Kementerian Keuangan dalam hal ini
Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan Pemda. Selain itu, rapat koordinasi bertujuan untuk
meningkatkan dan mempertahankan kualitas laporan keuangan pemda dan mengakselerasi
percepatan penyerapan anggaran DAK Fisik dan Dana Desa;
2) Beberapa temuan yang menjadi sorotan dalam temuan lingkup Provinsi Jambi antara lain
kelebihan pembayaran belanja modal atas kekurangan volume pendapatan, penganggaran
pendapatan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku serta pengelolaan aset tetap belum tertib;
3) Pemda Bungo mendapat opini WDP atas LKPD Tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh hasil
pemeriksaan yang menyatakan bahwa terdapat penganggaran pendapatan transfer yang sesuai
alokasi dan penganggaran belanja tidak berdasarkan kepastian tersedianya dana. Pemda Bungo
37
STRATEGIC BRIEF SHEET P
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
OKTOBER 2021
berkomitmen untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut agar tidak terulang pada periode
berikutnya serta meningkatkan raihan opini atas LKPD TA 2021;
4) Dalam rapat koordinasi dengan Pemda dipaparkan terkait data kontrak dimana ditemukan
beberapa hal yang perlu menjadi perhatian seperti:
a. Target output berupa pecahan dapat terjadi dalam kasus satu kegiatan yang di-input pada
aplikasi Krisna memiliki 2 kontrak yang berbeda. Sebagai contoh, terdapat kontrak
pembangunan gedung sekolah serta kontrak pengadaan meubelair untuk gedung sekolah
tersebut yang di-input menjadi satu dalam aplikasi Krisna. Dalam kasus tersebut, solusi yang
diambil oleh OPD/SKPD adalah memecah output dari 1 paket/ 1 ruang menjadi 0,8 + 0,2 paket
atau 0,9 + 0,1 ruang;
b. Biaya pembangunan sebuah kegiatan, misalnya pembangunan toilet, dapat lebih besar dari
biaya semestinya jika terdapat biaya-biaya lain, misalnya pembuatan saluran pembuangan,
penggunaan bahan/material yang mewah seperti pemakaian batu marmer atau batu granit,
dan lain sebagainya;
c. Biaya pembangunan jalan tidak selalu berbanding lurus dengan output kegiatan atau panjang
ruas jalan dalam satuan kilometer. Perbedaan biaya dapat disebabkan karena perbedaan
material yang digunakan, perbedaan lebar jalan, perbedaan ketebalan aspal, biaya
pembebasan lahan milik warga, dan lain sebagainya.
4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Rilis Kinerja APBN Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2021.
1) Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada satker Kementerian Negara/Lembaga;
2) Memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka percepatan belanja pemerintah;
3) Melaksanakan One on One Meeting dengan Kementerian Negara/Lembaga maupun pemerintah
daerah dalam implementasi Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) TA 2021.
b. Alternatif Solusi Penyerapan Belanja Universitas Jambi (UNJA) dan UIN STS yang masih rendah.
1) Refocusing/reposisi kegiatan yang diinventarisasi tidak terlaksana s.d. akhir tahun dan
melakukan revisi ke kanwil DJPb Provinsi Jambi;
2) Perlu pengaturan internal terkait ketertiban pertanggungjawaban uang muka untuk kegiatan
operasional BLU;
3) Perlu adanya peraturan pimpinan BLU terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
c. Alternatif Solusi pagu minus akun 6 digit.
1) Memastikan data pagu yang diunggah ke Aplikasi E-Rekon&LK telah menggunakan data
POK/DIPA terkini dan segera melakukan pemutakhiran data POK ke Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jambi apabila satker melakukan revisi DIPA yang menjadi kewenangan
KPA;
2) Segera melakukan koreksi/ralat SPM ke KPPN mitra kerja apabila terjadi kesalahan kodefikasi
maupun pergeseran anggaran;
3) Apabila pagu tidak mencukupi, segera melakukan revisi DIPA antar jenis belanja atau antar satker
melalui eselon di atasnya ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Direktorat PA DJPb,
atau ke DJA sesuai dengan kewenangannya;
4) Satker melakukan pengecekan lebih detil atas pagu hingga level detil belanja (akun 6 digit), tidak
hanya pada level jenis belanja (akun 2 digit).
38
STRATEGIC BRIEF SHEET P
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
OKTOBER 2021
d. Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
1) Pemda diharapkan untuk terus meningkatkan tata kelola pelaksanaan APBD sehingga opini WTP
dapat terus dipertahankan;
2) Pemda diminta melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan percepatan realisasi
penyerapan belanja DAK Fisik dan Dana Desa;
3) Target output kegiatan pembangunan ruang kelas sebaiknya bukan dalam bentuk paket
melainkan dalam bentuk luas atau volume, seperti sekian meter persegi (m2) atau sekian meter
kubik (m3);
4) OPD/SKPD sebaiknya memberikan penjelasan yang memadai pada kontrak atau kolom
keterangan terkait besarnya biaya dalam suatu proyek. Misalkan bahan/material yang
digunakan, berbagai jenis pekerjaan yang dilaksanakan dan lain sebagainya;
5) OPD/SKPD sebaiknya memberikan penjelasan yang memadai pada kontrak atau kolom
keterangan terkait besarnya biaya yang timbul dalam suatu proyek, misalnya ketebalan jalan,
lebar jalan, biaya pembebasan lahan yang timbul (jika ada).
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.
1. Pelaksanaan APBN
Klaster Kegiatan : Percepatan Belanja Satker Kementerian/Lembaga dan Pemda
a. Universitas Jambi (UNJA) akan melakukan refocussing/reposisi kegiatan yang diinventarisasi tidak
terlaksana sampai dengan akhir tahun dan melakukan revisi ke kanwil DJPb Provinsi Jambi sehingga
estimasi penyerapan UNJA sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 85%;
b. Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021, DAK Fisik sudah tersalur sebesar Rp758,09 miliar atau
64,16% dari pagu alokasi sebesar Rp1.181,53 miliar. Sementara itu, Dana Desa sudah tersalur sebesar
Rp1.023,73 miliar atau 83,76% dari pagu alokasi sebesar Rp1.222,14 miliar.
2. Regional Chief Economist
Klaster Kegiatan: Penguatan Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemda
a. Rapat koordinasi dengan Universitas Jambi dan UIN STS Jambi;
b. Rapat koordinasi peningkatan kualitas LKPD yang dinyatakan WTP;
c. Rapat koordinasi percepatan realisasi belanja DAK Fisik dan Dana Desa.
3. Strategi Komunikasi
Klaster Kegiatan: Publikasi pada media audio/visual, media cetak dan media online serta owned media
sosial
a. Kegiatan Rilis Kinerja APBN sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 dilaksanakan melalui zoom
meeting dan disiarkan oleh TVRI, RRI, dan Jambi TV serta kanal Youtube Kanwil DJPb Provinsi Jambi;
b. Kegiatan Percepatan Realisasi Belanja DAK Fisik Dan Dana Desa telah dipublikasikan pada Instagram
Kanwil DJPb Provinsi Jambi.
c. Penyerahan piagam WTP ke 11 Pemda lingkup provinsi Jambi telah dipublikasikan melalui radio lokal,
media cetak, media online, dan media sosial.
39
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU
Oktober 2021
Profil Keuangan Oktober 2021 SINERGI KOMUNIKASI KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH MENDORONG KINERJA PEMULIHAN
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 2,091 EKONOMI REGIONAL
Trilyun
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 1,673 RINGKASAN EKSEKUTIF
Trilyun (80%)
Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 13,76 Trilyun kesehatan masyarakat, akan tetapi meluas hingga menerpa sektor
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 11,149 perekonomian tidak terkecuali perekonomian di daerah. Pemerintah
Trilyun (81%) dengan segala kemampuan keuangannya mengalokasikan anggaran
untuk penanganan pandemi. Dengan beberapa kebijakan extraordinary
Profil Keuangan Transfer ke Daerah & APBN, pemerintah terus berupaya membantu masyarakat yang
Dana Desa terdampak dan berusaha untuk membangkitkan kembali dunia usaha.
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu memandang perlu dilakukan
Estimasi Transfer ke Daerah Rp7,95 Triyun dukungan untuk mengawal kebijakan keuangan negara yang telah
Realisasi Transfer ke Daerah Rp6,87 Trilyun diambil pemerintah untuk menjaga sistem keuangan negara. Gubernur
(86%) Bengkulu melalui Surat Keputusan Nomor A.276.B.3 Tahun 2020
membentuk Tim Terpadu Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1.085,36 Penanganan Dampak Corona Virus Disease 19 di Provinsi Bengkulu,
Miliar Realisasi Dana Desa 2021 Rp dimana Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu ditetapkan sebagai
919,06 Miliar (85%) Ketua Tim.
Profil Indikator Fungsi Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu sebagai perwakilan kementerian
APBN/APBDFungsi Alokasi keuangan di daerah mengadakan Kegiatan publikasi informasi kepada
Bidang kesehatan : Rp113 masyarakat melalui Press Conference. Kegiatan ini bertujuan untuk
Miliar Pendidikan : Rp733 menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan mengundang
Miliar Ekonomi : Rp786 Miliar awak media, baik media massa maupun media elektronik di wilayah
Provinsi Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu
Fungsi Distribusi menyampaikan informasi tentang kinerja keuangan negara dan
keuangan daerah di wilayah Bengkulu. Kegiatan ini diharapkan
UMKM penerima manfaat : membawa dampak positif untuk meningkatkan kepercayaan
119.919 pelaku usaha masyarakat kepada pemerintah, sehingga akan lebih mudah bagi
BPUM : Rp143,90 Miliar pemerintah melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan.
BLT Dana Desa :RP 227,45
Miliar Penerima Bantuan upah Sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui dan
: 12.675 orang senilai Rp12,675 memahami proses penyusunan serta manfaat dari laporan statistik
Miliar keuangan pemerintah. Laporan Statistik berguna untuk memenuhi
kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan
Fungsi Stabilisasi analisis perbandingan antarnegara (cross country studies), kegiatan
pemerintahan, dan penyajian statistic keuangan pemerintah.
Penempatan Uang Negara dalam Pemahaman dan informasi terhadap hal-hal ini baik peraturan maupun
Rangka PEN pada BPD Bengkulu teknis penyusunan laporan pada akhirnya akan menghasilkan laporan
(Periode 3) keuangan pemerintah daerah dan laporan statistik keuangan
pemerintah yang lebih berkualitas.
Rp penempatan dana pemerintah
padaBPD Rp 200 Miliar 40
Target Ekspansi Kredit : Rp400
Miliar
Realisasi s.d 29 Oktober 2021 :
Rp614 Miliar (153,50%)
Total Debitur penempatan dana
pemerintah : 3.162 Debitur
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU
Oktober 2021
A. ISU TEMATIK
1. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pemulihan Ekonomi dalam Rangka Penanganan
Dampak Corona Virus Disease 19 (PC-PEN) Provinsi Bengkulu
Sehubungan dengan tugas sebagai Ketua Tim Terpadu Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka
Penanganan Dampak Corona Virus Disease 19 di Provinsi Bengkulu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi
Bengkulu mengundang Penanggung Jawab dalam hal ini Gubernur Bengkulu, Ketua Pengarah,
Anggota Tim Pengarah, Wakil Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota Tim Terpadu Pemulihan
Ekonomi Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 19 di Provinsi Bengkulu
pada kegiatan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada Jum’at, 29 Oktober 2021 secara
daring melalui media zoom meeting. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi kali ini, kakanwil selaku
ketua tim menyampaikan paparan terkait kinerja Program PEN di wilayah Provinsi Bengkulu
yang mencakup alokasi program PEN, tingkat serapan yang program PEN dan juga pemaparan
tentang kinerja TKDD dan potensi pembiayaan KUR dan UMi di wilayah Provinsi Bengkulu.
Gambar 1. Dialog dengan Gubernur Bengkulu dalam Rakor PEN
Pada akhir kegiatan Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah, memberikan arahan sekaligus
semangat kepada seluruh elemen pemerintah yang terlibat dalam Tim yang telah bekerja keras
dalam percepatan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Gubernur juga manyampaikan ucapan terima
kasih kepada Kakanwil DJPb Provinsi Bengkulu atas kinerja yang telah dicapai sehingga secara
statistik ekonomi Provinsi Bengkulu terus membaik seiring status level PPKM yang ditetapkan
pemerintah pusat.
2. Press Conference Kinerja APBN sampai dengan 30 September 2021 Provinsi Bengkulu
Sejalan dengan fungsi pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik
(KIP). Kanwil DJPb Provinsi mengundang para awak media di wilayah Provinsi Bengkulu pada
kegiatan Press Conference Kinerja APBN sampai dengan 30 September 2021 Provinsi Bengkulu.
Kegiatan dilaksanakan di Aula Raflesia Bengkulu pada Kamis, 14 Oktober 2021.
41
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU
Oktober 2021
Pada Press Conference kali ini, kepala kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menyampaikan informasi
terkait kinerja APBN sampai dengan triwulan III serta menjelaskan berbagai kebijakan
extraordinary APBN serta peran yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi dan
percepatan ekonomi nasional di wilayah provinsi Bengkulu. Hasil dari kegiatan Press
Conference ini kemudian akan di muat di berbagai media massa dengan harapan meningkatkan
kepercyaan masyarakat kepada pemerintah.
Gambar 2. Kakanwil saat menjawab pertanyaan wartawan
3. Sharing Knowledge Government Finance Statistics (GFS) dan Pendampingan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi Bengkulu
Dalam rangka mengoptimalkan tugas asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan
anggaran kepada pemerintah daerah, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu melalui Bidang
Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Selasa, 26 Oktober 2021
menyelenggarakan kegiatan Sharing Knowledge Government Finance Statistics (GFS) dan
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi
Bengkulu. Dengan mengundang narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan dan Kepala BPKAD Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan BPKAD
lingkup Provinsi Bengkulu, Bappeda lingkup Provinsi Bengkulu, BPK Perwakilan Provinsi
Bengkulu, BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, BPS Provinsi Bengkulu, Redaksi Harian Rakyat
Bengkulu serta mahasiswa/I dari kampus yang ada di wilayah Bengkulu.
Kegiatan dilaksanakan dalam format sosialisasi secara hybrid (on site dan daring),
berupa pemaparan materi oleh narasumber yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan
tanya jawab seputar laporan statistik keuangan pemerintah, baik sumber data maupuan teknis
penyusunan laporan dalam rangka implementasi penyusunan laporan statistik keuangan
pemerintah daerah.
Penyampaian materi pertama disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Statistik dan
42
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU
Oktober 2021
Analisis Laporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan tentang laporan statistik keuangan
pemerintah sementara penyampaian materi kedua oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Bengkulu tentang konsolidasi statistik keuangan daerah.
Dengan bertambahnya pemahaman pemerintah daerah terhadap laporan statistik
pemerintah diharapkan dapat mewujudkan amanat undang-undang bahwa laporan keuangan
pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual GFS
sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan
analisis perbandingan antarnegara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan
penyajian statistik keuangan pemerintah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
B. KONDISI PERMASALAHAN
1. Provinsi Bengkulu sebagai salah satu provinsi yang terdampak oleh pandemi virus COVID-19.
Sebagai bagian dari upaya mendukung pemerintah pusat dalam percepatan eknomi nasional
dan penanganan pandemi. Pemerintah Daerah Provinsi Bengulu melalui Surat Keputusan
Gubernur Bengkulu Nomor A.276.B.3 Tahun 2020 memutuskan untuk melakukan
Pembentukan Tim Terpadu Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona
Virus Disease 19 di Provinsi Bengkulu. Dalam keputusan tersebut ditetapkan Kepala Kanwil
DJPb Provinsi Bengkulu sebagai Ketua Tim yang kemudian berkewajiban untuk melakukan
tugas-tugas sebagaimana ditetapkan dalam Diktum Kedua Surat Keputusan Gubernur
dimaksud.
2. Masih belum meratanya informasi kepada masyarakat menimbulkan beragam spekulasi.
Masyarakat kebanyakan belum mengetahui informasi berkenaan dengan peran pemerintah
dan kurang memahami tentang kinerja pelaksanaan APBN. Untuk itu dirasa perlu
mempublikasikan kinerja APBN melalui media massa yang dapat menjangkau masyarakat lebih
luas dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami.
3. Mengingat pentingnya peran pemerintah daerah serta masih kurangnya pemahaman terkait
laporan statistik keuangan pemerintah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
selaku mitra pemerintah daerah memandang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk
mengetahui dan memahami proses penyusunan serta manfaat dari laporan statistik keuangan
pemerintah. Laporan Statistik berguna untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan
kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (cross country studies),
kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Pemahaman dan
informasi terhadap hal-hal ini baik peraturan maupun teknis penyusunan laporan pada
akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan statistik
keuangan pemerintah yang lebih berkualitas.
C. ANALISIS
1. Sebagai akibat dari pandemi Corona Virus Disease 19, pada triwulan II tahun 2020 pertumbuhan
ekonomi Provinsi Bengkulu terkontraksi sebesar -0,75 Persen. Namun pada triwulan II tahun
2021, angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu sebesar 6,29 Persen yang berarti
menunjukan kenaikan seiring dengan Implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional
43
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU
Oktober 2021
PROGRAM PEN BENGKULU NASIONAL
Cluster Kesehatan
Jumlah RS Jumlah Pasien Jumlah Pembayaran Jumlah RS Jumlah Pasien Jumlah Pembayaran
Klaim Pasien 10
1199 79.094.319.238 2.116 580.285 39.813.733.007.334
Insentif Nakes Pemda Pagu
131.385.322.315 Realisasi %
Insentif Nakes K/L Kemenkes
Faskes 53.385.322.315 40,6%
Cluster Perlindungan Sosial 35
PKH Nakes Jumlah Pembayaran Faskes Nakes Jumlah Pembayaran
BPNT
BST 2.374 13.774.821.674 3.776 1.258.049 8.579.992.737.208
Prakerja
BLT Dana Desa KPM Realisasi KPM Realisasi
Internet Kemendikbud 1.840.863 983.423.661.965 275.180.995 103.238.108.450.000
BSU 194.685 139.710.850.000 29.574.667
BTPKLW TNI (KOTA BENGKULU) 1.022.213 204.442.600.000 146.714.850 20.785.974.550.000
BTPKLW POLRI (KOTA BENGKULU) 338.255 61.282.416 30.265.445.400.000
104.051 26.896.800.000 5.910.138
Cluster Program Prioritas 369.381.050.000 6.441.444.600.000
PKT-Kementerian PUPR 165.208 225.786.000.000 24.494.121 20.980.989.900.000
PKT-Kementerian Perhubungan 12.675 6.650.707 17.450.633.400.000
PKT-Kementerian Pertanian 1.365 12.675.161.965 228.937
Food Estate - Kementan 2.411 1.638.000.000 325.159 6.650.707.000.000
2.893.200.000 274.724.400.000
Cluster Dukungan UMKM 388.189.200.000
BPUM
Pagu Realisasi Tenaga Kerja Pagu Realisasi Tenaga Kerja
411.902.604.000 237.170.376.842 14.563 37.232.889.703.000 24.067.190.184.147 1.219.512
357.461.211.000 210.882.794.000 14.219 23.523.471.361.000 17.134.361.773.000 906.265
254 38.136
34.424.846.000 8.502.571.339 90 7.008.070.872.000 3.381.605.752.307 275.111
484.864.000 267.412.000 1.775.722.528.000 828.722.442.435
4.925.624.942.000
19.531.683.000 17.517.599.503 2.722.500.216.405
Pelaku Usaha Realisasi Pelaku Usaha Realisasi
15.247.774.800.000
119.919 143.902.800.000 12.706.479 15.247.774.800.000
119.919 143.902.800.000 12.706.479
Tabel. Progres Realisasi Penyaluran PEN di Provinsi Bengkulu
Realisasi PEN di Provinsi Bengkulu per tanggal 22 Oktober 2021 menunjukkan hasil serapan yang
memuaskan. Pada cluster kesehatan jumlah pembayaran klaim pasien mencapai Rp79,09 Miliar pada
10 rumah sakit. Sementara insentif untuk nakes Pemda telah terealisasi sebanyak Rp53,39 Miliar atau
40,6 persen dari pagu.
Insentif nakes K/L kemenkes telah terealisasi sebesar Rp13,77 Miliar untuk 2.374 tenaga kesehatan yang
tersebar di 35 faskes. Kemudian pada Cluster Perlindungan sosial telah terealisasi sebesar Rp983,42
Miliar untuk 1.840.863 Keluarga Penerima Manfaat, Cluster Program Prioritas telah terealisasi sebesar
Rp237,17 Miliar dan telah menyerap 14.563 tenaga kerja dan Cluster Dukungan UMKM telah terealisasi
sebesar Rp143,90 Miliar untuk 119.919 pelaku usaha.
44
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU
Oktober 2021
Sementara itu pada data rekapitulasi earmark DAU/DBH sebesar 8 Persen untuk penanganan COVID-
19, dari 11 pemda yang ada di Provinsi Bengkulu, 10 diantaranya telah memenuhi target realisasi
earmark yaitu sebesar 8 persen. Pada tabel tersebut terdapat perbedaan periode laporan realisasi
berdasarkan laporan terakhir yang disampaikan pemda ke DJPK, hal ini akan menjadi perhatian
Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu untuk mendorong pemda agar lebih tepat waktu dalam melaporkan
realisasinya.
2. Pandemi COVID-19 yang awalnya merupakan permasalahan kesehatan, secara cepat merambat
menjadi pemicu permasalahan ekonomi dan sosial. pada tahun 2021 Pandemi COVID-19 masih
memberikan tekanan pada kesehatan dan perekonomian di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Kinerja
Pelaksanaan APBN di Provinsi Bengkulu selama Triwulan III Tahun 2021 disajikan tabel sebagai
berikut:
45
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Buku RCE Oktober 2021
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search