Buku RCE Oktober 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

Oktober 2021

Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 Growth
%
Pagu Realisasi % Pagu Realisasi

PENDAPATAN NEGARA 1,765.37 1,287.10 73% 2,157.48 1,500.99 70% 16.6%

1. Penerimaan Pajak 1,531.54 1,045.61 68% 1,858.35 1,202.16 65% 15.0%

2. PNBP 233.83 241.49 103% 299.13 298.83 100% 23.7%

BELANJA NEGARA 14,560.32 8,625.81 59% 14,765.67 10,530.26 71% 22.1%

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 4,436.50 2,419.15 55% 4,738.75 2,988.74 63% 23.5%

1. Belanja Pegawai 1,773.24 1,279.82 72% 1,811.26 1,354.02 75% 5.8%

2. Belanja Barang 2,008.49 914.25 46% 1,807.92 1,083.22 60% 18.5%

3. Belanja Modal 641.45 216.99 34% 1,104.48 539.05 49% 148.4%

4. Belanja Bantuan Sosial 13.32 8.09 61% 15.10 12.45 82% 53.9%
10,123.82 6,206.66 61% 10,026.91 7,541.52
II. TRANSFER KE DAERAH DAN 67% 8.4%
DANA DESA

1. Transfer ke Daerah 9,038.80 5,479.77 61% 8,941.55 6,705.32 67% 9.4%
67% 8.8%
a. Dana Perimbangan 8,810.68 5,378.01 61% 8,707.84 6,544.72 75% 8.7%
73% 24.0%
1) Dana Alokasi Umum 6,099.61 4,143.38 68% 5,991.25 4,946.20 47% 6.8%
29% 7.0%
2) Dana Bagi Hasil 279.51 160.31 57% 270.63 220.50 60% 6.7%
62% 41.9%
3) Dana Alokasi Khusus 2,431.56 1,074.32 44% 2,445.96 1,378.02 68% 0.9%
72% 23.0%
a) DAK Fisik 1,018.83 281.31 28% 1,036.39 422.20

b) DAK Non Fisik 1,412.73 793.00 56% 1,409.57 955.82

b. Dana Insentif Daerah 228.12 101.77 45% 233.71 160.60

2. Dana Desa 1,085.02 726.89 67% 1,085.36 836.20

SURPLUS/DEFISIT -12,794.95 -7,338.71 57% -12,608.18 -9,029.27

Tabel. Realisasi APBN sampai 30 september 2021

Realisasi pendapatan Pendapatan Negara hingga 30 September 2021 mengalami peningkatatan
sebesar 16,6 Persen dengan tingkat ketercapaian sebesar 70 Persen dari target. Penerimaan Pajak
meningkat sebesar 15 Persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak meningkat sebesar 23,7 Persen.
Disisi Belanja, Belanja Negara telah terealisasi sebesar 71 Persen. Belanja Pemerintah Pusat
meningkat 23,5% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan belanja terbesar disumbangkan oleh
belanja modal dengan tingkat pertumbuhan 148,4% sedangkan TKDD mengalami peningkatan
sebesar 8,4% dari tahun 2020.

Kebijakan extraordinary pada tahun 2020 yang diambil pemerintah yaitu dengan melebarkan
defisit menjadi 6,34% terhadap PDB diharapkan dapat membawa dampak positif dalam
penanganan pandemi. Pemerintah memfokuskan anggarann untuk memenuhi kebutuhan
penanganan dampak kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, serta upaya
pemulihan ekonomi domestik.

Terkait dengan TKDD, pada kesempatan Press Conference juga disampaikan tentang kinerja
penyaluran DAK Fisik, Dana Desa dan Progres penyaluran Kredit Program di Provinsi Bengkulu.

46

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

Oktober 2021

Pemerintah Daerah 2020 2021 Growth
%
Pagu Realisasi % Pagu Realisasi

2600 PROVINSI BENGKULU 139,8 135,9 97% 196,8 48,2 24% -65%

2601 KAB. BENGKULU UTARA 140,7 138,8 99% 144,0 57,2 40% -59%

2602 KAB. BENGKULU SELATAN 168,1 165,2 98% 100,8 59,3 59% -64%

2603 KAB. REJANG LEBONG 56,5 53,9 95% 61,7 23,3 38% -57%

2604 KAB. SELUMA 82,2 78,8 96% 103,5 45,0 43% -43%

2605 KAB. KAUR 79,1 77,3 98% 106,8 71,2 67% -8%

2606 KAB. MUKOMUKO 91,8 86,4 94% 52,9 12,1 23% -86%

2607 KAB. LEBONG 93,3 80,7 87% 74,5 24,1 32% -70%

2608 KAB. KEPAHIANG 69,6 68,7 99% 94,7 48,3 51% -30%

2609 KAB. BENGKULU TENGAH 64,8 62,5 96% 52,4 23,0 44% -63%

2651 KOTA BENGKULU 33,1 26,6 80% 48,2 10,6 22% -60%

TOTAL 1018,8 974,8 96% 1036,4 422,2 41% -57%

Tabel. Realisasi DAK Fisik sampai dengan 30 September 2021

Realisasi DAK Fisik dari RKUN ke RKUD terbesar pada Kabupaten Kaur sebesar 67 Persen sementara
terkecil pada Kota Bengkulu sebesar 22 Persen. Seluruh Pemda masih perlu meningkatkan kinerja
penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD karena secara total se-Provinsi Bengkulu DAK Fisik baru
disalurkan sebesar 41%. Penyaluran DAK Fisik pada TA 2020 pada periode yang sama juga
menunjukkan kinerja yang bagus dan harus ditingkatkan pada TA 2021. Dari 11 Bidang DAK Fisik di
Provinsi Bengkulu, Bidang Perumahan dan Permukiman menjadi Bidang dengan persentase
penyaluran terbesar sebesar 79,2 Persen. Sementara berdasarkan jumlah penyalurannya, bidang
terbesar adalah Pendidikan yang telah disalurkan sebesar Rp170,5 miliar dan persentase
penyaluran terkecil pada Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sebesar 26,3 Persen.

KABUPATEN / KOTA PAGU JML DESA TAHAP I TAHAP II TAHAP III Total Penyaluran

Jml Desa Rp % Jml Desa Rp % Jml Desa Rp % Rp %
141,8 83,0%
2601 - KAB. BENGKULU UTARA 170,9 215 215 80,2 47% 211 53,5 31% 63 8,1 5% 96,6 87,0%
82,4 72,8%
2602 - KAB. BENGKULU SELATAN 111,0 142 142 53,7 48% 142 32,7 30% 79 10,1 9% 104,4 74,0%
122,1 83,1%
2603 - KAB. REJANG LEBONG 113,2 122 122 50,6 45% 99 31,9 28% 0% 96,9 78,7%
48,7 61,0%
2604 - KAB. SELUMA 141,1 182 182 68,2 48% 155 36,2 26% 0% 58,7 67,7%
84,5 75,1%
2605 - KAB. K A U R 147,0 192 192 71,8 49% 192 42,5 29% 63 7,8 5% 836,1 77,0%

2606 - KAB. MUKO-MUKO 123,2 148 148 57,3 47% 147 39,6 32% 0%

2607 - KAB. LEBONG 79,8 93 93 35,4 44% 48 13,3 0% 0%

2608 - KAB. KEPAHIANG 86,7 105 105 37,6 43% 81 21,1 24% 0%

2609 - KAB. BENGKULU TENGAH 112,5 142 142 61,1 54% 135 23,4 21% 0%

TOTAL 1085,4 1341 1341 515,9 47,5% 1210 294,2 27,1% 205 26,0 2,4%

Tabel. Pagu dan Realisasi Dana Desa TA 2021 Provinsi Bengkulu

Sampai dengan 30 September 2021, total penyaluran dana Desa dari RKUN ke RKD sebesar 77%.
Jumlah penyaluran Dana Desa tahap I sudah termasuk penyaluran Dana Desa untuk Desa Reguler,
Mandiri, Dana Desa untuk BLT Desa, dan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19. Baru 3 Pemda

47

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

Oktober 2021

yang telah mengajukan penyaluran DD hingga tahap III yaitu Bengkulu utara, Bengkulu Selatan, dan
Kaur (Namun belum untuk seluruh Desa).

Grafik. Perbandingan Penyaluran KUR 2020-2021

Dibanding Tahun 2020 terdapat kenaikan penyaluran SKEMA DEBITUR JUMLAH PENYALURAN

KUR di Provinsi Bengkulu sebesar 73,02% dengan total KECIL 6.660 1.166.187.119.669
penyaluran Rp2.634 miliar kepada 57.224 debitur. MIKRO 41.429 1.379.992.799.934
Berdasarkan skemanya penyaluran KUR didominasi SUPERMI 9.133
skema mikro sebesar Rp1,379 miliar kepada 41.429 TKI 87.826.000.000
2 29.060.000
TOTAL 57.224
2.634.034.979.603

debitur. Sedangkan berdasarkan sektor usaha, sektor Tabel Penyaluran KUR per Skema
pertanian, perburuan dan kehutanan mendominasi

dengan penyaluran Rp1.449 miliar kepada 29.630 debitur.

Grafik. Data Penyaluran UMi Tahun 2017-2021

Terkait penyaluran kredit umi s.d. 30 september 2021. Penyaluran UMi di Provinsi Bengkulu
menunjukkan kinerja yang semakin meningkat. Dimana terdapat kenaikan penyaluran dari tahun
ke tahun. Hingga 30 September 2021, Penyaluran UMi di Provinsi Bengkulu mencapai Rp24,70

48

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

Oktober 2021

miliar yang tersalurkan kepada 6.751 debitur.

KOTA BENGKULU 2.105 8.829.310.000
KAB. BENGKULU UTARA 1.092 3.866.480.000
KAB. BENGKULU TENGAH 3.081.100.000
KAB. REJANGLEBONG 924 2.572.810.000
KAB. KEPAHIANG 771 1.967.310.000
KAB. SELUMA 539 1.461.000.000
KAB. BENGKULU SELATAN 465 1.472.890.000
KAB. KAUR 490 1.393.620.000
KAB. LEBONG 353
KAB. MUKOMUKO 52.660.000
10 8.980.000
TOTAL 2
24.706.160.000
6.751

Tabel Penyaluran Kredit UMi per Kota/Kab.

Penyaluran UMi terbesar selama Tahun 2021 terdapat di Kota Bengkulu dengan nominal Rp8,83
miliar yang tersalurkan kepada 2.105 debitur. Kendala yang dihadapi dalam penyaluran UMi yaitu
belum meratanya penyaluran. di Kab. Lebong baru tersalur kepada 10 debitur dan Kab.Mukomuko
terdapat 2 debitur. Namun dengan Terbitnya PMK-193/PMK.05/2020 telah membuka peluang bagi
LKBB potensial untuk menjadi penyalur UMi. Selain itu, dengan PMK-193/PMK.05/2020 dibuka
peluang bagi Pemda untuk melaksanakan kerjasama program dalam penyaluran UMi

3. Sejak reformasi pengelolaan keuangan negara digulirkan, pemerintah telah melakukan upaya-
upaya penyusunan Laporan GFS meskipun laporan tersebut masih bersifat parsial dan belum
terintegrasi dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Penerapan GFS mensyaratkan adanya
konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD). Belum dapat tersusunnya konsolidasi LKPP dan LKPD disebabkan oleh perbedaan dalam
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD),
terutama dalam pengaturan Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar (BAS).

Pada saat ini kewajiban untuk melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah konsolidasian
tingkat wilayah dan laporan statistik keuangan pemerintah tingkat wilayah dipegang oleh Bidang
Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pemerintah daerah belum membuat laporan
statistik keuangan pemerintah dikarenakan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah belum diatur mengenai kewajiban tersebut.
Namun berdasarkan pemaparan Kepala Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan
Ditjen Perbendaharaan, diketahui bahwa saat ini petunjuk teknis penyusunan laporan statistik
keuangan pemerintah daerah sedang dalam tahap pembicaraan antara Kementerian Keuangan dan
Kementerian Dalam Negeri. Yang kemudian dalam implementasi penyusunan laporan statistik
keuangan pemerintah daerah nantinya diharapkan tercipta sinergi antara DJPK dan Kementerian
Dalam Negeri pada tingkat pusat serta antara Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah
Daerah pada tingkat daerah.

D. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan
adalah sebagai berikut:

49

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

Oktober 2021

1. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tim Terpadu selanjutnya, diharapkan seluruh anggota tim dapat
melaporan capaian kinerja yang up-to-date sesuai lingkup kewenangan masing-masing sekaligus
hambatan dan kendala kepada Ketua Tim. Kemudian ketua tim akan mengkompilasi dan
menyampaikan laporan keseluruhan kepada Gubernur. Gubernur memberikan arahan sekaligus
langkah yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Selain pemberitaan melalui media massa, diperlukan optimalisasi penyampaikan informasi melalui
media sosial milik Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. Disamping itu untuk menjangkau masyarakat
lebih luas perlu dijalin kerja sama dengan media (lokal khususnya) yang terjadwal dan
berkesinambungan sehingga secara rutin dapat mempublikasikan kegiatan kanwil dalam
pelaksanaan perannya selaku Regional Chief Economist.

3. Pemerintah Daerah berperan aktif melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dalam hal implementasi Government Finance Statistic dan penyusunan laporan
statistik keuangan pemerintah daerah.

E. INDIKATOR KEBERHASILAN
1. Terjalin koordinasi yang efektif antar elemen Pemerintah Daerah dengan Kanwil DJPb Provinsi
Bengkulu terkait hal-hal yang berhubungan dengan penanganan pandemi dan penyaluran dana
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Bengkulu. Diperlukan komitmen semua pihak untuk
bekerja keras mencapai pemulihan ekonomi dan stabilitas keuangan di Provinsi Bengkulu.
2. Pemberitaan tentang kinerja APBN dimuat di media massa dan menjangkau seluruh lapisan
masyarakat di Provinsi Bengkulu. Sehingga diharapkan citra pemerintah dan Kanwil DJPb Provinsi
Bengkulu dapat bernilai positif. Di masa yang akan datang, diharapkan pemberitaan tentang peran
pemerintah di media lokal semakin meningkat baik dari sisi jumlah maupun muatan yang
berkualitas.
3. Pemerintah daerah mengetahui bahwa laporan keuangan statistik pemerintah adalah laporan yang
disusun dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal dan makro ekonomi selama suatu periode
berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan. Pemerintah daerah memahami tentang data, proses
penyusunan serta manfaat dari laporan statistik keuangan pemerintah.

50

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

SEPTEMBER 2021

Profil Keuangan Oktober 2021 Strategi Akselerasi Belanja Tahun 2021
dan dan Persiapan Dana Dekonsentrasi
APBN dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran
Realisasi Pendapatan 6.7 Trilyun = 75.69%
Realisasi Belanja 22.54 Trilyun = 71.26% 2022
TKDD 15.63 Trilyun = 73.98%
Defisit 15.84 Trilyun = 16.21% RINGKASAN EKSEKUTIF
APBD : Gubernur dalam melaksanakan tugasnya sebagai Wakil
Realisasi Pendapatan 18.67 Trilyun =
16.16% (PAD 18.87%, Transfer 79.59%, Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Gubernur sebagai Wakil
Lain-lain 1.68%) Pemerintah Pusat, yang dilaksanakan oleh Tim Perangkat Gubernur
Realisasi Belanja 16.52 Trilyun = 53.38% sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Operasional 74.98%, Transfer 16.20%,
Modal 8.46%) Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur
Surplus 2.15 Trilyun sebagai Wakil Pemerintah Pusat bersumber dari APBN melalui
DAK FISIK : mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Pertanian : Pagu 51.33M Realisasi 21.64M
Perikanan : Pagu 19.85M Realisasi 10.20M Realisasi dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan
Pertumbuhan Ekonomi dikisaran 3-4% masih belum optimal
(proyeksi)
IHK 106.96 deflasi -032 Masalah klasik keterlambatan realisasi anggaran dana
Indeks kedalaman kemiskinan 0.416 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah keterlambatan juknis
Indeks keparahan kemiskinan 1.881 dari Kementerian/Lembaga, pandemi Covid-19, dan ketidaksesuain
Pekerja sektor Pertanian 45.16% rencana kegiatan dalam DIPA dana Dekon/TP.
Tingkat Pengangguran 4.54% (nasional
6.265) Kanwil DJPb Provinsi Lampung sebagai wakil Kementerian
Nilai Tukar Petani 103.4 Keuangan merekomendasikan akselerasi belanja dekonsentrasi dan
Nilai Tukar Nelayan 106.47 tugas pembantuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat
Komoditi Unggulan : Lampung, dan persiapan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Padi 2.65 juta ton peringkat 6 nasional Tahun Anggaran 2022
Jagung 2.83 juta ton peringkat 3 nasional
Singkong 2.4 ton peringkat 1 nasional Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung dalam acara Rakor Tim Perangkat Gubernur
Nanas 219 juta ton, Pepaya 1.74 juta ton, sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Hotel Novotel Bandar Lampung, Kanwil DJPb Lampung – Oktober
Pisang 12.48 juta ton, Udang 81 ribu ton, 2021)
Cumi 32.5 ribu ton, Rajungan 11.2 ribu ton
Output Strategis Sektor Pertanian :
1. Kemen Pertanian :
Pagu : 111.06M Realisasi : 71.73M
2. Kemen. Kelautan & Perikanan :
Pagu : 12.85M Realisasi : 8.06M
3. Kemen. PUPR :
Pagu : 1.53T Realisasi : 1.02T
Penyaluran KUR
Pertanian :
Realisasi 3.36T untuk 120.833 debitur
Perikanan :
Realisasi 133.79M untuk 3.396 debitur

51

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

SEPTEMBER 2021

A. ISU TEMATIK
1. Akselerasi belanja dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan persiapan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 untuk meningkatkan peran Gubernur dan pencapaian
kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pembangunan di daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lampung.
Dalam rangka penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan evaluasi pelaksanaan
Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tahun 2021, pada tanggal 1 Oktober 2021
bertempat di Hotel Novotel Bandar Lampung telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Tim Perangkat
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Rakor dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat mewakili Gubernur Provinsi Lampung, dengan narasumber dari Kementerian
Dalam Negeri dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Peserta rapat adalah Tim Perangkat
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yaitu perwakilan dari seluruh SKPD pada Pemerintah
Provinsi Lampung. Pada kesempatan tersebut Kepala Kanwil DJPb Propinsi Lampung
mempresentasikan realisasi anggaran dana tugas perbantuan dan dan dekonsentrasi. Selain itu
bertempat di hotel Golden Tulip Springhill Lampung telah dilaksanakan Rakor Pelaksanaan
Dekonsentrasi tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada tanggal 22 Oktober 2021
dengan narasumber dari Kanwil DJPb Provinsi Lampung.

Gambar : Grafik Realisasi Dana Dekon & TP

Prosentase Penyerapan Anggaran

80 TP Dekon
60
40
20

0

Sumber : OM-SPAN (diolah)

Berdasarkan grafik diatas, anggaran yang terealisasi di triwulan I dan II masih belum sesuai target.
Kecenderungan terjadi penumpukan realisasi anggaran di triwulan IV atau pada akhir tahun
anggaran sehingga perlu cara untuk mengoptimalkan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan agar penyerapan anggaran sesuai target atau bahkan melebihi target penyerapan.
2. Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-9/PB/2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021
Mendekati akhir tahun anggaran 2021, telah terbit Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-9/PB/2021. Mengingat pentingnya langkah-langkah
penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran, tentu perlu dilakukan sosialisasi
peraturan pedoman tersebut kepada seluruh satuan kerja yang berada di Provinsi Lampung.
Sosialisasi pedoman ini telah diselenggarakan oleh seluruh KPPN di bawah Kanwil DJPb Provinsi
Lampung kepada seluruh satuan kerja, yakni dilakukan oleh KPPN Bandar Lampung, KPPN Metro,
KPPN Kotabumi, dan KPPN Liwa. Kanwil DJPb Provinsi Lampung juga telah melaksanakan Rapat

52

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

SEPTEMBER 2021

Koordinasi tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun
Anggaran 2021 bersama seluruh KPPN yang berada di lingkup wilayahnya dalam rangka untuk
menyamakan persepsi pada seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Lampung.
Adapun jumlah peserta sosialisasi, dan tanggal pelaksanaan sosialisasi adalah sebagai berikut:

No KPPN Jumlah Peserta Tanggal Pelaksanaan
Sosialisasi
1. KPPN Bandar Lampung 182 21 Oktober 2021
2. KPPN Metro 13 Oktober 2021
3. KPPN Kotabumi 55 14 Oktober 2021
4. KPPN Liwa 21 Oktober 2021
86

33

Sedangkan Rapat Koordinasi bersama KPPN yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Provinsi
Lampung diselenggarakan pada 21 Oktober 2021 yang dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi
Lampung, seluruh Kepala Bidang pada Kanwil DJPb Provinsi Lampung, dan perwakilan dari tiap-tiap
KPPN.

Dokumentasi Sosialisasi Per-9/PB/2021

53

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

SEPTEMBER 2021

3. Pelaksanaan Kegiatan End User Training (EUT) SAKTI Lanjutan Modul Pelaksanaan Tahun Anggaran
2021 oleh KPPN Liwa
Pengembangan dan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan
salah satu program prioritas nasional dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN melalui
integrasi seluruh sistem aplikasi pengelolaan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L),
mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan sampai dengan tahap pelaporan/pertanggungjawaban.
Oleh karena itu pada Hari Kamis, 28 Oktober 2021 KPPN Liwa mengadakan EUT lanjutan untuk Modul
Pelaksanaan Tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring melalui Video Conference pada Aplikasi
Zoom Cloud Meeting.

4. Analisa Peluang Investasi Daerah.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mengingat keterbatasan dana APBD,
Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah mengajukan kajian terkait investasi daerah yaitu
Pembangunan Stadion, Pembangunan Museum, Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan
Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi, Konektivitas dan
Pengembangan Wilayah di Kabupaten Pesawaran senilai Rp150.000.000.000,-

5. Sinergi dan Koordinasi antara KPPN dengan Pemerintah Daerah
Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung Nomor ND-373/WPB.08/2021 hal
Matriks Tidak Lanjut DAMS Ditjen Perbendaharaan, Kepala KPPN memiliki tugas untuk meningkatkan
sinergi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut dari nota dinas tersebut,
KPPN Metro telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan
Pemerintah Daerah sekitar. KPPN Metro telah melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada bulan Oktober 2021 dengan rincian sebagai berikut:
- Koordinasi terkait Dana Desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung
Timur, dan
- Koordinasi dengan BPKAD Lampung Timur

54

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

SEPTEMBER 2021

Gambar : Koordinasi dengan Dinas PMD dan BPKAD Kab. Lampung Timur

6. Sinergi KPPN dengan Stackholder untuk meningkatkan Penyerapan Belanja Satker Berbasis Data
Kemajuan teknologi informasi saat ini berimbas pada semakin canggihnya sistem Pengelolaan APBN
dimulai dari SPAN hingga penerapan SAKTI di tingkat Satker. Sistem tersebut tentu mempermudah
satker dalam melakukan pengelolaan anggarannya. KPPN sebagai Kuasa BUN menggunakan data-
data yang tersedia pada aplikasi tersebut sebagai bahan dalam melakukan monitoring khususnya
terhadap realisasi belanja satker. Data-data tersebut selanjutnya dianalisa sehingga diperoleh
informasi yang utuh terkait progres belanja satker per periode. Berdasarkan hal tersebut, Kepala
KPPN Bandar Lampung melakukan kunjungan ke satker-satker yang memiliki pagu belanja cukup
besar namun progres penyerapannya hingga triwulan III Tahun 2021 masih rendah. Satker-satker
tersebut diantaranya adalah Balai Besar Budidaya Laut di Kabupaten Pesawaran dan Balai Besar
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Pesisir Barat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh
KPPN Bandar Lampung pada bulan Oktober 2021 (sesuai dengan Nota Dinas Kepala KPPN Bandar
Lampung Nomor 410/WPB.08/KP.01/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Hal Laporan Tindak Lanjut
DAMS Ditjen Perbendaharaan KPPN Bandar Lampung). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak
lanjut atas Daily Activity Monitoring System (DAMS) Ditjen Perbendaharaan.

7. Pendalaman Isu Makro Ekonomi dalam rangka perumusan kebijakan Bank Indonesia. Pada tanggal
1 Oktober 2021 Perwakilan Bank Indonesia Lampung menyelenggarakan FGD Pendalaman Isu Makro
Ekonomi melalui daring/zoom meeting. Peserta FGD adalah Perwakilan Bank Indonesia Lampung,
BPKAD Provinsi Lampung, BPKAD Kota Bandar Lampung, BPKAD Kabupaten Lampung Tengah dan
BPKAD Kabupaten Tulang Bawang. Pada FGD ini Kanwil DJPb Provinsi Lampung sebagai narasumber.
FGD diselenggarakan dalam rangka mendukung penyusunan asesmen periodik perekonomian dan
perkembangan isu-isu makroekonomi terkini dalam rangka perumusan kebijakan di Bank Indonesia.

B. KONDISI PERMASALAHAN
1. Pengalokasian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dimaksudkan untuk menjamin
tersedianya sebagian anggaran Kementerian/Lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan
prioritas yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang

55

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

SEPTEMBER 2021

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).. Masalah klasik yang terjadi yaitu terkait
penyerapan anggaran yang kurang optimal, kecenderungan terjadi penumpukan realisasi anggaran
di triwulan IV atau pada akhir tahun anggaran, untuk itu perlu akselerasi belanja sehingga target
realisasi tercapai. Selain itu Pemerintah Daerah perlu mengetahui kebijakan/langkah-langkah diawal
tahun anggaran yaitu terkait pelaksanaan DK/TP tahun 2022 sehingga diharapkan tidak terjadi lagi
lambatnya penyerapan anggaran.
2. Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021
disosialisasikan agar satuan kerja mengetahui batas-batas waktu pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2021, selain itu untuk menyamakan persepsi antara
Kanwil DJPb Provinsi Lampung, KPPN, dan seluruh satuan kerja dibawah lingkup Provinsi Lampung.
Beberapa permasalahan klasik yang timbul antara lain terjadinya penolakan SPM, data kontrak,
addendum kontrak oleh KPPN, dan Pagu DIPA yang tidak mencukupi.
3. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung, terdapat
beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:
- Singkatnya waktu pelaksanaan EUT SAKTI,
- Adanya peserta yang kurang fokus mengikuti pelatihan karena mengerjakan pekerjaan harian

kantor,
- Terdapat peserta yang meninggalkan beberapa tahapan sehingga tertinggal. Bagi peserta yang

tertingga tentu perlu melanjutkan tahapan simulasi dengan melihat rekaman ulang yang
tersedia,
- Ada satuan kerja yang belum melakukan OTP,
- Perbedaan tingkat pemahaman para user SAKTI.
4. Pemerintah Kabupaten telah menyediakan anggaran untuk pembangunan daerah, akan tetapi
karena keterbatasan penerimaan daerah maka diperlukan sumber dana lain untuk mengatasi
kendala pembiayaan. Untuk memaksimalkan terciptanya kesejahteraan masyarakat diperlukan
infrastruktur yang memadai antara lain infrastruktur jalan, pembangunan ruang terbuka,
peningkatan ruas jalan, dan pembangunan stadion. Dengan tersedianya infrastruktur tersebut akan
menghidupkan kegiatan perekonomian, menghubungkan daerah satu dengan yang lain, dan sebagai
wadah pusat olahraga dan rekreasi.
5. Permasalahan yang ditemukan setelah dilakukan koordinasi antara KPPN Metro dengan
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:
- Koordinasi terkait Dana Desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
Lampung Timur dilaksanakan karena terdapat beberapa desa yang belum dapat menyelesaikan
administrasi sebagai syarat penyaluran tahap II, sehingga desa-desa tersebut belum bisa
diajukan permintaan Dana Desanya. Selain itu, Penyaluran BLT Desa, baru bisa tersalur lengkap
untuk Bulan Januari sampai dengan Mei 2021, dimana seharusnya BLT Desa sudah tersalur
sampai Bulan September 2021 Dana Desanya.
- Sedangkan koordinasi dengan BPKAD Lampung Timur dilakukan karena pada saat itu belum ada
pengajuan DAK Fisik untuk tahap II, sedangkan batas waktu tanggal 21 Oktober sudah semakin
dekat.
6. Berdasarkan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh KPPN Bandar
Lampung, satker Balai Besar Budidaya Laut di Kabupaten Pesawaran dan Balai Besar Taman Nasional

56

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

SEPTEMBER 2021

Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Pesisir Barat memiliki pagu belanja yang cukup besar namun
progres penyerapannya hingga triwulan III masih rendah, perlu akselerasi belanja sehingga target
penyerapan dapat lebih dioptimalkan.
7. Dalam rangka penyusunan asesmen periodik perekonomian dan perkembangan isu-isu
makroekonomi sebagai bahan perumusan kebijakan Bank Indonesia maka diperlukan isu-isu
makroekonomi, Kanwil DJPb sebagai perwakilan Kemenkeu di Daerah memahami fiskal regional
tidak sebatas pengeluaran anggaran. Diperlukan sinergi antara Bank Indonesia Perwakilan Provinsi
Lampung dan Kanwil DJPB Provinsi Lampung sehingga dapat disusun kebijakan strategis daerah
dalam rangka peningkatan ekonomi Lampung.

C. ANALISIS.
1. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai
wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
kegiatan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di
daerah. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan
oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan Tugas Pembantuan. Pendanaan Dekonsentrasi dialokasikan untuk membiayai kegiatan
yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah untuk mendukung penguatan dan
pemberdayaan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, dan kegiatannya bersifat non fisik.
Pendanaan Tugas Pembantuan untuk membiayai kegiatan yang bersifat fisik dan ditujukan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Otonom. Secara umum target penyerapan
anggaran pada triwulan I adalah 15%, Triwulan II 40%, triwulan II 60%, dan triwulan IV 90%.
Berdasarkan data pada OM-SPAN, dari 92 satker dekonsentrasi realisasi dana dekonsentrasi pada
semester 1 masih dibawah target penyerapan yaitu sebesar 38.16%, sedangkan dana Tugas
Perbantuan sudah diatas target penyerapan yaitu sebesar 46.66%. Penyebab kurang optimalnya
realisasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan antara lain:
- Terlambatnya petunjuk teknis untuk pelaksanaan anggaran dari Kementerian Teknis, juknis
terbit pada bulan April 2021 sehingga satker belum bisa merealisasikan belanja.
- Pelaksanaan kegiatan belum bisa sepenuhnya dijalankan karena masih dalam kondisi pandemi
covid-19 PPKM level 4
- Terdapat beberapa kegiatan di DIPA yang tidak sesuai dengan perencanaan satuan kerja di
daerah, dan tidak segera melakukan revisi DIPA
- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa.

2. Terjadinya penolakan SPM, data kontrak, addendum kontrak, dan kurang pagu antara lain
disebabkan:
- Satker kurang memahami pedoman langkah-langkah akhir tahun sebagaimana telah diatur pada
Per-9/PB/2021.
- Satker tidak membuat monitoring penyampaian data kontrak dan SPM, dan kelengkapan
dokumen SPM yang disampaikan ke KPPN, dan ketersediaan dana pada DIPA.
- Satker tidak melakukan monitoring SPM yang telah disampaikan melalui e_SPM dan OMSPAN.

57

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

SEPTEMBER 2021

- Kurangnya koordinasi antara PPK dan operator SAS, sehingga data kontrak tidak disampaikan
sesuai jadwal/batas waktu.

3. Kanwil DJPb Provinsi Lampung memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi, monitoring,
evaluasi, dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan EUT oleh KPPN di lingkup wilayahnya.
Kanwil DJPb Provinsi Lampung secara berkala telah melakukan monitoring perkembangan
pelaksanaan EUT SAKTI salah satunya yaitu EUT yang dilaksanakan oleh KPPN Liwa pada 28 Oktober
2021. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung, terdapat
beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:
- Singkatnya waktu pelaksanaan EUT SAKTI,
- Adanya peserta yang kurang fokus mengikuti pelatihan karena mengerjakan pekerjaan harian
kantor,
- Terdapat peserta yang meninggalkan beberapa tahapan sehingga tertinggal. Bagi peserta yang
tertingga tentu perlu melanjutkan tahapan simulasi dengan melihat rekaman ulang yang
tersedia.
- Ada satuan kerja yang belum melakukan OTP
- Perbedaan tingkat pemahaman para user SAKTI.

4. Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah mengajukan proposal pinjaman penyediaan sarana
infrastruktur. Pada proposal telah dicantumkan antara lain:
- Latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup analisis dan lokasi
kegiatan.
- Gambaran umum wilayah Kabupaten Pesawaran meliputi kondisi geografis, kependudukan,
ketenagakerjaan, perkembangan IPM, dan rencana pembangunan.
- Metode analisis, meliputi variabel dan indikator, kebutuhan dan sumber dana.
- Analisis kelayakan meliputi analisis pembangunan stadion dan ruas jalan.
- Kelayakan ekonomi dan keuangan daerah.

5. KPPN Metro telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, ditemukan beberapa penyebab dari
adanya temuan masalah sebagai berikut:
- BLT Dana Desa pada Kabupaten Lampung Timur seharusnya sudah dapat tersalur sampai Bulan
September 2021, namun baru tersalur secara lengkap pada bulan Januari hingga Mei 2021/
- Terdapat beberapa desa yang belum menyelesaikan administrasi, sehingga desa-desa yang
bersangkutan belum bisa diajukan permintaan dana desanya.
- Pengajuan DAK Fisik Tahap II pada BPKAD Lampung Timur belum dilakukan karena dinas terkait
masih menunggu kelengkapan Tahap II dari Dinas terkait, namun diperkirakan Tahap II dapat
diajukan menjelang batas akhir sebagaimana tersebut di atas.

6. Apabila terdapat satuan kerja yang memiliki pagu cukup besar namun penyerapan anggaran masih
rendah, tentu hal ini dapat mengakibatkan pada rendahnya realisasi belanja KPPN sebagai Kuasa
BUN. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi antara KPPN dengan satker terkait untuk
mengetahui apa penyebabnya, sehingga dapat ditemukan solusinya

7. Kanwil DJPb sebagai perwakilan kementerian keuangan di daerah memahami konstelasi dan konteks
kebijakan fiskal regional, tidak hanya pada pengelolaan anggaran. Bank Indonesia memerlukan data
antara lain : Realisasi komponen belanja earmarking TKDD Triwulan III 2021; Proses Implementasi
SIPD di daerah dan kendala yang dihadapi; Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang berdampak

58

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

SEPTEMBER 2021

pada percepatan penyerapan belanja Triwulan III dan keseluruhan tahun 2021; Perkembangan
Realisasi PEN untuk masing-masing klaster: (Kesehatan, Perlindungan Sosial, Program Prioritas);
Proyeksi realisasi fiskal daerah di akhir tahun 2021 berdasarkan pos Pendapatan dan Belanja. Postur
anggaran (apabila sudah tersedia) atau progress RAPBD 2022 (agregat Prov-kab/kota atau Provinsi);
Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM.

D. REKOMENDASI FISKAL:
1. Dalam rangka akselerasi realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan terkait
persiapan dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA 2022 Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi
Lampung memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- Pandemi Covid-19 mulai mereda, namun demikian agar kegiatan dilakukan dengan menerapkan
prokes.
- Untuk mengoptimalkan realisasi anggaran sehubungan telah memasuki triwulan IV TA 2021
satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar mematuhi jadwal pengajuan SPM, Data
Kontrak dan pelaporan (Rekonsiliasi, LPJ Bendahara) serta berkoordinasi dengan KPPN atau
Kanwil jika terjadi kendala.
- Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bersinergi dengan K/L teknis untuk
mempercepat penerbitan juknis pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Berkoordinasi dengan K/L teknis jika terdapat ketidaksesuaian kegiatan, dan segera melakukan
revisi DIPA.
- Melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan meliputi penetapan petunjuk teknis
kegiatan, penetapan pejabat perbendaharaan, proses pengadaan barang/jasa.
- Dalam rangka implementasi SAKTI satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan
mempersiapkan SDM serta sarana dan prasarana yang memadai, dan mengikuti EUT SAKTI yang
diselenggarakan oleh KPPN/Kanwil DJPb Provinsi Lampung.
2. Rekomendasi untuk pelaksananaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun
anggaran adalah sebagai berikut:
- Para pengelola keuangan satker diharapkan dapat memperhatikan batas waktu penyampaian
data kontrak dan SPM. Selain itu setiap pengelola keuangan agar membuat pengawasan
terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, dan menyiapkan kelengkapan dokumennya agar
SPM bisa segera disampaikan ke KPPN.
- Senantiasa melakukan monitoring penyampaian SPM GUP dan PTUP dari OMSPAN agar tidak
terlambat dalam penyampaiannya ke KPPN, dan menyampaikan SPM GUP sebelum batas
waktu.
- Melakukan koordinasi yang baik antara PPK dan operator SAS, agar penyampaian data kontrak
tidak disampaikan melewati batas waktu.
- Segera berkoordinasi dengan KPPN atau Kanwil jika terjadi kendala/permasalahan terkait
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di akhir tahun 2021.
3. Penerapan SAKTI berbasis web harus mendapatkan dukungan penuh baik dari Kanwil DJPb maupun
dari KPPN. Oleh sebab itu, Kanwil DJPb Provinsi Lampung terbuka kepada seluruh satker yang ingin
mendapatkan pelatihan SAKTI kembali, baik dari trainer dari Kanwil maupun dari KPPN guna

59

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

SEPTEMBER 2021

memastikan seluruh user SAKTI mendapatkan pemahaman yang memadai agar pelaksanaan semua
modul SAKTI di tahun 2022 tidak terdapat kendala. Oleh karena itu, Direktorat SITP diharapkan dapat
memberikan akses bagi user Sakti untuk mendapatkan pelatihan tambahan dan juga memberikan
pendampingan pada saat pembuatan SPM Gaji pada bulan Januari 2022 atau menyediakan video
tutorial untuk setiap tahapan transaksi secara lengkap.
4. Analisa Peluang investasi daerah Kabupaten Pesawaran telah disusun dan disampaikan ke PT. SMI.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
- Latar Belakang, memuat deskripsi dan data terkait kondisi yang melatarbelakangi diperlukannya

suatu investasi pada sektor unggulan atau potensial yang sejalan dengan arah kebijakan RPJMD,
deskripsi dan data jenis investasi riil yang diperlukan, nilai nominal investasi yang dibutuhkan
beserta rincian/ perhitungan komponen yang membentuk nilai investasi
- Informasi Pasar, yaitu deskripsi dan/atau data serta analisis mengenai pasar yang akan menjadi
sasaran dari output yang akan dihasilkan dari suatu investasi. Proyeksi pasar dalam jangka waktu
ke depan, sehingga dapat diperkirakan income stream dari investasi yang diusulkan
- Analisis Kelayakan, yaitu analisis kelayakan finansial atas investasi yang diusulkan, analisis
kelayakan investasi secara ekonomi dan/atau sosial, khususnya jika investasi tidak layak secara
finansial
- Faktor yang Berpengaruh terhadap Investasi, yaitu faktor-faktor pada daerah terkait yang dapat
mendukung terlaksananya investasi dengan baik, bisa berupa faktor sosial, geografi,
kebudayaan, sarpras, dll. Faktor-faktor yang berpotensi menjadi hambatan dan/atau tantangan
yang dapat mengancam atau mengganggu pelaksanaan investasi
5. Rekomendasi setelah dilakukannya koordinasi antara KPPN Metro dengan Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur adalah sebagai berikut:
- Bagi Desa yang belum menyelesaikan administrasi sebagai syarat penyaluran tahap II, agar dapat
segera melengkapi persyaratan administrasi sehingga sehingga dapat segera mengajukan
permintaan dana desanya.
- Diharapkan Penyaluran Dana Desa tidak menunggu lengkap semuanya, karena bagi Desa yang
sudah lengkap dapat diajukan terlebih dahulu tahapan Dana Desanya.
- Terkait dengan pengajuan DAK Fisik Tahap II 2021, agar BPKAD Lampung Timur dapat
berkoordinasi dengan dinas yang belum memenuhi kelengkapan supaya dapat segera
mengajukan DAK Fisik Tahap II 2021.
6. Penggunaan data sebagai basis untuk melakukan kunjungan dalam rangka mempercepat proses
penyerapan anggaran dapat dijadikan acuan untuk kegiatan lainnya.
7. Kanwil DJPb Provinsi Lampung selaku representasi Kemenkeu di daerah dan sebagai Regional Chief
Economist ke depan lebih bersinergi dengan Bank Indonesia perwakilan Lampung melalui FGD atau
sharing session, dll sehingga menghasilkan rekomendasi/kajian kebijakan strategis untuk
peningkatan pertumbuhan ekonomi di Lampung.

E. INDIKATOR KEBERHASILAN

Berdasarkan uraian pemasalahan dan rekomendasi yang diberikan, indikator keberhasilan atas kegiatan

yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No. Kegiatan Outcome / hasil Dampak

60

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

SEPTEMBER 2021

1. Rapat Koordinasi Tim Pecepatan belanja satker Peningkatan penyerapan anggaran.

Perangkat Gubernur dekonsentrasi dan tugas Diharapkan nilai indikator pelaksanaan

sebagai Wakil pembantuan. anggaran diatas 95

Pemerintah Pusat tahun Penguatan kerjasama dengan

2021 Pemda terkait pelaksanaan

anggaran dana dekonsentrasi

dan tugas pembantuan TA

2022

2. Sosialisasi Pedoman Peningkatan pemahaman Pemahaman satuan kerja dalam

Pelaksanaan satuan kerja dalam menghadapi akhir tahun anggaran.

Penerimaan dan menghadapi akhir tahun Peningkatan penyerapan anggaran.

Pengeluaran Negara anggaran. Diharapkan nilai indikator pelaksanaan

pada Akhir Tahun Percepatan Belanja Satker anggaran diatas 95

Anggaran 2021 Kementerian/Lembaga.

3. End User Training SAKTI Peningkatan pemahaman Peningkatan kemampuan satuan kerja

satuan kerja dalam dalam mengoperasikan SAKTI

mengoperasikan SAKTI

4. Kunjungan ke Pembiayaan dan investasi Analisis investasi pembanguan

Kabupaten Pesawaran daerah Kabupaten Pesawaran infrastruktur Kab. Pesawaran.

untuk kajian Peningkatan investasi daerah sesuai

pembiayaan dan potensi unggulan daerah.

investasi daerah yaitu Mendukung pertumbuhan ekonomi.

pembangunan sarana

infrastruktur.

5. Sinergi dan Koordinasi Percepatan realisasi Dana Penyaluran belanja DAK Fisik dan BLT

antara KPPN dengan Alokasi Khusus Fisik dan BLT Dana Desa tepat waktu.

Pemerintah Daerah Dana Desa. Percepatan penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa

Penyampaian laopran kinerja DAK Fisik

dan Dana Desa secara tepat waktu dan

sesuai ketentuan.

6. Sinergi KPPN dengan Percepatan belanja satker. Peningkatan realisasi anggaran dan

Stackholder untuk IKPA satker.

meningkatkan

Penyerapan Belanja

Satker Berbasis Data

7. FGD Pendalaman Isu Penguatan kerjasama dengan Rekomendasi kebijakan terkait isu

Makro Ekonomi dengan Bank Indonesia Perwakilan makroekonomi daerah Lampung.

Bank Indonesia Lampung

Perwakilan Lampung

dan Pemda

61

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

OKTOBER 2021

Profil Keuangan Oktober 2021 OPTIMALISASI DANA DESA DALAM
PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM DI JAWA
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 90,11 Triliun TENGAH
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 63,15 Triliun
(70,08%) RINGKASAN EKSEKUTIF

Alokasi Belanja : Rp 60,12 triliun x Penyaluran DAK Fisik masih rendah dan belum memenuhi target optimal. Pola
Realisasi Belanja : Rp 45,75 triliun
(76,09%) pengajuan penyaluran yang dilakukan Pemda juga menumpuk di akhir batas
waktu pengajuan per tahap.
Alokasi Belanja K/L 2021 Rp 41,82 Triliun
Realisasi Belanja K/L 2021 Rp 30,255 Triliun x Secara umum, penyebab utamanya adalah permasalahan internal Pemda, yaitu
(72,35%)
kendala koordinasi dan SDM.
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 4,27 Triliun
Realisasi DAK Fisik 2021 2,50 Triliun (58,53%) x Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas

Alokasi DAK Non Fisik (BOS) 2021 Rp 5,88 Triliun pembangunan di Jawa Tengah. Terdapat beberapa Kabupaten yang mengalami
Realisasi DAK Non Fisik (BOS) 2021 5,79 Triliun kemiskinan ekstrem. Optimalisasi Dana Desa diharapkan dapat membantu
(98,36%) dalam penanganan kemiskinan, sehingga dapat “menurunkan” tingkat

Alokasi Dana Desa 2021 Rp 8,16 Triliun kemiskinan.
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 7,21 Triliun (88.40%)
x Langkah Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan yaitu melakukan
asistensi terhadap Pemda yang mengalami permasalahan penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa. Kanwil juga telah menyusun telaah tentang Optimalisasi Dana
Desa dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Rekomendasi atas hal tersebut
telah disampaikan kepada Gubernur dan pihak Pemda pada saat kegiatan
kunjungan kerja ke Desa.

x Dari pantauan selama bulan Oktober 2021, telah teridentifikasi indikator-
indikator keberhasilan dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu pemenuhan
dokumen administratif penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 100 persen
terpenuhi. Hasil telaah tentang Optimalisasi Dana Desa dalam Penanganan
Kemiskinan Ekstrem telah disepakati, Kanwil akan dilibatkan dalam kegiatan
pelatihan aparat desa.

Roadshow Penyerahan Piagam dan Plakat Opini WTP atas LKPD
Tahun 2020 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di Jawa Tengah

(Dokumentasi Kanwil DJPb Jateng – Oktober 2021

62

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

OKTOBER 2021

1. ISU TEMATIK
Evaluasi Penyaluran DAK Fisik. Guna memperkuat peran Regional Chief Economist, Kanwil DJPb Jateng
melaksanakan Roadshow Penyerahan Piagam dan Plakat Opini WTP atas LKPD Tahun 2020 kepada
Gubernur dan Bupati/Walikota di Jawa Tengah, yang diawali dengan paparan terkait Evaluasi
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta GFS termasuk rekomendasinya.

Realisasi DAK Fisik DAK Fisik (31 Oktober 2021)
Prioritas Penggunaan Dana Desa. Terkait penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, Kanwil DJPb
Jawa Tengah telah menyusun telaah tentang Optimalisasi Dana Desa dalam Penanganan Kemiskinan
Ekstrem. Rekomendasi atas hal tersebut telah disampaikan kepada Gubernur dan pihak Pemda Brebes
pada saat kegiatan kunjungan kerja ke Desa. Optimalisasi Dana Desa diharapkan dapat membantu
dalam penanganan kemiskinan, sehingga dapat “menurunkan” tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Realisasi Dana Desa (31 Oktober 2021) dan Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah

63

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

OKTOBER 2021

2. KONDISI PERMASALAHAN
Realisasi Penyaluran DAK Fisik Masih Rendah. Nilai kontrak DAK Fisik di Jawa Tengah sebesar
Rp3.833,1 miliar atau 90,1% dari alokasi sebesar Rp4.254,3 miliar. Sampai dengan akhir Oktober 2021,
realisasi penyaluran DAK Fisik di Jateng masih dibawah 70%, yaitu sebesar Rp2.490,0 miliar (58,5% dari
alokasi atau 64,9% dari kontrak). Sedangkan realisasi penyerapan (SP2D BUD) sebesar Rp882,2 miliar
(23,0% dari kontrak).
.

Miliar Rupiah

Grafik Realisasi Penyaluran dan Penyerapan DAK Fisik per 31 Oktober 2021

Pola pengajuan penyaluran yang dilakukan Pemda juga menumpuk di akhir batas waktu pengajuan per
tahap. Sebagaimana diatur dalam PMK No.130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
Fisik bahwa dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap II diuplod paling lambat tanggal 21
Oktober, namun masih terdapat pemda yang malakukan upload mendekati batas akhir bahkan pada
hari terakhir.

Upload dokumen Penyaluran DAK Fisik Tahap II

64

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

OKTOBER 2021

Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Masih Tinggi. Persentase penduduk miskin pada kurun Maret 2016
– September 2019 terus mengalami penurunan. Adanya pandemi Covid-19 yang mulai dirasakan pada
awal tahun 2020, berpengaruh terhadap angka kemiskinan yang terlihat dari kenaikan tingkat
kemiskinan pada periode Maret 2020 disusul September 2020, namun pada Maret 2021 dapat kembali
turun. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 4,11 juta orang, turun 10,18 ribu orang
dibanding September 2020 yang sebesar 4,12 juta orang. Pada periode Maret 2020 – Maret 2021 naik
sebesar 128,85 ribu orang yaitu dari 3,98 juta orang menjadi 4,11 juta orang.

Grafik Kemiskinanan di Jawa Tengah (Sumber: BPS Jateng)
Secara umum tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dari pada kemiskinan di perkotaan.
Pada September 2020 – Maret 2021 di perkotaan mengalami kenaikan persentase kemiskinan yaitu
sebesara 0,01 persen poin sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,13 persen poin. Namun, selama
periode Maret 2020 – Maret 2021, baik di perkotaan maupun perdesaan, mengalami kenaikan yaitu
masing-masing sebesar 0,49 persen poin dan 0,27 persen poin. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari
1,835 pada September 2020 menjadi 1,911 pada Maret 2021. Indeks Keparahan Kemiskinan juga naik
dari 0,431 menjadi 0,450 pada periode yang sama. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di
perdesaan lebih tinggi dari di perkotaan.
Sebagai dampak pandemi, telah terjadi kemiskinan ekstrem di beberapa daerah di Jawa Tengah.
Sebanyak 19 kabupaten prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE). Pada tahun 2021 terdapat
5 kabupaten percontohan penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng, yaitu Kab. Banyumas dengan
tingkat kemiskinan ekstrem 6,83%; Banjarnegara 7,23%; Kebumen 7,68%; Pemalang 9,52%; dan Brebes
10,34%, yang tersebar di 20 kecamatan.

65

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

OKTOBER 2021

3. ANALISIS Peta Kabupaten Prioritas PKE Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan data OMSPAN, realisasi penyaluran DAK Fisik di Jateng, yaitu tahun 2017 sebesar
89,71%, tahun 2018 sebesar 90,71%, tahun 2019 sebesar 91,61% dan tahun 2020 sebesar 91,50%.
Sedangkan untuk tahun 2021, diprediksi akan terealisasi sebesar 90,1%. Artinya dari tahun ke tahun
alokasi DAK Fisik di Jateng belum disalurkan secara optimal. Secara umum, penyebab utamanya adalah
permasalahan internal Pemda, yaitu kendala koordinasi dan SDM. Hal ini diperkuat dengan analisis dari
hasil olah data OMSPAN, khususnya pada tahun 2021, sebagai berikut:
a. Penyaluran dana ke RKUD belum diimbangi dengan penyerapan (pembayaran kepada penyedia

barang/jasa)
b. Sampai dengan September terdapat kontrak selesai sebesar Rp1,06 triliun, namun SP2D BUD yang

diterbitkan sampai dengan awal Oktober baru sebesar Rp456,9 miliar. Terdapat selisih sebesar
Rp643 miliar, yang seharusnya sudah bisa dibayarkan mengingat KPPN telah menyalurkan dana ke
RKUD sebesar Rp1,35 triliun.
c. Pemda belum disiplin dalam proses upload data kontrak dan SP2D BUD pada OMSPAN. Sebesar
4,3% Kontrak baru diupload lebih dari 100 hari setelah kontrak dimulai; dan 7,1% SP2D BUD baru
diupload lebih dari 100 hari setelah diterbitkan. Rata-rata durasi tanggal Kontrak-Upload 39.7 hari
dan Rata-rata durasi terbit SP2D BUD-Upload 41.6 hari.

Grafik Durasi Hari NAtara Mulai Kontrak, Terbit SP2D BUD dengan Upload ke OM SPAN

d. Terdapat kendala petunjuk operasional pada beberapa Subbidang yang baru dimulai kontraknya
lebih dari bulan Februari.

e. Terdapat Pemda yang lambat dalam proses PBJ. Sebagai contoh pada subbidang EC1008
(Perpustakaan Daerah), pada Pemda Kendal, Grobogan, Jepara, Magelang, kontrak baru dimulai
pada bulan Juni, padahal di Pemalang sudah mulai kontrak pada bulan Maret.

Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Jawa
Tengah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Upaya-
upaya tersebut telah menunjukkan kinerja positif, namun masih diperlukan upaya lebih dan strategi
secara terus menerus melalui strategi pemenuhan akses pelayanan dasar, sustainable livelihood, dan
pemanfaatan basis data serta penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan
kemiskinan/TKPKD. Jika melihat tren penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun menunjukkan
bahwa secara umum dampak perekonomian Jawa Tengah cukup baik, dimana tingkat kemiskinan tahun
2006 sebesar 22,2 persen, turun menjadi 10,58 persen di tahun 2019. Jateng menjadi provinsi terbaik

66

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

OKTOBER 2021

dalam penurunan jumlah penduduk miskin pada September 2019. Penurunan tersebut merupakan
tertinggi di Indonesia. Namun pada tahun 2020, adanya pandemi covid-19 yang mulai dirasakan pada
awal tahun 2020, berpengaruh terhadap angka kemiskinan yang terlihat dari kenaikan angka pada
periode Maret dan September 2020. Peningkatan ini terjadi di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Meskipun Maret 2021 mengalami penurunan, namun masih belum signifikan. Kondisi ini merupakan
early warning bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam penanggulangan dan pengentasan
kemiskinan, apalagi dalam situasi pandemi covid-19 yang belum usai. Potret ini secara tidak langsung
juga menunjukkan relatif belum kuatnya pondasi ekonomi dalam menghadapi situasi krisis, baik krisis
ekonomi atau kesehatan.
Dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan bukan hanya sekedar mengetahui berapa jumlah dan
persentase penduduk miskin saja, tetapi perlu diperhatikan tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat
keparahan kemiskinan. Jadi, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan
kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan
kemiskinan.
Kerangka intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem sesuai kebijakan pemerintah pusat dan
daerah, meliputi: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan upaya minimalisasi
wilayah kantong kemiskinan. Guna menopang pembiayaan ketiganya diperlukan sinergi antara APBN,
APBD dan Dana Desa. Berdasarkan hasil olah data OMSPAN, pada tahun 2020, porsi penggunaan dana
desa di Jawa Tengah untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa hanya sebesar 12,59% dibawah
bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang sebesar 19,45%. Sedangkan pada tahun 2021, sampai
dengan data terakhir, diketahui porsi bidang pemberdayaan masyarakat desa hanya sebesar 4,54%.
Bahkan pada sampel beberapa desa, diketahui porsi penggunaan dana desa tahun 2020 pada bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa jauh diatas pemberdayaan masyarakat desa, dengan penggunaan
dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa sangat kecil, bahkan tahun 2021 belum terdapat
penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Selain dana desa sebagian besar
digunakan untuk BLT Desa, hal yang perlu menjadi perhatian adalah terdapat penggunaan dana desa
untuk jaringan internet dan pengadaan CCTV yang berdasarkan prioritas bisa digunakan untuk
penanganan kemiskinan.

4. REKOMENDASI
Guna peningkatan kinerja dan perbaikan tata kelola pelaksanaan DAK Fisik, terdapat beberapa
rekomendasi, yaitu:
a. Terkait kendala proses internal Pemda, baik dalam proses PBJ, verifikasi APIP dan proses upload
dokumen, agar dibuatkan SOP dengan standar norma waktu yang disepakati.
b. Pemda dengan kinerja yang masih rendah agar melakukan studi banding pada Pemda dengan kinerja
yang sudah bagus.
c. Dalam rangka percepatan, proses PBJ tidak perlu menungga DPA ditetapkan. Hal ini telah diatur
dalam pasal 7 ayat (2) Perpres 123/2020, bahwa “Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui
oleh K/L, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa”
d. Terkait kendala keterbatasan kapasitas APIP dalam pelaksanaan reviu, Kanwil dan KPPN agar
memfasilitasi pelaksanaan Bimtek APIP. Selain itu, Kanwil agar bekerja sama dengan BPKP untuk
melakukan quality control atas pelaksanaan reviu APIP.
e. Dalam hal keterlambatan Jukop oleh beberapa K/L, untuk selanjutnya perlu dilakukan percepatan
penerbitan Juknis (paling lambat Desember) dan mendorong kecepatan penetapan Jukop (maksimal
minggu II Januari). Selain itu, apabila tidak ada perubahan menu dimungkinkan jukop berlaku lebih
dari 1 tahun.

Prioritas penggunan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Dalam rangka penanganan
kemiskinan ekstrem, dapat disampaikan rekomendasi, sebagai berikut:

67

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

OKTOBER 2021

a. Penggunaan Dana Desa agar diprioritaskan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Misalnya,
menggeser alokasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa ke Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa.

b. Penggunaan Dana Desa harus selaras dengan kebutuhan desa sesuai hasil pemetaan atas potensi
dan kebutuhan riil desa.

c. Penerapan penggunaan dana desa secara benar: menggunakan bahan baku local, tenaga kerja local
dan padat karya. Penggunaan Dana Desa tidak boleh dilaksanakan secara kontraktual agar Dana Desa
memberikan dampak pada perekonomian desa.

d. Pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari Dana Desa agar memperhatikan siklus kerja warga desa,
misalnya kegiatan Dana Desa dilaksanakan pada masa paceklik bukan pada masa tanam sehingga
mampu memberikan penghasilan pada para petani pada masa paceklik dengan bekerja pada
kegiatan yang dilaksanakan melalui Dana Desa.

e. Pemberdayaan BUMDes sebagai pemasok utama bahan semua kegiatan yang dibiayai Dana Desa.
Jika seluruh kebutuhan untuk kegiatan Dana Desa disediakan oleh BUMDes, maka uang Dana Desa
akan tetap berada di Desa dan mampu menumbuhkembangkan BUMDes sehingga BUMDes akan
berkembang dan pada gilirannya akan mampu berperan sebagai motor perekonomian desa.

f. Menjaga agar Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada pemotongan Dana Desa
tahun berikutnya.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
a. Dengan berbagai upaya mendorong Pemda, proses upload dokumen oleh Pemda pada tanggal
terakhir pengajuan salur DAK Fisik tahap II (yaitu tanggal 21 Oktober), hanya sebesar 26%.
Selebihnya dilakukan sebelum tanggal batas terakhir.
Untuk regional Jawa dengan jumlah kab/kota yang banyak, sampai dengan akhir Oktober 2021
kinerja penyaluran DAK Fisik di Jawa Tengah berada di urutan kedua setelah Jawa Barat. Realisasi
kontrak terhadap pagu sebesar 90,10%, sedangkan realisasi penyaluran terhadap kontrak sebesar
64,76% dengan proyeksi serapan tenaga kerja tertinggi nasional, yaitu sebanyak 796.377 orang.
b. Kanwil DJPb Jateng berhasil memberikan pemahaman kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait
tata kelola DAK Fisik. Dan untuk selanjutnya, para Kepala Daerah meminta Kanwil agar selalu
memberikan pendampingan dan menyampaikan infografis terkait hasil monev pelaksanaan kontrak
per subbidang dan kinerja penyaluran sebagai benchmarking.
c. Terkait penanganan kemiskinan ekstrem, Kanwil DJPb Jateng telah berhasil menyampaikan
rekomendasinya kepada pihak Pemda Brebes dan Desa Rengaspendawa Brebes terkait optimalisasi
penggunaan dana desa. Telah disepakati pula, Kanwil akan dilibatkan dalam kegiatan pelatihan
aparat desa dimaksud.
d. Berdasarkan rilis dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, sampai dengan akhir Oktober 2021, realisasi
dana desa di Jateng berada di urutan ketiga, dibawah Bali dan DIY. Sementara, untuk kategori
provinsi dengan jumlah desa yang banyak, Jateng berada di peringkat pertama. Selain itu, Jateng
masuk dalam 10 pemda yang tercepat melakukan penyaluran dana desa tahap II 100% dan termasuk
pula dalam 5 pemda yang tercepat melakukan penyaluran dana desa tahap III 100%.

68

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I Yogyakarta

OKTOBER 2021

Profil Keuangan Oktober 2021 OPTIMALISASI PNBP MELALUI PERBAIKAN
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 5,59 Triliun TATA KELOLA PNBP DAN PENINGKATAN
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 22,06 KOMITMEN SATKER BLU DI D.I YOGYAKARTA
Triliun
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 17,65 RINGKASAN EKSEKUTIF
Triliun (80,01%) x Peran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu sumber

Pagu dan Realisasi Per Jenis Dana TKDD pendanaan APBN serta realisasinya yang secara nominal terus meningkat,
s.d 30 September 2021 : membawa konsekuensi kepada perlunya percepatan pelaksanaan anggaran
DBH : Pagu Rp245,79 M Realisasi Rp216,48 M yang bersumber dari PNBP. Penetapan PMK Nomor 110/PMK.05/2021 tentang
(88,07%) Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
DAU : Pagu Rp5,20 T Realisasi Rp4,34 T (83,52%) memanfaatkan penggunaan sistem teknologi dan informasi dan simplifikasi
DAK Fisik: Pagu Rp632,98 T Realisasi Rp224,35 M proses dalam penetapan maksimum pencairan. Dalam rangka penyamaan
(35,44%) persepsi tentang implementasi PMK 110/PMK.05/202 pada tataran kebijakan
DAK Non Fisik Pagu Rp1,94 T Realisasi Rp1,39 T dan pelaksanaan, dan pencarian solusi untuk tata kelola PNBP yang lebih baik,
(71,46%) dilakukan sharing session bersama Direktorat Jenderal Anggaran. Kesimpulan
Dana Keistimewaan Pagu Rp1.32 T Realisasi yang dirangkum dalam rekomendasi diharapkan dapat menjadi jawaban,
Rp1,06 T (80%) sehingga kinerja pelaksanaan anggaran yang bersumber dari PNBP dapat
DID Pagu Rp326,02 M Realisasi Rp307,50 M optimal.
(94,32%) x Pendapatan BLU menjadi salah satu sumber PNBP terbesar di DIY, rata-rata
Dana Desa Pagu Rp460,46 M Realisasi Rp396,08 M 75% pada tiga tahun terakhir yang disumbang oleh lima satker BLU. Pola
(86,02%) pengelolaan BLU dengan konsep bisnis yang mengutamakan layanan
merupakan tantangan yang harus diatasi oleh manajemen BLU. Sebagai salah
Profil Belanja Daerah (APBD) s.d 30 satu Pembina BLU, Kanwil DJPb Prov DIY memiliki tugas mendorong
September 2021 pengelolaan keuangan BLU agar berjalan sesuai ketentuan. Pada tahun 2021,
Pagu Pemda Konsolidasian : Rp14,57 T satker BLU di DIY bertambah menjadi enam satker dengan ditetapkannya
Realisasi Pemda Konsolidasian : Rp8,21 T (56,35%) Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPNV) Yogyakarta menjadi
satker BLU pada akhir Mei 2021. Tahapan transisi yang harus dilalui satker
Realisasi Per Jenis Belanja s.d 30 tersebut mengalami beberapa kendala, sehingga diperlukan keterlibatan baik
September 2021 Kanwil DJPb DIY maupun KPPN Yogyakarta untuk memastikan status BLU
Belanja Operasi : Pagu Rp9,90 T Realisasi Rp5,79 T penuh pada UPNV Yogyakarta dapat dipenuhi persyaratannya pada tahun
(58,447%) 2021.
Belanja Modal : Pagu Rp2,11 T Realisasi Rp959,95
M (45,59%)
Belanja Tidak terduga : Pagu Rp256,85 M Realisasi
Rp117,17 Miliar (45,62%)
Belanja Transfer : Pagu Rp2,31 T Realisasi Rp1,35 T
(58,43%)

Profil Indikator Fungsi APBN
Fungsi Alokasi (APBN)
Bidang Pendidikan : Rp 2,05 Triliun
Bidang Ekonomi : Rp1,98 Triliun
Bidang Kesehatan : Rp 734,70 Miliar

Fungsi Distribusi :
UMKM Penerima Manfaat : 121.591 Pelaku Usaha
Mikro (PUM) senilai : 121.591 PUM senilai Rp67,41
Miliar
BLT Dana Desa : 166.140 KPM senilai Rp Rp116,16
M
Penerima Subsidi Upah : 179.458 orang senilai
Rp179,46 M

Fungsi Stabilisasi : Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov DIY dan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penempatan Uang Negara Dalam Rangka PEN Pada Kementerian/Lembaga melaksanakan sharing session untuk mendukung peningkatan pengelolaan PNBP
BPD DIY (Periode 3) sebagai bentuk sinergi dalam rangka mewujudkan Kemenkeu Satu pada 18 Oktober 2021. Selain itu
Penempatan Dana : Rp500 M dilaksanakan pula monev pelaksanaan anggaran dan pembinaan kepada satker BLU yang baru
Target Ekspansi Kredit : Rp550 M ditetapkan.
Realisasi s.d 1 Oktober 2021 : Rp56,51 M
(102,64%)
Total Debitur : 3.163 Debitur

69

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I Yogyakarta

OKTOBER 2021

1. ISU TEMATIK
Berdasarkan data historis selama Tahun Anggaran 2017 s.d 2020, kinerja pelaksanaan anggaran yang
bersumber dari PNBP tidak optimal. Tata Kelola PNBP yang baik meliputi kepatuhan dari sisi
perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Salah satu terobosan dari sisi
pelaksanaan PNBP adalah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021
tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
mengatur Maksimum Pencairan (MP) melalui tahapan dapat dilakukan sebelum seluruh PNBP terealisasi.
Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021, Kantor Wilayah
DJPB Provinsi DIY menyelenggarakan sharing session bersama Direktorat Jenderal Anggaran dan
perwakilan dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) pada 18 Oktober 2021.
Kegiatan ini ditujukan untuk penyamaan persepsi terhadap implementasi ketentuan terkait maksimum
pencairan anggaran yang bersumber dari PNBP di tataran pembuat kebijakan dan pelaksanaan.

MILIAR RUPIAH 600,00 77% 78% 84% 80% 100%
500,00 52% 80%
400,00 60%
300,00 201,79 40%
200,00 389,75 20%
100,00 0%
322,64
- 402,18

407,68
484,83

405,07
520,51

428,28
554,35

2017 2018 2019 2020 2021
REALISASI HARIAN
PAGU DIPA HARIAN/REVISI % realisasi da(sr.idpOagkut)

Pagu dan Realisasi Belanja Sumber Dana PNBP Satker di Provinsi DI Yogyakarta 2017 s.d 2021

Pengelolaan Keuangan BLU. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan pengelolaan keuangan BLU,
Kanwil DJPb Prov. DIY melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran serta
Pembinaan Satker BLU Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPNV) Yogyakarta pada 14 dan 15
Oktober 2021 secara on site. Kegiatan tersebut juga sebagai tindak lanjut penetapan UPN sebagai instansi
pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan BLU melalui Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor: 209/KMK.05/2021 tanggal 31 Mei 2021.

2. KONDISI PERMASALAHAN
Penggunaan alokasi anggaran yang bersumber dari PNBP setelah PNBP terealisasi berdampak kepada
kinerja pelaksanaan anggaran yang tidak optimal. Sebelum ditetapkannya PMK 110/PMK.05/2021,
satuan kerja (satker) dapat mencairkan pagu PNBP apabila PNBP yang dapat digunakan pada satker
tersebut telah terealisasi. Kondisi ini menjadi kendala terhadap pelayanan yang memiliki pola realisasi
yang tinggi pada akhir periode tahun anggaran. Untuk percepatan realisasi belanja kementerian
negara/lembaga yang sumber dananya berasal dari PNBP dan modernisasi pelaksanaan anggaran,

70

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I Yogyakarta

OKTOBER 2021

diperlukan simplifikasi dalam rangka penetapan Maksimum Pencairan PNBP yang didukung dengan
kemajuan Teknologi Informasi.
Dari sisi perencanaan, terdapat dua kondisi yang kerap menjadi kendala, yaitu: pertama, revisi alokasi
anggaran (penambahan pagu) yang bersumber dari PNBP karena kelebihan realisasi atas target harus
diusulkan ke DJA dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk RO yang termasuk Prioritas Nasional,
dan hal ini terjadi pada Belanja Operasional pada Perguruan Tinggi Negeri. Kedua, rencana penerimaan
PNBP tidak tercantum pada Halaman III DIPA. Dari sisi pelaksanaan, masih perlu penegasan penggunaan
sisa anggaran/optimalisasi pada belanja dengan sumber dana PNBP, terutama untuk satker pendidikan
dan kesehatan.
Perlunya meningkatkan komitmen satker untuk menyelesaikan tahapan transisi dari satker pengguna
PNBP menjadi satker BLU pada tahun 2021. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor:
209/KMK.05/2021, UPNV Yogyakarta telah ditetapkan menjadi satker BLU sejak tanggal 31 Mei 2021.
Sebagai tindak lanjut atas KMK tersebut, PPK BLU telah menerbitkan Surat Direktur PPK BLU nomor S-
102/PB.5/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang menjadi pedoman bagi UNVY dalam bertransisi dari satker
PNBP menjadi satker BLU. Namun, sampai dengan akhir September 2021, satker UNVY belum
melaksanakan cut off data dan masih melakukan penyetoran PNBP pasca penetapan sebagai satker BLU.
Selama kurun waktu tersebut, Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta dan KPPN Yogyakarta telah
memberikan masukan terkait permasalahan yang dihadapi, namun beberapa permasalahan perlu
dieskalasi ke tingkat pimpinan manajemen BLU agar pemenuhan tahapan untuk menjadi satker BLU
benar-benar menjadi komitmen baik pimpinan maupun seluruh staf.

Grafik Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional UPNV Yogyakarta

3. ANALISIS
Penetapan Maksimum Pencairan (MP) yang murni didasarkan kepada capaian realisasi PNBP
menyebabkan satker mengalami kendala untuk merealisasikan anggaran yang bersumber dari PNBP
pada triwulan IV tahun anggaran berjalan. Kondisi ini berdampak juga kepada kinerja penyerapan
anggaran yang bersumber dari PNBP. Faktanya, dengan dukungan teknologi informasi, data-data
mengenai rata-rata setoran dalam tiga tahun, rata-rata penyerapan anggaran dalam tiga tahun, realisasi

71

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I Yogyakarta

OKTOBER 2021

tahun anggaran berjalan dan proyeksi sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dapat segera
diperoleh. Faktor-faktor ini, ditambah dengan rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran
berjalan serta hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai pertimbangan penetapan MP berdasarkan
PMK 110/PMK.05/2021. Pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP dapat dilakukan
dengan prinsip tidak melampaui pagu anggaran sumber dana PNBP dalam DIPA. Dengan mekanisme baru
ini, MP PNBP dapat diajukan secara bertahap tanpa menunggu seluruh target PNBP terealisasi, sehingga
dapat mengakselerasi kinerja anggaran yang bersumber dari PNBP.

Terkait dengan mekanisme revisi untuk alokasi anggaran yang bersumber dari PNBP sebagai bagian dari
Prioritas Nasional, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. PMK 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 mengatur bahwa

Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah yang memerlukan penelaahan, antara lain
termasuk perubahan RO Prioritas Nasional, kebijakan pemotongan, penghematan anggaran, dan/
atau selfblocking.
b. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya. Sebagian besar pelayanan
satker yang menghasilkan PNBP tidak dijadikan bagian dari rincian output yang di-tagging sebagai
prioritas nasional. Namun pada kasus Belanja Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), tagging
dilakukan karena fungsi pendidikan sering menjadi sektor strategis program Pemerintah.
c. Proses revisi yang harus dilakukan ke DJA melibatkan jalur birokrasi di internal
Kementerian/Lembaga, termasuk melibatkan reviu dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Proses yang lama tersebut berdampak kepada eksekusi anggaran yang memerlukan waktu,
sementara kebutuhan penggunaan dana PNBP untuk Belanja Operasional PTN sudah sangat
mendesak.

DIPA petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan pencairan dana.
Pencantuman rencana penerimaan PNBP pada Halaman III DIPA bersamaan dengan rencana penarikan
dana sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan diatur dalam Pasal 24 ayat (4) huruf d PMK Nomor
208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Dalam praktek yang terjadi,
terdapat dua kemungkinan tidak terdapatnya rencana penerimaan satker dalam halaman II DIPA:
pertama, satker tidak disiplin mencantumkan pada saat penyusunan DIPA; atau kedua, terdapat
kesalahan perekaman pada saat proses revisi.

Untuk penyebab pertama, perlu ada ketegasan dan pendekatan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan
kepada satker agar disiplin mencantumkan rencana penerimaan sebagaimana satker selalu disiplin
mencantumkan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA. Sedangkan untuk penyebab kedua, perlu
ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran unit mana yang
memiliki kewenangan untuk melakukan revisi perbaikan halaman III DIPA sepanjang dibuktikan bahwa
sejak semula satker telah mengisi rencana penerimaan.

Penggunaan sisa anggaran/optimalisasi pada belanja dengan sumber dana PNBP sangat penting untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran berikutnya, terutama untuk satker pendidikan dan
kesehatan. Prinsip MP yang diatur dalam PMK 110/PMK.05/2021 MP sebagai dasar pencairan anggaran
yang bersumber dari PNBP tidak dapat melampaui pagu anggaran sumber dana PNBP dalam DIPA. Lebih

72

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I Yogyakarta

OKTOBER 2021

lanjut, sisa MP suatu tahun anggaran akan dicatat menjadi bagian dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang
penggunaannya harus mendapat persetujuan DPR. Oleh karena itu, pemberian MP merupakan
manajemen kas untuk satker dalam pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari PNBP.
Meskipun sisa MP tahun anggaran yang lalu tetap diperhitungkan dalam pemberian maksimum
pencairan, namun tidak dapat menambah pagu dalam DIPA tahun berjalan.

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran serta Pembinaan Satker BLU UPNV
Yogyakarta, Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta menggali permasalahan, memberikan masukan dan
edukasi serta mendorong satker untuk mempercepat pemenuhan administrasi sebagai satker BLU.
Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan didapatkan beberapa kendala :
a. Pemahaman satker atas penyelesaian kewajiban satker selaku pengguna PNBP dan satker BLU yang

dapat dilakukan secara paralel atau simultan kurang dipahami dengan baik, hal tersebut
menyebabkan satker tetap melakukan pembukuan dan penyetoran penerimaan selaku satker
pengguna PNBP. Sementara tindak lanjut untuk memenuhi persyaratan sebagai satker BLU juga telah
dilakukan, antara lain menyetor pendapatan sebelum menjadi BLU ke kas negara, mengajukan ijin
pembukaan rekening ke KPPN, menyusun SOP, dan menyusun RBA.
b. Satker terkendala revisi penyelesaian tunggakan tahun 2020 di DJA, yang penyelesaiannya
memerlukan waktu dan saat ini telah diselesaikan.
c. Revisi DIPA satker menjadi DIPA BLU belum dilakukan karena satker belum melakukan cut off dan
melakukan rekonsiliasi dengan KPPN terkait sisa anggaran belanja dan saldo awal. Satker berencana
melakukan cut off pada tanggal 20 Oktober 2021 dan memerlukan pendampingan, baik dari Kanwil
DJPb maupun KPPN.
d. Masih ditemukan mindset fleksibilitas BLU yang dimaknai pemberian remunerasi. Atas hal tersebut
telah diberikan pemahaman fleksibilitas yang dimiliki BLU adalah untuk mengelola kegiatannya
dengan ala bisnis (business like) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat dapat lebih efiien
dan efektif. Dalam pengelolaan BLU, kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU
dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang
diperlukan. Remunerasi BLU tersebut ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan atas usulan
menteri/pimpinan lembaga.

4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Terhadap penerapan tata kelola PNBP baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan, Kanwil DJPb
Provinsi D.I Yogyakarta menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :
x Penguatan basis data serta monitoring dan evaluasi diperlukan agar implementasi PMK
110/PMK.02/2021 sejalan untuk mendukung percepatan realisasi anggaran yang bersumber dari
PNBP dengan tetap menjaga maksimum pencairan yang dapat digunakan oleh satker.
x Untuk mempercepat proses revisi alokasi anggaran yang bersifat menambah pagu karena
kelebihan realisasi atas target, sebaiknya layanan PNBP tidak diberikan tagging Prioritas
Nasional. Jika layanan memang termasuk fungsi yang menjadi Prioritas Nasional, perlu diatur
kewenangan revisi yang lebih memudahkan satker untuk mempercepat eksekusi anggaran.

73

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I Yogyakarta

OKTOBER 2021

x Perlu pendekatan persuasif kepada Satker agar disiplin mencantumkan rencana penerimaan
dalam halaman III DIPA. Selain itu, perlu diatur lebih lanjut unit mana yang memiliki kewenangan
untuk melakukan revisi perbaikan halaman III DIPA dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Tata Cara Revisi Anggaran.

x Perlu diberikan pemahaman kepada Satker bahwa sisa MP tahun anggaran yang lalu telah
dicatat sebagai bagian dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang penggunaannya harus mendapat
persetujuan DPR. Oleh karena itu, sesuai prinsip maksimum pencairan sebagaimana diatur
dalam PMK 110/PMK.02/2021 bahwa maksimum pencairan tidak dapat melampaui pagu
anggaran sumber dana PNBP dalam DIPA.

b. Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta akan melakukan pendampingan untuk memastikan status BLU
penuh pada UPNV Yogyakarta dapat dipenuhi persyaratannya pada tahun 2021. Berdasarkan hasil
dialog yang dilakukan didapati hal yang menjadi kendala terkait persoalan teknis yang disebabkan
kurangnya pemahaman satker, sehingga satker sangat membutuhkan pendampingan baik oleh
Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta maupun dengan KPPN Yogyakarta. Selain itu, Kanwil juga akan
mendorong satker untuk melakukan koordinasi dengan K/L terkait dalam hal ini kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang juga menjadi pembina BLU untuk memudahkan satker melakukan
bencmarking dengan satker BLU Pendidikan lain yang sudah berjalan dengan baik. Kegiatan
pendampingan telah dilaksanakan kepada satker UPNV Yogyakarta oleh KPPN Yogyakarta pada
tanggal 27 Oktober 2021 dan oleh Kanwil DJPb Prov. D.I Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 2021.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan :

LANGKAH HASIL DAMPAK

Penguatan terhadap basis mendukung percepatan ¾ Meningkatkan
data yg valid dan lengkap realisasi anggaran PNBP efisiensi dan
produktivitas satker
Perbaikan kepatuhan tata Megoptimalkan kinerja pengelola PNBP
kelola PNBP pengelolaan anggaran PNBP
¾ Mendukung
Perlunya transfer Memberikan dukungan kelancaran masa
knowledge terhadap kelancaran pelaksanaan peralihan antara
seluruh pengelola PNBP satker PNBP ke satker
pengelolaan PNBP BLU
Penyesuaian/simplifikasi
pola pelayanan sesuai Menyesuaikan modernisasi ¾ Mengoptimalkan
dengan kondisi terkini pelaksanaan anggaran
kinerja pelaksanaan
serta Teknologi Informasi
anggaran satker

PNBP/BLU

74

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

OKTOBER 2021

Profil Keuangan per 31 Oktober 2021 AKSELERASI BELANJA K/L, DAK FISIK, DAN
Estimasi Pendaoatan APBN Rp5,72 Triliun DANA DESA, SERTA KUR dan UMi DI PROVINSI
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 4,88 Trilyun KALIMANTAN TENGAH
(85,31%)
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 25,03 Trilyun RINGKASAN EKSEKUTIF
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 17,12 Trilyun
(68,4%) Realisasi Belanja Kementerian Negara/ Lembaga (K/L), DAK Fisik, dan Dana
Desa telah bergerak naik secara signifikan, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan
Belanja Pemerintah Pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah. Sejumlah kendala yang
Alokasi Rp12,39 Triliun terjadi antara lain keterlambatan proses pengadaan, kurangnya sinergi antar instansi
Realisasi Rp8,92 Triliun (71,99%) lingkup Pemda, permasalahan hukum, dan bencana banjir
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Alokasi Rp16,18 triliun Pembiayaan KUR dan UMi pada dasarnya memiliki tren yang positif. Namun
Realisasi Rp13,92 Triliun (86,03%) demikian, peran serta Bupati atau Sekda masih sangat diperlukan untuk dapat
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 1,64 Trilyun meningkatkan nilai penyaluran DFDD.
Realisasi DAK Fisik 2021 1,08 Triliun (65,88%)
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1,43 Trilyun Langkah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah adalah
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 1,11 Triliun (65,7%) melakukan koordinasi dan asistensi melalui kegiatan one-on-one meeting dengan
Realisasi PEN (per 29 Okt 2021) satker K/L, dan executive meeting untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan
Cluster Kesehatan Rp543,11 Miliar dan merumuskan strategi penyelesaian.
Klaim Pasien Rp516,83 Miliar (31 RS/6.671
Pasien) Kegiatan-kegiatan tersebut telah dipublikasikan melalui media cetak, media
Insentif Nakes Rp26,28 Miliar (31 Faskes/3.313 elektronik, pres release Triwulan III 2021, serta kegiatan Goes To Campus bersama
Nakes) dengan DJKN dalam rangka edukasi APBN kepada para civitas akademika.
Cluster Dukungan UMKM dan Korporasi
Rp110,57 Miliar Dari pantauan sampai dengan akhir bulan Oktober 2021, telah teridentifikasi
BPUM Rp110,57 Miliar (92.139 Pelaku Usaha indikator-indikator keberhasilan dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu adanya
Mikro) akselerasi belanja K/L, DAK Fisik dan Dana Desa jika dibandingkan dengan periode
sebelumnya, serta peningkatan nilai penyaluran KUR/UMi
Cluster Program Prioritas Rp691,24 Miliar
Padat Karya Kemen. PUPR Rp387,65 Miliar Keterangan (searah jarum jam) :(1) Kegiatan EPA dan Sosialisasi LLAT TA 2021; (2)
(11.171 Naker) Koordinasi TKDD dengan Bupati Kabupaten Barito Selatan; (3) FGD DAK Fisik dan Dana
Padat Karya Kementan Rp179,59 Miliar (65.505 Desa (4) Kegiatan Goes to Campus; dan (5)Monev KUR dan Umi di wilayah Barito
Naker)
Padat Karya Kemenhub Rp88,11 Miliar (649
Naker)
Program Food Estate Kementan Rp35,89 Miliar
Cluster Perlindungan Sosial Rp1,05 Triliun
PKH Rp83,81 Miliar (125.149 KPM)
Program Sembako Rp144,63 Miliar (723.156 KPM)
Kartu Prakerja Rp408,25 Miliar (115.000 Peserta)
BST Rp83,01 Miliar (276.708 KPM)
BSU Rp6,35 Miliar (6.349 Penerima)
Penyaluran BLT DD Rp322,82 Miliar (93.790 KPM)
Realisasi Kredit Program
KUR Rp2,48 Triliun (54.525 Debitur)
Pembiayaan UMi Rp Rp5,70 Miliar (1.407 Debitur)
Penempatan Dana pada BPD Kalteng dalam
rangka PEN (sd 29 Okt 2021)
Penempatan Rp 200 Miliar
Realisasi Kredit Rp653,93 Miliar (2.696 Deb)

75

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

OKTOBER 2021

A. ISU TEMATIK

1. Akselerasi Belanja Kementerian Negara/ Lembaga (K/L). Dalam rangka mendorong akselerasi belanja
K/L dan memberikan pedoman penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2021,
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)
berupa one-on-one meeting tematik dengan para KPA satuan kerja serta Sosialisasi Langkah-langkah Akhir
Tahun anggaran 2021. Kegiatan tersebut dilakukan antara lain terhadap satuan kerja lingkup KPPN
Palangkaraya, KPPN Buntok, dan KPPN Pangkalan Bun.

2. Akselerasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Jenis belanja DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) merupakan
kontributor utama ketidakserapan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di wilayah
Kalimantan Tengah. Sehingga diperlukan percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, khususnya DAK
Fisik Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan BLT Dana Desa. Pendekatan ke pemerintah daerah selalu subyek
pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan oleh Kanwil DJPb PRovinsi Kalimantan Tengah melalui
asistensi dan koordinasi kepada sejumlah Pemda dalam bentuk kegiatan executive meeting dengan
Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DAK
Fisik dan Dana Desa. Kegiatan ini dilakukan kepada seluruh Pemda yang berada di wilayah Kalimantan
Tengah dan didampingi oleh para Kepala KPPN selaku KPA DAK Fisik dan Dana Desa.

3. Penguatan peran Pemda dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra MIkro
(UMi). KUR dan UMi merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan
pendanaan/permodalan bagi Penyaluran KUR dan UMi ditujukan untuk para pelaku UMKM. Sebagai pihak
yang mengetahui kondisi UMKM di daerah, peran Pemda sangat penting dalam memberikan informasi
program Pemerintah tersebut kepada para pelaku UMKM di daerah. Dengan adanya peran tersebut
Pemda perlu selalu update informasi dan kondisi penyaluran KUR dan UMI di wilayahnya. Berkenaan hal
tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan asistensi dan koordinasi kepada
sejumlah Pemda dalam bentuk kegiatan executive meeting dengan pimpinan daerah beserta jajaran
dalam rangka mendorong optimalnya pelaksanaan peran Pemda sehingga pemanfaatan KUR dan UMi
oleh para pelaku UMKM di Kalimantan Tengah dapat lebih optimal

4. Sinergi antara DJPb dan DJKN dalam rangka edukasi APBN kepada civitas akademika. Akademisi
merupakan salah satu stakeholder strategis yang harus dilibatkan dalam rangka menjaga kondisi
perekonomian regional. Terlebih lagi sejumlah akademisi universitas di wilayah Palangkaraya dinilai lebih
memahami karakter dan potensi perekonomian regional Kalimantan Tengah. Maka dari itu, diperlukan
penyamaan persepsi tentang peran fiskal pemerintah pada level regional. Hal ini merupakan langkah awal
dari kolaborasi antara DJPb dan akademisi regional dalam mengawal perekonomian di wilayah
Kalimantan Tengah. Untuk itu, strategi komunikasi yang digunakan adalah bersinergi dengan DJKN dalam
bentuk kegiatan Goes to Campus pada tiga universitas di Palangkaraya yaitu Universitas Palangkaraya,
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan IAIN Palangkaraya pada 18 Oktober 2021 yang dilakukan
secara daring dan dihadiri oleh 400 lebih mahasiswa. Dalam kesempatan ini Kepala Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Tengah mengenalkan tentang APBN dan peran penting APBN dalam Pemulihan Ekonomi di
Kalimantan Tengah., sedangkan pihak DJKN mengenalkan tentang pengelolaan aset negara.

76

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

OKTOBER 2021

B. KONDISI PERMASALAHAN
1. Realisasi Belanja K/L per 30 September 2021 baru mencapai 59,42%. Sesuai dengan Nota Dinas

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-292/PB/2021 hal Akselerasi Belanja
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, target realisasi belanja Triwulan III adalah sebesar 70%.
Namun demikian, tingkat realisasi belanja K/L lingkup Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir
Triwulan III baru mencapai 59,42% (Rp 5,26 triliun dari pagu Rp 8,85 triliun). Jenis belanja modal menjadi
kontributor utama ketidakserapan belanja dengan tingkat realisasi sebesar 47,61% atau Rp1,69 triliun
dari pagu Rp3,55 triliun. Sedangkan jenis belanja modal menjadi kontributor kedua ketidakserapan
dengan angka realisasi sebesar 61,61% (Rp 1.96 triliun dari pagu Rp 3,33 triliun).
Hal tersebut menunjukkan adanya gap tingkat realisasi belanja K/L sebesar 10,58%, sehingga diperlukan
sejumlah strategi untuk mendorong satuan kerja K/L dalam rangka melakukan percepatan belanja,
khususnya pada triwulan terakhir TA 2021. Langkah alternatif yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Tengah adalah melakukan kegiatan one-on-one meeting dengan para KPA dan sekaligus
dipadukan dengan Sosialisasi Langkah-Langkah AKhir Tahun Anggaran TA 2021 sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaaan nomor PER-9/PB/2021. Sasaran dari kegiatan
tersebut antara lain dilakukan antara lain terhadap satuan kerja lingkup KPPN Palangkaraya, KPPN Buntok,
dan KPPN Pangkalan Bun.
Gambar 1: Pagu dan Realisasi Belanja APBN Provinsi Kalimantan Tengah per 30 September 2021

Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah)

2. Hambatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Sampai dengan 31 September 2021, realisasi
penyaluran alokasi DAK Fisik dan Dana Desa lingkup Provinsi Kalimantan Tengah masih belum optimal
dan menjadi jenis belanja TKDD dengan persentase terendah, yaitu 42,88% untuk DAK Fisik dan
65,66% untuk Dana Desa. Padahal alokasi DAK Fisik sebesar Rp 1,64 Triliun dan alokasi Dana Desa
sebesar Rp 1,43 Triliun pada tahun 2021 ditujukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di

77

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

OKTOBER 2021

daerah, pemulihan ekonomi, dan penanganan dampak pandemi pada 14 kabupaten/kota dan dan
1.433 desa.

Untuk DAK Fisik yang baru mencapai 42,88%, fokus perhatian ditujukan pada proses penyaluran Tahap
II karena batas akhir pengajuan usulan DAK Fisik Tahap II pada tanggal 21 Oktober 2021. Namun
demikian, per tanggal 30 September 2021, masih terdapat 81 dari 178 subbidang yang belum salur.
Hal ini tidak selaras dengan ketentuan PMK 130/PMK.07/2019 yang mengatur bahwa pengajuan
usulan penyaluran DAK Fisik Tahap II oleh Pemda sudah dapat dilakukan mulai dari bulan April 2021.
Sehingga diperlukan pendekatan secara persuasif kepada Pemerintah Daerah untuk segera melakukan
percepatan penyaluran Tahap II agar tidak terdapat keterlambatan penyampaian usulan DAK FIsik.
Adapun pertimbangan utama dari percepatan tersebut adalah bahwa ketidakberhasilan penyaluran
DAK Fisik akan berakibat negatif pada Pemda yaitu pembayaran tagihan akan menggunakan dana
APBD.

Untuk Dana Desa, fokus perhatian masih ditujukan pada dua hal. Pertama, proses penyaluran Tahap II
yang baru mencapai 55,48% (795 dari 1.433 desa) yang tersebar merata di seluruh Pemda. Kedua,
proses penyaluran BLT DD bulan 1 s.d. 12 yang baru mencapai 71,9%%, dimana konsentrasi
ketidaksaluran terdapat pada Kabupaten Kapuas. Jika melihat ketentuan PMK 94/PMK.07/2021,
seharusnya penyaluran Dana Desa Tahap II dan BLT Dana Desa bulan 1 s.d. 12 dapat diselesaikan pada
bulan Oktober 2021. Ketentuan tersebut mengatur sejumlah relaksasi penyaluran dana desa, salah
satunya adalah penyaluran BLT Dana Desa untuk tiga bulan sekaligus. Harapan dari relaksasi ini adalah
mempermudah dan mempercepat pengajuan atas permintaan penyaluran BLT Dana Desa, sehingga
Pemerintah Desa dapat segera menyalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan lebih
cepat. Hal ini sangat penting untuk mengoptimalkan manfaat dari BLT Dana Desa sebagai salah satu
bentuk Jaringan Pengaman Sosial, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Secara umum permasalahan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya sinergi antar instansi lingkup
Pemda, kondisi geografis wilayah, permasalahan hukum, dan konflik internal Pemerintah Desa. Maka
dari itu, melalui langkah-langkah koordinatif secara langsung, khususnya melalui executive meeting
dengan Bupati atau Sekretaris Daerah, diharapkan dapat menyelesaikan konflik internal antar lembaga
karena dapat ditengahi langsung oleh Pimpinan Daerah.

Kegiatan eksekutif meeting tersebut merupakan lanjutan kunjungan kerja Kepala Kanwil DJPb
Kalimantan Tengah serta sebagai sarana pengigat bagi Pimpinan Daerah akan target kemanfaatan atas
DAK Fisik dan Dana Desa, khususnya untuk membantu perekonomian masyarakat dan daerah atas
dampak negative Covid-19. Namun demikian, usaha percepatan penyaluran Dana Desa tersebut juga
menuntut adanya kesiapan dan kesadaran dari para perangkat desa sebagai salah satu mitigasi
terhadap potensi permasalahan hukum atas penyaluran Dana Desa.

3. Peran Pemda dalam Penyaluran KUR dan UMi di Kalimantan Tengah perlu ditingkatkan. Penyaluran
KUR di Kalimantan Tengah sampai dengan Triwulan III 2021 mencapai Rp2.17 Triliun yang telah
dimanfaatkan oleh 49.127 debitur yang tersebar di seluruh kota/kabupaten di Kalimantan Tengah.
Kinerja penyaluran KUR tersebut mengalami kenaikan yang cukup besar jika dibandingkan periode
yang sama tahun 2020 sebesar Rp1,17 triliun. Namun dibandingkan dengan total penyaluran KUR
secara nasional (posisi sd Agustus 2021), realisasi penyaluran KUR di Kalimantan Tengah hanya

78

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

OKTOBER 2021

berkontribusi sebesar 1,21%. Selanjutnya, kondisi penyaluran UMi di Provinsi Kalimantan Tengah
masih sangat rendah. Sesuai data dalam Aplikasi SIKP. UMi, sampai dengan Triwulan III 2021 UMi
tersalur sebesar Rp4,49 miliar yang dimanfaatkan oleh 1.126 debitur yang juga tersebar di seluruh
kota/kabupaten. Penyaluran ini menurun dibanding penyaluran pada periode yang sama tahun 2020
sebesar Rp9,15 miliar.

Dengan kondisi di atas, Kanwil DJPb Provinsi Kalteng perlu mendorong Pemda sebagai pembina UMKM
di daerah dapat mengoptimalkan peran pentingnya menyebarkan informasi yang seluas-luasnya
kepada pelaku UMKM terkait program KUR dan UMi. Dengan hal tersebut diharapkan para pelaku
UMKM dapat memanfaatkan program Pemerintah tersebut dalam rangka pengembangan usahanya.

4. Terdapat celah informasi APBN oleh para akademisi. Secara umum, para akademisi jarang
memperoleh informasi terkait perkembangan fiskal regional yang terperinci dan komprehensif,
terlabih lagi terkait dengan penanganan pandemi dan manajemen aset pemerintah. Padahal pihak
akademisi merupakan salah satu saluran potensial yang dapat digunakan untuk amplifikasi sejumlah
kebijakan fiskal pemerintah. Maka dari itu, dunia akademisi yang cenderung bersifat teoritis perlu
diselaraskan persepsinya dengan implementasi kebijakan fiskal. Sehingga ketidakselarasan tersebut
dapat diminimalisir dan dapat meningkatkan optimisme atas kebijakan fiskal yang diterapkan. Maka
dari itu, diperlukan sebuah edukasi kepada para civitas akademika, khususnya mahasiswa yang
merupakan calon pemimpin. Dalam hal ini DJPb juga bersinergi dengan DJKN dalam melakukan
edukasi tersebut.

C. ANALISIS

1. Realisasi belanja K/L di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Tingkat realisasi belanja K/L lingkup Provinsi
Kalimantan Tengah sampai dengan akhir September 2021 baru mencapai 59,42% (Rp 5,26 triliun dari pagu
Rp 8,85 triliun). Kontributor utama ketidakserapan tersebut terdapat pada belanja modal (47,61%) dan
belanja barang (61,61%). Berdasarkan hasil analisis awal, kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh: (1)
Pembatalan paket kegiatan fisik pada sejumlah satuan kerja, salah satunya SNVT Pelaksanaan Jaringan
Pemanfaatan Air Kalimantan Tengah; dan (2) Keterlambatan proses pekerjaan fisik, baik karena
keterlambatan proses pengadaan barang/jasa atau karena berdasarkan jadwal pelaksanaan yang telah
direncanakan, misalnya beberapa pekerjaan fisik Belanja Modal diawali pada Bulan Juli 2021, sehingga
sampai dengan September 2021 masih dalam tahap pelaksanaan. Kondisi tersebut ditambah dengan
karakter belanja modal yang bersifat termin.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah adalah
melakukan kegiatan one-on-one meeting dengan para KPA dan Sosialisasi Langkah Langkah Akhir tahun
sesuai Perdirjen Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran
Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2021. Sosialisasi dilaksanakan melalui sinergi dengan setiap KPPN
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan kegiatan tersebut, terdapat sejumlah isu
pelaksanaan anggaran satuan kerja K/L, antara lain:

a. Masih terdapat budaya satuan kerja yang tidak segera mengajukan SPM-nya ke KPPN. Dengan adanya
adanya Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2021, satuan kerja didorong untuk memperhatikan
tanggal-tanggal batas waktu pengajuan SPM sebagaimana di atur dalam PER-9/PB/2021, baik SPM

79

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

OKTOBER 2021

UP/TUP, SPM GUP/PTUP, SPM LS Non Kontraktual, maupun SPM LS Kontraktual. Sehingga pengajuan
SPM dapat dipercepat, misalnya di bulan Oktober, dan tidak terkonsentrasi di akhir tahun anggaran.

b. Terdapat potensi kontrak yang telah jatuh tempo belum diajukan tagihannya oleh satuan
kerja/penyedia barang/jasa. Maka dari itu, agar satuan kerja melakukan identifikasi kontrak-kontrak
yang jatuh temponya sesuai dengan batas waktu atau batas akhir pengajuan SPM sebagaimana diatur
dalam PER-9/PB/2021, dan melakukan komunikasi dengan Penyedia barang/jasa untuk melakukan
percepatan penyelesaian pekerjaan sehingga tidak memerlukan garansi atau jaminan bank pada saat
pengajuan SPM khususnya BAST setelah tanggal 17 Desember 2021.

c. Adanya potensi berkurangnya kualitas belanja dan capaian output ketika satuan karena satuan kerja
hanya berfokus pada penyerapan belanja ketika menjelang akhir tahun anggaran. Atas hal ini, satuan
Kerja agar tetap mengutamakan kualitas belanja dan capaian ouput dalam pelaksanaan anggaran pada
akhir tahun anggaran, dan meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM agar tidak terjadi
pengembalian SPM maupun retur SP2D.

d. Terdapat potensi pagu minus, khususnya belanja pegawai. Dalam hal ini satuan kerja yang memiliki
pagu minus pada akun belanja pegawai agar segera melakukan revisi penyelesaian pagu minus secara
internal, tingkat wilayah, atau dapat berkoordinasi dengan eselon I ketika pagu minus tidak dapat
diselesaikan pada tingkat satker/wilayah.

e. Khusus pada belanja modal, rendahnya tingkat realisasi sampai dengan akhir Triwulan III 2021
disebabkan oleh (i) kegiatan pembangunan fisik (gedung dan bangunan) yang baru dimulai pada awal
semester II dengan jadwal penyelesaian pekerjaan sampai dengan bulan November/Desember 2021,
misalnya PN Nanga Bulik; (ii) beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena mengalami
penghematan dana (refocusing) dan akan dilanjutkan pada tahun 2022 dengan mekanisme kontrak
multi years, misalnya satuan kerja UPBU Iskandar; dan (iii) terdapat beberapa kegiatan belanja modal
sekaligus (mobil dan mesin) yang masih dalam proses penagihan.

Dari hasil koordinasi tersebut, realisasi belanja K/L sepanjang bulan Oktober 2021 mengalami
peningkatan sebesar 9,19% menjadi sebesar Rp 5,98 triliun (68,63%), dengan tingkat realisasi belanja
modal sebesar 58,86% dan belanja barang sebesar 68,59%. Pada kegiatan tersebut, para pimpinan dan
pengelola keuangan satuan kerja K/L akan segera melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan melalui
koordinasi dengan eselon I dan penyedia barang/jasa.

2. Rendahnya realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk DAK Fisik, rendahnya realisasi terfokus pada lambatnya penyaluran Tahap II antara lain disebabkan
oleh dua permasalahan utama sebagaimana pada bulan sebelumnya, yaitu: (a) Kurangnya sinergi dan
koordinasi antar instansi lingkup Pemda dalam pemrosesan usulan penyaluran DAK Fisik; dan (b) Dampak
bencana banjir yang melanda di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah.

Pada permasalahan yang pertama, selain disebabkan oleh adanya misinterpretasi atas peraturan
penyaluran DAK Fisik , budaya kerja yang sangat birokratis menjadikan lambatnya penanganan layanan
tersebut. Kedua, kondisi banjir yang cukup lama disejumlah wilayah di hilir (antara lain di Kabupaten
Katingan) menyebabkan pelaksanaan pekerjaan fisik tidak dapat dilanjutkan dan progress pekerjaan tidak

80

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

OKTOBER 2021

tidak dapat diperiksa capaian outputnya, padahal bukti capaian output menjadi syarat penyaluran tahap
berikutnya.
Sedangkan untuk Dana Desa, rendahnya realisasi terfokus pada penyaluran Dana Desa Tahap II (55,48%
atau 795 dari 1.433 desa) dan BLT Desa (71,9% dari target 75%). Kondisi tersebut antara lain disebabkan
oleh sejumlah permasalahan utama, antara lain: (1) permasalahan hukum; (2) kurangnya sinergi antar
instansi, dan (3) konflik internal desa.
Berdasarkan karakter permasalahan utama DAK Fisik dan Dana Desa tersebut, Kanwil DJPb memutuskan
untuk melakukan executive meeting dengan sejumlah Bupati dan Sekretaris Daerah bersama dengan OPD
terkait, serta mendorong KPPN untuk berkoordinasi secara teknis dengan OPD Pemda terkait. Executive
meeting ini juga ubetujuan untuk menyamakan persepsi atas sejumlah misinterpretasi sejumlah OPD
terhadap ketentuan pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa.
Hampir seluruh Kabupaten dikunjungi oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah di bulan Oktober
2021. Dari hasil koordinasi dan asistensi yang telah dilakukan, tingkat penyaluran DAK Fisik per 31 Oktober
naik secara signifikan menjadi Rp 1.090 miliar (66,3%), atau naik naik 3% dari posisi akhir September.
2021. Yang terpenting, penyaluran Tahap II telah mencapai 100% (178 dari 178 subbidang) dan juga
diperoleh komitmen seluruh jajaran Pemda untuk mempercepat pengajuan usulan Tahap III-nya sebelum
pertengahan Desember 2021. Percepatan yang terjadi di bulan Oktober diharapkan dapat ditingkatkan
di bulan selanjutnya. Selain itu, sejumlah Pemda yang mengalami banjir juga akan mengupayakan langkah
alternatif untuk mempercepat penyelesaian output DAK Fisik.
Untuk Dana Desa, terdapat peningkatan penyaluran Dana Desa yang signifikan, yaitu menjadi Rp 1.117
miliar (78,3%), atau naik 12,7% dari posisi akhir September 2021. Fokus kenaikan terdapat pada BLT Dana
Desa menjadi Rp 332 milar (95,6%), serta presentase Desa yang telah salur Dana Desa Tahap II menjadi
76,83%. Selain itu, sebagai mitigasi atas pelanggaran hukum yang terjadi, maka Pemda akan mendorong
peran aktif Camat sebagai dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Dana Desa diwilayahnya.
Keberhasilan langkah-langkah percepatan Dana Desa juga dapat dilihat dari grafik dibawah yang
menunjukkan percepatan penyaluran di TA 2021, yang mana pada bulan Oktober mempunyai kurva
lengkung keatas dan juga semakin mendekati persentase tingkat penyaluran di tahun 2020.

81

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

OKTOBER 2021

Grafik 1: Realisasi Penyaluran Dana Desa per bulan 2020-2021

Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah)

3. Mendorong peningkatan peran Pemda dalam meningkatkan penyaluran KUR dan UMi. Penyaluran
KUR dan UMi di Kalimantan Tengah masih relatif rendah. Meskipun penyaluran KUR tahun 2021
meningkat dibanding tahun lalu, namun kontribusinya terhadap penyaluran nasional masih sangat
kecil. Lain lagi dengan UMi, penyaluran UMi pada tahun 2021 menurun jika dibandingkan tahun lalu.
Kondisi tersebut memerlukan perhatian lebih intens dari pihak-pihak terkait. KUR dan UMi sebagai
program Pemerintah memang ditujukan untuk membantu para pelaku UMKM, tidak hanya dalam
penyediaan pendanaan melalui kredit dengan tingkat bunga yang murah dan mekanisme yang
sederhana, namun juga menyediakan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan
usaha. Pemda sebagai pembina UMKM di daerah tentu secara intens berinteraksi dengan UMKM di
wilayahnya, sehingga diharapkan mengetahui kondisi pelaku UMKM dengan berbagai permasalahan
dan kendala dalam pengembangan usaha. Dengan demikian, Pemda diharapkan menjadi pihak yang
memiliki peran besar dalam mendorong UMKM dalam memanfaatkan KUR dan UMi. Denga demikian,
penyaluran KUR dan UMi dapat semakin meningkat dan tepat sasaran dengan diiringi peningkatan
kesejahteraan pelaku UMKM, yang pada gilirannya akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi.
Melalui excecutive meeting dengan pimpinan daerah pada beberapa Pemda, diharapkan akan terjadi
akselerasi peningkatan peran Pemda dalam meningkatkan pemanfaatan KUR dan UMi di wilayah
Kalimantan Tengah demi pengembangan UMKM yang optimal. Harapannya UMKM dapat lebih
berperan besar dalam peningkatan perekonomian di daerah.

4. Sinergi antara DJPb dan DJKN dalam rangka melakukan edukasi kepada civitas akademika. Dalam
rangka mengisi gap informasi para civitas akademika terhadap APBN dan pengelolaan aset negara,
diperlukan suatu tindak lanjut dari DJPb dan APBN. Dalam hal ini DJPb dan DJKN melakukan kegiatan
Goes To Campus ke tiga univeritas di Palangkaraya dengan konsep diskusi santai terkait peran fiskal
pemulihan ekonomi dan pengelolaan aset negara. Konsep acara menyesuaikan dengan karakter para
civitas akademisi yang suka bertukar pikiran. Target yang diharapkan adalah pernyamaan persepsi

82

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

OKTOBER 2021

para civitas akademisi dalam hal pengelolaan fiskal dan manajemen aset negara. Sehingga dapat lebih
mengoiptimalkan kebijakan fiskal dan aset negara yang diterapkan oleh pemerintah. Kegiatan ini
secara tidak langsung juga menjadi sarana branding Kanwil DJPb selaku Regional Chief Economist,
khususnya di bidang fiskal, dimana selanjutnya akan memerlukan dukungan para regionel economist
dari lingkup universitas.

D. REKOMENDASI

Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, terdapat sejumlah rekomendasi fiskal sebagai
berikut:

1. Peran aktif KPA dan pengelola keuangan satuan kerja untuk segera melakukan akselerasi belanja
melalui:

a. akselerasi proses pengadaan barang/jasa yang masih tertunda

b. identifikasi tagihan yang jatuh tempo untuk segera mengajukan tagihan ke KPPN, dan mendorong para
pihak penyedia barang dan jasa untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang dikontrakan.

c. lebih mengutamakan kualitas belanja dan capaian ouput dalam pelaksanaan anggaran pada akhir tahun
anggaran, dan meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM agar tidak terjadi pengembalian SPM
maupun retur SP2D

d. mendorong para pihak penyedia barang dan jasa untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang
dikontrakkan khususnya terkait kontrak yang direncanakan selesai tanggal 17 s.d 31 Desember 2021
untuk menghindari pembayaran tagihan dengan jaminan bank.

e. koordinasi dengan eselon I nya jika terdapat permasalahan alokasi belanja dan waktu pelaksanaan
kegiatan.

2. Peningkatan koordinasi dan pemantauan atas progress realisasi DAK Fisik dan Dana Desa. Pemantauan
DAK Fisik telah secara lebih intens untuk mendorong penyelesaian DAK Fisik dan Dana Desa di awal bulan
Desember. Hal ini mengingat batas waktu DAK Fisik TA 2021 adalah tanggal 15 Desember 2021.
Percepatan tersebut ditujukan untuk memitigasi adanya kesalahan/kekurangan prasyarat pengajuan
penyaluran. Khusus untuk Dana Desa, pemantauan khusus harus dilakukan dilakukan kepada Kabupaten
Kapuas sebagai konsentrasi ketidaksaluran BLT Desa. Selain itu, dorongan untuk melakukan
benchmarking kepada Kabupaten yang lebih sukses dalam pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan.

3. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah akan terus meningkatkan koordinasi dengan Pemda dalam
mendorong peningkatan pemanfaatan KUR dan UMi. Melalui update informasi dan kondisi penyaluran
KUR dan UMi secara berkala diharapkan Pemda semakin memberikan atensi besar terhadap pemanfaatan
KUR dan UMi dalam pengembangan usaha pelaku UMKM. Sebagai salah satu atensi tersebut, dapat
dilakukan dengan membentuk tim monev KUR dan UMi dengan melibatkan OPD dan instansi terkait serta
melakukan sosialisasi KUR dan UMi kepada pelaku UMKM melalui berbagai media.

4. Kegiatan Goes to Campus agar dilakukan secara periodik dan ditindaklanjuti dengan kerjasama terkait
analisis fiskal, sehingga dapat menghasilkan kontribusi positif dari para civitas akademika bagi pemulihan
ekonomi dan perwujudan kesejahteraan masyarakatdi regional Kalimantan Tengah.

83

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

OKTOBER 2021

E. INDIKATOR KEBERHASILAN

Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut indikator efektifitas
keberhasilan kegiatan RCE bulan Oktober 2021

Gambar 2: Indikator Keberhasilan RCE Bulan OKtober 2021

Komponen Outcome Dampak

1 – Sosialisasi dan one-on-one Peningkatan peran aktif satuan Percepatan belanja satuan
meeting percepatan belanja K/L kerja K/L kerja K/L di bulan Oktober,
dan diharapkan dapat
2 – Executive Meeting dan Peningkatan peran aktif Pemda dilanjutkan sampai akhir
penyamaan persepsi dalam ketepatan waktu triwulan IV.
penyaluran DFDD penyampaian usulan DAK Fisik dan Peningkatan penyaluran
Dana Desa, serta penyelesaian DFDD secara tepat waktu,
3 – Koordinasi KUR dan UMi permasalahan internal Pemda dan diharapkan.
Peningkatan peran aktif Pemda
4 – Strategi Komunikasi melalui dalam pembinaan UMKM Peningkatan penyaluran
Edukasi peran APBN dan Peningkatan pemahaman APBN KUR dan UMi
Manajemen Aset Negara oleh civitas akademisi yang Peningkatan dukungan
kepada civitas akademika merupakan stakeholder strategis akademisi dalam penerapan
untuk mendukung keberhasilan kebijakan fiskla pemerintah.
kebijakan fiskal pemerintah

1. Keberhasilan Percepatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga di Provinsi Kalimantan
Tengah dapat dilihat dari peningkatan realisasi belanja Kementerian/Lembaga yang cukup signifikan.
Realisasi belanja per 31 Oktober 2021 mengalami peningkatan dari Rp5,26 triliun (59,42%) menjadi
Rp5,98 triliun (68,63%). Dengan adanya peningkatan realisasi yang sangat signifikan tersebut,
mengindikasikan bahwa kegiatan one-on-one meeting yang dilakukan mampu mendorong akselerasi
belanja Kementerian/Lembaga.

2. Tingkat penyaluran DAK Fisik s.d. 31 Oktober 2021 mengalami kenaikan secara signifikan menjadi Rp
1.090 miliar (66,3%), atau naik naik 23,4% dari posisi akhir September 2021. Sedangkan tingkat
penyaluran Dana Desa per 31 Oktober 2021 naik signifikan menjadi Rp 1.117 miliar (78,3%), atau naik
12,7% dari posisi akhir September2021. Fokus kenaikan terdapat pada BLT Dana Desa menjadi Rp
322,82 miliar (78,3%).

3. Sejumlah koordinasi KUR dan UMi dengan Pemda menghasilkan sejumlah komitmen Pemda untuk
berperan aktif pada pembinaan UMKM pengguna KUR dan UMi. Hal ini secara perlahan berdampak
pada kenaikan tingkat penyaluran KUR dan UMi. Sampai dengan akhir Oktober 2021, terdapat nilai
KUR Rp2,48 Triliun (54.525 Debitur) dan pembiayaan UMi Rp Rp5,70 Miliar (1.407 Debitur).

4. Kegiatan edukasi APBN kepada civitas akademika membuka peluang kerjasama lembih lanjut antara
DJPb dan civitas akademika untuk mengawal implementasi kebijakan fiskal secara regional Kalimantan
Tengah.

84

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALTIM

OKTOBER 2021

Profil Keuangan Oktober 2021 ENHANCING KUALITAS PELAKSANAAN
ANGGARAN MELALUI PENGUATAN
Realisasi Pendapatan dan Hibah 2021 Rp 15,1 KAPASITAS RCE YANG BERBASIS EVIDENCE
Trilyun DAN DIGITAL

Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 9,3 Trilyun RINGKASAN EKSEKUTIF
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 6,6 Trilyun x Realisasi anggaran K/L, anggaran APBD, penyaluran DAK Fisik, penyampaian
(71,4%)
laporan keuangan Satker UPPA-W, dan implementasi digipay masih belum
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 1,28 Trilyun optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi di Kalimantan Timur.
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp 772 miliar (60,3%) x Kanwil DJPb Kalimantan Timur ditunjuk sebagai salah satu Kanwil yang
melaksanakan piloting Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III 2021.
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 939 miliar x Langkah yang dilakukan Kanwil DJPb Kalimantan Timur yaitu melaksanakan
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 679 miliar (72,40%) kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan fokus pada satker-satker
yang memiliki pagu besar namun capaian belanjanya masih rendah,
Pagu Dana BOS Rp 906 miliar melaksanakan kegiatan FGD dengan pemda, monitoring penyaluran DAK Fisik,
Realisasi Dana BOS Rp 868 miliar (95,8%) melaksanakan evaluasi laporan keuangan UPPA-W, dan monitoring
implementasi digipay. Selain itu, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur juga
Pagu Earmark 8% DAU/DBH Rp 954 miliar melaksanakan piloting KFR Triwulan III 2021 dengan mengikuti petunjuk dari
Realisasi Earmark Rp 494 miliar (51,77%) Kantor Pusat DJPb.
x Dari pantauan selama bulan Oktober 2021, telah teridentifikasi indikator-
Pagu Pemulihan Ekonomi Daerah Rp 378 indikator keberhasilan dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu realisasi
miliar belanja K/L lingkup Provinsi Kaltim mencapai Rp6,79 triliun atau 73,35 persen
Realisasi Pemulihan Ekonomi Daerah Rp dari pagu, tumbuh 18,83 persen (yoy), realisasi APBD sebesar Rp18,17 triliun
188 miliar (49,6%) atau 52,69% dari pagu, mengalami kenaikan sebesar 8,75% bila dibandingkan
realisasi pada akhir bulan September 2021, penyaluran DAK Fisik sampai
Pagu DID untuk Bidang Kesehatan Rp 448 dengan tahap II, dari pagu 1.280 miliar telah terealisasi sebesar 772 miliar
miliar atau 60,3%, penyampaian LK Satker UPPA-W pada periode LK Semester I 2021
Realisasi DID untuk Bidang Kesehatan Rp sebanyak 28 satker dari total 39 satker UPPA-W, meningkat bila dibandingkan
224 miliar (50%) dengan periode LK Semester I 2020 yang hanya 11 satker, KFR Preliminary
Triwulan III 2021 telah berhasil disusun dan disampaikan ke Direktorat
Pelaksanaan Anggaran secara tepat waktu, satuan kerja yang mengikuti
program digipay sudah mencapai 24,2% dari target, perekrutan vendor telah
mencapai 17,4% dari target, dan jumlah transaksi sebanyak 30,2% dari target.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur melakukan kegiatan Ngopi Panas
(Ngobrol Pintar Pelaksanaan Anggaran Satker) dengan tajuk Penguatan Sinergi Dalam Rangka
Pencapaian Belanja Berkualitas (Dokumentasi Kanwil DJPb Kaltim – Oktober 2021).

85

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALTIM

OKTOBER 2021

1. ISU TEMATIK: “Enhancing Kualitas Pelaksanaan Anggaran melalui Penguatan Kapasitas RCE yang
Berbasis Evidence dan Digital”.

Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana butir 1 diantaranya difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
a. Piloting KFR. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-3565/PB.1/2021

tanggal 7 September 2021, Kanwil DJPb Kalimantan Timur ditunjuk sebagai salah satu Kanwil yang
melaksanakan piloting penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III 2021. Hal tersebut
merupakan salah satu bentuk pengembangan Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE).

b. Penguatan kerja sama dengan Pemda. Dalam rangka mendukung penanganan Covid-19 dan
pemulihan ekonomi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengupayakan refocussing dan
percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendanai
program/ kegiatan prioritas antara lain: di bidang kesehatan, penyediaan jaring pengamanan sosial
dan penanganan dampak ekonomi serta dukungan pemberian vaksinasi kepada masyarakat.

c. Evaluasi pelaksanaan dan penyaluran DAK Fisik. Peningkatan kinerja penyaluran DAK Fisik pada
masing – masing Pemda dengan menyelenggarakan kegiatan inovatif “Ngopi Dinda” (Ngobrol Pintar
DAK Fisik dan Dana Desa) dengan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu,
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur juga aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh KPPN
lingkup Provinsi Kalimantan Timur diantaranya mengikuti rapat koordinasi oleh KPPN Tanjung Redeb
dan “BERDASI” (Berbincang DAK Fisik) yang diadakan oleh KPPN Samarinda.

d. Pelaksanaan anggaran pada satker PNBP. Dalam rangka monitoring dan evaluasi belanja dan
penerimaan PNBP, Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Ngopi Panas (Ngobrol
Pintar Pelaksanaan Anggaran Satker): Satker Mahir Modul PNBP Tahun 2021 dalam rangka sosialisasi
PMK 110 tahun 2021 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 8 Tahun 2021 dengan peserta satker
pengelola PNBP Tidak Terpusat. Selain itu juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepada 7 satker
pengelola sumber dana PNBP, yaitu Balai Pengkaji Teknologi Pertanian, IAIN Samarinda, Polres
Bontang, Balai Taman Nasional Kutai, Kantor UPBU APT Pranoto, Balai Latihan Kerja Samarinda, dan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur.

e. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka akselerasi belanja, Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur
melakukan melaksanakan kegiatan Ngopi Panas dengan fokus pada satker-satker yang memiliki pagu
besar namun capaian belanjanya masih rendah, antara lain Kemenkum HAM RI, Kemenkeu, Kementan,
Kemenhub, Kemendikbudristek, Kemenkes, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemensos, KemenPUPR,
KemenLHK dan KemenATR BPN. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Ngopi Panas dengan tajuk
Penguatan Sinergi Dalam Rangka Pencapaian Belanja Berkualitas yang diikuti oleh Satker dalam rangka
persiapan menghadapi akhir tahun 2021.

f. Kegiatan Pembinaan Satker UAPPA-W dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan
Triwulan III Tahun 2021. pelaksanaan evaluasi dan telaah Laporan Keuangan UAPPA-W Semester I
Tahun 2021 terkait peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dalam penyusunan laporan keuangan.

86

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALTIM

OKTOBER 2021

Untuk itu sebagai persiapan penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W Triwulan III Tahun 2021, Bidang
PAPK mengadakan FGD Ngobras Edisi ke lima dengan tema “Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan
Triwulan III Tahun 2021”.

g. Kegiatan Koordinasi Teknis Tindak Lanjut Liga Rekon dan Monavera di KPPN Samarinda. Berkenaan
dengan input berupa masukan, saran dan kendala permasalahan tersebut, Bidang PAPK bersama KPPN
Samarinda melakukan koordinasi teknis untuk identifikasi dan mapping agar Liga Rekon dan Monavera
mampu mewujudkan peningkatan kualitas LK Satker dan LK BUN di wilayah kerja KPPN Samarinda.

h. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah ke Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Wakkanda Bicara dilakukan pembinaan ke
Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan pembinaan kali ini
berlangsung dengan obyek pembinaan meliputi pengelolaan keuangan daerah, yakni: implementasi
PP 12 Tahun 2019/ Permendagri 77 Tahun 2020, pengelolaan Dana Transfer, asistensi penyelesaian
rekomendasi BPK sesuai LHP BPK Tahun 2020, serta sosialisasi Aplikasi Persediaan FIFO.

i. Digitalisasi pembayaran pemerintah melalui Digipay. Perluasan implementasi digipay sesuai dengan
target yang ditetapkan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-
1087/PB.3/2021. Untuk mencapai tujuan tersebut Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur bekerja
sama dengan Bank Mandiri melakukan sosialisasi aplikasi Digipay008 yang tujuan utamanya
meningkatkan penggunaan digipay oleh satuan kerja lingkup DJPb Kalimantan Timur.

2. KONDISI PERMASALAHAN
a. Piloting KFR. Dalam penyusunan KFR Preliminary Triwulan III 2021 terdapat beberapa permasalahan
yaitu:
1) perlunya peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan fungsi data analytics dan research
methodology;
2) keterbatasan data yang terintegrasi (integrated database) pada pemerintah daerah;
3) pemahaman terhadap isu-isu strategik dan kontemporer terkait upaya pengembangan regional
economy.

b. Realisasi APBD. Realisasi belanja APBD Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Timur masih
rendah, sampai dengan bulan September 2021 realisasi belanja baru mencapai Rp15,92 triliun atau
43,94% dari pagu. Sedangkan realisasi Earmark 8% DAU/DBH per 24 September 2021 sebesar Rp
468,63 miliar atau 49,04% dari pagu dan realisasi belanja untuk Pemulihan Ekonomi Daerah (PED)
sebesar Rp 173,46 miliar atau 45,34% dari pagu.

c. Realisasi Penyaluran DAK Fisik. Realisasi DAK Fisik pada Pemerintah Daerah lingkup Provinsi
Kalimantan Timur relatif rendah, sampai dengan 29 Oktober 2021 realisasi DAK Fisik terhadap pagu
baru sebesar 60.43% dan realisasi pagu terhadap kontrak sebesar 67.37%. Terdapat Pemerintah
Daerah yang presentase realisasi per pagu masih rendah yakni Pemerintah Kota Balikpapan dengan
realisasi sebesar Rp32.777.281.267 dari pagu sebesar Rp67.709.691.000 dan kontrak sebesar
Rp56.769.636.234 sehingga presentase realisasi terhadap pagu sebesar 48.41% dan presentase

87

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALTIM

OKTOBER 2021

realisasi terhadap kontrak sebesar 57.74% Berdasarkan jenis bidang, presentase terbesar realisasi
terhadap pagu adalah bidang sanitasi yakni sebesar 80%. Sedangkan presentasi terkecil adalah
bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana yakni hanya sebesar 29.5%, hal ini dikarenakan
penyaluran dilaksanakan secara sekaligus atas rekomendasi K/L.

d. Realisasi Anggaran. Secara umum, kinerja APBN lingkup Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan
31 Oktober 2021 mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Dari total pagu sebesar
Rp9,26 triliun, anggaran yang terealisasi adalah senilai Rp6,79 triliun atau 73,35 persen, tumbuh
18,08 persen (yoy).
x Berdasarkan jenis belanjanya, kinerja tertinggi dicapai oleh Belanja Bantuan Sosial (57) dengan
realisasi sebesar 94,71 persen dari pagu senilai Rp6,50 miliar, atau mengalami pertumbuhan
sebesar 0.46 persen (yoy). Belanja Modal (53) terealisasi sebesar Rp1,85 triliun (61,14 persen)
dan tumbuh sebesar 45,99 persen (yoy). Sementara Belanja Barang (52) terealisasi senilai Rp2,26
triliun (71,45 persen) atau tumbuh sebesar 15,91 persen (yoy). Sedangkan Belanja Pegawai (51)
terealisasi sebesar Rp2,67 triliun (87,43 persen).

3.500,00 87,43% 94,71% 100,00%
3.000,00 Belanja Pegawai 90,00%
2.500,00 71,45% 61,14% 80,00%
2.000,00 70,00%
1.500,00 Belanja Barang Belanja Bantuan 60,00%
1.000,00 3.168,00 Sosial 50,00%
2.263,51 6,50 40,00%
500,00 71,45% 30,00%
- 6,16 20,00%
10,00%
94,71% 0,00%

Pagu 3.049,09 Belanja Modal
Realisasi 2.665,82
% Realisasi 87,43% 3.031,60
1.853,52
61,14%

Gambar 1. Pagu dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja s.d Oktober 2021

x Pada belanja Modal, meskipun belum dapat mencapai persentase belanja ideal sebesar 70
persen pada bulan Oktober 2021, namun demikian jika ditinjau secara month-to-month, kinerja

88

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALTIM

OKTOBER 2021

Belanja Modal pada Oktober 2021 telah tumbuh sebesar 17,55 persen dibanding bulan
September 2021.

x Berdasarkan sumber dana, pagu belanja K/L lingkup Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh
Rupiah Murni (RM), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Persentase realisasi belanja tertinggi terdapat pada
sumber dana Rupiah Murni (RM) yaitu sebesar 80,1 persen. Namun demikian, pada sumber
dana lainnya, realisasi belanja dapat dikatakan masih rendah, yaitu sumber dana SBSN dengan
capaian belanja sebesar 46,3 persen, PNBP dengan realisasi anggaran sebesar 55,7 persen, dan
BLU dengan capaian belanja sebesar 56,4 persen.

x Pada 4 sumber dana dimaksud yaitu RM, BLU dan SBSN kinerja belanjanya tumbuh dari periode
yang sama pada tahun sebelumnya. Namun demikian pada sumber dana PNBP, mengalami
pertumbuhan negatif sebesar -1,3 persen (yoy).

Tabel 1. Pagu dan Realisasi Belanja per Sumber Dana s.d Oktober 2021

Sumber Pagu 2020 Realisasi (%) Pagu 2021 Realisasi (%) Pertumbuhan
dana 278,05 Realisasi 52,2 409,70 Realisasi 56,37 (%)
494,66 57,3 502,33 55,70
BLU 6.662,97 145,09 71,0 7.038,45 30,96 80,11 59,18
PNBP 744,81 283,45 64,0 1.077,70 279,79 46,33 -1,29
RM 4.729,70 5.638,19 19,21
SBSN 394,89 477,05 499,28 4,66

Sumber 8.575,38 114,20 28,9 227,00 140,20 61,76 22,77
dana lainnya
5.749,49 67,0 9.255,19 6.788,41 73,35 18,0%
Grand Total

x Dari sisi belanja, sebagaimana tersaji pada Tabel 1 di atas, alokasi belanja sumber dana PNBP
adalah sebesar Rp502,33 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp279,79 miliar (55,7 persen).
Adapun alokasi pagu PNBP dimaksud terdapat pada 20 K/L dan 101 satker lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Kaltim. Berdasarkan K/L pengelola sumber dana PNBP, terdapat beberapa K/L dengan
capaian belanja yang masih rendah, antara lain: Kementerian Perhubungan, Kemendikbudristek,
Kementerian LHK, Kementerian Agama, Kementerian ATR/BPN.

x Dari sisi penerimaan, berdasarkan data OMSPAN, target penerimaan PNBP pada K/L lingkup
Prov. Kalimantan Timur adalah sebesar Rp1,123,533,013,859, telah terealisasi senilai Rp
1,462,571,009,740 atau 130,18 persen sampai dengan 31 Oktober 2021. Meskipun secara
agregat, penerimaan PNBP telah melebih target, namun demikian terdapat satker-satker yang
mengalami kendala dalam rangka pemenuhan target PNBP, khususnya satker yang terdampak
dengan kebijakan PPKM, seperti satker Bandara dan Taman Nasional yang penerimaannya
sangat bergantung pada kebijakan dimaksud.

e. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Capaian nilai IKPA Oktober Tahun 2021 adalah
81,99, sedangkan capaian IKPA Oktober 2020 adalah 93,41. Rendahnya capaian nilai IKPA ini
disebabkan belum selesainya periode pelaporan untuk indikator Capaian Output. Secara umum,
hampir seluruh indikator mengalami kenaikan nilai dari periode yang sama pada tahun 2020.

89

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALTIM

OKTOBER 2021

Terdapat 2 indikator yang memperoleh nilai di bawah 90 pada Oktober 2020, namun pada periode
Oktober 2021 ini telah meningkat, yaitu data kontrak meningkat dari 87 menjadi 91 dan indikator
kesalahan SPM dari 85 menjadi 90.

Oktober 2020 99,37 99,43
Kesalahan SPM Revisi DIPA
85 90
Deviasi Halaman III
Renkas DIPA
97 97 80,76 91,02

Pagu Minus
100 100

Retur SP2D Data Kontrak
99,58 99,64 87 91

Capaian Output Pengelolaan UP dan
96,73 14,12 93 T9U4P

Penyelesaian Tagihan LPJ Bendahara
97,03 97,99 99,68 100
Penyerapan Anggaran
90,23 95,43 Dispensasi SPM
100 100

Gambar 2. Perbandingan nilai IKPA Oktober 2020 dengan Oktober 2021

f. Berdasarkan monitoring dan evaluasi atas Laporan Keuangan UAPPA-W masih diperlukan
peningkatan kinerja pada beberapa aspek, yaitu: ketepatan penyampaian LK, kelengkapan data LK,
dan kualitas pengungkapan LK.

g. Berdasarkan hasil identifikasi pelaksanaan Liga Rekon dan Monavera periode sebelumnya ditemukan
hal sebagai berikut:
1. Nilai partisipasi di beberapa Satker yang masih di bawah 90. Nilai ini meliputi beberapa indikator
seperti: pagu minus, saldo tidak normal dan transfer keluar transfer masuk.
2. Satker/ UAKPA menunda peningkatan status rekon menjadi BAR Siap Download meskipun hasil
rekon sudah bersih.
3. Satker/ UAKPA terlambat melakukan perbaikan terkait hasil rekon pada kesempatan open
period pertama sehingga baru dilakukan pada open period kedua.

h. Pada Pemerintah Kota Bontang, terdapat permasalahan sebagai berikut:
1. Terkait dana transfer, khususnya Bosnas, yaitu SDM, perbedaan data, dan aplikasi.
2. Nilai SILPA yang besar pada LKPD Kota Bontang
Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, terdapat permasalahan sebagai berikut:
1. Pencatatan hibah
2. Keterlambatan pelaporan penyusunan laporan keuangan dan dana desa

i. Implementasi Digipay di Kalimantan Timur merupakan wujud tindak lanjut program perlindungan
sosial dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan menargetkan penggunaan
kepada 132 satker K/L, 25 satker Kemenkeu, dan 132 vendor dengan jumlah transaksi 792 untuk

90

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALTIM

OKTOBER 2021

periode Juli s.d. Desember 2021. Namun laporan terakhir bulan Agustus 2021 menunjukkan
implementasi penggunaan digipay masih jauh dari target yang ingin dicapai.
- Berdasarkan data per tanggal 31 Agustus 2021, satuan kerja yang mengikuti program digipay

baru mencapai 22,73% dari target (132 satuan kerja) dan perekrutan vendor hanya mencapai
16,77% dari target (132 vendor), dengan jumlah transaksi sebanyak 232 dari target 792
transaksi.
- Jumlah transaksi hingga bulan September berada pada angka 239 dari target 792 transaksi.
Sedangkan nominal transaksi mencapai Rp. 587.551.887 yang dimana terdapat belanja sebesar
Rp. 51.986.016 melalui digipay pada bulan September.
Realisasi perekrutan dan transaksi selama tiga bulan terakhir belum sesuai harapan ini
mengakibatkan tujuan strategis dan manfaat digipay belum dapat tercapai sepenuhnya.

Periode Progres Perekrutan Satker Progres Perekrutan Vendor Jumlah Nominal

Juni Target Realisasi Target Realisasi Transaksi 497.943.361
Juli 514.731.486
Agustus 132 16 132 21 210 535.565.871
September 587.551.887
132 18 132 21 218

132 27 132 22 232

132 32 132 23 239

3. ANALISIS
a. Dari berbagai permasalahan dalam penyusunan KFR Preliminary Triwulan III 2021, dapat dianalisis
sebagai berikut:
1) Sebagai perwujudan konsepsi research based policy making maka diperlukan SDM yang memiliki
kapasitas unggul dalam hal data analitycs dan research methodology. Hal ini sejalan dengan tugas
Kanwil DJPb sebagai regional chief economist. Dukungan terhadap informasi diperlukan dalam
mendeliver informasi kondisi perekonomian daerah yang akurat. Produk KFR diharapkan memiliki
kualitas data dan analisis yang baik sehingga menjadi rujukan bagi informasi publik dan referensi
bagi RCE.
2) Sumber Daya Manusia di Kanwil DJPb dihadapkan pada permasalahan pengumpulan data yang
cukup sulit karena faktor geografis dan validitas data. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan
integrated data pemerintah daerah diharapkan agar pihak terkait, Ditjen Perimbangan Keuangan
dan Ditjen Perbendaharaan u.p Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat mengakselerasi
terwujudnya sumber data keuangan daerah yang terintegrasi.
3) Sebagai upaya untuk melakukan enhancing pemahaman Sumber Daya Manusia terkait isu-isu
strategik dan kontemporer dalam meningkatkan pembangunan daerah diperlukan expert/
konsultan yang dapat memberikan guidance secara teknis dan sistematis yang tindak lanjutnya
dapat diimplementasikan pada tugas pokok Kanwil DJPb. Isu-isu strategik sebagaimana dimaksud
dapat dicontohkan sebagai berikut: pembangunan pariwisata di daerah, diversifikasi pendapatan
asli daerah non-mining, pembangunan berwawasan lingkungan (green economy), smart city,
digital economy, dll.

91

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALTIM

OKTOBER 2021

b. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi APBD dan earmark 8% DAU/DBH belum berjalan secara
optimal antara lain :
1) PED Bidang Ekonomi masih rendah, dikarenakan belum terintegrasinya database penerima
bantuan.
2) Adanya APBD-Perubahan yang proses pelaksanaannya memakan waktu yang cukup lama.
3) Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berjalan dengan baik, namun dari sisi kuantitas masih rendah
yang disebabkan oleh belum adanya pertanggungjawaban dari dinas terkait.

c. Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait pelaksanaan penyaluran DAK Fisik agar dapat
berjalan optimal antara lain :
1) Realisasi DAK Fisik terkendala karena adanya keterlambatan penyampaian persyaratan
administratif.
2) Terdapat perubahan rencana kerja pada satuan kerja penyelenggara DAK Fisik yaitu perubahan
dari pekerjaan yang sifatnya swakelola menjadi kontraktual.

d. Pada sumber dana PNBP, rendahnya realisasi belanja disebabkan beberapa hal antara lain:
1) Pada MP PNBP tidak Terpusat, berdasarkan PMK 110 tahun 2021 dan Perdirjen Perbendaharaan
Nomor 8 Tahun 2021, pengajuan MP PNBP untuk satker PNBP Tidak Terpusat diajukan ke Kanwil
DJPb melalui aplikasi e-spm. Pada tahap awal pelaksanaan desentralisasi persetujuan penetapan
MP PNBP pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, per bulan September 2021, beberapa satker masih
mengalami kendala teknis proses pengajuan MP PNBP. Selain itu adanya kesalahan input pada
sistem baik pada proses perekaman referensi dan pengajuan MP PNBP juga mempengaruhi
kecepatan proses pengajuan MP PNBP. Atas hal dimaksud telah dilakukan sosialisasi atas PMK
dan Perdirjen dimaksud kepada satker MP PNBP Tidak Terpusat pada hari/tanggal: Rabu/14
Oktober 2021.

x Pada Satker PNBP Terpusat, berdasarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (melalui EPA dan
onsite monitoring) yang dilakukan kepada Satker-satker pengelola PNBP. Secara umum, rendahnya
realisasi disebabkan beberapa hal antara lain:

1) SE MP PNBP baru terbit di akhir tahun (pada TW IV/2021). Sebagai contoh: satker Kantor UPBU
APT Pranoto menerima penerbitan SE MP PNBP sebesar Rp14 miliar pada bulan Oktober 2021,
padahal setiap bulan telah menyampaikan rencana kegiatan ke Kantor Pusat, selain itu
realisasi belanja sumber dana PNBP juga hampir 100 persen. Penerbitan MP di akhir tahun
tentu membuat satker cukup sulit untuk merealisasikan kegiatan secara cepat, sehingga
berpotensi untuk menumpuk di akhir tahun.

2) Terdapat pembatasan jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan MP PNBP. Sebagai
contoh, pada Satker Kanwil BPN Prov. Kaltim PNBP mayoritas hanya dapat digunakan untuk
kegiatan perjalanan dinas dan belanja persediaan (ATK). Kegiatan perjalanan dinas sampai
dengan saat ini masih dilaksanakan terbatas dikarenakan adanya pembatasan mobilitas
dampak pandemic, sedangkan pada belanja ATK masih rendah salah satunya permintaan
pencairan yang rendah untuk menghindari penumpukan ATK dan terdapat kebijakan
paperless.

92

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALTIM

OKTOBER 2021

e. Terkait dengan penerimaan PNBP, pada tanggal 19-27 Oktober telah dilaksanakan monitoring dan
evaluasi kepada 7 satker PNBP, yaitu Balai Pengkaji Teknologi Pertanian, IAIN Samarinda, Polres
Bontang, Balai Taman Nasional Kutai, Kantor UPBU APT Pranoto, Balai Latihan Kerja Samarinda, dan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pelaksanaan
monev dimaksud, pada 2 aspek yaitu aspek kepatuhan pemungutan dan penyetoran PNBP, dan
aspek pelaporan dan penatausahaan PNBP relatif tidak terdapat permasalahan/ kendala. Aspek lain
yaitu Pelaksanaan Anggaran Belanja DIPA PNBP telah dibahas sebelumnya. Adapun aspek yang perlu
mendapat perhatian adalah aspek potensi PNBP. Terdapat cukup besar potensi PNBP yang belum
ada tarif layanannya atau tarif layanannya perlu disesuaikan karena terlalu rendah. Sebagai contoh:

x Pada satker BPTP terdapat potensi PNBP dari pemanfaatan aset Gedung dan bangunan.

x Pada satker Balai Taman Nasional Kutai terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada tarif
masuk Taman Nasional. Tarif untuk WNI yang dianggap terlalu rendah yaitu Rp5.000 untuk hari
kerja dan Rp7.500 untuk akhir pekan. Sedangkan untuk WNA tarifnya sangat tinggi yaitu
Rp150.000 untuk hari kerja dan Rp225.000 untuk akhir pekan.

x Pada Satker UPBU APT Pranoto, tarif Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) yaitu sebesar
Rp40.kg (sudah termasuk pemeriksanaan). Tarif ini dianggap terlalu rendah, terutama bila
dibandingkan dengan Angkasa Pura 2 di Bandara Balikpapan dengan tarif Rp250/kg (belum
termasuk jasa pemeriksaan). Hal lainnya yaitu terdapat ruangan yang potensial untuk disewakan
dikarenakan letak ruangan yang strategis, namun saat ini masih dipergunakan oleh Instansi
Pemerintah lainnya (tanpa tarif).

f. Meskipun secara target penerimaan PNBP, realisasi penerimaan PNBP secara agregat telah
mencapai target yaitu sebesar 130,18 persen sampai dengan 31 Oktober 2021, namun demikian
beberapa satker yang menjadi tujuan monitoring dan evaluasi mengalami kendala dalam rangka
pemenuhan target PNBP, khususnya satker dengan layanan yang terdampak dengan adanya
kebijakan PPKM. Sebagai contoh: Satker Kantor UPBU APT Pranoto memiliki target pendapatan PNBP
senilai Rp59,63 milyar dan baru terealisasi sebesar Rp17,16 milyar atau 28,78 persen sampai dengan
31 Oktober 2021. Rendahnya penerimaan disebabkan adanya kebijakan PPKM yang diberlakukan di
seluruh daerah di Indonesia sehingga mengakibatkan turunnya volume penerbangan dan
mempengaruhi capaian penerimaan PNBP. Selain itu kebijakan PCR pada mode transportasi
penerbangan juga mengakibatkan turunnya volume penumpang. Atas hal ini, Satker telah
menyampaikan permohonan revisi pendapatan kepada Eselon I Pusat.

g. Berdasarkan jenis belanja, kinerja realisasi anggaran dengan persentase di bawah capaian belanja
ideal sebesar 70 persen adalah Belanja Modal (53). Secara detil, dalam Tabel 2 disajikan pagu dan
realisasi belanja modal per akun. Realisasi rendah pada Belanja Modal terutama disebabkan oleh
ketidakterserapan anggaran pada akun Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (5341) yang memiliki
proporsi 72,85 persen dibandingkan pagu Belanja Modal agregat. Akun 5341 meliputi belanja
program infrastruktur yang tersebar pada satker-satker lingkup Kementerian PUPR dan Kementerian
Perhubungan. Selain itu, pada akun 5341, realisasi yang rendah juga terdapat pada akun Belanja
Modal Gedung dan Bangunan pada Kementerian Perhubungan.

93

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALTIM

OKTOBER 2021

Tabel 2. Pagu dan Realisasi Belanja Modal per Akun s.d Oktober 2021

'Belanja Modal BLU Pagu Realisasi % Realisasi Sisa
49.742.444.000 12.817.482.070 25,8% 36.924.961.930
'Belanja Modal Fisik 12.149.275.000 55,8% 5.374.672.928
Lainnya 6.774.602.072
'Belanja Modal Gedung 544.134.976.000 63,7% 197.654.561.638
dan Bangunan 346.480.414.362
'Belanja Modal Jalan, 2.208.384.103.000 61,8% 842.926.594.768
Irigasi dan Jaringan 1.365.457.508.232
'Belanja Modal Peralatan 210.027.888.000 57,7% 88.860.581.541
dan Mesin 7.158.145.000 121.167.306.459 11,5% 6.335.967.518
822.177.482 61,1% 1.178.077.340.323
'Belanja Modal Tanah 3.031.596.831.000
1.853.519.490.677
Grand Total

Secara umum, rendahnya realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Oktober 2021, disebabkan
adanya keterlambatan pelaksanaan tender sehingga berdampak pada realisasi anggaran yang
menumpuk di akhir tahun. Apabila dilihat sumber dananya, permasalahan penyaluran Belanja Modal
terdapat pada sumber dana SBSN.

h. Terkait dengan capaian IKPA, indikator yang memiliki nilai rendah adalah capaian output. Hal ini
disebabkan belum selesainya periode pelaporan untuk indikator Capaian Output.

i. Berdasarkan monitoring dan evaluasi LK UAPPA-W Semester I 2021, ditemukan beberapa kondisi
keterlambatan penyampaian laporan, penyajian dan pengungkapan CaLK masih perlu ditingkatkan,
serta penyampaian lampiran pendukung LK belum lengkap. Berdasarkan hal tersebut kualitas LK
UAPPA-W belum dapat disajikan secara akuntabel.

j. Dari hasil koordinasi teknis bersama seksi Vera KPPN Samarinda disepakati hal berikut:
- Nilai partisipasi Satker di bawah 90 pada Liga Rekon disebabkan oleh belum pahamnya sebagian
operator SAIBA dan penyusun LK dalam mengerjakan proses rekonsiliasi di unitnya.
- Penundaan Satker/ UAKPA dalam menaikkan status rekon menjadi BAR Siap Download
dikarenakan menunggu instruksi dari unit eselon I K/L masing-masing agar tidak sering
memperbaiki data apabila ada proses perbaikan yang mendesak.
- Keterlambatan Satker/ UAKPA melakukan perbaikan data hasil rekon juga dikarenakan
menunggu instruksi eselon I K/L masing-masing agar perbaikan data bisa dilakukan sekaligus.

k. Dari hasil pembinaan ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut :
a. Analisis permasalahan di Pemerintah Kota Bontang yaitu:
- Terkait dana transfer, khususnya Bosnas, kendala utama dan terus berulang yaitu pihak
sekolah dalam hal ini guru, merangkap pekerjaan yaitu mengajar dan mengurus administrasi
Bosnas yang berdampak pada keterlambatan menyusun LPJ.
- Kendala lain terkait Bosnas yaitu perbedaan data antara data Dapodik dari Dinas Pendidikan
yang disampaikan Kemendikbud dengan data salur Kemenkeu oleh KPPN. Berdasarkan
informasi dari perwakilan Diknas, dicontohkan jika data Dapodik mewakili 200 siswa, data
salur hanya mewakili 180 siswa, hal ini dikarenakan masih terdapat SILPA pada Diknas untuk
20 siswa.
- SIPD belum mengakomodasi penatausahaan untuk Dana BOS, sehingga masih menggunakan
aplikasi yang ada yaitu Aplikasi e-finance.

94

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALTIM

OKTOBER 2021

b. Analisis Permasalahan di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yaitu:
- Permasalahan pencatatan hibah berasal dari OPD penerima hibah yang kurang tertib dalam
mengadministrasikan hibah. Penyebabnya antara lain terdapat pergantian petugas dan
kurang aware terhadap hibah yang diterima.
- Keterlambatan penyusunan laporan biasanya menunggu dari OPD yang belum
menyampaikan laporan dan kapasitas SDM jika terjadi pergantian petugas.
- Untuk dana desa, kendala yang mengemuka antara lain konsentrasi petugas administrasi
fokus kepada proses berlangsungnya pemilihan kepala desa baru selain tentunya kendala
geografis di wilayah Kutai Timur.

l. Memasuki triwulan ketiga 2021, penggunaan digipay di wilayah Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan

Timur sebagai salah satu alat pelaksanaan anggaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari

sisi transaksi yaitu senilai Rp. 51.986.016 pada bulan September. Namun dari sisi perekrutan satuan

kerja dan vendor hanya mengalami sedikit kenaikan. Keadaan ini dapat berakibat pada tidak

tercapainya target yang telah ditetapkan hingga akhir tahun anggaran 2021. Realisasi belanja dengan

menggunakan sarana digipay masih belum optimal disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1) Belum terciptanya ekosistem marketplace yang ideal karena belum banyaknya vendor yang
bergabung menggunakan fasilitas digipay.

2) Rendahnya partisipasi vendor penyedia barang dan jasa karena keterbatasan informasi
pendaftaran keanggotaan marketplace dan belum terbentuknya mindset pentingnya transaksi
digital.

3) Belum tersedianya infrastruktur jaringan internet secara merata yang menjadi faktor utama
terselenggaranya transaksi digital.

REALISASI PEREKRUTAN PROGRES JUMLAH
SATUAN KERJA DAN VENDOR DIGIPAY TRANSAKSI

140 300
132 132 132 132 250
200
120 150

100 JUNI

80 JULI AGUST SEPT

60 PROGRES TRANSAKSI
DIGIPAY
40
1281 2272 32 NOMINAL (RP) 600.000.000
20 1261 Juli Agust 23 550.000.000
0 500.000.000
Juni Sept 450.000.000

Satuan Kerja Vendor Target J U N I J U L I A G U S TS E P T

95