Buku RCE Oktober 2021

245

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

OKTOBER 2021

baik dan mampu membawa kebijakan pemerintah menuju kesejahteraan masyarakat di Provinsi
Sulawesi Tengah pada khususnya.
b. Terkait dengan peningkatkan Kualitas LKPD Regional Sulawesi Tengah sesuai ukuran-ukuran normatif
pada PP 71 tahun 2010, Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan memberikan dukungan sepenuhnya
bersama dengan stakeholder lainnya dalam mewujudkan predikat WTP bagi LKPDPemerintah Daerah.
Diharapkan dengan Kualitas LKPD yang meningkat akan berdampakpositif pada pengambilan keputusan
oleh para pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya perbaikan tata kelola pemerintah akan mampu
membawa kebijakan pemerintah menuju kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

246

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

OKTOBER 2021

Profil Keuangan Konsolidasi MENDORONG PEREKONOMIAN PAPUA
Pemerintah Daerah di Papua DENGAN MEMBANGUN KEMANDIRIAN
Triwulan III 2021 FISKAL MELALUI ALOKASI ANGGARAN YANG
PRESISI
Realisasi Pendapatan Konsolidasi Rp 38,99 Triliun
Realisasi Pendapatan Perpajakan Konsolidasi RINGKASAN EKSEKUTIF
Rp8,56 Triliun Salah satu fungsi anggaran adalah sebagai alat kebijakan fiskal (fiscal tool)
Realisasi Pendapatan PNBP Rp30,37 Triliun
Realisasi Pendapatan Hibah Rp56,79 Miliar bagi pemerintah. Anggaran dapat digunakan pemerintah untuk mendorong,
memfasilitasi, dan mengoordinasikan kegiatan perekonomian sehingga diharapkan
Realisasi Belanja Konsolidasian Rp 57,55 Triliun dapat menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Mardiasmo, 2009).
Realisasi Belanja Pegawai Rp10,10 Triliun
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Rp8,35 Triliun Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing
Realisasi Belanja Modal Rp5,16 Triliun daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan
yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Peta Kapasitas Fiskal
Realisasi DAU Rp15,78 Triliun Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan
Realisasi DAK Fisik Rp962,30 Miliar berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah Berdasarkan Peraturan Menteri
Realisasi DAK Non Fisik Rp1,67 Triliun Keuangan nomor 116/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, peta Kapasitas
Realisasi Dana Desa Rp 2,89 Triliun Fiskal Daerah Provinsi Papua berada pada angka 0.667 termasuk kategori sedang,
sementara rata-rata Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Papua
Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi sebesar 0,806 kategori sedang.
Papua 0,667 (sedang)
Rata-rata Peta Kapasitas Fiskal Langkah Kanwil DJPb Provinsi Papua yang dilakukan yaitu penandatanganan
Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Papua nota kesepamahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang merupakan
0,806 (sedang) wadah sarana komunikasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Kegiatan bulan Oktober Kanwil DJPb Provinsi Papua berupa penyerahan
penghargaan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD Tahun
2020 lingkup Provinsi Papua. Sebanyak 18 (delapan belas) Pemda Provinsi Papua
berhasil meraih opini WTP atas LKPD Tahun 2020. Selain itu sebanyak 9 Pemda
berhasil meraih opini WTP sebanyak 5 kali berturut-turut dalam kurun waktu 2016-
2020. Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan tersebut, Kementerian Keuangan
melalui Kanwil DJPb Provinsi Papua menyerahkan penghargaan berupa Piagam
untuk pemda yang berhasil meraih opini WTP atas LKPD 2020 serta plakat untuk
Pemda yang berhasil meraih opini WTP paling sedikit 5 kali berturut-turut.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua tengah melakukan penyerahan
piagam dan plakat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup
Provinsi Papua, pada tanggal 18 Oktober 2021 bertempat di Gedung Negara Provinsi
Papua.

247

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

OKTOBER 2021

1. ISU TEMATIK
Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Kanwil DJPb Provinsi Papua telah berkoordinasi dan menginstruksikan
kepada 7 (tujuh) KPPN di wilayah Papua untuk melakukan koordinasi, komunikasi dengan pemda di
wilayah kerjanya masing-masing dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
APBD, khususnya pemanfaatan Dana Transfer. Kanwil DJPb Provinsi Papua juga telah melaksanakan
pembinaan berupa sosialisasi dan penandatanganan MoU dengan BPKAD di lingkup wilayah Provinsi
Papua dalam rangka meningkatkan sinergi dan memetakan kendala, permasalahan, serta strategi yang
diperlukan dalam rangka pengelolaan APBD di Papua.

2. KONDISI PERMASALAHAN
a. Papua merupakan salah satu provinsi yang memiliki luas wilayah yang besar dengan kondisi
geografis, politik, dan keamanan yang cukup menantang. Provinsi Papua terdiri dari 30
Pemerintah Daerah (1 Pemerintah Provinsi, 1 Pemerintah Kota, 28 Pemerintah Kabupaten).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
memberikan informasi bahwa Provinsi Papua berada dalam ketegori sedang dengan nilai indeks rata-
rata sebesar 0,806. Pengertian dari kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-
masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang
penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah menjadi unsur untuk
menyusun peta kapasitas fiskal daerah. Adapun Peta kapasitas fiskal daerah adalah gambaran
kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Indeks
Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota pada lingkup Provinsi Papua, hanya terdapat 2 kabupaten
yang memiliki kategori di atas sedang, yaitu Kabupaten Mimika dengan kategori sangat tinggi dan
Kabupaten Merauke dengan kategori tinggi. Sementara kabupaten/kota yang lain memiliki kategori
sebagai berikut; 13 kabupaten/kota kategori sedang, 7 kabupaten kategori rendah, dan 7 kabupaten
kategori sangat rendah.

b. Sebagian besar Pemda di Papua masih sangat tergantung dengan Dana Transfer. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian di Papua masih cukup rendah. Sebagian besar Pemda
sangat tergantung terhadap dana transfer pusat untuk menggerakkan perekonomian daerah karena
Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup kecil dibandingkan dengan Dana Transfer dari
pemerintah pusat. Pemerintah daerah belum mampu memanfaatkan dana transfer pusat untuk
menambah sumber pendapatan asli daerah. Hal ini membuat ketergantungan fiskal pemda terhadap
pusat menjadi semakin tinggi. Pengaruh pandemi COVID-19 juga memberikan efek kepada Pemda
yang semakin sulit dalam mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari PAD.

c. Masih terdapat Pemda yang belum melakukan penandatanganan berkas Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU). Terdapat 9 (sembilan) yang belum menandatangani MoU
yang merupakan wadah sarana komunikasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Kendala yang dihadapi yaitu kondisi geografis alam
Papua berupa pegunungan; infrastruktur dan sarana transportasi yang belum memadai; masih belum
meratanya akses jaringan internet di wilayah Papua serta kurangnya penguasaan internet dari SDM
lokal; menyulitkan komunikasi dan koordinasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua dengan
Pemda.

248

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

OKTOBER 2021

3. ANALISIS
Rendahnya Peta Kapasitas Fiskal Daerah di Papua disebabkan beberapa hal, antara lain:
a. Proporsi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan dari transfer. Dalam laporan
keuangan konsilidasi daerah, secara agregat pendapatan daerah dari transfer sebesar 6 (enam ) kali
pendapatan asli daerah.
b. Alokasi belanja rutin berupa gaji pegawai, barang, dan jasa masih mendominasi belanja pemerintah
daerah daripada be- lanja modal sehingga keter- gantungan pemerintah daerah pada transfer pusat
masih besar.
c. Beberapa pemerintah daerah memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) masih tinggi,
sehingga dana yang menganggur besar. SilLPA yang begitu tinggi mengindikasikan belum
optimalnya pemanfaatan APBD dalam mengalokasikan anggaran.
d. Pemerintah Daerah belum membuat iklim yang kondusif bagi investor sehingga aktivitas ekonomi
daerah meningkat, kesempatan kerja bertambah, pendapatan perkapita naik, daya beli masyarakat
meningkat, serta penerimaan pemerintah semakin bertambah tinggi.
e. Pembangunan infrastruktur belum diiringi pembangunan pada sektor-sektor produktif yang
langsung menyentuh masyarakat secara merata.
f. Pemerintah daerah belum serius mengupayakan kebijakan otonomi daerah yang bersifat ekspansif
terutama sektor yang berpotensi meningkatkan Penerimaan Asli Daerah. Penggalian sumber- sumber
yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan daerah perlu terus dilakukan sehingga dapat
mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.
g. Terdapat beberapa daerah yang letaknya sangat jauh dari pusat keramaian ekonomi sehingga
menyulitkan akses untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berkonsultasi dengan pihak
pemerintah daerah, maupun Kanwil DJPb Provinsi Papua.
h. Keterbatasan SDM di daerah dan kurangnya pemahaman dan atensi perangkat daerah untuk
mengelola dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan atas APBD tahun anggaran
sebelumnya.
i. Konflik horisontal yang terjadi di beberapa wilayah papua khususnya perihal pemilihan kepala
daerah, sehingga para kepala daerah lebih disibukkan dengan politik daerah daripada pengembangan
ekonomi daerah.

4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Kanwil DJPb Provinsi Papua melaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan Dana
transfer. Kanwil dan KPPN akan terus bersinergi dan berkoordinasi secara lebih intens dengan Pemda
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dalam APBD. Seluruh kegiatan yang dibiayai Dana
transfer direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh
lapisan masyarakat daerah, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara admistratif, teknis,
dan hukum. Dana transfer dipergunakan secara terarah, ekonomis, efesien, efektif, berkeadilan, dan
terkendali. Kanwil dan KPPN telah berkoordinasi dengan Pemda di wilayah kerjanya terutama kepada
jajaran BPKAD di Provinsi/Kabupaten/Kota, baik secara formal melalui surat dinas, sosialisasi, bimtek,
FGD, dll. Demikian juga secara informal baik melalui sarana komunikasi yang ada (Email, WA,
telepon) maupun melalui sarana yang lain.

249

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

OKTOBER 2021

b. Kanwil DJPb Provinsi Papua melaksanakan pendampingan terkait alokasi
penggunaan/pemanfaatan dana transfer. Pemerintah daerah belum mampu memanfaatkan dana
transfer pusat untuk menambah sumber pendapatan asli daerah. Hal ini membuat Pemerintah
Daerah masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Pemerintah
daerah belum se- luruhnya mampu mengopti- malkan untuk meningkatkan daya fiskal dengan
membuat kegiatan produktif demi me- ningkatkan pendapatan asli daerah. Perlu adanya
pendampingan khusus untuk setiap pemerintah kabupaten/kota dari Kanwil dan KPPN untuk
mengalokasikan dana transfer.

c. Peningkatan PAD di Papua dan optimalisasi sektor-sektor produktif untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi Papua dan meningkatkan kemandirian fiskal di Papua agar tidak hanya
bergantung pada Dana Transfer. Peningkatan PAD dari hasil optimalisasi pajak-pajak daerah dan
retribusi daerah, mengoptimalkan pemanfaatan DAK Fisik dan Dana Desa untuk menggerakkan
perekonomian masyarakat, dan mendorong usaha kecil dan UMKM agar lebih produktif dengan
memberikan skema pembiayaan yang sesuai dan memberikan pendampingan yang memadai.
Pemerintah daerah agar terus mengupayakan kebijakan otonomi daerah yang bersifat ekspansif
seperti sektor pariwisata dan industri kreatif. Penggalian sumber-sumber yang berpotensi untuk
meningkatkan penerimaan daerah perlu terus dilakukan sehingga dapat mengurangi
ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang menjadi indikator
keberhasilan terkait dengan pembangunan kemandirian fiskal melalui alokasi anggaran yang presisi:
Penguatan kerja sama dengan Pemerintah Daerah
a. Peningkatan kinerja belanja pusat dan daerah
Kanwil DJPb Provinsi Papua telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kinerja belanja pusat
dan daerah di Papua. Peningkatan kinerja belanja pusat dan daerah akan memberi pengaruh positif
terhadap peningkatan peta kapasitas fiskal daerah di lingkup Provinsi Papua. Kanwil DJPb memiliki
tanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan APBN di daerah, memantau pelaksanaan APBD, serta
membantu meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Beberapa hal yang dilakukan Kanwil DJPb Papua
dalam peningkatan kerja belanja adalah dengan mendorong akselerasi penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa. Kanwil DJPb Papua dan KPPN di lingkup wilayah Papua selalu berkoordinasi dan
menghimbau kepada Pemda agar menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
secara tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan.
Selain mendorong akselerasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kanwil DJPb Provinsi Papua juga
melakukan kerjasama berupa pembinaan, konsultasi, dan pertukaran data informasi keuangan yang
diwujudkan melalui penandatanganan berkas Nota Kesepahaman (Memorandum of
Understanding/MoU). Penandatanganan MoU diharapkan dapat menjadi wadah sarana komunikasi
dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
Hingga saat ini telah terdapat 21 (dua puluh satu) dari 30 (tiga puluh) Pemerintah Daerah di Papua
yang telah menandatangani MoU.

b. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dinyatakan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).

250

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

OKTOBER 2021

Kanwil DJPb Provinsi Papua selalu aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BPKAD di wilayah
kerjanya terkait peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari koordinasi dan
komunikasi yang dilakukan antara Kanwil dengan BPKAD adalah Pada tahun 2020, di Provinsi Papua,
terdapat 18 dari 30 Pemda (60%) yang memperoleh opini WTP. 18 Pemda tersebut adalah Provinsi
Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Asmat, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten
Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nabire,
Kabupaten Keerom, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Supiori, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Biak Numfor.
Beberapa catatan positif atas opini BPK tahun 2020 adalah; pertama, terdapat Pemda yang semula
mendapat opini WDP berhasil mendapat opini WTP; kedua, opini TMP yang pada tahun 2019
berjumlah 4 Pemda, pada tahun 2020 berkurang menjadi 2 Pemda; ketiga, 18 Pemda yang
memperoleh opini WTP tersebut, terdapat 9 Pemda yang memiliki raihan prestasi 5 tahun berturut-
turut memperoleh opini WTP yaitu atas Laporan Keuangan Tahun 2016-2020. Pemerintah Daerah
dimaksud yaitu; Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Asmat, Kabupaten
Jayawijaya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten
Nabire; keempat, bahkan yang secara nasional terdapat 2 (dua) pemda yang mendapat penilaian
paling rendah yaitu Tidak Wajar (TW), pemda tersebut bukan dari pemda lingkup Provinsi Papua.

251

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

OKTOBER 2021

Data Perkembangan Opini LKPD Nasional

252



STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

OKTOBER 2021

Profil Keuangan 31 Oktober 2021 AKSELERASI BELANJA APBN, EVALUASI KINERJA
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DAN POTENSI KUR
Alokasi Belanja APBN Rp. 16,74 triliun DAN UMI DALAM PERLUASAN AKSES KEUANGAN
Realisasi Belanja APBN Rp. 12,4 triliun DAERAH
(74,26%)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Alokasi Belanja K/L Rp. 10,95 triliun x Realisasi belanja K/L sampai dengan awal Oktober sebesar 64,41%, dan
Realisasi Belanja K/L Rp. 8,09 triliun khusus yang bersumber dari dana PNBP sebesar 49,13%. Rendahnya realisasi
(73,94%) dari PNBP disebabkan oleh perubahan peraturan dan petunjuk teknis serta
permasalahan aplikasi. Hingga akhir bulan Oktober, realisasi belanja K/L
Alokasi DAK Fisik dan Dana Desa Rp. 5,79 yang bersumber dari PNBP sebesar 53,94%.
triliun x Kinerja BLU di Provinsi Kalimantan Barat secara umum tidak terlalu
Realisasi Belanja DAK Fisik dan Dana Desa dipengaruhi oleh kondisi pandemi saat ini. Namun demikian perlu adanya
Rp. 4,33 triliun (74,87%) upaya optimalisasi kinerja antara lain melalui investasi jangka pendek yang
aman dan menguntungkan, percepatan periode penagihan piutang melalui
Penyaluran KUR Rp2,6 triliun kebijakan/promo pembayaran terkait pemberian piutang kepada pelanggan,
Penyaluran UMi Rp20,4 miliar dan optimalisasi aset dan modal dalam rangka peningkatan pendapatan BLU.
Peningkatan kinerja keuangan BLU diharapkan mampu meningkatkan
Penempatan Dana di Bank Kalbar pelayanan kepada masyarakat sesuai prinsip efisiensi dan produktivitas.
Tahun 2020: Rp. 500 miliar x Dalam rapat Tim TPKAD, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2021: Rp. 300 miliar menyampaikan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Realisasi penyaluran 100% merupakan 2 program kerja pemerintah dalam rangka mendukung
Net Performing Loan (NPL) 0% pembiayaan dan pendanaan. Selama tahun 2021 sampai dengan 11 Oktober
2021 KUR telah disalurkan sebesar Rp2,6 triliun dan didominasi oleh sektor
pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 40,7% atau sekitar Rp1,069
triliun. Sementara UMi yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur nonbank
sampai dengan 11 Oktober 2021 adalah sebesar Rp20,4 miliar. Selain itu juga
disampaikan penempatan uang pemerintah di Bank Kalbar sebesar Rp.800
miliar dengan rincian tahun 2020 sebesar Rp. 500 miliar dan tahun 2021
sebesar Rp. 300 miliar. Percepatan akses keuangan ke daerah dapat ditempuh
dengan (1) dilakukan UMKM Mapping terkait UMKM mana saja yang
bankable dan unbankable sehingga dapat terus terpantau usaha-usaha yang
telah menerima KUR, UMi, atau bantuan lainnya; (2) dilakukan sosialisasi
dalam rangka peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat dan para
pengusaha; (3) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Pontianak
khususnya pelaku UMKM terkait berbagai program pemerintah baik pusat
dan daerah dalam membantu permodalan bagi UMKM; (4) Menjadikan
program KUR dan UMi sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi UMKM
di Pontianak; (5) Komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam ikut
mensukseskan program KUR dan UMi dengan memanfaatkan SIKP; (6)
Memperkuat sinergi antar lembaga dalam memperluas akses pembiayaan
bagi UMKM di Kota Pontianak.

253

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

OKTOBER 2021

1. ISU TEMATIK

Dalam menjalankan peran sebagai Regional Chief Economist, Kanwi DJPb Provinsi Kalimantan Barat
melaksanakan beberapa kegiatan dengan beberapa isu tematik sebagai berikut:
1. Dalam rangka akselerasi belanja APBN, telah dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)

atas pelaksanaan Peraturan dan Tata Cara Pengajuan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (MP PNBP)
2. Dalam rangka evaluasi kinerja Badan Layanan Umum (BLU) telah dilaksanakan Monev Kinerja
Keuangan dan Layanan BLU.
3. Dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional, telah dilaksananakan Rapat
Koordinasi Evaluasi dan Tindak Lanjut Penempatan Dana Program PEN pada BPD Tahap II.
4. Dalam rangka mendorong perekonomian daerah, telah dilaksanakan Rapat Teknis TPAKD dengan
agenda “Pembahasan Perluasan Akses Keuangan Sektor Pertanian dan Sektor UMKM Kawasan
Perbatasan” yang dilakukan bersama Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat dan Rapat Kerja
TPAKD dengan tema “Business Matching Perluasan Akses Permodalan dan Capacity Building Bagi
UMKM di Kota Pontianak”.

2. KONDISI PERMASALAHAN

Akselerasi Belanja APBN
Berdasarkan data pada aplikasi Web Monev PA, pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang
beredar di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.10,9 triliun, sedangkan realisasi sampai dengan awal
Oktober sebesar Rp.7,04 triliun atau sebesar 64,41%. Rendahnya persentase realisasi tersebut terutama
disumbang oleh rendahnya realisasi belanja yang bersumber dari dana PNBP. Berdasarkan data Web
Monev PA, total pagu anggaran yang bersumber dari PNBP mencapai Rp.313,53 Milyar dan dialokasi
untuk 18 K/L antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian LHK,
Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian. Sampai dengan awal Oktober 2021, realisasi anggaran dari PNBP
ini baru mencapai 49,13%.

Evaluasi Kinerja BLU
Selain akselerasi belanja terutama yang bersumber dari PNBP, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat
juga memberi perhatian atas kinerja sumber PNBP tersebut, terutama yang dikelola oleh satker yang
mempunyai status BLU. BLU merupakan instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada
masyarakat dengan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Di Provinsi Kalimantan Barat
terdapat 4 (empat) BLU yang terdiri dari 2 (dua) BLU Pendidikan yaitu Universitas Tanjungpura dan
Politeknik Kesehatan Pontianak, serta 2 (dua) BLU Kesehatan yaitu RS Bhayangkara Pontianak dan RS
Kartika Husada Pontianak. Meskipun saat ini Provinsi Kalimantan Barat terdampak oleh pandemi secara
ekonomi, seyogyanya kinerja BLU terutama kesehatan tidak mengalami penurunan.

Potensi KUR dan UMi dalam Perluasan Akses Keuangan Daerah
Peran pemerintah dalam hal ini Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam perekonomian, terutama
di Provinsi Kalimantan tidak hanya sekedar mendorong akselerasi belanja pemerintah serta peningkatan
kualitas kinerja Badan Layanan Umum (BLU). Pada sektor riil pun pemerintah berusaha membantu
permodalan pengusaha kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka perluasan akses keuangan daerah.

254

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

OKTOBER 2021

Dukungan yang diberikan kepada UMKM salah satunya yaitu melalui penempatan dana pemerintah
pada Bank Daerah, dalam hal ini Bank Kalbar. Pada tahun 2020, penempatan dana Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) pada Bank Kalbar sebesar Rp500 miliar, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp300
miliar. Berdasarkan data Bank Kalbar, target penyaluran penempatan dana PEN sudah tercapai sebesar
100% dengan NPL sebesar 0%. Secara umum, kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan
Barat per 11 Oktober 2021 telah tersalurkan sebesar Rp2,6 triliun. Kinerja UMi yang telah disalurkan di
Provinsi Kalimantan Barat per 11 Oktober adalah sebesar Rp20,4 miliar yang disalurkan melalui lembaga
penyalur non bank seperti Pegadaian dan PNM.

3. ANALISIS

Akselerasi Belanja APBN
Berdasarkan sosialisasi dengan satker melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) atas
pelaksanaan Peraturan dan Tata Cara Pengajuan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(MP PNBP), lambatnya realisasi PNBP disebabkan oleh (1) kebijakan baru berupa peraturan dan
petunjuk teknis terkait pengajuan MP PNBP yang diterbitkan di pertengahan menjelang akhir tahun
anggaran menyebabkan beberapa satker mengalami kendala dalam pelaksanaannya; (2) adanya
pemutihan pada beberapa satker pendidikan sehingga sisa saldo Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) tidak
dapat dimunculkan dan saldo tersebut tidak dapat digunakan; (3) masih terdapat kesalahan pada
aplikasi yang menyebabkan pengajuan MP PNBP satker tidak dapat optimal jika dibandingkan
pengajuan MP PNBP secara manual sebelum adanya peraturan dan petunjuk teknis yang baru.

Evaluasi Kinerja BLU
Kinerja BLU diukur melalui 7 (tujuh) indikator, yaitu Rasio Kas, Rasio Lancar, Periode Penagihan Piutang
Usaha, Perputaran Aset Tetap, Imbalan Aset Tetap, Imbalan Ekuitas, dan Rasio PNBP terhadap Biaya
Operasional. Secara umum capaian kinerja keuangan dan layanan yang diperoleh oleh satker BLU
lingkup provinsi Kalimantan Barat sudah menunjukkan hasil yang optimal. Namun demikian masih
terdapat beberapa yang belum optimal, antara lain RS Kartika Husada pada kinerja Rasio Lancar
(Current Ratio) dan kinerja Periode Penagihan Piutang Usaha (Collection Period). RS Kartika Husada yang
memiliki memiliki rasio piutang usaha sebesar 0,43 atau 43% dari jumlah pendapatan usaha yang
dimiliki. Sedangkan untuk Universitas Tanjungpura, kinerja Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)
belum optimal disebabkan banyaknya aset tetap berupa tanah kosong dan gedung perkuliahan yang
tidak mungkin bisa disewakan untuk dioptimalkan.

HASIL PENILAIAN KINERJA BLU (RS. BHAYANGKARA) HASIL PENILAIAN KINERJA BLU (RS. KARTIKA HUSADA)

1. Keuangan: 1. Keuangan:

a. Rasio Keuangan : 19 16,50 87% a. Rasio Keuangan : 19 6,75 36%

b. Kepatuhan

b. Kepatuhan Pengelolaan 11,00 100% Pengelolaan Keuangan : 10,75 98%
Keuangan : 11
11

2. Layanan: 70 2. Layanan: 70

a. Layanan: 35 25,50 73% a. Layanan: 35 14,00 40%

b. Mutu Manfaat

b. Kedokteran: 35 32,00 91% Kepada Masyarakat: 32,44 93%

Total 85,00 85% 35

Total 63,94 64%

STATUS BAIK AA STATUS SEDANG BBB

255

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

OKTOBER 2021

HASIL PENILAIAN KINERJA BLU POLTEKES KEMENKES HASIL PENILAIAN KINERJA (UNTAN)

1. Keuangan: 1. Keuangan:

a. Rasio Keuangan : 19,5 14,80 78% a. Rasio Keuangan : 19,5 14,80 78%

b. Kepatuhan Pengelolaan 8,61 78% b. Kepatuhan Pengelolaan 10,20 93%
Keuangan : 10,5 Keuangan : 10,5

23,41 78% 25,00 83%

2. Layanan: 70 2. Layanan: 70
a. Kualitas Layanan: 62
a. Kualitas Layanan: 62 62,00 100% 53,00 85%
b. Mutu dan Manfaat kepada
b. Mutu dan Manfaat 6,68 84% Masyarakat: 8 9,25 116%
kepada Masyarakat: 8 89%
62,25 87%
68,68 98% 87,25

Total 92,09 92% Total AA

STATUS BAIK AA STATUS BAIK

Potensi KUR dan UMi dalam Perluasan Akses Keuangan Daerah
Dalam rapat kerja yang telah dilaksanakan oleh Tim TPKAD, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat
menyampaikan program utama pemerintah yaitu KUR dan UMi di Provinsi Kalimantan Barat. Kredit
Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) merupakan 2 program kerja pemerintah dalam rangka
mendukung pembiayaan dan pendanaan. Selama tahun 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021 KUR
telah disalurkan sebesar Rp2,6 triliun dan didominasi oleh sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan
sebesar 40,7% atau sekitar Rp1,069 triliun. Sementara UMi yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur
nonbank sampai dengan 11 Oktober 2021 adalah sebesar Rp20,4 miliar. Beberapa hal yang telah
dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalbar dalam rangka meningkatkan akses KUR dan UMi bagi seluruh
UMKM adalah melalui kegiatan publikasi di berbagai sosial media dan sosialisasi secara langsung kepada
masyarakat melalui siaran langsung TVRI maupun siaran di RRI. Selain itu, dalam upaya melaksanakan
Program Pemulihan Nasional, pemerintah terus memberikan dukungan kepada UMKM, salah satunya
melalui penempatan dana pemerintah pada Bank Daerah, dalam hal ini Bank Kalbar. Pada tahun 2020,
penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Bank Kalbar sebesar Rp500 miliar,
sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp300 miliar. Berdasarkan data Bank Kalbar, target penyaluran
penempatan dana PEN sudah tercapai sebesar 100% dengan NPL sebesar 0%.

4. REKOMENDASI

Akselerasi Belanja APBN
Sehubungan dengan permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan dan Tata Cara Pengajuan Maksimum
Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBP) dan guna mengoptimalkan belanja yang
bersumber dari dana PNBP, rekomendasi fiskal yang perlu dilaksanakan yaitu kebijakan yang
menggunakan sistem teknologi baru supaya diimplementasikan setelah sistem tersebut sudah settle
sehingga tidak merugikan beberapa pihak. Selain itu, untuk satker sektor pendidikan, sehubungan
dengan perbedaan antara tahun akademik dan tahun anggaran agar dibuat kebijakan yang lebih relevan
dan sesuai dengan kondisi satker di lapangan.

Evaluasi Kinerja BLU
Peningkatan kinerja BLU di Provinsi Kalimantan Barat dapat ditempuh melalui (1) memperkecil
kewajiban yang dimiliki sehingga rasio kas pada BLU menjadi semakin optimal; (2) melakukan investasi
jangka pendek untuk mengoptimalkan idle cash; (3) menggunakan strategi-strategi khusus untuk
mempercepat periode penagihan piutang, seperti: membuat kebijakan/promo pembayaran terkait

256

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

OKTOBER 2021

pemberian piutang kepada pelanggan, serta pengunduran jatuh tempo pembayaran pada unit usaha;
(4) melakukan optimalisasi aset dan modal dalam rangka peningkatan pendapatan BLU.
Potensi KUR dan UMi dalam Perluasan Akses Keuangan Daerah
Terkait perluasan akses keuangan daerah, rekomendasi yang perlu dilaksanakan adalah (1) dilakukan
UMKM Mapping terkait UMKM mana saja yang bankable dan unbankable sehingga dapat terus
terpantau usaha-usaha yang telah menerima KUR, UMi, atau bantuan lainnya; (2) dilakukan sosialisasi
dalam rangka peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat dan para pengusaha; (3)
penyebarluasan informasi kepada masyarakat Pontianak khususnya pelaku UMKM terkait berbagai
program pemerintah baik pusat dan daerah dalam membantu permodalan bagi UMKM; (4) Menjadikan
program KUR dan UMi sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi UMKM di Pontianak; (5) Komitmen
Pemerintah Kota Pontianak dalam ikut mensukseskan program KUR dan UMi dengan memanfaatkan
SIKP; (6) Memperkuat sinergi antar lembaga dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Kota
Pontianak.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Akselerasi Belanja APBN
1. Berdasarkan data monev PA akhir bulan Oktober, realisasi sumber dana PNBP sebesar Rp. 172,77

miliar atau 53,94% dari Pagu, mengalami peningkatan dari persentase realisasi pada awal bulan
Oktober yang hanya 49,13%.
2. Peningkatan kinerja BLU diharapkan akan membawa dampak pada peningkatan layanan kepada
masyarakat terutama pada pendidikan dan kesehatan.
3. Dalam rangka perluasan akses keuangan daerah, Pemerintah Kota Pontianak meluncurkan produk
pembiayaan makmur atau disingkat Kurma, yang disalurkan oleh Perumda BPR Khatulistiwa, sebagai
pendamping produk KUR dan UMi. Kredit Kurma sendiri memiliki keunggulan yakni bunga yang
sangat rendah, sebesar 4,5 persen per tahun. Proses pencairan kredit yang cepat, ini kita minta tidak
lebih dari 10 hari kerja dan memiliki persyaratan yang mudah. Kredit KURMA sangat cocon bagi
UMKM terutama UMKM yang umbankable. Dengan berbagi kemudahan yang diberikan Kredit
KURMA, diharapkan dapat mengurangi kecenderungan pelaku UMKM untuk meminjam kepada
entitas kredit informal ilegal atau para rentenir yang menawarkan pinjaman dengan prose yang
cepat namun dengan bunga yang sangat tinggi.

257

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO

Periode Oktober 2021

INFORMASI MEMBACA PELUANG EKSPOR UMKM
GORONTALO MENUJU EROPA TIMUR
Total ekspor Gorontalo 2021
¾ Agustus: US$ 6.234.235 RINGKASAN EKSEKUTIF
¾ Januari-Agustus : US$27.659.268 UMKM merupakan salah satu lini penting dalam struktur perekonomian di
Indonesia. Peran UMKM menjadi krusial karena mampu menciptakan perluasan
Negara tujuan ekspor Gorontalo Januari - kesempatan kerja serta menjaringtenaga kerja untuk menjalankan kegiatan ekonomi
Agustus 2021 yang produktif.
Selama ini negara tujuan ekspor bagi produk Gorontalo lebih banyak ke kawasan
1. Jerman : US$ 10.316.446 eropa barat, kini terbuka peluang yang sangat besar bagi produk UMKM untuk
2. Vietnam : US$ 3.698.609 masuk ke kawasan eropa timur yang merupakan non-traditional market.
3. Belanda : US$ 2.359.9324. Beberapa kendala yang dihadapi para pelaku UMKM dalam mengembangkan
produk usahanya antara lain masalah permodalan, pendampingan dan produksi
Rusia : US$ 2.279.764 serta pemasaran.
5. Perancis : US$ 1.658.357 Perlu disiapkan UMKM yang mampu menciptakan produk dengan kualifikasi dan
mutu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara-negara tujuan ekspor.
Komoditi ekspor Gorontalo Januari-Agustus 2021: UMKM perlu didorong terus untuk beradaptasi dan bertransformasi serta berinovasi
termasuk diantaranya melalui digital marketing.
1. Buah dan biji/kacang yangdapat Peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam
mendorong peningkatan daya saing UMKM agar dapat menembus pasar ekspor.
dimakan : US$ 21.333.394

2. Gula dan Kembang Gula : US$

3.698.609

3. Bungkil Kopra : US$ 1.280.000

Dubes RI untuk Ukraina, Georgia, dan Republik Armenia, Yuddy Chrisnandi dalam sambutan webinar
Peluang Ekspor UMKM Gorontalo ke Eropa Timur Bersama Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

258

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO

Periode Oktober 2021

1. ISU TEMATIK

Sepanjang periode januari-agustus 2021, total nilai ekspor Gorontalo tercatat sebesar US$ 27.659.268.
Dari nilai ekspor sebesar itu dilihat dari data negara tujuan, ekspor terbesar Gorontalo adalah ke kawasan
Eropa Barat (Jerman, Belanda, Perancis) serta Uni Eropa lainnya yang mencapai US$ 16.684.856. di lain
pihak, nilai ekspor Gorontalo ke kawasan eropa timur signifikan hanya tercatat menuju Rusia sebesar US$
2.279.764. Melihat kondisi ini menunjukkan bahwa peluang ekspor produk Gorontalo ke kawasan Eropa
Timur yang merupakan non-traditional market masih sangat terbuka lebar.

2. KONDISI PERMASALAHAN

Nilai ekspor Gorontalo ke kawasan eropa timur sejauh ini masih sangat minim. Melihat data negara tujuan
ekspor yang ada, negara di kawasan tersebut selain Rusia selama ini belum menjadi daerah tujuan utama
bagi produk ekspor Gorontalo. Variasi komoditas ekspor ke negara-negara di wilayah tersebut saat ini
juga masih terbatas.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM Gorontalo dalam kaitannya dengan pengembangan
produk ekspor antara lain:

a. UMKM memiliki kesulitan dalam akses pembiayaan.

Dengan modal yang terbatas UMKM dihadapkan pada masalah suku bunga tinggi dari pembiayaan
lembaga keuangan.

b. Masalah pendampingan dan produksi

UMKM membutuhkan pendampingan untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka, meningkatkan
kualitas SDM, serta tata kelola dan manajemen perusahaan. UMKM juga seringkali kesulitan
memenuhi standar produksi yang ditetapkan secara global, termasuk kapasitas produksi untuk
memenuhi permintaan.

c. Masalah Pemasaran

Terbatasnya informasi mengenai peluang pasar dan jangkauan pemasaran oleh UMKM serta
minimnya kemampuan promosi hingga tingkat literasi digital membuat UMKM sulit untuk
menembus pasar global.

3. ANALISA PERMASALAHAN

Pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada

triwulan II-2021 tercatat mencapai 1,56

persen (m-to-m) dan 3,43 persen (y-on-y).

Hal ini merupakan suatu sinyal positif

terhadap pemulihan ekonomi yang Agustus
semaikin membaik. Namun jika 2021

dibandingkan dengan provinsi lain di US$
6.234.235
Indonesia, capaian pertumbuhan ekonomi

tersebut masih perlu ditingkatkan. Pada

bulan Agustus 2021 nilai ekspor Provinsi US$ 5.244. 008

Gorontalo tercatat juga mengalami

kenaikan dibandingkan periode

sebelumnya, yaitu naik sebesar 140,70

persen (m-to-m) dan 18,88% (y-on-y)

dengan nilai ekspor Bulan Agustus 2021

sebesar US$ 6.234.235.

259

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO

Periode Oktober 2021

Berdasarkan data yang ada, nilai ekspor Gorontalo ke kawasan Eropa Timur masih belum optimal. Hal ini
menjadi peluang besar bagi produk Gorontalo untuk menembus pasar di kawasan tersebut. Melihat
kondisi ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dalam menjalankan peran sebagai Regional
Chief Economist berinisiatif menyelenggarakan webinar dengan tema “Peluang Ekspor UMKM ke Eropa
Timur”. Bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Ukraina, Georgia dan Republik
Armenia, kegiatan ini menghadirkan berbagai pihak sebagai pengambil kebijakan dalam kaitannya dengan
kegiatan ekspor di Gorontalo. Narasumber pada kegiatan ini antara lain Counsellor fungsi ekonomi pada
KBRI Ukraina, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Kepala KADIN Gorontalo, Kepala Dinas Kumperindag
Provinsi Gorontalo, Perbankan, serta Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati.
Webinar yang juga dihadiri oleh Direktur Jenderal perbendaharaan dan Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan seluruh Indonesia ini membahas segala kendala dan hambatan dalam pelaksanaan
ekspor produk UMKM di Gorontalo.

Selama bulan Agustus 2021 nilai ekspor Gorontalo ke eropa lebih didominasi oleh negara-negara di
kawasan eropa barat, sedangkan untuk kawasan eropa timur nilai ekspor Gorontalo belum terlalu
menggembirakan. Walaupun secara nasional kawasan eropa timur telah memiliki hubungan kerjasama
ekonomi dan perdagangan, namun wilayah ini memang dikenal sebagai non-traditional market bagi
produk-produk dari Indonesia. Minimnya nilai ekspor produk Gorontalo menuju eropa timur juga
disebabkan kurangnya informasi terkait pangsa pasar di wilayah tersebut.

Komoditas ekspor nasional ke eropa timur selama ini lebih didominasi oleh kelapa sawit dan karet.
Diharapkan ke depan produk ekspor menuju kawasan tersebut dapat lebih bervariatif. Beberapa komoditi
alternatif yang memiliki pangsa pasar cukup besar diantaranya adalah makanan olahan atau kemasan,
produk hasil laut seperti ikan/udang segar, dan juga buah tropis.

Beberapa kendala yang dihadapi pengusaha UMKM dalam mengembangkan produknya menuju ekspor
diantaranya terkait masalah permodalan. Masalah permodalan selalu menjadi masalah klasik yang
dialami oleh pengusaha UMKM untuk meningkatkan produk usahanya. Minimnya modal yang dimiliki
pelaku usaha UMKM mengakibatkan kegiatan produksi menjadi terhambat sehingga keuntungan yang
dihasilkan juga tidak optimal. Banyak pengusaha UMKM yang sebenarnya yakin dapat memperluas pasar,
namun terhambat keterbatasan modal.

Persoalan lain yang sering menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembanag adalah terkait dengan
kurangnya kualitas sumber daya manusia. Pola manajemen, budaya kerja, dan pola pikir yang kurang
tepat serta kurangnya wawasan para pelaku UMKM terhadap regulasi juga menjadi kendala yang kerap
dihadapi. Pelaku usaha UMKM juga seringkali terkendala dengan tidak dapat tepenuhinya kuantitas
produksi dan kualitas produk sesuai dengan standar dari negara pengimpor.

Kendala dalam memasarkan produk merupakan persoalan yang selalu dihadapi pelaku UMKM. Dengan
terbatasanya kemampuan untuk mencari informasi pasar, para pelaku UMKM tidak dapat
mendistribusikan produknya ke pasar yang lebih luas. Kurangnya literasi digital pada era saat ini juga
menjadi faktor penghambat dalam memasarkan hasil produk UMKM.

4. REKOMENDASI

Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:

a. Dalam mengatasi kendala pendanaan, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan dukungan finansial
dari pihak perbankan yang memiliki komitmen terhadap UMKM. Berbagai produk pembiayaan yang
dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM diantaranya adalah melalui KUR dan UMi.

260

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO

Periode Oktober 2021

b. Diperlukan pendampingan oleh tenaga yang berkompeten, khususnya bagi UMKM yang sudah
memiliki potensi produk yang layak ekspor, sehingga diharapkan manajemen pengelolaan usahanya
dapat lebih optimal. Disamping itu pula diperlukan pendampingan untuk melakukan konversi
produk, dari yang sebelumnya produk material menjadi produk jadi guna meningkatkan nilai tambah
produk tersebut. Pendampingan bagi UMKM juga diperlukan untuk peningkatan standarisasi mutu
produk guna memenuhi persyaratan dari negara importir.

c. Pelaku usaha UMKM harus mampu meningkatkan kompetensi dan wawasan terutama dalam hal
penggunaan platform digital sebagai upaya untuk mencari peluang pasar. Pada era saat ini digital
marketing menjadi sarana yang efektif bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi pasar serta
melakukan promosi produk.

d. Pemerintah akan terus mendukung dari sisi kebijakan bagi para pelaku usaha agar semakin masif
melakukan ekspor. Dalam upaya meningkatkan pangsa pasar produk UMKM, diperlukan adanya
sinergitas antar instansi yang dapat melakukan intervensi terhadap permasalahan-permasalahan
yang dihadapi oleh UMKM.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi yang dilakukan, hasil identifikasi yang menjadi indikator keberhasilan dalam
kegiatan ini antara lain:
1. Para pelaku UMKM dan pemangku kepentingan di Gorontalo mendapatkan informasi terkait kondisi
dan peluang pasar di kawasan eropa timur.
2. Terwujudnya koordinasi dan sinergitas antar lembaga dalam mendukung peningkatan ekspor di
Gorontalo.
3. Berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dapat dimitigasi dan dicari solusi
pemecahannya.
4. Terbukanya wawasan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha guna meningkatkan nilai
ekspor.

261

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

OKTOBER 2021

PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH
DAERAH DAN BLU PIP DI DAERAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

x Salah satu upaya peningkatan pemahaman terhadap pembiayaan UMi sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk pelaku usaha

Ultra Mikro serta salah satu program lanjutan atas pelaksanaan PKS antara BLU PIP dan Pemda Konawe Selatan dalam rangka
pengembangan industri UMKM di Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan program sosialisasi dan pelatihan untuk debitur maupun
calon debitur UMi dengan berbagai topik dengan tema pengembangan usaha.

Direktur Utama dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
menghadiri Pelatihan dan Sosialisasi UMi di wilayah Kabpuaten Konawe Selatan yang dibuka
oleh Bupati Konawe Selatan.

1. ISU TEMATIK
Peningkatan Pemahaman Usaha Ultra Mikro Terhadap Pembiayaan UMi. Pemulihan ekonomi dengan
peningkatan kinerja UMKM melalui pelaksanaan sosialisasi UMi dan pelatihan wirausaha.

2. KONDISI PERMASALAHAN
Sebagai bentuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara pihak BLU PIP dengan Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan. Dalam rangka implementasi Perjanjian Kerjasama Nomor
02/PKS.II/PIP/2021 antara BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan, Direktur Utama BLU PIP melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan. Berkaitan atas implementasi PKS tersebut, Pihak BLU PIP dan Pemda Konawe Selatan
melaksanakan kegiatan Pelatihan UMKM untuk calon debitur UMI lingkup Kabupaten Konawe Selatan.
Selain pelaksanaan pelatihan tersebut, Direktur Utama BLU PIP juga melaksanakan kegiatan kunjungan
ke pelaku UMKM yang menjadi binaan Pemda Konawe Selatan. Dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan
kunjungan kerja tersebut pihak BLU PIP memohon bantuan teknis kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membantu proses koordinasi berkaitan pelaksanaan pelatihan dan
kunjungan ke pelaku UMKM pada lingkungan Kabupaten Konawe Selatan.

262

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

OKTOBER 2021

3. ANALISIS
Pemulihan Ekonomi Dengan Peningkatan Kinerja UMKM Melalui Pembiayaan UMi. Sebagai salah satu
program kerja Pemerintah dalam rangka meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak
terjangkau program KUR, UMi telah menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan pelaku masyarakat
untuk tidak terjatuh ke tangan tengkulak ataupun rentenir dalam mendapatkan pembiayaan usaha.
Peningkatan pembiayaan UMi di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat disambut baik dengan
pemahaman bahwa masyarakat pelaku usaha ultra mikro telah mempunyai berbagai alternatif
pembiayaan untuk usaha yang tidak terjangkau pembiayaan dari bank.
Berkaitan hal tersebut di atas, BLU PIP dengan Pemerintah Daerah Konawe Selatan melaksanakan
sosialisasi dan pelatihan yang diberikan untuk UMKM pelaku usaha di lingkup Kabupaten Konawe Selatan.
Sosialisasi dan pelatihan tersebut adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memancing peningkatan
usaha debitur dan calon debitur UMi di Kabupaten Konawe Selatan. Pelatihan dimaksud diikuti oleh 15
pelaku UMKM binaan Pemerintah Daerah dan 30 debitur PNM yang mendapatkan bantuan program UMi
yang berada di Kabupaten Konawe Selatan. Beberapa pembicara dan judul pelatihan yang dilaksanakan
dalam pelatihan antara lain :
• “Manajemen Kewirausahaan” dengan Narasumber Bapak Pius dari Angin Advisory
• “Proses Perizinan Usaha Bagi Pelaku UMKM” dengan Narasumber dari Bapak Putu Darta, Kepala
Dinas PMPTSP Kab. Konawe Selatan

263

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

OKTOBER 2021

• “Succes Story Pelaku UMKM” dengan Narasumber dari Bapak Asri Sappe – Ketua Forum UMKM
Konawe Selatan dan Pemilik Usaha Kopi Tolaki

Direktur PIP dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pelatihan ini adalah salah satu upaya yang
dilaksanakan oleh BLU PIP bekerjasama dengan Pemda dalam rangka mendorong UMKM agar dapat
berkembang. BLU PIP selalu berupaya membantu perkembangan industri mikro melalui pembiayaan UMi,
tidak hanya berkaitan penyediaan dananya namun juga melalui pelaksanaan pelatihan maupun
pendampingan baik secara langsung maupun melalui LKBB mitra BLU PIP. Direktur BLU PIP dalam
pembukaan pelatihan tersebut juga secara simbolis menyerahkan bantuan kredit program untuk calon
debitur UMi yang menjadi binaan PT PNM di lingkup Kabupaten Konawe Selatan.
Selain menghadiri pembukaan sosialisasi dan pelatihan UMKM tersebut, Direktur PIP juga melakukan
kunjungan ke pelaku usaha UMKM binaan Pemda Konawe Selatan dan PT PNM di wilayah Kabupaten
Konawe Selatan. Pelaku UMKM yang dikunjungi dalam kegiatan ini adalah produsen selai nanas yang
berada di Desa Koronua dan produsen Kopi Tolaki yang berada di desa Amotowo.

4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan diskusi yang dilakukan didapatkan kesimpulan dan rekomendasi berikut:
a. Sinergi antara Ditjen Perbendaharaan baik Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dan BLU PIP
dengan Pemda dalam rangka peningkatan kinerja UMKM semakin erat dalam rangka pemulihan
ekonomi melalui peningkatan ekonomi pengusaha ultra mikro.
b. Debitur UMi maupun calon menyambut baik pelaksanaan sosialisasi maupun pelatihan berkaitan
dengan program UMi dan berbagai topik berkaitan pengembangan usaha ultra mikro dalam rangka
peningkatan ekonomi debitur.

264

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

OKTOBER 2021

5. INDIKATOR KEBERHASILAN

Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.

KOMPONEN OUTCOME (HASIL) DAMPAK

Komponen 1 Peningkatan Pembiayaan untuk
Debitur dan Nilai usaha Ultra Mikro
Penetrasi Penyaluran UMi Meningkat dan
Pembiayaan UMi menurunkan
ketergantungan
terhadap rentenir

Komponen 2 Peningkatan Peningkatan usaha
pengetahuan industri ultra mikro
Peningkatan debitur terhadap yang dapat ikut
Pemahaman opsi-opsi yang mengembangkan
Debitur atas dapat diambil ekonomi rumah
Pengembangan dalam rangka tangga sehingga
Usaha peningkatan usaha berpengaruh
terhadap
perekonomian
daerah

265

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT

OKTOBER 2021

Profil Keuangan Oktober 2021 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN
UNTUK PENINGKATAN KINERJA BLU,
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 3,25 Trilyun PENYALURAN KREDIT PROGRAM DAN
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 1,84 Trilyun KUALITAS LKPD DI PAPUA BARAT
(56,61%)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 26,31 Trilyun
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 14,57 Trilyun x Realisasi pendapatan satker BLU di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran
(49,4%)
2021 cenderung rendah. Sampai dengan periode triwulan III tahun 2021,
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 1,39 Trilyun pendapatan yang diterima hanya sebesar 38,44% dari target penerimaan
Realisasi DAK Fisik 2021 0,8 Trilyun (61%) tahun anggaran 2021.

Alokasi DAK Non Fisik 2021 Rp 0,9 Trilyun x Penyaluran kredit program pemerintah di Provinsi Papua Barat belum merata
Realisasi DAK Non Fisik 2021 0,75 Trilyun (82%)
dan belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena minimnya pemahaman
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1,5 Trilyun Pemda terkait perannya dalam penyaluran kredit program KUR dan UMi.
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 1,1 Trilyun (72%) x Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemda Sorong Selatan
mengalami kendala terkait kurangnya data pendukung penerimaan dan
Alokasi Dana Otsus 2021 Rp4,01 Trilyun penggunaan BOS, dan penghapusan Piutang Pajak atau PBB yang
Realisasi Dana Otsus 2021 Rp3,01 Trilyun (75%) kemungkinan tidak tertagih. Hal ini juga merupakan catatan dari BPK atas
LKPD Pemda Kabupaten Sorong Selatan yang harus di tindaklanjuti. Guna
Profil Indikator Fungsi APBN/APBD mempertahankan predikat opini WTP yang telah diraih dan juga
Fungsi Alokasi meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan
Bidang kesehatan : pemahaman yang kompehensif atas peraturan dan ketentuan yang berlaku
Pagu Rp98,22 M |Real Rp67,25 M (68,47%)
Pengembangan SDM (pendidikan) : x Langkah Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat yang dilakukan yaitu melakukan
Pagu Rp616,09 M | Real Rp393,98 M (63,95%)
Infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum): koordinasi terhadap satker BLU yang mengalami permasalahan pada kinerja
Pagu Rp523,14 M | Realisasi Rp369,09 M (70,55%) keuangan berupa rendannya pendapatan yang diterima pada tahun 2021.
Agama: Kanwil DJPb Papua Barat juga melakukan koordinasi berupa pembinaan dan
Pagu Rp108,96 M | Realisasi Rp77,91 M (71,50%) sosialisasi kepada Pemda Sorong Selatan terkait optimalisasi penyaluran
Ekonomi: kredit program pemerintah dan pembinaan akuntansi dan pelaporan
Pagu Rp4,56 T | Realisasi Rp3,06 T (66,95%) keuangan.
Ketertiban dan keamanan:
Pagu Rp1,02 T | Realisasi Rp812,72 M (79,60%) x Dari setiap kegiatan yang dilaksanakan selama bulan Oktober 2021 pasca
Lingkungan Hidup:
Pagu Rp172,73 M | Rp122,99 M (71,20%) berakhirnya kegiatan, seluruh stakeholder yang menjadi objek kegiatan
Pelayanan Umum: (satker BLU Poltekpel Sorong dan Pemda Sorong Selatan berkomitmen untuk
Pagu Rp3,72 T | Realisasi Rp2,62 T (70,32%) melakukan koordinasi lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada
Perlinsos: dan mengantisipasi akan munculnya permasalahan yang sama di waktu yang
Pagu Rp5,86 M | Realisasi Rp4,32 M (73,65%) akan datang. Komitmen ini merupakan indikator keberhasilan atas
Pertahanan: rekomendasi yang dihasilkan pada setiap kegiatan koordinasi yang
Pagu Rp1,60 T | Realisasi Rp1,21 T (75,48%) dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat.

Fungsi Distribusi
UMKM penerima manfaat : 3.416 orang
BLT Dana Desa : 84.401 orang

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat melakukan koordinasi kelembagaan dengan
Pemerintah Daerah Sorong Selatan untuk pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan.
(Dokumentasi Kanwil DJPb Papua Barat – Oktober 2021)

266

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT

OKTOBER 2021

1. ISU TEMATIK
a. Peningkatan Kinerja Keuangan dan Layanan Satker BLU di Provinsi Papua Barat. Dalam rangka,
Kanwil DJPb Prov. Papua Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kinerja Keuangan
dan Layanan Satker BLU dengan melakukan kunjungan secara onsite ke satker BLU Politeknik
Pelayanan Sorong. Poltekpel Sorong mengalami kinerja keuangan yang tidak optimal disebabkan
realisasi penerimaan yang cenderung rendah sampai dengan kuartal ke tiga tahun 2021.
b. Akselerasi Penyaluran Kredit Program KUR dan Pembiayaan UMi serta Bimtek SIKP. Untuk
mendorong pemerataan penyaluran kredit program pemerintah di Provinsi Papua Barat, Kanwil DJPb
Prov. Papua Barat melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis SIKP untuk level user Pemda
Kabupaten Sorong Selatan.
c. Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Sorong Selatan. Untuk
meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan
mempertahankan predikat opini WTP yang sudah didapat, Kanwil DJPb Prov. Papua Barat telah
melakukan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Kegiatan pembinaan tersebut untuk
mendukung kompilasi data keuangan pada Pemerintah Daerah Sorong Selatan.

2. KONDISI PERMASALAHAN
a. Realisasi pendapatan satker BLU di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021 cenderung rendah.
Sampai dengan periode triwulan III tahun 2021, pendapatan yang diterima hanya sebesar 38,44%
dari target penerimaan tahun anggaran 2021.
b. Penyaluran kredit program pemerintah di Provinsi Papua Barat belum merata dan belum optimal.
Hal tersebut disebabkan karena minimnya pemahaman Pemda terkait perannya dalam penyaluran
kredit program KUR dan UMi. Penyaluran kredit program KUR dan UMi saat ini memiliki mekanisme
yang membutuhkan peran serta Pemda dalam pendataan UMKM di wilayah masing masing yang
memiliki potensi untuk dikembangkan melalui dukungan pendanaan kredit program. Hal ini
dikarenakan Pemda selaku pengelola wilayah memiliki data data terkait UMKM dan rencana
pengembangan UMKM di wilayahnya yang sangat membantu dalam proses penyaluran kredit
program KUR / UMi.
c. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemda Sorong Selatan mengalami kendala
terkait kurangnya data pendukung penerimaan dan penggunaan BOS, dan penghapusan Piutang
Pajak atau PBB yang kemungkinan tidak tertagih. Hal ini juga merupakan catatan dari BPK atas LKPD
Pemda Kabupaten Sorong Selatan yang harus di tindaklanjuti. Guna mempertahankan predikat opini
WTP yang telah diraih dan juga meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
diperlukan pemahaman yang kompehensif atas peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. ANALISIS
a. Satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yang ada di Provinsi Papua Barat baru ada satu, yakni
Satker BLU Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong. Poltekpel Sorong merupakan instansi vertikal di
lingkungan Kementerian Perhubungan yang melaksanakan Program Diklat Transportasi di Bidang
Kemaritiman diantaranya Diklat Pembentukan Kompetensi, Diklat Pemutakhiran Kompetensi, Diklat
Keterampikan Khusus Pelaut, dan Diklat lainnya melalui skema kerjasama. Poltekpel Sorong

267

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT

OKTOBER 2021

ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU sejak tahun 2015 melalui KMK
Nomor 735/KMK.05/2016 tanggal 30 September 2016. Pada tahun 2021, jumlah peserta diklat
cenderung rendah dan berpotensi tidak mencapai target sesuai kontrak kinerja BLU TA 2021.
Rendahnya peserta diklat berakibat pada rendahnya realisasi pendapatan satker BLU tersebut yang
sampai dengan periode triwulan III tahun 2021 pendapatannya hanya sebesar Rp6.918.401.292 atau
38,44% dari target pendapatan tahun 2021 sebesar Rp18.000.130.000,-. Rendahnya jumlah peserta
diklat yang berdampak pada rendahnya realisasi pendapatan disebabkan antara lain karena imbas
pademi Covid-19 yang belum berakhir dan akses menuju lokasi diklat yang sulit sehingga mengurangi
animo masyarakat untuk mengikuti diklat. Atas permasalahan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Papua
Barat sebagai unit yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis
pengelolaan keuangan BLU, pada tanggal 1 Oktober 2021 melakukan kegiatan monitoring dan
evaluasi (monev) secara on-site pada Poltekpel Sorong dengan fokus utama pada aspek kinerja
keuangan dan layanan BLU.
b. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman
Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), salah satu pihak yang diberi kewenangan
mengajukan usulan UMKM untuk memperoleh pembiayaan adalah pemerintah daerah (Pemda),
yaitu dengan cara mengunggah (upload) data UMKM ke dalam SIKP. Pemahaman Pemda akan
perannya tersebut menjadi kendala dalam mengakses pembiayaan kredit program KUR dan UMi oleh
masyarakat Papua Barat, sehingga perlu dilakukan edukasi berupa kegiatan Sosialisasi Kredit
Program dan Bimbingan Teknis SIKP untuk level user Pemda. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di
Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 bertujuan untuk
pemerataan penyaluran kredit program pemerintah di Papua Barat. Secara khusus kegiatan
dimaksud bertujuan untuk mendorong peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam
memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terutama dalam hak akses pembiayaan
kredit program KUR dan UMi. Kabupaten Sorong Selatan merupakan daerah yang potensial untuk
pengembangan UMKM di Papua Barat, namun penyaluran kredit programnya masih relatif kecil dan
data UMKM yang diinput oleh Pemda di SIKP masih sangat minim. Kegiatan sosialisasi tersebut
dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Kepala BPKAD, Kepala Dinas dan
Staf/Perwakilan OPD lingkup Kabupaten Sorong Selatan. Secara khusus, Kanwil DJPB Provinsi Papua
Barat dalam sosialisasi aplikasi SIKP memberikan penekanan pada peran Pemda dalam melakukan
input data UMKM yang memiliki potensi untuk dikembangkan dengan dukungan pendanaan kredit
program KUR / UMi. Data penyaluran KUR di wilayah Kabupaten Sorong Selatan selama Januari s.d.
Oktober 2021 mencatat nilai kredit yang disalurkan sebesar Rp37.828.000.000,- dengan total
nasabah 967 orang. Penyaluran KUR di wilayah Kabupaten Sorong Selatan masih dapat untuk terus
ditingkatkan mengingat potensi UMKM sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang masih
belum dikembangkan secara maksimal.
c. Sesuai dengan PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bidang PAPK mempunyai tugas antara lain untuk melakukan
pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi, melakukan bimbingan teknis dan/atau
penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi pusat.
Termasuk di diantaranya adalah pembinaan dan bimbingan teknis terhadap instansi pemerintah
daerah di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat. Dalam hal pemeriksaan laporan keuangan

268

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT

OKTOBER 2021

pemerintah daerah pada tahun 2020, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong
Selatan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini tentunya perlu
menjadi perhatian khususnya untuk mempertahankan predikat yang sudah didapat. Salah satu hasil
pemeriksaaan BPK yang perlu menjadi perhatian dan perlu ditindaklanjuti adalah terkait perbaikan
pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang menurut penyusun LKPD, salah satu penyebabnya
adalah karena adanya kendala dalam memperoleh data pendukung penerimaan dan penggunaan
BOS dan pemahaman yang minim mengenai mekanisme pengahpusan piutang pajak atau PBB yang
kemungkinan tidak tertagih. Oleh karena itu, didasari beberapa permasalahan di atas, Bidang PAPK
Kanwil DJPb Papua Barat melaksanakan Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda ke
Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 14 Oktober tahun 2021. Kegiatan dimaksud juga
bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah
Sorong Selatan, meningkatkan kualitas dan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),
meningkatkan keandalan LKPK dan LSKP tingkat wilayah, dan mensosialisasikan standar akuntansi
pemerintah yang berlaku. Kegiatan dilaksanakan secara offline (langsung) di Aula Hotel Mratua
Sesna, Kabupaten Sorong Selatan. Peserta yang hadir di antaranya yaitu Sekretaris Daerah
Kabupaten Sorong Selatan, Kepala BPKAD, dan beberapa Kepala Dinas, perwakilan OPD lingkup
Pemda Kabupaten Sorong Selatan.

4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat merekomendasikan agar Poltekpel Sorong melakukan
beberapa langkah akselerasi agar PNBP dapat tercapai. Langkah strategis yang direkomendasikan
antara lain dengan melakukan branding atau memperkenalkan Poltekpel Sorong secara lebih luas
dan masif kepada masyarakat.
b. Pemda perlu meningkatkan pemahaman terhadap peran strategisnya dalam pelaksanaan kredit
program KUR dan UMi. Pemda Kabupaten Sorong Selatan juga perlu meningkatkan perannya
dalam pendataan UMKM sebagai calon debitur potensial yang dapat memperoleh akses
pembiayaan KUR/UMi. Adapun terkait dengan penginputan data SIKP, Kanwil DJPb Provinsi Papua
Barat berkomitmen untuk selalu siap memberikan pendampingan kepada Pemda Kabupaten
Sorong Selatan terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM.
c. Sehubungan dengan permasalahan mengenai kurangnya data pendukung penerimaan dan
penggunaan Dana BOS, Kanwil DJPb Papua Barat memberikan rekomendasi agar dibentuk forum
atau wadah komunikasi yang dapat secara cepat menginformasikan data Dana BOS dari BPKAD
Provinsi ke semua BPKAD Kabupaten/Kota. Keanggotaan forum ini juga bisa
melibat/mengikutsertakan KPPN yang juga memiliki data sekolah yang meneriman Dana BOS.
Sedangkan terkait permasalahan penghapusan Piutang Pajak atau PBB, maka perlu dilakukan hal-
hal sebagai berikut:
1). Penetapan peraturan terkait penghapusan pajak (karena aturan ini diserahkan ke entitas
masing-masing, beda dengan piutang non Pajak yang diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan); (2) berpedoman pada PMK Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan
Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

269

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT

OKTOBER 2021

2). Membentuk tim yang akan menganalisa dan mengidentifikasi piutang pajak dengan anggota:
BPKAD, Inspektorat, KPP, KPKNL;

3). Tim membuat laporan dan mendiskusikan ke BPK, sesuai dengan Perkada Penghapusan Pajak
yang sudah dibuat;

4). Melakukan penghapusan, tentunya untuk piutang yang telah mencapai status Hapus Buku.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan:
a. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) secara onsite pada Politeknik Pelayanan Sorong fokus
pada aspek kinerja keuangan dan layanan BLU. Dalam kegiatan tersebut, pihak manajemen satker
BLU Poltekpel Sorong berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan dengan melakukan branding
dan meningkatkan jumlah peserta diklat melalui rencana untuk memiliki/menyewa tempat yang
digunakan untuk pelayanan pendaftaran peserta diklat yang mendekati Pelabuhan, dengan tujuan
memberikan kemudahan layanan kepada stakeholder.
b. Kegiatan Sosialisasi Kredit Program dan Bimbingan Teknis SIKP untuk level user Pemda yang
dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2021 berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari
Sekda Sorong Selatan. Pasca kegiatan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi
dan UKM selaku UIC penginputan data SIKP berkomitmen untuk meningkatkan perannya dalam
pendataan UMKM sebagai calon debitur potensial yang dapat memperoleh akses pembiayaan
KUR/UMi. Kepala Dinas juga meminta kesediaan tim Kanwil DJPb Prov. Papua Barat untuk
memberikan bimbingan dan pendampingan dalam proses penginputan data pada aplikasi SIKP.
c. Kegiatan Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda serta Koordinasi Data Laporan
Keuangan pada Pemerintah Sorong Selatan berjalan dengan baik. Kegiatan ditutup dengan
kesepakatan bahwa akan ada keberlanjutan ke depannya berupa koordinasi ataupun pembinaan
lebih lanjut antara Kanwil DJPb Papua Barat dengan Pemda Kabupaten Sorong Selatan mengenai
peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan.

270