Buku RCE Oktober 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

Oktober 2021

didaerahnya terdapat peluang investasi multisektor. Dijelaskan pula bentuk
pembiayaannya adalah Investasi Langsung berupa pemberian pinjaman atau kerjasama
investasi atau Kerjasama lainnya. Dan yang menggunakan Laporan APID ini adalah
Direktorat SMI.

PERBANDINGAN ANALISIS PELUANG INVESTASI DAERAH DAN ANALISIS KEBUTUHAN

Alur analisis APID yaitu sektor potensial dan unggulan, peluang investasi, analisis pasar,
analisis kelayakan dan mengidentifisikasi factor pendukung dan penghambat. Untuk
analisis ini lah maka Kanwil DJPb Prov DKI Jakarta butuh masukan dan diskusi serta
berkolabrasi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang peluang investasi apa yang ada di DKI
Jakarta.

ALUR ANALISIS APID

195

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

Oktober 2021

Timeframe APID adalah jika kajian di terima oleh Kanwil DJPb di bulan November 2021 maka
dilakukan analisis dan pemelihan usulan oleh UKP dibulan November dan Desember 2021.
Selanjutnya dilakukan pembahasan bersama oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP)
dibulan Desember 2021.. Kegiatan selanjutnya adalah survey dam studi kelayakan
perhitungan kebutuhan Dana di bulan Januari dan Februari 2022. Pengajuan IKD dibulan
Februari 2022 dan proses pengganggaran dan Pen-DIPA-an di bulan Maret s.d. Desember
2022. Maka setelah itu adalah eksekusi investasi di tahun 2023.

Alur Timeframe APID

Diharapkan dengan adanya APID ini maka kedepannya Kanwil DJPb melakukan penguatan
kerjasama dengan Pemda, BI, OJK, BPS, Universitas dan Institusi Keuangan, selain itu juga
Kanwil DJPb membantu Pemda dalam memperoleh Akses Pembiyaan dan Investasi
Daerah. Dan yang terakhir adalah Kanwil DJPb melakukan monitoring dan evaluasi Kredit
Program, KUR dan UMI.
Dalam Sistematika KFR Triwulan III tahun 2021 yang sudah dibuat Laporan preelememary
maka di Bab III yaitu Analisis Tematik terdapat Analisis Peluang Investasi Daerah (APID) yang
analisisnya masih kosong sehingga kita butuh support dari Pemprov DKI Jakarta untuk
mengisi laporan APID tersebut. Mapping proses penyusunan analisis yaitu dimana sektor
uggulan dan sektor potensial yang telah disusun oleh Pemda harus sinkronisasi dengan KURS
dan RPJMD kemudain dilakukan desk research, koordinasi/kerjasama dengan Pemda serta
dilakukan field research (jika diperlukan). Setelah itu baru dilakukan penyusunan Analisis
Peluang Investasi Daerah.

196

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

Oktober 2021

MAPPING PROSES PENYUSUNAN ANALISIS

B. Penjelasan tentang hal pokok dalam penyusunan APID dan jalannya diskusi FGD APID
1. Kanwil DJPb berkoordinasi dengan Pemda untuk memilih peluang investasi atau
kelayakan investasinya sudah disusun oleh Pemda
2. Kanwil DJPb menawarkan alternatif pembiayaan atas proyek investasi yang telah
disusun oleh Pemda melalui Skema Investasi Pemerintah di Daerah
3. Kanwil DJPb dapat menggunakan analisis kelayakan investasi yang disusun oleh Pemda
atau menyusun kembali analisis kelayakan investasi dengan menggunakan metode
yang diakui secara akademis
4. Dalam hal analisis secara kuantitatif tidak dapat dilakukan maka dapat menggunakan
analisis secara kualitatif.
5. Struktur APID dalam KFR Triwulan III Tahun 2021 merupakan struktur minimal. Kanwil
DJPb dapat menambahkan analisis lain yang dianggap perlu.
6. Kanwil DJPb dapat mengajukan lebih dari satu usulan peluang investasi
7. Asumsi total biaya investasi ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui skema PP
63/2019

197

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

Oktober 2021

ALUR PENGGUNAAN HASIL ANALISIS KANWIL DJPB

4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan diskusi tentang NEW KFR dan FGD APID yang telah dilakukan, rekomendasi yang
dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
a) Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta berusaha menjalin sinergi dengan para stakeholder dalam rangka
implementasi penajman KFR dengan menyelenggarakan kegiatan secara periodik dan terjadwal.
Sehingga stakeholders akan terbiasa mempersiapkan data dan informasi serta dukungan lainnya
secara periodik. Selain dukungan dari stakehoders dibutuhkan juga dukungan dari sistem internal
yang terkait. Dukungan tersebut antara lain: (1) kemudahan dalam mengakses sistem Kementerian
Keuangan yang tidak terbatas hanya wilayah Kanwil DJPb, melainkan secara nasional: (2) tersedianya
data yang lengkap secara terperinci bukan hanya bersifat agregat; (3) perolehan data pada sistem
yang realtime.
b) Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta harus meningkatkan sinergi dan Kerjasama dengan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dalam melakukan analisis Bersama dalam
pelaporan APID;
c) Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta juga harus berkoordinasi dengan Kantor Pusat DJPb
mengenai pelaporan APID.

198

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

Oktober 2021

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi, berikut hasil identifikasi yang menjadi indikator efektifitas keberhasilan.

Komponen Hasil/outcome

Komponen 1: Hasil 1: Dampak 1:

Peningkatan sinergi yang terjalin Perolehan data dan informasi yang Analisis dalam KFR Preliminary lebih
antara Kanwil DJPb Provinsi DKI digunakan sebagai bahan analisis tajam dari KFR sebelumnya
Jakarta dengan para stakeholder dalam penyusunan KFR Preliminary
telah membuahkan hasil yang merupakan data dan informasi yang
cukup baik lengkap dari berbagai stakeholder

Komponen 2: Hasil 2: Dampak 2:

Meningkatkan Kerjasama dan Laporan APID menjadi acuan Jika proyek tersebut terpilih dan
sinergi antara Kanwil DJPb dan masukan tentang proyek dibiayai oleh Pemerintah Pusat,
Provinsi DKI Jakarta dan Unggulan dan potensial milik diharapkan proyek tersebut
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta daerah akan dapat meningkatkan
dalam Pelaporan APID. kesejahteraan daerah.

199

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

OKTOBER 2021

Profil Keuangan Oktober 2021 PENGUATAN KOORDINASI KELEMBAGAAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEUANGAN
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 6,7 Trilyun SEKTOR PUBLIK DAN UPAYA EDUKASI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 4,3 Trilyun PEMERINTAH DI JAWA TIMUR
(75%)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Realisasi Pendapatan Negara Rp.158,42Triliun x Penguatan Koordinasi Kelembagaan Dalam Rangka Pelaksanaan Keuangan

Alokasi Belanja APBN Rp.122,26 Triliun Sektor Publik telah dilaksanakan Kanwil DJPb pada bulan Oktober 2021 . Selama
Realisasi Belanja Negara Rp.102,06 Triliun ini telah dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kanwil DJPb
sebagai representasi Kementerian Keuangan dan Regional Chief Economist di
Alokasi Dana Desa Rp.7,65 Triliun daerah dengan 8 (delapan) Pemerintah Daerah di wilayah Jawa Timur.
Realisasi Dana Desa Rp.6,62 Triliun x Perkembangan Implementasi Kebijakan Fiskal belum sepenuhnya dipahami dan
diketahui oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat luas. Dengan terjalinnya
Alokasi TKDD Rp.75,34 Triliun komunikasi dengan pemprov, pemkab/pemkot diharapkan terbangun satu
Realisasi TKDD Rp.66,01 Triliun argumentasi dan persepsi yang sama guna membangun ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Realisasi Kredit Program Rp41,52 Triliun x Dalam rangka meningkatkan pemahaman publik terhadap Kebijakan Fiskal
Penerima manfaat 1.362.656 UMKM Pemerintah di Jawa Timur, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur secara berkala
telah melaksanakan konferensi press berupa Monthly Media Update (MMU)
dengan mengundang Insan Media Jawa Timur, Kepala KPPN serta
Pejabat/Pegawai Instansi Vertikal Kementerian Keuangan se Jawa Timur .
Bertindak selaku narasumber adalah Kepala Kantor Wilayah DJPb Jatim, Kepala
Kantor Wilayah DJP Jatim I, dan Kepala Kanwil DJKN Jatim. Dalam kesempatan
tersebut disampaikan perkembangan realisasi pendapatan dan belanja Negara
selama bulan September 2021, Dengan demikian masyarakat memiliki
pemahaman yang komprehensif terkait dengan peran dan fungsi APBN dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta masyarakat mengatahui kondisi
perkonomian terkini di Jawa Timur.
x Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga belum mencapai target yang telah
ditetapkan pada triwulan III 2021 yakni sebesar minimal 70% dari pagu.
Penyebabnya antara lain adalah pandemi covid-19, permasalahan revisi
anggaran, dan lambatnya penandatangan kontrak.
x Langkah Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur adalah Penandatanganan MoU
dengan Pemerintah Daerah, publikasi Implementasi Kebijakan Fiskal di daerah
secara rutin yang dilakukan dengan kegiatan Monthly Media Update (MMU)
dengan mengundang Insan Media di wilayah Provinsi Jawa Timur, dan
Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.

x

Pelaksanaan Monthly Media Update tgl.21 Oktober 2021 di Aula Majapahit GKN I Surabaya

Ke(tIenriandgiaknaGsaimKbearte: Draarni kgikaanTuggaasmAbguasrPd(KaalKaamnwial DcJaKrNaJaatipma), dTaaunkhsidia(KpaaKa)nwil DJPb Jatim,

P M John L(KaKanwil DJP Jatim I ) sebagai narasumber dalam kegiatan Monthly Media Update dan
Basuki R (Kabid PPA II Kanwil DJPb Jatim) selaku moderator.

200

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

OKTOBER 2021

1. ISU TEMATIK

a. MoU Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi. Dalam rangka penguatan koordinasi
penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dan memberikan pemahaman
yang lebih komprehensif terkait tugas dan fungsi Kanwil DJPb sebagai representasi Kementerian
Keuangan dan Regional Chief Economist di daerah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Timur melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan ( MoU) dengan Pemerintah Daerah.
Nota Kesepakatan dapat diartikan sebagai sebuah pernyataan bahwa Pemerintah Daerah memiliki
hak untuk memperoleh: informasi keuangan publik, kebijakan fiskal Pemerintah, sosialisasi
ketentuan/peraturan terbaru, bimbingan teknis, asistensi maupun fasilitasi dengan Kantor Pusat
Kementerian Keuangan.

b. Monthly Media Update Implementasi Kibijakan Fiskal Pemerintah. Dalam rangka mempublikasikan
Perkembangan Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintah sampai dengan bulan September Tahun
2021 di Wilayah Jawa Timur, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Monthly
Media Update dengan nara sumber Kepala Kanwil DJPb Jatim, Kepala Kanwil DJP Jatim I dan Kepala
Kanwil DJKN Jawa Timur dengan mengundang Insan Media Jawa Timur, Kepala KPPN se Jatim dan
pejabat/pegawai kantor vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan
dilaksanakan secara offline dan online.

c. Monitoring dan Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker. Guna mengoptimalkan
pelaksanaan belanja Kementerian/Lembaga, maka Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur melaksanakan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran terutama tehadap Satker yang belum mencapai
target.

2. KONDISI PERMASALAHAN

a. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu Kanwil DJPb
tipe besar yang memiliki wilayah kerja meliputi: 1 Pemprov, 29 Pemkab, dan 9 Pemkot. Sampai
dengan saat ini terdapat 8 (delapan) Pemerintah Kab/Kota yang telah menandatangani Nota
Kesepakatan (MoU) Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi
Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu :
1. Pemkab Magetan tanggal 31 Mei 2021 ,
2. Pemkot Malang tanggal 14 Juni 2021,
3. Pemkab Bondowoso tanggal 22 Juni 2021,
4. Pemkab Pacitan tanggal 27 Agustus 2021,
5. Pemkot Pasuruan tanggal 13 September 2021,
6. Pemkab Pasuruan tanggal 15 September 2021
7. Pemkab Malang tanggal 21 September 2021
8. Pemkot Kediri tanggal 19 Oktober 2021.
Dengan demikian masih terdapat 31 Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan
penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU), sehingga dimungkinkan belum memahami secara
komprehensif terkait tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur sebagai representasi
Kementerian Keuangan di daerah .

201

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

OKTOBER 2021

b. Perkembangan Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintah sampai dengan akhir bulan September
2021 dapat disampaikan sebagai berikut:
- Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp 141,46 Triliun atau tumbuh positif secara nominal
sebesar 12,34% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp125,92 Triliun.
- Kinerja realisasi Belanja Negara di Jawa Timur s.d 30 September 2021 mencapai 72,00% atau
Rp88,02 Triliun dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp122,25 Triliun. Kinerja tersebut tumbuh
negatif sebesar 0,89% secara nominal dan tumbuh positif 0,22% secara persentase realisasi
dibandingkan capaian realisasi periode yang sama tahun lalu.
- Kinerja realisasi Belanja Kementerian/Lembaga di Jawa Timur sampai dengan tanggal 30
September 2021 mencapai 65,99% atau Rp30,96 Triliun dari alokasi yang ditetapkan sebesar
Rp46,91 Triliun. Kinerja tersebut tumbuh positif sebesar 8,15% secara nominal dibandingkan
capaian realisasi periode yang sama tahun lalu.
- Kinerja realisasi TKDD di Jawa Timur sampai dengan tanggal 30 September 2021 mencapai
75,74% atau Rp57,06 Triliun dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp75,34 Triliun. Kinerja
tersebut tumbuh negatif sebesar 5,19% secara nominal dibandingkan capaian realisasi periode
yang sama tahun lalu.
- Penyaluran Dana BOS Reguler di wilayah Jatim, sampai dengan tanggal 30 September 2021
mencapai Rp4,47 Triliun untuk 27.590 sekolah (5.362.773 siswa) se-Jatim pada Tahap I dan
25.575 sekolah (5.280.223 siswa) se-Jatim pada Tahap II.
- Penyaluran Dana Desa senilai Rp5,89 Triliun atau 76,89% dari pagu.
- Realisasi Kredit Program di Jawa Timur sebesar Rp36,51 Triliun kepada 1.190.012 debitur
(jumlah debitur tumbuh 26,88% dan jumlah penyaluran tumbuh 51,64% dibandingkan periode
yang sama tahun lalu. Penyaluran Kredit Program terdiri dari penyaluran KUR sebesar Rp36,11
Triliun (1.075.591 debitur) dan UMi sebesar Rp407,01 Miliar (114.421 debitur).
Agar masyarakat luas mengetahui informasi sebagaimana disampaikan di atas, Kanwil DJPb Jatim
menganggap perlu melakukan publikasi melalui forum Monthly Media Update (MMU).

T
r
e
n

R
e
a
l
i

202

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

OKTOBER 2021

c. Meskipun secara umum realisasi belanja Kementerian/Lembaga telah tercapai, namun 70%,
sehubungan dengan hal tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan one on
one meeting dengan beberapa Satuan Kerja.
masih terdapat 149 satker yang hingga pertengahan Oktober tercatat mengalami kinerja
serapan di bawah

3. ANALISIS

a. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang berimbas pada kurangnya kepedulian Pemerintah
Daerah terkait tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur sebagai representasi Kementerian
Keuangan di daerah yang merupakan penugasan dari menteri Keuangan selaku pemegang
kewenangan pengelolaan fiskal maupun secara khusus dalam kedudukannya selaku Bendahara
Umum Negara yang dalam kedua kedudukan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab, bukan
hanya sebagai penyalur dana-dana APBN, melainkan juga berbagai aspek kebijakan fiskal lainnya
seperti penyelengaraan kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran kredit program,
antara lain KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan KUMK (Kredit Usaha Mikro Kecil) seperti Kredit Ultra Mikro
(UMi), penyaluran subsidi, pembinaan pengelolaan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah),
pembinaan dan edukasi, pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Desa dan Pinjaman Daerah maupun
penyelenggaraan sistem pelaporan keuangan pemerintah yang terkonsolidasi dalam rangka
pemenuhan kewajiban pelaporan statistik keuangan pemerintah secara internasional sesuai
requirement GFS (Government Finance Statistik). Berdasarkan kondisi tersebut, Kepala Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur melaksanakan penandatanganan Nota
Kesepakatan (MoU) Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi
Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Kota.

b. Dalam rangka pelaksanaan Regional Chief Economist (RCE) dan wujud transparansi Fiskal
Pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur melaksanakan
publikasi Perkembangan Implementasi Kebijakan Fiskal sampai dengan bulan September 2021
kepada masyarakat Jawa Timur melalui kegiatan Monthly Media Update (MMU). Dalam kegiatan
tersebut disampaikan Perkembangan Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintah sampai dengan
akhir bulan September 2021 antara lain bahwa Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp 141,46
Triliun tumbuh positif secara nominal sebesar 12,34% dibandingkan dengan periode yang sama
tahun lalu sebesar Rp125,92 Triliun. Kinerja realisasi Belanja Negara di Jawa Timur sampai dengan
tanggal 30 September 2021 mencapai 72,00% atau Rp88,02 Triliun dari alokasi yang ditetapkan
sebesar Rp122,25 Triliun. Kinerja tersebut tumbuh negatif sebesar 0,89% secara nominal dan
tumbuh positif 0,22% secara persentase realisasi dibandingkan capaian realisasi periode yang sama
tahun lalu. Kinerja realisasi Belanja Kementerian/Lembaga di Jawa Timur sampai dengan tanggal 30
September 2021 mencapai 65,99% atau Rp30,96 Triliun dari alokasi yang ditetapkan sebesar
Rp46,91 Triliun. Kinerja tersebut tumbuh positif sebesar 8,15% secara nominal dibandingkan
capaian realisasi periode yang sama tahun lalu. Kinerja realisasi TKDD di Jawa Timur sampai dengan
tanggal 30 September 2021 mencapai 75,74% atau Rp57,06 Triliun dari alokasi yang ditetapkan
sebesar Rp75,34T. Kinerja tersebut tumbuh negatif sebesar 5,19% secara nominal dibandingkan
capaian realisasi periode yang sama TAYL. Penyaluran Penyaluran Dana BOS Reguler di wilayah

203

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

OKTOBER 2021

Jatim, sampai dengan 30 September 2021 mencapai Rp4,47 Triliun untuk 27.590 sekolah
(5.362.773 siswa) se-Jatim pada Tahap I dan 25.575 sekolah (5.280.223 siswa) se-Jatim pada Tahap
II. Penyaluran Dana Desa senilai Rp 5,89 Triliun atau 76,89% dari pagu. Sampai dengan 30
September 2021 realisasi Kredit Program di Jatim sebesar Rp36,51 triliun kepada 1.190.012 debitur
(jumlah debitur tumbuh 26,88% dan jumlah penyaluran tumbuh 51,64% dibandingkan periode
yang sama TAYL. Penyaluran Kredit Program terdiri dari penyaluran KUR sebesar Rp36,11 Triiun
(1.075.591 debitur) dan UMi sebesar Rp407,01Miliar (114,421 debitur).
c. Berdasarkan data OMSPAN, hingga tanggal 28 Oktober 2021, realisasi belanja satker Preservasi
Jalan Bebas Hambatan Jembatan Suramadu (485306) sebesar Rp34,63 miliar, atau 48,37% dari
pagu Rp71,60 miliar, belanja satker Balai Latihan Kerja Sidoarjo (050302) yaitu sebesar 58,10% dari
pagu Rp67,62 miliar atau sebesar Rp39,27, realisasi belanja modal Universitas Trunojoyo (677535)
sebesar 41,41%, realisasi tersebut masih di bawah target serapan belanja triwulan III yang sebesar
70%.
Realisasi belanja yang belum memenuhi target disebabkan oleh antara lain :
a. Adanya pandemi penyelenggaraan kegiatan secara online yang hanya dapat menyerap belanja

untuk narasumber. Di samping itu, karena probis BLK yang termasuk kegiatan non essensial,
sehingga saat PPKM tidak diijinkan untuk melaksanakan pelatihan.
b. Revisi belanja 52-53 diluar program Dukumen masih menjadi kewenangan DJA sehingga harus
menggunakan rekomendasi/ persetujuan eselon I.
c. E-catalog untuk secara keseluruhan tidak cukup memenuhi kebutuhan pengadaan, baik jumlah
barang maupun spek.
d. Lambatnya penandatanganan kontrak, ini disebabkan karena proses lelang yang memakan
waktu lama, karena terbatasnya penyedia jasa, untuk pekerjaan yang spesifik.
Berdasarkan kondisi tersebut Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
melaksanakan one on one meeting dengan beberapa Satuan Kerja.

4. REKOMENDASI FISKAL

a. Dalam rangka memberikan pemahaman komprehensif dan menumbuhkan kepedulian Pemerintah
Daerah terkait tugas dan fungsi Kanwil DJPb sebagai representasi Kementerian Keuangan dan
Regional Chief Economist di daerah, dipandang perlu dilakukan upaya penguatan koordinasi
penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik. Kondisi terakhir Kepala
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU)
dengan Pemerintah Kota Kediri pada tanggal 19 Oktober 2021 dan akan terus dilakukan kegiatan
dengan Pemerintah Daerah yang lain untuk dapat memberikan pemahaman kepada Pemerintah
Daerah terkait tugas dan fungsi Kanwil DJPb sebegai representasi Kementerian Keuangan di daerah
tidak hanya terbatas pada penyaluran dana-dana APBN. Dengan Nota Kesepakatan (MoU) ini, maka
permasalahan pelaksanaan keuangan publik di wilayah Jawa Timur dapat dihadapi dan diselesaikan
bersama antara Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur termasuk instansi vertikal di bawahnya (dalam hal
ini KPPN) dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Permasalahan
tersebut antara lain rendahnya penyerapan TKDD, pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik
maupun permasalahan yang menyangkut pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

204

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

OKTOBER 2021

b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim perlu selalu melakukan update perkembangan
implementasi kebijakan fiskal pemerintah kepada masyarakat melalui insan media setiap bulan
(Monthly Media Update). Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan masyarakat memahami
peran strategis APBN dalam perekonomian di Jawa Timur.

c. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur akan senantiasa melakukan pemantauan realisasi belanja Satker
Kementerian/Lembaga di Jawa Timur dan mendorong satker agar segera melakukan/mendaftarkan
lelang/pengadaan barang jasa di awal tahun atau sebelum TA baru setelah DIPA turun, atas
permasalahan proses revisi yang memakan waktu lama, satker agar terus berkoordinasi dengan
Eselon I agar program/agenda dari Eselon I dapat terlaksana dengan baik.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN

Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi
yang menjadi indikator efektifitas keberhasilan

Komponen Outcome (Hasil) Dampak

Penandatanganan Nota Percepatan penyaluran Membangun ekonomi dan
Kesepakatan Pemerintah APBN di wilayah Provinsi meningkatkan kesejahteraan
Kab/Kota dengan Kanwil masyarakat Jawa Timur
Jawa Timur
DJPb Jawa Timur Kabupaten/Kota dengaan Peran strategis APBN
perekonomian terutama
Monthly Media Update Kanwil DJPb Jatim menghadapi pandemic C
dapat terpublikasi secara
Monitoring Pelaksanaan Berita Implementasi masyarakat
Anggaran Satuan Kerja Kebijakan Fiskal
Kementerian / Lembaga Peningkatan Nilai Indikator
Pemerintah secara rutin Pelaksanaan Anggaran Satu
tiap bulan melalui Media Kementerian / Lembaga
On Line maupun Televisi

Realisasi Belanja Satker
memenuhi target yang

ditetapkan

205

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

OKTOBER 2021

Profil Keuangan Oktober 2021 STRATEGI PENGUATANA PERAN RCE
KANWIL MELALUI PENGUATAN ANALISIS
Alokasi Pendapatan APBN 2021 Rp 120,01 Triliun EKONOMI DENGAN AKADEMISI LOKA
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 65,66 Triliun
(54,72%) RINGKASAN EKSEKUTIF
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp133,55 Triliun
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 93,91 Triliun strategis sebagai Regional Chief Economist. Untuk mengembangkan RCE yang
(82,70%) berkualitas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menghadapi
- Belanja Pemerintah Pusat Rp33,57 Triliun tantangan salah satunya yaitu masih kurangnya pemahaman bagi para pejabat
dan pelaksana kanwil untuk menghasilkan RCE yang benar-benar dapat
(73,11%) dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan kontribusi aktif dan
- Belanja TKDD Rp60,34 Triliun (89,22%) positif dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah serta kesejahteraan
masyarakat.
Alokasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp
128,15 Triliun Penyebab utama yang ditemukan yaitu sumber daya manusia yang
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp terbatas serta kemampuan terkait teknis mengolah data, kemampuan analisis
85,78 Triliun (66,94%) statistik untuk menghasilkan produk RCE yang berkualitas tinggi masih perlu
Alokasi Belanja APBD seluruh Pemda Rp 136,16 ditingkatkan.
Triliun
Realisasi Belanja APBD seluruh Pemda Rp 78,74 Langkah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yaitu
Triliun (58,83%) melakukan upaya program pengembangan kapasitas secara intensif berupa
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 3,55 Triliun Focus Group Discussion (FGD) secara hybrid yang diikuti oleh pejabat dan
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp2,04 Triliun (66,38%) pegawai Kanwil dan KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat.
Penyelenggaraan kegiatan ini juga mengundang narasumber Regional
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 5,99 Triliun Economist Jawa Barat sekaligus sebagai Dosen dan Peneliti dari Universitas
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 4,91 Triliun (81,97%) Padjadjaran.

Fungsi Distribusi Telah teridentifikasi indikator keberhasilan dari langkah yang dilakukan
UMKM penerima manfaat : 7,45 juta yaitu peningkatan kinerja APBN di daerah, peningkatan kinerja penyaluran DAK
orang Fisik dan Dana Desa, mampu menyusun laporan Regional Chief Economist dan
BLT Dana Desa : 553.029 KPM Kajian Fiskal Regional yang menghasilkan analisis kondisi fiskal di daerah
Penerima bantuan upah : 1,12 juta orang secara mendalam dan terstruktur dengan metodologi yang benar.
Penerima PKH :1,71 juta KPM
Penerima Sembako/BPNT : 3,53 juta KPM
Penerima BST : 2,16 juta KPM
Penerima Prakerja : 711.809 orang

Fungsi Stabilisasi
Rp penempatan dana pemerintah pada
BPD Rp 2,5 Triliun
Penerima manfaat penempatan dana
pemerintah : 12.022 orang/UMKM

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat membuka acara Focus Group
Discussion (FGD) Penguatan Peran Kanwil sebagai Regional Chief Economist dengan narasumber
Dr. Ferry Hadiyanto, S.E.,M.A Regional Economist dan Dosen Universitas Padjadjaran yasng
diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2021

1. ISU TEMATIK
a. Sehubungan dengan implementasi fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi
Kementerian Keuangan di daerah dan Regional Chief Economist, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat sebagai RCE perlu melakukan standardisasi dengan memanfaatkan seluruh
output Kanwil DJPb yang telah ada untuk memperoleh nilai tambah, standardisasi proses kegiatan

206

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

OKTOBER 2021

penyusunan output Kanwil DJPb existing, standardisasi publikasi dalam rangka ekspose atas seluruh
output Kanwil DJPb dan standardisasi pelaporan pelaksanaan fungsi Regional Chief Economist Kanwil
DJPb. Berkaitan dengan hal tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat perlu
meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pejabat dan pelaksana dalam memahami peran baru
Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist.
b. Sebagai pelaksanaan pembaruan pengelolaan PNBP melalui PP 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
PNBP, PMK 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencarian PNBP dan Perdijen
Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Maksimum Pencarian
PNBP Secara Elektronik serta di Lauching-nya Aplikasi Modul MP PNBP untuk memproses usulan
maksimum pencairan PNBP yang diajukan oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga perlu
diselenggarakan Bimbingan Teknis Maksimum Pencairan PNBP untuk Satker Pengelola PNBP Tidak
Terpusat. Bimtek MP PNBP dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan
pemahaman serta penyamaan persepsi terkait kepastian hukum dan tertib administrasi dalam
pengelolaan PNBP bagi seluruh Satker Pengelola PNBP.

2. KONDISI PERMASALAHAN
a. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas dan peran Kanwil sebagai Regional Chief Economist
yaitu kurangnya pemahaman SDM Kanwil terhadap pelaksanaan tugas sebagai Regional Chief
Economist.
b. Kurangnya pemahaman para petugas Satker Pengelola PNBP Tidak Terpusat dalam memahami
tentang tata cara pengajuan maksimum pencairan PNBP secara elektronik melalui aplikasi Modul MP
PNBP.

3. ANALISIS

Para Pejabat dan pelaksana Kanwil masih belum memahami peran baru Kanwil DJPb sebagai Regional
Chief Economist. Pelaksanaan Peran baru Kanwil DJPb sebagai RCE merupakan pelaksanaan tugas
bersama seluruh Bidang/Bagaian Umum dalam rangka pelaksanaaan tugas dan fungsi Kanwil berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pejabat dan pelaksana Kanwil tidak hanya melaksanaan
tugas dan fungsi tanpa mengkaitkan peran baru sebagai RCE.
Regional Chief Economist merupakan penajaman peran Kanwil DJPb sebagai representasi Kementerian
Keuangan di daerah dalam pelaksanaan APBN dan analisis ekonomi dan fiskal di daerah. Peran Kanwil
sebagai RCE antara lain :

a. Meningkatkan kualitas Kajian Fiskal Regional, tidak hanya deskriptif tapi juga mampu memunculkan
rekomendasi dapat digunakan sebagai feedback bagi formulasi kebijakan pemerintah daerah dan
Kementerian Keuangan.

b. Meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan data dan informasi terkait kebijakan fiskal, APBN, APBD,
dan indikator makroekonomi

c. Dapat meningkatkan keselarasan kebijakan fiskal nasional dan regional, serta mengharmoniskan
pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional

d. Mampu memberikan kontribusi aktif dan positif dalam upaya peningkatan ekonomi serta
kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kanwil sebagai RCE mempunyai tugas melakukan pengembangan, koordinasi dan penyusunan analisis
ekonomi dan keuangan (fiskal). Peran RCE ini dilakukan untuk pelakasanaan Asset Liability Committee

207

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

OKTOBER 2021

(ALCo), Cash Planning Information Network (CPIN), Penajaman Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Forum
Koordinasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN). Dalam menjalankan peran RCE ini Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Barat perlu membentuk Tim Adhoc yang terdiri dari Ketua (Kepala Kanwil), Sub Unit Kesekretariatan,
sub unit Analisis Fiskal dan ALCo Regional, Sub Unit CPIN Regional, Sub Unit Kerjasama Pengelolaan
Keuangan dan Konsolidasi Data Pusat dan Daerah, dan Sub Unit Supervisi Data dan Manajemen Mutu.

Untuk menjalankan tugas dan peran baru tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
perlu menguasai beberapa ilmu ekonomi seperti ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi sumber daya
dan ekonomi internasional. Kemampuan teknis mengolah data juga sangat dibutuhkan ditambah
kemampuan dalam melakukan analisis statistik. Berdasarkan kondisi tersebut, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan mengidentifikasi bahwa terdapat hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu tingkat
pengetahuan dan pemahaman para pejabat dan pegawai berbeda-beda, latar belakang pendidikan
maupun pengetahuan sangat beragam.

Dalam rangka untuk mendukung dan menyukseskan implementasi Regional Chief Economist dan
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan akademisi dan regional economist dari Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dengan tema “Penguatan Fungsi Kanwil DJPb Sebagai
Regional Chief Economist dan Representasi Kementerian Keuangan di Daerah”. Bapak Dr. Ferry
Hadiyanto, S.E., M.A. memberikan penjelasan dan pemahaman tentang kebijakan fiskal, dampak
kebijakan fiskal, pemahaman analisis makroekonomi regional, bagaimana pengaruh fiskal regional
terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan di daerah, alur APBN ke daerah, bagaimana
peran Kanwil DJPb dalam memberikan advise terhadap pemerrintah daerah terkait kebijakan dan
penngelolaan APBD yang berkualitas serta peran Kanwil sebagai RCE dalam melakukan kajian analitis dan
membutuhkan komunikasi yang efektif dengan Pemda, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kantor
Regional Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Unit Eselon I Kementerian Keuangan di
daerah.

Dalam implementasi peran Kanwil sebagai RCE pada bulan Oktober 2021 dilakukan beberapa kegiatan
antara lain:

a. Kegiatan Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat didampingi Kepala KPPN Garut melakukan koordinasi
dan sinergi dengan Bupati Garut terkait pelaksanaan APBN dan penyaluran Transfer ke Daerah dan
Dana Desa khususnya masih rendahnya pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa, Penyaluran KUR dan
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kabupaten Garut. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pemda kab.
Garut pada tanggal 25 Oktober 2021.

b. Kegiatan Rilis Kinerja Pelaksanaan APBN Triwulan III 2021 dalam acara Forum Publik yang disiarkan
secara langsung oleh TVRI Stasiun Jawa Barat pada tanggal 27 Oktober 2021. Kegiatan tersebut
sebagai bentuk transparansi dan akuntabiltas atas pelaksanaan APBN TA 2021 di Jawa Barat kepada
masyarakat dan media. Dalam acara Forum Publik tersebut, Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat
menyampaikan bahwa realisasi Pendapatan Negara s.d. Triwulan III 2021 sebesar Rp67,36 triliun atau
56,13% tumbuh 2,58% dibandingkan tahun lalu. Sedangkan untuk Belanja Negara di Jawa Barat
terealisasi sebesar Rp81,34 triliun atau 71,7% mengalami kontraksi 3,8%. Tumbuhnya penerimaan
pajak di Jawa Barat menandakan perekonomian sudah berjalan kembali karena keberhasilan dalam
pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19 sedangkan penyerapan Belanja Negara sebesar
71,7% dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif, peningkataan daya beli
masyarakat dan dukungan UMKM melalui program PEN serta penanganan Covid-19 melalui
dukungan program vaksinasi. Selain menyampaikan realisasi APBN dan program PEN di Jawa Barat
juga turut dibahas hasil evaluasi kinerja pelaksanaan APBN oleh Dr. Ferry Hadiyanto regional
economist dari Universitas Padjadjaran tentang peran belanja pemerintah melalui APBN dalam
pemulihan ekonomi di Jawa Barat.

208

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

OKTOBER 2021

c. Kegitan asistensi penyusunan Kajian Fiskal Regional Triwulan III 2021 oleh Tim dari Direktorat
Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan mulai tanggal 12 s.d. 15 Oktober 2021 diikuti oleh seluruh
Tim Penyusun KFR Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat. Acara ini dalam rangka mendukung penguatan peran
Kanwil sebagai RCE dalam menyusun KFR mulai dari pengolahan data, analisis, dan penyusunan
rekomendasi.

Keberhasilan dalam pelaksanaan peran Kanwil sebagai RCE disamping pembentukan Tim Adhoc dan
peningkatan kapasitas SDM juga perlu didukung anggaran dalam DIPA serta menjadi capaian indikator
kinerja utama dalam kontrak kinerja organisasi. Peran Kanwil sebagai RCE juga perlu ditetapkan
ketentuan yang mendasarinya melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peran Kanwil sebagai RCE. Selama ini masih tersebar dalam beberapa nota dinas
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan atau bahan materi rapat mengenai pelaksanaan peran Kanwil sebagai
RCE.

Ilustrasi Tabel yang menjelaskan Realisasi APBN Triwulan III di Jawa Barat
Analisis Pengelolaan PNBP
Kontribusi PNBP K/L terhadap target dan realisasi APBN dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.
Namun demikian, realisasi belanja masih menumpuk di akhir tahun karena Sakter K/L memperoleh
Maksimum Pencairan (MP) PNBP menjelang akhir tahun. Hal ini didukung pula oleh proses penerbitan
MP PNBP yang membutuhkan waktu relatif lama karena banyaknya dokumen yang harus disiapkan secara
manual, adanya kendala teknis dalam pengajuan MP PNBP, kendala SDM serta kendala internal K/L
lainnya.

209

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

OKTOBER 2021

Perubahan regulasi mekanisme pengelolaan
PNBP untuk akselerasi belanja dan menghindari
penumpukan di akhir tahun, simplifikasi proses
bisnis, modernisasi mekanisme pencairan
anggaran dengan optimalisasi penggunaan
sistem teknologi informasi serta peningkatan
pengawasan. Perubahan regulasi tersebut
diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan
Menteri Keuangan Nomor:110/PMK.05/2021
Tentang Tata Cara Penetapan Maksimum
Pencairan PNBP. Sedangkan implementasi proses bisnisnya diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan
Nomor PER-8/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Maksimum Pencairan PNBP Secara
Elektronik. Melalui sistem aplikasi berbasis web yaitu Modul MP PNBP yang dapat diakses melalui
espm.kemenkeu.go.id untuk proses usulan dan penetapan Maksimum Pencairan PNBP yang diajukan
oleh Satuan Kerja K/L menjadi lebih mudah dan cepat.
Peran Kanwil sebagai RCE memberikan edukasi dan komunikasi, menyamakan persepsi serta
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Satker terkait mekanisme pengelolaan PNBP Terpusat dan
Tidak Terpusat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat melaksanakan Bimbingan Teknis
(Bimtek) Maksimum Pencairan PNBP secara luring pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 bertempat
di aula Soekarno.

4. REKOMENDASI
Berdasarkan permasalahan dan analisis permasalahan di atas, rekomendasi yang dapat disampaikan
adalah sebagai berikut :
a. Keberhasilan dalam pelaksanaan peran Kanwil sebagai RCE perlu dukungan anggaran dalam DIPA dan
agar pelaksanaan tugas RCE menjadi capaian indikator kinerja utama dalam kontrak kinerja
organisasi. Disamping itu, perlu ditetapkan ketentuan yang mendasarinya melalui Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peran Kanwil sebagai RCE.
b. Perlu dipersiapkan kebutuhan SDM Ditjen Perbendaharaan khususnya untuk Kanwil DJPb dimasa
datang untuk pegawai yang memahami ilmu ekonomi, pembangunan ekonomi, pengolahan data,
pemanfaatan data dan informasi terkait fiskal (APBN dan APBD) dan analisis data statistik mengingat
peran Ditjen Perbendaharaan di daerah dalam melakukan pengembangan, koordinasi dan
penyusunan analisis ekonomi dan keuangan (fiskal).
c. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat berusaha meningkatkan kapasitas SDM yang ada
melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan, bimtek, dan pelatihan jarak jauh baik dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi, pengolahan data, analisis data statistik dalam rangka penyusunan
kajian Reviu Pelaksanaan Anggaran, Spending Review, KFR dan GFS.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan yaitu:

210

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

OKTOBER 2021

a. Mampu dan dapat melaksanakan peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist dalam
pelaksanaan anggaran, penyusunan kajian menyusun Reviu Pelaksanaan Anggaran, Spending
Review, KFR dan GFS, publikasi kinerja pelaksanaan APBN regional, membentuk FKPKN, koordinasi
dan sinergi dengan para pemangku kepentingan di daerah. Disamping itu, indikator keberhasilan
lainnya Kanwil DJPb mampu memberikan kontribusi aktif dan positif dalam upaya peningkatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui keselarasan kebijakan fiskal nasional dan
regional, serta mengharmonisasikan pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional.

b. Satker Pengelola PNBP Tidak Terpusat dapat menyampaikan pengajuan Maksimum Pencairan PNBP
secara elekroniik malalui e-SPM pada KPPN setempat dalam rangka kemudahan pengelolaan PNBP
dan melakukan akselerasi belanja Satker Kementerian/Lembaga.

211

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
OKTOBER 2021

Profil Keuangan Regional Kalimantan OPTIMALISASI KINERJA
Selatan Oktober 2021 PELAKSANAAN APBN DAN APBD
KALIMANTAN SELATAN
Prognosis Pendapatan APBN 2021 Rp9,83 Triliun
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp8,62 Triliun RINGKASAN EKSEKUTIF
Secara umum, kinerja realisasi APBN dan APBD telah sesuai dan bahkan pada
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp25,73 Triliun beberapa hal telah melampaui target, khususnya dalam hal kinerja realisasi
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp20,50 Triliun Pendapatan. Namun demikian, Pemda perlu banyak didorong untuk memiliki
komitmen yang kuat untuk meningkatkan kinerja realisasi pengelolaan TKDD
Prognosis Pendapatan APBD seluruh Pemda sesuai dengan target rencana yang sudah ditetapkan sebagai bentuk sinergi dan
Rp24,32 Triliun sinkronisasi antara Pusat – Daerah dalam menjaga momentum percepatan
Realisasi Belanja APBD seluruh Pemda Rp14,47 pemulihan ekonomi Nasional.
Triliun
Kegiatan FGD Pembinaan Keuangan Desa
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 1,45 Triliun
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp891,98 Miliar Kegiatan MoU Kanwil DJPb Kalimantan Selatan

Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1,53 Triliun
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 1,26 Triliun

Isu Fiskal Strategis:

1. Realisasi Belanja Modal APBD terendah
diantara semua jenis Belanja Daerah, yaitu
Rp1,74 triliun (41,46%). Porsi alokasi belanja
infrastruktur (belanja modal) tertinggi di
Kabupaten Tapin sebesar 32,54%, Kabupaten
HSU sebesar 24,76%, dan Kabupaten Tanah
Bumbu sebesar 22,63%.

2. Secara nominal Rupiah, penyaluran TKDD
(Rp12,379 triliun) pada sebagian besar daerah
lebih rendah dibandingkan penyerapan
belanja APBD (Rp14,056 triliun), dengan selisih
tertinggi di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan sebesar Rp1,926 triliun. Secara
keseluruhan selisih antara penyerapan APBD
dan penyaluran TKDD sebesar Rp1,678 triliun
dipenuhi dari PAD dan sumber penerimaan
lain yang sah.

212

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
OKTOBER 2021

1. ISU TEMATIK

Kinerja APBN dan APBD serta proyeksinya sampai akhir Tahun 2021, yang dilaksanakan melalui
pelaksanaan piloting ALCO Bulan Oktober 2021, dan kegiatan one on one meeting percepatan Belanja
Daerah.

Percepatan DAK Fisik dan Dana Desa. Dalam rangka meningkatkan kinerja TKDD, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan FGD Pembinaan Keuangan Desa, yang diikuti
oleh seluruh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta seluruh Kepala Desa di regional Kalimantan
Selatan. Selain itu, upaya percepatan tersebut juga dilakukan melalui pelaksanaan FGD Percepatan TKDD.
Penguatan kerja sama dengan Pemda, yang dilaksanakan melalui pelaksanaan penandatanganan
kesepakatan (MoU) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemda.

2. KONDISI PERMASALAHAN

Deviasi yang cukup tinggi pada Belanja Pemerintah Pusat, dan Rendahnya realisasi Belanja Modal
APBD. Terjadi deviasi yang cukup tinggi antara rencana dan realisasi Belanja Pemerintah Pusat. Selain itu,
kinerja realisasi Belanja Modal APBD hingga Oktober 2021 baru mencapai Rp1,74 triliun atau 41,46% dari
pagu alokasi. Berdasarkan kelompok jenis belanja, kinerja realisasi Belanja Modal APBD Kalimantan
Selatan hingga Oktober 2021 merupakan yang paling rendah diantara yang lainnya, yaitu Rp1,73 triliun
atau 41,46%. Hal tersebut tidak sejalan dengan kebijakan reformasi structural yang ditetapkan Presiden
RI yang merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi Nasional. Selain itu, terdapat
beberapa isu strategis lainnya yang terkait dengan kinerja APBN dan APBD, serta kondisi fiscal strategis
lainnya di Kalimantan Selatan selama periode Triwulan III 2021.

Rendahnya Kinerja Penyaluran DAK Fisik Kalimantan Selatan. Hingga Oktober 2021, kinerja penyaluran
DAK Fisik secara agregat di Kalimantan Selatan baru mencapai Rp530,43 miliar atau 36,67% dari pagu.
Bahkan terendah baru tersalur sebesar Rp49,13 miliar atau 18,71% yang terjadi di Pemda Provinsi
Kalimantan Selatan sebagai penerima dana DAK Fisik terbesar di Kalimantan Selatan.

Terdapat potensi BLT Desa yang tidak salur. Kinerja penyaluran BLT Desa di Kalimantan Selatan hingga
Oktober 2021 sudah tinggi, yaitu mencapai 82,68%. Namun demikian, kinerja tersebut belum optimal
karena masih terdapat beberapa Desa yang dana BLT Desa-nya belum terealisasi. Selain itu, terdapat juga
beberapa Pemda yang berpotensi tidak dapat merealisasikan alokasi Dana Desa.

3. ANALISIS

Kinerja Pelaksanaan APBN dan APBD Triwulan III 2021
Beberapa hasil analisis atas kondisi fiscal Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam Kajian Fiskal Regional
Triwulan III 2021 perlu menjadi perhatian dari stakeholder dan para pihak yang berkepentingan, yaitu
sebagai berikut:
1) Pendapatan APBN di Kalimantan Selatan tumbuh 20,74% YoY, sementara Belanja APBN terkontraksi

8,82% YoY. Realisasi Pendapatan Rp.7.507,44 miliar (76,39%), naik Rp1.289,42 miliar YoY. Realisasi
Belanja Rp.18.376,96 M (71,44%), turun Rp1.776,72 miliar YoY. Defisit Anggaran sebesar
Rp10.869,52 miliar.

213

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
OKTOBER 2021

Di sisi Belanja, kinerja realisasi TKDD mengalami kontraksi yang relative tinggi yaitu hingga 18,98%
YoY, yang didominasi karena penurunan kinerja realisasi DAK Fisik hingga 47,74%. Dominasi
pendorong kontraksi juga disebabkan oleh turunnya kinerja realisasi DBH hingga 31,28% YoY yang
lebih diakibatkan oleh turunnya kinerja PNBP SDA pada tahun 2020.

Tabel Realisasi APBN Kalimantan Selatan Triwulan III 2021

Sumber: OM SPAN (data diolah)

2) Dengan target yang lebih tinggi, realisasi pendapatan Daerah Kalimantan Selatan terkontraksi
10,87% YoY, sementara Belanja Daerah tumbuh 1,14% YoY. Pada umumnya, Pemda di Kalimantan
Selatan menutup defisisit yang terjadi dengan penerimaan pembiayaan yang utamnaya berasal dari
penggunaan SiLPA, penggunaaan dana cadangan, serta pinjaman Daerah. Di sisi Belanja Daerah,
peningkatan belanja didominasi oleh peningkatan belanja bunga yang dibayarkan oleh Pemda di
Kalimantan Selatan pada tahun 2021. Belanja Modal Daerah merupakan Belanja Daerah yang
berkinerja paling rendah yaitu 36,46%.

Tabel Realisasi APBN Kalimantan Selatan Triwulan III 2021

Uraian 2020 2021 % Growth

PENDAPATAN DAERAH PAGU REALISASI %REALISASI PAGU REALISASI %REALISASI -10,87%
Pendapatan Asli Daerah 22.474,26 3,03%
Pendapatan Transfer 17.872,84 79,53% 24.321,17 15.930,33 65,50%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 4.865,90 -14,67%
BELANJA DAERAH 16.613,31 3.621,59 74,43% 5.828,27 3.731,49 64,02% -1,34%
Belanja Modal 1,14%
Belanja Tidak Terduga 995,05 13.959,19 84,02% 17.685,11 11.910,69 67,35% -1,88%
Belanja Transfer 27.375,55
SURPLUS/DEFISIT 292,06 29,35% 807,80 288,15 35,67% -69,52%
4.573,26 15,44%
Sumber: LRA LKPD (data diolah) 1.731,31 14.305,11 52,26% 27.094,97 14.467,59 53,40% -59,00%
3.553,83
- 4.901,29 1.780,72 38,94% 4.791,91 1.747,31 36,46%

489,75 28,29% 332,95 149,28 44,84%

1.674,48 47,12% 3.555,51 1.933,00 54,37%

3.567,73 -72,79% - 2.773,80 1.462,73 -52,73%

3) Terjadi deviasi yang cukup tinggi antara rencana dan realisasi Belanja Pemerintah Pusat Bulan
September 2021 di Kalimantan Selatan hingga mencapai 177,86 miliar. Hal tersebut terjadi
dikarenakan perencanaan yang disusun sebagaimana tertuang dalam halaman 3 DIPA belum akurat.

4) Pendapatan APBN sampai dengan akhir tahun 2021 di Kalimantan Selatan diperkirakan akan
mencapai Rp10,81 triliun atau 110,01% , sementara Belanja APBN di proyeksikan akan terealisasi
hingga Rp25,05 triliun atau 97,38%.

214

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
OKTOBER 2021

Tabel Proyeksi Realisasi APBN Kalimantan Selatan s.d. akhir Tahun 2021

Sumber: OM SPAN, Kanwil DJP Kalselteng, dan Kanwil DJBC Kalbagsel (data diolah)
5) Hasil proyeksi realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Selatan diperkirakan akan mencapai Rp23,69

triliun atau 99,97 persen dari target APBD pada akhir tahun 2021, sementara Belanja Daerah
diperkirakan mencapai Rp23,81 triliun atau 95,10% dari pagu sebesar Rp25,04 triliun pada akhir
tahun 2021.

Tabel Proyeksi Realisasi APBD Kalimantan Selatan s.d. akhir Tahun 2021

Sumber: LRA LKPD (data diolah)
Percepatan Kinerja DAK Fisik
Secara agregat, kinerja realisasi penyaluran DAK Fisik di Kalimantan Selatan hingga Oktober 2021 baru
mencapai Rp530,43 miliar atau 36,67%. Kinerja penyaluran DAK Fisik Pemda Provinsi Kalimantan Selatan
sebagai Daerah penerima alokasi tertinggi (20%), baru dapat merealisasikan sebesar Rp49,13 miliar atau
18,71%. Meski masih dalam kategori rendah, Kabupaten Barito Kuala merupaka Pemda berkinerja
tertinggi dalam penyaluran DAK Fisik yang mencapai Rp60,20 miliar atau 56,82%.
Berdasarkan Bidang-nya, kinerja realisasi DAK Fisik hingga Oktober 2021 tertinggi pada Bidang Kesehatan
dan KB sebagai bidang dengan alokasi tertinggi yaitu sebesar Rp186,18 miliar atau 31,36%. Pada masa
pandemic ini, kondisi kinerja tersebut didorong oleh tingginya permintaan masyarakat akan jasa layanan
Kesehatan, baik untuk keperluan pengobatan maupun untuk menjaga Kesehatan.

215

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
OKTOBER 2021

Grafik Pagu dan Realisasi DAK Fisik Kalimantan
Selatan Oktober 2021 per Pemda

Grafik Pagu dan Realisasi DAK Fisik Kalimantan
Selatan Oktober 2021 per Bidang

Sumber: OM SPAN (data diolah)
Secara umum, terdapat permasalahan komunikasi dan koordinasi di dalam internal Pemda, terutama
antara BPKAD/Bakeuda dengan APIP Pemda yang bersangkutan. Bahwa APIP dalam melakukan evaluasi
dokumen persyaratan salur DAK Fisik berbeda-beda antara petugas APIP yang satu dengan yang lainnya
sehingga menyulitkan OPD teknis penanggung jawab DAK Fisik, dan pada gilirannya akan menghambat
eksekusi realisasi pada BPKAD/Bakeuda.
Optimalisasi Kinerja Dana Desa
Pagu alokasi Dana Desa Pemda Kalimantan Selatan secara agregat sebesar Rp1,52 triliun yang
diperuntukkan bagi 1.864 Desa. Kinerja penyaluran Dana Desa secara agregat di Kalimantan Selatan pada

216

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
OKTOBER 2021

periode Triwulan III 2021 pada prinsipnya telah baik, yaitu sebesar Rp1,26 triliun atau 82,68% yang
meliputi:
1) BLT Desa yang telah terealisasi sebesar Rp425,42 miliar atau 82,85%;
2) Dana earmarked 8% untuk penanggulangan dampak pandemic covid-19 terealisasi sebesar Rp59,47

miliar atau 48,72%;
3) Non BLT Desa terealisasi sebesar Rp689,76 miliar atau 77,83%.
Hingga Oktober 2021, Pemda berkinerja terbaik dalam penyaluran Dana Desa adalah Kabupaten Hulu
Sungai Utara yang telah terealisasi sebesar Rp169,74 miliar atau 98,46%. Dalam hal ini Pemda Kabupaten
Hulu Sungai Utara mampu bertindak responsive terhadap adanya perubahan ketentuan pengaturan
penyaluran Dana Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan PMK Nomor PMK-69/PMK.07/2021 tentang
Perubahan Atas PMK-222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Sebagaimana diketahui,
perubahan mendasar dalam PMK-69/PMK.07/2021 tersebut mengatur bahwa dalam rangka percepatan
pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemic covid-19, Desa melalui Pemda masing-masing dapat
mengajukan permintaan penyaluran penyaluran Dana Desa untuk 3 (tiga) bulan ke depan secara
sekaligus.

Grafik Jumlah Pagu dan Realisasi Dana Desa
Triwulan III 2021 di Kalimantan Selatan

Sumber: OM SPAN (data diolah)
Namun demikian, terdapat beberapa kendala BLT Desa yang belum disalurkan pada beberapa desa di
Kabupaten Kotabaru, serta BLT Desa yang berpotensi tidak dapat salur. Padahal sebagaimana diketahui
bahwa BLT Desa merupakan dana yang disediakan khusus sejak Tahun 2020 sebagai bagian dari program
Pemulihan Ekonomi Nasional yang harus disalurkan kepada masyarakat Desa yang terdampak pandemi
covid-19.
Berdasarkan pendalaman atas permasalahan yang ada, diketahui bahwa terdapat beberapa penyebab
permasalahan dalam penyaluran BLT Desa, yang meliputi:
1) Pemberlakuan PPKM mengakibatkan pelaksanaan Posko Penanganan COVID-19 di Desa belum

optimal

217

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
OKTOBER 2021

2) Lambatnya penetapan APBDesa yang dikarenakan:
a. rencana kegiatan disusun bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
b. rancangan APBDesa disusun dengan tidak mempedomani RKPDesa;
c. terdapat Kepala Desa yang terbukti bersalah melawan hukum karena melakukan penyimpangan
prosedur;
d. beberapa Desa menjalani penggantian Kepala Desa yang memerlukan waktu yang lama

4. REKOMENDASI
1) Pemda direkomendasikan untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi internalnya, terutama
dalam pengelolaan Dana Transfer.
2) Dalam hal terjadi kendala berkenaan dengan perbedaan pemahaman atas ketentuan yang
dikeluarkan oleh Menteri Keuangan atas pengelolaan Dana Transfer di Daerah, Pemda diminta untuk
segera berkoordinasi dengan KPPN sebagai unit vertikal Ditjen Perbendaharaan yang terdekat di
wilayahnya masing-masing.
3) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Pemda akan
menindaklanjuti isi kesepakatan (MoU) untuk melakukan: 1) Tim Bersama Monev KUR; 2)
penyediaan peluang sinergi pembiayaan UMi.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Beberapa indikator keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi:
1) Peningkatan kinerja realisasi DAK Fisik menjadi 61,67%.
2) Terbentuk kesamaan pemahaman sehingga realisasi penyaluran BLT Desa di Kalimantan Selatan
dapat seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor PMK-69/PMK.07/2021 tentang
Perubahan Atas PMK-222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
3) Penyampaian isu-isu seputar pelaksanaan APBN dan APBD melalui kegiatan pers conference, pada
gilirannya mendorong pelaksanaan strategi komunikasi public yang lebih luas dan cepat sampai
kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Hasil implementasi strategi komunikasi kegiatan Bulan
Oktober 2021 berupa penayangan berita kegiatan serta materi pers conference Kalimantan Selatan
Triwulan III 2021 pada TVRI dan beberapa media massa cetak maupun online.

218

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

OKTOBER 2021

Profil Keuangan Oktober 2021 KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFEKTIF
Estimasi pendapatan APBN Rp1,9 triliun MENINGKATKAN AWARENESS MITRA KERJA
Realisasi pendapatan APBN Rp1,5 triliun DAN MASYARAKAT TERHADAP PERAN APBN
Alokasi belanja APBN
Rp6,6 triliun Belanja Transfer RINGKASAN EKSEKUTIF
Rp4,2 triliun Belanja Pemerintah Pusat x Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara bekerja sama dengan KPwBI
Realisasi belanja APBN
Rp 5,7 triliun Belanja Transfer Provinsi Kalimantan Utara telah menyelenggarakan Diseminasi KFR dan
Rp 2,8 triliun Belanja Pemerintah Pusat Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) periode semester II 2021 sebagai
Estimasi pendapatan APBD Rp 7,8 triliun langkah pemberdayaan optimalisasi KUR dan berbagai program pemerintah
Realisasi pendapatan APBD Rp 5,3 triliun lainnya.
(per 2 November 2021 ) x Sosialisasi (FGD internalisasi) Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran
Alokasi belanja APBD Rp8,2 triliun 2021 dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara dengan tujuan
Realisasi belanja APBD Rp 4,3 triliun agar seluruh pegawai Kanwil dan KPPN di wilayah Kalimantan Utara
Alokasi DAK Fisik Rp641,9 miliar memahami PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Realisasi DAK Fisik Rp376, 7 miliar Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021.
Alokasi Dana Desa Rp503,0 miliar
Realisasi Dana Desa Rp406,1 miliar x Keberhasilan atas dilaksanakannya program DAK Fisik dan Dana Desa dalam
Alokasi Dana 8% DAU Rp299,0 miliar
Realisasi Dana 8% DAU Rp115,2 miliar memberikan kontribusi terhadap peningkatan aspek kesejahteraan
Alokasi Dana PED Rp192,8 miliar masyarakat harus menjadi informasi publik untuk mendorong partisipasi dan
Realisasi Dana PED Rp76,3 miliar peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Profil Indikator Fungsi APBN/APBD Diseminasi KFR Triwulan II Tahun 2021
Fungsi Alokasi
Bidang Kesehatan Rp457,7 miliar
Bidang Kesehatan Rp457,74 miliar
Pengembangan SDM/Pendidikan Rp618,43 miliar
Pelayanan Umum Rp920,15 miliar
Ketertiban dan Keamanan Rp90,70 miliar
Ekonomi Rp194,28 miliar
Lingkungan Hidup Rp40,18 miliar
Perumahan dan Fasilitas Umum Rp241,86 miliar
Pariwisata Rp10,73 miliar

Fungsi Distribusi
Perlindungan sosial Rp37,52 miliar.
BLT Dana Desa 19.582 KPM

Fungsi Stabilisasi
Penempatan dana pemerintah pada BUMD
Rp1,2 Triliun

219

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

OKTOBER 2021

1. ISU TEMATIK
Penguatan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah. Kanwil DJPb sebagai representasi Kementerian
Keuangan di daerah serta sebagai Regional Chief Economist memiliki peranan penting dalam mewujudkan
sinergitas dan keselarasan pengelolaan keuangan di daerah. Salah satu upaya untuk mewujudkan peran
ini adalah melalui pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN). Forum ini
merupakan komponen penting untuk mewadahi koordinasi, komunikasi, dan konsultasi terkait
pengelolaan keuangan dengan semua stakeholders, baik pusat maupun daerah yang mampu
menjembatani kebutuhan dan keharmonisan langkah dalam pembangunan daerah dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Transparansi atas Kinerja Pelaksanaan APBN. APBN merupakan salah satu instrumen fiskal yang
berperan penting dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Sebagai tindak lanjut arahan
Menteri Keuangan mengenai penyampaian informasi terkait peran Kementerian Keuangan dalam
pelaksanaan APBN dan penanganan pandemi Covid-19, seluruh instansi vertikal Kementerian Keuangan
perlu melaksanakan kegiatan yang melibatkan media massa sebagai bagian dari pertanggungjawaban
atas pelaksanaan APBN kepada masyarakat.

Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sebagai upaya untuk mengakselerasi belanja negara
menjelang akhir tahun anggaran 2021, diperlukan implementasi atas langkah-langkah strategis yang telah
ditetapkan agar hasil dari belanja negara tersebut dapat segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat
dan para penerima manfaat. Di samping itu, simplifikasi proses bisnis dan pemanfaatan teknologi juga
perlu dilakukan dalam mengakselerasi belanja yang dananya bersumber dari PNBP agar realisasi belanja
tidak menumpuk di triwulan IV.

Optimalisasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Agar dampak dari penyaluran Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD) khususnya DAK Fisik dan Dana Desa dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, perlu
adanya langkah-langkah untuk melakukan optimalisasi dan percepatan penyaluran. Di samping itu, untuk
meningkatkan awareness masyarakat akan pentingnya program pemerintah dalam rangka pengentasan
isu strategis dan pembangunan nasional, diperlukan strategi komunikasi yang tepat untuk melansir
keberhasilan program pemerintah yang dapat membangun kepercayaan publik (public trust).

Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program Kredit Usaha
Rakyat merupakan salah satu program Pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada
UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Bantuan Pemerintah dalam
permodalan usaha tersebut perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat yang
terkendala dalam permodalan usaha tidak terjerumus dalam pinjaman online ilegal mengingat banyaknya
UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

2. KONDISI PERMASALAHAN
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
භ Untuk mencapai target pembangunan nasional, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu
melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan. Namun demikian, pergantian pimpinan daerah

220

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

OKTOBER 2021

yang terjadi di awal tahun 2021 berdampak terhadap berubahnya sebagian arah kebijakan dan
prioritas pembangunan daerah yang menyebabkan pelaksanaan APBN dan APBD pada praktiknya
terkadang tidak sejalan. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan yang menjadi dasar pembentukan
forum koordinasi dalam menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terdiri dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para stakeholder di daerah.
භ Selanjutnya, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi keuangan
daerah kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan yang disajikan dalam bentuk Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebagai salah satu media dalam pertanggungjawaban anggaran
oleh pemerintah daerah, diharapkan LKPD mampu memberikan informasi yang akuntabel dan
transparan untuk seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil Rakernas Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021, Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Utara
seluruhnya telah memperoleh opini WTP atas LKPD tahun 2020. Namun demikian kualitas LKPD harus
tetap dijaga dan dipertahankan pada penyusunan LKPD di tahun-tahun berikutnya.

Peran APBN dan APBD dalam Momentum Pemulihan Ekonomi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah
melakukan telaah atas kondisi makro ekonomi dalam bentuk Kajian Fiskal Regional sebagai bentuk
evaluasi atas dampak pelaksanaan kebijakan fiskal di provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, sebagai Chief
Economist di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat men-deliver capaian realisasi
pendapatan dan belanja negara serta perkembangan implementasi kebijakan fiskal regional sekaligus
memberikan insight mengenai tata kelola pelaksanaan anggaran.
භ Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, sampai dengan periode triwulan II tahun 2021 tingkat

pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara mencapai 5,81 persen (yoy). Pertumbuhan ini
meningkat sebesar 7,72 persen bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I. Kerja Keras
APBN dan APBD juga tampak dari komponen pengeluaran pemerintah yang memberikan kontribusi
terbesar kedua atas laju pertumbuhan PDRB yaitu sebesar 7,51 (yoy).
භ Sampai dengan 31 Oktober 2021, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2,77 triliun atau
66,19 persen dari total alokasi, mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu,
baik dilihat dari sisi nominal maupun persentase. Pertumbuhan positif tersebut ditopang oleh
pertumbuhan yang cukup signifikan pada komponen Belanja Modal dengan growth mencapai 71,54
persen (yoy). Pertumbuhan positif pada realisasi Belanja Modal sejalan dengan dilanjutkannya
pembangunan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ditargetkan akan selesai di tahun 2022
mendatang, serta beberapa proyek strategis berupa pembangunan jalan, jembatan, konektivitas
transportasi udara, dan beberapa infrastruktur konektivitas lainnya sebagai dukungan Belanja APBN
terhadap prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kaltara. Sebaliknya, realisasi
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp4,80 triliun atau 72,73 persen dari alokasi TKDD
di Kalimantan Utara, menurun bila dibandingkan dengan capaian di periode yang sama tahun lalu yang
dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi syarat penyaluran yang sudah tidak diberlakukan di tahun 2021.
Penurunan kinerja penyaluran TKDD, secara umum dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi syarat
penyaluran yang sudah tidak diberlakukan di tahun 2021.
භ Secara agregat, realisasi belanja APBD masih relatif rendah yang baru mencapai sebesar Rp3,59 triliun
atau 44,03 persen dari alokasi belanja APBD se-Kalimantan Utara. Penurunan terbesar terjadi pada
komponen belanja modal dengan capaian hanya Rp327,89 miliar atau 22,84 persen dari alokasi.

221

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

OKTOBER 2021

Penurunan kinerja komponen belanja modal dengan growth -54,16 persen disebabkan oleh mayoritas
kegiatan fisik Pemda di regional Kaltara masih dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta belanja
yang bersumber dari TKDD masih dalam proses pengerjaan setelah proses pemenuhan dokumen
persyaratan penyaluran TKDD.
භ Sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021, realisasi belanja PC-PEN mencapai Rp724,07 miliar, yang
terdiri dari 4 cluster, yaitu cluster kesehatan, cluster perlindungan sosial, cluster program prioritas, dan
cluster dukungan UMKM.
Kerja keras APBN selama tahun 2021 telah mampu untuk meredam dampak pandemi Covid-19 hampir di
seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, Informasi terkait pelaksanaan APBN dan program/insentif
pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi masih belum
terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan publikasi atas data-data
tersebut sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui berbagai
sarana komunikasi, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Pencairan Belanja APBN pada Triwulan IV Cenderung Meningkat. Memasuki triwulan terakhir tahun
2021, Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pelaksanaan APBN, termasuk dalam hal belanja negara.
Realisasi belanja APBN di Kalimantan Utara sampai dengan 31 Oktober 2021 mencapai Rp8,5 triliun atau
78,97 persen dari alokasi belanja APBN se-Kaltara, dan tumbuh sebesar 3,97 persen (yoy). Mengingat pola
realisasi belanja APBN di tahun-tahun sebelumnya yang cenderung meningkat pada triwulan IV serta
dalam rangka pengendalian saldo Kas Negara dan persiapan tutup buku pada akhir tahun anggaran, telah
ditetapkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021. Dengan ditetapkannya peraturan
tersebut, diperlukan penyamaan persepsi atas substansi-substansi yang diatur, serta pelaksanaan
sosialisasi kepada satuan kerja terkait batas-batas penyampaian dokumen untuk menghadapi
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran di akhir tahun 2021.

Grafik Pagu dan Realisasi Belanja PNBP 2019-2021s

222

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

OKTOBER 2021

Rendahnya Realisasi Belanja dengan Sumber Dana PNBP di Kalimantan Utara. Sampai dengan 30
September 2021, realisasi belanja satuan kerja di Kalimantan Utara yang sumber dananya berasal dari
PNBP mencapai Rp48,97 miliar atau 44,17 persen dari alokasi sebesar Rp110,88 miliar. Selama 3 tahun
terakhir, realisasi belanja PNBP hingga penghujung triwulan III di Kalimantan Utara selalu berada di bawah
60 persen dan realisasinya cenderung menumpuk di triwulan IV. Dalam rangka percepatan realisasi
belanja kementerian/lembaga yang sumber dananya berasal dari PNBP serta modernisasi pelaksanaan
anggaran, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 110/PMK.05/2021
tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan nomor PER-8 /PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Maksimum Pencairan
Penerimaan Bukan Pajak Secara Elektronik. Optimalisasi penggunaan sistem teknologi dan informasi serta
simplifikasi proses dalam penetapan maksimum pencairan penerimaan negara bukan pajak diharapkan
mampu mengentaskan kendala realisasi belanja PNBP yang cenderung menumpuk di triwulan IV.

Penyaluran DAK Fisik, DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan dan sesuai
dengan prioritas nasional, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur ekonomi berkelanjutan.
Penyaluran DAK Fisik se-Kalimantan Utara hingga 31 Oktober 2021 mencapai Rp376,69 miliar atau setara
58,68 persen dari alokasinya yang sebesar Rp641,94 miliar. Berdasarkan ketentuan pada PMK
130/PMK.07/2021, batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap II berada
pada tanggal 21 Oktober 2021. Kanwil DJPb bersama KPPN senantiasa menjalin komunikasi baik formal
maupun informal dengan seluruh pemda di wilayah Kaltara agar pemenuhan dokumen syarat salur DAK
Fisik tahap II dapat terpenuhi secara tepat waktu. Secara keseluruhan, terdapat 77 bidang/subbidang
yang memerlukan pengawasan terhadap pemenuhan dokumen syarat salur DAK Fisik tahap II.
Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, terdapat 1 (satu)
subbidang (Sanitasi tematik Penurunan Stunting) yang tidak dapat melengkapi syarat salur tahap II
sehingga tidak layak untuk dilakukan penyaluran terhadap subbidang tersebut.

Kemanfaatan Dana Desa untuk Pemulihan Ekonomi Desa. Sampai dengan 31 Oktober 2021, penyaluran
Dana Desa di Kalimantan Utara telah mencapai Rp406,58 miliar atau sebesar 80,82 persen dari alokasi.
Capaian ini sedikit berada di atas rata-rata penyaluran Dana Desa secara nasional yang masih berada pada
angka 79,57 persen. Di samping itu, BLT Desa untuk 447 Desa di Kalimantan Utara telah disalurkan ke RKD
seluruhnya sampai dengan bulan Desember, namun penyalurannya tetap dilaksanakan pada bulan
berkenaan. Secara keseluruhan, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BLT Desa tercatat
sebanyak 19.582 KPM, dengan KPM terbanyak berada di Kabupaten Bulungan sebanyak 7.965 KPM yang
tersebar di 74 Desa. Berbagai output atas penyaluran Dana Desa telah direalisasikan pada beberapa
sektor, mulai dari sektor kesehatan, infrastruktur, perekonomian, hingga jaring pengaman sosial. Namun
pada pelaksanaannya, kontribusi Dana Desa terhadap pemenuhan infrastruktur dasar ini belum
sepenuhnya diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perkembangan Jumlah UMKM. Sejak tahun 2017 perkembangan jumlah UMKM di Kalimantan Utara
senantiasa mengalami kenaikan, namun pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan yang cukup
signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Penurunan jumlah ini diakibatkan oleh adanya pembatasan

223

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

OKTOBER 2021

kegiatan masyarakat sehingga para pelaku usaha tidak dapat melakukan kegiatan produksi maupun
penjualan. Namun demikian, dilihat dari sisi perkembangan kredit UMKM di Kaltara, pada triwulan II 2021
kredit UMKM di Kaltara mulai mengalami pertumbuhan 15,64 persen (yoy) seiring dengan mulai
membaiknya iklim perekonomian di Kaltara.

Grafik Pagu dan Realisasi Belanja PNBP 2019-2021

3. ANALISIS
Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kurangnya
sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara umum dipengaruhi oleh:
භ Pergantian kepala daerah pada awal tahun 2021 menyebabkan pergantian pejabat yang ada dalam
struktur organisasi pemerintah daerah, sehingga komunikasi yang selama ini telah berjalan harus
dibangun kembali.
භ Masih terbatasnya forum yang memfasilitasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh
stakeholders sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan konsultasi terkait arah kebijakan dan
pengelolaan keuangan.
භ Terbatasnya forum tersebut juga menyebabkan adanya silo komunikasi antar instansi yang
berdampak terhadap arah pembangunan yang tidak sejalan.
භ Belum optimalnya pertukaran, pengintegrasian, serta pemanfaatan data dan informasi dalam rangka
penyusunan kajian dan analisis.

Untuk mempermudah koordinasi dan meningkatkan engagement antara Kanwil DJPb dengan para
stakeholder di daerah, dibutuhkan langkah awal yang dapat menginisiasi pembentukan sebuah forum
yang dapat mewadahi seluruh kegiatan dalam rangka melakukan sinkronisasi kebijakan. Langkah awal
ini diwujudkan dengan sebuah kesepakatan bersama (MoU) antara Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan
Utara dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021.
Penandatanganan MoU ini memiliki peranan penting dalam mempermudah koordinasi antara Kanwil
DJPb dengan jajaran SKPD/OPD dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Selain itu,
pelaksanaan MoU antara Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara merupakan langkah awal Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara dalam membentuk
sebuah Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) yang menjadi komponen penting

224

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

OKTOBER 2021

dalam mewadahi koordinasi, komunikasi, dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan dengan semua
stakeholders baik pusat dan daerah yang mampu menjembatani kebutuhan dan keharmonisan langkah
dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun ruang lingkup dari
Nota Kesepahaman tersebut meliputi:
භ pembinaan BLUD;
භ pemberdayaan UMKM lingkup Provinsi Kalimantan Utara;
භ pembinaan akuntansi dan penyusunan LKPD;
භ pertukaran, pengintegrasian, dan pemanfaatan informasi serta data dalam rangka pemenuhan

kebutuhan data dan informasi; dan
භ pengembangan Regional Chief Economist (RCE) di wilayah Kalimantan Utara.

Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebagai bentuk apresiasi bagi
pemerintah daerah atas diterimanya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK pada Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020, Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (c.q. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) memberikan
penghargaan berupa piagam bagi instansi yang menerima predikat WTP atas Laporan Keuangan tahun
2020. Penyerahan piagam penghargaan WTP kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan utara dapat memberikan motivasi dan semangat untuk
meningkatkan kualitas LKPD serta membudayakan opini WTP atas LKPD.

Penurunan Jumlah UMKM. Jumlah UMKM yang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020
secara umum sejalan dengan kondisi perekonomian Kalimantan Utara yang tumbuh negatif selama
tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
1) Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPwBI Kalimantan Utara, terlihat bahwa sektor yang paling

terdampak adalah sektor Hotel, Restoran, dan Kafe (HoReKa). Berbagai pembatasan kegiatan
masyarakat yang bertujuan untuk memutus rantai penularan virus secara tidak langsung turut
menekan konsumsi rumah tangga pada beberapa sektor tersebut dan berdampak pada dinamika
perekonomian.
2) Di tengah kondisi pandemi yang menyebabkan naik turunnya konsumsi masyarakat, beberapa
UMKM memilih untuk mencari sumber pendapatan lain yang dapat menggantikan sumber
pendapatan utama.
3) Informasi terkait berbagai insentif pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),
khususnya untuk mendukung keberlangsungan UMKM belum ter-deliver secara luas terhadap
seluruh lapisan UMKM di Kalimantan Utara sehingga belum seluruh UMKM memanfaatkan insentif
tersebut.

Akselerasi Belanja APBN dan APBD sebagai Instrumen Pengendali Perekonomian Regional.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Oktober 2021 mencapai Rp2,77 triliun atau 66,19
persen dari total alokasi, meningkat baik dari sisi nominal maupun persentase. Disisi lain, realisasi
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp4,80 triliun atau 72,73 persen dari alokasi TKDD
di Kalimantan Utara, menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun yang
menjadi perhatian terkait akselerasi belanja APBN antara lain:

225

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

OKTOBER 2021

භ Geografis di Kalimantan Utara yang sulit dijangkau dan keterbatasan akses komunikasi yang
berimplikasi pada proses pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu lebih lama.

භ Masih adanya proses revisi terpusat yang harus dilaksanakan pada level unit vertikal masing-masing
sehingga pelaksanaan kegiatan harus menunggu hasil revisi tersebut.

භ Terkait SDM pada satker, banyaknya pengelola keuangan satker yang terpapar Covid-19.
භ Masih terdapat keterlambatan pemenuhan syarat penyaluran Dana Alokasi Umum.
භ Pelengkapan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik yang cenderung berada di akhir waktu.
භ Pergantian SDM Pengelola Keuangan karena alih tugas di beberapa satker dan OPD Pelaksana,

sehingga SDM baru tersebut memerlukan waktu dalam memahami proses bisnis pengelolaan
keuangan.
Sedangkan capaian kinerja komponen belanja APBD di Kalimantan Utara mencapai sebesar Rp3,59
triliun atau 44,03 persen dari alokasi belanja APBD se-Kalimantan Utara. Hal-hal yang perlu diperhatikan
terkait realisasi belanja APBD antara lain:
භ Realisasi belanja modal yang mengalami penurunan kinerja dengan growth -54,16 persen disebabkan
mayoritas kegiatan fisik Pemda di regional Kaltara masih dalam proses pengadaan barang dan jasa,
serta belanja yang bersumber dari TKDD masih dalam proses pengerjaan setelah proses pemenuhan
dokumen persyaratan penyaluran TKDD.
භ Pada realisasi Earmarked DAU-DBH, hal-hal yang mempengaruhi rendahnya realisasi earmarked
DAU-DBH antara lain angka vaksinasi yang rendah, kesiapan SDM pengelolaan anggaran vaksinasi
dan pelaksana kegiatan vaksinasi, serta penganggaran yang tumpang tindih dimana terdapat
kegiatan dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi dibebankan pada alokasi DAK Non Fisik (BOK
dan BOKB).
භ Pada realisasi Pemulihan Ekonomi Daerah, pelaksanaan Pilkada 2020 berimplikasi pada lambatnya
proses pencairan anggaran secara umum dimasing-masing pemda karena adanya proses perganitan
pimpinan OPD.
භ Pada realisasi Insentif Tenaga Kesehatan, terkendala pada proses melengkapi dokumen persyaratan
pembayaran di OPD terkait.

Pencairan dana Akhir Tahun 2021, dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan anggaran menjelang
akhir tahun, Pemerintah dalam hal ini Dirjen Perbendaharaan menerbitkan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran
Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021. Adanya pengaturan mengenai Langkah-Langkah Akhir Tahun
memelukan penyamaan persepsi antara Kanwil DJPb, KPPN, dan satuan kerja wilayah kerja Kanwil DJPb
Provinsi Kalimantan Utara dalam mengimplementasikan PER-9/PB/2021. Menindaklanjuti hal tersebut,
Kanwil DJPb Kalimantan Utara menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Internalisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran 2021 sesuai PER-9/PB/2021. Melalui FGD tersebut,
diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman antara Kanwil DJPb dan KPPN dalam melaksanakan
kebijakan Langkah-Langkah Akhir Tahun 2021.

Masih Rendahnya Atensi Masyarakat atas Kemanfaatan Dana Desa. Sejak tahun 2015 Dana Desa telah
disalurkan di seluruh provinsi di Indonesia, namun tak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui
keberhasilan atas dilaksanakannya program ini dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan

226

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

OKTOBER 2021

aspek-aspek kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini secara umum dipengaruhi oleh:
1. Pemilihan strategi komunikasi yang kurang tepat dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Meskipun mengetahui program Dana Desa, masyarakat yang tidak secara langsung merasakan

manfaat dari program ini cenderung pasif terhadap perkembangannya sehingga tidak mengetahui
dampak penyaluran Dana Desa secara nyata.
Salah satu urgensi pentingnya keterbukaan informasi publik ialah untuk mendorong partisipasi dan
peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Pembuatan kebijakan yang
dilakukan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat dapat menciptakan mekanisme check and
balance sehingga kebijakan publik yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dapat
terwujud. Dalam hal ini, peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan Dana Desa telah tepat
sasaran dan berperan dalam mengentaskan isu-isu strategis di desa. Untuk itu, diperlukan publikasi atas
kemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan awareness masyarakat dan sebagai langkah awal untuk
mendorong peran aktif masyarakat dalam mengawal keberhasilan program-program pemerintah.

Maksimum Pencairan Dana PNBP (MP PNBP), Di Kalimantan Utara terdapat 54 satker K/L yang
mempunyai DIPA dengan sumber dana PNBP. Diantara 54 satker tersebut terdapat 18 satker yang
realisasinya dibawah 30 persen (6 satker diantaranya memiliki realisasi 0 persen). Dalam
pelaksanaannya, realisasi belanja satker dengan sumber dana PNBP cenderung menumpuk di triwulan
IV serta tingginya risiko penerbitan SPM/SP2D yang melebihi MP PNBP yang telah ditetapkan.
menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor
110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak
dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-8 /PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan
Maksimum Pencairan Penerimaan Bukan Pajak Secara Elektronik. Terdapat 4 fokus utama dalam
perubahan pengelolaan PNBP berdasarkan PMK 110/PMK.05/2021 dan PER-8 /PB/2021, yaitu:
භ Akselerasi Belanja dan Menghindari Penumpukan di akhir Tahun Anggaran, Karena Pencairan belanja

PNBP dapat dilakukan sejak awal Tahun Anggaran tanpa menunggu setoran PNBP.
භ Simplifikasi Proses Bisnis. Pelaksanaan konfirmasi/rekonsiliasi, pengajuan dan penetapan MP PNBP

dilakukan dalam 1 proses (tidak terpisah-pisah).
භ Pemanfaatan Teknologi. Proses penetapan MP PNBP dan pengawasan pencairan dana PNBP melalui

sistem modul MP PNBP.
භ Peningkatan Pengawasan, menghindari penerbitan SPM/SP2D melebihi MP PNBP yang telah

diterbitkan.
Dengan ditetapkannya petunjuk teknis baru terkait Penetapan MP PNBP yang baru, Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Utara menyelenggarakan Bimbingan Teknis MP PNBP Tidak Terpusat pada tanggal 22
Oktober 2021 yang dihadiri 8 satuan kerja MP PNBP tidak terpusat dan KPPN. Pelaksanaan bimtek
tersebut ditujukan agar dapat memberikan pemahaman kepada satker terkait mekanisme pengusulan
MP PNBP tidak terpusat melalui e-spm menurut peraturan terbaru. Melalui pelaksanaan bimtek
tersebut juga, diharapkan mampu memperbaiki pola realisasi belanja dengan sumber dana PNBP yang
cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran.

Kendala Pemenuhan Dokumen Syarat Salur DAK Fisik. Berdasarkan ketentuan pada PMK nomor
130/PMK.07/2019, batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap II adalah tanggal

227

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

OKTOBER 2021

21 Oktober 2021. Berdasarkan hasil monitoring Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, per tanggal 21
Oktober 2021 terdapat 1 subbidang yang tidak dapat memenuhi persyaratan dokumen syarat salur
tahap 2, yaitu subbidang Sanitasi tematik Penurunan Stunting pada Kabupaten Nunukan. Atas kondisi
tersebut, KPPN Nunukan sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah berkoordinasi dengan
Pemkab Nunukan dan diperoleh informasi awal bahwa kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek
tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak. Sebagai tindak lanjut atas
permasalahan ini, telah dilakukan permohonan penjelasan atas DAK Fisik yang tidak dapat memenuhi
syarat salur tahap II yang hingga saat ini belum dikonfirmasi secara formal oleh Pemkab Nunukan.

4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat kami sampaikan
adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Keuangan Negara. Kanwil Ditjen
Perbendaharaan selaku Regional Chief Economist (RCE) hendaknya menjadi mitra Pemerintah
Daerah dengan memberikan masukan dari sudut pandang tinjauan fiskal untuk mengidentifikasi
serta mengoptimalkan potensi-potensi unggulan daerah sehingga dapat memberikan nilai tambah
bagi perekonomian dan pembangunan daerah ke depan. Serta melaksanakan sinergi berkelanjutan
dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
b. Me-maintain Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penyerahan Piagam
penghargaan WTP diharapkan mampu meningkatkan motivasi seluruh pemerintah daerah di lingkup
Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan yang
lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat mempertahankan predikat WTP yang telah diperoleh.
Di samping itu, sebagai wujud pelaksanaan MoU antara Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara
dengan pemerintah daerah, Kanwil DJPb juga akan terus mengawal proses penyusunan LKPD, baik
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan melalui
kegiatan Focus Group Discussion (FGD), asistensi dalam penyusunan LKPD, serta menganalisis hal-hal
yang berpotensi untuk menjadi temuan pada saat proses audit.
c. Melakukan Upaya Pemberdayaan UMKM. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara bekerja sama
dengan KPwBI Provinsi Kalimantan Utara dalam menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional
(KFR) dan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) periode semester II 2021 dengan tema “Mendorong
Pembiayaan UMKM untuk Kaltara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera”. Kegiatan ini merupakan
salah satu langkah pemberdayaan UMKM melalui optimalisasi KUR yang perlu diselaraskan program
pemerintah lainnya seperti Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan Bantuan Tunai Pedagang Kaki
Lima dan Warung (BTPKLW) untuk memfasilitasi keberlangsungan UMKM di tengah pandemi Covid-
19. Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan insight kepada para UMKM terkait
instrumen pembiayaan yang ideal dan diawasi oleh OJK untuk mengembangkan usaha. Untuk
menindaklanjuti tujuan utama dari kegiatan ini, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara akan
melakukan survei terhadap para debitur untuk meng-capture kondisi riil UMKM di tengah pandemi
Covid-19 dan mengukur efektivitas program pemerintah terhadap keberlangsungan UMKM.
Diperlukan juga strategi komunikasi yang lebih efektif sebagai sarana untuk mengkomunikasikan
berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas yang menunjukkan perhatian pemerintah
terhadap keberlangsungan UMKM.

228

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

OKTOBER 2021

d. Pemanfaatan Kajian Keekonomian Daerah Sebagai Pertimbangan dalam Perumusan Kebijakan.
Kesejahteraan masyarakat yang meningkat merupakan tujuan utama dari berbagai kebijakan yang
dirumuskan oleh pemerintah. Untuk itu, dalam perumusan kebijakan perlu memperhatikan berbagai
indikator baik dari sisi fiskal, moneter, dan sektoral. Kajian Fiskal Regional merupakan salah satu tools
telaah makro ekonomi yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan utara
untuk mengukur kondisi perekonomian regional. Tak hanya itu, beberapa instansi daerah lainnya
juga memiliki kajian serupa dengan interpretasi data yang berbeda, seperti Bank Indonesia, BPS, dan
pemerintah daerah. Dengan dibentuknya Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN),
diharapkan kajian-kajian dari seluruh instansi dapat dikonsolidasikan untuk merumuskan kebijakan
strategis dengan data real time dan analisis yang aktual.

e. Transparansi Kinerja Pelaksanaan APBN. Komunikasi publik menjadi salah satu kunci dalam
kesuksesan program pemerintah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara yang
ditunjuk sebagai Regional Chief Economist telah mengambil peran untuk mengomunikasikan seluruh
program pemerintah yang tertuang dalam APBN tahun 2021. Sebagai instrumen utama yang dimiliki
pemerintah dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,
APBN telah menunjukkan kinerja yang luar biasa. Namun demikian, dalam rangka komunikasi publik
yang lebih baik capaian program pemerintah perlu didukung dengan capaian outcome nyata yang
sudah diterima masyarakat bukan hanya capaian anggaran semata. Perlunya dukungan
Kementerian/Lembaga lain atau Kantor Pusat dalam penyediaan data capaian outcome yang dapat
disampaikan kepada masyarakat serta informasi terkait program-program baru yang sedang
dijalankan oleh K/L namun masih memerlukan sosialisasi di daerah. Selain itu, peningkatan intensitas
dari publikasi kepada masyarakat juga diperlukan dalam rangka men-deliver arah kebijakan fiskal
sesuai dengan perubahan peraturan terbaru.

f. Efektivitas Proses Pencairan Dana Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2021, Kanwil DJPb bersama
KPPN berkoordinasi dengan para satker wilayah kerjanya agar dapat mempedomani ketentuan
dalam PER-9/PB/2021 serta senantiasa membuat reminder kepada satker secara berkala terkait
tanggal-tanggal penting hingga tutup tahun anggaran 2021. Kanwil, KPPN dan Satker bisa
membangun suatu sistem reminder bersama untuk saling mengingatkan.

g. Publikasi Kemanfaatan Dana Desa Secara Lebih Luas. Kanwil DJPB, KPPN, Pemda dan Desa
meningkatkan intensitas publikasi pemanfaatan dana desa. Bahan publikasi tersebut dapat berupa
artikel, video, flyer atau publikasi lainnya untuk selanjutnya dipublikasikan melalui berbagai macam
saluran komunikasi. Kanwil DJPB dan KPPN menyampaikan kesuksesan pemanfaatan dana desa dan
menyebarkan berbagai bahan publikasi pemanfaatan dana desa dalam berbagai acara kegiatan yang
dilaksanakannya. Pemerintah Daerah khususnya DPMD ikut juga menyebarkan informasi-informasi
pemanfaatan dana desa. Aparat desa diharapkan untuk dapat lebih aktif dalam mensosialisasikan
program-program desa yang didanai dari alokasi Dana Desa terutama kepada masyarakat yang tidak
secara langsung menerima manfaat dana desa.

h. Pemerataan Realisasi Belanja Satker yang Bersumber dari PNBP, melalui penetapan PMK
110/PMK.05/2021 dan PER-8/PB/2021 diharapkan satker wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Utara dapat segera merealisasikan belanja PNBP secara merata. Melalui simplifikasi
proses bisnis dan pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mengentaskan permasalahan realisasi
belanja PNBP yang menumpuk di triwulan IV dan/atau penerbitam SPM/SP2D yang melebihi MP

229

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

OKTOBER 2021

PNBP yang telah ditetapkan.
i. Perlunya early warning system dalam Pelaksanaan Penyaluran DAK Fisik, optimalisasi penyaluran

DAK Fisik perlu untuk ditingkatkan mengingat pentingnya kontribusi DAK Fisik bagi pendanaan
kegiatan fisik yang menjadi urusan pemerintah daerah dan sesuai prioritas nasional. Kanwil DJPb
bersama KPPN secara periodik memantau kemajuan pemenuhan persyaratan penyaluran dan
mengimbau kepada pemda agar tidak menyampaikan persyaratan penyaluran di injury time dalam
rangka memitigasi potensi kegagalan penyaluran DAK Fisik lebih dini.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Berdasarkan rekomendasi yang diberikan maka indikator keberhasilan yang dapat digunakan adalah:

No Komponen Hasil/Outcome Dampak

1 Pelaksanaan komunikasi Jumlah pemberitaan භ Peningkatan awareness atas
dan sosialisasi program- positif di media cetak, pelaksanaan dan kemanfaatan
progam APBN, APBD, dan elektronik dan medsos program APBN dan APBD
kondisi fiskal regional terkait APBN, APBD, dan
kepada satker, pemda dan kondisi fiskal regional. භ Penggunaan analisis kondisi
masyarakat fiskal regional oleh pemangku
kebijakan di daerah

භ Peningkatan kepercayaan publik
(public trust) terhadap program-
program pemerintah

2 Early Warning System batas භ Percepatan භ Penyerapan dan pemanfaatan

waktu pemenuhan penyampaian anggaran yang optimal

dokumen pencairan dokumen syarat salur භ Manfaat dari belanja negara

anggaran DAK Fisik oleh Pemda dapat segera dirasakan

භ Percepatan manfaatnya oleh masyarakat

penyampaian

dokumen

Kontrak/SPM oleh

satker

3 Optimalisasi penyaluran Semakin banyak UMKM Bertambahnya jumlah UMKM yang
KUR terhadap para UMKM yang terfasilitasi oleh dapat mendorong pertumbuhan
pembiayaan KUR ekonomi dan penyerapan tenaga
kerja.

230

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT

OKTOBER 2021

Profil Keuangan Oktober 2021 : IMPLEMENTASI KEMENKEU SATU DAN
SINERGI ANTAR LEMBAGA DALAM
Profil Keuangan Oktober 2021 PENGELOLAAN PIUTANG PADA LAPORAN
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 0,35 Trilyun KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp0,22 NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021
Trilyun (62,13%)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 20,32 Trilyun Strategic Brief Sheet Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 13,89 Oktober 2021 menganalisis permasalahan pengelolaan piutang daerah pada
Trilyun (68,37%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021. Hal ini perlu dilakukan
mengingat berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 2,9 Trilyun Audited terdapat peningkatan nilai piutang daerah yang bermasalah dan terdapat
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp 1,6 Trilyun (55,13%) ketidaktahuan pemerintah daerah dalam melakukan penghapusan piutang tak
tertagih. Dalam rangka mengurangi pembengkakan piutang tidak tertagih,
Alokasi DAK Non Fisik 2021 Rp 1,6 Trilyun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan focus group discussion
Realisasi DAK Non Fisik 2021 Rp 1,5 Trilyun dan mengundang Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
(93,9%) sebagai narasumber dalam kegiatan focus group discussion tersebut. Selain itu,
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga meminta bantuan Kanwil untuk
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 3,06 Trilyun menjadi penghubung antara Pemprov NTT dan KPKNL Kupang agar menjadi
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 2,16 Trilyun (70,69%) narasumber juga dalam focus group discussion tersebut.

Pagu TKDD: Rp 7,56 triliun Kegiatan FGD pengelolaan piutang daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Realisasi TKDD: Rp5,26 triliun (69,62%) (LKPD) Tahun 2021Bersama Pemprov NTT dan KPKNL Kupang.

Profil Indikator Realisasi APBN
Fungsi Alokasi
Agama : 0,14 Trilyun
Ekonomi : 3,57 Trilyun
Kesehatan : Rp 0,16 Trilyun
Pendidikan : Rp 2,58 Trilyun
Pelayanan Umum : 0,34 Trilyun
Perlindungan Sosial : 0,02 Trilyun
Lingkungan Hidup: 0,21 Trilyun
Perumahan dan Fasum : 0,83 Trilyun
Ketertiban dan Keamanan : 1,42 Trilyun
Pertahanan : 0,63 Triyun
Fungsi Distribusi
UMKM penerima manfaat : 79.225 orang
BLT Dana Desa : 312.776 (KPM)
Fungsi Stabilisasi
Rp penempatan dana pemerintah pada BPD (Bank
NTT) Rp 100 Milyar
Realisasi Dana yang disalurkan 200,6 Milyar
Penerima manfaat penempatan dana pemerintah
: 1.146 orang/UMKM
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III Tahun
2021 sebesar 2,37 % (sumber dari laman
ntt.bps.go.id)

231

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT

OKTOBER 2021

1. ISU TEMATIK
Strategic Brief Sheet Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan Oktober 2021 mengangkat
isu sebagai berikut:
a. Peningkatan pemahaman pengelola keuangan daerah dalam penatausahaan dan pengelolaan
piutang daerah.
b. Penyelesaian piutang tak tertagih pada LKPD lingkup Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

2. KONDISI PERMASALAHAN
Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 audited, terdapat peningkatan
nilai piutang daerah yang bermasalah dan macet dari tahun 2014 yang belum
terselesaikan. Permasalahan ini timbul karena sebagian besar pengelola keuangan daerah belum
mengetahui dan belum paham terkait penghapusan piutang tidak tertagih. Hal ini ditambah lagi
dengan geografis Nusa Tenggara Timur yang berupa kepulauan mempersulit mereka untuk
melakukan konsultasi ke KPKNL Kupang ataupun konsultasi ke Kanwil DJKN Bali Nusra di
Denpasar. Pengelola keuangan daerah bahkan belum mengetahui peraturan dan pembedaan
perlakuan antara piutang pajak dan non pajak.

3. ANALISIS
Analisis atas permasalahan di atas adalah sebagai berikut:
a. Penyisihan piutang tak tertagih membengkak karena piutang yang macet dari tahun ketahun tidak
pernah diusulkan untuk dihapuskan dari laporan keuangan pemerintah daerah.
b. Sering terjadinya pergantian pengelola keuangan daerah menambah permasalahan penghapusan
piutang tak tertagih dalam laporan keuangan tidak terselesaikan.
c. Letak geografis Nusa Tenggara Timur yang berupa kepulauan menjadi salah satu masalah yang
mempersulit pengelola keuangan daerah berkonsultasi dengan KPKNL karena membutuhkan biaya
yang mahal dan menyita waktu.
d. Pengelola keuangan daerah belum memiliki contact person petugas KPKNL yang menangani
penghapusan piutang.

4. REKOMENDASI
a. Strategi dan langkah-langkah dalam pengelolaan piutang daerah antara lain sebagai berikut:
1). Melakukan penatausahaan piutang dengan tertib.
2). Menentukan kualitas piutang sesuai dengan kebijakan akuntansi sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Kepala Daerah masing-masing.
3). Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan terkait pengelolaan piutang.
4). Proaktif berkonsultasi baik dengan KPKNL Kupang, Kanwil DJKN Bali Nusra, dan KPP Pratama.
b. Melakukan pemilahan piutang tak tertagih pajak yang merupakan kewenangan kantor pajak dalam
penghapusannya dan piutang non pajak yang merupakan kewenangan PUPN.
c. Perlu komitmen yang kuat mulai dari Kepala Daerah sampai dengan pengelola keuangan untuk
melakukan penghapusan piutang tak tertagih agar tidak mengotori laporan keuangan pemda tersebut.

232

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT

OKTOBER 2021

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.

233

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

OKTOBER 2021

Profil Keuangan Oktober 2021 PENINGKATAN SEKTOR PERTANIAN
Wilayah Sulawesi Barat TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO SULAWESI BARAT
APBN (s.d Oktober 2021)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pendapatan Kajian Fiskal Regional diharapkan dapat memberikan informasi mengenai evaluasi
Estimasi : Rp848,13 miliar kinerja pemerintah dalam menjalankan program yang dituangkan dalam APBN
Realisasi : Rp656,22 miliar maupun APBD. Keberhasilan pelaksanaan program pemerintah tersebut diukur
dengan capaian indikator makroekonomi, di antaranya Produk Regional Domestik
Belanja Bruto (PDRB). Dari sisi pengeluaran, komponen pembentuk PDRB antara lain
Anggaran : Rp5.674 miliar Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan
Realisasi : Rp3.957 miliar PMTB (Investasi).
Selama kurun waktu lima tahun, PDRB di Sulawesi Barat didominasi oleh sektor
APBD (s.d Oktober 2021) Pertanian, perkebunan, dan perikanan, yaitu selalu berada di atas 40% dari total
Pendapatan PDRB di Sulbar. Hal ini menunjukan bahwa sektor tersebut merupakan sektor utama
Estimasi : Rp7.824,48 miliar di Sulbar dalam menopang ekonomi regional. Kemudian indikator makro ekonomi
Realisasi Rp5.148,17 miliar: yang lain seperti Inflasi masih didorong oleh faktor produksi komoditas perikanan,
menunjukan bahwa sektor tersebut ternyata juga menjadi faktor penentu salah satu
Belanja indikator makro ekonomi. Jadi sudah sewajarnya apabila sektor ini perlu untuk
Anggaran : Rp8.325,89 miliar mendapatkan perhatian khusus oleh para penentu kebijakan di Sulbar.
Realisasi : Rp4.198,51 miliar

DAK Fisik & Dana Desa
(s.d Oktober 2021)

DAK Fisik
Alokasi : Rp871,8 miliar
Realisasi : Rp575,57 miliar (42,9%)

Dana Desa
Alokasi : Rp576,4 miliar
Realisasi :Rp419,9 miliar (63,4%)

Total DAK Fisik & Dana Desa
Alokasi : Rp1,44 triliun
Realiasi : Rp995,47 miliar (54,9%)

1. ISU TEMATIK

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan kegiatan Regional Chief Economist periode Bulan
Oktober Tahun 2021 mengangkat dua isu yaitu pertama bahwa sektor pertanian merupakan sektor
dengan kontribusi terbesar di dalam Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Barat sehingga perlu untuk
dikaji lebih lanjut melalui diskusi ilmiah. Kedua masih Rendahnya Partisipasi Satker untuk memberikan
masukan terkait Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 secara online.

2. KONDISI PERMASALAHAN

a. Perlunya kajian terhadap kontribusi Sektor Pertanian Sulawesi Barat terhadap Produk Domestik
Regional Bruto Sulawesi Barat sebagai berikut:

1) Belanja fiskal untuk sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan perlu untuk dikaji seberapa

234

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

OKTOBER 2021

jauh kontribusinya terhadap sektor tersebut.

2) Peran Bank Indonesia sebagai salah satu faktor penting agen ekonomi di daerah, terutama
dalam pengendalian inflasi berkepentingan untuk berkoordinasi dengan para pengambil
kebijakan lain.

3) Perekonomian di Sulawesi Barat yang didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan
perikanan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir perlu untuk dikaji ketahanan ke depan.

b. Rendahnya Partisipasi Satker untuk memberikan masukan terkait Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2023 secara online:

1) Sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 hanya 1 Satker yang telah mengisi secara online
masukan terkait Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

2) Satker di daerah yang paling memahami kondisi standar biaya di daerahnya.
3) Membutuhkan masukan langsung dari Satker terkait Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran.

3. ANALISIS

a. Sektor Pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar di dalam Produk Domestik Regional
Bruto Sulawesi Barat sehingga perlu untuk dikaji lebih lanjut melalui diskusi ilmiah Kinerja realisasi
belanja dan transfer pemda se-Sulawesi Barat :

1) Berdasarkan Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2021, Sektor Pertanian, perkebunan, dan
Perikanan di Sulawesi Barat merupakan sektor unggulan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir,
sektor tersebut memang selalu menjadi growth driver atas pertumbuhan ekonomi di Sulawesi
Barat. Dukungan fiskal dan non fiskal perlu untuk difokuskan pada sektor ini sehingga ke depan
sektor ini mampu bertahan dan semakin maju perkembangannya.

2) Sulawesi Barat memiliki tiga hambatan ekonomi yang utama, yaitu gempa bumi 6.2 SR yang
merusak infrastruktur sehingga proses distribusi dan perdagangan menjadi terhambat,
kemudian Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung membuat mobilitas masyarakat
terhambat, anggaran pemerintah juga harus direalokasikan untuk penanganan pandemi
sehingga ruang fiskal pemda menjadi lebih terbatas, kemudian adanya cuaca ekstrem yang
mengganggu proses produksi pertanian sehingga menjadi tidak optimal.

3) Sektor pertanian, perkebunan, dan pertanian. Sektor tersebut tidak mengalami penurunan yang
signifikan dibandingkan sektor lain selama pandemi Covid-19 berlangsung.

b. Rendahnya Partisipasi Satker untuk memberikan masukan terkait Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2023 secara online:

1) Berdasarkan Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat Nomor S-
522/WPB.26/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pengumpulan Data Standar Biaya Masukan
(SBM) TA 2023, sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 dari 242 Satker hanya 1 Satker yang
telah mengisi masukan terkait Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 melalui:
https://bit.ly/masukanSBM2023Sulbar sehingga diperlukan untuk melakukan kunjungan fisik ke
Satker lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Barat melalui Surat Tugas Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat Nomor ST-363/WPB.26/2021, yang dibagi ke dalam 4

235

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

OKTOBER 2021

tim untuk mengumpulkan data SBM satker di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa
dan Kabupaten Majene.

2) Kegiatan ini mengunjungi beberapa satker diantaranya: Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Barat, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi
Provinsi Sulawesi Barat, BPS Kabupaten Mamuju, BPS Kabupaten Mamasa, Kantor Pertanahan
Kabupaten Mamasa, Pengadilan Negeri Majene, STAIN Majene, dan KPPN Majene.

3) Terdapat beberapa masukan dari satker yang dikunjungi diantaranya standar biaya perjalanan
dinas, honorarium ppnpn, honorarium pejabat pengadaan, Honorarium Penyelenggara Ujian
dan Vakasi, Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh, dan Kendaraan Dinas Pejabat.

4. REKOMENDASI

Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, berikut merupakan rekomendasi yang dapat
menjadi acuan dalam penyelesaian permasalahan atau isu di atas.

a. Perlunya diskusi dan kajian terhadap kontribusi Sektor Pertanian Sulawesi Barat terhadap Produk
Domestik Regional Bruto Sulawesi Barat sebagai berikut:

1) Belanja fiskal untuk sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan perlu untuk lebih difokuskan
pada belanja yang outputnya langsung dapat diterima oleh masyarakat yang berprofesi di
bidang tersebut seperti subsidi penyediaan bibit unggul, subsidi bahan bakar untuk nelayan,
dan subsidi untuk sewa di Tempat Pelelangan Ikan. Untuk sektor nonfiscal pemda perlu untuk
membuat kebijakan yang mengarah pada pembangunan infrastruktur bidang pertanian,
perkebunan, dan perikanan.

2) Pembangunan infrastruktur yang rusak akibat gempa perlu untuk dilakukan percepatan agar
mendukung mobilitas masyrakat sehingga berujung pada pertumbuhan ekonomi. Penggunaan
teknologi untuk sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan perlu untuk didorong oleh
pemerintah agar masyarakat dapat mulai beradaptasi dengan teknologi di masa depan.

3) Bukti bahwa sektor pertanian, perkebunan, dan pertanian tidak mengalami penurunan yang
siginifikan selama pandemi berlangsung menunjukan bahwa sektor tersebut cukup kuat
terhadap guncangan ekonomi nasional dan global. Pemerintah perlu untuk lebih memfokuskan
kebijakannya terhadap sektor ini karena sektor ini terbukti mampu menjadi economic shield
bagi Sulawesi Barat selama krisis ekonomi berlangsung.

b. Rekomendasi terhadap Rendahnya partispasi Satker secara online ternyata berbeda kondisinya
setelah dikunjungi langsung ke satker ada beberapa masukan dari satker. Seluruh masukan dari
Satker telah disampaikan ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran, masukan adalah sebagai berikut:

1) Masukan dan saran atas pelaksanaan PMK tentang SBM TA 2021:
- Standar Biaya Masukan (SBM) uang harian perjalanan dinas lokal sama untuk seluruh
kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar Rp160.000,00. Hal ini tidak relevan di
daerah dengan wilayah yang luas dengan jarak antar kecamatan yang cukup jauh. Oleh
karena itu, pemberlakuan pembayaran secara at cost perlu menjadi pertimbangan. Banyak
wilayah kabupaten di Sulawesi Barat yang memiliki keterbatasan dalam bidang transportasi

236

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

OKTOBER 2021

dan medan jalan yang sulit. Misalnya pada Kabupaten Mamasa, dimana transportasi dari
pusat kabupaten (Kecamatan Mamasa) ke Kecamata Pana bisa menghabiskan dana sebesar
Rp400.000,00 untuk perjalanan round trip.
- Penyesuaian dan peningkatan honor satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan
pramubakti. Penyesuaian besaran penghasilan PPNPN perlu menjadi pertimbangan
mengingat besaran living cost di daerah Sulawesi Barat lebih besar dibandingkan daerah
Sulawesi lainnya.
2) Masukan dan saran atas PMK tentang SBM TA 2022:
- Perlu fleksibilitas atau perubahan satuan pengukuran honor Pejabat Pengadaan, dari yang
sebelumnya adalah OB (Orang/Bulan) agar dimungkinkan menjadi OK (Orang/Kegiatan).
Sesuai Pasal 12 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ menyebutkan bahwa Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing. Mengingat tanggung jawab
yang cukup berat dan distribusi pelaksanaan kegiataan pengadaan yang tidak merata di
setiap bulan, perlu dipertimbangkan perubahan satuan pengukuran tersebut.
- Diperlukan adanya pengaturan SBM mengenai Honor Penguji dan Pengawas Ujian CPNS dan
Ujian Kenaikan Pangkat. Pada beberapa kantor wilayah kementerian tertentu, sering
dilaksanakan seleksi CPNS dan Ujian kenaikan pangkat. Dengan memperhatikan hal tersebut,
adanya SBM yang mengatur honor penguji dan pengawas yang tidak terbatas pada tingkat
Pendidikan saja perlu dijadikan pertimbangan.
- Diperlukan adanya SBM Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Kabupaten
Mamuju ke Kota Makassar atau sebaliknya. Kota Makassar merupakan Hub Destination
(Daerah Penghubung) antara Kabupaten Mamuju dengan daerah lain dalam hal transportasi
udara karena Makassar merupakan tempat transit dari pesawat dari Mamuju ke bandara lain
yang ada di Indonesia.
- Penjelasan terhadap Satuan biaya penambah daya tahan tubuh tidak dibatasi hanya kepada
lingkungan kerja yang memberikan dampak buruk saja, tetapi diperluas untuk setiap
lingkungan kerja. Ketahanan Sumber Daya Manusia diseluruh satuan kerja perlu ditingkatkan
untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, terlebih dalam keadaan pandemi.
- Perlu penyesuaian atau peningkatan untuk SBM pengadaan kendaraan dinas Sulawesi Barat.
SBM pengadaan kendaraan dinas Sulawesi Barat lebih rendah daripada Sulawesi Selatan,
padahal untuk Eselon II spesifikasi kendaraan dinas adalah SUV apabila merujuk pada PMK
Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik
Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri.
Kendaraan tersebut harus dibeli atau dikirimkan dari Sulawesi Selatan, sehingga memerlukan
biaya yg lebih tinggi hingga sampai ke Sulawesi Barat.

237

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

OKTOBER 2021

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Indikator keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan di atas dapat diidentifikasi menjadi
dua bagian besar yaitu indikator langsung dan tidak langsung.
a. Indikator langsung
Indikator langsung atas rekomendasi dapat diidentifikasi dari tercapainya target realisasi
pada Triwulan III Tahun 2021, dan lebih jauh pada akhir tahun 2021 nantinya. Berdasarkan
progres yang dapat dipantau melalui OMSPAN dan koordinasi secara berkala dengan
pemda, sampai saat ini rekomendasi dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada
akhir Tahun 2021, diharapkan nantinya bahwa capaian realisasi secara umum, baik satker
di wilayah Sulawesi Barat maupun pemda di Provinsi Sulawesi Barat, dapat mendekati
realisasi 100%. Kemudian indikator lainnya adalah adanya kenaikan kontribusi sektor
pertanian, perkebunan, dan kehutanan terhadap PDRB di Sulawesi Barat dan bertahannya
nilai NTP dan NTN di atas rata-rata nasional sampai dengan akhir tahun. Terkait dengan
reviu SBM TA 2021 dan SBM TA 2022 indikator keberhasilan yang berdampak langsung
adalah masukan yang telah disampaikan ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran dapat
menjadi pertimbangan dan dimasukkan ke dalam penyusunan SBM TA 2023 supaya
mencerminkan kondisi riil di wilayah Sulawesi Barat.
b. Indikator tidak langsung
Indikator tidak langsung atas keberhasilan rekomendasi di atas yaitu adanya pengaruh dari
capaian realisasi belanja baik APBN maupun APBD terhadap peningkatan kesejahteraan
dan perekonomian masyarakat Sulawesi Barat. Hal ini nantinya akan terlihat pada
meningkatnya indikator kesejahteraan masyarakat semisal nilai tukar petani, nilai tukar
nelayan, indeks pembangunan manusia, inflasi yang relatif stabil, dan perputaran ekonomi
yang terakselerasi karena jumlah uang beredar yang bertambah besar namun tetap
terkendali. Indikator tidak langsung terkait keberhasilan reviu SBM TA 2021 dan SBM TA
2022 adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan
instansi pemerintah pusat dan daerah di wilayah Sulawesi Barat kepada masyarakat.

238

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

OKTOBER 2021

Profil Keuangan Oktober 2021 PENGUATAN PERAN KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 4,23 Triliun TENGAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI RCE
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 4,64 Triliun UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN
(109,57%) KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 23,26 Triliun RINGKASAN EKSEKUTIF
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 17,21 Triliun
(73,97%) x Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tengah pada Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 mampu meraih opini Wajar tanpa
Estimasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp Perkecualian (WTP). Namun pada tahun 2020 terdapat satu Pemerintah
19,72 Triliun Kabupaten yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan yang mengalami penurunan
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp kualitas LKPD menjadi Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Hal ini menjadi
12,49 Triliun (63,33%) keprihatinan kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Sulawsi Tengah.
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 2,02 Triliun
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp 1,22 Triliun (60,57%) x Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama dan pertukaran data antara
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kanwil Ditjen
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1,60 Triliun Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah serta amanat Menteri Keuangan
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 1,34 Triliun dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi Dan Pelaporan
(84,14%) Keuangan Tahun 2021 perlu diadakan sebuah perikatan secara resmi dalam
rangka menciptakan sarana komunikasi antara Pemerintah Daerah dan
Profil Indikator Fungsi APBN/APBD Pemerintah Pusat khususnya dalam bidang pengelolaan dan
Fungsi Alokasi pertanggungjawaban keuangan negara/daerah serta menciptakan sinergi
Bidang kesehatan : Rp 117,85 Miliar guna mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang andal, transparan
Pengembangan SDM : Rp 1,01 Triliun dan akuntabel.
Infrastruktur : Rp 547,81 Miliar
Ekonomi : Rp 1,21 Triliun x Kedepannya diharapkan terjalin koordinasi yang baik dan tercipta sinergi yang
Perlindungan Sosial : Rp 10,30 Miliar intensif dengan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola
Pertahanan dan Ketertiban : Rp 1,43 keuangan pemerintah yang lebih baik lagi sehingga meraih predikat opini
Triliun laporan keuangan yang tertinggi yakni WTP. Kegiatan ini juga dalm rangka
Pelayanan Umum : Rp 2,63 Triliun penguatan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah kepada seluruh
stakeholder termasuk, BPK, BPKP, Kementerian Keuangan untuk merumuskan
Fungsi Distribusi strategi mengantisipasi berbagai tantangan dalam proses penyusunan LKPD
UMKM penerima manfaat : 213.779 dimasa mendatang.
orang (Rp 256,53 Miliar)
BLT Dana Desa : 1.838 desa (Rp 352,98
Miliar)
Penerima bantuan upah : 14.912 orang
(Rp 14,91 Miliar)

Fungsi Stabilisasi
Realisasi penempatan dana pemerintah
pada BPD Rp 232,56 Miliar
Penerima manfaat penempatan dana
pemerintah : 851 orang/UMKM

KUR/UMi
Realisasi Penyaluran KUR : Rp 2,76
Triliun (77.236 Debitur)
Realisasi Penyaluran UMi : Rp 83,62
Miliar (25.242 Debitur)

239

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

OKTOBER 2021

1. ISU TEMATIK
Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan Kerjasama Dan Pertukaran Data Antara
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi
Tengah dan pemberian piagam WTP tahun 2020.

x Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah (DJPb Sulteng) mengambil
inisiatif dan berusaha mempercepat progres pelaksanaan kerjasama dan pertukaran data antara
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi
Tengah dengan melakukan penandatanganan Nota Kerjasama (MoU). Dalam rangka menciptakan
sarana komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat khususnya dalam bidang
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah serta menciptakan sinergi guna
mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang handal, transparan dan akuntabel, perlu diikat
dalam sebuah kesepakatan.

x Dalam rangka menyampaikan apresiasi atas kerja keras 13 Pemda dalam pertanggungjawaban
keuangan daerah sehingga meraih WTP dari BPK, Kanwil DJPb Sulawesi Tengah yang mewakili Menteri
Keuangan memberikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas predikat
WTP pada 13 LKPD Tahun 2020 dan plakat WTP 5 kali Berturut turut kepada 5 Pemda. Capaian ini
merupakan sarana pembuktian bahwa tata kelola keuangan daerah yang dilaksanakan sudah
akuntabel, transparan sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku dan semoga kedepan seluruh
Pemda (14) mendapat Opini WTP atas LKPD Tahun 2021.

2. KONDISI PERMASALAHAN
Belum adanya kesepakatan kerjasama yang mengikat secara formal dan sebagai sarana komunikasi
antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat khususnya dalam bidang pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara/daerah serta sebagai upaya dalammenciptakan sinergi guna
mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang andal, transparan dan akuntabel diperlukan
sebuah bentuk perikatan kerjasama berupa penandatanganan Nota Kesepakatan Kerjasama (MoU).

Adanya sebuah kesepakatan secara formal akan sangat membantu terciptanya sarana komunikasi
antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat khususnya dalam bidang pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara/daerah serta menciptakan sinergi guna

240

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

OKTOBER 2021

mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang andal, transparan dan akuntabel. Dari seluruh
Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
merupakan pemda yang belum memiliki perikatan secara formal dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provnsi Sulawesi Tengah terutama terkait dengan pertukaran informasi ekonomi, pelaksanaan kajian
serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sarasehan, bimbingan teknis serta
workshop. Kegiatan ini nantinya juga diharapkan untuk terus meningkatkan peran pemerintah daerah
dalam melakukan tata Kelola keuangan daerah yang baikyang nantinya akan memperoleh Opini Wajar
Tanpa pengecualian atas pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang telah disusun.

Pemberian apresiasi atas pencapaian Pemerintah daerah dalam pengelolaan Laporan Keuangan
daerah yang transparan, baik dan akuntabel dilakukan kegiatan Penyerahan Piagam dan Plakat Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2020 kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah.

Penyerahan Piagam dan Plakat Pengahargaan Opini WTP Tahun 2020 kepada Pemerintah Daerah
lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan sesuai amanat Menteri Keuangan dalam kegiatan Rapat
Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Tahun 2021 dimana Kementerian
Keuangan memberikan piagam penghargaan kepada 13 Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sulawesi
Tengah yang pada tahun 2020 yang telah meraih predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dan lima
diantaranya diberikan plakat penghargaan karena telah memperoleh predikat WTP sebanyak lima kali
berturut turut yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol,
Kabupaten Tojo Una-Una dan Kota Palu.

3. ANALISIS

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Pemerintah Daerah di ProvinsiSulawesi
Tengah yang belum melakukan Penandatanganan Nota Kerjasama dengan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan dilakukannya penandatanganan Nota kesepakatan
Kerjasama tersebut nantinya akan menjadi dasar terbentuknya informasi keuangan terpadu antara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Maksud penandatanganan Nota Kesepakatan ini adalah menciptakan sarana komunikasi antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat khususnya dalam bidang pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara/daerah serta menciptakan sinergi guna mewujudkan tata kelola
keuangan pemerintah yang andal, transparan dan akuntabel.
Adapun Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :

a) terbentuknya informasi keuangan terpadu antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sulawesi Tengah;

b) Tersedianya informasi keuangan pemerintah yang lengkap dan komprehensif sebagai dasar
pembuatan kebijakan strategis;

c) Mendukung tersedianya berbagai opsi kebijakan dan pengaturan dalam meningkatkan
perekonomian dan pembangunan daerah; dan

d) Mendukung terciptanya lingkungan yang mendukung tata kelola pemerintah yang baik.

241

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

OKTOBER 2021

Adanya nota kesepakatan Kerjasama ini nantinya akan sangat membantu tugas dan fungsi Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban tugas baru sebagai RCE seperti :

a. Penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR);
b. Penyajian Laporan Dana Transfer;
c. Penyusunan Profil Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Daerah;
d. Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa (DD);
e. Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi);
f. Laporan Penatausahaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
g. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;
h. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik KeuanganPemerintah

(LSKP);
i. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
j. Penyajian Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Bentuk pelaksanaan dari Kerjasama tersebut berupa Forum Koordinasi yang dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan Sosialisasi, Diseminasi, Pelatihan, Sarasehan , Bimbingan Teknis, Focus Group Discussion ,
Seminar, Workshop serta pertukaran data dan informasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah
dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tentang Forum Koordinasi Pengelolaan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ini dilakukan di Aula Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi
Tengah yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021. Dalam acara ini dilakukan secara
Hybrid yang dihadiri langsung oleh Bupati, Wakil Bupati seluruh provinsi Sulawesi tengah dan
didampingi oleh Ketua DPRD/anggota DPRD, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta diikuti
SKPD/OPD secara online melalui media zoom dan kanal youtube.

Setelah pelaksanaan kegiatan penandatangan Nota kesepakatan tersebut juga dilakukan kegiatan
penyerahan piagam WTP kepada Pemerintah Daerah se provinsi Sulawesi Tengah. Dalam rangka
pemeriksaan keuangan pemerintah, BPK telah melakukan penilaian terhadap kewajaran informasi yang
tercantum dalam Laporan Keuangan dan memberikan opini audit. Tolok Ukur BPK dalam melakukan
pemeriksaan tersebut antara lain harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu bahwa laporan
keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam hal ini sesuai dengan
Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2010. Kemudian adanya kecukupan pengungkapan (adequate
disclosure) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir adalah
adanya efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang tercantum dalam PP No. 60 tahun 2008. Untuk
LKPD Tahun 2020 BPK memberikan opini WTP kepada 13 Pemerintah Daerah lingkup Privnsi Sulawesi
Tengah dan satu opini TMP yaitu kepada LKPD Tahun 2020 Kabupaten Banggai Kepulauan.

Di lingkup wilayah povinsi Sulawesi Tengah, tercatat Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tojo Una-Una
mendominasi perolehan predikat WTP dengan raihan selama sembilan tahun berturut- turut semenjak
tahun 2012. Disusul kemudian oleh Pemda Provinsi Sulteng dan Kota Palu dengan tujuh kali bertutut-
turut. Kemian ada kabupaten Buol dengan lima kali berturut turut, Kabupaten Banggai laut dan
Kabupaten Sigi yang meraih opini WTP empat kali berturut-turut dilanjutkan Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Poso yang memperoleh WTP berturut-turut sebanyak tiga kali dan Kabupaten Donggala,

242

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

OKTOBER 2021

Kabupaten Morowali Utara dan kabupaten Tolitoli yang dua kali WTP serta akhirnya Kabupaten Banggai
kepulauan yang di LKPD tahun 2020 meraih opini WTP namun di tahun 2021 LKPDnya mendapatkan
predikat TMP.

Kondisi ini menunjukkan kemampuan yang belum merata terkait dengan penyusunan laporan keuangan
di masing-masing pemerintah daerah. Selain itu, permasalahan yang menghambat penyusunan LKPD
mayoritas terkait dengan pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, serta
pengelolaan dan penatausahaan aset yang belum akuntabel. Permasalahan aset tetap Pemerintah
Daerah pada umumnya terkait adanya barang milik daerah (BMD) tidak dicatat, BMD yang tidak ada
justru masih dicatat, BMD dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah.
Kelemahan sistemik merupakan bawaan dari masa lalu yang meletakkan pengelolaan BMD tidak lebih
penting dibanding pengelolaan uang. Penyebab lainnya karena pola pikir pelaku yang lebih hobi
membeli daripada memelihara. Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun terakumulasi sehingga menjadi
permasalahan kronis yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah.

Banyak hal yang dikomunikasikan dan dibahas oleh kepala kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Sulawesi Tengah bersama Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan seluruh seluruh
Stakeholder termasuk, BPK, BPKP, dan para kepala OPD yang hadir. Sharing Session tersebut terutama
terkait dalam upaya untuk merumuskan strategi mengantisipasi berbagai tantangan dan proses
penyusunan dan pemeriksaan LKPD tahun 2021.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa pencapaian WTP
bagi daerah merupakan sarana yang menggambarkan kondisi sebuah penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang telah mampu menerapkan transparansi dan good governance khususnya dalam
pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya disampaikan agar pemerintah daerah melakukan berbagai
upaya dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban APBN dan APBD tahun anggaran 2021 yang
kredibel, transparan dan akuntabel dan mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Interen Pemerintah
(APIP) dalam mengawal pandemi COVID -19 .

Tabel 1
Perolehan Opini atas laporan keuangan daerah pada

Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tengah

Pemda 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Prov Sulawesi Tengah
Kab Banggai WTP DPP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Kab Banggai Kepulauan
Kab Banggai Laut WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Kab Buol
Kab Donggala WTP WTP WTP WTP WDP WDP WDP WTP TMP
Kab Morowali
Kab Morowali Utara TMP TMP WDP WTP WTP WTP WTP

TMP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP

WTP WTP WTP WTP WDP WDP WDP WTP WTP

WTP DPP WDP WDP WTP WTP WDP WTP WTP WTP

TMP TMP WDP TMP WDP WTP WTP

243

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

OKTOBER 2021

Kab Parigi Moutong WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP
Kab Poso
Kab Sigi WTP DPP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP
Kab Tojo Una Una
Kab Tolitoli WTP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP
Kota Palu
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP

WTP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

4. REKOMENDASI

Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:

a. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah akan mendorong Pemda untuk melakukan penyempurnaan
dibidang pelaporan keuangan dan kebijakan fiskal di daerah dan memanfaatkan seluruh produk kajian
dan analisis yang dihasilkan Kanwil Perbendaharaan antara lain dengan Pemanfaatan Kajian Fiskal
Regional, Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Government Financial Statistik dan pengembangan Profil
Keuangan Daerah. Selain itu perlu digalakkan pelaksanaan Sosialisasi, Diseminasi, Pelatihan, Sarasehan,
Bimbingan Teknis, Focus Group Discussion, Seminar, Workshop serta pertukaran data dan informasi
untuk mendukung tujuan dari pelaksanaan Nota Kesepakatan (MoU) tersebut.

b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah akan mengupayakan nota kesepakatan yang
sejenis dengan Kabupaten/Kota yang belum memiliki perikatan dalam rangka menciptakan sarana
komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat khususnya dalam bidang pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara/daerah untuk memperkuat sinergi guna mewujudkan tata
kelola keuangan pemerintah yang andal, transparan dan akuntabel.

c. Untuk peningkatan kualitas LKPD perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan,
perbaikan proses bisnis, dan pendampingan penyelesaian temuan oleh pihak eksternal, antara lain
mendorong Pemda untuk melakukan:
1) pembuatan MoU antar Pemda, DJPb, dan Balai Diklat Kementerian Keuangan terkait kerjasama
peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan pada Pemda;
2) benchmarking penyusunan proses bisnis, SOP, dan implementasi penggunaan IT dalam
meningkatkan efisiensi dan efektifitas APBD; dan
3) kegiatan audiensi, konsultasi dan supervisi atau pendampingan penyelesaian permasalahan aset
yang melibatkan Kantor vertikal DJPb, DJKN, dan BPK untuk dapat menyelesaikan permasalahan
pengelolaan aset BMD dan BMN sehingga tidak berlarut- larut dan menjadi temuan berulang pada
LKPD.

d. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi tengah perlu melanjutkan agenda rutin melalui forum Media
Update/ Forum Kerjasama Keuangan Negara untuk membahas permasalahan fiskal, moneter,jasa
keuangan, dan perkembangan pandemi sehingga dapat menghasilkan kontribusi positif bagi pemulihan
ekonomi dan perwujudan kesejahteraan masyarakat di regional Provinsi Sulawesi Tengah.

244