STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALTIM
OKTOBER 2021
4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Perlunya peningkatan kapasitas SDM yang dapat memformulasikan konsepsi research based policy
making dengan upaya peningkatan kapasitas SDM di bidang data analitycs dan research
methodology. Dengan upaya ini, maka produk KFR diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik
sebagai rujukan bagi informasi publik dan referensi bagi RCE.
b. Dalam rangka mewujudkan integrated database pemerintah daerah diharapkan agar pihak terkait
dhi. Ditjen Perimbangan Keuangan dan Ditjen Perbendaharaan u.p Dit. Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan dapat mengakselerasi terwujudnya sumber data keuangan daerah yang terintegrasi.
c. Untuk melakukan enhancing pemahaman Sumber Daya Manusia terkait isu-isu strategik dan
kontemporer pembangunan daerah, maka diperlukan expert/ konsultan yang dapat memberikan
guidance secara teknis dan sistematis yang tindak lanjutnya dapat diimplementasikan pada tugas
pokok Kanwil DJPb.
d. Dalam rangka percepatan realisasi APBD pada Triwulan IV, pembinaan insentif dilakukan oleh Kanwil
DJPb dengan menyelenggarakan Focus Grup Discussion (FGD) setiap awal bulan. Kegiatan ini
dilakukan dengan diskusi antara Kanwil DJPb dan pemerintah daerah dalam mengatasi
kendala/permasalahan yang terjadi terkait realisasi APBD dan Earmark 8% DAU/ DBH.
e. Untuk mengakselerasi realisasi belanja pemerintah daerah, maka diperlukan sinergi yang kuat antara
BPKAD dengan OPD terkait pelaksanaan anggaran secara tepat waktu.
f. Terkait dengan permasalahan teknis yang menyebabkan permasalahan lanjutan dalam penyaluran
DAK Fisik adalah pentingnya penguatan mekanisme check and balance dalam penginputan data
kontrak pada aplikasi OMSPAN.
g. Dalam rangka akselerasi belanja pada TW IV tahun 2021, perlu dilakukan pembinaan secara intensif
kepada satuan kerja PNBP dengan menggunakan media Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) secara
bulanan.
h. Melaksanakan monitoring langkah-langkah akhir tahun anggaran dengan membentuk task force
yang melibatkan peran serta KPPN dengan fokus substansi permasalahan: monitoring data kontrak,
pertanggungjawaban UP/ TUP, pelaksanaan registrasi dan pengesahan sumber dana hibah,
pengesahan realisasi penerimaan/ belanja sumber dana PNBP-BLU dan penyelesaian pagu minus
Satker.
i. Dalam rangka akselerasi nilai IKPA khususnya pada indikator capaian output selain melaksanakan
monev bulanan atas capaian IKPA satker yang masih rendah, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur
juga akan melaksanakan penyusunan e-book pengisian capaian output yang akan didistribusikan ke
Satker serta penyampaian surat kepada satker sebagai early warning atas capaian nilai indikator
kinerja pelaksanaan anggaran rendah.
j. Meningkatkan kedisiplinan dan kapasitas Satker UAPPA-W dalam pelaporan keuangan melalui
kegiatan inovatif yang telah dikembangkan, antara lain: Ngobras (Ngobrol ringan akuntansi satker),
Monavera (Monitoring dan evaluasi seksi vera KPPN) dan Liga Rekon.
k. Diperlukan komunikasi yang baik antara sekolah dengan Dinas Pendidikan serta antara Dinas
Pendidikan dan Kemendikbud terkait perbedaan data Dapodik, sehingga data untuk penyaluran
sama dengan kebutuhan. Selain itu juga diperlukan penegakan terkait administrasi hibah, baik yang
diterima oleh OPD maupun yang dikeluarkan oleh Pemda yang dicatat di BPKAD.
96
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALTIM
OKTOBER 2021
l. Mendorong perekrutan satuan kerja dan vendor dengan peningkatan publikasi dan pelaksanaan
sosialisasi terkait penggunaan marketplace dalam rangka pelaksanaan anggaran.
m. Pemberian reward kepada satuan kerja yang telah menggunakan sarana digipay sebagai tools dalam
belanja satker.
n. Bekerja sama dengan pihak Bank Himbara sebagai fasilitator aplikasi digipay untuk menjadi
narasumber sosialisasi dan mendorong perbaikan terus menerus terhadap infrastruktur aplikasi.
o. Mendorong satuan kerja agar melakukan transaksi menggunakan marketplace dalam rangka
mendukung pelaksanaan implementasi UU UMKM, jadi tidak hanya sebatas pendaftaran dari satker
dan vendor namun juga meningkatkan transaksi melalui digipay dalam rangka menggerakan
perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.
a. KFR Preliminary Triwulan III 2021 telah berhasil disusun dan disampaikan ke Direktorat Pelaksanaan
Anggaran secara tepat waktu, sesuai Nota Dinas Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur Nomor-
766/WPB.20/2021 tanggal 18 Oktober 2021.
b. Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur telah menyelenggarakan kegiatan FGD Akselerasi Belanja
Pemerintah Daerah pada tanggal 5-7 Oktober 2021. Kegiatan FGD Bulan Oktober dibagi dalam 3
batch. Batch I dihadiri oleh Pemprov Kalimantan Timur, Pemkot Samarinda, Pemkot Balikpapan, dan
Pemkot Bontang. Batch II dihadiri oleh Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Kutai Timur, dan Pemkab
Kutai Barat. Sedangkan Batch III dihadiri oleh Pemkab Paser, Pemkab Penajam Paser Utara, Pemkab
Mahulu dan Pemkab Berau. Kegiatan ini bertujuan membantu pemerintah daerah setempat dalam
mengatasi kendala/ permasalahan yang terjadi sehingga diharapkan percepatan realisasi dapat
tercapai.
Realisasi APBD sampai dengan akhir bulan Oktober 2021 sebesar Rp18,17 triliun atau 52,69% dari
pagu, mengalami kenaikan sebesar 8,75% bila dibandingkan realisasi pada akhir bulan September
2021. Realisasi earmark 8% DAU/ DBH per 22 Oktober 2021 sebesar Rp 494,04 miliar atau 51,77%
dari pagu, naik 2,73% bila dibanding realisasi per tanggal 24 September 2021. Untuk belanja
Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) sebesar Rp 187,84 miliar atau 49,60% dari pagu, naik sebesar
4,26% bila dibandingkan realisasi PED per 24 September 2021.
c. Dari hasil analisis, berikut disajikan hasil penyaluran DAK Fisik tahap II yang dapat dijadikan sebagai
indikator keberhasilan.
97
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALTIM
OKTOBER 2021
Perbandingan Realisasi DAK Fisik Tahap I dan Tahap II
(dalam miliar rupiah)
114,8
77,1
58,4
41,6 45,7 42,5 35,8
25,1 27,5
28,3 20,1 32,9 30,5 19,3 25,6
17,2 12,8 14,6
10,016,6 17,1
11,0
Tahap 1 Tahap 2
Penyaluran DAK Fisik di Kalimantan Timur yang terdiri dari 14 bidang dan 30 sub bidang sampai
dengan tahap II, dari pagu Rp1.280 miliar telah terealisasi sebesar Rp772 miliar atau 60,3%, dapat
seluruhnya terealisasi kecuali satu bidang pada Pemkot Balikpapan yaitu DAK Fisik regular subbidang
Keluarga Berencana dan Reproduksi.
d. Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.
10.000,00 5.749,49 73,35% 74,00%
8.000,00 67,05% 6.789,01 72,00%
6.000,00 70,00%
4.000,00 8.575,38 9.255,19 68,00%
2.000,00 2020 2021 66,00%
- 64,00%
62,00%
Pagu Realisasi %
Gambar 3. Pertumbuhan/ kinerja Belanja K/L s.d Oktober 2021
Per tanggal 31 Oktober 2021, realisasi belanja K/L lingkup Provinsi Kaltim mencapai Rp6,79 triliun
atau 73,35 persen dari total pagu sebesar Rp9,26 triliun, tumbuh 18,83 persen (yoy). Berdasarkan
jenis belanjanya, persentase realisasi belanja tertinggi sampai dengan Oktober tahun 2021 terdapat
pada Belanja Bantuan Sosial (57) sebesar 94,71 persen, tumbuh 0,46 persen (yoy). Pada Belanja
Barang (52), per tanggal 31 Oktober 2021 realisasinya mencapai Rp2,26 triliun (71,45 persen dari
pagunya), mengalami pertumbuhan sebesar 15,91 persen (yoy). Pada Belanja Modal (53), realisasi
anggaran sampai dengan 31 Oktober 2021 mencapai Rp1,85 triliun atau 61,14 persen terhadap
pagunya, tumbuh 45,99 persen (yoy).
98
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALTIM
OKTOBER 2021
dalam miliar rupiah 1.600 124,9% 130,0%
1.400 125,0%
1.200 108,7% 1.121 1.399 120,0%
1.000 1.157 1.258 2021 115,0%
110,0%
800 % Pendapatan PNBP 105,0%
600 100,0%
400
200
-
2020
Target PNBP Pendapatan PNBP
Gambar 4. Pertumbuhan/kinerja Pendapatan PNBP s.d Oktober 2021
Selain itu, dilihat dari sisi pendapatan PNBP, per tanggal 31 Oktober 2021, realisasi pendapatan PNBP
lingkup Provinsi Kaltim mencapai Rp1,39 triliun atau 124,9% persen dari total target PNBP sebesar Rp1,12
triliun, tumbuh 11,23 persen (yoy).
e. Penyampaian LK Satker UAPPA-W pada periode LK Semester I 2021 sebanyak 28 satker dari total 39
satker UAPPA-W, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan LK periode Semester I 2020
yang hanya 11 satker.
f. Melalui Liga Rekon, terdapat tren positif berupa kenaikan kinerja rekon Satker/ UAKPA secara
keseluruhan. Melalui Monavera, kinerja rekonsiliasi Seksi Vera dapat diketahui secara kuantitatif
sehingga mitigasi terhadap kendala permasalahan rekonsiliasi tingkat Satker/ UAKPA dapat diketahui
lebih dulu.
g. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diselesaikan tepat waktu karena laporan keuangan
OPD tidak terlambat disampaikan.
h. Peningkatan partisipasi satker dan vendor di daerah dalam penggunaan marketplace digipay untuk
mendukung digitalisasi pembayaran secara cashless maupun kartu kredit Pemerintah. Peningkatan
satker dan vendor yang menggunakan digipay dimonitoring setiap bulannya dari satuan kerja ke
KPPN dan diteruskan secara berjenjang hingga kantor pusat. Berdasarkan data per tanggal 30
September 2021, satuan kerja yang mengikuti program digipay sudah mencapai 24,2% dari target
(132 satuan kerja) dan perekrutan vendor telah mencapai 17,4% dari target (132 vendor), dengan
jumlah transaksi sebanyak 30,2% dari target 792 transaksi, dengan nilai Rp 587.551.887.
99
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
OKTOBER 2021
Profil Keuangan Oktober 2021 STRATEGI PEMULIHAN PEREKONOMIAN
MELALUI AKSELERASI DAK FISIK, DANA
Estimasi Pendapatan APBN s.d. Oktober 2021 DESA DAN IMPLEMENTASI DIGIPAY DI BALI
Rp 11,93 Trilyun
Realisasi Pendapatan APBN s.d. Oktober 2021 Rp RINGKASAN EKSEKUTIF
7,68 Trilyun (64,3%) x Kondisi perekonomian di Provinsi Bali secara bertahap berangsur pulih,
Alokasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Oktober namun belum menyentuh di seluruh sektor perekonomian. Perekonomian
2021 Rp 11,75 Trilyun Provinsi Bali sampai dengan Triwulan II 2021 telah membaik dibandingkan
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Oktober Triwulan sebelumnya. Ekonomi Provinsi Bali tercatat tumbuh positif
2021 Rp 8,42 Trilyun (71,7%) sebesar 5,73% (qtq) di Triwulan II 2021. Sementara jika dibandingkan
dengan periode yang sama sebelumnya ekonomi Bali Triwulan II 2021 tumbuh
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana positif sebesar 2,83% (yoy).
Desa s.d Oktober 2021 Rp 10,03 Trilyun x Sepanjang tahun 2021, tren realisasi belanja pemerintah pusat cenderung
(86.50%) lebih rendah dari target yang ditentukan setiap triwulan yang
dipengaruhi oleh adanya penerapan PPKM akibat pandemi COVID-19. Realisasi
Progres PEN Tahun 2021 di Bali belanja pemerintah pusat di provinsi Bali sampai dengan akhir Oktober 2021
Insentif Nakes 294 Miliar sebesar 8,42 T atau 71,62% dari pagu total. Ketercapaian akselerasi realisasi
Klaim Pasien 1,3 Triliun belanja lebih dari 70% baru terjadi di awal triwulan IV 2021, sedangkan
Padat Karya PUPR 337 Miliar ketercapaian target tersebut seharusnya dapat direalisasikan pada triwulan III
Padat Karya Perhubungan 121,6 Miliar dengan realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Bali pada periode
Padat Karya Pertanian 42 Juta tersebut hanya sebesar 7,60 T atau 64,7%.
Ketahanan Pangan Kementan 12,44 x Realisasi belanja sumber dana PNBP sebesar 238,96 M atau 67,82% dari pagu
Miliar total sebesar 352,33 M. Rendahnya realisasi belanja pagu PNBP sampai dengan
akhir Oktober 2021 di saat penerapan kebijakan akselerasi belanja khusunya
Rekapitulasi Earmarked DAU/DBH penerapan otomasi MP PNBP tidak terpusat bagi satuan kerja. Kinerja
Penanganan COVID-19 penyaluran DAK Fisik di Provinsi Bali sampai dengan akhir bulan Oktober 2021
Pemenuhan Earmarked DAU/DBH 8,5% adalah sebesar 56,4% dari pagu Rp958,4 miliar. Diperlukan langkah-langkah
(memenuhi) strategis untuk mengoptimalkan penyaluran DAK Fisik diantaranya dengan
adanya komitmen yang kuat dari masing-masing Pemda (BPKAD, APIP dan
Fungsi Stabilisasi OPD) untuk melaksanakan DAK Fisik yang telah disetujui.
Rp penempatan dana pemerintah pada x Kinerja Penyaluran Dana Desa di Provinsi Bali sampai dengan akhir bulan
BPD Rp 500 Milyar Oktober 2021 mendapatkan peringkat tertinggi di tingkat Nasional dengan
Penerima manfaat penempatan dana penyaluran mencapai Rp663,46 miliar atau 97,69% dari pagu Rp679,12 miliar.
pemerintah : 7.207 Debitur Penyaluran Dana Desa terdiri dari penyaluran Dana Desa Non BLT yang
mencapai Rp436,92 miliar (96,54% dari alokasi Rp452,58 miliar) dan
penyaluran BLT Desa yang sudah mencapai Rp226,53 miliar (100% dari
proyeksi Rp226,53 miliar).
x Jumlah satker di lingkup Kanwil DJPb Prov. Bali yang telah terdaftar pada
sistem DIGIPAY, dari jumlah target satker yang harus direkrut sebanyak 102
Satker telah melebihi target yaitu 125 Satker atau 30,9% dari total satker
sebanyak 402 Satuan Kerja. Seluruh Satker Kementerian Keuangan juga telah
terdaftar dalam sistem Digipay. Namun demikian masih terdapat hal yang
belum tercapai yakni target jumlah vendor yang harus direkrut dan target
jumlah transaksi pada KPPN Denpasar dan KPPN Amlapura.
100
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
OKTOBER 2021
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Provinsi Bali menghadiri
sosialisasi Tata Cara Penyusunan RKA K/L dan Refreshment Tata Cara Revisi Anggaran
Akselerasi Belanja Satker Kementerian/Lembaga
1. ISU TEMATIK DAERAH
Guna memperkuat peran Regional Chief Economist (RCE), Kanwil DJPb Provinsi Bali melaksanakan
berbagai kegiatan koordinasi maupun pembinaan sesuai isu strategis yang muncul di Provinsi Bali selama
bulan Oktober 2021, antara lain:
a. Kondisi Perekonomian di Provinsi Bali
Kondisi perekonomian Provinsi Bali sampai dengan Triwulan II 2021 telah membaik dibandingkan
Triwulan sebelumnya. Ekonomi Provinsi Bali tercatat tumbuh positif sebesar 5,73% (qtq) di Triwulan
II 2021. Sementara jika dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya (yoy) ekonomi Bali
Triwulan II 2021 tumbuh positif sebesar 2,83%. Keberlangsungan dari pertumbuhan ekonomi tersebut
mendorong pemerintah pusat untuk mengambil langkah strategis salah satunya mempercepat
penyerapan anggaran khususnya di akhir tahun 2021. Sampai dengan akhir Oktober 2021, realisasi
belanja K/L baru mencapai 71,62% dari pagu total yang kemungkinan akan mengalami peningkatan di
periode selanjutnya. Selain itu, tingginya realisasi target penerimaan PNBP di provinsi Bali yaitu
sebesar 97,19% memperlihatkan perlu adanya eksekusi yang lebih cepat atas penggunaan PNBP
tersebut salah satunya melalui kebijakan otomasi MP PNBP tidak terpusat.
101
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
OKTOBER 2021
b. Penyaluran DAK Fisik Provinsi Bali di Bawah Rata-Rata Nasional
Kinerja penyaluran DAK Fisik di Provinsi Bali
sampai dengan akhir bulan Oktober 2021
adalah sebesar 56,4% dari pagu Rp958,4
miliar. DAK Fisik di Provinsi Bali tahun 2021
sudah berhasil dikontrakkan sebesar Rp758,4
miliar atau 78,76% dari pagu (di bawah rata-
rata Nasional yang mencapai 91,37%) dan
sudah disalurkan sampai dengan akhir bulan
Oktober 2021 mencapai Rp540,6 miliar atau
71,62% dari total DAK Fisik yang
dikontrakkan. Untuk kinerja penyaluran DAK
FGD Monitoring dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik, Cadangan DAK Fisik per Bidang di Provinsi Bali, sampai
Fisik, dan Dana Desa dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran dengan akhir bulan Oktober 2021 Bidang
Sanitasi merupakan Bidang dengan
penyaluran tertinggi (82,38%) dan terendah pada Bidang Penugasan Kesehatan dan KB (29,11%).
c. Kinerja Dana Desa di Bali Peringkat Tertinggi Nasional
Kinerja Penyaluran Dana Desa di
Provinsi Bali sampai dengan akhir bulan
Oktober 2021 mendapatkan peringkat
tertinggi di tingkat Nasional dengan
penyaluran mencapai Rp663,46 miliar
atau 97,69% dari pagu Rp679,12 miliar.
Penyaluran Dana Desa terdiri dari
penyaluran Dana Desa Non BLT yang
Kunjungan ke Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar untuk meliput Success mencapai Rp436,92 miliar (96,54% dari
Story Dana Desa alokasi Rp452,58 miliar) dan
penyaluran BLT Desa yang sudah
mencapai Rp226,53 miliar (100% dari proyeksi Rp226,53 miliar). Dari sisi Capaian Output, penyaluran
Dana Desa sebesar Rp 663,46 miliar sudah diserap Rp479,76 miliar atau 72,31% dengan rata-rata
Capaian Output 72,29%.
d. Kondisi Implementasi DIGIPAY di Provinsi Bali Digital Payment–Marketplace (Digipay)
dikembangkan sebagai tindak lanjut arahan
Bimbingan Teknis Implementasi DIGIPAY di KPPN Denpasar Presiden Republik Indonesia dan Menteri
Keuangan terkait program perlindungan sosial
dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM). Saat ini, Digipay telah
ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama
Kemenkeu Wide, Quickwins DJPb Tahun 2021,
dan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan Kementerian
102
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
OKTOBER 2021
Keuangan Tahun 2021. Dalam rangka perluasan implementasi Digipay pada Satuan Kerja seluruh
Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Direktorat Pengelolaan Kas Negara telah menetapkan target bagi
seluruh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Target yang ditetapkan terdiri atas jumlah satker,
jumlah vendor UMKM, dan jumlah transaksi. Target minimal jumlah satker yang harus direkrut adalah
30% dari total satker mitra dalam wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Target minimal
vendor UMKM yang harus direkrut sama dengan jumlah target satker yang ditetapkan. Setiap K/L mitra
memiliki representasi/keterwakilan paling sedikit 1 (satu) satker dalam Digipay.
2. KONDISI PERMASALAHAN
a. Kondisi Permasalahan Perekonomian di Bali
I. Kondisi perekonomian di Provinsi Bali secara bertahap berangsur pulih, namun belum menyentuh
di seluruh sektor perekonomian. Dengan adanya kebijakan pulau Bali kembali dibuka untuk
wisatawan mancanegara sejak bulan Oktober 2021 serta terpilihnya Indonesia sebagai presidensi
G20 Tahun 2022 yang pelaksanaan kegiatan akan dimulai pada bulan Desember 2021 dengan lokasi
di Bali, maka diharapkan dapat mendongkrak perekonomian Bali sampai dengan akhir tahun 2021.
Namun, perlu dilihat kembali dampak yang diberikan atas kebijakan tersebut khususnya dalam
peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di Provinsi Bali.
II. Sepanjang tahun 2021, tren realisasi belanja pemerintah pusat cenderung lebih rendah dari
target yang ditentukan setiap triwulan yang dipengaruhi oleh adanya penerapan PPKM akibat
pandemi COVID-19. Sehingga, dengan penurunan level PPKM yang diberlakukan di bulan Oktober
2021, diprediksi realisasi belanja pemerintah pusat akan menumpuk di akhir tahun anggaran 2021.
III. Rendahnya realisasi belanja pagu PNBP sampai dengan akhir Oktober 2021 di saat penerapan
kebijakan akselerasi belanja khusunya penerapan otomasi MP PNBP tidak terpusat bagi satuan
kerja.
b. Kondisi Permasalahan Terkait DAK Fisik
Penyaluran DAK Fisik masih terdapat kendala diantaranya adalah sebagai berikut:
i. Koordinasi di internal Pemda belum berjalan dengan semestinya, dibuktikan dengan terdapat data
yang sudah direkam OPD namun belum disetujui APIP dan/atau BPKAD sampai batas akhir.
ii. Melakukan perekaman data/penyampaian dokumen persyaratan penyaluran di batas waktu.
iii. Pemda kurang siap dalam mengeksekusi kegiatan, dimana terdapat beberapa kegiatan yang tidak
disampaikan kontraknya sampai dengan batas waktu padahal perencanaan berdasarkan usulan
Pemda.
c. Kondisi Permasalahan Terkait Dana Desa
Capaian output dana desa di Provinsi Bali sampai dengan Oktober 2021 sebesar 72,29% masih belum
maksimal
103
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
OKTOBER 2021
d. Kondisi permasalahan DIGIPAY
i. Belum tercapainya target jumlah vendor yang harus direkrut dan target jumlah transaksi pada
KPPN Denpasar.
ii. Belum tercapainya target jumlah transaksi pada KPPN Amlapura.
iii. Selama implementasi Digipay, masih terdapat kendala gangguan Aplikasi Digipay yang
disediakan oleh perbankan.
iv. Adanya kendala dalam melakukan transaksi pembayaran melalui CMS.
v. Masih terdapat User yang belum aktif karena sedang dalam proses pendaftaran.
vi. Belum adanya kebutuhan untuk belanja di Marketplace
vii. Vendor belum melakukan update dan upload produk ke marketplace
viii. Jenis barang dan jasa dan spesifikasi yang tersedia pada marketplace belum banyak
3. ANALISIS
Dari isu tematik di Provinsi Bali dan kondisi permasalahan sebagaimana diuraikan pada bagian
sebelumnya, dapat dipaparkan analisis permasalahan sebagai berikut:
a. Perekonomian di Bali
i. Kondisi pertumbuhan perekonomian Bali di awal pandemi COVID-19 sempat mengalami
penurunan yang sangat signifikan dan pernah mencapai angka -12,21% (yoy) pada TW IV 2020. Hal
ini memperlihatkan pengaruh COVID-19 berdampak besar terhadap seluruh sektor perekonomian
Bali. Namun, secara perlahan, perekonomian Bali mulai tumbuh secara positif sampai dengan
semester I tahun 2021 sebesar 2,83% (yoy). Kondisi ini pun memperlihatkan kesiapan Bali yang
lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19,
ditambah adanya pelonggaran PPKM sepanjang triwulan II Tahun 2021. Situasi perekonomian Bali
dapat dikatakan kembali pulih secara bertahap, tetapi masih belum mencapai pertumbuhan
ekonomi sebelum pandemi COVID-19 yaitu pada angka 5,51% (yoy) di tahun 2019. Situasi ini
menjelaskan bagaimana Bali masih sangat tergantung dari sektor pariwisata dibandingkan dengan
sektor-sektor perekonomian lainnya. Dimana pertumbuhan ekonomi bali pada semester I tahun
2021 didominasi oleh lapangan usaha yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata
(penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan, transportasi).
Dengan adanya pemberlakuan kembali PPKM level 3-4 sepanjang triwulan III 2021 berdampak pada
pertumbuhan ekonomi provinsi Bali yang diprediksi akan melambat. Pandemi COVID-19 yang
belum berakhir mengharuskan Provinsi Bali untuk segera melakukan transformasi perekonomian
yang salah satunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor selain pariwisata seperti
perikanan, kehutanan, pertanian, dan jasa.
ii. Realisasi belanja pemerintah pusat di provinsi Bali sampai dengan akhir Oktober 2021 sebesar 8,42
T atau 71,62% dari pagu total. Ketercapaian akselerasi realisasi belanja lebih dari 70% baru terjadi
di awal triwulan IV 2021, sedangkan ketercapaian target tersebut seharusnya dapat direalisasikan
pada triwulan III dengan realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Bali pada periode tersebut
hanya sebesar 7,60 T atau 64,7%. Faktor utama rendahnya pencapaian realisasi belanja pada
triwulan III adalah pemberlakuan PPKM Level 3-4 di Provinsi Bali, sehingga percepatan realisasi
belanja menjadi terhambat. Melihat alokasi belanja K/L di provinsi Bali sebagian besar untuk
104
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
OKTOBER 2021
belanja operasional dan target penyerapan belanja TW IV sebesar 90% serta sebagai dampak dari
penurunan level PPKM di provinsi Bali, maka diproyeksikan akan terjadi penumpukan penyerapan
anggaran di akhir triwulan IV 2021.
1) Realisasi belanja pegawai memimpin realisasi belanja tertinggi di provinsi Bali dengan nilai 3,47
T atau sebesar 81,45% dari pagu total. Termasuk realisasi belanja bantuan sosial dengan nilai
19,71 M atau sebesar 76,49% dari pagu total. Di sisi lain, realisasi belanja barang dan belanja
modal sampai dengan akhir Oktober 2021 masih tergolong rendah dan masih di bawah target
70% yang seharusnya dapat tercapai pada triwulan III dengan realisasi belanja barang sebesar
2,98 T atau 66,76% dari pagu total, sedangkan realisasi belanja modal sebesar 1,95 T atau
sebesar 64,86%. Rendahnya realisasi untuk kedua belanja tersebut sebagian besar disebabkan
adanya kendala dalam proses pengadaan, pengerjaan yang terhambat akibat cuaca buruk dan
pemberlakukan PPKM sepanjang triwulan III dan awal Oktober 2021.
2) Kinerja anggaran pada BLU menjadi salah satu yang diperhatikan khususnya dalam mendorong
peningkatan kualitas layanan pada penerima manfaat atas jasa layanan pada satker BLU, selain
satker Kementerian/Lembaga lainnya.
3) Berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA) yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi
Bali dalam memonitoring kinerja pelaksanaan anggaran K/L lingkup Provinsi Bali, faktor-faktor
yang mempengaruhi kinerja tersebut adalah:
a) Terdapat proyek strategis seperti pembangunan pelabuhan Sanur dan pelabuhan di Bias
Munjul yang progres realisasi belanjanya masih rendah dikarenakan adanya cuaca buruk
berdampak terhadap pengerjaan yang lambat.
b) Beberapa satker terkendala regulasi penetapan MP PNBP yang baru dalam proses realisasi
anggaran yang bersumber dari PNBP.
c) Terdapat kegiatan dengan pagu anggaran yang besar batal dilaksanakan, sehingga terdapat
sisa dana yang tidak digunakan.
d) Adanya gagal lelang atau pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh penyedia berdampak proses
pembayaran tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
4) Dari hasil EPA tersebut memperlihatkan bahwa satuan kerja perlu untuk mengatur ulang
kembali rencana kegiatan yang dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2021. Dengan
realisasi belanja barang dan belanja modal yang masih rendah, maka satuan kerja diharapkan di
sisa periode triwulan IV untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang ada sehingga target
realisasi dapat tercapai.
iii. Sebagai salah satu sumber dana pada DIPA, penyerapan belanja pagu PNBP menjadi salah satu
penyerapan yang dimonitoring. Sampai dengan akhir Oktober 2021, Realisasi belanja sumber dana
PNBP sebesar 238,96 M atau 67,82% dari pagu total sebesar 352,33 M. Hal ini memperlihatkan
bahwa satker pengguna PNBP belum bergerak secara massif untuk mendorong percepatan realisasi
belanja PNBP tersebut melalui pelaksanaan MP PNBP tidak terpusat. Dalam praktiknya, terdapat
beberapa kendala yang ditemukan dalam proses otomasi penggunaan MP PNBP tidak terpusat,
antara lain:
1) Tidak muncul data proyeksi target PNBP pada saat melakukan perekaman di e-SPM oleh satuan
kerja disebabkan karena proyeksi penerimaan pada Halaman III DIPA tidak terekam saat proses
105
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
OKTOBER 2021
revisi, sehingga satker memerlukan waktu lebih untuk melakukan proses revisi dahulu sebelum
melakukan pengajuan persetujuan MP PNBP.
2) Kelengkapan administrasi yang belum lengkap masih ditemukan saat satker melakukan
pengajuan persetujuan MP PNBP, sehingga proses pengecekan hingga persetujuan MP PNBP
memerlukan waktu yang lebih lama.
b. Analisis Kondisi DAK Fisik di Provinsi Bali
Penyaluran DAK Fisik Provinsi Bali sebesar 55% per Oktober 2021, terendah kedua secara nasional.
Penyaluran Bertahap s.d batas penyaluran tahap II sebesar 63,6% atau lebih rendah 6,4% dari yang
seharusnya. Penyaluran Sekaligus Rekomendasi K/L masih sangat rendah, Rp86,7 miliar atau 16,1%
dari pagu Rp 541,9 miliar. Penyaluran sekaligus dengan pagu sampai dengan Rp1 miliar hanya terserap
sebesar 81,2% dari pagu Rp6,1 miliar. Perlu langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan
penyaluran DAK Fisik Tahap 3 dan mempercepat penyaluran Sekaligus Rekomendasi K/L.
c. Analisis Kinerja Dana Desa
Dana Desa merupakan salah satu sumber dana untuk desa yang dapat digunakan untuk memperbaiki
perekonomian desa yang juga dapat meningkatkan status desa (Indeks Desa Membangun). Status desa
Mandiri tahun ke tahun terus meningkat, di tahun 2018 desa Mandiri sebanyak 41 desa, tahun 2019
naik menjadi 143 desa, tahun 2020 naik lagi menjadi 211 desa, dan tahun 2021 bertambah menjadi
296 desa (46,54% dari 636 desa).
Pelaksanaan penyaluran
Dana Desa di Provinsi Bali
selama ini sudah berjalan
dengan sangat baik.
Namun yang perlu
diperhatikan adalah masih
adanya saldo di RKD
seluruh desa di Bali yang
mencapai Rp 183,7 miliar,
yang apabila segera
direalisasikan kegiatan-
kegiatannya, tentunya
akan segera dimanfaatkan
hasilnya oleh masing-
masing masyarakat desanya. Capaian output dana desa di Provinsi Bali sampai dengan September
2021 belum maksimal dapat disebabkan oleh karena penyerapan dana desa sudah dilaksanakan
namun belum dilaporkan, atau dapat juga disebabkan karena memang belum dilaksanakan.
Dana BOS Tahap III baru disalurkan untuk 201.510 sekolah, apabila dibandingkan dengan penyaluran
Dana BOS Tahap I masih terdapat 14.091 sekolah yang masih belum mendapatkan
permintaan/rekomendasi penyaluran dari Kemendikbud dan DJPK.
106
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
OKTOBER 2021
d. DIGIPAY
PROGRES SATKER PROGRES VENDOR PROGRES JUMLAH TRANSAKSI
JUMLAH REALISASI JUMLAH JUMLAH JUMLAH REALISASI
(JUMLAH SATKER BA/KL VENDOR VENDOR
SATKER SATKER JUMLAH KEMENKEU MITRA JUMLAH TARGET REALISASI
DIREKRUT) SATKER YANG KANWIL BA/KL YANG YANG YANG JUMLAH JUMLAH
NO KPPN YANG KEMENKEU DIREKRUT HARUS DIREKRUT TRANSAKSI TRANSAKSI KETERANGAN
HARUS DIREKRUT DIREKRUT
DIREKRUT
1 KPPN 70 40 17 17 Belum
DENPASAR 20 44 16 83 14 498 99 mencapai
12
2 KPPN 102 55 4 4 target
SINGARAJA
Sudah
3 KPPN 30 1 1 18 18 20 130 120 692 melebihi
AMLAPURA 125 22 22
target
TOTAL
Belum
12 12 18 35 108 29 mencapai
target
46 25 121 179 726 820
Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah satker di lingkup Kanwil DJPb Prov. Bali
yang telah terdaftar pada sistem Digipay, dari jumlah target satker yang harus direkrut sebanyak 102
Satker telah melebihi target yaitu 125 Satker atau 30,9% dari total satker sebanyak 402 Satuan Kerja.
Seluruh Satker Kementerian Keuangan juga telah terdaftar dalam sistem Digipay. Namun demikian masih
terdapat hal yang belum tercapai yakni target jumlah vendor yang harus direkrut dan target jumlah
transaksi pada KPPN Denpasar dan KPPN Amlapura.
4. REKOMENDASI
Berdasarkan analisis permasalahan di atas, Kanwil DJPb Provinsi Bali merekomendasikan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Rekomendasi teknis terkait Perekonomian di Bali
i. Semakin memperkuat koordinasi dan komunikasi intensif Kementerian Keuangan pada tingkat
Satker, Wilayah, maupun tingkat K/L dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan
anggaran khususnya pada akhir tahun anggaran. Permasalahan yang dihadapi Satker sebagian
besar bukanlah permasalahan baru dan pelik. Adanya koordinasi yang baik antara Kanwil/KPPN –
Satker dan Direktorat PA – K/L kiranya dapat melancarkan koordinasi antara pusat dan daerah
untuk mendorong pencarian solusi yang lebih cepat dan tepat, serta adanya persamaan persepsi
dan pemahaman baik antara Kanwil/KPPN dan Direktorat PA atas kebijakan/rekomendasi yang
diterapkan merata di seluruh daerah.
ii. Terkait dengan akselerasi belanja pemerintah pusat, tools kajian, analisis, dan pengolahan data
pada tingkat Kanwil juga harus terus diperkuat. Peningkatan kemampuan analis SDM di Kanwil,
dukungan akses ke berbagai basis data, serta dukungan tools pengolahan data dari Kantor Pusat
DJPb akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas produk analisis Kanwil sehingga dapat
memberikan wibawa Kanwil di daerah sebagai wakil Kementerian Keuangan.
iii. Koordinasi dan kesepakatan antara Kantor Pusat DJPb dengan Eselon 1 terkait dalam mendukung
peningkatan kualitas SDM di satuan kerja daerah khususnya seputar pengelolaan keuangan negara
dan kebijakan baru di bidang perbendaharaan. Ditingkatkannya kompetensi SDM pada satuan kerja
dapat melalui pelatihan secara berkala dan berkelanjutan.
107
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
OKTOBER 2021
2. Rekomendasi kebijakan
i. Perlu dilakukan diversifikasi ekonomi di Provinsi Bali untuk memperkokoh perekonomian Bali yang
saat ini sektor pariwisata masih mendominasi lebih 50% ekonomi Bali. Pemerintah Daerah Bali
berbenah melakukan diversifikasi pada sektor diluar pariwisata khususnya Pertanian dan Ekonomi
Kreatif.
ii. Akselerasi belanja yang dilaksanakan sejauh ini sudah terlaksana cukup baik melalui koordinasi
yang intens antara Kanwil DJPb Bali dengan satker mitra kerja. Dan untuk meningkatkan akselerasi
tersebut, kantor pusat DJPb agar dapat berkoordinasi dengan Eselon 1 K/L untuk turut aktif
bergerak mengkoordinir satker-satker di daerah dalam rangka akselerasi belanja K/L.
iii. Perlu dilihat kembali terkait dengan kualitas SDM pada satuan kerja atas penerapan-penerapan
kebijakan yang dilakukan oleh DJPb. Kantor Pusat DJPb agar dapat berkoordinasi dengan Eselon 1
untuk memetakan SDM pada pengelola keuangan yang didasarkan pada pendidikan dan keahlian
yang dimiliki.
3. Terkait belum maksimalnya penyerapan pagu DAK Fisik tahun 2021 berikut hal-hal yang perlu
diperhatikan:
i. Peningkatan akurasi perencanaan yang diajukan masing-masing Pemda kepada
Kementerian/Lembaga sebagai pengampu DAK Fisik;
ii. Adanya komitmen yang kuat dari masing-masing Pemda (BPKAD, APIP dan OPD) untuk
melaksanakan DAK Fisik yang telah disetujui;
iii. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan K/L terkait juklak/juknis yang kadang tidak sesuai
dengan peruntukan dan tempat pelaksanaan kegiatan;
iv. Pemda agar memperhatikan batas waktu pelaksanaan lelang/tender agar tidak terjadi gagal
lelang/tender.
4. Diperlukan juknis sebagai landasan penyaluran Dana Desa sehingga Kepala Desa tidak khawatir atau
ragu dalam melaksanakan penyaluran Dana Desa. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian jumlah
alokasi dana desa sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19, karna saat ini jumlah Dana Desa
yang dialokasikan masih sama dengan jumlah sebelum pandemi Covid-19.
5. Dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi Marketplace & Digipay pada Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, rekomendasi yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut:
i. Mendorong satker K/L dengan jumlah unit yang banyak (Satker dengan BA Kepolisian Negara RI,
Kementerian Hukum & HAM, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pekerjaan Umum &
Perumahan Rakyat) dalam rangka mengoptimalkan perekrutan vendor dan target transaksi.
ii. Melakukan pendampingan kepada Satker untuk mempercepat proses aktivasi user aplikasi Digipay.
iii. Mengedukasi vendor untuk melakukan update dan upload produk ke marketplace, khususnya bagi
vendor penyedia supplies ATK, vendor penyedia Jasa Konsumsi serta vendor penyedia keperluan
sehari-hari perkantoran.
iv. KPPN Denpasar dan Amlapura agar melaksanakan Sharing Session bersama KPPN Singaraja yang
telah sukses melaksanakan implementasi Marketplace & Digipay bersama satker di wilayah
kerjanya.
108
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
OKTOBER 2021
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Indikator keberhasilan kegiatan RCE Kanwil DJPb Provinsi Bali pada Bulan September 2021 adalah sebagai
berikut:
No Klaster Kegiatan Indikator Keberhasilan
1. Percepatan belanja Satker - Realisasi belanja pemerintah pusat s.d. 29 Oktober
Kementerian/Lembaga 2021 (di luar sumber dana BLU) telah mencapai sebesar
77,10% (status on track 90% pada triwulan IV)
2. Pertumbuhan Ekonomi Bali - Ekonomi Provinsi Bali tercatat tumbuh positif sebesar
2,83% (yoy)
- Publikasi berita/konten yang memuat informasi peran
strategis Kanwil DJPb Provinsi Bali bagi daerah (The
Publikasi pada media Story of APBN Episode 4)
3. audio/visual internal maupun - Publikasi Kajian IKPA Kementerian Agama Lingkup
eksternal Kanwil DJPb Provinsi Bali
- Publikasi berita keberhasilan program strategis
pemerintah (informasi Dashboard APBN Provinsi Bali)
- Kinerja Penyaluran Dana Desa di Provinsi Bali sampai
dengan akhir bulan Oktober 2021 mendapatkan
peringkat tertinggi di tingkat Nasional dengan
4 Penyaluran Dana Desa penyaluran mencapai Rp663,46 miliar atau 97,69%
- 3 dari 9 kabupaten/kota per Oktober 2021 sudah
selesai 100% penyaluran Dana Desa
Jumlah desa mandiri di Provinsi Bali terus meningkat
Pengelolaan rekening sekolah di provinsi Bali cukup baik,
5 Penyaluran Dana BOS hal ini terlihat dari tidak ada nya sisa retur yang belum
diselesaikan di Bali
109
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
OKTOBER 2021
Profil Keuangan Oktober 2021 PERCEPATAN KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN DALAM MENDUKUNG
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 3,3 Trilyun BANGKITNYA SEKTOR PARIWISATA DI NTB
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 3,11 Trilyun
(94%)
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 9,1 T RINGKASAN EKSEKUTIF
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 6,4 T (72,93%)
x Press Release Kinerja Pelaksanaan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L),
Estmasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Penanggulangan
Rp 18,05 T COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Triwulan III
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021;
Rp 11,45 T (63,4%)
x Penyerapan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Triwulan III
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 1,9 T 2021 di wilayah Provinsi NTB sebesar 72,93% lebih tinggi dari target
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp 1,23 T (64,51%) yang ditetapkan;
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1,2 T x Dana PC-PEN di wilayah Provinsi NTB sampai dengan Triwulan III 2021
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 1,01 T (81,72%) telah tersalur sebesar Rp3,71 triliun yang tersebar dalam beberapa
kluster;
Total TKDD:
Pagu: Rp 4,14 T x Kegiatan Diseminasi KFR Triwulan II 2021 dengan tema Upaya
Realisasi: Rp 3,21 T (77,58%) Membangkitkan Kembali Industri Pariwisata di NTB dilaksanakan pada
tanggal 7 Oktober 2021;
Profil Indikator Fungsi APBN
Fungsi Alokasi x Keterpurukan industri pariwisata berimplikasi pada terhambatnya
Bidang kesehatan : Rp 167,60 M perkembangan sektor-sektor lainnya dan meningkatnya jumlah tenaga
Pengembangan SDM : Rp 1,87 T kerja/karyawan perhotelan yang dirumahkan di NTB
Infrastruktur : 656 M
x Sektor pariwisata dan sektor pendukungnya harus beradaptasi dengan
perubahan perilaku di era new nomal sebagai akibat dari pandemi
COVID-19.
Fungsi Distribusi
UMKM penerima manfaat : 425.667
UMKM
BLT Dana Desa : 90.638 KPM
Penerima bantuan upah : 13.706 orang
Fungsi Stabilisasi
Penempatan dana pemerintah pada BPD
Rp 200 M
Penerima manfaat penempatan dana
pemerintah : 2.802 orang/UMKM
Press Release Kinerja Pelaksanaan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PC-PEN) Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada tanggal 11
Oktober 2021. (Dokumentasi Kanwil DJPb Provinsi NTB – Oktober 2021)
110
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
OKTOBER 2021
1. ISU TEMATIK
a. Kinerja Pelaksanaan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD), serta Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Triwulan III
Tahun Anggaran 2021;
b. Diseminasi KFR Triwulan II 2021 dengan tema Upaya Membangkitkan Kembali Industri Pariwisata
di NTB.
2. KONDISI PERMASALAHAN
Terkait Isu Tematik Nomor 1:
a. Target penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Triwulan III 2021 di wilayah Provinsi NTB
telah ditetapkan sebesar 70%. Pagu Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam APBN 2021 yang
dikelola Kanwil DJPb Provinsi NTB sebesar Rp13,21 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah
pusat yang dikelola oleh Satker K/L sebesar Rp9,07 triliun dan TKDD sebesar Rp 4,14 triliun. Untuk
mencapai target yang ditetapkan tersebut, diperlukan upaya maksimal, strategi dan koordinasi
yang ketat harus dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB dan KPPN;
PERBANDINGAN PAGU-REALISASI APBN PER JENIS
BELANJA S.D TRIWULAN III 2020-2021
4.000 3.482 Belanja Pegawai Pagu
3.500 Belanja Pegawai Realisasi
Miliar Rp 3.000 3.100 3.024 2.927 2.531 Belanja Barang Pagu
2.500 2.585 2.648 Belanja Barang Realisasi
2.000 Belanja Modal Pagu
1.500 2.194 2.247
1.757 1.620
1.660
1.000 15 7 15 12 Belanja Modal Realisasi
500 2020 2021 Belanja Batuan Sosial Pagu
- Belanja Batuan Sosial Realisasi
b. Dana PC-PEN di wilayah Provinsi NTB telah disalurkan sebesar Rp3,71 milyar yang tersebar dalam
beberapa kluster antara lain Pembayaran PKH. Penyaluran Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai,
Kartu Prakerja, Parlinsos Lainnya. Program Padat Karya, Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro,
111
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
OKTOBER 2021
Klaim Rumah Sakit dan Insentif Nakes. Penyaluran Dana PC PEN ini diharapkan dapat mempercepat
pemulihan ekonomi NTB dan membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.
Terkait Isu Tematik Nomor 2:
a. Meskipun pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB sudah mulai membaik pada Triwulan II dan III 2021
namun sektor-sektor yang mendukung industri pariwisata masih menghadapi tantangan yang
berat untuk bangkit dan tumbuh pada Triwulan III 2021. Adanya penurunan jumlah wisatawan
secara signifikan, menyebabkan tingkat hunian kamar hotel menjadi turun drastis. Hal ini
berdampak negatif pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi
sebagai sektor pendukung industri pariwisata di NTB. Disamping itu adanya kebijakan PPKM di
Triwulan I dan II ikut memperburuk sektor pariwisata dan sektor pendukungnya.
b. Keterpurukan industri pariwisata berimplikasi pada terhambatnya perkembangan sektor-sektor
lainnya dan meningkatnya jumlah tenaga kerja/karyawan perhotelan yang dirumahkan di NTB.
Memperhatikan kondisi diatas maka sektor pariwisata dan sektor pendukungnya harus didorong
dan mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku di era new nomal sebagai akibat dari
pandemi COVID-19.
112
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
OKTOBER 2021
3. ANALISIS
Terkait Isu Tematik Nomor 1:
a. Akselerasi realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) perlu dilakukan untuk mewujudkan
target penyerapan sebesar 70% pada Triwulan III 2021. Beberapa upaya dan langkah strategis
perlu dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB yang dapat berupa kegiatan rapat koordinasi
dengan seluruh KPPN dan KPA untuk memperoleh komitmen akselerasi belanja dari pimpinan
Satker, Kegiatan One on one Meeting dengan Satker K/L, Site Visit ke Satker untuk mengetahui
kendala dan permasalahan yang terjadi serta memberikan alternatif solusi, menyusun kertas kerja
monitoring realisasi belanja, serta melakukan koordinasi dengan Pemda lingkup NTB untuk
mendorong percepatan penyaluran TKDD.
b. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan membantu masyarakat yang terdampak Covid-19,
Pemerintah Pusat telah membuat Program PC PEN yang tersebar dalam beberapa kluster. Dengan
Program PC PEN diharapkan perekonomian pusat dan daerah dapat bertahan dan bahkan tumbuh
positif meski kondisi pandemi Covid-19 masih berlangsung. Untuk wilayah NTB pada Triwulan I
2021 sempat terjadi kontraksi ekonomi sebesar 1,13% (yoy). Kontraksi ini terjadi sebagai akibat
dari lesunya perekonomian karena pandemi Covid-19 dan masih rendahnya realisasi Belanja
APBN dan APBD serta belum optimalnya Program PC PEN. Akselerasi Belanja
Kementerian/Lembaga (K/L) dari dana APBN dan Belanja Pemda dari APBD serta kegiatan
vaksinasi massal perlu dilakukan untuk mencegah kontraksi perekonomian NTB berlanjut pada
Triwulan II, III, dan IV tahun 2021. Kanwil DJPb Provinsi NTB dan KPPN melalui tugas dan fungsinya
berperan besar dalam mengakslerasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L).
113
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
OKTOBER 2021
Terkait Isu Tematik Nomor 2:
1. Pemerintah Daerah perlu berupaya kembali membangkitkan sektor-sektor yang mendukung
industri pariwisata di NTB yang sempat turun drastis karena dampak pandemi Covid-19. Sesuai
dengan release data BPS Provinsi NTB, Indikator Mobilitas Penduduk dan Tingkat Penghunian
Kamar (TPK) baik Hotel bintang maupun Non Bintang, pada triwulan III 2021 menunjukan adanya
peningkatan aktivitas di sektor pendukung pariwisata. Yang perlu dicermati adalah pertumbuhan
sektor akomodasi makan dan minum serta transportasi yang sangat tinggi di triwulan III 2021
bukan berarti sektor ini telah pulih seperti sediakala. Pertumbuhan yang sangat tinggi lebih
disebabkan karena pada periode yang sama tahun 2020 sektor akomodasi makan dan minum
serta transportasi dalam kondisi turun tajam sebagai akibat pandemi Covid-19. Namun demikian
pertumbuhan pada sektor ini dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah dan pelaku
industri pariwisata untuk lebih menggeliatkan sektor pariwasata berkelanjutan beserta sektor
pendukungnya;
2. Dukungan terhadap pemulihan industri pariwisata pada tahun anggaran 2021 di wilayah NTB,
diantaranya diwujudkan dalam alokasi belanja pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
sebesar Rp203,17 milyar, DAK Fisik bidang pariwisata sebesar Rp.28,67 Milyar, Infrastruktur yang
menunjang pariwisata (Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR) sebesar Rp1,05 triliun, dan realisasi
Kredit Usaha Rakyat sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp63,7 milyar. Dari
keseluruhan dana tersebut dapat dioptimalkan dalam rangka akselerasi industry pariwisata
beserta sektor pendukungnya.
4. REKOMENDASI
Terkait Isu Tematik Nomor 1:
a. Kinerja Pelaksanaan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di NTB telah ontrack pada periode
Triwulan III 2021. Hal ini terlihat dari pencapaian target sebesar 72,93%, lebih tinggi dari target
yang ditetapkan yaitu sebesar 70%. Sementara untuk realisasi TKDD sebesar 61,20%. Untuk
mewujudkan perspektif pertumbuhan ekonomi NTB yang diharapkan sampai dengan akhir tahun
114
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
OKTOBER 2021
2021 sebesar 3,8% atau 4,2% perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan sinergi, koordinasi dan
kolaborasi antara Kanwil DJPb Provinsi NTB, KPPN dengan Satker K/L dan Pemda;
b. Guna menjaga kinerja penyaluran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan TKDD yang optimal
berlanjut hingga akhir tahun 2021 perlu dilakukan antara lain:
1. Mengakselerasi realisasi pembayaran termin kontrak yang telah jatuh tempo;
2. Melakukan monitoring realisasi Belanja Satker K/L melalui Aplikasi OMSPAN;
3. Melakukan One on one Meeting Realisasi Belanja dengan Satker K/L;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemda dalam rangka penyaluran TKDD;
5. Melakukan Site Visit ke Satker K/L yang penyerapannya belum maksimal.
Terkait Isu Tematik Nomor 2:
a. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah
dalam menggeliatkan sektor pariwisata dan pemulihan ekonomi di NTb antara lain dengan jalan:
1). Kanwil DJPb Provinsi NTB, KPPN, dan Pemda mengakselerasi realisasi penyaluran dana
sektor pariwisata dan sektor pendukungnya yang tersedia dalam APBN dan APBD;
2). Mensosialisasikan program KUR dan UMi untuk pembiayaan modal kerja bagi para pelaku
usaha di sektor pariwisata dan sektor pendukungnya;
115
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
OKTOBER 2021
b. Pemda segera merealisasikan program strategis pariwisata di NTB yang tertuang dalam Rencana
Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) antara lain pembangunan destinasi dan
pemasaran wisata, industry dan organisasi pariwisata di NTB;Merealisasikan penyelenggaraan
event berskala nasional dan internasional seperti World Superbike (WSBK) di bulan November
2021, MotoGP di tahun 2022 dan event lainnya;
c. Mendorong pemulihan ekonomi kreatif dengan pendirian shelter di lokasi destinasi wisata dan
lokasi strategis lainnya;
d. Memperluas zona hijau Covid-19 di wilayah NTB dengan jalan memasifkan kegiatan vaksinasi
terutama di daerah destinasi wisata. Sampai dengan saat ini cakupan vaksinasi tahap I dan II di
NTB mencapai 43%.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN
Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB selama bulan Oktober 2021
dapat diperoleh beberapa indikator keberhasilan sebagai berikut:
TABEL INDIKATOR KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH DJPb PROVINSI NTB BULAN OKTOKBER 2021
No Klaster Kegiatan Indikator
1 Pelaksanaan APBN Keberhasilan/Outcome/Hasil
a. Percepatan Belanja Satker Kementerian/Lembaga Tercapainya target realisasi Belanja
Kementerian/Lembaga (K/L)
b. Percepatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Triwulan III sebesar Rp6,61 trilyun
Dana Desa dengan Pemda atau 72,93%
- Meningkatnya realisasi
penyaluran Dana Desa di wilayah
NTB sampai dengan akhir bulan
September mencapai 74,25% atau
sebesar Rp924,61 milyar
- Meningkatnya realisasi
penyaluran DAK Fisik di wilayah
116
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
OKTOBER 2021
No Klaster Kegiatan Indikator
Keberhasilan/Outcome/Hasil
NTB sampai dengan akhir bulan
September mencapai 48,25% atau
sebesar Rp921,65 milyar
2 Regional Chief Economist
a. Penguatan Kerja Sama Dengan Pemda - Terselenggaranya kegiatan
b. Penguatan Kerja Sama dengan Bank Indonesia, Diseminasi KFR Triwulan II 2021;
Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, - Penyampaian rekomendasi fiskal
Universitas dan Institusi keuangan perbankan/non yang tertuang dalam KFR kepada
perbankan lainnya Pemerintah Daerah
3 - Strategi Komunikasi
a. Publikasi pada media cetak dan media cetak online - Kegiatan telah di publikasikan
pada media online Antara News
b. Publikasi pada Owned Media Sosial dan media cetak Lombok Post
- Kegiatan telah di publikasikan
pada website,Instagram, Twiter,
Youtube dan Facebook Kanwil
DJPb Provinsi NTB
117
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN OKTOBER 2021
Profil Keuangan Oktober 2021 STRATEGI AKSELERASI PERBAIKAN
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp13,47 EKONOMI MELALUI EVALUASI
Triliun PERLINDUNGAN SOSIAL
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp9,01
Triliun (66,91%) RINGKASAN EKSEKUTIF
Alokasi Belanja dan Transfer APBN 2021 x Penyerapan anggaran K/L belum memenuhi target optimal untuk
Rp50,13 Triliun
Realisasi Belanja dan Transfer APBN 2021 mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.
Rp40,22 Triliun (80,21%)
x Penyebab utama yang ditemukan yaitu masih terkendala hal-hal
Estimasi Pendapatan APBD seluruh Pemda
Rp44,93 Triliun yang bersifat administratif pada K/L dan kendala pelaksanaan
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda kegiatan di lapangan.
Rp30,28 Triliun (67,39%)
x Langkah Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi selatan di antaranya
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp3,59 Triliun
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp2,10 Triliun melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
(58,42%) dengan cara one on one meeting dengan satker-satker yang
memiliki pagu cukup besar dan realisasinya belum sesuai target.
Alokasi Dana Desa 2021 Rp2,37 Triliun
Realisasi Dana Desa 2021 Rp1,93 Triliun x Dari pantauan selama bulan Oktober2021, telah teridentifikasi
(81,33%)
indikator-indikator keberhasilan dari langkah-langkah yang
dilakukan yaitu kenaikan realisasi anggaran selama bulan
Oktober, adanya progres capaian output strategis, dan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang positif di Sulawesi Selatan.
118
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN OKTOBER 2021
1. ISU TEMATIK
Realisasi Belanja di Akhir Tahun Anggaran. Di masa pandemi Covid-19 saat ini, belanja pemerintah sangat
penting untuk memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Momentum perbaikan ekonomi
perlu terus dijaga, komponen belanja pemerintah perli terus digenjot, sebagai modal pemulihan ekonomi.
Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran. Selain masalah realisasi anggaran di akhir tahun anggaran,
tantangannya lainnya adalah manajemen kas pemerintah. Dirjen Perbendaharaan telah menerbitkan
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021
2. KONDISI PERMASALAHAN
a. Penyerapan anggaran K/L sampai dengan akhir September 2021 sebesar Rp12,98 triliun dari total
pagu DIPA Rp19,78 triliun atau sebesar 65,64%. Bila dilihat dari jenis belanja hanya belanja pegawai
yang realisasinya cukup tinggi yaitu 75,50%, sedangkan jenis belanja lainnya masih di bawah 70%:
belanja barang 60,29%; belanja modal 54,72%; dan belanja bantuan sosial 62,09%.
Realisasi Belanja K/L Wilayah Sulawesi Selatan
30 September 2021
Jenis Belanja Pagu Realisasi %
Belanja Pegawai 8.302.450.666.000 6.268.088.806.305 75,50%
Belanja Barang 7.727.335.253.000 4.658.972.367.416 60,29%
Belanja Modal 3.691.748.575.000 2.019.983.799.905 54,72%
Bantuan Sosial 55.231.150.000 34.290.295.000 62,09%
Jumlah 19.776.765.644.000 12.981.335.268.626 65,64%
b. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-9/PB/2021 di antaranya mengatur tentang:
i) Pengaturan rencana penarikan dana; ii) Pengaturan pendaftaran data kontrak; ii) Pengaturan
pengajuan SPM; iv) Pengaturan pengajuan SPM atas beban SBSN; v) Pengaturan Pengajuan SPM-LS
Kontraktual Untuk Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Yang Dibiayai dari Rupiah Murni; dan vi)
Pengaturan persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu s.d. 28 Desember 2021 (Dispensasi
secara berjenjang).
Sampai dengan akhir Oktober 2021 kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan 2 Surat
Dispensasi Penyampaian Data Kontrak dan 2 Surat Persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu.
3. ANALISIS
a. Untuk mendalami permasalahan yang dihadapi KL dalam melakukan penyerapan anggaran, Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan metode
one on one meeting dengan satker-satker Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Hal tersebut dilakukan mengingat Kementerian PUPR merupakan KL dengan pagu terbesar, sehingga
penyerapan realisasinya akan sangat mempengaruhi realisasi secara keseluruhan di Wilayah Sulsel.
Dari hasil EPA dapat diketahui bahwa rendahnya kinerja realisasi anggaran satker-satker
Kementerian PUPR di antaranya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
1) Penolakan pekerjaan oleh masyarakat (masalah sosial)
Masyarakat menolak kegiatan proyek karena pemahaman yang kurang atas maksud dan tujuan
dilaksanakan kegiatan proyek.
119
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN OKTOBER 2021
2) Adanya revisi DIPA dari Kementerian PUPR
Anggaran dana bertambah untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp15
Miliar, namun sampai dengan saat ini belum ada Juknis dari Kementerian PUPR dan sedang
proses dilakukan revisi pengembalian ke Kementerian PUPR. Juga adanya tambahan dana
sebesar Rp10 miliar untuk pekerjaan fisik yang saat ini sedang proses lelang di kantor pusat.
3) Pengajuan kontrak tahun jamak (multi years)
Satker mengajukan persetujuan kontrak tahun jamak (multi years) melalui Kementerian PUPR
kepada Kementerian Keuangan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Persetujuan kontrak
tahun jamak dari Menteri Keuangan telah diterbitkan pada bulan September 2021. Berdasarkan
persetujuan tersebut, Pekerjaan Bendungan Jenelata saat ini sedang dalam proses pelelangan di
Jakarta yang diperkirakan kontraknya ditandatangani pada bulan Desember 2021. Pencairan
dana diproyeksikan dapat dilakukan pada bulan Desember 2021 untuk uang muka pekerjaan.
4) Masih terdapat Pengadaan Barang yang belum tersedia di e-catalog dan barang harus diimpor
di luar negeri.
5) Terdapat pagu Bantuan Luar Negeri yang memerlukan Aproval dari Lender.
6) Keterlambatan turunnya juklak kegiatan swakelola disebabkan proses persetujuan melalui
lembaga legislatif dan pemerintah daerah terutama terkait penentuan lokasi kegiatan.
b. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadapi langkah-
langkah akhir tahun di antaranya adalah sebagai berikut:
1) Mengingatkan KPPN agar melakukan monitoring atas kontrak-kontrak yang belum direalisasikan
melalui Nota Dinas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ND-964/WPB.25/2021
tanggal 27 Oktober 2021 hal Monitoring Termin Kontrak Sampai Dengan Bulan Oktober 2021
2) Pelaksanaan Sosialisasi Perdirjen 9/PB/2021 kepada satker-satker oleh masing-masing KPPN
dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut:
a) KPPN Makale tanggal 13 Oktober 2021
b) KPPN Palopo tanggal 14 Oktober 2021
c) KPPN Bantaeng tanggal 14 Oktober 2021
d) KPPN Makassar I tanggal 15 Oktober 2021
e) KPPN Makassar II tanggal 18 Oktober 2021
f) KPPN Watampone tanggal 18 Oktober 2021
g) KPPN Benteng tanggal 18 Oktober 2021
h) KPPN Sinjai tanggal 18 Oktober 2021
i) KPPN Parepare tanggal 18-19 Oktober 2021
Sampai dengan akhir Oktober 2021 kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan 2 Surat
Dispensasi Penyampaian Data Kontrak dan 2 Surat Persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu.
Permintaan dispensasi tersebut akan terus bertambah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.
Pemberian dispensasi kepada satker yang terlambat menyampaikan data kontrak maupun SPM
merupakan kejadian yang terus berulang setiap tahun. Berdasarkan pengalaman selama ini Kanwil
DJPb jarang sekali menolak memberikan dispensasi dengan alasan realisasi anggaran dan
ketercapaian kegiatan pemerintah. Dengan mudahnya pemberian dispensasi tersebut, kurang
memberikan efek jera bagi satker yang terlambat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang lebih
memberikan efek jera pada satker, misalnya dalam permohonan dispensasi harus disertai dengan
120
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN OKTOBER 2021
rekomendasi dari APIP K/L atau dari Eselon I satker bersangkutan. Dengan adanya permintaan
rekomendasi tersebut diharapkan APIP atau Eselon I ikut mengawasi kedisiplinan satker-satker di
bawahnya.
4. REKOMENDASI
a. Rekomendasi kepada Kementerian PUPR agar kendala-kendala di lapangan dapat diatasi adalah
sebagai berikut:
1) Satker perlu memberikan sosialisasi dan edukasi atas proyek tertentu dan diupayakan agar
masyarakat bersedia menerima proyek tersebut.
2) Menelusuri dan mengambil langkah secepatnya dalam proses revisi Anggaran ditingkat
kementerian dan pada Direktorat Jenderal Anggaran.
3) Untuk selanjutnya dapat lebih cepat dan dilaksanakan di awal tahun penyelesaian Juklak kegiatan
dan menyiapkan pada tahun sebelumnya.
4) Melaksanakan Pra Lelang Pekerjaan barang dan jasa pada tahun anggaran sebelumnya dan
melengkapi dokumen lelang tahun berjalan sebelum diajukan ke panitia lelang.
5) Aktif berkomunikasi dengan Lender dan DJPPR terkait dokumen Aproval (NOL) yang belum
diterbitkan.
6) Melaksanakan secara periodik Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Lingkup Satker atau Balai Besar
agar kendala lebih cepat di identifikasi.
b. Permohonan dispensasi keterlambatan penyampaian data kontrak dan SPM oleh satker harus
disertai dengan rekomendasi dari APIP K/L atau dari Eselon I.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Belanja pemerintah dialokasi kepada satker-satker untuk menghasilkan output kegiatan yang spesifik
sesuai dengan fungsi satker tersebut. Output tersebut diharapkan dapat memberikan dampak
peningkatan layanan kepada masyarakat sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah.
Selanjutnya dengan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan
penghasilan dan kesejahteraan masyarakat.
Input Outputs Hasil/ Dampak/
Outcomes Impacts
a. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang tinggi diharapkan akan menghasilkan output yang ditargetkan. Berdasarkan
data OMSPAN realisasi anggaran sampai dengan bulan Oktober 2021 mencapai Rp14,52 triliun atau
73,42% dari total pagu 19,78 triliun yang berarti dalam bulan Oktober realisasi di wilayah Sulawesi
Selatan mencapai Rp1,54 triliun atau 7,78%.
121
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN OKTOBER 2021
Jenis Belanja Pagu Realisasi s.d. Oktober %
Belanja Pegawai 8.302.450.666.000 6.950.027.646.774 83,71%
Belanja Barang 7.727.335.253.000 5.198.927.458.351 67,28%
Belanja Modal 3.691.748.575.000 2.332.889.343.160 63,19%
Bantuan Sosial 69,97%
55.231.150.000 38.644.583.000 73,42%
Jumlah 19.776.765.644.000 14.520.489.031.285
b. Capaian Output Strategis
Output yang dihasilkan oleh satker di wilayah Sulawesi sangat banyak, berikut daftar capaian output
strategis yang telah dihasilkan sampai dengan bulan Oktober 2021:
No Kluster Bentuk Output Capaian
Rata-rata
1 Pendidikan Insentif/tunjangan Guru, bantuan siswa/mahasiswa, 73,15%
2 Kesehatan sarana pendidikan 57,86%
3 Infrastruktur Alat kesehatan, gedung layanan, obat-obatan, 33,48%
operasional dan pemeliharaan UPT kesehatan
4 Perlindungan Sosial Pembangunan bandara, fasilitas pelabuhan, 92,58%
infrastruktur perkeretaapian, kapal laut, irigasi,
pelebaran dan pembangunan jalan, pembangunan
jembatan, drainase
Bansos sembako
5 Pertahanan Keamanan Penanganan tindak pidana, pengadaan alat dan 59,76%
operasional fasilitas kesehatan hankam,
pemeliharaan KRI, KAL dan Rapuh, peralatan
komunikasi, layanan penegakan hukum, informasi
deteksi aksi strategi keamanan dan ketertiban
c. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2021
Berdasarkan rilis data BPS per tanggal 5 November 2021, pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan
triwulan III y-o-y mencapai 3,24%, q-to-q 3,71%, dan secara kumulatif (c-to-c) 3,56%. Capaian
tersebut lebih rendah dibanding triwulan II yang mencapai 7,66% (yoy), namun demikian tren positif
pertumbuhan ekonomi masih terus berlanjut dan diharapkan pada triwulan IV nanti pertumbuhan
ekonomi akan lebih baik lagi.
122
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
OKTOBER 2021
Profil Keuangan Oktober 2021 Akselerasi Penyaluran TKDD dan
Penyerapan Belanja K/L Serta Peningkatan
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 1 Triliun Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dalam
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 3,6Triliun Mendukung Misi Sulut untuk SDM
(359,36%)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 13,7 Triliun
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 9,5 Triliun Salah satu misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026 adalah
(69,98%) “Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yg berkepribadian dan
berdaya saing”. Sebagai salah satu mitra, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
Alokasi Dana Transfer ke Daerah 2021 Rp 2 turut mendukung misi tersebut pada bulan Oktober ini dengan beberapa
Triliun program dan kegiatannya di sektor pendidikan. Selain itu, untuk mendukung
Realisasi Dana Transfer ke Daerah 2021 1,4 Triliun keuangan pada Pemerintah Daerah, penyaluran TKDD dari Pemerintah Pusat
(68,27%) pun didorong untuk segera disalurkan.
Pada akhir September lalu, IKPA kementerian pendidikan dan kebudayaan di
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1,2 Triliun Sulawesi Utara masih bernilai 85,44 dari seharusnya 89. Hal ini juga dibarengi
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 929 Miliyar (75,78%) dengan masih rendahnya penyerapan anggaran di kementerian tersebut, yaitu
senilai 63,2% dari target 70%.
Profil Indikator Fungsi APBN Dalam hal dukungan keuangan berupa TKDD, total penyaluran sampai dengan
Pelayanan Umum september lalu baru sebesar 30,22% untuk DAK Fisik dan 67,3% untuk Dana
Pagu : Rp 3,7 Triliun Desa.
Realisasi : Rp 2,7 Triliun (72,97%) Atas dasar dua hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara melakukan
Pertahanan beberapa program dan kegiatan serta rekomendasi untuk memacu penyerapan
Pagu : Rp 1,2 Triliun dan belanja di wilayah Sulawesi Utara, antara lain:
Realisasi : Rp 991 Miliyar (82,58%) 1. High Level Meeting dengan Rektor Universitas Negeri Manado dan Direktur
Ketertiban dan Keamanan
Pagu : Rp 1,4 Triliun Politeknik Negeri Manado;
Realisasi : Rp 1,1 Triliun (78,57%) 2. One on One Meeting dengan Pengelola Keuangan Universitas Negeri
Ekonomi
Pagu : Rp 3,7 Triliun Manado dan Pengelola Keuangan Politeknik Negeri Manado;
Realisasi : Rp 2,5 Triliun (67,56%) 3. Refreshment Pejabat Perbendaharaan lingkup Sulawesi Utara;
Lingkungan Hidup 4. Pertemuan-pertemuan dengan Gubernur dan APIP Provinsi Sulawesi
Pagu : Rp 218 Miliyar
Realisasi : Rp 122 Miliyar (55,96%) Utara, Bupati Minahasa Utara, Bupati Minahasa, Bappeda Provinsi
Perumahan dan Fasilitas Umum Sulawesi;
Pagu : Rp 578 Miliyar 5. Menghadiri dan memberikan arahan pada kegiatan Evaluasi dan
Realisasi : Rp 321 Miliyar (55,53%) Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Provinsi Sulawesi Utara.
Kesehatan
Pagu : Rp 865 Miliyar
Realisasi : Rp 582 Miliyar (67,28%)
Agama
Pagu : Rp 146 Miliyar
Realisasi : Rp 107 Miliyar (73,28%)
Pendidikan
Pagu : Rp 1,5 Triliun
Realisasi : Rp 948 Miliyar (63,2%)
Perlindungan Sosial
Pagu : Rp 20 Miliyar
Realisasi : Rp 10,9 Miliyar (55%)
Fungsi Distribusi Penyaluran UMI
Total Debitur : 5.742
Total Penyaluran : 20,8 Miliyar
Fungsi Distribusi Penyaluran KUR
Total Debitur : 49.560
Total Akad : 1,6 Triliun
Total Outstanding : 1,4 Triliun
123
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
OKTOBER 2021
1. Isu Tematik
Pada bulan Oktober 2021, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara mengedepankan isu tematik berikut:
1. Akselerasi Penyerapan Belanja K/L Dan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dalam
Mendukung Pembangunan Sektor Pendidikan;
2. Percepatan Penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Khususnya DAK Fisik 2021.
2. Kondisi Permasalahan
Permasalahan yang terkait dengan isu tematik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Rendahnya realisasi belanja barang dan modal terkait pembangunan infrastruktur yang
mendukung sektor pendidikan
Berdasarkan misi Sulawesi Utara 2021-2026 sektor pengembangan sumber daya manusia merupakan
prioritas utama yang ingin dicapai oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Dalam rangka
mewujudkan hal tersebut, sektor Pendidikan menjadi salah satu prioritas utama bagi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara dalam menciptakan pengembangan sumber daya manusia. Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara sebagai representasi Kementerian Keuangan di Provinsi
Sulawesi Utara turut berperan aktif dalam mendukung pembangunan pada sektor Pendidikan. Pada
tahun 2021 total dana APBN untuk sektor Pendidikan yang dicairkan melalui KPPN di wilayah kerja
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 1,56 Triliun. Berdasarkan data realisasi APBN pada
tanggal 31 Oktober 2021, total realisasi pada sektor Pendidikan sebesar Rp. 948,129 Miliar (63,2%),
angka ini masih jauh dari target penyerapan Triwulan III tahun 2021 yang ditargetkan Kementerian
Keuangan sebesar 70%. Dalam rangka akselarasi terhadap belanja pada sektor pendidikan, Kakanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Utara mengadakan High Level Meeting dan one on one meeting dengan para
pimpinan tertinggi dan pengelola keuangan perguruan tinggi dengan pagu terbesar di Provinsi
Sulawesi Utara untuk membahas kendala yang dihadapi oleh masing-masing perguruan tinggi dan
juga mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi. Selain membahas terkait
realisasi APBN, dalam rangka menjamin pelaksanaan APBN yang transparan dan akuntabel pada acara
tersebut juga dilakukan evaluasi terhadap nilai IKPA masing-masing satker. Kegiatan evaluasi tersebut
dilakukan dengan cara membuka data nilai IKPA satker dan mencarikan solusi apabila ada indikator
yang nilainya tidak maksimal. Pada Triwulan III Tahun 2021 rata-rata nilai IKPA satker lingkup
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 85,44 (dibawah target IKPA sebesar 89).
2. Permasalahan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Khususnya DAK Fisik 2021.
a. Sampai dengan Triwulan III tahun 2021 lalu, penyaluran DAK Fisik di Provinsi Sulawesi Utara hanya
mencapai 30,22% dari Kontrak yang telah disepakati pada OMSPAN. Berbeda dengan persentase
Dana Desa yang telah mencapai 67,3% di Triwulan III ini.
b. Di sisi lain, Belanja Pemerintah merupakan komponen yang bernilai positif terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional.
c. Pandemi Covid-19, sejak tahun 2020 menjadikan beberapa penyesuaian berupa refocusing dan
realokasi termasuk DAK Fisik yang kemungkinan berdampak pada proses penyaluran DAK Fisik.
d. Sinergi kebijakan antara pusat dan daerah serta koordinasi yang tepat menjadi hal yang
mempengaruhi proses penyaluran TKDD di Daerah.
124
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
OKTOBER 2021
3. Analisis
Permasalahan terkait rendahnya realisasi belanja terkait pembangunan sektor pendidikan
Berdasarkan hasil high level meeting dan one on one meeting dengan Rektor dan Tim Pengelola Keuangan
Universitas Negeri Manado dan Direktur dan Tim Pengelola Keuangan Politeknik Negeri Manado pada
tanggal 28 Oktober 2021, identifikasi permasalahan terkait rendahnya realisasi Belanja ialah sebagai
berikut:
1. Universitas Negeri Manado
Rendahnya realisasi belanja disebabkan realisasi PNBP yang masih di bawah target. Selain itu
permasalahan lainnya ialah kurangnya pegawai yang memiliki kemampuan terkait pengadaan
barang/jasa dan adanya kegagalan lelang sehingga menyebabkan belanja modal agak terhambat.
Pada belanja barang, adanya PPKM menyebabkan penyerapan dari kegiatan perjalanan dinas menjadi
tidak optimal.
2. Politeknik Negeri Manado
Rendahnya realisasi belanja disebabkan adanya penambahan pagu pada akhir Triwulan III Tahun 2021
sebesar RP. 26 Miliar. Tambahan dana tersebut sebagian besar ialah belanja modal peralatan dan
mesin yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar di Politeknik Negeri
Manado.
Permasalahan terkait rendahnya nilai IKPA
Rata-rata Nilai IKPA Triwulan III Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 85,44. Dari
13 indikator masih terdapat 5 indikator yang masih perlu ditingkatkan karena nilainya masih di bawah 89.
Berdasarkan hasil one on one meeting dengan satker Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
memiliki nilai IKPA di bawah target (89), beberapa kendala terkait capaian nilai IKPA berdasarkan
indikatornya ialah sebagai berikut:
1. Deviasi Halaman III DIPA (nilai: 64,78)
Banyak satker masih menganggap bahwa mekanisme perhitungan nilai indikator halaman III DIPA
tahun 2021 masih sama dengan mekanisme perhitungan nilai indikator halaman III DIPA tahun 2020.
Sehingga satker baru melakukan revisi Halaman III DIPA setelah periode berakhir.
2. Penyampaian data kontrak (nilai: 75,33)
Berdasarkan keterangan satker, rata-rata keterlambatan penyampaian data kontrak di KPPN
diakibatkan kurangnya koordinasi antara pihak teknis dengan pengelola keuangan. Sehingga kontrak
yang disampaikan ke pihak keuangan terlambat.
3. Pengelolaan UP/TUP (nilai: 83,33)
Rendahnya indikator pengelolaan UP/TUP disebabkan adanya PPKM sehingga banyak kegiatan pada
satuan kerja yang tidak terlaksana. Hal ini menyebabkan bendahara kesulitan untuk melakukan
penggunaan UP sampai dengan 50%.
4. Penyampaian Data Capaian Output (67,78)
Rendahnya indikator penyampaian data capaian output disebabkan satuan kerja yang masih belum
mengerti formulasi perhitungan indikator data capaian output.
5. Kesalahan SPM (nilai: 80)
Rendahnya indikator kesalahan SPM disebabkan PPSPM kurang teliti dan tidak mengecek SPM yang
akan diajukan.
125
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
OKTOBER 2021
Selain itu, terkait IKPA, dari sisi Sumber Daya Manusia yang menjabat sebagai PPK-PPSM juga mengalami
beberapa kendala, yaitu:
1. Tidak semua pejabat perbendaharaan memiliki awareness dengan nilai IKPA
Pada umumnya pejabat perbendaharaan suatu satuan kerja akan lebih aware dengan kinerja
pelaksanaan anggaran jika ada pressure dari atasan atau satuan kerja di atasnya baik dalam level
wilayah maupun hingga eselon 1.
2. Kompetensi pejabat perbendaharaan yang tidak merata dan terstandardisasi
Masih cukup banyak ditemukan pejabat perbendaharaan yang belum paham terkait kinerja
pelaksanaan anggaran. Meraka tidak paham bahwa kontrak harus segera diserahkan dan didaftarkan
ke KPPN paling lambat lima hari kerja setelah kontrak ditandatangani dan sebagainya.
3. Rangkap jabatan struktural
Seringkali pengelola perbendaharaan yang merangkap jabatan struktural lebih disibukkan dengan
pelaksanaan tugas struktural sehingga tidak bisa fokus mengerjakan tugas sebagai pejabat
perbendaharaan.
Permasalahan terkait penyaluran DAK Fisik
Dengan membandingkan penyaluran DAK Fisik yang terjadi pada periode triwulan III di tahun 2019 hingga
2021 maka diperoleh fakta bahwa:
1. Tahun 2019 sebelum COVID-19 dan Tahun 2021
saat ini memiliki persentase penyaluran yang
mirip, yaitu 32,83% dan 30,22% namun berbeda
pada tahun 2020, yaitu 99,81%.
2. Jika menilik kebijakan dan kejadian antara tahun
2019 dan 2021, maka:
x Pada tahun 2019:
a) belum ada COVID-19 yang masuk ke
Indonesia, pola penyaluran DAK Fisik mirip
dengan tahun-tahun sebelumnya.
x Pada tahun 2020:
a) dimulainya pandemi COVID-19 pada bulan
maret (triwulan I) dimana pemda telah
menganggarkan dan melaksanakan
sebagian dari DAK Fisiknya,
b) namun di pertengahan jalan terdapat refocusing dan realokasi terkait penanganan COVID,
c) serta pemda dituntut untuk bergerak cepat dalam penanganan COVID-19 di masing-masing
daerahnya, pergerakan ini didukung dengan kebijakan mempermudah penyaluran DAK Fisik
oleh Pemerintah Pusat untuk menanggulangi COVID-19.
Tiga kejadian ini menjadikan pagu yang dapat dicairkan mengecil, disisi lain penyaluran yang
dibutuhkan bergerak cepat sehingga prosentase pada triwulan III tahun 2020 mendekati 100%.
x Pada tahun 2021:
a) pandemi COVID-19 masih berjalan,
b) serta alokasi DAK Fisik juga mendapatkan refocusing dan realokasi,
126
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
OKTOBER 2021
c) penetapan pola penyaluran bertahap ataupun campuran baru diterima oleh pemda pada
bulan Mei tahun berjalan, sehingga beberapa yang sudah dikontrakan bertahap namun
ternyata ditetapkan pola campuran atau sekaligus sedikit sulit untuk dilakukan penyaluran
karena menunggu BAST lengkap,
d) hal lainnya adalah adanya beragam pemahaman APIP atas review kegiatan sebagai
persyaratan pencairan DAK Fisik yang terkadang memerlukan waktu lama untuk APIP
melakukan review,
e) penerapan PPKM yang membatasi ruang gerak OPD pelaksana menjadikan hambatan
tersendiri bagi penyelesaian kegiatan,
f) serta plafon anggaran yang ternyata sudah tidak sesuai dengan harga di daerah menjadikan
beberapa rekanan mundur dalam melaksanakan kegiatan,
dengan berbagai kendala di atas, maka penyerapan pada tahun 2021 kembali turun ke 30,22%.
3. Dari beberapa fakta, kejadian dan kebijakan yang terjadi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa kecepatan penyaluran DAK Fisik dapat dipengaruhi oleh:
x Faktor Kebijakan penyaluran DAK Fisik;
x Kejadian Luar Biasa seperti Pandemi COVID-19;
x Kecepatan perangkat Pemerintah Daerah;
x Ketepatan feasibility study proyek pemerintah termasuk di dalamnya adalah plafon anggaran
yang diperlukan.
4. Melihat fakta, kejadian dan kebijakan tersebut, maka perlu adanya dorongan kepada pemda untuk
dapat bergerak lebih cepat dalam penyaluran DAK Fisik sehingga dapat berkontribusi dalam
pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Rekomendasi
Terhadap hasil analisa realisasi belanja dan IKPA serta penyaluran DAK Fisik di atas, Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Utara telah melaksanaan kegiatan-kegiatan di bawah ini:
1. High Level Meeting dengan Rektor Universitas Negeri Manado (27 Oktober 2021);
2. High Level Meeting dengan Direktur Politeknik Negeri Manado (27 Oktober 2021);
3. One on One Meeting dengan Pengelola Keuangan Universitas Negeri Manado (27 Oktober 2021);
4. One on One Meeting dengan Pengelola Keuangan Politeknik Negeri Manado (27 Oktober 2021);
5. Refreshment PPK-PPSPM Satuan Kerja lingkup Sulawesi Utara secara daring untuk membekali
kembali Pejabat-Pejabat tersebut sehingga dapat mempercepat penyerapan dan realisasi (25
Oktober 2021);
6. Mengadakan pertemuan dengan Gubernur dan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP -
Inspektorat Daerah) untuk turut mendorong kelancaran penyaluran DAK Fisik secara khusus dan
TKDD secara umum (8 Oktober 2021).
7. Mendorong percepatan penyaluran TKDD melalui forum-forum dengan kepala daerah, di bulan
Oktober dilakukan kegiatan:
a. Kakanwil menghadiri dan memberikan arahan dan dorongan pada kegiatan EPRA (Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Anggaran) yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi di Kota Bitung (21
Oktober 2021).
127
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
OKTOBER 2021
b. Kakanwil mengadakan pertemuan dengan Bupati Minahasa Utara dalam kegiatan monitoring
dan evaluasi Dana Desa untuk Succes Story (07 - 08 Oktober 2021).
c. Bidang PPA II dan Kepala KPPN Manado mengadakan pertemuan dengan Bupati Minahasa
dalam kunjungan kegiatan monitoring dan evaluasi Dana Desa untuk Success Story (27 - 28
September 2021).
d. Bidang PPA II menghadiri, memberikan arahan dan dorongan serta menampung permasalahan
yang terjadi di lapangan dalam kegiatan Evaluasi DAK Fisik Triwulan III TA 2021 yang diinisiasi
oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Utara bersama seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota (18
Oktober 2021).
8. Tetap menyediakan ruang konsultasi dengan sarana tercepat bekerjasama dengan KPPN untuk
mengatasi permasalahan penyaluran DAK Fisik setiap waktu.
9. Secara rutin menyampaikan publikasi terkait pelaksanaan TKDD melalui media masa, daring maupun
cetak.
Disamping itu, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara juga merekomendasikan beberapa hal berikut:
a. Rekomendasi atas rendahnya realisasi belanja terkait pembangunan sektor pendidikan
x PNBP yang di bawah target
Satker agar berkoordinasi dengan eselon I untuk melakukan revisi kurang terhadap anggaran
yang kira-kira tidak akan terserap yang diakibatkan PNBP yang tidak memenuhi target
x Kurangnya pegawai yang memiliki kemampuan terkait pengadaan barang/jasa
Satker agar melakukan identifikasi pegawai untuk melaksanakan kegiatan pada saat DIPA sudah
diterima, bukan di pertengahan tahun. Sehingga bisa segera diambil solusi terhadap
permasalahan tersebut, misalnya meminjam dari satker lain ataupun melakukan pelatihan bagi
pegawai yang ada.
x Adanya Kegagalan lelang
Satker agar melakukan lelang sebelum tahun anggaran dimulai, sehingga apabila ada kegagalan
lelang tidak akan menyebabkan kontrak pekerjaan ditandatangani pada semester II.
x Adanya PPKM
Satker agar segera melakukan realokasi anggaran perjalanan dinas ke belanja lainnya yang
dibutuhkan dan mudah diserap.
x Adanya penambahan pagu
128
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
OKTOBER 2021
Satker agar segera melakukan lelang cepat untuk pengadaan belanja modal peralatan dan mesin.
b. Rekomendasi atas rendahnya nilai IKPA
x Deviasi Halaman III DIPA (nilai: 64,78)
Satker diharapkan melakukan revisi halaman III DIPA ke Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
paling lambat 10 hari kerja setelah triwulan berjalan.
x Penyampaian Data Capaian Output (nilai: 67,78)
Satker diharapkan memastikan seluruh RO pada penyampaian data capaian output bulan
Desember 2021 minimal sebesar 90%. Selain itu apabila ada kegiatan yang sudah berjalan tetapi
tidak mengeluarkan dana, diharapkan satuan kerja melakukan pengisian progress capaian
outputnya.
x Penyampaian data kontrak (nilai: 75,33)
PPK agar segera mempercepat penyampaian data kontrak ke petugas pengelola keuangan
apabila kontrak sudah ditandatangi.
x Pengelolaan UP/TUP (nilai: 83,33)
Satker agar mengurangi besaran UPnya apabila kesulitan mencari kuitansi. Selain itu Satker juga
dapat menihilkan UPnya, apabila lebih sering menggunakan LS. Apabila sewaktu-waktu satker
akan melakukan belanja yang hanya dibayarkan melalui UP, maka satker dapat mengajukan TUP.
Selain itu KPPN agar memberikan peringatan kepada satker 2 hari kerja sebelum batas waktu
GUP/PTUP.
x Kesalahan SPM (nilai: 84,44)
KPPN agar menyiapkan aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pengecekan SPM secara
mandiri sebelum SPM diajukan melalui ESPM. Selain itu KPPN juga agar menyiapkan juknis
penyusunan SPM sehingga satker memiliki panduan ketika sedang menyiapkan SPM. Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan refreshment bagi PPSPM untuk meningkatkan
kompetensi PPSPM.
Selain itu, untuk meningkatkan awareness Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja terhadap
pengelolaan pelaksanaan anggaran, maka direkomendasikan untuk:
x Nilai masing-masing indikator dalam IKPA turut dijadikan sebagai angka kredit bagi pejabat
fungsional pengelola perbendaharaan;
129
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
OKTOBER 2021
x Pejabat perbendaharaan PPK/PPSPM yang belum tersertifikasi dan tidak mengikuti kegiatan
refreshment diberikan teguran hingga peringatan dengan sanksi tidak diperbolehkan lagi
menjabat PPK/PPSPM.
c. Rekomendasi atas Permasalahan Penyaluran DAK Fisik
Dari segi kebijakan secara umum, melihat hasil analisa di atas, maka rekomendasi yang dihasilkan
adalah perlu adanya kebijakan secara terpusat yang semakin memberikan percepatan bagi
penyaluran TKDD sebagaimana yang terjadi di tahun 2020, namun perlu diperhatikan juga bahwa
percepatan di tahun 2020 bisa saja bersifat semu karena dari sisi pagu mengecil.
Kegiatan Lainnya
Selain kegiatan dan rekomendasi di atas, Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Utara juga masih meneruskan kegiatan-kegiatan
yang menunjang sektor lainnya seperti pada issue strategis
bulan lalu, yaitu sektor pariwisata. Pada bulan Oktober 2021,
Kementerian Keuangan Sulawesi Utara menerima kunjungan
dari Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara bersama Staff
Ahli OBTI, Sudarto. Moment ini dimanfaatkan untuk
mengadakan Expo UMKM di GKN yang di lead oleh Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Utara sebagai pembina KUR dan UMi.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
x Pada Triwulan IV tahun 2021 target
realisasi anggaran pada satker sektor
pendidikan sebesar 90%.
x Pada Triwulan IV tahun 2021 target nilai
IKPA pada satker sektor pendidikan
sebesar 89.
x Penyerapan DAK FISIK per 31 Oktober
2021 naik menjadi 61,75%.
x Proses penyaluran DAK Fisik tahap II
yang diakhiri tanggal 21 Oktober lalu
semua pemda telah mengajukan
persyaratannya dengan lebih cepat.
x Penyerapan Dana Desa sebesar 74,88%
per 31 Oktober 2021.
130
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU
OKTOBER 2021
Profil Keuangan Oktober 2021 PENGARUH FAKTOR GEOGRAFIS DALAM
RENDAHNYA PENYALURAN TKDD
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 1,80 Trilyun
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 1,48 Trilyun RINGKASAN EKSEKUTIF
(76,03%)
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 21,07 Trilyun Program PEN di wilayah Maluku relatif lambat, realisasi pendapatan
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 16,11 Trilyun daerah melalui transfer Pusat ke Daerah dan PNBP yang masih rendah,
(76,44%) dan masih terdapatnya permasalahan dalam pelaporan keuangan pada
Satker Inaktif.
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 2,02 Trilyun
Realisasi DAK Fisik 2021 1,21 Trilyun (59,89%) Penyebab terjadinya permasalahan yakni kondisi geografis
Provinsi Maluku sebagian besar berupa kepulauan, informasi TKDD
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1,16 Trilyun belum terinformasikan secara cepat dan valid kepada seluruh
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 0,76 Trilyun (65,87%) stakeholder, belum tersosialisasikannya Program PEN kepada para
pelaku usaha, masih rendahnya alokasi Dana Insentif Daerah,
Profil Indikator Fungsi APBN/APBD penurunan aktivitas perekonomian dan kurang tertibnya dalam
Fungsi Alokasi pengelolaan PNBP, serta permasalahan migrasi saldo awal Satker
Bidang kesehatan : Rp 67 Trilyun Inaktif pada Aplikasi SAKTI.
Pengembangan SDM : Rp 8 Trilyun
Infrastruktur : 54 Trilyun Langkah yang dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Program unggulan daerah lainnya Rp 4 Maluku yakni melaksanakan sosialisasi aplikasi mobile ‘MANISE’
Trilyun sebagai media penyampaian informasi TKDD kepada seluruh
stakeholder, melaksanakan sosialisasi dan bimtek pengelolaan PNBP
Fungsi Distribusi kepada Satker PNBP, melaksanakan inventarisasi dan koordinasi untuk
Subsidi Bunga UMKM Rp12,13 Milyar menyelesaikan proses likuidasi satker inaktif.
kepada 129.334 Debitur
KUR Supermikro Rp66,55 Milyar kepada Indikator keberhasilan atas langkah-langkah yang telah
7.678 Debitur dilaksanakan yakni tersampaikannya informasi TKDD secara luas,
BLT Dana Desa : Rp301,69 Milyar meningkatnya ketertiban satker dalam pengelolaan PNBP,
Penerima BLT Dana Desa : 98.574 KPM terselesaikannya likuidasi satker inaktif meningkatkan akuntabilitas
pelaporan keuangan pemerintah.
Fungsi Stabilisasi
Penempatan dana pemerintah pada BPD
Maluku Malut Rp 200 Milyar
Penerima manfaat penempatan dana
pemerintah : 3.889 debitur (UMKM : 932,
Korporasi : 1, Konsumsi :2.956)
131
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU
OKTOBER 2021
1. ISU TEMATIK
a. Percepatan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Wilayah Maluku. Kondisi
penyaluran TKDD wilayah Maluku terbilang cukup lambat jika dibandingkan dengan seluruh propinsi
di Indonesia yang menempatkan Maluku di urutan 32 dari 33 propinsi dalam hal persentase
penyaluran Dana Desa maupun DAK Fisik. Sampai dengan akhir bulan Oktober 2021, tingkat
penyaluran Dana Desa hanya mencapai 65,87% dan DAK Fisik sebesar 59,89%. Mengingat batas waktu
(tenggat) penyaluran TKDD akan berakhir maksimal 2 bulan sehingga diperlukan strategi dan
implementasi cepat agar tingkat penyaluran dapat mencapai 100%. Kondisi kecepatan penyaluran
yang tidak optimal di wilayah Maluku memang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti
kecepatan ketersediaan informasi maupun kondisi geografis Maluku.
b. Penyaluran Program PEN Dari Rp.700 triliun alokasi dana PEN seluruh Indonesia, Maluku baru
mencapai Rp.2,6 triliun. Diharapkan Kabupaten/kota untuk bisa mempercepat penyaluran dana PEN
melalui dinas-dinas terkait.
c. Sinergi Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Transfer Pusat ke Daerah. Kemandirian fiskal
provinsi maluku masih rendah sekitar 5-15% hal ini menunjukkan ketergantungan dari transfer
pemerintah pusat sangat besar. Terkait Pajak Pusat turun dibanding tahun lalu sekitar 4%. Kewajiban
rekonsilasi Pajak dengan Kabupaten/Kota belum selesai sehingga penyaluran DBH terlambat.
d. Peranan PNBP dalam APBN dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meningkatnya peranan ini
bukan hanya semata dari angka-angka statistik saja, tetapi juga bagaimana PNBP dapat mendorong
pemberian pelayanan publik yang semakin berkualitas. Peningkatan peranan Penerimaan Negara
Bukan Pajak dalam APBN harus tetap senantiasa mempertimbangkan kewajiban Pemerintah dalam
melaksanakan kegiatan pelayanan umum dan penyelenggaraan pembangunan, di samping
memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya.
e. Peran Kanwil DJPb Provinsi Maluku dalam Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka penyelesaian permasalahan akuntansi dan
meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh UAPPA-W dan KPPN pada triwulan III
tahun 2021, Kanwil DJPb Provinsi Maluku mengadakan rapat koordinasi penyusunan laporan
keuangan tingkat UAPPA-W pada tanggal 13 Oktober 2021, rapat evaluasi akuntansi dan pelaporan
keuangan kuasa BUN pada tanggal 14 Oktober 2021, dan pembinaan on site pada KPPN Ambon
tanggal 7 Oktober 2021.
Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara interaktif dua arah untuk membahas permasalahan
akuntansi dan pelaporan yang dihadapi sampai dengan triwulan III tahun 2021, terutama terkait
penyelesaian likuidasi satker-satker yang tidak memiliki DIPA di tahun anggaran berjalan (inaktif)
namun masih memiliki saldo di neracanya.
Daftar Satker Inaktif Bersaldo per 31 Oktober 2021
No KPPN Jumlah Nilai
Satker
1 KPPN Ambon 15 61.697.960.289
2 KPPN Masohi 15 44.036.602.203
132
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU
OKTOBER 2021
No KPPN Jumlah Nilai
Satker
3 KPPN Tual 12.945.496.490
4 KPPN Saumlaki 5 6.361.876.335
125.041.935.317
Jumlah 2
37
2. KONDISI PERMASALAHAN
a. Rendahnya tingkat penyaluran TKDD dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:
1) Kondisi geografis wilayah Maluku mayoritas kepulauan kecil dan terpisah oleh selat-selat
dan laut;
Maluku dengan luas wilayah 712.480 Km2, terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6%
daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau dan panjang garis pantai
10.662 Km merupakan wilayah kepulauan dengan terbagi menjadi 12 Pemerintah Daerah
yang tersebar mulai dari Kepulauan Buru, Maluku Barat Daya, Seram, sampai dengan
Kepulauan Aru. Kondisi tersebut tidak dapat dipungkiri atas sulitnya akses dalam proses
administrasi dan manajemen penyaluran TKDD.
Walaupun saat ini, terlihat bahwa infrastruktur telah merata namun secara kenyataan
bahwa di wilayah 3T (Terdepan, Terpecil, dan Tertinggal) dimana Maluku mayoritas
merupakan wilayah 3T banyak infrastruktur belum tersedia secara lengkap, dimulai dari
coverage jaringan komunikasi yang belum baik dan stabil, jalan kabupaten belum tersedia
dengan baik, belum tersedia jalur laut dengan angkutan laut yang bagus untuk seluruh
pulau, akses perbankan yang belum merata untuk seluruh Kepulauan (berpenghuni) di
wilayah Maluku.
Keterbatasan-keterbatasan infrastruktur tersebut yang menyebabkan salah satu alasan
renggangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa
menjadi salah satu alasan di dalam rendahnya penyerapan TKDD di wilayah Maluku.
2) Informasi TKDD belum tersampaikan kepada seluruh stakeholder dengan cepat dan valid;
Walaupun beberapa bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota telah mendapatkan akses
informasi dari Online Monitoring SPAN (alamat: https://spanint.kemenkeu.go.id/). Namun,
kondisi tersebut dirasa masih belum cukup untuk menyampaikan informasi kepada seluruh
stakeholder TKDD dimana tidak hanya sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota Maluku saja
yang perlu untuk mendapatkan informasi terkait penyaluran TKDD, namun juga seluruh
stakeholder maupun masyarakat yang memiliki kebutuhan akan informasi TKDD.
Penyampaian informasi TKDD yang merata tersebut setidaknya dapat memberikan andil
dalam hal check and balanced dalam implementasi TKDD serta mendorong percepatan
penyaluran TKDD yang diharapkan dapat mencapai 100% di akhir Desember 2021. Sampai
bulan Oktober 2021, secara fakta belum terdapat alat bantu penyampaian informasi TKDD
133
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU
OKTOBER 2021
dengan akses mudah dan cepat kepada para stakeholder TKDD di wilayah Maluku sehingga
seluruh pihak tidak merasa aware atas kondisi penyaluran TKDD.
b. Rendahnya Penyaluran Program PEN
Sampai dengan Bulan Oktober 2021, realisasi program PEN untuk Provinsi Maluku sebesar
Rp2,6 Triliun, sementara untuk program PED mencapai Rp145,56 Miliar atau 68% dari target
RP170,16 Miliar. Hal ini disebabkan Program PEN khususnya UMKM yang belum tersosialisasi
secara luas untuk pelaku usaha di kabupaten/kota mengakibatkan dana yang PEN telah ditempatkan
kurang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dan Korporasi.
c. Sinergi Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Transfer Pusat ke Daerah
Pemanfaatan pariwisata, perikanan dan pertanian dengan baik karena dari 1000 lebih pulau di Maluku,
hanya termanfaatkan 300 pulau. Dana Insentif Daerah Provinsi Maluku sebesar Rp9,17 Miliar
tergolong kecil, karena dari 25 kriteria kinerja, pemerintah provinsi hanya memenuhi 1 kategori.
d. Rendahnya Penerimaan PNBP
Pada masa Pandemi Covid-19 tekanan pada Pendapatan Negara terefleksi pada realisasi rendahnya
penerimaan salah satunya adalah PNBP. Penurunan aktivitas ekonomi, baik sisi suplai
maupun demand, yang terjadi secara global dan dalam negeri masih memberikan tekanan yang cukup
berat pada kinerja PNBP. Kebijakan pembatasan perjalanan dan penggunaan transportasi umum dalam
hal mengatasi covid 19 cukup besar mempengaruhi penerimaan PNBP provinsi Maluku khususnya
pada sektor perhubungan.
Permasalahan lain terkait PNBP adanya dari sisi internal satker yakni tingkat kepatuhan dan
penatausahaan PNBP pada beberapa satker belum cukup dimiliki. Terdapat beberapa satker yang
belum melaporkan LPJ Bendahara secara tepat waktu sehingga ditemukan perbedaan antara nilai di
kas bendahara dan saldo akhir LPJ bendahara yang dilaporkan melalui KPPN mitra kerja. Selain itu
satker sudah secara rutin melakukan rekonsiliasi transaksi penerimaan nya ke KPPN secara periodik.
Permasalahan tersebut umumnya disebabkan oleh tidak adanya koordinasi yang jelas dan tidak
memiliki SOP yang jelas. Selain itu, beberapa satker mengalami keterlambatan penyetoran atas
penerimaan PNBP yang disebabkan beberapa hal meliputi Jarak satker dan bank persepsi yang cukup
jauh dan Koneksi internet yang buruk di daerah sehingga mempengaruhi pembuatan billing.
e. Pelaksanaan Akuntansi Satker-satker Inaktif
Selama ini secara praktik akuntansi saldo pada satker-satker inaktif tidak menjadi masalah karena
secara otomatis akan terkonsolidasi dalam laporan keuangan unit pelaporan di atasnya. Akan tetapi
permasalahan kemudian muncul ketika di tahun 2021 dilakukan persiapan proses migrasi saldo akhir
TA 2021 pada aplikasi eksisting ke saldo awal pada aplikasi SAKTI yang akan digunakan oleh seluruh
K/L di tahun 2022. Saldo pada satker-satker inaktif harus segera dipindahkan (dilikuidasi) ke satker-
satker lingkup eselon 1 masing-masing yang memiliki akses ke aplikasi SAKTI di tahun 2022. Dengan
demikian asersi completeness dari laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022 dapat terpenuhi.
134
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU
OKTOBER 2021
3. ANALISIS
a. Rendahnya penyaluran TKDD di wilayah Maluku yang disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya
yang mempengaruhi seperti kondisi geografis berbentuk kepulauan, keterbatasan infrastruktur,
keterbatasan akses layanan perbankan (skala kecil maupun besar/nasional), dan keterbatasan lainnya
setidaknya dapat diminimalisasi. Keterbatasan-keterbatasan yang menjadi faktor penghambat tingkat
penyaluran TKDD tersebut disinyalir menyebabkan rendahnya koordinasi antar stakeholder maupun
dengan penerimaan manfaat secara langsung.
b. Diperlukan Sistem Informasi yang memadai. Dalam hal menjembatani masalah koordinasi antar pihak
pemerintah Kabupaten/Kota/Desa maupun dengan penerima manfaat maka diperlukan sistem
informasi yang mudah dan dapat menggapai seluruh stakeholder tersebut serta dalam hal keterbukaan
informasi TKDD untuk alasan check and balanced yang berakibat percepatan penyaluran TKDD. Tidak
dapat dipungkiri salah satu media yang dapat memberikan solusi keterbatasan kecepatan ruang gerak
akibat jarak dan waktu tempuh adalah media komunikasi dan teknologi informasi (digitalisasi). Oleh
karena itu, dalam rangka menjembatani keterbatasan akses informasi dalam rangka percepatan
penyaluran TKDD maka Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan merasa perlu membangun aplikasi
mobile TKDD yang mudah untuk memberikan akses informasi yang cepat dan valid. Penyerapan
anggaran pemerintah pada Program PEN di Provinsi Maluku mendorong Kanwil DJPb Provinsi Maluku
dan Pemprov Maluku untuk berkoordinasi dalam rapat koordinasi Tim Percepatan PEN dan PED di
Provinsi Maluku. Kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan
melibatkan Bank Indonesia, OJK, Bank Himbara dan Bank Maluku Malut serta OPD terkait. Berdasarkan
hasil koordinasi rendahnya penyerapan disebabkan kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang
program PEN.
c. Kendala dalam Penyetoran PNBP. Aspek kepatuhan dan pemungutan penyetoran PNBP dilakukan
melalui kegiatan monitoring dengan menggunakan aplikasi SSDPNBP dan OMSPAN. Kemudian
dilakukan konfirmasi langsung melalui daring maupun Whatsapp Group. Kegiatan ini bertujuan
pemeriksaan terhadap kesesuaian pembayaran/penyetoran PNBP oleh Wajib Bayar melalui SIMPONI
dalam wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Maluku. Hasil tersebut menunjukkan aspek kepatuhan satker
cukup baik namun terdapat beberapa satker masih terjadi beberapa keterlambatan transaksi
penyetoran. Keterlambatan penyetoran disebabkan bendahara penerimaan melakukan pooling dana
terlebih dahulu di rekening bendahara penerimaan menunggu dana terkumpul besar lalu di setorkan
ke kas Negara pada akhir bulan pelaporan.
d. Kendala dalam Pelaporan dan Penatausahaan PNBP. Kanwil DJPb Provinsi Maluku melakukan
identifikasi terhadap aspek pelaporan dan penatausahaan PNBP. Kegiatan ini dilakukan untuk
menemukan masalah yang dialami satker dalam pengelolaan PNBP dengan melakukan pengecekan
secara langsung kepada staf pengelola keuangan yang langsung berhubungan dengan pelaporan dan
penatausahaan PNBP. Secara umum, hasil monitoring dan evaluasi terhadap aspek pelaporan dan
penatausahaan PNBP kepada satker PNBP sudah cukup baik. Pada umumnya bendahara penerima
telah melaporkan LPJ Bendahara secara tepat waktu namun ada beberapa satker yang belum
melaporkan LPJ Bendahara secara tepat waktu sehingga ditemukan perbedaan antara nilai di kas
135
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU
OKTOBER 2021
bendahara dan saldo akhir LPJ bendahara yang dilaporkan melalui KPPN mitra kerja. Selain itu satker
sudah secara rutin melakukan rekonsiliasi transaksi penerimaan nya ke KPPN secara periodik. Kendala
lain adalah tidak adanya koordinasi yang jelas dan tidak memiliki SOP yang jelas. Selain itu aspek
pengetahuan terhadap administrasi pengelolaan PNBP bendahara penerimaan masih rendah karena
sebagian besar merupakan bendahara baru/pengganti.
e. Adanya petugas operator satker yang mutasi serta Data Hilang pada Satker. Sejak tahun 2020 KPPN
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Maluku telah intens melakukan upaya untuk mendorong proses likuidasi
satker inaktif bersaldo ini. KPPN telah melakukan identifikasi, konfirmasi, dan observasi secara
langsung ke kantor satker yang bersangkutan. Secara umum permasalahan yang dihadapi di antaranya
adalah petugas operator satker telah berpindah tugas, ADK sudah hilang, aset yang sudah tidak
diketahui keberadaannya, tidak ada petunjuk dari eselon 1 di atasnya, bahkan domisili kantor yang
sudah tidak diketahui lagi lokasinya.
4. REKOMENDASI
a. Sosialisasi penggunaan aplikasi mobile ‘MANISE’ kepada seluruh stakeholder wilayah Provinsi
Maluku. Dengan alat bantu penyampaian informasi TKDD yang mudah dan cepat serta dapat dilakukan
dalam satu genggaman, untuk dapat melakukan optimalisasi lebih atas penyaluran TKDD maka pada
tahap awal pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku beserta instansi vertikal Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Maluku (KPPN) serta jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan
sosialisasi penggunaan aplikasi mobile ‘MANISE’ kepada seluruh stakeholder wilayah Provinsi Maluku
yang juga ditujukan pada seluruh penerima maupun calon penerima manfaat TKDD. Selain itu,
dibutuhkan masukan, saran, dan pendapat terkait penyempurnaan aplikasi ‘MANISE’ disertai juga
dengan evaluasi baik terkait aplikasi maupun kondisi penyaluran TKDD secara riil di wilayah Maluku
untuk meng-capture perubahan kondisi permasalahan setiap periode yang berbeda sehingga dapat
dilakukan tracking maupun pemberian solusi atas permasalahan penyaluran atau terkait
perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang selalu berubah (dinamis). Pemerintah Daerah harus
memaksimalkan PAD dan peningkatan pendapatan daerah dari DID. Perlu ditingkatkan sektor-sektor
terkait untuk dapat memenuhi kriteria DID.
b. Sosialiasi dan Bimbingan Teknis
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku telah Melakukan sosialisasi kepada satker pengelola
PNBP dengan melibatkan narasumber dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat
Transformasi Perbendaharaan serta Bimbingan Teknis MP PNBP dan Aplikasi Billing setoran pada
Oktober 2021. Dengan adanya Bimbingan Teknis ini diharapkan agar tidak akan ada lagi kendala
keterlambatan penyetoran ke kas negara.
c. Perspektif fungsi perbendaharaan
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku sebagai pembina dengan target output peningkatan kepatuhan
dan kapasitas satker individu pengelola PNBP dalam rangka meningkatkan kinerja PNBP dan pelayanan
satuan kerja pemerintah di Provinsi Maluku.
d. Koordinasi serta Inventarisasi secara memadai terhadap Satker Inaktif
136
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU
OKTOBER 2021
Permasalahan satker inaktif bersaldo perlu diselesaikan oleh satker dan KPPN mitra kerjanya secara
paralel, yaitu dengan cara:
1) Satker bersangkutan berkoordinasi dengan pihak eselon I masing-masing terkait proses likuidasi
sehingga dapat segera ditunjuk satker yang akan menerima saldonya.
2) KPPN mitra kerja perlu secara rinci menginventarisasi dan melaporkan ke Kanwil DJPb Provinsi
Maluku update data satker-satker inaktif yang bersaldo berikut upaya maksimal yang telah
Berdasarkan hal tersebut Kanwil DJPb akan melakukan ekskalasi ke Dit. APK selaku pembina
akuntansi K/L untuk selanjutnya mendorong K/L segera menyelesaikan proses likuidasi. Dengan
demikian diharapkan proses likuidasi satker inaktif bersaldo dapat diselesaikan sebelum proses
migrasi saldo awal SAKTI tahun 2022 dilakukan.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.
Komponen Outcome (Hasil) Dampak
Komponen 1 Terwujudnya percepatan Informasi terkait TKDD dapat
Meningkatkan akses seluruh penyaluran TKDD tersampaikan dengan baik serta
stakeholder atas informasi efektif sehingga meningkatkan
penyaluran TKDD awareness dan Penyerapan TKDD
dapat terlaksana dengan baik dan
cepat sesuai RKPD
Komponen 2
Sinergi peningkatan pendapatan Terlaksananya koordinasi Masing-masing OPD dapat
dan soliasisasi terkait kondisi
daerah melalui Transfer Pusat ke peningkatan pendapatan mengoptimalkan langkah-langkah
daerah melalui Transfer
Daerah dan/atau hubungan kerja Pusat ke Daerah wilayah sesuai dengan fungsinya untuk
Maluku kepada para
antar stakeholder terkait terutama stakeholder TKDD memberikan pelayanan terbaik
antar Pemerintah kepada publik, dalam rangka
Kabupaten/Kota/Desa wilayah optimaliasi peningkatan
pendapatan asli daerah, sehingga
Maluku ketergantungan dana transfer
dalam 2-3 tahunkedepan dapat
berkurang.
Komponen 3
Meningkatkan tingkat Peningkatan pemanfaatan Utilisasi atas dana atas Program
Dana PEN mencapai sekitar PEN dapat maksimal dan dapat
pemanfaatan dana atas Program 3 (tiga) kali dari nilai dana terjadi penurunan tingkat suku
penempatan awal. bunga kredit konsumsi sebesar 1%.
PEN khususnya UMKM secara
luas terutama untuk pelaku usaha
di kabupaten/kota wilayah Maluku
Komponen 4 Meningkatnya pengetahuan Terciptanya tren peningkatan
Peranan PNBP dalam APBN dari dan kapasitas staf pengelola kinerja PNBP yang tercermin dalam
tahun ke tahun semakin keuangan pada satker peningkatan PNBP per periodik.
meningkat pengelola PNBP sehingga
137
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU
OKTOBER 2021
Komponen Outcome (Hasil) Dampak
memenuhi aspek kepatuhan Peningkatan mutu pelayanan
publik pada satker PNBP.
satker dalam rangka
pelaporan dan
penatausahaan PNBP.
Komponen 5 Meningkatnya kualitas Asersi Completeness Laporan
Peran Kanwil DJPb Provinsi Keuangan Pemerintah Pusat tahun
Maluku dalam Pembinaan laporan keuangan. Dan 2022 dapat terpenuhi
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat dan menyelesaikan
Pemerintah Daerah
permasalahan terkait satker-
satker inaktif namun memiliki
saldo.
138
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
OKTOBER 2021
Profil Keuangan Maluku Utara STRATEGI AKSELERASI PENYALURAN
per Oktober 2021 DAK FISIK DI MALUKU UTARA
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 1,9 Trilyun RINGKASAN EKSEKUTIF
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 1,69
Trilyun (89,14%) Data per 30 September 2021 menunjukkan bahwa realisasi DAK Fisik di
Maluku Utara baru mencapai 42,35%. Jika dibandingkan dengan periode yang
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 15,09 Trilyun sama pada tahun 2020 (y o y) yang mencapai 98,86% menunjukkan bahwa
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 12,26 Trilyun realisasi DAK Fisik tahun 2021 masih sangat rendah. Hal ini memunculkan adanya
(74,35%) potensi tidak tercapainya target penyaluran dan risiko terjadi gagal salur.
Dengan demikian perlu akselerasi penyaluran DAK Fisik pada triwulan IV tahun
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 1,6 Trilyun, 2021 ditunjang oleh intervensi program dari Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara.
Realisasi DAK Fisik 2021 1,01 Trilyun (62,39%)
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 0,91 Trilyun tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, input dokumen kontrak sebagai
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 0,71 Trilyun syarat salur tahap 2 dilakukan paling lambat tanggal 21 Oktober 2021. Jika
(77,85%) mengacu pada rendahnya realisasi yang baru mencapai 42,35% per 30 September
2021, masih terdapat Pemda yang belum tuntas dalam melengkapi dokumen
Realisasi Program PEN di Maluku Utara persyaratan pengajuan ke tahap 2.
x Sektor Kesehatan realisasi Rp 39,54
miliar, penerima manfaat 714 orang Pemerintah daerah dengan penyaluran tertinggi yaitu Kabupaten Pulau
x Sektor Perlindungan Sosial realisasi Morotai yang mencapai Rp118 miliar. Selama periode penyaluran DAK Fisik
Rp 708,34 miliar, penerima manfaat sampai dengan triwulan III tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah
304.512 KPM penyaluran pada Kabupaten Kepulauan Sula dengan persentase 20,1%, kemudian
x Sektor UMKM realisasi Rp72,37 miliar, disusul Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (22,6%), dan Pemerintah
penerima manfaat 60.316 pelaku usaha Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dengan persentase 22,9%. Capaian realisasi
x Sektoral K/L realisasi Rp 297,55 miliar, penyaluran DAK yang tidak merata antar wilayah dapat disebabkan oleh
penerima manfaat 15.453 orang ketimpangan kedisiplinan pemerintah daerah dalam pengelolaan administrasi
guna memenuhi persyaratan penyaluran DAK. Serta perlu diketahui juga bahwa
kualitas perkembangan capaian output tidak dapat menggambarkan kondisi fisik
sebenarnya.
Kegiatan : Torang Pe APBN, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara melakukan konferensi
pers untuk memaparkan berjalannya penyaluran APBN dan juga dampak kepada
masyarakat sebagai bentuk publikasi kepada masyarakat luas atas hasil kerja
Kemenkeu s.d Triwulan III 2021.
139
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
OKTOBER 2021
1. ISU TEMATIK
Akselerasi penyaluran DAK Fisik. Sebagai upaya akselerasi penyaluran DAK Fisik tahun 2021, Kanwil DJPb
Provinsi Maluku Utara sudah melakukan klasterisasi Kab/Kota di Maluku Utara dan diperkuat dengan
melaksanakan sosialisasi terkait DAK Fisik kepada masyarakat luas melalui Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Ternate dan dilanjutkan mengadakan konferensi pers tentang
perkembangan APBN Maluku Utara dengan melibatkan seluruh perwakilan eselon I Kementerian
Keuangan di Maluku Utara.
2. KONDISI PERMASALAHAN
DAK merupakan komitmen pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik di daerah serta dapat
berperan sebagai katalisator pembangunan nasional untuk meningkatkan pemeratanaan pembangunan
di daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik melalui KPPN
di daerah tidak terlepas dari upaya mempercepat sampainya dana yang berkaitan langsung kepada
masyarakat terutama di daerah sehingga diperlukan percepatan penyaluran DAK Fisik tersebut.
Data per 30 September 2021 menunjukkan bahwa realisasi DAK Fisik di Maluku Utara baru mencapai
42,35%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 (y o y) yang mencapai 98,86%
menunjukkan bahwa realisasi DAK Fisik tahun 2021 masih sangat rendah. Hal ini memunculkan adanya
potensi tidak tercapainya target penyaluran dan risiko terjadi gagal salur. Dengan demikian perlu
akselerasi penyaluran DAK Fisik pada triwulan IV tahun 2021 ditunjang oleh intervensi program dari
Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara.
3. ANALISIS
a. Analisis data realisasi DAK Fisik di Maluku Utara
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Alokasi Khusus Fisik, input dokumen kontrak sebagai syarat salur tahap 2 dilakukan paling lambat
tanggal 21 Oktober 2021. Jika mengacu pada rendahnya realisasi yang baru mencapai 42,35% per 30
September 2021, masih terdapat Pemda yang belum tuntas dalam melengkapi dokumen persyaratan
pengajuan ke tahap 2. Pemda wajib menyelesaikan beberapa tahapan sebagai persyaratan pengajuan
tahap berikutnya. Tahapan tersebut antara lain: input dokumen oleh dinas terkait, menyelesaikan
review oleh APIP, tanda tangan surat pengantar oleh Kepala Daerah dan upload seluruh dokumen
persyaratan oleh BPKAD.
Berikut disajikan data realisasi DAK Fisik per Kab/Kota di Maluku Utara per 30 September 2021
(dalam miliar Rupiah):
140
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
OKTOBER 2021
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
Prov. Kab. Kab. Kab. Kab. Kep. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota
Malut Halteng Halut
Halsel Sula Haltim Halbar Pulau Pulau Ternate Tidore
Morotai Taliabu Kep.
Pagu Realisasi
Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah)
Pemerintah daerah dengan penyaluran tertinggi yaitu Kabupaten Pulau Morotai yang mencapai
Rp118 miliar. Selama periode penyaluran DAK Fisik sampai dengan triwulan III tahun 2021 yang perlu
mendapat perhatian adalah penyaluran pada Kabupaten Kepulauan Sula dengan persentase 20,1%,
kemudian disusul Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (22,6%), dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pulau Taliabu dengan persentase 22,9%. Capaian realisasi penyaluran DAK yang tidak
merata antar wilayah dapat disebabkan oleh ketimpangan kedisiplinan pemerintah daerah dalam
pengelolaan administrasi guna memenuhi persyaratan penyaluran DAK. Serta perlu diketahui juga
bahwa kualitas perkembangan capaian output tidak dapat menggambarkan kondisi fisik
sebenarnya.
Munculnya permasalahan dalam penyaluran DAK Fisik menunjukan masih terdapat ruang untuk
dilakukan perbaikan. Monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Kanwil dan KPPN
mendapatkan beberapa permasalahan dalam penyaluran DAK Fisik, antara lain:
1) Dinas/OPD pelaksana kegiatan tidak/terlambat menyampaikan data realisasi penyerapan dana dan
keluaran kepada APIP untuk dilakukan review
2) APIP terlambat dalam menyelesaikan review atas pertanggungjawaban realisasi penyerapan dan
capaian keluaran.
3) Pelaksanaan lelang yang terlambat dikarenakan keterlambatan penetapan APBD
4) Ketidaksiapan sumber daya manusia pada OPD, BPKAD dan APIP
5) Beberapa daerah kurang mendapatkan dukungan dari kepala daerah.
6) Kepala Daerah baru mengganti beberapa pejabat di OPD pada triwulan III sehingga membutuhkan
waktu untuk beradaptasi dalam proses penyaluran DAK Fisik.
b. Program intervensi yang dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
1) Kanwil DJPb Maluku Utara Mengudara (Kadara)
Kadara merupakan inovasi Kanwil DJPb Maluku Utara untuk menyebarkan informasi melalui
kanal media. Menindaklanjuti hasil analisa terhadap penyaluran DAK Fisik, Kanwil DJPb melalui
inovasi Kadara bekerja sama dengan LPP RRI Ternate mengadakan siaran informasi pada hari Senin
tanggal 25 Oktober 2021. Tema yang diangkat mengenai Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik dan Dana Desa. Dalam acara tersebut, narasumber dari Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
dan KPPN Ternate.
141
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
OKTOBER 2021
Dalam program tersebut diberikan pemahaman dasar mengenai bagaimana awal mula
belanja Negara yang ada di dalam APBN melalui proporsi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD). Selanjutnya disampaikan update perkembangan penyaluran DAK Fisik. Kegiatan tersebut
berguna untuk mendorong pemda dalam melakukan perbaikan pengelolaan atas penyaluran
TKDD sehingga dapat mendorong agar penyaluran APBN ke daerah dapat berjalan dengan lebih
lancar
2) Torang Pe APBN
Kegiatan kedua yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Prov. Malut selaku Regional Chief
Economist dengan melibatkan seluruh unit vertikal Kemenkeu yang ada di Prov. Maluku Utara
adalah Torang Pe APBN hingga triwulan III 2021. Pada kegiatan tersebut dipaparkan sejumlah
indikator pertumbuhan yang menunjukkan perbaikan di akhir tahun anggaran 2021. Keberhasilan
pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19 menjadi faktor penting dalam memicu
perbaikan aktivitas ekonomi di masyarakat. Narasumber dalam acara tersebut adalah Kepala
Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara beserta Kepala Kantor vertikal Kementerian Keuangan di
Maluku Utara. Khusus pembahasan DAK Fisik, disampaikan perkembangan penyalurannya dan
perlu segera akselerasi agar tidak terjadi gagal salur.
3) Penyebaran informasi melalui media massa
Selain melalui sarana komunikasi tercepat, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara bersama
dengan KPPN Ternate dan KPPN Tobelo juga menyebarkan informasi untuk percepatan
penyaluran DAK Fisik melalui media massa cetak dan online. Tercatat beberapa berita daerah
yang terbit melalui harian Malut Post (bukti terlampir). Upaya ini menjadi sesuatu intervensi agar
Pemda dapat memperhatikan penyaluran DAK Fisiknya.
4. REKOMENDASI
a. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah
1) Mendorong Kepala Daerah untuk mengintruksikan percepatan penyaluran DAK Fisik.
2) Mendorong Pemda untuk meningkatkan koordinasi internal antar instansi yang terlibat
dalam penyaluran DAK Fisik.
3) Menyediakan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi untuk
mengelola penyaluran DAK Fisik.
b. Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat
1) Memperbanyak frekuensi Bimtek dan sosialisasi bagi operator keuangan Pemda terkait
penyaluran DAK Fisik
2) Menginformasikan DAK Fisik kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui berbagai
media komunikasi
c. Rekomendasi untuk Aparat Pengawas
Keterlibatan berbagai otoritas serta aparat penegak hukum. APIP, KPK, BPK, BPKP, Kepolisian
dan Kejaksaan dalam pengawasan realisasi dana ini perlu ditingkatkan. Mekanisme check and
balances harus diterapkan untuk menjamin penyaluran dana tidak disalahgunakan oleh pihak
tertentu.
142
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
OKTOBER 2021
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Indikator keberhasilan dari Upaya akselerasi penyaluran DAK Fisik Maluku Utara, antara lain:
1. Pelaksanaan APBN
Peningkatan dan percepatan penyaluran DAK Fisik per 31 Oktober 2021 menjadi 62,39% dari
sebelumnya 42,35% per 30 September 2021. Berdasarkan data dari Direktorat Pelaksanaan
Anggaran, penyaluran DAK Fisik tahap II tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara tidak ada subbidang
yang diproyeksikan akan menjadi beban APBD.
2. Regional Chief Economist
Penguatan kerja sama dengan Pemda dalam bentuk peningkatan kinerja belanja DAK Fisik.
3. Strategi Komunikasi
x Publikasi pada media audio eksternal melalui LPP RRI dan internal melalui akun youtube
Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara.
x Publikasi pada media cetak Malut Post dan media cetak online.
x Publikasi pada media sosial online Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
DOKUMEN PENDUKUNG
1. Kegiatan Kadara (Kanwil DJPb Mengudara) pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 di Ternate.
භ Tema kegiatan : Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
භ Tujuan: Menginformasikan peran Kanwil DJPb dan KPPN dalam Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa
භ Pihak yang terlibat: Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, KPPN Ternate, LPP RRI
භ Aktivitas utama kegiatan: Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan RRI Ternate
untuk mengedukasi masyarakat dengan memberikan informasi mengenai program-program
pemerintah dan kebijakan fiskal pada umumnya.
143
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
OKTOBER 2021
2. Kegiatan Torang Pe APBN diadakan sebagai bentuk tindak lanjut lingkup Prov. Maluku Utara atas
Konferensi Pers APBN Kita di tingkat pusat
භ Tema kegiatan : Torang Pe APBN Semester II Tahun 2021
භ Tujuan: Menginformasikan penyaluran APBN di lingkup Prov. Maluku Utara
භ Pihak yang terlibat: Kanwil DJPB Prov. Malut, KPPN Ternate, KPPN Tobelo, KPP Ternate, KPP Tobelo,
KPPBC Ternate, KPKNL Ternate, perwakilan media di Provinsi Maluku Utara
භ Aktivitas utama kegiatan: Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara melakukan konferensi pers untuk
memaparkan berjalannya penyaluran APBN dan juga dampak kepada masyarakat sebagai bentuk
publikasi kepada masyarakat luas atas hasil kerja Kemenkeu s.d Triwulan III 2021.
144
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Buku RCE Oktober 2021
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search