Buku RCE Oktober 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

OKTOBER 2021

Profil Keuangan Oktober 2021 TINJAUAN ATAS OPINI WDP PEMERINTAH
DAERAH DI SUMATERA UTARA
Estimasi Pendapatan APBN 2021 = Rp28,25 T
Realisasi Pendapatan APBN 2021 =Rp18,97 T RINGKASAN EKSEKUTIF

Alokasi Belanja APBN 2021 = Rp61,30 T Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan secara resmi Laporan Hasil
Realisasi Belanja APBN 2021 = Rp49,29 T Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020.
Untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, dari 34 Pemerintah Daerah yang ada, baru 24
Estimasi Pendapatan APBD 2021 = Rp53,81 T Pemda yang berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan 10
Realisasi Pendapatan APBD 2021 = Rp35,58 T Pemda lainnya baru mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Alokasi Belanja APBD 2021 = Rp 54,35 T Secara persentase, capaian ini masih jauh di bawah rata-rata nasional. Dari 542
Realisasi Belanja APBD 2021 = Rp28,58 T Pemda, sebanyak 486 Pemda atau 89,7% telah berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD
tahun 2020. Sedangkan di Sumatera Utara, Pemda yang berhasil meraih opini WTP hanya
Pagu DAK FISIK 2021 = Rp2,98 T sebanyak 24 Pemda atau 70,58%.
Realisasi DAK FiISIK 2021 = RP1,74 T
Berdasarkan analisis yang dilakukan atas LHP BPK untuk LKPD Tahun 2020,
Pagu Dana Desa 2021 = Rp 4,53 T terhadap 10 Pemda yang mendapatkan opini WDP di Sumatera Utara, diketahui bahwa
Realisasi Dana Desa 2021 = Rp3,38 T hal utama penyebab temuan yang bersifat materialitas atau pengecualian adalah yang
berasal dari cluster pengelolaan aset tetap, baik berupa aset tetap Gedung dan Bangunan,
Profil Program PEN 2021 di Sumut aset tetap peralatan dan mesin maupun aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ).

Realisasi Insentif Nakes = Rp 393,77 Miliar (untuk Menindaklanjuti hal dimaksud, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera
49.547 tenaga Kesehatan) Utara telah melaksanakan kegiatan coaching one-on-one meeting dan FGD three Partied
dengan melibatkan 10 Pemda yang mendapatkan opini WDP atas LKPD Tahun 2020.
Realisasi Klaim Pasien Covid = Rp1,21 T (untuk Kegiatan ini juga mengundang tim auditor dari BPK Perwakilan Sumatera Utara untuk
18.508 pasien) mendapatkan insight serta masukan yang konstruktif untuk perbaikan kualitas LKPD
sehingga diharapkan kedepannya semua Pemda di Sumatera Utara tidak ada lagi yang
Realisasi BPUM = Rp889,12 Miliar (Untuk 740.930 mendapatkan opini WDP.
Pelaku Usaha Mikro)

Realisasi Kartu Prakerja = Rp 700,73 Miliar (untuk
197.401 peserta)

Realisasi BLTPKLW = Rp5,4 miliar (untuk 4.500
penerima BLT)

Realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT)
KemenPUPR = Rp565,27 miliar (untuk 24.525
tenaga kerja)

Realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT)
Kemenhub = Rp4,8 miliar (untuk 1.262 tenaga
kerja)

Realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT)
Kementan = Rp1,28 miliar (untuk 305 tenaga kerja)

1. ISU TEMATIK
Tinjauan Atas Opini WDP Untuk Pemda Di Sumatera Utara. Capaian opini terbaik atas laporan keuangan
merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan keuangan yang sehat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dan best practices. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak semata-mata
ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan kecukupan pengungkapan, tetapi juga
145

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

OKTOBER 2021

ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun
2020, dari 34 Pemda yang ada di Sumatera Utara, sebanyak 24 Pemda berhasil mendapatkan opini WTP
dan 10 Pemda yang lainnya mendapatkan opini WDP. Apabila dibandingkan dengan capaian LKPD tahun
2019, terdapat peningkatan jumlah Pemda yang meraih opini WTP dari 21 Pemda (61,76%) menjadi 24
Pemda (70,58%). Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian WTP Pemda secara
nasional yang sudah mencapai 89,7%, maka bisa dibilang, Pemda di Sumatera Utara termasuk yang paling
sedikit meraih opini WTP atas LKPD Tahun 2020.
Oleh karena itu perlu dilakukan tinjauan atau analisis atas LHP BPK RI khususnya kepada 10 Pemda yang
mendapatkan opini WDP tahun 2020 sehingga diketahui secara pasti masalah serta kendala yang dihadapi
oleh 10 Pemda tersebut yang menyebabkan kegagalan dalam meraih opini WTP. Opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) sebenarnya menyatakan bahwa laporan keuangan pemda sebagai entitas yang
diperiksa sudah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan
arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hanya saja masih terdapat
temuan-temuan yang berhubungan dengan yang hal-hal yang dikecualikan atau dalam hal ini sering juga
disebut sebagai temuan yang bersifat materialitas. Temuan-temuan inilah yang membuat Pemda gagal
meraih opini terbaik dari BPK. Adapun temuan-temuan dimaksud dapat dilihat pada Buku I LHP BPK atas
LKPD Tahun 2020.
Melalui surat Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara nomor S-124/WPB.02/2021 tanggal 31 Agustus
2021 tentang Kegiatan Coaching Clinic Kepada Pemerintah Daerah Yang Mendapatkan Opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dan
nomor S-129/WPB.02/2021 tanggal 6 September 2021 tentang FGD sebagai Tindak Lanjut Coaching Clinic
One-on-one Meeting, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara selaku Pembina Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemda di Sumatera Utara berinisiatif melaksanakan kegiatan coaching clinic one-on-
one meeting dengan 10 Pemda yang belum menerima opini WTP. Kegiatan ini merupakan inisiatif Kanwil
DJPb Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan pendampingan serta bimbingan secara langsung secara
one-on-one antara Kanwil DJPb Provinsi Sumut dan 10 Pemda dimaksud. Dalam kegiatan ini, dibahas terkait
permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat materialitas maupun non-materialitas yang
berdampak pada pemberian opini BPK. Selanjutnya kegiatan tersebut ditindaklanjuti dan dieskalasi melalui
kegiatan Focus Group Discussion (FGD) three partied antara Kanwil DJPb Prov. Sumut, 10 Pemda yang
menerima opini WDP dan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. FGD ini akan membahas secara lebih
komprehensif terkait pengelolaan keuangan dan penyusunan LKPD yang berkualitas, serta Langkah-
langkah strategis dalam menyelesaikan temuan-temuan BPK atas LKPD Tahun 2020.

2. KONDISI PERMASALAHAN
Dari hasil coaching one-on-one meeting dan FGD Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan dengan 10
Pemda yang mendapatkan opini WDP atas LKPD Tahun 2020 dan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara,
ditemukan bahwa permasalahan terbesar yang menjadi temuan materialitas (temuan yang bersifat
pengecualian) pada 10 Pemda tersebut adalah yang terkait dengan cluster pengelolaan aset terutama

146

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

OKTOBER 2021

terkait pengelolaan aset tetap. Tata Kelola aset tetap pada 10 Pemda tersebut menurut BPK RI belum
optimal dan tidak dapat diyakini kewajarannya sehingga BPK tidak dapat memberikan opini WTP atas LKPD
Tahun 2020. Adapun permasalahan secara terperinci terkait pengelolaan aset tetap pada 10 Pemda
tersebut antara lain:
a) Aset Tetap tanah yang tidak diketahui keberadaannya
b) Aset tetap tanah yang luas ataupun letaknya diragukan kebenarannya
c) Aset tetap tanah yang belum bersertifikat
d) Aset tetap peralatan dan mesin yang hilang atau dikuasai pihak lain
e) Aset tetap peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya
f) Aset tetap peralatan dan mesin yang kondisi riil nya berbeda dengan status di Kartu inventaris barang
g) Aset tetap Gedung dan bangunan yang belum tercatat
h) Aset tetap Gedung dan bangunan yang kondisinya tidak sesuai dengan KIB
i) Aset renovasi dicatat sebagai aset terpisah dan belum dicatat sebagai kapitalisasi aset induk
j) Aset tetap yang belum diserahterimakan akibat adanya pemekaran Pemda.
k) Aset JIJ Pemda dimana jumlah aset jalan berbeda dengan jumlah aset tanah di bawah jalan
l) Alamat aset jalan tidak diketahui keberadaannya

3. ANALISIS
Kondisi Opini WTP Pemda. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020, dari 34 Pemerintah Daerah (Pemda)
yang ada di Sumatera Utara, 24 Pemda berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan
10 Pemda lainnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Apabila dibandingkan dengan
capaian LKPD tahun 2019, terdapat peningkatan jumlah Pemda yang meraih opini WTP dari 21 Pemda
(61,76%) menjadi 24 Pemda (70,58%). Meskipun demikian, apabila dilihat dari jumlah Pemda penerima
opini WTP tahun 2020, angka tersebut terbilang rendah karena secara persentase masih di bawah rata-rata
nasional yang hampir mencapai 90%. Selain itu terdapat juga beberapa Pemda yang belum pernah
mendapatkan opini WTP sama sejak pertama kali mereka menyusun LKPD.

Bagan 1DTaretan OPpeninini gBkPaKtaRn IOPprionviiWnsTi PSuPmeamtderaadUi Staurma,adteiroalaUhtara Tahun 2011-2020

147

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

OKTOBER 2021

Temuan Materialitas Pada LKPD Tahun 2020. Sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat 10 Pemda yang
mendapatkan opini WDP dari BPK atas LKPD Tahun 2020. Pemberian opini WDP oleh BPK disebabkan karena
masih adanya temuan pengecualian atau materialitas yang belum diselesaikan oleh Pemda yang bersangkutan
sampai dengan LHP diterbitkan. Secara umum, temuan materialitas yang menyebabkan Pemda mendapatkan
opini WDP oleh BPK adalah terkait dengan belum optimalnya pengelolaan aset terutama terkait aset tetap,
baik berupa aset tetap tanah, Gedung dan bangunan, peralatan dan mesin maupun aset tetap JIJ atau jalan
irigasi dan jaringan. Berikut tersaji pada tabel di bawah temuan materialitas yang menyebabkan opini WDP
pada 10 Pemda di Sumatera Utara.

Tabel I. Temuan Materialitas Pada LHP BPK atas 10 LKPD di Sumatera Utara

No Pemda Temuan Materialitas

1. Pemkab Nias 1. Aset tetap tanah di bawah jalan tidak dapat ditelusuri ke data

jalan induk. (Cluster Pengelolaan Aset)

2. Terdapat aset tanah serta gedung dan bangunan yang

seharusnya saat ini sudah merupakan aset tetap milik Pemko

Gunungsitoli (aset akibat pemekaran Pemda), tetapi belum

diserahterimakan oleh Pemkab Nias ke Pemko Gunung Sitoli.

Pencatatan aset dimaksud juga masih dilakukan pada Pemkab

Nias, sehingga secara regulasi dan tata Kelola, pengelolaan aset

tersebut tidak tepat. (Cluster Pengelolaan Aset)

2. Pemkab Nias Selatan 1. Terdapat kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa untuk

belanja modal JIJ atas kekurangan volume dan pekerjaan yang

tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak .

2. Terdapat selisih antara saldo piutang pendapatan yang disajikan

di neraca dengan dokumen pendukungnya serta terdapat

piutang pendapatan bersaldo minus.

3. Terdapat terdapat 48 bidang tanah pada sembilan satuan kerja

perangkat daerah (SKPD) bernilai Rp0,00. Selain itu, terdapat

dua bidang tanah yang terindikasi milik pihak lain dan 180

bidang tanah yang seluruhnya belum dilengkapi dengan

keterangan tahun perolehan yang dinilai dengan nilai jual

objek pajak Tahun 2008. (Cluster Pengelolaan Aset)

4. Terdapat 3.070 unit aset tetap peralatan dan mesin pada 25

SKPD bernilai Rp0,00 atau Rp1,00, sebanyak 1.386 unit

aset tetap peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat

dan tidak diketahui keberadaannya, dan sebanyak 20 kendaraan

dinas dikuasai oleh pihak lain. (Cluster Pengelolaan Aset)

5. Terdapat aset yang tidak dapat ditelusuri yang terdiri

atas tanah sebesar Rp2.625.256.486,00, gedung dan

bangunan sebesar Rp12.453.355.717,00, aset JIJ sebesar

148

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

OKTOBER 2021

Rp9.796.210.792,00, serta aset tetap lainnya sebesar

Rp29.041.398.971,00. (Cluster Pengelolaan Aset)

3. Pemkab Mandailing Natal 1. Terdapat Piutang PBB P2 sebesar Rp12.581.016.816,00 dan

Piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Burung Walet

sebesar Rp125.562.400,00 tidak didukung rincian data piutang

pajak.

2. Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak diketahui

keberadaannya sebesar Rp47.686.215.163,00. (Cluster

Pengelolaan Aset)

3. Terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak diketahui

keberadaannya Rp8.883.649.156,00 dan tidak dikapitalisasi ke

aset induk sebesar Rp14.599.217.888,00. (Cluster Pengelolaan

Aset)

4. Terdapat Aset Tetap Lainnya tidak diketahui keberadaannya

sebesar Rp 19.120.085.875,00. (Cluster Pengelolaan Aset)

5. Terdapat kelebihan pembayaran belanja modal kepada penyedia

jasa atas ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang belum

dipulihkan.

4. Pemkab Nias Utara 1. Anggaran pendapatan jasa giro tidak terukur secara rasional

karena tidak mempertimbangkan realisasi pendapatan jasa giro

selama lima tahun terakhir sehingga target pendapatan tidak

dapat dicapai.

2. Terdapat Rp1.035.362.310,88 yang merupakan kelebihan

pembayaran kepada penyedia jasa atas kekurangan volume

pekerjaan yang belum dipulihkan.

3. Terdapat selisih sebanyak 384 ruas jalan kabupaten. Dinas PU

mencatat ruas jalan sebanyak 788 ruas jalan dengan nilai sebesar

Rp 1.083.084.916.190,00. Jumlah ruas jalan tersebut berbeda

dengan jumlah ruas jalan kabupaten yang telah ditetapkan

dalam SK jalan yaitu sebanyak 404 ruas. (Cluster Pengelolaan

Aset)

5. Pemkab Padang Lawas Utara 1. Sebesar Rp2.226.570.946,07 merupakan kelebihan pembayaran

kepada penyedia jasa atas kekurangan volume pekerjaan yang

belum dipulihkan.

6. Pemko Tanjung Balai 1. Terdapat sebesar Rp13.117.988.812,23 merupakan peralatan dan

mesin yang tidak diketahui keberadaanya. (Cluster Pengelolaan

Aset)

2. Terdapat sebesar Rp484.018.396,54 merupakan kelebihan

pembayaran belanja modal kepada penyedia barang jasa atas

kekurangan volume pekerjaan yang belum dipulhkan.

149

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

OKTOBER 2021

7. Pemkab Simalungun 1. Sebesar Rp214.000.000,00 merupakan kekurangan fisik kas dana
BOS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
8. Pemko Pematang Siantar
9. Pemkab Nias Barat 2. Aset tetap peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan
10. Pemkab Labuhan Batu masing-masing sebesar Rp39.068.670.859,47 dan
Rp61.062.334.149,00, serta aset tetap lainnya sebesar
Rp43.582.681.830,00 yang dicatat gabungan (belum dirinci), tidak
dapat ditelusuri keberadaannya. (Cluster Pengelolaan Aset)

3. Pekerjaan rehabilitasi, pemeliharaan, dan jasa konsultansi
perencanaan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas
Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DPRPSDA)
serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang belum
diatribusikan/dikapitalisasi ke aset induk sebesar
Rp32.973.006.446,78, sehingga berdampak pada nilai buku aset
tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak menggambarkan
kondisi sebenamya. (Cluster Pengelolaan Aset)

1. Terdapat kelebihan pembayaran belanja modal jalan, irigasi, dan
jaringan (JIJ) sebesar Rp1.799.203.629,42 kepada penyedia jasa
atas kekurangan volume dan kualitas pekerjaan yang belum
dipulihkan.

2. Terdapat 1.563 ruas jalan yang telah ditetapkan berdasarkan SK
Wali Kota namun belum dinilai dan dicatat, serta 2.160 bidang
tanah di bawah jalan yang belum dinilai dan dicatat. . (Cluster
Pengelolaan Aset)

1. Pemkab Nias Barat menyajikan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya
TA 2020 sebesar Rp23.101.249.307,00. Diantaranya sebesar
Rp6.746.409.835,00 merupakan penyajian saldo utang jangka
pendek lainnya tidak dapat diyakini kewajarannya dan
pengurangan nilai utang sebesar Rp29.286.568.533,50 tidak
didukung pertanggungjawaban yang lengkap dan memadai.

1. Pemkab Labuhanbatu menyajikan saldo kas di bendahara
pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan per 31
Desember 2020 sebesar Rp 1.141.985.505,00.

2. Terdapat Aset Tetap Tanah yang tidak didukung bukti kepemilikan
berupa sertifikat senilai Rp766.036.428.559,00 dan terdapat
sertifikat tanah yang tidak diketahui keberadaannya senilai
Rp1.416.801.000,00. (Cluster Pengelolaan Aset)

3. Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan
yang tidak didukung daftar rincian aset senilai
Rp1.886.374.674,00, kendaraan bermotor tidak dilengkapi bukti
kepemilikan senilai Rp7.812.203.745,00, tidak dilengkapi identitas

150

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

OKTOBER 2021

barang senilai Rp8.925.435.150,00 dan kendaraan bermotor yang
tidak diketahui keberadaannya senilai Rp803.764.564,00. (Cluster
Pengelolaan Aset)
4. Terdapat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak diketahui
lokasi maupun luasnya senilai Rp232.138.496.534,20. (Cluster
Pengelolaan Aset)
Sumber : Data LHP BPK RI Provinsi Sumatera Utara, diolah

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa cluster pengelolaan aset masih menjadi temuan yang paling banyak
menyebabkan gagalnya Pemda meraih opini WTP (materialitas/pengecualian) khususnya di Sumatera Utara.
Dari 10 Pemda dengan opini WDP, 8 Pemda atau 80% diantaranya diketahui memiliki temuan materialitas dalam
hal pengelolaan aset. Oleh karena itulah, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara selaku Pembina Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemda di Sumatera Utara melaksanakan kegiatan coaching clinic one-on-one meeting
dengan 10 Pemda yang belum menerima opini WTP. Kegiatan ini merupakan inisiatif Kanwil DJPb Provinsi
Sumatera Utara untuk memberikan pendampingan serta bimbingan secara langsung secara one-on-one dengan
fokus membahas terkait permasalahan-permasalahan materialitas yang dihadapi 10 Pemda dimaksud. Adapun
hal-hal yang disepakati dalam proses coaching clinic one-on-one meeting, selanjutnya ditindaklanjuti dan
dieskalasi melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) three partied antara Kanwil DJPb Prov. Sumut, 10
Pemda yang belum menerima opini WTP dan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Dalam kegiatan FGD
tersebut dibahas secara lebih komprehensif terkait pengelolaan keuangan dan penyusunan LKPD yang
berkualitas, serta Langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan temuan-temuan BPK atas LKPD Tahun 2020
serta hal-hal yang perlu diperbaiki sehingga temuan tersebut tidak lagi ditemukan di tahun-tahun mendatang.

4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan kegiatan coaching clinic serta FGD Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dilakukan
bersama 10 Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WDP atas LKPD Tahun 2020, rekomendasi yang
dapat disampaikan kepada Pemerintah daerah adalah sebagai berikut :
1) Pemda diminta untuk meningkatkan optimalisasi penatausahaan BMD/aset tetap, menelurusi dan
merinci pencatatan aset tetap, serta menerapkan klasifikasi dan kodefikasi aset sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2) Pemda agar dapat memutakhirkan SK jalan sesuai dengan kondisi terakhir, meningkatkan optimalisasi
dalam pengawasan dan penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing OPD, serta
agar lebih tertib dalam melakukan pengelolaan BMD.
3) Pemda diminta agar selalu meningkatkan pengawasan penatausahaan dan pengamanan BMD yang
digunakan, menelusuri keberadaan aset yang tidak diketahui keberasaannya, serta memutakhirkan
informasi gedung dan bangunan, maupun aset peralatan dan mesin sesuai keberadaan di OPD nya
pada Kartu Inventaris Barang.
4) Meningkatkan kualitas SDM pengelola barang yang ada di OPD-OPD teknis dengan mengikutsertakan
mereka dalam pelatihan maupun diklat terkait dengan pengelolaan BMD dan penyajian aset dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5) Pemda dapat melakukan koordinasi dengan Kanwil DJKN Provinsi Sumatera Utara melalui Kanwil DJPb
Provinis Sumatera Utara agar dapat memfasilitasi penyelesaian masalah dalam pengelolaan aset

151

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

OKTOBER 2021

daerah khususnya yang terkait dengan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah yang
belum dilakukan oleh mayoritas Pemda di Sumatera Utara.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.

Indikator Keberhasilan

KOMPONEN HASIL DAMPAK

1. Optimalisi proses 1. Semua aset tetap Pemda Semua Pemda di
pencatatan dan telah terdokumentasi dan Sumatera Utara
pendokumentasian aset tercatat dengan baik sesuai mendapatkan Opini
tetap oleh Pemda dengan kondisi riil yang ada
2. Penelusuran keberadaan 2. Tidak terdapat lagi aset WTP
aset yang tidak diketahui yang tidak diketahui
keberadaannya serta keberadaannya atau
pemutakhiran informasi dikuasai pihak lain.
sesuai dengan 3. Kelengkapan,
keberadaannya pada OPD keberadaan dan penyajian
nya. aset Pemda telah sesuai
3. Meningkatkan dengan aturan yang ada.
pengawasan dan 4. Tidak ditemukan lagi
pengendalian atas permasalahan terkait
pengelolaan aset tetap di pengelolaan aset dalam
daerah LHP BPK khususnya yang
bersifat materialitas

152

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

OKTOBER 2021

Profil Keuangan Oktober 2021 PENCAPAIAN WTP DAN PEMANFAATAN
INFORMASI KEUANGAN UNTUK PENINGKATAN
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp6,63 Triliun KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(525%)

Alokasi Belanja APBN 2021 Rp15,33 Triliun RINGKASAN EKSEKUTIF
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp11,12Triliun (73%)
Pada Strategic Brief Sheet bulan Oktober 2021, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda per menyajikan 2 (dua) isu tematik, yaitu pencapaian opini WTP yang berdampak postif
September 2021 Rp18,21 Triliun (67%) pada kesejahteraan masyarakat Sumatera
Barat serta sinergi pemanfaatan data dan informasi.
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp1,90 Trillun
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp1,06 Trillun (56%) Dalam melakukan pengelolaan keuangan Negara, Pemerintah Daerah
bertanggungjawab untuk melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan
Alokasi Dana Desa 2021 Rp992,60Miliar sesuai dengan standar akuntansi dan pengendalian intern yang memadai. Atas laporam
Realisasi Dana Desa 2021 Rp800,80Miliar (81%) keuangan ini akan diperoleh opini dari hasil pemeriksaan BPK.

Profil Indikator Fungsi APBN Provinsi Sumatera Barat berhasil mencapai opini WTP untuk 19 Pemerintah Daerah
Fungsi Alokasi pada tahun 2020 dan mencapai 5 kali berturut-turut opini WTP selama periode 2016-
Bidang kesehatan : Rp1,13 Triliun 2020. Atas capaian ini, pemerintah memberikan penghargaan Plakat atas capaian opini
Bidang Pendidikan : Rp2,60 Triliun WTP 5 kali berturut-turut dan Piagam atas capaian opini WTP pada tahun 2020.
Bidang Ekonomi : Rp1,56 Triliun
Sinergi pemanfaatan bersama data dan infromasi serta penguatan koordinasi
penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolan keuangan publik
diimplementasikan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kanwil DJPb
Sumatera Barat dengan Gubernur Provinsi SumateraBarat

Fungsi Distribusi
Jumlah Debitur KUR : 16.895

BPUM : Rp339,03 Miliar (282.525 pelaku
usaha)

BLT Dana Desa : Rp216,41 Miliar

PK PUPR : Rp405,82 Miliar (21.871
tenaga kerja)

PK Kementan : Rp19,60 Miliar (7.510
tenaga kerja)

PK Kemenhub : Rp129,73 Miliar (5.805
tenaga kerja)

Fungsi Stabilisasi Kegiatan penyerahan penghargaan atas capaian opini WTP LKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota se-
Penempatan dana pemerintah pada Bank Sumatera Barat serta penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Pemerintah Daerah Sumbar
Nagari : Rp500 Miliar
Nominal ekspansi/penyaluran kredit
Rp1.234,02 Miliar untuk 9.009 debitur
Penyaluran kredit pada segmen UMKM :
Rp911,25 Miliar
Penyaluran kredit pada segmen non
UMKM : Rp322,77 Miliar

Profil Indikator Fungsi APBD
Fungsi Alokasi
Bidang kesehatan : Rp1,99 Triliun
Bidang Pendidikan : Rp5,75 Triliun
Bidang Ekonomi : Rp981,12 Miliar

153

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

OKTOBER 2021

1. ISU TEMATIK
a. Penyerahan Penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil meraih WTP 5 kali berturut-
turut (2016-2020) dan meraih WTP pada tahun 2020
Dalam rangka peningkatan koordinasi dan evaluasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah di Provinsi Sumatera Barat, Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat melakukan kegiatan
penyerahan penghargaan berupa plakat kepada Entitas Pelaporan (EP) yang berhasil meraih 5 kali
WTP berturut-turut (2016-2020) dan piagam kepada EP yang meraih WTP pada tahun 2020 pada 25
Oktober 2021 di Auditorium Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Berdasar capaian opini WTP ini, dapat diindikasikan suatu EP berhasil menjalankan suatu sistem
akuntansi yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang diterapkan di Indonesia. Sebagaimana
yang selalu diingatkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, opini WTP bukanlah tujuan
akhir, tetapi tujuan antara, untuk ke depan terus meyakinkan rakyat Indonesia bahwa keuangan
Negara adalah milik rakyat yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Oleh sebab itu, keuangan Negara tersebut harus selalu dikelola dengan baik.

Pada tahun 2020, terdapat 19 Pemda dari 20 Pemda di Provinsi Sumatera Barat yang memperoleh
capaian WTP atas LKPD TA 2020. Walaupun terjadi kontraksi dari tahun sebelumnya, pada tahun
2019 opini WTP berhasil dicapai oleh seluruh Pemerintah Daerah di Sumatera Barat. Terhadap 19
Pemerintah Daerah ini diberikan penghargaan berupa piagam dari Pemerintah Republik Indonesia.
Selain daripada itu, terdapat 17 Pemda yang telah berhasil mempertahankan capaian opini WTP
selama 5 tahun berturut-turut (2016-2020). Atas pencapaian itu, diberikan penghargaan berupa
plakat. Terhitung dari tahun 2013 hingga 2020, capaian WTP paling banyak diperoleh oleh
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar, yaitu berhasil memperoleh
capaian WTP 8 kali berturut-turut. Adapun Pemerintah Daerah yang tidak berhasil mencapai opini
WTP pada tahun 2020 adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Penghargaan WTP ehan Opini BPK (

sd.

2020)

Pemerintah Daerah WTP WTP DPP WDP

Prov. Sumatera 2020
Barat я8 1-
Kab. Agam
Kab. Pasaman я я 6 12
Kab. Limapuluh я я 6 21
Kota я я6 -3
Kab. Solok
× я4 -5

154

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

OKTOBER 2021

Kab. Padang ×я52 2

Pariaman 1

Kab. Pesisir я я62 -
6
Selatan
3
Kab. Tanah Datar я я81
4
Kab. Kepulauan × ×3 - 4

Mentawai 4
1
Kab. Dharmas я я6- 2

Raya 3
3
Kab. Solok Selatan я я5 - 1
Kab. Pasaman я я5 - 2
Barat 2
Kab. Sijunjung я я5 -
Kota Bukittinggi я я62
Kota Padang я я52
Panjang
Kota Solok я я51
Kota Sawahlunto я я6 -
Kota Padang я я62
Kota Payakumbuh я я61
Kota Pariaman я я61

Perolehan Opini BPK Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

b. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kanwil DJPb Sumbar dengan Gubernur Provinsi
Sumatera Barat
Dalam upaya penguatan data, informasi dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan
pengelolaan Keuangan Publik pada pemerintah pusat dan daerah, baik dalam bidang perencanaan,
pelaksanaan maupun pertanggungjawaban diperlukan sinergi serta penguatan koordinasi
penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan
hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu, telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada waktu
yang bersamaan dengan penyerahan penghargaan opini WTP tanggal 25 Oktober 2021 bertempat
di Auditorium Gubernur dengan mengangkat tema sinergi pemanfaatan bersama data dan informasi
serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik
dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat.

Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai wujud pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
khususnya pada BAB V dan VI yang mengatur Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

155

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

OKTOBER 2021

2. KONDISI PERMASALAHAN
a. Penyerahan Penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil meraih WTP 5 kali berturut-
turut (2016-2020) dan meraih WTP pada tahun 2020
Secara umum, tujuan dari hadirnya Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat didaerahnya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah yang kemudian didetailkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) untuk satu periode tahun anggaran. Atas RKPD ini, kemudian di resmikan menjadi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran. Setelah itu pelaksanaan
anggaran selesai dilaksanakan, Badan Pemeriksa Keuangan kemudian melakukan pemeriksaan
Laporan Keuangan Daerah tersebut untuk dapat memberikan opini. Dengan meningkatnya jumlah
Pemda yang menerima WTP apakah membawa dampak pada kesejahteraan Masyarakat.
Strategic Brief Sheetini mencoba mengukur kesejahteraan masyarakat dengan melihat pada dua
indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan. Apakah sejalan dengan
meningkatnya jumlah Pemda yang menerima WTP.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang mengukur keberhasilan
dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pada tahun 2020, IPM Sumbar mengalami penurunan
sebesar 0,01 poin dari tahun 2019. Secara umum, pembangunan manusia Sumbar terus mengalami
kemajuan selama periode 2010 hingga 2019, namun IPM Sumbar menurun untuk pertama kalinya
pada tahun 2020.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumateraa Barat)
Tingkat Kemiskinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS), Angka
kemiskinan mengalami peningkatan pada tahun 2020, yaitu mencapai 6,56 persen pada September
2020. Dari tahun 2012 s.d 2019 persentase kemiskinan menunjukkan tren terus mengalami
penurunan. Namun di tahun 2020, tercatat jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumbar
mengalami kenaikan.

156

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

OKTOBER 2021

Persentase Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat
Capaian opini WTP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Opini WTP merupakan opini
tertinggi yang diberikan oleh BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Sumatera
Barat memiliki 20 Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyusunan
dan penyajian laporan keuangan. Pada tahun 2020, terdapat 19 Pemerintah Daerah yang berhasil
mencapai opini WTP. Namun, capaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun
2019, seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mencapai opini WTP.

Perolehan Opini Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Sumatera Barat
b. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kanwil DJPb Sumbar dengan Gubernur Provinsi

Sumatera Barat
1) Adanya limit waktu dalam penyusunan KFR dan juga data yang diperoleh mendekati waktu

pelaporan KFR, mengakibatkan analisis fiskal yang dilakukan tidak dapat optimal.
2) Terbatas data yang ada, terutama untuk data yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) baik dari sisi pagu anggaran maupun realisasi, serta Laporan Realisasi
Anggaran baik itu face LRA maupun LRA per fungsi.

157

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

OKTOBER 2021

3. ANALISIS

a. Penyerahan Penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil meraih WTP 5 kali berturut-

turut (2016-2020) dan meraih WTP pada tahun 2020

Pemberian opini yang diberikan oleh BPK didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Berdasarkan
ke-empat kriteria ini, opini WTP dapat dijadikan sebagai tools untuk menilai pelaksanaan kegiatan
dan pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dengan baik sesuai
ketentuan yang berlaku dengan adanya ketercapaian output secara efektif dan efisien.

Dalam menganalisis permasalahan ini menggunakan kerangka berpikir sesuai dengan Bagan
dibawah.

Perbaiki Rencana Rencana Kegiatan
Kegiatan Sudah Sesuai

OutcomeTidak Outcome
Tercapai Tercapai

Opini WTP Opini Non WTP

Pemeriksaan Perbaiki
Oleh BPK Pelaksanaan
Kegiatan

Rencana Pelaksanaan Output
Kegiatan Kegiatan

158

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

OKTOBER 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Pemda Penerima WTP

IPM dan capaian WTP di Provinsi Sumatera Barat (2012-2020)
Berdasarkan grafik di atas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar pada tahun 2020 mencapai
72,38. Angka ini menurun sebesar 0,01 poin atau lebih rendah 0,01 persen dibandingkan tahun
2019. Ini merupakan penurunan pertama dalam 10 tahun terakhir. Secara umum, pembangunan
manusia di Sumbar terus mengalami kemajuan dalam periode 2012 hingga 2019. Selama periode
tersebut, IPM Sumbar rata-rata tumbuh sebesar 0,50 persen per tahun dan meningkat dari level
“sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2016. Dalam hal capaian WTP, pada tahun 2020 terjadi
penurunan perolehan capaian WTP dari tahun sebelumnya.Pada tahun 2019, seluruh Pemerintah
Daerah di Provinsi Sumatera Barat memperoleh opini WTP dari BPK, namun pada tahun 2020,
terdapat satu Pemda yang tidak berhasil mencapai opini WTP, yaitu Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Mentawai yang dikarenakan masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyajian
laporan keuangannya.
Dengan membandingkan data tersebut, secara umum dapat dilihat bahwa seiring dengan
meningkatnya jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat Opini WTP diikuti dengan tren kenaikan
IPM. Dengan demikian, kesimpulan sementara yang bisa diambil dari perbandingan tersebut, bahwa
adanya perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang baik, dan penetapan kebijakan dalam pengelolaan
keuangan oleh Pemerintah Daerah, sehingga menghasilkan opini WTP dari BPK, sangat mendukung
dan membawa dampak positif pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Pemda Penerima WTP

159

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

OKTOBER 2021

Tingkat kemiskinan dan capaian WTP di Provinsi Sumatera Barat
(2012-2020)

Tingkat kemiskinan pada September 2020 mencapai 6,56 persen. Diikuti dengan penduduk dengan
pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Sumatera Barat mencapai 364,79
ribu orang. Angka ini bertambah sebesar 21,7 ribu orang dari bulan September 2019, yang mana
pada tahun itu angka kemiskinan tercatat sebesar 343,09 ribu orang atau 6,29 persen. Dari tahun
2012 s.d 2019, persentase penduduk miskin menunjukan tren penurunan. Namun pada tahun 2020,
tercatat jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumbar mengalami peningkatan. Meningkatnya
persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa menurunnya kesejahteraan masyarakat di
daerah tersebut. Dilihat dari grafik diatas, diketahui adanya penurunan capaianopini WTP pada
tahun 2020, karena terdapat satu pemda yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapat opini
WDP.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara umum terdapat hubungan saling mempengaruhi antara
capaian WTP oleh Pemerintah Daerah dengan tren penurunantingkat kemiskinan di Sumatera Barat.
Pada saat terjadinya peningkatan capaian WTP, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan (y-
on-y). Pada periode 2012 s.d 2020, secara umum terjadi penurunan angka kemiskinan dan
peningkatan capaian opini WTP. Dengan demikian, dapat disimpulkan sementara bahwa
meningkatnya jumlah Pemda penerima WTP, menunjukkan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang
dibuat oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Barat telah sesuai dan berpihak pada upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kanwil DJPb Sumbar dengan Gubernur Provinsi
Sumatera Barat

1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki tanggung jawab untuk menyusun
Kajian Fiskal Regional (KFR) berupa analisis fiskal dan makro ekonomi setiap triwulan dan tahunan
dalam rangka pelaksanaan tugas bidang pembinaan pelaksanaan anggaran daerah yang menjadi
representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai pengelola fiskal. Terlebih lagi, dalam
rangka penguatan peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) yang handal melalui
penyusunan KFR. KFR diarahkan pada analisis untuk mengkaji keterkaitan antara peran fiskal
dengan kondisi makro ekonomi yang dapat digunakan dalam pencapaian tujuan kebijakan fiskal,
yaitu kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, dibutuhkan
data yang real dan compatible. Penyediaan data yang real dan compatible tidak bisa dipisahkan
dengan limit waktu penyelesaian KFR dan waktu ketersediaan data dari mitra kerja penyedia
data. Yang sering menjadi kendala adalah adanya perbedaan batas waktu penyelesaian KFR
dengan waktu ketersediaan data. Seringkali data baru diperoleh dari mitra kerja ketika sudah
mendekati batas akhir waktu penyelesaian penyusunan KFR.

2) Selain KFR, terdapat juga laporan RCE yang harus disajikan rutin setiap bulan, dimana kinerja
APBD dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu informasi yang disajikan. Ketersediaan data
realisasi APBD, untuk KFR sebelumnya dipenuhi oleh Pemda secara triwulanan, sejalan dengan

160

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

OKTOBER 2021

pemenuhan data yang diperlukan dalam penyusan laporan Government Financial Statistic (GFS)
di Bidang PAPK. Penyediaan dan kelengkapan data realisasi APBD secara bulanan bahkan sampai
klasifikasi belanja per fungsi menjadi tantangan baru yang harus tersedia dan dikomunikasikan
oleh Kanwil DJPb kepada Pemeritah Daerah. Kondisi di lapangan, terdapat Pemda yang secara
rutin menyajikan laporan realiasi APBD secara bulanan, tetapi ada juga yang tidak, karena
laporannya sudah disajikan secara triwulanan.

4. REKOMENDASI

a. Penyerahan Penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil meraih WTP 5 kali berturut-
turut (2016-2020) dan meraih WTP pada tahun 2020
Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
1) Secara umum ada dua tahap yang berperan penting dalam pencapaian tujuan yang diinginkan
yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan. Apabila tujuan tidak tercapai, pengambil kebijakan
harus mengetahui apakah ada kesalahan pada pelaksanaan. Apabila pelaksanaan kegiatan belum
berjalan dengan baik, pengambil kebijakan harus mempertimbangkan rencana yang lebih sesuai
untuk pencapaian tujuan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan dapat menggunakan opini WTP
sebagai tools untuk mengukur kualitas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Apabila
ketercapaian WTP tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu
dilakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
2) Pemerintah Daerah yang tidak dapat mencapai opini WTP, agar memperbaiki dalam penyajian
laporan keuangan dan kualitas kegiatan pengelolaan keuangannya, untuk dapat mengidentifikasi
apakah ketidaktercapaian outcome dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang buruk atau
perencanaan yang tidak sesuai.

b. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kanwil DJPb Sumbar dengan Gubernur Provinsi
Sumatera Barat
1) Untuk meminimalisasi kendala karena perbedaan limit waktu penyelesaian laporan dengan
waktu penyediaan data, serta ketidaktersediaan dan ketidaklengkapan data, sinergi dan
koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi hal yang penting dilakukan.
Hal ini telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Sinergi
Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan
Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 25
Oktober 2021 oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dan Gubernur Provinsi Sumatera
Barat. Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut masing-masing pihak harus
berkomitmen untuk sama-sama memenuhi kewajibannya dalam menyediakan data dan
informasi sebagaimana yang sudah dituangkan dalam nota kesepakan.

161

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

OKTOBER 2021

2) Tidak hanya pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi saja, untuk meningkatkan
pemahaman SDM baik di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat maupun di Pemda Provinsi
Sumatera Barat, kedua pihak dapat melakukan penguatan koordinasi terkait peningkatan
pengetahuan dan current issue kebijakan pengelolaan keuangan publik, yang dapat disepakati
pelaksanaannya oleh kedua belah pihak.

3) Dalam rangka menyajikan data dan informasi yang lebih komprehensif, atas dasar nota
kesepakatan dengan Pemda Provinsi Suamatera Barat, dapat ditindakalujuti juga nota
kesepakatan pemanfaatan data dan informasi antara Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat
dengan seluruh Pemda Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang menjadi indikator
efektifitas keberhasilan.
a. Penyerahan Penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil meraih WTP 5 kali
berturut-turut (2016-2020) dan meraih WTP pada tahun 2020
b. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kanwil DJPb Sumbar dengan Gubernur Provinsi
Sumatera Barat
1) Terwujudnya penguatan data, informasi, dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan
kebijakan pengelolaan Keuangan Publik pada pemerintah pusat dan daerah, baik dalam
bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, maupun pelaporan dan
pertanggungjawaban.
2) Meningkatnya berbagai pengetahuan tentang pelaksanaan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan publik dalam rangka capacity building dan peningkatan
understanding pada SDM.
3) Terwujudnya pengelolaan APBN dan APBD yang berkualitas, transparan, serta akuntabel yang
ditunjukkan oleh ketepatan dan kesesuaian penyampaian data dan informasi, sehingga
pelaksanaan dan pelaporan Keuangan Publik dapat dilakukan secara optimal dan tepat waktu.

162

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

OKTOBER 2021

Profil Keuangan Provinsi Riau MITIGASI RISIKO DAMPAK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI
Bulan Oktober 2021 NOMOR 77 TAHUN 2020 DAN KEBIJAKAN PC-PEN
TERHADAP POTENSI TURUNNYA KUALITAS OPINI BPK RI
ATAS LKPD TAHUN 2021

¾ Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,13 RINGKASAN EKSEKUTIF
dan inflasi 0,44. x Pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan setelah hampir satu

¾ PDRB Provinsi Riau triwulan III 2021 atas setengah dekade berpedoman kepada PP 58 tahun 2005 dan Permendagri
dasar harga berlaku (ADHB) mencapai 13 tahun 2006. Saat ini, pemda mulai menggunakan PP 12 tahun 2019 dan
Rp205,03 triliun. Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.
¾ Angka tersebut merupakan PDRB
terbesar ke-6 di Indonesia dan terbesar x Berdasarkan hasil interview, para pengelola keuangan belum maksimal
kedua di luar Pulau Jawa, serta dalam memahami Permendagri Nomor 77 tahun 2020. Mereka memiliki
berkontribusi sebesar 4,89% terhadap kekhawatiran apa yang telah dilaksanakan saat ini belum sesuai dengan
perekonomian nasional. Permendagri tersebut. Padahal BPK RI Perwakilan Riau telah menegaskan
bahwa untuk pertama kalinya, yaitu pada reviu LKPD Tahun 2021, BPK
¾ Perkembangan tingkat kemiskinan di akan mulai menggunakan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai
Provinsi Riau dalam empat tahun acuan reviu.
terakhir (kurun waktu Maret 2017
hingga Maret 2020) menunjukkan tren x Dari sisi pelaporan, setiap pemda juga diwajibkan menggunakan aplikasi
menurun. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diterbitkan oleh
Kementerian Dalam Negeri. Namun dalam pelaksanaannya, implementasi
¾ Belanja APBN lingkup Provinsi Riau SIPD masih menghadapi kendala.

¾ Pendapatan negara s.d. triwulan III 2021 x Selain itu, kebijakan relokasi APBD dan fleksibilitas terkait penanganan
mencapai Rp20,45 triliun. Dibanding pandemi Covid-19 menyebabkan transaksi keuangan pemda berpotensi
realisasi pendapatan tahun sebelumnya tidak dikelola secara akuntabel sesuai kriteria penentuan opini BPK.
yang sebesar Rp10,85 triliun, realisasi
ini tumbuh positif secara signifikan x Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, terdapat potensi akan terjadi
sebesar 88,44%. penurunan kualitas opini dari LKPD Tahun 2021 pada pemda di Provinsi
Riau. Untuk itu, diperlukan langkah mitigasi risiko dalam rangka tetap
¾ Namun dari sisi pengeluaran, menjaga dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
mengalami sedikit penurunan yaitu daerah.
sejumlah 6,43% dari Rp23,28 triliun
menjadi Rp21,77 triliun. Sehingga x Berdasarkan hasil analisis SWOT, kami mengusulkan rekomendasi, antara
defisit pada triwulan III ini hanya lain: (a)Mengusulkan untuk dilakukan MoU antara Kemenkeu dan
sebesar Rp1,31 triliun, berkurang 89%. Kemendagri dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Kanwil dan Pemda
terkait pengelolaan keuangan daerah. (b)Mendorong setiap Kanwil DJPb
untuk melaksanakan pelatihan, khususnya terkait Permendagri Nomor 77
Tahun 2020 dan aplikasi SIPD. (c)Agar Kanwil DJPb dapat mendorong
Pemda untuk menyusun timeline penyusunan LKPD dan mengidentifikasi
dampak relokasi APBD.

x Kanwil DJPb Provinsi Riau telah menginisiasi kegiatan FGD bertema
“Menjaga Kualitas LKPD di Masa Pandemi” dengan menghadirkan
narasumber dari pihak Kementerian Dalam Negeri, Dit. APK-DJPb-
Kementerian Keuangan, dan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terkait
implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

x Dampak jangka pendek FGD tersebut adalah adanya peningkatan
pemahaman terkait Permendagri 77/2020 dari 366 peserta FGD sebesar
92,76, atau mengalami peningkatan sebesar 10,67 persen dibandingkan
hasil pretest yang sebesar 83,82.

163

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

OKTOBER 2021

1. ISU TEMATIK
Kami mengidentifikasi isu tematik pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, yaitu:

“Mencegah Potensi Dampak Implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Kebijakan PC-PEN
Menurunkan Kualitas Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2021”.

a. Dampak Implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Setelah satu setengah dekade, pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan. Sebelumnya,
pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13
Tahun 2006. Saat ini, pemda menggunakan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat berbagai perubahan pengelolaan
keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri tersebut, antara lain aspek penganggaran, pelaksanaan
anggaran, dan laporan keuangan.

Dari sisi pelaksanaan anggaran terjadi perubahan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana
fungsi BPKAD dan OPD/SKPD mengalami perubahan tugas dan fungsi. Sedangkan dari sisi pelaporan,
setiap pemda diwajibkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang
diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sehubungan dengan telah diimplementasikannya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, maka BPK RI
dalam melaksanakan audit atas LKPD Tahun 2021, untuk pertama kalinya akan berpedoman dengan
Permendagri tersebut.

b. Dampak Kebijakan PC-PEN
Berbagai kebijakan program telah diambil pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan
ekonomi. Selain kebijakan relokasi dan refocusing APBD, Pemda juga diberikan fleksibilitas dalam
penggunaan APBD, seperti:
1. melakukan pergeseran belanja mendahului Perda Perubahan APBD;
2. pengelolaan hibah dalam APBD baik penerimaan atau belanja hibah dikecualikan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. penggunaan belanja BTT, tidak hanya untuk kegiatan/pengeluaran yang sifatnya tanggap darurat

tetapi bisa digunakan untuk belanja yang sifatnya bukan tanggap darurat seperti belanja modal
kesehatan dalam rangka penanganan covid.

2. KONDISI PERMASALAHAN
a. Dampak Implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Para pengelola keuangan belum maksimal dalam memahami Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Mereka memiliki kekhawatiran apa yang telah
dilaksanakan saat ini belum sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Padahal BPK RI
Perwakilan Riau telah menegaskan bahwa untuk pertama kalinya, yaitu pada reviu LKPD Tahun 2021, BPK
akan mulai menggunakan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai acuan reviu.

Dari sisi pelaporan keuangan, aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh
Kementerian Dalam Negeri untuk digunakan oleh pemda, menghadapi berbagai kendala dalam
pelaksanaannya.

164

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

OKTOBER 2021

b. Dampak Kebijakan PC-PEN
Kebijakan relokasi APBD dan fleksibilitas pada masa pandemi dapat menyebabkan transaksi keuangan
pemda berpotensi tidak dikelola secara akuntabel sesuai kriteria penentuan opini BPK. Terdapat empat
kriteria penentuan opini BPK, yaitu: (a) kesesuaian dengan SAP; (b) kecukupan pengungkapan; (c)
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (d) efektivitas sistem pengendalian internal.

3. ANALISIS
Potensi Penurunan Kualitas Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2021.
Berdasarkan interviu dengan para pengelola keuangan di pemda lingkup Provinsi Riau, mereka
menyampaikan bahwa terdapat kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan
pengelolaan keungan daerah, antara lain:
a. Para pengelola keuangan belum maksimal dalam memahami Permendagri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Mereka memiliki kekawatiran apa yang telah
dilaksanakan saat ini belum sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Padahal BPK RI
Perwakilan Riau telah menegaskan bahwa untuk pertama kalinya, yaitu pada reviu LKPD Tahun 2021,
BPK akan mulai menggunakan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai acuan reviu.
b. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk
digunakan oleh pemda, menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.
c. Kebijakan relokasi APBD dan fleksibilitas terkait penanganan pandemi Covid-19 menyebabkan
transaksi keuangan pemda berpotensi tidak dikelola secara akuntabel sesuai kriteria penentuan opini
BPK.
Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, terdapat potensi akan terjadi penurunan kualitas opini dari
LKPD Tahun 2021 pada pemda di Provinsi Riau. Untuk itu, diperlukan langkah mitigasi risiko dalam rangka
tetap menjaga dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kami mencoba menganalisis permasalahan tematik ini dengan menggunakan metode SWOT, sebagai

berikut:

No. FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL

Strength Weakness Opportunities Threats

1. Kanwil DJPb memiliki Pemahaman SDM Kanwil Meningkatkan peran Pemahaman SDM

SDM yang handal. DJPb terkait pengelolaan Kanwil DJPb di Pemda terkait

keuangan daerah masih daerah, khususnya pengelolaan

belum maksimal sebagai Regional keuangan daerah

(khususnya Permendagri Chief Economist masih belum

Nomor 77 Tahun 2020 (RCE). maksimal (khususnya

dan SIPD). Permendagri

77/2020 dan SIPD).

Hubungan dengan Transaksi keuangan

stakeholders berjalan tidak dilaksanakan

baik (BPK, BPKP, Pemda). secara akuntabel.

Potensi penurunan

165

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

OKTOBER 2021

opini BPK atas LKPD di
Provinsi Riau.
4. REKOMENDASI
Berdasarkan hasil interview dan analisis SWOT tersebut di atas, kami mengusulkan rekomendasi
sebagai berikut:
a. Mengusulkan untuk dilakukan kerja sama (MoU) antara Kementerian Keuangan dangan Kementerian
Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Kanwil dan Pemda terkait pengelolaan
keuangan daerah.
b. Mendorong setiap Kanwil DJPb untuk melaksanakan pelatihan, khususnya terkait Permendagri
Nomor 77 Tahun 2020 dan aplikasi SIPD.
c. Agar Kanwil DJPb dapat mendorong Pemda untuk menyusun timeline penyusunan LKPD dan strategi
langkah akhir tahun anggaran 2021.
d. Kanwil DJPb perlu melaksanakan identifikasi dampak pandemi Covid terhadap pelaksanaan APBD di
daerah dan memberikan rekomendasi solusi.
e. Kanwil DJPb bekerja sama dengan KPPN berkoordinasi dengan BPKAD Prov. Riau untuk melakukan
pendampingan secara intensif terhadap penyusunan Perkada SOP atau Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Kas Daerah khususnya terkait pencairan dana dan revisi anggaran.
f. BPKAD Provinsi Riau agar melakukan benchmarking pelayanan terkait pencairan dana pada KPPN
Pekanbaru.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
a. Kanwil DJPb Provinsi Riau telah menginisiasi kegiatan FGD bertema “Menjaga Kualitas LKPD di Masa
Pandemi” dengan menghadirkan narasumber dari pihak Kementerian Dalam Negeri, Dit. APK-DJPb-
Kementerian Keuangan, dan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terkait implementasi Permendagri
Nomor 77 Tahun 2020.
Peserta yang mengkuti acara FGD mencapai 366 peserta dari perwakilan BPKAD dan OPD Pemda
Kab/Kota, auditor BPK serta internal pegawai Kanwil DJPb di Provinsi Riau. Kegiatan FGD tersebut
dilaksanakan secara daring melalui zoom pada tanggal 05 Oktober 2021. Setelah dilaksanakan
sosialisasi dan FGD, nilai pemahaman dari peserta FGD sebesar 92,76, atau mengalami peningkatan
sebesar 10,67 persen dibandingkan hasil pre test yang sebesar 83,82.

b. Kanwil DJPb Provinsi Riau berhasil ikut serta dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan APBD.
Salah satu indikasinya yaitu seluruh Pemda yang terdiri 1 (satu) Pemerintah Provinsi dan 12 (dua
belas) Kabupaten/Kota mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan RI.
Namun demikian, untuk LKPD tahun 2021 terdapat potensi penurunan opini BPK yang disebabkan
dampak implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, aplikasi SIPD, kebijakan relokasi APBD,
serta pemberian fleksibilitas kepada Pemda. Untuk itu, perlu dilakukan pendampingan dan sinergi
berkesinambungan antara pengelola keuangan Pemda, auditor internal dan eksternal, serta Kanwil
DJPb Provinsi Riau dalam rangka menjaga kualitas LKPD dan mempertahankan opini WTP.

166

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

OKTOBER 2021

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau menyelenggarakan FGD bertema
“Menjaga Kualitas LKPD di Masa Pandemi” dengan menghadirkan narasumber dari
pihak Kementerian Dalam Negeri, Dit. APK-DJPb-Kementerian Keuangan, dan BPK RI
Perwakilan Provinsi Riau terkait implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
(Dokumentasi Kanwil DJPb Riau – Oktober 2021).

167

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

Profil Keuangan Triwulan III 2021 STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS
PELAKSANAAN ANGGARAN MELALUI
Pagu Pendapatan APBN Rp 14,2 Trilyun AKUNTABILITAS DANA DESA, SBSN, DAN
Realisasi Pendapatan APBN Rp 9,14 Trilyun KONSOLIDASI INTERNAL KEUANGAN
(64,74%)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pagu Belanja APBN Rp 14,77 Trilyun
Realisasi Belanja APBN Rp 9,45 Trilyun Beberapa kasus hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa di
(63,97%) Sumatera Selatan, baik yang terungkap oleh penegak hukum maupun dilaporkan
oleh masyarakat, seperti beberapa kali ditemukan Dana Desa yang telah salur,
Pagu Dana SBSN Rp 1,20 Triliun namun tidak terdapat pembangunan fisik dan/atau masyarakat belum
Realisasi Dana SBSN Rp 785 Milyar (65,43%) menerima atau menerima sebagian BLT Dana Desa. Oleh karena itu, Kanwil DJPb
Provinsi Sumatera Selatan wajib meyakini bahwa setiap rupiah yang
Pagu Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp 38,04 dibelanjakan APBN termasuk Dana Desa harus benar-benar bermanfaat bagi
Triyun rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi dan sinergi
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp dengan berbagai pihak, diantaranya dengan Kementerian Desa PDTT melalui
25,14 Trilyun (66,19%) Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Inspektorat Daerah dan Auditor
BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melalui kolaborasi dalam kegiatan
Pagu DAK Fisik Rp 1,90 Trilyun Kemenkeu Corpu Open Class Dana Desa yang bekerjasama dengan BDK
Realisasi DAK Fisik Rp 617 Milyar (32,41%) Palembang untuk memberikan pemahaman tentang prioritas penggunaan Dana
Desa kepada pengelola Dana Desa di beberapa daerah secara berkelanjutan
Pagu Dana Desa Rp 2,69 Trilyun dengan tema “Mengawal Akuntabilitas Dana Desa di Tengah Pandemi”.
Realisasi Dana Desa Rp 1,72 Triliun (63,70%)
Selain itu, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan juga menyelenggarakan
FGD Pelaksanaan Anggaran untuk satker yang memiliki kegiatan dengan
Sumber Dana SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dimana dana SBSN yang
dikelola di Sumatera Selatan sebesar Rp1,2 triliun dengan realisasi sampai
dengan Triwulan III 2021 65,43% atau Rp785 milyar. Namun hal tersebut perlu
dipastikan bahwa proyek yang dibiayai dapat selesai tepat waktu, efektif, dan
efisien.

Pada kegiatan lain, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan juga
melaksanakan kegiatan FGD Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Konsolidasian yang secara umum masih ada kendala pada
tingkat pemahaman pemda terkait Standar Akuntansi Pemerintah dalam
menyusun LKPD, hal-hal yang bersifat administratif dan teknis aplikasi pada
proses penyampaian data Pemerintah Daerah ke Kanwil DJPb Provinsi Sumatera
Selatan. Pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Kanwil DJPb
Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun strategi pembinaan sebagai upaya
peningkatan kualitas LKPD-K dan melakukan penilaian atas kinerja
penyelenggaraan akuntasi dan pelaporan keuangan yang sesuai SAP sehingga
proses konsolidasian laporan keuangan dapat berjalan dengan baik dapat
disajikan dengan kualitas yang lebih baik.

168

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

I. ISU TEMATIK
A. Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Masa Pandemi
Beberapa kasus hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa telah diungkap oleh penegak
hukum maupun dilaporkan oleh masyarakat. Beberapa kali ditemukan Dana Desa yang telah salur,
namun tidak terdapat pembangunan fisik atau masyarakat belum menerima atau menerima sebagian
BLT Dana Desa. Semakin banyak masalah hukum yang melibatkan perangkat desa sebagai akibat
kurangnya akuntabilitas dari penggunaan Dana Desa di lingkup Provinsi Sumatera Selatan sehingga
diperlukan pemahaman yang lebih baik oleh pengelola Dana Desa melalui Kemenkeu Corpu Open Class
Dana Desa dengan tema Mengawal Akuntabilitas Dana Desa di Tengah Pandemi.

B. Pelaksanaan Anggaran dengan Sumber Dana SBSN
SBSN merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan APBN sehingga pendanaan infrastruktur
yang seharusnya berada pada pos belanja negara dapat dialihkan sebagiannya ke pos pembiayaan. Hal
ini menambah ruang fiskal pemerintah. Diharapkan proyek/ kegiatan yang dibiayai dari SBSN dapat
diselesaikan tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel oleh karena itu perlu memastikan pembiayaan
SBSN yang teralokasi di Sumatera Selatan sebesar Rp1,2 Triliun dapat diselesaikan sesuai maksud
tersebut.

C. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
Secara umum masih ada kendala pada tingkat pemahaman pemda terkait Standar Akuntansi
Pemerintah dalam menyusun LKPD-K, hal-hal yang bersifat administratif dan teknis aplikasi pada
proses penyampaian data keuangan Pemerintah Daerah ke Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan.
Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian secara detail (level 4).

II. KONDISI PERMASALAHAN

A. Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Masa Pandemi
Kinerja penyaluran Dana Desa pada desa-desa di Sumatera Selatan masih belum optimal. Berdasarkan
hasil monitoring yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendahaharaan terkait
penyaluran Dana Desa antara lain:
1. Pada tahun 2019, terdapat 6 desa yang bermasalah hukum dalam pengelolaan Dana Desa. lalu pada
tahun 2020, terdapat 4 desa yang bermasalah hukum dalam pengelolaan Dana Desa;
2. Masih terdapat 4 Pemda yang belum menyetor sisa Dana Desa ke RKUN yang diakibatkan masih
berprosesnya permasalahan hukum tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa
terkait;

Kabupaten/ Kota Kode Desa Nama Desa Sisa Dana Penjelasan
KAB. MUSI BANYU ASIN (1103) Desa di RKD
KAB. OGAN KOMERING ULU (1104) 1606102004 SUKA MAKMUR yang belum Mantan kepala desa belum menyetor pajak dana desa dan
JUMLAH dana tersebut dipakai untuk keperluan pribadi
KAB. BANYUASIN (1109) disetor ke
KAB. OGAN ILIR (1112) 1601202004 ULAK LEBAR RKUD (Rp) Permasalahan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa

71,630,903

71,630,903

430,742,475

1601202005 PEDATARAN 30,468,400 Permasalahan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa

JUMLAH 461,210,875 Permasalahan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa
Permasalahan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa
1607102007 GASING 43,990,906
1607202004 51,927,870 Permasalahan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa
SUMBER 95,918,776
JUMLAH 279,338,800
279,338,800
1610082004 ARISAN GADING
JUMLAH

169

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

3. Terdapat 4 desa yang dihentikan penyaluran dana desanya untuk tahap III Tahun 2020. Yang mana
3 desa diakibatkan oleh Kepala Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana
tersebut (terlibat masalah hukum). Dan 1 desa diakibatkan oleh konflik internal dalam
kepengurusan desa;

4. Tahun 2021 terdapat beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian pada beberapa Kabupaten,
yaitu:
a. Kabupaten Lahat
a.1. Masih terdapat 1 desa yang belum salur dana desa, yakni Desa Tanjung Kurung Ilir, Kec
Tanjung Jebat yang belum melakukan setting status desa di Aplikasi OM- SPAN karena
permasalahan hukum Kepala Desa;
a.2. Dana Desa Tahap II 2021, masih terdapat 10 desa yang belum salur;
a.3. Dana Desa Tahap III 2021, belum terdapat realisasi penyaluran;
a.4. Masih terdapat 1 desa yang belum salur Bantuan Langsung Tunai untuk Bulan ke- 7 sampai
dengan Bulan ke-9 yaitu Desa Gunung Karto, Kecamatan Kikim Timur;
b. Kabupaten Muara Enim
b.1. Dana Desa Tahap II 2021, masih terdapat 57 desa yang belum salur;
b.2. Dana Desa Tahap III 2021, belum terdapat realisasi penyaluran;
b.3. Belum terdapat realisasi penyaluran Dana Desa untuk Bulan ke-10 sampai dengan Bulan
ke-12
c. Kabupaten OKU

170

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

Pada Desa Tangsi Lontar, Dana Desa telah disalurkan namun tidak terjadi pembangunan fisik.
Secara pengisian di Aplikasi Siskeudes sudah diinput, namun berdasarkan laporan masyarakat
tidak terdapat pembangunan fisiknya. Akibatnya akan menghambat penyaluran Dana Desa
Tahap II, dimana syarat penyalurannya ialah Laporan Realisasi Pemanfaatan Dana Desa TAYL.
d. Kabupaten Musi Rawas
d.1. Dana Desa Tahap II, masih terdapat 20 desa yang belum salur;
d.2. Dana Desa Tahap III 2021, belum terdapat realisasi penyaluran;
d.3. Belum terdapat realisasi penyaluran Dana Desa untuk Bulan ke-10 sampai dengan Bulan

ke-12;
e. Kabupaten Musi Rawas Utara

e.1. Dana Desa Tahap II, masih terdapat 4 desa yang belum salur;
e.2. Dana Desa Tahap III 2021, belum terdapat realisasi penyaluran;
e.3. Masih terdapat 1 desa yang belum salur Bantuan Langsung Tunai untuk Bulan ke- 7 sampai

dengan Bulan ke-12 yaitu Desa Napal Licin, Kec. Ulu Rawas.

Perubahan pola pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 memunculkan kerentanan
dalam pengelolaan APBDes, khususnya anggaran yang bersumber dari Dana Desa, karena potensi
penyimpangan yang relatif tinggi. Masih sering ditemukan stigma bahwa Dana Desa ialah Dana Kepala
Desa, yang menyebabkan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

B. Pelaksanaan Anggaran dengan Sumber Dana SBSN
Beberapa kendala utama dalam pelaksanaan proyek SBSN secara umum, antara lain:
1. Terkait tender atau kontrak. Proses lelang terlambat dilaksanakan atau terjadi lelang ulang
ataupun gagal lelang. Disamping itu penyedia bermasalah ataupun tidak berkinerja baik seperti
tidak melaksanakan kontrak, terlambat menyelesaikan kontrak, maupun tidak menyelesaikan
sama sekali;
2. Terkait perencanaan. Antara lain lahan yang mau digunakan belum sepenuhnya siap, terjadi
perubahan kontrak, maupun terdapat relokasi, realokasi ataupun perubahan ruang lingkup
pekerjaan;
3. Terkait administrasi. Antara lain persyaratan teknis dan administrasi seperti izin kontrak tahun
jamak maupun revisi buka blokir DIPA terlambat diproses. Maupun rencana penarikan dana tidak
tepat sehingga mengakibatkan penghentian pembayaran;
4. Hal-hal lain seperti adanya komitmen pihak ketiga (penyediaan lahan atau akses jalan) tidak
dipenuhi. Sampai aset yang akan digunakan hilang atau musnah karena bencana;
5. Proses revisi anggaran antar komponen yang memerlukan proses persetujuan di Eselon 1 K/L.

Penyerapan alokasi dana SBSN di Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan III 2021 sebesar Rp785
milyar atau 65,43% dari pagu Rp1,2 triliun. Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam
pengelolaan SBSN di Sumatera Selatan antara lain:
1. Terdapat kegiatan dengan alokasi dana cukup besar namun kontrak belum ada atau kontrak

belum didaftarkan ke KPPN;
2. Pekerjaan telah selesai sesuai termin namun belum dilakukan pembayaran per termin;
3. Masih terdapat deviasi atas Rencana Penarikan Dana (RPD). Bila RPD yang diajukan lebih kecil

dari realisasi SP2D, maka tidak cukup untuk membiayai kegiatan dengan beban SBSN. Sebaliknya,

171

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

apabila pengajuan RPD terlalu besar melampaui realisasi SP2D satker, akan menyebabkan
pengelolaan dana SBSN yang tidak efisien dan optimal.
4. Terdapat optimalisasi yang masih memerlukan proses di Es 1 K/L maupun proses di DJA.

C. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
Kendala pada tingkat pemahaman pemda terkait Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyusun
LKPD-K, hal-hal yang bersifat administratif dan teknis aplikasi pada proses penyampaian data keuangan
Pemerintah Daerah ke Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Kendala tersebut dapat mengakibatkan
ketidakakuratan dalam penyajian data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian yang
disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan yang akan berdampak tidak akuratnya
penyusunan GFS.

Dalam rangka menyusun LKPD-K yang berkualitas perlu dilakukan penyajian data secara lebih detail,
yang sebelumnya level 3 menjadi level 4 (akun 6 digit), sehingga diharapkan dapat memberikan
informasi yang lebih akurat yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.

III. ANALISIS
A. Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Masa Pandemi
Diperlukan penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal
akuntabilitas keuangan desa. Pengawasan itu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, sampai tindak lanjut hasil pengawasan. Pemerintah juga sudah membangun sistem
pengawasan berbasis elektronik yakni melalui Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Aplikasi
Siswakeudes).

Ada beberapa hasil pengawasan antara lain kegiatan yang ditetapkan sebagai prioritas tidak
mencerminkan kebutuhan desa, desa terlambat menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran dana
desa, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dalam hal ini Kepala Desa dan perangkatnya.

Integritas dan mentalitas perangkat daerah dan aparatur desa yang rendah mengakibatkan
penyimpangan penggunaan Dana Desa. Modusnya, membuat rancangan anggaran biaya diatas harga
pasar, menggelembungkan (mark-up) pembayaran pengadaan ATK dan honorarium, membuat
perjalanan dinas fiktif, dan tidak menyetorkan retribusi, membeli alat inventaris kantor tapi untuk
kepentingan pribadi, memangkas anggaran publik untuk dialihkan untuk kepentingan perangkat desa,
melakukan kongkalikong dalam proyek, mengadakan kegiatan atau proyek fiktif hingga meminjam
dana desa dan tidak dikembalikan.

Penyampaian para Narasumber terkait pengelolaan Dana Desa pada acara Kemenkeu Corpu Open
Class ini, diantaranya:
1. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa PDTT

a) Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 dan 2022 yakni diarahkan untuk percepatan
pencapaian aksi SDGs Desa, Desa Aman COVID-19 dan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan
melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

b) Dalam memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, kegiatan
pembangunan desa difokuskan untuk Padat Karya Tunai Desa

172

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

c) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan
usaha milik Desa untuk mewujudkan Desa sadar lingkungan dan pertumbuhan ekonomi Desa
merata

d) Mendorong percepatan penyaluran BLT Desa melalui validasi data KPM yang disepakati
setelah musyawarah desa.

2. Auditor BPKP Perwakilan Sumatera Selatan
a) Dana Desa masih dianggap sebagai dana Kepala Desa
b) Upaya akuntabilitas dapat dilakukan dengan pemanfaatan aplikasi Siskeudes yang
memberikan kemudahan pada operator desa dalam penginputan data-data APBDes, mulai
dari perencanaan hingga pelaporan. Diharapkan perangkat desa menginput data secara
berkala ketika setiap kegiatan telah dilakukan.
c) Terdapat empat fokus audit penyaluran BLT-DD di TA 2021, yakni:
1) Kualitas dan Pemutakhiran Data KPM
2) Tepat sasaran
3) Tepat jumlah dan status penyaluran
4) Efektivitas penyaluran
d) Dari 4 Fokus tersebut, ditemukan penyebab masalah dalam penyaluran DD dan BLT DD, antara
lain:
1) Regulasi Penggunaan DD untuk PPKM Mikro setelah Perdes APBDesa ditetapkan
2) Kurangnya pemahaman dari perangkat desa atas berbagai regulasi terkait penanganan
dan pencegahan Covid-19
3) Kurang maksimalnya pengawasan dari kecamatan selalu Pembina pemerintah desa
4) Lemahnya pembinaan DPMD kepada Pemdes, keterlambatan Musdesus sebagai syarat
penetapan Perkades, dan keterlambatan proses cleansing data KPM
5) Desa belum melengkapi syarat penyaluran DD Tahap I 2021 dan keterlambatan Kades
dalam menetapkan Perkades KPM BLT-DD
6) Tidak dilakukan pendataan KPM data terkini, dan proses pendataan hanya konfirmasi lisan
tanpa dukungan data DTKS
7) Desa terlambat dalam menyerahkan persyaratan pencairan DD Tahap I kepada DPMD
8) Tidak menerima BLT-DD sesuai nominal karena adanya pemotongan biaya materai
sebesar Rp15.000 yang digunakan untuk membuat surat pernyataan bersedia dilakukan
vaksinasi.
e) Penajaman penjelasan fungsi Aplikasi Siswakeudes dan kertas kerja pengawasan Dana Desa
yang diperuntukkan untuk APIP pada setiap pemda. Aplikasi Siswakeudes sendiri telah
terhubung dengan data yang ada pada Aplikasi Siskeudes.

3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
a) Penegasan Peran APIP Daerah dalam pengawasan terhadap Tata Kelola Dana Desa yang wajib
dilakukan hingga level Kecamatan
b) Contoh Hasil Pengawasan dan Akuntabilitas Dana Desa kabupaten
c) Beberapa Modus Korupsi dalam Dana Desa
d) Kendala dan Permasalahan yang sering ditemukan dalam pengawasan terhadap pengelolaan
Dana Desa.

173

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

Disamping menyampaikan paparan, para narasumber juga memberikan jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan dari para peserta yang antusias mengikuti acara sehingga diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman kepada para perangkat desa tentang pengelolaan Dana Desa. Berikut adalah beberapa
pertanyaan yang mewakili dari para perangkat desa yang ikut dalam acara ini:

Pernyataan dan Konfirmasi Tanggapan
Apakah bisa merubah jumlah KPM tahun 2022? Jumlah KPM bisa diubah setiap saat, jika ada
yang meninggal bisa dikurangi dan diganti
Apakah menyajikan Pendapatan Asli Desa dengan dengan yang lebih berhak dengan
kenyataan yang ada sehingga jumlah Pendapatan mekanisme yang ada, yakni pendataan desa
Desa lebih besar akan menyebabkan pengurangan dan dibawah ke musyawarah desa
nilai Dana Desa yang diterima? Jumlah Pendapatan Asli Desa yang disajikan
lebih besar tidak mengurangi nilai Dana
Salah satu bidang kegiatan penggunaan Dana Desa Desa. Ada alokasi kinerja yang berupa
yang potensial dapat meningkatkan pendapatan reward dari Kementerian Keuangan.
desa adalah BUMDes. Masalah utama pengelolaan Besaran Alokasi Dana Desa tergantung
BUMDes adalah kurangnya wawasan masyarakat Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin,
dalam malihat potensi desa dan memilih jenis bisnis dan luas wilayah
yang menguntungkan. Sejauh ini kegiatan apa saja Salah satu penyebab Bumdes tidak
yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menggeliat adalah ketidakcakapan
mengatasi masalah tersebut? pengelola Bumdes, masih terkait hubungan
Apakah 60% dari anggaran Dana Desa boleh politik dengan Kades. Perlu ketulusan niat
digunakan untuk sentral objek wisata desa? dan tujuan agar Bumdes dapat bermanfaat
bagi ekonomi masyarakat desa
Apakah warga yang memiliki Kartu Keluarga / KTP
suatu desa tetapi tidak berdomisili di desa tersebut Peruntukan Dana Desa dibagi menjadi 40%
berhak menerima BLT Dana Desa?
operasional dan 60% untuk pembangunan
Mungkinkah Dana Desa yang besarannya Rp 1 miliar
hanya menghasilkan nilai tambah bagi pendapatan desa. Kalau hanya untuk 1 objek
desa sebesar Rp1 juta hingga Rp2 juta?
peruntukkan, hal tersebut tidak

memungkinkan, lebih baik dibuat dalam

projek multiyears

Peran pendamping kecamatan dan

pendamping kabupaten dalam

pemutakhiran data mencatat dimana

domisili tinggal, agar tidak terjadi doubel

penyaluran. Jika hanya kepala keluarga yang

merantau tapi keluarga tinggal di desa,

maka keluarga tersebut masih berhak

menerima BLT Dana Desa

Tergantung orientasi kebutuhan dari desa

masing-masing. Tapi tujuan penggunaannya

adalah untuk pembangunan infrastruktur

174

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

Apakah peran Siskeudes dalam peningkatan desa dan pemberdayaan masyarakat yang
Akuntabilitas tinggal di desa dengan status tertinggal. Hal
ini dikembalikan ke kreatifitas dari
Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk pemerintah desa, pembangunan didorong
menurunkan jumlah kasus hukum berkaitan dengan melalui padat karya tunai dan swakelola
pengelolaan dana desa yang nantinya akan diterima dan dikerjakan
langsung oleh masyarakat desa tersebut
Siskeudes ditujukan untuk operator desa
untuk mempermudah pengelolaan Dana
Desa, mulai dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan
atas APBDes, Perdes dan Perkadesnya. Juga
berperan untuk meminimalisir human error
dalam pendokumentasian dan diharapkan
para pengelola Dana Desa dapat menginput
data jika ada kegiatan.
1. Perlu sinergi kolabularasi dari

Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes
PDTT dan Pemda di Sumatera Selatan
dengan penguatan komitmen antar
setiap stakeholder untuk mengawal
akuntabilitas dalam pengelolaan Dana
Desa
2. Perlu dibuat FAQ yang menjadi referensi
bagi para perangkat desa kedepannya
yang mempermudah pemahaman
perangkat desa
3. Membangun tata kelola yang baik dan
budaya cek dan ricek antar sesame
pengelola Dana Desa
4. Meningkatkan saluran pengaduan
masyarakat melalui whistleblower
system.

Dana Desa diprioritaskan untuk mempercepat capaian upaya terpadu pembangunan berkelanjutan
desa (sustainable development goals/SDGs). Prioritas pada 2021 sesuai Permendesa PDTT No.13
Tahun 2020 antara lain pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas
nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru.

Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa berupa pendataan desa, pemetaan potensi dan
sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata,
penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa, mewujudkan desa inklusif, adaptasi

175

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

kebiasaan baru dengan mewujudkan desa sehat sejahtera melalui desa aman Covid-19 dan
mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai (BLT) desa.

BLT Desa diberikan Rp300 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM). Alokasinya dari
anggaran dana desa sendiri adalah maksimal 25% dari dana desa bila pagu dana desanya kurang dari
Rp800 juta, 30% untuk pagu Rp800 juta sampai dengan Rp1,2 milyar, dan 35% untuk pagu lebih dari
Rp1,2 milyar.

Kriteria penerimanya adalah keluarga yang kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga
yang rentan sakit kronis, keluarga miskin yang terhenti menerima jaring pengaman sosial (JPS), dan
belum terdata (exclusion error).
Peran pemerintah desa dalam BLT ini salah satunya memvalidasi data KPM. Seperti mengidenfikasi
keluarga yang tidak berhak menerima dan menambahkan jumlah penerima karena teridenfikasi
berhak namun belum masuk daftar penerima.
B. Pelaksanaan Anggaran dengan Sumber Dana SBSN
Instrumen penerbitan SBSN sebagai pemenuhan pembiayaan APBN dilakukan melalui instrumen
Sukuk Ritel, SBSN PBS, SDHI, dan global sukuk. Penerbitan SBSN ini melalui metode lelang, book
building, dan private placement.
Hasil penerbitan SBSN dimanfaatkan untuk membiayai pekerjaan project underlying maupun project
financing. Pembiayaan Project underlying digunakan untuk membiayai proyek/kegiatan APBN secara
non earmarked antara lain untuk pembiayaan proyek yang dalam dokumen anggaran tidak
mencantumkan SBSN sebagai sumber dana. Namun kemudian dilakukan penetapan oleh Menteri
untuk digunakan sebagai dasar (underlying) penerbitan SBSN.
Pembiayaan hasil penerbitan project financing digunakan untuk membiayai proyek yang dialokasikan
dalam APBN dengan dokumen anggaran yang mencantum SBSN sebagai sumber dana untuk
pelaksanaan proyek.
Total pembiayaan proyek dari hasil penerbitan SBSN dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021
sebesar Rp145,85 triliun. Terdiri dari infrastruktur transportasi dan SDA sebesar Rp122,89 triliun
(84,25%) dan infrastruktur pendidikan, IPTEK, dan sosial sebesar Rp22,96 triliun (15,74%). Meliputi
3.447 proyek pada 12 Kementerian/Lembaga, 23 unit eselon 1 di 34 provinsi.
Total alokasi SBSN proyek tahun 2021 sebesar Rp27,58 triliun untuk 11 Kementerian/Lembaga dengan
870 proyek. Alokasi terbesar pada sektor transportasi terutama karena adanya penugasan kepada
Kementerian PUPR dan Kemenhub untuk penguatan konektivitas dan dukungan logistik di tahun 2021.
Ada beberapa keunggulan pembiayaan proyek SBSN, antara lain:
1. Proses perencanaan dan administrasi termasuk mekanisme tender mudah dan sederhana,

sepenuhnya mengikuti ketentuan APBN dan PBJ Pemerintah;
2. Perencanaan atau pengalokasian bersifat tahunan mengikuti siklus APBN sehingga dapat

mengakomodasi kebutuhan mendesak;
3. Kualitas output cukup baik, ada monev oleh Kementerian/Lembaga, Bappenas, dan Kementerian

Keuangan.
4. Sepenuhnya menggunakan sumber daya dalam negeri seperti bahan baku, teknologi, tenaga ahli

dan sebagainya;
5. Adanya fleksibilitas pemilihan jenis kontrak kontrak tahun tunggal maupun kontrak jamak;
6. Pembiayaan bersifat full costing meliputi seluruh biaya untuk perolehan aset;

176

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

7. Adanya mekanisme luncuran atau lanjutan untuk menjamin penyelesaian proyek antara lain
pemberian kesempatan 90 hari kerja untuk proyek tahun tunggal;

8. Adanya mekanisme optimalisasi sisa kontraktual dan percepatan proyek;
9. Adanya fleksibilitas termin pembayaran proyek yang dilakukan melalui reksus SBSN sesuai dengan

RPD yang disampaikan oleh satker melalui e-monev SBSN setiap bulan.

Kelemahan pembiayaan proyek SBSN antara lain:
1. Pembiayaan terbatas hanya untuk belanja modal dan belanja barang yang menghasilkan aset;
2. Hanya untuk belanja Kementerian atau Lembaga pusat. Tidak dapat digunakan untuk

Pemda/BUMN;
3. Alokasi proyek terikat dengan akad syariah SBSN sehingga sulit untuk pembatalan atau

pergeseran;
4. Cost of fund tidak dapat diukur satu per satu proyek, melainkan berdasarkan rata-rata yield SBSN.

Pengalokasian pembiayaan SBSN tahun 2021 terdiri dari sektor transportasi sebesar Rp16,21 triliun
(59%), sektor Pendidikan sebesar Rp4,32 triliun (16%), Sumber Daya Air sebesar Rp4,23 triliun (15%),
Sosial Perumahan sebesar Rp1,75% (6%), dan Riset dan Teknologi sebesar Rp1,07 triliun (4%).

Ada beberapa proyek strategis di Sumatera Selatan dibiayai SBSN dengan total alokasi dari tahun 2015
sampai dengan 2021 mencapai Rp6,17 triliun. Alokasi terbesar pada Kementerian PUPR baik untuk
sektor jalan-jembatan maupun infrastruktur Sumber Daya Air.

Proyek-proyek tersebut antara lain Jalur Kereta Api Martapura-Baturaja, Jalur Kereta Api lintas Lahat-
Bungamas-Lubuk Linggau, Jembatan Musi IV, fly over Simpang Bandara-Tanjung Api-api, Embung
konservasi dan saluran air baku, Preservasi rehabilitasi jalan negara batas kota Palembang-Indralaya-
Meranjat-Kayu Agung, Gedung kuliah UIN Palembang, dan Politeknik Sriwijaya.

Permasalahan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari SBSN menyebabkan penyerapan
anggarannya dibawah target. Hal ini perlu segera diatasi untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Beberapa permasalahan yang tercermin dari pertanyaan peserta FGD dan tanggapan dari Narasumber
tercantum dalam tabel berikut:

No Pertanyaan Tanggapan

1 Penanya : Dodi Prihadi - Kepala KPPN Pak Ichsan (DJPPR):
Rengat

Apakah regulasi penggunaan SBSN hanya Pembiayaan SBSN berbasis aset, harus menjadi
untuk belanja modal? Apakah kedepannya aset yang dapat digunakan masyarakat.
dapat digunakan untuk kegiatan Mengacu PP No. 56 tahun 2019 bahwa
pendukung belanja modal? pembiayaan dilakukan dalam rangka 4
komponen : pembangunan infrastruktur,
penyediaan layanan umum, pemberdayaan
industri dalam negeri, dan pembiayaan lain
sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah.
Dalam pelaksanaannya tidak ada aturan
pembiayaan hanya untuk 53 (belanja modal)

177

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

No Pertanyaan Tanggapan

saja, karena sifatnya full costing maka belanja
barang bisa menggunakan pembiayaan sbsn
namun harus terkait langsung dengan proyek.
secara riil, saat ini administrasi proyek juga
dibiayai dengan SBSN sehingga biaya yang
timbul dari kegiatan dalam rangka perolehan
aset SBSN dapat diakomodir

2 Penanya : Kasi PDMS Lubuk Linggau Pak Edy (DJPB) :

Apakah bisa difasilitasi di eSPM untuk Kedepan akan disempurnakan mekanisme untuk
pengajuan SPM yg melebihi RPD bulanan RPD agar include e-spm, sejauh ini penerapan
otomatis tertolak? RPD hanya untuk rupiah murni. Kendala
penerapan RPD secara bulanan akan
mengakibatkan resisten. karena jika sbsn tidak
mengajukan RPD / kurang, tidak boleh
mengajukan pembayaran maka akan
mempengaruhi realisasi belanja dan kecepatan
penyelesaian projek. Namun akan tetap
dikoordinasi ke pihak terkait agar dapat
dimasukkan dalam proses pengajuan SPM. Saat
ini monitoring hanya di e-monev maupun saldo
reksus

3 Penanya : Kasi PPA1 kanwil Riau Pak Edy (DJPB) :

Apakah Kanwil DJPb jg memperoleh akses Bisa, terdapat surat dari PKN terkait pengajuan

utk memantau RPD Bulanan SBSN oleh user e monev dan masukan dibutuhkan untuk

satker ? penyempurnaan e- monev

4 Apakah Kendala dan progres SBSN pada Yanuar (MAN IC) :
MAN IC?
x Proyek terkendala cuaca karena kondisi
lahan berupa rawa maka diperlukan
penimbunan ekstra dan cuaca tidak
mendukung sehingga mempengaruhi
realisasi namun sudah dikerjakan 2 shift
(pagi-malam). Target 30 Nov selesai 100%.

x Telah mengajukan Optimalisasi sisa kontrak
fisik 276 juta, namun belum ada
persetujuan pusat.

x Meubelair telah mengajukan ADK kontrak
sebesar 400 juta, pembayaran di bulan Nov.

x Peralatan dan mesin 102 Juta, belum
berkontrak namun direaliasasikan bulan
Nov

178

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

No Pertanyaan Tanggapan

5 Penanya : Ibu Kanwil Ditjen Pa Ichsan (DJPPR):
Perbendaharaan Prov. Sumsel
Bagaimana Proses Optimaliasi MAN IC Disarankan dilakukan CCO (Contract Change
senilai 276 Juta? order) sesuai dengan aturan pengadaan barang/
jasa pemerintah maks 10% dari masing –masing
paket. CCO dapat dilakukan sepanjang tidak
lintas komponen. Untuk lintas komponen
dilakukan dengan revisi DJA melalui unit es 1 jika
ada perubahan ruang lingkup membutuhkan ijin
bappenas, misalkan ada penambahan volume
mengacu pada PERMEN BAPPENAS nomor 8
tahun 2020 pasal 13 -14, untuk perubahan ruang
lingkup dan lebih dari 10% harus mengajukan ijin
ke bapennas kemudian baru revisi ke DJA
dengan batas pengajuan pada bulan Juli ( single
years) dan Sep (multi year)

C. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah menghasilkan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari 7 jenis utama Laporan Keuangan. Penjelasan lebih
detail terkait PSAP dapat dilihat dari 24 Buletin Teknis yang merupakan satu kesatuan dari Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian secara lebih detail (level 4, akun 6
digit) akan lebih menambah manfaat, terutama untuk para pemangku kepentingan/pengambil
kebijakan yang memerlukan informasi data yang lebih detail. Untuk dapat menyajikan hal tersebut

179

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

diperlukan sumber data secara lebih detail (akun 6 digit) dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan
Sistem Akuntansi. Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sedangkan Sistem Akuntansi yaitu
rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan
fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan, dan pada Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintahan
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dasar hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah adalah
UU N0.17/2003 Tentang Keuangan Negara, dan PMK-238/PMK.05/2011 Pedoman Umum Sistem
Akuntansi Pemerintahan.
Penggunaan Bagan Akun Standar secara konsisten akan membentuk sistem pengendalian yang baik,
sehingga mempermudah pimpinan dalam merumuskan kebijakan dan memudahkan aparat pengawas
melakukan pemeriksaan.

180

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

Pemerintah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara Nasional dengan tujuan
merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional, menyajikan IKD secara nasional,
merumuskan kebijakan Keuangan Daerah, dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
pendanaan daerah. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah yang mudah
diakses kepada masyarakat. Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-
prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

181

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

Penyediaan data transaksi pemerintah daerah melalui SIKD diselenggarakan sesuai dengan proses bisnis
penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, yaitu data yang memuat seluruh jenis transaksi
pemerintah daerah baik keuangan maupun non keuangan termasuk rincian transaksi pendapatan dan
belanja per bukti transaksi dalam Rekening Kas Umum Daerah sehingga paling kurang dapat
menggambarkan posisi kas, realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, dan laporan
keuangan secara lengkap dan andal.

Berikut disampaikan beberapa pertanyaan dari para peserta FGD dan tanggapan dari Narasumber:

No. Pertanyaan Tanggapan

Narasumber DJPK

1. Memberi saran/masukan agar kantor pusat Terkait dengan pembuatan sistem aplikasi

untuk duduk bersama, membuat satu aplikasi terintegrasi secara nasional sebenarnya telah

informasi keuangan daerah yang terintegrasi dilakukan usaha-usaha untuk mewujudkannya

secara nasional, tidak masing-masing institusi melalui forum-forum nasional, namun masih

membuat aplikasi sendiri-sendiri, dan hal ini butuh waktu untuk mengimplementasikannya

sesuai arahan Presiden, sehingga tidak terlalu yaitu adanya integrasi penganggaran antara

merepotkan Pemda. pusat dan daerah, sehingga program prioritas

(Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) nasional juga sampai ke daerah.

2. Sehubungan DJPK sudah membuat sistem Akses data sebenarnya juga telah diberikan

konsolidasian informasi keuangan, mohon bagi institusi yang memerlukan, seperti BPS,

Pemprov dapat diberikan akses untuk dapat Kemenkes, KPK, Bappenas, dan Kementerian

mengambil data konsolidasian informasi Kominfo, sehingga Pemda yang memerlukan

keuangan tersebut, sehingga dapat dapat mengajukan ke DJPK.

menghemat karena tidak perlu membuat

aplikasi sendiri.

(Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)

3. Bagaimana mekanisme/sistem pemberian Salah satu indikator dan variabel yang akan
DID, karena sampai dengan saat ini Pemda digunakan untuk menentukan DID tahun 2022
Banyuasin belum mendapatkan/ditranser adalah SIKD Mobile atau Sinergy Mobile. Untuk

182

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

dana DID, meskipun Laporan Keuangan tahun 2021 indikator yang digunakan adalah

Pemda Kabupaten Banyuasin sudah indikator-indikator tertentu yang dijabarkan

mendapatkan opini WTP dari BPK. sesuai pada Perpres Perencanaan APBN. Untuk

(BPKAD Kabupaten Banyuasin) Kabupaten Banyuasin akan dicek kemudian,

apakah tahun 2021 sudah berhak mendapatkan

DID, atau ada sebab lain yang menyebabkan

Pemda Banyuasin belum mendapatkan dana

DID.

4. Terkait dengan aplikasi SIPD, mohon agar Terkait penggunaan SIPD sudah dibicarakan

Pemda yang sudah berjalan dengan baik dengan Kemendagri dan integrasi sistem

pelaporan keuangannya agar terus informasi data keuangan pemda juga sudah

menggunakan aplikasi yang selama ini telah dibahas melalui forum-forum nasional, dan

berjalan dengan baik, dan mewajibkan saat ini tetap mendorong untuk

menggunakan SIPD setelah aplikasi tesebut mengutamakan penggunaan sistem yang sudah

dapat digunakan secara baik. ada dan berjalan dengan baik, dan selanjutnya

(BPKAD Kabupaten Banyuasin) diupayakan apabila ada sistem/aplikasi baru

dapat diinterkoneksikan dengan sistem lama

yang telah berjalan.

5. Salah satu fungsi kanwil adalah memonitor Data realisasi dimaksud sudah ada di aplikasi

realisasi pendapatan dan belanja daerah per SIKD dan bisa diakses oleh Kanwil, namun sejak

Provinsi/Kabupaten/Kota. Apakah kanwil bisa tahun 2019 beberapa Pemda mulai beralih ke

mendapatkan data realisasi tersebut untuk SIKD 5, dimana SIKD 5 belum masuk ke SIKD

wilayah Provinsi Sumatera Selatan ke DJPK existing, sehingga tidak dapat diakses oleh

dan apabila bisa bagaimana caranya. Kanwil, dan masih dalam tahap pengembangan

(Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan) untuk dapat diakses oleh Kanwil DJPb. Saat ini

Data tersedia sudah tersedia di SLDK dan bisa

diakses Dit.PA dan Dit. APK untuk bisa di

distribusikan ke Kanwil.

IV. REKOMENDASI
Berdasarkan uraian-uraian di atas, rekomendasi yang diusulkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera
Selatan adalah sebagai berikut:
A. Kemenkeu Corpu Open Class Dana Desa
Upaya untuk mengedukasi para pengelola keuangan desa tidak berhenti pada kegiatan kelas terbuka
ini saja. Pembinaan dan edukasi ini dapat dilanjutkan dengan:
1. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan membuat kesepakatan lanjutan antara Kementerian
Keuangan (DJPb dan BDK) , Kementerian Desa PDTT, BPKP dan Pemerintah Daerah (APIP) guna
memonitoring tindak lanjut dan dampak dari pelaksanaan Open Class ini;
2. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan mengadakan bimbingan teknis dan edukasi pemanfaatan
Aplikasi Siskeudes bekerjasama dengan BPKP secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan
kemudahan pada operator desa dalam penginputan data-data APBDes, mulai dari perencanaan
hingga pelaporan untuk mengawal akuntabilitasnya. Konsistensi perangkat desa untuk
menginput data secara berkala ketika setiap kegiatan telah dilakukan;
3. Pada Level Pusat perlu menguatkan komitmen, sinergi dan kolaborasi dari Kementerian
Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT dan Pemda di Sumatera Selatan
dalam mengawal akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa;

183

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

4. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan membuat daftar FAQ yang menjadi referensi bagi para
perangkat desa kedepannya yang mepermudah pemahaman perangkat desa;

5. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan mendorong semua kabupaten untuk membangun tata
kelola yang baik dan budaya cek dan ricek antar sesama dan meningkatkan saluran pengaduan
masyarakat melalui whistle blower system.

B. Pelaksanaan Anggaran dengan Sumber Dana SBSN
1. Dalam rangka akselerasi belanja SBSN, direkomendasikan seluruh satuan kerja untuk melakukan
optimalisasi belanja dengan melakukan percepatan belanja sebelum akhir tahun anggaran.
Terhadap pekerjaan yang sudah dikontrakkan agar segera menyampaikan data kontrak ke KPPN
dalam waktu lima hari kerja. Selain itu, terkait deviasi rencana penarikan dana, satker diharapkan
dapat tertib dan akurat dalam melakukan pengisian data RPD pada aplikasi e-Monev SBSN.
2. Pembahasan dalam Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dilakukan secara one-on-one dengan Satuan
kerja tertentu (Strategis dan Pagu Besar). Pelaksanaan pembahasan dilakukan mulai level KPPN
dilanjutkan di level Kanwil. Proses pembahasan dituangkan dalam komitmen pencapaian atau
prognosa perbulan. Khusus satker dengan sumber dana SBSN, secara periodik (triwulanan)
dilakukan rekonsiliasi dan koordinasi bersama pihak-pihak terkait (DJPb, DJPPR, Satker K/L dan Es
1 Kementerian terkait). Permasalahan yang dihimpun selama pembahasan dibuat rencana aksi
baik berupa solusi penyelesaian maupun eskalasi kepada pihak terkait sesuai hirarkis.
3. KPPN agar dapat difasilitasi melalui eSPM untuk pengajuan SPM yang bersumber dana SBSN yang
nominal pengajuannya melebihi RPD bulanan otomatis akan tertolak sistem sehingga menjaga
aspek kesesuaian dengan perencanaan.
4. Simplifikasi proses persetujuan optimalisasi sisa kontrak oleh Es 1 Kementerian/Lembaga dan juga
percepatan persetujuan perubahan lintas komponen yang memerlukan revisi kewenangan DJA
melalui unit Es 1. Simplifikasi dan akselerasi proses ini tentu akan mengoptimalkan kemanfaatan
dari pekerjaan yang bersumber dari SBSN.

C. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
1. Melakukan koordinasi dan asistensi/pendampingan dalam hal pemahaman SAP dengan semua
Pemda di wilayah Provinsi Sumatera Selatan secara terjadwal dan penetapan sasaran per pemda
sesuai dengan kebutuhan/kondisi pemda.
2. Menyegerakan implementasi dari aplikasi integrasi informasi keuangan daerah dan memberikan hak
akses kepada pemerintah provinsi untuk mengakses aplikasi tersebut.

V. INDIKATOR KEBERHASILAN

Berdasarkan analisis dan rekomendasi, berikut hasil identifikasi yang menjadi indikator efektifitas

keberhasilan.

No. Komponen Output Dampak

A. Kemenkeu Corpu Open Class Dana Desa

Para pengelola dana desa, a) Semakin meningkatnya Tidak terjadi korupsi dan
meningkatnya
tenaga pendamping, dan komitmen pengelola Dana pertumbuhan ekonomi
desa serta menurunnya
Dinas PMD peserta Desa dalam membangun tata

Kemenkeu Corpu Open Class kelola penggunaan Dana Desa

184

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

No. Komponen Output Dampak

yang baik; angka kemiskinan desa

b) Meningkatnya pemahaman karena pengelolaan Dana

perangkat desa terkait tata Desa dan APBdes yang

kelola APBdes dan Dana Desa efektif, efisien, akuntabel

yang baik dan Akuntabilitas dan sesuai peraturan

pengelolaan Dana Desa. yang berlaku.

c) perangkat desa menginput

data APBDes secara rutin

dalam Aplikasi SISKEUDES

sehingga dapat

menggambarkan kondisi real

keuangan desa dan

meningkatkan akuntabilitas

atas pengelolaan keuangan

desa;

d) Menurunnya kasus hukum

yang melibatkan perangkat

desa di masa yang akan

datang, di Lingkup Provinsi

Sumatera Selatan.

B. FGD Pelaksanaan Anggaran dengan Sumber Dana SBSN.

Satker K/L yang memiliki Kegiatan dan proyek yang - Akselerasi Realisasi

kegiatan dengan SD SBSN dibiayai SBSN selesai tepat Belanja yang

dapat merealisasikan sesuai waktu, efektif, efisien, dan bersumber dana SBSN.

target akuntabel - Hasil kegiatan dan

proyek atas beban

SBSN dirasakan

langsung masyarakat

C. FGD Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian

Peningkatan kualitas data Laporan Keuangan Pemerintah - Konsistensi Pemda

laporan keuangan Daerah Konsolidasian tersaji menggunakan BAS

secara detail (level 4/6 digit)) dalam SIKD

- Laporan Keuangan

menyajikan informasi

yang lebih akurat

level 4 (6 digit)

sehingga menjadi

rujukan pengambil

keputusan dan dapat

menjaga /

mempertahankan

185

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

OKTOBER 2021

No. Komponen Output Dampak

predikat WTP.

186

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

OKTOBER 2021

Profil Keuangan Oktober 2021 PENGUATAN EFEKTIFITAS KOMUNIKASI DAN
KOORDINASI PELAKSANAAN ANGGARAN
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 62,88 Triliun DAERAH DI WILAYAH PROVINSI BANTEN
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 34,15 Triliun
(54,31%) RINGKASAN EKSEKUTIF
x Dalm rangka melaksanakan amanat Direktur Jenderal Perbendaharaan dan
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 24,88 Triliun
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 16,51 Triliun Direktur Pelaksanaan Anggaran sesuai Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan
(66,36%) nomor ND-292/PB/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dan Nota Dinas Dir PA
nomor ND-751/PB.2/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yaitu untuk
Estmasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemda untuk mendorong
36,69 Triliun akselerasi belanja.
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp
24,17 Triliun (65,88%) x Terdapat Pemerintah Daerah yang realisasi DAK Fisiknya sangat rendah, yaitu

Alokasi Belanja APBD 2021 Rp 37,02 Triliun Pemda Kota Tangerang yang sampai dengan akhir Oktober 2021 realisasinya
Realisasi Belanja APBD 2021 Rp 21,43 Triliun baru menyentuh angka 9,95 persen, dan Pemda Kab Serang terkait serapan
(57,89%) anggaran Dana Desa.

Alokasi TKDD 2021 Rp 14,03 Triliun x Langkah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Banten yaitu melakukan
Realisasi TKDD 2021 Rp 10,12 Triliun (72,13%)
asistensi melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pemda dengan
Profil Indikator Fungsi APBN metode Focus Group Discussion (FGD). Satuan kerja yang dipilih untuk
Fungsi Alokasi pelaksanaan FGD sebelumnya telah dilakukan tracking atas kinerja penyerapan
Bidang kesehatan : Rp 260,56 Miliar anggarannya termasuk dukungan Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) yang
Pengembangan SDM : Rp 3,76 Triliun datanya diperoleh dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
Infrastruktur : Rp 686,90 Miliar
Program lainnya Rp 10,07 Triliun x Selain itu Kanwil DJPb Prov Banten juga menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi

Fungsi Distribusi yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Banten untuk bersama-sama
BLT Dana Desa : 112.072 KPM membahas terkait permasalahan penyerapan anggaran APBN dan APBD di
Penerima bantuan upah : 256.317 orang wilayah Banten .

Earmark 8% DAU/DBH x Kanwil DJPb Banten memberikan beberapa rekomendasi kepada satuan kerja
Alokasi Earmark 2021 Rp834,02 Miliar
Realisasi Earmark Rp340,71 Miliar atas permasalahan yang dihadapi, antara lain meminta satker untuk terus
(40,85%) meningkatkan koordinasi internal agar kemajuan pekerjaan yang dilakukan
oleh tim teknis diketahui oleh tim keuangan, sehingga data kemajuan tersbut
Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) dapat terinput ke dalam sistem
Alokasi PED 2021 Rp270,36 Miliar
Realisasi PED 2021 Rp118,15 Miliar
(43,70%)

Foto Kegiatan FGD Komunikasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Anggaran Daerah Wilayah Provinsi Banten

187

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

OKTOBER 2021

1. ISU TEMATIK
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan Pemerintah Daerah. Melaksanakan amanat Direktur Jenderal
Perbendaharaan dan Direktur Pelaksanaan Anggaran yang diamanatkan melalui Nota Dinas Dirjen
Perbendaharaan nomor ND-292/PB/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dan Nota Dinas Dir PA nomor ND-
751/PB.2/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yaitu untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan
Pemda untuk mendorong akselerasi belanja, antara lain belanja dukungan PEN. Tujuan dari
diselenggarakannya EPA Pemda antara lain untuk meningkatkan koordinasi serta melakukan konfirmasi
dan menggali informasi atas penyerapan anggaran serta kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Serang dan Kota Tangerang untuk anggaran DAK Fisik dan Dana Desa, earmark 8% DAU/DBH,
serta Belanja Dukungan Pemulihan Ekonomi Daerah. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Focus Group
Discussion (FGD) secara hybrid, yaitu dilaksanakan bersamaan secara offline dan daring yang
diselenggarakan pada tanggal 08 Oktober 2021. Adapun setelah dilakukan berbagai pertimbangan, maka
diundang 2 (dua) Pemda, yaitu Pemda Kabupaten Serang yang hadir secara offline, dan Pemda Kota
Tangerang yang hadir secara daring melalui zoom.

Dalam rangka meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kanwil DJPb Provinsi
Banten juga memenuhi undangan sebagai narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan RKPD dan APBN se-Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh
Bappeda Provinsi Banten pada tanggal 19 Oktober 2021.

2. KONDISI PERMASALAHAN
Pada Pemerintah Daerah Kota Tangerang realisasi DAK Fisik dan Dukungan Pemulihan Ekonomi Daerah
(PED) masih rendah. Realisasi DAK Fisik Pemda Kota Tangerang sampai dengan akhir Oktober 2021 baru
mencapai 9,95 persen. Dari total pagu DAK Fisik Kota Tangerang sebesar Rp25,41 miliar, baru terealisasi
Rp2,53 miliar, yaitu pada DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan sebesar Rp1,30 miliar dan DAK Fisik Reguler
Bidang Jalan sebesar Rp1,23 miliar.

Selain itu penyerapan anggaran PED Pemda Kota Tangerang berdasarkan data yang diperoleh dari
Direktorat Pelaksanaan Anggaran melalui laman bit.ly/akselerasibelanjapemda pada tanggal 7 Oktober
2021 baru mencapai 26,56 persen atau Rp12,51 miliar dari pagu Rp47,09 miliar. Sedangkan untuk saat ini
berdasarkan data dari sumber yang sama per tanggal 22 Oktober 2021 realisasi PED Kota Tangerang telah
mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp14,70 miliar atau 31,06 persen.

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dibandingkan dengan Kabupaten lain penerima Dana Desa,
merupakan Pemda dengan realisasi terendah. Berdasarkan data dari aplikasi OMSPAN per tanggal 7
Oktober 2021 realisasi dana desa di Kabupaten Serang sebesar 55,21 persen atau Rp148,24 miliar dari
pagu Rp268,53 miliar. Adapun untuk realisasi DAK Fisik pada tanggal yang sama telah mencapai 52,01
persen dan PED 55,97 persen.

Dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kanwil DJPb Prov
Banten menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Banten,
permasalahan yang dibahas terkait rendahnya serapan anggaran APBN dan APBD di wilayah Banten.

188

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

OKTOBER 2021

3. ANALISIS
Rendahnya penyerapan anggaran DAK Fisik dan dukungan Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) pada Kota
Tangerang, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
- Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)
Berdasarkan data dari aplikasi OMSPAN per tanggal 7 Oktober 2021, realisasi DAK Fisik Kota
Tangerang baru mencapai 9.95% yang merupakan terendah di wilayah Provinsi Banten. Adapun
kendala yang dihadapi oleh Pemda adalah :

1) Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam
Negeri nomor 906/923/Keuda tanggal 5 Februari 2021 menyebabkan adanya perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang mengharuskan pergeseran perkada 1, 2 dan 3.
Pergeserannya mengharuskan asistensi ulang yang baru diselesaikan pada tanggal 1 Juli 2021.
Selain itu dengan adanya kegiatan vaksinasi membuat OPD fokus pada kegiatan tersebut
sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan.

2) Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang
Dinas Pekerjaan Umum telah mengajukan permintaan penyaluran DAK Fisik tahap II yang
kemungkinan akan salur.

3) Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Dinas Pendidikan tidak akan melaksanakan kegiatan karena pada saat dilakukan pelelangan
barang yang dibutuhkan tidak tayang.

- Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) :
a. Perlindungan Sosial
Realisasi baru tercapai 51,70 persen atau sebesar Rp9.07 miliar dari pagu Rp17,54 miliar, salah
satunya adalah karena adanya kegiatan yang belum terealisasi yaitu pemberian makanan
tambahan. Kegiatan belum terealisasi terkendala karena adanya Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM).

b. Dukungan Ekonomi
Untuk dukungan ekonomi realisasi per tanggal 24 September 2021 baru tercapai 11,64 persen
atau Rp3,44 miliar dari pagu Rp29,55 miliar. Salah satu penyebabnya adalah belum terealisasinya
pembangunan sarpras di 13 Kecamatan karena menunggu juknis/perkada yang belum terbit,
serta karena adanya PPKM. Selain itu karena adanya kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang dibatalkan antara lain kegiatan sosialisasi dan pameran.

Penyebab rendahnya penyerapan anggaran Dana Desa pada Kabupaten Serang berdasarkan informasi
dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab Serang, yaitu terkait pemenuhan dokumen
sebagai syarat salur, dan adanya pilkades di sebagian besar Desa pada tahun 2021.

Sementara itu untuk DAK Fisik meskipun telah mencapai 52,01 persen, terdapat kendala yang dihadapi
oleh Pemda Kabupaten Serang, yaitu terkait permasalahan administrasi dimana dokumen yang belum
lengkap di OPD sehingga belum dapat mengajukan pencairan anggaran. Selain itu juga karena adanya
kontrak yang dibatalkan sebagai akibat dari pemenang lelang yang ternyata masuk di dalam daftar hitam

189

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

OKTOBER 2021

(black list) sehingga dana yang sudah terlanjur masuk ke RKUD sebesar Rp3,4 miliar menjadi dana idle di
RKUD dan Pemda bermaksud untuk menggunakannya di tahun anggaran mendatang (2022).

Perkembangan realisasi sampai dengan akhir Oktober 2021 untuk Dana Desa Kabupaten Serang telah
mencapai 61,04 persen sementara DAK Fisik telah mencapai 71,15 persen.

Pada kegiatan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Banten diperoleh
informasi beberapa permasalahan yang dialami oleh Pemda dalam melaksanakan penyerapan
anggarannya antara lain :

1. Adanya pandemi Covid-19
2. Terlambatnya transfer DAK Fisik karena persyaratan salur baru dipenuhi pada akhir Agustus 2021
3. Sertifikasi bendahara, menghambat pencairan
4. Tidak ada dokumen yang menyertai bantuan dari dana APBN, sehingga menyulitkan pencatatan di

Pemda
5. Untuk penyaluran anggaran DAK Fisik, terdapat klausul minimal 30 persen fisik pekerjaan harus

sudah selesai pada kontrak dengan pihak ke-3. Hal ini menyebabkan realisasi tahap I tidak mencapai
75 persen yang berakibat tidak dapat mengajukan penyaluran tahap II
6. Menunggu APBD perubahan terutama untuk belanja yang bersumber dari pinjaman
7. Perubahan pola penyaluran bagi hasil pajak ke kab/kota menjadi triwulanan
8. Bansos yang masih menunggu proses persiapan
9. Penyaluran bantuan keuangan untuk kab/kota yang menunggu perubahan APBD karena adanya
perubahan jumlah alokasi bantuan
10. Penerimaan pembiayaan dari pinjaman PT SMI yang dibatalkan

4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a) Agar juknis/perkada diterbitkan sebelum tahun anggaran berjalan atau diterbitkan selambatnya di
awal tahun anggaran sehingga tidak menghambat berjalannya pelaksanaan anggaran;
b) Agar OPD dapat mengatur SDM dengan lebih baik, sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana
sesuai dengan ketentuan;
c) Agar lembaga penyedia barang untuk lebih banyak menggandeng vendor penyedia barang,
sehingga kemungkinan barang yang dibutuhkan tidak ada sangat kecil;
d) Agar Pemda lebih berhati-hati dalam menentukan pemenang lelang untuk selalu memantau daftar
perusahaan yang masuk ke dalam daftar hitam pada saat akan mengadakan lelang.
e) Apabila Pemerintah Pusat melalui dana APBN memberikan bantuan ke Pemda disertakan dengan
dokumennya, misalnya pemberian bantuan berupa barang agar disertakan Berita Acara Serah
Terima (BAST) atau dokumen lain yang diperlukan, sehingga Pemda tidak ragu untuk mencatatkan
ke dalam sistem keuangannya.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.

190

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

OKTOBER 2021

Komponen Output Dampak

Meningkatkan realisasi Tersalurkannya Terwujudnya masyarakat
anggaran bantuan ke masyarakat yang sejahtera
melalui Danan Desa Membaiknya perekonomian
dan PED masyarakat

Tersalurkannya DAK Fisik

191

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

Oktober 2021

Profil Keuangan Oktober 2021 KEBERTERIMAAN DAN PENGUATAN
ANALLISIS DAN REKOMENDASI FISKAL
Estimasi Pendapatan APBN 2021
Rp 127,580,732,722,838 DAERAH

Realisasi Pendapatan APBN 2021 RINGKASAN EKSEKUTIF
Rp 89,938,260,380,605 (70,50%) - Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu piloting Penajaman
Kajian Fiskal Regional (New KFR) yang merupakan implementasi dari
Alokasi Belanja APBN 2021 Regional Chief Economist (RCE). Penyusunan KFR membutuhkan banyak
Rp 2,075,220,442,625,000 dukungan dari stakeholders sebagai pemilik data dan informasi serta
Realisasi Belanja APBN 2021 memberikan masukan/feedback. Oleh karenanya berbagai kegiatan
Rp 179,911,101,069,060 (8,67%) Bersama stakeholders yang berkaitan dengan bidang ekonomi di daerah,
khususnya Pemda DKI Jakarta, Bank Indonesia, BPS, serta instansi internal
Transfer Ke Daerah TA 2021 kementerian keuangan telah dilaksanakan. Dengan sinergi yang semakin
Rp 587,528,519,657,000 kuat diharapkan dapat meberikan peningkatan yang signifikan dalam
penyusunan New KFR.
Realisasi Transfer Ke Daerah TA 2021 - Analisis Pembiayaan Daerah terbagi menjadi dua yaitu Analisis Kebutuhan
Rp 62,713,701,261,156 (10,67%) Pembiayaan Daerah dan Analisis Peluang Investasi Daerah (APID). Laporan
APID merupakan Laporan tentang Rencana proyek daerah yang tidak dapat
Alokasi Dana Desa 2021 dibiayai APBD mendapat pembiayaan dari Pemerintah Pusat dengan skema
Rp - pinjaman maupun KPBU. Selanjutnya rencana proyek yang berupa Laporan
Realisasi Dana Desa 2021 APID dari masing-masing daerah itu disampaikan ke Kanwil (34 provinsi)
Rp - untuk dimasukkan ke KFR Triwulan III 2021 dan nanti ada seleksi di pusat.
Proyek investasi yang terpilih nanti itu yang dibiayai Pemerintah Pusat
(sumber data : OMSPAN data I-Account melalui PT. SMI.
tanggal 1 s.d 31 Oktober 2021)

Current Issues New KFR Provinsi DKI
Jakarta:
1. Penunjukan Prof. Muhammad Zilal

Hamzah Ph.D Dosen dan Ketua
Program Doktor Ekonomi dari
Universitas Trisakti sebagai Regional
Economist Kanwil DJPb Provinsi DKI
Jakarta s.d. akhir tahun 2021.
2. Koordinasi dengan Bappeda, BPKD,
BPAD, dan Dinas PMPTSP Provinsi
DKI Jakarta terkait Analisis Peluang
Investasi Daerah dengan hasil:
x Bappeda dan Jakarta Invesment

Center akan segera
menyampaikan daftar proyek
sebagai bahan Analisis Peluang
Investasi Daerah
x Proyek DKI Jakarta berbentuk
Greenfield bukan Brownfield
x Ada proyek investasi yang
sudah sampai dokumen teknis
(feasibility study) tapi sebagian
besar belum ada dokumen
teknis
3. Penyediaan anggaran terkait
data/langganan aplikasi.
4. Payung MoU dalam penyediaan
Data Perpajakan Sektoral untuk
New KFR.

192

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

Oktober 2021

1. ISU TEMATIK
Kantor Wilayah DJPb yang memiliki fungsi pembinaan, koordinasi, dan supervisi serta menjadi
representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai pengelola fiskal, perlu dilakukan penyusunan KFR
Kajian Fiskal Regional. Dalam rangka mewujudkan RCE yang handal, dilakukan penajaman fungsi
penyusunan KFR dengan diarahkan pada analisis fiskal dan makroekonomi yang dapat digunakan dalam
pencapaian tujuan kebijakan fiskal. KFR yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJPb perlu direstrukturisasi,
penyempurnaan, dan pengembangan berbasis analisis tematik dan project based serta penguatan sinergi
antar unit pengelola fiskal di pusat dan daerah.

Dalam rangka aspek kemanfaatan serta untuk memperoleh feedback dari stakeholder, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanan kegiatan FGD Rilis Kajian Fiskal Regional Triwulan
II Tahun 2021. Selain aspek kemanfaatan, dalam rangka penajaman KFR dan menjalin sinergi, telah
dilaksanakan FGD “Analisis Peluang Investasi Daerah” bersama Pemda DKI Jakarta serta FGD “Sinergi Data
Membangun Jakarta” bersama Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Pemda DKI Jakarta.

Dalam rangka penajaman dan pemberian nilai tambah atas kegiatan yang telah dilakukan dan
dilaporkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Bidang Pembinaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan dan Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II telah mengadakan
Focus Group Discussion (FGD) Analisis Peluang Investasi Daerah (APID) Tahun 2021 pada tanggal
28 Oktober 2021.
Analisis Peluang Investasi Daerah (APID) merupakan bagian dari Analisis pembiayaan untuk
daerah oleh Kanwil DJPb.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta melakukan analisa bersama Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta terkait beberapa proyek investasi pada Pemeritah Provinsi DKI Jakarta yang
membutuhkan pembiayaan oleh Pemerintah Pusat.

2. KONDISI PERMASALAHAN
Penajaman KFR membutuhkan analisis yang lebih mendalam sehingga memerlukan dukungan
kompleksitas data dan informasi dari berbagai instansi, media massa serta serta beberapa sistem. Akan
tetapi tidak semua data dan informasi dapat diperoleh antara lain dikarenakan: (1) keterbatasan waktu
pengumpulan data; (2) sumber data yang beragam; dan (3) keterbatasan kewenangan dalam mengakses
sistem Kementerian Keuangan untuk memperoleh data secara nasional.

Adanya subbab tambahan dalam KFR TW III 2021 yaitu Analisis Peluang Investasi Daerah dan
untuk tahun 2021 maka Laporan APID ada di Triwulan III yang harus disampaikan ke kantor pusat
DJPb tanggal 15 November 2021. Untuk itulah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melihat peluang investasi apa
yang ada di daerah sebagai bahan pelaporan Analisis Peluang Investasi Daerah tersebut.

193

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

Oktober 2021

SISTEMATIKA KFR TRIWULAN III 2021

3. ANALISIS
- Analisis New KFR
Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai usaha untuk memperoleh data dan
informasi yang dibutuhkan dalam rangka restrukturisasi dan penyempurnaan analisis KFR. Selain
perolehan data dibutuhkan juga pembahasan bersama instansi yang terkait atas data fiskal,
moneter maupun ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi/mengetahui kebijakan-
kebijakan apa yang telah dilakukan dan dibandingkan dengan realisasi dilapangan apakah
berdampak atau tidak. Misalnya kebijakan Pemda atas target-target penerimaan daerah untuk
melihat dampak penerimaan daerah. Oleh karena itu kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI
Jakarta telah berinisiatif melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan stakeholder pemilik dan
pengguna data melaui:
a. Rilis KFR Triwulan II 2021 pada tanggal 7 Oktober 2021 dalam rangka meminta feedback atas
analisis yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketajaman analisis;
b. FGD Sinergi Data Menbangun Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2021, kegiatan ini untuk
mensinkronisasi dan harmonisasi data yang dibutuhkan dalam penyusunan KFR kepada
pemilik data.
FGD Analisis Peluang Investasi Daerah (APID) tanggal 28 Oktober 2021, dilakukan dalam rangka
memenuhi analisis tematik pada KFR Triwulan III dengan meminta dan menggali potensi investasi
yang ada di daerah.

- Analisis FGD APID
A. Penjelasan Analisis Pembiayaan
Analisis pembiayaan untuk daerah oleh Kanwil DJPb ada dua yaitu Analisis Peluang
Investasi Daerah (APID) dan Analisis Kebutuhan Pembiayaan Daerah. Dalam APID ini
yang menjadi dasar analisis adalah peluang investasi yang ada di daerah berdasarkan
potensi dan unggulan daerah. Kemudian yang menjadi objek APID adalah Pemda yang

194