STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan APBN Wilayah Aceh KOORDINASI ANTAR KELEMBAGAAN DALAM
per 30 September 2021 RANGKA PERCEPATAN PENYERAPAN TKDD
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp1,25 T DAN PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp0,78 T DI ACEH
(62,40%)
Alokasi Belanja Pemerintah Pusat 2021 Rp14,33 T RINGKASAN EKSEKUTIF
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2021 Rp9,79 T
(68,32%) Koordinasi dengan para stakeholder di Pemerintah Daerah telah dilakukan oleh
Alokasi Belanja Transfer Rp8,55 T kanwil Aceh selama bulan September. Koordinasi yang dilakukan dengan para
Realisasi Belanja Transfer Rp5,33 T (62,34%) Kepala Daerah pada 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota di Aceh diharapkan akan dapat
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp3,56 T meningkatkan penyerapan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ada pada
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp1,68 T (47,19%) Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Utara, Kab. Bener Meriah, Kab.
Alokasi Dana Desa 2021 Rp4,99 T Nagan Raya, Kota Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh. Selain itu juga dilakukan
Realisasi Dana Desa 2021 Rp3,66 T (73,35%) koordinasi dan asistensi aplikasi persediaan dengan pihak Badan Pengelola
Keuangan Daerah Pemda Gayo luwes, Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Aceh Tengah
Profil Keuangan APBD Wilayah Aceh Terbitnya Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
per 30 Agustus 2021 Berbasis Elektronik ternyata tidak diiringi dengan pemahaman masyarakat
Estimasi Pendapatan APBD 2021 Rp13,86 T bahwa pemerintah telah menggunakan sistem teknologi informasi dalam
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp6,08 T pelaksanaan tugas dan pemberian layanan kepada publik. Kurangnya
(43,88%) pemahaman masyarakat tersebut, mendorong Kanwil DJPb Aceh bersama dengan
Estimasi Pendapatan Asli Daerah 2021 Rp2,40 T BPKP Aceh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemerintah Aceh
Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2021 Rp1,42 T mengenai penerapan SPBE yang ada pada pemerintahan dari kacamata
(59,14%) pelaksanaan pengelolaan keuangan pusat dan daerah.
Alokasi Belanja APBD Rp13,48 T Sebagai salah satu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, capaian output
Realisasi Belanja APBD Rp4,52 T (33,49%) memegang peranan penting dalam menunjukkan sejauh mana keberhasilan
satker dalam melaksanakan perencanaan berupa output yang dihasilkan. Oleh
karena perlu dilakukan sosialisasi dan bimtek mekanisme pengisian capaian
output dalam IKPA 2021
Dalam rangka peningkatan pemahaman satker BLU terhadap pelaksanaan tugas
dan peningkatan nilai maturitas telah dilaksanakan FGD satker BLU yang ada di
Aceh.
Dokumentasi Kegiatan Kanwil DJPb Prov. Aceh dalam rangka
menjalankan peran sebagai RCE
1
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
SEPTEMBER 2021
1. ISU TEMATIK
Percepatan Penyaluran APBN ke Daerah. Dalam rangka mendorong percepatan penyaluran dana
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), meningkatkan penyaluran UMi, dan mempercepat
penyerapan anggaran satker Dekon TP, maka Kanwil DJPb Prov Aceh melakukan koordinasi dengan tujuh
Kepala Daerah, yaitu Walikota Banda Aceh, Walikota Lhokseumawe, Bupati Aceh Utara, Bupati Bener
Meriah, Bupati Aceh Tengah, Bupati Nagan Raya, dan Bupati Aceh Barat. Dengan adanya koordinasi ini
diharapkan awareness Kepala Daerah terkait penyaluran dana TKDD, penyaluran UMi, dan penyerapan
anggaran satker Dekon TP dapat meningkat.
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE diharapkan dapat meningkatkan
penggunaan dan pemanfaaatan teknologi informasi dalam proses manajemen keuangan pada
pemerintahan. Kanwil DJPb Aceh turut serta memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai penerapan
SPBE pada DJPb. Pada tanggal 17 September 2021, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh menjadi
narasumber untuk berdialog di TVRI Bersama dengan Kepala Perwakilan BPKP Aceh dengan topik
bahasan reformasi pelayanan publik dalam kerangka SPBE dan penerapannya
Indikator Capaian Output pada IKPA. Berdasarkan hasil monev IKPA Kanwil DJPb Provinsi Aceh, nilai
Indikator Capaian Output berpengaruh signifikan terhadap nilai IKPA Kanwil DJPb Provinsi Aceh s.d TW
III 2021. Nilai indikator capaian output KL/Satker mitra kerja dari bulan April sampai dengan Agustus
secara berturut turut adalah 8.12, 10.12, 11.85, 11.85 dan 12,96. Meski secara progress selalu
meningkat, optimalisasi nilai capaian output KL/Satker perlu mendapat perhatian khusus.
Realisasi Capaian Output
14 12,96
Aug-21
12 11,85 11,85
Jul-21
10 8,12 10,12
8 9,23
Sep-21
6
4
2
0
Apr-21 May-21 Jun-21
Grafik Capaian Output K/L Satker Mitra Kerja Kanwil DJPb Provinsi Aceh s.d TW III 2021
FGD BLU. Hingga saat ini terdapat enam BLU di Aceh, yaitu tiga BLU di rumpun pendidikan (Universitas
Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, serta Poltekpel Malahayati), dua BLU di rumpun
kesehatan (RS Bhayangkara Banda Aceh dan RS Kesdam IM), dan satu BLU
2
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
SEPTEMBER 2021
Kawasan (BPKS Sabang). Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman satker BLU terhadap
pelaksanaan tugas BLU sesuai dengan PMK 129 tahun 2020 serta maturity rating BLU, maka dipandang
perlu untuk dilakukan FGD dengan enam satker BLU tersebut.
Indikator Tingkat Maturitas Satker BLU
Aplikasi Persediaan Pemda. Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan akuntabel saat ini
telah menjadi suatu keniscayaan yang harus dicapai. Hal ini berlaku baik untuk entitas pelaporan baik
pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu unsur yang penting dalam rangka
pelaporan keuangan tersebut ialah pencatatan persediaan. Pencatatan ini selanjutnya dilakukan
melalui suatu aplikasi yang disebut Aplikasi Persediaan. Aplikasi persediaan saat ini telah memiliki
metodologi First In First Out (FIFO) dalam pencatatannya. Perkembangan metodologi ini perlu untuk
terus disosialisasikan, sebagai bagian dari pembinaan akuntansi kepada seluruh pemerintah daerah.
Terkait hal tersebut, telah diinisiasi sosialisasi/pembinaan aplikasi persediaan metode FIFO ke pemda,
diantaranya bagi Pemda Gayo luwes, Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Aceh Tengah.
2. KONDISI PERMASALAHAN
Rendahnya penyerapan TKDD terutama penyaluran BLT Desa dapat membawa dampak pada
kurangnya daya beli masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (PKM). Hal ini patut untuk menjadi
perhatian karena roda perekonomian tidak berjalan dengan baik. Dengan pentingnya BLT Desa ini,
maka pemda perlu didorong untuk dapat melakukan penyerapan dana desa regular dan BLT desa.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
3
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
SEPTEMBER 2021
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Dampaknya, BLT bulan ke sepuluh sampai dengan bulan ke dua belas sudah dapat
dicairkan mulai 1 Oktober 2021. Berdasarkan data OMSPAN pertanggal 23 September, masih terdapat
beberapa Kabupaten/Kota di Aceh yang belum mencairkan BLT desa bulan kesembilan (Kabupaten
Aceh Tengah), penyerapan dana desa kurang dari 70% (Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh
Tengah), dan realisasi DAK Fisik kurang dari 40% (Banda Aceh, Nagan Raya, Aceh Barat). Selain itu,
apabila melihat trend penyaluran UMi, terjadi penurunan pada bulan Agustus dan September.
4
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
SEPTEMBER 2021
Realisasi DAK Fisik dan Dana Desa
Pada Delapan Kab/Kota, Aceh
Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pemerintah telah menggunakan sistem teknologi
informasi dalam pelaksanaan tugas dan pemberian layanan kepada publik. Kurangnya pemahaman
masyarakat tersebut, mendorong Kanwil DJPb Aceh bersama dengan BPKP Aceh untuk memberikan
edukasi kepada masyarakat dan pemerintah Aceh mengenai penerapan SPBE yang ada pada
pemerintahan (DJPb dan BPKP).
Terdapat beberapa permasalahan teknis pengisian capaian output seperti (1) RVRO dilaporkan dalam
pecahan, (2) indikasi PCRO dilaporkan terlalu rendah, (3) keterangan tidak memadai untuk output
anomali referensi 99, (4) perekaman SP2D pada aplikasi SAS belum sesuai dan (5) adanya satker yang
belum melaporkan capaian output aplikasi OMSPAN; dan/atau merekam SP2D di aplikasi SAS, (6)
indikasi RO dilaporkan dengan progres (PCRO) terlalu rendah, di antaranya untuk RO Dukungan
Manajemen Internal. pengisian Capaian Output yang belum sesuai dengan prinsip pengisian data
capaian output, misalnya RVRO bernilai desimal (tidak dalam satuan penuh).
Dalam rangka mengukur kinerja dari satker BLU, digunakan metode penilaian maturity rating. BLU
Maturity Rating Assessment and Tools Evaluation disusun berdasarkan kerangka maturitas yang terdiri
atas lima level utama. Masing-masing level memiliki basis kriteria yang berlaku secara universal untuk
seluruh aspek penilaian dan indikator. Aspek penilaian dan indikator maturitas selanjutnya diukur
berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu pengukuran berbasis hasil (result-based) dan pengukuran
berbasis proses (process based). Oleh karena itu perlu peningkatan pemahaman satker BLU terhadap
pelaksanaan tugas dan peningkatan nilai maturitas sehingga diharapkan satker BLU yang ada di lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Aceh memiliki hasil penilaian maturitas ‘’optimizing”dari sisi hasil dan proses.Satu
debitur korporasi yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum yang memberikan
multiplier effect kepada bisnis turunannya (pemasok bahan bangunan, pengadaan tenaga kerja, dan
lainnya);
Sejak penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual (tahun 2015) pemerintah belum dapat
melakukan pencatatan persediaan menggunakan metode FIFO karena berbagai kendala salah satunya
pada perhitungan/coding Aplikasi Persediaan. Atas kondisi ini, Pemerintah menggunakan metode HPT
dalam menilai persediaan yang berlangsung hingga tahun 2020. Dengan metode penilaian HPT ini,
pencatatan pada Aplikasi Persediaan menyebabkan terjadinya :
a. Transaksi Koreksi Otomatis (KO) apabila dalam satu bulan terjadi pembelian persediaan dengan
5
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
SEPTEMBER 2021
beberapa harga satuan yang berbeda.
b. Selisih nilai antara transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk dalam hal terjadi transfer
persediaan antara entitas pelaporan yang satu dengan entitas lainnya.
Permasalahan tersebut selanjutnya menimbulkan berbagai temuan audit pada entitas pelaporan
pemerintah.
Hingga saat ini belum semua kabupaten/kota yang ada di Aceh menggunakan aplikasi untuk menghitung
persediaan. Hal ini mengakibatkan tidak tersajinya persediaan secara valid dalam neraca. Hal ini juga
tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK bahwa nilai persediaan pemerintah daerah belum
menggunakan metode yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. ANALISIS
Rendahnya penyerapan TKDD terutama penyaluran BLT Desa disebabkan oleh kurangnya awareness
kepala daerah. Kepala Kanwil DJPb Prov Aceh melakukan kunjungan kerja ke tujuh Kepala Daerah untuk
meningkatkan sinergi dan awareness. Dalam pertemuan dengan kepala daerah, Kepala Kanwil DJPb
Provinsi Aceh menyampaikan materi mengenai realisasi penyaluran transfer ke daerah dan dana desa,
penyaluran UMi, dan penyerapan anggaran satker Dekon TP. Sebagai upaya untuk tersalurnya BLT Desa
secepatnya kepada KPM maka Kanwil mendorong agar kabupaten/kota melakukan penyaluran BLT Desa
bulan kesepuluh sampai dengan bulan ke dua belas pada tanggal 1 Oktober 2021 sesuai dengan PMK 94
tahun 2021.
DJPb dalam menyikapi Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dengan melakukan transformasi digital. Sampai dengan akhir tahun 2020, DJPB telah
mengembangkan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) menjadi 15
program. Dari sisi pengelolaan negara, DJPb telah mencapai output terlaksananya pembangunan tiga
system utama sebagai operational backbone yang didukung digital treasury yaitu SPAN (Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara), SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), MPN G3
(Modul Penerimaan Negara Generasi ke 3) dan DigiT (Digital Treasury). Melalui transformasi digital di
sisi pengeluaran keuangan negara, diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan
Pemerintah Daerah. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam
penggunaan dana alokasi yang tepat sasaran dalam penyaluran dan penggunaanya. Kanwil DJPb Aceh
turut serta memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai penerapan SPBE pada DJPb.
Belum akuratnya pengisian data capaian output ini akan berimbas kepada keandalan data dalam
mengukur ketercapaian output atau manfaat yang diterima masyarakat atas belanja KL di Provinsi Aceh.
Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dengan benar mekanisme pengisian capaian output,
sehingga validitas data dan nilai capaian output dalam IKPA menjadi lebih baik. Untuk itu kanwil DJPb
telah melaksanakan sosialisasi dan bimtek mekanisme pengisian capaian output dalam IKPA 2021.
Dalam Kerangka Kerja Pengembangan Penilaian Maturitas BLU terdapat beberapa indikator maturity
rating BLU, Level 1 Initial or ad-hoc Pada tingkatan awal ini, BLU masih berada pada tahap permulaan, di
mana aktivitas yang digunakan sebagai dasar pengukuran maturitas masih bersifat ad-hoc. Level 2
Managed Pada level ini, BLU memiliki kapabilitas untuk melakukan aktivitas yang bersifat repeatable,
meskipun belum terdokumentasikan secara standar. Level 3 Defined Pada level ini, BLU mampu
mendokumentasikan aktivitas pada level 2 secara standar yang dituangkan dalam bentuk prosedur baku.
Level 4 Predictable, Pada level ini, BLU mampu mendefinisikan, mengendalikan dan memprediksi proses
untuk menjaga kualitas layanan maupun output yang diberikan kepada publik. Level 5 Optimizing Pada
level ini, BLU telah mencapai tahap kesempurnaan dan berorientasi pada inovasi dan peningkatan
berkelanjutan (continuous improvement).
Untuk mencapai agar satker BLU pada Kanwil DJPb Provinsi Aceh mencapai maturitas optimizing, perlu
6
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
SEPTEMBER 2021
dilakukan langkah-langkah dimana salah satunya adalah sosialisasi awal mengenai maturitas BLU. Selain
itu akan dilakukan pembinaan secara berkala yang akan dilakukan oleh Bidang PPA 1 Kanwil DJPb
Provinsi Aceh untuk memastikan bahwa Satker BLU dari sisi penilaian komponen result based dan
process based dapat mencapai hasil yang maksimal.
Pemerintah daerah belum menggunakan aplikasi persediaan karena a) aplikasi penyusun laporan
keuangan yang selama ini digunakan tidak memiliki menu pencatatan persediaan b) aplikasi persediaan
yang dikembangkan oleh DJPb sebelum 2021 menggunakan metode HPT hal ini tidak sesuai dengan
kebijakan akuntansi pemda yang menggunakan metode FIFO c) Pengembangan aplikasi membutuhkan
sumber daya yang mahal dan lama.
Terdapat beberapa kabupaten/kota di Aceh yang menggunakan perhitungan manual dalam pencatatan
persediaan baik melalui Microsoft Excel maupun menggunakan tulisan tangan. Akibatnya, rentan adanya
human error pada proses pencatatan persediaan. Berbagai risiko timbul akibat hal ini seperti kesalahan
pencatatan volume, penjumlahan, maupun keseragaman pencatatan jenis item persediaan.
Hal inilah yang mendasari beberapa pemerintah daerah di lingkup Provinsi Aceh tertarik untuk
mempelajari dan menggunakan dalam proses pencatatan dan penatausahaan persediaan pada
daerahnya masing-masing. Selain mempelajari pencatatan persediaan secara umum, pemerintah daerah
ini juga tertarik mempelajari metode FIFO yang baru diterapkan di tahun 2021.
4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Sebagai upaya untuk terus menjaga agar penyerapan TKDD dapat dilakukan secara maksimal
maka perlu peran dari KPPN. KPPN diharapkan terus menjaga hubungan yang baik dengan para
kepala daerah di daerah masing-masing untuk menjaga awareness pemda dalam melakukan
evaluasi transfer ke daerah dan dana desa, penyaluran UMi, dan satker DK/TP.
b. Mendorong instansi pemerintah yang telah menerapkan SPBE untuk mengedukasi masyarakat
terkait peerapan SPBE tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah
telah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel
serta pelayanan publik yang berkualitas.
c. Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan oleh satker untuk mengatasi permasalahan
terkait belum optimalnya nilai capaian output tersebut antara lain satker agar memperhatikan dan
mengikuti langkah-langkah perekaman capaian output, serta melaporkan data lebih awal
sehingga masih ada waktu untuk memonitor, mengevaluasi, dan/atau memperbaiki data apabila
diperlukan. Selanjutnya Satker agar mengakui PCRO meskipun belum ada realisasi anggaran,
sepanjang sudah ada aktivitas yang dilaksanakan (rapat daring, pembentukan tim kerja,
penyusunan draft, pembayaran uang muka), mengisi data capaian output dengan mengacu pada
pedoman dan prinsip pengisian data dengan memperhatikan target RO Triwulanan serta
mengecek kewajaran data capaian output (PCRO, RVRO, dan Keterangan). Apabila terdapat GAP
yang tinggi, dapat memilih opsi keterangan selain referensi 99 (sepanjang referensi keterangannya
mewakili kondisi riilnya) agar data terkonfirmasi by System. Dengan pengisian data capaian output
yang sesuai, diharapkan kredibilitas dan akuntabilitas data lebih terjamin, sehingga kinerja
pelaksanaan anggaran dan ketercapaian outputnya lebih selaras sehingga dampak belanja KL
terhadap perekonomian masyarakat Aceh dapat diukur secara lebih akurat.
d. Kanwil DJPb dalam hal ini Bidang PPA I akan melaksanakan pembinaan secara intensif kepada BLU
7
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
SEPTEMBER 2021
sehingga dapat memperoleh nilai maturitas tertinggi. Selain itu kami juga mengusulkan kepada
Direktorat. PPK BLU untuk bisa memberikan asistensi kepada pegawai kanwil. Kepada masing-
masing satker BLU juga diharapkan untuk dapat mengidentifikasi keunggulan masing-masing
serta permasalahan yang ada intensifikasi pelaksanaan pembinaan baik kepada BLU dan kepada
Kanwil.
e. Kanwil DJPb Provinsi Aceh akan terus menjalin koordinasi dan secara terbuka akan menerima
dalam hal terdapat pemda yang membutuhkan konsultasi ataupun informasi terkait proses
penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel. Kanwil DJPb Provinsi Aceh juga
mendorong pemda-pemda lingkup Provinsi Aceh untuk senantiasa menjaga kualitas dan
meningkatkan kualitas SDM yang tersedia terkait dengan akuntansi dan proses penyusunan
laporan keuangan yang handal, akuntabel, dan berkualitas. Selain itu, diharapkan agar Kemendagri
membuat aplikasi persediaan atau dengan mereplikasi aplikasi persediaan yang dikembangkan
oleh Kementerian Keuangan.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.
Ilustrasi Infografis Indikator Keberhasilan Yang Dicapai
8
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan September 2021 AKSELERASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH
Pagu Pendapatan pada APBD 2021 sebesar RINGKASAN EKSEKUTIF
Rp57.216,24 milyar. Realisasi Pendapatan dan Belanja pada APBD, Earmark 8%, Pemulihan
Realisasi Pendapatan pada APBD 2021 sebesar Ekonomi Daerah (PED), dan Insentif Tenaga Kesehatan di Sumatera Utara
Rp27.674,70 milyar (48,37%). masih tergolong rendah.
Beberapa penyebab yang mengakibatkan rendahnya realisasi seperti situasi
Pagu Belanja pada APBD 2021 sebesar Rp59.141,72 pandemi Covid-19 yang oleh pemerintah pusat mewajibkan daerah melakukan
milyar. refocussing anggaran sehingga membutuhkan waktu untuk
Realisasi Belanja pada APBD 2021 sebesar pembahasan/penetapan anggaran serta kebijakan Pemberlakukan
Rp22.926,03 milyar (38,76%). Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menghambat jalannya
kegiatan realisasi terutama dalam hal proses pengadaan barang dan jasa;
Realisasi Earmark 8% mencapai Rp575,29 milyar Peraturan Bupati tentang Juknis pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan yang
(26,94%). masih dalam proses; serta Pengusulan Insentif Penanganan Covid-19 berbasis
Aplikasi sehingga memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan
Realisasi PED mencapai Rp372,34 milyar penggunaan aplikasi dan perlunya waktu untuk koordinasi dengan Kemenkes
(29,65%). dan puskesmas-puskesmas terkait.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Sumatera
Utara telah melakukan kegiatan akselerasi belanja pemerintah daerah dalam
rangka dukungan percepatan realisasi yang dilakukan dalam bentuk kegiatan
kompilasi realisasi dan permasalahan untuk 34 pemerintah daerah di Sumatera
Utara serta melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah melalui
pelaksanaan kegiatan Focuss Group Discussion (FGD) untuk membahas realisasi
dan permasalahan yang terjadi pada masing-masing pemerintah daerah.
9
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2021
1. ISU TEMATIK
Akselerasi Belanja Pemerintah Daerah. Porsi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Tahun
Anggaran 2021 mencapai lebih dari 40% penerimaan negara yang menunjukkan perhatian dan
dukungan Pusat kepada Daerah yang tinggi guna penguatan layanan publik di daerah. TKDD merupakan
bagian APBN yang terus dioptimalkan, maka diharapkan penggunaan dan hasilnya harus semakin baik
dan efektif. Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2021 diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK.07/2021 tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.
Setelah periode Semester I tahun 2021, terdapat beberapa isu yang terjadi antara lain: (a)
Bertambahnya kasus Covid-19 yang memerlukan pendanaan lebih besar serta akselerasi vaksinasi untuk
membentuk herd immunity dan mendukung pelaksanaan PPKM; (b) masih rendahnya realisasi belanja
kesehatan di daerah, terutama belanja Earmarking 8% DAU, termasuk di dalamnya insentif tenaga
kesehatan daerah, dan/atau belanja lainnya; (c) masih terdapat pemda yang belum melakukan
penyesuaian APBD untuk memenuhi ketentuan di PMK No.17/PMK.07/2021 sehingga diperlukan
langkah-langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan penanganan Covid-19 dan
dampaknya; (d) kebutuhan akan data terkini dalam setiap rapat kabinet maupun rapat pimpinan lainnya
sehingga dibutuhkan akselerasi dalam hal penyampaian laporan.
Sebagai upaya percepatan realisasi belanja daerah, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan
Nota Dinas Nomor ND-292/PB/2021 tanggal 25 Agustus 2021 hal Akselerasi Belanja
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan diperbaharui dengan Nota Dinas Direktur
Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-751/PB.2/2021 tanggal 30 Agustus 2021 hal Petunjuk Teknis Laporan
Akselerasi Belanja Kementerian/Lembaga dan Belanja Pemerintah Daerah, dimana Kanwil Ditjen
Perbendaharaan diharapkan melakukan langkah-langkah akselerasi belanja Pemerintah Daerah pada
triwulan III dan triwulan IV Tahun Anggaran 2021 serta menyampaikan realisasi, kendala, dan
rekomendasi secara periodik berdasarkan jenis laporan yang telah ditentukan.
Menindaklanjuti hal tersebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara melalui Bidang
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II telah melakukan koordinasi dengan 34 pemerintah daerah di
lingkup kerjanya guna menginventarisir dan menganalisis realisasi, kendala, serta rekomendasi untuk
10
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2021
dilaporkan ke kantor pusat terhitung mulai tanggal 5 September 2021. Adapun laporan yang
disampaikan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan yang memuat Laporan
Realisasi APBD, Laporan Realisasi Earmark 8%, Laporan Realisasi PED, dan Laporan Realisasi Insentif
Tenaga Kesehatan. Selain itu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan
kegiatan Focuss Group Discussion (FGD) Akselerasi Belanja Pemerintah Daerah pada tanggal 25
September 2021 secara online yang mempertemukan Kanwil, KPPN, serta Pemerintah Daerah. Kegiatan
ini digunakan sebagai salah satu strategi komunikasi untuk mendukung percepatan akselerasi belanja
Pemerintah Daerah.
2. KONDISI PERMASALAHAN
Realisasi berdasarkan Jenis Laporan. Realisasi pendapatan dan belanja APBD, Earmark 8%, dan PED
masih tergolong rendah (dengan realisasi di bawah 50% dari pagu anggaran). Hanya realiasi Insentif
Tenaga Kesehatan yang sudah mencapai lebih dari 50% dari jumlah pagu. Mengingat triwulan III yang
akan segera berakhir, sejumlah langkah percepatan sangat perlu dilakukan guna memastikan realisasi
dapat dilakukan secara optimal untuk mendukung tujuan pelaksanaan TKDD terutama di tengah
pandemi Covid-19. Perkembangan realisasi per tanggal 17 September 2021 disajikan dalam grafik
berikut ini :
Grafik 1. Realisasi APBD
Rp27.674,70 M Pendapatan Rp22.926,03 M Belanja
(48.37%) 38.76%
TOTAL TOTAL
Rp57.216,24 M Rp59.141,72 M
sisa anggaran realisasi sisa anggaran realisasi
Grafik 2. Realisasi Earmark 8% Grafik.3. Realisasi PED Grafik 4. Realisasi Insentif Tenaga
Kesehatan
Belum Realisasi, Belum Realisasi,
Rp1.560,47 M Rp883,32 M Belum Realisasi,
Rp45,39 M
26.94% 29.65%
64.36%
Realisasi, Realisasi, Realisasi,
Rp575,29 M Rp372,34 M Rp81,95 M
Sumber: data APBD per tanggal 17 September 2021
11
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2021
3. ANALISIS
Realisasi APBD. Realisasi pendapatan APBD di Sumatera Utara Per-17 September 2021 mencapai
48,37% atau sebesar Rp27.674,70 milyar. Sedangkan penyerapan belanja APBD mencapai 41,86% atau
sebesar Rp17.409,32 milyar. Realisasi belanja berdasarkan jenis belanja disajikan dalam grafik berikut:
Grafik 5. Realisasi Belanja Sumatera Utara (milyar Rp)
Belanja Bantuan Keuangan 2.143,79
6.444,71
Belanja Bagi Hasil 1.971,89
2.486,71
Belanja Transfer 4.115,68
8.931,43
Belanja Tidak Terduga 61,12
586,35
Belanja Modal 1.339,90
8.037,23
Belanja Operasi 17.409,32 41.586,70
Realisasi Anggaran
sumber: data APBD per tanggal 17 September 2021
Belanja Operasi merupakan jenis belanja dengan pagu dan realisasi terbesar dengan total pagu
mencapai Rp41.586,70 milyar dan realisasi mencapai Rp17.409,32 milyar (41,86%). Belanja Operasi di
Sumatera Utara terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi,
Belanja Hibah, Belanja Bansos, dan Belanja Lainnya. Belanja Pegawai memperoleh porsi pagu terbesar
mencapai Rp21.900,91 milyar dan realisasi sebesar Rp10.799,55 milyar (49,31%).
Realisasi Earmark 8%. Realisasi Earmark 8% di Sumatera Utara masih tergolong rendah dengan capaian
realisasi hanya 26,94%. Sumatera Utara memiliki 34 pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah
provinsi, kota, dan kabupaten. Realisasi Earmark 8% masing-masing pemerintah daerah disajikan
sebagai berikut:
12
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2021
Grafik 6
Realisasi Earmark 8% Pemerintah Daerah di Sumatera Utara
Kota Gunungsitoli 11,82%
Kab. Nias Barat 7,11%
Kab. Nias Utara 0,31%
Kab. Labuhanbatu Utara 9,87%
Kab. Labuhanbatu Selatan 3,59%
Kab. Padang Lawas Utara
17,91%
Kab. Padang Lawas
Kab. Batu Bara 24,44%
Kab. Samosir
42,88%
Kab. Serdang Bedagai
Kab. Humbang Hasundutan 13,50%
16,72%
Kab. Nias Selatan
Kab. Pakpak Bharat 7,56%
Kota Padang Sidempuan 3,45%
Kota Tebing Tinggi
Kota Tanjung Balai 41,02%
Kota Sibolga 50,14%
Kota Pematang Siantar
5,56% 15,03%
Kota Medan 19,26%
Kota Binjai
38,95%
Kab. Toba Samosir 42,97%
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Tapanuli Tengah 4,28% 22,97%
Kab. Tapanuli Selatan 11,80% 26,98%
Kab. Simalungun 7,88%
Kab. Nias
40,32%
Kab. Mandailing Natal
Kab. Langkat 0,60% 21,18%
25,92%
Kab. Labuhanbatu 6,34%
Kab. Karo 8,25% 23,89%
Kab. Deli Serdang 19,30%
Kab. Dairi
20,03%
Kab. Asahan
Provinsi Sumatera Utara 52,68%
penyerapan
sumber: data APBD per tanggal 17 September 2021
Earmark 8% dapat digunakan untuk Penanganan Covid-19, Dukungan Vaksinasi, Dukungan pada
Kelurahan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam
rangka Penanganan Covid-19, serta Belanja Kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas.
Dari hasil monitoring dan analisis yang dilakukan, berikut pemerintah daerah yang belum melakukan
realisasi sampai dengan tanggal 17 September 2021 berdasarkan peruntukan Earmark 8%.
13
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2021
Pemda belum melakukan realisasi Penanganan Covid-19:
1. Kab. Nias
2. Kab. Tapanuli Utara
3. Kota Tanjung Balai
4. Kab. Nias Utara
Pemda belum melakukan realisasi Dukungan Vaksinasi:
1. Kab. Karo 6. Kab. Nias Selatan
2. Kab. Tapanuli Utara 7. Kab. Batubara
3. Kota Medan 8. Kab. Padang lawas
4. Kota Pematang Siantar 9. Kab. Labuhanbatu Selatan
5. Kab. Pakpak Bharat 10. Kab. Nias Utara
Pemda belum melakukan realisasi Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi
Covid-19:
1. Kab. Tapanuli Utara 4. Kab. Samosir
2. Kab. Toba Samosir 5. Kab. Padang Lawas
3. Kota Padang Sidempuan 6. Kab. Labuhanbatu Utara
7.
Pemda belum melakukan realisasi Insentif Tenaga Kesehatan:
1. Kab. Labuhanbatu 5. Kota Padang Sidempuan
2. Kab. Nias 6. Kab. Nias Selatan
3. Kab. Simalungun 7. Kab. Padang Lawas
4. Kab. Tapanuli Tengah 8. Kab. Labuhanbat Selatan
Pemda belum melakukan realisasi Belanja Kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas:
1. Kab. Asahan 6. Kab. Serdang Bedagai
2. Kab. Nias 7. Kab. Padang Lawas
3. Kab. Tapanuli Selatan 8. Kab. Nias Utara
4. Kab. Tapanuli Tengah 9. Kab. Nias Barat
5. Kota Tanjung Balai
Realisasi PED. Sebaran realisasi PED pada Pemerintah Daerah di Sumatera Utara sampai dengan tanggal
17 September 2021 disajikan sebagai berikut:
14
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2021
Grafik 7
Realisasi PED Pemerintah Daerah di Sumatera Utara
Kota Gunungsitoli 0,67% 13,65%
Kab. Nias Barat 10,80%
Kab. Nias Utara 41,26%
30,40%
Kab. Labuhanbatu Utara 0,00% 22,24%
Kab. Labuhanbatu Selatan
Kab. Padang Lawas Utara 15,11% 55,77%
Kab. Padang Lawas 5,66% 45,56%
Kab. Batu Bara 13,11%
Kab. Samosir 41,15%
10,63%
Kab. Serdang Bedagai 0,00%
Kab. Humbang Hasundutan
26,59% 49,19% 67,78%
Kab. Nias Selatan 41,04% 66,54%
Kab. Pakpak Bharat 5,07% 37,42%
Kota Padang Sidempuan
Kota Tebing Tinggi 15,55%
Kota Tanjung Balai
0,00% 17,35%
Kota Sibolga
Kota Pematang Siantar 0,00% 14,11%
0,00% 30,28%
Kota Medan
Kota Binjai 18,79%
23,28%
Kab. Toba Samosir
Kab. Tapanuli Utara 7,28% 32,00%
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Tapanuli Selatan 44,09%
Kab. Simalungun
Kab. Nias
Kab. Mandailing Natal
Kab. Langkat
Kab. Labuhanbatu
Kab. Karo
Kab. Deli Serdang
Kab. Dairi
Kab. Asahan
Provinsi Sumatera Utara
sumber: data APBD per tanggal 17 September 2021
Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk mendukung program
pemulihan ekonomi daerah. Dari besaran paling sedikit 25% tersebut diarahkan penggunaannya kepada
(a) perlindungan sosial; dan (b) permberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan penggunaannya
tersebut, berikut pemerintah daerah yang belum melakukan realisasi sampai dengan tanggal 17
September 2017 di Sumatera Utara.
Pemda belum melakukan realisasi Perlindungan Sosial:
1. Kab. Asahan
2. Kab. Karo
3. Kab. Simalungun
4. Kota Padang Sidempuan
5. Kab. Padang Lawas
Pemda belum melakukan realisasi Pemberdayaan Ekonomi:
15
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2021
1. Kab. Asahan 5. Kab. Padang Lawas
2. Kab. Karo 6. Kota Tanjung Balai
3. Kab. Simalungun 7. Kab. Nias Barat
4. Kota Padang Sidempuan
Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan. Pendanaan insentif tenaga kesehatan Daerah dalam rangka
penanganan Covid-19 digunakan untuk: (a) Pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas kinerja
Tahun Anggaran 2020; dan (b) Pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja Tahun
Anggaran 2021. Sebaran realisasi Insentif Tenaga Kesehatan pada Pemerintah Daerah di Sumatera Utara
disajikan sebagai berikut:
Grafik 8
Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara
Kota Gunungsitoli 100,00%
Kab. Nias Barat
Kab. Nias Utara 0,00% 83,32%
0,00%
Kab. Labuhan batu Utara 0,00% 56,35%
Kab. Labuhanbatu Selatan 44,96%
Kab. Padang Lawas Utara 0,00%
0,00% 21,26% 97,53%
Kab. Padang Lawas 0,00%
Kab. Batu Bara 100,00%
Kab. Samosir 100,00%
90,87%
Kab. Serdang Berdagai
Kab. Humbang Hasundutan 65,99%
Kab. Nias Selatan 25,81%
Kab. Pakpak Bharat 16,65%
Kota Padang Sidempuan
Kota Tebing Tinggi 44,48% 95,91%
Kota Tanjung Balai 99,58%
Kota Sibolga 22,25%
Kota Pematang Siantar
40,60%
Kota Medan
Kota Binjai 86,74%
Kab. Toba Samosir 63,27%
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Tapanuli Tengah 90,15%
Kab. Tapanuli Selatan 100,00%
Kab. Simalungun 95,30%
Kab. Nias
32,50% 55,96%
Kab. Mandailing Natal 36,46% 71,16%
Kab. Langkat
33,33% 59,44%
Kab. Labuhanbatu
Kab. Karo
Kab. Deli Serdang
Kab. Dairi
Kab. Asahan
Provinsi Sumatera Utara
penyerapan
sumber: data APBD per tanggal 17 September 2021
16
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2021
Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa masih ada Pemerintah Daerah yang belum melakukan realisasi
Insentif Tenaga Kesehatan sebagai berikut:
1. Kab. Tapanuli Selatan 4. Kab. Labuhanbatu Selatan
2. Kota Binjai 5. Kab. Nias Utara
3. Kota Tanjung Balai 6. Kab. Nias Barat
Jumlah tenaga kesehatan di Sumatera Utara diinventarisir sebanyak 22.599 tenaga kesehatan yang
tersebar di seluruh pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:
Grafik 9
Jumlah Tenaga Kesehatan di Sumatera Utara
6.197 5.399
1.718
9.285
Dokter Spesial Dokter gigi/umum perawat/bidan Nakes lainnya
sumber: data APBD per tanggal 17 September 2021
Sehubungan dengan pelaksanaan realisasi APBD, Earmark 8%, PED, dan Insentif Tenaga Kesehatan,
terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah antara lain:
1. Situasi pandemi Covid-19 yang oleh pemerintah pusat mewajibkan daerah melakukan refocussing
anggaran sehingga membutuhkan waktu untuk pembahasan/penetapan anggaran;
2. Proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa yang mengalami
perlambatan akibat refocussing anggaran serta baru selesai tender di bulan Juli dan Agustus
sehingga realisasi masih pada tahapan uang muka.
3. Beberapa Pemerintah Daerah masih dalam proses tahap pengajuan dari OPD;
4. Peraturan Bupati tentang Juknis pembayaran insentif tenaga kesehatan masih dalam proses.
5. Anggaran kas diplot di triwulan III dan triwulan IV dan saat ini sedang proses/tahap pengerjaan;
6. Beberapa kegiatan dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 masih
dalam proses SPJ;
7. Terbatasnya jumlah vaksin yang diterima Dinas Kesehatan;
8. Pengusulan Insentif Penanganan Covid-19 berbasis Aplikasi sehingga memerlukan waktu untuk
koordinasi dengan Kemenkes dan puskesmas-puskesmas terkait;
9. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan terhambatnya kegiatan;
17
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2021
4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah, rekomendasi yang
dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
1) Kepala Daerah membentuk gugus tugas (task force) percepatan akselerasi belanja daerah yang
tugasnya adalah menemukan titik permasalahan yang menjadi penghambat realisasi belanja
pemerintah daerah dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut.
2) Kepala Daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin kinerja pada setiap OPD yang
memiliki anggaran dalam rangka akselesari belanja pemda tersebut.
3) Melakukan percepatan pekerjaan fisik di lapangan terutama kegiatan yang telah dilakukan
refocussing untuk percepatan proses pembayaran;
4) Lelang pengadaan barang dan jasa agar segera dilaksanakan setelah APBD disahkan;
5) Perlu disusun juknis internal terkait jangka waktu penyelesaian tagihan/SPJ kegiatan;
6) Perlu dilakukan asistensi dalam penggunaan aplikasi kepada OPD untuk meminimalisir kendala
karena penggunaan aplikasi;
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.
Gambar 1
Indikator Keberhasilan
Komponen Hasil Dampak
- Realisasi Belanja APBD - peningkatan realisasi - terbentuknya herd immunity
sebesar 38,76% belanja APBD dan dukungan pelaksanaan
PPKM
- Realisasi Earmark 8% - peningkatan realisasi
sebesar 26,94% belanja kesehatan di - perbaikan ekonomi di tahun
daerah 2021
- Realisasi PED sebesar - penyesuaian APBD
26,95% memenuhi ketentuan
- Realisasi Insentif Tenaga PMK No.17/PMK.07/2021
Kesehatan sebesar 64,36% - ketersediaan data
terkini terkait belanja
Pemerintah Daerah
18
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan September 2021 ROLLOUT SAKTI WEB FULL MODULE PADA
SATUAN KERJA NON PILOTING DAN
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 6,30 Trilyun AKSELERASI REALISASI BELANJA
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 5,76 Trilyun PEMERINTAH DAERAH DAN BELANJA
(91,41%) KEMENTERIAN/LEMBAGA
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 31,27 Trilyun RINGKASAN EKSEKUTIF
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 22,11 Trilyun
(70,71%) (termasuk seluruh komponen TKDD) Sebagai instrumen untuk assurance pemahaman Satker terhadap penggunaan
aplikasi SAKTI, keberhasilan pelaksanaan EUT SAKTI berpengaruh besar terhadap
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 1,89 Trilyun implementasi atau rollout SAKTI di seluruh Satker Non Piloting. Berdasarkan
Realisasi DAK Fisik 2021 553,53 Miliar (29,18%) Laporan EUT SAKTI 2021 dari KPPN lingkup Kanwil DJPb Sumatera Barat,
permasalahan yang terjadi dalam EUT Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 992,59 Miliar adalah persentase ketuntasan yang belum optimal. Kendala yang timbul pada
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 747,61 Miliar (75,32%) ketuntasan EUT SAKTI ini disebabkan kurangnya adaptasi/penyesuaian Satker
terhadap aplikasi SAKTI. Disamping itu, berdasarkan komparasi dari metode
Alokasi DAU 2021 Rp12,52 Triliun pelaksanaan EUT SAKTI 2021, KPPN yang menyelenggarakan secara full daring
Realisasi DAU 2021 Rp10,31 Triliun (82,34%) menunjukkan tingkat ketuntasan yang relatif lebih rendah dibandingkan KPPN
yang menerapkan metode hybrid
Alokasi DBH 2021 Rp433,36 Miliar Sementara itu, sampai dengan tanggal 9 September 2021 realisasi belanja Pemda
Realisasi DBH 2021 Rp302,70 Miliar (69,84%) di Sumatera Barat masih belum optimal. Realisasi TKDD di Provinsi Sumatera
Barat baru terealisasi sebesar Rp13,34 triliun atau 65,52% dari pagu. Sementara
Alokasi DID 2021 Rp455,13 Miliar realisasi anggaran earmark 8% DAU/DBH untuk penanganan Covid-19 di Provinsi
Realisasi DID 2021 Rp335,91 Miliar (73,80%) Sumatera Barat baru terealisasi sebesar Rp193,78 miliar atau 18,96% dan masih
DAK Non Fisik 2021 Rp3,84 Triliun ada Kabupaten/Kota yang realisasinya masih di bawah 10%. Realisasi anggaran
Realisasi DAK Non Fisik Rp2,62 Triliun (68,35%) belanja dukungan pemulihan ekonomi daerah di Provinsi Sumatera Barat juga
belum optimal, secara total terealisasi sebesar Rp300,19 miliar atau baru
Fungsi Distribusi mencapai 28,16%. Berdasarkan FGD Akselerasi Belanja Pemda yang telah
BPUM : Rp 339,03 Miliar (282.525 pelaku dilaksnakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat,
usaha) terdapat beberapa kendala yang mentebabkan realisasi belanja Pemda belum
BLT Dana Desa : Rp187,81 Miliar optimal.
Padat Karya PUPR : Rp374,87 Miliar Realisasi anggaran belanja K/L di Sumatera Barat sampai dengan pertengahan
(21.155 tenaga kerja) September 2021 mencapai 66.95%, namun masih terdapat 12 satuan kerja dengan
Padat Karya Kementan : Rp19,52 Miliar pagu terbesar yang realisasi angggarannya masih dibawah 60%. Dalam rangka
(5.712 tenaga kerja) mengakselerasi belanja Kementerian/Lembaga, telah dilaksanakan One on One
Padat Karya Kemenhub : Rp128,82 Miliar Meeting dengan 12 satker dengan pagu terbesar di wilayah kerja Kanwil Ditjen
(5.687 tenaga kerja) Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat tetapi realisasinya mash dibawah 60%.
Fungsi Stabilisasi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat meminpin secara langsung kegiatan FGD
Penempatan dana pemerintah pada Bank dan One on One Meeting Akselerasi Belanja K/L dan Belanja Pemerintah Daearah (Dokumentasi
Nagari Rp 250 miliar Kanwil DJPb Sumatera Barat – September 2021)
Nominal ekspansi/penyaluran kredit
Rp1,08 Triliun untuk 8.169 debitur
Mikro : Rp92,04 Miliar (1.801 debitur)
Kecil : Rp636,39 Miliar (2.994 debitur)
Menengah : Rp66,10 Miliar (61 debitur)
Korporasi : Rp74,89 Miliar (68 debitur)
Konsumsi : Rp211,69 miliar (3.245 debitur)
Realisasi Kredit Program : Rp6,24 Triliun
untuk 141.460 debitur dengan rincian :
Kecil : Rp3,11 Triliun (15.167 debitur)
Mikro : Rp2,90 Triliun (96.154 debitur)
Supermi : Rp198,26 Miliar (21.333 debitur)
UMi : Rp34,00 Miliar (8.806 debitur)
19
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SEPTEMBER 2021
1. ISU TEMATIK
Implementasi SAKTI merupakan program prioritas dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan dan pelaksanaan APBN pada Kementerian/Lembaga. Seluruh proses dalam siklus APBN yaitu
penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan telah terintegrasi dalam satu aplikasi ini. Implementasi SAKTI
dilakukan dengan tahapan rollout SAKTI web full module pada Satuan Kerja Non Piloting dari Januari
sampai dengan Desember 2022. Target awal yang diharapkan, pembayaran gaji induk Januari 2022 sudah
dilakukan menggunakan SAKTI.
Dalam persiapan roll out SAKTI web full module, KPPN lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera
Barat melaksanakan End User Training (EUT) SAKTI pada batch IV untuk modul pelaksanaan dan batch V
untuk modul pelaporan. Pelaksanaan EUT SAKTI telah diselenggarakan pada 6 s.d. 17 September 2021
oleh 6 (enam) KPPN dan diikuti 635 Satker K/L Non Piloting se-Sumatera Barat.
Sementara itu terkait kinerja realisasi anggaran pemerintah daerah dan K/L, sampai dengan bulan
September, realisasi belanja Pemda masih perlu dioptimalkan. Pada belanja pemerintah daerah, realisasi
TKDD, earmark 8% dan dukungan pemulihan ekonomi masih perlu diakselerasi. Masih terdapat beberapa
kendala yang dihadapi oleh Pemda dalam proses realisasi anggaran.
Demikian pula dengan realisasi belanja K/L di Sumatera Barat. Meskipun sampai dengan pertengahan
September realisasi belanja K/L sudah cuku baik, namun terdapat beberapa satker dengan pagu terbesar,
realisasinya masih dibawah 60%. Dalam rangka Akselerasi Belanja Kementerian/Lembaga pada Triwulan
III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
mengadakan kegiatan one on one meeting pada high level melalui pertemuan antara Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dengan pimpinan satker tingkat wilayah pada hari Selasa,
Tanggal 7 September 2021 di Aula Lt. 3 Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.
2. KONDISI PERMASALAHAN
a. EUT SAKTI
1) EUT Bendahara
Persentase penyelesaian EUT Bendahara pada KPPN Padang sebesar 18,70% atau sejumlah 47 dari
256 Satker, KPPN Bukittinggi sebesar 32,09% atau sejumlah 54 dari 171 Satker, KPPN Solok sebesar
39,29% atau sejumlah 24 dari 63 Satker, KPPN Sijunjung sebesar 61,07% atau sejumlah 37 dari 61
Satker, KPPN Lubuk Sikaping sebesar 51,21% atau sejumlah 26 dari 52 Satker, dan KPPN Painan
sebesar 99,63% atau sejumlah 31 dari 32 Satker. Perbandingan persentase penyelesaian EUT
Bendahara dari masing-masing KPPN disajikan dalam diagram berikut :
20
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SEPTEMBER 2021
Grafik Perbandingan Persentase Penyelesaian EUT Bendahara
KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumbar per 30 September 2021
Sumber : MONSAKTI, data diolah
2) EUT Komitmen
Persentase penyelesaian EUT Komitmen pada KPPN Padang sebesar 24,90% atau sejumlah 63 dari
256 Satker, KPPN Bukittinggi sebesar 43,94% atau sejumlah 75 dari 171 Satker, KPPN Solok sebesar
40,08% atau sejumlah 25 dari 63 Satker, KPPN Sijunjung sebesar 72,13 % atau sejumlah 44 dari 61
Satker, KPPN Lubuk Sikaping sebesar 59,62% atau sejumlah 31 dari 52 Satker, dan KPPN Painan
sebesar 99,22% atau sejumlah 31 dari 32 Satker. Perbandingan persentase penyelesaian EUT
Komitmen dari masing-masing KPPN disajikan dalam diagram berikut :
Grafik Perbandingan Persentase Penyelesaian EUT Komitmen
KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumbar per 30 September 2021
Sumber : MONSAKTI, data diolah
21
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SEPTEMBER 2021
3) EUT Pembayaran
Persentase penyelesaian EUT Pembayaran pada KPPN Padang sebesar 10,87% atau sejumlah 27 dari
256 Satker, KPPN Bukittinggi sebesar 25,92% atau sejumlah 44 dari 171 Satker, KPPN Solok sebesar
28,84% atau sejumlah 18 dari 63 Satker, KPPN Sijunjung sebesar 54,10 % atau sejumlah 33 dari 61
Satker, KPPN Lubuk Sikaping sebesar 39,10% atau sejumlah 20 dari 52 Satker, dan KPPN Painan
sebesar 95,84% atau sejumlah 20 dari 32 Satker. Perbandingan persentase penyelesaian EUT
Pembayaran dari masing-masing KPPN disajikan dalam diagram berikut :
Grafik Perbandingan Persentase Penyelesaian EUT Pembayaran
KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumbar per 30 September 2021
Sumber : MONSAKTI, data diolah
4) EUT Pengiriman ADK
Persentase penyelesaian EUT Pengiriman ADK pada KPPN Padang sebesar 34,08% atau sejumlah 87
dari 256 Satker, KPPN Bukittinggi sebesar 54,68% atau sejumlah 93 dari 171 Satker, KPPN Solok
sebesar 56,35% atau sejumlah 35 dari 63 Satker, KPPN Sijunjung sebesar 77,46 % atau sejumlah 47
dari 61 Satker, KPPN Lubuk Sikaping sebesar 75,96% atau sejumlah 39 dari 52 Satker, dan KPPN
Painan sebesar 100% atau sejumlah 32 dari 32 Satker. Perbandingan persentase penyelesaian EUT
Pengiriman ADK dari masing-masing KPPN disajikan dalam diagram berikut :
22
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SEPTEMBER 2021
Grafik Perbandingan Persentase Penyelesaian EUT Pengiriman ADK
KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumbar per 30 September 2021
Sumber : MONSAKTI, data diolah
5) EUT Modul Pelaporan
Persentase penyelesaian EUT Modul Pelaporan pada KPPN Padang tingkat kesiapan sebesar 98,53%
dengan persentase partisipasi user pada Satker sebesar 22,78% dan ketuntasan sebesar 13,4%,
KPPN Bukittinggi tingkat kesiapan sebesar 99,64% dengan persentase partisipasi user pada Satker
sebesar 50,12% dan ketuntasan sebesar 30,67%, KPPN Solok tingkat kesiapan sebesar 100% dengan
persentase partisipasi user pada Satker sebesar 49,66% dan ketuntasan sebesar 38,17%, KPPN
Sijunjung tingkat kesiapan sebesar 100% dengan persentase partisipasi user pada Satker sebesar
86,23% dan ketuntasan sebesar 84,2%, KPPN Lubuk Sikaping tingkat kesiapan sebesar 100% dengan
persentase partisipasi user pada Satker sebesar 70,73% dan ketuntasan sebesar 70,73%, dan KPPN
Painan tingkat kesiapan sebesar 100% dengan persentase partisipasi user pada Satker sebesar 100%
dan ketuntasan sebesar 100%. Perbandingan persentase penyelesaian EUT Modul Pelaporan dari
masing-masing KPPN disajikan dalam diagram berikut :
23
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SEPTEMBER 2021
Grafik Perbandingan Persentase Penyelesaian EUT Pengiriman ADK
KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumbar per 30 September 2021
Sumber : MONSAKTI, data diolah
b. Akselerasi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah
Secara keseluruhan realisasi belanja pemerintah daerah masih perlu dioptimalkan. Rincian dari
realisasi belanja pemda di Sumatera Barat sampai dengan tanggal 9 September adalah sebagai
berikut :
1) Realisasi TKDD sebesar Rp13,34 triliun atau sebesar 65,52%
2) Realisasi DAK Fisik sebesar Rp 449,43 miliar atau 23,70%
3) Realisasi Dana Desa sebesar Rp 675,32 miliar atau 68,04%. Dari total penyaluran Dana Desa
tersebut telah disalurkan sebesar Rp181,35 miliar untuk BLT Desa dan Rp50,91 miliar.
4) Realisasi Earmark 8% DAU sebesar Rp193,78 miliar atau 18,96% dan terdapat dua
Kabupaten/Kota yang realisasinya masih di bawah 10%, yaitu Kab. Tanah Datar, Kota Bukittinggi
dan Kab. Solok Selatan.
5) Dari total anggaran yang berasal dari earmark 8% DAU/DBH sebesar Rp1,02 triliun, terdapat
alokasi untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp222,88 miliar (sudah direalisasikan sebesar
Rp26,93 miliar atau 12,08%), alokasi untuk dukungan vaksinasi sebesar Rp154,97 miliar (sudah
direalisasikan sebesar Rp14,92 miliar atau 9,63%), alokasi anggaran untuk Dukungan Kelurahan
sebesar Rp16,32 miliar (telah terealisasi sebesar Rp2,12 miliar atau 13,01%), alokasi anggaran
untuk Insentif Nakes sebesar Rp376,17miliar (telah terealisasi sebesar Rp110,76 miliar atau
29,44%). dan terdapat alokasi anggaran untuk Belanja Lainnya sebesar Rp251,67 miliar (telah
terealisasi sebesar Rp36,18 miliar atau 14,37%).
6) Anggaran belanja dukungan pemulihan ekonomi daerah di Provinsi Sumatera Barat secara total
mencapai Rp1,06 triliun. Sampai dengan 3 September 2021 telah terealisasi sebesar Rp300,19
miliar (28,16%). Dari anggaran belanja dukungan pemulihan ekonomi daerah di Provinsi Sumatera
Barat sebesar Rp1,06 triliun tersebut, terdapat alokasi untuk anggaran perlindungan sosial
sebesar Rp550,08 miliar (telah terealisasi sebesar Rp147,70 miliar atau 26,85%). Selain untuk
perlindungan sosial, dana pemulihan ekonomi daerah juga dialokasikan untuk belanja
24
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SEPTEMBER 2021
pemberdayaan ekonomi sebesar Rp515,88 miliar (telah terealisasi sebesar Rp152,49 miliar atau
29,56%).
c. Akselerasi Belanja Kementerian/Lembaga
1) Realisasi anggaran belanja K/L di Sumatera Barat sampai dengan pertengahan September 2021
mencapai 66.95%, namun masih terdapat 12 satuan kerja dengan pagu terbesar realisasi
angggarannya masih dibawah 60%.
2) Refocusing anggaran pada beberapa satuan kerja mengakibatkan target realisasi penyerapan
anggaran tidak tercapai.
3) Sampai dengan pertengahan bulan September, nilai pada beberapa indikator IKPA Satker masih
belum optimal, seperti deviasi Halaman III DIPA, keterlambatan data kontrak, Capaian Output,
Pengelolaan UP/TUP, dan kesalahan SPM
3. ANALISIS
a. EUT SAKTI
1) EUT Bendahara
EUT Bendahara dilaksanakan dengan melakukan training untuk Satker dalam membuat ADK SPP
UP, BAST UP, SPBy, Kuitansi, DRPP, SPP GUP, dan Usulan TUP. Data terbaru pada KPPN
menunjukkan rata-rata ketuntasan pada EUT Bendahara lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera
Barat adalah 39,06%. Berdasarkan Laporan EUT SAKTI 2021 dari KPPN yang telah dihimpun oleh
Seksi STA, permasalahan yang terjadi pada EUT Bendahara disebabkan terdapat banyak proses
pembuatan ADK pada Bendahara yang berkesinambungan, sehingga apabila terdapat kesalahan
pada satu proses, user harus melakukan tracking dan perbaikan pada keseluruhan proses
sebelumnya. Selain itu, tampilan user interface SAKTI yang berbeda dengan aplikasi SAS
membutuhkan penyesuaian dalam penggunaannya.
Dampak yang berpotensi terjadi apabila tingkat ketuntasan yang rendah dari EUT Bendahara
Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat tidak ditindaklanjuti adalah kurangnya
pemahaman Satker terhadap proses pembukuan dan transaksi Bendahara sehingga berpotensi
menghambat pengajuan UP dan pelaporan LPJ Bendahara yang secara langsung akan
mempengaruhi capaian IKPA Satker apabila SAKTI full web sudah dilakukan rollout di Satker Non
Piloting.
2) EUT Komitmen
EUT Komitmen dilaksanakan dengan melakukan training untuk Satker dalam membuat ADK
Supplier tipe 1,2,3, dan 6, pembuatan ADK Kontrak Tahunan, pembuatan ADK Kontrak
Addendum, pembuatan BAST Kontraktual, dan pembuatan ADK SPM Kontraktual. Data terbaru
pada KPPN menunjukkan rata-rata ketuntasan pada EUT Komitmen lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Sumatera Barat adalah 56,65%. Berdasarkan Laporan EUT SAKTI 2021 dari KPPN yang telah
dihimpun oleh Seksi STA, permasalahan yang terjadi pada EUT Komitmen disebabkan terdapat
kendala pada proses perekaman supplier tipe 3 dan mapping pagu DIPA pada Satker yang tidak
25
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SEPTEMBER 2021
memiliki belanja modal di atas 50 juta sehingga beberapa Satker tidak dapat menyelesaikan EUT
Komitmen sampai dengan pembuatan ADK SPM Kontraktual.
Dampak yang berpotensi terjadi apabila tingkat ketuntasan yang rendah dari EUT Komitmen
Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat tidak ditindaklanjuti adalah terhambatnya
pengajuan gaji induk Januari 2022 menggunakan SAKTI sebagai target awal rollout di Satker Non
Piloting. Selain itu, kurangnya pemahaman Satker terhadap pembuatan ADK Kontraktual dan
ADK SPM Kontraktual dapat berpotensi menimbulkan keterlambatan pengajuan data kontrak
dan realisasi pelaksanaan anggaran serta capaian output Satker apabila SAKTI full web sudah
diimplementasikan secara penuh pada Satker Non Piloting. Ketepatan pengajuan data kontrak
dan capaian output serta realisasi anggaran merupakan indikator capaian IKPA sehingga
keterlambatan pada komponen tersebut akan berpengaruh pada capaian IKPA Satker.
3) EUT Pembayaran
EUT Pembayaran dilaksanakan dengan melakukan training untuk Satker dalam membuat ADK LS
Non Kontraktual, LS Bendahara, Gaji Induk, Kekurangan Gaji, PPNPN, dan Uang Makan. Data
terbaru pada KPPN menunjukkan rata-rata ketuntasan pada EUT Pembayaran lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Sumatera Barat adalah 42,45%. Berdasarkan Laporan EUT SAKTI 2021 dari KPPN
yang telah dihimpun oleh Seksi STA, permasalahan yang terjadi pada EUT Pembayaran
disebabkan terdapat mapping pagu DIPA yang tidak mengakomodasi jenis belanja tertentu pada
Satker sehingga beberapa Satker tidak dapat menyelesaikan EUT Pembayaran dengan indikator
pembuatan ADK LS tersebut.
Dampak yang berpotensi terjadi apabila tingkat ketuntasan yang rendah dari EUT Pembayaran
Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat tidak ditindaklanjuti adalah kurangnya
pemahaman Satker dalam proses perekaman transaksi keuangan (SPP dan SPM). Hal tersebut
berpotensi pada terjadinya keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN sejak timbulnya hak tagih
kepada negara sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan ketepatan
penyelesaian tagihan yang merupakan indikator capaian IKPA.
4) EUT Pengiriman ADK
EUT Pengiriman ADK merupakan tahap akhir dari modul pelaksanaan dan dilaksanakan dengan
melakukan training untuk Satker dalam memastikan bahwa ADK Supplier, ADK Kontrak, ADK SPP,
dan ADK SPM dapat terunggah pada portal. Data terbaru pada KPPN menunjukkan rata-rata
ketuntasan pada EUT Pengiriman ADK lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat adalah
66,42%. Berdasarkan Laporan EUT SAKTI 2021 dari KPPN yang telah dihimpun oleh Seksi STA,
permasalahan yang terjadi pada EUT Pengiriman ADK disebabkan kendala dalam pengiriman OTP
pada saat verifikasi berkas oleh pejabat perbendaharaan terkait (PPK dan PPSPM).
Dampak yang berpotensi terjadi apabila tingkat ketuntasan yang rendah dari EUT Pengiriman
ADK Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat tidak ditindaklanjuti adalah
terhambatnya proses pelaksanaan anggaran pada Satker sehingga berpotensi adanya
keterlambatan pada pembayaran tagihan, penyampaian data kontrak, dan penyerapan anggaran
yang tentu saja berpengaruh pada capaian IKPA.
26
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SEPTEMBER 2021
5) EUT Modul Pelaporan
EUT Modul Pelaporan dilaksanakan dengan melakukan training untuk Satker dalam modul
persediaan, modul aset tetap, transaksi piutang, dan transaksi GLP. Data terbaru EUT Modul
Pelaporan lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat pada KPPN menunjukkan rata-rata
partisipasi user adalah 65,23% dengan tingkat ketuntasan dari user yang berpartisipasi pada
56,2%. Terdapat gap sebesar 9,03%. Berdasarkan Laporan EUT SAKTI 2021 dari KPPN yang telah
dihimpun oleh Seksi STA, permasalahan yang terjadi pada EUT Modul Pelaporan adalah terdapat
kendala pada perekaman persediaan dan aset tetap.
Dampak yang berpotensi terjadi apabila tingkat ketuntasan dari user yang berpartisipasi rendah
dan tidak dilakukan tindak lanjut adalah kurangnya pemahaman Satker dalam melakukan
perekaman modul persediaan sehingga berdampak pada keandalan pelaporan keuangan dalam
satu siklus akuntansi pelaporan dan mempengaruhi ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi
ke KPPN. Keterlambatan rekonsiliasi laporan keuangan tentu saja akan menghambat keandalan
pelaporan keuangan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah.
b. Akselerasi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah
FGD Akselerasi Belanja Pemerintah Daerah wilayah Sumatera Barat dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 8 September 2021 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Berdasarkan hasil diskusi
dengan BPKAD/BKD yang merupakan perwakilan dari 12 pemda yang diundang dalam FGD,
ditemukan beberapa kendala/permasalahan yang terjadi dalam proses realisasi belanja pemerintah
daerah, diantaranya yaitu:
1) Kendala Dalam Realisasi Anggaran TKDD
a) Proses Tender Lambat karena Adanya Pergeseran Anggaran. Selain itu, untuk Proses
Pengadaan Barang Lewat e-Katalog Sering Terlambat karena Proses Tayang Sering
Terlambat.
b) Kewajiban menggunakan aplikasi SIPD di Tahun 2021, yang mana sampai dengan Maret 2021
masih menemui kendala teknis dalam pengoperasiannya, membuat Pemerintah Daerah
memilih untuk menunda melaksanakan kegiatan sampai dengan adanya instruksi dari
Kemendagri untuk boleh menggunakan aplikasi pendamping SIPD.
c) Adanya pergeseran anggaran sehingga Pemda harus melakukan perubahan perkada seperti
menampung kebijakan DAK dan vaksinasi sehingga pemda harus menggunakan aplikasi SIPD,
sementara SIPD belum bisa menampung proses penatausahaan, sehingga digunakan aplikasi
Simda dari BPKP untuk penatausahaan. Akibatnya setelah diinput anggarannya di SIPD, maka
SKPD wajib menginput lagi ke aplikasi Simda, yang pada akhirnya membutuhkan waktu yang
cukup lama untuk bisa direalisasikan belanjanya.
d) Terhadap belanja bagi hasil ke pemerintah nagari (desa) terdapat keterlambatan proses
verifikasi keputusan kepala daerah terhadap bagi hasil ke nagari.
e) Pergantian Kepala Daerah, yang tertunda pelantikannya selama satu bulan dari jadwal awal,
yaitu dari Maret menjadi April, turut menjadi penyebab tertundanya beberapa kegiatan.
27
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SEPTEMBER 2021
f) Adanya refocusing APBD 2021 mempengaruhi pelaksanaan Program/ Kegiatan.
g) Untuk pekerjaan pengadaan yang dibiayai DAK Fisik, kepastian kontrak pada OMSPAN yaitu
pada tanggal 31 Agustus 2021, sehingga paket-paket pekerjaan ini baru akan dimulai.
h) Kurang Taatnya SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencaaan anggaran kas
belanja yang telah disusun.
2) Kendala dalam realisasi Belanja Dukungan Kesehatan Earmarked 8% DAU/DBH
a) Sulitnya mencari yang bersedia menjadi PPK karena adanya Kecemasan terhadap Kasus
Hukum.
b) Pengadaan Barang dan Obat dalam proses dan rendahnya Kesediaan Masyarakat Untuk di
vaksin.
c) Terkait dengan kendala dalam realisasi dukungan kesehatan, diantaranya SKPD teknis
masih fokus terhadap pelaksanaan kegiatan vaksinasi, sehingga terjadi keterlambatan
dalam proses administrasi permintaan pembayaran khususnya di Puskesmas.
d) Terdapat beberapa regulasi yang harus dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan Belanja Dukungan Kesehatan Earmarked 8% DAU/DBH. Dengan terbitnya
regulasi dari beberapa kementerian dalam rangka penanganan Covid-19, maka butuh
waktu bagi Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerbitkan regulasi turunan agar
terdapat keselarasan dan keserasian dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak menyalahi
regulasi-regulasi terkait.
e) Terdapat anggaran Inakes pada 2 Puskesmas (Padang Karambia dan Parit Rantang) di Kota
Payakumbuh yang tidak mencukupi untuk pembayaran insentif mulai bulan Juli 2021. Selain
itu juga terdapat rumah sakit yang belum mengajukan SPM untuk pembayaran insentif
Nakes Bulan Juli 2021, Sedangkan dokumen telah diverifikasi oleh verifikator pada
pertengahan Agustus 2021.
f) Proses pembahasan kegiatan Earmarked 8% 8% DAU/DBH yang panjang, serta proses
pengajuan pencairan kegiatan Earmarked 8% yang lama.
3) Kendala dalam realisasi Belanja Dukungan Pemulihan Ekonomi Daerah
a) Terjadi keterlambatan dalam proses pencairan anggaran dikarenakan adanya proses
pergeseran anggaran, hal ini sekaitan dengan penggunaan aplikasi perencanaan dan
penatausahaan.
b) Program PEN masuk dalam Refocusing APBD 2021 yang mana disahkan dalam Pergeseran
APBD pada akhir Bulan Juni 2021. Sehingga beberapa kegiatan terkait PEN saat ini masih
dalam proses persiapan.
c) Realisasi dukungan pemulihan ekonomi daerah yang masih kecil diantaranya pada Kota
Payakumbuh disebabkan karena penerimaan BLT masih dalam proses pembukaan rekening
bank.
28
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SEPTEMBER 2021
c. Akselerasi Belanja Kementerian/Lembaga
Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-292/PB/2021 tanggal 25
Agustus 2021 hal Akselerasi Belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan diharapkan melakukan penajaman untuk mendorong realisasi belanja satker yang
semula 60% menjadi 70% pada Triwulan III Tahun 2021. Dalam rangka mengakomodir perubahan
target realisasi belanja tersebut, satker didorong untuk mengakselerasi belanjanyan dan melakukan
penyesuaian RPD Halaman III DIPA bulan Agustus dan September 2021 sesuai dengan realisasi
belanja bersamaan dengan revisi halaman III DIPA triwulan IV 2021 yang dapat diajukan paling
lambat 14 Oktober 2021. Namun hingga saat ini masih banyak satker yang masih belum melakukan
revisi Halaman III DIPA ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat sehingga nilai IKPA
Halaman III DIPA satker keseluruhan terdapat akumulasi deviasi yang sangat tinggi yaitu 67.95% atau
rata-rata deviasi 11.33%.
Dalam pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Kementerian
Negara/Lembaga tidak hanya sekedar dinilai dari seberapa besar tingkat realisasi anggarannya saja,
namun juga diukur berdasarkan kinerja atas beberapa indicator yang tercakup dalam Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Secara keseluruhan, terdapat beberapa indikator yang nilainya masih cukup rendah yaitu indikator
deviasi Halaman III DIPA, keterlambatan data kontrak, Capaian output, Pengelolaan UP/TUP, dan
kesalahan SPM.
1) Deviasi Halaman III DIPA
Berdasarkan nilai IKPA yang diperoleh satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat,
akumulasi deviasi sebesar 67.42% dengan rata-rata akumulasi deviasi 11.24% dan nilai IKPA untuk
Halaman III DIPA adalah 88.67. Selama proses refocusing anggaran, satker tidak dapat melakukan
revisi Halaman III DIPA. Refocusing anggaran yang telah dimulai pada pertengahan Semester I TA
2021 dan dilakukan slebih dari satu kali membuat satker mengalami deviasi halaman III DIPA yang
cukup tinggi.
Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilakukan secara berkala setiap bulannya serta
kegiatan one on one meeting Akselerasi Belanja Kementerian/Lembaga pada Triwulan III dan
Triwulan IV 2021, satuan kerja akan mulai melakukan penyesuaian Halaman III DIPA pada akhir
triwulan IV tahun 2021.
2) Keterlambatan Data Kontrak
Perolehan nilai IKPA untuk indikator data kontrak satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera
Barat hingga pertengahan September 2021 adalah 91 dengan rincian dari 2.522 data kontrak yang
diajukan sebanyak 235 data kontrak terlambat diajukan atau sebesar 9.318% terlambat.
Kanwil DJPb Prov Sumbar Bersama KPPN terus menerus melakukan pengawasan atas kontrak
yang sudah jatuh termpo serta perkiraan kontrak yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Atas
kontrak yang terlambat penarikan dananya KPPN menghimbau satker agar segera melakukan
realisasi.
29
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SEPTEMBER 2021
3) Pengelolaan UP/TUP
Perolehan nilai IKPA untuk indikator Pengelolaan UP/TUP satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Sumatera Barat adalah 95 dengan rincian dari 8.615 UP/TUP yang diajukan sebanyak 465 UP/TUP
yang diajukan terlambat atau 5.39% persentase keterlambatannya.
Keterlambatan atas pengajuan UP/TUP ini juga diakibatkan oleh perubahan pagu dan proses
refocusing anggaran yang memakan waktu dari pertengahan Triwulan II tahun 2021 hingga
mendekati akhir triwulan III tahun 2021. Akibatnya banyak satker yang menunggu perhitungan
sisa pagu untuk mengajukan Ganti UP.
4) Kesalahan SPM
Salah satu penyumbang masih rendahnya capaian nilai IKPA satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Sumatera Barat adalah indicator kesalahan SPM dengan perolehan nilai 80.11. Dari total 96.332
jumlah SPM yang diajukan sebanyak 3.327 tertolak sehingga total kesalahan SPM menjadi 3.45%.
Kesalahan SPM yang dialami oleh sebagian besar satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera
Barat berupa kesalahan data supplier. Data supplier yang dimaksud dapat berupa salah nomor
rekening rekanan maupun nomor rekening pegawai penerima gaji dan honor, kesalahan teknis
berupa kesalahan penulisan nama dan gelar, serta kesalahan pada tipe serta jenis SPM yang
diajukan ke KPPN.
Untuk itu Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat terus mengedukasi satker pada kegiatan EPA yang
dilaksanakan setiap bulannya untuk menghindari kesalahan pada SPM yang diajukan.
5) Capaian Output
Salah satu permasalahan pada capaian IKPA di Kanwil DJPb Sumatera Barat adalah rendahnya
indikator capaian output. Fenomena rendahnya capaian output disebabkan satker masih belum
paham bagaimana cara mengisi capaian yang output yang benar pada berbagai macam RO
(Rincian Output). Namun demikian persentase RO yang sudah terkonfrimasi sudah optimal
(100%). Dapat disimpulkan bahwa pemahaman satker dalam mengisi capaian output masih
dalam tahap “awareness”, belum secara teknis bagaimana mengisi capaian output berdasarkan
karakteristik masing-masing RO.
Seperti pada awal tahun 2021 masih banyak satuan kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera
Barat yang belum mengisi capaian outputnya. Pada Bulan Agustus 2021 nilai capaian output
terkontraksi 77.10% diubandingkan bulan sebelumnya. Setelah dilaksanakan EPA bulan Agustus
2021. Dari Sebagian besar satker terkendala perubahan Kegiatan Operasional dan Non-
operasional sebagai akibat darti refocusing anggaran yang masih belum dilakukan penyesuaian
oleh satuan kerja Daerah. Namun kemungkinan jika telah dilakukan penyesuaian oleh satker
darah pada triwulan IV akan mengalami peningkatan nilai capaian output.
Fenomena rendahnya capaian output disebabkan satker masih belum paham bagaimana cara
mengisi capaian yang output yang benar pada berbagai macam RO (Rincian Output). Namun
demikian persentase RO yang sudah terkonfrimasi sudah optimal (100%). Untuk itu, Kanwil DJPb
30
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SEPTEMBER 2021
Provinsi Sumatera Barat akan memonitoring dan memastikan penginputan data capaian output
satuan kerja untuk menjamin tercapainya target IKPA.
4. REKOMENDASI
a. EUT SAKTI
1) Keberhasilan implementasi rollout SAKTI tentu tidak lepas dari tindakan proaktif dari KPPN dan
peran Kanwil DJPb selaku pembina dan pengawas KPPN. Agar target awal implementasi SAKTI full
web yaitu pembuatan ADK SPM Gaji Induk Januari 2022 tercapai, diperlukan adanya asistensi dari
Trainer SAKTI (baik dari KPPN maupun Kanwil DJPb) kepada Satker di wilayah kerja masing-
masing.
2) Asistensi dapat dilakukan dengan melakukan bimbingan teknis atau konsultasi melalui forum
komunikasi/personal baik secara luring maupun daring.
3) Asistensi dapat dilakukan secara bertahap dan terjadwal dengan membagi kelompok-kelompok
Satker atau asistensi terhadap koordinator wilayah Satker agar dilakukan pendampingan mandiri
oleh masing-masing koordinator wilayah.
4) Diperlukan adanya saluran khusus pada KPPN untuk mengakomodasi pertanyaan mengenai
penggunaan aplikasi SAKTI dan KPPN hendaknya menyusun buku saku (e-book) mengenai
panduan menggunakan SAKTI beserta FAQ di dalamnya.
b. Akselerasi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah
1) Realisasi TKDD agar dapat dioptimalkan penyerapannya dalam rangka membantu pembangunan
dan perekonomian di daerah.
2) Pemda agar mengakselerasi pengajuan persyaratan DAK fisik, terutama pada tahap II. Apabila
sudah ada kegiatannya, segera diajukan penyalurannya.
3) Pemda agar senantiasa melakukan update data realisasi khususnya belanja earmarking 8%
DAU/DBH karena menjadi concern bagi Pemerintah Pusat.
4) Permasalahan yang telah disampaikan oleh Pemda menjadi feedback yang baik bagi Kanwil DJPb
yang bertugas melakukan asistensi, pengawalan, monitoring dan evaluasi untuk mengetahui
permasalahan dalam penyerapan anggaran di Pemda. Segala permasalahan yang tidak dapat
diselesaikan di tingkat wilayah akan dieskalasi ke kantor pusat, mengingat kebijakan
penganggaran dan penyaluran terdapat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
5) Kanwil DJPb dan KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sangat terbuka apabila
Pemda akan berkoordinasi dan sharing terkait kendala-kendala yang bersifat teknis. Diharapkan
ke depan sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dengan Pemda akan semakin baik.
c. Akselerasi Belanja Kementerian/Lembaga
1) Agar lebih berhati-hati dalam menyusun anggaran, mulai dari masa penyusunan hingga
penerbitan DIPA. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang diajukan
mengindikasikan penganggaran yang tidak berkualitas.
2) Melakukan lelang dini, dan atas hasil lelang agar segera didaftarkan kontraknya ke KPPN (max 5
hari kerja).
3) Melakukan revisi hal III DIPA setiap awal triwulan agar rencana penarikan dana dengan realisasi
tidakl menimbulkan angka deviasi.
31
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SEPTEMBER 2021
4) Atas keterlambatan dokumen pendukung seperti juklak dan juknis agar segera berkoordinasi
dengan K/L terkait.
5) Berkoordinasi dengan Kanwil dan KPPN secara berkelanjutan, agar setiap permasalahan yang
menghambat pencairan anggaran bias segera diberikan solusinya.
6) Memastikan penginputan data capaian output untuk menjamin tercapainya target IKPA
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
a. EUT SAKTI
Sebagai instrumen untuk assurance pemahaman Satker terhadap penggunaan aplikasi SAKTI,
keberhasilan pelaksanaan EUT SAKTI berpengaruh besar terhadap implementasi atau rollout SAKTI di
seluruh Satker Non Piloting se-Indonesia. Pelaksanaan EUT SAKTI merupakan bagian dari tahapan
implementasi SAKTI pada tahap ke sembilan. Tingkat ketuntasan diharapkan mencapai target yaitu
100% sebelum tahap ke tiga belas yaitu Monitoring dan Koordinasi Pendampingan Pembuatan SPM
Gaji Induk Januari TA 2022. Tahapan ini akan diselesaikan pada akhir tahun 2021 atau pada triwulan
IV. Diharapkan KPPN dapat mengawal ketuntasan EUT SAKTI ini demi kelancaran rollout SAKTI di tahun
2022.
b. Akselerasi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah
Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan FGD tersebut dalam rangka akselerasi belanja
pemerintah daerah, diantaranya terdapat peningkatan-peningkatan dalam realisasi anggaran belanja
daerah. Berdasarkan data Monitoring and Evaluation of Budget Execution (MEBE) dan Sistem Informasi
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Simtrada) pada tanggal 24 September 2021, terdapat peningkatan
realisasi belanja daerah diantaranya:
1) Realisasi anggaran TKDD mencapai Rp13,66 triliun dari anggaran Rp20,36 triliun atau sebesar
67,12%. Realisasi tersebut meningkat sebesar 1,6% dari data realisasi sebelum FGD.
2) Realisasi Penyaluran DAK Fisik mencapai Rp527,24 miliar atau sebesar 27,80% dari anggaran
sebesar Rp1,89 triliun. Terdapat peningkatan dari data sebelum FGD sebesar 4,1%. Sedangkan
penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp734,68 miliar dari anggaran sebesar Rp992,59 miiar atau
sekitar 74,02%. Terdapat peningkatan realisasi dana desa dari data sebelum FGD sebesar 5,98%.
3) Realisasi belanja dukungan kesehatan earmarked 8% DAU/DBH telah terealisasi sebesar Rp271.29
miliar (26,33%). Tidak ada lagi Pemda yang realisasinya masih di bawah 10%, dimana sebelum
pelaksanaan FGD Akselerasi Belanja Pemerintah Daerah, terdapat 3 Kabupaten/Kota yang
realisasinya masih di bawah 10%, yaitu Kab. Tanah Datar, Kota Bukittinggi dan Kab. Solok Selatan.
4) Realisasi belanja dukungan pemulihan ekonomi daerah mencapai Rp370,86 miliar atau sebesar
34,94% dari anggaran sebesar Rp1,06 triliun. Sebelum pelaksanaan FGD, realisasi belanja
dukungan pemulihan ekonomi daerah baru mencapai Rp Rp300,19 miliar atau sebesar 28,16% dari
total anggaran. Dengan demikian terdapat peningkatan yang cukup signfikan, yaitu sekitar 6,78%.
c. Akselerasi Belanja Kementerian/Lembaga
Berdasarkan data sampai dengak akhir September 2021, realisasi anggaran dan nilai IKPA pada satker
peserta one on one meeting mengalami peningkatan. Data perubahan tingkat realisasi anggaran
tersebut dapat dilihat pada table berikut ini.
32
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SEPTEMBER 2021
Nama Satker Sebelum Sesudah Keterangan
Realisasi (%) Realisasi (%)
Kejaksaan Tinggi Realisasi Penyerapan meningkat mencapai target
Sumatera Barat 64.92% 77.32% realisasi yaitu 70% setelah dilakukannya one on one
meeting akselerasi belanja K/L. Namun Hal III DIPA
Kanwil dan Data Kontrak masih perlu untuk dimonitoring.
Realisasi Penyerapan meningkat dibandingkan
Kementerian 53.72% 68.08% sebelum dilakukan one on one meeting akselerasi
Hukum dan HAM 43.64% 51.15% belanja K/L. Namun Hal III DIPA, Data Kontrak, dan
46.08% 60.46% UP/TUP masih perlu untuk dimonitoring.
Padang 39.23% 46.37% Realisasi Penyerapan meningkat dibandingkan
42.53% 49.39% sebelum dilakukan one on one meeting akselerasi
Kanwil belanja K/L. Namun Hal III DIPA, dan UP/TUP masih
44.08% perlu untuk dimonitoring.
Kementerian
Agama Provinsi Realisasi Penyerapan, Hal III DIPA, Data Kontrak, dan
UP/TUP meningkat dibandingkan sebelum dilakukan
Sumatera Barat one on one meeting akselerasi belanja K/L.
Kantor Wilayah Realisasi Penyerapan meningkat dibandingkan
sebelum dilakukan one on one meeting. Namun Hal
Badan Pertanahan III DIPA masih perlu untuk dimonitoring.
Nasional Provinsi Realisasi Penyerapan dan Pengelolaan UP/TUP
Sumatera Barat meningkat dibandingkan sebelum dilakukan one on
one meeting. Namun Hal III DIPA masih perlu untuk
Rumah Sakit dimonitoring.
Realisasi Penyerapan, Hal III DIPA, dan Data Kontrak
Umum DR. M. meningkat dibandingkan sebelum dilakukan one on
one meeting akselerasi belanja K/L. Namun
DJAMIL Padang Pengelolaan UP/TUP masih perlu untuk
dimonitoring.
Rumah Sakit Otak Realisasi Penyerapan meningkat dibandingkan
DR. Drs. M. Hatta sebelum dilakukan one on one meeting akselerasi
belanja K/L. Namun Hal III DIPA, Data Kontrak, dan
Bukittinggi UP/TUP masih perlu untuk dimonitoring.
Realisasi Penyerapan dan Pengelolaan UP/TUP
Universitas Andalas meningkat dibandingkan sebelum dilakukan one on
one meeting akselerasi belanja K/L.
41% Realisasi Penyerapan, Hal III DIPA, dan UP/TUP
meningkat dibandingkan sebelum dilakukan one on
UIN Imam Bonjol one meeting akselerasi belanja K/L. Namun data
kontrak masih perlu untuk dimonitoring.
Padang 50.65% 54.06%
79.78% Realisasi Penyerapan, Hal III DIPA, Data Kontrak, dan
KPU Provinsi 60.69% UP/TUP meningkat dibandingkan sebelum dilakukan
67.65% one on one meeting akselerasi belanja K/L.
Sumatera Barat 77.46%
33.36% Realisasi Penyerapan, Data Kontrak, dan UP/TUP
Badan Pusat meningkat dibandingkan sebelum dilakukan one on
Statistik Provinsi one meeting akselerasi belanja K/L. Namun halaman
Sumatera Barat 42.30% III DIPA masih perlu untuk dimonitoring.
SNVT Pelaksanaan 58.30%
Jaringan Sumber 24.14%
Air WS Batanghari
Provinsi Sumatera
Barat
Balai Pembibitan
Ternak Unggul Sapi
Potong Padang
Mangatas
33
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan September 2021 AKSELERASI BELANJA KEMENTERIAN/
LEMBAGA TAHUN 2021
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp12,8 Trilyun
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp7,93 Trilyun (61%) RINGKASAN EKSEKUTIF
Pagu K/L: Rp 7,51 triliun Target akselerasi belanja Kementerian/Lembaga sebesar 70% sampai
Realisasi: Rp 5,12 triliun (68%)
dengan triwulan III tahun 2021 belum terpenuhi untuk mendorong
pemulihan ekonomi dan menjamin perlindungan sosial masyarakat di
kondisi pandemi sekarang ini.
Sampai dengan akhir bulan September 2021, realisasi
belanja Kementerian/Lembaga yang berada di lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Riau adalah sebesar Rp5.588.605.682.967. Artinya, belanja K/L
mencapai 69,87% dari total pagu DIPA sebesar Rp7.998.638.206.000.
Penyebab utama dari permasalahan yang ada yaitu masih
kurangnya komitmen dan perencanaan anggaran serta kegiatan yang
kurang baik oleh satker (satuan kerja) yang berada di wilayah pembayaran
Provinsi Riau.
Langkah yang dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Riau yaitu
melakukan bimbingan teknis terkait pelaksanaan anggaran bagi satker
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh satker. Selain itu, Kanwil DJPb Provinsi Riau juga
mengadakan One on One Meeting. One on One Meeting dilaksanakan
dengan metode diskusi dengan satker yang mengalami permasalahan
dalam pelaksanaan anggaran untuk dicarikan solusinya.
Dari montoring sampai dengan September tahun 2021, hanya satker
yang wilayah pembayaran KPPN Pekanbaru memperoleh penyerapan
belanja kurang dari 70% sampai dengan triwulan III tahun 2021, yaitu
sebesar 68,02%.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau melakukan kegiatan one on one meeting pada high
level dengan Rektor UIN Suska Riau. (Dokumentasi Kanwil DJPb Riau – September 2021)
34
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
SEPTEMBER 2021
1. ISU TEMATIK
Akselerasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga
Percepatan Pelaksanaan Kegiatan
Dalam melaksanakan kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan negara dan mendorong
pertumbuhan ekonomi serta menjamin perlindungan sosial, anggaran tentu sangat dibutuhkan untuk
mengeksekusi rencana kegiatan pemerintah. Perencanaan anggaran sebagai alat yang digunakan
pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dalam hal penanganan
pandemi Covid-19, proses pengadaan barang/jasa, serta penyaluran bansos dan bantuan pemerintah.
Dalam rangka percepatan realisasi belanja untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah, Kanwil DJPb
Provinsi Riau melakukan pembinaan kepada Satker baik secara daring maupun dengan luring. Kanwil
DJPb Riau berfokus pada 15 Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar secara nasional dan telah
menyusun daftar satker untuk 20% satker yang memiliki pagu terbesar di Provinsi Riau. Kanwil DJPb
Provinsi Riau juga berfokus pada satker yang memiliki sisa pagu paling besar dan berkontribusi pada
kinerja secara wilayah di Provinsi Riau.
Percepatan Penyelesaian Tagihan dan Pengajuan SPM
Untuk mendorong percepatan penyelesaian tagihan dan pengajuan SPM, Kanwil DJPb Provinsi Riau
melaksanakan pemetaan satker-satker yang memiliki track record penyelesaian tagihan yang terlambat.
Kanwil DJPb Provinsi Riau lalu melakukan pembinaan terkait percepatan penyelesaian tagihan dan
pengajuan SPM ke KPPN secara daring maupun luring.
Revisi DIPA
Salah satu dokumen penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pelaksanaan pengeluaran negara
yang didasarkan pada DIPA harus dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan bagi satker, dalam PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran, DIPA juga berfungsi sebagai dasar pencairan dana pengesahan bagi BUN
(Bendahara Umum Negara)/Kuasa BUN, sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan
APBN, dan perangkat akuntansi pemerintah. Alokasi dana yang tercantum dalam DIPA setiap
Kementerian Negara/Lembaga merupakan batas/pagu tertinggi dalam melaksanakan pengeluaran
negara. Apabila pada kenyataannya kebutuhan dana untuk suatu kegiatan pemerintah lebih tinggi
daripada yang tertuang dalam DIPA, maka DIPA harus diubah/direvisi. Dalam rangka memonitor
pelaksanaan anggaran satker melalui tingkat revisi anggaran dalam DIPA, Kanwil DJPb Provinsi Riau
telah mengadakan One on One Meeting dengan pengelola keuangan Satker secara bulanan terutama
pada bulan September 2021.
Revisi DIPA merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur aspek kesesuaian
perencanaan dengan pelaksanaan anggaran satker. Revisi DIPA dilakukan oleh satker untuk
meningkatkan kualitas perencanaan anggarannya. Satker dapat mengajukan perubahan/revisi DIPA
maksimal sebanyak satu kali per triwulan pada minggu pertama. Revisi DIPA juga dilakukan dengan
tidak bersifat akumulatif. Artinya, apabila pada triwulan sebelumnya satker tidak melakukan revisi DIPA
maka frekuensi revisi tidak dapat diakumulasikan untuk triwulan berikutnya. Singkatnya, tiap triwulan
35
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
SEPTEMBER 2021
satker hanya boleh melakukan revisi DIPA sebanyak satu kali dan tidak dapat digeser untuk triwulan
berikutnya. Jika satker melakukan revisi DIPA lebih dari empat kali dalam satu tahun anggaran maka
akan menurunkan nilai IKPA. Perubahan revisi DIPA yang dilakukan dengan menyampaikannya ke Kanwil
DJPb Provinsi Riau merupakan salah satu upaya satker dalam mengatasi deviasi penarikan dana yang
nilainya kurang dari RPD (Rencana Penarikan Dana). Artinya, selain untuk menghilangkan pagu minus,
perubahan revisi DIPA juga berfungsi untuk meminimalisir deviasi RPD satker.
Pelaksanaan Kegiatan One on One Meeting
Kanwil DJPb Provinsi Riau telah mengadakan One on One Meeting pada high level dengan pimpinan
satker selain melakukan pembahasan secara teknis dengan pengelola keuangan satker secara bulanan.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran satker selalu dilakukan dalam rangka koordinasi bila
terjadi kendala dalam pelaksanaan anggaran maupun adanya indikasi dana yang tidak terserap hingga
akhir tahun anggaran.
Optimalisasi Strategi Komunikasi
Dalam rangka mendukung akselerasi belanja Kementerian/Lembaga, Kanwil DJPb Provinsi Riau
mengoptimalkan strategi komunikasi salah satunya dengan prescon dan publikasi kinerja belanja
Kementerian/Lembaga secara bulanan. Pada bulan September, Kanwil DJPb Provinsi Riau mengadakan
broadcasting dengan tema “Peran APBN dalam Penanganan Pandemi dan Akselerasi Belanja K/L”
bekerjasama dengan stasiun radio swasta SMART FM serta melalui kanal Youtube.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau melakukan kegiatan broadcasting dengan Stasiun Radio Swasta SMART FM
(Dokumentasi Kanwil DJPb Riau – September 2021)
36
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
SEPTEMBER 2021
2. KONDISI PERMASALAHAN
Realisasi belanja Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi Riau sampai dengan triwulan III masih
berada dibawah 70%, yaitu 68,02% dengan total pagu Rp7.998.638.206.000.
Berdasarkan data per 30 September 2021, untuk masing-masing KPPN dalam lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Riau, total realisasi belanja Kementerian/Lembaga yang berada di wilayah pembayaran KPPN
Pekanbaru adalah sebesar Rp4.047.013.681.337 atau 68,02% dari total pagu sebesar
Rp5.949.366.160.000.
Realisasi belanja Kementerian/Lembaga yang berada di wilayah pembayaran KPPN Dumai terealisasi
sebesar Rp682.261.340.932 atau 70,61% dari total pagu Rp966.236.490.000. Realisasi belanja
Kementerian/Lembaga yang berada di wilayah pembayaran KPPN Rengat terealisasi sebesar
Rp439.027.674.870 atau 72,99% dari total pagu 601.529.991.000.
Berdasarkan data yang diambil dari OM-SPAN, satker yang berada di wilayah pembayaran KPPN
Pekanbaru yang memiliki frekuensi revisi DIPA lebih dari 4 kali sampai dengan bulan September
sebanyak 114 satker, satker pada KPPN Dumai sejumlah 45 satker, dan pada KPPN Rengat terdapat 31
satker yang memiliki frekuensi revisi anggaran lebih dari 4 kali. Satker masih belum dapat dikatakan
memenuhi aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran yang ditunjukkan dengan
masih tingginya frekuensi revisi anggaran. Namun, hal ini tidak menjadi masalah apabila yang dilakukan
adalah revisi POK yang merupakan kewenangan dari KPA masing-masing satker.
3. ANALISIS
Persentase realisasi belanja Kementerian/Lembaga belum mencapai 70% sampai dengan triwulan III
karena satker belum merealisasikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Adanya hambatan/kendala yang menyebabkan realisasi belanja belum mencapai 70%. Hal
ini tentu berdampak pada kurangnya komitmen satker dalam menetapkan perencanaan anggaran
maupun kegiatan.
Komitmen perencanaan anggaran antara satuan kerja dengan Menteri Keuangan selaku BUN
merupakan bentuk perjanjian satker dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan anggaran yang
telah ditetapkan. Hal ini dituangkan dalam Rencana Penarikan Dana satuan kerja. Namun, pada
kenyataannya, penyerapan anggaran masih belum optimal. Seringkali, realisasi anggaran terjadi lebih
tinggi pada triwulan keempat dibandingkan dengan triwulan kesatu sampai dengan triwulan ketiga. Hal
ini disebabkan oleh perencanaan kegiatan yang dilakukan kementerian negara/lembaga belum
maksimal. Setiap satker perlu meninjau kualitas perencanaaan anggaran satuan kerja pemerintah pusat
di wilayah pembayaran Provinsi Riau, yaitu satker yang berada di lingkup KPPN Pekanbaru, KPPN Dumai,
dan KPPN Rengat.
Revisi anggaran dapat disebabkan karena perencanaan yang dilakukan satker dalam melaksanakan
kegiatan masih lemah dan tidak matang sehingga pelaksanaan jadwal kerja pun tidak tepat dan sulit
untuk dieksekusi. Realisasi penyerapan anggaran yang baik adalah sesuai dengan rencana penarikan
dana yang telah disusun. Penyerapan anggaran satker apabila dilakukan sesuai dengan rencana
penarikan dana akan berdampak pada peningkatan perekonomian. Dalam menentukan nilai kinerja
penyerapan anggaran satker, maka penyerapan anggaran dikunci tiap triwulanan dengan persentase
37
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
SEPTEMBER 2021
yang telah ditetapkan. Besaran realisasi belanja sampai dengan triwulan III adalah 70%. Realisasi
penyerapan anggaran yang dilakukan satker melebihi batas persentase tersebut pada setiap
triwulannya, maka satker memiliki nilai kinerja yang baik dari segi penyerapan anggaran. Penyerapan
anggaran dalam hal ini dapat dikatakan optimal dan berkualitas dalam mendorong pertumbuhan
perekonomian.
Blokir Anggaran sebesar Rp10.028.005.000 atau 0,17% dari pagu di wilayah Provinsi Riau juga
mempengaruhi penyerapan anggaran di KPPN Pekanbaru. Blokir dimaksud terdapat pada 3
Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023) sebesar Rp5.007.125.000,
Kementerian Agama (025) sebesar Rp245.200.000, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (033) sebesar Rp4.775.680.000.
4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Kanwil DJPb Provinsi Riau, KPPN Pekanbaru, KPPN Dumai, dan KPPN Rengat dapat melakukan
sosialisasi kepada satker yang berada di wilayah pembayarannya terkait dengan penyusunan pola
RPD satker yang ideal dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran agar dapat menunjang peran
APBN dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini juga dilakukan untuk
meningkatkan kualitas aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran satker. Bukan
hanya itu, sosialisasi juga perlu dilakukan dalam hal memahami peraturan yang berlaku yang
berkaitan dengan penyusunan RPD satker serta perubah-perubahan peraturan yang mungkin
terjadi.
b. Kanwil DJPb Provinsi Riau dapat melakukan pembinaan maupun bimbingan secara berkala kepada
satker-satker untuk mencapai pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Satker dapat
berkonsultasi dengan satker yang lain maupun KPPN untuk dapat meningkatkan kualitas
pelaksanaan anggaran satker.
c. Diperlukan hubungan komunikasi yang baik antara Kanwil DJPb Provinsi Riau dengan satker yang
berada di wilayah pembayaran Provinsi Riau melalui KPPN Pekanbaru, KPPN Dumai, dan KPPN
Rengar. KPPN perlu dengan segera memberitahukan informasi kepada satker yang masih memiliki
masalah terkait penyusunan maupun pelaksanaan RPD satker lebih intensif agar satker yang
bersangkutan dapat lebih cepat untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahannya, dalam hal ini
deviasi terhadap RPD satker dan pola penyusunan RPD satker yang belum ideal.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.
Provinsi Riau mendapat peringkat ke-4 sebagai Provinsi dengan penyerapan anggaran tertinggi per 30
September 2021 yaitu sebesar Rp5.588.605.682.967 atau 69,87% dari pagu sebesar
Rp7.998.638.206.000. Dapat dilihat pada grafik di bawah, terjadi lonjakan signifikan penyerapan
anggaran pada 3 (tiga) hari terakhir di bulan September sebesar Rp116.481.057.732.
38
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
SEPTEMBER 2021
Jumlah Satker yang target belanja triwulan III sebesar 70% mencapai 51%. Satker lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Riau berjumlah 484 Satker dimana sebanyak 246 Satker telah mencapai target
belanja di triwulan III, yaitu sebesar 70%.
Satker vertikal lingkup Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau seluruhnya mencapai target realisasi
belanja triwulan III. Terdapat 4 Satker lingkup DJPb Provinsi Riau dimana seluruhnya dapat tercapai
target realisasi belanja di triwulan III, yaitu sebesar 70%. Adapun rinciannya sebagai berikut
Pagu dan Realisasi Belanja Satker Vertikal Ditjen Perbendaharaan
per 30 September 2021
No Kode Satker Nama Satker Pagu Realisasi %
1 613739 Kanwil DJPb Provinsi Riau 4,069,141,000 3,313,119,655 81.42%
2 527844 KPPN Pekanbaru 2,019,653,000 1,510,722,351 74.80%
3 527865 KPPN Rengat 1,557,711,000 1,109,656,847 71.24%
4 527872 KPPN Dumai 1,863,724,000 1,350,732,164 72.47%
TOTAL 9,510,229,000 7,284,231,017 76.59%
Persentase penyerapan anggaran khusus bulan September mengalami peningkatan tertinggi
dibandingkan periode 4 bulan sebelumnya. Kebijakan akselerasi penyerapan anggaran dengan target
70% diawali dengan terbitnya ND Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-292/PB/2021 tanggal 25
Agustus 2021 hal Akselerasi Belanja K/L dan Pemda. Adapun Kanwil melakukan langkah-langkah
akselerasi belanja K/L mulai awal September sampai dengan 30 September 2021. Persentase kenaikan
realisasi dari bulan Juni ke bulan Juli sebesar 7,47%. Persentase kenaikan bulan Juli ke bulan Agustus
sebesar 7,91%, lalu persentase kenaikan bulan Agustus ke bulan September paling signifikan, yaitu
sebesar 10,27%.
39
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
SEPTEMBER 2021
Pergerakan Realisasi Belanja Tiap Bulan
10.000.000.000.000 69,87% 80,00%
8.000.000.000.000 70,00%
6.000.000.000.000 51,69% 59,60% 60,00%
4.000.000.000.000 50,00%
2.000.000.000.000 44,21% 40,00%
- 30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Juni Juli Agustus September
PAGU REALISASI PERSENTASE
40
KSATNRTOAR WTIELAGYAIHCDIBTJRENIEPEFRBSENHDAEHEARTAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KSEAPNTTEOMRBWERIL2A0Y2A1H DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEPTEMBER 2021
OVERVIEW KANWIL DJPB RAPAT KOORDINASI DAERAH PELAKSANAAN
ANGGARAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PROVISI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sebaran wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Untuk memastikan kinerja APBN berjalan dengan baik, Kanwil DJPb Provinsi
Riau terdiri dari 7 wilayah yaitu Kota Batam, Kota
Kepulauan Riau melakukan penyusunan laporan RPA sebagai media monitoring
Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas, dan evalasi untuk memberikan gambaran konkret terkait dengan kualitas
Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten kinerja pelaksanaan anggaran satker mitra kerja penguna APBN baik dari level
Karimun. input, proses, output, outcome dan impact yang dicapai sesuai dengan target
Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan membawahi 2 KPPN yang diharapkan.
yaitu KPPN Tanjungpinang (009) dan KPPN Batam(137). Berdasarkan hasil pelaksanaan RPA pada lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Kepulauan Riau, capaian realisasi belanja pada Semester I TA 2021 belum
INFORMASI REVIU PELAKSANAAN mencapai target penyerapan pada IKPA sebesar 40%. Sedangkan, dari sisi
capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), capaian nilai IKPA
ANGGARAN SEMESTER I TA 2021 Semester I TA 2021 secara agregat sudah baik. Namun masih terdapat ruang
untuk melakukan peningkatan capaian IKPA pada semester berikutnya.
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 7,52 triliun. Berdasarkan hasil identifikasi pada RPA, permasalahan utama yang ditemukan
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 2,6 triliun (34,56%). pada semester I TA 2021 yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran
Catatan : alokasi dan realisasi belanja diluar dari BA 999 satker mitra kerja yaitu : (1) Permasalahan akibat dampak pandemi COVID-19;
Alokasi dan Realisasi Perjenis Belanja (2) Permasalahan akibat terhambatnya proses pengadaan barang Dan jasa; (3)
Permasalahan proses revisi dan Kebijakan refocusing; (4) Permasalahan atas
Pagu Realisasi Perjenis Belanja belum optimalnya/belum tercapainya target nilai kinerja capaian output; (5)
Permasalahan pada belanja dengan sumber dana SBSN ; dan (6) Permasalahan
Belanja Pagu 1.813,18 50,49% rendahnya tingkat penyerapan satker BLU.
pegawai Realisasi 915,45 Berdasarkan permasalahan utama tersebut, Kanwil DJPb Kepri Menyusun
berbagai rekomendasi dan policy note yang juga bercermin dari lesson learned
Belanja Pagu 3.687,56 33,86% pada penyusunan RPA periode sebelumnya. Sehingga, permasalahan tersebut
Barang Realisasi 1.248,56 diharapkan tidak akan terjadi lagi pada semester II TA 2021.
Belanja Pagu 2.014,09 21,59% Selanjutnya, Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau juga menyampaikan
Modal Realisasi 434,87
informasi dan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran untuk semester
Belanja Pagu 1,82 45,03% II TA 2021 kepada satker mitra kerja sebagai acuan dalam melakukan akselerasi
Bansos Realisasi 0,82 peyerapan belanja sebagai salah satu stimulus guna percepatan pemulihan
ekonomi nasional dan regional ditengah pandemi Covid-19 berdasarkan
Alokasi Belanja Prioritas. Pagu (miliar) penyesuaian penetapan target realisasi pada triwulan III yaitu minimal sebesar
Rp 214,67 70% dan triwulan IV 90%.
Belanja Rp 196,32
Pendidikan Rp 686,80
Kesehatan Rp 1,39
Infrastruktur Rp 1.491,43
Perlinsos Rp 5,19
Kawasan
Food Estate
Capaian nilai IKPA secara agregat (pertanggal 25Juli
2021) yaitu sebesar 94,07 poin.
Rincian capaian Indikator IKPA
Indikator Nilai
Revisi DIPA 99,7
Pagu Minus 100
Halaman III DIPA 94,32
Retur SP2D 99,62
Realisasi Anggaran 100
Penyelesaian Tagihan 99,05
Capaian Output 72,34
Data Kontrak 99
Pengelolaan UP 98
Rekon LPJ 99,95
Dispensasi SPM 100
renkas 100
Kesalahan SPM 95
INFORMASI KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN SEMESTER II
Alokasi belanja APBN secara keseluruhan sebesar Rp9,34
triliun.
Realisasi belanja APBN secara keseluruhan sebesar Rp4,65
triliun atau 49,81%.
Catatan : Data pertanggal 31 Agustus 2021
Mapping satker berdasarkan kategori persentase
penyerapan (pertanggal 31 Agustus 2021)
Tanggapan dari Kepala KPPN Tanjungpinang dan apreasi KPA BLU BP Batam atas kualitas pelayanan Kanwil
DJPb Provinsi Kepulauan Riau kepada stakeholder (Dokumentasi– 7 September2021)
41
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan September 2021 PENGUATAN SINERGI DENGAN STAKEHOLDERS
Estmasi Pendapatan APBD seluruh Pemda UNTUK PERCEPATAN PEMULIHAN
Rp12,73 Triliun
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda PEREKONOMIAN
Rp5,90 Triliun (46%)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp811,29 Miliar
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp244,08 Miliar (30%) Penguatan koordinasi dan sinergi dengan stakeholders merupakan langkah
Alokasi Dana Desa 2021 Rp276,40 Miliar strategis yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, hal ini
Realisasi Dana Desa 2021 Rp199,58 Miliar (72%) tercermin dalam kegiatan-kegiatan koordinasi yang dilaksanakan guna
memperkuat sinergi tersebut.
Pagu DAK Nonfisik: Rp1,07 triliun Kegiatan Diseminasi KFR Triwulan II 2021, Penandatanganan Memorandum of
Realisasi DAK Nonfisik: Rp696,76 Miliar Understanding (MoU) Penggunaan Aplikasi SIKP dan keikutsertaan dalam Tim
(65%) Terpadu Percepatan Kemandirian BUMDes merupakan kegiatan yang
dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau sebagai Regional Chief
Profil Indikator Fungsi APBN/APBD Economist (RCE) pada bulan September 2021.
Fungsi Alokasi Secara keseluruhan pandemi Covid-19 memberikan tekanan kepada
- perekonomian baik dari sisi supply maupun demand. Belanja Pemerintah
Fungsi Distribusi berperan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi nasional mampu memberikan
Penyaluran KUR: 23.502 Debitur kontribusi positif di saat investasi, ekspor impor, konsumsi masyarakat
Penyaluran UMi: 3.291 Debitur mengalami pelambatan. APBN berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam
BLT Dana Desa: 25.511 KPM akibat tekanan pandemi Covid-19. Tanpa intervensi APBN dan Program
Penerima bantuan subsidi upah: 95.065 Pemulihan Ekonomi Nasional, kontraksi ekonomi tahun 2021 akan lebih dalam.
orang Upaya memperkuat pemulihan ekonomi Kepri dalam Jangka Pendek dapat
dilakukan dengan mempercepat dan memperluas program Vaksin Covid-19
Fungsi Stabilisasi terutama untuk pekerja/kelompok produktif, percepatan penyerapan anggaran
- Program Padat Karya Tunai (PPKT) untuk menjaga daya beli masyarakat, dan
optimalisasi transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Langkah Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan yaitu melakukan
koordinasi dan peningkatkan Sinergi dengan stakeholders, tujuannya untuk
percepatan pemulihan perekonomian Provinsi KepulauanRiau.
Dari pantauan selama bulan September 2021, telah teridentifikasi indikator-
indikator keberhasilan dari langkah yang dilakukan yaitu: Terlaksananya
Diseminasi KFR dengan bekerja sama dengan BI serta seluruh stakeholders,
terlaksananya sosialisasi KUR bekerja sama dengan Bank Penyalur,
terlaksananya penandatanganan MoU dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang
terkait penggunaan aplikasi SIKP, terbentuknya Tim Terpadu Percepatan
Kemandirian BUMDes, Pelaksanaan FGD Percepatan Kemandirian BUMDes,
Peningkatan berita/konten pada media cetak, digital, web resmi dan sosial
media.
Sistem marketplace diharapkan proses belanja negara yang dilakukan oleh
seluruh satuan kerja dapat berjalan secara efektif, efisien, kemudian juga
transparan karena terdapat proses digitalisasi melalui aplikasi digital payment
menggunakan Virtual Account (VA) atau Kartu Kredit Pemerintah (KKP), serta
yang terpenting adalah akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.
Implementasi SAKTI di Tahun 2021 telah mulai dilaksanakan kepada seluruh
satuan kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau. Perlu dilakukan
tahapan-tahapan dalam persiapan roll out SAKTI. Mulai dari Sosialisasi
Implementasi SAKTI, publikasi SAKTI, proses pendaftaran user SAKTI, proses
aktivasi OTP pejabat perbendaharaan, End User Training SAKTI dan tahapn lain
yang harus dilaksanakan pada triwulan III ini yaitu Workshop Manajerial SAKTI.
Workshop Manajerial SAKTI ditujukan bagi para Kuasa Pengguna Anggaran
satuan kerja, selain untuk memberikan pemahaman tentang SAKTI juga untuk
menguatkan komitmen kepala satuan kerja dalam mendukung keberhasilan
proses implementasi SAKTI di masing-masing unit kerjanya.
42
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEPTEMBER 2021
1. ISU TEMATIK
a. Expose Hasil Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I TA 2021 Kanwil
Djpb Provinsi Kepulauan Riau.
Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau Penyampaian hasil RPA wilayah kepada satker mitra kerja melalui
pertemuan secara online sehingga dapat menjadi perhatian bersama dan dapat menjadi lesson learned
dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran belanja pada semester II TA 2021.
b. Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Akselerasi Percepatan Belanja Pada Semester II TA 2021.
Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau melakukan sosialisasi sebagai media untuk menyampaikan
informasi terkait kebijakan perubahan target penyerapan anggaran pada triwulan III (dari semula 60%
menjadi 70%) dan triwulan IV sebesar minimal 90% serta mendorong satker melakukan akselerasi
penyerapan belanja negara guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan tetap
menjaga pengelolaan APBN yang berkualitas, transparan, dan akuntabel salah satunya melalui fungsi
monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
c. Penguatan koordinasi dan sinergi dengan stakeholders merupakan langkah strategis yang
dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, hal ini tercermin dalam kegiatan-kegiatan
koordinasi yang dilaksanakan guna memperkuat sinergi tersebut. Kegiatan Diseminasi KFR Triwulan II
2021, Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Penggunaan Aplikasi SIKP dan
keikutsertaan dalam Tim Terpadu Percepatan Kemandirian BUMDes merupakan kegiatan yang
dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau sebagai Regional Chief Economist (RCE) pada bulan
September 2021.
Diseminasi KFR. Dalam rangka publikasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II tahun 2021 yang telah
disusun oleh Kanwil DJPB Provinsi Kepri, dilaksanakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal dan
Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II 2021 dengan Tema “Sinergi Memperkuat
Momenum Pemulihan Ekonomi Kepulauan Riau” yang dilaksanakan pada hari Kamis 23 September
2021, dengan bersinergi dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang
juga dalam kesempatan yang sama melakukan Diseminasi atas Laporan Perekonomian Provinsi
Kepulauan Riau. Dalam diseminasi tersebut turut mengundang narasumber yang berkompeten
yakni Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan Asisten II Bidang Perekonomian Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau, serta sebagai peserta adalah semua stakeholder Kanwil DJPb Kepri termasuk
akademisi dan pers.
Rapat Sosialisasi dan MoU terkait KUR. Peningkatan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kepulauarn Riau dan pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung
penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kegiatan yang telah dilakukan terkait isu tematik tersbut,
antara lain:
1. Rapat sosialisasi peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan data calon debitur
KUR pada tanggal 9 September 2021
2. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Penggunaan SIKP antara Kepala Kanwil DJPb Kepri
dengan Walikota Tanjungpinang, pada tanggal 27 September 2021.
Tim Terpadu Percepatan Kemandirian BUMDes. Guna meningkatkan kemandirian Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) maka dibentuklah Tim Terpadu Percepatan Kemandirian BUMDes berdasarkan
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1007 tahun 2021, dalam tim tersebut Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau melibatkan seluruh unsur terkait seperti Bank Indonesia, OJK serta
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dalam hal ini Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau
ditunjuk menjadi Wakil Ketua I. Tim tersebut secara langsung dikukuhkan oleh Gubernur Provinsi
Kepri pada hari Senin, 13 September 2021 bertempat di Aula Wan Seri Beni, setelah pengukuhan
tersebut dilaksanakan FGD terkait Percepatan Kemandirian BUMDes yang pada kesempatan
tersebut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau .
43
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEPTEMBER 2021
a. Sosialisasi Implementasi Marketplace Digipay. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, hal yang
paling penting dan tidak bisa tidak harus dengan sangat baik dikelola adalah terkait dengan
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk bagaimana belanja dilakukan secara efektif dan
efisien. Adanya sistem marketplace diharapkan proses belanja negara yang dilakukan oleh seluruh
satuan kerja dapat berjalan secara efektif, efisien, kemudian juga transparan karena terdapat proses
digitalisasi melalui aplikasi digital payment menggunakan Virtual Account (VA) atau Kartu Kredit
Pemerintah (KKP), serta yang terpenting adalah akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.
Program implementasi marketplace telah dimulai sejak tahun 2019, berupa pelaksanaan Piloting
Markteplace Digipay berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 20/PB/2019. Sampai dengan
bulan Agustus tahun 2021, jumlah dan nominal transaksi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau
seperti yang tergambar pada grafik 1.
Grafik 1 Progress Transaksi Markteplace Digipay lingkup Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau
Workshop Manajerial SAKTI. Implementasi SAKTI di Tahun 2021 telah mulai dilaksanakan kepada seluruh
satuan kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu perlu dilakukan tahapan-tahapan dalam
persiapan roll out SAKTI. Mulai dari Sosialisasi Implementasi SAKTI, publikasi SAKTI, proses pendaftaran user
SAKTI, proses aktivasi OTP pejabat perbendaharaan, End User Training SAKTI dan tahapn lain yang harus
dilaksanakan pada triwulan III ini adalah Workshop Manajerial SAKTI. Workshop Manajerial SAKTI ditujukan
bagi para Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja, selain untuk memberikan pemahaman tentang SAKTI juga
untuk menguatkan komitmen kepala satuan kerja dalam mendukung keberhasilan proses implementasi
SAKTI di masing-masing unit kerjanya.
44
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEPTEMBER 2021
3. KONDISI PERMASALAHAN
a. Secara umum, ditemukan beragam permasalahan utama yang sangat mempengaruhi kinerja
pelaksanaan anggaran pada satker mitra kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau yang paling
sering terjadi selama periode Semester I TA 2021 yang dapat dirumuskan sebagai berikut
1) Permasalahan akibat dampak pandemi COVID-19.
2) Permasalahan akibat terhambatnya proses pengadaan barang Dan jasa.
3) Permasalahan proses revisi dan Kebijakan refocusing.
4) Permasalahan atas belum optimalnya/belum tercapainya target nilai kinerja capaian output.
5) Permasalahan pada belanja dengan sumber dana SBSN.
6) Permasalahan rendahnya tingkat penyerapan satker BLU.
b. Permasalahan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi perlu dilakukannya akselerasi
percepatan penyerapan anggaran pada triwulan III dengan target realisasi minimal sebesar 70% dan
triwulan IV sebesar 90 % sesuai dengan concern pemerintah saat ini. Berdasarkan hasil monitoring
pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau terutama terhadap
kontrak yang jatuh tempo, ditemukan masih terdapat kontrak jatuh tempo yang belum dibayarkan
serta kontrak yang akan jatuh tempo dan berpotensi untuk dapat dilakukan akselerasi penyelesaian
pekerjaan dan pembayaran terutama sampai dengan akhir triwulan III TA 2021.
c. Pandemi Covid-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Secara
keseluruhan pandemi Covid-19 memberikan tekanan kepada perekonomian baik dari sisi supply
maupun demand. Belanja Pemerintah berperan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi nasional
mampu memberikan kontribusi positif di saat investasi, ekspor impor, konsumsi masyarakat
mengalami pelambatan. APBN berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam akibat tekanan
pandemi Covid-19. Tanpa intervensi APBN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, kontraksi
ekonomi tahun 2021 akan lebih dalam. Kerja keras APBN berlanjut di tahun 2021. APBN tahun 2021
diarahkan bersifat ekspansif dan konsolidatif dengan fokus APBN sebagai game changer untuk
mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi.
Permasalahan Penyaluran KUR. Penyaluran KUR 2021 sampai dengan akhir triwulan III mencapai Rp.
1,1 triliun, meningkat dari periode yang sama pada tahun 2020 yaitu Rp. 0,8 triliun. Untuk
mengoptimalkan penyaluran KUR pada triwulan terakhir 2021, pemerintah daerah perlu
meningkatkan dukungan. Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau kepada pemerintah daerah dan penyalur KUR, terdapat
beberapa permasalahan, yaitu:
1. Belum semua pemerintah daerah membentuk tim monev KUR
2. Keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan tim monev KUR sebagai dampak dari refocussing
anggaran.
3. Input data calon debitur potensial pada aplikasi SIKP masih relatif rendah.
4. Belum terdapat satu single database UMKM lingkup Provinsi Kepulauan Riau
5. Penyalur tidak bisa mengakses data calon debitur yang diinput pemerintah daerah
6. Sosialisasi terkait akses pembiayaan KUR bagi pelaku usaha masih kurang
BUMDes dan BUMDes Bersama yang belum efektif meningkatkan perekonomian desa. Hingga tahun
2020 tercatat sebanyak 207 BUMDes di Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah terbanyak di
Kabupaten Natuna sebanyak 54 BUMDes. Namun dengan keberadaan BUMDes tersebut masih belum
dapat secara efektif meningkatkan perekonomian Desa. Harapannya dengan pengukuhan Tim Terpadu
Percepatan Kemandirian BUMDes tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, hal
ini disampaikan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada saat pengukuhan tersebut. Tim tersebut
juga diharapkan dapat membangun komitmen percepatan pembentukan dan pembinaan BUMDes,
serta diharapkan menjadi penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat desa.
45
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Buku RCE September 2021
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search