Buku RCE September 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

SEPTEMBER 2021

mengenai perubahan syarat dan kondisi terkait suku bunga yang diajukan oleh Kementerian Keuangan
mengenai fasilitas hutang dari Pemerintah RRT, sehingga pagu anggarannya sampai dengan saat ini masih
dalam pemblokiran.
Koordinasi antara DJPPR dengan satker telah dilakukan, antara lain membahas alternatif sumber
pembiayaan. Pembahasan terakhir dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2021, dan sampai dengan saat ini
masih menunggu hasil keputusan atas sumber pembiayaan serta kebijakan yang lainnya. Apabila di bulan
September ini telah keluar hasilnya, satker akan mempercepat penyerapan anggaran untuk mencapai
target sampai dengan akhir tahun anggaran, akan tetapi bila sampai berakhirnya bulan September belum
ada keputusannya, maka paket pekerjaan tersebut akan direalokasi ke paket pekerjaan yang lain.
Kegiatan utama dari Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Serang-Panimbang adalah membangun
jalan yang menghubungkan Banten bagian tengah, selatan dan utara yang berdekatan dengan Provinsi
DKI Jakarta, yakni Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Jalan bebas hambatan ini
diharapkan dapat meningkatkan kunjungan ke destinasi wisata di kawasan Banten sehingga akan
berdampak pada pembangunan Banten di wilayah tersebut yang selanjutnya diharapkan akan berdampak
pada meningkatnya perekonomian masyarakat dan berkurangnya tingkat pengangguran. Kehadiran jalan
bebas hambatan ini akan memberi efisiensi waktu perjalanan dari Jakarta menuju Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Tanjung Lesung.
Rendahnya penyerapan anggaran pada Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-
Ciujung-Cidurian karena adanya dana sisa lelang yang tidak dapat di serap dan juga tidak dapat
dilakukan pengurangan pagu anggaran. Selain itu juga terdapat 1 (satu) paket pekerjaan yang bersumber
dari SBSN yang terhambat, yaitu paket pekerjaan di irigasi Ciujung akan tetapi satker akan berusaha agar
pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Pada tahun 2021 ini dari sisi realisasi keuangan terbebani dengan
susahnya lelang.
Dari total pagu Rp355 miliar, diprediksi akan terdapat dana sebesar Rp68,4 miliar yang tidak akan terserap
selain karena sisa lelang juga karena adanya pemblokiran. Untuk membuka blokir satker telah berusaha
untuk melakukan percepatan kegiatan reviu desain di tahun ini dengan pekerjaan paket fisik dilakukan di
tahun depan, akan tetapi ternyata sulit untuk dilakukan karena desainnya berasal dari Korea.
Terkait dengan hasil penilaian IKPA, rendahnya deviasi halaman III DIPA karena terhalang dengan revisi
yang masih berjalan di DJA sehingga belum dapat mengajukan penyesuaian halaman III DIPA. Sedangkan
untuk capaian output yang masih sangat kecil karena data yang sebenarnya belum terinput ke dalam
sistem.

4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Meminta kepada Satker Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Serang – Panimbang untuk tetap
mempersiapkan dokumen yang diperlukan terkait pekerjaan kegiatan. Agar saat keputusan atas
pembiayaan terbit, maka kegiatan dapat segera dilaksanakan.
b. Memberikan himbauan kepada Satker untuk meningkatkan nilai IKPA. Satker diminta untuk
memperbaiki Halaman III DIPA sesuai batas yang ditentukan, meneliti kembali berkas saat pengajuan
SPM untuk meminimalisir kesalahan SPM, kedepannya apabila mengajukan UP/TUP agar dilakukan
secara tepat waktu.

95

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

SEPTEMBER 2021

c. Meminta satker untuk mengisi survei Evaluasi Pelaksanaan Anggaran secara detail. Hal ini
dilakukan agar Kanwil DJPb Banten dapat mengetahui secara detail permasalahan yang sedang
dihadapi oleh Satker, sehingga apabila diperlukan Kanwil diharapkan dapat memberikan solusi
karena telah mengetahui duduk permasalahannya secara detail.

d. Meminta satker untuk meningkatkan koordinasi internal antara bagian keuangan dengan bagian
teknis pekerjaan di lapangan, sehingga data kemajuan pekerjaan dapat terinput ke dalam sistem
sesuai dengan kondisi sebenarnya.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.

Komponen Output Dampak

Meningkatkan realisasi K om p on en K om p on en
anggaran
Terwujudnya jalan Terhubungnya Banten utara,
bebas hambatan tengah dan selatan

Terwujudnya Meningkatkan pariwisata di
pemeliharaan sumber Banten
daya air dan irigasi
Meningkatnya pembangunan
Meningkatnya nilai IKPA di Banten bagian selatan
Satker
Menurunnya angka
pengangguran dan
meningkatnya perekonomian
masyarakat Banten

Terjaganya hasil panen
petani

Meningkatnya nilai IKPA
Kanwil DJPb

Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat di Banten bagian
selatan

96

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

September 2021

Tiga Periode Survei Analisis Peningkatan Nilai Keekonomian
Yang Menjadi Dasar Debitur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
Analisis Perkembangan periode Semester I-2019 s.d. Semester I-2021
Nilai Keekonomian
Debitur Yaitu: RINGKASAN EKSEKUTIF
Pengukuran Nilai Keekonomian Debitur (NKD) dilaksanakan untuk mengukur
• Survei baseline dampak pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro terhadap Debitur, yang terdiri dari
semester I tahun Nilai Keekonomian Pribadi (NKP) dan Nilai Keekonomian Usaha (NKU). Pengukuran
2019 dan survei nilai keekonomian debitur dilakukan dengan cara survei kepada debitur pada setiap
endline semester I semester, yang terdiri dari survei baseline dan survei endline. Survei baseline
tahun 2020. dilakukan terhadap sampel debitur yang menerima fasilitas Pembiayaan UMi paling
lama 3 bulan sejak akad pembiayaan, sedangkan survei endline dilakukan terhadap
• Survei baseline sampel survei baseline pada semester yang sama tahun sebelumnya.
semester II tahun
2019 dan survei
endline semester II
tahun 2020.

• Survei baseline
semester I tahun
2020 dan survei
endline semester I
tahun 2021.

Cover Laporan Hasil Analisis Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan
Ultra Mikro (Umi) wilayah DKI Periode Semester I-2019 s.d. Semester I-2021

97

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

September 2021

1. ISU TEMATIK
Dalam rangka penajaman dan pemberian nilai tambah atas kegiatan yang telah dilakukan dan
dilaporkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, telah disusun Analisis
Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) periode Semester I 2019
sampai dengan semester I 2021.
Pengukuran Nilai Keekonomian Debitur (NKD) merupakan bagian dari uji dampak Pembiayaan
Ultra Mikro yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Menteri Keuangan.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan survei
pengukuran nilai keekonomian debitur yang dilakukan oleh KPPN lingkup wilayahnya

Timeline Survey Periode I s.d III

•Survei baseline semester I Periode II: •Survei baseline semester I
tahun 2019 dan survei •Survei baseline semester II tahun 2020 dan survei
endline semester I tahun tahun 2019 dan survei endline semester I tahun
2020 endline semester II tahun 2021
2020
Periode I: Periode III:

2. KONDISI PERMASALAHAN
Jumlah debitur Pembiayaan UMi pada pada akhir wilayah DKI Jakarta Agustus 2021 sebanyak
618.691 debitur, jauh lebih besar dari jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak
123.998 debitur. Hal tersebut disebabkan para pelaku usaha ultra mikro belum dapat mengakses
pembiayaan perbankan karena masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan usahanya (naik
kelas).

3. ANALISIS
A. Penjelasan NKP, NKU, NKD
Nilai Keekonomian Pribadi (NKP) selalu meningkat rata-rata sebesar 5,4 poin selama 3
periode. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan debitur menggunakan hasil usaha untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Nilai Keekonomian Usaha (NKU) selalu menurun rata-rata sebesar 4,07 poin selama 3
periode. Hal ini selain disebabkan pandemic COVID-19 juga dikarenakan menggunakan hasil
usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga sulit
mempertahankan usahanya.

98

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

September 2021

Skor Nilai Keekonomian Debitur (NKD) pada periode semester I tahun 2019-2020
naik sebesar 3,99 poin, pada periode semester II tahun 2019-2020 turun 1,01 poin dan pada
semester I tahun 2020-2021 naik 1,05 poin. Perolehan skor hasil survei ini mengindikasikan
bahwa secara keseluruhan sampel debitur yang disurvei Sebagian besar telah memperoleh
manfaat dari Pembiayaan Ultra Mikro yang telah diterimanya. Meskipun manfaat yang
diterima lebih berdampak kepada peningkatan Nilai Keekonomian Pribadi (NKP), sementara
Nilai Keekonomian Usaha justru menurun.

Nilai Survei Baseline Semester I-2019 dan Survei Endline Semester I-2020 (Periode I)

Nilai Keekonomian Nilai Keekonomian Nilai Keekonomian
Pribadi (NKP) Usaha (NKU) Debitur (NKD)

Baseline = 45,00 + Baseline = 8,01 = Baseline = 53,01
Endline = 55,00 Endline = 2,00 Endline = 57,00

Meningkat 10,00 Menurun 6,01 Meningkat 3,99

Tabel Rekapitulasi Pengukuran Nilai Keekonomian Debitur Periode I
(Hasil Survei Baseline Semester I-2019 dan Survei Endline Semester I-2020)

Indikator Baseline Endline Selisih Skor
Semester I-2019 Semester I-2020 Maksimal
NKP 1 Pengeluaran Listrik -1,00
NKP 2 Pengeluaran Konsumsi 5,00 4,00 1,00 6
NKP 3 Lantai Rumah 1,00 2,00 0,00 6
NKP 4 Kondisi Sanitasi 9,00 9,00 0,00 9
NKP 5 Rasio Anak Tidak 9,00 9,00 9
Sekolah
NKP 6 Kendaraan Pribadi 12,00 12,00 0,00 12
NKP 7 Tabungan
Total NKP 5,00 4,00 -1,00 9
NKU 1 Aset Usaha 4,00 15,00 11,00 19
NKU 2 Omzet Usaha 45,00 55,00 10,00 70,00
NKU 3 Tenaga Kerja 1,67 -0,67 10
Total NKU 5,67 1,00 -4,67 10
Total NKD 0,67 1,00 -0,67 10
8,01 0,00 -6,01 30
53,01 2,00 100,00
57,00 3,99

99

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

September 2021

Grafik Perubahan Nilai Keekonomian Debitur Periode I
(Hasil Survei Baseline Semester I-2019 dan Survei Endline Semester I-2020)

12,00 11,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00
-2,00 Pengeluaran Pengeluaran Lantai Kondisi Rasio Anak Kendaraan Tabungan Aset Usaha Omzet Tenaga
-4,00 Listrik Konsumsi Rumah Sanitasi Usaha Kerja
-6,00 Tidak Pribadi -0,67
-1,00 -4,67 -0,67
Sekolah -1,00

Nilai Survei Baseline Semester II-2019 dan Survei Endline Semester II-2020 (Periode II)

Nilai Keekonomian Nilai Keekonomian Nilai Keekonomian
Pribadi (NKP) Usaha (NKU) Debitur (NKD)

Baseline = 43,63 + Baseline = 8,88 = Baseline = 52,51
Endline = 46,50 Endline = 5,00 Endline = 51,50
Turun 1,01
Naik 2,87 Turun 3,88

Tabel Rekapitulasi Pengukuran Nilai Keekonomian Debitur Periode II
(Hasil Survei Baseline Semester II-2019 dan Survei Endline Semester II-2020)

Indikator Baseline Endline Selisih Skor
Semester II-2019 Semester II-2020 Maksimal
NKP 1 Pengeluaran Listrik -0,50
NKP 2 Pengeluaran Konsumsi 4,50 4,00 -0,25 6
NKP 3 Lantai Rumah 4,75 4,50 1,12 6
NKP 4 Kondisi Sanitasi 7,88 9,00 0,75 9
NKP 5 Rasio Anak Tidak 8,25 9,00 9
Sekolah
NKP 6 Kendaraan Pribadi 12,00 12,00 0,00 12
NKP 7 Tabungan
Total NKP 3,50 4,00 0,50 9
NKU 1 Aset Usaha 2,75 4,00 1,25 19
NKU 2 Omzet Usaha 43,63 46,50 2,87 70,00
2,38 1,00 -1,38 10
6,00 4,00 -2,00 10

100

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

September 2021

Indikator Baseline Endline Selisih Skor
Semester II-2019 Semester II-2020 Maksimal
NKU 3 Tenaga Kerja -0,50
Total NKU 0,50 0,00 -3,88 10
Total NKD 8,88 5,00 -1,01 30
52,51 51,50
100,00

Grafik Perubahan Nilai Keekonomian Debitur Periode II
(Hasil Survei Baseline Semester II-2019 dan Survei Endline Semester II-2020)

1,50 1,12 1,25
1,00 0,75 0,50

0,50 0,00

0,00

-0,50 Pengeluaran Pengeluaran Lantai Kondisi Rasio Anak Kendaraan Tabungan Aset Usaha Omzet Tenaga
Sanitasi Usaha Kerja
Listrik Konsumsi Rumah Tidak Pribadi
-0,50
-0,25 Sekolah

-1,00 -0,50
-1,50
-1,38

-2,00

-2,50 -2,00

Nilai Hasil Survei Baseline Semester I-2020 dan Survei Endline Semester I-2021
(Periode III)

Nilai Keekonomian Nilai Keekonomian Nilai Keekonomian
Pribadi (NKP) Usaha (NKU) Debitur (NKD)
Baseline = 54,15
+Baseline = 44,65 Baseline = 9,50 = Endline = 55,20
Naik 1,05
Endline = 48,00 Endline = 7,20

Naik 3,35 Turun 2,30

Tabel Rekapitulasi Pengukuran Nilai Keekonomian Debitur Periode III
(Hasil Survei Baseline Semester I-2020 dan Survei Endline Semester I-2021)

Indikator Baseline Endline Selisih Skor
Semester I-2020 Semester I-2021 Maksimal
NKP 1 Pengeluaran Listrik 1,29
NKP 2 Pengeluaran Konsumsi 3,21 4,50 0,40 6
NKP 3 Lantai Rumah 4,00 4,40 0,21 6
NKP 4 Kondisi Sanitasi 8,79 9,00 -0,09 9
8,79 8,70 9

101

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

September 2021

Indikator Baseline Endline Selisih Skor
Semester I-2020 Semester I-2021 Maksimal
NKP 5 Rasio Anak Tidak Sekolah 1,71
NKP 6 Kendaraan Pribadi 10,29 12,00 -0,26 12
NKP 7 Tabungan 3,86 3,60 0,09 9
Total NKP 5,71 5,80 3,35 19
NKU 1 Aset Usaha -0,73 70,00
NKU 2 Omzet Usaha 44,65 48,00 -0,27 10
NKU 3 Tenaga Kerja 1,93 1,20 -1,30 10
Total NKU 6,07 5,80 -2,30 10
Total NKD 1,50 0,20 1,05 30
9,5 7,20 100,00

54,15 55,20

Grafik Perubahan Nilai Keekonomian Debitur
(Hasil Survei Baseline Semester I-2020 dan Survei Endline Semester I-2021)

2,00 1,29 1,71
1,50

1,00 0,40

0,50 0,21 0,09

0,00

-0,50 Pengeluaran Pengeluaran Lantai Kondisi Rasio Anak Kendaraan Tabungan Aset Usaha Omzet Tenaga
Sanitasi Kerja
Listrik Konsumsi Rumah Tidak Pribadi -0,73 Usaha
-0,09 -1,30
-1,00 Sekolah -0,26 -0,27

-1,50

B. Penjelasan hasil survei baseline dan endline debitur Pembiayaan Umi DKI Jakarta
Perolehan rata-rata skor hasil survei baseline dan endline debitur Pembiayaan Umi wilayah
DKI Jakarta masih jauh dibawah skor maksimal yaitu NKP sebesar 70, NKU sebesar 30, dan
NKD yang merupakan penjumlahan NKP dan NKU sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa
penyaluran Pembiayaan UMi pada wilayah DKI Jakarta telah tepat sasaran yakni kepada
masyarakat lapisan bawah yang memang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Tabel Perbandingan NKP,NKU dan NKD

Uraian Skor Skor Perubahan Skor
Nilai Keekonomian Pribasi (NKP) Baseline Endline +5,4 Maksimal
Nilai Keekonomian Usaha (NKU) -4,07
Nilai Keekonomian Debitur (NKD) 44,43 49,83 +1,35 70,00

8,80 4,73 30,00

53,22 54,57 100,00

102

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

September 2021

4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan Untuk meningkatkan Nilai Keekonomian Usaha, perlu pendampingan oleh
penyalur kepada debitur dalam mengelola keuangan hasil usaha agar tidak diutamakan
untuk keperluan keluarga sehari-hari;
b. Dibutuhkan edukasi kepada debitur bahwa tujuan Pembiayaan UMi adalah untuk
menambah jumlah wirausahawan serta menjadi jembatan bagi usaha mikro penerima
bantuan sosial agar dapat naik kelas dan dapat mengakses pembiayaan perbankan.
c. Perlu digali lebih dalam pada saat pelaksanaan survei pengukuran nilai keekonomian debitur
penyebab nilai skor turun (negatif) dari survei baseline ke survei endline

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi, berikut hasil identifikasi yang menjadi indikator efektifitas keberhasilan.

Komponen Hasil/outcome

Komponen 1: Hasil 1: Dampak 1:

Meningkatkan frekuensi Nilai Keekonomian Usaha (NKU) Kesejahteraan Debitur Umi
pendampingan oleh penyalur menjadi meningkat. meningkat.
kepada debitur dalam
mengelola keuangan hasil usaha
agar tidak diutamakan untuk
keperluan keluarga sehari-hari.

Komponen 2: Hasil 2: Dampak 2:

Memberikan edukasi kepada Pemahaman debitur tentang Tujuan Pemberian Kredit Umi
debitur tentang tujuan tujuan pemberian Kredit Umi tercapai.
pemberian Kredit Umi. menjadi bertambah.

103

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

SEPTEMBER 2021

Profil Keuangan September 2021 PERCEPATAN BELANJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERITAH
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 112,98 Triliun DAERAH DI JAWA BARAT MELALUI SINERGI
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 66,94 Triliun
(56,11%) BERSAMA PEMERINTAH DAERAH

Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 64,73 Triliun RINGKASAN EKSEKUTIF
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 41,69 Triliun Rendahnya realisasi belanja APBN di Jawa Barat s.d. bulan Agustus 2021 sebesar Rp36,68
(64,4%) triliun atau 57,02% dari target Triwulan III sebesar 70% berdasarkan sesuai dengan
Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-292/PB/2021.
Estmasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp Penyebab utama antara lain; rendahnya belanja Kementerian/Lembaga khususnya
127,31 Triliun pada belanja barang, belanja modal dan belanja Bansos serta rendahnya belanja
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp transfer karena rendahnya penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa karena masalah
73,59 Triliun (57,43%) aturan dan ketentuan, kebijakan pelaksanaan DAK Fisik, Penyedia Barang/Jasa,
koordinasi, dan sumber daya manusia (SDM) serta penyelenggaraan pilkades dan
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 3,55 Triliun penyaluran BLT Desa ke keluarga penerima manfaat (KPM) belum tersalur 100%.
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp977,89 Miliar(27,55%) Langkah Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat yang dilakukan yaitu melakukan
pertemuan dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil pada
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 5,99 Triliun tanggal 3 September 2021, untuk menyampaikan data realisasi APBN di Jawa Barat
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 4,28 Triliun (71,4%) s.d. bulan Agustus 2021, kebijakan percepatan belanja Kementerian/Lembaga dan
Pemda untuk Triwulan III sebesar 70% dan triwulan IV sebesar 90%, penyampaian
Fungsi Distribusi KFR Triwulan II tahun 2021, realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta
UMKM penerima manfaat : 2.864.347 realisasi penyaluran dana PC-PEN lingkup Provinsi Jawa Barat.
juta orang Pertemuan dengan Bupati Cirebon dalam upaya mendorong percepatan
BLT Dana Desa : 553.029 orang penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa, perkembangan realisasi penyaluran KUR dan
Penerima bantuan upah : 809.152 orang UMi serta diskusi alternatif pembiayaan untuk pembanguan infrastuktur dari SMI
Penerima PKH :1.713.146 KPM yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021
Penerima Sembako : 3.503.141 KPM Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyelenggarakan Focus Group
Penerima BST : 2.159.354 KPM Discussion (FGD) tentang percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mulai
Penerima Prakerja : 621.849 orang tanggal 16 s.d. 30 September 2021 di 9 (sembilan) Pemda kabupaten/kota di Jawa
Barat yang realisasi penyalurannya.
Fungsi Stabilisasi Berdasarkan pemantauan dan evaluasi selama bulan September 2021, sudah ada
Rp penempatan dana pemerintah pada peningkatan realisasi APBN di Jawa Barat sebesar 7,38% dari sebelumnya 57,02%
BPD Rp 2,5 Triliun menjadi 64,4% atau sebesar Rp41,69 triliun. Walau masih dibawah target Triwulan
Penerima manfaat penempatan dana III sebesar 70% Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat terus berusaha meningkatkan realisasi
pemerintah : 12.022 orang/UMKM dengan menyelenggarakan FGD dan Monev ke Satuan Kerja dan Pemda.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa
Barat, Kepala Bappeda Prov. Jawa Barat dan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, bandung 3
September 2021

104

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

SEPTEMBER 2021

1. ISU TEMATIK
Rendahnya realisasi belanja APBN di Jawa Barat. Dalam rangka mendorong akselerasi belanja
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan target Triwulan III sebesar 70% dan Triwulan IV
paling kurang sebesar 90% sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-
292/PB/2021, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Jawa
Barat, Bapak Ridwan Kamil, untuk menyampaikan data realisasi APBN di Jawa Barat s.d. bulan Agustus
2021, kebijakan percepatan belanja Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk Triwulan III sebesar 70%
dan triwulan IV sebesar 90%, penyampaian KFR Triwulan II tahun 2021, realisasi penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa serta realisasi penyaluran dana PC-PEN lingkup Provinsi Jawa Barat. Disampaikan itu kepada
gubernur terkait realisasi penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro.

Disamping itu juga Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jabar melakukan pertemuan dengan Bupati
Cirebon dalam upaya mendorong percepatan penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa, perkembangan
realisasi penyaluran KUR dan UMi serta diskusi alternatif pembiayaan untuk pembanguan infrastuktur
dari SMI yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 di pendopo Kantor Bupati Cirebon.

Penyaluran DAK Fisik. Untuk mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jawa Barat, Kanwil
DJPb Prov. Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi serta menyelenggarakan Focus Group
Discussion (FGD) di 9 Peda kabupaten/kota yang rendah penyerapannya dengan peserta dari BPKAD,
Inspektorat, DPMD dan Dinas/OPD terkait yang dilaksanakan mulai tanggal 16 s.d. 30 September 2021
serta meminta kepada Pemda untuk melakukan langkah-langkah dalam mempercepat penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa tahap II dan III dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan sesuai batas waktu
yang ditetapkan.

800 Realisasi Penyaluran DAK Fisik di Jawa Barat s.d. 30 September 2021 per Pemd 60,00%

700 48,06% 47,93% 50,00%
600
500 40,45% 39,98% 40,00%
400
300 30,25% 25,04% 26,71% 36,01% 34,90% 34,70% 33,65% 28,331%0,00%
200 20,91% 22,34% 19,24% 29,87%
100 20,08% 23,30% 24,16%
23,07% 18,68% 25,71%
19,80% 22,56%
20,30% 21,66% 20,00%

10,52% 12,95% 10,00%

0 0,00%

Ilustrasi Grafik yang menjelaskan Isu DAK Fisik

Pagu Dana Realisasi %

2. KONDISI PERMASALAHAN
Rendahnya realisasi APBN di Jawa Barat s.d. bulan Agustus 2021 sebesar Rp36,88 triliun atau 57,02% dari
target percepatan belanja Triwulan III sebesar 70%. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja pegawai
sebesar Rp12,48 triliun (65,27%), belanja barang sebesar Rp8,64 triliun (53,65%), belanja modal sebesar
Rp4,94 triliun (47,21%), belanja bansos sebesar Rp21,4 miliar (49,03%) dan belanja transfer ke daerah
sebesar Rp10,8 triliun (56,98%).

105

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

SEPTEMBER 2021

Rekapitulasi Penyaluran Dana Desa di Jawa Barat s.d. 30 September 2021

Pagu Dana Desa Jabar Penyaluran Dana Desa Target Desa Realisasi Desa %

BLT Desa 1.990.904.400.000 5.312 1.481.713.800.000 5.312 74,4%
5.990.622.942.000 Earmaked 8% 359.009.879.040 4.017
359.009.879.040 4.017 100,00%
Non BLT Desa 3.640.708.662.960 5.312
Total 5.990.622.942.000 2.434.959.468.960 3.910 66,9%

4.275.683.148.000 71,37%

555.000 5.312 5.312 KPM Penerima BLT Desa di Jawa Barat 5.350
550.000 5.312 5.312 5.312 5.300
545.000 5.250
540.000 553.029 5.187 5.187 5.200
535.000 553.029 5.150
553.029 5.137 5.115 5.100
553.029 5.050
553.029 5.000
545.702
545.702
542.307
541.333

Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V Bulan VI Bulan VII Bulan VIII Bulan IX

KPM Desa

Penyaluran BLT RKUN ke RKD dan KPM

Bulan IX 99,7 162,4
Bulan VIII 126,1
Bulan VII 162,7 Miliar Rupiah
129,8
Bulan VI 163,7
Bulan V 136,9
Bulan IV 163,7
Bulan III 148,6
Bulan II 165,9
Bulan I 155,2
165,9
0,0 159,8
165,9
163,0 165,9
164,6 165,9

50,0 100,0 150,0 200,0

Salur RKD ke KPM Salur RKUN ke RKD

Masih terdapat BLT Desa yang belum disalurkan ke para KPM atau sudah disalurkan namun belum
dilaporkan realisasinya oleh Desa ke apikasi OMSPAN. Realisasi BLT Desa s.d. 30 September 2021 tersalur
dari RKUN ke RKD sebesar Rp1,48 triliun atau 74,4% dari pagu BLT Desa, sedangkan BLT yang disalurkan
ke para penerima KPM baru mencapai sebesar Rp1,25 triliun atau sebesar Rp84,64%.

106

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

SEPTEMBER 2021

3. ANALISIS

Rendahmya realisasi APBN s.d. bulan Agustus 2021 sebesar 57,02% disebabkan antara lain; rendahnya
belanja Kementerian/Lembaga khususnya pada belanja barang, belanja modal dan belanja Bansos serta
rendahnya belanja transfer karena rendahnya penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa karena masalah
aturan dan ketentuan, kebijakan pelaksanaan DAK Fisik, Penyedia Barang/Jasa, koordinasi, dan sumber
daya manusia (SDM) serta penyelenggaraan pilkades dan penyaluran BLT Desa ke keluarga penerima
manfaat (KPM) belum tersalur 100%.

Rendahnya penyaluran DAK Fisik berdasarkan hasil monitoring ke Pemda disebabkan adanya perubahan
kebijakan pengadaan barang/jasa pada bidang pendidikan yang semula dilakukan secara swakelola
berubah menjadi lelang, lamanya proses reviu yang dilakukan oleh APIP terhadap dokumen kontrak (tiap
tim APIP berbeda cara dalam melakukan reviu) karena belum ada ketentuan yang mengatur tata cara
reviu terhadap kontrak, Ketentuan reviu yang dilakukan oleh APIP didasarkan pada Peraturan Dirjen
Perimbangan Keuangan Nomor PER-3/PK/2020 tentang Panduan Reviu Laporan Penyerapan Dana dan
Capaian Keluaran (Output) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik. barang yang akan diadakan belum tersedia
pada aplikasi E-Katalog, permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa, pergantian kepala daerah
karena kasus OTT, SDM pada Unit Layanan Pengadaan di daerah yang terbatas, pergantian SDM pengelola
DAK Fisik pada BPKAD dan Dinas terkait dan tidak adanya koordinator pada Pemda yang
mengkoordinasikan pelaksanaan DAK Fisik.

Rendahnya realisasi penyaluran Dana Desa di Jawa Barat dikarenakan penyaluran Dana Desa non BLT
Desa tahap II s.d. 30 September 2021 baru mencapai sebesar Rp1,17 triliun miliar atau 74.72% untuk
3.910 Desa, hal ini disebabkan banyak desa yang belum menyampaikan laporan penyaluran BLT Desa ke
KPM sampai dengan bulan ke-8 yang menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahap II
pada apliikasi OMSPAN. Realisasi BLT Desa yang tersalur dari RKUN ke RKD sebesar Rp1,48 triliun
sedangkan yang disalurkan ke KPM baru sebesar Rp1,17 triliun atau sebesar Rp78,9%.

4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:

a. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat terus melakukan pemantauan dan evaluasi atas percepatan belanja
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Jawa Barat serta berkoordinasi dengan Pemda
untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan kendala dalam proses penyalurannya.

b. Melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil pada tanggal 3
September 2021, untuk menyampaikan data realisasi APBN di Jawa Barat s.d. bulan Agustus 2021,
kebijakan percepatan belanja Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk Triwulan III sebesar 70% dan
triwulan IV sebesar 90%, penyampaian KFR Triwulan II tahun 2021, realisasi penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa serta realisasi penyaluran dana PC-PEN lingkup Provinsi Jawa Barat. Disampaikan juga
kepada gubernur terkait realisasi penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan
ultra mikro.

Gubernur Jawa Barat, mengharapkan ringkasan data realisasi APBN, Transfer ke Daerah dan
Dana Desa disertai permasalahan, analisa dan rencana aksi yang harus dilakukan Pemda
sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan dan perubahan kebijakan di daerah.

c. Pertemuan dengan Bupati Cirebon dalam upaya mendorong percepatan penyerapan DAK Fisik dan
Dana Desa, perkembangan realisasi penyaluran KUR dan UMi serta diskusi alternatif pembiayaan
untuk pembanguan infrastuktur dari SMI yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021.

107

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

SEPTEMBER 2021

Dalam pertemuan tersebut Bupati Cirebon mengharapkan Kanwil dapat melakukan pembinaan
kepada SKPD agar dapat berkinerja lebih baik dalam pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa dan
pelaksanaan anggaran daerah.
d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang
percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mulai tanggal 16 s.d. 30 September 2021 di 9
(sembilan) Pemda kabupaten/kota di Jawa Barat yang realisasi penyalurannya rendah dan meminta
untuk dilakukan langkah dalam mempercepat penyaluran tahap II dan III dengan melengkapi
persyaratan yang ditentukan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.
a. Dalam percepatan belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bahwa indikator
keberhasilan yaitu realisasi belanja triwulan III pada wilayah Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat dapat
terealisasi sebesar 70% dan penyerapan belanja s.d. triwulan IV mencapai 90%. Namun berdasarkan
realisasi belanja di Jawa Barat s.d. 30 September 2021 realisasi belanja mencapai sebesar Rp41,69
triliun atau 64,4% dan masih dibawah target realisasi belanja Triwulan III namun ada kenaikan 7,38%
dibandingkan realisasi bulan Agustus 2021.
b. Peningkatan nilai kualitas laporan keuangan UAPPA-W lingkup Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat dengan
nilai baik jika ≥ 90 dan laporan keuangan tersusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan
sesuai PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LK
Kementerian Negara/Lembaga.

108

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2021

Profil Keuangan September 2021 Peningkatan Capaian IKPA, Akselerasi
Belanja Dan Otomasi MP PNBP, Serta
Alokasi Belanja K/L 2021 Rp 11,84 Triliun Penguatan Sinergitas Pemerintah Pusat Dan
Realisasi Belanja K/L 2021 Rp 7,86 Triliun Daerah Dalam Mengawal Pelaksanaan
(66,35%) Program PC-PEN, Akselerasi Belanja Daerah
Dan Peluang Investasi Daerah
Pagu TKDD 2021 Rp 10,12 Triliun di D.I Yogyakarta
Realisasi TKDD 2021 Rp 7,93 Triliun
(78,36%) RINGKASAN EKSEKUTIF

DBH : Pagu Rp245,79 M Realisasi Efektivitas pelaksanaan anggaran, efesiensi penggunaan anggaran dan
Rp216,48 M (88,07%) kepatuhan terhadap regulasi merupakan tujuan dari monitoring dan evaluasi
DAU : Pagu Rp5,20 T Realisasi Rp4,34 T pelaksanaan anggaran belanja K/L. Sampai dengan akhir triwulan III tahun
(83,52%) 2021 terdapat tiga hal yang penting untuk disampaikan kepada satuan kerja,
DAK Fisik: Pagu Rp632,98 T Realisasi Pertama, tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L
Rp224,35 M (35,44%) merupakan tugas BUN sekaligus tugas K/L dalam hal ini satuan kerja yang
DAK Non Fisik Pagu Rp1,94 T Realisasi dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan anggaran. Kedua, Indikator Kinerja
Rp1,39 T (71,46%) Pelaksanaan Anggaran yang dicapai sampai dengan semester I tahun 2021
Dana Keistimewaan Pagu Rp1.32 T belum maksimal dan terdapat dua indikator yang perlu mendapat perhatian,
Realisasi Rp1,06 T (80%) yaitu Capaian Output, dan Kesalahan SPM. Ketiga, mendorong satker
DID Pagu Rp326,02 M Realisasi Rp307,50 berkomitmen untuk segera mengambil langkah strategis dalam mengakselerasi
M (94,32%) belanjanya agar target realisasi triwulan III menjadi 70 persen dan paling
Dana Desa Pagu Rp460,46 M Realisasi kurang 90 persen pada triwulan IV dapat tercapai.
Rp396,08 M (86,02%)
Pengelolaan PNBP tidak terpusat memasuki babak baru dengan ditetapkannya
Profil Belanja Daerah (APBD) s.d 31 Peraturan Menkeu Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan
Agustus 2021 Maksimum Pencairan PNBP. Ketentuan baru tersebut terbit untuk
Pagu Pemda Konsolidasian : Rp16,57 T mengakselerasi belanja dan menghindari penumpukan di akhir tahun
Realisasi Pemda Konsolidasian : Rp8,38 T anggaran, simplifikasi proses bisnis, pemanfaatan teknologi dan peningkatan
(50,58%) pengawasan. Beberapa kendala terkait teknis aplikasi dan pengelolaan PNBP
baik satker pnbp tepusat maupun pnbp tidak terpusat telah mendapatkan
Realisasi Per Jenis Belanja s.d 31 Agustus solusi untuk perbaikan pengelolaan PNBP yang lebih efisien dan optimal.
2021 Dalam pelaksanaan program PC-PEN, pemerintah pusat tidak dapat
Belanja Operasi : Pagu Rp11,89 T bekerja sendiri untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi.
Realisasi Rp6,29 T (52,97%) Dibutuhkan peran dari pemerintah daerah agar proses pemulihan
Belanja Modal : Pagu Rp2,14 T Realisasi berjalan dengan cepat. Peran pemerintah pusat (APBN) dalam rangka
Rp695,96 M (32,49%) penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di
Belanja Tidak terduga : Pagu Rp220,13 M DIY terutama dari sisi demand side sangat besar , tercermin dari
Realisasi Rp112,03 Miliar (50,89%) realisasi pelaksanaan program perlindungan sosial, stimulus untuk
Belanja Transfer : Pagu Rp2,32 T Realisasi UMKM dan juga belanja K/L sehingga diharapkan dapat mendorong
Rp1,28 T (55,04%) pertumbuhan ekonomi di DIY. Dukungan Pemerintah Daerah (APBD)
yang bersumber dari DAU dan DBH untuk belanja Kesehatan
Profil Indikator Fungsi APBN diantaranya untuk pemberian insentif tenaga Kesehatan juga
Fungsi Alokasi diharapkan dapat membantu dalam pemulihan ekonomi daerah.
Kesehatan : Rp 1.5 Trilyun Kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan
Pendidikan : Rp 3.2 Trilyun pemulihan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat
Ekonomi : Rp 2.7 Trilyun mengakselerasi kinerja APBD dan merancang program pemulihan
Perlindungan Sosial : Rp 36 Milyar ekonomi daerah yang sinergis dengan pelaksanaan program PEN yang
dilakukan pemerintah pusat.
Fungsi Distribusi :
UMKM Penerima Manfaat : 118.264 Percepatan penyerapan Belanja Daerah dan Belanja Earmark 8%
Pelaku Usaha Mikro (PUM) senilai 141,92 DAU/DBH dan pemulihan ekonomi daerah dapat dioptimalkan melalui
Miliar peningkatan koordinasi internal dalam Pemda (OPD Terkait,,
BLT Dana Desa : 282.906 KPM senilai Ep Inspektorat Daerah dan BKPA/BKAD)
Rp84,87 M
Penerima Subsidi Upah : 124.451 orang Kapasitas fiskal di DIY sangatlah terbatas. Keterbatasan kemampuan
senilai Rp124,45 M pembiayaan keuangan di DIY masih mengandalkan dana transfer dari
pusat. Peningkatan pengelolaan sumber daya pariwisata,

109

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2021

Fungsi Stabilisasi : pengembangan sarana dan prasarana serta produk pariwisata, dan
peningkatan penyebarluasan informasi kepariwisataan dengan
Penempatan Uang Negara Dalam Rangka memanfaatkan media massa/media social dapat dijadikan sebagai
PEN Pada BPD DIY (Periode 3) alternative upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerab
(PAD) dengan memanfaatkan keunggulan regional.
Penempatan Dana : Rp500 M
Target Ekspansi Kredit : Rp550 M

Realisasi s.d 24 September 2021 :
Rp509,90 M (92,71%)

Total Debitur : 2.858 Debitur

Kegiatan Rakorda seluruh satuan kerja di D.I Yogyakarta yang dibuka Kepala Kanwil DJPb
Provinsi DIY pada 27 September dan Sosialisasi PMK 110/PMK.05/2021 dengan
narasumber Kasubdit Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran Direktorat
Pelaksanaan Anggaran yang diselenggarakan pada 28 September 2021. Kedua kegiatan
diikuti satuan kerja terkait secara daring dan luring (Dokumentasi Kanwil DJPb DIY –
Agustus 2021)

1. ISU TEMATIK
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Akselerasi Belanja K/L. Dalam rangka monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja sampai dengan Semester I tahun 2021, Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah dengan tema
“EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA K/L SEMESTER I TAHUN 2021 UNTUK
MENGOPTIMALKAN PENYERAPAN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN 2021”. Kegiatan tersebut juga
bertujuan untuk mendorong akselerasi belanja satuan kerja dengan target target realisasi belanja
triwulan III menjadi sebesar 70 persen dan triwulan IV menjadi paling kurang sebesar 90 persen.

110

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2021

Perbandingan Capaian IKPA per Indikator

Kesalahan SPM 90 63,84 85
Perencanaan Kas 100 99
99,62 99,62
Retur SP2D
Capaian Output 96,54 98,54
Penyelesaian Tagihan 96,45 100
Penyerapan Anggaran 93,18 100
Dispensasi SPM 99,95
100 98
LPJ Bendahara 99,18 91
Pengelolaan UP dan TUP 88 100
87 92,3
Data Kontrak 99,72
Pagu Minus 100
81,95 100
Deviasi Hal 3 DIPA
Revisi DIPA 99,56

0 20 40 60 80 120

Semester I Tahun 2021 Semester I Tahun 2020

Otomasi pengajuan MP PNBP Tidak Terpusat. Dalam rangka implementasi proses bisnis penetapan
Maksimum Pencairan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBP) tidak terpusat, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi PMK 110/PMK.05/2021 tentang
Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan PNBP. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan
pemahaman kepada satuan kerja terkait peraturan terbaru terkait PNBP.

Modul MP PNBP

Kanwil DJPb DIY menginisiasi kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Program Penanganan Covid dan
Pemulihan Ekonomi Nasional di DIY dengan tema “Penguatan Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah
Dalam Mengawal Pelaksanaan Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional di DIY”
bersama Sekda DIY dan OPD pengampu program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan
Pemulihan Ekonomi Daerah (PED), untuk memberikan edukasi dan informasi secara transparan terkait
upaya-upaya pemerintah terhadap penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi kepada
masyarakat (Kamar Dagang Indonesia/KADIN, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/HKTI DIY,

111

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2021

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia /Perbarindo DIY, Himpunan Nelayan Seluruh
Indonesia/HNSI DIY, BEM Universitas Gadjah Mada).
Akselerasi Belanja Pemerintah Daerah, DAK Fisik dan Dana Desa Untuk Dukungan Pelaksanaan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Di Provinsi DIY. Dalam rangka mendorong percepatan penanganan
Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) di DIY,
Kanwil DJPb DIY melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk memberikan dukungan kepada
Pemerintah Daerah dalam mengakselerasi belanjanya. Kegiatan tersebut bertujuan monitoring dan
evaluasi kinerja belanja pemda, membahas isu tingkat penyerapan belanja daerah beserta kendala yang
dihadapi oleh pemda dan membahas percepatan realisasi DAK Fisik dan Dana Desa.

112

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2021

One on one meeting bersama Bappeda DIY. Kemudian, terkait penguatan pengelolaan keuangan
pemerintah daerah melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Kanwil DJPb DIY melakukan one on one meeting bersama Bappeda
DIY untuk berdiskusi terkait Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (RUU-HKPD) dan peluang investasi daerah. Tujuan dari kegiatan one on one meeting
inia adalah selain untuk mengetahui pemahaman Pemda DIY terkait RUU HKPD dan mengetahui proyek-
proyek sesuai RPJMD yang belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan fiskal daerah, sehingga dapat
dilakukan kajian mendapatkan peluang investasi dari pemerintah.

2. KONDISI PERMASALAHAN
Masih terdapat Indikator pada IKPA tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I Yogyakarta semester I
tahun 2021 yang belum optimal. Monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan anggaran belanja K/L
dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran secara berkala dan sepanjang proses pelaksanaan anggaran. Pemanfaatan hasil Monev oleh
BUN antara lain evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang diwujudkan dalam bentuk pengukuran
kualitas kinerja menggunakan IKPA. Capaian IKPA semester I 2021 sebesar 91,43 dengan kategori baik,
capaian tersebut mencerminkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja yang ada di D.I
Yogyakarta. Penilaian IKPA tersebut berdasarkan aspek penilaiannya menunjukkan bahwa aspek
kepatuhan terhadap regulasi memiliki nilai tertinggi sebesar 100 yang terdiri dari indikator : penyampaian
data kontrak, pengelolaan UP TUP, LPJ bendahara, dan dispensasi SPM. Aspek kesesuaian perencanaan
dengan pelaksanaan memiliki capaian 95,6 terdiri dari indikator : revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA dan
pagu minus. Selanjutnya untuk capaian aspek efesiensi pelaksanaan sebesar 90 dengan indikator
perencanaan kas dan kesalahan SPM. Aspek yang memiliki nilai terendah adalah efektivitas pelaksanaan
kegiatan, yaitu 86,07 dan terdiri dari indikator penyelesaian tagihan, capaian output, dan retur SP2D.
Sedangkan dari ke-13 indikator yang ada, terdapat dua indikator dengan capaian terendah, yaitu capaian
output dengan nilai 63,84 atau kategori kurang dan kesalahan SPM dengan nilai 85 atau kategori baik.
Optimalisasi capaian nilai IKPA dapat dilakukan dengan menitikberatkan perbaikan kinerja pelaksanaan
anggaran satker pada aspek dan indikator yang memiliki nilai capaian yang belum optimal.

Target akselerasi belanja K/L sebesar 70 persen pada September 2021, sedangkan realisasi belanja K/L
sampai dengan bulan Agustus 2021 baru mencapai 58,90 persen. Berdasarkan data proyeksi belanja
yang telah disusun satuan kerja dalam halaman III DIPA pada bulan Agustus 2021 mempunyai validitas
cukup baik dengan gap realisasi total belanja -4,65. Proyeksi realisasi belanja sampai dengan bulan
September 2021 sebesar 73,15 persen, jika menggunakan gap realisasi pada bulan Agustus 2021, maka
diperkirakan realisasi belanja pada bulan September 2021 masih di bawah target yang sebesar 70 persen.
Sehubungan dengan hal tersebut, makan Kanwil DJPb Prov. D.I. Yogyakarta akan mendorong seluruh
satker agar lebih meningkatkan/akselerasi percepatan realisasi anggaran dengan penyesuaian terhadap
rencana penarikan dananya dan mendorong penyelesaian berbagai permasalahan pelaksanaan anggaran
yang terjadi terutama pada akhir triwulan III dan triwulan IV.

Terkait penerapan pengelolaan PNBP dengan PMK 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan
Maksimum Pencairan, secara umum permasalahan yang dihadapi oleh satker PNBP lebih cenderung

113

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2021

kepada permasalahan teknis Modul MP PNBP (espm.kemenkeu.go.id). Berikut permasalahan yang
disampaikan oleh satker PNBP tidak terpusat :
a. Pada aplikasi MP PNBP yang seharusnya terhitung otomatis oleh sistem untuk penetapan MP PNBP,

tapi setelah diinput ternyata datanya kosong dan MP menjadi minus. Hal tersebut membuat rencana
pencairan dana PNBP menjadi terkendala.
b. Sebagian besar satker tidak mengetahui jenis PNBP satker tersebut, apakah terpusat atau tidak
terpusat.
c. Penetapan MP untuk PNBP terpusat cenderung untuk lama proses dan tidak diketahui secara pasti
surat penetapan tersebut selesai, sehingga akan menjadi kendala dalam pencairan dana ke KPPN.
d. Penggunaan MP PNBP tahun ini apakah bisa dihitung dengan TAYL, karena jika tidak maka MP TAYL
apakah hangus/tidak dihitung.
e. Setoran PNBP tahun ini yang sangat terpuruk sebagai akibat dari pandemi, sehingga berimbas pada
MP PNBP yang ikut terpuruk juga, bagaimana kebijakan antara sumber dana RM dan PNBP agar lebih
dinamis.

Masih adanya anggapan miring dari sebagian masyarakat tentang peran Pemerintah dalam
penanganan Covid-19 terkait peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penanganan covid
dan pemulihan ekonomi. Anggapan tersebut muncul karena terdapat sebagian kelompok masyarakat
yang merasa ‘terlepas’ dari perhatian pemerintah pada masa pandemi, karena belum mendapatkan
bantuan dari program pemerintah, baik program perlindsos, subsidi bunga maupun dukungan program
sektoral K/L (Padat Karya).

Penyerapan belanja daerah meskipun telah diatas 50%, namun masih tergolong rendah. Demikian juga
dengan belanja earmark 8% DAU/DBH dan Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) khususnya belanja
Dukungan Vaksinasi dan Belanja Perlindsos (APBD) belum optimal. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (penyaluran BLT Desa) selama Semester I 2021 di DIY
belum optimal. Sampai dengan 31 Agustus 2021 realisasi penyaluran DAK Fisik baru mencapai 26,39%,
sedangkan realisasi data penerima BLT baru terinput 18,43%.

Terkait RUU HKPD, pada prinsipnya Pemda DIY akan selalu taat dan patuh dengan apa yang telah
menjadi kebijakan pemerintah pusat. Namun demikian, untuk ketentuan bahwa hanya sebesar 30% dari
TKD yang diperbolehkan untuk Belanja Pegawai, Pemda DIY menyatakan perlu langkah-langkah strategis
untuk menyesuaikan hal tersebut. Hal ini karena kapasitas fiskal Pemda DIY yang sangat terbatas.

3. ANALISIS
Rendahnya nilai indikator capaian output disebabkan beberapa hal, antara lain:
a. PCRO pada RO belum memenuhi target PCRO yang ditetapkan.
b. Perekaman/pengisian data capaian belum benar.
c. Belum dilakukan penghitungan/rumus per tahapan. Terutama pada RO generik/mirip generik.
d. Kesulitan memperoleh data

Rendahnya nilai indikator kesalahan SPM disebabkan beberapa hal, antara lain:
a. Dampak dari adanya kebijakan restrukturisasi rekening bendahara pengeluaran, dari rekening giro

ke rekening virtual account (VA) karena kurangnya koordinasi antara pihak satker, eselon I, dan

114

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2021

perbankan pada saat proses restrukturisasi tersebut. Selain itu juga karena masih adanya satker yang
belum memahami proses bisnis pengelolaan data supplier.
b. Kegagalan validasi, data suplier tidak sesuai dengan database SPAN KPPN, karena kesalahan dalam
penulisan data supplier, misalnya nama rekening/nama penerima, no rekening, nama pegawai,
NPWP.
c. Supplier merupakan supplier baru, namun saat penyampaian ke KPPN tidak disertai dengan surat
pendaftaran supplier sesuai Perdirjen No. PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Kontrak dan
Data Supplier. Sehingga saat unggah tagihan terjadi penolakan SPM validasi gagal karena data
supplier tidak ditemukan.
d. Satker tidak konsisten dalam menggunakan site supplier, dan penyampaian SPM dimaksud tidak
diserta dengan NRS pendaftaran supplier dimaksud.

Permasalahan pelaksanaan anggaran yang menjadi hambatan dalam pencapaian IKPA, antara lain
terdapat revisi anggaran di tingkat pusat pada akhir triwulan III dan revisi halaman III DIPA harus
menunggu penyelesaian proses revisi di tingkat pusat. Permasalahan pelaksanaan anggaran yang
menjadi hambatan dalam pencapaian target akselerasi realisasi belanja sebesar 70 persen pada bulan
September 2021, antara lain:
a. Penyesuaian anggaran akibat refocusing dan realokasi anggaran mengharuskan revisi anggaran baik

di tingkat DJA maupun Kanwil DJPb dan
b. Kebijakan dan petunjuk teknis dari K/L atau eselon 1 terlambat diterima
c. Ketidakpastian pelaksanaan kegiatan sebagai dampak kebijakan PPKM
d. Permasalahan dalam proses pengadaan/kontrak
e. Masih terdapat pemblokiran anggaran dalam DIPA
Permasalahan teknis terkait penetapan Maksium Pencairan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, antara
lain:
a. Aplikasi MP PNBP yang seharusnya menghitung otomatis secara sistem untuk penetapan MP PNBP

satker, namun yang terjadi adalah terdapat MP dalam aplikasi satker yang kosong, sehingga proses
pencairan dana ke KPPN terhambat. Maka perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai pengisian data oleh
satker tersebut telah melalui tahapan sesuai modul, namun jika telah sesuai maka perlu
dikonsultasikan lebih lanjut ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
b. Hampir sebagian besar satker tidak mengetahui jenis PNBP satker tersebut sendiri (terpusat atau
tidak terpusat). Aplikasi MP PNBP telah difasilitasi menu referensi, sehingga satker dapat mengetahui
jenis PNBP satker.
Permasalahan terkait pengelolaan PNBP, antara lain:
a. Penetapan MP untuk PNBP terpusat cenderung membutuhkan proses lama dan tidak diketahui secara
pasti surat penetapan tersebut selesai, sehingga akan menjadi kendala dalam pencairan dana ke
KPPN. Oleh sebab itu satker agar menunggu proses yang sedang berlangsung di pusat (beberapa hari)
dan berkoordinasi dengan eselon I agar proses penetapan MP PNBP tersebut dapat termonitor,
sehingga satker dapat memperkirakan jadwal rencana pencairan dana ke KPPN.
b. Penggunaan MP PNBP tahun berjalan apakah bisa dihitung dengan TAYL, karena jika tidak maka MP
TAYL apakah akan hangus/tidak dihitung. PMK 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan
Maksimum Pencairan tidak mengenal lagi istilah MP PNBP Tahun Anggaran Yang Lalu, sehingga
penggunaan MP PNBP sesuai dengan PNBP yang disetorkan tahun berjalan.

115

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2021

c. Kondisi setoran PNBP yang dialami oleh sebagian besar satker PNBP tahun ini yang sangat terpuruk
sebagai akibat dari pandemi, sehingga berimbas pada MP PNBP yang ikut terpuruk juga, bagaimana
kebijakan antara sumber dana RM dan PNBP agar lebih dinamis. Untuk itu satker harus memiliki rasa
kebanggaan terhadap satker tersebut terkait dengan fungsinya sebagai garis terdepan penerimaan
negara selain pajak dan ikut mendorong pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi. Sesuai
amanat dalam UU Keuangan Negara terbagi dalam Pajak dan Non-Pajak. Dalam proses penganggaran
di DJA, kluster-kluster tersebut sudah diamanatkan dalam UU, dari sisi cara pandang, penghasil PNBP
juga sebagai ujung tombak penerimaan negara

d. Secara umum, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besarnya nilai penerimaan dari PNBP
diantaranya sebagai berikut. Peningkatan perbaikan layanan dari pemerintah yaitu mulai dari
meningkatkan intensifikasi penagihan, meningkatkan efisiensi produktivitas, Penyesuaian tarif
layanan apakah perlu dinaikkan atau tetap dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat,
Perbaikan tata kelola dari PNBP, dan Perluasan dan pemanfaatan IT.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DIY menyampaikan bahwa selama tahun 2021, nelayan di
DIY merasa terabaikan oleh pemerintah. Sektor Kelautan dan Perikanan di tahun 2021 tidak
mendapatkan alokasi dana PEN sektoral (Padat Karya) karena pada tahun 2020 terdapat alokasi dana
untuk Bidang Kelautan dan Perikanan (kegiatan padat karya), namun sampai dengan akhir tahun tidak
terdapat realisasi atas bidang tersebut, karena alokasi tersebut direlokasi kepada bidang lain yang lebih
membutuhkan yaitu Bidang Kesehatan. Untuk tahun 2021 tidak terdapat alokasi pada Bidang Kelautan
dan Perikanan karena tidak terdapat pengajuan proposal untuk suatu kegiatan. Namun demikian, pada
tahun 2021 untuk Sektor Kelautan telah disalurkan bantuan alat penangkap ikan untuk 9 kelompok
dengan sumber dana APBD DIY.

Rendahnya penyerapan Belanja Daerah disebabkan oleh refocusing anggaran, PPKM, serta kendala dalam
penyusunan laporan (SPJ). Sementara itu rendahnya penyerapan belanja earmark 8% DAU/DBH dan
Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) khususnya belanja Dukungan Vaksinasi, terutama terkendala oleh
administrasi yang belum final dan kesulitan dalam penyusunan SPJ, dan belanja Perlindsos yang terhambat

116

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2021

karena belum selesainya penetapan data penerima bantuan. Terkait percepatan penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa, penyerapan DAK Fisik s.d 31 Agustus 2021 masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh
perubahan nomenklatur kegiatan, keterlambatan pengadaan barang dan jasa, dan reviu APIP yang lama.
Kapasitas fiskal di DIY sangatlah terbatas. Keterbatasan kemampuan pembiayaan keuangan di DIY masih
mengandalkan dana transfer dari pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DIY yang selama Semester I 2021
yang tercatat sebesar 1,9 Triliun, belum dapat meng-cover Belanja Pegawai di DIY selama Semester I 2021
yang sebesar 2,7 Triliun. Sebagian besar Belanja Pegawai di DIY merupakan pembayaran gaji dan tunjangan
untuk Guru. DIY tidak mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diandalkan. Kontributor terbesar
PAD DIY berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Satuan kerja agar menyusun rumusan tahapan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian progres
capaiannya pada tiap tahapan untuk mempermudah inputting capaian output serta melakukan
aktivitas untuk mempercepat tercapainya target output. Basis pengakuan progres output adalah
tahapan/ aktivitas yang telah dilakukan meskipun belum terdapat anggaran yang direalisasikan.
Untuk Rincian Output (RO) Generik (Dukungan Manajemen Internal), aktivitas bersifat rutin tiap
bulan, sehingga progresnya bisa diakui secara proporsional dan mencapai target capaian RO
triwulanan. Sedangkan untuk RO Teknis, aktivitas mengikuti karakteristik output, maka satker
diharapkan melakukan percepatan pelaksanaan aktivitas yang relevan, antara lain rapat persiapan,
koordinasi internal, pembentukan tim, dan penyusunan dokumen.
b. Satuan kerja agar memaksimalkan penggunaan aplikasi yang telah disediakan Ditjen
Perbendaharaan dan meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan data supplier dan data
kontrak untuk meningkatkan nilai indikator kesalahan SPM. Indikator kesalahan SPM merupakan
SPM yang ditolak pada saat konversi di FO KPPN berdasarkan data pada Payment Management
Resume Tagihan (PMRT) atau kesalahan Formal dan atau Penolakan saat validasi tagihan oleh Middle
office (MO) KPPN atau kesalahan substantif. Perbaikan capaian yang dapat dilakukan satker berupa
memaksimalkan penggunaan aplikasi online monitoring SPAN ataupun fasilitas pada Aplikasi SAS
untuk pengecekan data supplier yang akan diajukan pembayarannya ke KPPN, merekam SPP/ SPM
dengan cermat dan memastikan pemenuhan prosedur pengelolaan supplier, misalnya apabila
terdapat supplier baru pastikan SPM telah dilampiri surat pendaftaran supplier sesuai dengan format
yang telah ditentukan.
c. Satuan kerja agar melakukan koordinasi dengan eselon I K/L terkait pengajuan revisi terpusat
sebagai upaya meningkatkan capaian indikator deviasi Halaman III DIPA. Atas pengajuan revisi
terpusat perlu dikonfirmasi ke eselon I apakah usulan revisi tersebut sudah diajukan ke DJA atau
masih dalam tahap pembahasan ditingkat eselon I. Apabila usulan revisi sudah diajukan ke DJA maka
satker tidak dapat melakukan revisi halaman III DIPA pada saat yang bersamaan. Apabila belum
diajukan ke DJA, satker harus berkoordinasi dengan eselon I apakah diperkenankan jika satker
melakukan revisi halaman III dahulu di Kanwil, baru setelah itu revisi di DJA. Saat ini, untuk updating
Halaman III DIPA, satker masih dapat mengajukan revisi ke Kanwil DJPb sempai dengan tanggal 14
Oktober 2021.

117

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2021

d. Satuan kerja agar melakukan beberapa rencana aksi untuk mencapai target akselerasi belanja dan
capaian realisasi belanja di akhir tahun 2021 sebagai berikut :
1) Satker agar memonitor progress penyelesaian revisi yang sedang dilakukan
2) Satker proaktif memantau penyelesaian Kebijakan dan petunjuk teknis dari K/L atau eselon 1
3) Satker segera mereviu rencana kegiatan dan Segera mengajukan revisi anggaran atas sisa pagu
yang kemungkinan tidak terserap
4) Mengoptimalkan e-purchasing dan digital payment dan segera mengajukan penagihan atas
kontrak yang sudah selesai
5) Mempercepat penyelesaian pagu anggaran yang masih diblokir

e. Kanwil DJPb dan KPPN akan terus memberikan pendampingan untuk meningkatkan nilai kinerja,
terutama indikator capaian output dan kesalahan SPM. KPPN agar segera berkoordinasi dengan
satker apabila ditemui data yang anomali untuk mendapatkan penjelasan yang akurat dengan sarana
tercepat. Selain itu, KPPN dan Kanwil juga terus melakukan edukasi dan pendampingan yang terus
menerus ke satker dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan Capaian Output
satker, menyampaikan ke satker mitra kerja, melakukan bimbingan dan evaluasi secara berkala, serta
melakukan pembinaan yang terus menerus terhadap satker mitra kerja akan proses bisnis
pengelolaan data supplier.

f. Satuan kerja PNBP agar membaca dan mengikuti modul/tutorial pengisian data dalam aplikasi MP
PNBP yang telah diberikan, dan segera mengkonsultasikan kepada pihak terkait jika terjadi
kendala/permasalahan.

g. Satuan kerja PNBP agar meningkatkan koordinasi dan pelayanan sebagai upaya untuk
meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Satker agar dapat meningkatkan koordinasi terkait proses
penetapan MP PNBP untuk PNBP terpusat, dan juga berkoordinasi secara aktif dengan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dan KPPN bila terdapat permasalahan terkait pengelolaan PNBP. Selain itu satker
agar lebih memaksimalkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi di tengah situasi pandemi
sekarang ini, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi satker, dan intensifikasi
penagihan kepada stakeholder layanan. Upaya peningkatakan kualitas sumber daya manusia
pengelola PNBP dengan mengikuti berbagai webinar/sosialisasi terkait pengelolaan PNBP.

h. Kanwil DJPb agar terus memberikan pendampingan terkait pengelolaan PNBP. Pendampingan
tersebut diberikan dalam hal penetapan MP PNBP satker, termasuk jika satker mengalami kendala
dalam proses pengajuan penetapan MP PNBP tersebut, dan jika diperlukan akan berkoordinasi
dengan Dit. Pelaksanaan Anggaran dalam hal permasalahan tidak dapat terpecahkan di tingkat
Kanwil. Kanwil juga perlu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi regulasi dan peraturan teknis
pengelolaan PNBP, BMN dan peratiran terbaru serta pendampingan kepada Pengelola/Pengguna
PNBP dan BMN serta melakukan Reviu terhadap regulasi dan pengaturan yang terkait dengan
pengelolaan PNBP dan pemanfaatan BMN sehingga meminimalisir adanya regulasi yang
menghambat terhadap optimalisasi PNBP dari pemanfaatan BMN.

Dari hasil diskusi dengan pihak terkait dan analisis yang telah dilakukan terkait Penguatan Sinergitas
Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Mengawal Pelaksanaan Program PC-PEN, Akselerasi Belanja
Daerah dan Peluang Investasi Daerah di DIY, rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

118

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2021

1. Agar kelompok masyarakat, dalam hal ini Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di DIY untuk
dapat lebih proaktif dan meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait (Dinas Kelautan dan
Perikanan).

2. Terkait percepatan realisasi Belanja Daerah dan belanja earmark 8% DAU/DBH untuk penanganan
Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) antara lain :

a. perlunya Pemda untuk mendorong OPD teknis terkait dan Kelurahan agar segera melakukan
percepatan penyelesaian SPJ.

b. Pemda agar melakukan pemantauan secara kontinyu dan memperkuat koordinasi dengan OPD
terkait guna mengetahui permasalahan penyaluran pada masing-masing OPD.

c. Dinas Sosial selaku OPD teknis agar melakukan percepatan Proses Verifikasi Data Penerima
Bantuan Sosial (Perlindungan Sosial).

Sedangkan terkait percepatan penyaluran DAK Fisik dan Desa:

a. perlu peningkatan koordinasi internal dalam Pemda (OPD pengampu DAK Fisik, Inspektorat
Daerah dan BKPA/BKAD),

b. percepatan proses tender / pengadaan Barang dan Jasa,

c. Optimalisasi peran Kepala Desa dalam menyampaikan data realisasi KPM untuk bulan yang telah
disalurkan

d. Mendorong Pemda untuk segera melakukan perekaman realisasi penggunaan Dana Desa Non
BLT sampai dengan Tahap ke II yang telah disalurkan melalui KPPN sehingga penyaluran Dana
Desa Tahap III segera dapat dilaksanakan.

3. Dalam hal Kemandirian Fiskal di DIY, untuk meningkatkan PAD di DIY, mengingat sektor unggulan di
DIY adalah sektor pariwisata (dan sektor-sektor pendukungnya) dapat dilakukan dengan upaya
peningkatan pengelolaan sumber daya pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana serta
produk pariwisata, dan peningkatan penyebarluasan informasi kepariwisataan dengan
memanfaatkan media massa/media sosial.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Pengelolaan PNBP khususnya dalam permasalahan penetapan MP PNBP Satker dikatakan berhasil
apabila tidak ada lagi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh satker PNBP sampai dengan satker
dapat melakukan pencairan dana ke KPPN.

Langkah Hasil Dampak

Peningkatan dan Meningkatkan kepuasan dan ✓ Dapat mengurangi
perbaikan layanan keperrcayaan stakeholder
dampak akibat kelesuan
Penyesuaian tarif Meringankan beban masyarakat & daya beli masyarakat
layanan penyesuaian kondisi
dengan pelayanan yang
Perbaikan tata Meningkatkan performa
kelola PNBP satker PNBP superior.
✓ Meningkatkan efisiensi
Perluasan dan Meningkatkan kinerja yg
pemanfaatan IT efisien, efektif dan intensif dan produktivitas

organisasi

✓ Ikut mendorong

pemulihan ekonomi

negara dan masyarakat
secara umum.

119

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2021

Indikator Keberhasilan Sosialisasi Pelaksanaan Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi
Nasional di DIY:

120

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEPTEMBER 2021

Profil Keuangan September 2021 PERCEPATAN PENYALURAN DAK FISIK,
DANA DESA, PEMANFAATAN PENEMPATAN
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 4,187 Triliun DANA PEN DI JAWA TENGAH, PENYALURAN
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 4,185 Triliun KUR & UMi, DAN AKSELERASI BELANJA K/L
(99,94%)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 59,880 Triliun Penyaluran dana desa dan DAK Fisik belum memenuhi target optimal untuk
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 38,403 Triliun mendukung pemulihan ekonomi dan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah.
(64,13%) Penyebab utama yang ditemukan yaitu masih terkendala hal-hal yang bersifat
administratif pada Pemda untuk persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana
Estmasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp Desa.
102,98 Triliun Langkah Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan yaitu melakukan
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp asistensi terhadap Pemda yang mengalami permasalahan penyaluran DAK Fisik
73,79 Triliun (71,66%) dan Desa dengan Pemda melalui kegiatan one on one meeting pengelola DAK Fisik
dan Desa serta managerial meeting dengan para Pimpinan Pemda untuk
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 4,25 Triliun mengidentifikasi penyebab permasalahan dan merumuskan strategi penyelesaian.
Realisasi DAK Fisik 2021 1,23 Triliun (28,83%) Dari pantauan selama bulan September 2021, telah teridentifikasi indikator-
indikator keberhasilan dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu pemenuhan
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 8,16 Triliun dokumen administratif penyaluran DAK Fisik dan Desa 100 persen terpenuhi
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 6,51 Triliun (79.78%) sehingga diestimasikan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode selanjutnya
dapat dipastikan dapat dipercepat melebihi taget. Beberapa inovasi dilakukan
Pagu: Rp 59,82 triliun oleh Bank Jateng dalam rangka penyaluran kredit, antara lain Percepatan
Realisasi: Rp 38,40 triliun (64,13%) Layanan Digital, Kredit Milenial, Program “Back Home”, dan Program “Kreatif”
(Kredit Tunjangan & Sertifikasi).
Profil Indikator Fungsi APBN/APBD Berdasarkan data jumlah penyaluran dan jumlah debitur KUR dan UMi, tidak
Fungsi Alokasi mengalami perubahan yang mencolok jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal
Bidang kesehatan : Rp 3,30 Triliun ini kemungkinan terjadi karena daya beli masyarakat belum pulih seperti semula
Pengembangan SDM : Rp 10,45 Triliun ketika belum terjadinya pandemi.
Infrastruktur : 10,61 Triliun Dalam rangka mengakselerasi belanja yang bersumber dari dana APBN,
Pemerintah mengubah target realisasi belanja Kementerian/Lembaga untuk
Fungsi Distribusi Triwulan III semula 60% menjadi 70% dan untuk Triwulan IV paling kurang
UMKM penerima manfaat : 1,29 juta sebesar 90%. Sampai dengan bulan Agustus 2021, secara agregat realisasi
orang Belanja Pemerintah Pusat di Jawa Tengah sebesar Rp22,9 Triliun atau 55,1%
BLT Dana Desa : 569.763 KPM dari total pagu sebesar Rp41,6 triliun. Dengan demikian, secara rata-rata masih
Penerima bantuan upah : 96.185 orang dibutuhkan 15 % untuk dapat mencapai target 70% pada bulan September
2021.
Fungsi Stabilisasi Untuk memenuhi target penyerapan 15% di sisa 1 (satu) bulan terakhir
Rp penempatan dana pemerintah pada (September) triwulan III 2021, telah dilakukan identifikasi kendala-kendala yang
BPD Rp 2,7 Trilyun dihadapi kementerian/lembaga dalam upaya pencapaian target penyerapan yang
Penerima manfaat penempatan dana telah ditentukan. Kendala-kendala tersebut antara lain: kurangnya tenaga
pemerintah : 18.546 orang/UMKM fungsional pengadaan barang dan jasa pada Kantor BPN di kabupaten/kota,
adanya tambahan Belanja Modal pada bulan Juli 2021, sedangkan realisasi
Realisasi penyaluran KUR Rp37.33 triliun Belanja Barang di BPS Jateng belum optimal karena dihentikannya kegiatan
untuk 1.159.750 debitur Sensus Penduduk Tahun 2021.
Langkah-langkah yang telah dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dalam
Realisasi penyaluran UMi Rp394,96 miliar upaya pencapaian target penyerapan belanja Kementerian/Lembaga antara lain:
untuk 110.815 debitur mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan kantor wilayah K/L di
daerah dengan meningkatkan intensitas dan kualitas pola koordinasi dan
PC PEN komunikasi diantaranya dengan one on one meeting dengan pimpinan wilayah,
Realisasi PKH Rp 749,75 miliar untuk 1,16 serta FGD dengan K/L terpilih.
juta KPM Indikator keberhasilan dari Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :
Realisasi Program Sembako Rp 579,18 Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 dapat mencapai
miliar untuk 2,89 juta KPM target akselerasi 70% serta capaian output yang mencapai target volume dan
Realisasi BST Rp 467,75 miliar untuk 1,56 target progress.
juta KPM
Realisasi Klaim Pasien Rp 5,03 triliun

121

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEPTEMBER 2021

untuk 277 RS/75.809 pasien Treasury Goes to Campus
(Dokumentasi Kanwil DJPb Jateng – September 2021
Realisasi Insentif Nakes Rp 846,98 miliar
untuk 135.826 nakes

Realisasi Kartu Prakerja Rp 1,31 triliun
untuk 369.538 orang

Realisasi Program Padat Karya Kemen
PUPR Rp 1,82 miliar untuk 78.934 tenaga
kerja

Realisasi Program Padat Karya Kemen
Perhubungan Rp 89,13 miliar untuk 943
tenaga kerja

Realisasi Program Padat Karya Kemen
Pertanian Rp 53,67 miliar untuk 16.308
tenaga kerja

Realisasi Food State Kemen Pertanian Rp
58,42 miliar (28,88%)

Realisasi BSU Rp 1,01 triliun untuk 1,01
juta penerima

1. ISU TEMATIK
Akselerasi Belanja Daerah (DAK Fisik). Untuk mendorong percepatan penanganan pandemi covid-19
dan pemulihan ekonomi nasional, diantaranya perlu dilakukan langkah-langkah guna mengakselerasi
belanja pemerintah daerah pada triwulan III dan IV tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah, Kanwil DJPb
Prov. Jawa Tengah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka koordinasi akselerasi
belanja daerah terutama Penyaluran DAK Fisik Tahun 2021 bersama Satuan Kerja Perangkat Jawa
Tengah/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota pemilik dana DAK Fisik, dan Inspektorat Daerah, yang
ada di Provinsi Jawa Tengah.

Ilustrasi Grafik yang menjelaskan Isu DAK Fisik

Percepatan Penyusunan APBDes. Dalam rangka percepatan penyelesaian Perdes APBDes, Kanwil DJPb
Prov. Jawa Tengah melakukan Sharing Session Percepatan Penyusunan Perdes APBDes dengan
mengundang 8 (delapan) dispermades. Dua dispermades mewakili pemda yang berprestasi dalam
penyusunan Perdes APBDes dan penyaluran DD, yaitu Dispermades Kab. Wonogiri dan Kab. Kendal.
Sedangkan 6 (enam) dispermades lainnya merupakan pemda dengan kinerja penyusunan Perdes
APBDes dan penyaluran yang masih rendah. Pemda yang berkinerja baik dapat sharing terkait strategi-
strategi dalam percepatan penyusunan Perdes APBDes dan penyaluran DD. Diharapkan hasil sharing

122

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEPTEMBER 2021

session ini dapat memicu pemda lain untuk meningkatkan percepatan penyusunan Perdes APBDes dan
penyaluran DD.

Infografis Penyusunan APBDes

Akselerasi Pembiayaan Masyarakat Melalui Penempatan Dana PEN Pada Bank Jawa Tengah.
Untuk ketiga kali, 10 Agustus 2021, Pemerintah menempatkan dana program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) di Bank Jateng, dengan nilai yang tidak berubah dari dua periode sebelumnya.
Penempatan kembali itu tentu didasarkan pada evaluasi kinerja Bank Jateng dan capaian atas target
kinerja yang diajukan Bank Jateng dan disepakati saat penandatanganan perjanjian kerja sama
penempatan dana. Evaluasi terhadap pencapaian target kinerja, hasil dan manfaat atas penempatan
dana ini perlu dilakukan sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk penempatan dana
periode berikutnya. Bersinergi dengan pihak-pihak yang berkompeten, FGD digagas untuk memperoleh
masukkan dan hasil assessment OJK atas penempatan dana serta agar mendapat keyakinan atas kinerja
pada Bank Jateng. Setiap pekan, Bank Jateng berkewajiban menyampaikan laporan evalusi kinerja
penempatan dana kepada Kanwil DJPB.

Penyaluran Pembiayaan Melalui KUR dan UMi
Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait masalah
pengentasan kemiskinan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60
Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-
2023. Diantara strategi yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur tersebut adalah mengembangkan
dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Salah satu aplikasi atas kebijakan ini dilapangan
berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mitra 02 dan Mitra 25 yang merupakan program atas inisiasi Bank
Jateng. Program ini ditujukan bagi para pengusaha kecil, baik itu pelaku pasar usaha mikro, ultra mikro
hingga petani dan nelayan untuk memperoleh akses permodalan dengan suku bunga yang rendah, tidak
memerlukan jaminan fisik, tidak ada pungutan biaya, serta mendapatkan pendampingan dalam dalam
pengelolaan keuangan sehingga keberlangsungan usaha dapat berjalan dengan baik, terlebih dimasa
pandemi seperti saat ini. Disamping menyediakan permodalan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga
meluncurkan “Sadewa Market” yang merupakan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pengembangan

123

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEPTEMBER 2021

KUMKM Berbasis Digital guna menampung produk-produk unggulan UMKM, sehingga dapat bersaing di
era digital 4.0.

Akselerasi Belanja Kementerian/Lembaga. Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan Nota
Dinas Nomor ND-292/PB/2021 tanggal 25 Agustus 2021 hal Akselerasi Belanja Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan tersebut telah
dilaksanakan one on one meeting pada high level pimpinan wilayah kementerian/Lembaga di Jawa
Tengah untuk membahas upaya percepatan realisasi belanja pemerintah pusat di daerah. Berturut-turut
mulai tanggal 6 sampai dengan 10 September 2021 Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah melakukan
pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dalam
pertemuan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah menyampaikan update progress realisasi
belanja pada masing-masing Kanwil K/L Provinsi Jawa Tengah beserta satker-satker vertikal dibawahnya.
Melalui pertemuan tersebut didapatkan informasi kendala-kendala yang dihadapi K/L tingkat wilayah
dalam upaya mengejar realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus 2021.

Mendorong akselerasi realisasi belanja Badan Layanan Umum. Optimalisasi strategi komunikasi untuk
mendukung akselerasi belanja Kementerian/Lembaga melalui pelaksanaan kegiatan FGD satker-satker
Badan Layanan Umum lingkup Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16
September 2021 secara daring melalui zoom meeting. Focus Group Discussion diikuti sebanyak 21
satker BLU lingkup Provinsi Jawa Tengah. Realisasi belanja sumber dana BLU sampai dengan 15
September 2021 baru sebesar Rp.2,747 triliun dari total pagu sebesar Rp.5,434 triliun (50,56%). Belanja
Modal menjadi jenis belanja yang realisasi terendah. Realisasi belanja Modal sampai dengan 15
September 2021 baru mencapai Rp.186 miliar dari total pagu sebesar Rp.938 miliar (19,87). Pandemi
Covid-19 masih menjadi alasan utama satker-satker BLU belum optimal dalam meningkatkan kinerja
realisasi belanja hingga pertengahan September 2021 ini.

Upaya meningkatkan kepedulian APBN pada generasi muda. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagai instrumen penting negara untuk pemulihan ekonomi nasional, khususnya pada saat
recovery pandemi seperti sekarang ini harus terinformasi kepada seluruh lapisan masyarkat agar
kepedulian masyarakat terhadap APBN meningkat. Mahasiswa dan civitas kampus memegang peranan
penting sebagai stakeholder bagian dari masyarakat, selayaknya mengetahui peran dan fungsi APBN
yang telah bekerja keras mengatasi dampak pandemi akhir-akhir ini. Dalam rangka memperkuat
komunikasi publik dan menumbuhkan pemahaman fungsi APBN untuk pemulihan ekonomi kepada para
mahasiswa dan civitas akademi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa
Tengah menyelenggarakan kegiatan Treasury Goes To Campus 2021. Bentuk kegiatan Treasury Goes To
Campus 2021 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah adalah Web
Seminar (Webinar) dengan mengangkat tema " Optimalkan Kinerja APBN Untuk Pemulihan Ekonomi di
Masa Pandemi ". Pihak-pihak yang terlibat dalam webinar tersebut antara lain mahasiswa dan civitas
akademi Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Negeri Semarang, dan Politeknis Negeri Semarang.
Civitas akademi menerima informasi secara baik dan memberikan respon positif atas informasi dan
kesempatan berdiskusi tentang kinerja APBN dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan
penanganan Covid-19 yang disampaikan para narasumber.

Mendukung digitalisasi modul MP PNBP tidak terpusat. Sebagai respon atas terbitnya kebijakan baru
tentang penetapan Maksimal Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBP) yang dikelola
secara tidak terpusat, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

124

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEPTEMBER 2021

mengadakan Bimbingan Teknis MP PNBP secara melalui zoom meeting. Bimtek ini dilaksanakan untuk
memberikan informasi dan bimbingan teknis bagi satker pengguna PNBP Tidak Terpusat tentang
mekanisme pengajuan pengesahan MP PNBP secara elektronik melalui aplikasi espm.kemenkeu.go.id
yang baru diimplementasikan sejak tanggal 16 September 2021. Para peserta Bimtek menanggapi
dengan antusias paparan dari para narasumber yang dibuktikan dengan banyaknya respon berupa
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi. Menindaklanjuti hasil diskusi pada acara
Bimtek, telah dibuat WA Group untuk membahas berbagai permasalahan dalam penetapan MP PNBP
Tidak Terpusat agar dapat segera diselesaikan.

2. KONDISI PERMASALAHAN
Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia
(36 kabupaten/kota), menerima alokasi DAK Fisik sebesar Rp4,3 triliun atau 7% dari alokasi nasional
dan terbesar kedua setelah Jawa Timur. Angka alokasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang
sebesar Rp2,8 triliun. Sampai dengan 30 September 2021, Nilai kontrak mulai DAK Fisik di Jawa Tengah
sebesar Rp3,83 triliun (berdasar status kontrak yang disetujui pemda) atau 90,10% dan penyaluran
sebesar Rp1,23 triliun atau 28,83% dari pagu DAK Fisik sebesar Rp4,25 triliun. Dari penyaluran sebesar
Rp1,23 triliun, penyerapannya (dana yang telah diterima di RKUD) sebesar Rp443,17 miliar atau 36,13%
sehingga terdapat gap antara penyaluran dan penyerapan sebesar Rp783,49 miliar. Nilai kontrak yang
selesai sebesar Rp1,10 triliun namun SP2D BUD yang diterbitkan baru sebesar Rp443,173 miliar. Atas
SP2D BUD yang telah diterbitkan, SP2D BUD telah diupload sebesar Rp293,89 miliar. Realisasi
penyerapan masih termasuk sangat rendah, sementara laporan realisasi penyerapan dana yang
menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD yang telah direview APIP
menjadi salah satu dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap II. Pengajuan persyaratan DAK
Fisik tahap II diajukan paling lambat 21 Oktober. APIP memegang peranan penting dalam percepatan
penyaluran DAK Fisik, karena proses review oleh APIP dapat berpotensi terjadinya keterlambatan
penyaluran.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yaitu 7.809
desa. Alokasi DD di Jawa Tengah tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun lalu dan tertinggi secara
nasional mencapai Rp8,2 triliun atau 11% dari alokasi nasional sebesar Rp72 triliun. Provinsi Jawa
Tengah menduduki posisi ketiga penyaluran DD secara nasional per 30 September 2021, realisasi
penyaluran dana desa dari KPPN ke Rekening Kas Desa (RKD) mencapai 79,78% dari alokasi DD Rp8,2
triliun. Dari nilai penyaluran tersebut, sebesar Rp1,5 trilium digunakan untuk BLT DD. Terdapat 1.079
(13,80%) desa yang sudah mengajukan penyaluran DD non-BLT 100%. Untuk BLT DD, sampai dengan 30
September 2021 terdapat satu desa yang belum menerima BLT DD bulan keenam dan ketujuh, dua desa
belum menerima BLT DD bulan kedelapan, dan 23 desa belum menerima BLT DD bulan kesembilan.
Terdapat 73 (0,93%) Perkades BLT yang merupakan persyaratan penyaluran belum diupload.
Pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan relaksasai mekanisme penyaluran untuk mendorong
percepatan penyaluran BLT DD. Penyaluran BLT DD yang semula bulanan menjadi diajukan sekaligus
untuk tiga bulan dan permintaan penyaluran BLT DD dilaksanakan dengan melakukan penandaan
(tagging) desa-desa yang dimintakan penyaluran BLT DD nya. Untuk BLT DD bulan Oktober sampai
dengan Desember 2021, diharapkan diajukan oleh Pemda pada bulan Oktober 2021. Kanwil DJPb Jateng
maupun KPPN juga mendorong percepatan penyalurannya melalui koordinasi dan pertemuan dengan

125

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEPTEMBER 2021

Kepala Daerah, secara berkala juga menyampaikan infografis kinerja penyaluran DD. Target tahun
depan, seluruh DD Tahap I dapat disalurkan pada Januari 2022. Berdasarkan evaluasi, Dana Desa tahun
2021 di beberapa Kabupaten di Jawa Tengah baru salur pada bulan Maret. Hal ini berpengaruh pada
penggunaan Dana Desa yang menjadi terlambat. Salah satu kendala yang dihadapi adalah lambatnya
penyelesaian Perdes ABPDes, yang menjadi salah satu syarat salur Dana Desa. Untuk itu, Kanwil DJPb
Jateng mendorong agar APBDes tahun 2022 segera disusun dan ditetapkan paling lambat bulan
Desember.

Infografis Percepatan Penyusunan Perbub dan Perdes APBDes

Kinerja penempatan dana PEN di Bank Jateng untuk periode ke-3 sudah cukup baik. Pada Juni 2021,
dana masyarakat di perbankan tumbuh 11,28 persen (yoy). Angka ini melebihi rata-rata pertumbuhan
tahunan di kisaran 6-7 persen pada masa sebelum pandemi. Dengan kondisi itu menunjukkan adanya
tantangan bagi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit. Padahal, dalam kaitannya dengan
penempatan dana periode ketiga, Bank Jateng diharapkan mengutamakan penyaluran kredit PEN ke
debitur baru dan meningkatkan jumlah debitur UMKM serta mendorong leverage serta penurunan
lending rate pinjaman. Di sisi lain, Bank Jateng harus memperhatikan risiko kredit (NPL) mengingat
kondisi perekonomian dan konsumsi masyarakat belum sepenuhnya pulih. Penempatan uang negara di
Bank Jateng mampu mengekspansi penyaluran kredit di Jawa Tengah.
Penempatan dana memberikan hasil dan manfaat pada masyarakat Jawa Tengah terutama yang
terdampak pandemi covid-19. Secara umum target kinerja telah tercapai, dengan kinerja bank yang
tetap baik. Hingga tanggal 25 September 2021, nominal ekspansi/penyaluran pembiayaan terealisasi
sebesar Rp2.699,12miliar atau 49,80% dari target Rp5.420 miliar (realisasi leverage sebesar 1.35X dari
target 2.71X), dengan total debitur sebanyak 18.546 debitur yang terdiri dari:
a. 12.688 debitur segmen Konsumer yang disalurkan ke sektor seperti bukan lapangan usaha, rumah

tangga, dll;
b. 5.519 debitur segmen UMKM yang terdiri dari 1.889 debitur mikro dan 3.630 debitur retail yang

disalurkan ke sektor seperti perdagangan besar & eceran, industri pengolahan, dll;
c. 339 debitur segmen Korporasi yang disalurkan ke sektor seperti industri pengolahan, dll;.

126

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEPTEMBER 2021

Sampai dengan 25 September 2021, realisasi penyaluran kredit dengan suku bunga s.d 7,5% mencapai
26,41 % dari target dan menduduki porsi 9,78 % dari total ekspansi kredit. Sedangkan porsi terbanyak
56,56% adalah penyaluran kredit dengan suku bunga >10,5%.

Kinerja Penyaluran Pembiayaan Melalui KUR dan UMi di Jawa Tengah
Realisasi penyaluran KUR Tahun 2020 sebesar Rp37.444.891.769.920,00 untuk 1.162.539 debitur. Tahun
2021 sebesar Rp37.328.853.629.920,00 untuk 1.159.750 debitur. Berdasarkan data jumlah penyaluran
dan jumlah debitur KUR, tidak mengalami perubahan yang mencolok jika dibandingkan tahun
sebelumnya. Hal ini kemungkinan terjadi karena daya beli masyarakat belum pulih seperti semula ketika
belum terjadinya pandemi, namun masih bisa tetap bertahan dengan jumlah penyaluran dan jumlah
debitur yang mengakses pembiayaan KUR hampir sama dengan periode tahun sebelumnya.
Realisasi penyaluran UMi Tahun 2020 sebesar Rp623.498.989.713,00 untuk 186.190 debitur. Tahun
2021 sebesar Rp394.961.326.664 untuk 110.815 debitur. Berdasarkan data jumlah penyaluran dan
jumlah debitur Ultra Mikro, mengalami perubahan yang sangat mencolok jika dibandingkan tahun
sebelumnya. Hal ini kemungkinan terjadi karena daya beli masyarakat tingkat bawah belum pulih
seperti semula ketika belum terjadinya pandemi walaupun sudah diberikan BLT dan jaring pengaman
sosial lainnya. Atau dengan kata lain, masyarakat miskin yang sangat rentan terdampak dengan adanya
pandemi ini masih memerlukan uluran tangan pemerintah.

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada APBN 2021 di Jawa Tengah disalurkan kepada 43
kementerian/lembaga yang memiliki 1192 satker yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Alokasi pagu
anggaran untuk 1192 satker di Jawa Tengah sampai dengan akhir September 2021 sebesar Rp.41,5
triliun. Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2021 pada satuan kerja
kementerian/lembaga di Jawa Tengah secara keseluruhan sebesar 63,87%, meningkat 3,41%
dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 yang mencapai 60,46%. Walaupun mengalami
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaian penyerapan anggaran periode triwulan III
tahun 2021 masih dibawah target penyerapan sebesar 70%. Jenis Belanja yang tingkat penyerapannya
belum mencapai target adalah Belanja Barang (59,71%), Belanja Modal (54,08%), dan Bantuan Sosial
(59,07%).
Total pagu Belanja Pemerintah Pusat di kementerian/Lembaga di Jawa Tengah pada tahun 2021
adalah sebesar Rp.41,5. Dengan total pagu tersebut, terdapat 14.103 Rincian Output (RO) yang menjadi
tugas 1.192 satker di Jawa Tengah untuk merealisasikannya. Sampai dengan bulan pelaporan Agustus
tahun 2021, masih terdapat 1.573 RO yang belum ada realisasi, 63 RO yang capaiannya belum direkam,
160 RO yang capaiannya dibawah target 60%, dan 59 RO yang capaian volumenya dibawag target
volume.
3. ANALISIS
Masih terdapat permasalahan penyaluran dan penyerapan DAK Fisik tahun 2021 di Provinsi Jawa
Tengah disebabkan beberapa hal antara lain:
a. Terdapat kecenderungan, pemda tidak segera mengajukan penyaluran setelah kontrak diajukan;
b. Penyaluran belum diimbangi dengan penyerapan sehingga terdapat gap yang cukup signifikan antara

penyaluran dan penyerapan;

127

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEPTEMBER 2021

c. Nilai kontrak yang selesai tidak seimbang dengan nilai SP2BUD sehingga terdapat kemungkinan
pekerjaan yang sudah selesai belum terbayarkan;

d. Terdapat jeda waktu yang signifikan antara penerbitan SP2D BUD dan upload SP2D BUD.

Realisasi DAK Fisik s.d. 30 Desember 2021
Sampai dengan bulan September 2021, nilai kontrak sebesar Rp3,83 triliun namun baru diajukan
penyalurannya (SP2D BUN) sebesar Rp1,23 triliun. Dari penyaluran sebesar Rp1,23 trilun,
penyerapannya (SP2D BUD) sebesar Rp443,17 miliar sehingga terdapat gap antara penyaluran dan
penyerapan sebesar Rp783,49 miliar. Nilai kontrak yang selesai sebesar Rp1,10 triliun namun SP2D BUD
yang diterbitkan baru sebesar Rp443,17 miliar. Atas SP2D BUD yang telah diterbitkan, SP2D BUD yang
diupload masih sangat rendah yaitu sebesar Rp293,89 miliar.
KPPN aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang terlibat. Kanwil DJPb
Prov. Jawa Tengah juga secara berkala memberikan input data kontrak di OMSPAN dan infografis terkait
progres realisasi penyaluran DAK Fisik kepada BPKAD provinsi/kabupaten/kota melalui KPPN untuk
mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan percepatan input data kontrak maupun
penyaluran. Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah juga melakukan FGD koordinasi DAK Fisik bersama seluruh
pemda di Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk mengingatkan kembali batas waktu penyampaian
dokumen persyaratan dan penyaluran DAK Fisik. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir potensi
tidak salur.
Sampai dengan 30 September 2021, rata-rata persentase penyaluran DAK Fisik kabupaten/kota
sangat rendah. Dari 36 Pemda, terdapat 20 pemda (55,56%) yang realiasi penyalurannya dibawah 30%
bahkan dibawah rata-rata 28,83%. Realisasi tertinggi yaitu Kab. Boyolali sebesar 59,08%, sedangkan
yang terendah Kota Magelang sebesar 8,78%.

Pemda Dengan Realisasi DAK Fisik Terendah

128

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEPTEMBER 2021

Pemda Dengan Realisasi DAK Fisik Tertinggi

Sampai dengan 30 September 2021, terdapat beberapa kabupaten/kota yang persentase penyaluran
Dana Desa masih rendah, dibawah 80%. Dari 29 pemda yang memperoleh alokasi Dana Desa, 21
pemda (72,41%) yang realisasi penyalurannya dibawah 80% bahkan dibawah rata-rata 79,78%. Realisasi
tertinggi yaitu Kab. Wonogiri sebesar 95,1%, sedangkan realisasi terendah Kab. Brebes sebesar 73,5%.

Pemda Dengan Realisasi Dana Desa Tertinggi Pemda Dengan Realisasi Dana Desa Terendah

KPPN aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah juga secara
berkala memberikan infografis terkait progres realisasi penyaluran Dana Desa kepada Dispermades
kabupaten lingkup Jawa Tenga melalui KPPN untuk mendorong pemerintah kabupaten melakukan
percepatan penyaluran Dana Desa dan BLT-DD. Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah juga melakukan Bimtek
dan FGD koordinasi percepatan penyaluran Dana Desa bersama seluruh pemda di Provinsi Jawa Tengah
yang bertujuan untuk mempercepat penyusunan Perdes APBD, upload syarat salur dan pengajuan
penyaluran Dana Desa. Agar desa yang sudah siap salur segera dilakukan pengajuan ke KPPN tanpa
harus menunggu desa-desa lainnya. Selain itu guna mendorong percepatan realisasi DD serta untuk
perbaikan tata kelola pelaksanaan penyaluran DD di lingkungan Pemda, Kanwil DJPb Provinsi Jawa
Tengah bersama KPPN mengadakan evaluasi atas konsistensi data pada level desa terpilih karena
administrasi dan konsistensi data yang sangat baik, yang selanjutkan akan dijadikan benchmarking
untuk desa-desa lainnya.

Proses penyusunan Perdes APBDes menjadi salah satu faktor yang berpotensi dapat menghambat
percepatan penyaluran. Penetapan Perdes APBDes paling lambat bulan Desember, namun
kenyataannya masih terdapat beberapa Perdes APBDes yang ditetapkan setelah bulan Januari.
Keterlambatan penetapan Perkades APBDes tersebut dapat mempengaruhi percepatan penyaluran DD.
Perdes APBDes yang telah ditetapkan pun tidak segera dilakukan proses upload diaplikasi OM SPAN.

129

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEPTEMBER 2021

- Upload Perdes APBDes tercepat pada
tanggal 13 Januari 2021 oleh Kab.
Grobogan

- Upload Perdes APBDes paling akhir
pada tanggal 29 Juni 2021 oleh Kab.
Pekalongan

- Rata-rata proses upload APBDes
dilakukan pada bulan Februari dan
Maret

Evaluasi Upload Perdes APBDes Tahun 2021 pada OM SPAN

Dalam menjamin penyelenggaraan DFDD dibutuhkan pengawasan yang optimal. Pengawasan ini
bukan hanya pada akhir dan tahap pelaksanaan, namun juga mulai dari perencanaannya. Untuk itu
diperlukan sinergi pengawasan antara APIP di K/L maupun Daerah untuk mengawal alokasi dana DAK
Fisik dan Dana Desa ini berjalan efektif dan tepat guna. Penguatan peran APIP dalam percepatan
penyaluran DFDD melalui reviu awal sangat diperlukan karena reviu oleh Inspektorat yang selama ini
dilakukan di pertengahan hingga akhir pelaksanaan kegiatan kurang membantu dalam hal percepatan
penyerapan penyaluran dana.

Sampai dengan 25 September 2021, output penyaluran pembiayaan penempatan dana di Bank Jateng
sebesar Rp2.699,12miliar atau 49,80% dari target Rp5.420 miliar, dengan total debitur sebanyak
18.546 debitur. Penyaluran kredit sampai dengan periode ini utamanya mengalir kepada sektor
Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 20,69% yang digunakan sebagian besar untuk pembiayaan
kepada UMKM di wilayah Jawa Tengah, sektor Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga sebesar 54,30%
untuk konsumtif meningkatkan daya beli masyarakat, sedangkan sisanya yaitu sektor Industri
Pengolahan sebesar 7,93%, dan sektor usaha yang lain sebesar 17,08. Dari total ekspansi, secara
prosentase, segmen konsumer merupakan bagian terbesar dengan porsi 54,32%, sementara segmen
UMKM non KUR mencapai 15,94%, UMKM KUR 23,81%, Korporasi 5,74%. Peningkatan penyaluran
pembiayaan program PEN diharapkan dapat membawa dampak terhadap penguatan pemberdayaan
usaha produktif dan pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah maupun nasional.

130

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEPTEMBER 2021

Penyaluran KUR dan UMi mengalami perubahan yang sangat mencolok jika dibandingkan tahun
sebelumnya. Realisasi penyaluran KUR sampai dengan 30 September tahun 2020 sebesar
Rp37.444.891.769.920,00 untuk 1.162.539 debitur. Sedangkan sampai dengan 30 September tahun
2021 sebesar Rp37.328.853.629.920,00 untuk 1.159.750 debitur. Berdasarkan data jumlah penyaluran
dan jumlah debitur KUR, tidak mengalami perubahan yang mencolok jika dibandingkan tahun
sebelumnya. Hal ini kemungkinan terjadi karena daya beli masyarakat belum pulih seperti semula ketika
belum terjadinya pandemi, namun masih bisa tetap bertahan dengan jumlah penyaluran dan jumlah
debitur yang mengakses pembiayaan KUR hampir sama dengan periode tahun sebelumnya.
Realisasi penyaluran UMi sampai dengan 30 September tahun 2020 sebesar Rp623.498.989.713,00
untuk 186.190 debitur. Sedangkan sampai dengan 30 September Tahun 2021 sebesar
Rp394.961.326.664 untuk 110.815 debitur. Berdasarkan data jumlah penyaluran dan jumlah debitur
Ultra Mikro, mengalami perubahan yang sangat mencolok jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini
kemungkinan terjadi karena daya beli masyarakat tingkat bawah belum pulih seperti semula ketika
belum terjadinya pandemi walaupun sudah diberikan BLT dan jaring pengaman sosial lainnya. Atau
dengan kata lain, masyarakat miskin yang sangat rentan terdampak dengan adanya pandemi ini masih
memerlukan uluran tangan pemerintah.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, senantiasa melakukan pembinaan dan
monitoring KUR secara berkala serta melibatkan KPPN. Disamping itu, juga bersinergi bersama Otoritas
Jasa Keuangan Regional III Jateng dan DIY dalam rangka Forum Group Discussion (FGD) sosialisasi
kebijakan dari Pemerintah Pusat ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan penyaluran KUR, sehingga
kredit program khususnya KUR dapat disalurkan tepat sasaran dan berdampak pada pertumbuhan
ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja baru.

Penyerapan anggaran Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan bulan September 2021 baru
mencapai 63,87%. Progress penyerapan anggaran per jenis belanja tergambar pada grafik berikut :

Dalam kondisi normal, capaian penyerapan anggaran periode sampai dengan Triwulan III 2021 tersebut
sudah melampaui target 60%, namun masih belum mencapai target akselerasi belanja Triwulan III 2021
sebesar 70%. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target akselerasi belanja, antara lain:

131

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEPTEMBER 2021

a. Dampak pandemi covid-19 masih belum sepenuhnya hilang seiring dengan semakin menurunnya
status PPKM. Aksivitas operasional satker masih mayoritas dilaksanakan secara daring atau online,
sehingga akselerasi belanja pada Kelompok Belanja tertentu masih sulit dilakukan, antara lain
Belanja Bahan (5212), Belanja Jasa (5221), Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241), dan Belanja
Perjalanan Luar Negeri (5242).

b. Akselerasi penyerapan Belanja Modal terkendala alokasi waktu yang tersedia (kurang lebih selama 1
bulan) belum cukup untuk dilakukan percepatan proses pengadaan sampai dengan pengajuan SPM
ke KPPN. Selain itu, masih banyak satker yang masih terlalu tergantung pada metode pengadaan e-
purchasing yang relatif lebih sederhana dan aman, bahkan terdapat satu K/L menerapkan kebijakan
internal yang mewajibkan pengadaan melalui e-purchasing atau bela pengadaan.

4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Perlu dilakukan penguatan koordinasi antar berbagai pihakyang terlibat dalam pengelolaan DAK
Fisik agar dapat meningkatkan akselerasi penyaluran dan penyerapan DAK Fisik. Guna
meningkatkan percepatan penyerapan DAK Fisik:
1) Terhadap kontrak selesai yang belum dibayar:
- Mengecek kontrak yang sudah selesai dan memenuhi syarat untuk dibayar;
- Agar diterbitkan SP2D BUD untuk membayar kontrak yang telah selesai;
- Segera merekam data SP2D BUD pada OMSPAN.
2) Untuk kontrak selesai dan sudah dibayar namun SP2D BUD belum direkam di OM SPAN, segera
dilakukan perekaman data SP2D BUD pada OM SPAN.
3) Untuk mengantisipasi adanya kendala pada saat proses pengajuan penyaluran, persyaratan
penyaluran agar dilengkapi dan diajukan permintaan penyalurannya sebelum batas waktu.

b. Kanwil DJPb Prov Jawa Tengah akan terus meningkatkan pemantauan atas realisasi Dana Desa di
Provinsi Jawa Tengah serta mendorong KPPN untuk memperkuat koordinasi dengan pemda
kabupaten/kota di wilayah masing-masing. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, secara aktif
melakukan koordinasi melalui berbagai cara diantaranya dengan FGD dan audiensi dengan Kepala
Daerah untuk percepatan penyusunan Perdes APBDes dan penyaluran DD. Kanwil DJPb Prov Jawa
Tengah juga mendorong pemda yang ada di Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi yang tercepat
dalam penyaluran Dana Desa di tingkat Nasional.

c. Penguatan peran APIP dalam percepatan penyaluran DFDD melalui penguatan SDM dan SOP,
pengayaan monitoring dan pendampingan, dan pemanfaatan data penyaluran DFDD.
1) Penguatan SDM dan SOP
- Peningkatan pemahaman tentang ketentuan penyaluran DFDD
- Peningkatan kompetensi reviu dokumen salur DF
- Penyusunan SOP dan norma waktu dalam proses reviu dokumen salur DF
2) Pengayaan monitoring dan pendampingan
- Monitoring penyusunan Perbub pembagian DD
- Monitoring/Pendampingan penyelesaian Perdes APBDes
- Fasilitasi/mendorong Desa dalam percepatan penyaluran Dana Desa
- Fasilitasi/mendorong OPD Teknis dalam percepatan penyaluran DAK Fisik

132

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEPTEMBER 2021

- Bersama dengan Kanwil/KPPN, melakukan monev penyaluran DFDD setiap triwulan/
semesteran.

3) Pemanfaatan data penyaluran DFDD
- Penyusunan MoU antara Inspektorat dan Kanwil/KPPN tentang pemanfaatan data
penyaluran DFDD;
- Penajaman analisis atas data penyaluran DFDD sebagai bahan monev

d. Dalam rangka menjaga likuiditas, Bank Jateng lebih memilih pembiayaan sektor konsumtif
mengingat risiko pembiayaan yang lebih kecil dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
Sementara jenis pembiayaan modal kerja dan investasi sangat dibutuhkan, terutama oleh sektor
UMKM pada masa pandemi saat ini. Oleh karena itu Kanwil DJPb Jawa Tengah akan mendorong
Bank Jateng sebagai penerima dana PEN Penempatan Dana untuk lebih berkonsentrasi melakukan
pembiayaan kepada UMKM mengingat multiplier effect yang sangat besar. Bank Jateng juga
didorong untuk melakukan ekspansi pembiayaan untuk segmen yang produktif lainnya, misalnya
segmen UMKM terutama untuk debitur mikro.

e. Program pembiayaan melalui KUR dan UMi sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Agar
kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Jawa Tengah ini dapat berdampak secara
maksimal, maka alangkah baiknya jika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersinergi dan
berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen
Perbendaharaan terkait dengan pembiayaan ultra mikro. Pembiayaan ultra mikro ini dimaksudkan
untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi para pelaku usaha ultra mikro
serta menambah jumlah wirausaha dengan permodalan yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.
Disamping itu, juga terdapat fasilitas Marketplace Ditjen Perbendaharaan yang dimaksudkan untuk
menampung produk para debitur pelaku usaha mikro yang memenuhi persyaratan dan diperlukan
untuk mendukung pelaksanaan tugas instansi pemerintah, sehingga memperluas akses pasar atas
produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro yaitu mampu mengakses dana belanja APBN.
Pemerintah Daerah turut terlibat dalam rangka mendukung validitas data debitur dan calon debitur
yang diinput dalam aplikasi SIKP, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi pihak perbankan untuk
menyalurkan kredit yang efektif.

f. Peningkatan efektivitas monev salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan
akselerasi belanja K/L.
1) Kementerian/Lembaga perlu didorong meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi
kinerja pelaksanaan anggaran, melalui pengembangan tools monev dan penetapan target,
antara lain berupa target dimulainya proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, target
pelaksanaan kegiatan, target penyerapan anggaran, dan target pencapaian output.
2) Kementerian/Lembaga diharapkan tidak membuat regulasi internal yang tidak sejalan dengan
kebijakan percepatan belanja, misalnya kewajiban menggunakan metode pengadaan e-
purchasing, mengingat metode pengadaan dimaksud belum tentu bisa segera dilaksanakan
karena proses updating referensi barang yang tidak jelas jadwalnya.

133

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEPTEMBER 2021

3) Perbaikan metode perhitungan dan perekaman data capaian output perlu dilakukan perbaikan
dan peningkatan, sebagai berikut :
a. Direktorat Pelaksanaan Anggaran diharapkan mendorong Kementerian/Lembaga agar
segera menerbitkan standar perhitungan capaian output sesuai karakteristik output
masing-masing K/L.
b. Terhadap output yang secara umum ada pada setiap satker, seperti satuan layanan, unit,
dan sebagainya, pedoman capaian RO disusun oleh Ditjen Perbendaharaan.
c. Terhadap RO yang capaiannya sudah bisa dihitung berdasarkan bulan, triwulan, dan
sebagainya, pengisian capaian progress RO dan volume RO agar bisa dihitung by system
untuk menghindari kesalahan.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.
a. Kinerja Penyaluran DAK Fisik
Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia
(36 kabupaten/kota) selain Jawa Timur dan Jawa Barat. Untuk regional Jawa, sampai dengan 30
September 2021 kinerja penyaluran DAK Fisik jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa
Barat, Jawa Tengah menduduki peringkat pertama. Realisasi kontrak terhadap pagu sebesar
90,10%, sedangkan realisasi penyaluran terhadap kontrak sebesar 32,00% dengan serapan tenaga
kerja sebanyak 796.377 orang.

Pagu dan Realisasi DAK Fisik per Provinsi (30 September 2021)
b. Kinerja Penyaluran Dana Desa

1) Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yaitu
7.809 desa. Sampai dengan 30 September 2021, secara nasional kinerja penyaluran Dana Desa
menduduki peringkat ketiga. Namun untuk kategori provinsi dengan jumlah desa yang besar,
Jawa Tengah menduduki peringkat pertama dengan total penyaluran sebesar 79,78%.

134

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEPTEMBER 2021

Koran Suara Merdeka, Sabtu, 18 September 2021

Pagu dan Realisasi Dana Desa per Provinsi (30 September 2021)
2) Kinerja penyaluran DD mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2020

penyaluran DD baru dimulai bulan Februari, sedangkan di tahun 2021 penyaluran sudah dimulai
pada bulan Januari. Sampai dengan dengan 30 September 2021, sebesar 1.079 (13,80%) desa
yang sudah mengajukan penyaluran DD non-BLT 100% dan tidak terdapat desa yang salur 0%.

Realisasi Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah (30 September 2021)
c. Kinerja Penyaluran Pembiayaan Penempatan Dana di Bank Jateng

Kinerja penempatan dana PEN di Bank Jateng untuk periode ke-3 sudah cukup baik. Penempatan
uang negara di Bank Jateng mampu mengekspansi penyaluran kredit di Jawa Tengah. Hingga
tanggal 25 September 2021, nominal ekspansi/penyaluran pembiayaan terealisasi sebesar
Rp2.699,12miliar atau 49,80% dari target Rp5.420 miliar (realisasi leverage sebesar 1.35X dari
target 2.71X).
d. Kinerja Penyaluran KUR dan UMi

135

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SEPTEMBER 2021

Penyaluran KUR masih terpusat di pulau Jawa, dan berdasarkan data Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Republik Indonesia tersebut diatas, Provinsi Jawa Tengah merupakan
provinsi dengan tingkat penyaluran KUR terbesar di Indonesia dengan jumlah penyaluran sebesar
Rp21,37T, disusul Provinsi Jawa Timur Rp20,64T, dan Provinsi Jawa Barat 16,03T.
e. Kinerja Penyaluran Belanja K/L
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada APBN 2021 di Jawa Tengah disalurkan kepada 43
kementerian/lembaga yang memiliki 1192 satker yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Tingkat
penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2021 pada satuan kerja
kementerian/lembaga di Jawa Tengah secara keseluruhan sebesar 63,87%, meningkat 3,41%
dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 yang mencapai 60,46%. Dari analisis dan
rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang menjadi
indikator efektifitas keberhasilan.

136

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

SEPTEMBER 2021

Profil Keuangan September 2021 PERCEPATAN REALISASI APBD

Alokasi DAK FISIK 2021 4,47 Triliun RINGKASAN EKSEKUTIF
Realisasi DAK FISIK 2021 1,14 Triliun Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik untuk membantu mendanai Kegiatan khusus
(25,42%) fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Penyebab Utama rendahnya realisasi DAK FISIK disebabkan factor pandemic Covid-
19 yang menyebabkan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM).
Langkah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur adalah
melaksanakan sharing session dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur.

137

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

SEPTEMBER 2021

1. ISU TEMATIK
Realisasi Belanja APBD:
Dalam rangka mendorong akselerasi realisasi Belanja APBD Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Timur melaksanakan sharing session dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur membahas pagu,
realisasi dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD TA 2021. Di sisi
lain, KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur juga diminta melakukan koordinasi dengan
Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya. Dengan kegiatan tersebut diharapkan belanja APBD tidak hanya
spending more namun juga berprinsip spending better. Manfaat penyaluran APBD bisa benar-benar
dirasakan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat di tengah
pandemic COVID-19 yang masih melanda.

100 25,42
90 86,09 Triwulan III tahun 2021
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Triwulan III tahun 2020

Realisasi DAK FISIK (%)

2. KONDISI PERMASALAHAN
Kendala rendahnya realisasi belanja DAK FISIK antara lain, namun tidak terbatas hanya pada Proses
Pengadaan Barang, Persiapan Lelang, pelaksanaan lelang, tidak tersedianya barang-barang sesuai jadwal
pada lelang e-katalog dan lain-lain. Selain itu, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
juga menjadi kendala tersendiri yang harus disikapi dengan bijak agar tidak menjadi penghambat. Dapat
disampaikan contoh di UPT Bina Marga Madiun pada bulan Juli 2021 dari 72 pegawai, 38 pegawai positif
Covid-19 sehingga kantor dilakukan lockdown selama 2 bulan sedangkan proses penginputan kontrak DAK
FISIK dibatasi sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.Kendala yang lain adalah pada tahun 2021 tedapat
refocusing anggaran. Kondisi ini memunculkan sikap kehati-hatian dari SKPD terkait, karena khawatir
apabila sudah dilakukan penandatanganan kontrak akan terjadi refocusing. Untuk mengantisipasinya,
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur maupun instansi vertical di bawahnya sudah menyampaikan informasi
bahwa terhadap belanja yang sudah ditandatangani kontraknya tidak akan dijadikan obyek refocusing.

3. ANALISIS
Rendahnya realisasi belanja APBD pemerintah Daerah lingkup Wilayah Jawa Timur disebabkan antara lain,
namun tidak erbatas hanya pada:
1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
2. Refocusing Anggaran Tahun 2021;

138

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

SEPTEMBER 2021

3. Proses lelang yang dilaksanakan tidak di awal tahun anggaran;
4. Tidak tersedianya barang yang dipesan tepat pada waktunya, utamanya pada e-katalog.
Sampai dengan 30 September 2021 dari pagu DAK FISIK sebesar 4,47 triliun baru terealisasi sebesar 1,14
triliun atau sebesar 25,42 persen, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 realisasi
mencapai 86,09 persen maka tumbuh negative sebesar 60,21 persen.
4. REKOMENDASI
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur perlu melakukan akselerasi belanja APBD
dengan:
a. Menyelenggarakan acara FGD Percepatan APBD tahun 2021;
b. Monitoring Evaluasi Realisasi Belanja APBD;
c. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan membentuk Forum Komunikasi antara Kanwil DJPb

Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Daerah.

139



STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

SEPTEMBER 2021

Profil Keuangan September 2021 AKSELERASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT,
PENGEMBANGAN UMKM PROVINSI BALI,
Estimasi Pendapatan APBN s.d. September 2021 TINDAK LANJUT TEMUAN WTP, DAN
Rp 11,93 Trilyun IMPLEMENTASI SAKTI
Realisasi Pendapatan APBN s.d. September 2021
Rp 6,86 Trilyun (57,5%) RINGKASAN EKSEKUTIF

Alokasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. September Kinerja realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Bali mencapai target 70%
2021 Rp 11,71 Trilyun sampai dengan Triwulan III Tahun 2021. Meskipun target realisasi 70% bisa tercapai,
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. terdapat berbagai catatan yang perlu mendapat perhatian, yaitu antara lain bahwa
September 2021 Rp 7,6 Trilyun (64,7%) Sebagian besar permasalahan yang dihadapi oleh Satker adalah terkait dengan
pandemic COVID-19/PPKM, masalah administrasi, permasalahan pengadaan barang
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana dan jasa, serta permasalahan SDM.
Desa s.d September 2021 Rp 7,83 Trilyun
(67,51%) Permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di Bali sepanjang bulan September 2021
sebagian besar terkait dengan menurunnya aktivitas pariwisata di Bali akibat
Progres PEN Tahun 2021 di Bali pandemic COVID-19 dan kebijakan PPKM. Selain itu, kondisi permasalahan lain
Total Realisasi Rp 3,327 Trilyun adalah belum terlalu dikenalnya produk UMKM Bali di luar pulau Bali. Sampai
Realisasi Cluster Perlindungan Sosial Rp dengan tahun 2021, Bali menumpukan pilar ekonominya pada industri pariwisata
1,209 Trilyun dimana produk UMKM Bali selama ini hanya dipasarkan secara lokal di wilayah
Insentif Nakes 208 Milyar Pulau Bali kepada para wisatawan yang berkunjung ke Bali.
Klaim Pasien 1,02 Trilyun
Padat Karya PUPR 256 Milyar Kanwil DJPb Provinsi Bali berusaha mengkoordinasikan usulan solusi untuk
Padat Karya Perhubungan 120,1 Milyar memitigasi permasalahan tersebut kepada Satker. Dalam beberapa kesempatan
Padat Karya Pertanian 11,59 Milyar pembinaan kepada Satker, Kanwil DJPb Bali menghimbau kepada seluruh Satker
Ketahanan Pangan Kementan 1,29 M mitra kerja untuk bisa lebih agile dalam menghadapi kondisi pandemi, mengingat
bahwa kondisi demikian telah dialami hampir selama 2 tahun sehingga seharusnya
Rekapitulasi Earmarked DAU/DBH seluruh satker sudah dapat beradaptasi dan memikirkan langkah-langkah strategis
Penanganan COVID-19 alternatif dalam menghadapi situasi demikian. Penyelenggaraan kelas secara daring,
Penanganan Covid-19 16,22 M (23,13%) pendataan masyarakat penerima bantuan dengan protocol Kesehatan ketat, dan
Dukungan Vaksinasi 1,37 M (19,00%) penjemputan bola pendapatan PNBP (misalnya dengan membuka kantor mobile)
Insentif Tenaga Kesehatan Daerah 24,67 M adalah sedikit dari beberapa alternatif yang mungkin dapat dicoba untuk diterapkan
(54,62%) oleh Satker.
Pemenuhan Earmarked DAU/DBH 8,43%
(memenuhi) Kanwil DJPb Provinsi Bali aktif mengkoordinasikan BLU SMESCO Indonesia untuk
dapat mempresentasikan rencananya dalam kolaborasi antara pemerintah pusat,
Fungsi Stabilisasi pemerintah daerah, dan swasta dalam mendorong pemanfaatan produk dari
Rp penempatan dana pemerintah pada Indonesia Bagian Timur dengan bentuk kolaborasi bertajuk “SMESCO Hub Timur”.
BPD Rp 500 Milyar SMESCO Hub Timur ini adalah gerbang yang disediakan pemerintah agar menjadi
Penerima manfaat penempatan dana peluang bagi UMKM di Indonesia Timur untuk bertransformasi, sehingga akselerasi
pemerintah : 1561 Debitur produk menjadi lebih luas dalam menjangkau pasar domestik dan global, agar
tercapai 100 UMKM naik kelas, dengan nilai ekspor sebesar 15 juta dollar setahun
pada tahun 2024.

Walaupun seluruh pemda di Provinsi Bali sudah memperoleh predikat WTP, namun
masih terdapat temuan audit BPK atas LKPD 2020, salah satunya adalah LKPD dari
Kabupaten Badung yang masih terdapat 8 temuan. Untuk menindaklanjuti hal
tersebut, Kanwil DJPb Bali mengadakan Sharing Session 04 bultek Penyajian dan
pengungkapan Belanja Pemerintah dengan Pemkab Badung.

Pelaksanaan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 2021
dalam rangka Roll Out SAKTI Modul Pelaksanan dan Pelaporan ke seluruh Satker K/L
mulai awal Tahun 2022 dengan penyampaian Gaji Induk bulan Januari Tahun 2022
yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI, dan diharapkan Direktorat SITP dapat
menyediakan akses SAKTI bagi user satker untuk melakukan pelatihan SAKTI
tambahan.

140

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

SEPTEMBER 2021

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bali dan Dirut BLU SMESCO Indonesia tengah melakukan
audiensi dengan Gubernur Bali dalam rangka mendukung pengembangan UMKM Bali

1. ISU TEMATIK DAERAH
Guna memperkuat peran Regional Chief Economist (RCE), Kanwil DJPb Provinsi Bali melaksanakan
berbagai kegiatan koordinasi maupun pembinaan sesuai isu strategis yang muncul di Provinsi Bali selama
bulan September 2021, antara lain:
a. Akselerasi Belanja Pemerintah Pusat
Dalam rangka akselerasi belanja Pemerintah Pusat, Kanwil DJPb Provinsi Bali telah menyelenggarakan:
1) Pelaksanaan One-on-One Meeting pada High Level antara Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali dengan
para Kuasa Pengguna Anggaran Satker mitra kerja;
2) Penajaman kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan fokus ke 15 K/L pagu terbesar
secara nasional dan 20% Satker pagu terbesar di wilayah Provinsi Bali. Penajaman EPA juga
dilaksanakan dengan bottlenecking permasalahan yang dihadapi Satker dalam pelaksanaan
anggaran;
3) Pembinaan BLU dalam bentuk monev on the spot yang dilaksanakan pada BLU Politeknik
Transportasi Darat;
4) Pembinaan Satker dalam pelaksanaan pencairan sumber dana PNBP melalui kebijakan baru
pemberian kewenangan Kanwil dalam menetapkan Maksimum Pencairan PNBP. Komunikasi dan
koordinasi dilakukan melalui kegiatan secara daring Podcast PNBP dengan narasumber Ibu Arie
Suwandani dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Selain itu, juga dilakukan koordinasi secara
luring dan sporadik di Kanwil DJPb Provinsi Bali.
5) Optimalisasi strategi komunikasi dalam rangka akselerasi belanja pemerintah pusat melalui
pembuatan konten Instagram Reels dan konten YouTube serial The Story of APBN Episode 3,
Mengenal APBN Lebih Dekat.
6) Penulisan kajian dengan tema Analisis IKPA Satuan Kerja Kewenangan Tugas Pembantuan.

141

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

SEPTEMBER 2021

b. Pengembangan UMKM Provinsi Bali

Dalam rangka mendukung pengembangan UMKM Provinsi Bali, Kanwil DJPb Provinsi Bali telah secara
aktif mengkoordinasikan BLU Smesco Indonesia (Small and Medium Enterprises and Cooperatives) untuk
dapat mempresentasikan rencananya dalam kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan swasta dalam mendorong pemanfaatan produk dari Indonesia Bagian Timur dengan bentuk
kolaborasi bertajuk “SMESCO Hub Timur”. Dalam mendukung hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Bali
telah melakukan audiensi dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, untuk mempresentasikan rencana BLU
SMESCO Indonesia dalam mengembangkan SMESCO Hub Timur.

c. Sharing Session Pelaporan Keuangan Daerah atas Temuan BPK pada LKPD 2020

Dalam rangka menindaklanjuti atas temuan LKPD tahun 2020, Kanwil DJPb Prov. Bali melakukan Sharing
Session dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan narasumber dari Kanwil DJPb Bali.
Berdasarkan Hasil LHP BPK Tahun 2020 yang telah dikiirmkan sesuai permintaan Kanwil DJPb Provinsi
Bali tertanggal 27 Mei 2021 hal permohonan buku pemeriksaan BPK perwakilan Bali tahun 2020 untuk
pemerintah Kabupaten Badung terdapat 8 temuan.

d. End User Training (EUT) SAKTI

Merupakan kegiatan pelatihan aplikasi SAKTI kepada seluruh Satuan Kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Bali sebagai salah satu tahapan kegiatan implementasi aplikasi SAKTI tahun 2021 dalam rangka Roll Out
SAKTI ke seluruh Satker K/L mulai awal Tahun 2022 dengan penyampaian Gaji Induk bulan Januari Tahun
2022 yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI. Pelaksanaan End User Training (EUT) SAKTI dilaksanakan mulai
tanggal 20 September 2021 s.d. 01 Oktober 2021 pada 3 (tiga) KPPN di wilayah Kanwil DJPb Provinsi Bali
yaitu KPPN Denpasar, KPPN Amlapura dan KPPN Singaraja. Pelatihan dilaksanakan secara online dan
materi pelatihan adalah Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan dengan melibatkan seluruh Trainer
aplikasi SAKTI di masing-masing KPPN. Sedangkan Trainer Aplikasi SAKTI Kanwil DJPb provinsi Bali
bertindak sebagai fasilitator yang menjalankan tugas monitoring dan koordinasi dengan kantor pusat jika
ada permasalahan dalam pelaksanaan EUT SAKTI. Sebagai persiapan End User Training (EUT) SAKTI di
lingkup Kanwil DJPb Bali, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi SAKTI Manajerial (Unit wilayah K/L non
piloting) serta Focus Group Discussion bersama seluruh KPPN di wilayah Kanwil DJPb Provinsi Bali.
Kegiatan tersebut untuk mendukung kelancaran pelaksanaan EUT SAKTI dan implementasi Roll Out SAKTI
Web Full Module Satker Non Piloting pada akhir tahun 2021.

2. KONDISI PERMASALAHAN

Meskipun kondisi perekonomian Provinsi Bali sampai dengan Triwulan II 2021 telah membaik
dibandingkan Triwulan sebelumnya (ekonomi Bali telah mulai tumbuh positif sebesar 5,73% q-t-q) namun
secara nasional, regional Bali dan Nusa Tenggara masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi terendah
dari seluruh regional/provinsi di Indonesia. Sesuai dengan Berita Resmi Statistik Triwulan II 2021 yang
dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi regional Bali-Nusra hanya tercatat sebesar
3,7% (terendah dari seluruh regional). Menyadari bahwa ekonomi Bali mempengaruhi ekonomi NTT dan
NTB (khususnya di bidang pariwisata, akomodasi, dan makan-minum), pemulihan ekonomi Bali
memegang peranan penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi regional Bali-Nusra.

142

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

SEPTEMBER 2021

a. Kondisi permasalahan Belanja Pemerintah Pusat

Sesuai dengan hasil One-on-One Meeting pada High Level antara Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali
dengan para Kuasa Pengguna Anggaran Satker mitra kerja, serta bottlenecking permasalahan belanja
dalam kegiatan EPA, didapati berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja belanja:

Faktor yang secara umum mempengaruhi kinerja belanja pemerintah pusat sepanjang bulan
September 2021, yaitu: (1) Adanya pemberlakuan PPKM Level 3-4 yang menghambat terlaksananya
berbagai kegiatan; (2) Kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti belum tersedianya
barang sistem e-Catalog, keterlambatan proses pengiriman barang, serta adanya hasil tender di bawah
HPS; (3) Rendahnya pendapatan Satker yang bersumber dari PNBP sebagai dampak pemberlakuan
PPKM; (4) Kurangnya proses backup tugas pengelola keuangan yang terdampak COVID-19 oleh SDM
lain yang berdampak pengajuan GUP melebih batas waktu jatuh tempo.

Faktor khusus (tematik) mempengaruhi kinerja belanja pemerintah pusat sepanjang bulan September
2021, yaitu: (1) Dalam tema infrastruktur, terdapat hambatan realisasi belanja pembangunan proyek
strategis Pelabuhan Sanur akibat kondisi cuaca; (2) Dalam tema belanja ekonomi pendidikan terdapat
kendala penyaluran insentif guru bukan PNS akibat PPKM dan terdapat guru yang mengundurkan diri.
Terdapat juga permasalahan penyaluran beasiswa miskin akibat blokir anggaran. Ada juga
permasalahan bantuan operasional sekolah minggu yang belum bisa direalisasikan akibat sekolah yang
belum memiliki tanda daftar sekolah. Selain itu, terdapat kendala penyaluran program PIP akibat
kendala administrasi pembuatan rekening; (3) Dalam tema belanja ekonomi bantuan tani, terdapat
kendala penyediaan bibit ternak sapi dan babi akibat lambatnya proses verifikasi kelompok penerima
bantuan, serta belum turunnya juknis penyaluran bantuan.

b. Kondisi permasalahan UMKM di Provinsi Bali

Permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di Bali sepanjang bulan September 2021 sebagian besar
terkait dengan menurunnya aktivitas pariwisata di Bali akibat pandemic COVID-19 dan kebijakan
PPKM. Selain itu, kondisi permasalahan lain adalah belum terlalu dikenalnya produk UMKM Bali di luar
pulau Bali. Sampai dengan tahun 2021, Bali menumpukan pilar ekonominya pada industri pariwisata
dimana produk UMKM Bali selama ini hanya dipasarkan secara lokal di wilayah Pulau Bali kepada para
wisatawan yang berkunjung ke Bali.

c. Kondisi permasalahan LKPD 2020 Kabupaten Badung

Pada Pendapatan

Besaran Ketetapan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan Tahun 2020 Tidak Sesuai dengan Tarif yang
Ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
Hasil Pengelolaan Parkir pada RSD Mangusada Disajikan Netto Tidak Mencerminkan Realisasi
Pendapatan Sebenarnya;

Pada Belanja

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Rumah Jabatan Bupati
dan Wakil Bupati Tidak Sesuai Ketentuan;
Besaran Honorarium Tenaga Ahli dalam HPS Belanja Jasa Konsultasi Tidak Mengacu Standar Biaya
Masukan yang Ditetapkan;

143