Buku RCE September 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

SEPTEMBER 2021

anggaran pemda yang berasal dari pemerintah pusat. Pemda, Kanwil DJPb Sulawesi Barat,
dan KPPN agar terus bersinergi untuk mempercepat pelaksanaan anggaran dan
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di daerah.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Indikator keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan di atas dapat diidentifikasi menjadi dua
bagian besar yaitu indikator langsung dan tidak langsung.
A. Indikator langsung
Indikator langsung atas rekomendasi dapat diidentifikasi dari tercapainya target realisasi pada
Triwulan III Tahun 2021, dan lebih jauh pada akhir tahun 2021 nantinya. Berdasarkan progres yang
dapat dipantau melalui OMSPAN dan koordinasi secara berkala dengan pemda, sampai saat ini
rekomendasi dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada akhir Tahun 2021, diharapkan
nantinya bahwa capaian realisasi secara umum, baik satker di wilayah Sulawesi Barat maupun
pemda di Provinsi Sulawesi Barat, dapat mendekati realisasi 100%.
B. Indikator tidak langsung
Indikator tidak langsung atas keberhasilan rekomendasi di atas yaitu adanya pengaruh dari capaian
realisasi belanja baik APBN maupun APBD terhadap peningkatan kesejahteraan dan perekonomian
masyarakat Sulawesi Barat. Hal ini nantinya akan terlihat pada meningkatnya indikator
kesejahteraan masyarakat semisal nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, indeks pembangunan
manusia, inflasi yang relatif stabil, dan perputaran ekonomi yang terakselerasi karena jumlah uang
beredar yang bertambah besar namun tetap terkendali.

242



STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU

SEPTEMBER 2021

Profil Keuangan September 2021 PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI
MALUKU, PENINGKATAN KEANDALAN INFORMASI DAN
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 1,8 Trilyun AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 1,3 Trilyun PENINGKATAN GOOD GOVERNANCE PADA BADAN
(70%) LAYANAN UMUM

Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 21,3 Trilyun RINGKASAN EKSEKUTIF
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 13,8 Trilyun (65%)
Program PEN untuk UMKM belum tersosialisasi secara luas untuk pelaku usaha di
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 2,02 Trilyun kabupaten/kota, penyaluran dana desa yang belum optimal, terdapat temuan
Realisasi DAK Fisik 2021 0,59 Trilyun (29%) berulang dari BPK Perwakilan Maluku pada seluruh Pemda lingkup Provinsi Maluku
terkait Aset Tetap. permasalahan BLU terkait penanganan pandemi covid-19 belum
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1,6 Trilyun dapat terselesaikan secara cepat.
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 0,64 Trilyun (55%) Penyebab terjadinya permasalahan yakni kurangnya sosialisasi dan koordinasi
antara pemerintah pusat dan daerah terkait Program PEN untuk UMKM, perubahan
Profil Indikator Fungsi APBN/APBD mekanisme penyaluran dana desa dan kebijakan transfer pemerintah pusat dalam
Fungsi Alokasi mendukung penanganan COVID-19 serta kondisi geografis desa-desa di provinsi
Bidang kesehatan : Rp 155 Milyar Maluku yang terpencil, pengelolaan asset yang belum tertib dan memadai, belum
Pengembangan SDM : Rp 834 Milyar tersedianya forum komunikasi dan kerja sama antar BLU.
Ekonomi : 1,7 Trilyun Langkah yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku yakni
Pelayanan Umum, Infrastruktur dan mendorong Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Program PEN dan
Lingkungan Hidup : 4,6 Trilyun memperbaiki sistem pendataan KPM serta percepatan penyaluran dana desa,
Pertahanan dan Keamanan : 2,8 Trilyun mendorong pembentukan taskforce untuk menyelesaikan temuan BPK dan
melakukan FGD dengan Pemda yang telah memperoleh opini WTP, membentuk forum
Fungsi Distribusi komunikasi dan koordinasi BLU
Subsidi Bunga UMKM Rp17,81 Milyar Indikator keberhasilan atas langkah-langkah yang telah dilaksanakan yakni
kepada 34.119 Debitur tersosialisasikannya Program PEN di kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah dan
KUR Supermikro Rp60,72 Milyar kepada diperbaikinya data KPM, terpenuhinya persyaratan penyaluran dana desa,
7.015 Debitur ditindaklanjuti dan terselesaikannya temuan BPK oleh pemerintah kabupaten/kota,
BLT Dana Desa : 62,77 Milyar serta terselenggaranya kerja sama antar BLU di Provinsi Maluku.
Penerima BLT : 209.235 KPM

Fungsi Stabilisasi
Penempatan dana pemerintah pada BPD
Maluku Malut Rp 200 Milyar
Penerima manfaat penempatan dana
pemerintah : 2.954 debitur (UMKM : 673,
Korporasi : 1, Konsumsi : 2.280)

242

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU

SEPTEMBER 2021

1. ISU TEMATIK
Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Di Maluku. Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi
Nasional dan Pemulihan Ekonomi Daerah, Kanwil DJPb Provinsi Maluku bersama dengan Pemerintah Provinsi
Maluku, Bank Indonesia Perwakilan Maluku dan OJK Maluku melakukan rapat koordinasi Pemulihan Ekonomi
Nasional dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Maluku pada tanggal 23 September 2021
Peran Kanwil DJPb Provinsi Maluku dalam Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Kanwil DJPb melaksanakan FGD One on One Akuntansi Aset Tetap bersama Pemerintah Daerah Kota
Ambon pada tanggal 28 September 2021 sebagai bagian dari pembinaan akuntansi pemerintah daerah
dengan mengambil tema Akuntansi Aset Tetap. FGD ini dilakukan secara eksklusif dengan tujuan agar diskusi
dan pembahasan yang dilakukan lebih terbuka dan dapat membantu Pemkot Ambon dalam menindaklanjuti
temuan BPK Perwakilan Maluku atas LKPD tahun anggaran 2020 khususnya terkait Aset Tetap. Kota Ambon
dipilih dalam FGD tersebut karena merupakan salah satu Pemda mendapatkan opini WDP dari BPK untuk
LKPD tahun anggaran 2020. Secara keseluruhan, opini BPK atas LKPD semua Pemda di Provinsi Maluku dapat
dilihat pada gambar berikut ini:
Pembentukan Forum Komunikasi Badan Layanan Umum Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Maluku. Forum Komunikasi BLU ini dibentuk untuk menguatkan sinergi dan kerja sama antar-BLU lingkup
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dalam usaha peningkatan kinerja guna memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kanwil DJPb Provinsi Maluku selaku pembina pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di Lingkup Provinsi Maluku berupaya terus mengawal transformasi
BLU agar menjadi agency/lembaga yang betul-betul dapat menjalankan tugasnya. Melayani masyarakat
dengan tata kelola dan manajemen yang semakin baik. Kami berharap seluruh BLU dapat bersinergi dan
bekerjasama satu sama lain serta terus melakukan inovasi di proses bisnis, organisasi marketing dan di
bidang pelayanan dengan mengkombinasikan teknologi yang dimiliki guna mendukung peningkatan brand
image BLU sebagai lembaga yang melayani masyarakat. Melalui pelayanan yang baik, tata kelola yang baik,
manajemen yang efisien dan bersih, serta pengelolaan keuangan yang makin sustainable kepuasan layanan
BLU dapat dirasakan masyarakat luas.

2. KONDISI PERMASALAHAN
Program PEN untuk UMKM belum tersosialisasi. Program PEN untuk UMKM yang belum tersosialisasi secara
luas untuk pelaku usaha di kabupaten/kota mengakibatkan dana PEN yang telah ditempatkan kurang dapat
dimanfaatkan oleh UMKM dan Korporasi. Belum ada verifikasi data KPM dari OPD Pemda dengan
Kementerian Terkait.
Penyaluran Dana Desa Belum Optimal. Berdasarkan data dari OMSPAN, Provinsi Maluku berada di urutan
kedua terendah dalam penyaluran dana desa sebesar 616,73 milyar (53,25%), hal itu disebabkan oleh
penyaluran Dana Desa di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Maluku masih ada yang di bawah angka
penyaluran nasional, bahkan berada di bawah 50%. Seperti Kabupaten Buru, sampai tanggal 17 September
2021 total penyaluran Dana Desa baru sebesar 37,51%.
Keandalan informasi dan akuntabilitas laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah harus terus dikawal di tengah kondisi Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Kegiatan
pembinaan akuntansi dan membangun kesadaran pentingnya pengelolaan keuangan negara dengan baik,
perlu terus dilakukan penyegaran. Salah satu indikator laporan keuangan yang baik yaitu dilihat dari opini
BPK atas laporan tersebut. Kanwil DJPb Provinsi Maluku bertugas untuk memberikan pembinaan akuntansi

243

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU

SEPTEMBER 2021

pemerintahan agar capaian opini terbaik dapat diperoleh khususnya pada Pemda yang belum memperoleh
opini WTP. Diantara temuan BPK Perwakilan Maluku yang ada di seluruh Pemda lingkup Provinsi Maluku
bahkan hampir di seluruh Pemda se-Indonesia adalah terkait dengan Aset Tetap. Temuan tersebut sebagian
besar adalah temuan berulang dari tahun-tahun sebelumnya.
Komunikasi antar BLU. Komunikasi baik formal maupun non formal yang terstruktur masih belum terjalin
diantara BLU yang ada di Provinsi Maluku sehingga berbagai permasalahan BLU yang timbul termasuk
didalamnya terkait penanganan pandemi covid-19 tidak dapat terselesaikan secara cepat, disamping itu
kerjasama antar BLU dalam menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat masih belum optimal.

3. ANALISIS
Kurangnya Sosialisasi dan Koordinasi Pemerintah Daerah maupun Pusat. Pemerintah Pusat telah
merealisasi Program PEN sebesar Rp.1,67 trilyun di Provinsi Maluku, namun belum seluruhnya diketahui oleh
masyarakat, khususnya untuk klaster UMKM yang terealisasi sebesar Rp.329,93 Milyar. Hal ini disebabkan
kurangnya sosialisasi Program PEN dari Pemerintah Daerah serta kurangnya koordinasi antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah daerah dalam verifikasi dan updating data penerima bantuan PEN.

Perubahan Mekanisme Kebijakan. Rendahnya penyaluran Dana Desa di Provinsi Maluku disebabkan
dipengaruhi oleh perubahan mekanisme penyaluran dan kebijakan transfer pemerintah pusat dalam
mendukung penanganan COVID-19. Selain itu sebagian besar desa di wilayah Maluku berada di pulau-pulau
terpencil sehingga dipengaruhi oleh perubahan cuaca.

Terdapat temuan BPK terkait Aset Tetap khususnya di Pemkot Ambon diantaranya terkait:
a. Pengelolaan Aset Tetap Tanah belum tertib (pemanfaatan aset tidak sesuai ketentuan yaitu belum ada

perjanjian kerjasama pemanfaatan, pengamanan aset belum memadai berupa dokumen kelengkapan
kepemilikan tanah berupa sertifikat belum dimiliki).
b. Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak memadai (pengamanan aset tidak memadai yaitu
terdapat aset yang tidak diketahui dan tidak diyakini keberadaannya, pengamanan administrasi dan
hukum aset kendaraan belum memadai, penilaian aset belum memadai berupa kesalahan klasifikasi dan
belum tercatat aset yang berasal dari hibah, penatausahaan aset belum tertib berupa penyajian secara
kumulatif.
c. Pengelolaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan belum memadai (pemanfaatan aset tidak sesuai
ketentuan terkait pemanfaatan oleh pihak ketiga tanpa disertai perjanjian kerjasama termasuk
ketentuan-ketentuan yang lebih rinci di dalam perjanjian kerjasama yang sudah ada, pengamanan aset
tidak memadai berupa aset yang tidak terawat dan dalam kondisi rusak).
d. Pengelolaan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan belum memadai (penilaian aset belum memadai dan
penatausahaan aset belum tertib).
e. Penatausahaan Aset Tetap Lainnya belum tertib (informasi yang disajikan dalam KIB E tidak lengkap dan
tidak informative serta terdapat asset yang disajikan secara kumulatif)
f. Penilaian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya

244

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU

SEPTEMBER 2021

Perlu dibangun komunikasi yang lebih baik diantara Bidang Aset, Bidang Akuntansi, dan Seluruh SKPD yang
ada di Pemkot Ambon. Dengan adanya komunikasi yang lebih baik, maka bisa lebih mudah dalam
menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Kanwil DJPb Provinsi Maluku siap bersinergi dengan Pemkot Ambon
untuk bersama-sama menemukan solusi atas permasalahan terkait Aset Tetap.

Permasalahan komunikasi dan sinergi antar BLU di Provinsi Maluku menjadi poin penting yang harus
diselesaikan dalam mewujudkan BLU yang melayani masyarakat dengan menerapkan good government
yang baik. Berbagai penyebab belum terjalinnya komunikasi dan sinergi antar BLU tersebut diantaranya
beberapa pemimpin BLU baru dilantik, belum adanya forum komunikasi formal sebagai wadah diskusi
bersama atas permasalahan BLU, dan belum optimalnya kerja sama antar-BLU karena masing-masing BLU
belum mengenal satu dengan lainnya

Berdasarkan data dan informasi yang telah dihimpun terkait penanganan covid-19 oleh BLU dapat
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. BLU Bidang Kesehatan hadir menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di maluku. Dari 23

rumah sakit dan fasilitas kesehatan rujukan covid-19 di Maluku, dua diantaranya berstatus BLU.
Dibawah binaan Kementerian Pertahanan dan POLRI, Rumah Sakit TNI Latumenten dan Rumah Sakit
Bhayangkara Ambon ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan Covid-19.
2. Melalui SK Gubernur Maluku Nomor 158 Tahun 2020 pada 26 Maret 2020 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
AMBON ditetapkan sebagai Rumah Sakit rujukan Penanggulangan Penyakit Emerging (Covid-19) dan
telah menyediakan 17 tempat tidur untuk pasien Covid 19 dengan 44 orang tenaga medis yang
menangani Covid-19.
3. Sejak Maret 2020 RUMAH SAKIT LATUMETEN terdapat 8 dokter dan 15 perawat khusus dan
menyediakan fasilitas ruang rawat isolasi Covid-19 meliputi tempat tidur pasien COVID-19 dan juga
menyiapkan ruang rawat transit bagi pasien-pasien rawat inap sebanyak 8 tempat tidur untuk Covid-19.
4. BLU Universitas Pattimura juga mendukung dan berperan aktif dalam penanganan pandemi antara lain
menyalurkan bantuan melalui Program Bantuan dan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT), program
Pemberian Bantuan Bahan Pokok bagi mahasiswa terdampak Covid-19 berupa paket bahan pokok yang
berisi Susu Kaleng, mie instan, dan beras 5kg. total paket bahan pokok yang berhasil disalurkan sejumlah
3.307 paket bantuan. Selain itu, Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura terlibat aktif sebagai relawan
di rumah sakit rujukan Covid-19 dan tempat-tempat Isolasi Covid -19 yang melibatkan 8 ( delapan)
Dokter dan 176 orang Dokter Muda. Pembagian Handsanitizer produksi Fakultas MIPA Moluccas
Essential Oils kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi dan data diatas, walaupun masing-masing BLU dapat memberikan pelayanan terkait
penanganan covid-19 namun pelayanan yang diberikan belum maksimal dikarenakan keterbatasan
sumberdaya (tenaga kesehatan dan ruang isolasi) yang dimiliki terutama pada BLU bidang kesehatan (RST,
Latumenten dan RS Bhayangkara). Kondisi tersebut seharusnya bisa diselesaikan jika ada komunikasi dan
sinergi diantara BLU yang ada di Provinsi Maluku. Kerjasama yang mungkin dilakukan diantaranya terkait
penyediaan sumberdaya tenaga kesehatan dapat dipenuhi dari sumberdaya yang ada pada Fakultas
Kedokteran Unpatti. Demikian juga terkait keterbatasan ruang isolasi dapat dipenuhi dari asset yang dimiliki
Unpatti.

4. REKOMENDASI
Sosialisasi Program PEN. Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi Program PEN di kabupaten/kota
dan memperbaiki sistem pendataan KPM agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi syarat

245

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU

SEPTEMBER 2021

sebagai KPM. Percepatan penyaluran Dana Desa dan untuk menghindari adanya persyaratan tambahan
dalam penyaluran Dana Desa. Sosialisasi dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa (DPMD) kepada Desa dan pendamping desa dalam percepatan penyaluran dana desa.

Upaya untuk meningkatkan keandalan informasi dan akuntabilitas laporan keuangan baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah:

1. Pembentukan Tim Task Force. Perlu dibentuk tim task force dalam menyelesaikan rekomendasi BPK
atas LHP LKPD Pemkot Ambon dengan melibatkan Pimpinan Daerah.

2. FGD terkait permasalahan. Kanwil DJPb Provinsi Maluku akan melakukan kegiatan FGD serupa bekerja
sama dengan Pemda lain khususnya yang belum memperoleh opini WTP di lingkup Provinsi Maluku

Pembentukan forum komunikasi antar-BLU dengan kesepakatan sebagai berikut :
1. Kesepakatan bersama yang tertuang pada Nota Kesepahaman Forum Komunikasi Badan Layanan
Umum.
2. Ter-monitornya kondisi masing-masing Badan Layanan Umum.
3. Secara rutin melaksanakan pertemuan, paling sedikit 1 (satu) kali per semester untuk berbagi
informasi, pengalaman, rencana kerja dalam rangka pengelolaan BLU.
4. Pembuatan WhatsApp Group guna mempermudah koordinasi antar-BLU.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.

Komponen Outcome (Hasil) Dampak

Komponen 1 Peningkatan perlindungan Penurunan tingkat
Meningkatkan akses social kepada masyarakat kemiskinan penduduk
masyarakat penerima
manfaat Program PEN penerima manfaat

Komponen 2 Terselesaikannya temuan Meningkatkan opini
Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dari BPK Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
pengelola keuangan Peningkatan Layanan BLU
Pemerintah Daerah kepada masyarakat Peningkatan kinerja BLU

Kabupaten/Kota

Komponen 3
Meningkatkan kerja

sama antar BLU

246

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA

SEPTEMBER 2021

Profil Keuangan September 2021 OPTIMALISASI DANA EARMARKED 8%
DAU/DBH DI MALUKU UTARA
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 1,9 Trilyun
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 1,0 Trilyun RINGKASAN EKSEKUTIF
(56%)
Data per 10 September 2021 menunjukkan bahwa realisasi dana earmarked 8%
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 15,09 Trilyun DAU/DBH secara Nasional baru mencapai 34,39%, sedangkan untuk Maluku
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 9,29 Trilyun Utara baru mencapai 32,51%. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan RI,
(61,61%) dibutuhkan optimalisasi penggunaan dana earmarked 8% DAU/DBH agar
pandemi COVID-19 dapat segera ditangani dampaknya dan membantu
Estimasi Pendapatan APBD seluruh Pemda pemulihan ekonomi nasional.
Rp 11,88 Triyun Analisis dilakukan terhadap 3 alokasi dana earmarked, yaitu untuk penanganan
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda COVID, Dukungan vaksinasi dan Insentif Nakes. Untuk melakukan analisis data,
Rp 6,19 Trilyun (52,15%) sudah dilakukan pengelompokan daerah ke dalam 2 klaster. Klaster tersebut
adalah klaster dengan realisasi rendah dan klaster dengan realisasi tinggi. Klaster
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 1,6 Trilyun, realisasi rendah merupakan daerah dengan realisasi 0-50%, sedangkan klaster
Realisasi DAK Fisik 2021 0,64 Trilyun (39,88%) realisasi tinggi adalah daerah dengan realisasi di atas 50%. Hasil analisa terhadap
data awal ini dilanjutkan dengan melaksanakan FGD dengan Pemda
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 0,91 Trilyun menghadirkan BPKAD, Bappeda dan APIP masing-masing Kab/Kota dan
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 0,55 Trilyun Provinsi.
(60,9%) Untuk memudahkan dalam menganalisa data primer maupun sekunder yang ada,
kajian ini menggunakan analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk
Realisasi Program PEN di Maluku Utara mengevaluasi pelaksanaan program earmarked 8% DAU/DBH di Maluku Utara.
• Sektor Kesehatan realisasi Rp 37,8 miliar, Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, dihasilkan beberapa rekomendasi
penerima manfaat 681 orang bagi Pemda, Pemerintah pusat dan Aparat Pengawas. Selain itu juga dirumuskan
• Sektor Perlindungan Sosial realisasi Rp indikator keberhasilan atas kegiatan Kanwil DJPb sebagai RCE.
674,2 miliar, penerima manfaat 304.512
KPM
• Sektor UMKM realisasi Rp71,1 miliar,
penerima manfaat 59.277 pelaku usaha

Sektoral K/L realisasi Rp 39,8 miliar,
penerima manfaat 13.761 orang

Catatan :

boleh ditambahkan data/informasi lain
dalam boks ini

Sinergi dengan BPKAD, Bappeda dan APIP melalui FGD pada hari Senin-Selasa,
tanggal 13-14 September 2021 di Ternate

247

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA

SEPTEMBER 2021

A. ISU TEMATIK
Optimalisasi dana earmarked 8% DAU/DBH. Sebagai upaya optimalisasi dana earmarked 8%
DAU/DBH, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara sudah melakukan klasterisasi Kab/Kota di Maluku
Utara dan diperkuat dengan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD). FGD mengambil tema
Akselerasi Belanja menghadirkan BPKAD, Bappeda dan APIP masing-masing Kab/Kota dan Provinsi.

B. KONDISI PERMASALAHAN
Untuk menangani pandemi COVID-19 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor
17/PMK.07/2021, yang antara lain mengatur kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan
dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi COVID-19 dan belanja prioritas
lainnya paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU atau DBH dalam hal Pemda
tidak mendapat alokasi DAU. Alokasi sebesar 8% dari DAU/DBH digunakan oleh Pemda untuk :
a. penanganan COVID-19;
b. dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
c. dukungan bagi kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19;
d. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19;
e. belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Data per 10 September 2021 menunjukkan bahwa realisasi dana earmarked 8% DAU/DBH secara
Nasional baru mencapai 34,39%, sedangkan untuk Maluku Utara baru mencapai 32,51%. Sesuai
dengan arahan Menteri Keuangan RI, dibutuhkan optimalisasi penggunaan dana earmarked 8%
DAU/DBH agar pandemi COVID-19 dapat segera ditangani dampaknya dan membantu pemulihan
ekonomi nasional.

C. ANALISIS
1. Analisis data awal realisasi dana earmarked 8% DAU/DBH
Analisis dilakukan terhadap 3 alokasi dana earmarked, yaitu untuk penanganan COVID,
Dukungan vaksinasi dan Insentif Nakes. Untuk melakukan analisis data, sudah dilakukan
pengelompokan daerah ke dalam 2 klaster. Klaster tersebut adalah klaster dengan realisasi
rendah dan klaster dengan realisasi tinggi. Klaster realisasi rendah merupakan daerah dengan
realisasi 0-50%, sedangkan klaster realisasi tinggi adalah daerah dengan realisasi di atas 50%.

No. Nama Daerah Penanganan COVID Dukungan Insentif Nakes
0,00% Rendah Vaksinasi
Provinsi Maluku
1 Utara 100,00% Tinggi 13,73% Rendah 22,70% Rendah

Kab. Halmahera 9,26% Rendah 0,00% Rendah
2 Tengah 28,73% Rendah 33,80% Rendah
Rendah 27,47% Rendah
3 Kota Ternate 69,15% Tinggi 0,00%

4 Kab. Halmahera Barat 0,00% Rendah 24,87% Rendah 46,04% Rendah
58,37% Tinggi
Kab. Halmahera 48,30% Rendah 42,48% Rendah 49,01% Rendah
5 Timur 38,60% Rendah 32,32% Rendah
37,08% Rendah 18,22% Rendah
Kab. Halmahera
6 Selatan

7 Kab. Halmahera Utara 1,42% Rendah

8 Kab. Kepulauan Sula 0,00%

248

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA

SEPTEMBER 2021

Kota Tidore 22,47% Rendah 10,19% Rendah 13,60% Rendah
9 Kepulauan Rendah 45,70% Rendah 55,44% Tinggi
Tinggi 100,00% Tinggi 100,00% Tinggi
10 Kab. Pulau Morotai 34,90%

11 Kab. Pulau Taliabu 100,00%

Sumber: MEBE, Dit PA (2021, diolah)

Berdasarkan data yang sudah diolah, sebagian besar daerah di Maluku Utara masuk dalam klaster
realisasi rendah. Untuk belanja penanganan COVID, hanya Kab. Halmahara Tengah dan Kab. Pulau
Taliabu yang mampu mencapai realisasi 100%. Khusus Kab. Pulau Taliabu bahkan mampu
merealisasikan ketiga jenis belanja tersebut secara maksimal. Fenomena yang lain adalah masih
adanya beberapa daerah yang belum mampu merealisasikan alokasi belanjanya atau masih 0%.

2. FGD Akselerasi Belanja.
Untuk memperkuat hasil analisa terhadap data awal ini dilanjutkan dengan melaksanakan FGD
dengan Pemda yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 September 2021. FGD menghadirkan
instansi yang terlibat dalam proses penyaluran belanja, termasuk proses pengawasan. Instansi
yang dihadirkan adalah BPKAD, Bappeda dan APIP masing-masing Pemerintah Kab/Kota dan
Provinsi Maluku Utara. Dari hasil diskusi terkait realisasi anggaran Covid-19, PED dan
pembayaran insentif tenaga kesehatan diperoleh informasi sebagai berikut:

No. Daerah Hasil

1. Pemkab Pulau Taliabu a. telah menganggarkan belanja penanganan Covid-19

dan PED sesuai ketentuan 8% DAU;

b. Perubahan dan penyesuaian anggaran (refocusing

dan realokasi) membuat pemda saat ini kesulitan

mengalokasikan anggarannya ditambah dengan

keterbatasan sarana-prasarana dan SDM.

c. Penggunaan SIPD belum lancar mengghambat

realisasi.

d. Pembayaran insentif nakes secara tunai dinilai belum

tepat sasaran/sesuai pada penerima.

2. Pemkab Pulau Morotai a. Telah memenuhi ketentuan alokasi penanganan

Covid-19 dan PED.

b. Tingkat realisasi untuk penanganan Covid sudah

mendekati 50%, namun masih terdapat resistensi

vaksinasi oleh masyarakat.

c. Kebijakan pimpinan daerah untuk memacu vaksinasi

dengan memberikan kebijakan pembayaran

Tunjangan daerah dapat dilakukan setelah ASN

vaksinasi.

d. Permintaan pembayaran dari Dinas Kesehatan untuk

insentif nakes belum disampaikan pada BPKAD.

249

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA

SEPTEMBER 2021

3. Pemkab Halmahera a. Telah mengalokasikan penanganan Covid-19 dan PED
Timur Halmahera sesuai ketentuan;

4. Pemkab. b. Realisasi belanja pemerintah daerah secara
Utara keseluruhan masih relatif rendah.

c. Program dan kegiatan yang terkena refocusing tidak
berjalan maksimal

a. Alokasi penanganan Covid dan PED telah sesuai
dengan ketentuan.

b. OPD pelaksana kegiatan baik DAK Fisik, maupun
anggaran Covid terlambat mengajukan permintaan
pembayaran;

5. Pemkab Kepulauan a. Alokasi penanganan Covid dan PED telah sesuai

Sula dengan ketentuan.

b. Realisasi untuk prioritas pemerintah dan kesehatan

lainnya mencapai 24%.

c. Realisasi insentif nakes sebsar 18% dari alokasi 24 M.

Alokasi anggaran yang terlalu besar.

d. Perubahan pimpinan OPD juga mempengaruhi

perubahan tim penanganan Covid 19.

e. Masih terdapat tunggakan pembayaran insentif

tenaga kesehatan tahun 2020 yang belum

terbayarkan tahun 2021.

6. Pemprov Maluku Utara a. Terjadi keterlambatan pelaporan penggunaan

anggaran Covid ke Kemenkeu akibat perubahan

sistem menjadi SIPD, dengan proses pada tahap

pelaksanaan anggaran masih belum berjalan.

b. Perubahan tim penanganan Covid-19 akibat

menurunnya jumlah kasus Covid berakibat

pembayaran insentif nakes menjadi lebih kecil dari

yang telah direncanakan sebelumnya;

7. Pemkot Tidore a. Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan mencapai 39%

Kepulauan dari pagu.

b. Realisasi belanja Covid-19 masih pada 39% dari

alokasi.

c. Penyaluran BOKT di akhir tahun 2020, menyebabkan

pembayaran inakes 2020 dilakukan pada tahun 2021.

Realisasi pembayaran baru dapat dilakukan pada

Agustus menunggu rincian penerima dan pengajuan

dari Dinas Kesehatan.

250

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA

SEPTEMBER 2021

d. Realisasi belanja insentif Tenaga Kesehatan tahun
2021 baru sampai dengan bulan Juli 2021, menunggu
pengajuan dari dinas kesehatan.

8. Pemkot Ternate a. Bagian pelaporan covid 19, PED dan insentif Nakes

dilakukan pada 3 bidang berbeda di BPKAD;

b. Pengajuan rincian penerima insentif dan penggunaan

anggaran oleh Dinas Kesehatan terlambat

disampaikan.

9. Pemkab Halmahera Realisasi belanja penanganan Covid-19 dan insentif

Barat daerah masih rendah akibat kegiatan belum

dilaksanakan dan pengajuan dari Dinas Kesehatan belum

berjalan dengan rutin dikarenakan SDM masih kurang

layak

3. Analisa SWOT

Untuk memudahkan dalam menganalisa data primer maupun sekunder yang ada, kajian ini

menggunakan analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program

earmarked 8% DAU/DBH di Maluku Utara, Berikut disajikan hasil analisis SWOT berdasarkan

data sekunder yang telah dikonfirmasi dan diperdalam menggunakan FGD:

Strengths Weaknesses Opportunities Threats

Kepatuhan Pemda Komunikasi antar 3T lebih mudah Program dan
menjalankan instansi masih dilakukan
perintah Pusat belum baik dimasyarakat kegiatan lainnya
yang terkena

refocusing tidak
berjalan maksimal

Pemda Kualitas SDM di Kasus COVID-19 Perubahan
memperhatikan Pemda perlu menurun pimpinan OPD
penanganan COVID-
19 ditingkatkan

Potensi terjadinya
fraud meningkat

251

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA

SEPTEMBER 2021

D. REKOMENDASI
1. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah
a. Pemerintah daerah agar mendorong pemenuhan kelengkapan administrative pada OPD
pelaksana anggaran COVID-19
b. Mendorong Kepala Daerah untuk mengintruksikan percepatan penyaluran belanja
c. Mendorong Pemda untuk meningkatkan koordinasi internal antar instansi yang terlibat
dalam penyaluran belanja
d. BPKAD diminta agar mengirimkan Laporan realisasi dana earmarked 8% DAU/DBK ke
Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara setiap bulan dengan sarana tercepat.
2. Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat
a. Mendorong percepatan penyaluran insentif nakes melalui perubahan proses bisnis
seperti penyaluran BOS.
b. Memperbanyak frekuensi Bimtek dan sosialisasi bagi operator keuangan Pemda terkait
pengelolaan keuangan
c. Membuka jalur kerjasama melalui penandatanganan MoU dengan Kemdagri untuk
memperkuat kekuatan yuridis Kanwil DJPb
3. Rekomendasi untuk Aparat Pengawas
Keterlibatan berbagai otoritas serta aparat penegak hukum. APIP, KPK, BPK, BPKP dan
kejaksaan dalam pengawasan realisasi dana ini perlu ditingkatkan. Mekanisme check and
balances harus diterapkan untuk menjamin penyaluran dana tidak disalahgunakan oleh
pihak tertentu.

E. INDIKATOR KEBERHASILAN
Upaya optimalisasi realiasasi dana earmarked 8% DAU/DBH termasuk dalam kegiatan
penguatan kerja sama dengan Pemda. Indikator keberhasilan dari kegiatan tersebut adalah:
1. pelaksanaan FGD dengan pemerintah daerah
2. realisasi Belanja APBD dukungan program penanggulangan COVID-19 dan pemulihan
Nasional
3. peningkatan koordinasi antara Kanwil dan Pemerintah daerah
4. meningkatkan perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya pelaporan pelaksanaan
program PC-PEN

252

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

SEPTEMBER 2021

Profil Keuangan September 2021 MENGOPTIMALKAN PERAN FISKAL DALAM
MENDORONG PEREKONOMIAN PAPUA
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 8,97 Triliun MELALUI PERCEPATAN PENYALURAN DFDD
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 7,41 Triliun
(82,7%) RINGKASAN EKSEKUTIF
Salah satu fungsi anggaran adalah sebagai alat kebijakan fiskal (fiscal tool) bagi
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 58,85 Triliun pemerintah. Anggaran dapat digunakan pemerintah untuk mendorong,
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 36,48 Triliun memfasilitasi, dan mengoordinasikan kegiatan perekonomian sehingga diharapkan
(62%) dapat menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Mardiasmo, 2009).
Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2021 tumbuh sebesar 7,07% (y-o-y),
Pagu DAK Fisik 2021 Rp 3,61 Triliun setelah pada 4 triwulan terkahir mencatatkan kontraksi, pemulihan diperkirakan
Realisasi DAK Fisik 2021 951,45 Miliar (26,36%) masih akan terus berlanjut, mengingat masih terdapat beberapa sektor yang
pemulihannya diperkirakan akan membutuhkan waktu yang lebih lama, contohnya
Pagu Dana Desa 2021 Rp 5,43 Triliun seperti sektor terkait industri pariwisata.
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 2,90 Triliun (53,34%) Provinsi Papua sendiri masih mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan II
2021 sebesar 13,14% (y-o-y), walaupun melambat jika dibandingkan dengan
Pagu dana Otsus: Rp 7,91 triliun triwulan sebelumnya akibat adanya penurunan kadar tembaga pada tambang
Realisasi: Rp 2,37 triliun (30%) bawah tanah di Papua. Pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan di Papua sudah
kembali tumbuh positif walaupun masih dibawah pertumbuhan normalnya.
Pemda Provinsi 1 Pemda Langkah Kanwil DJPb Provinsi Papua yang dilakukan yaitu melakukan sharing
Pemda Kab./Kota 29 Pemda session dengan beberapa stakeholder di daerah yaitu dengan Bank Indonesia
Desa/Kampung 5.411 desa/kampung perwakilan Papua dan beberapa Pemda di wilayah Provinsi Papua.
Dari hasil FGD dan pantauan selama bulan September 2021, dapat dipetakan
beberapa isu penting terkait belum optimalnya peran fiskal pada beberapa aspek
antara lain belum optimalnya pertumbuhan sektor-sektor non tambang yang dapat
berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Papua, masih rendahnya realisasi
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di Papua, penggunaan SIPD yang belum
optimal, ketergantungan Pemda di wilayah Papua terhadap Dana Transfer yang
masih sangat tinggi, dan kendala yang dihadapi Pemda dalam pertanggungjawaban
dana otsus Papua.
Terkait Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di Papua, realisasi s.d. September 2021
masih cukup rendah. DAK Fisik baru terealisasi sebesar 26,36 persen, sementara Dana
Desa terealisasi sebesar 53,34 persen.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua tengah melakukan Focus Group Discussion (FGD) terkait
“Peran Fiskal Dalam Mendorong Perekonomian Papua” bersama dengan Bank Indonesia Perwakilan
Papua dan beberapa Pemda di wilayah Provinsi Papua.

253

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

SEPTEMBER 2021

1. ISU TEMATIK
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Kanwil DJPb Provinsi Papua telah berkoordinasi dan
menginstruksikan kepada KPPN di wilayah Papua untuk melakukan koordinasi, komunikasi dengan pemda
di wilayah kerjanya masing-masing dalam rangka percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa,
khususnya penyaluran BLT Desa. Kanwil DJPb Provinsi Papua juga telah melaksanakan Rapat Koordinasi
Teknis (RAKORTEK) penyaluran DFDD dengan mengundang seluruh KPPN di lingkup wilayah Provinsi
Papua dalam rangka meningkatkan sinergi dan memetakan kendala, permasalahan, serta strategi yang
diperlukan dalam rangka percepatan penyaluran DFDD di Papua.

2. KONDISI PERMASALAHAN
Papua merupakan salah satu provinsi yang memiliki luas wilayah yang besar dengan kondisi geografis,
politik, dan keamanan yang cukup menantang. Provinsi Papua terdiri dari 30 Pemerintah Daerah (1
Pemerintah Provinsi, 1 Pemerintah Kota, 28 Pemerintah Kabupaten) dan 5411 desa atau kampung yang
tersebar di seluruh wilayah Papua. DAK Fisik dari pagu sebesar Rp3,61 triliun baru terealisasi sebesar
Rp951,45 miliar (26,36%), sedangkan Dana Desa dari pagu sebesar Rp5,43 triliun baru terealisasi sebesar
Rp2,90 triliun (53,34 %). Realisasi DAK Fisik dan Dana Desa yang masih cukup rendah tersebut seharusnya
dapat diakselerasi dengan adanya relaksasi penyaluran dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021. Relaksasi tersebut dalam bentuk perubahan
persyaratan penyaluran dana desa tahap satu serta penyesuaian ketentuan penyaluran BLT Desa.
Sebelum adanya PMK Nomor 94/PMK.07/2021, sebagian besar desa di wilayah Papua merasa keberatan
dengan mekanisme penyaluran BLT secara bulanan karena kondisi geografis dan akses transportasi yang
sulit sehingga untuk melakukan akses ke bank diperlukan biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya
relaksasi tersebut, BLT Desa dapat disalurkan secara 3 bulanan, untuk BLT Desa sampai periode
September 2021 sudah dapat diajukan penyalurannya pada bulan Juli 2021.
Sebagian besar Pemda di Papua masih sangat tergantung dengan Dana Transfer. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian di Papua masih cukup rendah. Sebagian besar Pemda
sangat tergantung terhadap dana transfer pusat untuk menggerakkan perekonomian daerah karena
Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup kecil. Pengaruh pandemi COVID-19 juga memberikan efek
kepada Pemda yang semakin kesulitan untuk mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari PAD.
Masih banyak Pemda yang terkendala dalam penerapan/penggunaan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah (SIPD). Sebagian pemda baru mengoptimalkan SIPD ditahap perencanaan anggaran sedangkan
modul penatausahaan masih belum dioperasikan secara penuh. Kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya
pendamping khusus untuk setiap pemerintah kabupaten dari Kemendagri; kurangnya sosialisasi bagi
pegawai di BPKAD Kabupaten/Kota; masih belum meratanya akses jaringan internet di wilayah Papua
serta kurangnya penguasaan internet oleh para kepala kampung.

3. ANALISIS
Rendahnya/lambatnya penyaluran Dana Desa dan BLT Dana Desa di Papua disebabkan beberapa hal,
antara lain:
a. Terlambatnya Peraturan Daerah tentang APBD 2021 sehingga Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa juga terlambat.

254

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

SEPTEMBER 2021

b. Terlambatnya Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa juga membuat Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) terlambat.

c. Terlambatnya aparat pemerintah desa dalam menyusun dan menyampaikan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) kepada
Bupati/Walikota.

d. Kendala jaringan internet di beberapa pemda sehingga sulit melakukan akses ke Aplikasi OMSPAN
untuk melakukan perekaman dan unggah data persyaratan penyaluran maupun realisasi Dana Desa.

e. Belum optimalnya peran tenaga pendamping desa dalam memberikan asistensi dalam pengelolaan
Dana Desa.

f. Terdapat beberapa Desa yang letaknya sangat jauh dari ibukota Kabupaten sehingga menyulitkan
desa untuk membuat laporan keuangan Desa, berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak
pemerintah daerah, maupun dalam mengambil uang Dana Desa di bank.

g. Keterbatasan SDM khususnya di desa dan kurangnya pemahaman dan atensi perangkat desa untuk
melaporkan realisasi dan capaian output ke Pemerintah Daerah secara tepat waktu, termasuk
adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya.

h. Keterbatasan bahan/material untuk pembangunan yang akan dilaksanakan serta mahalnya harga
bahan/material tersebut khususnya di wilayah pegunungan tengah Papua.

i. Beberapa kegiatan Desa yang bersifat swakelola tertunda karena adanya pembatasan di luar rumah.
j. Konflik horizontal yang terjadi di beberapa wilayah papua yang sulit ditebak maupun dikendalikan

khususnya perihal pemilihan kepala daerah.
k. Dalam pembagian BLT, terdapat kampung yang jumlah KPM nya sangat besar sehingga pembagian

BLT nya harus menunggu periode penyaluran Dana Desa berikutnya.
l. Mekanisme penyaluran BLT Desa secara bulanan (sebelum terbit PMK Nomor 94/PMK.07/2021)

dirasa memberatkan bagi sebagian Desa
Kendala proses penyaluran DAK Fisik Tahap I tahun 2021 di Provinsi Papua disebabkan beberapa hal
antara lain:
a. Adanya penggantian penjabat pada SKPD/OPD serta minimnya jumlah SDM yang menangani

pengadaan barang/jasa di Pemda sehingga berakibat proses lelang menjadi terlambat.
b. Penerbitan Perda APBD yang sangat lambat sehingga penyaluran tidak dapat dilakukan lebih awal
c. Lambatnya SKPD dalam melakukan proses lelang atas pekerjaan DAK Fisik akibat keterlambatan

penerbitan Perda APBD.
d. Pelaksanaan tender pengadaan yang memakan waktu lama.
e. Permasalahan di internal Pemda dimana penggantian pejabat lama oleh pejabat baru tidak disertai

dengan informasi mengenai program/kegiatan yang bersumber dari dana DAK Fisik, sehingga
membutuhkan waktu lama dalam proses administrasi terkait DAK Fisik.
f. Pejabat Pemda yang terkait sering melakukan kegiatan di luar kantor, sehingga penandatanganan
dokumen-dokumen DAK Fisik yang membutuhkan tanda tangan dari pejabat yang terkait menjadi
terhambat.
g. Terlambatnya penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan DAK Fisik tahun anggaran
sebelumnya, yang merupakan salah satu syarat penyaluran DAK Fisik pada tahun anggaran berjalan.

255

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

SEPTEMBER 2021

h. Letak geografis lokasi proyek yang sulit terjangkau sehingga menyebabkan sulitnya mencari
rekanan/pihak ketiga yang ingin melaksanakan kegiatan proyek di lokasi tersebut;

i. Kurangnya koordinasi pada internal pemda yaitu antara BPKAD selaku pengelola keuangan dengan
pihak SKPD/OPD selaku pengelola teknis kegiatan.

j. Kondisi keamanan di beberapa daerah tidak kondusif sehingga pelaksanaan proyek-proyek yang
didanai dari DAK Fisik menjadi terhambat.

k. SDM handal yang kurang untuk menangani proses penyaluran DAK Fisik pada Pemerintah Daerah
sehingga proses penginputan hingga proses unggah laporan harus diselesaikan dalam rentang waktu
yang cukup lama.

4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Kanwil DJPb Provinsi Papua melaksanakan percepatan penyaluran DFDD. Kanwil dan KPPN akan
terus bersinergi dan berkoordinasi secara lebih intens dengan Pemda dalam rangka
akselerasi/percepatan penyaluran DFDD tahun 2021 agar penyaluran DFDD tahun 2021 dapat
dilakukan dengan optimal dan bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung penanganan COVID-
19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kanwil dan KPPN telah berkoordinasi dengan Pemda di wilayah
kerjanya baik secara formal melalui surat dinas, sosialisasi, bimtek, FGD, dll. Demikian juga secara
informal baik melalui sarana komunikasi yang ada (Email, WA, telepon) maupun melalui sarana yang
lain.
b. Optimaisasi penggunaan/pemanfaatan SIPD. Penerapan SIPD harapannya dapat dilakukan dengan
smooth. Namun alangkah baiknya jika dilakukan piloting secara bertahap terlebih dahulu guna
memastikan kesiapan tiap daerah. Perlu adanya pendamping khusus untuks setiap pemerintah
kabupaten dari Kemendagri terutama kepada jajaran BPKAD di Provinsi/Kabupaten/Kota.
c. Peningkatan PAD di Papua dan optimalisasi sektor-sektor produktif lainnya diluar tambang untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi Papua dan meningkatkan kemandirian fiskal di Papua agar
tidak hanya bergantung pada Dana Transfer. Peningkatan PAD dari hasil optimalisasi pajak-pajak
daerah dan retribusi daerah, mengoptimalkan pemanfaatan Bansos dan BLT Desa untuk
menggerakkan perekonomian masyarakat, dan mendorong usaha kecil dan UMKM agar lebih
produktif dengan memberikan skema pembiayaan yang sesuai dan memberikan pendampingan yang
memadai.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan terkait dengan optimalisasi peran fiskal dalam mendorong
perekonomian Papua:

Percepatan Penyaluran DFDD dengan Pemda
1. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tepat Waktu dan Percepatan Penyaluran Dana Desa

Kanwil DJPb Provinsi Papua telah melakukan berbagai upaya untuk percepatan penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa. Untuk penyaluran DAK Fisik Tahap I seluruh pemda telah menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran tahap I paling lambat pada 31 Agustus 2021 yang lalu, kecuali 1 subbidang di

256

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

SEPTEMBER 2021

Kabupaten Intan Jaya yang tidak salur karena terjadi gagal lelang. Demikian juga dengan DAK Fisik tahap
II dan III Kanwil DJPb Papua dan KPPN di lingkup wilayah Papua selalu berkoordinasi dan menghimbau
kepada Pemda agar menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap II dan III sebelum batas
waktu yang telah ditentukan.
Sementara itu untuk Dana Desa Pemda juga telah mengajukan penyaluran Dana Desa secara tepat
waktu sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Seluruh Pemda/Desa telah menyalurkan
Dana Desa earmarked 8% untuk penanganan Covid-19, untuk Dana Desa tahap II beberapa Pemda sudah
melakukan penyaluran, dan untuk BLT Desa sebagian besar Pemda sudah menyalurkan BLT Desa sampai
dengan bulan ke-9.
2. Penyampaian laporan kinerja DAK Fisik dan Dana Desa secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Kanwil DJPb Provinsi Papua selalu aktif berkoordinasi dan borkomunikasi dengan KPPN di wilayah
kerjanya terkait penyaluran DFDD. Media komunikasi mulai dari Nota Dinas, saluran WA Grup, dan
melalui Rapat Koordinasi Teknis yang melibatkan Kepala KPPN dan Kepala Seksi Bank di KPPN. Sampai
dengan Triwulan III 2021, laporan kinerja/UAKPA BUN DFDD telah disampaikan secara tepat waktu dan
dengan nilai maksimal. Hal tersebut merupakan wujud dari koordinasi dan komunikasi yang dilakukan
antara Kanwil dan KPPN.

Hasil monitoring penyampaian laporan kinerja/UAKPA DFDD KPPN pada portal DFDD bulan
Agustus 2021 (disampaikan bulan September 2021)

257

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT

SEPTEMBER 2021

Profil Keuangan September 2021 AKSELERASI PENYALURAN DAK FISIK
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 3,25 DAN DANA DESA DAN PENINGKATAN
Trilyun KUALITAS LKPD PEMDA LINGKUP
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 1,63 PROVINSI PAPUA BARAT
Trilyun (50,02%)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 26,31 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Trilyun Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berdampak pada perubahan dalam
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 14,57 proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021.
Trilyun (49,4%) Perubahan dimaksud untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah dan diharapkan dapat mewujudkan tujuan satu
Estmasi Pendapatan APBD seluruh Pemda data dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah RI. Permasalahan
Rp x Triyun yang terjadi adalah peraturan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh
Realisasi Pendapatan APBD seluruh para pengelola keuangan daerah, sehingga terkendala dalam
Pemda Rp x Trilyun (x%) implementasinya.

Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 2,35 Trilyun Sehubungan dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2021
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp 951,78 miliar serta memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
(35,03%) 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik serta peraturan
lainnya terkait juknis penyaluran DAK Fisik, terdapat pemenuhan
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1,55 Trilyun penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dilakukan melalui
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 925,56 miliar aplikasi OMSPAN agar DAK Fisik dapat disalurkan ke setiap Pemda. Selain
(50,12%) itu seiring wabah Pandemi Covid-19 yang belum usai, Pemerintah terus
Pagu: Rp 9,10 triliun berupaya untuk mendorong laju perekonomian masyarakat serta
Realisasi: Rp 5,57 triliun (61,20%) meningkatkan layanan kesehatan, salah satunya melalui pengelolaan
Profil Indikator Fungsi APBN/APBD Dana Desa. Alokasi Dana Desa pada tahun 2021 difokuskan untuk
Fungsi Alokasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan membiayai kegiatan
Bidang kesehatan : Rp 98,22 miliar penanganan Covid-19 (8% alokasi pagu) sebagai prioritas penggunaan
Pengembangan SDM (pendidikan) : Rp Dana Desa tahun 2021. Permasalahan yang terjadi adalah belum
617,43 miliar sepenuhnya Pemda memahami dan memenuhi kewajiban penyampaian
Infrastruktur (perumahan dan fasilitas dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
umum): Rp 542,32 miliar
Agama: Rp108,96 miliar
Ekonomi: Rp4,51 triliun
Kesehatan: Rp98,22 miliar
Ketertiban dan keamanan: Rp962,29
miliar
Lingkungan Hidup: Rp172,73 miliar
Pelayanan Umum: Rp433,17 miliar
Pendidikan: Rp617,43 miliar
Perlinsos: Rp5,86 miliar
Pertahanan: Rp1,63 triliun
Perumahan dan Fasilitas Umum: Rp542,32
miliar

258

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT

SEPTEMBER 2021

1. ISU TEMATIK
a. Peningkatan Kualitas LKPD. Untuk mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Papua Barat, Kanwil DJPb
Provinsi Papua Barat melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Strategi Implementasi Permendagri
Nomor 77 Tahun 2020 dan Upaya Peningkatan Kualitas LKPD Pemerintah Daerah se-Provinsi Papua
Barat.
b. Akselerasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dan Peningkatan Kualitas LKPD Pemerintah Daerah
Pegunungan Arfak. Untuk mengakselerasi penyaluran DAK Fisik tahap II dan Dana Desa dan
meningkatkan kualitas LKPD Pemda Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat, Kanwil DJPb
Prov. Papua Barat melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) secara langsung (offline) dalam rangka
koordinasi Penyaluran DAK Fisik Tahap II, Dana Desa Tahun 2021 dan Penyusunan LKPD bersama
Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala BPKAD Kabupaten Pegunungan Arfak.

2. KONDISI PERMASALAHAN
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah berdampak pada perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah tahun 2021. Perubahan dimaksud untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah dan diharapkan dapat mewujudkan tujuan satu data dalam penyusunan
laporan keuangan pemerintah RI. Permasalahan yang terjadi adalah peraturan tersebut belum
sepenuhnya dipahami oleh para pengelola keuangan daerah, sehingga terkendala dalam
implementasinya.

b. Sehubungan dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2021 serta memperhatikan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik serta
peraturan lainnya terkait juknis penyaluran DAK Fisik, terdapat pemenuhan penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran dilakukan melalui aplikasi OMSPAN agar DAK Fisik dapat disalurkan ke setiap
Pemda. Selain itu seiring wabah Pandemi Covid-19 yang belum usai, Pemerintah terus berupaya untuk
mendorong laju perekonomian masyarakat serta meningkatkan layanan kesehatan, salah satunya
melalui pengelolaan Dana Desa. Alokasi Dana Desa pada tahun 2021 difokuskan untuk penyaluran
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan membiayai kegiatan penanganan Covid-19 (8% alokasi pagu)
sebagai prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021. Permasalahan yang terjadi adalah belum
sepenuhnya Pemda memahami dan memenuhi kewajiban penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

3. ANALISIS
a. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi peluang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan
Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyusunan kebijakan dan
sistem akuntansi Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan pemahaman atas Permendagri dimaksud,
Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat menyelenggarakan FGD dengan melibatkan seluruh Pemerintah
Daerah lingkup Provinsi Papua Barat pada tanggal 22 September 2021 secara daring melalui aplikasi
Zoom Room Meeting. Kegiatan dimaksud menghadirkan nara sumber dari Direktorat Akuntansi dan

259

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT

SEPTEMBER 2021

Pelaporan Keuangan, DJPb serta Kepala BPKAD dan Kepala Bidang Akuntansi seluruh Pemda lingkup
Provinsi Papua Barat sebagai peserta. Secara garis besar, hal yang didiskusikan dalam kegiatan
tersebut mengenai strategi implementasi Permendagri nomor 77 tahun 2020 dan upaya
meningkatkan kualitas LKPD. Terkait beberapa perubahan yang muncul sebagai akibat terbitnya
Permendagri tersebut, Pemda disarankan untuk segera menerbitkan peraturan sebagai payung
hukum atas semua proses bisnis atas transaksi yang terjadi pada Pemda, seperti Peraturan kepala
Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Kepada Daerah tentang Mekanisme Penyaluran Dana
BOS dan JKN.
b. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik
serta peraturan lainnya terkait juknis penyaluran DAK Fisik, terdapat pemenuhan penyampaian
dokumen persyaratan penyaluran dilakukan melalui aplikasi OMSPAN agar DAK Fisik dapat disalurkan
ke setiap Pemda dengan batas penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap II tahun
anggaran 2021 adalah pada tanggal 21 Oktober 2021. Melalui kunjungan secara langsung (offline) di
Aula Kantor Pemda Pegunungan Arfak pada tanggal 16 September 2021, Kanwil DJPb Provinsi Papua
Barat melaksanakan FGD bersama Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala BPKAD Kabupaten
Pegunungan Arfak. FGD dimaksud membahas mengenai realisasi Penyaluran DAK Fisik Kabupaten
Pegunungan Arfak yang sampai dengan tanggal 10 September 2021 baru terealisasi sebesar Rp21,53
miliar atau 23,65% dari alokasi pagu yang tersedia. Hal tersebut disebabkan karena penyaluran DAK
Fisik biasanya menumpuk pada akhir periode penyaluran. Sedangkan dari pos Dana Desa, realisasi
sampai dengan tanggal 10 September 2021 telah mencapai 74,66% dari pagu alokasi Rp142,95 miliar.
Namun demikian, jika dilihat dari realisasi semesteran, penyaluran pada Semester I TA 2021
merupakan penyaluran terendah dalam 6 tahun terakhir dengan persentase 32,88% atau hanya
sebesar Rp46,99 miliar. Tim Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat juga melakukan kunjungan on site ke
desa desa di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk melakukan monitoring dan evaluasi data
penggunaan Dana Desa. Tim Kanwil mengunjungi 2 desa dengan didampingi oleh staf Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Pegunungan Arfak. Tim Kanwil mencatat
temuan berdasarkan kunjungan on site ke desa penerima Dana Desa bahwa Dana Desa telah
digunakan oleh masyarakat untuk perbaikan perumahan masyarakat yang sebagian besar masih
berupa rumah panggung kayu yang kurang layak huni. Penggunaan Dana Desa tersebut merupakan
hasil musyawarah seluruh warga desa dan aparat Pemerintah Desa dengan asistensi dari para
pendamping lokal desa. Musyawarah seluruh warga desa dalam penggunaan Dana Desa merupakan
mekanisme penting dalam proses pemanfaatan Dana Desa sehingga Dana Desa benar benar
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan spesifik masyarakat di masing masing desa. Pelaksanaan
FGD dan kunjungan on site dalam rangka monitoring dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa menjadi salah satu solusi untuk mengomunikasikan permasalahan permasalahan yang dihadapi
Pemda khususnya pemenuhan persyaratan dalam proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa..

4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Pemahaman yang komprehensif atas Permendagri nomor 70 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi salah satu kunci suksesnya implementasi Permedagri

260

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT

SEPTEMBER 2021

tersebut, disamping komitmen dari Pimpinan Daerah. Namun demikian, untuk memastikan
Permendagari tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ingin dicapaian, maka
Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri perlu untuk terus melakukan sosialisasi
dan komunikasi dengan Pemda di daerah, dan mendapatkan feed back dalam hal terdapat
permasalahan atau kendala dalam pengimplementasiannya.
b. Pemenuhan persyaratan dokumen penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menjadi permasalahan yang
merata di setiap daerah. Selain karena pemahaman atas peraturan terkait yang terbatas, juga
disebabkan komitmen pimpinan yang belum maksimal. Oleh karena itu, Kanwil DJPb perlu
meningkatkan intensitas kegiatan FGD mengenai penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan
menghadirkan pimpinan daerah dan pimpinan dari masing-masing unit dibawahnya sehingga menjadi
concern bagi seluruh pihak in charge dalam mengakselerasi dan mengokoordinasikan pemenuhan
persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara tepat waktu. Pada pelaksanaan kegiatan FGD
tersebut Kanwil DJPB juga menandatangani nota MOU dengan Pemda Kabupaten Pegunungan Arfak
yang menyepakati upaya yang kuat dan peningkatan koordinasi dalam mempercepat penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa. Nota MOU ini diharapkan menjadi pemicu bagi Kanwil DJPB dan Pemda untuk
semakin mempererat hubungan kedinasan dalam rangka mensukseskan pembangunan daerah
melalui dukungan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi yang dihasilkan, berikut hasil identifikasi yang menjadi indikator
efektifitas keberhasilan:
a. Permendagri nomor 70 tahun 2020 membuka peluang bagi Kementerian Keuangan c.q. Ditjen
Perbendaharaan dalam melakukan kerjasama dalam penyusunan kebijakan dan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan daerah. Kegiatan FGD Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dilaksanakan
tersebut disambut positif oleh sebagian besar Kepala BPKAD lingkup Provinsi Papua Barat. Pemda
berharap Kanwil DJPb terus meningkatkan kolaborasi dan dukungan kepada Pemda khususnya
kepada BPKAD lingkup Provinsi Papua Barat dalam penyaluran TKDD dan penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah.
b. Kegiatan FGD Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Dana Desa dan kunjungan on site ke desa pada
Pemda Pegunungan Arfak yang dilakukan pada tanggal 16 September 2021 berjalan dengan baik dan
mendapat respon positif dari Bupati Pegunungan Arfak. Pasca kegiatan tersebut, seluruh UIC
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan akselerasi untuk memenuhi dokumen persyaratan
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir bulan September
2021 telah terlaksana dengan tepat waktu. Sedangkan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik diprediksi
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan berdasarkan pernyataan komitmen dari Bupati
Pegunungan Arfak.

261