STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
SEPTEMBER 2021
Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Seluruhnya Sebesar
Rp43.174.899.358,62;
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Berupa Bantuan Iuran untuk PBI Sebesar Rp115.678.500,00
Dibayarkan untuk Penduduk yang Telah Meninggal.
Pada Aset
Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain pada Pemerintah Kabupaten Badung Belum Sepenuhnya
Memadai.
Pada Kewajiban
Penatausahaan Pendapatan Diterima Dimuka Belum Memadai
d. Kondisi permasalahan Implementasi SAKTI
Tingkat partisipasi dan ketuntasan mengikuti EUT SAKTI Modul Pelaksanaan dan Pelaporan yang masih
rendah untuk Satker mitra kerja KPPN Denpasar. Komitmen dari para Kuasa Pengguna Anggaran Satker
mitra kerja yang belum maksimal dalam mengawal partisipasi pelaksanaan EUT SAKTI di wilayah
pembayaran KPPN Denpasar. Selama pelaksanaan EUT kendala yang dihadapi adalah proses simpan,
posting dan validasi transaksi pada aplikasi SAKTI membutuhkan waktu yang agak lama karena untuk
pelaksanaan simulasi menggunakan server Pandu SAKTI yang diakses bersamaan oleh banyaknya user
EUT SAKTI.
3. ANALISIS
Dari isu tematik di Provinsi Bali dan kondisi permasalahan sebagaimana diuraikan pada bagian
sebelumnya, dapat dipaparkan analisis permasalahan sebagai berikut:
a. Kinerja Belanja Pemerintah Pusat
Kinerja realisai belanja pemerintah pusat di wilayah Provinsi Bali sampai dengan 30 September 2021
baru mencapai 65% (memenuhi target belanja Triwulan III 60%). Terkait dengan kebijakan akselerasi
belanja pemerintah 70% di Triwulan III Tahun 2021, belanja pemerintah dengan sumber dana BLU
dikecualikan dari target 70%. Sehingga perhitungan kinerja realisasi belanja pemerintah pusat dengan
mengecualikan sumber dana BLU di Provinsi Bali mencapai target tipis di angka 70%. Meskipun target
realisasi 70% bisa tercapai, terdapat berbagai catatan yang perlu mendapat perhatian, yaitu antara
lain bahwa Sebagian besar permasalahan yang dihadapi oleh Satker adalah terkait dengan pandemic
COVID-19/PPKM, masalah administrasi, permasalahan pengadaan barang dan jasa, serta
permasalahan SDM.
Permasalahan terkait COVID-19/PPKM merupakan sumber pembatasan kegiatan masyarakat.
Terdapat banyak sekali program yang tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi. Salah satu yang
signifikan misalnya PPKM menghambat proses belajar mengajar di Satker penyelenggara pendidikan
(misalnya pada K/L Kemenag, Kemenkes, Kemenparekraf). Pandemi/PPKM juga menghambat kegiatan
pemberian bantuan kepada masyarakat seperti bantuan benih sapi/babi, akibat terhambatnya proses
pendataan calon penerima bantuan. Pandemi/PPKM juga menurunkan pendapatan PNBP Satker
(misalnya di kantor imigrasi). Penurunan pendapatan PNBP ini mengakibatkan tidak tercapainya target
PNBP Satker sehingga mempengaruhi pemberian Maksimum Pencairan PNBP. Kanwil DJPb Provinsi
144
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
SEPTEMBER 2021
Bali berusaha mengkoordinasikan usulan solusi untuk memitigasi permasalahan tersebut kepada
Satker. Dalam beberapa kesempatan pembinaan kepada Satker, Kanwil DJPb Bali menghimbau kepada
seluruh Satker mitra kerja untuk bisa lebih agile dalam menghadapi kondisi pandemi, mengingat
bahwa kondisi demikian telah dialami hampir selama 2 tahun sehingga seharusnya seluruh satker
sudah dapat beradaptasi dan memikirkan langkah-langkah strategis alternatif dalam menghadapi
situasi demikian. Penyelenggaraan kelas secara daring, pendataan masyarakat penerima bantuan
dengan protocol Kesehatan ketat, dan penjemputan bola pendapatan PNBP (misalnya dengan
membuka kantor mobile) adalah sedikit dari beberapa alternatif yang mungkin dapat dicoba untuk
diterapkan oleh Satker.
Permasalahan Administrasi juga masih ditemui. Terhambatnya pengadaan (computer desktop) akibat
tidak tersedianya barang di e-Katalog masih ditemui sampai dengan bulan September 2021. Selain itu,
juknis kegiatan yang belum turun (misalnya juknis pemberian bantuan benih sapi/babi) juga masih
menjadi penghambat realisasi. Untuk hal tersebut, mengingat kita saat ini telah berada di awal
Triwulan IV 2021, koordinasi yang lebih intens antara Satker dengan unit eselon I harus semakin gencar
dilakukan.
Permasalahan klasik lain yang masih terus terjadi adalah permasalahan pengadaan barang dan jasa.
Sebagian besar dari permasalahan ini diakibatkan karena lambatnya proses administratif PBJ di awal
tahun sehingga jadwal kegiatan PBJ molor dan menumpuk sampai ke akhir tahun.
Selain itu, masih terdapat permasalahan SDM pada beberapa Satker. Di K/L Kemenkes, Sebagian besar
staf (termasuk staf keuangan) pada Satker rumah sakit maupun Dinas Kesehatan, dikerahkan untuk
membantu pelaksanaan vaksinasi warga. Ini secara langsung menghambat proses pelaksanaan
anggaran dan penatausahaan keuangan di Satker. Belum termasuk para staf keuangan yang terkena
COVID-19 dan tidak memiliki pengganti selama staf tersebut menjalani masa penyembuhan.
Permasalahan SDM lain terjadi di beberapa Satker pengadilan dimana Satker-Satker tersebut memang
mengalami defisiensi staf. Akibatnya satu staf merangkap berbagai tugas sehingga menurunkan
kualitas pekerjaan. Permasalahan kemampuan teknis staf yang secara umum masih kurang, juga
ditemui pada beberapa Satker. Untuk itu, Kanwil DJPb Provinsi Bali tetap gencar melakukan
pembinaan, edukasi, komunikasi yang aktif dengan Satker dalam mendorong kinerja pelaksanaan
anggaran.
Permasalahan lain yang berada di luar rentang kendali adalah permasalahan cuacu yang menghambat
progress realisasi salah satu proyek strategis di Bali yaitu Pembangunan Pelabuhan Sanur. Sampai
dengan 30 September 2021, dari total pagu 104,4 miliar rupiah, baru terealisasi 26,23 miliar (25%).
b. Analisis Kondisi UMKM di Provinsi Bali
Seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, produk UMKM Bali belum terlalu dikenal di
luar pulau Bali. Sampai dengan tahun 2021, Bali menumpukan pilar ekonominya pada industri
pariwisata dimana produk UMKM Bali selama ini hanya dipasarkan secara lokal di wilayah Pulau Bali
kepada para wisatawan yang berkunjung ke Bali. Adanya pandemi tidak hanya menghantam industry
pariwisata, tetapi juga memati-surikan berbagai sektor UMKM yang selama ini menggantungkan
pemasarannya pada wisatawan (makan/minum, kerajinan, barang seni, pakaian, dll).
145
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
SEPTEMBER 2021
Bali kaya akan seni dan budaya. Hal ini menjadikan Bali memiliki potensi yang sangat besar dalam
pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif. Secara nasional jumlah subsektor industri kreatif
tertinggi adalah kuliner (41,47%), fashion (17,68%) dan kerajinan (14,99%). Bali memiliki peluang yang
menjanjikan untuk mengembangkan kuliner, fashion, seni rupa, dan seni pertunjukan. Misalnya, Ubud
pernah mendapatkan penghargaan dari UNWTO sebagai Global Gastronomy Destination pada tahun
2019. Selain terkenal dengan mahakarya seninya seperti lukisan dan tari tradisional, Ubud ternyata
juga memiliki potensi kuliner lokal.
Secara umum, Pemerintah Pusat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah
menyiapkan berbagai program dan bantuan yang ditujukan bagi masyarakat yang paling terdampak
saat pandemi. Program ini dibagi menjadi dua bagian; Perlindungan Sosial dan Perlindungan Bisnis.
Dalam Perlindungan Sosial, Program PEN memberikan beberapa bantuan untuk meringankan beban
masyarakat yang paling rentan. Bantuan tersebut adalah: Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan
Langsung, Bantuan Tunai Sosial, Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, Program Kartu Pra Kerja,
Bantuan Langsung Tunai untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Subsidi Upah. Dalam
Perlindungan Usaha, pemerintah memberikan Program Subsidi Bunga untuk Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM), Jaminan Kredit UMKM, Jaminan Kredit Korporasi, dan Penempatan Tunai Negara
pada Bank Umum Mitra sebagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional.
Kanwil DJPb Provinsi Bali aktif mengkoordinasikan BLU SMESCO Indonesia untuk dapat
mempresentasikan rencananya dalam kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
swasta dalam mendorong pemanfaatan produk dari Indonesia Bagian Timur dengan bentuk kolaborasi
bertajuk “SMESCO Hub Timur”. SMESCO Hub Timur ini adalah gerbang yang disediakan pemerintah
agar menjadi peluang bagi UMKM di Indonesia Timur untuk bertransformasi, sehingga akselerasi
produk menjadi lebih luas dalam menjangkau pasar domestik dan global, agar tercapai 100 UMKM
naik kelas, dengan nilai ekspor sebesar 15 juta dollar setahun pada tahun 2024.
Pada 13 September 2021, Dirut SMESCO, Leonard Theosabrata, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali,
Tri Budhianto, telah bertemu dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, dalam rangka mempresentasikan
rencana BLU SMESCO Indonesia dalam mengembangkan SEMSCO Hub Timur guna percepatan
penyerapan komoditas bagian timur Indonesia untuk Bali-based Entrepreneurs.
c. Masih terdapatnya temuan dari BPK pada LKPD 2020
Pengelolaan anggaran belanja yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sering terjadi. Hasil
pemeriksaan sering ditemukan dalam hal penyusunan laporan keuangan, pendapatan, belanja, aset
dan kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum merata pemahaman para pengelola
keuangan pemerintah daerah terkait standar akuntansi pemerintahan, kebijakan dan sistem akuntansi
pemerintah. Maka dari itu, Kanwil DJPb berusaha meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada
pemda, pada hal ini Pemkab Badung dengan mengadakan Sharing Session 04 bultek Penyajian dan
Pengungkapan Belanja Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten Badung pada bulan September
2021.
146
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
SEPTEMBER 2021
d. EUT SAKTI
Selama pelaksanaan End User Training SAKTI di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Bali, tingkat partisipasi dan ketuntasan dalam pelaksanaan EUT Modul Pelaksanaan dan Pelaporan
Aplikasi SAKTI pada KPPN Denpasar masih di bawah 50% sebagaimana data pada table berikut :
4. REKOMENDASI
Berdasarkan analisis permasalahan di atas, Kanwil DJPb Provinsi Bali merekomendasikan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Semakin memperkuat koordinasi dan komunikasi intensif Kementerian Keuangan pada tingkat Satker,
Wilayah, maupun tingkat K/L dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.
147
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
SEPTEMBER 2021
Permasalahan yang dihadapi Satker sebagian besar bukanlah permasalahan baru dan pelik. Adanya
koordinasi yang baik antara Kanwil/KPPN – Satker dan Direktorat PA – K/L kiranya dapat melancarkan
koordinasi antara pusat dan daerah untuk mendorong pencarian solusi yang lebih cepat.
Permasalahan yang terjadi secara nasional di hampir semua Satker seharusnya juga dapat
dikoordinasikan lebih cepa tantara Kantor Pusat DJPb dengan K/L terkait.
2. Masih terkait pada tema akselerasi belanja pemerintah pusat, tools kajian, analisis, dan pengolahan
data pada tingkat Kanwil juga harus terus diperkuat. Peningkatan kemampuan analis SDM di Kanwil,
dukungan akses ke berbagai basis data, serta dukungan tools pengolahan data dari Kantor Pusat DJPb
akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas produk analisis Kanwil sehingga dapat
memberikan wibawa Kanwil di daerah sebagai wakil Kementerian Keuangan.
3. Penguatan dan peningkatan daya saing UMKM Bali. Selain pemberian dukungan seperti perlindungan
sosial dan perlindungan bisnis sebagai bagian dari Program PEN, penguatan daya saing UMKM juga
dapat dilakukan dengan menghubungkan UMKM Bali dengan ekosistem digital dimana para pelaku
UMKM dapat mempromosikan dan memasarkan produknya (baik barang, jasa, ataupun produk
budaya lain) ke seluruh penjuru dunia. Pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) juga harus
diperkuat. Pemerintah misalnya dapat memberikan kemudahan pendaftaran HaKI. Selain itu, yang
terpenting adalah peningkatan kemampuan masyarakat Bali, bukan hanya terkait dengan kemampuan
daya cipta produknya, tetapi juga terkait kemampuan entrepeneurs para pebisnis kecil dan seniman
agar mampu memasarkan produknya dengan lebih baik.
4. Terkait dengan temuan BPK pada LKPD 2020 Kabupaten Badung, dibutuhkan pendekatan yang lebih
intens dengan Pemda untuk menggali informasi yang lengkap terkait dengan isu/permasalahan LKPD
tahun 2020, serta Menyusun analisis dan rekomendasi berdasarkan informasi yang diperoleh.
5. Untuk mengoptimalkan kesuksesan pelaksanaan implementasi SAKTI tahun 2021 dan Roll Out SAKTI
Modul Pelaksanan dan Pelaporan ke seluruh Satker K/L mulai awal Tahun 2022, dapat
diselenggarakan kembali EUT SAKTI tahap berikutnya yang diharapkan menjadi solusi untuk
meningkatkan partisipasi Satuan Kerja di wilayah kerja Kanwil DJPb Prov. Bali khususnya pada KPPN
Denpasar; Mengoptimalkan peran Trainer SAKTI pada Kanwil DJPb Provinsi Bali dalam melaksanakan
Bimbingan Teknis Aplikasi SAKTI bersama KPPN di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Bali;
Mengoptimalkan pelaksanaan Bimbingan Teknis aplikasi SAKTI pada KPPN secara periodik.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Indikator keberhasilan kegiatan RCE Kanwil DJPb Provinsi Bali pada Bulan September 2021 adalah sebagai
berikut:
No Klaster Kegiatan Indikator Keberhasilan
1. Percepatan belanja Satker - Realisasi belanja pemerintah pusat s.d. 30 September
Kementerian/Lembaga 2021 (di luar sumber dana BLU) telah mencapai 70%
- Nilai IKPA s.d. Agustus 2021 mencapai 94,13
2. Akses pembiayaan dan investasi - Mendukung BLU SMESCO Indonesia dalam
daerah pembangunan SMESCO Hub Timur melalui kegiatan
audiensi dengan Gubernur Provinsi Bali
3. Publikasi pada media - Publikasi berita/konten yang memuat informasi peran
audio/visual internal maupun strategis Kanwil DJPb Provinsi Bali bagi daerah (The
148
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
SEPTEMBER 2021
eksternal Story of APBN Episode 3)
- Publikasi konten kekinian di daerah terkait kebijakan
pelaksanaan anggaran (Instagram Reels kebijakan
akselerasi penyerapan anggaran Triwulan III)
- Publikasi berita keberhasilan program strategis
pemerintah (informasi Dashboard APBN Provinsi Bali)
149
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTB
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan September 2021 AKSELERASI BELANJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 3,3 Trilyun DAERAH TRIWULAN III SEBESAR 70%
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 3,11 Trilyun
(94%) RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan aplikasi OMSPAN per 1 September 2021, persentase realisasi pagu
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 9,1 Trilyun APBN di wilayah NTB sebesar 59,17% dari pagu sebesar Rp13.21 trilyun dengan
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 6,4 Trilyun (71%) rincian persentase belanja Kementerian/Lembaga sebesar 63.07% dari pagu sebesar
Rp9,06 trilyun dan persentase belanja TKDD sebesar 50.66%. Realisasi ini belum
Estmasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan
18,05 Triyun sebesar 70% sebagaimana dimaksud pada nota Dinas No. ND-292/PB/2021 tanggal
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp 25 Agustus 2021 hal Akselerasi belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
11,45 Trilyun (63,4%) Daerah.
Treasury Goes To Campus Universitas Mataram dengan tema “Peran APBN dalam
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 1,9 Trilyun Pertumbuhan Ekonomi di masa pandemi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp 0,9 Trilyun (48%) “ merupakan salah satu agenda edukasi seputar APBN kepada kalangan mahasiswa
di wilayah NTB. Siklus APBN, tata kelola APBN, kebijakan APBN di tengah pandemi
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1,2 Trilyun Covid-19 di tahun 2021 secara nasional maupun wilayah belum sepenuhnya
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 0,9 Trilyun (74%) dipahami dan terinformasi secara utuh di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas;
Pagu: Rp 4,138 triliun
Realisasi: Rp 2,53 triliun (61%)
Profil Indikator Fungsi APBN
Fungsi Alokasi
Bidang kesehatan : Rp 167,60 Milyar
Pengembangan SDM : Rp 1,87 Trilyun
Infrastruktur : 656 Milyar
Fungsi Distribusi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah melakukan edukasi
UMKM penerima manfaat : 425.667 UMKM tentang APBN kepada mahasiswa Universitas Mataram dalam bentuk kegiatan Treasury Goes To
BLT Dana Desa : 90.638 KPM Campus. (Dokumentasi Kanwil DJPb Provinsi NTB – September 2021)
Penerima bantuan upah : 13.706 orang
Fungsi Stabilisasi
Rp penempatan dana pemerintah pada BPD Rp
200 Milyar
Penerima manfaat penempatan dana
pemerintah : 2.802 orang/UMKM
1. Isu Tematik
1. Akselerasi belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Triwulan III sebesar 70% di
wilayah Nusa Tenggara Barat;
2. Treasury Goes To Campus Di Universitas Mataram guna mengenalkan peran APBN dalam
perekonomian Nusa Tenggara Barat pada masa pandemi Covid-19 dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi
Nusa Tenggara Barat .
2. Kondisi permasalahan
Terkait Isu Tematik Nomor 1:
1. Berdasarkan aplikasi OMSPAN per 1 September 2021, persentase realisasi pagu APBN di wilayah NTB
sebesar 59,17% dari pagu sebesar Rp13.21 trilyun dengan rincian persentase belanja
150
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTB
SEPTEMBER 2021
Kementerian/Lembaga sebesar 63.07% dari pagu sebesar Rp9,06 trilyun dan persentase belanja TKDD
sebesar 50.66%. Realisasi ini belum memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dirjen
Perbendaharaan sebesar 70% sebagaimana dimaksud pada nota Dinas No. ND-292/PB/2021 tanggal
25 Agustus 2021 hal Akselerasi belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
2. Untuk mencapai target yang ditetapkan sebesar 70% tersebut perlu dilakukan akselerasi dan effort
oleh Kanwil DJPb Prov NTB dan seluruh KPPN guna mendorong realisasi belanja K/L dan TKDD.
Terkait Isu Tematik Nomor 2:
1. Treasury Goes To Campus Universitas Mataram
dengan tema “Peran APBN dalam Pertumbuhan
Ekonomi di masa pandemi dalam rangka
Pemulihan Ekonomi Nasional “ merupakan salah
satu agenda edukasi seputar APBN kepada
kalangan mahasiswa di wilayah NTB. Siklus
APBN, tata kelola APBN, kebijakan APBN di
tengah pandemi Covid-19 di tahun 2021 secara
nasional maupun wilayah belum sepenuhnya
dipahami dan terinformasi secara utuh di
kalangan mahasiswa dan masyarakat luas; Fungsi APBN
2. Selain APBN, informasi Dana PC PEN dan TKDD diwilayah NTB lebih banyak diketahui dan terinformasi
kepada pengelola anggaran Satker K/L dan Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja Kanwil DJPb
Provinsi NTB.
3. Analisis
Terkait Isu Tematik Nomor 1:
1. Untuk mengakselerasi realisasi belanja K/L dan TKDD Triwulan III 2021 sebesar 70%, Kanwil dan KPPN
Lingkup NTB melakukan kerja cepat, efisien, extraordinary, dan membangun komitmen dari seluruh
pihak yang terlibat baik satker dan Pemda untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa
kegiatan yang telah dilakukan antara lain seperti rapat koordinasi dengan seluruh KPA, rapat
koordinasi dengan KPPN yang dilakukan secara rutin, one on one meeting dengan Satker K/L untuk
mengetahui permasalahan dan memberikan solusi penyerapan, membuat kertas kerja monitoring
harian guna mengikuti perkembangan realisasi per BA, per Satker dan per KPPN, melakukan
koordinasi dengan Pemda lingkup NTB untuk mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa . Harapannya yaitu dengan sisa waktu yang ada pencapaian target 70% di Triwulan III sangat
mungkin diwujudkan;
2. Dari jumlah penerima Dana Desa sebanyak 1.005 desa yang tersebar diseluruh Kabupaten yang ada
Provinsi NTB. Sampai dengan awal bulan September 2021 masih terdapat 373 desa yang belum salur
Dana Desa Tahap II. Kendala belum tersalurnya Dana Desa Tahap II tersebut karena belum mencatat
realisasi BLT di Aplikasi OMSPAN. Koordinasi antar Kanwil DJPb Provinsi NTB dengan seluruh Dinas
PMD diharapkan mempercepat proses input realisasi BLT di 373 desa sehingga dapat salur di
Triwulan III.
151
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTB
SEPTEMBER 2021
Terkait Isu Tematik Nomor 2:
1. Pemaparan materi oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB tentang pengelolaan Keuangan
Negara baik terkait Belanja Negara , Belanja Pemerintah Pusat, Dana Transfer ke Daerah, DAK Fisik
dan Dana Desa di Provinsi NTB tahun 2021. Untuk mendorong proses pemulihan ekonomi nasional,
penyerapan belanja pemerintah pusat sampai triwulan III ditargetkan mencapai 70%. Capaian
penyerapan anggaran tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NTB
karena konsumsi pemerintah memberikan andil sebesar 45%, yang berarti penyerapan APBN
maupun APBD sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi NTB. Untuk tahun 2021, alokasi
anggaran pemerintah pusat dan transfer ke daerah, dan Dana Desa mencapai Rp13,9 trilyun;
2. Selain belanja APBN, realisasi Dana PEN di wilayah NTB sampai dengan awal bulan September 2021
sebesar Rp3,52 trilyun dapat dikritisi dan dibedah oleh mahasiswa dan kalangan civitas akademika
Universitas Mataram. Hal ini untuk mengetahui manfaat yang diterima masyarakat yang terkena
dampak pandemi Covid-19. Sebagai contoh realisasi penyaluran Dana PEN kluster kesehatan
diwilayah Provinsi NTB sebesar Rp285,57 milyar
untuk klaim RS dan Insentif Nakes dapat menjadi Realisasi Belanja APBN Satker Lingkup NTB
obyek penelitian untuk mengetahui tingkat
kemanfaatan dan ketepatan penyalurannya.
4. Rekomendasi
Terkait Isu Tematik Nomor 1:
1. Melakukan monitoring data kontrak yang jatuh
tempo atau termin kontrak yang harus
dibayarkan di bulan September 2021
2. Melakukan one on one meeting dengan
membawa data realisasi pagu dan realisasi yang
disusun per jenis belanja dan per akun. Hal itu perlu dilakukan untuk memberikan solusi yang
komprehensip atas permasalahan serapan
satker yang kurang optimal;
3. Melakukan koordinasi yang intensif dengan
KPPN guna mengikuti perkembangan realisasi
per hari, per BA, per satker dan per KPPN
4. Melakukan koordinasi dengan Pemda untuk
percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa di bulan September guna mendorong
realisasi Pemda dan menjaga momentum
pertumbuhan;
Terkait Isu Tematik Nomor 2:
1. Kanwil DJPb NTB dapat menginisiasi kegiatan berupa seminar ekonomi, workshop APBN dan
sejenisnya untuk lebih meningkatkan pemahaman dan wawasan mahasiswa Universitas Mataram
tentang peran, tata kelola, dan kebijakan strategis APBN dalam menopang pertumbuhan ekonomi di
wilayah NTB.
2. Mahasiswa maupun kalangan civitas akademika Universitas Mataram dapat menjalin kerjasama
dengan Kanwil DJPb Provinsi NTB sebagai pemilik data dalam membuat kajian ilmiah dan penelitian
tentang APBN.
152
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTB
SEPTEMBER 2021
3. Intensitas Treasury Goes To Campus semakin Tantangan APBN Dalam Pertumbuhan Ekonomi
ditingkatkan dan apabila memungkinkan
dilaksanakan triwulanan dengan tujuan sebagai berikut:
a. Memperkokoh peran Kanwil DJPb Provinsi NTB dalam menjalankan fungsi perbendaharaan
(treasury);
b. Menginformasikan implementasi kebijakan fiskal pemerintah pusat di daerah;
c. Meningkatkan kerjasama Kanwil DJPb Provinsi NTB dengan stakeholders khususnya kalangan
akademisi;
4. Apabila Mahasiswa tertarik untuk terjun ke dunia usaha (enteprenour) maka mereka dapat
memanfaatkan Program Pemerintah berupa program fasilitas pembiayaan/kredit usaha bagi pelaku
usaha mikro, kecil dan menengah yaitu program KUR dan UMi.
5. Indikator Keberhasilan Kegiatan
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan:
Regional Chief Economist
Klaster Kegiatan: Penguatan Kerja Sama Dengan Pemda
a) Terselenggaranya Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyaluran dana Desa Tahap II di wilayah
Provinsi NTB;
b) Setelah dilakukan kegiatan Rakor:
i. terdapat penambahan penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar Rp80,37 milyar. Total
Penyaluran sampai dengan akhir September 2021 menjadi Rp924,61 milyar atau 74,10%.
ii. Adanya penambahan jumlah desa penerima Dana Desa Tahap II dimana sebelum Rakor
sebanyak 641 desa, setelah Rakor menjadi 852 desa.
1. Pelaksanaan APBN
Klaster Kegiatan:
a. Percepatan Belanja Satker Kementerian/Lembaga
- Tercapainya target realisasi APBN Triwulan III sebesar Rp6,41 trilyun atau 70,86%
b. Percepatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dengan Pemda
- Meningkatnya realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II di wilayah NTB sampai dengan akhir
bulan September mencapai 74,10% atau sebesar Rp924,61 milyar
2. Strategi Komunikasi
Klaster Kegiatan: Media cetak dan media cetak online, Owned Media Sosial
a. Kegiatan Rakor Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap II telah diberitakan pada media cetak
dan media online
b. Kegiatan Rakor Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap II telah dipublikasikan pada Instagram
dan Facebook Kanwil DJPb Provinsi NTB.
153
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan September 2021 BEBERAPA CATATAN DARI AUDIENSI
DENGAN BUPATI KAB. FLORES TIMUR,
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 0,4 Trilyun KAB . LEMBATA, KAB. MANGGARAI
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 1,9 Trilyun TIMUR DAN MANGGARAI
(473%)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 20,2 Trilyun
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 11,4 Trilyun Peran Kanwil sebagai Regional Chief Economist (RCE) melalui penguatan
(56,48%) koordinasi bersama Pemda tidak hanya unlock potensi kita. Tetapi harus kita
perkaya, bahwa kehadiran kita di daerah supaya benar-benar lebih dirasakan lagi
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 2,9 Trilyun manfaatnya
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp 0,89 Trilyun (30,83%) Dalam audiensi dengan beberapa Bupati di pulau Flores dikemukakan
beberapa catatan :
Alokasi DAK Non Fisik 2021 Rp 1,6 Trilyun 1. Dana Desa Data per Agustus 2021 menunjukan realisasi Dana Desa Provinsi
Realisasi DAK Non Fisik 2021 Rp 1,1 Trilyun
(68,9%) NTT adalah sebesar 57,44%. masih dibawah rata-rata nasional sebesar
68,10%.
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 3,06 Trilyun 2. Penyaluran BLT Desa menjadi salah satu prioritas utama, khususnya dalam
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 1,78 Trilyun (58,28%) rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BLT Desa diharapkan dapat
menggerakan perekonomian dari tingkat desa.
Pagu TKDD: Rp 7,56 triliun 3. Tanggal 21 Oktober 2021 menjadi batas akhir realisasi tahap II DAK Fisik,
Realisasi TKDD: Rp3,77 triliun (49,99%) sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan
seluruh pembayaran tahap II berjalan tanpa adanya kendala.
Profil Indikator Fungsi APBN 4. Kerjasama dan Pertukaran data antara Kanwil DJPb Provinsi NTT dengan
Fungsi Alokasi Pemda masih belum masih dilaksanakan secara tepat waktu dan level
Bidang kesehatan : Rp 152 Milyar validitas data yang tinggi Guna menguatkan fungsi Kanwil DJPb Provinsi NTT
Pengembangan SDM : Rp 2,58 Trilyun sebagai RCE selalu melakukan engagement terhadap para stakeholders utama
Infrastruktur : 2,198 Trilyun DJPb di daerah, yang senantiasa perlu terus untuk di-maintain dan dijaga.
Fungsi Distribusi Dari hasil komunikasi dan analisis yang telah dilakukan, bisa menghasilkan
UMKM penerima manfaat : 71.870 orang rekomendasi guna mengatasi/ mengantisipasi permasalahan yang dihadapi.
BLT Dana Desa : 312.766 (KPM)
Fungsi Stabilisasi
Rp penempatan dana pemerintah pada
BPD (Bank NTT) Rp 200,58 Trilyun
Penerima manfaat penempatan dana
pemerintah : 1.147 orang/UMKM
Penandatanganan MoU antara Kanwil DJPb Prov. NTT Tri Budhianto
dengan Pemkab Flores Timur yang diwakili oleh Kepala Bagian Humas
Pemkab Flores Timur
154
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT
SEPTEMBER 2021
1. ISU TEMATIK:
Pembinaan Keuangan Daerah dan Monev Dana Desa. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto,
kembali mendorong jajarannya untuk dapat menjalankan peran sebagai Regional Chief Economist (RCE)
melalui penguatan koordinasi bersama Pemda. “How can we help or assist Pemda untuk bisa lebih unlock
their potential. Jadi tidak hanya unlock potensi kita. Ini yang harus kita perkaya, bahwa kehadiran kita di
daerah supaya benar-benar lebih dirasakan lagi manfaatnya,” jelas Hadiyanto dalam Rapat Pimpinan DJPb
Regional Kalimantan yang diselenggarakan secara daring pada hari Kamis 9 September 2021.
Bertolak dari hal itu, Kanwil DJPb Provinsi NTT bersama dengan KPPN Larantuka dan KPPN Ruteng
melaksanakan kegiatan Pembinaan Keuangan Daerah dan Monev Dana Desa khusus untuk Pemda yang
berada pada wilayah kerjanya yaitu Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Flores Timur dan Lembata.
Kegiatan dimaksud merupakan bentuk engagementKanwil dengan para stakeholders utama DJPb di
daerah, yang senantiasa perlu terus untuk di-maintain dan dijaga.
Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk audiensi dengan Bupati masing-masing kabupaten yang
berlangsung pada tanggal 21-22 September 2021 untuk Kab. Flores Timur dan Lembata, dan 23-24
September 2021 untuk Kab. Manggarai Timur dan Manggarai.
Dalam audiensi ini Plt. I Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT melaporkan kepada para Bupati terkait progress
penyaluran Dana Desa, realisasi DAK Fisik, serta penyaluran KUR dan UMi.
2. KONDISI PERMASALAHAN
Dana Desa.Data per Agustus 2021 menunjukan bahwa secara nasional realisasi Dana Desa telah tercapai
sebesar 68,10% dan untuk Provinsi NTT adalah sebesar 57,44%. Secara nasional realisasi Dana Desa Provinsi
NTT masih dibawah rata-rata nasional.
Kabupaten Flores Timur dan Manggarai Barat adalah 2 (dua) daerah dengan realisasi dana desa tertinggi dan
lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sementara itu 5 (lima) kabupaten lainnya realisasinya diatas rata-rata
realisasi provinsi.
155
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT
SEPTEMBER 2021
Penyaluran BLT Desa menjadi salah satu prioritas utama, khususnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN). BLT Desa diharapkan dapat menggerakan perekonomian dari tingkat desa.
DAK Fisik.Realisasi DAK Fisik juga menjadi salah satu hal utama yang dibahas bersama antara Kanwil DJPb
dan Pemda. Tanggal 21 Oktober 2021 menjadi batas akhir realisasi tahap II DAK Fisik, sehingga perlu
dilakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan seluruh pembayaran tahap II berjalan tanpa adanya
kendala.
Kerjasama dan Pertukaran Data. Kanwil DJPb Provinsi NTT sangat membutuhkan data-data APBD yang
dimiliki Pemda dalam proses analisis data dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan diteruskan ke
level nasional. Pihak Pemda juga membutuhkan data-data APBN dalam rangka penyusunan kebijakan
pembangunan daerah. Wacana ini masih belum diikuti dengan praktek pertukaran data yang disampaikan
tepat waktu dan level validitas data yang tinggi.
3. ANALISIS
Dana Desa dan BLT Dana Desa. Realisasi Dana Desa di wilayah Provinsi NTT sampai dengan bulan
September 2021 masih dibawah rata-rata realisasi nasional. Beberapa alasan yang mengakibatkan
realisasi dana desa terhambat yaitu:
a. Pemda lebih memprioritaskan penyaluran BLT Dana Desa;
b. Informasi tentang pencairan tahap II Dana Desa tidak diterima dengan baik di Pemda.
Realisasi BLT Dana Desa menyumbang porsi mayoritas dari total realisasi Dana Desa masing-masing
kabupaten. Relaksasi juga diberikan untuk penyaluran BLT yang sebelumnya bulanan menjadi dapat
disalurkan triwulanan. Tetapi realisasi penyaluran dari Rekening Kas Desa (RKD) ke Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) belum sebesar total penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKD.
DAK Fisik. Kontrak yang telah terdaftar dan disetujui Pemda sebesar 92% dari total rencana kegiatan.
Dengan nilai kontrak yang terdaftar tersebut perlu kerja bersama antara Pemda, KPPN dan Kanwil DJPb
untuk memastikan penyaluran tahap II terlaksana tepat waktu.
Kerjasama dan Pertukaran Data. Komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin selama ini masih belum
optimal karena data yang disampaikan Pemda ke Kanwil DJPb tidak tepat waktu. Perlu adanya penguatan
kelembagaan yang mengikat pihak Pemda dan Kanwil DJPb. Komitmen bersama juga diperlukan agar
pertukaran data ini dapat berjalan optimal.
Beberapa alasan yang menjadi faktor penghambat optimalnya pertukaran data adalah:
a. Pergantian pejabatdaerah dan kepala daerah;
b. Mutasi pegawai, khususnya pegawai yang terkait langsung dalam penyediaan data;
c. Komitmen kerjasama pada level pimpinan tidak sama/belum diimplementasikan pada level operator;
d. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan proses sharing knowledge pengelolaan keuangan daerah
antara Kanwil DJPb Provinsi NTT dan Pemda tidak berjalan secara berkala dan berkesinambungan;
156
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT
SEPTEMBER 2021
4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Kanwil DJPb Provinsi NTT akan terus mendorong Pemda untuk mempercepat realisasi belanja,
khususnya yang merupakan dukungan Program Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan
EkonomiNasional (PC-PEN);
b. Setelah penandatanganan nota kesepakatan akan diikuti dengan pelaksanaan FGD/sharing
session/sharing knowledgeantara Kanwil DJPb Provinsi NTT dan KPPN bersama Pemda;
c. Kanwil DJPb Provinsi NTT akan melakukan monev penyaluran Dana Desa, khususnya memastikan
bahwa BLT Dana Desa dapat segera tersalurkan kepada KPM;
d. Kanwil DJPb Provinsi NTT bersama seluruh KPPN dalam wilayah NTT akan senantiasa mendampingi
Pemda khususnya untuk memastikan realisasi Tahap II DAK Fisik dapat terlaksana tepat waktu.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
157
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEPTEMBER 2021
Kondisi Perekonomian Provinsi INSIGHT REKOMENDASI KEBIJAKAN
Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2021: PASKA PELABUHAN KIJING,
PDRB : Rp.35,29 triliun (harga konstan) Diskusi EKSPOSE LAPORAN REVIU
EPPkoEEnNLoAImNKiGSdKAi KANaTAbAAupNNatPAeAnNRMGTGemIASpRIaPAwANaShDI SAANTKER,
Lampiran DokPuermtumebnuhtaans: 1i0,81 persen yoy VENDOR, DAN JUMLAH TRANSAKSI
DRiasbeum, i2n2asSieKptaPRReeeejraaimsalleiissnnbaatssaeiFPsBereeinsRl2aeeknr0aijmala2isalAa1aPsRniB: PN4ea3:gj,Ra2ipk9o:.%1Rn3p,a2. 64l,T1d5aT n
APBD Kabupaten Mempawah DALAM IMPLEMENTASI DIGIPAY
Penerimaan: Rp.1,01 T
Belanja : Rp.1.05 T RINGKASAN EKSEKUTIF
Silpa :Rp.0,04 T Dampak keberadaan Pelabuhan Kijing terhadap perekonomian di Provinsi
Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Mempawah tentu tidak dapat terjadi
Pelabuhan Kijing secara instan, namun melalui proses yang panjang. Meskipun demikian, berdasarkan
Nilai investasi Pelabuhan Kijing: Rp.5,03 T rekomendasi Perwakilan Kementerian Keuangan beserta Ekonom Regional,
Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah harus bersiap diri, terutama melakukan
Implementasi Marketplace dan Digipay inovasi dalam intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah. Peningkatan
Satker: Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan sebagai sumber pendanaan dalam rangka
pengembangan kawasan maupun pengintegrasian program dengan Pemerintah
Target: 153 satker, Realisasi: 90 satker Pusat untuk pengembangan perekonomian baru di kawasan sekitar Pelabuhan
Vendor: Kijing.
Target: 156 vendor, Realisasi: 33 vendor Melalui kegiatan Ekspose Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2021
Jumlah Transaksi: diketahui “warning” pelaksanaan anggaran untuk semester II, antara lain:
rendahnya realisasi Belanja Barang yang masih rendah, Pelaksanaan Kegiatan
Target: 935 transaksi, Realisasi: 39 transaksi Teknis dan Capaian Output tidak maksimal, Pagu Minus Anggaran Belanja
Pegawai, Kurang Optimalnya Pengelolaan Anggaran yang Bersumber dari Dana
Hibah, serta Kesulitan mencapai target PNBP.
Strategi peningkatan partisipasi satker, vendor, dan jumlah transaksi Digipay
dilakukan melalui Sosialisasi kepada vendor oleh satker, pendaftaran minimal satu
vendor ke Digipay, pemberian layanan dari Bank BRI kepada vendor yang
mempunyai kesulitan, rekomendasi perbaikan proses bisnis maupun aplikasi
kepada Direktorat PKN.
Kanan: Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat beserta Kepala Kanwil DJP, DJBC, dan DJKN beserta
Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah dalam kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional.
1. ISU TEMATIK
Dalam menjalankan peran sebagai Regional Chief Economist, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat
melaksanakan beberapa kegiatan dengan beberapa isu tematik sebagai berikut:
158
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEPTEMBER 2021
1. Insight rekomendasi kebijakan paska beroperasinya pelabuhan Kijing melalui Diseminasi Kajian Fiskal
Regional di Kabupaten Mempawah bersama seluruh Eselon II lingkup Kementerian Keuangan di
Provinsi Kalimantan Barat.
2. Ekspose Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2021 dan Penyerahan Penghargaan Satuan
Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.
3. Peningkatan partisipasi satker, vendor, dan jumlah transaksi dalam implementasi Digipay dengan
melibatkan BRI dan publikasi Implementasi Digipay di RRI Pontianak.
2. KONDISI PERMASALAHAN
Insight Rekomendasi Kebijakan Paska Beroperasinya Pelabuhan Kijing
Pembangunan Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah, merupakan salah satu Proyek Strategis
Nasional (PSN), diharapkan membawa dampak perekonomian bagi Provinsi Kalimantan Barat, khususnya
Kabupaten Mempawah. Pelabuhan berskala internasional dengan perkiraan nilai investasi sebesar
Rp.5,03 trilliun akan membuka jalur distribusi komoditas terutama kelapa sawit yang selama ini dilayani
melalui Pelabuhan Pontianak yang mempunyai keterbatasan kapasitas (posisi Pelabuhan Pontianak di
Sungai Kapuas sehingga sulit untuk dikembangkan karena permasalahan kedalaman alur kolam dan
sedimentasi). Dengan akan beroperasinya Pelabuhan Kijing tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan
Barat selaku Perwakilan Kementerian Keuangan mengajak Kanwil DJP, Kanwil DJBC dan Kanwil DJKN
lingkup Provinsi Kalimantan Barat beserta Ekonom Regional, Profesor Edy Suratman memberikan
pandangan pengembangan potensi ekonomi daerah dan pemanfaatan Pelabuhan Kijing khususnya ke
Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah melalui kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional yang
diadakan di Kabupaten Mempawah tanggal 22 September 2021.
Ekspose Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2021
Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran merupakan laporan yang berisi analisis permasalahan pelaksanaan
anggaran Satker selama satu semester, baik analisis secara kuantitatif maupun kualitatif, sekaligus
memberikan rekomendasi dan early warning. Hasil dari laporan tersebut tentunya perlu untuk dilakukan
pemaparan kepada Satuan Kerja agar di periode selanjutnya permasalahan yang sama bisa diminimalisasi
dan Satker dapat mengetahui rekomendasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Ekspose Reviu Pelaksanaan Anggaran
Semester I Tahun 2021 dan Penyerahan Penghargaan Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 29 September 2021.
Peningkatan partisipasi satker, vendor, dan jumlah transaksi dalam implementasi Digipay
Berdasarkan laporan implementasi Digipay yang diterima Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dari
KPPN lingkup Provinsi Kalbar, sampai dengan akhir bulan Agustus 2021 progres implementasi Digipay
masih sangat rendah. Sebagai gambaran secara umum seluruh wilayah Kalimantan Barat dari target
jumlah satker yang harus memakai Digipay 153 satker terealisasi 90 satker (58,82%), target vendor
sejumlah 156 terealisasi 33 (21,15%), dan target jumlah transaksi 935 terealisasi 39 transaksi (4,17%).
Adapun kondisi pada masing-masing KPPN di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat sebagai
berikut:
159
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEPTEMBER 2021
Realisasi Satker
80 238% 300%
60 116% 113% 200%
40 100%
SINTANG
20 8% 29% 100%
KETAPANG
0 0%
PONTIANAK SINGKAWANG SANGGAU PUTUSSIBAU
SATKER
Realisasi Vendor
100 79% 100%
50 14% 8% 26% 38%
7% 50%
0 0%
PONTIANAK SINGKAWANG SANGGAU KETAPANG SINTANG PUTUSSIBAU
VENDOR
Realisasi Jumlah Transaksi
500 15%
400 10% 10%
300 8%
200 5%
100 3% 5%
2% 2% 0%
0 SINTANG
PONTIANAK SINGKAWANG SANGGAU KETAPANG PUTUSSIBAU
TRANSAKSI
Berdasarkan data-data pada grafik di atas, realisasi yang masih jauh dari target yang ditetapkan, perlu
usaha yang lebih keras untuk meningkatkan tingkat parsipasi satker, vendor dan jumlah transaksi. Oleh
karena itu Kanwi DJPb Provinsi Kalimantan Barat mengadakan FGD Implementasi Digipay bersama satker
dan pihak perbankan serta melaksanakan Talkshow di RRI terkait Digipay bersama Bank BRI pada tanggal
22 September 2021.
160
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEPTEMBER 2021
3. ANALISIS
Insight Rekomendasi Kebijakan Paska Beroperasinya Pelabuhan Kijing
Kapasitas ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang tercermin dalam Produk Domestik Regional bruto
(PDRB) pada Triwulan II adalah sebesar Rp.35,29 triliun (harga konstan) atau mengalami pertumbuhan
sebesar 10,81 persen yoy.
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat
15,00 KALBAR; 10,81
10,00 NASIONAL; 7,07
5,00
0,00
-5,00
-10,00
Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II
2019 2020 2021
Secara struktur berdasarkan lapangan usaha (beserta kontribusinya), perekonomian Kalimantan Barat
masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (21,11%); Industri Pengolahan
(16,91%); Perdagangan Besar-Eceran Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,80%); dan Konstruksi (12,20%).
Adapun dari sisi pengeluaran, masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
(48,83%), diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (28,50%), Ekspor Barang dan Jasa (13,82%) dan
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (11,41%). Penyumbang pertumbuhan terbesar adalah Komponen
dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Ekspor Barang dan Jasa sebesar 30,07 persen dan dikuti oleh
Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 10,73 persen. Adapun kinerja pemerintah
pusat pada APBN, terkait pendapatan negara terdapat capaian secara nominal, yaitu adanya peningkatan
year on year (y-o-y) dari kuartal II tahun 2020 sebesar 3,6 triliun menjadi sebesar pada 4,15 triliun pada
kuartal II tahun 2021, sedangkan untuk belanja negara juga mengalami peningkatan secara nominal
namun mengalami penurunan secara prosentasi yaitu dari 46,39 persen pada tahun 2020, menjadi 43,29
persen pada tahun 2021. Sedangkan untuk APBD, pada tahun 2021 dianggarkan belanja sebesar Rp.1,05
triliun dengan estimasi pendapatan sebesar Rp.1,01 triliun dan pembiayaan dari SILPA sebesar Rp.0,04
triliun. Secara struktur, APBD Kabupaten Mempawah memang sangat tergantung dengan Dana Transfer
dengan kontribusi sekitar 85% dari total pendapatan. Adapun kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun
2016-2020 secara persentase meningkat, terakhir pada tahun 2020 sebesar 12,07%.
Struktur PAD dan APBD Kabupaten Mempawah
TAHUN ANGGARAN PAD (Rp.) APBD (Rp.) %
2016 65.094.642.233,18 996.297.292.638,00 6,53
2017 71.799.025.491,71 852.305.579.034,12 8,42
2018 75.774.088.180,20 909.487.536.710,37 8,33
2019 87.577.542.983,87 885.201.064.731,37 9,89
2020 98.615.210.566.16 816.931.057.512.48 12,07
161
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEPTEMBER 2021
Dengan adanya pembangunan Pelabuhan Kijing, potensi terbukanya wilayah ekonomi baru sebagai
sumber pajak daerah serta perolehan sumber bagi hasil pajak pemerintah pusat perlu segera diidentifikasi
oleh Pemda.
Beroperasinya Pelabuhan Kijing yang ditetapkan sebagai lokasi ekspor akan mendorong peningkatan
produksi komoditi unggulan antara lain adalah CPO dan turunannya, Washed Bauksit, Alumina, Karet
Alam, Kayu Lapis, Kelapa, Lada, Pasir Zircon, Lada, dan Ikan Arwana. Keberadaan industri pengolahan
ataupun smelter (seperti PT Energi Unggul Persada) akan semakin meningkatkan perekonomian
Kabupaten Mempawah maupun Provinsi Kalimantan Barat secara umum. Dalam rangka peningkatan
ekspor, ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh DJBC namun belum banyak dimanfaatkan oleh para
pengusaha. Fasilitas yang pertama adalah Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang dikhususkan
untuk para Industri Kecil dan Menengah (IKM). Yang kedua adalah fasilitas Kawasan Berikat dan Pusat
Logistik Berikat. Fasilitas KITE IKM ini diharapkan menjadi peluang pada para pelaku usaha Industri Kecil
dan Menengah agar bisa bersaing dan membuka peluang di pasar Internasional. Namun, sejak ditutupnya
Malaysia karena lockdown sangat mempengaruhi proses ekpor impor di kawasan Kalimantan Barat.
Ekspose Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2021
Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran, antara lain: analisis
pareto, analisis faktor, dan pohon masalah didapatkan permasalahan pelaksanaan anggaran pada satuan
kerja di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat semester I tahun 2021 sebagai berikut:
1. Rendahnya realisasi belanja barang baik pada program teknis maupun dukungan manajemen
disebabkan oleh keterlambatan juknis dari Eselon I, perubahan rencana teknis pemeliharaan gedung
dan bangunan, adanya penambahan KRO baru pada bulan Juli 2021, terdapat beberapa item RKAKL
yang tidak sesuai dengan SBM 2021,
2. Pelaksanaan kegiatan teknis dan Capaian Output tidak maksimal, disebabkan oleh kondisi cuaca,
target PNBP tidak tercapai, batas Maksimum Pencairan Dana tidak cukup membiayai belanja, pagu
DIPA baru muncul bulan Maret 2021.
3. Realisasi pengadaan belanja modal tidak optimal, disebabkan oleh perubahan lokasi pembangunan,
alokasi belanja modal baru muncul bulan Juni 2021 (revisi Pusat), material pembangunan yang harus
didatangkan dari Jawa/luar negeri, rekanan mengambil termin pembayaran pekerjaan sekaligus
pada termin berikutnya.
4. Kurang optimalnya pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana Hibah, disebabkan oleh sering
ditemukan addendum hibah khususnya dari Pemda, revisi DIPA hibah harus ke pusat (DJA) karena
seluruh RO ter-tagging Prioritas Nasional.
5. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola Keuangan di K/L, disebabkan oleh kurangnya
pemahaman aplikasi oleh operator satker, seringnya intensitas pergantian pengelola keuangan.
6. Kurang optimalnya pelaksanaan program padat karya, disebabkan oleh pada Kementerian LHK
terdapat kegiatan padat karya rehab mangrove yang terkendala ketersediaan lahan, pada PUPR dan
Perhubungan terdapat kesulitan mencari pekerja karena kondisi pandemi.
7. Proses perencanaan pengadaan barang dan Jasa kurang optimal, disebabkan oleh tidak optimalnya
identifikasi kebutuhan Barang/Jasa karena sering terjadi perubahan item, terbatasnya pegawai yang
mempunyai sertifikat PBJ, pergantian Pejabat Pengadaan, keterlambatan proses pengumuman PBJ,
dan adanya perbaikan juknis pekerjaan.
162
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEPTEMBER 2021
Peningkatan partisipasi satker, vendor, dan jumlah transaksi dalam implementasi Digipay
Berdasarkan analisis Fishbone hasil Rapat Koordinasi serta Sosialisasi dan Bimtek Digipay 002, dan
disampaikan pada Takshow di RRI, Rendahnya/lambatnya implementasi Digipay disebabkan beberapa
hal, antara lain:
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sistem Digipay memerlukan jumlah SDM tertentu dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap
internet dan aplikasi digipay untuk melaksanakan transaksi pada Digipay. Sementara SDM yang ada
pada satuan kerja sangat terbatas sehingga masih sedikit satker yang tertarik untuk bergabung ke
dalam sistem Digipay. Di pihak vendor juga mengalami hal yang sama, kebanyakan vendor masih
dikelola oleh perseorangan, yang tentu saja dirasakan cukup memberatkan dan merepotkan untuk
merekrut orang untuk mengelola sistem digipay.
b. Sistem & Prosedur
Sistem & prosedur yang ada saat ini dalam Digipay dirasakan masih terlalu panjang dan kompleks
jika dibandingkan dengan market place komersial seperti tokopedia, shopee dan lain-lain. Selain itu
sistem yang ada saat ini masih bersifat tertutup, dimana satu satker yang mendaftarkan satu vendor
hanya bisa melaksanakan transaksi dengan vendor yang didaftarkan tersebut, sementara vendor-
vendor yang telah didaftarkan oleh satker lain tidak bisa dilihat/dipilih kecuali satker mengetahui
kode vendor dan mengundangnya ke dalam user satker tersebut. Hal ini tentu saja menjadi
pertimbangan juga bagi vendor karena tidak adanya insentif untuk dapat menawarkan produknya
ke satker lain jika satker lain belum mengetahui kode vendor dan mengundangnya.
c. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana seperti perangkat elektronik (HP, Laptop atau PC) serta jaringan internet
dibutuhkan untuk menjalankan sistem digipay. Ini dirasakan memberatkan juga bagi vendor yang
menjalankan usaha kecil secara personal dan tradisional. Sementara jaringan internet dirasakan
masih menjadi kendala terutama untuk daerah-daerah tertentu masih belum stabil.
d. Kondisi Eksternal
Kondisi ekternal yang cukup mempengaruhi implementasi digipay adalah budaya belanja secara
cashless yang belum memasyakat terutama untuk daerah-daerah tertentu yang jauh dari pusat
kota/kabupaten. Selain itu banyaknya vendor yang masih menjalankan usahanya secara tradisional
163
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEPTEMBER 2021
dan perorangan banyak yang belum mempunyai NPWP yang dipersyaratkan untuk membuka
rekening dan pendaftaran di Digipay
4. REKOMENDASI
Insight Rekomendasi Kebijakan Paska Beroperasinya Pelabuhan Kijing
Keberadaan Pelabuhan Kijing sebagai Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus dapat
dimaksimalkan sebagai pendorong ekonomi oleh pemerintah Kabupaten Mempawah. Strategi
peningkatan sektor pajak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan potensi perpajakan terdiri dari 2 hal
yaitu: intensifikasi dan sinergi pengawasan. Untuk intensifikasi hal-hal yang dapat dilakukan yaitu dengan
melakukan pengawasan atas transaksi terindikasi transfer pricing, pengawasan WHI dan WP Grup, dan
pengawasan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Sedangkan untuk sinergi
pengawasan dapat dilakukan dengan Join Program antara DJP, DJA, DJBC, DJPK serta dengan perjanjian
kerja sama (PKS) dengan Pemda. Untuk mendorong ekspor, perlu strategi komunikasi atas kemudahan
yang diberikan,yaitu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang dikhususkan untuk para Industri Kecil
dan Menengah (IKM), dan fasilitas Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat. Fasilitas KITE IKM ini
diharapkan menjadi peluang pada para pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah agar bisa bersaing dan
membuka peluang di pasar Internasional. Sedangkan untuk pajak daerah dapat membuat inovasi antara
lain:
1. Inovasi pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui program drive thru.
2. Inovasi transaksi pembayaran elektronik atau non tunai untuk memudahkan wajib pajak (WP) dari
sektor self-assessment tax melunasi kewajibannya, di antaranya pajak restoran, pajak hotel, pajak
hiburan, pajak parkir. Melalui inovasi ini, wajib pajak dapat membayar pajak dimanapun berada
sekaligus mengurangi transaksi tatap muka, agar wajib pajak dengan pegawai yang kerap menjadi
celah pungli tidak saling bertemu.
3. Inovasi bayar pajak dari genggaman dengan bekerja sama dengan e-commerce, seperti Traveloka,
Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Hanya dengan memegang Handphone (HP), Wajib Pajak (WP)
bisa mengetahui informasi tagihan PBB dan jenis pajak lain melalui aplikasi
4. Inovasi Sistem Informasi Mobil pelayanan pajak daerah untuk mempermudah pembayaran pajak
daerah dan sosialisasi pajak daerah. Model ini akan memudahkan masyarakat yang sering kesulitan
ketika melakukan pembayaran pajak karena kendala jarak.
5. Melakukan operasi sadar pajak, menjaring pajak rumah indekos, pemilihan putra-putri pajak, jalan
sehat sadar pajak, dan lain-lain.
6. Program Sunset Policy denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya.
7. Pajak Masuk Desa (PMdes) untuk menjangkau wajib pajak di desa terutama untuk PBB P2 dan
BPHTB atau TABUR PBB-P2 (Tabungan Rakyat Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan
Perkotaan), di Aula Kantor Desa.
Ekspose Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2021
Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut di atas, beberapa alternatif rekomendasi yang disampaikan
sebagai berikut:
1. Guna mengoptimalkan belanja, Satker agar melakukan realokasi anggaran untuk menggantikan
kegiatan yang dilakukan secara online ke kegiatan offline lainnya dengan mekanisme revisi
anggaran.
164
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEPTEMBER 2021
2. Satker agar meningkatkan koordinasi dengan eselon I K/L untuk percepatan penerbitan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan.
3. Satker agar mempercepat proses penyelesaian pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah
selesai dilaksanakan sehingga akan sinkron antara capaian realisasi dan capaian output.
4. Satker agar membuat time schedule pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi cuaca, guna
meminimalisir kendala dalam pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan fisik .
5. Satker dapat melibatkan masyarakat sekitar untuk mengatasi kendala lokasi yang sulit dalam
pelaksanaan survey.
6. Melakukan addendum/memperbanyak termin pembayaran agar realisasi pembayaran sinkron
dengan realisasi fisik.
7. Melakukan survei penyedia barang sedini mungkin untuk mengantisipasi sulitnya mencari penyedia
barang sesuai kriteria yang di butuhkan.
8. Meningkatkan koordinasi dengan Pemberi Hibah khususnya dari Pemda agar menyesuaikan dengan
aturan administrasi pengelolaan hibah pada pemerintah pusat.
9. Melakukan regenerasi dan pencadangan personil (SDM) yang diberikan tugas menjalankan aplikasi
pengelolaan Keuangan serta berkoordinasi dengan Kanwil DJPb dan KPPN bila memerlukan bimtek
aplikasi dan mekanisme pengelolaan keuangan. Selain itu perlu diperhatikan untuk tidak sering
mengganti pengelola keuangan.
10. Untuk program padat karya K/L, satker agar memaksimalkan tenaga kerja yang ada dengan
penerapan protokol kesehatan yang ketat serta bekerja sama dengan pemerintah/kecamatan/desa
setempat untuk perekrutan tenaga kerjanya.
11. Melakukan kaderisasi dan pengusulan pegawai untuk mengikuti Sertifikasi PBJ serta perlunya
melakukan dialog kinerja anggaran secara berkala dan berkesinambungan minimal per triwulan.
Peningkatan partisipasi satker, vendor, dan jumlah transaksi dalam implementasi Digipay
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
1. Satker agar dapat mensosialisasikan Digipay kepada para vendor mitranya, sehingga meraka dapat
lebih memahami dan dapat bergabung ke Digipay.
2. Satker agar dapat mendaftarkan minimal satu vendor langganannya ke dalam Digipay
3. Dalam hal terdapat kesulitan dari vendor terkait persyaratan yang berkaitan dengan perbankan, BRI
agar dapat memberikan layanan dan bantuan kepada vendor dimaksud
4. KPPN agar memastikan progres Digipay berjalan dan mencapai target sesuai yang telah ditentukan
oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalbar
5. Sebagai tindaklanjut sosialisasi, beberapa masukan terkait perbaikan proses bisnis maupun aplikasi
akan dibawa dan disampaikan oleh BRI pada saat rapat koordinasi dengan Direktorat PKN kantor
pusat DJPb.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Insight Rekomendasi Kebijakan Paska Beroperasinya Pelabuhan Kijing
Dampak keberadaan Pelabuhan Kijing terhadap perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya
di Kabupaten Mempawah tentu tidak dapat terjadi secara instan, namun melalui proses yang panjang.
Meskipun demikian, berdasarkan rekomendasi Perwakilan Kementerian Keuangan beserta Ekonom
165
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEPTEMBER 2021
Regional, Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah harus bersiap diri, terutama melakukan inovasi
dalam intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat
digunakan sebagai sumber pendanaan dalam rangka pengembangan kawasan maupun pengintegrasian
program dengan Pemerintah Pusat untuk pengembangan perekonomian baru di kawasan sekitar
Pelabuhan Kijing.
Ekspose Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2021
Melalui kegiatan Ekspose Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2021 diketahui “warning”
pelaksanaan anggaran untuk semester II, antara lain:
1. Realisasi Belanja Barang yang masih rendah
2. Pelaksanaan Kegiatan Teknis dan Capaian Output tidak maksimal
3. Pagu Minus Anggaran Belanja Pegawai
4. Kurang Optimalnya Pengelolaan Anggaran yang Bersumber dari Dana Hibah
5. Kesulitan mencapai target PNBP
Peningkatan partisipasi satker, vendor, dan jumlah transaksi dalam implementasi Digipay
Beberapa indikator yang dapat diterapkan untuk mengukur keberhasilan atas rekomendasi dan
tindaklanjut yang telah diberikan adalah meningkatnya jumlah satker, vendor dan transaksi dalam
Digipay, namun demikian hingga laporan Regional Chief Economist ini dibuat, laporan implementasi
Digipay dari seluruh KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat belum diterima.
166
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan Regional MENDUKUNG RPJMD KALIMANTAN SELATAN
Kalimantan Selatan September 2021 UNTUK FOKUS PADA TRANSFORMASI
EKONOMI
Prognosis Pendapatan APBN 2021 Rp 9,05 Triliun
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 5,76 Triliun RINGKASAN EKSEKUTIF
Momentum pemulihan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDRB dan
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 25,08 Triliun penguatan daya beli masyarakat Kalimantan Selatan perlu terus dijaga dengan
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 18,88 Triliun koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pusat dan Daerah.
Reformasi struktural merupakan bagian dari tema APBN 2022 yaitu Melanjutkan
Prognosis Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, perlu didukung oleh transformasi
17,93 Triliun ekonomi, sebagaimana juga tercantum dalam RPJMD Kalimantan Selatan 2016-
Realisasi Belanja APBD seluruh Pemda Rp 16,96 2021. Ekonomi diarahkan lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi,
Triliun dan ekspor yang memerlukan infrastruktur yang mendukung, seperti halnya di
Kalimantan Selatan yang sangat bertumpu pada sektor pertambangan.
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 1,45 Triliun
Realisasi DAK Fisik 2021 528,91 miliar Kegiatan Treasury Goes to Campus:
“Kerja Keras APBN di Masa Pandemi”
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1,53 Triliun
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 1,09 Triliun
Isu Fiskal Strategis:
Nilai tax ratio Kalimantan Selatan dalam
periode 4 tahun berturut-turut terus
turun, dari posisi 12,08% pada tahun
2018 menjadi 11,23% pada tahun 2021.
Biaya investasi di Kalimantan Selatan
lebih efisien dibanding biaya investasi
secara rata-rata Nasional. Nilai
Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
Kalimantan Selatan selama periode 2016
- 2020 sebesar 5,27, lebih rendah
dibandingkan ICOR Nasional sebesar
8,16.
PC-PEN dari APBN dan APBD yang
disalurkan di Kalimantan Selatan, secara
nyata dan efektif mampu:
1. Mendongkrak PDRB Kalimantan
Selatan hingga posisi -1,25% pada
Triwulan I dan 4,40% pada Triwulan II
2021 secara YoY. Kondisi tersebut jauh
lebih baik dibandingkan dengan
prognosis PDRB pada kondisi tidak ada
program PC-PEN yang hanya sebesar -
2,27% pada Triwulan I dan 1,82% pada
Triwulan II 2021 secara YoY, yang
disimulasikan dengan model ARIMA.
2. Menopang daya beli (tingkat
konsumsi) masyarakat di Kalimantan
Selatan, yaitu hingga 4,19% pada
Triwulan I dan 7,81% pada Triwulan II
2021
167
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEPTEMBER 2021
1. ISU TEMATIK
Mendukung RPJMD Kalimantan Selatan untuk fokus pada transformasi ekonomi.
2. KONDISI PERMASALAHAN
Kondisi Fiskal Kalimantan Selatan. Secara umum, capaian indikator ekonomi makro Kalimantan Selatan
belum dapat melampaui target yang telah ditetapkan dalam KUA 2016 s.d. 2021.
Pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan utama Dunia dan juga bagi Indonesia termasuk Kalimantan
Selatan. Beberapa isu fiskal strategis yang harus menjadi perhatian bersama antara Pemerintah Pusat dan
Pemda Kalimantan Selatan: 1)menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga efektivitas
kemanfaatan dana PC-PEN yang disalurkan di Kalimantan Selatan; 2)terjadinya penurunan tax ratio
terhadap PDRB Kalimantan Selatan pada 4 tahun terakhir; 3)menjaga tingkat efisiensi investasi
Kalimantan Selatan yang lebih baik dibandingkan rata-rata Nasional.
Pelaksanaan ALCO regional Kalimantan Selatan. Dari hasil koordinasi dan sinergi antara Pemerintah
Pusat, Daerah, serta mitra strategis lainnya diketahui bahwa hingga akhir September 2021, kondisi fiskal
dan ekonomi Kalimantan Selatan sebagai berikut: 1) realisasi penerimaan Negara di Kalimantan Selatan
untuk kepabeanan dan cukai meningkat hingga 1.736%; 2)kinerja realisasi penyerapan anggaran belanja
masih dibawah 70%; 3)Kalimantan Selatan mengalami deflasi 0,09%.
Reformasi Struktural untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan. Reformasi
struktural dalam kebijakan fiskal (APBN) diarahkan pada 4 bidang prioritas yaitu pendidikan, kesehatan,
perlindungan sosial dan infrastruktur. Dalam hal infrastruktur (belanja modal) terdapat tantangan
desentralisasi fiskal, yaitu
1. belanja infrastruktur publik masih rendah sehingga belum memadai untuk mengungkit pertumbuhan
ekonomi;
168
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEPTEMBER 2021
2. belanja pegawai tinggi sehingga menggerus belanja publik yang produktif;
3. Daerah belum mengoptimalkan akses pembiayaan alternatif untuk mendanai kebutuhan
pembangunan Daerah;
4. Diperlukan penguatan sinergi APBN dan APBD.
Strategi Komunikasi: Kerja Keras APBN di masa pandemi. Informasi kondisi serta kinerja ekonomi makro
dan fiskal Kalimantan Selatan perlu untuk dikomunikasikan kepada stakeholder dan masyarakat sebagai
bentuk pertanggungjawaban publik atas kerja keras APBN di Kalimantan Selatan.
3. ANALISIS
Kondisi Fiskal Kalimantan Selatan. Beberapa hasil analisis atas kondisi fiscal Kalimantan Selatan yang
dituangkan dalam Kajian Fiskal Regional Semester I 2021 perlu menjadi perhatian dari stakeholder dan
para pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut:
1) Efektivitas Program PC-PEN di Kalimantan Selatan. Sampai dengan September 2021, program PC-PEN
utamanya program perlinsos di Kalimantan Selatan telah secara nyata dan efektif menopang daya beli
(tingkat konsumsi) masyarakat di Kalimantan Selatan, yaitu hingga 4,19% pada Triwulan I dan 7,81%
pada Triwulan II 2021. Program perlinsos dalam PC-PEN yang disalurkan di Kalimantan Selatan
tersebut juga secara nyata dan efektif mendongkrak PDRB Kalimantan Selatan hingga posisi -1,25%
pada Triwulan I dan 4,40% pada Triwulan II 2021 secara YoY. Kondisi tersebut jauh lebih baik
dibandingkan dengan prognosis PDRB pada kondisi tidak ada program PC-PEN yang hanya sebesar -
2,27% pada Triwulan I dan 1,82% pada Triwulan II 2021 secara YoY, yang disimulasikan dengan model
ARIMA. Keterlibatan Pemda dalam PC PEN ini dilakukan melalui pemenuhan alokasi earmarked atas
Dana Transfer Umum (DTU). Meski dalam hal ini, realisasi atas earmarked tersebut masih relatif
rendah di beberapa Daerah Kabupaten, terutama untuk anggaran insentif nakes daerah dan perlinsos.
169
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEPTEMBER 2021
Analisis Efektivitas Program PC-PEN di Kalimantan Selatan
* Prognosis C dan G jika tidak ada program PC-PEN menggunakan Auto Regression Integrated Moving Average (ARIMA), dan pada kondisi “lower” / pesimis
2) Pelemahan Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB Kalimantan Selatan. Komposisi penerimaan
pajak Kalimantan Selatan masih didominasi oleh penerimaan pajak Pusat dengan perbandingan
73%:27%. Secara konsolidasian, nilai tax ratio Kalimantan Selatan dalam periode 4 tahun berturut-
turut terus turun, dari posisi 12,08% pada tahun 2018 menjadi 11,23% pada tahun 2021.
Pajak pusat Pajak Daerah
27%
73%
Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan pertumbuhan perekonomian Kalimantan Selatan,
namun di sisi lain sekaligus juga menunjukkan ketidakmampuan Pemda Kalimantan Selatan dalam
menjaring tambahan penerimaan pajak dari pertumbuhan perekonomian di lapangan usaha yang ada.
3) Efisiensi biaya investasi di Kalimantan Selatan. Nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
Kalimantan Selatan selama periode 2016 - 2020 sebesar 5,27, yang berarti untuk memperoleh
tambahan 1 unit output dalam rentang waktu tersebut dibutuhkan tambahan investasi fisik (PMTB)
sebanyak 5,27 unit. Nilai ICOR Kalimantan Selatan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan
ICOR Nasional yaitu sebesar 8,16, yang berarti bahwa biaya investasi di Kalimantan Selatan lebih
murah dibanding biaya investasi secara rata-rata Nasional.
ALCO regional Kalimantan Selatan. Hingga September 2021, realisasi penerimaan Pajak mencapai
57,74% dan pada desember 2021 diproyeksikan dapat melampaui target hingga 100,29% atau sebesar
Rp8,95 triliun dari target sebesar Rp8,93 triliun. Realisasi penerimaan Kapabeanan dan Cukai meningkat
signifikan hingga 1.736%, yang dikarenakan adanya peningkatan aktivitas ekspor dari Kalimantan Selatan
terutama yang berasal dari bahan bakar mineral. Kinerja realisasi belanja Negara masih di bawah 70%
Deflasi sebesar 0.09% dengan IHK sebesar 107,63, dan komoditas dominan pembentuk deflasi tersebut
adalah angkutan udara. Realisasi belanja pemulihan ekonomi Daerah sebesar Rp169,69 miliar atau baru
sebesar 36,7% dari pagu anggaran yang dialokasikan, yang dikarenakan adanya perubahan visi misi Kepala
170
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEPTEMBER 2021
Daerah terpilih, adanya perubahan SOTK di beberapa Pemda, serta data penerima perlinsos yang masih
dalam proses verifikasi.
Reformasi Struktural Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan. Reformasi
struktural merupakan bagian dari tema APBN 2022 yaitu Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Struktural, yang perlu didukung olehtransformasi ekonomi. Ekonomi diarahkan lebih produktif dengan
mendorong hilirisasi, investasi, dan ekspor yang memerlukan infrastruktur yang mendukung. Berdasarkan
analisis terhadap infrastruktur Kalimantan Selatan, diketahui bahwa:
1) Kinerja belanja infrastruktur/belanja modal telah sejalan dengan yang dilaksanakan di level Pusat.
Belanja infrastruktur (belanja modal) secara konsolidasian di Kalimantan Selatan meningkat 38,39%
YoY.
Secara agregat, rasio belanja infrastruktur Daerah Kalimantan Selatan rata-rata hanya sebesar 8,60%
dari total belanja Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi.
2) Perlunya transformasi Ekonomi. Basis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sangat bertumpu
pada sektor primer yaitu pertambangan dan pertanian perkebunan yang porsinya mencapai 38%,
namun terus turun hingga 31% terutama pada sektor pertambangan, sehingga perlu segera melakukan
transformasi ekonomi. Transformasi dapat berupa shifting dari sumber daya yang tidak dapat
diperbaharui ke sumber daya yang dapat diperbaharui/berkelanjutan, ataupun shifting ke arah
hilirisasi/industry pengolahan.
3) Gap pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan. Dalam periode RPJMD 2016-
2021, rencana kebutuhan pembangunan infrastruktur Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp61
triliun, sementara realisasi belanja infrastruktur konsolidasian per tahun hanya berikisar Rp7,6 triliun.
Gap kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur Kalimantan Selatan belum dapat ditutup
sepenuhnya dengan investasi. Eksisting realisasi investasi di Kalimantan Selatan periode 2016-2020
sebesar kurang lebih Rp51 triliun. Investasi tersebut terkonsentrasi di Daerah yang kaya akan Sumber
Daya Alam hingga lebih dari 50% dari total investasi yaitu di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah
Bumbu, dan Kota Banjarmasin. Nilai investasi terbesar pada Kelompok Lapangan Usaha (KLU)
pertambangan dan tanaman pangan.
171
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEPTEMBER 2021
4. REKOMENDASI
Bagi Pemda
1) Pemda perlu lebih mengakselerasi realisasi anggaran earmarked untuk pemulihan ekonomi Daerah
yang telah dialokasikan dalam APBD masing-masing. Untuk itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang
lebih intens antara Pusat dan Daerah untuk mengawal momentum pemulihan ekonomi yang
diwujudkan dalam pelaksanaan diskusi terfokus untuk membahas realisasi Dukungan APBD terhadap
Program PC-PEN, yang dilaksanakan secara berkala setiap bulan.
2) Pemda dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur sebagai bidang prioritas reformasi
struktural, perlu lebih aktif berkoordinasi untuk membuka jalur pembiayaan baru dengan lebih banyak
Badan Usaha.
Bagi satker vertikal K/L terutama satker K/L
1) Khususnya pengelola anggaran belanja infrastruktur dengan pagu besar, pelaksanaan kebijakan
reformasi struktural di level regional menuntut komitmen tinggi dalam melaksanakan anggaran yang
berkualitas.
2) Kegiatan pelelangan terpusat agar segera didorong untuk diselesaikan dengan mengirim data atau
dokumen yang diperlukan dan diminta waktu penyelesaiannya dengan tujuan untuk lebih memastikan
penyelesaian
Bagi Ditjen Perbendaharaan,
Hasil pemetaan kebutuhan dan peluang investasi Daerah diharapkan benar-benar menjadi perhatian dan
pertimbangan dalam kepastian pemberian akses pembiayaan untuk Pemda.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Beberapa indikator keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi:
1) Peningkatan realisasi belanja APBD untuk dukungan program PC-PEN, khususnya untuk insentif nakes
Daerah dan perlinsos Daerah.
2) Tersusunnya kajian pemetaan kebutuhan dan peluang investasi Daerah sebagai bahan referensi bagi
potensial investor Daerah, terutama atas pembangunan infrastruktur public yang direncanakan akan
dibiayai dengan skema KPBU.
3) Terbangunnya kesamaan pemahaman para stakeholder sebagai titik awal reformasi struktural.
4) Jumlah pengajuan revisi DIPA berkurang signifikan.
172
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEPTEMBER 2021
5) Penandatanganan beberapa kontrak pekerjaan sudah mulai dilakukan pada semester I.
6) Hasil implementasi strategi komunikasi kegiatan Bulan September 2021, diantaranya berupa:
a)Penayangan berita kegiatan serta materi Diseminasi KFR Kalimantan Selatan Semester I 2021 pada
TVRI dan beberapa media massa cetak maupun online; b)Penayangan kegiatan dan materi Treasury
Goes To Campus pada official website Universitas Lambung Mangkurat serta pada TVRI dan media
massa online.
173
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan per 30 September 2021 PENINGKATAN KUALITAS KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM
Estimasi pendapatan APBN Rp1,9 triliun MENJALANKAN FUNGSI RCE
Realisasi pendapatan APBN Rp1,3 triliun
Alokasi belanja APBN RINGKASAN EKSEKUTIF
Rp6,6 triliun Belanja Transfer
Rp4,2 triliun Belanja Pemerintah Pusat Penyaluran Dana Desa di Kalimantan Utara sampai dengan September 2021 terus
Realisasi belanja APBN didorong yang diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDG’s Desa
Rp4,8 triliun Belanja Transfer melalui 3 Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu: (1) Pemulihan Ekonomi
Rp2,5 triliun Belanja Pemerintah Pusat Nasional, (2) Program Prioritas Nasional, dan (3) Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.
Estimasi pendapatan APBD 7,9 triliun
Realisasi pendapatan APBD 4,9triliun (per 17 sept) Pada tahun 2021 terdapat penyesuaian pembobotan pada indikator Capaian
Alokasi belanja APBD Rp8,2 triliun Output, dimana pembobotannya sebesar 10 persen pada tahun 2020 menjadi 17
Realisasi belanja APBD Rp3,6 triliun persen di tahun 2021. Hal ini menunjukkan tingkat urgensi dari pelaporan capaian
Alokasi DAK Fisik Rp641,9 miliar output dalam proses pengelolaan keuangan negara.
Realisasi DAK Fisik Rp187,1 miliar
Alokasi Dana Desa Rp503,0 miliar Penyaluran DAK Fisik di Kalimantan Utara hingga akhir September mencapai
Realisasi Dana Desa Rp367,5 miliar Rp187,06 miliar atau 29,14 persen terhadap alokasi. Capaian penyaluran ini
Alokasi Dana 8% DAU Rp299,0 miliar relatif cukup optimal karena dipengaruhi oleh faktor efisiensi dan sejumlah
Realisasi Dana 8% DAU Rp105,6 miliar kebijakan relaksasi syarat penyaluran tahun lalu yang sudah tidak diberlakukan
Alokasi Dana PED Rp192,8 miliar pada tahun ini.
Realisasi Dana PED Rp62,8 miliar
Dalam menjalankan fungsinya sebagai RCE, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Profil Indikator Fungsi APBN/APBD Provinsi Kalimantan Utara telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah
Fungsi Alokasi Provinsi Kalimantan Utara, untuk menyampaikan draft Nota Kesepahaman
Bidang Kesehatan Rp457,7 miliar (MoU) antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Pengembangan SDM/Pendidikan Kalimantan Utara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara guna
Rp618,4 miliar meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi
Pelayanan Umum Rp920,2 miliar Kalimantan Utara.
Ketertiban dan Keamanan Rp90,7 miliar
Ekonomi Rp194,3 miliar Pengelolaan Keuangan Pemda semakin meningkat kualitasnya dan LKPD seluruh
Lingkungan Hidup Rp40,2 miliar Pemda di Kalimantan Utara tahun 2019 dan 2020 memperoleh opini WTP.
Perumahan dan Fasilitas Umum
Rp241,9 miliar BTPKLWtelah diterima oleh pedagang kaki lima dan warung sebesar Rp1,2 juta per
Pariwisata Rp10,7 miliar penerima manfaat. Berdasarkan aplikasi Puskeu Presisi milik Polri, penerima
Fungsi Distribusi BTPKLW-Polri di wilayah Provinsi Kalimantan Utara ditargetkan sebanyak 2450
Perlindungan sosial Rp37,5 miliar orang.
BLT Dana Desa 19.582 KPM
Fungsi Stabilisasi Kanwil DJPb dan KPPN lingkup Provinsi Kalimantan Utara mendukung penuh
Penempatan dana pemerintah pada BUMD Implementasi SAKTI pada tahun 2022. Kanwil DJPb membuka kesempatan kepada
Rp1,2 Triliun seluruh satker yang ingin kembali mendapatkan pelatihan SAKTI, baik dari trainer
SAKTI Kanwil maupun KPPN.
Rakor Pengembangan Desa dan Perdesaan Prov. Kaltara 2021
174
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEPTEMBER 2021
1. ISU TEMATIK
Kurangnya pemahaman Pemerintah Desa terkait perkembangan kebijakan baik dari segi penyaluran
maupun penggunaan Dana Desa yang terbaru. Dalam rangka meningkatkan menyelaraskan
pemahaman Pemda dan Pemdes terhadap kebijakan Dana Desa di tahun 2021, Pemerintah Provinsi
kalimantan Utara berinisiatif mengadakan Rapat Koordinasi Pembangunan Desa dan Perdesaan Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2021 pada hari Rabu, 22 September 2021.
Koordinasi antara Kanwil DJPb dengan Satuan Kerja dalam Mengawal Kualitas Progres Capaian Output
Satuan Kerja Tahun 2021. Mengingat urgensi dari pelaporan Capaian Output dalam proses pengelolaan
keuangan negara, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara mengadakan FGD Koordinasi Progres Capaian
Output Satuan Kerja Tahun 2021 pada hari Selasa, 28 September 2021.
Penyaluran DAK Fisik. Progres penyaluran DAK Fisik di Provinsi Kalimantan Utara berada pada peringkat
24 diantara 33 provinsi penerima DAK Fisik di seluruh Indonesia. Sedangkan di regional Pulau Kalimantan,
Provinsi Kalimantan Utara berada di peringkat paling bawah diantara 5 provinsi lain di pulau Kalimantan.
Dalam rangka memberikan informasi terkait progres penyaluran DAK Fisik serta sebagai reminder bagi
Pemda di wilayah Kaltara, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara menyusun bahan Publikasi yang akan
disebarkan melalui media massa lokal.
Koordinasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
yang dikemas dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU). Dalam rangka meningkatkan sinergi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah serta kesamaan langkah dalam membangun kesejahteraan masyarakat di
Provinsi Kalimantan Utara secara bersama-sama, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara menyerahkan
Draft Nota Kesepahaman kepada Pemprov Kaltara pada hari Senin, 27 September 2021.
Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan membudayakan opini
WTP di Kalimantan Utara. Mengingat tuntutan atas kualitas LKPD yang semakin meningkat serta dalam
rangka menjaga keandalan data pemerintah daerah, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara mengadakan
Sharing Session dengan tema “Strategi Peningkatan Kualitas LKPD, Membudayakan WTP di Kalimantan
Utara” pada Rabu, 29 September 2021.
Penyaluran Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) pada Kepolisian Resor
Kabupaten Bulungan. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara beserta KPPN Tanjung Selor diundang oleh
175
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEPTEMBER 2021
Polres Bulungan dalam acara penyaluran Secara Simbolis Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan
Warung (BTPKLW) pada hari Kamis, 23 September 2021.
End User Training SAKTI. Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait penggunaan aplikasi SAKTI
kepada seluruh satuan kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, KPPN lingkup KanwilDJPb
ProvinsikalimantanUtaramenyelenggarakanpelatihan aplikasi SAKTI yang telah mencapai tahapan End
User Training. EUT dilaksanakan secara 2 tahap yaitu EUT Modul Pelaksanaan pada tanggal 23 s.d. 27
Agustus 2021 dan EUT Modul Pelaporan pada tanggal 30 Agustus s.d. 3 September 2021.
2. KONDISI PERMASALAHAN
Sampai dengan akhir September 2021, penyaluran Dana Desa di Provinsi Kalimantan Utara telah
terealisasi sebesar Rp367,45 miliar atau mencapai 73,05 persen dari alokasi. Capaian penyaluran
tersebut lebih rendah dibandingkan penyaluran Dana Desa tahun lalu yang mencapai 77,42 persen.
Penyaluran Dana Desa di Kalimantan Utara sampai dengan September 2021 terus didorong serta
diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDG’s Desa melalui 3 Prioritas Penggunaan Dana Desa
yaitu: (1) Pemulihan Ekonomi Nasional, (2) Program Prioritas Nasional, dan (3) Adaptasi Kebiasaan Baru
Desa.
Dalam pelaksanaannya, penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa masih terdapat beberapa kendala.
Salah satunya karena kurangnya pemahaman Pemerintah Desa atas kegiatan-kegiatan penanganan dan
pencegahan pandemi Covid-19 yang dianggarkan pada Dana Desa hasil earmarked 8 persen. Selain itu
terdapat beberapa Desa yang belummelakukanpendataanawalSDG’sDesasertakurangnyapemahaman
Pemerintah Desa terkait skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Pelaporan data capaian output merupakan bagian dari monev pelaksanaan anggaran yang bertujuan
untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja, yang
telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-4/PB/2021
176
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEPTEMBER 2021
tentang petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian
Negara/Lembaga. Capaian Output mempunyai bobot penilaian paling besar bila dibandingkan dengan
dua belas indikator penilaian IKPAlainnya yaitu 17 persen. Hal ini menunjukkan pelaporan capaian output
mempunyai peran yang penting dalam proses pengelolaan keuangan negara, sehingga dibutuhkan
perhatian lebih besar dalam mengawalkualitas progres Capaian Output Satuan Kerja tahun 2021.
Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, batas penyampaian dokumen syarat penyaluran Tahap II
paling lambat 21 Oktober 2021. Berdasarkan data pada aplikasi OMSPAN, penyaluran DAK Fisik di
Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan 31 September 2021 mencapai Rp187,06 milliar atau setara
29,14 Persen dari alokasinya yang sebesar Rp641,94 miliar. Progres penyaluran DAK Fisik di Provinsi
Kalimantan Utara berada pada peringkat 24 diantara 33 provinsi penerima DAK Fisik di seluruh
Indonesia. Sedangkan di regional Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Utara berada di peringkat
paling bawah diantara 4 provinsi lain di pulau Kalimantan. Dibutuhkan upaya-upaya yang lebih besar
untuk mengakselerasi kinerja penyaluran DAK Fisik di Provinsi Kalimantan Utara mengingat capaian
persentase penyaluran DAK Fisik yang masih rendah sedangkan tahun anggaran 2021 hanya tersisa 3
bulan lagi.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah
dan sebagai Regional Chief Economist perlu membangun kerja sama/kemitraan dengan berbagai
stakeholders terkait di daerah, khususnya dengan pemerintah daerah, dalam rangka mewujudkan
sinergi dan keselarasan dalam mengelola keuangan daerah. Salah satu bentuk kerja sama dan kemitraan
tersebut dikemas dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Nota
Kesepahaman tersebut diharapkan mampu meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
serta kesamaan langkah dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara
secara bersama-sama.
177
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEPTEMBER 2021
Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance)telahmendorongpemerintahdaerahdalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang wajar dan berkualitas. LKPD yang
dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai
dasar untuk pengambilan keputusan. Melalui pemahaman akan tata kelola keuangan yang baik
diharapkan terwujud pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terhindar dari penyimpangan.
Hal ini pada akhirnya akan berimplikasi dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Dalam rangka mempertahankan opini WTP pada LKPD regional Kaltara, diperlukan adanya sebuah
Forum koordinasi antar pemda lingkup Kaltara agar dapat saling berbagi informasi dan menyelaraskan
pemahaman terkait penyusunan LKPD yang andal, akuntabel, dan transparan.
Program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) merupakan upaya
Pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 secara menyeluruh kepada pelaku usaha mikro yang
belum mendapatkan bantuan BPUM. Pelaksanaan penyaluran bantuan ini dilaksanakan secara langsung
kepada pedagang kaki lima dan warung dengan melibatkan anggota TNI dan Polri dengan pertimbangan
untuk percepatan pemberian bantuan serta keterjangkauan yang mencakup seluruh wilayah. Besaran
bantuan yang diterima oleh pedagang kaki lima dan warung sebesar Rp1,2 juta per penerima manfaat.
Pendataan dilakukan oleh Babinkantibmas dan Babinsa dengan dilengkapi foto real time yang tertera
tanggal dan waktu kegiatan pada hari pendataan dilakukan. Dilanjutkan dengan mendatangi langsung
ke lokasi pelaku usaha serta verifikasi NIK pelaku usaha dalam rangka memastikan calon penerima tidak
terdaftar dalam sistem BPUM. Mengingat BTPKLW merupakan bantuan Pemerintah jenis baru di Tahun
Anggaran 2021, perlu dilakukan koordinasi antara Kanwil DJPb dengan Polres dan TNI setempat dalam
rangka mensosialisasikan mekanisme penyaluran BTPKLW kepada masyarakat.
End User Training SAKTI Modul Pelaksanaan dan Pelaporan dilakukan dalam rangka persiapan
implementasi SAKTI secara penuh mulai tahun 2022. Kegiatan tersebut dikuti oleh seluruh satker non
piltong SAKTI dan dilaksanakan secara serentak oleh seluruh KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Utara. Mengingat pentingnya pelaksanaan kegiatan tersebut, diperlukan adanya mitigasi
atas kendala- kendala yang kemungkinan akan dihadapi pada saat implementasi SAKTI.
178
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEPTEMBER 2021
3. ANALISIS
Penggunaan Dana Desa di Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDG’s
Desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa masih
terdapat beberapa kendala di lapangan. Salah satunya, kurangnya pemahaman Pemerintah Desa
dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19 yang
dianggarkan dari Dana Desa earmarked sebesar 8 persen. Selain itu, masih terdapat beberapa Desa
yang masih belum melakukan pendataan awal SDG’s Desa. Pemutakhiran data berbasis SDG’s Desa
merupakan pemutakhiran data Indeks Desa membangun (IDM) yang lebih detail dan lebih mikro agar
informasi yang diperoleh lebih lengkap. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak Pemerintah
Desa yang minim pemahaman dalam pelaksanaan SDG’s Desa sehingga terdapat beberapa Pemerintah
Desa yang menganggap SDG’s Desa bukanlah kegiatan prioritas di tahun 2021. Kendala lainnya dalam
penggunaan Dana Desa adalah kurangnya pemahaman Pemerintah Desa terkait skema Padat Karya
Tunai Desa (PKTD). Skema PKTD dalam pelaksanaan Dana Desa mengutamakan pemanfaatan sumber
daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan
daya beli, dan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, kurangnya pemahaman Pemerintah Desa dalam
mengelompokkan kegiatan prioritas yang berpotensi untuk dilaksanakan melalui mekanisme PKTD.
Berdasarkan data pada MONEVPA, indikator peniliaian Capaian Output tingkat Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Utara hingga bulan Agustus mencapai 68,57. Mengingat besarnya pembobotan dari
indikator tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara berinisiatif melaksanakan FGD Koordinasi
Progres Capaian Output Satuan Kerja Tahun 2021 pada tanggal 28 September 2021. Sasaran dari
kegiatan ini adalah satuan kerja lingkup wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara yang
memiliki pagu anggaran besar dan nilai KCO dibawah 70 dengan mengundang KPA dan PPK dari Satuan
Kerja terkait sebagai top level management dan penanggungjawab kegiatan. Melalui kegiatan FGD
tersebut, diharapkan dapat meluruskan pemahaman satuan kerja terkait penginputan Capaian Output
serta meningkatkan koordinasi Kanwil DJPb dengan satuan kerja dalam rangka meningkatkan nilai IKPA
satuan kerja.
Progres penyaluran DAK Fisik di Kalimantan Utara masih berada pada peringkat ke-24 diantara 33
provinsi penerima DAK Fisik di seluruh Indonesia. Sedangkan di regional Pulau Kalimantan, Kalimantan
Utara sendiri berada di peringkat paling bawah diantara 5 provinsi di pulau Kalimantan. Capaian
penyaluran ini, meskipun tercatat lebih rendah dari penyaluran tahun lalu yang mencapai Rp621,81
miliar namun relatif cukup optimal karena dipengaruhi oleh faktor efisiensi dan sejumlah kebijakan
relaksasi syarat penyaluran tahun lalu yang sudah tidak diberlakukan pada tahun ini. Diperlukan adanya
koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Kanwil DJPb beserta KPPN dengan seluruh Pemda se-
Kalimantan Utara mengingat batas akhir penyaluran DAK Fisik tahap II pada tanggal 21 Oktober 2021.
Keterlambatan proses penyaluran DAK Fisik tahap II tahun 2021 di ProvinsiKalimantan Utara disebabkan
oleh beberapa hal, antara lain:
a. Kondisi geografis serta kendala ketersediaan infrastruktur jaringan internet di wilayah Kaltara yang
memberikan dampak pada lambatnya proses pengadaan barang dan jasa yang didanai dari DAK Fisik.
b. Lambatnya penyerapan DAK Fisik tahap I yang berimplikasi pada pemenuhan syarat penyaluran DAK
Fisik tahap II.
179
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEPTEMBER 2021
c. Kebiasaan pemda dalam pemenuhan dokumen syarat penyaluran DAK Fisik disaat injury time.
Dalam menjalankan fungsi sebagai Regional Chief Economist, Kanwil Ditjen Perbendaharaan berperan
dan bertanggung jawab dalam mengembangkan, menjalin koordinasi serta melakukan analisis
ekonomi dan keuangan dengan lingkup tanggung jawab yang lebih luas meliputi perencanaan,
pengawasan, penyebaran informasi dan koordinasi penelitian ekonomi regional. Salah satu bentuk
koordinasi dan kerja sama tersebut dikemas dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara. Dengan adanya Nota Kesepahaman tersebut diharapkan mampu menjembatani
kebutuhan dan kesamaan langkah dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel.
Pada hari Senin tanggal 27 September 2021, telah diadakan pertemuan antara Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bertempat di
Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Tujuan dari pertemuan tersebut adalah
menyampaikan draft Nota Kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk
meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Adapun ruang
lingkup Nota Kesepahaman tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pembinaan BLUD;
b. Pemberdayaan UMKM Lingkup Provinsi Kalimantan Utara;
c. Pembinaan Akuntansi Dan Penyusunan LKPD;
d. Pertukaran, Pengintegrasian, Dan Pemanfaatan Informasi Serta Data Dalam Rangka Pemenuhan
Kebutuhan Data Dan Informasi; Dan
e. Pengembangan Regional Chief Economist (RCE).
Mengingat tuntutan atas kualitas LKPD yang semakin meningkat serta dalam rangka menjaga keandalan
data pemerintah daerah, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara mengadakan Sharing Session dengan
tema “Strategi Peningkatan Kualitas LKPD, Membudayakan WTP di Kalimantan Utara”. Tujuan
diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah meningkatkan kualitas, akuntabilitas, transparansi, dan
keandalan LKPD serta mensosialisasikan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
Program BTPKLW dilaksanakan Pemerintah dengan bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam rangka
memperluas jangkauan penyaluran denganpertimbangan percepatan pemberian bantuan sehingga
usaha mikro yang belum mendapatkan bantuanBPUMdapatdijangkauolehpenyaluranBTPKLW. Polres
Bulunganmelakukan pendataan dan penyaluran BTPKLW via aplikasi Puskeu Presisi yang disediakan oleh
Pusat Keuangan Polri dan operasi di lapangannya dibantu Bhabinkamtibmas. Sampai dengan tanggal 23
September 2021, data penerima yang telah masuk adalah 242 orang dan penyaluran BTPKLW pada hari
tersebut direncanakan untuk 45 orang. Penyaluran secara simbolis dilakukan oleh Kapolres Bulungan
AKBP Ronaldo Maradona yang selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan kendala pendataan dan
penyaluran BTPKLW di lapangan. Adapun kendala dalam penyaluran BTPKLW di lapangan, antara lain:
a. penggunaan aplikasi Puskeu Presisi yang memerlukan jaringan internet sehingga beberapa daerah
dengan kondisi sarana fasilitas komunikasi data/jaringan internet yang kurang memadai di wilayah
180
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEPTEMBER 2021
Kalimantan Utara masih belum dapat dilakukan penyaluran.
b. Selain itu, kondisi geografis di wilayah Kalimantan Utara dimana terdapat beberapa daerah yang
terletak di wilayah remote area dan hanya moda transportasi udara yang dapat mencapai daerah
tersebut juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penyaluran BTPKLW.
Menindaklanjuti pelaksanaan EUT SAKTI yang dilakukan oleh KPPN, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan
Utara telah mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan EUT
SAKTI, antara lain:
a. Kendala jaringan, yaitu kondisi dimana petugas satker berada di lokasi yang jaringan internetnya
tidak stabil atau kurang kondusif sehingga tidak dapat membuka aplikasi SAKTI Web.
b. Kendala SDM, yaitu tingkat pemahaman petugas satker dalam memahami pengoperasian aplikasi
SAKTI berbeda-beda, dimana jumlah petugas satker yang berhasil menyelesaikan output EUT jauh
lebih sedikit dibandingkan yang tidak berhasil.
c. Kendala hak akses, yaitu kondisi dimana petugas satker tidak dapat mengakses role tertentu pada
aplikasi SAKTI sehingga tidak dapat melakukan praktik, seperti terjadi pada Modul Pelaporan.
d. Kendala operasional, yaitu kondisi dimana terjadi gangguan operasional selama penyelenggaran
EUT SAKTI, seperti sms OTP tidak masuk, PPK/PPSPM tidak standby, dan lain sebagainya, sehingga
petugas satker tidak dapat melanjutkan tahapan praktik berikutnya.
e. Kendala fokus, yaitu kondisi dimana petugas satker tidak dapat fokus sepenuhnya dalam mengikuti
EUT dikarenakan harus sambil menyelesaikan tugas dan pekerjaannya sehari-hari.
4. REKOMENDASI
a. Mendorong Pemda memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Desa terkait kegiatan- kegiatan dalam
rangka Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19 dan skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD),
serta mendorong Pemda agar menginstruksikan Pemdes di wilayahnya menyalurkan BLT Dana Desa
bulan September secara tepat waktu ke KPM sekaligus mendorong percepatan pemenuhan syarat
penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap III. Menginformasikan kepada para DPMD terkait penyaluran
BLT Dana Desa bulan Oktober - Desember mulai dapat disalurkan per tanggal 1 Oktober 2021.
b. Kanwil DJPb senantiasa memantau progres penginputan Capaian Output oleh satuan kerja secara
mingguan dan memetakan potensi permasalahan untuk ditindaklanjuti kemudian dalam rangka
meningkatkan kualitas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja di wilayah kerja Kanwil
DJPb Provinsi Kalimantan Utara yang maksimal.
c. Kanwil DJPb beserta seluruh KPPN terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh
Pemda untuk memantau progres dan mendorong akselerasi penyerapan DAK Fisik Tahap I agar
pemenuhan syarat penyaluranTahapII terealisasi lebih cepat sebelum batas akhir tanggal 21 Oktober
2021.
d. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara agar dapat mempercepat proses penandatanganan Nota
Kesepahaman (MoU) dengan Pemprov/Pemda untuk meningkatkan sinergi pengelolaan keuangan
dan peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE).
181
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEPTEMBER 2021
e. Untuk meningkatkan kualitas LKPD, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1)
menatausahakan belanja hibah dan bantuan sosial dengan lebih tertib; 2) meningkatkan pengelolaan
aset daerah dengan cara membangun aplikasi pencatatan aset dan penyusutan aset; 3)
meminimalisir kesalahan dalam proses penganggaran; 4) memastikan agar pengadministrasian
belanja barang dan jasa pada beberapa OPD dilakukan sesuai ketentuan; 5) meningkatkan volume
pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih disiplin dan tepat waktu guna memperbaiki
kualitas kinerja.
f. Bersinergi dengan TNI dan Polri dalam rangka menyebarluaskan informasi terkait penyaluran
Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) kepada publik baik melalui publikasi
ke media massa lokal serta media sosial resmi.
g. Kanwil DJPb dan KPPN agar mendukung penuh Implementasi SAKTI pada tahun 2022. Kanwil DJPb
membuka kesempatan kepada seluruh satker yang ingin kembali mendapatkan pelatihan SAKTI, baik
dari trainer SAKTI Kanwil maupun KPPN. Hal ini untuk memastikan bahwa user Satker telah
mendapatkan pemahaman yang memadai sehingga saat pelaksanaan semua modul web based SAKTI
tahun 2022 tidak menemui kendala yang berarti. Oleh karena itu, diharapkan Direktorat SITP dapat
menyediakan akses SAKTI untuk melakukan pelatihan SAKTI tambahan bagi user satker di daerah.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
182
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan per 30 September 2021 AKSELERASI BELANJA K/L, DAK FISIK DAN DANA
DESA, PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 4,27 KEUANGAN, DAN PENGUATAN STRATEGI
Trilyun KOMUNIKASI DI PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 25,03 Trilyun
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 17,12 Trilyun RINGKASAN EKSEKUTIF
(68,4%) Realisasi Belanja Kementerian Negara/ Lembaga (K/L), DAK Fisik, dan Dana Desa masih
perlu dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 1,57 Trilyun masyarakat Kalimantan Tengah. Penyebab utama dari kondisi tersebut antara lain
Realisasi DAK Fisik 2021 0,71 Triliun (42,9%) pembatalan paket kegiatan, keterlambatan proses pengadaan, kurangnya sinergi antar
instansi lingkup Pemda, bencana banjir, serta dampak dari terjadinya permasalahan
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1,43 Trilyun hukum.
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 0,94 Trilyun Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2020, seluruh Pemda telah
(65,7%) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun terdapat sejumlah temuan
pada aspek pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, strategi
komunikasi melalui sinergi antar lembaga perlu dibangun dengan melakukan kerjasama
antar lembaga sebagai kanal informasi perkembangan fiskal, moneter, perbankan, dan
penanganan Covid-19 kepada stakeholders dan media massa..
Langkah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah adalah melakukan
koordinasi dan asistensi melalui kegiatan one-on-one meeting dengan satker K/L, executive
meeting sekaligus penyampaian penghargaan dengan para pimpinan Pemda, untuk
mengidentifikasi penyebab permasalahan dan merumuskan strategi penyelesaian.
Kegiatan tersebut juga didukung oleh KPPN dengan melalukan FGD teknis dengan OPD
pengelola DAK Fisik dan Dana Desa.
Dalam hal strategi komunikasi, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan
forum Media Update bersama dengan perwakilan BI, OJK, dan Satgas Penangaan Covid-19
Provinsi Kalimantan Tengah.
Dari pantauan sampai dengan akhir bulan September 2021, telah teridentifikasi indikator-
indikator keberhasilan dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu adanya akselerasi
belanja K/L, DAK Fisik dan Dana Desa jika dibandingkan dengan periode sebelumnya,
penguatan hubungan kerjasama dengan Pemda, perwakilan BI, OJK, serta lembaga lainnya
dalam mendukung perekonomian diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
Keterangan :Koordinasi dan penyerahan penghargaan Hapakat Award diwakili oleh Sekda Kabupaten Kapuas.
1. ISU TEMATIK
Akselerasi Belanja Kementerian Negara/ Lembaga (K/L). Dalam rangka mendorong akselerasi belanja
pemerintah dan peningkatan nilai kinerja pelaksanaan anggaran, khususnya belanja K/L, Kanwil DJPb
Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) berupa
one-on-one meeting tematik dengan para KPA satuan kerja yang memiliki pagu besar dan realisasi belanja
183
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEPTEMBER 2021
yang masih rendah. Kegiatan tersebut dilakukan antara lain dengan SNVT PJPA Kalimantan Tengah, satker
lingkup KPPN Sampit, satker Tugas Pembantuan, dan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.
Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Untuk mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya DAK Fisik Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan BLT
Dana Desa, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan asistensi dan koordinasi kepada
sejumlah Pemda dalam bentuk kegiatan executive meeting dengan pimpinan daerah, Sekretaris Daerah,
Kepala BPKAD, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DAK Fisik dan Dana Desa.
Bersamaan dengan hal tersebut, KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan
koordinasi teknis percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan Pemda diwilayahnya, antara
lain kegiatan FGD teknis antara KPPN Palangkaraya dengan DPKAD, BPMD, dan OPD Pengelola DAK Fisik
terkait.
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti hasil temuan BPK atas
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2020 pada
seluruh Pemda di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, diperlukan peningkatan pembinaan sistem
akuntansi pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah juga
melakukan koordinasi langsung dengan Pemda sekaligus menyampaikan “Hapakat Award” sebagai
bentuk penghargaan atas tingkat kualitas, akuntabilitas dan transparansi LKPD.
Penguatan kerja sama antar lembaga dan strategi komunikasi yang komprehensif. Untuk melihat
informasi perekonomian regional secara utuh, dibutuhkan sinergi antar lembaga terkait dengan kebijakan
fiskal, moneter, perbankan, dan pengendalian kondisi pandemi Covid-19. Maka dari itu, Kanwil DJPb
Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penguatan kerjasama antar lembaga dan peningkatan strategi
komunikasi kepada para stakeholders dan media massa terkait dengan perkembangan fiskal, moneter,
jasa keuangan, dan penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Forum Media
Update bersama dengan OJK, Perwakilan BI, dan Satgas Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah.
2. KONDISI PERMASALAHAN
Realisasi Belanja K/L per 31 Agustus 2021 baru mencapai 49,37%. Sesuai dengan Nota Dinas Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-292/PB/2021 hal Akselerasi Belanja Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah, target realisasi belanja Triwulan III adalah sebesar 70%. Namun, tingkat realisasi
belanja K/L lingkup Provinsi Kalimantan Tengah per tanggal 31 Agustus 2021 baru mencapai 49,37% (Rp
4,73 triliun dari pagu Rp 9,57 triliun). Jenis belanja yang menjadi kontributor utama ketidakserapan adalah
Belanja Modal dengan angka realisasi sebesar 33,95% (Rp1,46 triliun dari pagu Rp4,31 triliun). Selain itu,
realisasi belanja barang menjadi kontributor kedua dengan tingkar realisasi sebesar 53,89% (Rp 1,72
triliun dari Rp3,19 triliun).
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat gap realisasi belanja K/L sebesar 20,63%, sehingga
diperlukan usaha ekstra untuk melakukan percepatan belanja K/L pada bulan September 2021 untuk
mempercepat peningkatan realisasi belanja K/L, khususnya jenis belanja Modal. Mengingat akan segera
berakhirnya Triwulan III, kegiatan one-on-one meeting dilaksanakan secara simultan, yaitu pada tingkat
high level dengan KPA serta melanjutkan evaluasi teknis dengan pengelola keuangan Satker.
184
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEPTEMBER 2021
Gambar 1: Pagu dan Realisasi Belanja APBN Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Agustus 2021
Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah)
Hambatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang terdiri
dari 14 kabupaten/kota dan memiliki 1.433 desa. Pada tahun 2021, Provinsi Kalimantan Tengah
mendapatkan alokasi DAK Fisik sebesar Rp 1,64 Triliun dan alokasi Dana Desa sebesar Rp 1,43 Triliun.
Selain ditujukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, alokasi tersebut juga ditujukan
untuk pemulihan ekonomi dan penanganan dampak pandemic Covid-19. Namun demikian, sampai
dengan 31 Agustus 2021, realisasi penyaluran alokasi tersebut masih belum optimal dan menjadi jenis
belanja TKDD dengan persentase terendah, yaitu 33,81% untuk DAK Fisik dan 53,63% untuk Dana Desa.
Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena kedua jenis alokasi tersebut justru disalurkan
langsung oleh KPPN setempat.
Untuk DAK Fisik yang baru mencapai 33,8%, fokus perhatian ditujukan pada proses penyaluran Tahap II
karena batas akhir pengajuan usulan DAK Fisik Tahap II pada tanggal 21 Oktober 2021. Capain tersebut
tidak selaras dengan ketentuan PMK 130/PMK.07/2019 yang mengatur bahwa pengajuan usulan
penyaluran DAK Fisik Tahap II oleh Pemda sudah dapat dilakukan mulai dari bulan April 2021. Padahal
percepatan penyaluran Tahap II akan memberikan beberapa dampak positif. Pertama, terwujudnya
percepatan penyaluran Tahap III yang sudah dapat diajukan per bulan September 2021. Kedua,
mempercepat terealisasinya output DAK Fisik terkait yang mana selanjutnya dapat segera dimanfaatkan
oleh masyarakat. Ketiga, nilai multiplier effect atas belanja DAK Fisik akan semakin meningkat.
Untuk Dana Desa, fokus perhatian ditujukan pada dua hal. Pertama, proses penyaluran Tahap II yang baru
mencapai 23,5% (337 dari 1.433 desa) yang tersebar merata di seluruh Pemda. Kedua, proses penyaluran
BLT DD bulan 1 s.d. 9 yang baru mencapai 65% (dari target 75%), dimana konsentrasi ketidaksaluran
terdapat pada Kabupaten Kapuas. Jika melihat ketentuan PMK 94/PMK.07/2021, seharusnya penyaluran
Dana Desa Tahap II dan BLT Dana Desa bulan 1 s.d. 9 dapat diselesaikan pada bulan September 2021.
185
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEPTEMBER 2021
Ketentuan tersebut mengatur sejumlah relaksasi penyaluran dana desa, salah satunya adalah penyaluran
BLT Dana Desa untuk tiga bulan sekaligus. Harapan dari relaksasi ini adalah mempermudah dan
mempercepat pengajuan atas permintaan penyaluran BLT Dana Desa, sehingga Pemerintah Desa dapat
segera menyalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan lebih cepat. Hal ini sangat penting
untuk mengoptimalkan manfaat dari BLT Dana Desa sebagai salah satu bentuk Bantuan Sosial Pemerintah
kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, khususnya akibat lesunya perekonomian di masa
pandemi.
Secara umum permasalahan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya sinergi antar instansi lingkup Pemda
dan kondisi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Dalam rangka
mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik Dana Desa agar kemanfaataan output atas dana tersebut
dapat segera dirasakan oleh masyarakat, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinatif secara
langsung, baik secara executive maupun teknis, dengan seluruh Pemda untuk memitigasi potensi
permasalahan atas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Salah satu tujuan dari koordinasi tersebut adalah
untuk mengingatkan Pemda akan target kemanfaatan atas DAK Fisik dan Dana Desa, khususnya untuk
membantu perekonomian masyarakat dan daerah atas dampak negative Covid-19.
Penyaluran yang cepat merepresentasikan pemerintahan yang responsive atas kondisi masyarakat di
masa pandemi. Bersamaan dengan upaya tersebut, KPPN juga terus melakukan melakukan koordinasi
teknis dengan para pengelola teknis DAK Fisik dan Dana Desa di wilayahnya. Namun demikian, usaha
percepatan penyaluran Dana Desa tersebut juga menuntut adanya kesiapan dan kesadaran dari para
perangkat desa sebagai salah satu mitigasi terhadap potensi permasalahan hukum atas penyaluran Dana
Desa.
Tindak lanjut atas temuan BPK. Meskipun telah memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
masih terdapat sejumlah catatan pada Laporan Hasil Audit BPK atas LKPD TA 2020 terkait dengan
pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas Pengelolaan
Dana APBD/APBN yang dipertanggungjawabkan dalam LKPD. Temuan-temuan tersebut meliputi
permasalahan pengendalian internal dan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari :
1) Temuan sehubungan dengan Pengelolaan Dana APBD/APBN yang dipertanggungjawabkan dalam
LKPD yang meliputi pengelolaan Pendapatan (30 temuan), Belanja (100), Aset (43), dan Pembiayaan
(1).
2) Temuan sehubungan dengan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebanyak 11
temuan.
Maka dari itu, diperlukan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dan peningkatan kepatuhan
terhadap peraturan perundang- undangan untuk menyajikan Laporan Keuangan yang memberikan
keyakinan memadai atas kewajaran laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada
masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan sinergisitas dan kolaborasi antar lembaga
dalam proses pembinaan sistem akuntansi pemerintah daerah.
Peningkatan kerjasama antar lembaga dan strategi komunikasi yang komprehensif. Perkembangan
fiskal, moneter, dan penanganan Covid-19 di daerah cenderung hanya terinformasikan kepada
stakeholder, media massa, dan masyarakat secara searah dan parsial. Sehingga terdapat potensi
misinterpretasi atas sejumlah informasi yang beredar. Padahal dalam untuk melihat perkembangan
ekonomi yang terjadi disuatu daerah, diperlukan informasi fiskal, moneter, perbankan, dan penanganan
186
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEPTEMBER 2021
Covid-19 dalam satu tempat dan waktu yang sama. Sehingga sejumlah komponen tersebut dapat saling
melengkapi dalam menjelaskan kondisi perkonomian yang terjadi.
Maka dari itu, diperlukan kolaborasi antar lembaga untuk menyampaikan informasi terbaru dalam suatu
forum bersama, khususnya Kanwil DJPb, Perwakilan BI, OJK, dan Satgas Covid-19 di daerah. Hal ini sebagai
proses penguatan kerjasama antar lembaga dan peningkatan strategi komunikasi kepada para
stakeholders dan media massa terkait perkembangan kondisi perekonomian di masa pandemi di wilayah
Provinsi Kalimantan Tengah.
3. ANALISIS
Rendahnya realisasi belanja K/L di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Tingkat realisasi belanja K/L
lingkup Provinsi Kalimantan Tengah per tanggal 31 Agustus 2021 baru mencapai 49,37% (Rp 4,73 triliun
dari pagu Rp 9,57 triliun). Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh Rendahnya realisasi jenis belanja
modal (33,9%) dan jenis belanja barang (53,9%). Hasil analisis data menunjukkan bahwa potensi
permasalahan berkisar pada proses pengadaan barang/jasa dan bencana banjir yang terjadi di sejumlah
wilayah Kalimantan Tengah.
Berdasarkan hal tersebut, Kanwil DJPb Kalimantan Tengah menyelenggarakan EPA berupa one-on-one
meeting tematik dengan para KPA satuan kerja yang memiliki pagu besar dan realisasi belanja yang masih
rendah. Kegiatan tersebut dilakukan antara lain dengan SNVT PJPA Kalimantan Tengah, satker lingkup
KPPN Sampit, satker Tugas Pembantuan, dan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas. Adapun
permasalahan yang diperoleh antara lain:
1) Rendahnya realisasi jenis belanja modal (33,9%) antara lain disebabkan oleh sejumlah pembatalan
paket kegiatan dan keterlambatan proses pengadaan barang/jasa pada satker SNVT Pelaksanaan
Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan Tengah memberikan kontribusi ketidakserapan yang signifikan
karena memiliki pagu sebesar Rp 1,4 triliun (kontribusi 15,8% dari total pagu K/L wilayah Kalimantan
Tengah). Selain itu, sejumlah pelaksanaan pekerjaan fisik yang baru dimulai pada bulan Juli 2021 akibat
menunggu proses refokusing anggaran dan kondisi banjir di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah
menjadi kontributor utama karena menghambat percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik.
2) Realisasi jenis belanja barang (53,9%) yang menjadi kontributor kedua ketidakserapan anggaran
antara lain disebabkan oleh keterlambatan SE MP-PNBP terpusat, permasalahan pengalihan calon
lahan transmigrasi, dan penambahan pagu anggaran di tengah tahun berjalan.
3) Pada satuan kerja lingkup KPPN Sampit, isu permasalahan anggaran utama berupa: (a) rendahnya
realisasi belanja modal tanah karena belum ditetapkannya lokasi tanah oleh K/L pusat; (b)
keterlambatan penerbitan SE MP-PNBP terpusat di bulan September 2021; dan (c) tertundanya
kegiatan karena PPKM dan bencana banjir.
4) Pada satuan kerja Tugas Pembantuan dan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, belum tersedianya
lahan pertanian, ektensifikasi lahan yang tertunda akibat cuaca, tidak terdapatnya kegiatan
penanganan kebakaran hutan gambut dan pengalihan lahan calon transmigran yang membutuhkan
proses study kelayakan menjadi isu permasalahan utama.
Dari hasil koordinasi tersebut, terdapat peningkatan realisasi belanja K/L sebesar 11,16% pada bulan
September 2021, yang terdiri dari belanja modal sebesar 13,73% dan belanja barang sebesar 7,97%. Pada
kegiatan tersebut, juga diperoleh komitmen dari para pimpinan satuan kerja untuk segera mempercepat
187
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEPTEMBER 2021
pelaksanaan pekerjaan serta meningkatkan koordinasi dengan eselon I terhadap permasalahan yang
membutuhkan peran aktif eselon I.
Rendahnya realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
Untuk DAK Fisik, rendahnya realisasi terfokus pada lambatnya penyaluran Tahap II antara lain disebabkan
oleh dua permasalahan utama, yaitu:
1) Kurangnya sinergi dan koordinasi antar instansi lingkup Pemda dalam pemrosesan usulan penyaluran
DAK Fisik (BPKAD, OPD teknis, dan APIP)
2) Bencana banjir yang melanda di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah.
Pada permasalahan yang pertama, kurangnya kordinasi antar instansi disebabkan oleh adanya
misinterpretasi atas peraturan penyaluran DAK Fisik. Misalnya APIP menafsirkan bahwa LHR APIP yang
menjadi syarat penyaluran tahapan berikutnya harus disertai dengan hasil dari audit fisik atas output DAK
Fisik. Padahal LHP APIP seharusnya hanya merupakan pemeriksaan atas dokumen yang diajukan oleh OPD
teknis.
Kedua, kondisi banjir yang cukup lama disejumlah wilayah di hilir (antara lain di Kabupaten Katingan)
menyebabkan pelaksanaan pekerjaan fisik tidak dapat dilanjutkan dan progress pekerjaan tidak tidak
dapat diperiksa capaian outputnya, padahal bukti capaian output menjadi syarat penyaluran tahap
berikutnya. Sehingga terdapat potensi perpanjangan kontrak pekerjaan karena banjir yang terjadi.
Selain permasalahn utama tersebut, terdapat kondisi dimana terdapat DAK Fisik yang tidak diajukan oleh
Pemda (subbidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Kapuas). Hal ini disebabkan oleh Gapoktan yang tidak
sanggup melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan secara swakelola sebagaimana tertuang dalam
perturan Menteri Pertanian.
Sedangkan untuk Dana Desa, rendahnya realisasi terfokus pada penyaluran Dana Desa Tahap II (23,5%
atau 337 dari 1.433 desa) dan BLT Desa bulan 1 s.d. 9 (65% dari target 75%). Kondisi tersebut antara lain
disebabkan oleh tiga permasalahan utama, yaitu:
1) Kurangnya sinergi dan koordinasi antar BPMD, APIP, dan BPKAD.
2) Kondisi banjir yang memperlambat penyampaian Dana Desa dan laporannya.
3) Dampak permasalahan hukum akibat ketidaksiapan aparat desa.
Permasalahan pertama merupakan penyebab utama lambatnya penyaluran Dana Desa di Kabupaten
Kapuas. Misinterprestasi pihak BPKAD karena fisik Dana Desa yang tidak melalui RKUD menyebabkan
BPKAD menambah sokumen persyaratan untuk memproses usulan penyaluran Dana Desa di aplikasi. Hal
ini mengakibatkan perlambatan proses pengajuan penyaluran di pihak BPKAD.
Kedua, kondisi banjir juga menyebabkan sejumlah Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana
Desanya dengan tidak segera. Selain itu, jarak desa yang cukup jauh juga menyebabkan aparat desa
merapel pengajuan usulan atau menyampaikan laporan ke DPMD. Hal ini salah satunya terjadi di
Kabupaten Katingan.
Ketiga, permasalahan hukum yang menimpa sejumlah desa di Kabupaten Kapuas, memberikan dampak
negative kepada DPMD dan desa lainnya untuk melakukan penyaluran Dana Desa. Hal ini menjadi
pembelajaran bahwa Dana Desa menuntut adanya kesiapan dari desa dan tingkat integritas aparat desa.
Ketidaksiapan yang terjadi akan mengakibatkan pelanggaran hukum sepeti penggelapan Dana Desa
karena karakter pelaporan Dana Desa yang cukup mudah, yaitu hanya sebatas laporan. Maka
dari itu, pada periode ini kami mensyaratkan laporan secara fisik (hardcopy) dan pemrosesan usulan
penyaluran berdasarkan permintaan dari Desa
188
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEPTEMBER 2021
Berdasarkan karakter permasalahan utama DAK Fisik dan Dana Desa tersebut, Kanwil DJPb memutuskan
untuk melakukan executive meeting dengan sejumlah Bupati dan Sekretaris Daerah bersama dengan OPD
terkait dengan memperhatikan kondisi transporatsi akibat bencana banjir, serta mendorong KPPN untuk
berkoordinasi secara teknis dengan OPD Pemda terkait. Executive meeting ini juga ubetujuan untuk
menyamakan persepsi atas sejumlah misinterpretasi sejumlah OPD terhadap ketentuan pengelolaan DAK
Fisik dan Dana Desa.
Terdapat enam Kabupaten yang dikunjungi oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu
Kabupaten Kapuas, Katingan, dan Pulang Pisau. Keikutsertaan Bupati dan Sekretaris Daerah menjadi
strategi Kanwil DJPb untuk mensinergikan OPD pada setiap Pemda mengingat permasalahan utama dari
lambatnya penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa adalah pada sinergisitas lintas instansi Pemda. Selain itu,
kondisi bencana banjir dan permasalahan hukum juga membutuhkan peran aktif pimpinan daerah.
Dari hasil koordinasi dan asistensi yang telah dilakukan, tingkat penyaluran DAK Fisik per 30 September
naik secara signifikan menjadi Rp 705 miliar (42,9%), atau naik naik 9,1% dari posisi akhir Agustus 2021.
Peningkatan terbesar terdapat pada Kab. Kotawaringin Barat sebesar Rp 51,4 miliar (21,7%) dan Kota
Palangkaraya sebesar Rp 12,6 miliar (19,2%). Selain itu, juga diperoleh komitmen seluruh jajaran Pemda
untuk mempercepat pengajuan usulan Tahap II-nya sebelum pertengahan Oktober 2021. Percepatan
yang terjadi di bulan September diharapkan dapat ditingkatkan di bulan selanjutnya. Selain itu, sejumlah
Pemda yang mengalami banjir juga akan mengupayakan langkah alternatif untuk mempercepat
penyelesaian output DAK Fisik.
Untuk Dana Desa, terdapat peningkatan penyaluran Dana Desa yang signifikan, yaitu menjadi Rp 936
miliar (65,7%), atau naik 12% dari posisi akhir Agustus 2021. Fokus kenaikan terdapat pada BLT Dana Desa
menjadi Rp 242 milar (71,9%), atau naik 6,9%, serta presentase Desa yang telah salur Dana Desa Tahap II
menjadi 52,6% atau naik 28,9% dari bulan sebelumnya. Selain itu, sebagai mitigasi atas pelanggaran
hukum yang terjadi, maka Pemda akan mendorong peran aktif Camat sebagai dalam mengawal dan
mengawasi pelaksanaan Dana Desa diwilayahnya (dimana saat ini Camat hanya melakukan verifikasi
terhadap ADD dan belum termasuk Dana Desa).
Analisis atas temuan BPK atas kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Meskipun seluruh Pemda di wilayah Kalimantan Tengah telah memperoleh opini WTP atas LKPD TA 2020,
namun kualitas LKPD masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan atas catatan dalam laporan hasil audit
BPK.
1) Analisis temuan kelemahan pengendalian sehubungan dengan Pengelolaan Dana APBD/APBN pada
pos-pos laporan keuangan.
Hasil audit BPK menunjukkan bahwa persentase temuan terbanyak permasalahan pengendalian
internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah Pos Belanja pada APBD
(57%), disusul dengan Pos Pengelolaan Aset Pemerintah daerah (25%), Pendapatan (17%) dan
Pembiayaan (1%).
189
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEPTEMBER 2021
Berdasarkan analisis data dan Diagram Paretto, 80% permasalahan kelemahan pengendalian internal
dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan
Pos-Pos APBD dan LKPD bersumber dari permasalahan Pengendalian Internal Pengelolaan Belanja dan
Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah. Dengan jumlah temuan sebanyak 143 atau 82% dari seluruh
temuan, maka kedua obyek permasalahan tersebut menjadi fokus utama perhatian kegiatan
pembinaan. Upaya penyelesaian 80% permasalahan tersebut dapat diawali dengan fokus pada
permasalahanpada Pengelolaan Belanja APBD yang berkorelasi dan merupakan sumber utama
permasalahan kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.
2) Analisis temuan kelemahan pengendalian sehubungan dengan Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD), sebanyak 11 temuan.
LHP Audit BPK atas LKPD Pemda Tahun 2020 melaporkan 22 temuan permasalahan kelemahan
pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam proses
penyusunan LKPD pada 4 Pemerintah Daerah, sebagai mana dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 1: Permasalahan Penyusunan LKPD TA 2020 Jumlah %
Temuan6
Permasalahan Penyusunan LKPD 2
Sumber Daya Pengelola Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan 4 71
SPI Aplikasi SIMDA Keu dan BMD 5 2%8
Implementasi SAP 2 9%3%
Penganggaran 1 5%%
SPI Jurnal Akuntansi 1 5%
Rekonsiliasi 1
Likuiditas 1 5%
Penyajian Hibah 1
Penyajian Data LK BLUD 5%
22 5%
Jumlah Temuan
10
0%
190
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEPTEMBER 2021
Berdasarkan data temuan dan Analisis Diagram Paretto dapat dijelaskan bahwa 80 % dari seluruh
permasalahan kelemahan pengendalian internal dalam Penyusunan LKPD bersumber dari
permasalahan pengelolaan SDM Pengelolaan Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan, serta tenaga
Reviewer Laporan Keuangan yang berdasarkan data temuan LHP BPK terdapat 6 temuan atau 27% dari
jumlah temuan secara keseluruhan.
Permasalahan Pengelolaan SDM dibidang Pengelolaan Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,
Pengendalian Internal Aplikasi SIMDA keuangan dan SIMDA BMD, Implementasi Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) dalam pencatatan transaksi, Permasalahan Penganggaran, Proses Jurnal Akuntansi,
dan Rekonsiliasi dengan jumlah total sebanyak 19 temuan (86%) merupakan Permasalahan Kelemahan
Pengendalian Internal yang harus menjadi perhatian utama pembinaan dan perlu segera diperbaiki
untuk mengatasi Permasalahan Kelemahan Pengendalian Internal Penyusunan LKPD secara
keseluruhan. Penyelesaian 80% permasalahan kelemahan dalam Penyusunan LKPD, dapat diawali
dengan fokus dan memprioritaskan penyelesaian permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
dibidang akuntansi dan pengelola keuangan.
Dalam rangka, mingkatkan kualitas LKPD pada tahun-tahun selanjutnya, maka Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Tengah melakukan koordinasi pada Pemda, khususnya BPKAD, atas permasalahan ini, , dan
selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan meningkatkan kolaborasi dalam pembinaan sistem akuntansi
pemerintah daerah.
Peningkatan kerjasama antar lembaga dan strategi komunikasi yang komprehensif. Pada saat ini,
informasi perekonomian dapat dengan mudah diakses oleh stakeholder dan media massa. Namun
demikian, penyampaian informasi yang bersifat satu arah akan menimbulkan misinterpretasi informasi.
Terlebih informasi perekonomian bersifat sangat kompleks, yaitu terdiri dari fiskal, moneter, dan
informasi perkembangan kondisi wilayah lainnya. Selain itu, penyampaian informasi secara parsial yang
dilakukan masing-masing lembaga pada waktu yang berbeda dapat mempengaruhi pemahaman
stakeholder.
Maka dari itu, melihat perkembangan ekonomi yang terjadi disuatu daerah, diperlukan informasi fiskal,
moneter, perbankan, dan penanganan Covid-19 dalam satu tempat dan waktu yang sama. Sehingga
191
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEPTEMBER 2021
sejumlah komponen tersebut dapat saling melengkapi dalam menjelaskan kondisi perkonomian yang
terjadi. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan kolaborasi antar lembaga untuk menyampaikan informasi
terbaru dalam suatu forum bersama, khususnya Kanwil DJPb, Perwakilan BI, OJK, dan Satgas Covid-19 di
daerah berupa forum Media Update. Hal ini sebagai proses penguatan kerjasama antar lembaga dan
peningkatan strategi komunikasi kepada para stakeholders dan media massa terkait perkembangan
kondisi perekonomian di masa pandemi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini secara tidak
langsung juga menjadi sarana branding Kanwil DJPb selaku Regional Chief Economist, khususnya di bidang
fiskal.
4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, terdapat sejumlah rekomendasi fiskal sebagai
berikut:
1) Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah akan terus meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja
K/L, khususnya pagu besar dan realisasi rendah, untuk segera melakukan akselerasi belanja melalui:
(a) percepatan proses pengadaan barang/jasa yang masih tertunda; (b) penyelesaian tanda tangan
dan penyampaian data kontrak; (c) dorongan kepada pihak ketiga untuk melakukan percepatan
penyelesaian pekerjaan; (d) koordinasi dengan eselon I nya jika terdapat permasalahan alokasi belanja
dan waktu pelaksanaan kegiatan; dan (e) peningkatan capaian IKPA.
2) Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah akan terus meningkatkan pemantauan atas progress
realisasi DAK Fisik dan Dana Desa, serta terus melanjutkan koordinasi tiga pihak, yaitu Kanwil DJPb,
KPPN, dan Pemda terkait. Pemantauan DAK Fisik akan direncanakan secara lebih intens pada bulan
Oktober mengingat batas waktu penyampaian usulan penyaluran DAK Fisik Tahap II pada tanggal 21
Oktober 2021. Pemda diharapkan dapat mengajukan Tahap II pada awal bulan Oktober untuk
memitigasi adanya kesalahan/kekurangan prasyarat pengajuan penyaluran.
Pemantauan Dana Desa akan juga terus dilakukan pada penyampaian usulan Tahap II. Pemantauan
khusus akan dilakukan kepada Kabupaten Kapuas sebagai konsentrasi ketidakssaluran BLT Desa bulan
1 s.d. 9 terbanyak. Dalam rangka mendukung pemantauan penyaluran, Kanwil DJPb juga menyusun
alat monitoring DAK Fisik dan Dana Desa secara sederhana.
3) Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah akan mendukung Pemda untuk melakukan pembenahan
sistem kontrol atas pengelolaan pengelolaan Dana Desa. Hal ini khususnya pada Kabupaten Kapuas
yang telah mengalami sejumlah permasalahan hukum pada aparat desanya. Mekanisme kontrol yang
melibatkan peran aktif camat ini dapat menjadi pilot project pengawasan pengelolaan Dana Desa di
kabupaten lainnya, mengingat potensi ketidaksiapan aparat desa dalam mengelola Dana Desa
terdapat di seluruh kabupaten. Hal ini juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kapasitas
aparat desa yang mana dapat diwujudkan melalui sejumlah pelatihan tertentu.
4) Untuk peningkatan kualitas LKPD perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan,
perbaikan proses bisnis, dan pendampingan penyelesaian temuan oleh pihak eksternal, antara lain
mendorong Pemda untuk melakukan: (a) pembuatan MoU antar Pemda, DJPb, dan Balai Diklat
Kementerian Keuangan terkait kerjasama peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan pada
Pemda; (b) benchmarking penyusunan proses bisnis, SOP, dan implementasi penggunaan IT dalam
meningkatkan efisiensi dan efektifitas APBD; dan (c) kegiatan audiensi, konsultasi dan supervisi atau
pendampingan penyelesaian permasalahan aset yang melibatkan Kantor vertikal DJPb, DJKN, dan BPK
192
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Buku RCE September 2021
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search