STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEPTEMBER 2021
d. Sesuai Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-1087/PB.3/2021 tanggal 9 Juli 2021 hal
Penetapan Target dalam Rangka Perluasan Implementasi Digipay pada Satuan Kerja Kementerian
Negara/Lembaga, ditetapkan bahwa jumlah satuan kerja yang harus ikut ke dalam program perluasan
implementasi marketplace digipay adalah 30% dari total satker mitra di lingkup kerja masing-masing
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sampai dengan akhir bulan Agustus 2021, jumlah satuan
kerja, di luar satuan kerja peserta Piloting marketplace digipay, yang ikut ke dalam program perluasan
implementasi marketplace digipay masih sangat sedikit, atau masih cukup jauh dari target yang
ditetapkan. Melihat dari pergerakan pendaftaran yang ada maka perlu adanya sebuah langkah
pengenalan lebih dalam mengenai marketplace digipay kepada seluruh satuan kerja
Kementerian/Lembaga khususnya di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau.
e. Salah satu hal yang termasuk dalam tahapan pengimplementasian SAKTI di Tahun 2021 adalah terkait
penerapan One Time Password (OTP). OTP merupakan salah satu tools pengamanan transaksi
keuangan yang akan dilakukan oleh seluruh satuan kerja melalui aplikasi SAKTI. Dalam rangka
meningkatkan awareness para pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, dan PPSPM) di seluruh satuan kerja
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau terkait pengimplementasian OTP pada SAKTI, perlu
dilakukan pengenalan yang lebih mendalam mengenai penting dan urgensinya OTP sebagai bentuk
pengamanan transaksi keuangan pada SAKTI. Hal tersebut amatlah penting mengingat kode OTP akan
menjadi alat pengaman utama ketika sebuah transaksi keuangan negara akan dilakukan oleh satuan
kerja pada saat SAKTI sudah secara penuh digunakan oleh satuan kerja nantinya.
4. ANALISIS
a. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan utama pada Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I TA
2021 dan upaya percepatan pemulihan ekonomi , berikut merupakan analisis akar permasalahan
dari ke-6 permasalahan utama tersebut.
1) Permasalahan akibat dampak pandemic Covid-19
a) Beberapa kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak atau perlu perjalanan dinas
tertunda atau tidak dapat terlaksana.
b) Tingginya kasus Covid-19 yang menyebabkan adanya pegawai ataupun pejabat perbendaharaan
yang terinfeksi sehingga mengakibatkan satker melakukan lockdown sehingga terganggunya
pelaksanaan kegiatan maupun proses penyusunan dokumen pencairan anggaran belanja.
c) Adanya perubahan tata kelola pelaksanaan anggaran yang semula kegiatan dilakukan secara
langsung mengalami perubahan metode pelaksanaan kegiatan langsung menjadi daring.
2) Permasalahan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
a) Barang/jasa yang dibutuhkan belum terdapat di e-catalog atau tidak tersedianya barang sesuai
dengan spesifikasi.
b) Percepatan proses pengadaan barang dan jasa belum bisa dilaksanakan, di antaranya karena
terdapat kendala wacana refocusing pada awal tahun 2021.
c) pergantian pejabat perbendaharaan dan staf proyek dari semula tenaga honorer kepada PNS
tetap.
d) Spesifikasi barang/jasa tidak dapat diperoleh dari penyedia lokal sehingga satker perlu
memesan barang/jasa dari penyedia di luar wilayah Provinsi Kepri.
e) Juknis terkait pengadaan barang dan jasa dari kementerian terlambat diterbitkan.
f) Sulitnya koordinasi antar pejabat perbendaharaan satker khususnya satker yang memiliki PPK
lebih dari satu (BP Batam dan Kementerian PUPR).
g) SK Pokja pemilihan terlambat diterbitkan oleh UKPBJ di kantor pusat.
h) Gagal lelang karena penyedia pemenang lelang tidak dapat memenuhi syarat administratif.
3) Permasalahan Proses Revisi dan Kebijakan Refocusing
a) Refocusing berdampak kepada batal lelang karena alokasi untuk kegiatan tersebut dialihkan.
b) Proses revisi menjadi kewenangan DJA tidak segera dapat diterima, menyebabkan tertundanya
pelaksanaan kegiatan.
46
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEPTEMBER 2021
c) Refocusing menyebabkan perubahan juknis, sehingga pelaksanaan kegiatan harus menunggu
juknis baru terbit.
d) Proses revisi dan refocusing yang belum selesai termasuk revisi kesalahan akun yang bersumber
dari SBSN di eselon I, sehingga kegiatan belum dapat segera dilaksanakan.
4) Permasalahan Belanja dengan Sumber Dana SBSN
a) Belum optimalnya penyerapan anggaran dengan sumber dana SBSN untuk pembangunan
gedung/ruang belajar, secara umum masih dalam tahap proses tender fisik.
b) Satker SBSN harus melakukan revisi ralat cara penarikan dan nomor register SBSN setelah
menerima surat pemberitahuan nomor register dari DJPPR. Hal ini karena kode cara penarikan
dan nomor register dalam DIPA awal merupakan nomor dummy.
c) Kebijakan revisi pergeseran anggaran dengan sumber dana SBSN merupakan kewenangan DJA
sehingga proses revisi tersebut membutuhkan waktu yang relatif lebih lama.
d) Agar dapat melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari SBSN, satker harus menunggu surat
pemberitahuan ketersediaan dana reksus SBSN dari Direktorat PKN yang diterbitkan pada bulan
Februari.
5) Permasalahan Rendahnya Tingkat Penyerapan Satker BLU
a) Jatuh tempo sebagian besar termin pembayaran kontrak ada di periode semester II TA 2021.
b) penambahan pagu anggaran sebesar Rp435,87 miliar dari semula Rp1.969,2 miliar menjadi
Rp2.405,07 miliar. Namun, belum diimbangi dengan peningkatan kinerja penyerapan anggaran.
c) Realisasi peneriman PNBP BLU baru mencapai Rp599.364.405.263,- (36% dari target
penerimaan sebesar Rp1.670.200.000.000,-) sehingga belum cukup untuk membiayai seluruh
belanja dengan sumber dana PNBP BLU.
d) Masih terdapat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih dalam tahap persiapan
terutama kontrak-kontrak yang dibiayai dari PNBP BLU.
e) Terdapat kegiatan-kegiatan yang tertunda atau belum bisa dilaksanakan yang diakibatkan
kondisi pandemi COVID-19.
f) Perlu revisi administratif untuk meralat cara penarikan pinjaman luar negeri dari semula
Rekening Khusus (RK) menjadi Pembayaran Langung (PL).
g) Terjadinya banyak revisi karena perubahan kegiatan, pergeseran rincian anggaran,
penghematan anggaran, tagging kegiatan PC-PEN, pembayaran tunggakan tahun anggaran yang
lalu.
h) Tidak terdapat tools untuk melakukan monitoring dan tracking analysis terhadap
perkembangan kontrak-kontrak kegiatan yang dibiayai dari PNBP BLU. Hal ini berakibat Satker
BP Batam tidak bisa mengetahui, melakukan evaluasi secara mandiri dan melakukan tindak
lanjut terhadap progress penyerapan realisasi kegiatan yang masih rendah.
6) Permasalahan Belum Tercapainya Target Nilai Kinerja Capaian Output
a) Perubahan kebijakan dalam mekanisme pelaporan dan penilaian capaian output sebagaimana
diatur dalam perdirjen nomor 4 tahun 2021, yang belum dipahami sepenuhnya oleh satker.
b) Kebijakan dalam PER-4/PB/2021 belum memberikan penilaian yang mengakomodir reward
terhadap satker yang berhasil mencapai nilai PCRO lebih dari target. Ketika satker pada akhir
triwulan II nilai PCRO telah melebihi 40% maka nilai kinerja RO yang diberikan oleh ketentuan
hanya 100 atau setara dengan target, kelebihan dari target tidak diperhitungkan dalam
penilaian.
b. Pertumbuhan perekonomian Kepri pada Triwulan II 2021. Perekonomian Kepri pada triwulan II 2021
mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 6,90% (yoy), jauh lebih baik dibandingkan triwulan
sebelumnya yang terkontraksi sebesar 1,19% (yoy). Pertumbuhan yang signifikan ini tidak terlepas dari
akselerasi capaian vaksinasi Covid-19 secara global maupun nasional dan keberhasilan pemerintah
dalam menekan angka penularan Covid-19. Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi Kepri Triwulan
II 2021 didorong oleh perbaikan pada seluruh komponen pengeluaran terutama, kenaikan investasi
swasta dalam rangka meningkatkan kapasitas produksinya serta konsumsi rumah tangga sejalan
47
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEPTEMBER 2021
dengan meningkatnya aktivitas masyarakat demikian halnya belanja pemerintah yang mengalami
peningkatan setelah tertahan pada triwulan sebelumnya, selain itu pertumbuhan ekspor yang lebih
tinggi dari impor menyebabkan net ekspor dapat tumbuh sebesar 16,38% (yoy) dapat memberikan
andil sebesar 210 basis point. Oleh sebab itu, dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri kedepannya diperlukan adanya diseminasi dalam rangka
penyebaran informasi mengenai kondisi perekonomian di Provinsi Kepri kepada Pemerintah Daerah
dan para stakeholder terkait agar informasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi perumusan
kebijakan dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi di daerah.
Faktor permasalahan dalam penyaluran KUR. Berdasarkan hasil analisis, faktor yang menyebabkan
permasalahan penyaluran KUR tersebut, antara lain:
1. Pemda Kabupaten/Kota belum terinformasikan dengan jelas terkait Surat Edaran Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 500/390/B.EKO-SET/2021 tanggal 8 Maret 2021.
2. Pembentukan tim monev KUR masih dalam pembahasan antar organisasi perangkat daerah (OPD)
terkait.
3. Belum terdapat dasar hukum penunjukan operator SIKP, dan kurangnya pemahaman teknis SIKP
untuk operator SIKP baru.
4. Data UMKM masih terpisah pada masing-masing OPD yang melaksanakan pembinaan UMKM
sesuai tugas fungsinya.
5. Kantor pusat bank penyalur (yang memiliki user SIKP) belum menyampaikan data calon debitur
kepada kantor cabang bank penyalur di daerah
6. Kegiatan sosialisasi KUR terkendala pandemi COVID-19.
Belum optimalnya penggunaan Dana Desa untuk BUMDes. Pada tahun 2021 untuk Provinsi
Kepulauan Riau dialokasikan pagu dana desa sebesar Rp 276,39 M, sampai dengan 13 September 2021
telah salur sebesar Rp 196,82 M (atau sebesar 71,21% dari keseluruhan pagu). Dari dana yang telah
tersalur tersebut, telah terserap sebesar Rp 126,99 M. Alokasi Penyerapan terbesar terletak pada
bidang BLT Desa sebesar Rp 56,83 M (44,75%) dan bidang Pembangunan Desa sebesar Rp 53,07 M
(41,80%). Dari jumlah tersebut penyerapan untuk BLT sebesar Rp 68,88 M, dan Non BLT sebesar Rp
127,94 M. Dari dana Non BLT tersebut, telah dialokasikan untuk BUMDes sebesar Rp 943 Juta (0,014%)
dengan jumlah alokasi terbesar untuk Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp 685 Juta. Tercatat, sejak
tahun 2015 hingga tahun 2020, secara Nasional BUMDes telah berkontribusi meningkatkan
Penerimaan Asli Desa (PADes) hingga Rp1,1 Triliun. Sampai tahun 2020, terdapat 51.134 desa yang
sudah mendirikan BUMDes serta dana desa yang dialokasikan untuk modal BUMDes mencapai Rp4,2
Triliun.
c. Beberapa hal yang menyebabkan adanya permasalahan terkait marketplace digipay sebagai berikut:
1) Satuan kerja belum sepenuhnya memahami terkait pengimplementasian marketplace digipay, baik
itu mengenai manfaatnya maupun penggunaannya.
2) Akibat dari kurangnya pemahaman mengenai implementasi marketplace digipay, banyak satuan
kerja yang memiliki keengganan untuk beralih dari proses pengelolaan keuangan negara yang
bersifat konvensional ke digital.
3) Tidak hanya pada sisi satuan kerja, pada sisi vendor juga masih belum tersosialisaikan secara baik
mengenai implementasi marketplace digipay. Masih terdapat pemahaman yang tersebar di vendor
bahwa rekening vendor harus berbentuk giro.
d. Kondisi permasalahan yang terkait OTP SAKTI dapat diketahui terjadi karena beberapa hal:
1) Pemahaman yang belum mendalam dari para pejabat perbendaharaan satuan kerja mengenai
urgensi OTP dalam hal pengamanan proses transaksi yang terjadi di SAKTI.
2) Keragaman perhatian para pejabat perbendaharaan di satuan kerja mengenai penting dan tidaknya
penggunaan OTP di SAKTI.
3) Banyak dari pejabat perbendaharaan satuan kerja belum memahami tentang bagaimana proses
bisnis di aplikasi SAKTI yang memisahkan antara satu kewenangan user dan kewenangan user
48
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEPTEMBER 2021
lainnya, yang merupakan bagian dari keamanan informasi yang ada di SAKTI.
5. REKOMENDASI DAN POLICY NOTE
a. Rekomendasi atas hasil penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I TA 2021 lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau.
1) Satker agar segera melakukan realokasi anggaran dan berkoordinasi dengan eselon I terkait
pemanfaatan alokasi dana tidak terserap.
2) Satker agar berkoordinasi dengan eselon I untuk mengupayakan mekanisme pengadaan barang
dan jasa selain melalui e-catalog apabila pada e-catalog tidak tersedia spesifikasi barang yang
dibutuhkan satker.
3) K/L agar segera menetapkan pedoman refocusing terkait belanja satker yang akan segera dialihkan,
termasuk percepatan dalam proses refocusing serta, K/L agar melakukan percepatan proses revisi
untuk segera disampaikan ke DJA.
4) K/L agar melakukan percepatan penerbitan juknis yang diperlukan selaras dengan percepatan
penyerahan DIPA.
5) K/L agar tidak menerbitkan juknis tersendiri untuk kegiatan yang bersumber dari SBSN, namun
cukup berpedoman pada pedoman umum terkait pengadaan barang dan jasa dan K/L agar
mempercepat penerbitan SK Pokja atau SK Pokja didelegasikan kepada tingkat wilayah.
6) Satker agar meningkatkan pemahaman terkait dengan mekanisme pelaporan dan penilaian capaian
output.
7) Satker agar melakukan percepatan proses lelang dan kontrak pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa sebelum tahun anggaran dimulai setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
8) KPPN agar memberikan pendampingan dan mengedukasi satker yang PCROnya belum mencapai
target 40% di triwulan II.
b. Rekomendasi atas Akselerasi Penyerapan anggaran belanja satker mitra kerja pada semester II TA
2021 (Triwulan III : minimal 70% dan Triwulan IV : minimal 90%)
1) Percepatan penyelesaian tagihan.
a) Tagihan yang sudah jatuh tempo agar segera diajukan SPMnya ke KPPN dan dipastikan tagihan
yang segera akan jatuh tempo jangan sampai terlambat dibayarkan.
b) Pengajuan tagihan maksimal 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih (BAST/BAPP).
Penyampaikan tagihan melebihi 17 hari kerja akan menurunkan nilai IKPA indikator
penyelesaian tagihan.
c) Satker agar memiliki Kartu Pengawasan Kontrak sebagai alat monitoring dalam pengawasan
progress pelaksanaan pekerjaan dan penyelesain pembayarannya.
2) Percepatan Penyelesaian UP.
Melakukan revolving UP maksimal 1 bulan sejak SP2D terakhir. Dalam hal tanggal batas akhir
pertanggungjawaban UP dan/atau TUP berikutnya jatuh pada hari libur, SPM GUP disampaikan ke
KPPN pada hari kerja sebelumnya.
3) Meningkatkan fungsi manajerial KPA.
a) KPA meningkatkan fungsi manajerial dalam mengkoordinasikan tugas PPK, PPSPM, Bendahara,
Pejabat Pengadaan.
b) KPA melakukan monitoring Nilai IKPA melalui OMSPAN kontrak-kontrak yang telah dan akan
segera jatuh tempo, Jadwal revolving UP (Batas waktu penyampaian SPM GU), Progress
49
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEPTEMBER 2021
pelaksanaan fisik pekerjaan, Penyelesaian tagihan yang sudah jatuh tempo.
4) Peningkatan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan capaian output.
Indikator Capaian Output tidak lagi dihitung dari tingkat partisipasi serta status konfirmasinya,
namun dihitung berdasarkan capaian pada level Rincian Output (RO). Selanjutnya, masing-masing
RO dihitung Nilai Kinerja-nya. Nilai IKPA Capaian Output diperoleh dari Total Nilai Kinerja RO
dibandingkan dengan jumlah RO yang dikelola. Sebagai informasi, basis pengakuan progres output
adalah tahapan/aktivitas yang telah dilakukan, meskipun belum ataupun sudah ada anggaran yang
direalisasikan.
5) Satker diarahkan dapat melakukan penyesuaian Halaman III pada bulan Agustus dan September
2021 sesuai dengan realisasi belanja dan penyesuaian halaman III DIPA tersebut dilaksanakan
bersamaan dengan revisi Halaman III DIPA untuk periode Triwulan IV TA 2021 paling lambat tanggal
13 Oktober 2021.
6) Policy Notes atas penyusunan hasil penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I
TA 2021 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau.
1) Sehubungan dengan kebijakan refosusing belanja dan perubahan target serapan belanja ,
Kantor pusat DJPb kiranya dapat mempertimbangkan untuk memberikan relaksasi khusus pada
indikator deviasi halaman III DIPA.
2) LKPP agar melakukan percepatan updating ketersediaan barang atau jasa pada e- catalog
sejalan dengan semangat percepatan belanja satuan kerja
3) Kewenangan pengesahan revisi untuk level detil akun dengan sumber dana SBSN agar diusulkan
untuk menjadi kewenangan KPA atau Kanwil DJPb
4) Agar unit kantor pusat terkait mempercepat proses penyediaan dana reksus SBSN dan set up di
aplikasi OMSPAN.
5) Kantor pusat agar mengubah kebijakan pengesahan belanja BLU dari semula minimal 3 bulan
sekali menjadi 1 bulan sekali agar segera tercatat sebagai realisasi APBN.
6) Kantor pusat agar menyediakan sistem sebagai alat bantu untuk melakukan monitoring terkait
dengan monitoring kontrak yang bersumber dana dari PNBP BLU, monitoring belanja dan
pendapatan yang belum diajukan pengesahan ke KPPN.
7) Direktoran SITP agar menambahkan validasi transaksi terkonfirmasi terhadap nilai PCROnya
sudah mencapai 100% namun nilai kinerja ROnya tidak mencapai 100.
c. Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan
adalah sebagai berikut:
1) Memperkuat pemulihan ekonomi dalam Jangka Pendek dan Menengah-Panjang. Upaya
memperkuat pemulihan ekonomi Kepri dalam Jangka Pendek dapat dilakukan dengan
mempercepat dan memperluas program Vaksin Covid-19 terutama untuk pekerja/kelompok
produktif, percepatan penyerapan anggaran Program Padat Karya Tunai (PPKT) untuk menjaga
daya beli masyarakat, dan optimalisasi transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Upaya
memperkuat pemulihan ekonomi Kepri dalam Jangka Menengah–Panjang dapat dilakukandengan
mengoptimalkan Posisi Kepri di Jalur Strategis perdagangan dengan meningkatkan kapasitas
pelabuhan dan bandara dalam rangka meningkatkan efisiensi logistic barang, pembangunan
Infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan/antar daerah untuk mendukung
mobilitas orang dan barang, mendorong Kepri sebagai tourist-hub & business-hub untuk
mendorong sektor pariwisata Kepri antara lain sebagai pusat MICE, mengendalikan inflasi dengan
meningkatkan kapasitas produksi lokal dan memastikan ketersediaan barang, membangun dan
mengembangkan kemitraan industry (termasuk industry di KEK) dengan UMKM (Local Value
Chain), serta lembaga pendidikan bersama stakeholders terkait lainnya untuk pemenuhan SDM
(vokasi) didukung riset/pengembangan produk substitusi impor agar dapat menghemat
penggunaan devisa/perbaikan deficit transaksi berjalan, mendorong Pengembangan ekosistem
pendukung untuk meningkatkan Value Creation, dan mendorong Korporatisasi dan Mempercepat
Digitalisasi UMKM.
50
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEPTEMBER 2021
2) Rekomendasi KUR. Terkait dengan penyaluran KUR, beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan
adalah:
a) Pemda segera membentuk tim monev KUR dan tim pengelolaan SIKP dengan melibatkan OPD
dan instansi vertikal terkait.
b) Melaksanakan sosialisasi KUR kepada pelaku usaha, melalui berbagai media.
c) Mempercepat penginputan data calon debitur pada aplikasi SIKP sebagai referensi bank
penyalur.
d) Pelaksanaan kegiatan tim monev KUR disesuaikan dengan kegiatan rutin tugas fungsi OPD
mengingat keterbatasan anggaran.
e) Pemda segera menyusun database UMKM Provinsi Kepulauan Riau.
f) Melakukan penandatanganan MoU dengan pemerintah kabupaten lainnya lingkup Provinsi
Kepulauan Riau terkait penggunaan aplikasi SIKP.
3) Rekomendasi terkait BUMDes. BUMDes harus berorientasi pada kepemilikan Bersama
(Pemerintah Desa dan Masyarakat) sehingga tidak hanya memberikan manfaat finansial dari
penerimaan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah, namun juga memberikan manfaat ekonomi secara
luas seperti lapangan pekerjaan, ekonomi kekeluargaan serta pembinaan UMKM. Salah satu peran
strategis BUMDes adalah dengan turut melakukan pembinaan UMKM dimana nantinya akan
difasilitasi pembiayaannya melalui kredit program yang dikucurkan pemerintah dengan Kredit
Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) sehingga in line dengan program pemerintah pusat.
d. Melihat masih rendahnya tingkat keikutsertaan satuan kerja dalam implementasi marketplacemaupun
vendor yang terdaftar, maka perlu dilakukan upaya-upaya antara lain: sosialiasi dalam rangka
memperkenalkan marketplace pemerintah kepada satuan kerja maupun vendor, bimbingan teknis
aplikasi kepada satuan kerja dan vendor serta kerjasama dengan bank himbara untuk mempublikasikan
marketplace pemerintah dan dalam memberikan edukasi kepada para pengguna marketplace.
e. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan perhatian dan pemahaman pejabat
perbendaharaan mengenai penting dan urgensinya dari penerapan OTP pada SAKTI, yaitu:
1) Pelaksanaan Workshop Manajerial SAKTI yang dihadiri oleh para pejabat perbendaharaan seluruh
satuan kerja di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau.
2) Melakukan pendampingan dan asistensi kepada seluruh pejabat perbendaharaan satuan-satuan
kerja dalam rangka penggunaan OTP pada SAKTI.
3) Melakukan pembaruan data pejabat perbendaharaan satuan-satuan kerja sebelum nantinya seluruh
pejabat perbendaharaan satuan kerja dapat benar-benar menggunakan OTP sebagai proses valdasi
transaksi di aplikasi SAKTI.
6. INDIKATOR KEBERHASILAN
a. Kegiatan FGD dengan dua issue tematik tersebut di atas efektif dapat mendorong satker untuk
melakukan akselerasi belanja dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran satker. Indikator
Keberhasilan ini tercermin dari tingkat penyerapan anggaran satker dan Nilai IKPA Satker. Hingga akhir
triwulan III, Realisasi penyerapan anggaran satker sebagaimana ditunjukan dalam nilai indicator
Penyerapan Anggaran dalam IKPA, dari pagu Rp. 5,046,259,211,000 telah terealisasi sebesar
3,367,728,263,908 atau sebesar 66,74% atau lebih tinggi dari target realisasi di triwulan III sebesar
60% sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-4/PB/2021 tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
b. Selanjutnya indicator keberhasilan juga ditunjukan dari meningkatnya nilai IKPA. Nilai IKPA yang
relevan untuk dicapture atau nilainya sudah stabil adalah IKPA bulan Agustus. Nilai IKPA Bulan
September belum bisa dicapture karena dua nilai indicator masih bergerak yakni indicator LPJ
Bendahara dan Indikator Capaian Output, yang hingga saat ini masih dalam tahap pelaporan. Nilai
51
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEPTEMBER 2021
IKPA Bulan Agustus Kanwil DJPb Kepri yang merupakan agregasi dari Nilai IKPA seluruh satker mitra
kerja mencapai 95,30. Terdapat peningkatan sebesar 0,07 dibandingkan dengan Nilai IKPA Bulan
Agustus per tanggal 15 Agustus 2021, yaitu saat dimana semua indicator penilaian telah selesai
terbentuk. Namun kemudian Kanwil DJPb Kepri mendorong satker untuk melakukan perbaikan data
capaian output di masa open periode tambahan tanggal 15-31 Agustus 2021, dan berhasil
meningkatkan Nilai indicator Capaian output dan Nilai IKPA. Berdasarkan release Nilai IKPA seluruh
Kanwil dari Dit.PA, Nilai IKPA sebesar 95,23 merupakan nilai IKPA tertinggi diantara 33 kanwil lainnya.
c. Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan:
1) Terlaksananya Diseminasi KFR dengan bekerja sama dengan BI serta seluruh stakeholders.
2) Terbentuknya TIM Monev KUR Pempov Kepri dan seluruh kabupaten Wilayah Kepri (Pemprov Kepri,
Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun sudah terbentuk, yang lain masihdalam proses)
3) Terlaksananya sosialisasi KUR bekerja sama dengan Bank Penyalur
4) Peningkatan Input data Calon Debitur dalam 2 (dua) bulan terakhir (BATAM, NATUNA, BINTAN)
5) Tersedianya Data base UMKM Provinsi Kepulauan Riau.
6) Terlaksananya penandatanganan MoU dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait penggunaan
aplikasi SIKP.
7) Peningkatan konten/berita pada website dan media sosial Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau
terkait KUR dan MoU penggunaan SIKP.
8) Terbentuknya Tim Terpadu Percepatan Kemandirian BUMDes.
9) Pelaksanaan FGD Percepatan Kemandirian BUMDes.
10) Peningkatan berita/konten pada media cetak dan digital yang memuat kemajuan di bidang
pengelolaan keuangan negara yang memiliki tone positif.
11) Peningkatan berita/konten yang memuat informasi peran strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Kepulauan Riau bagi daerah pada web resmi dan sosial media.
d. peberapa hal yang mengindikasikan adanya pemahaman yang lebih yang diterima oleh satuan kerja
dalam hal perluasan implementasi marketplace digipay, yaitu:
1) Meningkatnya jumlah dan nominal transaksi melalui marketplace digipay dalam kurun waktu 15 hari
pasca pelaksanaan sosialisasi martketplace digipay yang dilaksanakan pada tanggal 14 September
2021, sesuai grafik 2.
Grafik 2 Progress Jumlah dan Nominal Transaksi Marketplace di Lingkup Kanwil DJPb
52
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEPTEMBER 2021
2) Peserta satker piloting yang sebelumnya belum melakukan transaksi, berhasil melakukan transaksi,
sehingga menambah jumlah dan nominal transaksi yang dilakukan satuan kerja melalui marketplace
digipay. Progress peningkatan jumlah dan nominal transaksi sebagaimana yang terdapat pada
Grafik 2.
3) Terdapat penambahan jumlah satker yang mendaftarkan usernya ke KPPN. Dengan adanya
penambahan user pada satuan kerja pasca pelaksanaan sosialisasi, diharapkan target jumlah satuan
kerja yang harus didaftarkan dapat tercapai sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
e. Indikator keberhasilan dari proses persiapan implementasi SAKTI pada Kanwil DJPB Provinsi
Kepualauan antara lain:
1) Seluruh satuan kerja telah berhasil melakukan pendaftaran user pengguna aplikasi SAKTI
2) Proses aktivasi OTP untuk seluruh pejabat perbendaharaan satuan kerja lingkup Kanwil DJPb
Kepualauan Riau telah 100% dilaksanakan
3) User aplikasi SAKTI satuan kerja telah mendapatkan bimbingan teknis aplikasi melalui end user
training yang dilaksanakan pada bulan Agustus
4) Publikasi melalui berbagai media dan pada bulan September, proses implementasi SAKTI juga
telah dipublikasikan melalui tulisan Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi ke salah satu media
cetak lokal pada Provinsi Kepulauan Riau.
53
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan September 2021 APBN UNTUK UMKM MELALUI SUBSIDI
BUNGA/MARJIN KUR DALAM PROGRAM PC-
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 8,78 Trilyun PEN DAN PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 1,83 Trilyun KEUANGAN
(65,8%)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Estmasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp 8,95
Triyun Realiasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum memenuhi target optimal untuk
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp
4,89 Trilyun (54,69%) mendukung usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka pemulihan ekonomi
masyarakat Bangka Belitung. Satuan Kerja masih memiliki permasalahan yang
Alokasi DBH 2021 Rp 576,11 M berpotensi mengurangi kualitas dari Laporan Keuangan.
Realisasi DBH 2021 Rp 551,36 M (95,70%)
Penyebab utama Realisasi KUR belum mencapai target optimal dikarenakan
Alokasi DAU 2021 Rp 3.995,57 M
Realisasi DAU 2021 Rp 2.998,60 M (75,05%) masih kurangnya jangkauan sosialisasi yang diberikan oleh penyalur.
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 800,58 M Permasalahan yang berpotensi mengurangi kualitas dari Laporan Keuangan
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp 307,56 M (38,42%)
diantaranya berupa Saldo Tidak Normal, Pagu Minus dan lain-lain.
Alokasi DAK Non Fisik 2021 Rp 803,34 M
Realisasi DAK Non Fisik 2021 Rp 482,78 M Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung mengambil inisiatif kegiatan berupa
(60,10%)
sosialisasi KUR kepada masyarakat di kabupaten-kabupaten wilayah kerjanya.
Alokasi DID 2021 Rp 238,59 M
Realisasi DID 2021 Rp 186,89 M (78,33%) Dalam rangka peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Instansi sekaligus
Alokasi Hibah 2021 Rp 40,71 M sebagai persiapan implementasi SAKTI di Bulan Desember, Kanwil DJPb Provinsi
Realisasi Hibah 2021 Rp 5,94 M (14,59%) Bangka Belitung melakukan koordinasi dengan mitra kerja.
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 334,53 M
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 265,73 M (79,43%)
Pagu TKDD: Rp 6,78 triliun
Realisasi TKDD: Rp 4,79 triliun (70,68%)
Fungsi Distribusi
UMKM penerima manfaat : 95.719
Pelaku usaha mikro
BLT Dana Desa : 31.245 KPM
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung tengah melakukan Sosialisasi
Fasilitasi Pembiayaan UMKM di Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung, 21-29 September
2021.
54
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
SEPTEMBER 2021
1. ISU TEMATIK
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Kredit Usaha Rakyat atau disingkat KUR merupakan pembiyaan yang
diperuntukkan untuk membantu mengembangkan usaha pelaku UMKM. Dengan tumbuhnya usaha
UMKM diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah. Namun demikian, penyaluran Kredit
Usaha Rakyat dirasakan belum optimal karena sampai dengan akhir triwulan III tahun 2021, capaian
penyerapan dana kur baru mencapai 63,85 persen.
Selain isu tematik penyaluran KUR, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung memandang perlu untuk
meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja.
2. KONDISI PERMASALAHAN
Berdasarkan monitoring data dari aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), Penyaluran Kredit
Usaha Rakyat belum optimal. Penyaluran KUR sampai dengan 19 September 2021 masih 63,85 persen
dari target awal tahun sebesar Rp1,4 triliun. Sedangkan berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Penyaluran KUR oleh Kanwil DJPb, diperoleh informasi bahwa penghambat penyaluran KUR disebabkan
masih berlangsungnya pandemi covid-19 sehingga masih terdapat keraguan baik dari pihak perbankan
maupun calon debitur untuk menyalurkan/memanfaatkan KUR.
Selain itu, informasi terkait program KUR belum dipahami dengan baik dan belum menjangkau seluruh
lapisan masyarakat, utamanya kepada para pelaku UMKM yang berlokasi di pelosok pedesaan, sehingga
diperlukan upaya-upaya untuk lebih memperluas pengenalan KUR kepada masyarakat.
Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja yang masih perlu ditingkatkan sehubungan dengan masih
ditemukannya Saldo Tidak Normal, Pagu Minus, perbedaan saldo BMN dari aplikasi SAIBA dengan
SIMAK BMN dan Selisih TK-TM.
Rekon SAI menjadi tahapan penting dalam penyusunan LK karena akan ada pencocokan data, identifikasi
permasalahan, dan informasi yang akan diungkap dalam CaLK serta meminimalisir temuan BPK. Untuk
Kementerian Lembaga, sumber daya manusia mungkin bukan hal yang patut menjadi kendala, sekalipun
pengelolaan keuangan bukan merupakan core functionnya.
3. ANALISIS
a. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
Penyaluran KUR per 19 September 2021 mencapai Rp904,48 miliar dengan debitur sebanyak
19.345, secara y-o-y penyaluran meningkat sebesar Rp337,50 miliar atau sebesar 59,53 persen.
Berdasarkan sektor penyaluran, berbeda dengan kondisi 2020 yang didominasi oleh sektor
“Perdagangan Besar dan Eceran”, di tahun 2021 Sektor “Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan”
menjadi sektor yang paling tinggi penyalurannya yang berhasil mencapai Rp388,78 miliar, naik 25,61
persen secara y-o-y. Sektor “Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan” juga menjadi sektor yang
memberikan kontribusi penyaluran terbanyak di 2021 yaitu sebesar 42,98 persen.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan KUR di masa pandemi melalui Permenko 2 tentang Perubahan
Kedua atas Permenko No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
dan Permenko 3 tentang Perubahan Keempat atas Permenko No 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan
Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terdampak Pandemi COVID-19.
55
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
SEPTEMBER 2021
Pemerintah memperpanjang kebijakan tambahan subsidi bunga sebesar 3 persen sampai dengan 31
Desember 2021. Tambahan subsidi bunga tersebut diberikan kepada debitur yang memiliki akad
kredit sampai dengan 31 Desember 2021. Selain itu, persyaratan agunan hanya diwajibkan kepada
debitur dengan plafon di atas Rp100 juta. Diharapkan dengan kebijakan – kebijakan tersebut dapat
membantu meringankan beban pengusaha mikro yang berusaha bertahan di situasi pandemi dan
pengusaha supermikro yang baru merintis usahanya.
450,00 8435 8501 9000
400,00 6445 8091 8000
350,00 7000
300,00 6000
250,00 5000
2105S00a,,l00u00r '20 1581 811 680 4000
340,67 309,52 1327 1735 1157 906 3000
317,24 388,78 1636 54,21 2000
10S0a,l0u0r'21 56,74 60,67 40,20 47,93 1000
50,00 54,00 34,60 49,18 0
D0e,0b0itur '20
PERDAGANGAN BESAR DAN PERTANIAN, PERBURUAN JASA KEMASYARAKATAN, PERIKANAN INDUSTRI PENGOLAHAN Lainnya
Debitur '21 ECERAN DAN KEHUTANAN SOSIAL BUDAYA, HIBURAN
DAN PERORANGAN LAINNYA
Melihat adanya kondisi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses penyaluran KUR,
Kanwil DJPb Prov. Babel bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kep. Babel dan perwakilan
perbankan sebagai penyalur ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan pembiayaan KUR.
Sosialisasi dan fasilitasi pembiayaan UMKM melalui KUR telah dilaksanakan pada tanggal 21 – 29
September 2021 di Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung,
Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka. Sedangkan sosialisasi
dan fasilitasi di Kota Pangkalpinang direncanakan pada tanggal 5 Oktober 2021. Kanwil DJPb Provinsi
Bangka Belitung juga telah melaksanakan FGD/rapat koordinasi yang melibatkan pihak Pemda dan
Pihak penyalur, yang apabila diakumulasikan sampai dengan triwulan III telah dilaksanakan sebanyak
empat kali. Kanwil DJPb juga telah berupaya untuk secara aktif ikut mensosialisasikan program KUR
kepada masyarakat, dengan mengadakan talkshow di RRI pada tanggal 24 Juni 2021 dan TVRI pada
tanggal 25 Agustus 2021. Harapan yang diinginkan yaitu agar penyaluran KUR di Provinsi Bangka
Belitung dapat dilakukan secara optimal dan melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga dapat
ikut serta mendorong perekonomian masyarakat, utamanya untuk melalui masa pandemi ini.
b. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja
Melalui pelaksanaan rekonsiliasi menggunakan aplikasi e-rekon-lk.kemenkeu.go.id, terdapat hal-
hal yang harus diantisipasi dalam perekaman data Keuangan Satuan Kerja serta untuk persiapan
proses migrasi menggunakan aplikasi SAKTI. Perekaman data keuangan satker harus dilakukan
dengan benar untuk menghindari adanya: Saldo Tidak Normal, Pagu Minus, perbedaan saldo BMN
dari aplikasi SAIBA dengan SIMAK BMN dan Selisih TK-TM. Adanya kesalahan tersebut diatas akan
berakibat pada penurunan kualitas Laporan Keuangan dan kesalahan tersebut harus segera diatasi
dengan tindakan diantaranya melalui koreksi SPM, revisi pagu, ataupun perbaikan melalui
mekanisme penjurnalan.
56
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
SEPTEMBER 2021
Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja, Kanwil DJPb Provinsi Bangka
Belitung melaksanakan sharing session dengan para satuan kerja, antara lain dengan BPS Provinsi
Bangka Belitung yang dilaksanakan tanggal 29 September 2021. Kanwil DJPb Prov Bangka Belitung
sebagai Unit Pembina di daerah dalam pengelolaan keuangan APBN, menyampaikan apresiasi atas
keaktifan BPS Provinsi Bangka Belitung dalam rangka terus berupaya untuk
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara terbuka dan akuntabel. Dalam
kesempatan tersebut disampaikan hasil overview atas kinerja pelaporan keuangan seluruh satuan
kerja BPS lingkup Provinsi Bangka Belitung.
Dari hasil sharing session tersebut, diharapkan penyusunan Laporan Keuangan satker-satker lingkup
BPS Provinsi Bangka Belitung dapat lebih ditingkatkan kualitasnya.
4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Penyaluran KUR
1. Penyaluran KUR agar dilanjutkan karena sangat membantu UMKM
Pihak perbankan agar terus berupaya maksimal agar penyaluran KUR dapat terus ditingkatkan
sehingga dapat mencapai target atau melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun Rp1,4T.
Terutama pada Skema Ultra Mikro yang dapat digunakan oleh ibu rumah tangga dan bagi Korban
PHK, atau pihak terdampak pandemi sehingga dapat merintis usahanya demi dapat bertahan di
masa pandemi.
2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi program KUR dengan cara membangun sinergi
antara penyalur KUR, Pemda selaku pembina UMKM, dan Kanwil DJPb
Sinergi dapat dijaga dan ditingkatkan sehingga dapat terjadi sharing information terkait
penyaluran di lapangan dan regulasi terbaru terkait KUR antara Penyalur KUR, Pemda dan Kanwil
DJPb. Selain itu, sinergi diperlukan juga dalam meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
sehingga pemahaman masyarakat terkait KUR dan aturan terkait dapat meningkat, yang
implikasinya dapat mengakselerasi penyaluran KUR di Babel.
b. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
1. Meningkatkan Koordinasi antara Satuan Kerja, KPPN dan Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung
Adanya peningkatan koordinasi baik antara Satuan Kerja dengan KPPN sebagai UAKBUN daerah
maupun, antara KPPN dengan Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung selaku UAKKBUN-Kanwil.
2. Optimalisasi Penggunaaan Aplikasi e-rekon dan OMSPAN
KPPN maupun Kanwil dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-rekon maupun OMSPAN
untuk turut memonitoring data keuangan Satuan Kerja sehingga dapat menginformasikan kepada
Satuan Kerja apabila dijumpai data yang salah yang harus segera dilakukan koreksi.
3. Pelaksanaan rekonsiliasi Satuan Kerja selalu berpedomani PMK No.104/PMK.05/2017
Agar Satuan Kerja dalam pelaksanaan rekonsiliasi selalu berpedomani PMK No.104/PMK.05/2017
dan segera mengkonsultasikan setiap permasalahan kepada KPPN di wilayah kerjanya agar
kualitas laporan keuangannya selalu terjaga dan dapat ditingkatkan.
57
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
SEPTEMBER 2021
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
a. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat :
1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait program Kredit Usaha Rakyat.
2. Tercapainya target penyaluran Kredit Usaha Rakyat.
b. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja :
1. Dapat tercapainya opini tertinggi terhap Laporan Keuangan.
2. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dengan menurunkan frekuensi upload ulang data.
BPS Provinsi Bangka Belitung juga berkomitmen untuk memetakan permasalahan dan potensi
masalah terkait dengan implementasi SAKTI di bulan Desember.
58
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
SEPTEMBER 2021
Kinerja Keuangan s.d September 2021 FOCUS GROUP DISCUSSION TERKAIT
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DENGAN
Pagu Belanja Kementerian PUPR: SATKER KEMENTERIAN PUPR BULAN
Rp2147,88 Milyar SEPTEMBER 2021
Realisasi Belanja Kementeran PUPR s.d
September 2021: Rp1344,33 Milyar RINGKASAN EKSEKUTIF
(62,59%)
• Total pagu belanja barang dan belanja modal kementerian PUPR di wilayah Jambi
Pagu belanja barang dan belanja modal
Kementerian PUPR sebesar 47% yaitu sebesar Rp2,128 Milyar dari total pagu belanja barang dan belanja modal yaitu
sebesar Rp2.128 Milyar dari total pagu Rp4,556 Milyar atau sekitar 47% dari total pagu belanja barang dan belanja
wilayah provinsi Jambi yaitu Rp4.556 modal K/L wilayah provinsi Jambi.
Milyar
• Penyerapan Belanja sebagian satker Kementerian PUPR sampai dengan
Realisasi belanja barang dan belanja
modal Kementeria PUPR di Provinsi Jambi September 2021 masih berada dibawah target realisasi di triwulan III 2021 yaitu
sebesar Rp1.314 Milyar (52%) dari total 70%, hanya terdapat 5 satker dari total 15 satker yang realisasi belajanya berada
realisasi sebesar Rp2.519 Milyar. diatas target yang telah ditentukan.
• Dalam rangka percepatan belanja, dihimbau kepada satker untuk mengambil
langkah-langkah yang diperlukan agar realisasi belanja satker dapat mencapai
target yang telah ditentukan. Kanwil DJPb Provinsi Jambi siap untuk mendampingi
satker dalam optimalisasi penyerapan anggaran dengan melakukan komunikasi
dan koordinasi yang berkelanjutan.
FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Bersama Satuan Kerja Kementerian PUPR melalui media
Zoom (Dokumentasi Kanwil DJPb Jambi – September 2021)
1. ISU TEMATIK
Proporsi Pagu belanja barang dan belanja modal Kementerian PUPR mendominasi total pagu belanja
barang dan belanja modal K/L seluruh wilayah provinsi Jambi yaitu sebesar 47%. Berdasarkan data
OMSPAN, realisasi belanja Kementerian PUPR sampai dengan bulan September mencapai Rp1344,33
Milyar atau 62,59% dari total pagu yaitu Rp2147,88 Milyar. Sementara itu realisasi belanja barang dan
belanja modal Kementerian PUPR sampai dengan bulan September 2021 mencapai Rp1.314 Milyar atau
61,75% dari pagu belaja barang dan belanja modal sebesar Rp2.128 Milyar.
59
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
SEPTEMBER 2021
Total Pagu Rp4.556 Milyar
Sumber: OMSPAN (diolah)
Dengan tinggnya jumlah pagu belanja barang dan belanja modal kementerian PUPR di wilayah provinsi
Jambi maka penyerapan belanja kementerian PUPR akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
total penyerapan belanja seuruh K/L di wilayah provinsi Jambi.
2. Kondisi Permasalahan
Realisasi belanja sebagian satker masih belum mencapai target triwulan III yaitu 70%. Dari total 15
satker kementerian PUPR, haya terdapat 5 satker yang realisasi belanjanya (tidak termasuk belanja
pegawai) yang berhasil mencapai target realisasi belanja triwulan III. Empat satker kementerian PUPR
yang diundang pada kegiatan FGD kali ini memliki total pagu belanja barang dan belanja modal yang
60
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
SEPTEMBER 2021
mencapai 73% dari total pagu belanja barang dan modal seluruh satker kementerian PUPR dan diantara
4 satker ini, hanya terdapat satu satker yang realisasi belanjanya mencapai target realisasi belanja
triwulan III yaitu sebesar 71,91%.
SATKER PAGU REALISASI %
498586 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JAMBI 493,86 355,11 71,91%
631116 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI 401,62 208,85 52,00%
498587 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAMBI 342,72 173,70 50,68%
498067 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VI 323,09 198,01 61,29%
PROVINSI JAMBI
401654 PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAMBI 173,04 96,54 55,79%
100100 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VI 140,64 113,09 80,41%
498061 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA VI 102,89 64,98 63,16%
PROVINSI JAMBI 40,48 27,80 68,68%
485324 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI
JAMBI
633755 BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI 34,81 23,02 66,12%
105163 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAMBI 25,87 14,45 55,84%
505770 BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAMBI 23,44 14,15 60,38%
109032 DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. JAMBI 12,69 9,26 72,96%
109214 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI 6,26 4,86 77,69%
JAMBI
420147 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA IV 4,57 2,60 56,89%
631162 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAMBI 2,65 1,94 73,18%
TOTAL 2.128,62 1.308,37 61,47%
Dalam milyar rupiah
Sumber: OMSPAN (diolah)
Masih terdapat outstanding kontrak dari kontrak yang sudah selesai dan terdapat kontrak yang baru
dilaksanakan di semester II. Dari kontrak yang dilakukan oleh satker kementerian PUPR masih terdapat sisa
kontrak yang belum terealisasi dan terdapat kontrak yang baru dilaksanakan di semester II.
498586 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JAMBI
61
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
SEPTEMBER 2021
631116 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI
498587 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAMBI
62
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
SEPTEMBER 2021
Sumber: OMSPAN (diolah)
3. ANALISIS
Belum tercapainya target realisasi belanja pada sebagian satker kementerian PUPR disebabkan hal-hal
sebagai berikut:
a. Ketidaksiapan vendor sehingga kontrak terlambat dilaksanakan
b. Permasalahan terkait dengan revisi DIPA
c. Permasalahan terkait dengan pengadaan barang dan jasa
Kontrak yang terlambat dapat mempengaruhi penyerapan belanja satker. Untuk memitigasi hal ini
diperlukan perencanaan dan persiapan yang matang sejak akhir tahun sebelumnya/awal tahun sehingga
penyerapan anggaran belanja satker dapat mencapai target yang telah ditentukan. Ketika kontrak sudah
berjalan namun terdapat masalah pada pihak vendor seperti keterlambatan informasi dari vendor,
ketidaktersediaan material dari vendor, pelaksanaan kontrak yang tidak optimal dari pihak vendor, dll.
Maka satker perlu untuk melakukan tindakan dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam hal terdapat
kontrak yang akan dilakukan dan mengharuskan revisi DIPA maka satker perlu menyegerakan revisi DIPA
tersebut.
4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Kanwil DJPb Provinsi Jambi mendorong satker kementerian PUPR meningkatkan komunikasi antar
pihak. Upaya mendorong realisasi belanja salah satunya dengan mengintenskan komunikasi antar
satker, kepada vendor serta dengan Kanwil DJPb Provinsi Jambi. Kanwil DJPb Jambi siap untuk
mendampingi satker sehingga jika memang terdapat masalah maka Kanwil DJPb Provinsi Jambi dapat
membantu menemukan solusi terbaik.
63
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
SEPTEMBER 2021
b. Memaksimalkan penyerapan belanja. Untuk mencapai target realisasi belanja triwulan III, maka
diperlukan optimalisasi penyerapan belanja oleh satker, baik dengan meningkatkan koordinasi antar
satker, antar eselon, dll atau menyegerakan belanja yang dapat segera dilakukan.
c. Melakukan perencanaan dan persiapan matang serta mempersiapkan mitigasi risiko. Dengan
melakukan perencanaan dan persiapan sejak akhir tahun sebelumnya/awal tahun maka penyerapan
anggaran dapat terlakana on-target serta diperlukan mitigasi risiko-risiko yang berkemungkinan
terjadi.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang menjadi indikator
efektifitas keberhasilan.
Melakukan revisi DIPA jika ada Realisasi Belanja Barang dan
kegiatan/Kontrak yang perlu Belanja Modal mencapai
dilakukan target 70%
Nilai IKPA Satker dan KL
Meningkat
DAMPAK
Meningkatkan komunikasi dan Mendorong realisasi
koordinasi penyerapan KL
64
STRASTTEGRAICTBERGIEICF BSHREIETF SHEET
KANTOKRANWTOIRLAWYILAAHYADHIDTIJTEJNENPPEERRBBEENNDADHAAHRAAARNAPARONVINSI BENGKULU
PROVISNEPSTEIMBBEERN20G21KULU
Kondisi Fiskal Regional Provinsi Bengkulu KOORDINASI DAN SINERGI KANTOR
Triwulan II Tahun 2021 WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI BENGKULU DALAM RANGKA
MEMBERIKAN SOLUSI DI MASA
PANDEMI
RINGKASAN EKSEKUTIF
• Terjadi kenaikan tingkat kemiskinan pada periode Pemda Kabupateb Bengkulu Selatan merupakan satu-
Maret 2021 hingga September 2020 salah satunya satunya Pemda di wilayah Provinsi Bengkulu yang masih
disebabkan oleh Pandemi COVID-19. mendapat predikat WDP (Wajar dengan Pengecualian) dari
hasil pemeriksaan BPK tahun 2020.
• Dibandingkan dengan nasional, tingkat kemiskinan di
Provinsi Bengkulu masih cukup tinggi. Tingkat kemiskinan sampai periode Maret 2021 sebesar
15,22% terjadi kenaikan sebesar 0,19% dibandingkan
• Perekonomian Provinsi Bengkulu pada TW II 2021 dengan periode yang sama pada Maret 2020 ( 15,03 %).
tumbuh sebesar 6.29 % (y-on-y) dibandingkan
pertumbuhan pada periode TW II 2020. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemda dalam
penyerapan APBD tahun 2021.
• Tingkat inflasi daerah masih dapat terkendali dalam
rentang normal dan stabil. Jumlah debitur KUR pada Bank Bengkulu menurut
penyaluran kredit per segmen bisnis lebih banyak pada
• Penyerapan belanja pemerintah salah satunya masih segmen konsumsi dibandingkan dengan segmen lainnya
menjadi stimulus pergerakan ekonomi daerah.
Beberapa Satker belum optimal dalam pelaksanaan anggaran
• Dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera, Bengkulu . Beberapa indikator kinerja pelaksanaan anggaran tidak
merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi sesuai target. Diantaranya terdapat Satker yang telah selesai
tertinggi ke-3 (y-on-y) setelah Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan akan tetapi belum melakukan
(6,90%) dan Kepulauan Babel (6,85%). pengisian capaian output.
• Belanja pemerintah menjadi motor penggerak utama Penyerapan anggaran pada Triwulan III terdapat perubahan
perekonomian di Provinsi Bengkulu target semula ditetapkan 60% menjadi 70%. Hal ini
mengharuskan Satker melakukan perubahan rencana
kerja/kegiatan.
65
STRASTTEGRAICTBERGIEICF BSHREIETF SHEET
KANTOKRANWTOIRLAWYILAAHYADHIDTIJTEJNENPPEERRBBEENNDADHAAHRAAARNAPARONVINSI BENGKULU
PROVISNEPSTEIMBBEERN20G21KULU
1. ISU TEMATIK
a. Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan kepada Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan.
b. Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2021.
c. Forum Group Discussion Akselerasi Belanja Daerah.
d. Publikasi (Press Conference) Penempatan Dana PEN pada Bank Bengkulu;
e. Akselerasi Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Provinsi Bengkulu.
2. KONDISI PERMASALAHAN
a. Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan satu-satunya Pemda di wilayah Provinsi
Bengkulu yang masih mendapat predikat WDP (Wajar dengan Pengecualian) dari hasil
pemeriksaan BPK tahun 2020;
b. Terjadi kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,19% dibandingkan dengan periode yang sama
pada Maret 2020;
c. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemda dalam penyerapan APBD tahun 2021;
d. Jumlah debitur KUR pada Bank Bengkulu menurut penyaluran kredit per segmen bisnis lebih
banyak pada segmen konsumsi dibandingkan dengan segmen lainnya;
e. Beberapa Satker belum optimal dalam pelaksanaan anggaran. Beberapa indikator kinerja
pelaksanaan anggaran tidak sesuai target. Terdapat Satker yang telah selesai melaksanakan
kegiatan akan tetapi belum melakukan pengisian capaian output.
3. ANALISIS ATAS ISU TEMATIK
a. Faktor yang menyebabkan Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan mendapat opini WDP pada
tahun 2020 diantaranya adalah penatausahaan aset tetap dimana status tanah dan sebagian
besar gedung kantor adalah pinjam pakai dari TNI AU, terdapat beberapa aset yang tidak
diketahui keberadaannya dan penatausahaan persediaan masih dilakukan secara manual.
b. Nilai tambah komoditi utama Provinsi Bengkulu masih rendah dan kenaikan tingkat kemiskinan
sebesar 0,19% pada periode Maret 2020 s.d. Maret 2021 disebabkan oleh Pandemi COVID-19.
c. Adanya proses migrasi data secara sistem dari SIMDA ke SIPD yang masih belum sempurna,
yang kemudian dikembalikan lagi ke SIMDA membuat Pemda membutuhkan waktu lebih lama
dalam memproses transaksi keuangan. Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat
dilaksanakan mengingat pengaturan protokol kesehatan dalam rangka penanganan
66
STRASTTEGRAICTBERGIEICF BSHREIETF SHEET
KANTOKRANWTOIRLAWYILAAHYADHIDTIJTEJNENPPEERRBBEENNDADHAAHRAAARNAPARONVINSI BENGKULU
PROVISNEPSTEIMBBEERN20G21KULU
pandemi COVID-19. Kegiatan sosialisasi, monitoring, rekonsiliasi dan kegiatan lain yang
mendatangkan kerumunan orang menjadi tertunda serta terdapat perubahan APBD yang
berakibat beberapa rencana kegiatan harus dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaanya.
d. Jumlah debitur KUR pada Bank Bengkulu
menurut penyaluran kredit per segmen bisnis lebih
banyak pada segmen konsumsi yakni sejumlah 1.876
debitur (ASN) dibandingkan dengan segmen lainnya
yang berjumlah 638 debitur. Hal ini disebabkan
masyarakat terutama UMKM potensial belum
mengetahui program KUR dan pihak Bank Bengkulu
mempertimbangkan tingkat risiko pengembalian atas
kredit yang disalurkan.
e. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya
kinerja pelaksanaan anggaran adalah :
- Sampai dengan triwulan III masih terdapat revisi
anggaran yang baru selesai dari Kantor Pusat;
- Proses lelang yang belum selesai;
- Penerimaan PNBP yang belum maksimal, dan
Penerimaan BLU yang belum mencapai target,
berdampak pada belum optimalnya tingkat
penyerapan anggaran satuan kerja;
- Beberapa satker diantaranya adalah Satker dari Kementerian PUPR masih harus menunggu
arahan/petunjuk teknis dari eselon untuk merealisasikan anggarannya.
Dari beberapa indikator yang kurang maksimal, namun juga memiliki gap paling besar dibandingkan
dengan target adalah indikator capaian output yaitu 21,96% hal ini disebabkan oleh belum
meratanya tingkat pemahaman satker khususnya pengisian capaian output. Beberapa kegiatan
yang telah selesai dilaksanakan oleh satuan kerja belum dilakukan penginputan data capaian
outputnya.
67
STRASTTEGRAICTBERGIEICF BSHREIETF SHEET
KANTOKRANWTOIRLAWYILAAHYADHIDTIJTEJNENPPEERRBBEENNDADHAAHRAAARNAPARONVINSI BENGKULU
PROVISNEPSTEIMBBEERN20G21KULU
4. REKOMENDASI
a. Disarankan kepada Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan bekerja sama dengan BPKP dalam hal
pendampingan penatausahaan aset diantaranya integrasi aplikasi dan database serta
pemanfaatan IT yang mendukung proses pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan
perundangan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan KPPN
Manna dan KPKNL Bengkulu merencanakan kegiatan pendampingan dalam hal operasionalisasi
Aplikasi Persediaan dan penyelesaian status aset kepada Pemkab Bengkulu Selatan.
b. Mengoptimalkan hasil komoditas pertanian melalui proses pengolahan (hilirisasi) untuk
menciptakan efek multiplier dan nilai tambah yang lebih besar pada perekonomian daerah,
mengoptimalkan belanja pemerintah pada sektor kesehatan dan bantuan sosial (Bansos) untuk
mempercepat program pemulihan ekonomi dan menjaga konsumsi masyarakat, dan menjaga
keseimbangan pasokan terhadap permintaan, utamanya pada komoditas yang memiliki andil
besar terhadap inflasi. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat
sekaligus menjaga tingkat keuntungan yang wajar dari pelaku usaha.
c. Pemda membuat laporan berkala penyerapan anggaran kepada Kanwil Ditjen PBN melalui
tautan yang telah disediakan. Pemda disarankan melakukan realokasi berkenaan dengan dana-
dana yang tidak bisa digunakan berkenaan dengan kondisi pandemi dan berkoordinasi aktif
dengan Kanwil Ditjen PBN Provinsi Bengkulu dan BPKP dalam hal ditemukan permasalahan.
d. Perlu upaya untuk meningkatkan sosialisasi Program KUR kepada para pelaku usaha yang
potensial di wilayah Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan kelompok usaha/asosiasi usaha
agar penyaluran program tersebut tepat sasaran dan Dinas-Dinas terkait pada Pemda.
e. Kanwil DJPb akan lebih aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan penginputan capaian
output dan menyiapkan modul beserta video tutorial tata cara penginputan capaian output
melalui aplikasi, perlu peningkatan sosialisasi tentang Kinerja Pelaksanaan Anggaran, serta
mendorong KPPN melalui sosialisasi/Bimtek berkenaan pelaksanaan anggaran.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan
persetujuannya untuk dilakukan pendampingan dan sosialisasi yang akan dilakukan Kanwil
Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Manna serta KPKNL Bengkulu terkait dengan penatausahaan
aset dan aplikasi persediaan.
68
STRASTTEGRAICTBERGIEICF BSHREIETF SHEET
KANTOKRANWTOIRLAWYILAAHYADHIDTIJTEJNENPPEERRBBEENNDADHAAHRAAARNAPARONVINSI BENGKULU
PROVISNEPSTEIMBBEERN20G21KULU
b. Kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2021 menghasilkan
rekomendasi/kajian kebijakan strategis untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan
ditindaklanjuti oleh Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Bengkulu telah mengirimkan hasil diseminsasi kepada seluruh Pemda.
c. Pemda secara rutin mengirim laporan penyerapan anggaran dua mingguan kepada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Bengkulu serta adanya kordinasi dan komunikasi yang lebih intens
pihak Pemda kepada Kanwil Ditjen PBN Provinsi Bengkulu dalam rangka untuk meningkatkan
capaian penyerapan anggaran belanja.
d. Bank Bengkulu telah melaksanakan kegiatan Press Conference Penempatan Dana pada Bank
Bengkulu dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan kinerja/capain penyaluran KUR
bersama Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu serta para wartawan. Berita kegiatan tersebut
termuat keesokan harinya di media lokal.
e. Terdapat peningkatan capaian IKPA satker mitra kerja Kanwil Ditjen PBN Provinsi Bengkulu
hingga 86,54 pada Triwulan III Tahun 2021.
69
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan September 2021 EVALUASI PELAKSANAAN APBN, REALISASI
EARMARK 8%, DAN PENYALURAN KREDIT
Anggaran Earmark 8% 2021 Rp 1,1 Trilyun ATAS PENEMPATAN DANA PEN DI PROVINSI
Realisasi Earmark 8% 2021 Rp 273 Milyar SUMATERA SELATAN
(24,85%)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 14,59 Trilyun Pelaksanaan anggaran, penyaluran earmark 8%, dan penyaluran kredit atas
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 9,45 Trilyun (63%) penempatan dana PEN belum memenuhi target optimal untuk mendukung
pemulihan ekonomi dan kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan.
Alokasi Penempatan Dana PEN pada BPD Sumsel Secara umum masih terkendala pada hal-hal yang bersifat administratif pada K/L
Babel Rp 400 Milyar dan Pemda untuk persyaratan pelaksanaan anggaran dan penyaluran dana earmark
Ekspansi Penempatan Dana PEN pada BPD 8%. Sedangkan penyaluran kredit dari penempatan Dana PEN pada Bank
Sumsel Babel Rp 1,187 Milyar (143,38%) Pembangunan Daerah Sumsel Babel belum mampu mendongkrak pertumbuhan
ekonomi karena sebagian besar kredit disalurkan pada sektor rumah tangga, bukan
Pagu DAK Fisik Sumsel TA. 2021 Rp 1,903 T pada sektor-sektor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi seperti sektor
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp 435,58 M (22,89 %) konstruksi, perdagangan, dan pertanian.
Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
Pagu Dana Desa Sumsel TA. 2021 Rp 2,692 T diantaranya melakukan asistensi dan koordinasi terhadap K/L dan Pemda yang
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 1,440 T mengalami permasalahan penyerapan anggaran dan penyaluran earmark 8%
(53,49 %) melalui berbagai kegiatan seperti audiensi, rapat koordinasi, FGD dengan para
Pimpinan satuan kerja dan Pemda untuk mengidentifikasi permasalahan dan
Pagu Dana Desa Sumsel TA. 2021 Rp 2,692 T merumuskan strategi penyelesaiannya. Untuk penyaluran kredit atas penempatan
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 1,440 T ( 53,49 %) dana PEN pada Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel, Kanwil DJPb kerap
melakukan koordinasi untuk mengetahui perkembangan penyaluran kredit dari
Jumlah Kecamatan = 200 Kecamatan. penempatan dana PEN secara berkala dan mengidentifikasi permasalahan yang ada,
Jumlah Desa = 2.853 Desa seperti kelanjutan program penempatan dana PEN dan segmentasi dana PEN yang
ada pada Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel.
Proyeksi Pagu BLT DD : Rp 805,212 M Sampai dengan Triwulan III 2021 ini, telah teridentifikasi indikator-indikator
Realisasi BLT DD : Rp 576,494 M (71,6 %) keberhasilan yang meningkat dari sebelumnya seperti tingkat penyerapan anggaran
yang meningkat dari 55,63% menjadi 63,93%, untuk realisasi earmark 8%
Proyeksi Jumlah KPM penerima BLT DD : meningkat dari 21,12% menjadi 24,85%. Sementara itu, untuk penyaluran kredit dari
223.670 KPM (14 Kab/ Kota penerima penempatan dana PEN pada Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel telah
DD) melampaui target sebesar 148,38 persen atau senilai Rp 1.187.075.105.200,- dengan
jumlah debitur sebanyak 4.674 debitur dan meningkatnya sektor-sektor baru yang
diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan sedang melakukan koordinasi dengan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan untuk mengakselerasi earmak 8%, dan konsolidasi kelembagaan dengan
BPD Sumsel Babel terkait penyaluran dana PEN, serta evaluasi pelaksanaan anggaran kepada K/L
(Dokumentasi Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan – September 2021)
70
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEPTEMBER 2021
1. ISU TEMATIK
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka peningkatan kualitas dan evaluasi pelaksanaan anggaran,
dan dalam upaya mendorong percepatan penanganan Pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi
nasional, Kanwil DJPb melakukan Focus Group Discussion dengan beberapa Satuan Kerja yang
memerlukan akselerasi belanjanya pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 di Provinsi
Sumatera Selatan.
Evaluasi atas realisasi earmark 8% DAU/DBH. Dalam rangka pendanaan untuk penanganan pandemi
Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa
kegiatan melalui Rapat Koordinasi/ Audiensi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, dan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan untuk memonitor penyaluran
dana earmark 8% di wilayah Sumatera Selatan yang baru mencapai 24,85%.
Evaluasi Penyaluran/ekspansi kredit atas Penempatan Dana PEN Tahun 2021 pada BPD Sumsel Babel.
Dalam rangka mendorong percepatan penyaluran Dana PEN Tahun 2021 pada BPD Sumsel Babel, Kanwil
DJPb Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi dengan BPD Sumsel Babel dan OJK
Regional VII Sumbagsel untuk dapat menghasilkan evaluasi yang lebih komprehensif dan membahas
kendala-kendala yang dihadapi.
2. KONDISI PERMASALAHAN
Melalui identifikasi data 546 DIPA satuan kerja dari 43 K/L dan dengan memperhatikan mandatori tugas
EPA Bulan September 2021, ditetapkan 25 (dua puluh lima) satuan kerja untuk melakukan diskusi dengan
pokok permasalahan:
1. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) rendah;
2. Penyerapan anggaran Belanja Penting/Belanja Prioritas belum optimal;
3. Permasalahan dalam proses PBJ; dan
4. Early warning Belanja Pemerintah Semester II.
Berdasarkan data earmark 8% DAU/DBH untuk penanganan pandemi Covid-19, kinerja realisasi
penyalurannya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 01 Oktober 2021 pada kisaran 24,85
persen, dengan kondisi:
1. Masih terdapat 11 (sebelas) Pemda yang memiliki realisasi earmark dibawah rata-rata di wilayah
Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemda Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan Pemda dengan realisasi penyaluran dana
earmark terendah yaitu sebesar 1,72 persen;
3. Dari 5 Bidang Kesehatan, masih terdapat beberapa Pemda yang belum merealisasikan belanja
earmark 8% yaitu: Penanganan Covid-19 (6 Pemda), Dukungan Vaksinasi (1 Pemda), Dukungan pada
Kelurahan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 (8 Pemda), dan Belanja kesehatan lainnya
dan kegiatan prioritas (10 Pemda).
Permasalahan yang teridentifikasi tentang penyaluran/ekspansi kredit atas Penempatan Dana PEN Tahun
2021 pada BPD Sumsel Babel adalah sebagai berikut:
1. Penyaluran Penempatan Dana PEN Tahun 2021 dinilai belum mampu mendongkrak pertumbuhan
ekonomi Sumatera Selatan secara signifikan;
2. Periode Penempatan Dana yang hanya berlaku 6 (enam) bulan dan ketidakpastian atas keberlanjutan
Program Penempatan Dana-nya;
3. Penempatan Dana tidak satu segmen atau sektor khusus.
71
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEPTEMBER 2021
3. ANALISIS
Tingkat penyerapan anggaran per September 2021 mencapai 63,93% atau sebesar Rp9,450 Triliun dari
total pagu anggaran Rp14,59 Triliun. Berdasarkan hasil diskusi dengan satuan kerja terpilih, dan
memperhatikan data IKPA Bulan September 2021, hasil EPA periode bulan Agustus 2021, hasil konsultasi
satker di FO, dan data Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I Tahun 2021 dapat diketahui kendala
yang menjadi pokok permasalahan pelaksanaan anggaran satker di wilayah Sumatera Selatan, yaitu :
1. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Rendah
Rendahnya nilai IKPA, secara umum dipengaruhi oleh 3 indikator penilaian yaitu :
(a) Indikator Penyerapan Anggaran Rendah
1) Berdasarkan data monev pembinaan Kanwil DJPb Prov Sumsel, dapat diketahui bahwa tingkat
penyerapan anggaran per September 2021 mencapai 63,93% atau sebesar Rp9,450 Triliun dari
total pagu anggaran Rp14,59 Triliun.
2) Tingkat penyerapan belanja pegawai sudah mencapai nilai 75% dan masuk dalam kategori potensi
pagu minus, karena berdasarkan data monev pada RKAKL satker, sudah banyak ditemukan pagu
minus akun belanja pegawai.
3) Penyerapan Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial per satker masih belum
optimal karena masing-masing baru mencapai 56,57%, 53,34% dan 38,97%. Penyerapan anggaran
rendah disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
a. Anggaran yang tidak dapat digunakan dimasa pandemic dan masih dalam proses revisi
pergeseran anggaran ke satker pusat.
b. Alokasi anggaran Belanja Modal tidak dapat dilaksanakan Satker Balai Pengelola Transportasi
Darat Wilayah VII.
c. Belanja Bansos pada satker Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang akan digunakan
untuk kegiatan Bidik Misi dan sedang dalam proses verifikasi mahasiswa baru.
4) Kesulitan penyusunan rencana kegiatan baru karena tambahan alokasi anggaran, misal :
a. Pada satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan, terdapat akun 523134
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan pagu Rp30 Miliar
realisasi 0% merupakan dana tambahan dari pusat yang diterima pada Bulan Juli untuk
membiayai pengolahan SIR menjadi aspal karet. Saat ini baru pada tahap lelang (penunjukan
pemenang) dan diharapkan di akhir September sudah bisa kontrak sehingga pada Bulan
Oktober sudah ada realisasinya.
b. Pada satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan, kegiatan Pengadaan
Lahan Tanah di ruas Palembang-Betung dengan pagu Rp40 Miliar realisasi masih 0% yang
merupakan dana tambahan dari pusat, saat ini baru pada tahap pengukuran tanah dengan
warga. Apabila sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan pengukuran ulang tanah
dengan Pihak BPN Kabupaten Banyuasin. Setelah itu baru akan didapat harga tanahnya dan
dilakukan pembayaran. Direncanakan untuk dana Rp40 Miliar ini akan sekaligus dibayarkan
di Bulan Oktober.
c. Indikator Deviasi Halaman III DIPA satker yang rendah dan masih ditemukan di banyak
satker. Kondisi ini menunjukan indikasi bahwa kualitas perencanaan anggaran satker yang
kurang baik.
d. Konfirmasi Capaian Output yang rendah, menunjukan tingkat kepatuhan input Capaian
Output satker pada aplikasi OMSPAN masih yang rendah.
72
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEPTEMBER 2021
2. Penyerapan anggaran Belanja Penting/Belanja Prioritas belum optimal
(a) Program Padat Karya yang melibatkan banyak masyarakat sulit dilaksanakan karena budaya
masyarakat sekitar adalah bertani.
(b) Kegiatan Infrastruktur dan Investasi Laut pada satker Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Palembang, dengan pagu Rp80 Miliar untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung
Carat dananya akan ditarik oleh Kantor Pusat karena berdasarkan Keputusan Menteri
Perekonomian tidak disetujui pembangunannya menggunakan dana dari APBN.
(c) Pada satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan,
terdapat Belanja Barang akun 521119 Belanja Oprasional Lainnya, Kegiatan 5030 dengan pagu
Rp1 Miliar, realisasi 0%, akun 523133 dengan pagu Rp11,9 Miliar realisasi 0%, dan akun
526115 realisasi 0% yang merupakan Program PEN terdapat instruksi untuk
direfocusing/ditarik ke pusat dananya. Total ada 7 kegiatan yang termasuk ke dalam Program
PEN dengan pagu Rp15 Miliar yang akan direfocusing/dikembalikan ke pusat untuk dialihkan
guna membiayai kegiatan di Satker lain. Saat ini sedang dalam proses revisi.
3. Permasalahan dalam proses PBJ
(a) Keterlambatan penandatanganan kontrak yang disebabkan mundurnya jadwal lelang pada
satker LPMP Sumatera Selatan, berkenaan pelaksanaan PPKM yang membatasi aktifitas yang
sudah dijadwalkan.
(b) Tingkat realisasi pekerjaan pembangunan pelabuhan dan pekerjaan pembangunan Gedung
dan Bangunan (Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat) pada satker Balai Pengelola
Transportasi Darat Wilayah VII masih rendah karena masih menunggu proses persetujuan
MYC.
(c) Proses pengerjaan pondasi bangunan pada satker MAN IC Ogan Komering Ilir terkendala
karena kondisi lahan yang rendah sehingga membutuhkan waktu untuk proses penimbunan
dan pengerasan.
(d) Proses pembangunan Gedung dan Bangunan pada satker Pengadilan Agama Prabumulih
terkendala karena kebijakan refocusing.
(e) Proses tender di kantor pusat pada satker Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.
Sumatera Selatan
(f) Pada satker BLU Rumah Sakit Umum Pusat DR. Mohammad Hoesin Palembang, Belanja Modal
Peralatan dan Mesin untuk pengadaaan alat kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan
penunjang layanan unggulan Rumah Sakit pada akun 537112 dengan pagu Rp143 Miliar baru
terealisasi 1,11% karena turun tayang di e-katalog pada waktu Bulan Mei. Ketika sudah naik
tayang, terdapat instruksi dari Kantor Pusat agar pengadaan alat kesehatan menggunakan
produk dalam negeri sehingga harus diubah spesifikasinya. Namun End User tidak
merekomendasi atas hal ini. Selain itu banyaknya tahapan yang harus dilakukan sebelum
pembayaran dapat direalisasikan seperti tahapan pelaksanaan, pengiriman barang, dan
transfer knowledge.
(g) Pada satker BLU Rumah Sakit Umum Pusat DR. Mohammad Hoesin Palembang, akun 537133
Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan pagu Rp7,2 Miliar untuk renovasi gedung
mengalami gagal lelang yang disebabkan pada dokumen lelang tidak tercantum biaya Sistem
73
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEPTEMBER 2021
Manajemen Keselamatan Kerja (SMKK) sesuai ketentuan Permen PU Nomor 14 Tahun 2021.
Selain itu ruangan yang akan direnovasi tersebut sedang digunakan sebagai ruang perawatan
Pasien Covid akibat lonjakan kasus serta adanya Surat Dirjen Pelayanan Kesehatan yang
menginstruksikan bagi Rumah Sakit untuk menambah jumlah bed sampai dengan 40% untuk
pasien Covid-19.
(h) Pada satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan,
terdapat Belanja Modal akun 534131 dengan pagu Rp115 Miliar, tingkat realisasi sebesar
45,54% karena bentuk kegiatannya berupa pengerjaan konstruksi di lapangan terkendala
kondisi force majeur seperti cuaca ekstrim dan banjir. Selain itu, tahapan pencairan baru dapat
dilakukan apabila proses pengerjaan fisik telah selesai.
(i) Pada akun 523134 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan pagu
Rp30 Miliar realisasi 0% merupakan dana tambahan dari pusat yang diterima pada Bulan Juli
untuk membiayai pengolahan SIR menjadi aspal karet. Saat ini baru pada tahap lelang
(penunjukan pemenang) dan diharapkan di akhir September sudah bisa kontrak sehingga pada
Bulan Oktober sudah ada realisasinya.
(j) Untuk kegiatan Pengadaan Lahan Tanah di ruas Palembang-Betung dengan pagu Rp40 Miliar
realisasi masih 0% yang merupakan dana tambahan dari pusat, saat ini baru pada tahap
pengukuran tanah dengan warga. Apabila sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan
pengukuran ulang tanah dengan Pihak BPN Kabupaten Banyuasin. Setelah itu baru akan
didapat harga tanahnya dan dilakukan pembayaran. Direncanakan untuk dana Rp40 Miliar ini
akan sekaligus dibayarkan di Bulan Oktober.
4. Early warning Belanja Pemerintah Semester II
Kegiatan early warning yang merupakan langkah untuk mengidentifikasi kumulatif data realisasi
yang rendah serta potensi-potensi masalah yang indikasinya muncul di Semester I maupun
semester II yang sedang berjalan. Dari data realisasi anggaran dipetakan permasalahan anggaran
yang masih belum terselesaikan, dalam arti pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan masih perlu
waktu dan upaya teknis untuk mengerjakannya, atau dengan kata lain belum mencapai target
output yang ditentukan, sebagai berikut :
(a) Penyelesaian pekerjaan terkait Program Prioritas Nasional (PN)
(b) Penyelesaian pekerjaan terkait Program Pemerintah – PEN dan melibatkan unit kerja lain
(c) Penyelesaian pekerjaan fisik terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PBJ
yang memerlukan material sulit dan jumlah pekerja yang banyak dan yang memiliki
keterampilan
(d) Penyelesaian PBJ Bidang Kesehatan dan Penanganan Pandemi Covid-19
(e) Penyelesaian Pekerjaan Fisik yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunannya,
seperti Program Padat Karya
(f) Belum diterbitkan petunjuk teknis kegiatan baru seperti Asistensi Sosial (contoh: belum ada
petunjuk teknis terkait proses perakitan kursi roda dan perubahan pada pemberian layanan),
pada satker Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik "Budi Perkasa" di Palembang
(369600)
74
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEPTEMBER 2021
(g) Kepatuhan menginput data capaian output pada aplikasi OMSPAN khususnya Program
Pemerintah (PEN)
(h) Penyampaian Data Kontrak ke KPPN, Penyelesaian Tagihan dan Deviasi halaman III DIPA
khususnya Program Pemerintah (PEN)
(i) Pagu minus belanja pegawai.
Realisasi earmark 8% DAU/DBH baru mencapai 24,85%. Berdasarkan pendalaman informasi dan data
yang tersaji tentang realisasi earmark 8% DAU/DBH, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
(1) Terdapat perbedaan waktu penyampaian data Pemda kepada DJPK dan penarikan data oleh DJPK
sehingga menimbulkan perbedaan data antara Pemda dan DJPK yang disebabkan oleh:
a) Belum ada kesepakatan antara Pemda dan DJPK tentang cut off data/batas akhir
penyampaian data;
b) Penyampaian data Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terlambat dan tidak dilaksanakan
berjenjang kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
c) Pemerintah Daerah Provinsi belum mengetahui mengenai kendala dalam penyaluran secara
menyeluruh.
(2) Terlambatnya proses pemilihan metode pengadaan Barang dan Jasa, penerbitan Juknis earmark
8% serta keragu-raguan Pelaksana kegiatan meskipun telah dilakukan kerjasama dengan BPKP dan
Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan kegiatan secara berjenjang menyebabkan terlambatnya
proses pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Kinerja ekspansi/penyaluran kredit yang telah melampaui target namun belum mampu mendongkrak
pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan secara signifikan. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Evaluasi
Penyaluran/Ekspansi Kredit atas Penempatan Dana PEN Tahun 2021 pada BPD Sumsel Babel disampaikan
hal-hal yang menjadi pokok pembahasan sebagai berikut :
1. Penyaluran Penempatan Dana PEN Tahun 2021 dinilai belum mampu mendongkrak pertumbuhan
ekonomi Sumatera Selatan secara signifikan.
Kinerja atas Program Penempatan Dana Pemerintah/Program PEN tahun 2021 pada BPD Sumsel Babel
sebesar Rp400 miliar periode 7 Juni 2021 s.d. 7 Desember 2021, sampai dengan cut-off 7 September
2021 telah menunjukkan capaian kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja penempatan
dana pemerintah periode pertama. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja ekspansi/penyaluran kredit
yang telah melampaui target secara keseluruhan sebesar 148,38% dengan nominal
Rp1.187.075.105.200.
75
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEPTEMBER 2021
Secara umum penyaluran kredit program penempatan dana pemerintah tidak terlalu menyumbang
banyak untuk pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar kredit disalurkan
kepada sektor rumah tangga sebesar 840,8 miliar atau 70,83% dari total penyaluran kredit secara
keseluruhan dengan jumlah debitur sebanyak 4.674 debitur. Sedangkan dari sektor-sektor yang
diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi seperti sektor konstruksi, perdagangan dan
pertanian, persentase penyaluran tidak lebih dari 15% dari total penyaluiran kredit.
Perlu dilakukan upaya-upaya ataupun inovasi untuk mendorong ekspansi kredit kepada sektor-sektor
yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di regional Sumatera Selatan.
Namun, sehubungan dengan pandemi covid-19, diperlukan adanya penguatan ekonomi rumah tangga
masyarakat. Sehingga, meskipun dinilai belum mampu memberikan efek multiplier yang besar
terhadap pertumbuhan ekonomi, program penempatan dana sangat diperlukan bagi masyarakat
Sumatera Selatan untuk membantu memenuhi/menopang belanja rumah tangganya.
2. Periode Penempatan Dana yang hanya berlaku 6 (enam) bulan dan ketidakpastian atas keberlanjutan
Program Penempatan Dana-nya.
76
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEPTEMBER 2021
Dalam hal penurunan margin suku bunga kredit yang diterapkan, pihak Bank hanya dapat menerapkan
penurunan margin sampai dengan 6 bulan menyesuaikan dengan program penempatan dana yang
hanya 6 bulan sehingga terdapat perbedaan dari segi pembiayaan yang biasanya selama 1 tahun dan
efeknya masyarakat hanya akan menerima manfaat atas PEN di 6 bulan saja. Meskipun demikian,
penurunan margin yang diberikan oleh bank dapat dinilai berhasil yang terlihat dengan jumlah
penyaluran kredit yang telah melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, mengingat program
penempatan dana pemerintah ini sangat membantu baik dari sisi masyarakat maupun pihak
perbankan, pihak BPD Sumsel Babel mempertanyakan kepastian untuk di periode yang akan datang
apakah program penempatan dana masih akan dilanjutkan atau diganti dengan program-program lain
yang disesuaikan dengan keadaan perekonomian.
3. Penempatan Dana tidak satu segmen khusus.
Penempatan dana yang tidak terpisah pada satu segmen membuat dana PEN bercampur dengan dana
pihak ketiga di perbankan sehingga dana yang dikelola dalam pencapaian target pemerintah blended
karena tidak adanya mekanisme pemisahan atas dana yang bersumber dari program penempatan
dana pemerintah dengan dana dari pihak ketiga lainnya di perbankan. Oleh karena itu, diperlukan
kebijakan atau inovasi baik dari sisi pemerintah maupun internal control dari pihak Bank untuk
mengatasi hal tersebut.
4. REKOMENDASI
Berdasarkan analisis di atas, rekomendasi fiskal yang ditawarkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera
Selatan adalah sebagai berikut:
A. Evaluasi Pelaksanan Anggaran:
(1) Satker wajib melakukan bedah DIPA/RKAKL setelah dokumen diterima oleh KPA, untuk segera
melakukan telaah dan koreksi terhadap nomenklatur satker, uraian tugas, kodefikasi dan
kebenaran perhitungan angka pada dokumen DIPA/RKAKL;
(2) Melakukan evaluasi dan perhitungan kembali atas belanja-belanja yang dapat dilakukan
akselerasi, khususnya belanja barang yang cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran;
(3) Melakukan evaluasi dan perhitungan kembali atas belanja pegawai yang berpotensi minus;
(4) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian pekerjaan fisik/non fisik yang termasuk dalam
kategori belanja penting (PN);
(5) Melakukan koordinasi dengan Eselon I dan LKPP Jakarta terkait barang yang tidak termasuk ke
dalam e-katalog;
(6) Satker agar melakukan revisi DIPA setiap awal Triwulan secara komprehensif dengan
memperhatikan kebutuhan perbaikan data, perubahan Halaman III DIPA, pergeseran anggaran,
revisi pagu minus, dan kebutuhan lain terkait kegiatan revisi DIPA;
(7) Berkenaan dengan peningkatan kualitas IKPA, satker agar patuh menginput data capaian output
pada aplikasi OMSPAN khususnya Program Pemerintah (PEN), menyampaikan Data Kontrak ke
KPPN, Penyelesaian Tagihan dan Deviasi halaman III DIPA khususnya Program Pemerintah.
B. Penempatan Dana PEN Tahun 2021 pada BPD Sumsel Babel, antara lain :
(1) Penempatan Dana PEN yang merupakan salah satu sumber dana bagi pihak bank, diharapkan
dapat diberlakukan dengan periode satu tahun agar matching dengan kebijakan penyaluran
kredit BPS Sumsel Babel selama satu tahun;
(2) Perlu dibuatkan sebuah sistem one on one dalam program penempatan dana sehingga dana tidak
bercampur dengan dana pihak perbankan;
77
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEPTEMBER 2021
(3) Memberikan kepastian informasi mengenai keberlanjutan program penempatan dana ataupun
pemberlakuan program pengganti;
(4) Pihak BPD Sumsel Babel agar dapat menciptakan inovasi-inovasi yang selaras dengan penyaluran
kredit untuk dapat lebih meningkatkan nilai ekspansi kredit kepada sektor-sektor yang dapat
mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
C. Realisasi earmark 8% DAU/DBH Bidang Kesehatan:
(1) Pemda Provinsi berkoordinasi dan membuat kesepakatan dengan DJPK tentang batas akhir
penyampaian data atau cut off data;
(2) Pemda Provinsi agar berperan aktif untuk mengakselerasi penyerapan earmark 8% DBH-DAU
pada Pemda Kabupaten/Kota melalui percepatan proses pengadaan Barang dan Jasa sesuai
ketentuan yang berlaku dan pengumpulan data realisasi secara berkala (mingguan);
(3) Pemda Provinsi agar melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi kendala permasalahan dan
menyampaikan secara berkala kepada Kanwil DJPb Sumatera Selatan.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari uraian diatas, dapat disampaikan identifikasi yang menjadi indikator keberhasilan sebagai berikut:
A. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
(1) Peningkatan penyerapan anggaran, kepatuhan input capaian output dan penilaian IKPA satker.
Dengan capaian keberhasilan sebagai berikut :
No Indikator Sebelum EPA Sesudah EPA
1. Penyerapan Anggaran 55,63% (8.223 M) 63,93% (9.450 M)
Per Agustus 2021 Per September 2021
2. Input Capaian Output 67,62 74,37
Per Juli 2021 Per Agustus 2021 (untuk
September 2021 masih dalam
proses)
(2) Proses pengadaan PBJ dapat terlaksana karena barang telah ada di e-katalog (akan dipantau
pada EPA berikutnya );
(3) Penyelesaian pagu minus satker (akan dipantau pada EPA berikutnya)
Monitoring atas kualitas dan evaluasi pelaksanaan anggaran akan terus dilakukan dalam upaya
mendorong percepatan penanganan Pandemi Covid-19, serta pemulihan ekonomi nasional.
B. Penempatan Dana PEN Tahun 2021 pada BPD Sumsel Babel
Capaian kinerja ekspansi/penyaluran kreditnya telah melampaui target yang telah ditetapkan dan
mampu menambah ekspansi kreditnya ke sektor-sektor baru yang diharapkan mampu memberikan
pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
No. Indikator Penempatan Tahap I Penempatan Tahap II
1. Penambahan Ekspansi • Rumah Tangga • Rumah Tangga
Kredit pada Sektor Rp637,26 Miliar Rp840,83 Miliar
78
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEPTEMBER 2021
Ekonomi Baru 3.201 Debitur 4.674 debitur
• Konstruksi • Konstruksi
Rp5,16 Miliar Rp174,52 Miliar
7 debitur 309 debitur
• Industri Pengolahan • Industri Pengolahan
Rp80 miliar Rp5,76 Miliar
1 debitur 66 debitur
• Pertanian, perburuan, • Pertanian, perburuan,
dan kehutanan dan kehutanan
Rp50 juta Rp87,83 Miliar
1 debitur 2.755 debitur
• Perdagangan besar • Perdagangan besar
dan Eceran dan Eceran
Rp43 Juta Rp55,44 Miliar
3 debitur 1.192 debitur
• Listrik, Air dan Gas •
Rp13,5 Miliar
1 debitur • Jasa Kemasyarakatan,
Rp8,24 Miliar
173 debitur
• Penyediaan Akomodasi
Makan Minum
• Rp1,27 Miliar
17 debitur
• Real Estate,
Rp1,40 Miliar
8 debitur
• Tranportasi
Rp0,5 miliar
1 debitur
• Perikanan
Rp11,25 Miliar
212 debitur
• Jasa Pendidikan
Rp10 Juta
1 debitur
79
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEPTEMBER 2021
• Jasa Kesehatan
dan Kegiatan Sosial
Rp50 Juta
1 debitur
C. Realisasi earmark 8% DAU/DBH
Ketersediaan dan akurasi data realisasi earmark 8% DAU/DBH yang tepat akan menciptakan
database yang baik sehingga dapat memberikan gambaran yang baik tentang pelaksanaan
penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka terbentuknya Herd Immunity guna mendukung
pemulihan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan.
No. Indikator Sebelum dilakukan koordinasi Sesudah dilakukan koordinasi
1. Kesesuaian Data Masih terdapat selisih besaran Pada Kab. Lahat sedang dalam
pagu (Rp. 906 Juta) dan realisasi proses revisi anggaran dan
(Rp 791 Juta) pada Kab. Lahat menyesuaikan dengan data DJPK
dengan data DJPK, Kemenkeu
2. Tingkat Realisasi Realisasi lingkup Sumatera Realisasi lingkup Sumatera
Selatan sebesar 21,12% dari Selatan sebesar 24,85% dari pagu
pagu (Data DJPK 24 September (Data DJPK 01 Oktober 2021)
2021)
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.
No. Komponen Output Dampak
1. Meningkatkan kualitas dan Peningkatan kinerja dalam Pencapaian
kuantitas koordinasi secara pencapaian tujuan bersama antar kerjasama/sinergi yang baik
berkala instansi
2. Peningkatan rekonsiliasi Terciptanya kesamaan data realisasi Validasi penyaluran dana
data earmark 8% yang earmark 8% antara Pemda dan DJPK yang akurat dalam rangka
akurat penanganan pandemi Covid-
19 guna terbentuknya Herd
Immunity masyarakat
3. Peningkatan penyaluran Ekonomi masyarakat dapat berjalan Peningkatan ekonomi
dana untuk sektor-sektor dengan baik masyarakat Sumatera
yang produktif Selatan
80
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan September 2021 PEMANFAATAN PROGRAM KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) UNTUK PERCEPATAN PEMULIHAN
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 8.843 Trilyun EKONOMI NASIONAL DI LAMPUNG
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 6.696 Trilyun
(75.73%) RINGKASAN EKSEKUTIF
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 16.321 Trilyun Pemanfaatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum memenuhi
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 10.491Trilyun
(64.28%) target optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi dan kebutuhan
masyarakat Lampung.
Estmasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp 26,5 Realisasi subsidi bunga oleh BPD/BPR/BPRS masih rendah
Triyun dikarenakan: kurangnya partisifasi BPD/BPR/BPRS dalam kebijakan
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda pemberian subsidi bunga/subsidi margin, kurangnya empati kepada
Rp17.3 Trilyun (56.54%) debitur UMKM yang terdampak covid-19, terdapat kendala aplikasi
bank sistem pada internal penyalur dikarenakan datanya cukup banyak.
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 1.8 Trilyun Penyebab rendahnya jumlah debitur yang berasal dari calon penerima
Realisasi DAK Fisik 2021 0.619 Trilyun (34%) KUR potensial yang diinput oleh Pemda antara lain: ada yang belum
mengetahui program KUR, bank penyalur tidak bisa mengakses data karena
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 2,4 Trilyun akses SIKP ada di bank pusat, data yang diinput tidak sesuai kriteria dan tidak
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 1,81 Trilyun (74,2%) update.
Langkah Kanwil DJPb Provinsi Lampung, kepada BPD/BPR/BPRS
Pagu APBN berdasarkan FUNGSI (dalam yang mengalami kendala terkait proses penagihan subsidi bunga/subsidi
ribu rupiah) margin baik dari sisi aplikasi SIKP maupun dokumen dapat berkoordinasi
Pelayanan Umum: 6,281.661.703 melalui media elektronik WA Grup yang telah difasilitasi oleh tim dari Dit. SMI.
Pertahanan: 706.746.379 Untuk meningkatkan jumlah debitur KUR yang berasal dari data input
Tibkam: 1.874.833.658 Kanwil DJPb memberi masukan agar Pemda lebih massive mensosialisasikan
Ekonomi: 3.500.565.013 program KUR didaerahnya, apabila kantor cabang setempat tidak dapat
L.H: 306.492.206 mengakses data calon penerima KUR potensial agar berkoordinasi dengan
Perumahan & Fasum: 707.035.508 kantor pusatnya masing-masing, dan Pemda meningkatkan ketelitian dan
Kesehatan: 210.715.820 akurasi dalam input data serta updating calon penerima KUR potensial
Agama: 263.309.369 binaannya.
Pendidikan: 2.462.877.239 Dari pantauan selama bulan September 2021, telah teridentifikasi
Perlindungan Sosial: 7.561.005 indikator-indikator keberhasilan dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu
Jumlah Total: 16.321.888.900 Pemda lebih massive mensosialisasikan program KUR sehingga terjadi
peningkatan jumlah debitur yang berasal dari calon penerima KUR
Subsidi bunga/margin : 1.788.465.902,00 potensial yang diinput Pemda. Dan terjadi Peningkatan tagihan subsidi
Jumlah Debitur : 12.907 bunga yaitu terjadinya peningkatan realisasi penyaluran subsidi bunga oleh
BPD/BPR/BPRS.
BLT Dana Desa : 3,9 juta orang
Penerima bantuan upah : 500 orang
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung dalam acara Sosialisasi Perpanjangan
Pemberian Subsidi Bunga/Margin UMKM dalam rangka Program PEN Tahun 2021, dan acara Rapat Pleno
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung. (Dokumentasi Kanwil DJPb
Lampung – September 2021)
81
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG
SEPTEMBER 2021
1. ISU TEMATIK
a Pemanfaatan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Kanwil DJPb Provinsi Lampung bekerja sama dengan Kantor OJK Perwakilan Lampung dalam rangka
meningkatkan pemahaman Lembaga Jasa Keuangan di wilayah kantor OJK Provinsi Lampung terhadap
kebijakan pemberian subsidi bunga/subsidi margin telah melaksanakan Sosialisasi Perpanjangan
Pemberian Subsidi Bunga/Margin UMKM dalam rangka Program PEN Tahun 2021, pada tanggal 2
September 2021 secara daring, peserta sosialisasi adalah BPD Lampung, BPR, BPRS. Kepala Bidang
Pelaksanaan Anggaran, Tjide Widiyarti pada acara tersebut menjadi narasumber terkait Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka
Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Selain itu dalam rangka Evaluasi pelaksanaan program kerja tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
(TPKAD) Provinsi Lampung Semester I Tahun 2021, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung
bersinergi dengan Kantor Perwakilan OJK Provinsi Lampung dan Sekda Provinsi Lampung melaksanakan
Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi Lampung, pada tanggal 6
September 2021 di Swissbell Hotel Lampung, Peserta rapat adalah OPD lingkup Provinsi Lampung,
Perwakilan Pemkab/kota se-Provinsi Lampung, Bank Himbara, dan Lembaga Penjamin Kredit. Kepala
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Sofandi Arifin pada acara tersebut menjadi narasumber
terkait Evaluasi KUR Semester I Tahun 2021 di Provinsi Lampung.
Grafik : Peningkatan Jumlah Debitur dan Penyalur
Grafik : Jumlah Debitur Grafik : Jumlah Penyalur
15000 12
10
10000
8
5000 6
4
0 Akhir Sept 2 Akhir Sept
awal Sept 0
Awal Sept
Monitoring Realisasi Pencairan Subsidi Bunga
Posisi Jumlah Subsidi Jumlah Debitur Jumlah Penyalur
bunga/margin
01 September 2021 458.002.808,00 2.340 1
30 September 2021 1.788.465.902,00 12.967 10
Peningkatan 1.330.463.094,00 10.627 9
Sumber : http://bit.ly/data_pantau_nonKUR_kanwil (diolah)
Monitoring Input data Calon Debitur Pemda pada SIKP
Posisi Jumlah Calon Debitur Jumlah Yang Telah Menjadi Debitur
01 September 2021 49.261 6.847
30 September 2021 50.360 7.106
Peningkatan 1.099 259
Sumber : Aplikasi SIKP
82
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG
SEPTEMBER 2021
b End User Training SAKTI. Guna meningkatkan pemahaman mengenai aplikasi SAKTI kepada seluruh
satker lingkup Kanwil DJPb Prov. Lampung, KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Lampung telah melakukan
pelatihan aplikasi SAKTI dalam bentuk End User Training (EUT) SAKTI dari tanggal 13 s.d 22 September
2021, dengan fokus pelatihan pada modul pelaksanaan anggaran dan modul pelaporan. Selama pelatihan,
Kanwil DJPb Prov. Lampung melakukan koordinasi dalam rangka untuk memastikan agar proses transfer
knowledge berjalan baik, dan meningkatkan awareness satker terhadap transformasi digital bagi
peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. KPPN Wilayah Provinsi Lampung telah melakukan publikasi
kegiatan tersebut. TVRI Lampung pada acara LAMPUNG HARI INI pada tanggal tanggal 24 September
2021 menayangkan kegiatan EUT SAKTI KPPN Bandar Lampung, Lampung Post juga memuat acara yang
diselenggaran KPPN Liwa, selain itu KPPN wilayah Prov. Lampung mempublikasikan via Instagram, website
dan juga rekaman live recording youtube. Berdasarkan monitoring pelaksanaan EUT SAKTI pada KPPN di
wilayah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
Monitoring EUT Pengiriman ADK
KPPN Rata2 % Juml ADK ADK ADK SPP ADK SPM
Satker Satker Supplier Kontrak
51.92 143 137
Bandar Lampung 142.25 56.52 274 158 131 50 50
50.74 92 56 52 35 33
Kota Bumi 52.00 83.65 68 37 33 21 21
26 24 21 249 241
Metro 34.50 460 275 237
Liwa 21.75
Total
Sumber : OM SPAN
Monitoring EUT Bendahara
KPPN Rata2 % Juml SPP BAST SPBy Kuitansi DRPP SPP Usulan
Satker Satker
Bandar Lampung 97.25 35.49 UP UP GUP TUP
Kota Bumi 44.25 48.10 274
Metro 21.50 31.62 92 125 100 114 103 99 60 100
Liwa 13.13 50.50 68
26 46 45 47 45 45 44 43
26 24 26 23 19 19 18
19 10 18 18 18 18 3
Sumber : OM SPAN
Monitoring EUT Pembayaran
KPPN Rata2 % Juml LS Non LS Gaji Kekurangan PPNPN Uang
Satker Kontrak Bendahara Induk Gaji Makan
Satker 60
274 91 115 66 63 44 63
Bandar Lampung 76.86 27.86 92 45 48 47 46 21 42
68 24 27 27 22 10 19
Kota Bumi 45.33 49.27 26 6 8 19 9 10
Metro 23.33 34.31
Liwa 10.33 39.73
Sumber : OM SPAN
Monitoring EUT Komitmen
KPPN Rata2 % Juml Tipe Tipe Tipe Tipe Annual Addendum BAST SPM
Satker Satker
Bandar Lampung 111.38 40.65 1236
Kota Bumi 50.00 54.35 274
Metro 31.00 45.59 92 145 135 127 137 120 35 119 73
Liwa 20.25 77.88 68
26 52 55 49 53 51 41 51 48
37 33 32 35 32 25 28 26
24 24 22 22 21 9 20 20
Sumber : OM SPAN
Monitoring EUT Kelompok Modul Pelaporan & NBSP
KPPN Juml Kesiapan Partisipasi Ketuntasan per Partisipasi Ketuntasan per
Satker satker satker user terdaftar user partisipasi
Bandar Lampung 97.1 37.27 25.54
Kota Bumi 274 100 75 71.52 38.38 68.53
Metro 92 100 59.69 50.63 75 95.36
68 84.82
59.69
83
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG
SEPTEMBER 2021
Liwa 26 100 100 95 100 95
Sumber : OM SPAN
c Penguatan Kerjasama dengan BPK Perwakilan Lampung dalam upaya peningkatan kualitas Auditor dan
APIP Daerah terkait Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa. Dalam rangka meningkatkan wawasan
para pemeriksa pada BPK maupun APIP Pemerintah Daerah terkait pengelolaan TKDD sehingga dapat
menunjang tugas dan fungsi BPK dalam melakukan audit. BPK Perwakilan Lampung mengundang Kanwil
Ditjen Perbendaharaan sebagai narasumber acara FGD Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung tahun 2020 dan 2021. Kepala Bidang PPA II, Tjide
Widyarti menjadi narasumber pada acara tersebut, peserta FGD tim Pemeriksa pada BPK Perwakilan
Lampung, BPKAD lingkup Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi dan Inspektorta Kabupaten/Kota lingkup
Provinsi Lampung.
Gambar : Pemanfaatan Dana Desa 2015-2019 dan Tahun 2020
d Apresiasi Satker Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik TA 2020. Kanwil DJPb memiliki tugas untuk
melakukan monitoring dan evaluasi (monev) belanja Kementerian/Lembaga. Monev pelaksanaan
anggaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja negara dengan mewujudkan pelaksanaan
anggaran yang efektif, efisien, sesuai rencana, serta taat pada regulasi yang berlaku. Salah satu instrumen
dalam pelaksanaan monev adalah dengan melihat nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Nilai IKPA pada Kanwil DJPb Provinsi Lampung sangat baik pada 2017-2019. Namun, ketika pandemi tahun
2020 terjadi penurunan yang cukup besar. Dalam hal ini, Kanwil DJPb Provinsi Lampung memberikan
apresiasi kepada Satker yang telah berusaha keras untuk meraih nilai IKPA yang maksimal. Dengan adanya
pemberian apresiasi ini diharapkan dapat memicu semangat Satker dalam memperoleh nilai IKPA yang
tinggi.
Kegiatan Knowledge Sharing tugas dan fungsi Bidang PAPK
Kegiatan knowledge sharing tugas dan fungsi Bidang PAPK diselenggarakan oleh Bidang PAPK Kanwil DJPb
Provinsi Lampung dengan mengundang tim Bidang PAPK Kanwil DJPb Maluku Utara sebagai narasumber.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memberikan bekal dan tambahan wawasan bagi
pegawai bidang PAPK serta seiring perkembangan tugas dan fungsi pelaporan yang senantiasa
berkembang. Disamping meningkatkan sinergi dan koordinasi antar Bidang PAPK Kanwil DJPb, melalui
kegiatan ini diharapkan seluruh pegawai di bidang PAPK dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik
84
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG
SEPTEMBER 2021
sehingga dapat berperan secara maksimal dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang
berkualitas dan akuntabel, termasuk dalam rangka melakukan pembinaan sistem akuntansi pemerintah
daerah sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemda yang dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
meningkat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 September 2021 dan diikuti oleh 68 orang melalui
zoom meeting dari beberapa Kanwil DJPb seluruh Indonesia dan 11 orang pegawai Kanwil DJPb Provinsi
Lampung yang melaksanakan secara offline di ruang vidcon.
e Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sosialiasasi Aplikasi Barang Persediaan;
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, salah satu tugas Kanwil DJPb, yaitu melaksanakan pembinaan
sistem akuntansi pemeritah (SAP) kepada Pemda lingkup wilayahnya. Pelaksanaan pembinaan tersebut
dapat berupa koordinasi, sinergi, pemberian bimbingan teknis/sosialisasi maupun monitoring dan
evaluasi atas penyusunan laporan keuangan. Pembinaan dapat dilakukan setiap semester, triwulan
maupun setiap bulan sesuai kebutuhan koordinasi antar Kanwil dan Pemda. Dari hasil pembinaan Kanwil
DJPb bulan September 2021 kepada Pemda di Wilayah Provinsi Lampung, menunjukkan bahwa
penyusunan laporan keuangan Pemda dari tahun ke tahun sudah semakin baik. Adapun hal yang masih
memerlukan perhatian untuk perbaikan yaitu terkait administrasi pengelolaan barang persediaan.
2. KONDISI PERMASALAHAN
a Tujuan dari program subsidi bunga antara lain adalah untuk membantu UMKM akibat pandemi Covid-
19, dengan munculnya varian Delta di Bulan Juni dan Juli berdampak signifikan yaitu dengan penerapan
PPKM darurat level IV yang otomatis juga menunda perbaikan kondisi perekonomian khususnya terkait
mobilisasi yang berdampak juga kepada UMKM. Program ini kurang mendapat dukungan dari
BPD/BPR/BPRS, Per tanggal 2 September 2021 permohonan subsidi bunga yang diajukan dan telah
diterima pencairannya masih sekitar Rp458 juta untuk 1 (satu) BPR dan yang masih dalam proses verifikasi
oleh Kantor Pusat DJPb ada 2 (dua) BPR.
Realisasi penyaluran KUR di wilayah Provinsi Lampung Semester I 2021 sebesar Rp3,7 Trilliun dengan
jumlah Debitur sebanyak 109.925 orang. Penyaluran KUR mengalami peningkatan sebesar 59,77%
dibanding Semester I 2020 dengan penyaluran sebesar Rp2,3 Triliun untuk 84.567 debitur. Namun
demikian jumlah debitur yang berasal dari data calon penerima KUR potensial yang diinput oleh Pemda
masih rendah sebesar 13,90% atau sebesar 6.847 dari total input data sebanyak 49.261.
b Implementasi piloting SAKTI hingga akhir tahun 2020 telah memasuki tahap V, hal ini ditandai dengan
penggunaan SAKTI berbasis web untuk Modul Administrasi dan Modul Penganggaran yang telah
diterapkan pada seluruh satuan kerja Kementerian Negara/ Lembaga. Hingga akhir Juni 2021, telah
dilaksanakan pendaftaran user SAKTI seluruh modul dan pendaftaran OTP KPA, PPK dan PPSPM satker.
Mengingat rollout SAKTI web full modul direncanakan pada tahun 2022, perlu dilakukan pelatihan kepada
seluruh user SAKTI yang ada di satker. Direktorat SITP pada bulan Agustus 2021 melakukan fasilitasi
pelaksanaan pelatihan SAKTI bagi end user (End User Training/EUT) pada Satker Kementerian
Negara/Lembaga. EUT SAKTI untuk satker lingkup Kanwil DJPb Prov. Lampung dilaksanakan dari tanggal
13 s.d 22 September 2021, dengan materi yang terdiri dari Modul Pelaksanaan (Komitmen, Pembayaran,
dan Bendahara) dan Kelompok Modul Pelaporan (Persediaan, Aset Tetap, Piutang, dan GLP). Mengingat
85
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG
SEPTEMBER 2021
pentingnya EUT SAKTI 2021 ini, maka KPPN di wilayah Lampung melaksanakan sosialisasi baik melalui
daring maupun luring/tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Beberapa tantangan yang
dihadapi dalam penyiapan implementasi SAKTI berbasis web diantaranya adalah tingkat awareness dan
pemahaman para user SAKTI di satker berbeda-beda, masih terdapat satker belum melakukan OTP, user
yang dimiliki satker masih banyak yang belum lengkap sesuai kebutuhan sehingga petugas satker tidak
bisa mengikuti semua tahapan simulasi. Ketika EUT berlangsung petugas masih mengerjakan pekerjaan
harian kantor sehigga tidak fokus. Kegiatan EUT yang dilaksanakan secara online kurang maksimal,
peserta masih dibebani dengan rutinitas pekerjaan sehari-hari, dan jika terdapat pekerjaan lain mendesak
peserta tidak mengikuti EUT.
c Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk
membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ditransfer Pemerintah Pusat melalui mekanisme APBDes. BPK
Perwakilan Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan kompetensi tekhnis dan menambah wawasan
para auditor tentang pengelolaan dana tranfer dan dana desa, yaitu terkait peran Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dalam mereviu pelaksanaan TKDD, memperoleh informasi terkait dengan Pelaksanaan
monitoring dan evaluasi TKDD, dan informasi terkait tugas KPPN dalam pengelolaan TKDD pada Kota
Bandar Lampung.
d Pada tahun 2020, nilai IKPA tingkat Kanwil DJPb Provinsi Lampung adalah 92,72. Sedangkan, di tahun 2019
Kanwil DJPb Provinsi Lampung memperoleh nilai IKPA sebesar 96,01 sehingga terjadi penurunan nilai 3,29
poin. Hal ini menyebabkan turunnya predikat dari sebelumnya sangat baik menjadi berpredikat baik.
Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung agar Satker dapat memperoleh
nilai yang maksimal seperti memberikan sosialisasi kebijakan IKPA terkini, menyampaikan imbauan agar
melakukan penyesuaian pada rencana III DIPA, dan mengingatkan untuk melakukan pendaftaran kontrak
dan pembayaran tagihan secara tepat waktu. Namun, usaha tersebut belum membuahkan hasil maksimal
untuk dapat mempertahankan nilai IKPA agar tetap pada level sangat baik.
Oleh sebab itu, Kanwil DJPb Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada Satker yang memiliki
kinerja pelaksanaan terbaik pada Tahun Anggaran 2020 dengan kategori pagu besar (di atas 25 M), sedang
(2,5-25 M), dan kecil (di bawah 2,5 M). Apresiasi ini diberikan kepada Satker dengan nilai IKPA tertinggi
mengingat tantangan yang ada untuk memperoleh nilai IKPA yang maksimal pada saat pandemi cukup
sulit. Selain itu, apresiasi ini diharapkan mampu menggugah semangat Satker lainnya sehingga dapat
berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.
e Tugas dan fungsi terkait pelaporan senantiasa berkembang. Sementara itu kebijakan mutasi baik pejabat
maupun pelaksana terus dilakukan dalam organisasi, demi mewujudkan organisasi yang sehat dan
professional. Permasalahan yang terjadi, tidak seluruh pejabat atau pegawai yang baru ditempatkan,
memiliki bekal yang memadai di bidang tugasnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi
para pejabat maupun pelaksana yang baru ditugaskan di Bidang PAPK. Oleh karena itu dalam rangka
meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait tugas dan fungsi di masing-masing seksi pada Bidang
PAPK, khususnya di Kanwil DJPb Provinsi Lampung, merasa sangat perlu melaksanakan kegiatan
knowledge sharing tersebut. Selain meningkatkan sinergi dan koordinasi antar Bidang PAPK, dengan
kegiatan knowledge sharing ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan menambah wawasan
86
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG
SEPTEMBER 2021
seluruh peserta serta mengatasi permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi bidang
PAPK, dan masih terdapat opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum WTP.
f Hasil pembinaan SAP Kanwil DJPb Provinsi Lampung kepada Pemda di wilayah Provinsi Lampung,
menunjukkan semakin baiknya Pemda dalam melakukan penyusunan pelaporan keuangan (LKPD) dari
tahun ke tahun. Namun demikian, masih adanya temuan hasil audit BPK terhadap LKPD Pemda sampai
dengan yang terakhir LKPD tahun 2020, tugas Kanwil untuk melakukan pembinaan harus semakin
ditingkatkan kualitasnya. Temuan yang paling menonjol dari hasil audit BPK atas LKPD Pemda, salah
satunya terkait administrasi pengelolaan barang persediaan, yaitu;
a. Penatausahaan dan pelaporan barang persediaan masih belum tertib dan belum memadai;
b. Adanya risiko barang rusak, dan penyalahgunaan barang, yang disebabkan barang persediaan belum
diadministrasikan dengan baik;
c. Masih adanya entitas pelaporan yang tidak melakukan pencatatan/pembukuan atas keluar/masuknya
barang persediaan;
3. ANALISIS
a Rendahnya realisasi subsidi bunga oleh BPD/BPR/BPRS:
- Partisipasi BPD/BPR/BPRS dalam kebijakan pemberian subsidi bunga/subsisi margin Tahun 2021 masih
rendah.
- Kurangnya empati dari BPD/BPR/BPRS kepada debitur UMKM yang terdampak covid-19.
- Adanya kendala aplikasi banking sistem pada internal penyalur dalam rangka penyaluran subsidi
bunga/subsidi margin kepada para debitur dikarenakan datanya cukup banyak.
- Adanya ketakutan dari BPD/BPR/BPRS pasca penyaluran subsidi bunga/subsidi margin terkati dengan
pemeriksaan/audit.
Rendahnya jumlah debitur yang berasal dari data calon penerima KUR potensial yang diinput oleh
Pemerintah Daerah:
- Terkadang ada yang tidak mengetahui program KUR.
- Pihak Bank penyalur setempat tidak dapat mengakses data dari pemda karena akses SIKP ada di
bankPusat bukandicabang.
- Banyak data yang diinput oleh Pemda tidak sesuai kriteria KUR (cth. nama dan NIK tidak sesuai).
- Data yang diinput tidak update, misalnya data nomor telepon (ketika dicoba dihubungi tidak aktif), atau
usahanya sudah tidak aktif.
b Dalam pelaksanaan EUT SAKTI Modul Pelaksanaan Anggaran dan Modul Pelaporan yang dilakukan oleh
KPPN, Kanwil DJPb Prov. Lampung memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi, monitoring, dan
evaluasi atas penyelenggaraan EUT SAKTI, serta memberikan dukungan yang diperlukan dalam
penyelenggaran EUT oleh KPPN di wilayahnya. Secara berkala, Kanwil DJPb Prov. Lampung memonitor
perkembangan pelaksanaan EUT SAKTI di KPPN. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan, Kanwil
DJPb Prov. Lampung mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian:
- Tingkat pemahaman para user SAKTI berbeda-beda. Latar belakang pendidikan maupun pengetahuan
user di satker sangat beragam. Oleh karena itu tingkat pemahaman dari para user selama EUT berbeda-
beda, ada yang langsung menguasai materi namun ada juga yang harus kembali mengulang materi.
- Terdapat satker yang belum melakukan OTP. User yang dimiliki satker masih banyak yang belum lengkap
sesuai kebutuhan, sehingga tidak bisa praktek
- Peserta tidak fokus pada pelatihan karena masih mengerjakan pekerjaan harian kantor.
87
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG
SEPTEMBER 2021
- Waktu pelaksanaan EUT SAKTI yang singkat.
- Peserta meninggalkan beberapa tahapan yang tertinggal, untuk itu peserta yang tertinggal perlu
melanjutkan tahapan simulasi pada malam harinya dan hari sabtu-minggu, dengan melihat rekaman
ulang pada youtube KPPN, atau bertanya kepada instruktur
c Salah satu tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah melakukan asistensi dan bimbingan teknis
pelaksanaan anggaran daerah, selain itu juga melakukan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah.
Dengan pelaksanaan FGD yang diselenggaran oleh BPK Perwakilan Lampung tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung tahun 2020 dan
2021, tujuan BPK adalah meningkatkan kompetensi tekhnis (keahlian & wawasan) auditor sehingga
diharapkan terjadi peningkatan kualitas audit dan pemanfaatan hasil audit bagi Pemerintah Daerah
khususnya dalam pengelolaan transfer daerah dan dana desa.
d Jika dilihat pada tahun 2020, terdapat 3 nilai IKPA masih rendah yaitu Penyampaian Data Kontrak ke KPPN
(83), Dispensasi SPM (80), dan Kesalahan SPM (80) serta Pengelolaan UP (93). Dari hasil EPA Tahun 2020,
diperoleh data bahwa nilai IKPA tersebut secara umum disebabkan oleh adanya perbedaan pola kerja di
masa pandemi. Seperti kita tahu, masa pandemi menyebabkan pola kerja berubah dari sebelumnya
secara tatap muka di kantor menjadi serba online dengan mengedepankan bekerja dari rumah (WFH).
Banyak Satker yang belum terbiasa untuk bekerja dan berkoordinasi secara non-tatap muka. Hal ini
menyebabkan sering kali terjadi kesalahan dokumen karena tidak melihat fisiknya ssecara langsung.
Selain itu, kebijakan pembatasan pergerakan seperti PSBB membuat rencana kerja yang telah dirancang
menjadi tidak berjalan. Kegiatan yang biasa dilaksanakan secara luring akhirnya dialhikan menjadi daring.
Hasilnya, pendaftaran kontrak menjadi terlambat karena menunggu dokumen dengan tanda tangan asli
diterima oleh Satker. Terjadi banyak kesalahan SPM dan bahkan beberapa pembayaran harus meminta
dispensasi ke Kanwil DJPb karena keterlambatan dalam pertanggungjawaban keuangan. Kedisiplinan
Satker dalam pengelolaan Uang Persediaan mengalami penurunan karena sulitnya melakukan kegiatan
atau pembayaran dan pengumpulan dokumen SPJ mengingat adanya kebijakan pembatasan pergerakan.
Untuk tahun 2021, nilai IKPA tingkat Kanwil DJPb Provinsi Lampung per awal September adalah 92,29.
Beberapa indikator yang nilainya masih cukup rendah adalah Halaman III DIPA (86,05) dan Capaian Output
(76,08). Nilai Deviasi pada Halaman III DIPA disebabkan oleh adanya refokusing yang terjadi beberapa kali
sehingga rencana penarikan dana yang telah disusun Satker menjadi kurang relevan dengan realisasi
anggaran yang dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator Capaian Output mengalami nilai yang kurang
optimal karena perhitungan Capaian Output dilakukan per Rincian Output (RO). Di mana hal ini berbeda
dengan perhitungan indikator realisasi anggaran yang dihitung secara global tidak per rincian RO.
Perhitungan ini menyebabkan Satker kesulitan dalam memperoleh nilai Capaian Output yang tinggi.
Karena beberapa kegiatan pada RO memang tidak dilaksanakan bertahap dari triwulan awal. Beberapa
bahkan dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Sehingga perhitungan RO secara
triwulanan kurang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
e Salah satu peran penting Kanwil DJPb di daerah, melalui Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan adalah mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan akuntabel. Untuk
dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkompenten di Bidangnya.
88
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG
SEPTEMBER 2021
Kegiatan knowledge sharing tugas dan fungsi Bidang PAPK menjadi salah satu sarana yang dilaksanakan
dalam rangka meningkatkan kompetensi dan wawasan para pejabat/pegawai di Bidang PAPK, khususnya
yang baru bertugas, sehingga dapat berperan secara maksimal melalui pelaksanaan tugas masing-masing.
Disamping itu kegiatan bersama antar Bidang PAPK Kanwil DJP sekaligus dapat meningkatkan sinergi dan
koordinasi antar bidang PAPK Kanwil DJPb, yang pada akhirnya diharapkan dapat memperlancar
pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan
akuntabel.
f Berdasarkan isu tematik dan kondisi permasalahan sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa
penyebab adanya temuan BPK dalam administrasi pengelolaan barang persediaan antara lain disebabkan,
sebagai berikut;
1. Adanya risiko barang rusak dan penyalahgunaan barang persediaan, disebabkan tidak dilakukannya
pencatatan/pembukuan atas masuk dan keluarnya barang persediaan;
2. Adanya entitas pelaporan yang belum melakukan pencatatan/pembukuan, atas masuk dan keluarnya
barang persediaan;
3. Kurangnya Sumber daya Manusia (SDM), dan Tidak tersedianya alat bantu (Tools), aplikasi yang
memudahkan entitas pelaporan melakukan penatausahaan barang persediaan;
Atas dasar telaah pada hasil pembinaan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Lampung berinisiatif untuk
melakukan pengenalan/sosialisasi aplikasi barang persediaan, yang selama ini sudah digunakan pada
entitas pelaporan pada pemerintah pusat.
4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. BPD/BPR/BPRS yang mengalami kendala terkait proses penagihan subsidi bunga/subsidi margin baik
dari sisi aplikasi SIKP maupun dokumen dapat dikoordinasikan ke Kanwil DJPb Provinsi Lampung
maupun melalui media elektronik WA Group yang telah difasilitasi oleh Tim dari Direktorat SMI.
BPD/BPR/BPRS agar segera memproses tagihan subsidi bunga/subsidi margin, diharapkan tagihan
bulan Januari s.d Juni 2021 sudah diupload melalui SIKP pada bulan September 2021.
Untuk meningkatkan jumlah debitur KUR yang berasal dari data input pemda diantaranya agar Pemda
lebih massive mensosialisasikan program KUR didaerahnya, apabila kantor cabang setempat tidak
dapat mengakses data calon penerima KUR potensial agar berkoordinasi dengan kantor pusatnya
masing-masing, Pemda agar meningkatkan ketelitian dan akurasi dalam melakukan input data serta
melakukan update data calon penerima KUR potensial binaanya.
b. Implementasi SAKTI berbasis web secara penuh untuk semua modul pada tahun 2022 harus
mendapat dukungan penuh dari Kanwil DJPb maupun KPPN. Oleh karena itu Kanwil DJPb Lampung
membuka kesempatan kepada seluruh satker yang ingin kembali mendapatkan pelatihan SAKTI, baik
dari trainer SAKTI Kanwil maupun KPPN. Hal ini untuk memastikan bahwa user Satker telah
mendapatkan pemahaman yang memadai sehingga saat pelaksanaan semua modul web based SAKTI
tahun 2022 tidak menemui kendala yang berarti. Oleh karena itu, diharapkan Direktorat SITP dapat
menyediakan akses SAKTI bagi user satker untuk melakukan pelatihan SAKTI tambahan, serta
melakukan pendampingan pada saat pembuatan SPM Gaji bulan Januari 2022 di bulan Desember 2021
baik melalui daring maupun luring. Disediakan video tutorial untuk setiap tahapan transaksi (video per
transaksi), karena pada chanel youtube SAKTI dan aplikasi android Pandu SAKTI saat ini masih belum
lengkap
89
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG
SEPTEMBER 2021
c. Dalam rangka Pengelolaan transfer daerah dan dana desa, untuk kedepan laporan hasil audit BPK
khususnya terkait transfer daerah dan dana desa diharapkan hasil audit akan lebih berkualitas, dan
Pemerintah Daerah diharapkan lebih tertib dan teratur dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa
sesuai peraturan dan perundangan.
d. Agar nilai IKPA pada tahun 2021 dapat tercapai secara maksimal maka Kanwil DJPb Provinsi Lampung
memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1) Kanwil dan KPPN lingkup Provinsi Lampung secara proaktif untuk mengingatkan Satker terkait
indikator pada IKPA yang memiliki batas waktu seperti Revisi Halaman III DIPA, Pengajuan Kontrak,
dan Penyelesaian Tagihan;
2) Kanwil dan KPPN lingkup Provinsi Lampung melakukan monitoring terhadap Satker yang
memperoleh nilai IKPA yang kecil dan melakukan koordinasi secara langsung dengan KPA Satker
tersebut agar dapat meningkatkan nilai IKPA;
3) Kanwil dan KPPN lingkup Provinsi Lampung mengimbau agar Satker melakukan pengelolaan
keuangan secara pruden dan akuntabel sehingga mengurangi terjadinya kesalahan SPM dan
menghindari pagu minus.
e. Kegiatan knowlegde sharing terkait tugas dan fungsi bidang PAPK, perlu dilaksanakan secara
berkelanjutan dengan topik yang lebih detail pada masing-masing seksi di bidang PAPK. Dengan
demikian seluruh SDM bidang PAPK, khususnya pada Kanwil Provinsi Lampung mendapatkan bekal
yang memadai yang sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
amanahnya di Bidang PAPK. Pada akhirnya dapat bersama-sama melaksanakan peran penting untuk
dapat mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas dan akuntabel.
f. Dari hasil telaah atas laporan hasil pembinaan (LHP) Kanwil DJPb Provinsi Lampung kepada Pemda di
wilayah Provinsi Lampung, yaitu Tim pembina memberikan rekomendasi agar Kanwil DJPb Provinsi
Lampung memberikan pengenalan/bimtek/sosialisasi, atas penggunaan aplikasi barang persediaan
yang selama ini sudah berjalan dan digunakan pada entitas pelaporan di pemerintah pusat. Kanwil
DJPb Provinsi Lampung telah melakukan sosialisasi aplikasi barang persediaan DJPb, kepada entitas
pelaporan lingkup Pemda di Wilayah Provinsi Lampung pada triwulan I tahun 2021 dan dilaksanakan
sesuai dengan pernyataan sistem akuntansi pemerintah (PSAP05).
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.
No. Kegiatan Outcome / hasil Dampak
1. Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Penguatan kerjasama dengan Peningkatan jumlah debitur
Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi Pemerintah Daerah; yang berasal dari data calon
Lampung, dan Evaluasi pelaksanaan Pemda lebih massive penerima KUR potensial
program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mensosialisasikan program KUR yang diinput oleh Pemda
semester I Tahun 2021 didaerahnya
Sosialisasi Perpanjangan Pemberian Peningkatan tagihan subsidi Peningkatan realisasi
Subsidi Bunga/Margin UMKM dalam bunga penyaluran subsidi bunga
rangka Program PEN Tahun 2021 oleh BPD/BPR/BPRS
2. End User Training SAKTI Peningkatan pemahaman satker Peningkatan kemampuan
dalam mengoperasikan aplikasi satker dalam
SAKTI mengoperasikan aplikasi
SAKTI
90
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG
SEPTEMBER 2021
3. FGD Pengelolaan Transfer ke Daerah Penguatan kerjasama dengan Kedepan terjadi Peningkatan
dan Dana Desa pada Pemerintah BPK; kualitas audit dan
Daerah di wilayah Provinsi Lampung Peningkatan kompetensi teknis pemanfaatan hasil audit bagi
tahun 2020 dan 2021 auditor BPK dan APIP Pemda Pemda khususnya terkait
pengelolaan transfer dan
dana desa.
4. Apresiasi Satker Kinerja Pemberian penghargaan kepada Dengan adanya apresiasi ini
Pelaksanaan Anggaran Terbaik TA Satker yang berkinerja baik; diharapkan dapat Nilai IKPA
2020 Pemberian semangat kepada tingkat Kanwil DJPb Provinsi
seluruh Satker untuk Lampung berada pada level
meningkatkan kualitas kinerja sangat baik (di atas 95)
pelaksanaan anggaran
5. Knowledge sharing tugas dan fungsi Peningkatan sinergi dan Meningkatnya sinergi antar
Bidang PAPK koordinasi antar Bidang PAPK bidang PAPK Kanwil DJPb
Kanwil DJPb sehingga dapat saling
sharing terkait pelaksanaan
Peningkatan kompetensi SDM tugas dan fungsi Bidang
pada Bidang PAPK Kanwil DJPb PAPK dan tugas terkait
Lampung maupun Kanwil DJPb lainnya
lainnya Meningkatnya kompetensi
SDM pada Bidang PAPK
Kanwil Provinsi Lampung
maupun Kanwil DJPb
lainnya.
6. Pembinaan Sistem Akuntansi Meningkatnya pemahaman SDM Mampu meraih dan
Pemerintah dan Pelaksanaan unit pengelola laporan keuangan mempertahankan opini WTP
Monev di Pemda, dalam menyusun atas hasil audit BPK terhadap
pelaporan keuangan dan LKPD; LKPD Pemda;
91
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan September 2021 PERCEPATAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SERTA PENINGKATAN KUALITAS
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 60,02 Triliun PELAKSANAAN ANGGARAN DI WILAYAH
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 33,11 Triliun PROVINSI BANTEN
(55,16%)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 15,07 Triliun Capaian IKPA dan realisasi anggaran Satuan Kerja masih belum optimal akan tetapi
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 9,70 Triliun masih dapat ditingkatkan.
(64,39%) Penyebab utama yang ditemukan yaitu karena masih besarnya anggaran yang belum
terserap antara lain disebabkan oleh adanya perubahan pihak donor (Pembiayaan),
Estmasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp pemblokiran, sisa lelang yang tidak dapat diserap, serta adanya paket pekerjaan
35,40 Triliun yang tidak dapat diselesaikan.
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp Langkah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Banten yaitu melakukan asistensi
23,25 Triliun (65,68%) melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan metode one on one
meeting. Satuan kerja yang dipilih untuk pelaksanaan one on one meeting
Alokasi TKDD 2021 Rp 16,27 Triliun sebelumnya telah dilakukan tracking secara mendalam atas kinerja pelaksanaan
Realisasi TKDD 2021 Rp 10,63 Triliun (65,31%) anggarannya sejak awal tahun dan dengan berbagai pertimbangan yang lain.
Kanwil DJPb Banten memberikan beberapa rekomendasi kepada satuan kerja atas
Profil Indikator Fungsi APBN permasalahan yang dihadapi, antara lain meminta satker untuk terus meningkatkan
Fungsi Alokasi koordinasi internal agar kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh tim teknis
Bidang kesehatan : Rp 262,10 Miliar diketahui oleh tim keuangan, sehingga data kemajuan tersbut dapat terinput ke
Pengembangan SDM : Rp 3,68 Triliun dalam sistem.
Infrastruktur : Rp 686,73 Miliar
Program lainnya Rp 10,44 Triliun
Fungsi Distribusi
BLT Dana Desa : 112.072 KPM
Penerima bantuan upah : 256.317 orang
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Banten tengah melakukan one on one meeting
pada kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran tanggal 06 September 2021 secara daring
92
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN
SEPTEMBER 2021
1. ISU TEMATIK
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka mendukung dan mengawal pelaksanaan kegiatan
Kementerian/Lembaga terutama dalam percepatan pelaksanaan anggaran dan peningkatan kualitas
pelaksanaan anggaran, Kanwil DJPb Banten melaksanakan kegiatan forum komunikasi/koordinasi dalam
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) K/L. Tujuan dari diselenggarakannya EPA antara lain untuk
melakukan konfirmasi dan melaksanakan diskusi terkait kebijakan serta permasalahan pelaksanaan
anggaran yang dihadapi oleh satuan kerja, menyusun rencana rekomendasi/tindak lanjut untuk
mempercepat penyerapan anggaran tahun 2021, serta untuk melaksanakan pengendalian terhadap
realisasi anggaran satker dan target kinerja Kanwil DJPb Banten. Kegiatan EPA ini dilaksanakan dengan 2
(dua) metode, yaitu secara langsung yang disebut dengan One on One Meeting dan ada yg dilaksanakan
dengan menggunakan media online seperti whatsapp dan email. Adapun setelah dilakukan tracking
secara mendalam dan dengan berbagai pertimbangan, terdapat 2 (dua) satuan kerja yang dilakukan
evaluasi dengan menggunakan metode one on one meeting, yaitu Satker Pelaksanaan Jalan Bebas
Hambatan Serang-Panimbang Provinsi Banten dan Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
Cidanau-Ciujung-Cidurian.
2. KONDISI PERMASALAHAN
Kegiatan utama pada Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Serang-Panimbang (654095) sebesar
Rp403,66 miliar. Namun 99,35% persen dari pagu belum terealisasi, yaitu kegiatan Pelaksanaan
Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional. Dari total pagu Satker sebesar Rp403,66 miliar,
baru terealisasi Rp2,61 miliar dari jenis belanja barang, sementara dari jenis belanja pegawai dan modal
belum ada yang terealisasi. Jika dilihat sumber dananya, realisasi dari sumber dana rupiah murni sebesar
0,59 persen sementara realisasi sumber dana pinjaman luar negeri dan rupiah murni pendamping belum
ada karena masih diblokir. Hingga 30 September 2021, dana yang belum terserap sebesar
Rp401.047.328.030,- (setara 6,8% dari sisa dana secara keseluruhan, satker dengan sisa dana ke-tiga
terbesar). (Sumber data : Aplikasi MEBE, data per 30 September 2021)
Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN per tanggal 3 September 2021 total nilai IKPA
satker (654095) sebesar 48,34. Beberapa indikator masih harus ditingkatkan, yaitu deviasi halaman III
DIPA (5,49), data kontrak (0), penyerapan UP/TUP (75), penyerapan anggaran (1,01), capaian output (0),
renkas (0).
93
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN
SEPTEMBER 2021
Untuk capaian output, 3 dari 4 output masih memiliki realisasi rendah, hanya output Layanan Perkantoran
yang baru terealisasi sebesar 51,71 persen. Di tahun 2021 ini, Capaian Output merupakan indikator
dengan bobot terbesar dalam penilaian IKPA, sehingga harus menjadi perhatian bagi satker.
Capaian IKPA Pagu dan Realisasi
Pada Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian (498022) realisasi
belanja modalnya masih cukup rendah, yaitu 44,7 persen. Bila dilihat dari sumber dananya realisasi dari
sumber dana SBSN baru mencapai 31,06 persen, dan realisasi dari sumber dana pinjaman luar negeri
sebesar 38,44 persen. Dana yang belum terserap sebesar Rp175,22 milyar (2,5% dari total sisa dana secara
keseluruhan). (Sumber data : Aplikasi MEBE, data per 30 September 2021)
Berdasarkan data dari aplikasi OMSPAN per tanggal 3 September 2021, terdapat 3 (tiga) indikator IKPA
satker (498022) yang nilainya masih dibawah target, yaitu deviasi halaman III DIPA (56,96 persen), data
kontrak (87 persen), dan capaian output (26,27 persen).
Pagu dan Realisasi
3. ANALISIS
Rendahnya penyerapan anggaran pada Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Serang – Panimbang
disebabkan belum terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena belum adanya persetujuan loan
dari pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman merasa keberatan dengan diskusi yang dilakukan oleh DJPPR
94
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Buku RCE September 2021
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search