STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEPTEMBER 2021
untuk dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan aset BMD dan BMN sehingga tidak berlarut-
larut dan menjadi temuan berulang pada LKPD.
5) Melanjutkan agenda rutin forum Media Update untuk membahas permasalahan fiskal, moneter,
jasa keuangan, dan perkembangan pandemi sehingga dapat menghasilkan kontribusi positif bagi
pemulihan ekonomi dan perwujudan kesejahteraan masyarakatdi regional Kalimantan Tengah.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut indikator efektifitas
keberhasilan kegiatan RCE bulan September 2021
1) Untuk belanja K/L, Realisasi s.d. 30 September 2021 sebesar 60,53% telah mencapai target realisasi
normal Triwulan III (60%). Walaupun belum mencapai angka 70%, namun terdapat kenaikan yang
cukup signifikan (11,16%) sebagai hasil kegiatan one-on-one meeting pada bulan September 2021.
Tabel 2: Indikator keberhasilan akselerasi Belanja K/L
No Variabel Real per 31 % Real per 30 % % Kenaikan
Agt Sept 60,5% 11,1%
61,9% 8,0%
1 Total Belanja K/L Rp 4.731 M 49,4% Rp 5.267 M 47,7% 13,7%
2. Belanja Barang Rp 1.720 M 53.9% Rp 1.963 M
3. Belanja Modal Rp 1.464 M 33,9% Rp 1.692 M
Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah)
2) Tingkat penyaluran DAK Fisik s.d. 30 September 2021 mengalami kenaikan secara signifikan menjadi
Rp 705 miliar (42,9%), atau naik naik 9,1% dari posisi akhir Agustus 2021. Peningkatan terbesar
terdapat pada Kab. Kotawaringin Barat sebesar Rp 51,4 miliar (21,7%) dan Kota Palangkaraya sebesar
Rp 12,6 miliar (19,2%). Sedangkan tingkat penyaluran Dana Desa per 30 September 2021 naik
signifikan menjadi Rp 936 miliar (65,7%), atau naik 12,0% dari posisi akhir Agustus 2021. Fokus
kenaikan terdapat pada BLT Dana Desa menjadi Rp 242 milar (71,9%), atau naik 6,9%, serta presentase
Desa yang telah salur Dana Desa Tahap II menjadi 55,5% atau naik 28,9% dari bulan sebelumnya.
Tabel 3: Indikator keberhasilan akselerasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
No Variable Alokasi Real per % Real per 30 % %
31 Agt Sept 42.9% Kenaikan
1 DAK Fisik Rp 1,645 M Rp 556 M 33.8% Rp 705 M 9,1%
2 Dana Desa Rp 1,426 M Rp 765 M 53.6% Rp 936 M 65.7% 12,0%
Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah)
3) Konsistensi raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPD TA 2020 kepada 12 Pemda di Provinsi
Kalimantan Tengah yang telah memenuhi kriteria meraih opini WTP selama 5 tahun berturut-turut,
yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangkaraya, dan 10 Pemerintah
193
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEPTEMBER 2021
Kabupaten. Selain itu, terdapat Pemda yang diberikan Hapakat Award sebagai penghargaan atas
kontribusi daerah dalam pembinaan sistem akuntansi pemerintah daerah.
4) Sebagai hasil dari executive meeting dengan pimpinan Pemda maka diperoleh penguatan kerjasama
antara Kanwil DJPb dan Pemda. Hal ini terlihat dari peningkatan kualitas komunikasi dan keterbukaan
Pemda.
5) Terbentuknya suatu forum bersama antara Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah dengan pihak
eksternal (OJK Kalimantan Tengah, Perwakilan BI Kalimantan Tengah dan Satgas COVID Kalimantan
Tengah) yang bernama Media Update Kalimantan Tengah. Forum tersebut juga menjadi salah satu
kanal strategi komunikasi Kanwil DJPb Kalimantan Tengah.
194
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan September 2021 EMPOWERING KAPASITAS PENGELOLAAN
FISKAL UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI
Realisasi Pendapatan dan Hibah 2021 Rp 13,17 REGIONAL YANG BERKELANJUTAN
Trilyun
RINGKASAN EKSEKUTIF
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 9,2 Trilyun Realisasi belanja APBN (K/L) dan APBD (Pemda) belum mencapai target realisasi
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 5,8 Trilyun (63%) triwulan III sebesar 70 persen.
Beberapa hal yang menjadi penyebab belum tercapainya target realisasi belanja
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 1,28 Trilyun K/L, antara lain adanya tambahan alokasi anggaran pada TW III/2021, sehingga
Realisasi DAK Fisik 2021 Rp 394 miliar (30,8%) PBJ baru mulai dilaksanakan setelah anggaran ada di DIPA, pemenuhan dokumen
kelengkapan tender membutuhkan waktu lama dikarenakan kegiatan merupakan
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 939 miliar aspirasi dari lembaga legislatif negara yang data dukungnya terbatas, sehingga
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 603 miliar (64,25%) menyebabkan mundurnya pelaksanaan tender. menunggu penerbitan ijin Multi
Years Contract (MYC), dan keterlambatan penerbitan juknis dari unit Eselon I.
Pagu Dana BOS Rp 906 miliar Masih rendahnya realisasi belanja APBD, earmark 8% DAU/DBH, dan belanja PED
Realisasi Dana BOS Rp 868 miliar (95,8%) disebabkan antara lain terdapat pemerintah daerah yang mengalami penundaan
penyaluran DBH dikarenakan proses rekonsiliasi yang terlambat sehingga
Pagu Earmark 8% DAU/DBH Rp 956 miliar menghambat penyerapan anggaran APBD, terdapat pemerintah daerah yang masih
Realisasi Earmark Rp 469 miliar (49%) dalam proses perubahan/ penyesuaian APBD, realisasi rendah terjadi pada belanja
modal karena rata-rata berproses di triwulan III dan IV, sebagian baru pembayaran
Pagu Pemulihan Ekonomi Daerah Rp 383 uang muka, dan sebagian yang lain masih proses pengadaan barang dan jasa.
miliar Dalam rangka akselerasi belanja K/L dan APBD, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan
Realisasi Pemulihan Ekonomi Daerah Rp Timur telah melaksanakan kegiatan “Ngopi Panas” (Ngobrol Pintar Pelaksanaan
173 miliar (45%) Anggaran Satker) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bulan Agustus 2021 dan FGD
dengan Pemda lingkup Kalimantan Timur.
Pagu DID untuk Bidang Kesehatan Rp 93 Dalam rangka peningkatan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta
miliar mitra kerja strategis di daerah, Kanwil DJPb Kaltim melakukan kegiatan FGD
Realisasi DID untuk Bidang Kesehatan Rp bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh BPKAD
19 miliar (21%) dan Bappeda, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim. Dalam kegiatan
tersebut Kanwil DJPb dan BPKAD Prov. Kaltim memaparkan mengenai progres
pelaksanaan anggaran APBN dan APBD. Sedangkan Bappeda memaparkan APBD
dari sisi perencanaan serta overview aplikasi SIPD. Bank Indonesia melengkapi
dengan pemaparan kebijakan sisi moneter.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur melakukan kegiatan FGD bersama
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan
Timur. (Dokumentasi Kanwil DJPb Kaltim – September 2021).
195
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEPTEMBER 2021
1. ISU TEMATIK
A. Evaluasi Pelaksanaan APBN. Dalam rangka akselerasi belanja, Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur
melakukan kegiatan Ngopi Panas (Ngobrol Pintar Pelaksanaan Anggaran Satker) dengan fokus pada
satker-satker yang memiliki pagu besar namun capaian belanjanya masih rendah, antara lain
Kemenkum HAM RI, Kemenkeu, Kementan, Kemenhub, Kemendikbudristek, Kemenkes, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kemensos, KemenPUPR, KemenLHK dan KemenATR BPN.
B. Forum Komunikasi Keuangan Regional. Pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II 2021 telah kembali
ke level positif setelah empat triwulan berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif/ resesi
ekonomi. Bauran kebijakan fiskal-moneter telah memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan
ekonomi regional Kalimantan Timur.
C. Penguatan kerja sama dengan Pemda. Dalam rangka mendukung penanganan Covid-19 dan
pemulihan ekonomi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengupayakan refocussing dan
percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendanai
program/ kegiatan prioritas antara lain: di bidang kesehatan, penyediaan jaring pengamanan sosial
dan penanganan dampak ekonomi serta dukungan pemberian vaksinasi kepada masyarakat.
D. Penyaluran Dana Desa. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa diatur bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
merupakan prioritas utama dari penggunaan dana desa dan merupakan bagian dari Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
E. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda. Seluruh informasi yang berasal dari para pemangku
kepentingan, dalam hal ini pemerintah daerah, menjadi umpan balik yang berharga. Identifikasi
permasalahan dan klasifikasi kebutuhan terkait pelaporan keuangan dapat digunakan untuk
melakukan pemetaan sehingga kegiatan pembinaan maupun asistensi yang dilakukan dapat menjadi
196
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEPTEMBER 2021
lebih tepat sasaran. Hal ini semakin relevan dengan adanya masa transisi perubahan sistem aplikasi
yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah daerah.
Proses penggalian informasi ini menjadi kegiatan dari inovasi WAKKANDA (Wahana Komunikasi
Keuangan dan Akuntansi Daerah) yang dikemas dalam bentuk BICARA (Bincang Ringan Akuntansi).
WAKKANDA-BICARA lebih mengedepankan pihak pemerintah daerah (BPKAD) untuk berbicara
mengenai kebijakan akuntansi, implementasi sistem aplikasi, kendala penyusunan laporan keuangan,
pertukaran data dengan pihak-pihak yang berkepentingan, tindak lanjut terhadap temuan BPK dan
sebagainya dalam waktu kurang lebih satu jam. Kegiatan diselenggarakan mulai tanggal 15 s.d. 29
September 2021.
F. Pembinaan Satker BLU. BLU merupakan satker yang memiliki karakteristik tersendiri yaitu adanya
fleksibilitas penggunaan dana dan pengelolaan kas sendiri. Di sisi lain satker BLU memiliki tanggung
jawab yang besar terhadap pelayanan yang optimal dengan harga yang terjangkau dan adanya
harapan terwujudnya kemandirian finansial pada ke depannya. Dengan karakteristik tersebut tentu
menuntut adanya tata kelola keuangan yang profesional, modern, prudent serta penyelenggaran
akuntansi dan pelaporan (APK) yang akuntabel dan handal.
Guna mewujudkan tata kelola APK yang ideal tersebut, Bidang PAPK mengadakan FGD dalam tajuk
Ngobras (Ngobrol Ringan Akuntansi Satker) Satker BLU. Pembahasan yang diangkat dalam forum
tersebut adalah refreshment SA-BLU dan Evaluasi/ Telaah LK BLU Semester I tahun 2021.
2. KONDISI PERMASALAHAN
A. Pelaksanaan APBN
1) Per tanggal 30 September 2021, realisasi belanja K/L lingkup Provinsi Kaltim mencapai Rp6,04
triliun atau 64,43 persen dari total pagu sebesar Rp9,38 triliun, tumbuh 18,83 persen (yoy).
Pertumbuhan positif ini utamanya ditopang pembangunan dan pemeliharaan proyek infrastruktur
baik infrastruktur dasar maunpun konektivitas, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat.
a) Berdasarkan jenis belanjanya, persentase realisasi belanja tertinggi sampai dengan September
tahun 2021 terdapat pada Belanja Bantuan Sosial (57) sebesar 94,71 persen, tumbuh 1,24 persen
(yoy). Pertumbuhan tersebut utamanya dipengaruhi oleh pembayaran Beasiswa Bidik Misi kepada
263 siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada 200 siswa. Pada Belanja Pegawai (51), persentase
realisasinya juga menunjukkan capaian yang tinggi yaitu 79,64 persen dari pagunya.
b) Pada Belanja Barang (52), per tanggal 30 September 2021 realisasinya mencapai Rp1,9 triliun (62,01
persen dari pagunya), mengalami pertumbuhan sebesar 14,46 persen (yoy). Kinerja positif Belanja
Barang dipengaruhi program bantuan pendidikan dasar dan menengah (BOS dan beasiswa) oleh
Kementerian Agama, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta penyelenggaran sanitasi, air minum
dan akses rumah layak oleh Kementerian PUPR, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat pada
Kejaksaan Negeri.
197
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEPTEMBER 2021
3.500 79,64% 94,71% 100%
3.000 90%
2.500 62,02% B. Bansos 80%
2.000 6,50 70%
1.500 B. Pegawai B. Barang 52,59% 6,16 60%
1.000 3.050,47 3.142,20 50%
2.429,39 1.948,92 B. Modal 94,71% 40%
500 79,64% 62,02% 2.998,35 30%
0 1.576,74 20%
Pagu Realisasi 52,59% 10%
Pagu Persentase 0%
Realisasi
Persentase
c) Pada Belanja Modal (53), realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2021 mencapai Rp1,6
triliun atau 52,15 persen terhadap pagunya, tumbuh 47,81 persen (yoy). Pertumbuhan realisasi
belanja modal tersebut ditopang oleh kegiatan fisik seperti: (1) preservasi dan peningkatan
kapasitas jalan nasional (jalan dan jembatan), pembangunan prasarana perumahan dan
pemukiman, serta penyelenggaraan air minum pada Kementerian PUPR; (2) pembangunan
infrastruktur konektivitas transportasi udara pada Kementerian Perhubungan; (3) pengembangan
fasilitas dan konstruksi di Kepolisian; serta (4) pengembangan fasilitas sarpras matra darat dan laut
di Kementerian Pertahanan.
d) Meskipun secara year on year seluruh jenis belanja menunjukkan pertumbuhan, capaian realisasi
belanja khususnya pada belanja barang dan belanja modal masih perlu diakselerasi. Hal ini terkait
adanya dorongan untuk peningkatan target belanja K/L dari 60% menjadi 70% dalam rangka
mendorong percepatan penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
B. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
1) Capaian nilai IKPA September Tahun 2021 adalah 82,21. Rendahnya capaian nilai IKPA ini
disebabkan belum selesainya periode pelaporan untuk indikator Capaian Output. Secara umum,
hampir seluruh indikator mengalami kenaikan nilai dari periode yang sama pada tahun 2020.
Indikator yang mengalami penurunan nilai adalah indikator revisi anggaran, yaitu dari 99,68
menjadi 99,28.
2) Terdapat 2 indikator lain yang memperoleh nilai di bawah 90 pada September 2020, namun pada
periode September 2021 ini telah meningkat, yaitu data kontrak meningkat dari 87 menjadi 90 dan
indikator kesalahan SPM dari 85 menjadi 90.
198
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEPTEMBER 2021
Perbandingan nilai IKPA Triwulan III 2021 dengan Triwulan III tahun 2020
Q3 2020 Q3 2021 99,68 99,28
Revisi DIPA
Kesalahan SPM
85 90 Deviasi Halaman III DIPA
80,32 91,03
Renkas
97 97 Pagu Minus
100 100
Retur SP2D Data Kontrak
99,58 99,63 87 90
Capaian Output Pengelolaan UP dan TUP
96,64 12,15 93 94
Penyelesaian Tagihan LPJ Bendahara
96,98 98,15 99,64 100
Penyerapan Anggaran
86,97 99,78 Dispensasi SPM
100 100
C. Kebijakan moneter dan fiskal merupakan dua kebijakan ekonomi utama dalam perekonomian dan
mempengaruhi kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan moneter terkait dengan upaya bank
sentral —sebagai otoritas moneter untuk mencapai target inflasi (inflation targeting). Salah satunya
adalah dengan mengelola uang beredar di masyarakat melalui kebijakan suku bunga perbankan (BI-
7DRR). Sedangkan kebijakan fiskal terkait dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan
ekonomi (PDB) melalui peran fiskal dalam belanja pemerintah. Kedua kebijakan tersebut harus sejalan
atau sinkron agar target inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Pertumbuhan ekonomi
Kaltim triwulan II 2021 yang mencapai 5,76 persen harus terus dijaga momentumnya. Penerapan
kebijkan PPKM disepanjang triwulan III 2021 membuat beberapa sektor perekonomian mengalami
perlambatan. Hal tersebut harus diantisipasi dengan kebijakan fiskal yang ekspansif serta didukung
kebijakan moneter yang sejalan.
D. Realisasi APBD. Secara umum kondisi pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah lingkup Provinsi
Kalimantan Timur terbilang masih rendah, sampai dengan triwulan II 2021 realisasi belanja
Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Timur baru mencapai Rp9,1 triliun atau 25,92%.
Sedangkan realisasi Earmark 8% DAU/DBH per 3 September 2021 sebesar Rp 342,92 miliar atau
sebesar 44,34% dari pagu sebesar Rp 773,36 miliar dan realisasi belanja untuk Pemulihan Ekonomi
Daerah (PED) sebesar Rp 138,23 miliar atau sebesar 36,30% dari pagu sebesar Rp 380,79 miliar.
E. Penyaluran Dana Desa. Pada tahun 2021, BLT Desa ditargetkan untuk 8 juta KPM dengan proyeksi
nilai penyaluran sebesar 28,8 triliun. Sampai dengan 16 September 2021, realisasi penyaluran BLT Desa
dari RKUN ke RKD sebesar 14,51 triliun untuk 5,62 juta KPM sementara realisasi penyaluran BLT dari
199
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEPTEMBER 2021
RKD ke KPM yang dilaporkan pemda melalui OMSPAN sebesar 10,53 triliun untuk 5,13 juta KPM. Untuk
wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari 841 desa, masih terdapat 21 desa pada Kabupaten PPU yang
belum salur BLT sampai dengan bulan ke-9.
F. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda. Seluruh pemerintah daerah lingkup wilayah
Kalimantan Timur tahun 2021 menggunakan dua sistem paralel dalam pengelolaan keuangan APBD.
Hal ini berdampak pada penyusunan laporan keuangan yang belum menghasilkan laporan secara real
time untuk periode triwulanan. Selain itu, penatausahaan aset tetap masih menjadi permasalahan
berulang dan untuk beberapa pemerintah daerah masih mencatat persediaan secara manual (dengan
aplikasi Excel).
G. Pembinaan Satker BLU. Penyampaian LK BLU lingkup Kanwil DJPb Prov Kaltim Semester I tahun 2021
ke KPPN/ Kanwil DJPb sering terlambat. Keterlambatan tersebut bisa mengindikasikan tata kelola
keuangan yang kurang bagus dan apabila terus berlarut dikhawatirkan akan menghambat tersedianya
informasi keuangan yang aktual dan akurat. Padahal informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh jajaran
Manajemen BLU dalam mengelola anggaran dan mengendalikan kinerjanya agar tercapai target yang
ditetapkan.
3. ANALISIS
A. Akselerasi Belanja APBN
Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait akselerasi belanja dan pencapaian nilai IKPA yang optimal,
antara lain:
1) Sampai dengan September 2021, masih terdapat beberapa Satker yang masih dalam proses tender/
PBJ. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya, antara lain:
a) Adanya tambahan alokasi anggaran pada TW III/2021, sehingga PBJ baru mulai dilaksanakan
setelah anggaran ada di DIPA.
b) Pemenuhan dokumen kelengkapan tender membutuhkan waktu lama dikarenakan kegiatan
merupakan aspirasi dari lembaga legislatif negara yang data dukungnya terbatas, sehingga
menyebabkan mundurnya pelaksanaan tender.
c) Menunggu penerbitan ijin Multi Years Contract (MYC)
d) Keterlambatan penerbitan juknis dari unit Eselon I
e) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menjadi prasyarat pekerjaan utama.
2) Pada Satker PNBP Terpusat, kegiatan belum dapat direalisasikan karena SE MP PNBP belum terbit.
Berdasarkan pemantauan, secara umum realisasi anggaran atas MP PNBP yang telah terbit sudah baik.
Contoh: pada satker Kantor UPBU APT Pranoto, pagu sumber dana PNBP adalah sebesar Rp40,85
miliar, namun MP PNBP yang terbit baru sebesar Rp7,65 miliar (13,92% dari pagu PNBP). Dari MP PNBP
yang terbit tersebut telah terealisasi sebesar Rp7,64 miliar (18,69%). Pada MP PNBP tidak Terpusat,
berdasarkan PMK 110 tahun 2021 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 8 Tahun 2021, pengajuan MP
PNBP untuk satker PNBP Tidak Terpusat diajukan ke Kanwil DJPb melalui aplikasi e-spm. Proses bisnis
baru perlu segera di sosialisasikan kepada satker MP PNBP Tidak Terpusat agar tidak mepengaruhi
realisasi anggaran khususnya di TW IV/2021. Pada implementasi awal, beberapa satker mengalami
kendala yang disebabkan belum terbiasa dengan pengajuan MP PNBP secara sistem/ terotomasi.
200
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEPTEMBER 2021
Selain itu adanya kesalahan input pada sistem baik pada proses perekaman referensi dan pengajuan
MP PNBP juga mempengaruhi kecepatan proses pengajuan MP PNBP.
3) Pada belanja tematik bidang ketahanan pangan, rendahnya capaian belanja disebabkan kegiatan
pengadaan benih padi dan jagung yang menyesuaikan dengan musim tanam. Pada tematik
infrastruktur konektivitas (jalan, jembatan, bandara), permasalahan penyaluran terdapat pada
sumber dana SBSN, hal ini disebabkan keterlambatan PBJ, lahan belum free and clear, masih dalam
status blokir, reviksi anggaran harus melalui DJA dan keterlambatan ijin MYC, sedangkan pada
infrastruktur Padat Karya Tunai (PKT), beberapa Satker Kementerian PUPR mendapatkan tambahan
alokasi anggaran BUN pada bulan Agustus 2021, sehingga mempengaruhi persentase capaian belanja,
Pada belanja tematik Pendidikan, terkendala proses revisi DJA, e-katalog yang expired, kebijakan
refocusing kegiatan/ realokasi anggaran dan keterlambatan pengesahan belanja/pendapatan BLU.
4) Terkait dengan capaian IKPA, (i) indikator penyerapan anggaran telah memiliki capaian yang baik
yaitu 99,78, sehingga semestinya capaian indikator capaian output setelah selesai periode pelaporan
juga memiliki capaian yang baik, terutama setelah dilaksanakannya kegiatan refreshment IKPA tahun
2021 yang diikuti satker lingkup K/L Prov kaltim; (ii) pada indikator revisi anggaran, terdapat sejumlah
684 pengesahan revisi yang disahkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur dari total 1555
pengesahan revisi. Jumlah tersebut meningkat 19,58 persen dibandingkan dengan periode yang sama
tahun 2020. Hal ini terjadi karena terdapat 2 (dua) kali penerbitan kebijakan refocusing
kegiatan/realokasi anggaran dan penghematan.
B. Kebijakan moneter-fiskal sama pentingnya dalam pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi
melalui penerapan bauran kedua kebijakan tersebut yang harus sinkron dan tidak saling melemahkan
satu sama lain. Dari sisi pelaksanaan anggaran per tanggal 22 September 2021, APBN – yang terdiri dari
Belanja Pemerintah Pusat atau Belanja Kementerian/ Lembaga dan DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa
telah mencapai 58,9 persen, mengalami pertumbuhan (growth) 2,3 persen dibandingkan tahun lalu.
Sedangkan belanja Pemda sampai dengan akhir Agustus 2021 baru mencapai 39,22 persen. Dari sisi
moneter, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20-21 September 2021 memutuskan untuk
mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit
Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Hal ini sejalan dengan semangat
pemulihan ekonomi baik nasional maupun regional. Selain itu KPwBI Kaltim juga mendorong sektor
perbankan untuk memberikan kemudahan penyaluran kredit kepada masyarakat. Tujuan dari pertemuan
ini adalah untuk menciptakan bauran kebijakan fiskal-moneter sesuai dengan kewenangan masing-
masing sehingga dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap pada level positif serta menjaga
tingkat inflasi tetap terkendali.
C. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi APBD dan Earmark 8% DAU/DBH belum berjalan secara
optimal antara lain :
1) Terdapat pemerintah daerah yang mengalami penundaan penyaluran DBH dikarenakan proses
rekonsiliasi pajak yang terlambat sehingga menghambat penyerapan anggaran APBD. Terdapat juga
pemerintah daerah yang masih dalam proses perubahan/ penyesuaian APBD.
201
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEPTEMBER 2021
2) Sampai dengan Agustus 2021, realisasi belanja yang rendah terjadi pada belanja modal karena rata-
rata berproses di triwulan III dan IV, sebagian baru pembayaran uang muka, dan sebagian yang lain
masih proses pengadaan barang dan jasa.
3) Pada belanja dukungan vaksinasi, rendahnya capaian dikarenakan belum adanya peraturan terkait
standar pembiayaan honor vaksinator.
4) Pada belanja insentif tenaga kesehatan, permasalahan terdapat pada proses pengumpulan data yang
dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit terkait jumlah penerima dan bulan pembayaran
masih lambat dan terdapat kesalahan pada pengelompokkan jenis belanja sehingga memerlukan
waktu untuk realokasi anggaran.
5) Pada belanja penanganan Covid-19, proses pengadaan belanja cukup lama karena menggunakan
metode lelang.
6) Pada belanja dukungan pada kelurahan, terdapat pemerintah daerah yang terhambat proses
realisasinya karena masih menunggu data dari desa.
7) Terdapat beberapa kendala dalam proses realisasi belanja PED dan Innakesda antara lain :
a) Kendala pada realisasi OPD teknis karena adanya update data.
b) Terhambat pada aturan terkait perlindungan sosial yang hanya menyasar pada warga yang sudah
terkonfirmasi positif, sehingga penyerapannya masih rendah.
c) Terkendala karena kesulitan menggunakan aplikasi SIMDA dan SIPD
D. Kendala penyaluran BLT Desa pada Kabupaten Penajam Paser Utara disebabkan karena surat pengantar
BLT belum mendapat tanda tangan Bupati Penajam Paser Utara, proses tanda tangan Bupati sangat
lambat karena mobilitas Bupati yang cukup tinggi. Bupati Penajam Paser Utara tidak bersedia
mendelegasikan penandatanganan surat pengantar kepada Kepala BPKAD. Pengelolaan Dana Desa
seluruhnya ditangani oleh BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara, DPMD Kabupaten Penajam Paser
Utara tidak berperan aktif dalam pengelolaan Dana Desa. KPPN Balikpapan telah berkoordinasi dengan
BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara, namun BPKAD tidak berani mendesak Bupati untuk
mendelegasikan penandatanganan surat pengantar.
E. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda. Untuk penganggaran pemerintah daerah
menggunakan Aplikasi SIPD yang kemudian dikonversi ke aplikasi SIMDA atau SIPKD. Dengan strukur data
dan bagan akun standar yang berbeda, aplikasi SIMDA atau SIPKD baru dapat diperbarui pada triwulan
kedua. Operator masih mengolah data LKPD triwulanan secara manual mengingat ada penyesuaian-
penyesuaian yang masih diperlukan.
Terkait penatausahaan aset, perlu peningkatan kapasitas SDM dan prioritas penyelesaian temuan
berulang. Sedangkan terkait persediaan, pemerintah daerah membutuhkan suatu sistem yang dapat
digunakan untuk mencatat data dan transaksi persediaan yang andal.
F. Pembinaan Satker BLU. Berdasarkan monev dan dan telaah atas LK BLU Semester I diperoleh kondisi:
penyampaian LK ke KPPN/ Kanwil masih terlambat , penyajian/ pengungkapan masih kurang memadai,
dan data yang wajib dilampirkan dalam LK masih terbatas sehingga informasinya masih kurang lengkap.
Dengan kondisi yang masih minus tersebut tentu akan menyulitkan berbagai pihak baik manajamen
maupun stakeholder dalam mengelola dan menilai kerja BLU secara tepat.
202
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEPTEMBER 2021
4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Dalam rangka akselerasi belanja K/L TW IV tahun 2021, dilakukan pembinaan intensif kepada satker
melalui NGOPI PANAS: Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan periode bulanan. Berdasarkan
evaluasi kegiatan, EPA yang dilaksanakan secara bulanan memiliki impact positif dalam kerangka
pelaksanaan anggaran. Melalui penayangan ‘rapor’ penyerapan anggaran dan capaian IKPA, satker
menjadi terpacu untuk berkinerja lebih baik. Selain itu, pembinaan satker dalam kerangka PROSPEK
yang dihadiri oleh KPA dan pejabat inti juga menunjukkan komitmen pimpinan dalam rangka
percepatan belanja di Semester II tahun 2021. Pembinaan intensif dilakukan Kanwil dan KPPN,
khususnya KPPN Samarinda dan KPPN Balikpapan yang sampai dengan 30 September 2021,
realisasinya masih dibawah 70%, meskipun secara target belanja IKPA TW III telah terpenuhi.
b. Pembinaan dalam rangka akselerasi belanja TW IV/2021 juga akan dilakukan dengan fokus pada
belanja-belanja sumber dana SBSN yang terdapat pada 19 Satker, hal ini mengingat sampai dengan
30 September 2021, persentase realisasi anggaran sumber dana SBSN masih tergolong rendah yaitu
dari pagu sebesar Rp1.077,69 miliar, terealisasi sebesar Rp402,05 atau 37,31%.
Sumber: spanint.kemenkeu.go.id (diolah)
c. Dalam rangka akselerasi nilai IKPA khususnya pada indikator capaian output selain melaksanakan
monev bulanan atas capaian IKPA satker yang masih rendah, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur
juga akan melaksanakan penyusunan e-book pengisian capaian output yang akan didistribusikan ke
Satker serta penyampaian surat kepada satker sebagai early warning atas capaian nilai indikator kinerja
pelaksanaan anggaran rendah.
d. Terkait dengan kendala pengajuan MP PNBP Tidak Terpusat, Kanwil DJPb Prov Kaltim akan
melaksanakan sosialisasi tata cara pengajuan MP PNBP kepada satker-satker PNBP Tidak Terpusat.
e. Dalam rangka percepatan pengesahan pendapatan dan belanja BLU, Kanwil dan KPPN akan
mendorong satker untuk menyampaikan SP3B BLU secara bulanan melalui kegiatan rekonsiliasi data
perencanaan, pelaksana kegiatan dan bagian keuangan dengan Kanwil selaku mediator.
f. Kajian Ekonomi Regional. Melakukan kajian bersama sehingga tercipta hasil yang lebih komprehensif
untuk mendukung research-based policy baik untuk pemerintah pusat maupun daerah.
203
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEPTEMBER 2021
g. Forum Komunikasi Keuangan Regional. Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan melakukan
pertemuan secara periodik untuk membahas kondisi perekonomian baik dari sisi fiskal maupun
moneter. Selain itu juga sebagai wadah berbagi informasi dan solusi untuk permasalahan yang
dihadapi.
h. Dalam rangka percepatan realisasi APBD Bulan Oktober dan Triwulan IV, pembinaan insentif dilakukan
oleh Kanwil DJPb dengan menyelenggarakan Focus Grup Discussion (FGD) setiap awal bulan. Kegiatan
ini dilakukan dengan diskusi antara Kanwil DJPb dan pemerintah daerah dalam mengatasi
kendala/permasalahan yang terjadi terkait realisasi APBD dan Earmark 8% DAU/DBH.
i. Terkait dengan kendala belanja pada pemerintah daerah, diperlukan adanya sinergi yang kuat antara
BPKAD dengan OPD terkait.
j. Kantor Wilayah DJPb dapat membantu koordinasi dengan Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara
untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dan BLT.
k. Surat pengantar tidak dijadikan syarat pengajuan atau penandatanganan surat pengantar dapat
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
l. Perlu dibandingkan data LKPD yang dihasilkan dari aplikasi SIMDA/ SIPKD dengan Aplikasi SIPD
sehingga menghasilkan laporan yang valid. Selanjutnya tidak diperlukan lagi permintaan data ke
pemerintah daerah, karena secara sistem sudah dapat melakukan pertukaran data otomatis dengan
sistem yang digunakan Kementerian Keuangan.
m. Diharapkan dengan adanya kegiatan FGD Ngobras Satker BLU, kualitas penyusunan LK Satker BLU
dapat ditingkatkan baik dari sisi ketepatan waktu penyusunan/ penyampaian, akurasi data,
kelengkapan informasi, penyajian/ pengungkapan LK yang lebih informatif dan komprehensif sebagai
bahan pengambilan keputusan manajemen dan terjaganya akuntabilitas pengelolaan keuangan.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.
10.000,00 64,43% 66,00%
9.000,00 6.040,99 64,00%
8.000,00 62,00%
7.000,00 5.083,56 60,00%
6.000,00 58,00%
5.000,00 56,35% 56,00%
4.000,00 54,00%
3.000,00 9.020,97 9.376,61 52,00%
2.000,00 2020 2021
1.000,00
- %
Pagu Realisasi
Pelaksanaan APBN. Per tanggal 30 September 2021, realisasi belanja K/L lingkup Provinsi Kaltim
mencapai Rp6,04 triliun atau 64,43 persen dari total pagu sebesar Rp9,38 triliun, tumbuh 18,83 persen
(yoy). Berdasarkan jenis belanjanya, persentase realisasi belanja tertinggi sampai dengan September
204
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEPTEMBER 2021
tahun 2021 terdapat pada Belanja Bantuan Sosial (57) sebesar 94,71 persen, tumbuh 1,24 persen (yoy).
Pada Belanja Barang (52), per tanggal 30 September 2021 realisasinya mencapai Rp1,9 triliun (62,01
persen dari pagunya), mengalami pertumbuhan sebesar 14,46 persen (yoy). Pada Belanja Modal (53),
realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2021 mencapai Rp1,6 triliun atau 52,15 persen terhadap
pagunya, tumbuh 47,81 persen (yoy).
Forum Komunikasi Keuangan Regional. Dalam rangka peningkatan sinergi dan koordinasi dengan
Pemerintah Daerah serta mitra kerja strategis di daerah, maka Kanwil DJPb Kaltim melakukan kegiatan
FGD bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh BPKAD dan Bappeda, serta
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 September 2021.
Dalam kegiatan tersebut Kanwil DJPb dan BPKAD Prov. Kaltim memaparkan mengenai progres
pelaksanaan anggaran APBN dan APBD. Sedangkan Bappeda memaparkan APBD dari sisi perencanaan
serta overview aplikasi SIPD. Bank Indonesia melengkapi dengan pemaparan kebijakan sisi moneter.
Penguatan kerja sama dengan Pemda. Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur telah menyelenggarakan
kegiatan FGD Akselerasi Belanja Pemerintah Daerah pada tanggal 9-10 September 2021. Kegiatan ini
dibagi dalam 2 batch. Batch I dihadiri oleh Pemprov Kalimantan Timur, Pemkot Samarinda, Pemkot
Balikpapan, Pemkot Bontang, Pemkab Kutai Kartanegara dan Pemkab Kutai Timur. Sedangkan Batch II
dihadiri oleh Pemkab Paser, Pemkab Penajam Paser Utara, Pemkab Kutai Barat, Pemkab Mahulu dan
Pemkab Berau. Kegiatan ini bertujuan membantu pemerintah daerah setempat dalam mengatasi kendala
/ permasalahan yang terjadi sehingga percepatan realisasi dapat tercapai.
Realisasi APBD sampai dengan akhir bulan Agustus 2021 sebesar Rp13,77 miliar atau 39,22% dari pagu,
mengalami kenaikan sebesar 13,3% bila dibandingkan realisasi pada akhir triwulan II 2021. Realisasi
earmark 8% DAU/DBH per 24 September 2021 sebesar Rp 468,63 miliar atau sebesar 49,04%, naik 4,7%
bila dibanding realisasi per tanggal 3 September 2021. Untuk belanja Pemulihan Ekonomi Daerah (PED)
sebesar Rp 173,46 miliar atau sebesar 45,34%, naik sebesar 9,04% bila dibandingkan realisasi PED per 3
September 2021.
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kalimantan Timur pada umumnya telah dilaksanakan tepat
waktu. Penyaluran BLT sampai dengan bulan 9 telah mencapai Rp124,42 miliar. Seluruh desa telah
disalurkan BLT, kecuali Desa pada Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih terdapat 21 Desa yang
belum dapat disalurkan karena masih terdapat kendala yang belum dapat diselesaikan.
205
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SEPTEMBER 2021
DISEMINASI KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pengembangan sektor unggulan dan potensial Sultra terkendala kapasitas fiskal daerah yang
rendah. Pemerintah daerah perlu mencari alternatif pembiayaan untuk mendorong
pembangunan daerah. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan skema investasi pemerintah
dan skema pinjaman dari PT. SMI
Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara tengah memaparkan hasil Kajian Fiskal Regional Sulawesi
Tenggara Triwulan II 2021.
1. ISU TEMATIK
Diseminasi KFR. Dalam rangka meningkatkan kemanfaatan hasil Kajian Fiskal Regional triwulan II 2021,
Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan diseminasi KFR. Diseminasi kegiatan
dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021. Tema khusus yang diangkat dalam diseminasi tersebut
terkait dengan peran investasi dan pembiayaan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan
daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif kepada pemerintah daerah untuk
membiayai pembagunan di daerahnya.
2. KONDISI PERMASALAHAN
Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sektor unggulan dan sektor potensial yang dapat
dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan
analisis Input-Output yang dilakukan, subsektor unggulan yang memiliki peran besar dan belum digarap
secara optimal. Pengembangan pada subsektor ini, terkendala kapasitas fiskal pemerintah daerah yang
terbatas.
3. ANALISIS
Kapasitas pemerintah daerah di Sultra terbatas untuk mendukung pembangunan daerah. Kemampuan
pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara dalam mengumpulkan PAD sangat rendah. Efektivitas PAD
pemerintah daerah di Sultra rerata sebesar 51,27% dengan Kemandirian Keuangan Daerah hanya sebesar
12,11%. Selain terkait ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat, belanja
pemerintah daerah didominasi oleh belanja operasional dengan porsi sebesar 87,24%. Belanja modal
yang digunakan untuk melakukan pembangunan di Sultra hanya sebesar 12,76%. Dengan kecilnya porsi
206
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SEPTEMBER 2021
belanja modal, pembangunan sektor-sektor unggulan dan potensial mengalami hambatan. Pemerintah
daerah, di Sulawesi Tenggara perlu mencari alternative untuk membiayai pengembangan sektor unggulan
dan sektor potensial di Sultra.
4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan diskusi yang dilakukan didapatkan kesimpulan dan rekomendasi berikut:
a. Kanwil DJPb Prov Sulawesi Tenggara akan terus melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap
terhadap pemerintah daerah yang akan mencari altirnatif pembiayaan.
b. Pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara, dapat memanfaatkan skema pembiayaan pembangunan
melalui skema investasi pemeritah sesuai PP 62 tahun 2019 dan pinjaman melalui PT Sarana Multi
Infrastruktur.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.
KOMPONEN OUTCOME (HASIL) DAMPAK
Komponen 1 Peningkatan Peningkatan jumlah
Peningkatan realisasi PAD dan infrastruktur yang
kapasitas fiskal Peningkatan mendorong
pemerintah melalui Kemandirian Fiskal pembangunan
peningkatan PAD Pemeritah Daerah daerah
Komponen 2 Porsi belanja modal Peningkatan output
Optimalisasi belanja pemerintah daerah sektor unggulan
pemerintah daerah yang lebih tinggi dan potensial
Sultra
Komponen 3 Peningkatan
Optimalisasi alternatif sumber
sumber pembiayaan Pemda
pembiayaan
alternatif
207
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan Oktober 2021 WEBINAR PEMBANGUNAN EKONOMI
BERBASIS KONEKTIVITAS WILAYAH UNTUK
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 990 Miliar SULUT HEBAT, AKSELERASI PENYERAPAN
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 3,1Triliun BELANJA K/L DAN PENINGKATAN KINERJA
(322,33%) PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM
MENDUKUNG PEMBANGUNAN SEKTOR
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 13,6 Triliun PERTANIAN DAN PARIWISATA, DAN
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 8,1 Triliun (60%) KEMENKEU GOES TOCAMPUSS.
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 1,7 Triliun RINGKASAN EKSEKUTIF
Realisasi DAK Fisik 2021 1 Triliun (58%)
Strategic Brief Sheet Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1,2 Triliun menganalisis penyerapan DAK Fisik, penyerapan anggaran, capaian nilai
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 816 Miliyar (68%) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan juga strategi pengenalan
APBN dan Peran Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara ke publik. Analisis
Pagu: Rp 13,6 triliun dilatarbelakangi oleh rendahnya penyerapan DAK Fisik, rendahnya penyerapan
Realisasi: Rp 8,1 triliun (60%) anggaran terutama anggaran terkait pembangunan infrastruktur yang
mendukung sektor pertanian dan pariwisata yang merupakan sektor unggulan
Profil Indikator Fungsi APBN pada Provinsi Sulut, terdapat 214 satker (46%) yang nilai IKPAnya di bawah
Pelayanan Umum target (89), dan upaya Kanwil DJPb dalam mengenalkan APBN dan Peran DJPb ke
Pagu : Rp 3,7 Triliun masyarakat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disampaikan beberapa
Realisasi : Rp 1,9 Triliun (51%) rekomendasi yaitu peningkatan pemantauan dan pengawasan pekerjaan,
Pertahanan koordinasi antara Kanwil DJPb dan KPPN dengan Pemda (untuk kendala DAK
Pagu : Rp 1,2 Triliun Fisik), Koordinasi dengan Satgas COVID-19 dan eselon I, mendorong penyedia
Realisasi : Rp 927 Miliyar (77%) untuk mempercepat pekerjaan (untuk kendalapenyerapan anggaran). Melakukan
Ketertiban dan Keamanan revisi halaman III DIPA paling lambat tanggal 14 Oktober 2021, memastikan
Pagu : Rp 1,4 Triliun seluruh capaian RO minimal 60% pada saat menyampaikan Data caput bulan
Realisasi : Rp 1,1 Triliun (78%) September 2021, dan memperkecil nilai UP (untuk kendala nilai IKPA). Mou
Ekonomi dengan RRI, TVRI, Perguruan Tinggi, dan instansi lain dalam rangka
Pagu : Rp 3,7 Triliun penyelenggaraan publikasi APBN dan peran DJPb ke masyarakat (untuk kendala
Realisasi : Rp 2,1 Triliun (56%) banyaknya masyarakat umum yang belum mengetahui eksistensi Ditjen
Lingkungan Hidup Perbendaharaan).
Pagu : Rp 218 Miliyar
Realisasi : Rp 109 Miliyar (50%)
Perumahan dan Fasilitas Umum
Pagu : Rp 578 Miliyar
Realisasi : Rp 278 Miliyar (48%)
Kesehatan
Pagu : Rp 867 Miliyar
Realisasi : Rp 531 Miliyar (61%)
Agama
Pagu : Rp 146 Miliyar
Realisasi : Rp 98 Miliyar (67%)
Pendidikan
Pagu : Rp 1,5 Triliun
Realisasi : Rp 874 Miliyar (58%)
Perlindungan Sosial
Pagu : Rp 20 Miliyar
Realisasi : Rp 9 Miliyar (45%)
Fungsi Distribusi Penyaluran UMI
Total Debitur : 33.362
Total Penyaluran : 12,6 Miliyar
Fungsi Distribusi Penyaluran KUR
Total Debitur : 40.444
Total Akad : 1,38 Triliun
Total Outstanding : 1,17 Triliun
208
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
SEPTEMBER 2021
Kegiatan
Selama bulan September 2021 beberapa kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Utara terkait peran Kanwil sebagai Regional Chief Economist dan Representasi Kementerian
Keuangan di Daerah, yang melibatkan eksternal DJPb dan mitra kerja ialah sebagai berikut:
1. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) terkait akselerasi belanja K/L dengan satker Kementerian
PUPR (2 September 2021).
2. Menyelenggarakan stakeholder day dengan satuan kerja membahas mengenai akselerasi belanja K/L
dan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran (9 September 2021)
3. Menyelenggarakan high level meeting dengan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara dalam membahas
mengenai Perkembangan Belanja APBN dan dampaknya bagi perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara
dan Kerjasama terkait pertukaran data antara Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara dan BPS Provinsi
Sulawesi Utara (13 September 2021)
4. Melakukan publikasi data realisasi belanja APBN di wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada media cetak
Manado Pos (14 September 2021)
5. Menyelenggarakan high level meeting dengan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara dan dilanjutkan
dengan one on one meeting terkait akselerasi belanja K/L dan peningkatan kinerja pelaksanaan
anggaran dengan seluruh satker BPS di Provinsi Sulawesi Utara (15 September 2021)
6. Menyelenggarakan one on one meeting terkait akselerasi belanja K/L dan peningkatan kinerja
pelaksanaan anggaran dengan satker Kementerian Sosial, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan
Hidup, dan Kementerian Agama yang realisasi belanja K/L dan nilai IKPAnya masih di bawah target (23
September 2021)
7. Menyelenggarakan one on one meeting terkait akselerasi belanja K/L dan peningkatan kinerja
pelaksanaan anggaran dengan satker Universitas Negeri Manado (24 September 2021)
8. Menyelenggarakan high level meeting dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara dan
dilanjutkan dengan one on one meeting terkait akselerasi belanja K/L dan peningkatan kinerja
pelaksanaan anggaran dengan seluruh satker BPN di Provinsi Sulawesi Utara (27 September 2021)
9. Melakukan webinar dan diskusi terkait Pembangunan Ekonomi Berbasis Konektivitas Wilayah untuk
Sulut Hebat bersama Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara, Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara,
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Sam Ratulangi. Pada kesempatan tersebut Kakanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
memaparkan capaian data realisasi belanja APBN dan Peran Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
didalam mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara (28 September 2021)
10.Menyelenggarakan one on one meeting terkait akselerasi belanja K/L dan peningkatan kinerja
pelaksanaan anggaran dengan beberapa satker Kementerian Agama yang mempunyai realisasi di bawah
50% (29 September 2021)
11.Melakukan publikasi data terkait realisasi belanja APBN di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang masih di
bawah 60% pada media cetak Manado Pos (30 September 2021)
12.Menyelenggarakan Kemenkeu Goes To Campuss bersama dengan Kakanwil DJBC Sulbagtara, Kakanwil
DJP Suluttenggomalut, Kakanwil DJKN Suluttenggomalut, dan Kepala BDK Manado, dan melibatkan
panelis yaitu Rektor dan Direktur Politeknik dari 4 Perguruan Tinggi Negeri dan 2 Perguruan Tinggi
Swasta di Provinsi Sulawesi Utara yang diikuti secara terbuka oleh Para Mahasiswa se Provinsi Sulawesi
Utara (30 September 2021).
209
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
SEPTEMBER 2021
13.Menyelenggarakan high level meeting dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi
Utara terkait akselerasi belanja K/L dan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran satker-satker di
lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara (30 September 2021).
1. ISU TEMATIK
Berdasarkan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara selaku Regional
Chief Economist dan Representasi Kementerian Keuangan di Daerah selama bulan September 2021, isu
tematik regional yang diangkat ialah sebagai berikut:
1. Kegiatan Webinar Pembangunan Ekonomi Berbasis Konektivitas Wilayah untuk Sulut Hebat
2. Akselerasi Penyerapan Belanja K/L Dan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dalam
Mendukung Pembangunan Sektor Pertanian dan Pariwisata
3. Kemenkeu Goes To Campuss.
2. KONDISI PERMASALAHAN
Permasalahan yang terkait dengan isu tematik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Masih rendahnya penyaluran DAK Fisik di wilayah Provinsi Sulawesi Utara
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Bersama Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara, Kepala
BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
melakukan webinar dengan tema “Pembangunan Ekonomi Berbasis Konektivitas Wilayah untuk
Sulut Hebat” pada acara ini Kakanwil DJPb Provinsi Sulut memaparkan mengenai realisasi APBN
terutama pada kegiatan yang mendukung pembangunan sektor unggulan Provinsi Sulawesi Utara
yaitu pertanian dan pariwisata. Kakanwil DJPb juga memaparkan data realisasi PC-PEN di Provinsi
Sulawesi Utara dalam rangka mendukung Misi Sulawesi Utara 2021 s.d. 2026 dan pemulihan
perekonomian.
2. Rendahnya realisasi belanja barang dan modal terkait pembangunan infrastruktur yang
mendukung sektor pertanian dan pariwisata
Berdasarkan misi Sulawesi Utara 2021-2026 sektor pertanian dan pariwisata merupakan sektor
andalan Provinsi Sulawesi Utara. Dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat Provinsi Sulawesi
Utara selama pandemi Covid-19 diperlukan adanya akselerasi belanja K/L terutama yang
mendukung misi pembangunan Sulawesi Utara 2021-2026. Berdasarkan data realisasi APBN pada
aplikasi MEBE sampai dengan 31 Agustus 2021 Realisasi Belanja K/L di Provinsi Sulawesi Utara
sebesar Rp. 5,63 Triliun (54,77%) dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 2,1 Triliun
(65,57%), realisasi belanja barang sebesar Rp. 1,95 Triliun (51,9%), realisasi belanja modal sebesar
Rp. 1,6 Triliun (47,77%), dan realisasi belanja bansos sebesar Rp. 6,61 Miliar (37,72%). Dalam rangka
akselarasi belanja K/L dan mencari solusi terhadap permasalahan pelaksanaan anggaran, Kakanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Utara mengadakan one on one meeting dengan para KPA satker dari
Kementerian PUPR. Berdasarkan data realisasi, realisasi satker Kementerian PUPR sampai dengan
tanggal 31 agustus 2021 sebesar Rp. 1,74 Triliun (50,81% dari pagu DIPA Kementerian PUPR yang
sebesar Rp. 3,426 Triliun). Selain itu alasan pemilihan satker dari Kementerian PUPR ialah karena
mereka memiliki pagu belanja infrastruktur yang mendukung pencapaian misi Sulawesi Utara 2021-
2026, beberapa satker yang hadir ialah satker PJN Wilayah I, II, dan III Provinsi Sulawesi Utara yang
memiliki pagu belanja terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan yang sebagai sarana
210
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
SEPTEMBER 2021
konektivitas transportasi darat dalam mendukung pembangunan KEK Bitung, distribusi hasil
pertanian, dan pembangunan Destinasi Wisata Super Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu
Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sulawesi I dan Pelaksanaan Jaringan Pemanfaat Air
Sulawesi I yang memiliki pagu belanja terkait pembangunan irigasi yang sangat mendukung sektor
pertanian. Selain satker dari Kementerian PUPR pada bulan September juga dilakukan one on one
meeting dengan satker dari BPS, BPN, Kementerian Sosial, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan
Hidup, dan Kementerian Agama.
3. Sampai dengan akhir bulan Agustus 2021 masih terdapat 214 satker dari total 462 satker di
wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulut yang nilai IKPAnya masih dibawah 89.
Dalam rangka menjamin pelaksanaan APBN yang transparan dan akuntabel, pada acara one on one
meeting dengan para satker tersebut juga dilakukan evaluasi terhadap nilai IKPA masing-masing
satker. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan cara membuka data nilai IKPA satker dan
mencarikan solusi apabila ada indikator yang nilainya tidak maksimal. Hal ini disebabkan pada akhir
Agustus 2021 masih terdapat 214 satker di Provinsi Sulawesi Utara yang nilai IKPAnya dibawah
target (89).
4. Masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui informasi mengenai APBN serta tugas
dan fungsi Ditjen Perbendaharaan.
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Kanwil DJBC Sulbagtara, Kanwil DJP
Suluttenggomalut, Kanwil DJKN Suluttenggomalut, BDK Manado, Para Rektor dan Direktur
Politeknik dari 4 Perguruan Tinggi Negeri dan 2 Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Sulawesi Utara
menyelenggarakan acara Kemenkeu Goes To Campuss secara hybrid yang bisa diikuti secara terbuka
oleh para mahasiswa se Provinsi Sulawesi Utara secara luring maupun melalui aplikasi zoom
meeting dan Youtube. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan mengenai APBN dan juga peran
masing-masing instansi vertikal Kemenkeu di dalam pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.
3. ANALISIS
Permasalahan terkait rendahnya penyaluran DAK Fisik
Pada kegiatan ini Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sulawesi Utara, dan Kakanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara menyoroti realisasi DAK Fisik di Provinsi
Sulawesi Utara sampai dengan pertengahan September 2021 yang baru mencapai angka sebesar
Rp.389,36 Miliar (26,26% dari pagu DAK Fisik). Beberapa penyebab rendahnya realisasi DAK Fisik ialah
ketidaksiapan OPD dalam menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran sehingga menyebabkan
adanya keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ke KPPN. Adapun beberapa
dokumen tersebut ialah: laporan penyaluran anggaran yang lalu, review APIP, Perda APBD. Selain itu
kendala lainnya ialah terlambatnya OPD dalam melaksanakan lelang pekerjaan. Dari total 3446 kontrak
fisik, 2092 kontrak baru ditandatangani pada Semester II tahun 2021 (Bulan Juli dan Agustus 2021)
dengan total nilai kontrak fisik sebesar Rp. 734 Miliar (54,6 % dari total nilai kontrak tahun 2021).
Permasalahan terkait Rendahnya realisasi belanja barang dan modal terkait pembangunan
infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dan pariwisata
Berdasarkan hasil one on one meeting dengan satker Kementerian PUPR pada tanggal 2 September
2021, identifikasi permasalahan terkait rendahnya realisasi Belanja ialah sebagai berikut:
1. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara
211
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
SEPTEMBER 2021
Permasalahan lambatnya realisasi pada satker ini ialah para personil inti di lapangan terpapar
COVID-19, selain itu adanya penerapan PPKM level 4 di Provinsi Sulawesi Utara sehingga
menyebabkan mobilisasi tenaga kerja terhambat. Hal ini berdampak pada keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan karena terbatasnya SDM yang ada. Selain hambatan terkait SDM, kendala
lainnya ialah cuaca ekstrem, sehingga mengganggu kelancaran proses pembangunan.
2. Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara
Permasalahan lambatnya realisasi pada satker ini ialah adanya revisi DIPA yang berulang kali,
sehingga sebagian besar pekerjaan baru dapat dilakukan penandatanganan kontraknya pada bulan
Juni dan Juli 2021. Hal ini menyebabkan sebagian besar pekerjaan baru dapat dicairkan uang
mukanya dan belum sampai tahap pencairan termin.
3. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulut (Sangihe Talaud)
Permasalahan lambatnya realisasi pada satker ini ialah adanya revisi DIPA yang berulang kali sampai
dengan bulan Agustus 2021. Selain itu ada beberapa pekerjaan yang belum dapat dilanjutkan
karena masih menunggu hasil reviu dari APIP. Kendala lainnya ialah adanya penerapan PPKM level 4
di Provinsi Sulawesi Utara sehingga menyebabkan mobilisasi tenaga kerja terhambat.
4. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara
Permasalahan lambatnya realisasi pada satker ini ialah adanya kendala terkait pekerjaan instalasi
microhydro yang diakibatkan tidak adanya daerah irigasi yang berpotensi untuk dipasang peralatan
tersebut. Kendala lainnya ialah Kegiatan penanggulangan kekeringan prasarana air tanah untuk air
baku Pulau Bunaken tidak dapat dilaksanakan karena debit dan kualitas air tidak memenuhi syarat.
Selain itu adanya revisi DIPA yang berulang kali sampai dengan bulan Agustus 2021 menyebabkan
beberapa pekerjaan, baru dapat dilakukan penandatangan kontraknya pada bulan Juli dan Agustus
2021.
5. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulut
Permasalahan lambatnya realisasi pada satker ini ialah terkait kinerja kontraktor yang memiliki
kekurangan pada peralatan dan tenaga kerja di lapangan.
6. SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara
Permasalahan lambatnya realisasi pada satker ini ialah adanya revisi DIPA yang berulang kali sampai
dengan bulan Agustus 2021 dan juga adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 50 Miliar pada
akhir bulan Juli 2021. Selain itu adanya penambahan dana PEN pada akhir bulan Juli 2021 untuk
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 440 unit, sedangkan SK penerima bantuan baru
terbit pada bulan Agustus 2021.
Permasalahan terkait rendahnya nilai IKPA
Nilai IKPA Bulan Agustus 2021 sebesar 91,05. Dari 13 indikator masih terdapat 5 indikator yang masih
perlu ditingkatkan karena nilainya masih di bawah 95. Berdasarkan hasil one on one meeting dengan
satker yang memiliki nilai IKPA di bawah target (89), beberapa kendala terkait capaian nilai IKPA
berdasarkan indikatornya ialah sebagai berikut:
1. Deviasi Halaman III DIPA (nilai: 78,39)
Banyak satker masih menganggap bahwa mekanisme perhitungan nilai indikator halaman III DIPA
tahun 2021 masih sama dengan mekanisme perhitungan nilai indikator halaman III DIPA tahun
2020. Sehingga satker baru melakukan revisi Halaman III DIPA setelah periode berakhir.
2. Penyampaian Data Capaian Output (nilai: 72,18)
212
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
SEPTEMBER 2021
Banyak satker yang menganggap bahwa perhitungan penilaian indikator IKPA terkait penyampaian
data capaian output hanya sampai penyampaian data ke KPPN secara tepat waktu. Sehingga masih
banyak satker yang menyampaikan data capaian output yang nilainya sama dengan angka realisasi.
3. Penyampaian data kontrak (nilai: 90)
Berdasarkan keterangan satker, rata-rata keterlambatan penyampaian data kontrak di KPPN
diakibatkan kurangnya koordinasi antara pihak teknis dengan pengelola keuangan. Sehingga kontrak
yang disampaikan ke pihak keuangan terlambat.
4. Pengelolaan UP/TUP (nilai: 90)
Rendahnya indikator pengelolaan UP/TUP disebabkan adanya PPKM sehingga banyak kegiatan pada
satuan kerja yang tidak terlaksana. Hal ini menyebabkan bendahara kesulitan untuk melakukan
penggunaan UP sampai dengan 50%. Kendala lainnya pada satker Kementerian Agama, dikarenakan
sebagian besar transaksi menggunakan LS pihak ketiga maka bendahara mengalami kesulitan dalam
menggunakan UP.
5. Kesalahan SPM (nilai: 80)
Rendahnya indikator kesalahan SPM disebabkan PPSPM kurang teliti dan tidak mengecek SPM yang
akan diajukan.
Permasalahan terkait banyaknya masyarakat umum yang belum mengetahui Ditjen Perbendaharaan
Masyarakat umum selain satker, kebanyakan tidak mengetahui peran dan tugas fungsi Ditjen
Perbendaharaan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya orang yang menyebut Kanwil DJPb sebagai Kanwil
Anggaran bahkan pada undangan ataupun acara resmi. Selain itu kebanyakan masyarakat menganggap
bahwa pegawai Kementerian Keuangan ialah Pegawai Ditjen Pajak.
4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
Permasalahan terkait rendahnya penyaluran DAK Fisik
Beberapa rekomendasi terkait rendahnya penyaluran DAK Fisik ialah sebagai berikut:
• Mendorong BPKAD agar berperan aktif dalam memantau dan mendorong OPD dalam percepatan
pelaksanaan penyelesaian kontrak dan penyiapan dokumen penyaluran DAK Fisik
• Kakanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, dan Kepala
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara berencana menghadap Gubernur Sulawesi
Utara pada bulan Oktober 2021. Sehingga Gubernur dapat mendorong OPD untuk segera
melakukan realisasi DAK Fisik.
• Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara melalui KPPN akan meningkatkan koordinasi dengan BPKAD,
sehingga segala kendala yang terkait penyaluran DAK Fisik dapat segera dicarikan solusinya.
Permasalahan terkait Rendahnya realisasi belanja barang dan modal terkait pembangunan
infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dan pariwisata
Berdasarkan hasil one on one meeting dengan satker, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan ialah
sebagai berikut:
• Kendala terkait PPKM Level 4 sehingga menyebabkan mobilitas tenaga kerja terhambat
Satker agar berkoordinasi dengan Satgas COVID-19, agar mobilitas tenaga kerja bisa berjalan.
213
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
SEPTEMBER 2021
• Kendala terkait Cuaca ekstrem Mendorong penyedia untuk menambah SDM agar pekerjaan bisa
diakselarasi pada saat cuaca sudahmembaik
• Kendala terkait revisi DIPA yang berulang kali
Melakukan koordinasi dengan eselon I untuk menentukan pekerjaan mana saja yang sudah selesai
revisinya sehingga segera dapat dilaksanakan
• Kendala terkait kurangnya SDM dan Peralatan
Mendorong penyedia untuk menambah peralatan dan SDM agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu.
Selain itu perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap progress penyelesaian pekerjaan.
• Kendala terkait belum menemukan lokasi yang potensial
Berkoordinasi dengan eselon I terkait penentuan lokasi lainnya ataupun kemungkinan realokasi dana
yang ada apabila tidak ditemukan lokasi yang tepat.
• Kendala terkait hasil reviu APIP yang belum keluar
Melakukan koordinasi dengan eselon I untuk menentukan pekerjaan mana saja yang sudah selesai
direviu oleh APIP sehingga segera dapat dilaksanakan
Permasalahan terkait rendahnya nilai IKPA
Berdasarkan hasil one on one meeting dengan satker, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan ialah
sebagai berikut:
• Deviasi Halaman III DIPA (nilai: 78,39)
Satker diharapkan melakukan revisi halaman III DIPA ke Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara paling
lambat tanggal 14 Oktober 2021. Selain itu dengan adanya relaksasi Halaman III DIPA, satker
diharapkan juga melakukan revisi Halaman III DIPA bulan Agustus dan September 2021 yaitu
realisasi Agustus dan September disamakan dengan RPD pada Halaman III DIPA, sehingga deviasi
bulan Agustus dan September 2021 menjadi 0.
• Penyampaian Data Capaian Output (nilai: 72,18)
Satker diharapkan memastikan seluruh RO pada penyampaian data capaian output bulan
September 2021 minimal sebesar 60%. Selain itu apabila ada kegiatan yang sudah berjalan tetapi
tidak mengeluarkan dana, diharapkan satuan kerja melakukan pengisian progress capaian
outputnya.
• Penyampaian data kontrak (nilai: 90)
PPK agar segera mempercepat penyampaian data kontrak ke petugas pengelola keuangan apabila
kontrak sudah ditandatangi.
• Pengelolaan UP/TUP (nilai: 90)
Satker agar mengurangi besaran UPnya apabila kesulitan mencari kuitansi. Selain itu Satker juga
dapat menihilkan UPnya, apabila lebih sering menggunakan LS. Apabila sewaktu-waktu satker akan
melakukan belanja yang hanya dibayarkan melalui UP, maka satker dapat mengajukan TUP. Selain
itu KPPN agar memberikan peringatan kepada satker 2 hari kerja sebelum batas waktu GUP/PTUP.
• Kesalahan SPM (nilai: 80)
KPPN agar menyiapkan aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pengecekan SPM secara
mandiri sebelum SPM diajukan melalui espm. Selain itu KPPN juga agar menyiapkan juknis
penyusunan SPM sehingga satker memiliki panduan ketika sedang menyiapkan SPM.
214
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
SEPTEMBER 2021
Permasalahan terkait banyaknya masyarakat umum yang belum mengetahui Ditjen Perbendaharaan
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara merencanakan membuat acara secara rutin untuk memberikan
informasi kepada masyarakat terkait program-program pemerintah, khususnya yang berhubungan
dengan tugas dan fungsi DJPb serta penugasan khusus Kanwil DJPb. Hal ini dilakukan antara lain dengan
membuat MoU dengan RRI dan TVRI untuk mengadakan acara diskusi rutin ke masyarakat terkait APBN.
Selain itu Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara telah mengadakan MoU dengan Universitas Sam
Ratulangi dan akan bekerjasama dengan instansi lainnya untuk mengadakan acara webinar terbuka ke
masyarakat. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara juga akan mengadakan sosialisasi ke kampus lainnya
atau ke sekolah-sekolah dan juga mengadakan kegiatan publik misalnya saja pada acara car free day
untuk mengenalkan APBN dan peran Kanwil DJPb.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Berdasarkan Data realisasi belanja K/L pada tanggal 30 September 2021 pada aplikasi MEBE, realisasi
belanja K/L di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 6,3 Triliun (61,2% dari total
pagu). Angka realisasi ini lebih besar dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 dimana realisasi
sebesar Rp. 4,97 Triliun (59,74% dari total pagu). Apabila dirinci per jenis belanja, realisasi belanja
barang per 30 September 2021 sebesar Rp. 2,32 Triliun (59,72% dari pagu) lebih besar dibandingkan
periode yang sama di tahun 2020 dimana realisasi belanja barang sebesar Rp. 1,97 Triliun (54,55% dari
total pagu). Sedangkan untuk realisasi belanja modal per 30 September 2021 sebesar Rp. 1,76 Triliun
(51,48% dari pagu) lebih besar dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 dimana realisasi belanja
modal sebear Rp. 689 Miliar (45,01% dari total pagu).
215
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan September 2021 PENGUATAN KERJASAMA KELEMBAGAAN
DAN PERCEPATAN BELANJA PEMERINTAH
Estimasi Pendapatan APBN 2021 Rp 4,40 Triliun DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN
Realisasi Pendapatan APBN 2021 Rp 3,95 Triliun PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN
(89,80%) EKONOMI DAERAH DI SULAWESI TENGAH
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 11,72 Triliun RINGKASAN EKSEKUTIF
Realisasi Belanja APBN 2021 Rp 6,97 Triliun
(59,49%) Earmarked 8% DAU/DBH pada Kabupaten/Kota lingkup Sulawesi Tengah telah
terpenuhi. Namun, realisasi belanja pemerintah daerah dalam rangka penanganan
Estimasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah di Sulawesi Tengah masih belum
59,17 Triliun optimal. Penyebab kurang optimal penyerapan disebabkan kendala yang bersifat
Realisasi Pendapatan APBD seluruh Pemda Rp administratif meliputi keterlambatan finalisasi peraturan kepala daerah
31,66 Triliun (53,50%) (PERKADA), beberapa OPD masih dalam tahap penyesuaian atas adanya realokasi
pada APBD, Beberapa OPD di kabupaten belum menyampaikan SPP ke pihak
Alokasi DAK Fisik 2021 Rp 2,02 Triliun keuangan, keterlambatan verifikasi data UMKM pada dinas koperasi dan UMKM,
Realisasi DAK Fisik 2021 695 Miliar (13,7%) serta adanya proses pemeriksaan BPK.
Untuk mengoptimalkan akselerasi belanja pemerintah daerah dalam rangka
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1,60 Triliun penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah di Sulawesi Tengah
Realisasi Dana Desa 2021 Rp 1,16 Triliun (72,64%) tersebut telah dilakukan kegiatan FGD untuk membahas kendala yang dihadapi
oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan lain adalah dilakukan Kunjungan Kerja Kanwil
Profil Indikator Fungsi APBN/APBD DJPb Sulawesi Tengah ke Kab. Toli-Toli dan Buol dalam rangka memperkuat peran
Fungsi Alokasi kanwil sebagai Regional Chief Economist dan peningkatan kerjasam kelembagaan
Bidang kesehatan : Rp 100,79 Miliar antara Pusat dan daerah.
Pengembangan SDM : Rp 865,27 Miliar Kegiatan yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPb Sulteng cukup memberikan
Infrastruktur : Rp 461,53 Miliar dampak yang cukup besar khususnya dalam peningkatan penyerapan anggaran
Ekonomi : Rp 1,11 Triliun penanganan pandemic Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah. Selain itu
Perlindungan Sosial : 9,30 Miliar Kunjungan kerja Oleh Kanwil DJPb yang telah dilakukan ke daerah akan ditindak
Pertahanan dan Ketertiban : Rp 1,23 lanjuti dengan penandatanganan MOU antara kedua belah pihak agar diharapkan
Triliun terjadi meningkatkan perekonomian di daerah.
Pelayanan Umum : Rp 2,30 Triliun
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tengah melakukan
Fungsi Distribusi kegiatan kunjungan ke Pemkab Toli-Toli dan Pemkab Buol
UMKM penerima manfaat : 213.779 dalam rangka mempererat koordinasi dan sinergi dengan
orang (Rp 256,53 Miliar) Pemda
BLT Dana Desa : 1.842 desa (Rp 299,18 (Dokumentasi Kanwil DJPb Sulawesi Tengah –
Miliar) September 2021)
Penerima bantuan upah : 11.011 orang
(Rp 11,01 Miliar)
Fungsi Stabilisasi
Realisasi penempatan dana pemerintah
pada BPD Rp 233,41 Miliar
Penerima manfaat penempatan dana
pemerintah : 856 orang/UMKM
KUR/UMi
Realisasi Penyaluran KUR : Rp 2,37 Triliun
(64.897 Debitur)
Realisasi Penyaluran UMi : Rp 73,01 Miliar
(22.285 Debitur)
216
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEPTEMBER 2021
1. ISU TEMATIK
Isu Tematik I.
Akselerasi Penyaluran Belanja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pendanaan
Program Pemulihan Ekonomi Daerah.
Dalam rangka evaluasi dan mendorong percepatan penyaluran belanja pemerintah daerah terkait belanja
kesehatan penanganan Covid-19, percepatan realisasi program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) paling
sedikit 25% dari DTU dan belanja prioritas lainnya, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Focus
Group Discussion (FGD) Akselerasi Belanja Pemerintah Daerah dengan mengundang seluruh Pemda di
lingkup Provinsi Sulawesi Tengah serta KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan
hasil tindak lanjut dari FGD tersebut,KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan
koordinasi dengan pemda di wilayah kerjanya untuk mengakselerasi belanja pemda dalam rangka
penanganan pandemi Covid-19, Pemulihan ekonomi daerah dan belanja prioritas lainnya khususnya untuk
belanja yang memiliki realisasi rendah.
Isu Tematik 2
Peningkatan Sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan dalam
kegiatan kunjungan kerja ke Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol untuk memperkuat peran Kanwil
sebagai Regional Chief Economist.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis untuk bisa menjaga momentum
pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19. Agar kebijakan yang ada bermanfaat dan berjalan dengan
baik maka pelaksanaan kebijakan tersebut harus terus di kawal hingga ke level pemerintah di daerah.
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Regional Chief Economyst di Provinsi Sulawesi Tengah perlu
menjalankan tugas tersebut khususnya dalam men-deliver kebijakan-kebijakan keuangan, meng-capture
konstelasi keuangan daerah, serta memberikaninsight mengenai peran yang bisa ditingkatkan oleh wilayah
di lingkup kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat memberikan kontribusi dalam mendorong
perekonomian di daerah. Dalam melaksanakan peran tersebut Kanwil DJPb Sulawesi Tengah melakukan
Kunjungan kerja langsung ke daerah dengan didampingi oleh pejabat pada KPPN, KPP dan KPBC setempat
untuk menjalankan dan meningkatkan peran Kanwil DJPb Sebagai Regional Chief Economist ke Kabupaten
Toli-Toli dan Kabupaten Buol.
2. KONDISI PERMASALAHAN
Masih rendahnya realisasi belanja penanganan Pandemi Covid-19 dan PED di daerah dan melaksanakan
arahan Kantor Pusat melalui Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-751/PB.2/2021 untuk
mengakselerasi belanja Kementerian/Lembaga dan belanja
217
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEPTEMBER 2021
Kondisi I
Grafik Realisasi Earmarked 8% DAU/DBH Sulawesi Tengah (Sumber : MEBE)
Pemerintah Daerah.
Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai alokasi earmarked 8% DAU/DBH Belanja Penanganan Pandemi Covid-
19 terbesar ke-3 se-Pulau Sulawesi sebesar Rp728,29 miliar dan baru terealisasi sebesar Rp230,40 (31,61%
Pagu) per 03 September 2021. Capaian tersebut tergolong masih cukup rendah meskipun telah memasuki
akhir triwulan ke -3.
Secara keseluruhan ke-14 pemda di Provinsi Sulawesi tengah telah memenuhi 8% earmarked DAU/DBH.
Namun, masih terdapat 1 (satu) Kabupaten yang belum melakukan realisasi sampai dengan 03 September
2021 yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan yang disebabkan oleh keterlambatan finalisasi persyaratan
administratif dan keterlambatan pengajuan SPP oleh pihak dinas kesehatan kepada pihak keuangan. Di lain
sisi, terdapat 2 (dua) Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan realisasi di atas 50% yaitu Kota Palu
(58,04%) dan Kabupaten Tojo Una-Una (55,89%).
Sedangkan alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Daerah TA.2021 di provinsi Sulawesi tengah yang
merupakan terbesar ke-2 se-Sulawesi setelah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai Rp496,86 miliar,
penyerapan per 03 September 2021 baru terealisasi sebesar Rp148,77 miliar (29,94% Pagu).
218
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEPTEMBER 2021
Grafik Realisasi PED Sulawesi Tengah (Sumber : MEBE)
Dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 1 (satu) kabupaten yang berhasil
melakukan penyaluran di atas 50% yaitu Kabupaten Sigi dengan realisasi sebesar Rp30,84 miliar (65,88%
Pagu). Satu kabupaten yang belum terdapat realisasi yaitu Kabupaten Donggala dari target sebesar Rp4
miliar.
Kondisi II
Untuk memperkuat peran Kanwil sebagai Regional Chief Economist, Kanwil DJPb Sulteng melakukan
Kunjungan kerja ke Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol untuk mempererat koordinasi dan sinergi
Pemda dan Kementerian Keuangan dalam meningkatkan perekonomian daerah.
Banyak hal dibahas dalam kunjungan kerja tersebut sebagai kepala Perwakilan kemenkeu di Sulsel yang
juga didampingi oleh Kepala Kantor Pajak dan Bea Cukai. Beberapa agenda dalam kunjungan kerja tersebut
antara lain membahas mengenai akselerasi percepatan penyaluran TKDD, penyerapan anggaran
penanganan alokasi earmarked 8% DAU/DBH, Penyaluran KUR/Umi, dan juga membahas mengenai
kemanfaatan laporan kajian Fiskal Regional yang telah disusun oleh Kanwil DJPb Sulawesi Tengah melalui
kegiatan FGD.
Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mempererat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah daerah dan
Kemenkeu untuk membahas isu-isu terkini di dalam pengelolaan keuangan di daerah sebagai bentuk
peningkatan perekonomian di daerah. Dengan menjelaskan potensi perekonomianyang cukup besar yang
dimiliki oleh kabupaten Toli-toli dan Kabupaten Buol khususnya di bidang perkebunan dan perikanan
sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan pendapatan daerah dan
peningkatan perekonomian masyarakat.
219
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEPTEMBER 2021
3. ANALISIS
Analisis I
Sampai dengan 03 September 2021 masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki realisasi belanja
earmarked 8% DAU/DBH yang rendah. Terdapat 2 (dua) Kabupaten/Kota yang realisasinya telah melebihi
50% yaitu Kota Palu dan Kabupaten Tojo Una-Una
.
Grafik Earmarked 8% Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah per 03 September 2021 (Sumber : MEBE)
Menindaklanjuti rendahnya capaian realisasi tersebut, dilakukan FGD untuk mengetahui kendala dan
permasalahan atas keterlambatan penyaluran dana dan penyerapan dana yang dilaksanakan pada tanggal
09 September 2021. Beberapa permasalahan rendahnya/lambatnya penyaluran belanja earmarked 8%
DAU/DBH yang berhasil dihimpun dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Sedang ada pemeriksaan oleh BPK di Dinas Kesehatan;
b. Banyaknya petugas yang terlibat sedang terjangkit covid;
c. Terjadinya perubahan anggaran di masing-masing OPD sehingga diperlukan penyesuaian;dan
d. Dalam pembayaran insentif nakes ada sedikit kendala dalam pengindentifikasian karena sangat
terspesifikasi sedangkan dari pihak keuangan BPKAD hanya bisa melihat pagu jasa kesehatan sehingga
harus dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada OPD terkait, yaitu dinas kesehatan dan RS.
e. Kemampuan SDM pada OPD yang tidak merata menyebabkan keterlambatan dalam penyesuaian pada
saat terjadi realokasi dan refocusing anggaran. Hal ini dapat dilihat dari realisasi yang masih rendah
pada beberapa kabupaten.
220
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEPTEMBER 2021
Keseluruhan realisasi program PED per 03 September 2021 adalah sebesar Rp148,77 miliar (29,94% Pagu).
Nilai ini masih terbilang rendah dengan rincian penyaluran yang melebihi 50% hanya terdapat pada
Kabupaten Sigi, sementara itu masih terdapat 1 (satu) kabupaten yaitu Kabupaten Donggala yang belum
memiliki realisasi sama sekali.
Grafik realisasi pemulihan ekonomi daerah (PED) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah per 03 September 2021 (Sumber : MEBE)
Adapun rendahnya/lambatnya penyaluran program pemulihan ekonomi daerah (PED) disebabkanoleh
beberapa hal, antara lain:
a. Perubahan anggaran pada masing-masing OPD terkhususnya pada dinas sosial ataspemberdayaan
ekonomi;
b. Penyesuaian pembebanan tanggung jawab penyaluran dana yang mana awalnya hanyaterdapat pada
dinas sosial kemudian dibagi kepada dinas koperasi dan UMKM;
c. Keterlambatan penyaluran karena terdapat beberapa UMKM yang masih dalam tahap verifikasiberkas
pada dinas koperasi dan UMKM.
Analisis II
Selain menyampaikan progres realisasi penyerapan anggaran yang masih belum maksimal dan juga progres
realisasi pendapatan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Kementerian keuangan d.h.i
Kepala Kanwil DJPb Sulteng melakukan Audiensi dengan kepala Derah dan pejabat OPD dan menyampaikan
progress penyaluran DAK Fisik, Dana Desa, KUR, dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sekaligus mengevaluasi
capaian yang diraih Pemkab Toli-Toli dan juga Pemkab Buol. Kepala Kanwil DJPb juga diberikan apresiasi
dan penghargaan atas capaian positif yang telah berhasil diraih oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
221
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEPTEMBER 2021
Dalam hal pengelolaan Dana Desa, khususnya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa,
Kabupaten Toli-Toli meraih predikat sebagai daerah tercepat dalam penyaluran BLT Dana Desa Semester I
Tahun 2021 di wilayah Sulteng. Sedangkan untuk Dalam hal kinerja penyaluran DAK Fisik Kabupaten Buol
meraih predikat terbaik di wilayah Sulteng pada tahun 2020. Selain itu juga dilakukan kegiatan monitoring
Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa langsung kesalah satu desa dan melakukan wawancara langsung
dengan kepala desa dan perangkat desa didampingi oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat desa. Dilakukan
juga penyampaian KeteranganPers kepada wartawan dari RRI atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
Beberapa permasalahan yang berhasil dihimpun dalam kegiatan tersebut untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat khususnya dalam memperoleh pembiayan KUR dan UMi adalah sebagai berikut:
a. Petani dan penambak mengalami kondisi oligoponi, dimana mereka tidak punya banyakpilihan untuk
menjual hasil produksinya, yang berpengaruh ke pengembangan produksi mereka.
b. Persyaratan di Bank masih menjadi masalah khususnya BI Checking.
c. Pendataan sawah, tambak, dan pemiliknya yang masih belum baik;
d. Adanya penyesuaian program dari kepemimpinan bupati yang baru;
e. Belum berhasilnya pusat pembibitan benur udang di Kabupaten Buol, yang menghambat
produksi para penambak;
f. Belum meratanya sosialisasi tentang kebijakan program KUR Dan UMi.
4. REKOMENDASI
Rekomendasi I
Percepatan penyerapan penanganan Covid-19 dan PED adalah sebagai berikut:
a. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah akan terus mendorong Pemda di lingkup Provinsi Sulawesi
Tengah dalam mempercepat penyaluran dana earmarked 8% DAU/DBH dan penyaluran program
pemulihan ekonomi daerah (PED) di wilayah Sulawesi Tengah agardapat mencapai target.
b. KPPN akan dioptimalkan untuk mengawal Pemda dalam pengajuan penyaluran dana serta bersama-
sama dengan Kanwil DJPb Sulteng untuk mendampingi Pemda melalui diskusipencarian solusi untuk
mengatasi kendala dan permasalahan yang dialami oleh Pemda.
c. Optimalisasi dan penguatan koordinasi antar kelembagaan/instansi yang terlibat dalam penyaluran
belanja pemerintah daerah dalam rangka penanganan pandemi covid-19 agar dapat mencapai target
sampai dengan triwulan IV.
d. Kanwil DJPb dan KPPN akan melakukan koordinasi dengan turut mengundang instansiterkait misalnya
dinas kesehatan untuk bersama-sama berdiskusi dan membahas kendala ataupun permasalahan
selama masa penyaluran dana ini yang kemudian dapat dicarikan solusi untuk penanganannya.
Rekomendasi II
Guna Peningkatan koordinasi dan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Kabupaten
Toli-Toli dan Pemerintah Kabupaten Buol untuk peningkatan perekonomian Masyarakat, rekomendasi yang
dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
a. KPPBC Palu akan memediasi dan memfasilitasi ekspor komoditi langsung dari pelabuhan Tolitoli
sehingga Tolitoli mendapatkan manfaat dari devisa ekspor. Tolitoli merupakan penghasil utama hasil
perikanan dan cengkeh;
222
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEPTEMBER 2021
b. Kepala KPP mengharapkan agar, kepatuhan pelaporan pajak oleh WP dapat diperluas dan ditingkatkan
sejalan dengan kepatuhan pemotongan dan/atau penyetoran pajak oleh wajib pungut/wajib
potong/wajib setornya;
c. Kanwil DJPb Sulteng terus melakukan pengawalan dalam hal monitoring dan evaluasi perkembangan
penyaluran TKDD dan Kredit Program guna menunjang pertumbuhan ekonomi;
d. Mendorong agar pemkab Toli-Toli merealisasikan fasilitas ekspor di Toli-Toli, agar komoditas lokal di
Kabupaten Toli-Toli seperti cengkeh, kelapa dan olahannya dapat langsung di ekspor via pelabuhan
Toli-Toli tanpa transit di Surabaya;
e. Dengan angka Case Fatality Rate di Kabupaten Toli-Toli yang cukup tinggi PemerintahKabupaten Toli-
Toli perlu meningkatkan penangan COVID-19 lebih baik lagi, dengan mempercepat proses vaksinasi,
memaksimalkan anggaran penanganan COVID-19, termasukanggaran DID untuk Kesehatan;
f. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Kanwil DJPb
Provinisi Sulawesi Tengah melalui kerjasama/MoU agar program pemulihan ekonomi dapat terlaksana
dengan baik;
g. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah mendorong agar Pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Pmerintah
Kabupaten Buol memfokuskan sosialisasi KUR dan UMi kepada sektor-sektor potensial daerah;
h. Mendorong pemerintah daerah untuk membentuk lebih banyak KUR kelompok guna memfasilitasi
pelaku usaha atau UMKM yang mengalami masalah BI Checking;
i. Mendorong Pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Pemerintah Kabupaten Buol untuk membantu
penjaminan dalam pembiayaan KUR;
j. Mendorong pengembangan komoditas lokal melaului pengolahan industri rumah tangga seperti Ikan
Roa, Gula Semut, Udang, melalui pembiayaan KUR atau UMi.
k. Melakukan kajian agar anggaran Covid-19 (earmarked 8% DAU/DBH) dapat terserap maksimal dan
tidak menjadi SILPA.
l. Merekomendasikan peningkatan program One Man One Cow dengan proses perawatan sapi yang
lebih baik, dan penyiapan fasilitas atau sarana penunjangnya.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Indikator Keberhasilan I
i. Realisasi penyerapan pertanggal 24 September 2021 terdapat peningkatan realisasi penyaluran
anggaran Covid-19 dari Rp230,40 miliar menjadi Rp278 miliar atau naik sebesar17,40% dari periode
sebelumnya dan untuk penyaluran PED dari Rp148,77 miliar menjadi Rp184,43 miliar atau naik
sebesar 19,33% dari periode sebelumnya setelah dilakukankegiatan FGD.
ii. Terdapat peningkatan Komunikasi dan koordinasi antara Kanwil DJPb Sulteng dan KPPN dengan
Pemda dalam rangka meningkatkan realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 dan PED.
Indikator Keberhasilan II
I. Diharapkan adanya Peningkatan penyaluran dan debitur yang memperoleh akses pembiayaan KUR
dan UMi di Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol;
II. Hasil pelaksanaan FGD antara Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten
Toli-Toli akan ditindaklanjuti dengan penguatan kerjasama melalui MoU;
III. Pemerintah Kabupaten Buol mengapresiasi pelaksanaan FGD Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah
223
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEPTEMBER 2021
dan segera melakukan rapat bersama dengan dinas-dinas terkait untuk menindaklanjuti hasil dari
pelaksanaan FGD tersebut.
IV. Hasil pelaksanaan koordinasi dan FGD dengan Pemerintah Kabupaten Toli-Toli khususnya terkait
keberhasilan pemerintah kabupaten Toli-Toli dalam penyaluran BLT Dana Desa telah dimuat pada
media cetak koran Radar Sulteng edisi Kamis, 30September 2021.
224
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan September 2021 PERAN STIMULUS FISKAL DAN APBN TERUS
DITINGKATKAN SEBAGAI UPAYA
Alokasi Belanja APBN 2021 Rp 10,548 Triliun PEMULIHAN EKONOMI DI MASA PANDEMI
Realisasi Belanja APBN per triwulan III 2021 Rp DI GORONTALO
7,558 Triliun (71,65%)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Alokasi Belanja Pemerintah Pusat 2021 Rp 4,182 Presiden RI Joko Widodo memberikan target realisasi belanja K/L pada triwulan III
Triliun sebesar 70% dan Triwulan IV sebesar 90% demi peningkatan peran stimulus fiskal
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per triwulan dan APBN sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi.
III 2021 Rp 2,797 Triliun (66,87%) Kondisi realisasi belanja K/L di Provinsi Gorontalo pada akhir bulan Agustus 2021
masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 55,96%, bahkan lebih rendah
Alokasi Belanja Barang 2021 Rp 1,619 Triliun dari rata-rata nasional yang mencapai 58,39%.
Realisasi Belanja Barang per triwulan III 2021 Rp Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mengambil langkah-langkah
1,048 Triliun (64,76%) strategis untuk dapat dilakukan akselerasi belanja K/L di Provinsi Gorontalo.
Langkah yang dilakukan yaitu melakukan asistensi terhadap K/L yang mengalami
Alokasi Belanja Modal 2021 Rp 1,116 Triliun kesulitan dalam pelaksanaan anggaran serta memetakan permasalahan-
Realisasi Belanja modal per triwulan III 2021 Rp permasalahan yang ada di K/L dalam rangka debottlenecking kendala
600,98 Miliar (53,84%) pelaksanaan anggaran.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo terus membantu K/L untuk
Alokasi Belanja Bantuan Sosial 2021 Rp 5,93 memecahkan permasalahan yang sifatnya koordinatif dengan Pemda setempat
Miliar serta hal-hal yang sifatnya kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, seperti
Realisasi Belanja Bantuan Sosial per triwulan III proses revisi anggaran dan pencairan anggaran di KPPN mitra kerja.
2021 Rp 5,03 Miliar (84,86%) Langkah tersebut membuahkan hasil yang cukup menggembirakan dengan
peningkatan realisasi belanja K/L yang cukup signifikan, sebesar 10,91% dari
Alokasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana bulan sebelumnya.
Desa 2021 Rp 6,365 Triliun Pada akhir triwulan III, belanja K/L di Provinsi Gorontalo mencapai 66,87%. Nilai
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana tersebut memang masih di bawah target yang ditetapkan oleh Presiden RI, namun
Desa per triwulan III 2021 Rp 4,761 Triliun belanja K/L di Provinsi Gorontalo telah berada di atas rata-rata nasional yang
(74,80%) mencapai 64,56%.
Langkah-langkah yang cukup efektif tersebut akan terus dipertahankan oleh
Alokasi Belanja Transfer ke Daerah 2021 Rp 5,726 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target yang
Triliun telah ditetapkan pada triwulan IV oleh Presiden RI.
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah per triwulan
III 2021 Rp 4,255 Triliun (74,31%)
Alokasi Belanja Dana Desa 2021 Rp 639,16 Miliar
Realisasi Belanja Dana Desa per triwulan III 2021
Rp 505,8 Miliar (79,14%)
Catatan :
Data diambil pada tanggal 1 Oktober
2021 dari sistem informasi yang
disediakan Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tengah melakukan konsolidasi dengan Satker
K/L untuk mengakselerasi belanja di Provinsi Gorontalo. (Dokumentasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Gorontalo – September 2021)
225
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
SEPTEMBER 2021
1. ISU TEMATIK
Realisasi Belanja pemerintah menjadi sorotan tajam dalam upaya pemulihan ekonomi di Indonesia.
Belanja pemerintah diharapkan menjadi katalisator utama dalam pemulihan ekonomi akibat perlambatan
karena adanya pandemi Covid-19. Untuk itulah, pemerintah mengeluarkan program PEN untuk
mengantisipasi perlambatan ekonomi tersebut. Namun program-program pemerintah dalam upaya
menyehatkan kembali perekenomian menjadi kurang efektif tanpa didukung adanya realisasi belanja
yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. KONDISI PERMASALAHAN
Provinsi Gorontalo merupakan provinsi ke-32 di Indonesia.
Provinsi Gorontalo secara resmi disahkan pemerintah pada
tanggal 22 Desember tahun 2000 setelah melalui penetapan
sidang paripurna DPR RI pada tanggal 5 Desember 2000.
Provinsi Gorontalo sendiri terdiri dari 6 Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dan 1 Pemerintah Daerah Provinsi. Pada
tahun 2021, Gorontalo mendapatkan alokasi dana sebesar
Rp10,548 triliun terdiri dari Rp4,182 triliun belanja
pemerintah pusat, Rp5,726 triliun belanja transfer ke
daerah, dan Rp639,16 miliar belanja dana desa.
APBN 2021 masih berlangsung dalam masa pandemi Covid-19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
memberikan waktu 3 tahun untuk konsolidasi fiskal. Artinya, APBN 2021 masih masuk dalam periode
konsolidasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
Tantangan dari APBN 2021 ini masih berkisar akibat dari pandemi Covid-19, terdiri dari tantangan
eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal dari APBN 2021 berupa adanya ketidakpastian
ekonomi global yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perekonomian Indonesia, yaitu
kegiatan perdagangan ekspor impor dan sektor pariwisata. Sedangkan tantangan internal dari APBN 2021
secara garis besar adalah bagaimana APBN 2021 dapat menanggulangi perlabatan ekonomi akibat
pandemi Covid-19 melalui percepatan pemulihan ekonomi.
Stimulus Fiskal dan APBN memiliki peran yang sangat krusial dalam rangka pemulihan ekonomi di masa
pandemi Covid-19. Langkah-langkah kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi dilakukan melalui:
1. Target realisasi belanja K/L sampai Triwulan III sebesar 70% dan sampai Triwulan IV sebesar 90%,
terhadap pagu DIPA 2021 masing-masing;
226
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
SEPTEMBER 2021
2. Debottlenecking kendala pelaksanaan anggaran belanja K/L, melalui monitoring dan evaluasi
progress realisasi belanja secara rutin dan berkala setiap bulan; dan
3. Komunikasi publik atas kinerja belanja K/L, untuk mendukung akselerasi belanja K/L melalui
peningkatan pengetahuan dan awareness masyarakat bahwa APBN merupakan #Uangkita yang harus
kita kawal bersama
3. ANALISIS
Sampai dengan 31 Agustus 2021, penyerapan anggaran K/L di Provinsi Gorontalo masih cukup jauh dari
target sebesar 70% pada triwulan III Tahun 2021, yaitu hanya sebesar 55,96%. Besaran itu bahkan lebih
rendah dari penyerapan anggaran K/L secara nasional yang berada di kisaran 58,39%. Kondisi tersebut
membuat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berinisiatif untuk melakukan FGD dengan
Satker-Satker di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, khususnya Satker yang masuk
dalam 15 K/L dengan pagu terbesar secara nasional di Provinsi Gorontalo untuk mengakselerasi belanja
K/L. Dalam FGD tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan berhasil memetakan permasalahan-
permasalahan di Satker dalam rangka melaksanakan belanja tersebut, antara lain:
a. Pertanahan dalam rangka pekerjaan yang bersifat konstruksi;
b. Pelaksanaan kegiatan yang diharuskan tatap muka, masih terbentur dengan peraturan PPKM;
c. Refocussing yang memerlukan perubahan rencana untuk Satker;
d. Kendala administrasi, seperti SK dan lain sebagainya.
Untuk kendala-kendala yang bersifat teknis pelaksanaan anggaran dan koordinatif dnegan Pemda
setempat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo kemudian memberikan pendampingan dan
konsultasi secara lebih intensif dengan tujuan permasalahan-permasalahan yang ada di Satker dapat
segera terpecahkan, serta memperlancar akselerasi belanja pada Satker tersebut.
Hasilnya, sampai dengan 30 September 2021, penyerapan anggaran K/L di Provinsi Gorontalo
mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Pada akhir Triwulan III Tahun 2021 ini, penyerapan
anggaran K/L di Provinsi Gorontalo berhasil mencapai 66,87%. Hal tersebut berarti terdapat kenaikan
sebesar 10,91% dalam kurun waktu 1 bulan, yaitu bulan September 2021. Penyerapan anggaran K/L pada
triwulan III ini bahkan lebih tinggi dari penyerapan anggaran K/L rata-rata nasional yang mencapai 64,56%.
227
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
SEPTEMBER 2021
Belanja Barang yang menjadi salah satu target akselerasi belanja K/L, secara nilai memiliki sumbangsih
yang cukup signifikan dalam penyerapan anggaran K/L di Provinsi Gorontalo. Harapannya dengan
belanja barang yang terserap secara signifikan tersebut memiliki multiplier effect untuk membantu
perekonomian di Provinsi Gorontalo dalam rangka pencapaian percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Meskipun penyerapan anggaran K/L belum mencapai target yang ditentukan sebesar 70%, namun
metode yang dilaksanakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo ini cukup menjanjikan
sehingga peluang untuk pencapaian target penyerapan sebesar 90% pada bulan Desember menjadi hal
yang sangat mungkin tercapai.
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana
Desa juga memiliki pengaruh yang cukup
signifikan dalam percepatan pemulihan
perekonomian. Penyerapan Belanja
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah
cukup menggembirakan dimana pada
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa
bulan akhir Agustus 2021 mencapai
65,62% terjadi peningkatan sebesar
9,18% menjadi 74,80% pada akhir
triwulan III.
Selain Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Non Fisik memiliki kenaikan tingkat penyerapan terbesar pada
bulan September 2021. Namun tingkat penyerapan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang cukup
tinggi tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional jika
tidak terserap di masyarakat. Menyaradari hal tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah-pemerintah daerah untuk dapat segera
menyalurkan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa agar memiliki multiplier effect dalam rangka
pencapaian percepatan pemulihan ekonomi nasional.
4. REKOMENDASI
Dari analisis di atas, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo akan terus meningkatkan pemantauan atas
realisasi baik untuk Belanja K/L maupun Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi
Gorontalo. Keberhasilan penyerapan anggaran pada kurun waktu bulan September 2021
mendorong Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo akan tetap mempertahankan metode
yang serupa untuk mencapai target belanja 90% pada bulan Desember 2021 demi mencapai
percepatan pemulihan ekonomi nasional.
b. Perlu perbaikan mekanisme penguatan koordinasi dan komunikasi antara Satker dan K/L
pemerintah pusat agar belanja K/L dapat berjalan lancar. Penguatan koordinasi ini bersifat internal
K/L, sehingga Kanwil Ditjen Provinsi Gorontalo hanya melakukan hal-hal yang bersifat asistensi dan
dorongan kepada Satker terkait koordinasi dan komunikasi internal K/L. Berkenaan dengan hal
tersebut, kiranya Kantor Pusat Ditjent Perbendaharaan dapat turut memberikan bantuan dalam
rangka perbaikan koordinasi dan komunikasi antara Satker dan K/L pemerintah pusat, antara lain
untuk hal-hal yang bersifat administrasi dan refocussing anggaran.
228
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
SEPTEMBER 2021
c. Relaksasi dalam Revisi Anggaran akan dapat lebih mendorong terciptanya penyerapan anggaran
yang sesuai target. Beberapa kegiatan membutuhkan metode tatap muka yang menjadi hambatan
atas pelaksanaan beberapa kegiatan di Provinsi Gorontalo. Potensi tersebut dapat dimitigasi jika
dapat dilakukan perubahan kegiatan secara lebih cepat dan mudah. Sehingga perlu adanya relaksasi
dalam proses revisi anggaran menjelang akhir tahun anggaran 2021.
d. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo senantiasa mendorong pemerintah daerah
untuk berperan aktif dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Percepatan pemulihan
ekonomi nasional yang menjadi target pemerintah pusat akan terus didorong oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Gorontalo kepada pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. Penyerapan
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dinilai sudah bagus akan tetap dipertahankan,
namun perlu dorongan ke pemerintah daerah untuk mempercepat belanja daerah ke masyarakat.
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.
Komponen Dampak Hasil
• Memetakan Peningkatan belanja K/L Belanja Pemerintah
permasalahan belanja menjadi katalisator untuk
K/L. Meningkatnya mobilitas
masyarakat percepatan Pemulihan
• Asistensi dan koordinasi ekonomi di Provinsi
antar lembaga. Gorontalo
Ilustrasi Infografis Indikator Keberhasilan Yang Dicapai atau perbandingan indikator dengan
peridoe sebelumnya sebelum dilakukan intervensi (dapat bersifat proyeksi yang dapat
dikuantifikasi)
229
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
September 2021
Profil Keuangan September 2021 PERCEPATAN PENYALURAN DANA
DESA, DAK FISIK, DAN
Pagu dan Belanja Per Jenis kewenanganKantor PEMANFAATAN PENEMPATAN
Pusat DANA PEN DI SULAWESI SELATAN
- Pagu : 4,020,630,072,000
- Belanja : 2,529,193,866,221 (62.91%) RINGKASAN EKSEKUTIF
Kantor Daerah Konsumsi pemerintah merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi
- Pagu : 15,196,650,467,000 Sulawesi Selatan yang berkontribusi sebesar 20,63%.
- Belanja : 10,062,010,704,620 (66.21%) Pengembangan komoditas unggulan daerah Sulawesi Selatan menjadi salah satu
Dekonsentrasi bagian dalam pengembangan kawasan yang menjadi proyek strategis
- Pagu : 129,219,549,000 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- Belanja : 85,823,490,663 (66.42%) Langkah Kanwil DJPb Provinsi Sulsel yang dilakukan yaitu Evaluasi pelaksanaan
Tugas Pembantuan anggaran dilakukan terhadap Satker yang memiliki pagu besardan berkontribusi
- Pagu : 490,427,825,000 terhadap kinerja anggaran secara keseluruhan di Sulsel dan menyelenggarakan
- Belanja : 304,307,207,122 (62.05%) FGD bersama Bappelitbangda se-Sulsel dan ekonom dari Bank Syariah Indonesia
Desentralisasi dengan tema “Potensi Pembiayaan Syarian pada Proyek Infrastruktur
- Pagu : 7,822,458,403,000 Pemerintah”
- Belanja : 4,180,823,269,626 (53.45%) Diperlukan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kemenkeu dan BPJS
Alokasi DBH 2021 Kesehatan dalam upaya percepatan pembayaran klaim penanganan Covid-19
Realisasi DBH 2021 651,663,372,665 sehingga Satker BLU Bidang Kesehatan memilki cash flow yang cukup untuk
Alokasi DAU 2021 melakukan realisasi belanja. b.Untuk satker dibawah Kemenkesdisarankan untuk
Realisasi DAU 2021 14,260,406,645,243 mempertimbangkan penggunaan saldo awal ataupun peluang anjak piutang
Alokasi DAK 2021 untuk mengakselerasi belanja. Satker juga disarankan untuk mengajukan
Realisasi DAK 2021 4,777,870,652,220 pengesahan setiap bulan ke KPPN untuk mempercepat pencatatan atas
Alokasi Dana Insentif Daerah (DID) 2021 pendapatan dan belanja BLU Satker perlu memperhitungkan kembali
Realisasi DID 2021 286,436,616,000 kebutuhan dalam rangka penanganan Covid-19 di lingkup satkernya, terutama
Alokasi Dana Desa 2021 untuk pencegahan penularan virus di lingkungan kantor
Realisasi Dana Desa 2021 1,732,839,495,206 Merekomendasikan kepada BSI agar menjajaki peluang dalam menciptakan
skema pembiayaan dari penerbitan sukuk khusus wilayah Sulsel, yang dananya
Alokasi Dana Desa 2021 Rp 1,6 Trilyun Realisasi berasal dari DPK masyarakat Sulsel untuk mendanai proyek infrastruktur di
Dana Desa 2021 Rp 1 Trilyun (75%) wilayah Sulsel.
Pagu: Rp 4,98 triliun Realisasi: Rp
2,63 triliun (75%)
Profil Indikator Fungsi APBN/APBD
Fungsi Alokasi
Bidang kesehatan : Rp 67 Trilyun
Pengembangan SDM : Rp 8 Trilyun
Infrastruktur : 54 Trilyun
Program unggulan daerah lainnya Rp4
Trilyun
•
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Focus Group
Discussion ”Potensi Pembiayaan Syariah pada Proyek Infrastruktur Pemerintah”, sekaligus
memperkuat peran dan fungsi Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) di Sulawesi Selatan,
bersama dengan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dan Bank Syariah Indonesia
230
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
SOeKpTtOeBmEbRer20220121
1. ISU TEMATIK
A. Akselerasi Belanja APBN. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II Tahun 2021
tercatat tumbuh 7,66 persen (yoy) sedangkan nasional tumbuh 7,07 persen (yoy). Dari sisi
pengeluaran, konsumsi pemerintah merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi
Selatan yang berkontribusi sebesar 20,63%. Pada triwulan II-2021, konsumsi Pemerintah
mengalami pertumbuhan (y on y) sebesar 17,68 persen. Hal ini menunjukkan konsumsi pemerintah
melalui realisasi belanja APBN akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.
Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan percepatan belanja.
Diantaranya kebijakan akselerasi belanja pada triwulan III-2021 yang semula target realisasi belanja
sebesar 60% dari pagu menjadi 70% dari pagu belanja. Diharapkan dengan kebijakan tersebut,
momentum pertumbuhan ekonomi pada level 7 persen dapat dipertahankan padatriwulan III atau
secara agregat pada tahun 2021.
B. Kajian Fiskal Regional. Salah satu rekomendasi Kajian Fiskal Regional Sulawesi Selatan periode
Triwulan II tahun 2021 adalah pentingnya pengembangan komoditas unggulan daerah sebagai
sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Pengembangan komoditas unggulan daerah
Sulawesi Selatan menjadi salah satu bagian dalam pengembangan kawasan yang menjadi proyek
strategis Pemerintah Provinsi SulawesiSelatan
231
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
SOeKpTtOeBmEbRer20220121
2. KONDISI PERMASALAHAN
A. Berdasarkan data OMSPAN, realisasi belanja Kementerian/Lembaga di Sulawesi Selatan sampai
dengan triwulan III-2021 berada pada level 65,45 persen dari pagu sebesar Rp19,83 triliun atau
mencapai Rp12,98 triliun. Realisasi tersebut masih dibawah target realisasi belanja Triwulan III
sebesar 70%. Kondisi tersebut mencerminkan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi Satker
K/L dalam pelaksanaan anggaran diantaranya permasalahan revisi, keterlambatan penagihan,
regulasi atau mekanisme pencaiaran,aplikasi/IT, SDM, dll.
B. Berdasarkan hasil Focus Group Discussion bersama BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang
diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Agustus 2021,
beberapa proyek pengembangan kawasan strategis Sulawesi Selatan yang dirancang oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih menemui kendala pendanaan. Selain itu, diperoleh
informasi bahwa terdapat preferensi pimpinan Pemprov Sulawesi Selatan terhadap pembiayaan
syariah untuk mendanai proyek dimaksud, sementara sampai dengan saat ini, pinjaman daerah
yang ditawarkan oleh PT. SMI masih terbatas pada pinjaman konvensional.
3. ANALISIS
A. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis permasalahan pelaksanaan anggaran melalui kegiatan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran maupun reviu pelaksanaan anggaran, dapat disimpulkan sebagai
berikut:
a. Evaluasi pelaksanaan Anggaran
Evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan terhadap Satker yang memiliki pagu besar dan
berkontribusi terhadap kinerja anggaran secara keseluruhan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan
evaluasi pelaksanaan anggaran melalui kegiatan one on one meeting ditemukan beberapa
kendala yang dihadapi, diantaranya:
1) Penganggaran
a) Penyelesaian revisi anggaran terkait refocusing tahun 2021 membutuhkan waktu
yang lebih lama sehingga berdampak terhadap terlambatnya pelaksanaan
anggaran, diantaranya proses pengadaan barang/jasa.
b) Masih terdapat pagu blokir diantaranya disebabkan dokumen pendukung yang
belum lengkap, dasar hukum pelaksanaan kegiatan belum ada.
2) Pengadaan Barang dan Jasa
232
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
OSeKpTtOeBmEbRer20220121
a) Tertundanya pengadaan barang pada beberapa satker disebabkan belum tayang
pada e-catalog, misalnya pengadaan peralatan laboratorium pembelajaran dan
peralatan medis
b) Adanya sanggahan terhadap keputusan pemenang Lelang pengadaan barang/jasa.
3) Kerjasama kelembagaan
a) Pendapatan BLU bidang Kesehatan masih rendah diakibatkan pendapatan klaim
covid-19 belum sepenuhnya diterima oleh satker BLU.
b) Pendapatan layanan Kesehatan masyarakat umum (non BPJS) berkurang sejak
adanya pandemi covid-19.
c) Belum tuntasnya kerjasama dengan BPJS dengan salah satu Rumah Sakit
mengakibatkan berkurangnya pasien peserta BPJS
4) Mekanisme/Regulasi
a) Adanya kebijakan dari Kementerian Kesehatan terkait penundaan kegiatan selain
penanganan covid-19.
b) Perubahan mekanisme pelaksanaan diklat pada satker bidang pendidikan semula
dilakukan secara tatap muka/luring menjadi daring sehingga biaya kegiatan seperti
konsumsi dan perjalanan berkurang.
b. Reviu Pelaksanaan Anggaran
Permasalahan utama yang dihasilkan dari beberapa analisis adalah sebagai berikut:
a) Berdasarkan Analisis Faktor, diketahui bahwa kendala/permasalahan penyerapan
anggaran belanja pada K/L di wilayah Sulawesi Selatan adalah kelompok permasalahan
internal satker.
b) Permasalahan utama pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian IKPA menggunakan
Logic Model adalah masih banyaknya kesalahan SPM, keterlambatan pendaftaran data
kontrak, kurangnya pemahamanan satker terkait capaian output.
c) Permasalahan utama dari analisis faktor dilanjutkan dengan analisis menggunakan
metode Fishbone untuk kendala kesalahan SPM. Hal ini menyebabkan penyelesaian
tagihan tidak dapat dilakukan secara tepat waktu yang berakibat pada penyerapan
anggaran kurang dari target.
d) Analisis Metode Regulatory Impact Assesment (RIA) mengulas lebih dalam terhadap
kendala keterlambatan pengajuan data kontrak ke KPPN. Hasil dari analisis ini
merekomendasikan perlunya dilakukan langkah awal pendataan
233
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
OSeKpTtOeBmEbRer20220121
proyeksi/rencana data kontrak dan ditambahkan pengaturan mengenai sanksi dalam
PMK Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.
e) Adanya permasalahan lahan yang belum dibebaskan di daerah konstruksi dan adanya
keterlambatan pengiriman material karena PPKM;
f) Sebagian satker mengalokasikan belanja pada akun khusus Covid-19 untuk antisipasi
penyebaran kasus Covid-19 di lingkungan kantor, sehingga belanja dilaksanakan hanya
pada saat ada pegawai yang terpapar Covid-19.
B. Untuk Kajian Fiskal Regional, analisisnya adalah sebagai berikut :
a. Salah satu tujuan pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah
meningkatkan produktivitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah. Sasaran
yang ingin dicapai adalah meningkatkan hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah.
b. Berdasarkan hasil analisis LQ, Shift Share, dan Tipologi Klassen terhadap PDRB Sulawesi
Selatan, disimpulkan Sektor Pertanian sebagai sektor unggulan Sulawesi Selatan. Sulawesi
Selatan memiliki beberapa komoditas unggulan di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
dua diantaranya adalah rumput laut dan padi. Dalam beberapa periode terakhir, rumput laut
menjadi komoditas unggulan ekspor Sulawesi Selatan dengan kontribusi mencapai USD 1,2
miliar atau 8,10 persen dari total nilai ekspor Sulawesi Selatan selama tahun 2020. Sedangkan
untuk komoditas padi, Sulawesi Selatan menjadi provinsi penghasil beras terbesar di luar
Pulau Jawa. Keunggulan ini mendukung pencapaian sasaran strategis nasional yang menyasar
Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional (data selengkapnya ada dalam KFR
Sulawesi Selatan Triwulan II tahun 2021).
c. Sasaran pembangunan tersebut masih menemui beberapa isu strategis, diantaranya kualitas
infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.
d. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki grand design pengembangan kawasan
(infrastruktur daerah) yang mendukung pertumbuhan sektor Pertanian dan Perikanan.
Beberapa di antaranya telah berjalan, yang antara lain menggunakan sumber pembiayaan dari
pinjaman daerah dalam rangka PEN dari PT. SMI. Namun, untuk pinjaman daerah yang
diajukan tahun ini, PT.SMI mengenakan bunga dengan prinsip pinjaman konvensional.
Sementara di sisi lain, pimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki preferensi
pembiayaan yang berbasis syariah.
e. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan telah
menyelenggarakan FGD bersama Bappelitbangda se-Sulawesi Selatan dan ekonom
234
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
OSeKpTtOeBmEbRer20220121
dari Bank Syariah Indonesia dengan tema “Potensi Pembiayaan Syarian pada Proyek
Infrastruktur Pemerintah”. Pada FGD dimaksud, Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi
Selatan memaparkan potensi ekonomi dari proyek pengembangan kawasan di wilayah
Sulawesi Selatan. Sedangkan ekonom BSI memaparkan skema pembiayaan syariah dengan
mekanisme penerbitan SBSN yang telah berjalan pada beberapa kementerian. Hasil diskusi
yang mengemuka adalah melalui FGD tersebut, pihak BSI memandang kebutuhan pendanaan
di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai sebuah peluang yang nantinya akan
ditindaklanjuti dengan penjajakan terhadap adopsi skema pembiayaan yang telah berjalan di
beberapa Kementerian untuk diterapkan pada instansi Pemerintah Daerah, khususnya di
wilayah Sulawesi Selatan.
4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapatdisampaikan adalah
sebagai berikut:
a. Diperlukan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kemenkeu dan BPJS Kesehatan dalam upaya
percepatan pembayaran klaim penanganan Covid-19 sehingga Satker BLU Bidang Kesehatan
memilki cash flow yang cukup untuk melakukan realisasi belanja.
b. Untuk satker dibawah Kemenkes disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan saldo awal
ataupun peluang anjak piutang untuk mengakselerasi belanja. Satker juga disarankan untuk
mengajukan pengesahan setiap bulan ke KPPN untuk mempercepat pencatatan atas pendapatan
dan belanja BLU Satker perlu memperhitungkan kembali kebutuhan dalam rangka penanganan
Covid-19 di lingkup satkernya, terutama untuk pencegahan penularan virus di lingkungan kantor.
c. Satker melakukan percepatan pengadaan barang/jasa setelah menerima DIPA seperti lelang pra
DIPA.
d. Satker/KL melakukan koordinasi dengan LKPP dalam rangka penyediaan data pada e- catalog.
e. Satker agar berkoordinasi dengan unit eselon I terkait pemenuhan dokumen pendukung dalam
rangka penyelesaian revisi buka blokir.
f. Perlu dilakukan pengaturan atas keterlambatan penyampaian data kontrak ke KPPN, pemberian
dispensasi oleh KPPN wajib melampirkan rekomendasi APIP.
g. Agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lebih proaktif dalam mencari alternatif skema
pembiayaan selain pinjaman daerah.
h. Merekomendasikan kepada BSI agar menjajaki peluang dalam menciptakan skema pembiayaan
dari penerbitan sukuk khusus wilayah Sulawesi Selatan, yang dananya
235
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
OSeKpTtOeBmEbRer20220121
berasal dari DPK masyarakat Sulawesi Selatan untuk mendanai proyek infrastruktur diwilayah
Sulawesi Selatan.
i. Agar PT. SMI ke depan dapat menyediakan pembiayaan yang berbasis syariah
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil identifikasi yang
menjadi indikator efektifitas keberhasilan.
Sumber : OMSPAN
Berdasarkan grafik menunjukkan capaian realisasi pada triwulan III-2021 masih dibawah target realisasi
belanja sebear 70%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian realisasi periode yang sama
pada tahun 2019 dan 2020, tingkat realisasi belanja triwulan III-2021 mengalami peningkatan.
Peningkatan tersebut sebesar 6,26% dari capaian tahun 2019 dan sebesar 4,01% dari capaian tahun
2020. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh upaya Kanwil DJPb Provinsi dalam mengawal
percepatan belanja pemerintah di daerah melalui kegiatan one on one meeting pada level pimpinan.
236
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT
SEPTEMBER 2021
Profil Keuangan September 2021 PERCEPATAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH
Wilayah Sulawesi Barat DAERAH DAN AKSELERASI BELANJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA DI SULAWESI BARAT
APBN (s.d September 2021)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pendapatan
Estimasi : Rp848,13 miliar Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan kegiatan Regional Chief
Realisasi : Rp587,58 miliar Economist periode Bulan September Tahun 2021 mengangkat beberapa isu-isu
signifikan berkaitan dengan pelaksanaan anggaran di Sulawesi Barat. Isu-isu
Belanja tersebut yaitu:
Anggaran : Rp5.695 miliar Realisasi belanja dan transfer pemda se-Sulawesi Barat yang sampai dengan
Realisasi : Rp3.327 miliar semester I 2021 masih sangat rendah, yaitu sebesar 30,96% dari pagu secara
agregat sebesar Rp7,71 triliun. Kondisi tersebut memerlukan upaya konkrit dari
APBD (s.d Semester I 2021) pemda dalam melakukan koordinasi dan akselerasi pada sisa satu semester ke
Pendapatan depan.
Estimasi : Rp.7.722,34 miliar Capaian Kinerja realisasi anggaran Kementerian PUPR di wilayah Sulawesi Barat
Realisasi Rp.3.11,30 miliar: yang masih rendah di tengah kebutuhan percepatan infrastruktur
Urgensi kesadaran dan komitmen bersama terhadap capaian kinerja realisasi
Belanja anggaran secara umum di Sulawesi Barat.
Anggaran :
Realisasi : Rp.2.386,70 miliar
DAK Fisik & Dana Desa
(s.d September 2021)
DAK Fisik
Alokasi : Rp870,3 miliar
Realisasi : Rp373 miliar (42,9%)
Dana Desa
Alokasi : Rp576,4 miliar
Realisasi :Rp365,3 miliar (63,4%)
Total DAK Fisik & Dana Desa
Alokasi : Rp1,4 triliun
Realiasi : Rp783,9 miliar (54,9%)
1. ISU TEMATIK
Kinerja realisasi belanja dan transfer pemda se-Sulawesi Barat sampai dengan semester I 2021 masih
sebesar 30,96% dari pagu agregat sebesar Rp7,71 triliun. Pencapaian kinerja tersebut sangat rendah karena
menggambarkan kondisi bahwa pagu hanya terserap kurang dari setengah anggarannya sampai dengan
Semester I Tahun 2021 berakhir. Masih rendahnya capaian realisasi tersebut memerlukan koordinasi
dengan pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal upaya percepatan realisasi belanja APBD.
Berikutnya, berdasarkan catatan realisasi pada OMSPAN, serapan anggaran pada satker Kementerian PUPR
di Wilayah Sulawesi Barat baru mencapai 48,36% dari total pagu anggaran yang disediakan. Hal ini
dikarenakan adanya perubahan anggaran berupa penambahan pagu dan beberapa permasalahan teknis di
lapangan. Isu terakhir yang diangkat kali ini yaitu urgensi akan pentingnya kesadaran dari seluruh satuan
237
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT
SEPTEMBER 2021
kerja pengelola dana APBN dan APBD di lingkup Provinsi Sulawesi Barat untuk dapat senantiasa memonitor
dan meningkatkan kinerja penyerapan anggaran di satkernya masing-masing.
2. KONDISI PERMASALAHAN
a. Rincian permasalahan dalam belanja pemerintah daerah yaitu:
1) kinerja realisasi belanja semester I Tahun 2021 Pemda se-Sulawesi Barat masih rendah, yaitu
30,96% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp7,71 triliun;
2) masih ada ruang untuk optimalisasi dalam periode semester berikutnya;
3) tingkat partisipasi penyampaian LRA masih rendah;
4) terdapat idle cash yang cukup tinggi, yaitu sebesar Rp720 miliar hingga akhir semester I
tahun 2021; dan
5) penyerapan DAK Fisik di RKUD masih sangat kecil, yaitu 22,67% dari Dana DAK Fisik yang
sudah salur ke RKUD se-Sulawesi Barat.
b. Rincian permasalahan rendahnya serapan anggaran pada satuan kerja Kementerian PUPR sebagai
berikut.
1) sampai dengan tanggal 8 September 2021 penyerapan seluruh satker di bawah Kementerian
PUPR baru mencapai 48,36% dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp1,7 triliun;
2) terdapat Penambahan pagu pada Triwulan III;
3) permasalahan mekanisme kontrak darurat;
4) permasalahan proses pelaksanaan pekerjaan yang berbenturan dengan masyarakat;
5) pada satker SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA), terdapat pelelangan pekerjaan
yang diulang; dan
6) satker Balai Pelaksana Jasa Konstruksi Sulawesi Barat yang berpindah kantor ke Makassar,
Sulawesi Selatan.
c. Rincian permasalahan rendahnya capaian kinerja realisasi anggaran satker di Sulawesi Barat
secara umum, antara lain:
1) penyerapan belanja satker di wilayah Sulawesi Barat sekitar 58% masih jauh jika
dibandingkan dengan target di triwulan III sebesar 70%; dan
2) masih banyaknya satker yang belum memiliki kesadaran pentingnya mengakselerasi kondisi
rendahnya penyerapan belanjanya.
3. ANALISIS
a. Kinerja realisasi belanja dan transfer pemda se-Sulawesi Barat :
1) Rendahnya realisasi belanja semester I Tahun 2021 Pemda se-Sulbar disebabkan oleh
kendala pada proses pengadaan barang dan jasa yang lambat, kurangnya koordinasi
antardinas, OPD dan BPKAD.
2) Rendahnya pemda yang melakukan pembaharuan data dan mengirimkan data ke SIKD
disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar pemda dengan BPKAD. Hal ini terjadi ketika
pemda belum mengirimkan LRA ke SIKD tetapi sudah mengirimkan data secara manual.
Kemungkinan setelah data manual ini terkirim belum terunggah ke aplikasi SIKD.
3) Tingginya Idle Cash yaitu sebesar Rp720 miliar sampai dengan akhir semester I Tahun 2021
238
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT
SEPTEMBER 2021
berkaitan dengan rendahnya realisasi belanja daerah sehingga secara otomatis akan
menghasilkan endapan idle cash yang tinggi di rekening. Dengan kata lain tingginya idle cash
ini adalah konsekuensi dari rendahnya realiasi belanja daerah.
4) Rendahnya realisasi penyerapan DAK Fisik dari dana DAK Fisik yang ada di RKUD
kemungkinan disebabkan oleh Dana BLT bulan ke-9 yang belum disalurkan.
5) Kendala realisasi belanja APBD di antaranya yaitu terlambatnya proses pengadaan barang
dan jasa, masih adanya dana yang belum dimasukkan sebagai realisasi pendapatan, dan dana
BOS yang masih dalam proses rekonsiliasi, sehingga belum dapat diakui sebagai pendapatan.
b. Kinerja Realisasi Anggaran Kementerian PUPR di Wilayah Sulawesi Barat:
1) Sampai dengan tanggal 8 September 2021, penyerapan seluruh satker di bawah Kementerian
PUPR baru mencapai Rp824.263.714.061 dari total pagu sebesar Rp1.704.462.646.000 atau
sebesar 48,36% dari total pagu. Realisasi ini masih kurang sebesar Rp368.860.138.139 untuk
mencapai target penyerapan sebesar 70% untuk semua satker Kementerian PUPR.
2) Penambahan pagu pada Triwulan III menyebabkan persentase realisasi menjadi terpengaruh
(menurun), sedanglanl untuk merealisasikan anggaran tersebut dibutuhkan waktu dan usaha
yang besar, sehingga sulit untuk dapat direalisasikan pada Triwulan III tahun ini.
3) Kendala dalam merealisasikan pekerjaan yang menggunakan mekanisme kontrak darurat.
Dalam hal ini terdapat tambahan tahapan yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR dalam
proses pembayaran pekerjaan dengan kontrak darurat yaitu tahapan reviu kontrak oleh
BPKP. Hal ini menyebabkan banyaknya kontrak yang belum dapat didaftarkan ke KPPN. Selain
itu, perbedaan pemahaman atas proses pengajuan SPM juga menjadi kendala dalam realisasi
pekerjaan yang menggunakan mekanisme darurat tersebut.
4) Terdapat masalah-masalah sosial yang timbul akibat gesekan dengan masyarakat di sekitar
pelaksanaan pekerjaan, yaitu munculnya kesalahpahaman masyarakat atas pekerjaan yang
sedang dilaksanakan oleh satker pelaksana jalan nasional I dan II. Masyarakat menganggap
pekerjaan perbaikan bahu jalan yang sedang dikerjakan satker PJN Sulawesi Barat I dan II
adalah pekerjaan pelebaran jalan sehingga masyarakat meminta ganti rugi kepada satker
terkait. Namun demikian, sesuai dengan aturan yang berlaku, pekerjaan perbaikan bahu jalan
tidak mensyaratkan Pemerintah untuk mengganti tanah masyarakat, sehingga satker tidak
dapat memenuhi keinginan dan tuntutan masyarakat setempat.
5) Satker SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) melaksanakan pelelangan ulang.
Terdapat penolakan masyarakat pada lokasi pelaksanaan pekerjaan dikarenakan masyarakat
khawatir pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan dapat mengurangi aliran air ke sawah-sawah
masyarakat. Masalah pada satker SNVT PJPA selanjutnya yaitu usulan revisi anggaran pada
satker atas sisa tender, yang saat ini masih proses penyelesaian dan penerbitan.
6) Satker Balai Pelaksana Jasa Konstruksi Sulawesi Barat mengalami kesulitan dalam
merealisasikan belanja barang yang dimiliki karena adanya perpindahan kantor ke Makassar,
Sulawesi Selatan akibat kerusakan pada kantor sebelumnya. Proses perpindahan pegawai ke
Makassar menyebabkan seluruh biaya operasional ditanggung oleh satker di Makassar.
Dengan demikian, selama berada di Makassar, satker tersebut tidak dapat merealisasikan
239
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT
SEPTEMBER 2021
belanja operasionalnya. Selanjutnya, pada saat satker dimaksud telah kembali ke Mamuju,
terdapat kesulitan dalam merealisasikan belanja perjalanan dinas dan belanja pengadaan
rapat mengingat adanya kebijakan PPKM selama pandemi. Hal tersebut menjadi signifikan
dikarenakan di dalamnya terdapat yang di dalamnya terdapat belanja perjalanan ke luar dan
masuk Sulawesi yang memiliki nilai yang cukup signifikan.
c. Perlunya kesadaran terhadap Kinerja Realisasi Anggaran.
1) Dalam rangka mendorong satker untuk mencapai penyerapan anggaran untuk Triwulan III TA
2021 sebesar 70% serta meningkatkan peran Kanwil DJPb Sulawesi Barat sebagai Regional
Chief Economist di wilayah Sulawesi Barat, Kanwil DJPb Sulawesi Barat membuat komitmen
bersama dengan 11 Pimpinan atau Pengelola Keuangan Satker dengan pagu terbesar di
wilayah Sulawesi Barat, dalam bentuk video.
2) Komitmen dari 11 satker yang termasuk ke dalam 15 Kementerian/Lembaga dengan pagu
terbesar secara nasional dan 20% Satker pagu terbesar di wilayah Sulawesi Barat sangat
diperlukan guna mencapai target akselerasi belanja triwulan III sebesar 70% sesuai dengan
Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-292/PB/2021 tanggal 25 Agustus
2021, yang meminta kepada seluruh Kepala Kanwil DJPb untuk melakukan langkah-langkah
guna mengakselerasi belanja K/L dan belanja Pemda, dan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan
Anggaran Nomor ND-751/PB.2/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang petunjuk teknis atas
akselerasi belanja.
3) Sebanyak 11 Pimpinan dan Pengelola Keuangan Satker yang termasuk ke dalam 15
Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar secara nasional dan 20% Satker pagu terbesar
di wilayah Sulawesi Barat telah berkomitmen untuk mewujudkan target tersebut.
4. REKOMENDASI
Dari hasil analisis dan komunikasi yang telah dilakukan, berikut merupakan rekomendasi yang dapat
menjadi acuan dalam penyelesaian permasalahan atau isu di atas.
a. Kinerja realisasi belanja dan transfer pemda se-Sulawesi Barat:
1) Kendala pada persoalan PBJ memang merupakan masalah klasik yang terus berulang hampir
di seluruh pemda di Indonesia. Dalam kasus pemda se-Sulbar, hal-hal yang bisa dilakukan
untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan meningkatkan koordinasi antarbidang
agar proses PBJ dapat berjalan dengan cepat.
2) Permasalahan pada pembaruan data-data LRA di aplikasi SIKD perlu untuk diselesaikan
melalui koordinasi yang efektif antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi
dan Kanwil DJPb. Pemprov perlu untuk memastikan ulang data manual yang telah terkirim di
BPKAD Provinsi dengan data di SIKD. Data manual yang telah terkirim di BPKAD harus sama
dengan data yang ada di SIKD.
3) Idle Cash yang cukup tinggi perlu untuk segara disalurkan dan direalisasikan dalam bentuk
realisasi DIPA yang telah disetujui. Permasalahan tingginya Idle Cash ini perlu menjadi
perhatian pimpinan daerah karena sudah menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Rekomendasi
yang dapat diberikan kepada pemda yang masih memiliki idle cash yang tinggi tersebut yaitu
dengan melakukan akselerasi realisasi anggaran APBD.
240
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT
SEPTEMBER 2021
4) Penyerapan DAK Fisik yang masih rendah disebabkan salah satunya oleh Dana BLT bulan ke-9
yang belum disalurkan sehingga pemda perlu mempercepat penyaluran ini dengan segera
menyelesaikan kelengkapan data-data penerimanya.
5) Sinergi menjadi hal yang paling penting dalam hal koordinasi antara pemda se-Sulbar dengan
Kanwil DJPb Sulbar karena saat ini data-data yang diperlukan untuk bahan monitoring dan
evaluasi mengalami perkembangan yang cepat. Sinergi dan koordinasi yang efektif menjadi
kunci keberhasilan percepatan penyerapan anggaran belanja daerah, khususnya dalam
rangka pemulihan ekonomi daerah.
b. Rekomendasi untuk Seluruh Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian PUPR di Wilayah
Sulawesi Barat agar bisa cepat dalam proses realisasi anggarannya.
1) Memberikan usulan kepada satker yang menggunakan mekanisme kontrak darurat untuk
meminta kepada Kementerian PUPR mendaftarkan kontrak ke KPPN sesaat setelah pekerjaan
selesai, tanpa menunggu penyelesaian reviu oleh BPKP terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018
yang tidak mensyaratkan reviu BPKP. Lebih jauh, dalam setiap tahapan pekerjaan mulai dari
perencanaan sampai dengan pembuatan kontrak, satker telah didampingi oleh APIP
Kementerian PUPR serta nantinya di akhir periode penganggaran juga akan melewati proses
audit oleh BPK.
2) Mencari terobosan-terobosan baru dalam merealisasikan pagu anggarannya sehingga apabila
menemukan permasalahan teknis yang sulit, satker tidak lagi metode kerja yang biasa
(business as usual), melainkan berusaha mencari solusi baru yang diharapkan dapat menjadi
solusi bagi permasalahan tersebut.
3) Meminta satker untuk menerapkan manajemen risiko yang baik, karena permasalahan yang
muncul saat ini kebanyakan adalah permasalahan yang sudah sering terjadi sehingga
seharusnya risiko-risiko tersebut dapat dimitigasi sejak awal.
4) Meminta KPPN Mamuju memberikan penjelasan kepada pejabat pengelola keuangan yang
selama ini memiliki pemahaman yang keliru mengenai peraturan terkait pendaftaran kontrak
dan mekanisme pengajuan SPM atas pekerjaan yang menggunakan mekanisme kontrak
darurat.
5) Proaktif dalam menjalin komunikasi dengan Kementerian PUPR terkait pengajuan revisi,
pengurusan perijinan, juknis, dan lain-lain, sehingga satker dapat menyadari bahwa seluruh
kegiatan yang dilakukan juga memiliki dampak terhadap pelaksanaan anggaran secara
keseluruhan di Sulawesi Barat.
c. Rekomendasi terhadap Peningkatan Kesadaran Kinerja Realisasi Anggaran.
1) Membuat pemberitahuan secara resmi dan tidak resmi kepada 11 Satker yang termasuk ke
dalam 15 Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar secara nasional dan 20% Satker pagu
terbesar di wilayah dan seluruh Satker di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat untuk dapat
melihat video tersebut, agar pesan yang disampaikan dapat dijadikan pedoman dan
dilaksanakan sehingga tujuan dari pembuatan video ini dapat tercapai.
2) Perlu diadakan nota kesepahaman antara Kanwil DJPb dan pemda mengingat masih adanya
perbedaan data dan informasi. Kerjasama ini diharapkan dapat semakin meningkatkan
kualitas pengelolaan keuangan melalui monitoring anggaran yang dimiliki pemda maupun
241
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Buku RCE September 2021
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search