LHPS Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara Semester I Tahun 2021

Tabel 3.7 Penyaluran DAK Fisik Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara

No KPPN Pemda Pagu DIPA TA %
2021 Total Realisasi

Realisasi

Prov. Sulawesi 9,86%
362.857.282.000 35.773.699.250

Tenggara

Kota Kendari 112.227.465.000 16.515.049.500 14,72%

Kab. Konawe 176.507.087.000 15.105.590.473 8,56%
Selatan

1 Kendari Kab. Bombana 116.171.106.000 21.973.737.250 18,91%

Kab. Konawe 108.473.678.000 9.372.125.250 8,64%
Kab. Konawe 84.201.929.000 8.135.598.250 9,66%
Utara
Kab. Konawe 111.492.667.000 0 0%
Kepulauan 5,85%
68.674.982.000 4.020.579.000
Kota Baubau

Kab. Buton 152.865.611.000 13.425.719.965 8,78%

Kab. Wakatobi 147.344.977.000 19.945.723.750 13,54%

Kab. Buton 93.016.789.000 422.802.750 0,45%
2 Baubau

Utara

Kab. Buton 73.041.762.000 7.002.424.750 9,59%
Tengah
Kab. Buton 65.532.386.000 0 0%
Selatan

Kab. Kolaka 165.179.808.000 24.179.991.293 14,64%

Kab. Kolaka 108.862.734.000 8.355.968.750 7,68%
3 Kolaka Utara 68.558.358.000 6.623.092.500 9,66%

Kab. Kolaka

Timur

Kab. Muna 178.346.407.000 19.608.283.250 10,99%

4 Raha Kab. Muna 96.735.718.000 7.078.709.000 7,32%
Barat

Sumber Data: PMK 17/PMK.07/2021 & OM SPAN, data diolah

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 434343

3. Peran dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah
Berdasarkan PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi
Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dalam rangka
meningkatkan penerimaan negara di daerah KPPN agar melakukan pembinaan
mengenai kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Satker K/L dan
Pemda serta melakukan analisis terkait potensi PNBP di daerah regionalnya.
Terkait hal ini KPPN Kolaka telah melaksanakan kegiatan sharing session layanan
perpajakan dengan narasumber pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kolaka
dengan peserta ASN lingkup Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, dan Kolaka
Utara. KPPN Baubau dan KPPN Raha juga telah melaksanakan sharing session
kepatuhan perpajakan dengan melibatkan KPP setempat dan Satker pada
wilayah kerjanya.
Terkait kajian potensi PNBP pada wilayah kerja masing-masing, KPPN
Raha telah membuat kajian tersebut, namun analisis yang dilakukan tidak
menggambarkan potensi PNBP yang masih dapat ditingkatkan dari satker yang
mempunyai PNBP.
Gambar 3.4 Pelaksanaan Sharing Session Perpajakkan pada KPPN Kolaka

4444 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

4. Penyediaan Layanan Bersama (Co-Location)
Penyediaan layanan bersama atau co-location bertujuan meningkatkan
sinergi dan hubungan baik antar unit eselon I di Kementerian Keuangan, dan
melakukan sharing knowledge kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
Dalam hal ini KPPN Kolaka telah bekerjasama dengan KPP Kolaka dan PT Taspen
(Persero) Cabang Kendari untuk menyediakan layanan bersama (co-location)
yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara KPPN
Kolaka dan KPP Kolaka pada tanggal 7 Januari 2021. KPPN Baubau juga telah
bekerjasama dengan PT. Taspen (Persero) Cabang Kendari untuk menyediakan
layanan bersama (co-location) hal ini ditandai dengan MOU antara KPPN Baubau
dengan PT Taspen (Persero) Cabang Kendari tanggal 24 Maret 2021.

Gambar 3.5 Penandatangan MOU antara KPPN Baubau dengan PT. Taspen

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 454545

B.4 Tugas Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)
1. Pengelolaan Badan Layanan Umum
Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan cara memberikan fleksibilitas
dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas,
serta penerapan praktek bisnis yang sehat. Agar tujuan tersebut di atas dapat
tercapai perlu dilakukan pembinaan dan supervisi mengenai pengelolaan
keuangan BLU. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggarara melakukan pembinaan
kepada BLU melalui Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I. Adapun
KPPN yang melayani satuan kerja BLU hanya KPPN Kendari, dan pelaksanaan
pengesahan pendapatan dan belanja BLU periode bulan Januari s.d. Maret 2021
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

2. Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program
Untuk memastikan validitas pengguna Sistem Informasi Kredit Program
dan menjaga akurasi data debitur, Kanwil DJPb Provinsi Sultra telah melakukan
monitoring laporan dan evaluasi semesteran pada KPPN lingkup kerjanya.
Berdasarkan data yang disampaikan dan evaluasi atas dokumen yang
disampaikan pada saat pembinaan on desk dan on the spot, semua KPPN (KPPN
Kendari, KPPN Baubau, KPPN Raha, dan KPPN Kolaka) telah menetapkan SK
Pengguna Sistem Informasi Kredit Program Usaha Mikro. Pelaksanaan survey
dalam rangka pengukuran Nilai Keekonomian Debitur juga telah dilakukan
dengan baik oleh semua KPPN.

B.5 Tata Kelola Internal
Berdasarkan uji dokumen yang disampaikan oleh KPPN dan monitoring
pada aplikasi existing, tugas tata kelola internal KPPN sudah dilaksanakan dengan
baik, namun masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

4646 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

1. Kinerja Organisasi
Pengelolaan Kinerja Organisasi pada Kementerian Keuangan diatur
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor
467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian
Keuangan. Dalam KMK tersebut antara lain diatur hal-hal mengenai
penandatanganan kontrak kinerja, penyampaian laporan capaian kinerja,
evaluasi capaian kinerja dan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
Tabel 3.8 NKO KPPN Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara s.d. Maret 2021

No KPPN Nilai Kinerja Organisasi

1 Kendari 107.00

2 Baubau 106.02

3 Kolaka 106.13

4 Raha 106.07

Atas capaian selama periode Januari s.d Maret 2021, KPPN telah
melaksanakan evaluasi atas capaian Triwulan I, sehingga capaian perolehan
NKO pada Triwulan II dapat ditingkatkan.

Grafik 3.7 NKO KPPN Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara s.d. Maret 2021

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 474747

• Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu pada KPPN dilaksanakan berpedoman pada
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-151/ PB/ 2018
tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Dalam keputusan tersebut
diatur bahwa Dokumen Induk Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
terdiri dari Pedoman Mutu, Konteks Organisasi, dan Kebijakan Mutu.
Berdasarkan dokumen pembinaan yang disampaikan, KPPN belum
melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Hal ini disebabkan
RTM semester I dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2021, sementara
pembinaan dilaksanakan pada bulan April 2021.

2. Manajemen SDM
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pembina atas berkas
elektronik (softcopy) yang diunggah pada google drive maupun data hardcopy
terkait dokumen kepegawaian yang diperoleh pada saat pembinaan secara
on desk maupun on the spot, KPPN telah melaksanakan mutasi internal sesuai
dengan kompetensi pegawai yang dibuktikan dengan SK Mutasi Internal.
Selain hal tersebut KPPN telah melakukan reviu atas dokumen pendukung
hasil kinerja, dan melaksanakan FGD/GKM/Bimtek yang dalam masa pandemi
Covid-19 dilaksanakan melalui aplikasi Zoom.

2. Manajemen Keuangan
Pada KPPN telah terdapat kesesuaian antara RKA K/L dengan rencana
kegiatan tahunan KPPN, kas tunai uang persediaan yang tidak lebih dari
Rp50.000.000 pada saat pelaksanaan pembinaan, dan pengelolaan tagihan
KPPN sebagai Satker telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Terdapat temuan pada KPPN Kendari sebagai berikut: pegawai a.n. Ardinal pada
tanggal 24 Februari 2021 melakukan kerja lembur 3 jam sesuai SPTPL namun
tidak dilakukan pembayaran uang lembur; terdapat kelebihan pembayaran uang
lembur a.n. Awin Abdullah yaitu pada SPTPL tanggal 27 Februari 2021 diberikan

4848 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

kerja lembur 1 jam, namun dibayarkan uang lembur sebanyak 2 jam; terdapat
kesalahan penginputan pada daftar lembur bulan Februari a.n. Mutiara. Secara
umum pada KPPN diperoleh temuan seperti kelebihan/kekurangan pembayaran

4. Tata Usaha dan Rumah Tangga
Berdasarkan observasi langsung di KPPN, pengelolaan Barang Milik Negara
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, yaitu sarana prasarana dan tata ruang
KPPN telah sesuai dengan standar pelayanan instansi vertikal DJPb. Terdapat
temuan minor atas tertib administrasi daftar barang ruangan yaitu belum
dilakukan pembaruan penandatangan daftar inventaris ruangan meskipun
telah terjadi pergantian Kepala Kantor.

5. Kepatuhan Internal
Sistem kepatuhan internal pada KPPN lingkup wilayah Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan
terdapatnya petugas pemantauan pengendalian internal di setiap KPPN, telah
dilakukan pemantauan pengendalian internal beserta pengiriman laporan
secara rutin, dan tidak terdapat temuan dari petugas pemantau.

6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
Komunikasi dan koordinasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas
di KPPN baik internal maupun eksternal agar dapat diciptakan sinergi dalam
pengerjaan tugas dan terciptanya hubungan yang baik antara sesama pegawai
KPPN maupun pegawai KPPN dengan pemangku kepentingan. KPPN telah
melaksanakan kegiatan bimbingan dan motivasi untuk pegawai, melaksanakan
forum komunikasi dua arah antara pimpinan dan staf, melaksanakan kegiatan
koordinasi dengan satker dan pimpinan pemerintah daerah. KPPN juga telah
melakukan update media sosial secara umum selama tiga bulan terakhir.

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 494949

Gambar 3.6 Pelaksanaan Morning Call pada KPPN Kendari

Berdasarkan survey kepuasan pegawai KPPN yang dilaksanakan pada saat
pembinaan dan supervisi, diperoleh nlai rata-rata hasil survey 93,47% dengan
nilai Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) tertinggi dicapai oleh KPPN Raha yaitu 97%,
dan terendah dicapai oleh KPPN Kendari yaitu 87,51%. Seluruh KPPN di wilayah
Sulawesi Tenggara memperoleh IKP di atas 80% yang mengindikasikan pegawai
KPPN sangat puas atas dukungan operasional kantor dalam meningkatkan
kinerja pelayanan.

5050 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

Grafik 3.8 Hasil Survey Kepuasan Pegawai

Sumber Data: Survey Kepuasan Pegawai KPPN

7. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
KPPN perlu menjaga tingkat kepuasan mitra kerja KPPN agar berada pada
kategori memuaskan. Untuk memantau tingkat kepuasan mitra kerja KPPN
(pengguna layanan) KPPN telah melakukan survey dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.9 Hasil Survey IKM KPPN

Kinerja Kinerja Layanan Kinerja

Layanan Layanan Konfirmasi Layanan Sarana Rata-

No KPPN Pencairan Bimbingan Surat Rekonsiliasi dan Rata

Dana dan Laporan Prasarana
Setoran
Konsultasi Keuangan

1 Kendari 4,73 4,76 4,75 4,71 4,72 4,67

2 Baubau 4,67 4,70 4,69 4,77 4,77 4,72

3 Raha 4,74 4,75 4,75 4,75 4,76 4,75

4 Kolaka 4,86 4,84 4,83 4,85 4,85 4,77

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 515151

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil survey paling tinggi terdapat
pada KPPN Kolaka dengan nilai rata-rata 4,77 sedangkan hasil survey paling
rendah terdapat pada KPPN Kendari dengan nilai rata-rata 4,67.

Grafik 3.9 Hasil Survey IKM

B.6 Inovasi dan Prestasi
Untuk mewujudkan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang kelima yaitu
kesempurnaan, diperlukan inovasi yang berkesinambungan dan prestasi dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan kantor. Inovasi yang dibuat dan prestasi
yang diraih oleh KPPN lingkup provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

5252 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

1. Inovasi

Buletin Digital
Media Informasi Digital berisikan data
informasi pengelolaan APBN. Penerapan
BULETIN KPPN KOLAKA mulai bulan
Februari Tahun 2021.

Gambar 3.7 Buletin Digital

E-Bimtek

E-Bimtek merupakan bimtek secara daring

dengan menggunakan google classroom. E-Bimtek

menjadi sarana belajar yang efektif bagi Satker

pada saat pandemi covid-19. Melalui e-Bimtek,

Satker dapat mengakses materi pengelolaan

keuangan negara yang lengkap dan terstruktur

sehingga pengetahuan, pemahaman, dan

kompetensi Satker dapat meningkat Gambar 3.8 E-Bimtek

Jamu

JAMU (jagoan gugus kendali mutu) merupakan

kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh KPPN Baubau

untuk melakukan sharing knowledge, membahas

peraturan terbaru, dan refreshment peraturan

tertentu yang dianggap perlu dalam kondisi khusus.

Sesuai dengan nilai Kementerian Keuangan kelima

yaitu Kesempurnaan, maka pegawai KPPN perlu

mengembangkan kualitas diri secara terus menerus.

Gambar 3.9 Jamu JAMU diperlukan untuk merangsang pelaksanaan
gugus kendali mutu agar lebih hidup.

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 535353

Cekrek
Aplikasi CeKrek (Cek Rekening) merupakan
salah satu inovasi dari KPPN Kolaka. Aplikasi
ini berbasis Android berfungsi untuk mengecek
apakah suatu nama dan rekening supplier
yang akan didaftarkan/sudah terdaftar/sudah
benar/masih aktif.

Gambar 3.10 Cekrek

Podcast KPPN Raha

Untuk memberikan kemudahan bagi stakeholder

mendapatkan informasi terbaru yang bisa

didengarkan kapan saja dan dapat diakses

dimana saja, KPPN Raha mengadakan podcast

KPPN Raha yang berisi tentang panduan–

panduan yang bergunabagi stakeholder dan juga

informasi–informasi terbaru. Podcast KPPN Raha

bisa diakses melalui aplikasi Spotify dimana saja

Gambar 3.11 Podcast KPPN Raha dan kapan saja.

SAPI Satker

SAPI Satker adalah buku saku yang dapat

digunakan sebagai pedoman Satker dalam

pengelolaan keuangan. SAPI Satker merupakan

inovasi KPPN Baubau yang disajikan dalam

bentuk buku dengan sistematika yang mudah

dipahami dan praktis untuk menjawab kebutuhan

Satker terkait layanan KPPN. SAPI Satker berisi

petunjuk pengisian dan pengajuan Data Supplier,

Data Kontrak, SPM, dan SKPP. Dengan dibuatnya

SAPI Satker diharapkan pemahaman Pejabat

Perbendaharaan Satker dapat lebih ditingkatkan. Gambar 3.12 SAPI Satker

5454 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

Jebol SPM
Merupakan layanan penjemputan dokumen
SPM Satker dalam rangka pemenuhan Indikator
Kinerja Utama. Penerapan Inovasi JEBOL SPM
dilaksanakan mulai bulan Juli Tahun 2020.

Gambar 3.13 Jebol SPM

Ruang Kerja Editing KPPN Raha
Tidak semua komputer pegawai memadai
untuk aplikasi editing. Oleh karena itu untuk
mengembangkan kreativitas dan kebutuhan
pegawai KPPN Raha dalam pelaksanaan editing
foto maupun video maka dibuatlah ruang kerja
editing yang menyediakan komputer yang
memadai dalam editing, berbagai macam aplikasi
editing, earphone, microphone, dan drawing tablet.

Gambar 3.14 Ruang Kerja Editing KPPN Raha

METACAKEP
METACAKEP merupakan video dan poster yang
berisikan informasi syarat dan tata cara koreksi
penerimaan Negara di KPPN Baubau. Sistem
kerja dari METACAKEP ialah pemutaran video
pada media TV, kanal Youtube yang berada pada
KPPN dan Pemasangan Poster pada Meja FO Bank
sebagai media informasi, serta media whatsapp
grup satker KPPN Baubau.

Gambar 3.15 METACAKEP 5555

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Monev DD&BLT
Aplikasi berisi informasi penyaluran
DD dan BLT masing-masing Kabupaten.
Penerapan inovasi pada bulan Juni Tahun
2020. Tersedia dalam bentuk aplikasi
Android App.

Gambar 3.16 Monev DD&BLT

MIRA (Media Informasi Raha)
Informasi pengelolaan Kinerja Pada KPPN Raha
dapat diakses melalui berbagai media diantaranya
Instagram, Website, Papan Informasi Kinerja,
Broadcast Whatsapp Group. Hal ini memudahkan
pegawai dalam mengingat kegiatan kinerja
KPPN Raha dan menjadi sarana tercepat dalam
menyebarkan informasi kinerja.

Gambar 3.17 MIRA

Si Monalisa Gambar 3.18 Si Monalisa
Si Monalisa merupakan sistem yang
mengintegrasikan Microsoft Excel dan aplikasi
Whatsapp yang berfungsi memantau
kelengkapan LPJ Bendahara Satker KPPN
Baubau. Si Monalisa akan melakukan
pengiriman pesan otomatis via aplikasi
whatsapp kepada para Bendaharawan Satker
yang berisi status penyampaian dan daftar
kelengkapan LPJ bendahara yang belum
disampaikan ke KPPN.

5656 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

MALAHA
Aplikasi untuk monitoring penyampaian
hardcopy LPJ Bendahara Penerimaan
dan Pengeluaran. Inovasi MALAHA mulai
diterapkan pada bulan September tahun
2020.

Gambar 3.19 MALAHA

Kantin Kejujuran
Kantin kejujuran yang dibentuk sebagi bentuk
implementasi integritas pegawai. Kantin kejujuran
tersebut diciptakan untuk pegawai dan juga
satker dengan sistem pelayanan mandiri atau
membayar langsung secara mandiri sesuai
barang yang diambil kedalam kotak yang telah
disediakan dan juga harga yang telah ditentukan.

Gambar 3.21 TV Multimedia Treasury Gambar 3.20 Kantin Kejujuran

TV Multimedia Treasury
Dengan adanya TV Multimedia Treasury,
Satker yang datang ke KPPN mendapatkan
ilmu baru saat menunggu antrian serta
media ini diharapkan mempercepat
peningkatan pemahaman Satker akan tugas
dan fungsi perbendaharaan negara yang
selama ini sebenarnya sudah mereka turut
lakukan. Dengan adanya TV Multimedia
Treasury, KPPN lebih mudah menyampaikan
informasi dalam bentuk foto dan video.

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 575757

TOLAKI
Aplikasi untuk monitoring kesalahan SPM
yang disampaikan Satker. Inovasi TOLAKI
mulai diterapkan pada bulan Juli tahun 2020.

Gambar 3.22 TOLAKI
SI MOGU (Sistem Monitoring GUP)
SIMOGU berupa suatu daftar pengajuan SPM
GUP/PTUP yang datanya diambil dari karwas
UP/TUP OMSPAN. Inovasi ini digunakan untuk
mengurangi tingkat keterlambatan pengajuan
SPM GUP/PTUP. Dapat dilihat pada grafik
di samping, keterlambatan pengajuan SPM
GUP/TUP mengalami tren penurunan setelah
digunakannya SIMOGU.

Gambar 3.23 SI MOGU

SI MONJI Gambar 3.24 SI MONJI
Berupa suatu daftar pengajuan gaji induk
bulanan dari satker dalam bentuk google
sheet yang terintegrasi langsung dengan
aplikasi whatsapp web. SI MONJI digunakan
untuk memonitor pengajuan gaji induk
dengan tujuan meminimalisir pengajuan
gaji susulan dan mempercepat diterimanya
gaji yang menjadi hak pegawai. Dapat dilihat
pada grafik di samping, keterlambatan
pengajuan gaji mengalami tren penurunan
setelah digunakannya SIMONJI.

5858 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

2. Prestasi

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 595959

C. Permasalahan MATRIKS HASIL SUP

KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERB

PERIOD

Tabel 3.10 Matriks Has

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan
Supervisi di Lapangan Ada)

1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

a. Mengawal di KPPN Kendari telah KPPN Kendari belu
evaluasi membuat Laporan menetapkan/
belanja Reviu Pelaksanaan membentuk Tim
negara Anggaran (RPA) untuk Pemantau dan Eva
daerah tahun 2021. IKPA Tingkat KPPN
Tahun 2021.

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

PERVISI PADA KPPN KENDARI
BENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DE I TAHUN 2021

sil Supervisi pada KPPN Kendari

n (Bila Rekomendasi Atas Peraturan/ PIC
Permasalahan ketentuan Subbag/Seksi

Terkait

um 1. KPPN Kendari agar segera 1.PMK-262/ MSKI

aluasi menetapkan/membentuk PMK.01/2016
N
Tim Pemantauan dan tentang

Evaluasi IKPA Tingkat KPPN Organisasi dan

Tahun 2021. Tata Kerja Instansi

Vertikal DJPb;

2. PMK-195/
PMK.05/2018
tentang Monev
Pelaksanaan
Anggaran Belanja
K/L

Pasal 16 ayat 2
Laporan
pembinaan dan
pengendalian
pelaksanaan
anggaran tingkat

60

PIC b. Quality Selama periode Pelaksanaan keg
bag/Seksi Assurance Sosialisasi, FGD
Pengelolaan Januari s.d 31 Maret rangka pembina
APBN oleh Satker serta peningkata
2021, KPPN Kendari kapasitas penge
1. Pembinaan dan pelaksanaa
Kompetensi telah melaksanakan anggaran belum
Teknis Pejabat dipublikasikan p
Perbendahara Sosialisasi, FGD dalam website resmi K
an. Kendari.
rangka pembinaan
2. Peningkatan
Kapasitas serta peningkatan
serta Kualitas
pengelolaan kapasitas pengelolaan
dan
pelaksanaan dan pelaksanaan
anggaran oleh
satker anggaran. Kegiatan

yang dilaksanakan

antara lain :

1.Penyelesaian Validasi
data rekonsiliasi LK
Tahun 2020 tgl. 26-
01-2021

2.Sosialisasi Langkah-
langkah Strategis
Awal TA.2021 tgl.25-
26 Jan 2021

3. Sosialisasi
Pengenalan SAKTI
Web Full Module
tgl.2-3 Mar 2021

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

KPPN
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
disampaikan
kepada Kanwil
DJPb

giatan 1. KPPN Kendari agar PMK.195/PMK.05/ MSKI
dalam 2018
aan memaksimalkan
an ND-237/PB.8/2021
elolaan pemanfaatan website dan tgl. 17 Feb-2021
an ttg. Prosedur
m social media untuk Pengelolaan Hak
pada Akses Pengguna
KPPN mempublikasikan OTP SAKTI Full
Module.
pelaksanaan pembinaan

kepada Satker

2. Untuk pendaftaran SAKTI

Full Module, KPPN agar

berkoordinasi dengan

satker agar target

pendaftaran SAKTI Full

Module untuk seluruh

satuan kerja dapat tercapai

s.d 16 Juli 2021.

61

4. Sosialisasi dan

Bimtek Aplikasi

Marketplace tgl. 9

Mar 2021

c. Mengawal Berdasarkan 1.Berdasarkan dok
Implementasi
Simplifikasi Monitoring pada sampling atas
Pelaksanaan
Anggaran Aplikasi OM SPAN per persetujuan UP K

31 Maret 2021 jumlah terdapat surat

Satuan Kerja yang persetujuan UP y

telah mendapat tidak mencantum

persetujuan UP KKP surat persetujuan

sebanyak 27 Satuan perubahan propo

Kerja, dengan nilai antara lain :

transaksi UP KKP a.238652 Balai

dengan total nilai Konservasi Su

sebesar Rp. Daya Alam

778.497.393,- b.409203 Kanwi

Kementerian

Hukum dan H

Kendari.

c. 604304 Balai T

Nasional Rawa

Watumohai

d.631199 Balai

Pelaksana Pem

Jasa Konstruks

Wilayah Sulaw

Tenggara

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

kumen - KPPN dalam menerbitkan PMK- MSKI
196/PMK.05/2018 Pencairan Dana
KKP Surat Persetujuan Besaran tentang Tata Cara
Pembayaran dan
yang UP KKP agar meneliti Surat Penggunaan KKP
mkan
n Persetujuan perubahan
orsi UP
proporsi UP dari Kanwil DJPb,
umber
dan apabila terdapat
il
perubahan proporsi UP KKP

surat perubahan proporsi UP

dari Kanwil DJPb agar

dicantumkan pada Surat

Persetujuan UP KKP yang

diterbitkan oleh KPPN.

HAM

Taman
a Aopa

milihan Seksi MSKI agar memastikan
si status persetujuan UP KKP
wesi sudah final pada Aplikasi
Konversi.

62

airan Dana 2. Berdasarkan
monitoring apl
OM SPAN, s.d 2
April 2021 terd
22 Satker deng
transaksi GUP K
tanpa ada UP K

3. Rekapitulasi La
Hasil Pemantau
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pembayaran de
Kartu Kredit
Pemerintah Tin
KPPN TW. I Tah
2021 belum dib

2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara

a Menjaga
likuiditas
Keuangan
Daerah

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

likasi Seksi MSKI agar melakukan
24 monitoring Aplikasi OM SPAN
dapat secara berkala.
gan
KKP
KKP

- Laporan Rekapitulasi Monev
KKP Tingkat KPPN untuk TW.I
agar dibuat (Lamp huruf L
PMK -196/PMK.05/2018)

aporan
uan

engan

ngkat
hun
buat

63

1.Akurasi RPD Berdasarkan Mon
Harian Satker pada Aplikasi OM
tingkat deviasi RPD
KPPN Kendari te
nilai deviasi lebi
5%.

b. Penatausahaan
Pengeluaran
Negara

Pra-Penyelesaian Berdasarkan Kesalahan pemilih
Tagihan Monitoring Aplikasi baris/termin kontr
OM SPAN periode 1 pada saat unggah
Januari s.d 20 April berakibat pada
2021 terdapat 22 SPM terlambatnya pros
yang tertolak oleh penyelesaian SPM
sistem dengan alasan penerimaan dana
: pihak ketiga.

- Jumlah yang
ditagihkan lebih
besar dari jumlah
yang diorder * (1 +
%toleransi order)(1)

- Ada dana yang
tidak cukup untuk
invoice.

Rincian penolakan
sbb:

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

nitoring KPPN agar melakukan PMK No. ❖ Pencairan
M SPAN penginputan surat dispensasi 197/PMK.05/2017 Dana
akibat perubahan besaran nilai
D pada rencana penarikan dana yang ND-147/PB/2021 ❖ Bank
erdapat semula 1 M menjadi 5 M pada
ih dari Aplikasi OM SPAN.

han 1. Seksi Pencairan Dana agar Per-58/PB.1/2013 1. Pencairan
rak lebih teliti dalam pengujian Dana
h data SPM Kontraktual, dan PMK.190/PMK.02/
memastikan pemilihan CAN 2012 2. MSKI
ses telah sesuai, dan petugas FO 3. Pejabat
M dan Validasi agar mencetak kartu KEP-525/PB/2017
a oleh pengawasan kontrak dari Fungsional
SPAN.

2. KPPN agar melakukan
internalisasi maupun
sosialisasi SOP terkait
pengujian tagihan.

3. KPPN agar mengingatkan
satker untuk melakukan
update rencana penarikan
dana apabila jumlah yang
ditagihkan lebih kecil dari
rencana penarikan dana
pada kontrak yang sudah
terdaftar.

64

ncairan a. Januari 1 SPM
na b. Februari 6 SPM
nk c. Maret 8 SPM
d. April 7 SPM

ncairan Berdasarkan Aplikasi
na OM SPAN, s.d 16 April
KI 2021 terdapat 25 SPM
abat yang belum dilakukan
ngsional konversi lebih dari 8
hari kerja

Jumlah Berdasarkan mon
Penolakan OM SPAN periode
Substantif atas Januari s.d 14 Apr
SPM dalam satu 2021, pada KPPN
Periode Kendari terdapat
Pembinaan penolakan SPM de
rincian sbb:

1.Penolakan Sub
sebanyak 25 SP

2.Penolakan Form
sebanyak 1239

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

4. Seksi MSKI agar melakukan
monitoring pada aplikasi OM
SPAN , dan melakukan uji
kepatuhan terkait
pelaksanaan SOP.

1.KPPN agar memastikan SPM
apakah sudah diproses atau
tidak, apabila sudah SPM
tersebut sudah diproses
KPPN agar mengajukan
penghapusan PMRT ke Dit.
SITP

2.Seksi MSKI agar melakukan
monitoring dan
melaksanakan uji kepatuhan

nitoring - Agar dilaksanakan sosialisasi PMK.190/PMK.02/ Pencairan Dana
e 01 kepada satker untuk 2012
ril meningkatkan pemahaman Pejabat
satker tentang pelaksanaan PMK.195/PMK.05/ Fungsional
engan anggaran khususnya dalam 2018
hal perekaman data
bstantif supplier dan pembuatan
PM; SPM yang baik dan benar.
mal
9 SPM. - Untuk mengurangi
kesalahan formal khususnya
SPM dengan Tipe Supplier 3
dan 6, dokumen

65

Penyelesaian Berdasarkan SP2D yang diterbi
SP2D 1 Jam monitoring OM SPAN, berdasarkan ADK
jumlah SP2D yang diupload pada Ap
diterbitkan pada SPAN sebelum pu
periode 01 Januari s.d. 12.00 WITA seban
14 April 2021 3.991 SP2D.
berjumlah 10.154
SP2D. Dari 3.991 SP2D y
diterbitkan menja
airan Dana SP2D terdapat 3.0
yang memenuhi k
at penyelesaian SP2D
sional yang harus diterb
kurang dari 1 Jam
(UP/TUP/PTUP/LS
Gaji).

Dari 3.006 SP2D y
memenuhi kriteria
terdapat 179 SP2D
diterbitkan lebih d
jam. (5,95%)

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

kelengkapan SPM Satker
yang diajukan oleh satker ke
KPPN agar ditambahkan
checklist perubahan data
supplier untuk tipe 3 dan 6.

itkan Untuk memenuhi janji layanan, KEP-650/PB/2018. PD/Bank
yang penyelesaian SP2D 1 jam : S-7283/PB.1/2018
plikasi
ukul 1.Seksi Pencairan Dana dan
nyak
Seksi Bank agar lebih
yang
adi meningkatkan koordinasi
006
kriteria dalam pemenuhan janji
D
bitkan layanan penerbitan SP2D
m
kurang dari 1 Jam.
Non
2.Seksi MSKI agar melakukan
yang
a, monitoring dan pengawasan
D yang
dari 1 secara berkala atas

penyelesaian proses

pengujian sampai dengan

penerbitan SP2D melalui OM

SPAN.

3.Kepala KPPN agar melakukan

pengawasan dan

memastikan koordinasi serta

sinergi antar seksi dalam

pengujian SPM sampai

dengan penerbitan SP2D.

66

Akurasi Berdasarkan mon
Penyaluran Dana OM SPAN, pada K
SP2D Kendari masih ter
retur SP2D denga
rincian sbb:

ank 1.Bulan Januari r
SP2D sebanyak

2.Bulan Februari
SP2D sebanyak

3.Bulan Maret Re
SP2D sebanyak

4.Bulan April (s.d
April 2021) Retu
SP2D sebanyak

Tingkat Berdasarkan mon
Ketepatan waktu OM SPAN periode
penyampaian Januari 2021 s.d. 1

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

nitoring ➢ Seksi MSKI agar melakukan PER-9/PB/2018 ❖ Bank
KPPN ❖PD
rdapat monitoring dan pengawasan PMK.190/PMK.02/ ❖Pejabat
an 2012
secara berkala atas Fungsional
retur
k 5; penyelesaian proses
i retur
k 22; pengujian sampai dengan
etur
k 98; penerbitan SP2D melalui OM
d 14
ur SPAN.
k 43.
➢ KPPN agar segera

menjadualkan dan

melaksanakan

Bimtek/sosialisasi/FGD baik

secara daring maupun luring

kepada seluruh satuan kerja

terkait pengelolaan data

supplier dan retur SP2D serta

memberikan perhatian

khusus kepada Satker yang

sering retur.

Materi Bimtek/sosialisasi/FGD
agar menitikberatkan pada:

- Pemahaman Satker akan
pentingnya data supplier.

- Data dukung pada saat
pembuatan SPP.

- Proses Pengujian SPP
menjadi SPM.

nitoring KPPN agar selalu mengingatkan Per-58/PB/2013 PD
e 01 satker dalam proses
14 pendaftaran kontrak ke KPPN

67

Bank data kontrak non April 2021, pada K
D multi year Kendari masih ter
ejabat keterlambatan ko
ungsional Tata Kelola Retur dengan rincian sb
SP2D
1.Terlambat 5-9 H
sebanyak 34 Ko

2.Terlambat lebih
10 HK sebanya
kontrak.

Masih terdapat pr
penyelesaian Retu
SP2D yang diseles
lebih dari 1 Bulan
sebanyak 43 SP2D

Monitoring KPPN Kendari telah
Kepatuhan Bank melaksanakan
Persepsi Monitoring Kepatuhan
Bank Persepsi pada
Bank Mandiri, BRI,
BSM, BNI, dan PT. Pos
Indonesia, dan telah
menuangkan hasil uji
petik/ Monitoring

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

KPPN paling lambat 5 HK setelah
rdapat kontrak ditandatangani.
ontrak
bb:

HK
ontrak;
h dari
ak 17

roses ➢ KPPN agar berkoordinasi dan Per-9/PB/2018 Bank
ur MSKI
saikan mengingatkan satker untuk Nota Dinas
Direktur PKN
D. segera melakukan ralat No.ND-
350/PB.3/2021
SP2D.

➢ Seksi MSKI agar melakukan

monitoring dan pengawasan

secara berkala atas

penyelesaian proses

pengujian sampai dengan

penerbitan SP2D melalui OM

SPAN.

Proses Pelaksanaan Uji Petik SE-84/PB/2017 Bank
Kepatuhan Bank/Pos Persepsi
telah sesuai ketentuan. Nota Dinas
Direktur PKN
No.383/PB.3/2021
tgl.12 Maret 2021

68

d. Verifikasi dan dalam Berita Acara
Akuntansi Pelaksanaan Uji Petik
Kepatuhan
Bank/Persepsi.

Berdasarkan mon
pada Aplikasi OM
s.d tanggal 20 Apr
masih terdapat d
suspend pengemb
belanja yang belu
dilakukan koreksi

1. 409201 Kanwi
Kementerian
Hukum dan H
Kendari senila
1.150.000

2. 686470 Sekret
Bawaslu Prov.
senilai -1.425.

Penerbitan Pada LPJ Bendaha
Daftar LPJ Pengeluaran Bula
Bendahara Maret 2021 masih
Satker terdapat satker ya
belum melampirk

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

nitoring KPPN agar bersurat ke Satker PMK.104/PMK.05/ Vera
SPAN 2017
ril 2021 terkait, untuk segera

data mengajukan koreksi atas
balian
um suspend akun pengembalian
yaitu :
belanja.

il

HAM
ai -

tariat
. Sultra
.000

ara KPPN agar mengingatkan Per-3/PB/2014 Vera
an satker untuk melampirkan Nota
h Konfirmasi Penerimaan Negara
ang pada setiap pengumpulan LPJ.
kan

69

Nota Konfirmasi
Penerimaan Negar
yaitu Politeknik
Kesehatan Kendar
(632352) dan KPKN
Kendari (538030).

Pada LPJ Bendaha
Pengeluaran Bulan
Maret 2021 masih
terdapat satker ya
belum melampirka
Rekening Koran ya
Distrik Navigasi Ke
(287516).

Pada bulan Maret
terdapat dua satke
yang terlambat
mengumpulkan LP
Bendahara Pengel
yaitu Balai Pelaksa
Pemilihan Jasa
Konstruksi Wilayah
Sulawesi Tenggara
(631199) dan Satb
Polda Sultra (6467
dan KPPN Kendari
menerbitkan SP2S
untuk satker terse

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ra

ri
NL

ara KPPN agar mengingatkan satker Per-3/PB/2014
n untuk melampirkan rekening
h koran Penerimaan Negara pada
ang setiap pengumpulan LPJ.
an
aitu
endari

2021, PMK
er 104/PMK.05/2017

PJ
luaran
anaan

h
a
brimob
765)
i telah
S
ebut.

70

3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

a. Ruang Diskusi Sampai dengan Bu
Perspektif April 2021, KPPN
Baru Kendari belum
Perbendahara melaksanakan
an kegiatan FGD/Sha
Session tentang
keterkaitan keuan
negara
(perbendaharaan
dengan kondisi so
dan perekonomia
daerah yang
melibatkan 3 insta
pemerintah.

Sudah terdapat karya Karya tulis pegaw
tulis pegawai KPPN KPPN Kendari me
mengenai perekonomian da
perekonomian daerah masih karya tulis y
dengan judul “Lawan telah dipublikasika
Pandemi Via pada tahun 2020.
Simplifikasi dan
Realokasi Dana Desa”
pada Kendari Pos dan
“Memutus Lingkaran
Setan Kemiskinan
dengan Dana Desa”

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ulan Untuk mengenalkan peran Arahan Menteri
perbendaharaan dalam Keuangan atas
aring menunjang perkembangan usulan penataan
ngan ekonomi daerah serta organisasi DJPb
mendorong peningkatan
osial ekonomi daerah, KPPN
an diharapkan dapat
ansi melaksanakan diskusi/sharing
session/FGD tentang keterkaitan
keuangan negara
(perbendaharaan) dengan
kondisi sosial dan
perekonomian daerah dengan
melibatkan minimal 3 instansi
pemerintah minimal sekali
dalam satu semester.

wai Agar pegawai pada KPPN Arahan Menteri
engenai Kendari membuat karya tulis Keuangan atas
aerah bertema usulan penataan
yang perbendaharaan/perekonomia organisasi DJPb
n/keuangan daerah dan
an dipublikasikan di media massa.
.

71

pada Forum
Perbendaharaan.

Sampai dengan Bu
April 2021, KPPN
Kendari belum
melaksanakan
kegiatan FGD/Sha
Session tentang
keterkaitan keuan
negara
(perbendaharaan
dengan kondisi so
dan perekonomia
daerah yang diiku
oleh para pegawa
KPPN Kendari.

b. Penyaluran Berdasarkan PMK S.d bulan Maret 2
Dana Transfer nomor total realisasi
ke Daerah 17/PMK.07/2021, pagu penyaluran dana
Dana Desa untuk
Pemda lingkup KPPN Kab. Konawe Sela
Kendari adalah sbb: sebesar Rp.
480.191.200,-
1. Kab. Konawe
Selatan: Kab. Bombana se
251.853.566.000; RP. 8.046.905.840

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ulan Agar selanjutnya KPPN Arahan Menteri
mengadakan kegiatan Keuangan atas
aring diskusi/sharing session/FGD usulan penataan
ngan dengan tema organisasi DJPb
perbendaharaan/perekonomi
an daerah minimal sekali
dalam satu semester dan
diikuti oleh semua pegawai.

osial
an
uti
ai

2021 KPPN Kendari agar tetap PMK.222/PMK.07/ Bank
a desa : 2020 tentang
atan berkoordinasi dengan Pengelolaan Dana
Desa
ebesar Pemerinta Daerah, sehingga
0,- PMK.130/PMK.07/
penyaluran DFDD dapat 2019 tentang
Pengelolaan Dana
tersalurkan sesuai dengan Alokasi Khusus
Fisik.
tahapan yang sudah ditentukan.

72

2. Kab. Bombana: Kab. Konawe seb
106.166.652.000; Rp. 17.678.252.0

3. Kab. Konawe: Sedangkan dana
223.449.380; Kab. Konawe Uta
Konowe Kepulau
4. Kab. Konawe Utara: belum ada realis
125.761.543
s.d bulan Maret 2
5. Kab. Konawe realisasi masih n
Kepulauan: hal ini disebabka
75.258.167.000. penyaluran DAK
harus dilakukan r
Sedangkan untuk DAK oleh APIP sebelu
Fisik adalah sbb: pelaksanaan
penyaluran DAK
1. Prov. Sulawesi
Tenggara:
362.857.282.000;

2. Kab. Konawe
Selatan:
176.507.087.000;

3. Kab. Bombana:
116.171.106.000;

4. Kab. Konawe:
108.473.678.000;

5. Kab. Konawe Utara:
84.201.929.000;

6. Kab. Konawe
Kepulauan:
111.492.667.000;

7. Kota Kendari:
112.227.465.000.

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

besar PMK nomor
000,- 17/PMK.07/2021

a desa
ara dan
uan
sasi.

2021 ,
nihil,
an

Fisik
review
um

Fisik.

73

c. Peran dalam Sampai dengan Ap
Peningkatan 2021, KPPN belum
Penerimaan pernah mengadak
Negara di kegiatan FGD/shar
Daerah session kepatuhan
perpajakkan deng
satuan kerja.

Monev dan KPPN Kendari belu
sumbangan melakukan kajian
analisis terkait potensi PNBP dala
potensi PNBP wilayah kerjanya.
untuk
peningkatan
penerimaan
negara

Penyediaan Pada KPPN Kendari
Layanan Bersama belum terdapat
(co-location) layanan bersama (co-
location).

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

pril Agar selanjutnya KPPN PMK nomor
m 64/PMK.05/2013
kan mengadakan kegiatan tentang
ring Mekanisme
n pembinaan kepatuhan pajak Pengawasan
gan Terhadap
kepada bendahara satker dan Pemotongan/Pem
ungutan dan
dilakukan dokumentasi serta Penyetoran Pajak
yang dilakukan
dipublikasikan melalui website oleh Bendahara
Pengeluaran
dan media sosial KPPN. SKPD/Kuasa
Bendahara Umum
Daerah

um KPPN agar melakukan PMK.262/PMK.01/ ❖Seksi PD

kajian/analisis terkait potensi 2016 ❖Seksi Bank

am PNBP di wilayah kerjanya pada ❖Pejabat

semester berkenaan. Untuk Fungsional

meningkatkan fungsi data

analysis dan inteligensi di DJPb,

pegawai agar diikutsertakan

dalam pelatihan pembuatan

laporan/kajian.

KMK.834/KMK.01/ Subbag Umum
2016

74

4 Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

a. Pengelolaan Proses penyelesaian -
Keuangan Badan SP2D Pengesahan BLU
Layanan Umum telah sesuai dengan
ketentuan .

b. Menjaga KPPN Kendari telah SK Pengguna Siste
Ketepatan melaksanakan tusi Informasi Monitor
Sasaran Kredit terkait ketepatan dan Evaluasi belum
Program sasaran kredit ditetapkan oleh Ke
program dan telah KPPN Kendari
membuat laporan
si PD monitoring dan
si Bank evaluasi penyaluran
abat pembiayaan ultra
ngsional mikro (UMi) Semester
II Tahun 2020
ag Umum
5 Tata Kelola Internal

a. Kinerja
Organisasi

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

- Per-2/PB/2015 Bank

em KPPN Kendari agar PMK- Bank
ring menetapkan SK Pengguna 95/PMK.05/2018
m Sistem Informasi Monitoring
Kepala dan Evaluasi Per-25/PB/2018

75

Pengelolaan Pengelolaan IKU KPPN 1. Pada monitorin
Kinerja Kendari perekaman
Organisasi Dokumen kont
kinerja (PBNop
masih terdapa
pegawai yang b
melakukan upl
dokumen anta
Teguh Ratno
Sukarno, Tatag
Prihatara, Rach
Wahyu Priyo, D

2. Pada monitorin
aplikasi e-
performance
terdapat pegaw
yang belum
membuat kont
dan IKU yaitu R
Gusriansyah B.
Yusran Abbas

b. Manajemen SDM

Penetapan KPPN Kendari telah Terdapat
Kinerja Individu melakukan penilaian ketidakakuratan
kinerja individu untuk penghitungan nila
Triwulan I TA.2021 Kemenkeu Three
dengan Kode IKU
Persentase
penyelesaian SP2

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN