LHPS Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara Semester I Tahun 2021

Ruangan Agar Daftar Barang Ruangan Subbag Umum
a masih diperbaharui setiap terjadi
oleh pergantian Kepala Kantor.
a Barang

sil Agar selanjutnya setiap ada PMK.262/PMK.02/
dia kegiatan maupun informasi 2016
ha yang dipublikasikan di semua media
agram. sosial milik KPPN.

Agar selanjutnya setiap KEP-650/PB/2018 ❖Subbag
kegiatan yang dilaksanakan Umum
pada KPPN dipublikasikan
pada social media KPPN Raha.. ❖PDMS
❖Veraki
❖Bank

Untuk Visi Misi agar
disesuaikan dengan Renstra
DJPb 2020-2024 (sama seperti
dengan yang ada pada Konteks
Organisasi).

126

bag Umum ➢ Nilai-nilai
Kementerian
ubbag Keuangan
mum
DMS ➢ Layanan Pengaduan:
eraki Lapor.go.id, Wise,
ank dan SIPANDU.

Pengendalian KPPN Raha belu
Gratifikasi mengadakan pu
campaign menge
pengendalian
gratifikasi.

6 Inovasi dan Prestasi

a. Inovasi KPPN Raha telah -
mempunyai inovasi
yang dapat
meningkatkan kualitas
pelayanan terhadap
stakeholder. Inovasi
juga telah dituangkan
dalam bentuk profil
inovasi dengan detail
tujuan pengembangan
dan SOP mengenai

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

um Agar KPPN melakukan public
ublic campaign mengenai
enai pengendalian gratifikasi
minimal sekali dalam satu
semester.

Kegiatan dapat dilaksanakan
bersamaan dengan kegiatan
sosialisasi maupun FGD.

-

127

b. Prestasi inovasi tersebut serta
telah dituangkan
dalam Surat
Keputusan Kepala
KPPN Raha.

KPPN Raha telah
mempunyai beberapa
prestasi antara lain:

1) Peringkat III
Kategori Penilaian
LKKL tingkat UAKPA
terbaik tahun 2019.

2) Peringkat III
Kategori KPPN
dengan Inovasi
terbaik tahun 2020.

3) Peringkat I Kategori
Penilaian KPPN
Pengelola DAK Fisik
dan Dana Desa
Semester I Tahun
2020.

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Prestasi yang diraih agar tetap
dipertahankan dan
ditingkatkan.

128

Berdasarkan hasil pembinaan dengan metode on desk dan on the spot pada
KPPN Kendari, KPPN Raha, KPPN Kolaka, dan KPPN Baubau, permasalahan yang
ditemukan dirangkum pada matriks permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.14 Rangkuman Matriks Permasalahan

No Komponen Sub Komponen KPPN
Kendari Baubau Kolaka Raha

1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

Mengawal Penyusunan Laporan RPA V VV

Evaluasi Belanja

Negara di Pembentukkan Tim V V VV

Daerah Pemantau dan Evaluasi IKPA

Pembinaan Kompetensi

Pejabat Perbendaharaan

Satker
Quality Assurance Peningkatan Kapasitas serta

Pengelolaan Kualitas Pengelolaan dan

APBN oleh Satker Pelaksanaan Anggaran oleh

Satker
Implementasi Simplifikasi

V V VV
Pelaksanaan Anggaran (KKP)

2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Menjaga

Likuiditas Rencana Penarikan Dana

Keuangan di Satker

Daerah

Penatausahaan Pra-Penyelesaian Tagihan V

Pengeluaran Penyelesaian Tagihan V V VV

Negara Penyelesaian SKPP V

121299 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

Penatausahaan Penerbitan Surat
Rekening dan Persetujuan/Penolakan
Penerimaan Pembukaan Rekening
Negara Penerbitan Daftar Saldo
Rekening
Pengendalian Rekening
Satker
Tata Kelola Konfirmasi
Penerimaan Negara

Tata Kelola Retur SP2D

Monitoring Kepatuhan Bank
Persepsi

Rekonsiliasi Internal

Rekonsiliasi Tingkat UAKPA

Penyusunan Laporan

Keuangan UAKBUN-Daerah

Verifikasi dan Penerbitan Daftar LPJ V V VV
Akuntansi
Bendahara Satker
Penerbitan Surat

Pemberitahuan atas

Pelaksanaan Penyesuaian Sisa

Pagu DIPA

Penerbitan SKTB dan SKP4

3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 10130130

Kegiatan FGD/Sharing

Knowledge/Diskusi tentang V V
perekonomian daerah dengan

Ruang Diskusi instansi pemerintah V V
Perspektif Baru Kegiatan FGD/Sharing
Perbendaharaan Knowledge/Diskusi tentang
perekonomian daerah dengan

pegawai
Karya Tulis Pegawai Mengenai

V V V

Penyaluran Perekonomian Daerah
Dana Transfer ke Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Daerah
Peran dalam Desa
Penyampaian Laporan DAK

Fisik dan Dana Desa
Kegiatan Kepatuhan

Peningkatan Perpajakkan oleh Satker K/L V

Penerimaan atau Pemda

Negara di Kajian Analisis Potensi PNBP

V V VV

Daerah pada Wilayah Kerja KPPN

Penyediaan

Layanan Fasilitas Layanan Bersama/

Bersama/Co- VV V

Co-Location

Location

Peran dalam Penerbitan MPHL-BJS
Akuntabilitas
Pelaksanaan
Registrasi Hibah

131311 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

4. Tugas Perbendaharaan Lainnya/Special Mission

Pembinaan dan bimbingan

Pengelolaan teknis pengelolaan keuangan
Keuangan BLU BLU/BLUD yang menjadi Satker
KPPN
Menjaga Pengesahan Penggunaan Dana
Ketepatan Satker BLU
Sasaran Kredit Akurasi Data Kredit Program
Program
Survey Lapangan Debitur

5. Tata Kelola Internal

Kinerja Pengelolaan Kinerja Organisasi
Organisasi SOP
SMM ISO
VV

Pola Mutasi Internal V V

Pengembangan Pegawai
Berbasis Kompetensi

Penetapan Kinerja Individu
Manajemen SDM

User SPAN

Pengelolaan Administrasi dan
Layanan SDM
Penatausahaan Laporan
Kepegawaian

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 12132132

Penyusunan Rencana V
Anggaran
Manajemnen Pengelolaan Gaji/Tunjangan
Keuangan
Penyelesaian Tagihan

Pembukuan Bendahara
Penatausahaan Laporan
Keuangan
Tata Usaha

Tata Usaha dan Pengadaan Barang/Jasa
Rumah Tangga Pengelolaan Aset

Sarana Prasarana dan Tata V V
Ruang

Kepatuhan Sistem Pengendalian Internal
Internal LHP Aparat Pengawas

Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi Internal

dan Koordinasi Komunikasi dan Koordinasi V V V V

Pimpinan Eksternal

Survei Kepuasan Pegawai

Keterbukaan Informasi Publik V V VV

Peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna

Kualitas Layanan

Pelayanan Publik Pengelolaan Pengaduan

Pengendalian Gratifikasi

6. Inovasi dan Prestasi

131333 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

Inovasi Dampak pada Peningkatan V
Prestasi V
Layanan V
Dampak pada Kinerja Internal V

KPPN
Perluasan Manfaat Hasil

Inovasi
Pengembangan/Modifikasi

Inovasi Sebelumnya
Mempertahankan/

Meningkatkan Prestasi yang

Lalu

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN 14134134

131355 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

131366 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 17137137

BAB IV
ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Pada bab ini akan dilakukan analisis terhadap permasalahan yang ditemukan
selama pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN. Analisis dilakukan dengan
menggunakan metode campuran (mixed method). Metode campuran merupakan
kombinasi dua metode sekaligus yaitu metode kualitatif dan kuantitatif, sehingga akan
diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. Pada bab ini akan
dijelaskan kondisi yang ditemukan dan data yang diperoleh pada setiap sub-komponen,
kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab dan dampaknya untuk medapatkan
penyelesaian atas permasalahan tersebut. Analisis dilakukan dengan metode USG
(Urgency, Seriousness, Growth) dan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
yang berguna untuk mengetahui aspek kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan potensi
ancaman yang dimiliki, mencakup sumber daya manusia, keuangan, operasional, dan
budaya kerja pada KPPN. Selain kedua metode tersebut, akan digunakan teknik pohon
masalah sebagai alat analisis untuk hal tertentu.

A. Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN
A.1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
1. Mengawal Evaluasi Belanja Negara di Daerah
Kondisi:
Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga
adalah rangkaian kegiatan yang terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau,
dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada kementerian negara/
lembaga.
KPPN melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap satker dalam
lingkup wilayah kerjanya. Hal yang sama dilakukan oleh Kanwil DJPb terhadap
satker tingkat wilayah, dan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran terhadap
satker di tingkat pusat. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja oleh KPPN

131388 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

dituangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi kinerja berupa Reviu
Pelaksanaan Anggaran (RPA) tingkat KPPN. RPA tingkat KPPN disampaikan
kepada Kanwil DJPb yang akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan
dalam penyusunan RPA tingkat Kanwil. Kondisi pada saat pembinaan:
• KPPN Kolaka, KPPN Kendari dan KPPN Raha telah membuat laporan RPA

tetapi belum menetapkan Tim Pemantau dan Evaluasi IKPA serta menyusun
rencana kerja Tim.
• KPPN Bau-Bau telah membuat laporan RPA, , namun sistematika pelaporan
masih perlu disesuaikan, dan belum menetapkan Tim Pemantau dan
Evaluasi IKPA serta menyusun rencana kerja Tim.

Kriteria:
KPPN mampu membuat Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) yang
menggambarkan perilaku dan karakteristik pelaksanaan anggaran pada
satuan kerja, sehingga dapat dipetakan secara spesifik kendala penyerapan
atau pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian output belanja satker,
serta dapat menentukan langkah-langkah peningkatan kualitas pelaksanaan
anggaran satker.

Penyebab:
• Pada saat itu belum diterbitkan pedoman pembuatan laporan RPA secara

resmi oleh Kantor Pusat, dan KPPN kurang melakukan inisiatif membuat RPA
untuk memenuhi kriteria yang disebutkan di atas. Secara informal Kanwil
DJPb telah mengirimkan format RPA tingkat KPPN (versi rancangan Kanwil
sendiri) untuk ditindaklanjuti oleh KPPN setelah proses pembinaan selesai.
Selanjutnya, pada akhir bulan Juli 2021 Direktorat Pelaksanaan Anggaran
menerbitkan pedoman pembuatan RPA tingkat KPPN.
• Penetapan SK Tim Pemantau dan Evaluasi IKPA belum dibuatkan oleh KPPN
karena ketidaktahuan akan ketentuan yang disebutkan dalam PMK Nomor
195/PMK.05/2018.

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 19139139

Akibat:
• KPPN tidak dapat memetakan tingkat capaian kinerja dan permasalahan

yang dihadapi Satker secara komprehensif, serta munculnya permasalahan
satker yang sifatnya berulang, sehingga KPPN tidak dapat menjalankan
fungsinya dengan optimal sebagai Pembina Satker dalam hal pelaksanaan
anggaran yang berkualitas.
• Kanwil DJPb tidak mendapatkan informasi resmi yang memadai dari KPPN
dalam penyusunan RPA tingkat Kanwil.

2. Implementasi Simplifikasi Anggaran
Kondisi:
Pada periode Januari s.d. April 2021, jumlah transaksi penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah (KKP) untuk wilayah pembayaran KPPN Kendari, KPPN Baubau,
KPPN Raha, dan KPPN Kolaka sebesar Rp1.469.822.321,- dengan realisasi
transaksi terbesar berada di wilayah pembayaran KPPN Kendari dengan total
transaksi sebesar Rp1.132.168.364,- atau 77,03% dari total transaksi.
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk wilayah pembayaran Provinsi
Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 1.469.822.321,- dari nilai total UP KKP untuk
sebesar 4.765.177.200,- atau sekitar 30,85% saja.

Tabel 4.1 Realisasi GUP KKP Periode Januari s.d. Maret 2021

KPPN Januari Februari Maret April

Kendari 91.992.393 300.697.164 385.807.836 353.670.971

Baubau - 13.956.043 2.043.640 100.127.669

Kolaka 14.016.346 56.402.659 41.491.588 33.853.226

Raha - 48.353.911 17.559.657 9.849.218

JUMLAH 106.008.739 419.409.777 446.902.721 497.501.084
Sumber Data: OM SPAN, data diolah

141400 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

Grafik 4.1 Realisasi GUP KKP Periode Januari s.d. April 2021

Sumber Data: OM SPAN, data diolah
Kriteria:
• Penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara dapat dikurangi
• Mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan.

Penyebab:
• Satuan Kerja dalam melakukan transaksi pembayaran barang dan jasa lebih

mengutamakan transaksi tunai.
• Ketersediaan merchant yang menyediakan mesin EDC sangat terbatas,

khususnya pada wilayah pembayaran KPPN Kolaka, KPPN Baubau, dan
KPPN Raha.
• Pandemi Covid-19 mengakibatkan refocusing alokasi belanja dan
pembatasan perjalanan dinas yang transaksinya menggunakan KKP.

Akibat:
Upaya mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara
dan mengurangi cost of fund/idle cash Uang Persediaan masih jauh dari harapan.

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 114141

A.2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara
1. Penatausahaan Pengeluaran Negara
• Tingkat Penyelesaian SPM menjadi SP2D
Kondisi:
Pada periode Januari s.d. Maret 2021, persentase penyelesaian SPM menjadi
SP2D pada KPPN lingkup provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 91,67% yaitu:
dengan jumlah SPM = 17.743 dan jumlah SP2D = 15.991, serta jumlah penolakan
SPM substantif = 23. Pada KPPN Baubau, KPPN Kolaka, dan KPPN Raha tidak
terdapat penolakan substantif sehingga mendapatkan nilai sempurna yaitu
10 pada kertas kerja, sedangkan pada KPPN Kendari terdapat 23 penolakan
substantif, sehingga KPPN Kendari mendapatkan nilai 5 pada kertas kerja.

Tabel 4.2 Tingkat Penyelesaian SPM menjadi SP2D

KPPN SPM Penolakan Penolakan Tingkat Penyelesaian
SP2D
Kendari
Baubau Formal Substantif SPM menjadi SP2D
Kolaka
10.389 9.326 1.040 23 89,77%
Raha
JUMLAH 4.115 3.846 269 0 93,46%

1.849 1.796 53 0 97,13%

1.090 1.023 67 0 93,85%
17.443 15.991 1.429
23 91,67%
Sumber Data: OM SPAN, data diolah

Grafik 4.2 Persentase Penyelesaian SPM menjadi SP2D

Sumber Data: OM SPAN, data diolah

141422 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

Kriteria:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
178/PMK.05/2018, dalam pasal 63 dinyatakan bahwa jika dalam hasil pengujian
dan penelitian tidak memenuhi persyaratan, KPPN dapat mengembalikan SPM
beserta dokumen pendukungnya secara tertulis.

Penyebab:

Penyebab dari masih banyaknya penolakan SPM baik secara formal maupun
substantif dapat dibagi menjadi tiga aspek yaitu:
1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurang telitinya FO dalam melakukan pengujian tagihan menjadi salah satu
penyebab banyaknya penolakan SPM secara formal, misalnya kesalahan
saat memilih supplier. Selain itu, masih banyak Satker yang tidak melaporkan
pergantian supplier kepada KPPN sehingga SPM yang diajukan tertolak oleh
sistem. Adapun penolakan substantif dapat terjadi karena Satker tidak

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 13143143

melakukan update rencana penarikan dana sehingga SPM tertolak karena
nilai yang ditagihkan lebih besar dari rencana penarikan dana pada kontrak
yang sudah terdaftar.
2. Lingkungan
Pandemi Covid-19 menyebabkan layanan tatap muka pada KPPN untuk
sementara dihentikan demi mengurangi kemungkinan penyebaran virus
Corona. Selain penghentian layanan tatap muka, pengajuan SPM pada
KPPN pun sekarang menggunakan e-SPM. Akibat pembatasan layanan
tatap muka tersebut, penyebaran informasi tentang peraturan baru dan
kendala yang terjadi pada layanan KPPN hanya dilakukan via media sosial
seperti whatsapp dan kontak telepon sehingga penanganan masalah yang
dilakukan menjadi tidak maksimal.
3. Peraturan
Tidak ada sanksi yang tegas kepada Satker yang tidak melakukan update
perubahan rencana penarikan dana, sehingga menyebabkan terjadinya
penolakan SPM secara substantif. Selain itu terdapat beberapa satker yang
kurang memahami peraturan yang berlaku sehingga pengajuan SPM tidak
dilampiri dokumen yang lengkap.

Dampak:
Penolakan SPM secara substantif yang semakin sedikit jumlahnya akan
menjadikan tingkat penyelesaian SPM menjadi SP2D semakin tinggi, sehingga
pelayanan kepada Satker menjadi lebih cepat dan efisien.

• Tingkat Penyampaian Data Kontrak non-multiyears
Kondisi:
Dalam periode Januari s.d. Maret 2021, pada KPPN lingkup wilayah Sulawesi
Tenggara terdapat keterlambatan penyampaian data kontrak non-multiyears,
yaitu melebihi 5 hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak. Data
kontrak yang terlambat didaftarkan sejumlah 54 dari 1.042 data kontrak, dan
hanya terjadi pada KPPN Kendari, sehingga ketepatan waktu penyampaian

141444 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

data kontrak pada KPPN Kendari hanya mencapai 92,79%.
Grafik 4.3 Tingkat Penyampaian Data Kontrak

Sumber Data: OM SPAN, data diolah

Kriteria:
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 36 disebutkan bahwa data
perjanjian/kontrak yang memuat informasi disampaikan kepada KPPN paling
lambat lima hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk
dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN.

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 15145145

Penyebab:

Penyebab terdapatnya keterlambatan penyampaian data kontrak non-
multiyears pada KPPN dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia

Satker masih kurang peduli terhadap batas waktu penyampaian data
kontrak, dan menganggap hal ini tidak penting.
2. Lingkungan
Situasi pandemi Covid-19 yang membuat layanan tatap muka dihentikan
menyebabkan penyampaian informasi menjadi terhambat. Selain itu situasi
pandemic juga menjadi alasan satker dalam hal penandatanganan kontrak
dan penyampaian data kontrak ke KPPN.
3. Peraturan
Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada satker yang terlambat
melakukan pendaftaran kontrak. Meskipun satker mengetahui pendaftaran
kontrak merupakan salah satu komponen yang diperhitungkan dalam
penilaian capaian IKPA Satker, akan tetapi kurang tegasnya sanksi yang
diberikan tidak memberikan efek jera kepada Satker.

141466 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

Dampak:
Tingkat keterlambatan penyampaian data kontrak yang tinggi akan memberikan
dampak negatif seperti terhambatnya realisasi anggaran, terlambatnya
penyelesaian tagihan kepada pihak ketiga, dan menurunnya kualitas
pengelolaan anggaran pada Satker dan KPPN.

• Durasi Penyelesaian SP2D
Kondisi:
Berdasarkan monitoring OMSPAN, pada periode Januari s.d. Maret 2021,
pada seluruh KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara tingkat
ketepatan waktu penyelesaian SP2D telah melebihi 90%. Tingkat ketepatan
waktu yang paling rendah terdapat pada KPPN Kendari yaitu, jumlah SPM
dengan penyelesaian SP2D lebih dari 1 jam sebanyak 149 dari 2743 ADK SPM
yang diunggah sebelum jam 12 siang.

Tabel 4.3 Durasi Penyelesaian SPM menjadi SP2D

KPPN Jumlah Jumlah ADK diunggah SP2D Tingkat Ketepatan

SP2D sebelum jam 12 >1jam Waktu

Kendari 10.389 1.040 23 89,77%

Baubau 4.115 269 0 93,46%

Kolaka 1.849 53 0 97,13%

Raha 1.090 67 0 93,85%
JUMLAH 17.443 1.429 23 91,67%
Sumber Data: OM SPAN, data diolah

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 17147147

Grafik 4.4 Tingkat Penyelesaian SPM menjadi SP2D

Sumber Data: OM SPAN, data diolah
Kriteria:
Sesuai dengan S-7283/PB/2018 mengenai Penegasan Norma Waktu
Penyelesaian SP2D, janji layanan atas penyelesaian SP2D pada KPPN adalah
satu jam sejak ADK SPM masuk ke SPAN sampai dengan approval Kepala Seksi
Bank, dengan syarat di luar keadaan force majeure.
Penyebab:

141488 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

1. Sumber Daya Manusia
Kurangnya koordinasi antara pegawai Seksi Pencairan Dana dan pegawai Seksi
Bank, dan antara pegawai FO dan MO pada Seksi Pencairan Dana menjadi
faktor penyebab utama terjadinya proses SPM menjadi SP2D yang melebihi
1 jam.

2. Lingkungan
Satker mengajukan SPM mendekati jam istirahat, dan banyaknya kegiatan
yang diselenggarakan KPPN menyebabkan masih terjadinya penyelesaian
SP2D yang melebihi 1 jam.

3. Sistem Aplikasi
Penggunaan sistem aplikasi baru selama pandemi Covid-19 yakni e-SPM
membutuhkan beberapa adaptasi tertentu, ditambah lokasi kantor vertikal
yang tidak strategis sehingga koneksi internet cenderung tidak stabil,
menyebabkan masih terjadinya penyelesaian SP2D yang melebihi 1 jam.

Dampak:
Tingkat ketepatan waktu penyelesaian SP2D melebihi 1 jam dapat mengakibatkan
berkurangnya rasa kepercayaan pemangku kepentingan kepada KPPN karena
tidak sesuai dengan janji layanan yang diberikan. Selain itu muncul inefisiensi
dalam pelayanan yang diberikan KPPN kepada Satker.

• Akurasi Penyaluran SP2D
Kondisi:
Pada rentang waktu Januari s.d. Maret 2021, pada KPPN lingkup Provinsi
Sulawesi Tenggara jumlah penerima SP2D yang diretur sebanyak 146 penerima
dari 247.058 penerima SP2D. Persentase penyaluran SP2D pada KPPN mencapai
99,96%. Namun berdasarkan grafik 4.5 yang ada di bawah, pada KPPN Kendari
dan KPPN Raha masih terdapat tren peningkatan dalam akurasi penyaluran

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 19149149

SP2D sehingga mendapatkan nilai 0. Sedangkan untuk KPPN Baubau dan KPPN
Kolaka mendapat nilai 10 karena terdapat tren penurunan.

Grafik 4.5 Akurasi Penyaluran SP2D

Sumber Data: OM SPAN, data diolah
Kriteria:
Penyelesaian retur SP2D harus sesuai dengan PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara
Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana.
Penyebab:

151500 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

Penyebab masih terdapatnya retur SP2D adalah:
1. Sumber Daya Manusia

Terdapat beberapa satker yang tidak langsung melaporkan perubahan
supplier ke KPPN dan tidak teliti dalam memilih data supplier.
2. Sistem Aplikasi
Penyebab terjadinya retur SP2D seputar aplikasi antara lain rekening
supplier tidak aktif, rekening supplier tidak ditemukan, rekening supplier
sudah ditutup, dan nama rekening supplier yang berbeda.

Dampak:
Apabila terjadi retur SP2D berarti masih adanya dana untuk program/kegiatan
yang belum direalisasikan atau disalurkan. Hal ini berdampak kepada pihak
ketiga yang tidak mendapatkan haknya tepat waktu.

2. Verifikasi dan Akuntansi
• Penyampaian LPJ Bendahara

Kondisi:
Pada KPPN lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara masih
terdapat Satker yang menyampaikan berkas pendukung LPJ Bendahara tidak
lengkap.

Kriteria:
Berdasarkan PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,
Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara, LPJ Bendahara harus dilampiri Daftar
Rincian Saldo Rekening, Rekening Koran, Berita Acara Pemeriksaan Kas dan
Rekonsiliasi, serta Nota Konfirmasi Penerimaan Negara.

Penyebab:

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 115151

1. Sumber Daya Manusia
Di antara penyebab ketidaklengkapan dokumen lampiran LPJ Bendahara
adalah Petugas Seksi Vera yang kurang teliti dalam melakukan pengecekan
berkas lampiran LPJ Bendahara. Selain itu masih terdapat beberapa satker
yang mengirimkan lampiran LPJ Bendahara tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

2. Peraturan
Tidak ada sanksi tegas yang diberikan kepada Satker yang mengumpulkan
berkas lampiran LPJ Bendahara secara tidak lengkap.

Dampak:
Kurangnya kepatuhan Satker terhadap peraturan yang berlaku.

151522 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

A.3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah
1. Ruang Diskusi Perspektif Baru Perbendaharaan
Kondisi:
Dalam periode pembinaan Semester I Tahun 2021 telah dilaksanakan diskusi
lintas lembaga dalam bentuk FGD oleh KPPN Kolaka dan KPPN Raha mengenai
perbendaharaan negara, keuangan negara, dan perekonomian daerah dengan
lembaga/instansi pemerintah dan pegawai KPPN sendiri, sedangkan KPPN
Kendari dan KPPN Baubau tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Terkait karya
tulis pegawai, KPPN Kolaka telah membuat tulisan mengenai perekonomian
daerah yaitu “Membangun Sistem Marketplace Instansi Pemerintah di Daerah”
dan “Kerja Keras APBN Menangani Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN)” yang dimuat di media massa lokal. Adapun KPPN Kendari, KPPN
Baubau, dan KPPN Raha telah mempublikasikan tulisan pegawai mengenai
perekonomian daerah pada tahun 2020. Berdasarkan peraturan yang berlaku,
tulisan pegawai mengenai perekonomian daerah dipublikasikan minimal satu
kali dalam satu semester.

Kriteria:
Berdasarkan arahan menteri keuangan atas usulan penataan organisasi DJPb,
dan PER-24/PB/2019 disebutkan bahwa KPPN mengadakan diskusi mengenai
perekonomian daerah dengan praktisi perbendaharaan, pemda, akademisi,
private sector, atau kelompok masyarakat serta dengan pegawai KPPN minimal
satu kali dalam satu semester, dan mempublikasikan tulisan pegawai mengenai
perekonomian daerah minimal satu kali dalam satu semester.

Penyebab:
Penyebab belum dilakukannya diskusi mengenai perekonomian daerah dengan
praktisi perbendaharaan, pemda, akademisi, private sector, atau kelompok
masyarakat serta dengan pegawai KPPN dengan lebih dari tiga lembaga/
instansi adalah adanya pandemi Covid-19 dan volume kerja KPPN yang tinggi.

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 13153153

Dampak:
Tidak terlaksananya diskusi/FGD/sharing knowledge mengenai perbendaharaan,
keuangan negara, dan perekonomian daerah adalah tidak optimalnya update
pengetahuan pegawai KPPN dan masyarakat mengenai hal-hal tersebut di atas.

2. Peran dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah
• Pembinaan atas Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Satker

K/L dan Pemda
Kondisi:
Selama periode pembinaan dan supervisi KPPN Semester I Tahun 2021, hanya
KPPN Kendari yang belum melaksanakan kegiatan Pembinaan atas Kepatuhan
Perpajakan kepada Satker.

Kriteria:
Menurut aturan pembinaan yang baru yaitu PER-24/PB/2019, KPPN harus
melaksanakan kegiatan sharing session kepatuhan kewajiban perpajakan
dengan Satker.

Penyebab:
Belum dilakukannya kegiatan pembinaan atas kepatuhan perpajakan oleh KPPN
Kendari disebabkan volume kerja yang tinggi dan masa pandemic Covid-19,
sehingga kesulitan menyediakan alokasi waktu untuk melaksanakan kegiatan
tersebut.

• Monev dan Sumbangan Analisis Terkait Potensi PNBP untuk Peningkatan
Penerimaan Negara
Kondisi:
Untuk meningkatkan fungsi data analysis and intelligence di unit DJPb dan untuk
menggali potensi penerimaan negara di daerah, pegawai KPPN diharapkan

151544 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

dapat membuat kajian/analisis terkait potensi PNBP di wilayah kerjanya.
Selama periode Pembinaan Semester I Tahun 2021, seluruh KPPN lingkup
Provinsi Sulawesi Tenggara belum ada yang membuat kajian/analisis tersebut.

Kriteria:
Berdasarkan PER-24/PB/2019, KPPN diharapkan dapat membuat kajian/analisis
terkait potensi PNBP di wilayah kerjanya dan disampaikan kepada Kanwil DJPb.

Penyebab:

1. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan PER-24/PB/2019, KPPN diharapkan dapat membuat kajian/
analisis terkait potensi PNBP di wilayah kerjanya dan disampaikan kepada
Kanwil DJPb.

2. Peraturan
Belum ada peraturan ataupun petunjuk teknis mengenai kajian/analisis
terkait PNBP yang disosialisasikan kepada KPPN.

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 15155155

3. Lingkungan
Volume dan beban kerja yang tinggi pada KPPN juga menjadi sebab kajian/
analisis PNBP belum dibuat.

3. Penyediaan Layanan Bersama/Co-Location
Kondisi:
Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Tim Pembinaan Kanwil DJPb
Provinsi Sulawesi Tenggara, pada KPPN Raha dan KPPN Kendari belum
mempunyai fasilitas layanan bersama untuk produk layanan sesama unit kerja
Kementerian Keuangan/unit pemerintah lainnya yang berjalan aktif. Sedangkan
pada KPPN Kolaka dan KPPN Baubau sudah terdapat layanan bersama atau
co-location. Dampak positif dari layanan bersama atau co-location adalah
meningkatkan sinergi antar unit eselon I Kementerian Keuangan, meningkatkan
pengetahuan petugas layanan dalam memberikan layanan bersama kepada
pemangku kepentingan, menjaga dan meningkatkan kepuasan layanan kepada
masyarakat dan pemangku kepentingan, serta menjalin hubungan baik antar
instansi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, KPPN agar tetap mengadakan
kegiatan layanan bersama dan mengembangkan inovasi terkait layanan
bersama tersebut.

A.4 Tata Kelola Internal
1. Kinerja Organisasi
Kondisi:
Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 mengakibatkan terjadinya
perubahan yang signifikan dalam hal layanan. Kondisi tersebut berdampak
pada layanan yang diberikan oleh KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum
Negara. Terkait implementasi ISO 9001:2015, KPPN Kolaka dan KPPN Raha
telah melaksanakan semua layanan dengan baik, akan tetapi belum melakukan
penyesuaian visi misi, konteks organisasi, dan pengujian kepatuhan pada

151566 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

dokumen mutu ISO 9001: 2015.

Kriteria:
Sistem Manajemen Mutu pada KPPN dilaksanakan berpedoman pada Keputusan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-151/ PB/ 2018 tentang Pedoman
Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara. Dalam keputusan tersebut diatur bahwa Dokumen
Induk Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 terdiri dari Pedoman Mutu,
Konteks Organisasi, dan Kebijakan Mutu.

Penyebab:
Pelaksanaan implementasi ISO 9001:2015 membutuhkan partisipasi dari
seluruh unsur organisasi. Kurangnya perhatian terhadap Sistem Manajemen
Mutu ISO menyebabkan implementasinya tidak berjalan. Untuk memenuhi
Sistem Manajemen Mutu ISO setiap pegawai harus memenuhi standar kualitas
tertentu dalam kegiatan yang dilaksanakan dan melakukan dokumentasi
kegiatan yang terstruktur. Dalam hal ini, kelemahan yang dimiliki KPPN
antara lain tidak melakukan update pedoman mutu dan konteks organisasi
atas perubahan layanan yang disebabkan pandemi Covid-19, dan kurangnya
perhatian pimpinan karena terlalu fokus meningkatkan layanan yang diberikan
kepada Satker.

2. Manajemen SDM
Kondisi:
Penilaian Kinerja Individu pada KPPN secara umum telah berjalan dengan baik,
akan tetapi ditemukan perbedaan pada pelaporan penilaian kinerja terkait
capaian IKU yaitu: pada KPPN Kendari dan KPPN Baubau terdapat keterlambatan
dalam penyelesaian SP2D 1 jam, namun dalam penetapan capaian kinerja
penyelesaian SP2D untuk triwulan I diakui 100%.

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 17157157

Kriteria:
Perhitungan capaian IKU pada Laporan Perhitungan IKU telah sesuai dengan
bukti dukung IKU.
Penyebab:
Hal-hal yang mengakibatkan perbedaan dalam penilaian capaian IKU antara
lain:
• Perbedaan pemahaman terhadap SOP dan proses nyata yang dilakukan di

lapangan,
• Pejabat/pegawai tidak mempelajari manual IKU dengan baik,
• Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO) tidak melakukan verifikasi

terhadap bukti dukung capaian IKU yang disampaikan oleh pegawai.
Gambar 4.7 Bagan Analisa Pohon Permasalahan Capaian IKU

3. Manajemen Keuangan
Kondisi:
Berdasarkan hasil pembinaan pada KPPN Kendari terdapat temuan sebagai
berikut: (1) pegawai a.n. Ardinal pada tanggal 24 Februari 2021 melakukan kerja
lembur 3 jam sesuai dengan SPTPL namun tidak dilakukan pembayaran uang

151588 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

lembur kepada yang bersangkutan, (2) terdapat kelebihan pembayaran uang
lembur a.n. Awin Abdullah, pada SPTPL tanggal 27 Februari 2021 diberikan
lembur 1 jam namun dibayarkan uang lembur sebanyak 2 jam, (3) terdapat
kesalahan penginputan pada daftar lembur bulan Februari a.n. Mutiara.

Kriteria:
Pembayaran uang lembur dan uang makan dibayarkan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Penyebab:
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar kurang teliti dalam
melaksanakan pengujian dokumen yang menjadi lampiran SPM. Ketidaksesuaian
antara SPTPL dan daftar hadir lembur disebabkan SPTPL tersebut tidak
diinformasikan kepada pegawai yang melaksanakan lembur, sehingga pegawai
tidak mengetahui jam kerja lembur yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini
realisasi pelaksanaan jam kerja lembur harus sama dengan jumlah jam kerja
lembur yang dinyatakan dalam SPTPL.

Gambar 4.8 Bagan Analisa Pohon Permasalahan Pembayaran Lembur

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 19159159

4. Tata Usaha dan Rumah Tangga
Kondisi:
Ketertiban pengelolaan dokumen arsip terkait daftar inventaris kantor sangat
diperlukan untuk mengetahui keadaan dan kondisi barang yang dikuasai oleh
Kuasa Pengguna Barang. Ditemukan bahwa KPPN Kendari dan KPPN Raha
belum melakukan update dan perubahan penanggung jawab barang pada
daftar barang ruangan.

Kriteria:
Pengelolaan administrasi arsip harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Penyebab:
Keterbatasan SDM dalam melakukan pekerjaan rumah tangga di Subbagian
Umum dan kurangnya pengawasan oleh pimpinan.

5. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan serta Peningkatan Kualitas Layanan
Publik

Kondisi:
Sebagai instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, salah satu tugas KPPN adalah
melaksanakan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Tujuan fungsi kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik adalah
tersampaikannya informasi terkait pelaksanaan tugas/pelayanan KPPN kepada
seluruh satker mitra kerja/pemangku kepentingan/masyarakat. Berdasarkan
hasil pembinaan, KPPN belum secara rutin melakukan update informasi terkait
kegiatan yang dilaksanakan KPPN dalam pelaksanaan APBN, termasuk publikasi
data realisasi anggaran secara triwulanan pada website KPPN dan media sosial
lainnya.

161600 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

Kriteria:
Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun
kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Target
yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat,
tepat, dan mudah). Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh
KPPN dipublikasikan melalui website resmi KPPN dan media sosial seperti
instagram dan facebook.

Penyebab:
Hambatan penyampaian informasi yang terjadi disebabkan kurangnya
monitoring pimpinan atas publikasi yang dilakukan dan tidak efektifnya Tim
Kehumasan dalam melakukan tugas-tugas kehumasan.

A.5 Inovasi dan Prestasi
1. Inovasi
Kondisi:
Di antara tujuan pembinaan KPPN yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara adalah agar KPPN semakin meningkatkan
pelayanan kepada stakeholders melalui inovasi yang diciptakan KPPN. Dalam
hal ini KPPN dipacu agar dapat mencapai prestasi yang setinggi-tingginya
dalam melakukan tugas fungsi utamanya termasuk pelayanan yang diberikan
kepada stakeholders. Pada periode Januari s.d. Maret 2021 tidak ditemukan
pelaksanaan inovasi pada KPPN Kendari.

Kriteria:
• Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh KPPN berada pada tingkat

optimal
• Terdapatnya peningkatan kepuasan masyarakat penerima layanan dan/

atau kepuasan pegawai

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 116161

Penyebab:
• Kurangnya dukungan dan motivasi pimpinan kepada pegawai untuk

merancang dan mengembangkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan
kepada Satker.
• Pegawai menganggap aplikasi eksisting sudah cukup untuk memfasilitasi
kepentingan Satker.

Tabel 4.4 Analisis SWOT Inovasi

161622 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

Analisis SWOT:
KPPN Kendari memiliki SDM dengan kapasitas sangat memadai untuk
melakukan pengembangan inovasi, pegawai yang berusia muda cukup banyak
dan beberapa Kepala Seksi mempunyai pendidikan S2. Kapasitas SDM yang
memadai ditambah sarana pembelajaran melimpah dari internet serta
dukungan pelatihan dari kantor dapat menjadi kekuatan tersendiri bagi KPPN
Kendari untuk menciptakan inovasi baru dalam rangka peningkatan layanan.
Selain hal tersebut, dukungan yang diberikan Kantor Pusat dan Kanwil DJPb
dalam rangka program ZI WBK akan menjadi kesempatan bagi KPPN Kendari
untuk lebih fokus menciptakan inovasi sekaligus menyukseskan program ZI
WBK. Pada sisi yang lain, KPPN Kendari mempunyai kelemahan dalam hal
SDM yang tidak termotivasi mengembangkan inovasi karena tenggelam dalam
kesibukan tugas rutin dan tugas tambahan dari Kantor Pusat yang menyita
waktu dan energi pegawai. Faktor kesibukan tersebut ditambah minimnya
dorongan motivasi dari pimpinan dalam hal pengembangan inovasi, serta
kekuatiran satker akan sulit beradaptasi dengan inovasi, menjadikan KPPN
Kendari merasa sulit untuk mengembangkan inovasi yang diminta. Dengan
mempertimbangkan analisis tersebut, langkah-langkah teknis yang dapat
dilakukan KPPN Kendari sebagai berikut:
1. Pimpinan KPPN Kendari memberikan dorongan motivasi dan pemahaman

yang kuat kepada seluruh pegawai bahwa pengembangan inovasi sangat
penting untuk peningkatan layanan dan prestasi kantor, bukan untuk
kepentingan para pimpinan.
2. Pimpinan KPPN Kendari membentuk Tim Khusus Pengembangan Inovasi dan
membuat timeline pengembangan inovasi serta berkomitmen memenuhi
tugas-tugas pada timeline tersebut secara ketat.
3. Pimpinan KPPN Kendari secara simultan memfasilitasi pelatihan
pengembangan inovasi bagi Tim Khusus Pengembangan Inovasi.

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 13163163

B. Analisa Urgency, Seriousness, Growth
Setelah dilakukan Pembinaan dan Supervisi pada KPPN, Tim Pembinaan
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menghimpun beberapa masalah yang
terdapat pada KPPN sesuai dengan hasil matriks pembinaan dan supervisi pada
masing-masing KPPN. Untuk memudahkan pengklasifikasian dalam analisis masalah,
maka digunakan metide USG atau Urgency, Seriousness, Growth.
Analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG) adalah salah satu metode skoring
untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini masing-
masing masalah dinilai tingkat risiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor
maka dapat menentukan prioritas masalah. Langkah skoring dengan menggunakan
metode USG adalah membuat daftar akar masalah, membuat tabel matriks prioritas
masalah dengan bobot skoring 1-5 dan nilai yang tertinggi sebagai prioritas masalah.
Berikut pengertian Urgency, Seriousness, Growth secara singkat:
1. Urgency
Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu
yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tuntuk memecahkan masalah
yang menyebabkan isu tadi.
2. Seriousness
Seberapa serius isu perlu dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang timbul
dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau
akibat yang menimbulkan masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak
dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah
yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan
dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.
3. Growth
Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang
dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau
dibiarkan.

161644 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

Berikut beberapa masalah yang ditemukan pada Pembinaan dan Supervisi
Periode I Tahun 2021:
1. Belum disusunnya Laporan RPA dan diibentuknya Tim Evaluasi IKPA
2. Implementasi KKP yang belum maksimal
3. Masih adanya penolakan SPM secara substantif
4. Keterlambatan penyampaian data kontak
5. Masih tingginya retur SP2D
6. Tingkat Penyelesaian SP2D di bawah 1 jam belum 100%
7. Penyampian berkas pendukung LPJ Bendahara yang belum lengkap
8. Belum semua KPPN mengadakan FGD terkait perekonomian daerah
9. Belum semua KPPN mengadakan sharing session terkait kepatuhan perpajakan
10. KPPN belum mebuat laporan monev PNBP
11. Kesalahan perhitungan capaian IKU
12. Tingkat efektivitas update berita/informasi KPPN melalui website dan media sosial

masih rendah
Tabel 4.5 Matriks USG Permasalahan Pembinaan dan Supervisi Semeter I Tahun 2021

NO Permasalahan U S G Total Prioritas

Belum disusunnya Laporan RPA dan 5 6
1 221

diibentuknya Tim Evaluasi IKPA

2 Implementasi KKP yang belum maksimal 212 5 7

3 Masih adanya penolakan SPM secara substantif 2 3 1 6 4

4 Keterlambatan penyampaian data kontak 321 6 5

5 Masih tingginya retur SP2D 2 32 7 3
8 2
Tingkat Penyelesaian SP2D di bawah 1 jam 5 8
6 332 3 12
3 11
belum 100%
Penyampian berkas pendukung LPJ Bendahara 15165165
7 221
yang belum lengkap
Belum semua KPPN mengadakan FGD terkait
8 111
perekonomian daerah
Belum semua KPPN mengadakan sharing
9 111
session terkait kepatuhan perpajakan

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

10 KPPN belum mebuat laporan monev PNBP 2 11 4 10
9 1
11 Kesalahan perhitungan capaian IKU 4 32
4 9
Tingkat efektivitas update berita/informasi
12 KPPN melalui website dan media sosial masih 2 1 1

rendah

Grafik 4.6 Analisis USG

6,2%

161666 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

C. Analisa SWOT

Tabel 4.6 Perbandingan Penilaian Hasil Supervisi

KOMPONEN SEMESTER II TAHUN 2020 SEMESTER I TAHUN 2021
PENILAIAN KDI BAU2 KLK RAHA KDI BAU2 KLK RAHA

Efektivitas dan

1 Akuntabilitas 0,34 0,36 0,50 0,50 0,48 0,38 0,43 0,50
3,38 2,88 3,25 3,25 3,13
Pelaksanaan APBN 0,61 0,56 0,67 0,83 0,78
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Pengelolaan

2 Perbendaharaan 2,75 3,38 3,50

Negara
Representasi

3 Kementerian 0,50 0,56 0,50

Keuangan di Daerah

Tugas

Perbendaharaan 1,00 1,00 1,00
4

Lainnya/Special

Mission

5 Tata Kelola Internal 3,09 3,33 3,44 3,44 3,35 3,41 3,44 3,44

6 Inovasi dan Prestasi 0,30 0,45 0,45 0,50 0,25 0,40 0,35 0,30

Total Nilai 7,98 9,07 9,39 9,40 8,51 9,10 9,30 9,14

Pada tabel di atas terlihat penurunan kinerja KPPN Kolaka dan Raha pada
Semester I Tahun Anggaran 2021. KPPN Kolaka mengalami penurunan sebesar 0,09
poin, sedangkan KPPN Raha mengalami penurunan sebesar 0,26 poin dibandingkan
dengan kinerja pada Semester II Tahun 2020. Hal sebaliknya terjadi pada KPPN
Baubau, di mana terdapat kenaikan kinerja sebesar 0,03 poin pada semester I Tahun
Anggaran 2021 dibandingkan dengan kinerja pada semester II Tahun Anggaran 2020.
Demikian juga halnya terjadi pada KPPN Kendari, terdapat kenaikan signifikan sebesar
0,53 poin.

BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 17167167

Grafik 4.7 Perbandingan Penilaian Per-komponen Supervisi Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021

Grafik 4.8 Perbandingan Penilaian Supervisi Semester II Tahun 2020 dan
Semester I Tahun 2021

161688 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

Gambar 4.9 Analisis SWOT

STRATEGI

SO • Mengikuti setiap pelatihan yang diadakan oleh kantor pusat yang

menunjang pekerjaan dan menambah pengetahuan

• Pemanfaatan sarana dan prasarana serta aplikasi secara maksimal

\WO • Pengadaan pelatihan
• Pelaksanaan internalisasi SOP secara rutin

ST • Pengembangan inovasi atau membuat inovasi terbaru
• Meningkatkan komunikasi baik secara internal maupun eksternal

WT • Selalu melakukan evaluasi 19169169
• Mempererat kerjasama antar pegawai
BAB IV ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

171700 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

171711 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis permasalahan pada BAB IV, diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:
1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
• Terdapat KPPN yang belum menetapkan SK Tim Pemantauan dan Evaluasi
IKPA Tingkat KPPN. Hal ini menimbulkan pelaksanaan pembinaan IKPA dan
penyusunan Laporan RPA tidak optimal.
• Belum optimalnya penggunaan media sosial terutama website oleh KPPN dalam
rangka penyampaian informasi pelaksanaan anggaran kepada mitra satuan
kerja dan masyarakat.
• Realisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh satuan kerja masih rendah
sehingga perlu dilakukan langkah-langkah khusus dalam implementasi KKP
untuk mendukung simplifikasi pelaksanaan anggaran.

Rata-rata nilai KPPN pada poin ini adalah sebesar 8,87.

2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara
Berdasarkan pemantauan terhadap OMSPAN, pada aspek pengajuan SPM
masih terdapat penolakan SPM, baik bersifat substantif maupun formal. Selain hal
tersebut, terkait pelaksanaan pertanggungjawaban LPJ Bendahara masih terdapat
kekurangan bukti dukung LPJ yang disampaikan ke KPPN.

Rata-rata nilai kinerja pengelolaan perbendaharaan negara pada pembinaan dan
supervisi KPPN semester II adalah sebesar 8.93

171722 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah
Terdapat KPPN yang belum memfasilitasi kegiatan pembinaan ketaatan pajak.
Hal ini disebabkan adanya anggapan pembinaan ketaatan pajak hanya merupakan
tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak, sehingga KPPN tidak berinisiasi
membantu pelaksanaan tugas tersebut.

Rata-rata penilaian pada poin ini adalah sebesar 7,08.

4. Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya/Special Mission
Pelaksanaan pengesahan dana satker BLU hanya terdapat pada KPPN
Kendari. Selama periode Januari s.d Maret 2021 pelaksanaan kegiatan sudah
sesuai ketentuan, data keekonomian debitur terkait UMI selalu terupdate setiap
semester, dan KPPN telah memastikan akurasi data dengan melakukan survey
lapangan pada setiap semester untuk mengukur nilai keekonomian debitur.

Rata-rata penilaian poin ini adalah sebesar 10.

5. Tata Kelola Internal
Pelaksanaan kinerja pada tata kelola internal sudah baik. Hal ini tergambar
di antaranya dari survei kepuasan pegawai dan indeks kepuasan masyarakat.
Survei kepuasan pegawai KPPN pada lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
menunjukkan hasil di atas 80% yang mencerminkan pegawai merasa sangat puas.

Rata-rata nilai pada pelaksanaan kinerja tata kelola internal adalah sebesar 9.74

6. Inovasi dan Prestasi
Terdapat KPPN yang belum melakukan perbaikan/pengembangan inovasi
walaupun inovasi tersebut sudah dijalankan. Hal ini disebabkan terbatasnya
kemampuan SDM yang dimiliki KPPN untuk melakukan pengembangan inovasi.

Penilaian pada poin Inovasi dan prestasi mencapai rata-rata sebesar 6.5

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 13173173