LHPS Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara Semester I Tahun 2021

PERVISI PADA KPPN KOLAKA
BENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DE I TAHUN 2021

Hasil Supervisi pada KPPN Kolaka

n (Bila Rekomendasi Atas Peraturan/ PIC
Permasalahan ketentuan Subbag/Seksi

Terkait

ran 1.KPPN Kolaka agar 1.PMK-262/ ❖PDMS
at, PMK.01/2016 ❖Pejabat
olaka menetapkan/membentuk tentang
pkan/ Organisasi dan Fungsional
m Tim Pemantauan dan Tata Kerja Instansi
Vertikal DJPb;
ngkat Evaluasi IKPA Tingkat KPPN
21. 2. PMK-195/
Tahun 2021. PMK.05/2018
tentang Monev
2.Laporan Reviu Pelaksanaan Pelaksanaan
Anggaran Belanja
Anggaran Tingkat KPPN K/L

idealnya dibuat minimal

semesteran.

Pasal 16 ayat 2
Laporan
pembinaan dan
pengendalian
pelaksanaan

101

PIC b. Peningkatan KPPN Kolaka telah -
bag/Seksi kapasitas serta menyelenggarakan
kualitas Bincang Santai
DMS pengelolaan Layanan Perpajakan
jabat dan dan Layanan Taspen
ngsional pelaksanaan bagi ASN
anggaran oleh
satker

1. Pembinaan
Kompetensi
Teknis Pejabat
Perbendaharaa
n Satker;

2. Peningkatan
Kapasitas Serta
Kualitas
Pengelolaan
dan
Pelaksanaan
Anggaran oleh
Satker

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

anggaran tingkat
KPPN
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
disampaikan
kepada Kanwil
DJPb

KPPN Kolaka agar ❖ PDMS
❖ Pejabat
melaksanakan kegiatan
Fungsional
peningkatan Kompetensi

Teknis Pejabat Perbendaharaan

Satker minimal 1 Kali dalam

satu semester baik berupa

Bimtek, Sosialisasi, FGD baik

secara daring maupun luring.

102

3. Mengawal Tingkat Penggun
Implementasi Kartu Kredit
Simplifikasi Pemerintah masi
Pelaksanaan rendah.
Anggara
Rekapitulasi La
KPPN Kolaka telah Hasil Pemantaua
Evaluasi Pelaks
membuat Kajian Pembayaran d
Kartu
Penggunaan Kartu Pemerintah T
KPPN TW. I Tahun
Kredit Pemerintah belum dibuat.

Tahun Anggaran 2020

dan telah

disampaikan ke

Kanwil dengan Nota

Dinas No.ND-

DMS 602/WPB.28/KP.04/20
ejabat
ungsional 20 tanggal 22

Desember 2020.

Berdasarkan

Monitoring pada

Aplikasi OM SPAN per

31 Maret 2021 jumlah

Satuan Kerja yang

telah mendapat

persetujuan UP KKP

sebanyak 17 Satuan

Kerja dengan namun

Satker yang

mempergunakan KKP

hanya sebanyak 5

Satuan Kerja atau

sebesar 29%, dengan

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

naan PMK-
ih 196/PMK.05/2018
tentang Tata Cara
Pembayaran dan
Penggunaan KKP

- KPPN agar terus mendorong

Satuan Kerja dalam

penggunaan KKP dan dalam PDMS

hal KKP tidak dapat

diimplementasikan, perlu ada

Surat Pernyataan dari KPA

Satker.

aporan - Laporan Rekapitulasi Monev
an dan KKP Tingkat KPPN untuk TW.I
sanaan agar dibuat.
dengan

Kredit
Tingkat
n 2021

103

nilai transaksi sebesar
Rp. 111.910.593,-

2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara

b. Penatausahaan
Pengeluaran
Negara

S

Pre-Penyelesaian Berdasarkan Kesalahan
Tagihan Monitoring Aplikasi pemilihan/pembe
OM SPAN periode 1 n termin pada saa
Januari s.d 31 Maret unggah data bera
2021 terdapat 1 SPM pada terlambatny
yang tertolak oleh proses penyelesai
sistem dengan No. SPM dan penerim
SPM /resume tagihan dana oleh pihak k
00019T/403761/2021
dengan alasan :

- Jumlah yang
ditagihkan lebih
besar dari jumlah
yang diorder * (1 +
%toleransi
order)(1)

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

1. Seksi PDMS agar lebih teliti Per-58/PB.1/2013 PDMS
dalam pengujian SPM
ebana Kontraktual, dan memastikan PMK.190/PMK.02/
at pemilihan CAN telah sesuai. 2012
akibat
ya 2. KPPN agar mengingatkan
ian satker untuk melakukan
maan update rencana penarikan
ketiga. dana apabila jumlah yang
ditagihkan lebih kecil dari
rencana penarikan dana
pada kontrak yang sudah
terdaftar.

3. KPPN agar melakukan
internalisasi maupun
sosialisasi SOP terkait
pengujian tagihan.

104

Jumlah Berdasarkan Penyebab Penolak

Penolakan Monitoring OM SPAN antara lain:

Substantif atas periode 1 Januari s.d

SPM dalam satu 31 Maret, pada KPPN - Nomor rekening

Periode Kolaka terdapat Bank tidak ditem

Pembinaan penolakan SPM ( supplier belum
dengan rincian sbb: terdaftar)

- Perubahan

1. Penolakan formal NIP/NPWP pada
S sebanyak 53 SPM supplier tipe 3

2. Penolakan maupun 6

substantif

sebanyak 0 SPM

Akurasi Berdasarkan data Retur SP2D terseb
Penyaluran Dana Monitoring pada disebabkan karen
SP2D Aplikasi OM SPAN
periode 01 Januari 1. Rekening supp
2021 s.d. 31 Maret tidak aktif/sala
2021 terdapat retur
SP2D dengan rincian 2. Rekening suda
sbb: ditutup.

3. Rekening tidak
ditemukan

1. Bulan Januari
2021 retur SP2D
nihil

2. Bulan Februari
retur SP2D
sebanyak 3

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

kan 1.KPPN agar konsisten PMK.190/PMK.02/ PDMS
melakukan edukasi dan 2012
g pendampingan kepada satker. Pejabat
mukan Fungsional
m 2. Mengoptimalkan keberadaan
Pejabat Fungsional dalam
Bimtek, FGD, Sosialisasi.

a 3.Memanfaatkan sarana offline
mini TLC maupun media zoom
dalam pemberian edukasi,
baik kegiatan yang
dilaksanakan sesuai rencana
kegiatan Seksi PDMS maupun
atas permintaan Satuan Kerja.

but KPPN agar memberikan PER-9/PB/2018 ❖ Bank
na : Bimtek/sosialisasi/FGD baik ❖PDMS
secara daring maupun luring PMK.190/PMK.02/ ❖Pejabat
plier kepada seluruh satuan kerja 2012
ah. terkait pengelolaan data Fungsional
ah supplier dan retur SP2D serta
memberikan perhatian khusus 105
k kepada Satker yang sering retur.

Materi Bimtek/sosialisasi/FGD
agar menitikberatkan pada:

- Pemahaman Satker akan
pentingnya data supplier.

- Data dukung pada saat
pembuatan SPP.

3. Bulan Maret retur
SP2D sebanyak 4

S c. Penatausahaan
at Rekening dan
sional Penerimaan
Negara
Bank
DMS Penerbitan Surat KPPN Kolaka telah Laporan Pembuka
ejabat Persetujuan/Peno menyetujui rekening oleh satu
ungsional lakan Pembukaan Pembukaan Rekening kerja belum
Rekening untuk : disampaikan ke K

1. KPA Satker Kantor
Badan Pertanahan
Kab. Kolaka Timur
dengan Surat
No.S-
51/WPB.28/KP.04/
2021 tgl. 15 Januari
2021

2. KPA Satker Polres
Kolaka dengan
Surat No.S-
84/WPB.28/KP.04/
2021 tgl. 10
Februari 2021

3. KPA Satker Polres
Kolaka Utara
dengan Surat
No.S-

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

- Proses Pengujian SPP menjadi
SPM.

aan KPPN agar mengingatkan satker PMK.182/PMK.05/ Bank
uan untuk segera menyampaikan 2017
laporan pembukaan rekening
KPPN. tsb.

106

d. Verifikasi dan 87/WPB.28/KP.04/
Akuntansi 2021 tgl. 15
Februari 2021
Penerbitan
Daftar LPJ Terdapat satker ya
Bendahara belum melampirk
Satker Nota Konfirmasi
Penerimaan Nega
pada LPJ dengan
rincian sbb:

1. Kantor Unit
Penyelenggara
Pelabuhan Pom
(521861) (Dese
2020);

2. Pengadilan Neg
Kolaka (099884
MTSn 2 Kolaka
(57942), Polres
Kolaka Utara
(665602) dan
Pengadilan Aga
Lasusua (40188
(Januari 2021);

3. KPU Kab. Kolak
Utara (659491)
Pengadilan Neg
Kolaka (099684

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ang Agar KPPN mendorong satker Per-3/PB/2014 Veraki
kan untuk melampirkan Nota
Konfirmasi Penerimaan Negara
ara pada setiap pengumpulan LPJ.

a
mala
ember

geri
4),
a Utara
s

ama
86)

ka
),
geri
4) dan

107

Kejaksaan Neg
Kolaka (008458
(Februari 2021)

Pada LPJ Bulan Jan
2021, Kantor Unit
Penyelenggara
Pelabuhan Pomal
ki (521861) belum
melampirkan reke
koran.

3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

a. Penyaluran Berdasarkan PMK s.d tanggal 31 Ma
Dana Transfer nomor 2021, DAK Fisik be
ke Daerah 17/PMK.07/2021, pagu ada realisasi, hal i
Dana Desa untuk disebabkan Pemd
Pemda lingkup KPPN belum melakukan
Kolaka adalah sbb: upload data doku
persyaratan
1.Kab. Kolaka: penyaluran DAK F
87.254.773.000 2021.

2.Kab. Kolaka Utara:
127.189.139.000

3.Kab. Kolaka Timur:
96.682.166.000

Sedangkan untuk pagu
DAK Fisik adalah sbb:

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

geri
8)
).

nuari Agar KPPN mendorong satker Per-3/PB/2014
la untuk melampirkan rekening
koran Penerimaan Negara pada
setiap pengumpulan LPJ.

ening

aret KPPN agar melakukan PMK.222/PMK.07/ Bank
elum 2020 tentang
ini koordinasi dengan Pemda Pengelolaan Dana
da Desa
n sehingga proses penyaluran DAK
umen PMK.130/PMK.07/
Fisik dapat disalurkan sesuai 2019 tentang
Fisik Pengelolaan Dana
dengan tahapan penyaluran. Alokasi Khusus
Fisik.

PMK nomor
17/PMK.07/2021

108

1.Kab. Kolaka:
34.101.216.000

2.Kab. Kolaka Utara:
38.264.117.000

3.Kab. Kolaka Timur:
68.558.358

b. Peran dalam KPPN Kolaka telah
Peningkatan melaksanakan
Penerimaan kegiatan Sharing
Negara di Session terkait layanan
Daerah perpajakan dengan
narasumber KPP
Kolaka dan pesertanya
adalah ASN lingkup
Kabupaten Kolaka,
Kolaka Timur dan
Kolaka Utara.

Monev dan KPPN Kolaka belum -
sumbangan melakukan kajian
analisis terkait potensi PNBP dalam
potensi PNBP wilayah kerjanya.
untuk
peningkatan
penerimaan
negara

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Agar selanjutnya mengadakan PMK nomor
kegiatan pembinaan dan/atau 64/PMK.05/2013
melakukan fasilitasi kegiatan tentang
pembinaan ketaatan pajak Mekanisme
kepada bendahara satker K/L. Pengawasan
Terhadap
Pemotongan/Pem
ungutan dan
Penyetoran Pajak
yang dilakukan
oleh Bendahara
Pengeluaran
SKPD/Kuasa
Bendahara Umum
Daerah

KPPN agar melakukan PMK.262/PMK.01/ ❖Seksi Bank
2016 ❖Pejabat
kajian/analisis terkait potensi
Fungsional
PNBP di wilayah kerjanya pada

semester berkenaan.

109

4 Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

-- - -

5 Tata Kelola Internal

a. Kinerja
Organisasi

Sistem KPPN Kolaka telah Masih terdapat
Manajemen Mutu menetapkan dokumen beberapa
SMM ISO dan telah ketidaksesuaian d
melakukan dokumen Konteks
pengendalian atas Organisasi.
Catatan Mutu sesuai
dengan ketentuan

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

- --

dalam Untuk Dokumen Konteks KEP-151/PB/2018
s Organisasi terdapat catatan sbb: KEP-525/PB/2017

1. Untuk Visi Misi agar
disesuaikan dengan Renstra
DJPb 2020-2024;

2. Pada konteks nomor 5 (Pihak
yang berkepentingan) agar
ditambah dengan satgas
covid;

3. Pada konteks nomor 5 agar
ditambah tabel/penjelasan
mengenai harapan
stakeholder terhadap
layanan KPPN (ex:
penyelesaian retur SP2D ->
penyelesaian tepat waktu);

4. Pada konteks nomor 5 untuk
stakeholder satuan kerja,
kepentingan pada KPPN
harap ditambahkan 13

110

- b. Manajemen SDM

Penetapan KPPN telah melakukan -
Kinerja Individu pengukuran kinerja
individu secara
periodik, dimana hasil
capaian kinerja
individu menjadi (salah
satu dasar) dalam
penetapan pegawai
terbaik.

Untuk semester II
tahun 2020 telah
ditetapkan pegawai
berpredikat terbaik
dengan Kep-
53/WPB.2/KP.04/2021
tgl. 4 Februari 2021.

c. Manajemen Rencana Kegiatan Meskipun rencana
Keuangan KPPN Kolaka telah kegiatan telah dis
dibuat sesuai dengan namun belum terd
1. Penyusunan POK update terkait
Rencana pelaksanaan kegia
Anggaran

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Layanan Utama pada KEP-
650/PB/2018.

Penetapan pegawai dengan PMK.467/PMK.01/ Subbag Umum
predikat terbaik agar diberikan 2014 tentang
secara berkala untuk memacu Pengelolaan
kinerja pegawai dan foto Kinerja di
pegawai dengan predikat Lingkungan
terbaik agar dipajang pada Kemenkeu.
ruang pelayanan.

a KPPN agar melakukan update PMK.190/PMK.02/ ❖ Subbag
susun, rencana kegiatan ,sehingga 2012 Umum
dapat dapat disesuaikan dengan
❖ PDMS
❖ Veraki

atan

111

Revisi Halaman III DIPA maupun besaran
sudah dilakukan alokasi dana untu
kegiatan masing-
masing per seksi

ag Umum 2. Pengelolaan Berdasarkan -
Belanja penelitian dokumen
bbag Gaji/Tunjangan sampling yang
mum Pegawai diminta, pengajuan
DMS gaji/ tunjangan
raki pegawai(lembur)
sudah sesuai
ketentuan.

E. Kepatuhan
Internal

1. Sistem Pengendalian Internal Catatan Perbaikan
Pengendalian pada KPPN Kolaka
Internal telah dilaksanakan Pada Surat Keputu
dengan baik, dengan tsb, Dasar Hukum
ditetapkannya SK masih mengacu p
Kepala KPPN Kolaka KMK.32/KMK.09/
No.KEP- tentang Kerangk
12/WPB.28/KP.04/2021 Kerja Penerapan
tanggal 6 Januari 2021 Pengendalian Int
tentang Petugas di Lingkungan
Pemantau Pengendali Kementerian
Internal pada KPPN Keuangan.
Kolaka TA.2021

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

rencana penarikan dana pada PMK.230/PMK.02/

uk halaman III DIPA. 2016

PMK
262/PMK.01/2016

PER-3/PB/2014

n: Dasar Hukum Penetapan SK KMK.940/KMK.09/ Seksi Veraki
agar dilakukan penyesuaian 2017 tentang
usan sesuai dengan perubahan Kerangka Kerja
m peraturan terakhir. Penerapan
pada Pengendali Intern
/2013 dan Pedoman
ka Pemantauan
n Pengendalian
Intern di
tern Lingkungan
Kementerian
Keuangan.

112

6 Inovasi dan Prestasi

a. Inovasi KPPN Kolaka telah
mempunyai inovasi
yang dapat
meningkatkan kualitas
pelayanan terhadap
stakeholder. Inovasi
juga telah dituangkan
dalam bentuk profil
inovasi dengan detail
tujuan pengembangan
dan SOP mengenai
inovasi tersebut serta
telah dituangkan
dalam Surat
Keputusan Kepala
KPPN Kolaka.

Veraki

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

113

MATRIKS HASIL SU
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERB

PERIOD

Tabel 3.13 Matriks H

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalaha
Supervisi di Lapangan Ada)

1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

a. Mengawal di KPPN Raha telah Meskipun Lap
evaluasi melakukan evaluasi RPA telah dibu
belanja atas perkembangan namun KPPN R
negara belanja satker K/L belum meneta
daerah pengguna APBN di membentuk T
wilayah kerjanya Pemantau dan
dengan membuat Evaluasi IKPA T
Laporan Reviu KPPN Tahun 2
Pelaksanaan Anggaran
(RPA) untuk tahun
2020.

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

UPERVISI PADA KPPN RAHA
BENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DE I TAHUN 2021

Hasil Supervisi pada KPPN Raha

an (Bila Rekomendasi Atas Peraturan/ PIC
Permasalahan ketentuan Subbag/Seksi

Terkait

poran 1. KPPN Raha agar 1.PMK-262/ ❖PDMS
uat,
Raha menetapkan/membentuk PMK.01/2016
apkan/
Tim Tim Pemantauan dan tentang
n
Tingkat Evaluasi IKPA Tingkat KPPN Organisasi dan
2021.
Tahun 2021. Tata Kerja Instansi

2. Laporan Reviu Pelaksanaan Vertikal DJPb;

Anggaran Tingkat KPPN
idealnya dibuat minimal 2. PMK-195/

semesteran dan dikirimkan PMK.05/2018

ke Kanwil. tentang Monev

Pelaksanaan

Anggaran Belanja

K/L

Pasal 16 ayat 2
Laporan
pembinaan dan

114

PIC b. Quality Selama periode Januari Catatan Perbaik
bbag/Seksi Assurance - Laporan kegi
Pengelolaan s.d Maret 2021 untuk agar dibuat s
PDMS APBN oleh Satker kesatuan de
kegiatan Peningkatan Surat Undang
Daftar Hadir
kapasitas serta kualitas yang mengiku
yang mengiku
pengelolaan dan secara daring
maupun lurin
pelaksanaan anggaran laporan agar
disampaikan
oleh satker telah Subbagian Um

dilaksanakan :

- Focus Group

Discussion tgl. 18

Februari 2021

terkait Tata Cara

Revisi DIPA TA.2021,

Pelaksanaan APBN

TA.2021 dan

Pendampingan

Implementasi SAKTI

2021.

- Sosialisasi SAKTI

Web Full Module

dan Reformulasi

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

pengendalian
pelaksanaan
anggaran tingkat
KPPN
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
disampaikan
kepada Kanwil
DJPb

kan: 1. Untuk menjaga dan PMK.195/PMK.05/ PDMS
iatan 2018
satu meningkatkan kapasitas
ngan ND-237/PB.8/2021
gan, Pejabat Pengelola tgl. 17 Feb-2021
peserta ttg. Prosedur
uti, baik Keuangan Satker, KPPN Pengelolaan Hak
uti Akses Pengguna
g Raha agar melaksanakan OTP SAKTI Full
ng serta Module.
kegiatan peningkatan
ke
mum Kompetensi Teknis Pejabat

Perbendaharaan Satker

minimal 1 Kali dalam satu

semester baik berupa

Bimtek, Sosialisasi, FGD

baik secara daring maupun

luring.

2. Kegiatan Pelaksanaan FGD

agar dipublikasikan di

social media KPPN Raha.

3. KPPN agar berkoordinasi

dengan satker agar target

pendaftaran SAKTI Full

Module untuk seluruh

115

IKPA. Tahun 2021
tgl.26-3 -2021.

Untuk Pendaftaran

User SAKTI Full

Module seluruh

satuan kerja

ditargetkan sudah

terdaftar bulan Juni

2021. Sampai

dengan 15 April

2021 , dari 32

MS Satuan Kerja baru

satuan kerja

413514- Unit

Penyelenggara

Pelabuhan Raha

yang telah

melakukan

pendaftaran user

SAKTI Full Module.

b. Mengawal Berdasarkan 1. Tingkat
Implementasi Penggunaan
Simplifikasi Monitoring pada Kredit Pemer
Pelaksanaan masih rendah
Anggaran Aplikasi OM SPAN per
2. Rekapitu
31 Maret 2021 jumlah Laporan Hasi
Pemantauan
Satuan Kerja yang telah Evaluasi Pela
Pembayaran
mendapat persetujuan

UP KKP sebanyak 11

Satuan Kerja, namun

Satker yang

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

satuan kerja dapat tercapai
s.d bulan Juni 2021.

- Untuk meningkatkan PMK- PDMS
Kartu 196/PMK.05/2018
rintah transaksi non tunai KPPN tentang Tata Cara
h. Pembayaran dan
ulasi agar terus mendorong Penggunaan KKP
il
dan Satuan Kerja dalam
aksanaan
dengan penggunaan KKP dan dalam

hal KKP tidak dapat

diimplementasikan, perlu

ada Surat Pernyataan dari

KPA Satker.

116

mempergunakan KKP Kartu Kredit
hanya sebanyak 3 Pemerintah T
Satuan Kerja atau KPPN TW. I Ta
sebesar 27%, dengan 2021 belum d
nilai transaksi sebesar (Format Lapo
Rp. 65.913.568,- sesuai denga
Lampiran hur

2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara

b. Penatausahaan
Pengeluaran
Negara

Pra-Penyelesaian Berdasarkan Kesalahan pemi

Tagihan Monitoring Aplikasi baris/termin kon

OM SPAN periode 1 pada saat ungga

Januari s.d 31 Maret berakibat pada

2021 terdapat 2 SPM terlambatnya pr

yang tertolak oleh penyelesaian SP

MS sistem dengan No. penerimaan dan

SPM /resume tagihan pihak ketiga.

yaitu :

1. 00035T/407349/2
021

2. 00028T/407349/2
021

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Tingkat - Laporan Rekapitulasi Monev
ahun KKP Tingkat KPPN untuk TW.I
dibuat agar dibuat.
oran
an
ruf L ).

ilihan 1.Seksi PDMS agar lebih teliti Per-58/PB.1/2013 PDMS
ntrak dalam pengujian SPM
ah data Kontraktual, dan PMK.190/PMK.02/
memastikan pemilihan CAN 2012
roses telah sesuai.
PM dan
na oleh 2.KPPN agar mengingatkan
satker untuk melakukan
update rencana penarikan
dana apabila jumlah yang
ditagihkan lebih kecil dari
rencana penarikan dana
pada kontrak yang sudah
terdaftar.

3.KPPN agar melakukan
internalisasi maupun

117

dengan alasan :

- Jumlah yang
ditagihkan lebih
besar dari jumlah
yang diorder * (1 +
%toleransi order)(1)

Jumlah Berdasarkan Penolakan SPM

Penolakan monitoring OM SPAN Formal disebab

Substantif atas periode 01 Januari s.d.

SPM dalam satu 07 April 2021, pada - Ketidaksesua

Periode KPPN Raha terdapat nama penerim

Pembinaan penolakan SPM pada tipe sup

dengan rincian sbb: - Nomor reken

tidak ditemuk

1.Penolakan Formal

MS sebanyak 71 SPM Hal ini disebabk

2.Penolakan perubahan mau

Substantif sebanyak penambahan su

0 SPM nama penerima

maupun NPWP t

terinformasi.

Kesalahan ini
mengakibatkan
penambahan vo
pekerjaan bagi p
konversi ataupu
petugas validato

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

sosialisasi SOP terkait
pengujian tagihan.

M Untuk mengurangi kesalahan PMK.190/PMK.02/ PDMS
bkan : formal khususnya SPM 2012
dengan Tipe Supplier 3 dan 6,
aian dokumen kelengkapan SPM
ma Satker agar ditambahkan
pplier 6 checklist perubahan supplier
ning untuk tipe 3 dan 6.
kan

kan
upun
upplier
a, NIP
tidak

olume
petugas
un
or.

118

Akurasi Berdasarkan data Retur SP2D terse
Penyaluran Dana pada Monitoring OM disebabkan kare
SP2D SPAN periode 01
Maret s.d 07 April, 1.Rekening tida
pada KPPN Raha ditemukan;
terdapat 9 retur SP2D
dengan rincian sbb: 2.Rekening sup
tidak aktif/sal

MS 1.Bulan Januari retur
SP2D nihil;

2.Bulan Februari retur
SP2D nihil;

3.Bulan Maret retur
SP2D sebanyak 7
SP2D;

4.Bulan April retur
SP2D sebanyak 2
SP2D.

d. Verifikasi dan Pada KPPN Raha
Akuntansi terdapat satker
belum melampir
Penerbitan Nota Konfirmasi
Daftar LPJ Penerimaan Neg
Bendahara pada LPJ Bendah
Satker dengan rincian s

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ebut KPPN agar memberikan PER-9/PB/2018 ❖ Bank
ena: Bimtek/sosialisasi/FGD baik ❖PDMS
secara daring maupun luring PMK.190/PMK.02/ ❖Pejabat
ak kepada seluruh satuan kerja 2012
terkait pengelolaan data Fungsional
pplier supplier dan retur SP2D serta
lah. memberikan perhatian khusus
kepada Satker yang sering
retur.

Materi Bimtek/sosialisasi/FGD
agar menitikberatkan pada:

- Pemahaman Satker akan
pentingnya data supplier.

- Data dukung pada saat
pembuatan SPP.

- Proses Pengujian SPP
menjadi SPM.

a KPPN agar mengingatkan Per-3/PB/2014 Veraki
yang satker untuk melampirkan Nota
rkan Konfirmasi Penerimaan Negara
i pada setiap pengumpulan LPJ.
gara
hara
sbb:

119

1. Pengadilan A
Raha (307708
Pengadilan N
Raha (099670
099671) (Janu
2021);

2. UPP Raha (41
Kemenag Mu
(419756), UPB
Suginamuru (
(Februari 202

Pada LPJ Bulan J
2021,terdapat sa
yang belum
melampirkan re
koran yaitu UPP
(413514).

3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

a. Ruang Diskusi Sudah terdapat karya Karya tulis pega
Perspektif Baru tulis pegawai KPPN KPPN Raha men
Perbendaharaan mengenai perekonomian d
perekonomian daerah masih karya tulis
dengan judul telah dipublikasi
“Membangun Muna pada tahun 2020
dan Muna Barat dari
Pinggiran”dan
“Percepatan APBN

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Agama
8),
Negeri
0&
uari

131544),
una
BU
(66862)
20)

Januari KPPN agar mengingatkan satker Per-3/PB/2014
atker untuk melampirkan rekening
koran Penerimaan Negara pada
ekening setiap pengumpulan LPJ.
P Raha

awai Agar pegawai pada KPPN Raha Arahan Menteri
ngenai membuat karya tulis bertema Keuangan atas
daerah perbendaharaan/perekonomia usulan penataan
s yang n/keuangan daerah dan organisasi DJPb
ikan dipublikasikan di media massa .
0.

120

Kunci Pemulihan
Ekonomi Muna” pada
Kendari Pos.

a. Penyaluran Berdasarkan PMK 1. s.d 31 Maret
Dana Transfer nomor untuk Kab. M
ke Daerah 17/PMK.07/2021, pagu Barat realisas
dana desa untuk desa (81 desa
Pemda lingkup KPPN sebesar
Raha adalah sbb: Rp.6.383.644

1. Kab. Muna: 2. s.d. 31 Maret
124.184.357.000 belum terdap
penyaluran D
2. Kab. Muna Barat: Dak Fisik.
79.795.561.000

Sedangkan untuk pagu
DAK Fisik adalah sbb:

1. Kab. Muna:
178.346.407.000

2. Kab. Muna Barat:
96.735.718.000

b. Peran dalam KPPN telah -
Peningkatan melaksanakan
Penerimaan kegiatan talkshow
Negara di terkait perpajakan dan
Daerah telah melibatkan
satker.

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

2021 KPPN agar tetap berkoordinasi PMK.222/PMK.07/ Bank
Muna dengan Pemda, sehingga 2020 tentang
penyaluran DAK Fisik Tahap I Pengelolaan Dana
si dana dapat dilaksanakan sesuai Desa
a) dengan tahapan.
PMK.130/PMK.07/
4.880,- 2019 tentang
t 2021 Pengelolaan Dana
pat Alokasi Khusus
Dana Fisik.

PMK nomor
17/PMK.07/2021

Agar selanjutnya KPPN PMK nomor PDMS
64/PMK.05/2013
mengadakan kegiatan tentang
Mekanisme
pembinaan kepatuhan pajak Pengawasan
Terhadap
kepada bendahara satker dan Pemotongan/Pem

dilakukan dokumentasi serta

121

k

Monev dan KPPN Raha telah Catatan Perbaik
sumbangan membuat kajian
analisis terkait analisis terkait potensi Kajian yang dibu
potensi PNBP PNBP. belum menggam
untuk potensi PNBP da
peningkatan Satker yang dap
penerimaan ditingkatkan.
negara

Penyediaan Pada KPPN Raha -
Layanan Bersama belum terdapat
(co-location) layanan bersama (co-
location).

4 Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)
MS

-- -

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

dipublikasikan melalui website ungutan dan
dan media sosial KPPN. Penyetoran Pajak
yang dilakukan
oleh Bendahara
Pengeluaran
SKPD/Kuasa
Bendahara Umum
Daerah

kan: Untuk meningkatkan fungsi PMK.262/PMK.01/ ❖Seksi PDMS
2016 ❖Seksi Bank
uat data analysis dan inteligensi di
mbarkan
ari DJPb, pegawai agar
pat
diikutsertakan dalam pelatihan

pembuatan laporan/kajian.

- KMK.834/KMK.01/ Subbag Umum
2016

- --

122

5 Tata Kelola Internal

a. Kinerja
Organisasi

Sistem KPPN telah menyusun Pada Konteks
Manajemen Mutu dokumen induk SMM Organisasi, Sasa
ISO sesuai dengan Mutu/IKU masih
eksi PDMS ketentuan yang bertuliskan “Sas
eksi Bank berlaku. Mutu/IKU Tahun

bag Umum Pada catatan mu
seksi VeraKI belu
- terdapat penguj
kepatuhan dan b
ditandatangani
pelaksana seksi

Tanggal revisi pa
pedoman mutu
tanggal revisi ya
pada daftar dok
induk internal be

b. Manajemen SDM

Penetapan KPPN Raha telah -
Kinerja Individu melakukan
pengukuran kinerja
individu secara

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

aran Untuk diperbaiki menjadi KEP-151/PB/2018
h “Sasaran Mutu/IKU Tahun KEP-525/PB/2017
saran 2021”
n 2020”
Pada catatan mutu seksi VeraKI
utu agar ditambahkan pengujian
um kepatuhan.
jian
belum Penanggalan revisi pada daftar
dokumen induk internal agar
VeraKI. disesuaikan dengan tanggal
revisi dokumen sebenarnya.

ada
dengan
ang ada
kumen
erbeda.

Penetapan pegawai dengan PMK.467/PMK.01/ Subbag Umum
predikat terbaik agar diberikan 2014 tentang
secara berkala untuk memacu Pengelolaan
kinerja pegawai dan sebagai Kinerja di

123

periodik, dimana hasil
capaian kinerja
individu menjadi (salah
satu dasar) dalam
penetapan pegawai
terbaik.

Untuk Triwulan IV
tahun 2020 telah
ditetapkan pegawai
berpredikat terbaik
dengan Kep-
13/WPB.2/KP.03/2021
tgl. 9 Februari 2021

Pengelolaan Berdasarkan dokumen -
Administrasi sample terkait
Layanan SDM kelengkapan dokumen
pegawai, terdapat
dosir pegawai yang
belum lengkap :

bag Umum 1. Faris Amin
Purnama (FC.
Karpeg, SK KGB
2020.

2. Riska Fitri
Febrianis ( FC.
Karpeg, FC.
Sertifikat Diklat
Prajabatan, FC.
Ijasah ).

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

bentuk apresiasi kepada Lingkungan
pegawai. Kemenkeu.

Agar dilengkapi PP nomor 11 Subbagian
tahun 2017 Umum

KEP-143/PB/2019

124

c. Manajemen Untuk tahun 2021 Rencana kegiata
Keuangan telah dibuat rencana belum ditandata
kegiatan per Seksi dan oleh pejabat yan
1.Penyusunan rencana alokasi biaya. bertanggung jaw
Rencana dalam penyusun
Anggaran kegiatan tersebu
belum dibuat ka
jadwal rencana
penarikan danan

bagian 2. Pengelolaan Telah dilaksanakan 1. Untuk SPM Le
um Belanja pembayaran uang bulan Januari
Gaji/Tunjangan lembur untuk bulan dokumen SPP
Pegawai Januari dan Februari dilengkapi de
2021 SPK dan rinci
uraian tugas
pejabat/pega
yang melaksa
lembur

2. Untuk SPM le
bulan Februa
dokumen SPP
dilengkapi de
uraian tugas
pejabat/pega
yang melaksa
lembur.

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

an Rencana pelaksanaan kegiatan PMK.190/PMK.02/ ❖ Subbag
angani agar diperbaiki dan 2012 ( pasal 13) Umum
ng menambahkan kolom untuk
wab jadwal rencana penarikan ❖ PDMS
nan dananya. ❖ Veraki
ut dan
apan

nya.

embur Dokumen agar dilengkapi. PMK.190/PMK.05/
i 2021 , 2012
P belum
engan PMK.262/PMK.01/
ian 2016.

awai
anakan

embur
ari
P belum
engan

awai
anakan

125

Subbag d. Tata Usaha dan Daftar Barang R
Umum Rumah Tangga pada KPPN Raha
PDMS ditandatangani o
Veraki Kuasa Pengguna
lama.

F. Komunikasi dan
Koordinasi
Pimpinan

KPPN Raha memiliki Berdasarkan has
media sosial berupa monitoring, med
instagram, facebook, sosial KPPN Rah
dan twitter. aktif hanya insta

G. Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik

Keterbukaan Website KPPN Raha
Informasi Publik terakhir update
tanggal 05 Maret 2021.

Website KPPN Raha
telah memuat telah
memuat: Visi Misi DJPb

➢ Motto Layanan

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN