Jurnal Hukum p-ISSN 2615-7586 | e-ISSN 2620-5556
WIDYA YURIDIKA
EDITORIAL TEAM
Ketua Penyunting:
Dr. Sirajuddin, SH., MH
Penyunting Pelaksana:
Ibnu Subarkah, SH., M.Hum
Zulkarnain, SH., MH
Dr. Lukman Hakim, SH., M.Hum
Muhammad Ramadhana Alfaris, S.S., M.Si
Penyunting Ahli:
Prof. A. Mukhtie Fadjar, SH., MS
Dr. Anwar C, SH., M.Hum
Dr. Fatkhurohman, SH., M.Hum
Dr. Purnawan D. Negara, SH., MH
Mitra Bestari:
Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum (Universitas 17-Agustus 1945 Semarang)
Pelaksana Tata Usaha & Pemasaran:
Mujahidin
Alamat Redaksi:
Jalan Borobudur No. 35 Malang 65142. Lt. 2
Telp. : 0341-411291
Email: [email protected]
WIDYA YURIDIKA: Jurnal Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Widyagama
Malang, sebagai wadah publikasi ilmiah bagi para ilmuwan hukum dan humaniora yang memiliki
konsentrasi pada bidang hukum dan hak asasi manusia
Widya Yuridika: Jurnal Hukum Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
Jurnal Hukum WIDYA YURIDIKA menerima tulisan / artikel konseptual / publikasi
hasil penelitian, resensi buku, dan sebagainya untuk dimuat dalam penerbitan
jurnal volume berikutnya, yang bertemakan humaniora, hukum, dan HAM.
Petunjuk penulisan dapat dilihat pada bagian akhir jurnal ini.
Redaksi akan menyunting kelayakan tulisan yang masuk melalui sidang redaksi.
Isi / substansi tulisan pada setiap penerbitan tidak mencerminkan pendapat
redaksi
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 Widya Yuridika: Jurnal Hukum
PENGANTAR REDAKSI
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’laa yang telah memberikan berbagai
macam kenikmatan hidup serta rahmatNya, sehingga dapat menyelesaikan Jurnal Hukum
Widya Yuridika, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang. Apresiasi tinggi kami
sampaikan kepada seluruh jajaran dari pihak Fakultas sampai ke Universitas yang memberikan
kepercayaan kepada kami untuk menyadarkan seluruh elemen bangsa melalui tulisan ilmiah
mengenai pentingnya hukum di tengah-tengah kehidupan bangsa dan Negara.
Jurnal Widya Yuridika ini akan mendeskripsikan adanya trend yang terjadi pada
masyarakat nasional dan internasional yang harus diakomodir dalam kebijakan serta beberapa
penataan sub sistem hukum yang adaptif terhadap kondisi-kondisi tersebut. Perkembangan
hukum dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara selaras dengan dinamika
perkembangan masyarakatnya, dan tidak imun terhadap pengaruh yang terjadi di sekitarnya
baik trend yang berkembang di masyarakat nasional dan internasional maupun
pengarusutamaan kearifan lokal kedaerahan.
Isi pada jurnal ini berisikan tentang berbagai macam perspektif serta analisis akademik dari
berbagai permasalahan hukum yang ada di Indonesia, antara lain (1) Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen Peer To Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan
Oleh Debt Collector, (2) Perbandingan Kebijakan Sistem Big Data Di Indonesia Dan Uni Eropa,
(3) Hilangnya Sendi Demokrasi Dan Otonomi Daerah Melalui Korporatokrasi Ruu Omnibus Law
(4) Checks And Balances Legislatif Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan
Mk No. 13/PUU-XVI/2018, (5) Legal Protection Of Property Rights In The Natural Dyes Of Sikka
Woven Fabrics Industry Assessed From Law Number 28 Year 2014 In Terms Of Copyright, (6)
Implication Of Regional Tax Regulation On The Investment Climate And Its Reference To
Omnibus Bill On Taxation, (7) Analisis Pemberian Insentif Tidak Kena Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Terhadap Kbl Berbasis Baterai Di DKI Jakarta, (8) Perlindungan Nasabah
Bank Dari Tindakan Kejahatan Skimming Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan, (9) Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Duopoli
Pelaku Usaha Transportasi Online Di Indonesia, (10) Revitalisasi Perlindungan Anak Dan
Perempuan Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), (11)
Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami
Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender, (12) Implementasi Pemberian Remisi
Narapidana Narkotika Dan Mekanisme Pelaksanaanya Menurut Perarturan Pemerintah No 99
/ 2012, (13) Me aha i Pera Le baga Pe biayaa Syari’ah Dala Me i gkatka
Aksesibilitas Keuangan Umkm Pada Masa Pandemi Covid19, (14) Penerapan Asas Kepatutan
Dalam Perjanjian Kawin, (15) Implementasi Tugas Pengamanan Di lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Cianjur Dalam Keadaan Over Crowded, (16) Kajian Perlindungan Implementasi Hak
Asasi Manusia Bagi Narapidana Perempuan, (17) Direksi Sebagai Penjamin Perorangan Dalam
Hal Kepailitan Pada Perseroan Terbatas, (18) Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-
Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan, (19) Implementasi Kewajiban Pembinaan
Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-
Widya Yuridika: Jurnal Hukum Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, (20) Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan
Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, (21) Pendekatan Rule Of Reason
Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha
Beberapa judul yang disebutkan di atas merupakan sumbangsih pemikiran akademik
yang dituangkan dalam bentuk sebuah karya tulis ilmiah dari berbagai Universitas yang ada di
Indonesia. Perspektif yang analitik dalam hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat,
sehingga tulisan-tulisan hukum pada jurnal ini disajikan sebagai cerminan dan pengetahuan
hukum di berbagai sektor objektifnya dengan harapan mampu memberikan kontribusi
keilmuan yang adaptif bagi para pembaca.
Malang, Desember 2020
Salam hangat,
ttd
Redaksi Jurnal Widya Yuridika
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 Widya Yuridika: Jurnal Hukum
DAFTAR ISI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEER TO PEER LENDING
ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEBT
COLLECTOR
Deza Pasma Juniar, Agus Suwandono, Helitha Novianty Muchtar ........................ 107-118
PERBANDINGAN KEBIJAKAN SISTEM BIG DATA DI INDONESIA DAN UNI
EROPA
Tanzil Kurmiawan, Anang Setiyawan, Woro Winandi ......................................... 119-130
HILANGNYA SENDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH MELALUI
KORPORATOKRASI RUU OMNIBUS LAW
Adithya Tri Firmansyah, Ema Sarila Sinaga, Fenia Aurully Aisyah......................... 131-140
CHECKS AND BALANCES LEGISLATIF EKSEKUTIF TERHADAP PERJANJIAN
INTERNASIONAL PASCA PUTUSAN MK NO. 13/PUU-XVI/2018
Nehru Asyikin ................................................................................................ 141-154
LEGAL PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS IN THE NATURAL DYES OF SIKKA
WOVEN FABRICS INDUSTRY ASSESSED FROM LAW NUMBER 28 YEAR 2014 IN
TERMS OF COPYRIGHT
Theresia Emilia Beci da Cunha.......................................................................... 155-162
IMPLICATION OF REGIONAL TAX REGULATION ON THE INVESTMENT
CLIMATE AND ITS REFERENCE TO OMNIBUS BILL ON TAXATION
Debora Kristina Doloksaribu............................................................................. 163-178
ANALISIS PEMBERIAN INSENTIF TIDAK KENA PAJAK BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KBL BERBASIS BATERAI DI DKI
JAKARTA
Chairinaya Nizliandry ..................................................................................... 179-194
PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI TINDAKAN KEJAHATAN SKIMMING
DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN
Yulianti......................................................................................................... 195-204
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP DUOPOLI PELAKU
USAHA TRANSPORTASI ONLINE DI INDONESIA
Lia Amalia .................................................................................................... 205-216
REVITALISASI PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN MENUJU PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)
Fransiska Novita Eleanora, Lusia Sulastri .......................................................................................... 217-228
Widya Yuridika: Jurnal Hukum Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
KAJIAN KRITIS TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM MENGABULKAN POLIGAMI
DENGAN ALASAN SUAMI HIPERSEKSUAL DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER
Fitri Hidayat ........................................................................................................ 229-244
IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA NARKOTIKA DAN MEKANISME
PELAKSANAANYA MENURUT PERARTURAN PEMERINTAH NO 99 / 2012
Risyal Hardiyanto Hidayat1, Padmono Wibowo ............................................................................... 245-256
MEMAHAMI PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARI’AH DALAM MENINGKATKAN
AKSESIBILITAS KEUANGAN UMKM PADA MASA PANDEMI COVID19
Misbahul Ilham, Iswi Hariyani............................................................................... 257-270
PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN KAWIN
Rumi Suwardiyati ................................................................................................ 271-282
IMPLEMENTASI TUGAS PENGAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
CIANJUR DALAM KEADAAN OVER CROWDED
Zeland Muhammad Barr, Padmono Wibow0......................................................... 283-294
KAJIAN PERLINDUNGAN IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA BAGI NARAPIDANA
PEREMPUAN
Fiqih Bagus Aryo Seno, Padmono Wibowo............................................................ 295-304
DIREKSI SEBAGAI PENJAMIN PERORANGAN DALAM HAL KEPAILITAN PADA
PERSEROAN TERBATAS
Ranitya Ganindha, Nadia Chairunnisa Purbo, Azahlia Umar .................................. 305-326
PENERAPAN KEBIJAKAN TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN
KREDIT PERBANKAN
Nanang Tri Budiman, Supianto............................................................................ 327-342
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBINAAN TERHADAP PIDANA ANAK DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012
Erpis Candra, Eddy Asnawi , Bagio Kadaryanto...................................................... 343-362
UPAYA PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN KEPADA NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Faldi Biaggy, Padmono Wibowo............................................................................ 363-376
PENDEKATAN RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL DALAM PERKARA
PERSAINGAN USAHA
Wihelmus Jemarut ............................................................................................... 377-384
Widya Yuridika: Jurnal Hukum Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEER TO PEER
LENDING ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN
OLEH DEBT COLLECTOR
Deza Pasma Juniar1, Agus Suwandono2, Helitha Novianty Muchtar3
1Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, email: [email protected]
2Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
3Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
ABSTRAK ARTICLE INFO
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan fungsi pengaturan telah Kata Kunci:
mengatur peer to peer lending di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Debt collector; Otoritas
Jasa Keuangan; Peer to
No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Peer Lending
Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI), namun di dalam POJK LPMUBTI tidak
mengatur mengenai penggunaan pihak ketiga atau debt collector dalam Cite this paper:
melakukan penagihan kepada konsumen. Hal tersebut hanya diatur di dalam Deza Pasma Juniar, A. S.
,. H. N. M., 2020.
Pedoman Perilaku yang dibuat oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen
(AFPI) dan masih terdapat pelanggaran dalam melakukan penagihan yang Peer to Peer Lending
dilakukan oleh debt collector peer to peer lending kepada konsumen. Atas Perbuatan
Melawan Hukum yang
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan pengaturan Dilakukan Oleh Debt
penggunaan debt collector dalam melakukan penagihan dan penyelesaian Collector. Widya
sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap debt collector yang Yuridika: Jurnal Hukum,
3(2).
melakukan perbuatan melawan hukum dalam penagihan. Metode yang
digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan
penelitian dengan menggunakan peraturan-peraturan dan literature terkait.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait dengan
penggunaan debt collector belum diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan di dalam
suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi konsumen peer to peer lending dan konsumen
dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui 2 tahapan yaitu dengan
melakukan pengaduan kepada penyelenggara peer to peer lending (internal
dispute resolution) dan melalui pengadilan atau luar pengadilan (external
dispute resolution) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa No.1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
PENDAHULUAN
Indonesia saat ini sedang menghadapi revolusi industri 4.0, dengan adanya revolusi
industri 4.0 kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia telah berkembang secara digital.
Dengan berkembangnya ekonomi secara digital memberikan kemudahan pada manusia
107
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
dalam melakukan kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian dapat dilakukan
dimanapun secara cepat, mudah dan online hanya dengan melalui internet, seperti
belanja secara online, memesan transportasi secara online dan juga saat ini sudah mulai
berkembang financial technology (fintech).
Fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi
untuk meningkatkan layanan di industri keuangan seperti perbankan maupun
perusahaan rintisan (start up).1 Fintech mempunyai berbagai macam jenis, pada sektor
pembiayaan dan investasi terdapat fintech Peer to Peer Lending, Crowdfunding, Supply
Chain Finance dan lain-lain. Selanjutnya, pada sektor pembayaran terdapat Mobile
Banking, Mobile and Online Wallet, E-commerce Payment.2
Jenis fintech yang berkembang pesat saat ini di Indonesia adalah pada sektor
pembiayaan dan investasi yaitu Peer to Peer Lending. Peer to peer lending dan Bank
konvensional merupakan 2 hal yang berbeda, bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup3, sedangkan Peer to Peer Lending adalah
penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman
dengan penerima pinjaman.4
Pelaksanaan peer to peer lending saat ini diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai dua fungsi yaitu melakukan Pengaturan
dan pengawasan di sektor jasa keuangan.5 Secara khusus mengenai peer to peer lending,
Otoritas Jasa Keuangan telah mengaturnya di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
(POJK LPMUBTI). Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap
jalannya peer to peer lending telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama
Indonesia (AFPI) sebagai mitra strategis. AFPI mempunyai kewenangan untuk membuat
suatu Pedoman Perilaku yang mengatur aturan tambahan yang tidak diatur di dalam POJK
LPMUBTI.
Pedoman perilaku mengatur beberapa aturan tambahan dalam penyelenggaraan
peer to peer lending legal yang tidak terdapat di dalam POJK LPMUBTI, salah satu aturan
tambahan di dalam Pedoman Perilaku yaitu mengenai penggunaan pihak ketiga atau debt
collector dalam penagihan pinjaman gagal bayar kepada konsumen. Walaupun
penggunaan debt collector telah diatur di dalam suatu Pedoman Perilaku tidak dapat
dipungkiri terdapat permasalahan yaitu masih terdapat perbuatan melawan yang
dilakukan oleh debt collector dalam melakukan penagihan seperti mengintimidasi,
berkata kasar, mendatangi kantor yang menyebabkan kerugian secara materiil maupun
non materiil. Selain itu, masih terdapat ketidaksamaan waktu dalam penggunaan debt
collector untuk melakukan penagihan kepada konsumen.
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector peer to peer lending
tidak hanya datang dari peer to peer lending ilegal tetapi juga dari peer to peer lending
yang sudah legal mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak diaturnya
1 Departemen Perlindungan konsumen, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:
Perlindungan Konsumen Pada Fintech ,
diambil dari
https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf
2 Ibid.
3 Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
4 Lembaga Pengembangan Perbankan )ndonesia, Peer to Peer Lending (P2P) Pelajaran Dari China diambil
dari http://lppi.or.id/site/assets/files/1424/a_12_fintek_di_china.pdf
5 Pasal 5 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
108
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
mengenai penggunaan debt collector di dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
menimbulkan pertanyaan terkait dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
konsumen terhadap debt collector yang sewenang-wenang dalam melakukan penagihan.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terkait dengan pengaturan penggunaan debt
collector dalam melakukan penagihan kepada konsumen dan juga penyelesaian sengketa
yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap perbuatan melawan hukum yang
dilakukan debt collector.
Metode penulisan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap
peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.6 Pada penelitian hukum ini mengaitkan dengan beberapa peraturan yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan No.77/POJK.01/2016
Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Konsumen pada Peer To Peer Lending
Konsumen sebagai pengguna suatu produk/jasa mempunyai hak-hak untuk
mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada
dasarnya telah diatur di dalam Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan konsumen, namun secara spesifik terkait dengan perlindungan
konsumen pada sektor jasa keuangan telah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan.
Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam
usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen.7
Perlindungan konsumen pada dasarnya mencakup beragam topik, tidak hanya
terbatas mengenai kewajiban produk, hak privasi, praktik bisnis yang tidak adil,
penipuan, kesalahan representasi, interaksi bisnis/konsumen lainnya.8
Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan yaitu berupaya untuk
melindungi konsumen serta pelaku usaha jasa keuangan.9 Istilah konsumen berasal
dari alih Bahasa kata consumer (Inggris-Amerika) atau consumen/konsument
(Belanda). Definisi konsumen menurut Black Law Dictionary yaitu10:
a person who buys goods or service for personal, family, or house hold use, with no
intention or resale; a natural person who use products for personal rather than business
purpose.
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang dimaksud dengan
konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan
6 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), hlm. 13-14.
7 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm. 21
8 Sari Murti W. dan Johanes Widijantoro, The Role Of Financial Services Authority In The Consumer
Protection Amid The Growth Of Fintech Industry In Indonesia , Mimbar Hhukum, hlm. 299
9 Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan
10 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, hlm. 335 sebagaimana dikutip didalam Zulham, Hukum
Perlindungan Konsumen, hlm. 15
109
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada
Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta
pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan.
Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan diatur dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga
independen yang diresmikan pada 16 Juli tahun 2012 sesuai dengan amanah asal 34
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Pengaturan mengenai Otoritas Jasa
Keuangan telah diatur di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tujuan untuk melindungi konsumen dan
masyarakat pada sektor jasa keuangan.11 Pada dasarnya Otoritas Jasa Keuangan
mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap
kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun,
lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.12 Otoritas Jasa Keuangan
dalam menjalankan fungsi pengaturan mempunyai kewenangan untuk menetapkan
peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan berdasarkan Pasal 8 huruf C
Undang-Undang No.11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan fungsi pengaturan dalam
perlindungan terhadap pengguna peer to peer lending, secara khusus mengenai peer
to peer lending pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang
Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). Peer to
peer lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan
pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian
pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik
dengan menggunakan jaringan internet.13
POJK LPMUBTI pada BAB VII mengatur terkait dengan perlindungan bagi
konsumen pengguna peer to peer lending. Berdasarkan Pasal 29 POJK LPMUBTI
penyelenggara wajib menyelenggarakan prinsip dasar dari perlindungan pengguna
yaitu:
a. Transparansi;
b. Perlakuan adil;
c. Keandalan;
d. kerahasiaan dan keamanan data;
e. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.
Penyelenggara peer to peer lending dilarang menyebarkan data dan/atau
informasi kepada pihak ketiga.14 Larangan tersebut dikecualikan jika pengguna
memberikan persetujuan secara elektronik dan/atau diwajibkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.15
11 Pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan
12 Pasal 5 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
13 Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
14 Pasal 39 (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan
15 Pasal 39 (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan
110
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
2. Penerapan Pengaturan Penggunaan Debt collector pada Peer to Peer Lending
Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi pengaturan mempunyai
kewenangan untuk menetapkan peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan
berdasarkan Pasal 8 huruf C Undang-Undang No.11 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan. Untuk melaksanakan fungsi pengaturan dalam peer to peer lending,
Otoritas Jasa Keuangan telah membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi
Informasi.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan
Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi mengatur mengenai
penyelenggaraan pelayanan peer to peer lending seperti permodalan, kepemilikan,
status badan hukum penyelenggara peer to peer lending, cara pendaftaran dan
permohonan izin penyelenggaraan peer to peer lending, hak dan kewajiban para pihak
serta sanksi-sanksi bagi pelanggar peer to peer lending. Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis
Teknologi Informasi menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan peer to peer lending
di Indonesia dan juga sebagai perlindungan bagi konsumen pengguna peer to peer
lending di Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap
jalannya peer to peer lending di Indonesia yaitu dengan menunjuk Asosiasi Fintech
Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Pembentukan AFPI berawal dari aspirasi para
penyelenggara terkait dengan pentingnya kehadiran asosiasi untuk menjalankan
fungsi pengawasan dan pengaturan kepada para penyelenggara peer to peer lending
di Indonesia.16 Selain itu, pembentukan AFPI sesuai dengan Pasal 48 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam
Berbasis Teknologi Informasi yang mewajibkan para penyelenggara terdaftar pada
asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK.
AFPI merupakan mitra strategis Otoritas Jasa Keuangan untuk mewadahi
penyelenggaraan peer to peer lending di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 8
Maret 2019. Pembentukan AFPI didasarkan atas surat dari Otoritas Jasa Keuangan
No. S-5/D.05/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2019. AFPI mempunyai
kewenangan salah satunya untuk membuat Pedoman Perilaku Pemberian Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab.
Pedoman Perilaku mengatur beberapa hal-hal yang tidak diatur pada
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Berbasis Teknologi Informasi seperti mengenai penggunaan debt collector
dalam penagihan pinjaman gagal bayar pada peer to peer lending dan tata cara debt
collector dalam melakukan penagihan. Pada dasarnya pengaturan mengenai debt
collector memang tidak diatur secara khusus oleh suatu peraturan perundang-
undangan dan hanya mengacu pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata mengenai pemberian kuasa.
Penggunaan debt collector pada peer to peer lending untuk menagih pinjaman
gagal bayar berdasarkan pedoman perilaku diperbolehkan oleh AFPI. Debt collector
yang diperbolehkan oleh AFPI adalah perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang
telah terdaftar di AFPI dan memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan kepada
16 Prayogo Ryza, AFPI Ditunjuk OJK Sebagai Asosiasi Resmi Penylenggara Layanan P2P Lending , diambil
dari https://dailysocial.id/post/afpi-resmi-p2p-lending
111
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
konsumen yang dikeluarkan oleh AFPI.17 Penggunaan jasa debt collector hanya dapat
dilakukan untuk tagihan yang telah melewati batas keterlambatan 90 (hari) dari
tanggal jatuh tempo pinjaman.18 Debt collector dilarang menggunakan kekerasan fisik
dan mental dalam melakukan penagihan pinjaman gagal bayar kepada konsumen.19
Pedoman perilaku yang dibentuk oleh AFPI tidak termasuk ke dalam suatu peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Penagihan menggunakan pihak ketiga atau debt collector juga dilakukan pada
bidang perbankan dan bidang perusahaan pembiayaan. Untuk perbandingan pada
bidang perbankan walaupun terdapat etika penagihan yang dibuat oleh Asosiasi
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu tetapi Bank Indonesia tetap
mengatur mengenai penggunaan debt collector dan tata cara debt collector dalam
melakukan penagihan pinjaman gagal bayar dalam kartu kredit di dalam suatu
peraturan perundang-undangan yaitu :
a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu PB) / 9
sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 perihal
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (SEBI
2012)
Pengaturan mengenai penagihan menggunakan debt collector pada bidang
perusahaan pembiayaan telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan di dalam Pasal 49
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bertugas untuk melindungi
konsumen dalam sektor jasa keuangan yang dalam hal ini peer to peer lending, sudah
seharusnya membuat pengaturan mengenai penggunaan debt collector dan tata cara
penagihan oleh debt collector dalam melakukan penagihan pinjaman gagal bayar peer
to peer lending. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan perubahan di dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Berbasis Teknologi Informasi atau dapat membentuk suatu Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan baru. Hal tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk
diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan agar terciptanya kepastian hukum
bagi konsumen pengguna peer to peer lending.
3. Penyelesaian Sengketa Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan
Oleh Debt Collector
Mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, konsumen
yang merasa dirugikan atas kesalahan yang dilakukan debt collector dapat meminta
ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata:
17 Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama )ndonesia AFP) , Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab , diambil dari
https://www.afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku
18 Ibid.
19 Ibid. hlm.11
112
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk
menggantikan kerugian tersebut.
Agar dapat meminta ganti kerugian sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, debt collector tersebut harus memenuhi unsur-
unsur perbuatan melawan hukum.
Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi agar dapat meminta
ganti kerugian yaitu:
a. Adanya suatu perbuatan
Perbuatan adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.20 Perbuatan tersebut
tidak harus perbuatan yang disengaja tetapi juga kelalaian atau kealpaan yang
menimbulkan kerugian.21
b. Perbuatan tersebut melawan hukum
Perbuatan tersebut melawan hukum apabila berlawanan dengan hak orang lain,
kewajiban hukumnya sendiri, kesusilaan yang baik, keharusan yang diindahkan
dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.22
c. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian
Kerugian pada perbuatan melawan hukum tidak hanya kerugian secara materiil saja
tetapi juga mencakup pada kerugian secara immateriil. Kerugiaan immateriil yaitu
tidak berkurangnya harta kekayaan melainkan kerugian tersebut dapat berupa
ketakutan, kehormatan ataupun kesenangan dalam hidup.23
d. Adanya hubungan kasual (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian
Hubungan kasual merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan
hukum dengan kerugian. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan
seseorang, jika tidak ada perbuatan (sebab) maka tidak ada kerugian (akibatnya).24
e. Adanya kesalahan
Kesalahan yang terdapat di dalam perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan
yang dilakukan dengan sengaja melainkan suatu perbuatan yang dilakukan karena
kelalaian seseorang.
Penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 39 (1) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan konsumen dapat melakukan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan
terkait yaitu penyelenggara peer to peer lending (internal dispute resolution).
Berdasarkan Pasal 32 (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa disebutkan bahwa pelaku usaha jasa
keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian
pengaduan bagi Konsumen.
Surat Edaran OJK Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan
Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyebutkan
bahwa Penyelesaian Pengaduan dapat Berupa Pernyataan Maaf Atau Menawarkan
Ganti Rugi (Redress/Remedy) antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Konsumen.
Konsumen yang dapat diberikan ganti kerugian adalah kerugian yang terjadi karena
aspek finansial dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
20 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, hlm. 36
21 Ibid.
22 P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, hlm.304
23 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, hlm. 85-85
24 Ibid. hlm. 305
113
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan
aspek finansial;
b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah PUJK melakukan
penelitian;
c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk
dan/atau layanan yang diterima;
d. adanya kerugian material;
e. Konsumen telah memenuhi kewajibannya.
Sehingga konsumen yang mengalami kerugian immateriil berdasarkan surat
keputusan OJK tersebut tidak dapat memintakan ganti kerugian.
Selain pengaduan kepada penyelenggara peer to peer lending, konsumen juga
dapat melakukan pengaduan kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia
(AFPI). Pengaduan dapat dilakukan melalui website AFPI yaitu
https://afpi.or.id/pengaduan dan mengisi form yang telah tersedia. Pengaduan
melalui AFPI nantinya akan diproses dengan menindaklanjuti pengaduan tersebut
dan jika terbukti terdapat pelanggaran yang melanggar pada pedoman perilaku maka
penyelenggara akan memberikan sanksi sesuai dengan prosedur pengenaan sanksi
oleh Majelis Etika Asosiasi setelah berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan,
sanksi tersebut antara lain25:
a. Teguran tertulis
b. Publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar Otoritas Jasa Keuangan kepada
masyarakat
c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi
d. Pemberhentian tetap dari keanggotaan asosiasi
Tahapan yang kedua berdasarkan Pasal 39 (1) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan konsumen adalah penyelesaian sengketa melalui di luar pengadilan atau
pengadilan (external dispute resolution). Jika pada tahap pertama tidak mencapai
kesepakatan antara konsumen dan penyelenggara peer to peer lending maka dapat
memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui di luar pengadilan yaitu melalui
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang disediakan oleh Otoritas Jasa
Keuangan atau pengadilan.
Konsumen dapat lebih memilih LAPS sebagai alternative penyelesaian
sengketa dikarenakan prosedur yang cepat, berbiaya murah dan dengan hasil
obyektif, relevan dan adil. Penyelesaian sengketa melalui LAPS juga bersifat rahasia
sehingga antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan akan lebih nyaman.
Layanan penyelesaian sengketa di LAPS dapat melalui Mediasi, Ajudikasi dan
Arbitrase, namun tidak dapat menempuh jalur Ajudikasi dan Arbitrase jika
sebelumnya tidak melalui jalur Mediasi.
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh konsumen adalah menyampaikan
permohonan penyelesaian sengketa kepada lembaga independen yang terdaftar
dalam LAPS serta diawasi OJK, perihal belum adanya LAPS dalam peer to peer lending
maka dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. LAPS saat ini
telah memiliki enam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Otoritas
25 Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama )ndonesia AFP) , Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab , diambil dari
https://www.afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku
114
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Jasa Keuangan antara lain Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI),
Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasu Dana Pensiun
(BMDP), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI),
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dan Badan
Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI).26
Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan verifikasi dan memberikan
konfirmasi terhadap dokumen permohonan. Selanjutnya, konsumen dan
penyelenggara peer to peer lending dalam tahap mediasi akan menunjuk dan
menentukan mediatornya sendiri. Mediator hanya untuk memfasilitasi dan
mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Jika mencapai kesepakatan
antara konsumen dan penyelenggara peer to peer lending maka akan dibuatkan Akta
Perdamaian serta nantinya Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan monitoring
terhadap pelaksanaan kesepakatan. Jika pada tahap mediasi tidak juga mencapai
kesepakatan maka ditempuh melalui upaya ajudikasi dan arbitrase.
Konsumen juga dapat memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang
dilakukan di Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 39 (3) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan konsumen disebutkan bahwa Otoritas Jasa penyelesaian sengketa yang
dilakukan diluar Alternatif Penyelesaian Sengketa, konsumen dapat menyampaikan
permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi konsumen yang
merasa dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan.
Prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan Neegeri tunduk pada
ketentuan hukum prosedur formal sebagaimana diatur di dalam HIR. Prosedur
pengajuan gugatan melalui pengadilan yaitu seseorang yang merasa haknya telah
dirugikan (penggugat) oleh pihak lain (tergugat) dapat menghadap secara pribadi
atau diwakili oleh orang lain/kuasanya untuk mengajukan gugatannya kepada ketua
pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukum tergugat bertempat tinggal.27
Gugatan pada prinsipnyaa diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat tidak
dapat menulis maka dapat diajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan.28
Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberikan nomor
dan didaftarkan dalam buku register setelah membayar panjar biaya perkara yang
besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri.29
Menurut mantan hakim Susanti Adi Nugroho terdapat kritik pada
penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu penyelesaian sengketa melalui
pengadilan yang lambat, biaya perkara yang mahal, putusan peradilan sering tidak
menyelesaikan masalah dan kemampuan hakim yang generalis.30 Berdasarkan
beberapa pertimbangan, penyelesaian sengketa melalui LAPS lebih memiliki
keunggulan dibandingkan dengan melalui pengadilan maka lebih baik konsumen
melakukan penyelesaian sengketa melalui LAPS.
26 Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa , diambil dari
https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-
PenyelesaianSengketa.aspx
27 Pasal 118 HIR
28 Pasal 120 HIR
29 Pasal 121 HIR
30 Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, hlm. 5-6 sebagaimana
dikutip dalam Ema Rahmawati dan Rai Mantili, Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan , PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum hlm. 245
115
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Penyelenggara peer to peer lending yang terbukti bersalah atas terjadinya penagihan
secara sewenang-wenang dilakukan oleh debt collectornya dapat dikenakan sanksi
oleh AFPI. Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.77/POJK.01/2020 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi
Informasi Informasi Otoritas Jasa Keuangan juga dapat mengenakan sanksi
administrative berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha dan
pencabutan izin.
PENUTUP
Pengaturan terkait dengan penggunaan debt collector dalam melakukan
penagihan pada peer to peer lending belum diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal
tersebut hanya diatur di dalam Pedoman Perilaku yang dibuat oleh AFPI. Tidak diaturnya
terkait penggunaan debt collector menimbulkan kedudukan hukum yang tidak jelas dan
ketidakpastian hukum bagi pengguna peer to peer lending. Oleh karena itu, Otoritas Jasa
Keuangan berkewajiban untuk membentuk suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
terkait dengan penggunaan debt collector dan tata cara penagihan oleh debt collector
dalam melakukan penagihan pinjaman gagal bayar peer to peer lending walaupun telah
menunjuk AFPI untuk membentuk pedoman perilaku agar terciptanya kepastian hukum.
Penyelesaian sengketa khususnya pada peer to peer lending diharapkan bagi Otoritas Jasa
Keuangan segera membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa pada bidang
peer to peer lending.
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan
Peraturan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi
Informasi
Buku
Fuady, Munir. 2005. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Cetakan
Kedua. PT Citra Aditya. Bandung.
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat). Cetakan ke-17. Jakarta. Rajawali Pers.
Simanjuntak, P.N.H. 2017. Hukum Perdata Indonesia. Edisi Pertama. Cetakan ke-4.
KENCANA. Jakarta.
Setiawan, Rachmat. 1982. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum. Alumni
Bandung. Bandung.
Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Cetakan ke-1. Jakarta. Kencana.
Artikel Jurnal Melalui Website
Murti, Sari dan Widijantoro, Johanes. 2019. The Role Of Financial Services Authority In
The Consumer Protection Amid The Growth Of Fintech Industry In Indonesia.
116
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Mimbar Hukum. 31(2): 229. Retrieved from
https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/43129/25630
Rahmawati, Ema dan Mantili, Rai. 2016. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. PADJADJARAN Jurnal
Ilmu Hukum. 3(2): 240-260. Retrieved from
http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9546/5399
Website
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). 2019. Pedoman Perilaku
Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara
Bertanggung Jawab. https://www.afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku. 26
Desember 2019.
Departemen Perlindungan konsumen. 2017. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech.
https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/20180713145126
%20Fintech.pdf. 23 Desember 2019.
Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan
konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-PenyelesaianSengketa.aspx. 24 Maret
2020.
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2019. Peer to Peer Lending (P2P)
Pelajaran Dari China.
http://lppi.or.id/site/assets/files/1424/a_12_fintek_di_china.pdf. 26 Desember
2019.
Ryza, Prayogo. 2019. AFPI Ditunjuk OJK Sebagai Asosiasi Resmi Penylenggara Layanan
P2P Lending. https://dailysocial.id/post/afpi-resmi-p2p-lending. 8 Mei 2020
117
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
118
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
PERBANDINGAN KEBIJAKAN SISTEM BIG DATA DI INDONESIA DAN
UNI EROPA
Tanzil Kurmiawan1, Anang Setiyawan2, Woro Winandi3
1Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Wiraraja. Email: [email protected]
2Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Wiraraja
3Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Wiraraja
ABSTRAK ARTICLE INFO
Hak asasi manusia merupakan privasi individu yang harus atau wajib Kata Kunci:
dilindungi oleh negara dan diakui secara internasional. Perlindungan privasi Perlindungan hukum,
diatur dalam pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan privasi individu, big
pemerintah di Indonesia cukup banyak dalam mengatur privasi individu pada data.
data pribadi namun belum cukup tegas dan jelas dalam mengatur
perlindungan dan kerahasiaan privasi individu khususnya yang tersimpan Cite this paper:
dalam big data. Perkembangan big data di Indonesia sangat pesat sehingga Tanzil Kurmiawan, A. S.
telah banyak pihak yang mengambil keuntungan bisnis dengan mengelola W. W., 2020.
data warga negara Indonesia dalam sistem yang dibuatnya. Namun hal Perbandingan
tersebut tidak diimbangi dengan adanya pembaruan regulasi dan adanya Kebijakan Sistem Big
kepastian hukum atas standar keamanan informasi yang diterapkan dalam Data Di Indonesia dan
sistem big data tersebut sehingga pemilik data mengalami kerugian jika Uni Eropa. Widya
terjadi pelanggaran atas data pribadinya. Hasil penelitian ini adalah Yuridika: Jurnal Hukum,
membandingkan dan menganalisis peraturan yang berlaku di Indonesia 3(2).
dengan General Data Protection Regulation yang secara efektif berlaku di Uni
Eropa sejak 2018.
PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi semakin maju seiring dengan perkembangan
zaman. Perkembangan teknologi ini menjadi peluang dan tantangan bagi masyarakat.
Berbagai pengembangan baik secara software maupun hardware terus dilakukan.
Perkembangan teknologi informasi merupakan adanya interaksi aktif baik antara
individu dengan pihak peneyedia jasa dan informasi.1 Informasi dan data memiliki
keterkaitan yang erat. Informasi merupakan data yang memiliki makna dan dapat diolah
menjadi bentuk yang lebih berarti. Sementara data adalah kumpulan fakta-fakta yang
1 Sinta Dewi, Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan pengguanaan
cloud computing di Indonesia,Yustisia Vol.5 no.1. 2016
119
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
menggambarkan suatu kejadian pada saat tertentu.2 Dengan kemajuan teknologi terkini,
data dengan ukuran kecil dapat dengan mudah dibagikan melalui berbagai perangkat dan
aplikasi. Misalnya melalui media sosial, e-mail, blog/web, dan sebagainya. Sementara
untuk data dengan jumlah banyak dan ukuran yang lebih besar, disimpan dan dibagikan
dengan bantuan sistem cloud.
Konsep sistem cloud inilah yang menjadi dasar pengembangan sebuah big data.
dalam big data berbagai macam bentuk dan ukuran data akan tersimpan dalam satu
wadah yang disebut dengan Pusat Data / Data Center. Saat ini implementasi big data dan
analisis data diperlukan oleh berbagai perusahaan untuk mengumpulkan data pengguna
bagi kepentingan kemajuan bisnis perusahaan. Sebagai contoh penerapan sebuah sistem
big data adalah penyimpanan dan pemrosesan data pengguna aplikasi facebook dan
perusahaan starup, GOJEK dan perusahaan lainya. Hasil analis big data sangat
menguntungkan bisnis perusahaan. Sementara bagi pengguna, manfaatnya tergantung
dari jenis layanan yang didapatkan. Data pengguna tersimpan dan diproses tanpa
diketahui maksud dan tujuannya bahkan tidak tahu sampai kapan data tersebut
dipergunakan. Bisa saja data-data disalahgunakan oleh perusahaan pemilik dengan
tujuan lain atau bahkan diperjualbelikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik
data. Itulah pentingnya sebuah regulasi yang mampu mengatur secara jelas dan tegas
tentang implementasi analisis sistem big data.
Istilah big data pertama kali muncul sekitar tahun 2005-an yang diperkenalkan
oleh O’Reilly Media. Sejak saat itu berbagai perusahaan berusaha untuk mempelajari
konsep big data dan berupaya menemukan sistem yang tepat sebagai cara untuk
memanfaatkan big data untuk pengembangan bisnisnya. Salah satu pihak yang sukses
dalam mengembangkan teknologi big data adalah perusahaan Google dan Facebook.
Sejak saat itu istilah big data menjadi pusat perhatian dalam perkembangan dunia
teknologi. Secara sederhana, big data terdiri atas tiga V, yaitu volume, variety, dan
velocity3. Volume berupa kapasitas atau ukuran media penyimpanan data dalam skala
besar bahkan mungkin tidak terbatas. Variety adalah keragaman data berupa tipe atau
jenis data yang dapat diolah, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Sementara
velocity adalah kecepatan memproses data yang tersimpan. Pemanfaatan big data di
berbagai sektor, organisasi dan perusahaan di Indonesia tetap memperhatikan aspek
keamanan siber dan infrastruktur jaringan yang tersedia, sehingga bisa
diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran. Namun demikian, setiap konsep
teknologi yang canggih tetap memiliki celah, khususnya masalah privasi dan keamanan
informasi. Sistem big data yang menyimpan data dalam ukuran besar, harus selalu
dipastikan keamanannya khususnya di sisi infrastrukturnya. Sehingga tidak terjadi
kebocoran di dalamnya. Keamanan siber juga bisa dijamin jika ada keterlibatan dan
sinergitas antar berbagai pihak yang terkait. Pemerintah memiliki kewajiban dalam hal
menyiapkan regulasi atau aturan-aturan yang bisa menjamin keamanan data tersebut.
Information Security atau keamanan informasi adalah bagaimana memahami dan
mengontrol ancaman terhadap aset yang kita miliki dan lindungi. Keamanan informasi
juga bisa berarti tindakan pencegahan dari serangan pengguna atau pengakses sebuah
sistem yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sangat penting untuk dipahami dalam hal
2 Nafiudin, Sistem informasi manajemen, Qiara Media, Pasuruan, 2019, hlm. 24.
3 Wijaya, W. M, Teknologi Big Data: Sistem Canggih di Balik Google, Yahoo!, Facebook, IBM (Vol. 1),
Deepublish, Yogyakarta, hlm 8.
120
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
membuat sebuah kebijakan kaitannya dengan data pribadi yang disimpan dalam sebuah
sistem Big Data. Prinsip dasar keamanan informasi adalah :
1. Confidentiality (kerahasiaan). Artinya informasi yang kita miliki pada sistem kita,
adalah bersifat rahasia dan pengguna/orang lain yang tidak berkepentingan tidak
dapat melihat/mengaksesnya.
2. Integrity (integritas). Artinya informasi sesuai dengan aslinya, tidak diubah oleh
pihak yang tidak berwenang, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas informasi
tersebut tetap terjaga.
3. Availability (ketersediaan). Artinya dipastikan bahwa informasi selalu tersedia dan
dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan dan berwenang atas informasi
tersebut.
Penyalahgunaan data dapat merugikan pihak pemilik sistem dan pemilik data.
Beberapa hal yang dapat menjadi ancaman keamanan informasi yaitu:
1. Interruption. Yaitu suatu ancaman terhadap ketersediaan data, dengan cara data
yang ada dalam sistem dirusak atau dihapus sehingga informasi yang tersedia dalam
data tersebut sudah tidak ada lagi.
2. Interception. Yaitu ancaman terhadap kerahasiaan isi data. Informasi yang ada
dalam data tersebut disadap atau dapat diketahui oleh orang yang tidak berhak atas
data tersebut.
3. Modification. Yaitu ancaman terhadap integritas data, dengan cara mengakses jalur
lalu lintas informasi yang sedang dikirim kemudian merubahnya sesuai dengan
keinginan orang tersebut.
4. Fabrication. Yaitu dengan cara memalsukan isi informasi suatu data sehingga
membuat orang yang menerima data tersebut menganggap informasi itu berasal
dari orang yang dapat dipercaya.
Pada tahun 2019, facebook menghapus backup data pengguna yang tersimpan di
server cloud Amazon menyusul adanya laporan tereksposnya 540 juta data pengguna
facebook. Sama halnya dengan facebook, aplikasi lain yang menerapkan sistem big data
adalah aplikasi marketplace atau belanja secara daring. Contoh implementasi analis big
data oleh lembaga pemerintah adalah program Horizon Scanning Center di United
Kingdom (Inggris). Dilansir ec.europe.eu, program Foresight dan Horizon Scanning yang
diterapkan di Uni Eropa berhasil merekomendasikan kebijakan jangka panjang di bidang
teknologi guna mengantisipasi tantangan yang muncul dalam masyarakat. Studi foresight
tersebut bahkan mampu menganalisis tantangan sosial berdasarkan penelitian dan
kebijakan Uni Eropa yang telah dilakukan selama kurun waktu lima hingga tiga puluh
tahun.
Seiring perkembangan sistem big data yang telah banyak dimanfaatkan baik oleh
lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta di Uni Eropa, Big data tidak akan ada
artinya jika tidak ada proses pengumpulan data dari masyarakat. Oleh karena itu,
masyarakat sangat berperan dalam memberikan data yang tepat dan akurat. Masyarakat
perlu jaminan data yang diberikan dapat digunakan dengan semestinya. Tidak adanya
jaminan perlindungan keamanan dan kerahasiaan data, akan menyebabkan data di
dalamnya mudah dicuri dan disalahgunakan. Data sensitif seperti privasi individu yang
dikumpulkan dan disimpan dalam sebuah big data, seharusnya telah diatur sebuah
mekanisme yang menjamin bagaimana data tersebut dilindungi, dibagi, dipelihara dan
dimusnahkan. Salah satu isu bobolnya big data di Indonesia adalah klaim seorang peretas
dari akun twitter @underthebreach, yang mengklaim telah membobol data 2,3 juta warga
Indonesia dari sistem KPU.
121
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara Indonesia
adalah negara hukum yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum untuk
menegakkan kebenaran dan keadilan. Negara Indonesia merupakan penganut sistem
hukum Eropa Kontinental sejak era penjajahan, yang sangat kental dengan unsur
kepastian hukum. Salah satu aspek asas kepastian hukum adalah penegakan hukum.
Pelanggaran atau tindak kejahatan dapat dipidana apabila telah ada undang-undang atau
hukum tertulis yang mengaturnya. Unsur-unsur utama dalam sistem Eropa Kontinental
yang dikemukakan Julius Stahl sebagaimana dikutip Azhary, yaitu:4
1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus
berdasarkan pada teori trias politika (pemisahan);
3. Di saat menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan undang-undang
(welmatigh bestuur); dan
4. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah
masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi
seseorang), maka akan ada pengadilan yang akan menyelesaikannya.
Data privasi individu merupakan hak asasi yang dilindungi oleh negara.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat(1). Sementara
berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan
data pribadi yang juga merupakan privasi individu yang bukan untuk dibuka dan
dipublikasikan. Pemerintah wajib menjamin dan memastikan privasi individu yang
dikumpulkan dan disimpan dalam bentuk data-data di sistem big data harus berada
dalam kondisi aman dan terlindungi. Salah satunya penggunaan General Data Protection
Regulation (GDPR). Wilayah Uni Eropa secara efektif memperlakukakan GDPR dan
mengikat masalah perlindungan privasi warga negara anggotanya. Masyarakat
memerlukan kepastian hukum mengenai data yang diberikan. Bentuk perlindungan
subjek hukum tersebut termasuk di dalamnya yaitu keamanan dan kerahasiaan data
pribadi masyarakat dalam sebuah sistem big data. Hal ini sama artinya dengan
melindungi privasi individu masyarakat tersebut. Melindungi privasi menjadi sebuah
tuntutan bagi negara sebagai bentuk penghargaan atas hak seseorang sehingga
masyarakatnya dapat lebih menikmati kehidupannya. Dengan demikian diperlukan
adanya pengetahuan mengenai perbandingan kebijakan sistem big data di Indonesia dan
Uni Eropa agar dapat memberikan manfaat terhadap perusahaan dan masyarakat.
Artikel ini ditulis berpedoman pada penelitian hukum normatif dengan pendekatan
statuta dan comparative approach. Penelitian hukum dilakukan dengan maksud untuk
menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma
hukum, kemudian adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan
prinsip hukum, serta apakah tindakan yang dilakukan seseorang telah sesuai dengan
norma hukum atau prinsip hukum yang ada, yaitu kaitannya dengan kebijakan sistem big
data di Indonesia dan bagaimana perbandingan perlindungan hukum atas privasi
individu dalam kebijakan tersebut dengan yang diatur di Uni Eropa. Pendekatan statute
approach dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan
regulasi di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas privasi individu,
khususnya yang diatur dalam kebijakan sistem big data di Indonesia, apakah ada
konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang atau aturan-aturan yang satu dengan
4 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm 57.
122
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
undang-undang atau aturan-aturan yang lainnya. Sedangkan pendekatan komparatif
(comparative approach) dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang yang
berlaku di Indonesia dengan undang-undang di negara lain, dengan tujuan memperoleh
hasil tentang persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Peraturan perundang-
undangan yang digunakan sebagai pembanding adalah peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Uni Eropa, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) atau
peraturan lain mengenai sistem big data dan perlindungan privasi individu.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Privasi individu sebagai hak asasi diakui secara internasional sebagaimana
tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak-
Hak Asasi Manusia (UDHR) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember
1948. Adanya perbedaan dan persamaan mengenai peraturan sistem big data di
Indonesia dan Uni Eropa menjadi tantangan sendiri untuk memberikan pengetahuan
mendalam mengenai peraturan hukum yang ada.
A. Persamaan Dan Perbedaan Kebijakan Sistem Big Data Di Indonesia Dan Uni
Eropa
1. Definisi dan Jenis Data Pribadi yang Disimpan dalam Sistem Big Data
Persamaannya adalah privasi individu merupakan hak asasi manusia yang wajib
dilindungi oleh negara dan telah diakui secara internasional. Definisi privasi yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara garis besar sama dengan yang
diatur di Uni Eropa, namun tetap butuh penegasan secara khusus di UU ITE. Pengaturan
tentang penyelenggaraan sistem elektronik yang memproses data pribadi di dalamnya
sudah sama-sama ada baik di Indonesia maupun di Uni Eropa. Hanya saja di Indonesia
pengaturan secara rinci, jelas dan tegas bukan diatur dalam Undang-undang, melainkan
Peraturan Pemerintah. Perbedaan sistem big data dapat terlihat dari perbedaan
peraturan di Indonesia dan Uni Eropa dimana dalam Undang-Undang ITE yang mengatur
secara khusus tentang sistem elektronik, tidak menjelaskan secara tegas apa yang
termasuk dalam kriteria data pribadi. Penegasan tentang data pribadi justru dijelaskan di
Undang-Undang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan. Hal ini menyebabkan penanganan kasus hukum kaitannya dengan
pelrindungan data pribadi yang diproses dalam sebuah sistem elektronik menjadi sulit
diselesaikan. Berbeda dengan yang dijelaskan dalam GDPR Uni Eropa, yang dengan tegas
mendeskripsikan kriteria data pribadi yang dilindungi. Dalam pasal 4 GDPR, data pribadi
diartikan sebagai segala informasi yang berkaitan dengan seseorang yang dapat
diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya yang merujuk
pada identitas orang tersebut, seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi,
userid/username, kondisi fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, kesehatan, budaya
atau kehidupan sosial orang tersebut.
Pengaturan definisi dan jenis data pribadi juga disebutkan dengan jelas dan tegas
dalam Data Protection Act 2018 (DPA). DPA merupakan undang-undang di negara Inggris
yang merupakan implementasi GDPR. Data pribadi yang diatur di dalam DPA termasuk di
antaranya adalah merupakan data sensitif, seperti ras, latar belakang etnis, opini politik,
keyakinan agama, keanggotaan serikat pekerja, genetika, biometrik, informasi kesehatan
dan kehidupan seksual. Pengaturan definisi dan jenis data pribadi dalam sebuah
peraturan perundang-undangan sangatlah penting, terutama yang berkaitan dengan
pengelolaan data dalam sebuah sistem elektronik. Dengan menegaskan definisi dan jenis
data pribadi, maka baik pihak pemilik data maupun pengelola data akan lebih berhati-hati
dan bertanggung jawab atas data-data tersebut. Pengeloa data hanya akan meminta data
123
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
sesuai dengan tujuan pengelolaan data. Dengan demikian prinsip minimitation dan
storage limited bisa diterapkan dan penyalahgunaan data bisa diantisipasi.
Perlindungan hukum atas data pribadi yang diatur di dalam GDPR adalah kepastian
hukum atas perlindungan beberapa hak pemilik data. Di antaranya adalah hak agar data
miliknya disediakan dan dibuka aksesnya untuk pemilik data. Pemilik data juga berhak
memiliki salinan data miliknya yang disimpan dan diolah dalam sebuah sistem, serta
informasi mengenai tujuan pengolahan data, kategori data apa saja yang diolah, siapa saja
yang dapat melihat data tersebut, serta berapa lama data tersebut disimpan dan diolah
dalam sistem. GDPR menjamin jika terjadi kerusakan atau perubahan data, maka pemilik
data dapat meminta pengelola data agar memperbaiki atau menghapus data tersebut,
serta menyampaikan keluhannya kepada otoritas pengawas perlindungan data yang
berwenang.
2. Pihak yang Bertanggung Jawab
Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi di Indonesia sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya, pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi
disebut Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). PSE yang dimaksud adalah setiap orang,
penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola,
dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau
keperluan pihak lain. Di dalam PP Nomor 71 Tahun 2019, PSE dibagi menjadi dua, yaitu
PSE lingkup publik dan PSE lingkup privat. Lingkup publik artinya penyelenggara
tersebut berbentuk institusi penyelenggara negara atau yang ditunjuk oleh institusi
penyelenggara negara, sementara lingkup privat diselenggarakan oleh orang, badan
usaha dan masyarakat. Selain PSE, dijelaskan pula pengguna sistem elektronik yaitu
setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan
barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem
elektonik.
Penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi ketersediaan, keutuhan,
keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik yang dikelolanya, serta
wajib menyediakan prosedur mengenai tata cara sistem yang mudah dipahami oleh
pengguna atau pemilik data. Kaitannya dengan perlindungan data pribadi, penyelenggara
sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam
melakukan pemrosesan data pribadi, seperti melakukan pengumpulan data secara sah
dan adil secara hukum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah mendapatkan
persetujuan dari pemilik data, kemudian melakukan pemrosesan secara akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan. Apabila tujuan utama telah tercapai, penyelenggara sistem
elektronik wajib menghapus data penggunanya kecuali masih dibutuhkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara di Uni Eropa, sebagaimana diatur dalam General Data Protection
Regulation (GDPR), pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sebuah sistem
dibagi menjadi dua, yaitu controllers (pengendali) dan processors (pengelola) data.
Pengendali adalah orang atau badan hukum, otoritas publik atau badan lain, sendiri atau
bersama-sama yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi. Sementara
pengelola data adalah orang atau badan hukum, otoritas publik atau badan lain yang
memproses data pribadi dan bertanggung jawab kepada pengendali data. Pengendali
harus memastikan bahwa pemrosesan data pribadi telah sesuai dengan yang diatur di
dalam GDPR sebelum pengelola data mulai mengumpulkan dan memproses data pribadi.
Pengendali menerapkan tahapan-tahapan guna memastikan bahwa hanya data pribadi
124
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
yang diperlukan saja yang akan diproses sesuai dengan tujuan, termasuk jumlah dan tipe
data serta berapa lama data tersebut akan disimpan dalam sistem.
Berbeda dengan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2019, di dalam GDPR diatur
lebih detil kewajiban pengendali dan pengelola data kaitannya dengan perlindungan data
pribadi. Misalnya, pengendali maupun pengelola data wajib memberitahukan otoritas
pengawas perlindungan data dan juga kepada pemilik data apabila terjadi pelanggaran.
Di pasal 37 GDPR juga diatur yang disebut dengan The Data Protection Officer (DPO) atau
petugas perlindungan data. DPO ditunjuk oleh pengendali dan pengelola data jika terjadi
kasus hukum pelanggaran perlindungan data pribadi. DPO merupakan tenaga profesional
yang memiliki keahlian khusus yang memiliki tugas memberitahu dan mengingatkan
pihak pengendali dan pengelola data agar selalu melaksanakan kewajibannya sesuai
dengan ketentuan GDPR. DPO bekerja sama dengan otoritas pengawas perlindungan data
dalam memberikan saran jika diminta oleh pengendali dan pengelola data kaitannya
dengan dampak pemrosesan data dan/atau kinerja mereka.
3. Pihak yang Mengawasi
Terdapat tiga pengawas perlindungan data di Uni Eropa yaitu Independent
Supervisors, European Data Protection Board, dan European Data Protection Supervisors.
Independent Supervisors diatur dalam pasal 51 s.d. 59. Tugas utama Independent
Supervisors adalah secara khusus memantau dan menegakkan penerapan peraturan
perlindungan data (GDPR); mensosialisasikan pemahaman publik tentang pentingnya
perlindungan dan hak atas pemrosesan data pribadi; melayani, menyelidiki dan
menangani pengaduan yang diajukan oleh pemilik data serta bekerja sama dengan
otoritas pengawas lainnya untuk memastikan konsistensi penerapan dan penegakan
hukum atas peraturan ini. European Data Protection Board (EDPB) diatur dalam pasal 68
s.d. 70. EDPB atau Dewan Perlindungan Data Eropa dibentuk sebagai badan perhimpunan
dan memiliki kepribadian hukum. Dewan ini terdiri atas perwakilan dari masing-masing
negara di Uni Eropa ditambah dengan The European Data Protection Supervisor (EDPS)
atau Pengawas Perlindungan Data Eropa. EDPS adalah otoritas pengawas independen
yang memastikan lembaga-lembaga dan badan-badan Eropa untuk menghormati hak
privasi individu dan perlindungan atas data ketika diproses untuk kemudian digunakan
sebagai rekomendasi mengambil kebijakan. Dasar hukum pembentukan otoritas
perlindungan data Uni Eropa ini adalah Regulation (EC) No. 45/2001 of European
Parliement and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with
regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on
the free movement of such data yang kemudian diubah menjadi Regulation (EU)
2018/1725 of the European Parliement and of the Council of 23 October 2018 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union
institution, bodies, offices, and agencies and on the free movement of such data. Dengan
dasar hukum ini, maka tugas dan fungsi EDPS sebagai otoritas perlindungan data di Uni
Eropa akan sejalan dengan Undang-undang perlindungan data yang telah dikeluarkan
sebelumnya, yaitu The General Data Protection Regulation (GDPR). Pembentukan otoritas
pengawas perlindungan data sangat bermanfaat jika terjadi pelanggaran perlindungan
data pribadi lintas negara namun masih dalam satu teritorial. Adanya otoritas pengawas
ini diharapkan dapat menyelesaikan kasus hukum pelanggaran perlindungan data
pribadi dengan cepat.
4. Penetapan Sanksi Ketika Terjadi Pelanggaran
Persamaan lainnya antara peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Uni
Eropa adalah sama-sama telah menetapkan sanksi administratif apabila terjadi
125
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Penetapan sanksi dalam ketentuan
pidana sebagaimana diatur pada UU ITE disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.
Kaitannya dengan perlindungan privasi individu dalam sebuah sistem big data,
sebagaimana disebut dalam pasal 30, yaitu “(1)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang
lain dengan cara apa pun. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan
tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Setiap
Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau
Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau
menjebol sistem pengamanan.” Pelanggaran atas pasal 30 ayat(1) akan dikenakan sanksi
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), pelanggaran atas pasal 30 ayat(2) akan
dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dan pelanggaran atas pasal 30 ayat(3)
akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Sementara bagi
penyelenggara sistem elektronik yang lalai atas keamanan perlindungan data pribadi
hanya akan dikenasi sanksi adminstratif berupa teguran tertulis, denda administratif,
penghentian sementara, pemutusan akses dan/atau dikeluarkan dari daftar.
Penetapan sanksi kaitannya dengan pelanggaran atas perlindungan data pribadi di
Indonesia sangat berbeda dengan yang ditetapkan di dalam GDPR. Ketentuan umum
mengenai penetapan sanksi ada dalam pasal 83 GDPR. Penetapan sanksi berbeda-beda
sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Beberapa hal yang berbeda dengan yang ada di
Indonesia, yaitu :
a) Penetapan sanksi bergantung pada jenis data pribadi dan dampak yang diderita
pemilik data akibat pelanggaran yang terjadi
b) Pelanggaran yang terjadi akibat disengaja atau karena kelalaian pengendali dan
pengelola data
c) Penetapan sanksi bergantung pada tingkat tanggung jawab dan kerja sama
pengendali dan pengelola data
d) Peran otoritas pengawas perlindungan data sangat berperan sebagai bahan
pertimbangan dalam menetapkan sanksi
e) Jika pelanggaran terjadi akibat kelalaian pengendali dan pengelola data, maka
jumlah denda administratif tidak akan melebihi jumlah yang ditentukan untuk
pelanggaran paling berat
f) Denda yang dikenakan sebagai sanksi adminisrtrasi sebesar 10.000.000 (sepuluh
juta) s.d. 20.000.000 (dua puluh juta) EUR atau 2 s.d. 4 % dari total perputaran kas
di seluruh dunia selama setahun, tergantung prinsip perlindungan data pribadi
mana yang dilanggar.
g) Denda yang dikenakan akibat ketidakpatuhan terhadap perintah otoritas pengawas
perlindungan data pribadi adalah paling banyak 20.000.000 (dua puluh juta) EUR
atau maksimal 4% dari total perputaran kas di seluruh dunia selama setahun,
tergantung prinsip perlindungan data pribadi mana yang dilanggar.
126
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
B. Tabel perbandingan kebijakan sistem big data di indonesia dan uni eropa
Perbandingan antara kebijakan yang ada dalam peraturan perundang-undangan
kaitannya dengan implementasi sistem big data di Indonesia dan Uni Eropa dapat dilihat
pada tabel berikut.
No Pembanding Indonesia Uni Eropa
1 Pengakuan privasi individu
sebagai hak asasi manusia
2 Definisi dan jenis data UU ITE tidak detil, ada di UU
Administrasi Kependudukan Lengkap dari definisi hingga jenis
pribadi
data sensitif
3 Ketentuan mengenai
sistem elektronik Masih terlalu umum dan kabur
4 Pihak penyelenggara Tidak jelas / kabur
sistem elektronik Detil, dibagi menjadi pengendali
dan pengelola data, serta petugas
5 Otoritas pengawas Kurang jelas dan tegas
perlindungan data pribadi perlindungan data
6 Hak dan kewajiban
penyelenggara sistem Detil, dibagi menjadi Independent
elektronik dan pemilik data Jumlah denda kecil dan tidak
Supervisors, European Data
7 Standar Keamanan jelas penentuan dasar Protection Board, dan European
Informasi pengenaannya
Data Protection Supervisors
8 Ketentuan pidana dan
penetapan sanksi
Detil sesuai dengan tahapan-tahapan
berdasarkan prinsip perlindungan
data pribadi
Detil sesuai risiko pelanggaran
Jelas dasar pengenaan sanksinya
dan jumlah denda yang sangat besar
akan menekan pengendali dan
pengelola data lebih bertanggung
jawab atas perlindungan data
pribadi yang diprosesnya
PENUTUP
Peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Uni Eropa terdapat
persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaan tersebut mengenai privasi
individu, Sistem elektronik dan Sanksi Administratif. Privasi Individu dimana hak asasi
manusia yang wajib dilindungi oleh negara telah diakui secara internasional. Peraturan
perundang undangan di Indonesia secara garis besar memiliki kesamaan dengan aturan
di Uni Eropa, akan tetapi butuh penegasan secara khusus di UU ITE. Keduanya dalam
penyelenggaraan sistem elektronik baik. Peraturan di Indonesia dipaparkan secara rinci,
jelas dan tegas dalam aturan Peraturan Pemerintah. Perbedaan peraturan terdapat pada
kebijakan sistem big data pada lingkup definisi data pribadi. Indonesia masih tidak
ditetapkan dengan jelas dan tegas mengenai perlindungan data pribadi. Perbedaan lain
127
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
terlihat dari penetapan denda pelanggaran data pribadi serta jumlah denda yang
dikenakan.
DAFTAR PUSTAKA
Buku Literatur.
Dewi, S. 2009. Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce
Menurut Hukum Internasional. Bandung: Widya Padjajaran.
Miriam B. 1993. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
Nafiudin. 2019. Sistem informasi manajemen. Pasuruan : Qiara Media.
Wijaya, W. M. 2019. Teknologi Big Data: Sistem Canggih di Balik Google, Yahoo!, Facebook,
IBM (Vol. 1). Yogyakarta : Deepublish
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
Universal Declaration of Human Rights oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10
Desember 1948
European Treaty Series No. 108 Convention for the Protection of Individuals with regard to
Automatic Processing of Personal Data pada tanggal 28 Januari 1981
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General
Data Protection Regulation)
Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October
2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal
data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement
of such data
128
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Jurnal
Dewi, Sinta. 2016. Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan
Dengan Pengguanaan Cloud Computing di Indonesia,Yustisia. 5.1
Demchenko, Y & Laat, Cees & Membrey, Peter, 2014, Defining Architecture Components of
the Big Data Ecosystem. International Conference on Collaboration Technologies
and Systems (CTS), IEEE (p. 104-112).
https://www.researchgate.net/publication/269272409_Defining_architecture_co
mponents_of_the_Big_Data_Ecosystem/citation/download
Kim, Gang-Hoon & Trimi, Silvana & Chung, Ji-Hyong. 2014. Big Data Applications in the
Government Sector: A Comparative Analysis among Leading Countries.
Communications of The ACM (p. 78-85).
https://www.researchgate.net/publication/260865566_Big_Data_Applications_i
n_the_Government_Sector_A_Comparative_Analysis_among_Leading_Countries
Kuner, Christopher, et al. 2012. The Challenge of Big Data for Data Protection.
International Data Privacy Law, Volume 2, Issue 2, May 2012, Pages 47–49.
https://doi.org/10.1093/idpl/ips003
McDermott, Yvonne. 2017. Conceptualising the Right to Data Protection in an Era of Big
Data.". Big Data & Society 4.1: 2053951716686994.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053951716686994
Nugroho, FP, Abdullah, RW, Wulandari, S & Hanafi, H. 2019. Keamanan Big Data di Era
Digital di Indonesia. Jurnal Informa 5.1 (hlm. 28-34)
Warren, Samuel D and Louis D Brandeis. 1890. The Right to Privacy. Harvard Law Review
Vol. 4 (p. 193-220)
Zarsky, Tal Z. 2016. Incompatible : The GDPR in the Age of Big Data. Seton Hall L. Rev. 47 :
995.
Internet
Act, Data Protection 1998, London Station Off, diakses pada tanggal 30 Januari 2020 :
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents
BBC, Data on 540 million Facebook Users Exposed, diakses pada tanggal 2 Pebruari 2020 :
https://www.bbc.com/news/technology-47812470
Europa.eu, Foresight and Horizon Scanning, diakses pada 13 Mei 2020 :
https://ec.europa.eu/jrc/en/research/crosscutting-activities/foresight
Fyk, Hacker Diduga Jebol Jutaan Data Penduduk di KPU, diakses pada tanggal 30 Mei 2020
: https://inet.detik.com/security/d-5024151/hacker-diduga-jebol-jutaan-data-
penduduk-di-kpu
Gov.uk, Horizon Scanning Programme Team, diakses pada tanggal 13 Mei 2020 :
https://www.gov.uk/government/groups/horizon-scanning-programme-team
129
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Josh Constine, How Big is Facebook s Data? 2.5 Billion Pieces of Content and 500+ Terabytes
Ingested Every Day, diakses pada tanggal 20 Juni 2020 :
https://techcrunch.com/2012/08/22/how-big-is-facebooks-data-2-5-billion-
pieces-of-content-and-500-terabytes-ingested-every-day/
OECD, OECD Privacy Guidelines, diakses pada tanggal 20 Mei 2020 :
https://www.oecd.org/sti/ieconomy/privacy-guidelines.htm
Wahyunanda KP, Data 91 Juta Pengguna Tokopedia dan 7 Juta Merchant Dilaporkan Dijual
di Dark Web, diakses pada tanggal 13 Mei 2020 :
https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/10203107/data-91-juta-
pengguna-tokopedia-dan-7-juta-merchant-dilaporkan-dijual-di-dark
Wan Ulfa NZ, Bagaimana Data Pengguna Memberi Untung bagi Go-Jek, diakses pada
tanggal 2 Pebruari 2020 : https://tirto.id/bagaimana-data-pengguna-memberi-
untung-bagi-go-jek-cukG
130
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
HILANGNYA SENDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH MELALUI
KORPORATOKRASI RUU OMNIBUS LAW
Adithya Tri Firmansyah1, Ema Sarila Sinaga2, Fenia Aurully Aisyah3
1Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang. E-mail : [email protected]
2Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang
3Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang
ABSTRAK ARTICLE INFO
Salah satu faktor yang menghambat peningkatan iklim investasi di Indonesia Kata Kunci:
disebabkan karena permasalahan regulasi. Pemerintah tengah melakukan Korporatokrasi;
berbagai upaya dalam mengejewantahkan kesejahteraan rakyat, Demokrasi; Omnibus
sebagaimana paradigma pancasila. Pemerintah berupaya meningkatkan Law
pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Dalam implementasinya
pemerintah mengagas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang Cite this paper:
dengan alasan guna memangkas dan menyederhanakan berbagai regulasi Adithya Tri
yang dinilai sudah terlalu banyak dan tumpang tindih. Terdapat 8.451 aturan Firmansyah, E. S. S. F. A.
di tingkat pusat dan 15.985 peraturan daerah. Dimana hal tersebut membuat A., 2020. Hilangnya
Pemerintah terkekang dan terbatas ruang geraknya sehingga kecepatan Sendi Demokrasi dan
pemerintah dalam mengambil keputusan menjadi terlambat dan kurang Otonomi Daerah
tepat. Bagi Pemerintah Omnibus law memiliki tujuan untuk mendorong Melalui Korporatokrasi
pertumbuhan ekonomi nasional. Namun terjadi polemik dalam proses RUU Omnibus Law.
pembentukan RUU Omnibus Law ini. Beragam penolakan dari berbagai Widya Yuridika: Jurnal
elemen, utamanya masyarakat. RUU Omnibus Law yang menjadi sorotan ialah Hukum, 3(2).
Cipta kerja kemudian lingkungan hidup dan juga prinsip otonomi daerah
yang coba diganggu. Titik masalah dari produk hukum Omnibus Law ini
adalah tidak mencerminkan partisipasi masyarakat.
PENDAHULUAN
Hukum sejatinya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Pernyataan ini
juga dipertegas oleh adagium Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) yakni Ubi Societas Ibi Ius
yang berarti dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum. Tentu hal ini menjadikan
alasan bahwa pentingnya peranan hukum sebagai sebuah aturan main dalam hidup dan
kehidupan manusia. Secara garis besar, hukum pada dasarnya memiliki beberapa fungsi
dalam kehidupan masyarakat, antara lain: Pertama, sebagai standard of conduct yakni
sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak
serta dalam melakukan hubungan satu dengan lain; Kedua, sebagai as a tool social
131
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
engeneering, yakni sarana atau alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik,
baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat; ketiga : sebagai as a tool of social
control, yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar
mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila;
keempat, sebagai as a facility on of human interaction yakni hukum berfungsi tidak hanya
untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan
cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk
menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.1
Termasuk di Negara Republik Indonesia, konstitusi UUD NRI 1945 telah
menegaskan didalam pasal ayat yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia
adalah negara hukum . Tentu Indonesia seyogyanya berdiri dalam kerangka hukum
dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara tentu
sebagai sandaran dalam membentuk norma hukum. Karena pancasila sebagai filsafat
bangsa dan falsafah negara tentu mengandung arti dalam setiap aspek kehidupan
kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan yang berdasarkan kepada nilai Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.
Saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai upaya dalam mengejewantahkan
kesejahteraan rakyat, sebagaimana paradigma pancasila. Pemerintah berupaya
meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Dalam
mengimpelementasikannya pemerintah mengagas sebuah Rancangan Undang-Undang
Omnibus Law yang dengan alasan guna memangkas dan menyederhanakan berbagai
regulasi yang dinilai sudah terlalu banyak dan tumpang tindih, terdapat 8.451 aturan di
tingkat pusat dan 15.985 peraturan daerah. Dimana hal tersebut membuat pemerintah
terkekang dan terbatas ruang geraknya sehingga kecepatan pemerintah dalam
mengambil keputusan menjadi terlambat dan kurang tepat Omnibus law adalah suatu
Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyelesaikan isu besar dengan mencabut atau
mengubah beberapa UU sekaligus, sehingga menjadi lebih sederhana. Pemerintah sedang
menyusun omnibus law yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional.
Namun terjadi polemik dalam proses pembentukkan RUU Omnibus Law ini.
Beragam penolakan dari berbagai elemen, utamanya masyarakat. RUU Omnibus Law
yang menjadi sorotan ialah Cipta kerja (Ciptaker). Dapat dikatakan bahwa produk hukum
omnibus law adalah produk yang tidak partisipatif. Karena merugikan masyarakat
utamanya sektor buruh (pekerja). Bentuk kerugian yang pertama terkait dengan
dihapuskanya upah minimum yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang memang dinilai sudah cukup
berpihak pada buruh. Hal ini akan menjadi preseden yang buruk dimana pemerintah akan
mengatur sistem upah perjam yang secara otomatis akan menghilangkan sistem upah
minimum. Sebab tidak menutup kemungkinan dalam praktiknya pengusaha akan sangat
mudah untuk menurunkan jam kerja, sehingga pekerja tidak lagi bekerja 40 jam.
Artinya, jika itu masih dilakukan, sama saja dengan kejahatan. Hal lain yang tidak
kalah menggegerkan publik ialah ditiadakanya pesangon. Dalam UU No. 13 Tahun 2003
pula mengatur besaran pesangon maksimal 9 bulan dan dapat dikalikan 2 untuk
pemutusan hubungan kerja (PHK) jenis tertentu. Ketentuan tersebut akan dihilangkan
jika RUU Omnibus Law telah disahkan. Pemerintah dinilai memiliki rencana memangkas
1 Sirajuddin [et.al]. 2006 Legislatif Drafting metode partisipatif dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Malang: setara press. hlm.2
132
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
pesangon menjadi tunjangan PHK sebesar 6 bulan upah. Selain itu dihilangkanya sanksi
pidana terhadap pengusaha pelanggar juga menjadi tamparan keras bagi para kaum
buruh. Sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar atau tidak memenuhi hak buruh
berpotensi hilang. Sehingga dampak buruknya, pengusaha tidak akan memiliki efek jera
atas tindakannya. Sementara itu, pemerintah telah beberapa kali memberikan berbagai
bentuk insentif bagi pengusaha. Namun, hal tersebut tidak pernah terjadi kepada kaum
pekerja.2 Dan yang juga menjadi persoalan adalah pemerintah pusat mencoba
mengakuisisi kewenangan pemerintahan daerah lewat rancangan undang-undang
omnibus law Pemerintah berencana menghapus wewenang pemerintah daerah (pemda)
dalam pengaturan tata ruang. Hal ini diketahui berdasarkan draft Pasal 18 Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Aturan dalam pasal ini merujuk ke Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang.
Dalam draft aturan baru ini, Pemerintah menghapus sejumlah pasal antara lain
mengenai wewenang pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan tata ruang. Secara rinci, wewenang pemda yang dihapus antara lain
pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksaaan penataan ruang wilayah
provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, Pemerintah juga menghapus wewenang pemda
untuk melaksanakan penataan ruang dan kawasan strategis baik di tingkat provinsi atau
kabupaten/kota. Pemda juga tidak dapat melaksanakan kerjasama penataan ruang antar
wilayah. Khusus di lingkup provinsi, dalam draft RUU tersebut pemerintah provisni tidak
dapat memfasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota serta penyusunan
petunjuk bidang penataan ruang antar kabupaten/kota.
Oleh karenanya, Pemerintah juga menghapus ketentuan rencana tata ruang,
penetapan, dan penataan untuk kawasan strategis kabupaten Selain itu, aturan yang
dihapus adalah Pasal 24 dan 27 yang memuat ketentuan rencana rinci tata ruang pada
peraturan daerah. Draft ini juga menyatakan jika Pemerintah Pusat mengatur
penyelenggaraan penataan ruang. Adapun yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat
adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Pada
aturan sebelumnya, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang
Menteri.3 Dengan digantinya banyak peraturan dalam satu undang-undang Omnibus Law,
selain berimplikasi terhadap peraturan pelaksana undang-undang yang diganti, kondisi
ini akan memperkokoh sentralisme, dan jelas mengganggu eksistensi otonomi daerah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Korporatokrasi
Korporatokrasi adalah sebuah istilah yang merujuk kepada perusahaan-
perusahaan besar yang mendominasi, bahkan mengendalikan pemerintahan. Ditambah
dengan penghancuran banyak undang undang yang dilibas oleh apa yang dikenal dengan
Omnibus Law. RUU Omnibus law dibuat lebih untuk memperkuat posisi investor atau
pengusaha. Omnibus law perpajakan juga berorientasi pada investasi.4 Sehingga hal ini lah
yang akan menjadi berbahaya bila kekuatan korporasi mendominasi suatu negara.
2 Abanna, M.S. 2020. 6 Poin Kontroversi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
https://www.tagar.id/6-poin-kontroversi-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja. Diakses tanggal 27 Februari
2020.
3 https://properti.kompas.com/read/2020/02/15/163200821/ruu-cipta-kerja-kewenangan-
pemda-terkait-penataan-ruang-bakal-dihapus. diakses Pada tanggal 2 Maret 2020
4 https://kronologi.id/2020/02/24/korporatokrasi/ diakses pada tanggal 5 Maret 2020.
133
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Negara Indonedia seolah kehilangan statusnya sebagai negara demokrasi yang
memprioritaskan daulat rakyat, yang ada ialah rakyat disengsarakan dengan hak-hak
sipilnya direduksi.
2. Demokrasi
Demokrasi secara harfiah disebut dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Rakyat tentu pemegang daulat tertinggi di negara demokrasi oleh karna itu sejatinya
pembuatan norma hukum hakikatnya harus berpijak pada sendi demokrasi. Selain itu
ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial (law as tool of social eigeneering)
tak pelak menempatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting
dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Konsep ini diperkenalkan oleh Roscoe
Pound. Mochtar Kusumaatmadja juga mengetengahkan konsep Roscoe Pound tentang
perlunya memfungsikan law as tool of social eigeneering di Indonesia.5 Mochtar
berargumentasi bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa
masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah (Eksekutif) amatlah diperlukan oleh
negara-negara yang sedang berkembang, jauh melebihi kebutuhan negara-negara
industri maju yang telah mapan. Negara-negara maju memiliki mekanisme hukum yang
telah jalan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakat, sedangkan
negara-negara yang berkembang tidaklah demikian. Padahal harapan-harapan dan
keinginan masyarakat-masyarakat di negara yang sedang berkembang akan terwujudnya
perubahan-perubahan yang membawa perbaikan taraf hidup amatlah besar melebihi
harapan-harapan yang diserukan oleh masyarakat-masyarakat di negara maju.
Pembentukan undang-undang tentu menjadi bagian dari aktivitas dalam
mengatur masyarakat yang terdiri dari atas gabungan individu-individu manusia dengan
segala dimensinya.6 Sehingga merancang dan membentuk undang-undang yang dapat
diterima masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Kesulitan ini terletak
pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk
komunikasi antara lembaga yang menetapkan yaitu pemegang kekuasaan legislatif
dengan rakyat dalam suatu negara. Kesulitan-kesulitan dalam pembentukan undang-
undang ini, sekarang lebih dirasakan oleh bangsa Indonesia yang tengah menghadapi
berbagai problem sosial secara mendasar pada permasalahan struktural dan kultural
yang multi dimensi. Undang-Undang yang akan dibentuk jelas dipengaruhi oleh politik
hukum yang merupakan kebijakan resmi dari negara yang berkaitan dengan
pemberlakuan hukum. Sehingga tepatlah menempatkan hukum sebagai instrument
kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai pembahruan sosial, dengan begitu hukum
mencerminkan nyawanya ketika keberadaannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di
masyarakat.
Namun hukum faktanya tidak selalu singkron dan harmonis dengan harapan
masyarakat. Proses pembentukkannya masih saja menuai polemik, potret secara yuridis
draft RUU Omnibus Law termaktub didalam pasal 170 RUU Omnibus Law Ciptaker ini
memuat materi bahwa Peraturan Pemerintah (PP) diberi kekuasaan untuk mengganti
ketentuan dalam UU. Hal ini tentu sangat bertentangan dari yang seharusnya didalam
5 Sirajuddi [et.al] Legislatif Drafting metode partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan hlm 3.
6 Satjipto Rahardjo, Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis, Makalah dalam Seminar Mencari
Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tanggal 15-16 April 1998, hlm. 3-5.
134
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
hierarki perundang-undangan sebagaimana dijabarkan dalam pasal 7 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah menjadi Unang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang pembentukkan peraturan perundang-undangan.7 Karena peraturan
pemerintah berada di bawah jenjang UU. Dengan demikian ketentuan mengenai pasal 170
ayat (1) dan (2) RUU Cipta Lapangan Kerja sangat tidak relevan dari asas penafsiran
hukum Lex superiori derogate legi inferiori. Bahwa norma hukum yang lebih tinggi
sejatinya mengenyampingkan norma hukum yang lebih rendah. Hal ini juga sejalan
dengan stufenbau theory yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, bahwa dalam sistem hukum,
ialah sistem berjenjang secara hierarki. Dimana kaidah norma hukum yang lebih rendah
berpegang kepada norma hukum yang lebih tinggi, dan juga norma hukum yang lebih
tinggi berpegang kepada norma hukum yang mendasar (pure theory of law).8
3. Eksistensi Otonomi Daerah Direduksi
RUU Omnibus Law Ciptaker berpotensi mengebiri eksistensi otonomi daerah,
padahal kita ketahui bahwa pilihan atas bentuk negara kesatuan dengan sistem otonomi
dan desentralisasi menuntut pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden sebagai
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan untuk secara konsisten bersedia berbagi
kekuasaan dengan satuan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang
dipilih langsung oleh rakyat. Di sisi lain juga pemerintah daerah dituntut untuk mandiri
dan mampu melakukan inovasi sebagai konsekuensi keleluasaan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.9
Polemik dalam pasal 251 RUU Ciptaker, bahwa Perda provinsi hingga Perda
kabupaten/kota serta peraturan kepala daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten dan
kota dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Peraturan-peraturan pada level daerah tersebut dapat dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku langsung melalui Peraturan Presiden. Jika Pemda masih
bersikukuh memberlakukan peraturan yang telah dibatalkan melalui Perpres oleh
presiden, Pemda bisa dikenai sanksi administratif dan sanksi penundaan evaluasi
rancangan Perda. Sanksi administratif yang dimaksud yakni tidak dibayarkannya hak
keuangan kepala daerah dan anggota DPRD selama tiga bulan.
Secara historis, klausul sejenis sudah pernah tertuang dalam UU Pemda dalam pasal
yang sama yakni Pasal 251. Dahulu, Perda povinsi dan peraturan gubernur yang
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dicabut
secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Apabila terdapat Perda kabupaten/kota
ataupun peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,
maka Gubernur setempat selaku perwakilan pemerintah pusat yang berhak membatalkan
Perda tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut pada akhirnya dibatalkan oleh dua
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Putusan No. 137/PUUXIII/2015 dan Putusan
No. 66/PUU-XIV/2016.
Menurut MK, kewenangan Menteri Dalam Negeri ataupun Gubernur untuk
mencabut Perda dan Peraturan Kepala Daerah adalah inkonstitusional dan bertentangan
dengan Pasal 18 Ayat 6, Pasal 28D Ayat 1, dan Pasal 24A Ayat 1 UUD 1945. Dengan adanya
dua putusan tersebut, Mahkamah Agung (MA) menjadi institusi tunggal yang berwenang
untuk membatalkan peraturan daerah baik Perda maupun Peraturan Kepala Daerah.
7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukkan peraturan perundang-undangan.
8 Journal for Constitusional Theory and Philosophy of Law dan Pure Theory Of Law Hans Kelsen.
9 Sirajuddin, Kabinet Presidensial Dan Penguatan Inovasi Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah
135
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Artinya, pemerintah pusat kembali menghidupkan pasal yang telah dibatalkan oleh MK
pada 2015 dan 2016.10
Polemik juga muncul dari sisi perizinan. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah
merevisi Pasal 350 dari UU Pemda dan dalam pasal terbaru dituangkan bahwa pelayanan
berizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan elektronik yang dikelola oleh
pemerintah pusat. Kepala daerah hanya diberi kewenangan untuk mengembangkan
sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha sesuai dengan standar yang
ditetapkan pemerintah pusat. Lagi-lagi, terdapat ancaman sanksi kepada pemda yang
enggan melaksanakan ketentuan tersebut. Jika teguran tertulis dari pemerintah pusat
tidak digubris oleh kepala daerah sebanyak dua kali berturut-turut, pemerintah pusat
dapat mengambil alih kewenangan perizinan berusaha dari gubernur. Gubernur juga
diberi kewenangan untuk mengambil alih kewenangan perizinan berusaha dari
bupati/wali kota.
UU Cipta Kerja juga menyisipkan satu pasal baru dalam UU Pemda yakni Pasal 402A.
Dalam pasal tersebut, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah
pusat dengan pemda disebut harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam UU Cipta Kerja. Ketika ditinjau lebih lanjut, Bisnis tidak menemukan
penjelasan dari pemerintah mengenai klausul baru dari Pasal 402A tersebut. Seiring
dengan tergerusnya kewenangan pemerintah daerah, kewenangan pemerintah pusat pun
semakin absolut diperkuat dengan klausul-klausul baru dari UU Cipta Kerja. Pada Pasal
164, tertulis jelas bahwa dengan berlakunya UU Cipta Kerja, maka kewenangan menteri,
kepala lembaga, ataupun pemda yang telah ditetapkan dalam UU Cipta Kerja wajib
dimaknai sebagai kewenangan presiden.11
Sektor lingkungan juga turut terusik dengan adanya RUU Omnibus Law
pertambangan mineral dan Batubara termasuk dalam sasaran pemerintah dalam
menyusun Rancangan UU Cipta Kerja. Salah satu yang diajukan adalah tidak adanya batas
luas wilayah produksi pertambangan mineral dan Batubara. Perubahan aturan luas
produksi itu tertuang dalam Pasal 83 huruf c RUU Cipta Kerja. Hal ini sangat rawan sekali
timbul konflik antara perusahaan dengan masyarakat dan membuat masyarakat
tercerabut dari ruang hidupnya.
Perusahaan pertambangan akan dengan mudah mengajukan izin perluasan wilayah
produksi pertambangan walaupun wilayah tersebut merupakan daerah pemukiman
masyarakat. Artinya dengan adanya Omnibus Law tersebut, karena tidak adanya batasan
lahan pengajuan produksi pertambangan mineral dan batubara pengusiran terhadap
warga atas nama investasi bisa saja terjadi.
Selain itu, kajian dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukkan,
penghapusan izin lingkungan dalam draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam rangka
memudahkan pelaku usaha memperoleh persetujuan lingkungan. Izin lingkungan yang
diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disapu dalam draf RUU Ciptaker.12 Hal
yang paling disoroti adalah soal sanksi administrasi kepada korporasi yang melakukan
pembakaran lahan dan hutan diserahkan ke pemerintah. Selain itu, Omnibus Law
Ciptaker ini juga bakal merugikan masyarakat sipil. Khususnya hak-hak rakyat akan
10 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 66/PUU-XIV/2016.
11 https://ekonomi.bisnis.com/read/20200214/9/1201473/duh-omnibus-law-berpotensi-
redupkan-otonomi- daera. diakses pada tanggal 3 Maret 2020.
12 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200221013705-20-476636/walhi-nilai-omnibus-
law-rampas-hak-rakyat-atas-lingkungan. diakses pada tanggal 27 Februari 2020.
136
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
sumber daya alam. Hak warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap kegiatan yang
merusak lingkungan juga dikebiri. Dalam draft omnibus law RUU Omnibus Law Ciptaker,
hanya orang yang terdampak langsung dari kerusakan lingkungan itu yang bisa
mengajukan gugatan.13
SKEMA 1
KERANGKA ALUR PIKIRAN RUU OMNIBUS LAW
PANCASILA
(STAAT FUNDAMENTAL NORM)
UUD NRI TAHUN 1945 PASAL 33
RUU OMNIBUS LAW
(Ideal) Legal Gap (Tidak Ideal)
Urgensi
INTERPRETASI INTERPRETASI
PEMERINTAH RAKYAT
REKONSTRUKSI
BENTUK IDEAL PARTISIPASI PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI MANIFESTASI
DEMOKRASI SERTA PENGUATAN TERHADAP POLA DESENTRALISASI ASIMETRIS
Pada skema alur kerangka diatas dapat dipahami tujuan pemerintah dalam
mengimplementasikan prinsip kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pancasila dan
UUD NRI tahun 1945. Sebagaimana pasal 33 menjelaskan bahwa SDA Indonesia dikuasai
oleh negara dan dipergunakkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun
dibalik tujuan baik pemerintah dengan adanya produk norma RUU Omnibus Law memang
dinggap ideal oleh pemerintah untuk membuka ruang investasi agar investor datang
untuk membuka lapangan kerja, sehingga hal ini dianggap menguntungkan dalam
pertumbuhan ekonomi. Rakyat menginterpretasikan berbeda, upaya pemerintah untuk
13 Ibid.
137
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
mensejahterakan rakyat justru faktanya berpotensi mereduksi hak-hak mereka,
utamanya kaum buruh (pekerja). Dan juga dalam pembahasan rancangan undang-undang
ini sangat minim sekali partisipasi publik. Pekerja adalah bagian dari masyarakat dan juga
sebagai pemangku kepentingan (Stakeholders). Sehingga sudah seharusnya dilibatkan
dalam proses pembahasan RUU Omnibus Law ini. Namun faktanya dalam pembahasan
draft RUU Omnibus Law lebih didominasi oleh Pemerintah dan pengusaha seloah
memberi keuntungan sebesar-besarnya bagi korporasi dan pemilik modal (kapitalis)
serta mengabaikan hak-hak rakyat. Sehingga tepat rasanya menegasikan Negara Republik
Indonesia dikuasai oleh Korporatokrasi (pemerintahan perusahaan) yaitu sebuah istilah
yang mengacu pada bentuk pemerintahan dimana kewenangan telah didominasi atau
beralih dari negara kepada perusahaan-perusahaan besar sehingga petinggi pemerintah
dipimpin secara sistem afiliasi korporasi (perusahaan).14
Proses privatisasi perusahaan publik umumnya menjadi permulaan bentuk
pemerintahan ini, sebab negara kehilangan kewenangan peraturan dalam ekonomi dan
pelayanan publik oleh karena lembaga bisnis yang berperan besar pada kebijakan.
Semakin teguh rasanya rezim korporatokrasi ini berdiri. Negara berdiri bersama
kapitalis, sementara rakyat diperlakukan bagaikan sapi perah. Inilah fakta
perselingkuhan penguasa dan pengusaha. Negara hanya berperan sebagai regulator,
penguasa sesungguhnya adalah korporasi yang berlindung di balik pemerintah. Undang-
Undang dibuat hanya untuk memberi keleluasaan bagi pengusaha menguasai
perekonomian negara. Dalam hal ini, peran negara mandul dan lemah.15 Lantas ruang
publik dalam prinsip demokrasi seakan terdegradasi, rakyat tidak lagi dianggap penting
dalam pengambilan keputusan.
PENUTUP
Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku eksekutif dan DPR sebagai legislatif perlu
melakukan kajian ulang yang lebih komprehensif lagi terhadap RUU Omnibus Law
sekaligus menjadi urgensi juga untuk membuka ruang dialog berbagai arah dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders). Mengingat prinsip
keterbukaan perlu diutamakan sebagaimana termaktub didalam pasal 5 Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukkan peraturan perundang-
undangan. Pemerintah dan DPR harus mewujudkannya demi perwujudan dari Negara
demokrasi yang menghargai partisipasi publik. Dengan begitu produk norma hukum
yang dihasilkan akan menghasilkan kedayagunaan bagi seluruh pihak dan akan dapat
berlaku efektif serta responsif.
2. Pemerintah pusat juga tidak boleh sewenang-wenang dalam mengakuisisi
kewenangan dari pemerintah daerah karena otonomi daerah dengan pola
desentralisasi seharusnya memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk
mengurusi rumah tangganya sendiri. Dan pemerintahan pusat seharusnya juga
konsistant dalam berbagi kekuasaan dengan pemerintahan daerah. Karena
pemerintah pusat tentu juga terbantu oleh pemerintahan daerah dalam melaksanakan
pengembangan dan pembangunan di daerah. Pembahasan RUU Omnibus Law ini juga
harus turut serta melibatkan Pemerintah Daerah agar termanifestasikan kesepakatan
14 https://id.wikipedia.org/wiki/Korporatokrasi diakses pada tanggal 2 Maret 2020.
15 https://kronologi.id/2020/02/24/korporatokrasi/ diakses pada tanggal 2 Maret 2020.
138
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
(consensus) dari komunikasi dua arah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, sehingga akan bertitik akhir kepada sinergitas birokrasi pusat dan daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Bhenyamin Hoessein, 2 5. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam
Soetandyo Wignjosoebroto, dkk, 2005. Pasang Surut Otonomi Daerah : Sketsa
Perjalanan 100 Tahun, Jakarta : Yayasan Tifa dan ILD
Sirajuddin [et.al]. 2006. Legislatif Drafting metode partisipatif dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Malang: setara press.
Artikel Jurnal:
Alfaris, M. R., 2018. Peran Dan Tindakan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Konteks
Kekuasaan Dan Kewenangan Yang Merepresentasikan Rakyat Daerah. Conference
on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH), p. 212.
Journal for Constitusional Theory and Philosophy of Law dan Pure Theory Of Law Hans
Kelsen.
Sirajuddin, Kabinet Presidensial Dan Penguatan Inovasi Pemerintahan Daerah.
Satjipto Rahardjo, Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis, Makalah dalam
Seminar Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis dan
Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro Semarang Tanggal 15-16 April 1998, hlm. 3-5.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang- Undang Nomor 15 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 66/PUU-XIV/2016.
Internet:
Abanna, M.S. 2020. 6 Poin Kontroversi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
https://www.tagar.id/6-poin-kontroversi-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja.
Diakses tanggal 27 Februari 2020.
https://properti.kompas.com/read/2020/02/15/163200821/ruu-cipta-kerja-
kewenangan-pemda-terkait-penataan-ruang-bakal-dihapus. diakses tanggal 2
Maret 2020.
https://id.wikipedia.org/wiki/Korporatokrasi diakses pada tanggal 2 Maret 2020.
https://kronologi.id/2020/02/24/korporatokrasi/ diakses pada tanggal 2 Maret 2020.
https://kronologi.id/2020/02/24/korporatokrasi/ diakses pada tanggal 5 Maret 2020.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200214/9/1201473/duh-omnibus-law-
berpotensi-redupkan-otonomi- daerah diakses pada tanggal 3 Maret 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200221013705-20-476636/walhi-nilai-
omnibus-law-rampas-hak-rakyat-atas-lingkungan, diakses pada tanggal 27
Februari 2020.
139
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
140
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
CHECKS AND BALANCES LEGISLATIF EKSEKUTIF TERHADAP
PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA PUTUSAN MK No. 13/PUU-
XVI/2018
Nehru Asyikin1
1Peneliti Pusat Kajian Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik Aksa Bumi, email :
[email protected]
ABSTRAK ARTICLE INFO
Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Kata Kunci:
Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki Checks and Balances;
kekuatan hukum mengikat, namun secara bersyarat persetujuan legislatif Perjanjian
hanya pada jenis-jenis perjanjian tersebut pada Pasal 10. Perjanjian Internasional; Putusan
internasional yang dilakukan eksekutif menimbulkan paradigma terkait Mahkamah Konstitusi
pengawasan dan mengimbangi eksekutif terhadap penerapan perjanjian
internasional ke dalam sistem hukum nasional, sehingga paradigma tersebut Cite this paper:
menghadirkan prinsip checks and balances. Kontrol legislatif terletak pada Asyikin, N., 2020.
Pasal 11 ayat 2 UUD apabila perjanjian internasional itu menimbulkan Checks and Balances
dampak bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan Negara dan Legislatif Eksekutif
perasyarat menurut Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian Terhadap Perjanjian
internasional. Sedangkan hak Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Internasional Pasca
Presiden hanya sebatas evaluasi saja kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Putusan MK No.
dimaknai sebagai proses menilai norma-norma yang berlaku di Indonesia 13/PUU-XVI/2018.
sehingga ratifikasi melalui Keputusan Presiden tidak bersifat menolak tetapi Widya Yuridika: Jurnal
mengevaluasi dan dikembalikan kepada Presiden untuk di terbitkan dalam Hukum, 3(2).
lembaran negara. Sama halnya dengan Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat
diposisikan sebagai lembaga yang diminta pertimbangan atau konsultasi saja,
Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan
kebijakan yang akan diambil Menteri tersebut.
PENDAHULUAN
Kehidupan bernegara dewasa ini semakin mengalami perkembangan yang begitu
cepat. Pergaulan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain memperlihatkan bahwa Indonesia
ingin terlibat membahas permasalahan-permasalahan internasional dan bersama-sama
mencari solusi yang solusional dengan tujuan agar permasalahan bangsa sendiri dapat
teratasi. Hubungan-hubungan yang dijalin tidak bisa terhindarkan sehingga pergaulan
tersebut berdampak pada hubungan hukum. Sebab, lahirnya hubungan hukum tersebut
selalu berlandaskan kepentingan satu pihak bahkan dari kedua-duanya. Di antara
hubungan hukum yang timbul seperti hubungan ekonomi, hubungan politik, keamanan,
Hak Asasi Manusia, baik melalui organisasi-organisasi yang telah Indonesia ikuti atau
141
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
hubungan bilateral/multilateral yang mengharuskan Indonesia membuka diri untuk
meratifikasi aturan-aturan internasional agar dapat diterapkan di Indonesia melalui
hukum nasional.
Hal ini karena, hukum internasional modern telah mengalami perkembangan yang
kompleks yang dibuktikan dengan luasnya cakupan atau dapat juga dengan melihat dari
jumlah cabang hukum internasional yang ada saat ini.1 Intervensi lembaga internasional
(world to goverment), seperti PBB, WTO, IMF, yang mengambil peran penekan. Kelompok
ini sedikit lebih elegan karena seakan-akan agenda yang ingin dipaksakan adalah
kesepakatan-kesepakatan internasional. Hal ini seolah-olah rekomendasi lembaga
Internasional itu sebagai sesuatu yang ideal karena memenuhi: standar dan norma
internasional . Apabila tidak diikutinya bisa terkucilkan atau tidak lagi pantas untuk
menerima kerja sama dunia (menerima utang atau bantuan . Misalnya, agenda UU yang
terkait globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan (UU Perbankan, UU Migas, UU
Tenaga Listrik, UU Sumber Daya Air).2
Sesungguhnya lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengajukan,
membentuk dan mengesahkan undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar jelas
tertulis di dalam Konstitusi Republik Indonesia adalah DPR sebagaimana telah dijelaskan
pada Pasal 20A, di mana tertulis DPR memiliki beberapa fungsi kelembagaan, yaitu fungsi
legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting (anggaran). Di sisi lain, Indonesia
sendiri mengenal pemisahan dan pembagian kekuasaan antara Legislatif, Eksekutif, dan
Yudikatif yang secara langsung diperintah oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
Prinsip checks and balances yang relatif masih baru dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia, utamanya setelah perubahan UUD 1945, sehingga dalam prakteknya masih
sering timbul konflik kewenangan antar lembaga negara ataupun dengan/atau antar
komisi-komisi negara. Setiap negara pasti akan mengimplementasikan prinsip chechks
and balances sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negaranya. Tidak terkecuali
Indonesia. Reformasi politik 1998 yang disusul dengan reformasi konstitusi 1999-2002,
menyepakati diadopsinya prinsip tersebut ke dalam sistem pemerintahan Indonesia.3
Namun prinsip checks and balances dalam wilayah pembagian kekuasaan di
Indonesia, mekanisme pelaksanaannya harus dapat berkesenimbungan antara eksekutif
dan legislatif terkait dengan ratifikasi perjanjian internasional yang sesuai dengan
kebutuhan negara dan warga negara, sehingga DPR sebagai perwakilan rakyat dapat
mengawasi kegiatan pemerintah (eksekutif) dalam hal penentuan kebijakan itu dan
eksekutif dapat melaksanakan tugasnya dalam menjalankan roda pemerintahan menurut
UUD 1945.
Pada dimensi yang sama, kaitan prinsip checks and balances yang diterapkan di
Indonesia mengenai perjanjian internasional telah diujikan dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-
XVI/2018 pada pokoknya memohon kepada MK untuk menguji Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional berbunyi:
Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang
diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan
1 Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer. hlm. 48-49.
2 Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum. hlm. 168.
3 Ni Matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan. hlm.
143.
142
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut
kepentingan publik.
Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional berbunyi:
Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat
dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
berbunyi:
Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-undang apabila
berkenan dengan :
a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. Pembentukan kaidah hukum baru;
f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional berbunyi:
Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi
sebagaimana dimaksud Pasal , dilakukan dengan keputusan presiden.
Dalam amar Putusan Hakim MK menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2000 bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat, namun secara bersyarat bahwa persetujuan DPR hanya pada jenis-jenis
perjanjian tersebut pada Pasal 10 dari huruf a sampai huruf f pasal tersebut dam
pengesahan dilakukan dengan undang-undang yang merupakan kewenangan DPR oleh
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan bagi pasal lain yang dimohonkan
ditolak oleh MK dan tetap konstitusional.
Dengan demikian, berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di muka, akan
dikaji Implementasi Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dengan Eksekutif
Terhadap Perjanjian Internasional yang akan diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu,
Teori chacks and balances, Mekanisme Checks and Balances antara Legislatif dan Eksekutif
Terhadap Perjanjian Internasional, Pengawasan Lembaga Legislatif Terhadap Eksekutif
Dalam Perjanjian Internasional, sehingga dari uraian pada sub-sub bab di atas akan
ditemukan implementasi checks and balances kedua lembaga tersebut.
Pada penulisan ini, deskripsi yang akan dijabarkan sebelum masuk pokok
pembahasan adalah teori check and balances antara legislatif dan eksekutif. Kemudian di
dalam pembahasan yang akan menjadi fokus penulis terletak di dua hal, yaitu : (1)
mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif terhadap perjanjian
internasional pasca putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 dan (2) pengawasan lembaga
legislatif terhadap eksekutif dalam perjanjian internasional pasca putusan MK Nomor
13/PUU-XVI/2018.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Teori Check And Balances
143
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
UUD 1945 pasca reformasi dapat dikatakan menganut doktrin pemisahan
kekuasaan (separation of power) berdasarkan prinsip checks and balances yang berbeda
dari pandangan Montesquieu, tetapi jelas tidak lagi menganut ajaran pembagian
kekuasaan yang bersifat vertikal. Lebih-lebih istilah pembagian kekuasaan itu sendiri
sebagai isitlah telah pula dipakai Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 sebagai konsep pembagian
kekuasaan (division of power) dalam arti vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara
pusat dan daerah-daerah bagian. Istilah pembagian kekuasaan dipakai untuk pengertian
territorial division of power seperti yang digunakan oleh Arthus Mass dengan istilah
pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balances. Yang terakhir inilah yang
dianut dewasa ini oleh UUD 1945 pasca reformasi.4
Hubungan parlemen dengan badan eksekutif di Indonesia dapat dilihat dari sisi
kewenangan DPR yaitu: (I) memberikan persetujuan bersama dengan Presiden atau UU;
(II) memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden.5 Hal demikian telah tertulis
di dalam UUD 1945 amandemen dengan pola hubungan antar kelembagaan yang harus
dilakukan secara bersama-sama tanpa kewenangan sepihak, baik eksekutif atau legislatif
saja. Dengan adanya prinsip checks and balances ini maka kekuasaan negara dapat diatur,
dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan
oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang
menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan
ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.6
Adapun Operasional dari teori checks and balances ini dilakukan melalui cara-cara
sebagai berikut:
1. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang
pemerintahan. Misalnya kewenangan pembuatan suatu undang-undang yang
diberikan kepada pemerintah dan parlemen sekaligus;
2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada dari cabang
pemerintahan. Banyak pejabat tinggi negara dimana dalam proses pengangkatannya
melibatkan lebih dari satu cabang pemerintahan, misalnya melibatkan pihak
eksekutif maupun legislatif;
3. Upaya hukum impechment dari cabang pemerintahan yang satu terhadap cabang
pemerintahan lainnya;
4. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang
pemerintahan lainnya, seperti pengawasan terhadap cabang eksekutif oleh cabang
legislatif dalam hal penggunaan budget negara; dan
5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir (the last
word) jika ada pertikaian kewenangan antara badan eksekutif dengan legislatif.7
Prinsip checks and balances relatif masih baru diadopsi ke dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, utamanya setelah perubahan UUD 1945, sehingga dalam
prakteknya masih sering timbul konflik kewenangan antar lembaga negara ataupun
dengan/atau antar komisi-komisi negara. Setiap negara pasti akan mengimplementasikan
prinsip chechks and balances sesuai degan kondisi dan kebutuhan negaranya. Tidak
4 Jimly Asshidiqqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. hlm. 169-170.
5 I Dewa Gede Atmadja, Teori Konstitusi Dan Konsep Negara. hlm. 105.
6 Ni Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Ed. Revisi. hlm. 115.
7 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). hlm. 124-125.
144
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
terkecuali Indonesia. Reformasi politik 1998 yang disusul dengan reformasi konstitusi
1999-2002, menyepakati diadopsinya prinsip tersebut ke dalam sistem pemerinthaan
Indonesia.8
Doktrin pemisahan kekuasaan juga menentukan bahwa masing-masing organ tidak
boleh turut campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan organ yang lain. Dengan
demikian, interpendensi masing-masing cabang ekuasaan dapat terjamin dengan sebaik-
baiknya, dalam doktrin pemisahan kekuasaan itu, yang juga dianggap paling penting
adalah adanya prinsip checks and balances, di mana setiap cabang mengendalikan dan
mengimbangi kekuataan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dengan adanya
perimbangan yang saling mengendalikan tersebut, diharapkan tidak terjadi
penyalahgunaan kekuasaaan di masing-masing organ yang bersifat independen itu.
Kemudian prinsip koordinasi dan kesederajatan, yaitu semua organ atau lembaga (tinggi)
negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial mempunyai kedudukan
yanng sederajat dan mempunyai hubungan yang bersifat co-ordinatif, tidak bersifat sub-
ordinatif satu dengan yang lain.9 Atau bahasa sederhananya co-ordinatif ialah pertalian
antara 2 (dua) kelembagaan atau lebih yang berhubungan sederajat dengan lembaga lain
atau memiliki kedudukan yang seimbang, bukan pada wilayah sub-ordinatif di mana
hubungan antara kelembagaan tersebut tidak setara, semisal eksekutif memiliki
kedudukan di atas legislatif dalam wilayah pengambilan keputusan terutama pada
wilayah ratifikasi perjanjian internasional.
Keseluruhan dari prinsip tersebut sudah disimpulkan dalam teori distributif
kekuasaan dan teori check and balances. Teori ini amat diperlukan dalam suatu sistem
ketatanegaraan berhubung manusia penyelenggara negara bukanlah malaikat, meskipun
bukan juga iblis. Tetapi manusia punya kecendrungan memperluas dan memperpanjang
kekuasaannya, yang ujung-ujungnya menjurus kepada penyalahgunaan kekuasaan
dengan mengabaikan hak-hak rakyat. Untuk itulah diperlukan suatu sistem saling
mengawasi secara seimbang (checks and balances) sebagai counterpart dari sistem trias
politica.10
Meskipun ada pembagian kekuasaan di antara pelaksana kekuasaan negara secara
tradisional, yakni antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan berlakunya
sistem checks and balances di antara kekuasaan-kekuasaan negara tersebut, akhirnya
keseimbangan (balances) memang diperlukan, dan keseimbangan ini bersifat dinamis
yang seringkali paradokal.11
Dengan demikian, Teori checks and balances begitu penting untuk melihat
pembagian dan pemisahan kekuasaan yang ada itu sudah proporsional atau kah berat
sebelah. Maka dari itu, hak angket DPR sebagai bagian dari pelaksana teori checks and
balances akan menjadi parameter untuk menentukan mekanisme dan pengawasan
legislatif terhadap kewenangan eksekutif dalam ratifikasi perjanjian internasional.
2. Mekanisme Checks and Balances antara Legislatif dan Eksekutif Terhadap
Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018
Traktat atau perjanjian adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih.
Apabila perjanjian itu diadakan oleh dua negara, ia disebut perjanjian bilateral dan
8 Ni Matul Huda, Perkembangan Hukum...op.cit., hlm. 143.
9 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. hlm. 22.
10 Munir Fuady, Teori Negara...op.cit., hlm. 124.
11 Ibid.,123.
145
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
apabila diadakan oleh banyak negara, ia sebut perjanjian multilateral.12 Menurut UU No.
24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional Pasal 7 ayat 2 Pejabat yang tidak
memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 adalah : a.
Presiden, dan b. Menteri.13 Artinya pejabat yang dimaksud memiliki peranan penting
untuk melakukan perjanjian internasional dengan negara lain.14
Adapun mengenai wewenang Presiden yang biasa dirumuskan dalam UUD berbagai
negara, mencakup lingkup kewenangan, yaitu kewenangan yang bersifat diplomatik,
yaitu menjalankan perhubungan dengan negara lain atau subyek hukum internasional
lainnya dalam konteks hubungan luar negri, baik dalam keadaan perang maupun damai.
Presiden adalah puncak pimpinan negara, dan negara dalam berhadapan dengan negara
lain. Dengan persetujuan parlemen, dia juglah yang memiliki kewenangan politik untuk
menyatakan perang dan berdamai dengan negara lain. Oleh karena itu, biasanya
ditentukan: (a) Penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden haruslah didasarkan atas
undang-undang dasar; (b) dalam sistem pemisahan kekuasaan dan checks and balances,
kewenangan regulatif bersifat derivatif dari kewenagan legislatif yang memiliki oleh
parlemen. Karena itu, pemerintah dianggap hanya dapat menetapkan suatu peraturan
untuk kepentingan umum, jika undang-undang atau produk hukum yang ditetapkan oleh
parlemen memerintahkan hal itu.15
Menurut UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menurut Pasal 11 UUD 1945
dijelaskan bahwa :
1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-
undang harus dengan persetujuan DPR;
3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-
undang.16
Mengenai mekanismenya, pemberian bentuk undang-undang suatu perjanjian
internasional dapat ditinjau dari dua segi yaitu: pertama, ditinjau dari tata cara yang
harus ditempuh dalam membuat atau memasuki suatu perjanjian internasional. Kedua,
ditinjau dari materi muatan yang diatur dalam perjanjian internasional yang
bersangkutan. Dalam praktek yang berlaku (sejak 1945), semua perjanjian internasional
yang dibuat dengan persetujuan DPR. Selalu diberi bentuk (berbentuk) undang-undang.
Pendapat yang umum pada konvensi ketatanegaraan.17
Penjelasan lebih lanjut terkait mekansime di atas. Pertama, mengenai tata cara yang
harus ditempuh dalam membuat atau memasuki suatu perjanjian internasional.
Maksudnya ialah, dalam lapangan Hukum Internasional, suatu proses pembuatan
12 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. hlm. 58.
13 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian
Internasional.
14 Ibid.
15 Jimly Asshidiqqie, Konstitusi Dan Konstitualisme. hlm.176-177.
16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945).
17 Bagir Manan, Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. hlm. 34.
146
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
perjanjian sampai mengikat kedua negara atau lebih dilakukan dalam beberapa tahap,
yaitu perundingan atau pembicaraan diadakan tentang masalah yang menyangkut
kepentingan masing-masing negara. Perundingan atau pembicaraan itu merupakan
tindakan persiapan untuk jadinya suatu traktat. Tahap pertama ini sepenuhnya adalah
wewenang dari Presiden, Presiden dalam rangka hubungan dengan luar negri
menentukan perjanjian apakah yang perlu diadakan dengan negara lain. Dalam hal ini
Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali tidak turut campur secara langsung.18 Kedua,
ditinjau dari materi muatan yang diatur dalam perjanjian internasional yang
bersangkutan, materi muatan apabila mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 10 ayat (1) Materi muatan
yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.19
Materi muatan dari suatu undang-undang adalah berisi pengaturan untuk
melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini ketika Undang-Undang Dasar
mengamanatkan untuk diadakan pengaturan lebih lanjut dalam suatu undang-undang,
maka pembentuk undang-undang harus membentuk suatu undang-undang yang materi
muatannya adalah aturan lebih lanjut dari apa yang ditetapkan oleh UUD 1945.20
Bertalian di atas, proses pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional dalam
Undang-Undang Dasar Indonesia merupakan kerja sama antara eksekutif dan legislatif.
Pemerintah sebagai badan eksekutif biasanya memagari peranan dalam membuat
perjanjian-perjanjian internasional dengan negara lain atau turut serta pada perjanjian
internasional yang sudah ada. Karena tidak semua perjanjian memerlukan ratifikasi,
proses selanjutnya adalah memilih perjanjian-perjanjian yang perlu disampaikan pada
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif untuk mendapat persetujuan.21
Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik
Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum
internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat
negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu
perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan
menggunakan instrumen perundang-undangan yang jelas pula. Berbagai kebingungan
mencuat dalam dunia praktik dalam menjawab tentang status perjanjian internasional
dalam sistem hukum Republik Indonesia.22
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional selanjutnya
mengadopsi istilah ratifikasi dan menerjemahkannya dengan istilah pengesahan .
18 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata..op.cit., hlm. 68-69.
19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
20 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peratura Perundang-Undangan. hlm. 94-95.
21 D. Sidik Suraputra, Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga UUD Indonesia , Jurnal Hukum
& Pembangunan, 20.3, 217 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no3.892>.
22 Ibid.
147
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Padahal makna persetujuan DPR yang melakukan pengesahan harus dipandang dalam
konteks prosedur internal sementara ratifikasi yang sebagai prosedur eksternal. Oleh
karena sebagai prosedur internal, maka hakikatnya undang-undang ini sebagai undang-
undang formal, sebagai syarat untuk memenuhi Pasal 11 UUD NRI 1945 mengenai adanya
persetujuan DPR .23
Pada Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 dalam perkara pengujian Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Mahkamah dapat memahami
maksud para Pemohon yaitu bahwa norma yang dirumuskan dalam Pasal 10 UU 24/2000
tersebut adalah berkait dengan frasa menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan
perubahan atau pembentukan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat (2) UUD 1945 dan karena itulah maka pengesahan terhadap perjanjian-perjanjian
demikian dilakukan dengan undang-undang.24
Mengenai dasar hukum perjanjian internasional, pasal 11 ayat (1) Pengesahan
perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud
Pasa1 10, dilakukan dengan keputusan presiden. Dan ayat (2) Pemerintah Republik
Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu
perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi. Terkait
materi dimaksud pada Pasal 10 adalah Pengesahan perjanjian internasional dilakukan
dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :
a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. Pembentukan kaidah hukum baru;
f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Jika para pihak telah memperoleh kata sepakat, substansi pokok dihasilkan dari
perundingan itu diparaf sebagai tanda persetujuan sementara. Dikatakan sementara
karena naskah itu masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari lembaga perwakilan
rakyat atau parlemen masing-masing.25 Kemudian terjadi bahwa masing-masing Dewan
Perwakilan Rakyat masih mengadakan perubahan-perubahan terhadap naskah tersebut.
Menurut azaz kedaulatan rakyat, tahap kedualah yang terpenting, karena Presiden yang
diadakan dengan negara lain, dan setiap perjanjian dengan negara lain dapat berakibat
langsung terhadap kehidupan rakyat banyak. Wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan
Rakyat harus mengetahui apakah suatu perjanjian akan menguntungkan rakyat atau
tidak.26
Adapun di lingkungan eksekutif di bawah Presiden bentuk koordinasinya dengan
DPR terdapat Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2000, Menteri memberikan pertimbangan politis
dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan
perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
23 Dian Utami Mas Bakar, Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian
Internasional , Yuridika, 29.3 , 274–98 <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.372>.
24 Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, 2018, pp. 1–267.
25 Putera Astomo, Hukum Tatat Negara Teori Dan Praktek. hlm. 29.
26 Ibrahim. Loc.cit., hlm. 58-59.
148
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
hal yang menyangkut kepentingan publik. DPR diposisikan sebagai lembaga yang diminta
pertimbangan atau konsultasi saja, sebab Pasal 2 ini di maknai DPR hanya memberikan
masukan terkait apakah diterima atau tidaknya dikembalikan lagi kepada menteri yang
akan melakukan perjanjian internasional, DPR tidak memiliki kekuatan untuk
membatalkan kebijakan yang akan diambil Menteri tersebut. Kemudian pasal 11 ayat (2)
Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang
mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
dievaluasi. Artinya hak presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden hanya sebatas
evaluasi saja, dimaknai sebagai proses apakah ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
atau norma-norma yang berlaku di Indonesia mengenai Keputusan Presiden itu. Sebab,
Keputusan Presiden itu tanpa melalui proses legislasi pada kamar DPR.
Dari beberapa pasal di atas, harusnya dalam konteks hubungan diplomatik antara
negara dengan negara lain ataupun subyek hukum internasional lainnya, puncak jabatan
yang bertindak sebagai wakil negara adalah presiden. Untuk membatasi jangan sampai
Presiden mengadakan perjanjian dengan negara merugikan kepentingan rakyat,
misalnya, berdampak terhadap beban atau mengikatkan seluruh rakyat dengan tanggung
jawab atau kewajiban-kewajiban bersifat mengurangi hak-hak rakyat maka setiap
perjanjian internasional yang dibuat haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan
lembaga perwakilan rakyat (parlemen).27
Dengan demikian, mekanisme checks and balances antara DPR terhadap Presiden
dan Menteri terkait perjanjian internasional dapat mempunyai posisi yang seimbang,
apalagi perjanjian internasional dapat berdampak luas terhadap kehidupan bernegara,
sehingga bentuk ratifikasi yang nantinya di impelementasikan di negara Indonesia dapat
melalui proses yang sebagaimana yang di amanatkan Pasal 11 ayat 2 UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 presiden dalam membuat perjanjian internasional
lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau
pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat .28
Karena tidak ada kekuasaan residu maka sebenarnya tidak ada kekuasaan yang
berdasarkan prerogatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Semua
kekuasaan di dasarkan pada kaidah-kaidah konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945.
Dengan demikian prerogratif tidak lah dapat dipergunakan sebagai sumber atau dasar
kekuasaan presiden dalam masalah dan hubungan internasional. Kekuasaan Presiden
dalam masalah dan hubungan internasional semata-mata didasarkan pada prinsip-
prinsip hukum (legal principles) dan kaidah-kaidah hukum, antara lain UUD 1945.29
3. Pengawasan Lembaga Legislatif Terhadap Eksekutif Dalam Perjanjian
Internasional
Pada masa Orde Baru, sebagaimana di atur dalam UUD 1945 memberikan
kekuasaan yang besar kepada Presiden. Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR yang
separuh anggotanya adalah anggota-anggota DPR. Kekuasaan Presiden ini besar karena
ia tidak bisa dijatuhkan oleh DPR. Oleh sebab itu jika seorang Presiden sudah dipilih dan
diangkat oleh MPR maka ia memegang kekuasaan yang besar untuk terus memerintah
sampai habis masa jabatannya.30 Hal itu dapat diketahui antara lain, kekuasaan eksekutif
terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip checks and balances yang memadai. Sehingga UUD
27 Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu...op.cit., hlm. 178.
28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945).
29 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan... op.cit., hlm. 87.
30 Moh. Mahfud, Demokrasi Konstitusi Di Indonesia. hlm. 44.
149
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Jurnal Widya Yuridika ini akan mendeskripsikan adanya trend yang terjadi pada masyarakat nasional dan internasional yang harus diakomodir dalam kebijakan serta beberapa penataan sub sistem hukum yang adaptif terhadap kondisi-kondisi tersebut. Perkembangan hukum dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara selaras dengan dinamika perkembangan masyarakatnya, dan tidak imun terhadap pengaruh yang terjadi di sekitarnya baik trend yang berkembang di masyarakat nasional dan internasional maupun pengarusutamaan kearifan lokal kedaerahan.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search