Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol 3 No 2 Desember 2020

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

1945 biasa disebut executive heavy, dan itu menguntungkan bagi siapa saja yang
menduduki jabatan presiden. Menurut istilah Soepomo: contrentration of power and
responsibilty upo the president .31 Jadi Presiden dapat menentukan seluruh kebijakan dan
peraturan-peraturan di tangannya melalui para menteri yang bertanggung jawab
terhadapnya tanpa melalui legislatif, sebab Presiden leluasa mengeluarkan Perppu dan
Kepres sebagai hak progratif presiden.

Reformasi telah menyelesaikan agenda amandemen pada batang tubuh UUD 1945,
sehingga kekuasaan legislasi yang menjadi kewenangan Presiden telah berbalik di tangan
DPR dan menjadi kewenangan sekaligus melekat sebagai fungsi kelembagaannya. Fungsi
legislatif menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu:

1) Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initation);
2) Pembahasan rancangan undang-undang (law making process);
3) Persetujua atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval);
4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan

internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (Binding
decision making on international agreement and treaties or other legal binding
documents).3233

Lebih lanjut, wewenang yang berkaitan dengan fungsi DPR dalam pengawasan
diatur dalam Pasal 20A ayat (2) dan (3).34 Secara teoritis fungsi-fungsi kontrol atau
pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dirinci sebagai
berikut:

1. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy making);
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy executing);
3. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of budgeting);
4. Pengawasan terhadap pelaksana anggaran dan belanja negara (control of budgeting

implementation);
5. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of government performances);
6. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political appointment

of public officals) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk
pemberian pertimbangan oleh DPR).35

Terkait pengawasan dalam penentuan kebijakan berawal dari prakarsa eksekutif
baik melalui Presiden atau Menterinya. Kebijakan yang diambil dari hasil kesepakatan
perjanjian internasional baik hubungan bilateral, multilateral maupun organisasi
internasional yang diikuti berdampak pada pengaturan-pengaturan dalam sistem hukum
Indonesia. Dalam hal kewenangan dalam pengawasan mengenai urgensi ratifikasi
perjanjian untuk diterapkan di Indonesia maka ratifikasi perjanjian internasional tidak
boleh bertentangan dengan konstitusi terutama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
yang secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia.

31 Ni Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia...op.cit., hlm. 106.
32 Jimly Asshiddiwie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, hlm. 300.
33 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu....op.cit., hlm. 300.
34 Anwar C, Teori Dan Hukum Konstitusi. hlm. 209.
35 Putera Astomo, Hukum Tata Negara...op.cit., hlm. 102-103.

150

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Mengenai persoalan ratifikasi ini pun perlu diketemukan modus tertentu, yang
intinya tidak menyimpangi ketentuan UUD 1945 tetapi juga tidak menghambat
penyelenggaraan hubungan luar negeri karena sering kali yang dipertaruhkan adalah
kepentingan nasional, nasib keseluruhan bangsa.36

Maka sebelum traktat diratifikasi harus diteliti dengan sungguh-sungguh apakah
ketentuannya bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD Tahun 1945. Untuk itu,
perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kriteria Juru Runding
Seperti dikatakan oleh Himahanto Juwana, para juru runding (delegasi)

Indonesia harus memiliki kelihaian dalam merundingkan dan merumuskan traktat,
terutama dalam memahami kalimat-kalimat hukum di dalam naskah traktat. Dengan
kelihaian ini, diharapkan sejak awal sudah dapat diketahui ketentuanketentuan
yang berpotensi bertentangan dengan UUD.
2. Fungsi Legislative Preview

DPR sebagai lembaga negara yang memberikan persetujuan terhadap rencana
ratifikasi traktat, juga harus mem-preview secara memadai naskah traktat yang
telah ditandatangani, dan jangan serta merta memberikan persetujuan untuk
meratifikasi traktat tersebut. Bila ternyata kemudian diyakini bertentangan dengan
UUD tahun 1945, maka Indonesia segera dapat mengajukan reservasi (pensyaratan)
terhadap ketentuan tersebut atau mengambil kebijakan untuk tidak jadi meratifikasi
perjanjian internasional tersebut sama sekali.37

Meskipun tidak dijelaskan secara lengkap ranah pengawasan DPR di dalam UUD
1945 di bidang hubungan internasional, namun dari penjelasan yang tersurat pada Pasal
11 dan Pasal 12 yang telah dijelaskan di atas, memberikan pemahaman jika hanya
beberapa bidang yang diharuskan untuk dapat diberikan legitimasi dari DPR, selain DPR
ada batasan bagi Presiden untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian
internasional, yaitu berdasarkan prembule UUD 1945 terutama pada pembangunan
hukum yang dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial .

Di luar itu maka pembatasan untuk melakukan perjanjian internasional dengan
negara-negara luar adalah mustahil dilakukan. Maka harus ada pengawasan yang
dilakukan DPR terhadap eksekutif. Untuk menciptakan pengawasan inilah diperlukan
suatu sistem checks and balances (pengawasan dan kesimbangan) yang jelas dan efektif.
Maknanya adalah bahwa di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, eksekutif harus dicegah
agar jangan sampai melampaui batas-batas kekuasaan.38

Dalam pembuatan perjanjian internasional ada kerja sama antara Presiden dan DPR.
Dengan demikian kerja sama antara Presiden dan DPR dalam pembuatan perjanjian
internasional adalah kerja sama dalam bidang legislatif. Menurut UUD 1945 (Pasal 5 ayat
(1) yo. Pasal 20 ayat (2), kerja sama Presiden dan DPR dalam bidang legislatif adalah untuk

36 Padmo Wahjono, Masalah Ketataneagaraan Indonesia Dewa Ini. hlm. 237.
37 Ari Wuisang, Kewenangan DPR Dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Terbitnya Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2 8 , Pakuan Law Review, 5.2, 121–45.
38 Miriam Budiardjo, Pembangunan Politik, Situasi Global, Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. hlm.
85.

151

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

membentuk undang-undang. Karena itu setiap perjanjian internasional yang dilakukan
oleh Presiden dengan persetujuan DPR sudah semestinya dalam bentuk undang-
undang.3940

Makna kerjasama menurut penulis dapat diartikan sebagai perpaduan antara dua
lembaga yang masih berhubungan erat dalam hal perjanjian internasional. Tidak boleh
salah satu dari lembaga tersebut yang tidak diikut sertakan. Misal pengambilan keputusan
untuk meratifikasi hasil perjanjian internasional ke dalam hukum nasional itu tidak
mengikutsertakan DPR atau mengesahkan kebijakan yang bersumber dari perjanjian
internasional hanya dikeluarkan oleh pemerintah (eksekutif). Demikian itu, kekuasaan
pemerintah akan mengarah pada kekuasaan legislatif, sedangkan kerjasama bidang
legislasi adalah hubungan antara eksekutif dan legislatif dikarenakan fungsi legislasi
melekat di DPR.
Dalam sistem pemerintahan Presidensiil. Ketentuan ini menggambarkan bahwa posisi
DPR dan Presiden adalah fifty-fifty dalam persetujuan rancangan undang-undang yang
sebelumnya dibahas bersama. Dalam pengertian itu, persetujuan bersama merupakan
syarat konstitusional yang dibagi bersama antara DPR dan Presiden. Artinya, tidak akan
pernah ada sebuah undang-undang tanpa persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
Dalam hal ini, Wicipto Setiadi dalam bukunya Saldi Isra menambahkan, dalam
pembentukan undang-undang DPR tidak bisa jalan sendiri tanpa ada persetujuan dari
Presiden. Kedua-duanya, baik DPR maupun presiden harus setuju, tidak bisa DPR setuju
tetapi Presiden tidak setuju. Keduanya harus berjalan seiring untuk setuju bersama.41

PENUTUP
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 menunjukkan jika pada

mekanisme checks and balances lembaga antara legislatif dengan eksekutif dalam wilayah
pengambilan keputusan terhadap perjanjian internasional melahirkan kewenangan
diplomatik itu memang berada di tangan Presiden dan Menteri-menternya (eksekutif),
tetapi dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh UUD 1945. Dalam wilayah
perundingan terkait perjanjian yang hendak disepakati dengan kepala negara lain, DPR
tidak masuk ke dalam wilayah tersebut namun dalam wilayah pembentukan peraturan
undang-undang terkait materi muatan yang hendak diatur dalam undang-undang,
kewenangan sepenuhnya berada di tangan DPR dengan mengkaji peraturan yang hendak
di ratifikasi yang bersumber dari perjanjian internasional tersebut bertentangan dengan
UUD atau tidak. Kontrol DPR terletak pada Pasal 11 ayat 2 UUD apabila perjanjian
internasional itu menimbulkan dampak bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban
keuangan Negara dan Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

Hak presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden hanya sebatas evaluasi saja
kepada DPR, dimaknai sebagai proses apakah ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
atau norma-norma yang berlaku di Indonesia mengenai Keputusan Presiden itu tanpa
melalui proses legislasi pada kamar DPR, sehingga ratifikasi melalui Kepres tidak bersifat
menolak tetapi mengevaluasi dan dikembalikan kepada Presiden untuk di terbitkan
dalam lembaran negara. Sama halnya dengan menteri, DPR diposisikan sebagai lembaga
yang diminta pertimbangan atau konsultasi saja, sebab Pasal 2 ini di maknai DPR hanya
memberikan masukan terkait apakah diterima atau tidaknya dikembalikan lagi kepada

39 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, hlm. 34.
40 Bagir Manan, Pertumbuhan dan...loc.cit., hlm. 34.
41 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi. hlm. 219-220.

152

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

menteri yang akan melakukan perjanjian internasional, DPR tidak memiliki kewenangan
untuk membatalkan kebijakan yang akan diambil Menteri tersebut.

Pengawasan DPR terhadap urgensi untuk meratifikasi perjanjian internasional
terdapat kelemahan apabila diharuskan untuk membentuk undang-undang jikalau
perjanjian itu bertentangan dengan UUD. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan dan
keseimbangan (checks and balances) dapat berjalan efektif dengan menolak apabila
diharuskan untuk meratifkasi perjanjian internasional tetapi berdampak luas bagi
kehidupan rakyat karena beban keuangan yang dikeluarkan dan tidak sesuai dengan
Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Maka apabila
diharuskan meratifikasi agar masuk dalam sistem hukum Indonesia selain yang
bertentangan dengan UUD 1945, checks and balances antara presiden dan DPR harus
harmonis karena setiap perjanjian internasional yang menjadi hak presiden yang
kemudian akan diratifikasi dengan persetujuan DPR harus pula memenuhi unsur
keseimbangan (balances) di kedua lembaga ini, dengan tujuan agar dapat memenuhi
syarat konstitusional dalam pembentukan undang-undang yang berasal dari perjanjian
internasional.

DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ali, Abdul Latif dan Hasbi. 2014. Politik Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta Pusat: Konstitusi

Press
Asshidiqqie, Jimly, 2011. Konstitusi Dan Konstitualisme. Jakarta: Sinar Grafika
———, 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT.

Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia
Astomo, Putera. 2014. Hukum Tatat Negara Teori Dan Praktek. Yogyakarta: Tahafa Media
Atmadja, I Dewa Gede. 2014. Teori Konstitusi Dan Konsep Negara. Malang: SETARA Press
Budiardjo, Miriam. 1994. Pembangunan Politik, Situasi Global, Dan Hak Asasi Manusia Di

Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
C, Anwar, 2011. Teori Dan Hukum Konstitusi. Malang: Intrans Publishing
Fuady, Munir. 2011. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). Bandung: PT Refika

Aditama
Huda, Ni Matul. 4. Hukum Tata Negara Indonesia, Ed. Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada
———, 2014. Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan

Penyempurnaan. Yogyakarta: FH UII Press
Ibrahim, Moh. Kusnardi dan Harmaily. 1981. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.

Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Iskandar, Jawahir Thantowi dan Pranoto, 2006. Hukum Internasional Kontemporer

Bandung: PT Refika Aditama
Isra, Saldi, 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Mahfud, Moh., 1993. Demokrasi Konstitusi Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty
Manan, Bagir, 1995. Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung:

Mandar Maju
Redi, Ahmad, 2018. Hukum Pembentukan Peratura Perundang-Undangan. Jakarta Timur:

Sinar Grafika
Wahjono, Padmo, 1985. Masalah Ketataneagaraan Indonesia Dewa Ini. Jakarta Timur:

Ghalia Indonesia
Jurnal

153

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Mas Bakar, Dian Utami, Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian

Internasional , Yuridika, 29.3 (2014), 274–98
<https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.372>
Suraputra, D. Sidik, Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga UUD Indonesia ,
Jurnal Hukum & Pembangunan, 20.3 (1990), 217
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no3.892>
Wuisang, Ari, Kewenangan DPR Dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca
Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/ 8 , Pakuan Law
Review, 5.2
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian
Internasiona
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2018, pp. 1–267

154

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

LEGAL PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS IN THE NATURAL DYES OF
SIKKA WOVEN FABRICS INDUSTRY ASSESSED FROM LAW NUMBER 28

YEAR 2014 IN TERMS OF COPYRIGHT

Theresia Emilia Beci da Cunha1

1Faculty of Law, Law Study Program, Nusa Nipa University. email: [email protected]

ABSTRACT ARTICLE INFO

This study aims to study and analyze the principles in the Copyright Law and Keywords:
the qualifications of the Sikka Weaving natural coloring compound in Article 40 copyright law;
of Law Number 28 Year 2014 regarding Copyright as Intellectual Property normative legal; sikka
Rights. The method used in this research is normative legal research method. weaving; weaving
Normative legal research examines library materials or secondary materials by
collaborating the statute approach and the descriptive conceptual approach. Cite this paper:
The results of the findings and analysis of the study researchers, Intellectual Cunha, T. E. B. d., 2020.
Property Rights in the form of natural dye material for hand woven fabrics in Legal Protection Of
Sikka Regency are protected by Law No. 28/2014. The Central Government Property Rights In The
provides access and facilities in the context of IPR. The role of the Regional Natural Dyes Of Sikka
Government of Sikka Regency is the main element in maintaining traditional Woven Fabrics Industry
knowledge. The role of the government is in the form of making regional Assessed From Law
regulations (PERDA) on IPR for Sikka's natural dye weaving. PERDA which Number 28 Year 2014
refers to the knowledge of the local community, the use and preservation of In Terms Of Copyright.
natural dyes by the community in the process of making Sikka tie weaving. This Widya Yuridika: Jurnal
study recommends that the Sikka Regency should make regional rules about the Hukum, 3(2).
natural coloring weaving Sikka Regency.

INTRODUCTION

Indonesia has a diversity of cultural wealth at the level of ethnic groups and customs
that apply in it that characterizes the Indonesian nation. The richness of Indonesian
culture includes the diversity of woven fabrics. Weaving is defined as weaving in the form
of cloth that is tied, woven, and dipped in dye using simple equipment without the aid of
a machine or by the machine (Sakti and Roisah 2019). In addition to characterizing
Indonesia, the woven cloth also characterizes each region based on the regional motif
design.

Legal protection for culture in the form of regional woven fabrics is the
government's obligation to its citizens. One of the safeguards for cultural values is the
copyright registration of woven fabrics. Article 1 of the Copyright law Number 28 of 2014

155

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

concerning Copyright. Copyright is the exclusive right of an author that arises
automatically based on the declarative principle after a work is manifested in a tangible
form without reducing restrictions in accordance with the provisions of laws and
regulations. In addition, protection of traditional knowledge in Indonesia is also contained
in laws and regulations other than the intellectual property rights (IPR) Law no 5/1994
concerning the Ratification of the Convention on Biodiversity (United Nation Convention
on Biodiversity). This rule clearly requires that each party of the convection is obliged to
respect, protect, and maintain the knowledge, innovations and practices of indigenous
and local communities.

One area that has diversity in weaving is Sikka Regency. Sikka Regency is an area
located in East Nusa Tenggara Province which has a variety of designs of woven motifs. In
inheriting the weaving culture, we need a qualifying rule for copyright. In 2019 the Sikka
Regency Government issued a Sikka Regency letter number BO.025 / 54 / IX / 2019 which
regulates traditional clothing in the scope of the Sikka Regency government which
requires the public servant (ASN) to use regional motifs on certain days (Taum 2020). The
process of making Sikka woven fabrics is inseparable from the collaboration of natural
dyes that give the fabric a variety of colors. The use of natural dyes is a characteristic of
the resulting motif designs. In its application, IPR has not been found for the dye for woven
fabrics in the Sikka Regency. Lack of information and not yet certified traditional wealth
are predicted to have a negative effect on its sustainability. Ownership of IPR is very
important in facing the global market, because with IPR ownership someone has legal
certainty when there are other entrepreneurs who will copy with the same brand.
(Widihastuti and Kusdarini 2013).

Each region at least has a similarity to a dyeing material for woven fabrics, this will
cause a problem besides the changing times which are always modern will give and
diminish the culture of Sikka Regency, especially the use of natural dyes to dye textiles in
collaboration with Article 40 of the Law Number 28 of 2014 regarding Copyright.
Therefore, the aim of this study is to examine and analyze the principles in the Copyright
Law and the qualifications of the natural dye materials of Sikka woven fabrics in Article
40 of Law Number 28 Year 2014 regarding Copyright as Intellectual Property Rights.

This research used normative legal research methods. Normative legal research
examines library or secondary materials by collaborating a statute approach and a
descriptive conceptual approach (Soekanto and Mamuji 2006; Sofyarto 2018).
a. Statute Approach

This approach is carried out by examining all laws and regulations relating to the
problem (legal issue) being faced. The approach to this law, for example, is carried
out by studying the consistency/suitability between the Basic Law and the Law, or
between one Law and another.
b. Conceptual Approach
This approach departs from the views and doctrines developed in the science of law.
This approach is important because understanding the views / doctrines that
develop in legal science can be a basis for building legal arguments when solving
legal issues at hand. Views / doctrines will clarify ideas by providing legal
definitions, legal concepts, and legal principles that are relevant to the problem.

Sources of data obtained in research studies from secondary data, the data was
obtained not directly from the community but from document materials, laws and
regulations (in Article 40 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright), literature,

156

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

and other research results which supports primary data sources (Soekanto 2005). The
data obtained were then analyzed qualitatively through a deductive approach adapted to
the study material in order to obtain conclusions.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Legal Protection of the Copyright of Natural Dyes Sikka woven fabrics in terms
of Law Number 28 year 2014 concerning Copyright
An intellectual property that is owned by an area should be given legal protection.

This protection is a form of appreciation for the work of the creator by his ability as a
human being and as a form of guarantee of legal protection for the work produced (Sakti
and Roisah 2019). Legal protection of copyright is contained in Law Number 28 of 2014
concerning Copyright and is contained in the chapter V law in the category of traditional
cultural expressions and protected works.

Part Two 'Protected Works' Article 40 paragraph (1) protected work includes
works in the fields of science, art and literature, consisting of: a. books, pamphlets,
appearance of published papers, and all other written works; b. lectures, lectures,
speeches, and other similar works; c. teaching aids made for the benefit of education and
science; d. songs and /or music with or without subtitles; e. drama, musical drama, dance,
choreography, puppetry, and pantomime; f. fine arts in all forms such as paintings,
drawings, carvings, calligraphy, sculpture, sculpture or collage; g. work of applied art; h.
architectural works; i. map; j. batik artwork or other motif art; k. photographic works; l.
Portrait; m. cinematographic works; n. translations, interpretations, adaptations,
anthologies, databases, adaptations, arrangements, modifications and other works
resulting from the transformation; o. translation, adaptation, arrangement,
transformation, or modification of traditional cultural expressions; p. compilation of
Works or data, either in a format that can be read by a computer program or other media;
q. compilation of traditional cultural expressions as long as the compilation is original; r.
video games; and S. Computer program. This section clearly describes the categories of
protected objects. The legal protection that is carried out provides a guarantee for a
product that is registered to obtain a copyright. Then point (2) continues to explain that
the work referred to in number (1) letter n is protected as a separate work without
reducing the copyright of the original work or take over the wealth. Point (3) continues
with adding Protection material as referred to in number (1) and number (2), including
protection for Works that have not been or have not been made Publication but have been
manifested in a concrete form that allows the Reproduction of the Work. Article 40 of Law
Number 28 Year 2014 regarding Copyright has a correlation with guarantees, in the fields
of science, art and literature which have economic and moral values. One that is protected
by the Government is traditional knowledge. Traditional knowledge is a collaboration of
human creations and thoughts expressed in the form of science, art or literature. The
regulations are contained in Article 1 point 3 of Law Number 28 Year 2014 concerning
Copyright, traditional knowledge in its meaning can be called and categorized as IPR. On
nowadays Traditional Knowledge divided into two, namely for that Patent based is called
Knowledge Traditional while for the based Copyright is called folklore (Purwaningsih
2012; Sunaryo 2019).

The value of IPR in the form of traditional knowledge in Indonesia has been given
legal protection since the first promulgation of the 1982 national Copyright law Article 10
of Law Number 6 of 1982 concerning Copyright, which is furthermore in Law Number 19
of 2002 concerning Copyright, and finally in Article 13 Copyright Law Number 28 of 2014.

157

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

This legal protection is carried out as a form of guarantee for the development of products
owned by each region specifically that are more competitive and have continuity without
ignoring local wisdom, preventing the use of product ownership claims by other parties
without permission, and ensuring benefits both economically and non-economically
(Senewe 2015).

One of the traditional knowledge of the people of Sikka Regency is knowledge
about natural dyes used in the dyeing process for the weaving. The traditional knowledge
of Sikka Regency regarding natural dyes is usually composed based on field experience
and passed down kinship. This knowledge must be preserved in order to become a
priceless wealth, therefore it is necessary to register as a group of IPR.

Intellectual Property Rights (IPR) are divided into main categories, namely:
Copyright and Rights to Industrial Property. Industrial Property Rights are divided into:

a) Patents
b) Mark Rights
c) Industrial Product Rights
d) Rights to Plant Varieties
e) Right to Layout Design of Integrated Circuits

Based on the IPR classification system, the traditional knowledge of Sikka regency
regarding natural dyes is included in the category of Industrial Property Industry
Property Rights). In the sub-category of Rights to Plant Varieties. Any plant variety that is
involved in the choice of color in the weaving should be registered with the government
as one of the rich traditional knowledge values. Registration of rights to plant varieties
with natural dyes is a must for the creator or copyright holder in order to be published.
The IPR registration letter will be a legal reference and initial evidence in court if a
problem / dispute arises in the future regarding the work (Sakti and Roisah 2019). The
results of observations and documentation carried out by the natural dyes used in the
dyeing of Sikka's weaving consist of plants and fruits that give a distinctive color and
differentiate one species from another.

B. Government Regulation to Provide Legal Protection Against Copyright of
Natural Dyes Ikat Ikat, Sikka Regency in terms of Law Number 28 year 2014
concerning Copyright

The 2014 copyright law, provides space for art actors, both weavers and plant
cultivators, to be creative because it is protected and held by the state. The regulation is
binding down to the Regency level local government. The Sikka Regency Government
continues to provide support for the development of Sikka woven fabrics as a cultural
heritage. By providing promotions both nationally and internationally. As a form of
responsibility, Sikka woven fabrics is registered and has IPR (Taum 2020). Sikka woven
fabrics has also obtained an ID certificate G000000056 issued by the Directorate General
of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. This certificate provides
information on the legal ownership of the Sikka woven fabrics motif design. The
maintenance of Sikka woven fabrics is inseparable from the use of natural dyes which
provide the most important nuance to the resulting motif designs (Ananda 2019).

Increased production of woven fabrics has an effect on the use of biological
resources for the natural dye for woven fabrics. The increasing need for traditional
weaving is directly proportional to the preservation and recording of special features in

158

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

an effort to reduce pollution to the environment and avoid textile dyes (Muflihati et al.
2019; Mukhlis 2011). Therefore, the legal protection of natural dye weaving is a priority.
Legal protection provided to legal subjects is a form of preventive and repressive
protection (Dirjosisworo 2001). Protection of the intellectual property of natural dyes is
still being developed and strived to gain recognition from the government through IPR
filing. The government has a role in traditional knowledge that belongs to a local
community, the protection provided can include material and ownership of this
knowledge (Westra 2008). The Regency government program through the Cooperative
Trade Office and UMKM in the field of the tie weaving industry is related to training in
good fabric dyeing techniques and dyeing the weaving threads and accommodating yarn
assistance, seeds of natural dye plants commonly used by weavers. This is done as a form
of improving human resources in the weaving industry sector (Sina and Tefa 2019). In
fact, in the research field, Sina and Tefa (2020) report that the performance of the
Cooperative and UKM Trade Office is not yet fully optimal based on productivity
indicators, especially in the study of the preservation of traditional weaving in Sikka
Regency.

The government continues to promote Sikka weaving nationally and
internationally in various forms of preserving Sikka culture. This is because some creative
economies always experience problems in registering trademarks because they are very
prone to experiencing unfair competition from other competitors (Sofyarto 2018).
Several things that underlie the performance barriers of the UMKM in maintaining and
preserving Sikka woven fabrics in Sikka Regency, among others. Limited government
funds, lack of training and introduction of natural dyes (Sina and Tefa 2019). Widihastuti
and Kusdarini (2013) reported that several reasons, they are:

a. Limited knowledge and understanding of the craftsmen regarding related matters
with intellectual property rights.

b. Low levels of education and the economic level of the craftsmen inhibits IPR
protection for the work of crafter. Most of the batik craftsmen only graduated from
elementary school, and start it as batik workers, namely receiving cloth and wax /
wax for batik from batik entrepreneurs, then deposit their results to these
entrepreneurs.

c. Communal culture and religious, made craftsmen it is very difficult to accept IPR
concepts that emphasize personal rights. Share According to the craftsmen, the
process of making and motifs Traditional batik is a cultural heritage, which should
not be possessed (monopolized).

d. The provisions in IPR which are individualistic, commercial, and aspect-oriented
material, especially profit economical from their utilization not known and
incompatible with communalistic values possessed by Imogiri batik artisans.

e. Some of the crafters who have been get socialization about rights intellectual
property declared that the procedure for submitting IPR applications is difficult and
expensive.
The Mbolaso Weaving Group which is located in Hewuli sub-district. Hewuli is a

sub-district in West Alok district, Sikka regency, East Nusa Tenggara province, Indonesia
postal code of 86115. The people who join the groups come from Palue District. Weaving
is part of their live. They use yarn from shop (equivalent to silk). They usually use natural
dyes:

159

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

1. Kayu Cina/Reo, the part used is the skin which produces a pink color
2. Turmeric produces a yellow color
3. The leaves of the Pohon Kresen produce a Green color
4. Tarun/Nila produces indigo to black colors
5. Noni roots produce brown color
6. The adhesive substance used is kitchen ash then using candlenut for the yellow color,

cow dung is used to strengthen the woven threads

Based on Mama Gardis from Akasia Group reported natural dyes is easy to get,
around their home. Meanwhile, if we use chemical dyes, we have to buy the coloring
materials first, even though it can also damage the environment. The effect is also not
good for our health, we weavers, starting from our hands it becomes slightly itchy, as
well as coughing (kompasiana.com). While Bliran Sina, The dyeing of the Sikka weaving
thread is done in a separate area. "His name is Pang Una Tarun, which is a barn for
coloring. They separated Because after soaking it smells really bad, said Yosef Gervasius,
45, the head of the Bliran Sina studio in NTT (Femida.com). The colors that used the
Bliran Sina group come from natural ingredients. Among them are the yellow color of the
mango peel mixed with turmeric and jackfruit skin. The black color is made from indigo
leaves, while the blue color is made from indigo leaves. While the green of the reeds
leaves.

The Central Government makes it easy to register copyright online as stipulated in
Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Sakti and Roisah 2019). Therefore it is
necessary to issue local regulations for SMEs actors of Sikka tie weaving to register the
wealth of natural dyes so that they can obtain IPR and become the characteristic of Sikka
woven fabrics. The regional regulations (PERDA) in question must cover local knowledge,
use and preserve natural dyes used by the community in the process of making Sikka
woven fabrics. The legal protection of natural dyes should include regime Copyrights,
Trademarks and Trade Secrets. Similar with opinion from Sunaryo (2019) IPR legal
protection that is applied in Batik Solo is through the regime Copyrights, Trademarks and
Trade Secrets.

CONCLUSION

Based on the findings and analysis of the researchers, it is concluded that the
intellectual property rights in the form of natural dyes for woven fabrics is protected by
Law No. 28/2014. The Central Government provides access and convenience in
registering IPR. The role of the Regional Government of Sikka Regency is the main element
in maintaining traditional knowledge. The role of the government is in the form of making
regional regulations (PERDA) on IPR for Sikka's natural dye weaving. The PERDA in
question must cover local knowledge, utilization and preservation of natural dyes used by
the community in the process of making Sikka woven fabrics.

REFERENCES

Ananda, Pradina. 019. “Tenun )kat Sikka Dari NTT Yang Pertama Miliki (K).
https://lifestyle.okezone.com/read/2019/02/07/194/2014831/tenun-ikat-
sikka-dari-ntt-yang-pertama-miliki-hki.

Dirjosisworo, Soedjono. 2001. Pengantar Ilmu Hukum,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

160

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Muflihati, Wahdina, Siti Masitoh Kartikawati, and Reine Suci Wulandari. 019. “Natural
Dye Plants for Traditional Weaving in Sintang and Sambas Regencies, West
Kalimantan. Media Konservasi 24(3): 225–36.

Mukhlis. 011. “Ekstraksi Zat Warna Alami Dari Kulit Batang Jamblang (Syzygium Cumini)
Sebagai Bahan Dasar Pewarna Tekstil. Biologi Edukasi 3(1): 35–42.

Purwaningsih, Endang. 2012. HKI Dan Lisensi. Bandung: CV Mandar Maju.

Sakti, Misbahul Awang, and Kholis Roisah. 019. “Karakteristik Dan Problematik
Perlindungan Motif Lubeng Tenun Troso. Jurnal Jurisprudence 9(2): 203–21.

Senewe, Emma Valentina Teresha. 015. “Efektivitas Pengaturan (ukum (ak Cipta Dalam
Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah. : 1 .

Sina, )rmgard Y. N., and Gradiana Tefa. 019. “Kinerja Aparatur Dinas Perdagangan
Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pelestarian Tenun Ikat Di Kabupaten
Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya
Aparatur) 7(1): 1–16.

Soekanto, Soerjono. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Sofyarto, Karlina. 01 . “Perlindungan (ukum (ak Kekayaan )ntelektual atas
Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. Kanun Jurnal
Ilmu Hukum 20(1): 149–62.

Sunaryo, Euis. 019. “PERL)NDUNGAN (AK KEKAYAAN )NTELEKTUAL TER(ADAP
PERBAT)KAN T)NJAUAN TER(ADAP BAT)K YOGYAKARTA DAN SOLO). 1):
12–21.

Taum, Alexander P. 0 0. “Tenun )kat Sikka Dapat (ak Atas Kekayaan Intelektual
Sumber. https://mediaindonesia.com/read/detail/ 590 -tenun-ikat-sikka-
dapat-hak-atas-kekayaan-intelektual.

Westra, Laura. 2008. Environmental Justice and the Rights of Indigenous Peoples:
International and Domestic Legal Perspectives. London: Earthscan.

Widihastuti, Setiati, and eny Kusdarini. 013. “KAJ)AN (AK KEKAYAAN )NTELEKTUAL
KARYA PERAJ)N BAT)K STUD) KASUS D) DESA WUK)RSAR) )MOG)R) BANTUL.
Jurnal Penelitian Humaniora 18(2): 145–55.

https://www.kompasiana.com/gapey-sandy/5b45411916835f7d9a383912/pakai-
pewarna-alami-tenun-ikat-makin-memikat?page=all

https://femidiah.com/2017/01/26/warna-alami-sarung-tenun-sikka-pantangan-
perempuan-yang-datang-bulan/

Surat Edaran Bupati Sikka nomor BO.025/ 54 / IX / 2019 yang mengatur tentang tata
busana pakaian tradisional di lingkup Pemkab Sikka

Undang-Undang HKI. UU No. 5/1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta

161

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Undang-Undang Hak Cipta nasional 1982 Pasal 10 UU Nomor 6 tahun1982 tentang Hak

Cipta
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

162

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

IMPLICATION OF REGIONAL TAX REGULATION ON THE INVESTMENT
CLIMATE AND ITS REFERENCE TO OMNIBUS BILL ON TAXATION

Debora Kristina Doloksaribu 1

1Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, email: [email protected]

ABSTRACT ARTICLE INFO

The granting of autonomy to the regions is intended to provide democratic Keywords:
space and public participation. Legal certainty in the administration of regional Investor; Omnibus Law;
government specifically related to taxes is very crucial, especially for economic Regional Government
development, as it affects the investment climate. Any discrepancy between
regional and central policies is seen as an obstacle in optimizing investment Cite this paper:
performance in the regions. The Government has proposed a Bill on General Doloksaribu, D. K.,
Provisions and Tax Facilities for Strengthening the Economy or also known as 2020. Implication Of
the Omnibus Bill on Taxation which regulates, among other things, regional tax Regional Tax
and levy. The method used in this study is the type of legal research (normative) Regulation On The
and carried out by examining library materials or secondary data in the form Investment Climate
of various legal references, including primary, secondary, and tertiary And Its Reference To
materials. A descriptive technique is used in analyzing legal materials that have Omnibus Bill On
been collected. Writer opines that the Omnibus Bill is expected to provide Taxation. Widya
business certainty, in the hope that it can increase investment. However, the Yuridika: Jurnal Hukum,
discussion of the Omnibus Bill must be carefully done. There has to be a certainty 3(2).
and clarity of the intervention procedures of the central government so that it
is carried out in a clear legal corridor.

INTRODUCTION
Economic growth is a relevant benchmark for assessing the success of a country in

managing its economy.1 Current favorite revenues in Indonesia are those from the tax
sector. Tax is one of state revenue sources that serves as a source of funds for the
government to finance its expenses, and tax is also a tool to regulate and implement

1 Yolanda Nurlita Prastika, et. al, Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Reklame dan Kontribusinya Pada
Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang), Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 6,
No. 2, 2015, p. 1, retrieved from
http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/197

163

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

government policies in the socio-economic field.2 Rochmat Soemitro defines tax as a
commitment conferred by law that requires a person who meets the conditions specified
by law (tatbestand) to pay a sum of money to the state treasury, of enforced nature,
without getting a reward that can be directly designated, used to finance state
expenditures (routine and development) and as a (driving, obstacle) tool to achieve goals
outside the financial sector.3

Government policy in taxation sector is part of fiscal policy which will ultimately
affect the achievement of the country's economic goals.4 Local economic development,
especially the Municipal Government is the starting point for the implementation of
development, so that region is expected to be more aware of the potential and needs of its
own. One of the funding sources for the administration of the regional government is from
the regional tax revenue. One thing that needs to be considered with regard to the strategy
of regional tax development is that regional tax closely related to the effectiveness of tax
collection on the existing tax objects. The collection of regional tax shall provide space to
create creativity, innovations for investors, and business actors.5

It is important to consider the principle of tax regulation since taxes are the main
source of income for the country, both at the central and regional levels, and bad
regulation may increase the potential for corruption. In connection with the financing of
regional autonomy, Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance between the
Central Government and Regional Governments Law / 00 authorizes local
governments to make policies related to revenue in the context of strengthening the
regional government development and administration through the increase of revenue,
particularly which results from the original regional revenues.6

Regional collection of tax and levy is regulated in Law Number 28 of 2009 concerning
Regional Taxes and Regional Levies Law / 00 . Regional taxes and regional levies
are important sources of regional income to finance the administration of regional
government.7 Based on Law 28/2009, Regional Tax is an obligatory contribution to the
Region owed by private individuals or entities of enforced nature based on the Law,
without receiving direct compensation and used for the needs of the Region mostly for the
welfare of the people.8 There are two objects of regional tax, i.e. the provincial tax which
consists of 5 (five) types of tax, and the district/town tax, which consists of 11 (eleven)

2 Ratih Kumala, Analisis Efektifitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota
Bekasi, Jurnal Reformasi Administrasi, Vol. 6, No. 1, March 2019, p. 38, retrieved from ojs.stia i.a .id › refor asi
› arti le › do load

3 Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1992, p. 13.

4 Yolanda Nurlita Prastika, et. al, Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Reklame...Loc. Cit.

5 Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Info PAD Kota Malang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang,
Malang, 2012, p. 28.

6 Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, Yellow Printing, Jakarta, 2008, p. 12.

7 Amelia Cahyadini, Pemisahan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Izin Reklame Sebagai Upaya
Memaksimalkan Penerimaan Pajak, PJIH, Vol. 4, No. 1, 2017, p. 85, DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a5

8 Indonesia, Law Number 28 of 2009 Concerning Regional Taxes and Regional Levies, State Gazette of the
Republic of Indonesia (LNRI) Year 2009 Number 130, and Additional State Gazette (TLN) Number 5049, Article 1
point 10.

164

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

types of tax.9

The Regional Revenues and Expenditures Budget (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah/ APBD consists of regional tax proceeds, regional levy proceeds,
regional enterprise proceeds, and other legitimate local business proceeds.10 A common
problem faced by the Indonesian government is the source of regional revenues.11 In
contrast to national revenues from taxes, the proceeds of regional tax and regional levy
revenues are recognized as inadequate and have a relatively small role in the APBD,
particularly for district and town areas. Most of the APBD expenditure is funded by central
allocation funds, which cannot be fully expected to cover all regional expenditure needs.12

The Regency/Municipal government has authority to issue regional regulation
Perda in the context of increasing Original Regional Revenues Pendapatan Asli
Daerah/ PAD , such as in determining tax and levy within the Unitary State of the
Republic of Indonesia, specifically the authority of granting approval and facilities as well
as licensing for investment. Upon the authority of the respective District/Town areas, the
Regency/Municipal government competes in issuing Perda, among other things, related
to parking fees, road lighting fees and licensing in the trade and investment industry,
without taking into account other aspects. This in turn may hamper investment in their
respective regions.13

In the latest development, the Central Government plans to include the issue of
regional tax and regional levy as part of the Omnibus Law. This aims to rearrange regional
authority in collecting taxes. It is expected that this effort will create equal tax treatment
for investment activities in all regions,14 where there will be no more double (tax)/
investment will not be complicated. With regard to that, the Institute for Development of
Economics and Finance (Indef) believes that the inclusion of regional tax in the Omnibus
Law has the potential to reduce regional revenue.15

The Central Government responds that in order to regulate PAD remains well and in
line with central government policy, the central government will coordinate with the

9 Ratih Kumala, Analisis Efektifitas Pajak Reklame... Loc. Cit.

10 Indonesia, Law Number 12 of 2019 Concerning Management of Regional Finances, State Gazette of the
Republic of Indonesia (LNRI) Year 2019 Number 42, and Additional State Gazette (TLN) Number 6322, Article 31
paragraph (1).

11 Ludgardia Budiningsih, et.al, Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan
Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sintang, Jurnal Tesis PMIS-
UNTAN-PSIAN, 2013, p. 2, retrieved from https://www.neliti.com/id/publications/9438/implementasi-kebijakan-
pemungutan-pajak-reklame-berdasarkan-peraturan-daerah-per

12 Irwansyah Lubis, Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,
2011, p. 14.

13 Suradiyanto, Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia, DIH,
Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 21, p. 31, retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/240054-
pembangunan-hukum-investasi-dalam-pening-735a5fd7.pdf

14 http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak+-
+pajak+daerah+akan+diatur+ulang%2C+indef%3A+harus+hati-hati

15 https://www.antaranews.com/berita/1180876/indef-pajak-daerah-masuk-omnibus-law-pendapatan-
bisa-berkurang

165

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

regional government associations. The rationalization of regional tax is aimed at creating
a better business environment, employment and investment opportunities. The
government will also formulate efforts so that regional governments can improve Perda
more quickly through Regional Head Regulations. The reduction and exemption of
regional taxes, up to regulation of income tax for national negotiable paper circulated on
the international market will be regulated in the Omnibus Bill on Taxation.16

Based on the above, there 2 (two) issues that will be discussed in this writing,
namely the arrangement of regional taxes and its effect on investment climate in
Indonesia, as well as the provisions of regional tax in the Bill on Tax Provisions and
Facilities for Strengthening the Economy.

The method used in this research is the normative legal research, i.e. a research
conducted by examining library materials or secondary data in the form of various legal
materials/references and non-legal materials/references. Sources of legal material in a
broad sense include: 1) legal principles, 2) legal rules, 3) laws and regulations, 4) legal
doctrine and teachings, 5) legal theories, 6) legal encyclopedias, 7) legal dictionaries, and
8) legal literatures.17 As first step in the research, the writer collected the documents
needed as data, which consists of legal documents and non-legal documents.

Legal documents used as references and analyzed in this research are in the form of
laws and regulations and/or other legal products that regulate matters related to the title
of this research, such as Law Number 28 of 2009 Concerning Regional Taxes and Regional
Levies, Law Number 12 of 2019 Concerning Management of Regional Finances, and Law
Number 23 of 2014 Concerning Regional Government. Meanwhile, the non-legal
documents that used in this research are in the form of Black Law Dictionary and articles
obtained from the relevant online sites.

The data processing and analysis method used is descriptive qualitative method by
describing the issues and facts which are explained in writing based on the literature/
library research supported by primary data, and analyzed using a normative juridical
approach which finally allows conclusions to be reached.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Regional Tax and Investment

1. Regional Tax Regulations

Regional autonomy in the unitary state as intended in Indonesia is the
authority of region to regulate and manage its own government affairs as
determined by law. Specifically, the regional government carries out government
affairs which are its authority except for foreign affairs, defense, security, justice
(yustisi), monetary and national fiscal and religious matters.18 One form of fiscal

16 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dde113b5821e/indef--pajak-daerah-masuk-omnibus-
law-potensi-kurangi-pendapatan-daerah/

17 Nurul Qamar, et al., Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), CV Social Politic Genius
(SIGn), Makassar, 2017, hlm. 9.

18 Indonesia, Law Number 23 of 2014 Concerning Regional Government, State Gazette of the Republic of
Indonesia (LNRI) Year 2014 Number 244, and Additional State Gazette (TLN) Number 5587, Article 10 paragraph
(1).

166

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

decentralization implementations is the determination of sources of revenue for
regions that can be explored and used with their respective potential.19 The
regional authority is manifested by collecting regional taxes and regional levies
that are regulated by Law 28/2009 as partly amended based on Constitutional
Court Decision Number 52 / PUU-IX / 2011, Constitutional Court Decision
Number 46 / PUU-XII / 2014, Constitutional Court Decision Number 15 / PUU-XV
/ 2017, and Constitutional Court Decision Number 80 / PUU-XV / 2017.

As is the case with central tax, regional tax have an important role in the
administration of state/government, either regulatory, budgetary, redistributive,
and resource allocation functions, or combination of the four. In general, the
function of regional tax is more directed to the allocation of resources in the
context of providing services to the community, in addition to the regulatory
function for control. Accordingly, the regional tax function can be divided into 2
(two) main functions, i.e. the budgetary function and the regulatory function.
However, this distinction is not dichotomous.20

Josef Riwu Kaho opines that the characteristics of the regional tax are as
follows: (a) Regional tax originates from the State Tax which is submitted to the
region as regional tax; (b) Assignment is based on legislation; (c) Regional taxes
are collected by the regions based on laws and/or other regulations.21 Rochmad
Sumitro states that regional tax is a tax collected by autonomous regions.
Whereas, debate on whether regional governments have the right to collect taxes
always exists. Some agree that the regional government collect taxes and others
disagree. To moderate these two opinions, various solutions emerged, one of
which was Devas' opinion.22 Devas proposed five benchmarks for assessing
regional tax, i.e. yield, equity, economic efficiency, ability to implement, and
suitability as a local source. The five benchmarks have been used to assess
regional tax in Indonesia,23 which are imposed through the Law 28/2009, among
other things, motor vehicle tax, entertainment tax, hotel and restaurant tax, street
lighting tax, company registration tax, advertising tax.

Based on the Law 28/2009, the Regional tax is divided into two (2) parts,
i.e.:
a) Types of provincial Taxes consist of:

(1) Motor Vehicle Tax;
(2) Excise/Tax For Transfer of Ownership of Motor Vehicle;
(3) Motor Vehicle Fuel Tax;

19 Machfud Sidik, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, in
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Analisis dan Evaluasi Tentang
Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013, p. 6-7.

20 http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf

21 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, p. 131.

22 Agustinus Nusa, et. al, Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Yahukimo, Jurnal Kajian
Ekonomi dan Keuangan Daerah/ Keuda, Vol. 2, No. 3, 2017, p. 3-4, retrieved from
https://www.neliti.com/id/publications/217603/potensi-pajak-dan-retribusi-daerah-di-kabupaten-yahukimo

23 Nick Devas, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, in Maria K. Tupamahu, et. al, Optimalisasi
Potensi Pajak dan Retribusi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon, Jurnal Manajemen
Bisnis dan Inovasi, Vol. 6, No. 1, January 2019, p. 13-14, DOI: https://doi.org/10.35794/jmbi.v6i1.24270

167

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

(4) Surface Water Tax;
(5) Cigarette Tax.
b) Types of district/town taxes consist of:
(1) Hotel Tax;
(2) Restaurant Tax;
(3) Entertainment Tax;
(4) Advertising Tax;
(5) Street Lighting Tax;
(6) Tax on Non-Metal Mineral and Rock;
(7) Parking Tax;
(8) Ground Water Tax;
(9) Tax on Swallows’ Nests;
(10) Rural and Urban Land and Building Tax;
(11) Excise/Tax for Acquiring Right on Land and Building.24

2. Regional tax and the Investment Climate

Investment is required to support the development of a region given that
sometimes a region does not have sufficient budget to carry out regional
development. The necessity of the private sectors or investors involvement can
be illustrated on a world scale, i.e. the World Development Report which states
that 90% of the world's jobs are created by private businesses.25

Legal certainty in the administration of regional government is
increasingly important since economic development greatly influences the
investment climate which is expected to become regional development capital.
The unsynchronization of regional and central policies is seen as an obstacle in
optimizing investment in the regions. This is reflected in the occurrence of over-
regulation through the many overlapping and conflicting legal regulations due to
the lack of an orderly regulation in the regions. Regional regulations that are
intended to be a legal instrument for the implementation of government
decentralization to drive development, as well as control against violations of
regional development, has in fact become an obstacle to regional development,
particularly in the area of investment friendly licensing governance.26

The symptom of over-regulation which is shown through the formation of
excessive regional regulations has created a wilderness of regional regulations
and resulted in the inefficient and ineffective administration of regional
government in the economic and investment sectors. This has resulted in the
absence of certainty for the regional government as the executor of the
administration of government, as well as for the community and businesses in the
implementation of economic activities and investments in the regions. Such

24 Indonesia, Law Number 28 of 2009 Concerning Regional Taxes... Op.Cit., Article 2 paragraph (1) and (2).

25 Winardi, Melihat Ulang Arah Politik Hukum di Daerah Pasca Otonomi dan Desentralisasi, Jurnal
Konstitusi, July-December 2008, p. 137.

26 Isharya to a d Nur “ulistiya i gsih, A alisis Peratura Daerah Ber asalah terkait de ga Tata Kelola
Perizi a ya g ‘a ah I estasi di Kota “urakarta , i Nu ik Nurhayati a d Galuh Wahyu Ku alasari, eds.,
Perizinan di Era Citizen Friendly, Pusat Studi Perizinan UMS dan Prosiding Seminar Nasional, Surakarta, 2017, p.
81-82.

168

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

conditions have impeded investment climate and economic growth development
programmed by the government. If the guaranty of security and legal certainty in
the investment sector is low, investors will be reluctant or even afraid to invest
their capital in the region.27

The Ministry of Home Affairs, driven by evaluations that have been made,
has issued Instruction of the Minister of Home Affairs Number: 582/476/SJ
concerning Revocation/Amendment of Regional Regulations, Regional Head
Regulations, and Regional Head Decisions Inhibiting Bureaucracy and Investment
Licensing. This instruction was set on 16 February 2016. Based on the Minister of
Home Affairs Instruction, governors and regents/mayors throughout Indonesia
have to immediately take steps to revoke/amend regional regulations, regional
head regulations, and regional head decisions that hamper bureaucracy and
licensing investment. The Regional Government Law has prepared sanctions in
the event of regional government does not follow up on the the revocation. The
provision of sanctions for regional governments is a new regulatory material that
is not contained in previous legislation. There are two forms of sanctions that will
be imposed on regional governments, i.e. administrative sanctions and
postponement of the regional regulation draft evaluation.28

As a comparison, a study conducted in Central Java in 2013 finds a
correlation between the imposition of regional taxes and investment, in which
one of the conditions that could potentially be an inhibiting factor for domestic
capital investment is the increasingly large tax burden per business unit or
company. Tax per business unit that is borne by the entrepreneur significantly
influences domestic capital investment, in a negative relationship. The higher tax
burden per business unit makes the lower domestic capital investment.29 As in
domestic capital investment, the taxation of foreign entrepreneurs/investors
becomes a burden in investing. Tax per business unit that is borne by the
entrepreneur significantly influences foreign capital investment in a negative
relationship. The higher tax burden per business unit makes the lower foreign
capital investment.30

B. OMNIBUS BILL ON TAXATION

1. What is the Omnibus Law?

Black Law Dictionary defines Omnibus Law, also known as Omnibus Bill as
follows:

1. A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way
to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions

27 Isrok, Korelasi Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah dengan Tingkat Investasi ke Tingkat Daerah, Jurnal
Hukum, Vol. 16, No. 4, October 2009, p. 553, DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art7

28 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575ff81fd70ea/begini-mekanisme-pencabutan-
peraturan-daerah/

29 Ja Hot a a d Adolf B. Heatu u , A alisis Da pak Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
“tudi Kasus di Pro i si Ja a Te gah , Lapora Pe elitia Hi ah Bersai g Pergurua Ti ggi U i ersitas Ter uka,
Maluku, 2013, p. 40.

30 Ibid., p. 42.

169

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

or to veto the major provision.

2. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such
as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships
or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new
crimes and grants to states for crime control.31

In short, Omnibus Law is a new law created to amend several laws at once.
Roughly translated, the Latin word omnibus means for all, for everybody. 32
Based on the definition in the Black Law Dictionary above, omnibus law is a bill
that covers more than one aspect and combined into one law. The omnibus bill is
complex rules and the process of its completion usually takes a long time since it
contains a lot of material even though the subject, issue, and program are not
always related.

Likewise, the Drafter Team of Bill on Job Creation Academic-Text states
that:

Omnibus law is a practice of legislation drafting, which is mostly carried out
in countries that adhere to a common law/ anglo saxon system such as the
United States of America, Canada, the United Kingdom, Philippines, and
others. The process is called omnibus legislating and the product is called an
omnibus bill. The word omnibus comes from Latin which means for
everything.33

Omnibus law, as a way of drafting regulations, is often used in countries
with a common-law system. Noting its history in the United States of America,
then the existence of this omnibus law stems from a series of events as follows: In
Berger v. New York, the Supreme Court reversed a bribery conspiracy conviction
that was based on evidence obtained by means of a court authorized bug
installed in the defendant's office pursuant to a state statute. In Katz v. United
States, the Supreme Court reversed a gambling conviction that was based on
evidence obtained by means of a bug placed, without prior judicial authorization,
upon the outside of a phone booth that the defendant had used. In both cases, the
Court held electronic surveillance subject to the requirements of the fourth
amendment. The constitutional defect found in Berger was that the statute
contained inadequate procedural standards and safeguards. The Katz Court held
that, although the bug would have been constitutional if prior judicial approval
had been obtained, failure to obtain such approval was fatal. Title III of the
Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 was then enacted in an
attempt to comply with Katz and Berger. Section 2518 of that title contains the
procedural requirements for obtaining an "order" authorizing electronic
surveillance, and section 2511(3) specifies some of the types of surveillance to

31 Bryan A. Garner, et.al., eds., Black’s Law Dictionary Ninth Edition, West Publishing Co., St. Paul, 2009,
p. 186.

32 https://www.minnpost.com/politics-policy/2017/03/everything-you-need-know-about-omnibus-bills-
and-why-theyre-so-popular-minne/

33 Indonesia, Academic Draft of Job Creation Bill, p. 24.

170

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

which the title does not extend.34

Then the question is: in the event Indonesia adheres to the Civil Law
System, can the omnibus law be applied? The answer is yes, omnibus law can be
used to overcome the problem of complexity and overlapping regulations in
Indonesia, although laws and regulations theory in Indonesia does not recognize
the concept of omnibus law. The main task undertaken in compiling the omnibus
law is to horizontally and vertically analyze legislations, from the highest to the
lowest hierarchy, so that synchronization and harmony are guaranteed.35 The
concept of omnibus law in its establishment mechanism shall follow the
procedures set out in Law Number 15 of 2019 concerning the Formation of
Legislation, ranging from planning, drafting, discussion, to its legalization. On one
side, the omnibus law scheme is considered too sectoral and narrow. However, on
the other hand it is good for stimulating investment and exports. In fact, if the
omnibus law is applied, it shall have a significant impact on better economic
growth.36

Indonesia can learn from the Philippines which has applied omnibus law
in the investment sector by issuing an Omnibus Investment Code of 1987.
Through the Omnibus Investment Code of 1987, investors are given a number of
incentives and basic rights that guarantee their businesses in the Philippines.
Omnibus Investment Code of 1987 is a kind of codification in the investment
sector so that all investment-related arrangements shall refer to the Omnibus
Investment Code of 1987.37 Japan, which legal system is based on the civil law
system and adheres to the presidential system can also be seen as a good
comparison. During the last decade of the twentieth century, the government of
Japan achieved a significant degree of decentralization, the high point of which
was the 1999 Omnibus Law of Decentralization. The legislative process for the
enactment of the Omnibus Law was complex in the extreme, with 475 laws, 440
cabinet orders, 507 ministerial orders, and 186 public notices.38

The conception of the omnibus law and consolidation law is considered as
an appropriate solution for the simplification of regulations and a constructive
method concept for legislation drafting without ignoring the rules in Law Number
12 of 2011 concerning Formation of Laws and Regulations as amended by Law

34 Thomas I. Sheridan, Electronic Intelligence Gathering and the Omnibus Crime Control and Safe Streets
Act of 1968, Fordham Law Review, Vol. 44, Issue 2, 1975, p. 331-332, retrieved from
https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol44/iss2/5

35 Yusti us Prasto o, Mujara kah O i us La se agai O at Lesu Eko o i? , prese ted at the ‘egular
Tax Discussion for Center for Indonesia Taxation Analysis, Jakarta, 7 November 2019), p. 29.

36 Mh/sf, Skema O i us La “a gat “ektoral, in Agnes Fitryantica, Harmonisasi Peraturan Perundang-
Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, Edition III, October-November
2019, p. 312, DOI: https://doi.org/10.14710/gk.6.3.300-316

37 Vincent Suriadinata, Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus
Law di Indonesia, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 4, No. 1, October 2019, p. 118, DOI:
https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132

38 Furuka a “hu i hi, "De e tralizatio i Japa ", i “hu 'i hi Furka a a d Toshihiro Menju, eds.,
Japan's Road to Pluralism: Transforming Local Communities in the Global Era, Japan Center for International
Exchange, Tokyo, 2003, p. 21-45.

171

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011
concerning Formation of Laws and Regulations. Apart from the potential
loopholes of the two methods, the transplantation of the legal system can be
considered as an alternative solution to simplify regulation and deregulation of
laws and regulations.39 In fact, Indonesia has adopted a policy similar to omnibus
bills. In President Jokowi's first term, he instructed all ministries and agencies to
conduct regulation simplification, which in essence is similar to an omnibus bill.
The government also passed Government Regulation Number 24 of 2018
concerning Online Single Submission (OSS), which in practice is similar to an
omnibus bill.40

2. Tax Facility Law 2020 (Omnibus Bill on Taxation)

The Government through the Minister of Finance has submitted a Bill on
Tax Provisions and Facilities for Strengthening the Economy or better known as
the omnibus bill on taxation to the House of Representatives on 31 January 2020.
The academic text of the omnibus bill on taxation states that there are nine laws
included in the discussion, i.e.:
1. Law concerning General Provisions and Procedures of Tax;
2. Law concerning Income Tax;
3. Law concerning Value Added Tax;
4. Law concerning Customs;
5. Law concerning Excise Duty;
6. Law concerning Electronic Information and Transaction;
7. Law concerning Investment;
8. Law concerning Regional Taxes and Regional Levies;
9. Law concerning Regional Government.

The omnibus bill on taxation has ten scopes of legal material, including the
income tax rates of the domestic corporate and permanent establishment, the tax
treatment of dividends and other income from abroad, the treatment of income
tax tariff on interest, arrangements of the imposition of income tax for individual
taxpayers, arrangements of input taxes crediting, arrangements of administrative
sanctions, arrangements of the interest amount, arrangements of granting tax
facilities, tax treatment in trading activities through electronic systems, and
arrangements regarding regional tax and regional levy.41

The academic text of the Omnibus Bill on Taxation states that the tax
incentives are intended to reduce the tax burden that must be borne by the
Taxpayer so that there is room for domestic funding to increase investment and
also increase foreign direct investment (FDI). In other words, this is expected to
strengthen the national economy by increasing both domestic and foreign
investment funding. Then it can create the development and deepening of

39 Ahmad Ulil Aedi, et. al, Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional
Pembentukan Undang-Undang, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 1, March 2020, p. 5, DOI:
http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18

40 https://amcham.or.id/en/news/detail/omnibus-bills-how-do-they-work-

41 https://money.kompas.com/read/2020/02/06/115349726/omnibus-law-soal-perpajakan-berisi-9-
uu?page=all

172

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

financial markets, legal certainty for tax subjects, ensure business continuity, and
encourage taxpayer’s voluntary compliance. Furthermore, it is intended to create
justice in the domestic business climate, encouraging national scale priority
sectors by providing facilities, protection, as well as simple and fair
arrangements.42

Similar measures have also been taken by other countries to stimulate the
economy. The United States of America has carried out tax reforms known as the
Tax Cut and Jobs Act (TCJA) in 2017 which was proven to help economic growth
and job creation.43 Some features of the tax reform include the reduction of
Corporate Income Tax rates, various tax reliefs for individuals, the
implementation of a territorial tax regime on certain income of companies from
abroad, and other reliefs. Various countries also participated in tax relaxation,
such as the United Kingdom, Denmark, Ireland, Canada, and other OECD
countries. For example, reductions in Corporate Income Tax rates were carried
out by France, Luxembourg, Norway, and the Netherlands between 2019 and
2021.44

With regard to Regional Taxes and Regional Levies, in practice, the
Regional Government tends to set a maximum rate regulated in Law 28/2009
without considering its impact on the ease of doing business and investment.
Besides, the Law on Regional Taxes and Regional Levies gives authority to
regional heads in determining the basis for taxation according to provincial and
district/town taxation authority. Local policies, including those related to
regional taxes, are occasionally designed not in line with central government
policies. These things cause differences in investment costs that must be borne by
investors in different regions so that interest to investment is reduced and results
in uneven investment coming to the region as well. This is one of the main reasons
for the Government to consider that the Omnibus Bill on Taxation is necessary.45

In the event Omnibus Bill on Taxation is passed, Central Government can
stipulate one tax rate for regional tax and regional levy, to be implemented
nationally. Central Government can also monitor and evaluate the regional tax
and regional levy, which prevents ease of doing business.46 The stipulation of
certain tariffs is carried out to implement national strategic programs in the form
of national fiscal policies and shall be regulated through Presidential Regulation.
Regional Government shall enact the tariffs set forth in the Presidential
Regulation no later than 3 months after the Presidential Regulation is

42 Indonesia, Academic Draft of General Provisions and Tax Facilities for Strengthening the Economy Bill,
p. 14.

43 Anil Kumar, Did Tax Cuts and Jobs Act Create Jobs and Stimulate Growth? Early Evidence Using State-
Level Variation in Tax Changes, in Darussalam, et. al, Policy Note: Omnibus Law Ketentuan & Fasilitas Perpajakan
untuk Penguatan Perekonomian: Suatu Catatan, DDTC Fiscal Research, March 2020, p. 2, retrieved from
https://ddtc.co.id/policynote/policynote-01/files/basic-html/index.html

44 Ibid.

45 Indonesia, Academic Draft of General Provisions and Tax Facilities... Op.Cit., p. 13-14.

46 Indonesia, Bill on General Provisions and Tax Facilities for Strengthening the Economy, Article 21.

173

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

promulgated.47 Furthermore, based on the Omnibus Bill on Taxation, facility that
can be given in relation to regional tax is in the form of relief, reduction and/ or
exemption of regional tax.48 It shall further be regulated in the Regional Head
Regulation.49 Taxpayers that invest in certain business sectors and/or in certain
regions, which are given high priority on the national scale can be given tax
allowance incentive.50

The rationalization of regional tax and regional levy is necessary in the
context of increasing the role of the central government to control the burden and
administration of regional tax and regional levy (LTL) so that the LTL policy is in
line with the policies of the central government in order to create a conducive
climate for the business world.51 National fiscal policy is exemplified as follows,
based on Law 28/2009 Motor Vehicle Fuel Tax (MVFT) is set at a maximum of
10% (ten percent). The determination of the tariff becomes the authority of the
Province and stipulated in the Provincial Regulation concerning Regional Taxes
and Regional Levies. In the context of stabilizing the price of subsidized motor
vehicle fuel, the Government can set the MVFT rate of 5% (five percent)
nationally, which is determined by Presidential Regulation.52

The evaluation of Regional Regulations by the central government is in the
form of: a) evaluation of Provincial/Regency/Municipal Regulations on Regional
Taxes and Regional Levies; and b) evaluation of the implementation of Regional
Regulations on Regional Taxes and Regional Levies that have been stipulated. The
mechanism is carried out in the following manner: the draft of
Provincial/Regency/Municipal Regulations which has been agreed with the
People’s Legislative Council shall be submitted to the minister who carries out
domestic government affairs (home affairs minister) and Finance Minister53 prior
to a stipulation by governor/regent/mayor. Home Affairs minister shall then
evaluate the draft in accordance with statutory provisions and Finance Minister
examine the compatibility between the Draft of Regional Regulations to the
provisions of the higher laws and national fiscal policies. The evaluation result
from Finance Minister is either recommendation of: a) the process of establishing
the said draft of Regional Regulation can be continued, or b) the draft of Regional
Regulation shall be adjusted to the evaluation results; such result shall be
delivered to the Home Affairs Minister.54
The regional regulation and its subordinate legislation shall be submitted to both
ministers no later than 7 (seven) working days after they are determined. The Finance
Minister can supervise the Regional Regulation on Regional Taxes and Regional Levies

47 Ibid., Article 22.

48 Ibid., Article 16 par (9).

49 Ibid., Article 16 par (11).

50 Ibid., Article 16 par (12).

51 Indonesia, Academic Draft of General Provisions and Tax Facilities... Op. Cit., p. 16.

52 Indonesia, Bill on General Provisions and Tax Facilities... Op. Cit., Elucidation of Article 22 paragraph (1).

53 Ibid., Article 1 point 19.

54 Ibid., Article 23.

174

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

and its subordinate legislation by evaluating them. If the said regulation deemed as a
hindrance to the ease of doing business, then the regional government is required to make
changes to the Regional Regulation and/or its subordinate legislation no later than 6 (six)
months after the results of the evaluation are published. The government has prepared
sanctions in the event Regional Government fails to deliver the Regional Regulation and
its subordinate regulation to the ministers or fails to make the required changes, i.e.
postponement and/or deduction of funds transfer (dana transfer) to the regions and/or
other sanctions in accordance with the prevailing law and regulations.55

CONCLUSION
1. Domestic and foreign investments are strongly hampered by the company's tax

burden. The budgetary, regulatory, and resource allocation function of tax are still
relatively small manifested in their implementation when regional tax revenues are
pegged up that it does not lead investors to increase investments.
2. The Omnibus Bill on Taxation is a good breakthrough. If passed, it would be the most
significant change to the Indonesian tax system in some time, given that it has been
over 10 years since the last amendments to the three key Indonesian tax laws. The
existence of the Omnibus Bill is expected to encourage regulatory enhancements,
improve the investment climate, and ultimately be able to increase tax revenue.
However, it is necessary to ensure the harmonization of regulations as well as the
clarity of intervention and/or coordination procedures between the central and
regional government so that the process of rationalizing the regional tax policy may
run smoothly as expected.

REFERENCES
Book

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. 2013.
Analisis dan Evaluasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Badan
Pembinaan Hukum Nasional.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. 2012. Info PAD Kota Malang. Malang: Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang.

Furkawa, Shun'ichi and Toshihiro Menju. eds. 2003. Japan's Road to Pluralism:
Transforming Local Communities in the Global Era. Tokyo: Japan Center for
International Exchange.

Garner, Bryan A., et.al. eds. 2009. Black’s Law Dictionary Ninth Edition. St. Paul: West
Publishing Co.

Ismail, Tjip. 2008. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Yellow Printing.

Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Lubis, Irwansyah. 2011. Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat. Jakarta: PT Elex
Media Komputindo.

55 Ibid., Article 23. Also see https://bisnis.tempo.co/read/1306236/melalui-omnibus-law-pemerintah-
akan-atur-tarif-pajak-di-daerah

175

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Nurhayati, Nunik and Galuh Wahyu Kumalasari. eds. 2017. Perizinan di Era Citizen
Friendly. Surakarta: Pusat Studi Perizinan UMS dan Prosiding Seminar

Nasional.

Soemitro, Rochmat. 1992. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: Eresco.

Journal and Paper

Aedi, Ahmad Ulil, et. al. 2020. Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi
Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Ilmiah Kebijakan
Hukum, 14(1), 1-18. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18

Budiningsih, Ludgardia, et.al. 2013. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah di Kabupaten Sintang. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN, 1-21. Retrieved

from https://www.neliti.com/id/publications/9438/implementasi-

kebijakan-pemungutan-pajak-reklame-berdasarkan-peraturan-daerah-per

Cahyadini, Amelia. 2017. Pemisahan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Izin Reklame
Sebagai Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak. PJIH, 4(1), 84-103.
https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a5

Darussalam, et. al. 2020. Policy Note: Omnibus Law Ketentuan & Fasilitas Perpajakan
untuk Penguatan Perekonomian: Suatu Catatan. DDTC Fiscal Research, 1-23.
Retrieved from https://ddtc.co.id/policynote/policynote-01/files/basic-
html/index.html

Fitryantica, Agnes. 2019. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui
Konsep Omnibus Law. Jurnal Gema Keadilan, 6(III), 300-316.
https://doi.org/10.14710/gk.6.3.300-316

(otman, Jan and Adolf B. (eatubun. Analisis Dampak Pajak Daerah terhadap
Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah) , Laporan
Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi Universitas Terbuka, Maluku,
2013, p. 40.

Isrok. 2009. Korelasi Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah dengan Tingkat Investasi ke

Tingkat Daerah. Jurnal Hukum, 16(4), 551-568.

https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art7

Kumala, Ratih. 2019. Analisis Efektifitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan

Pajak Daerah di Kota Bekasi. Jurnal Reformasi Administrasi, 6(1), 38-41.
Retrieved from ojs.stiami.ac.id › reformasi › article › download

Nusa, Agustinus, et. al. 2017. Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Yahukimo.
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah/ Keuda, 2(3), 1-19. Retrieved
from https://www.neliti.com/id/publications/217603/potensi-pajak-dan-
retribusi-daerah-di-kabupaten-yahukimo

Prastika, Yolanda Nurlita, et. al. 2015. Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Reklame dan

Kontribusinya Pada Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan
Daerah Kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK), 6(2), 1-6. Retrieved from

176

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/vie
w/197

Prastowo, Yustinus. Mujarabkah Omnibus Law sebagai Obat Lesu Ekonomi? Paper
presented at the Regular Tax Discussion for Center for Indonesia Taxation
Analysis, Jakarta, 7 November 2019.

Sheridan, Thomas I. 1975. Electronic Intelligence Gathering and the Omnibus Crime
Control and Safe Streets Act of 1968. Fordham Law Review, 44(2), 331-354.
Retrieved from https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol44/iss2/5.

Suradiyanto. 2015. Pembangunan Hukum Investasi dalam Peningkatan Penanaman
Modal di Indonesia. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, 11(21), 25-32. Retrieved from
https://media.neliti.com/media/publications/240054-pembangunan-
hukum-investasi-dalam-pening-735a5fd7.pdf

Suriadinata, Vincent. 2019. Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian
Pembentukan Omnibus Law di Indonesia. Jurnal Refleksi Hukum, 4(1), 115-
134. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132

Tupamahu, Maria K., et. al. 2019. Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Jurnal Manajemen
Bisnis dan Inovasi, 6(1), 11-30. https://doi.org/10.35794/jmbi.v6i1.24270.

Winardi. 2008. Melihat Ulang Arah Politik Hukum di Daerah Pasca Otonomi dan
Desentralisasi. Jurnal Konstitusi, 130-159.

Laws and Regulations

Indonesia, Law Number 12 of 2019 Concerning Management of Regional Finances, State
Gazette of the Republic of Indonesia (LNRI) Year 2019 Number 42, and
Additional State Gazette (TLN) Number 6322

Indonesia, Law Number 23 of 2014 Concerning Regional Government, State Gazette of the
Republic of Indonesia (LNRI) Year 2014 Number 244, and Additional State
Gazette (TLN) Number 5587.

Indonesia, Law Number 28 of 2009 Concerning Regional Taxes and Regional Levies, State
Gazette of the Republic of Indonesia (LNRI) Year 2009 Number 130, and
Additional State Gazette (TLN) Number 5049.

Indonesia, Bill on General Provisions and Tax Facilities for Strengthening the Economy.

Indonesia, Academic Draft of General Provisions and Tax Facilities for Strengthening the
Economy Bill.

Indonesia, Academic Draft of Job Creation Bill.

Website

Ananti, Ridha. 2019. Pajak Daerah akan Diatur Ulang, Indef: Harus Hati-Hati. Accessed on
April 5, 2020, from
http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak+-
+pajak+daerah+akan+diatur+ulang%2C+indef%3A+harus+hati-hati

177

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Bierschbach, Briana. 2017. Everything you need to know about omnibus bills, and why
they’re so popular at the Minnesota Legislature. Accessed on May , 0 0, from
https://www.minnpost.com/politics-policy/2017/03/everything-you-need-

know-about-omnibus-bills-and-why-theyre-so-popular-minne/

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. Pajak Daerah. Accessed on April 6,

2020, from http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-

content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf.

Hendartyo, Muhammad. 2020. Melalui Omnibus Law, Pemerintah Akan Atur Tarif Pajak

di Daerah. Accessed on April 8, 2020, from

https://bisnis.tempo.co/read/1306236/melalui-omnibus-law-pemerintah-

akan-atur-tarif-pajak-di-daerah

Lie, Peter Sean. 2020. Omnibus Bills: How do they Work? Accessed on May 9, 2020, from
https://amcham.or.id/en/news/detail/omnibus-bills-how-do-they-work-

Santoso, Yusuf Imam. 2020. Omnibus Law soal Perpajakan Berisi 9 UU. Accessed on April
8, 2020, from
https://money.kompas.com/read/2020/02/06/115349726/omnibus-law-
soal-perpajakan-berisi-9-uu?page=all

Wiguna, Dewa Ketut Sudiarta. 2019. Indef: Pajak daerah masuk Omnibus Law,
pendapatan bisa berkurang. Accessed on May 8, 2020, from
https://www.antaranews.com/berita/1180876/indef-pajak-daerah-masuk-
omnibus-law-pendapatan-bisa-berkurang

Yoz. 2016. Begini Mekanisme Pencabutan Peraturan Daerah. Accessed on April 7, 2020,
from https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575ff81fd70ea/begini-
mekanisme-pencabutan-peraturan-daerah/

Yozami, M. Agus. 2019. Indef: Pajak Daerah Masuk Omnibus Law Potensi Kurangi
Pendapatan Daerah. Accessed on April 5, 2020, from
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dde113b5821e/indef--
pajak-daerah-masuk-omnibus-law-potensi-kurangi-pendapatan-daerah/

178

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

ANALISIS PEMBERIAN INSENTIF TIDAK KENA PAJAK BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KBL BERBASIS BATERAI DI DKI
JAKARTA

Chairinaya Nizliandry 1

1Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, [email protected]

ABSTRAK ARTICLE INFO

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara dalam fungsinya sebagai Kata Kunci:
budgetair dan sebagai alat untuk mengatur di bidang sosial dan Pajak Daerah; Insentif
perekonomian dalam fungsinya sebagai regurelend, yang berdasarkan Tidak Kena Pajak; Bea
lembaga pemungutannya terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Balik Nama Kendaraan
Salah satu bentuk pajak daerah tingkat provinsi ialah bea balik nama Bermotor
kendaraan bermotor yang pada 3 Januari 2020 oleh Gubernur DKI Jakarta
diberikan insentif tidak kena pajak terhadap penyerahan kepemilikan Cite this paper:
Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Nizliandry, C., 2020.
Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui teori validitas Analisis Pemberian
hukum dapat dipaparkan diketahui bahwa penerbitan Pergub 3/2020 Insentif Tidak Kena
bertentangan dengan UU 28/2009 namun terharmonisasi dengan Perpres Pajak Bea Balik Nama
55/2019 yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 17 ayat (1) Kendaraan Bermotor
Pergub tersebut, serta melalui teori welfare state dipahami bahwa penerbitan Terhadap KBL Berbasis
suatu peraturan perundang-undangan juga harus mempertimbangkan beban Baterai Di DKI Jakarta.
tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan kebutuhan rakyatnya, Widya Yuridika: Jurnal
diantaranya dengan memastikan masyarakatnya dapat hidup di lingkungan Hukum, 3(2).
yang memiliki kualitas udara yang baik. Sehingga dalam hal ini, konsistensi
pemerintah dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan
sangat dibutuhkan yang juga diikuti dengan peran serta masyarakat setempat
dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat di wilayahnya.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat dominan terhadap penerimaan negara. Hal ini
dapat dilihat dari pendapatan negara 2019 yang terbagi menjadi Penerimaan Perpajakan
sebesar 1.786,6 T atau 82.51%, PNBNP sebesar 378,3 T atau 17.47%, dan Hibah sebesar
0,4 T atau 0.02%.1 Penerimaan negara berasal dari rakyat melalui pungutan pajak
dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (natural resources). Dua
sumber itu merupakan sumber yang penting dalam memberikan penghasilan kepada

1 Kementerian Keuangan Republik )ndonesia, APBN 9 https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019, diakses 1 April
2020.

179

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

negara untuk membiayai kepentingan umum dan akhirnya juga mencakup kepentingan
pribadi individu.2 Selain daripada itu, terdapat pula penerimaan pemerintah pusat
lainnya, yaitu dari bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).3 Pajak
memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend (fungsi mengatur).
Fungsi budgetair dari pajak adalah fungsi yang digunakan untuk mengisi kas negara yang
merupakan salah satu sumber yang utama bagi penerimaan negara maupun daerah.
Sedangkan fungsi regulerend adalah fungsi yang digunakan untuk mengatur di bidang
sosial dan perekonomian yang pada umumnya digunakan dalam rangka mencapai tujuan
tertentu yang diharapkan oleh negara/pemerintah.4

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak
Daerah. Pajak Pusat sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mana
hasil pungutannya kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara. Sementara
untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah, pada tiap-tiap Daerah Otonom diberikan
kewenangan untuk memungut Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengubah sistem sentralisasi
pemerintahan yang terjadi sebelumnya ke arah desentralisasi dengan pemberian
otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah5. Setiap
Pemerintah Daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai
dengan potensi yang dimilikinya.6

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat UU 29/2009, jenis-jenis pajak daerah yang boleh
dipungut oleh daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.

2. Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2 Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat (ukum Pajak , (Makalah Lokakarya Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan
Perpajakan/Pendapatan Daerah, Jakarta, 14 Maret 1986), hlm. 2.

3 Tjip Ismail, Potret Pajak Daerah di Indonesia, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 25.
4 Oyok Abuyamin, Perpajakan, (Bandung: Mega Rancage Press, 2015), hlm. 35
5 HAW Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 14.
6 Achmad Lutfi, Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi

Penerimaan PAD , Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi, Vol. XIV, No. 1, Januari 2006, hlm. 3.

180

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Tujuan diundangkannya UU 28/2009, yaitu didasarkan atas beberapa
pertimbangan diantara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
kemandirian daerah, melalui perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip:
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi daerah.7

Berdasarkan Pasal 9 UU 28/2009, penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor
merupakan objek pajak dari pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda
beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat kecuali kereta api;
Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan
keamanan negara; Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,
konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga
internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan objek
pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.8 Namun pada 3 Januari 2020,
Gubernur DKI Jakarta menetapkan pemberian insentif tidak dikenakan pajak BBNKB
terhadap penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL
Berbasis Baterai) untuk Transportasi Jalan melalui Peraturan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)
untuk Transportasi Jalan, selanjutnya disingkat Pergub 3/2020.

Pemberian insentif tidak kena pajak BBNKB terhadap KBL Berbasis Baterai tersebut
dalam implementasinya diperlukan kajian lebih mendalam berdasarkan sudut pandang
Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai payung hukum yang
menaungi kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu diperlukan juga
pemahaman mengenai kewenangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam memberikan
insentif tidak kena pajak tersebut berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.
Pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku9, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-
asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian
hukum kepustakaan10. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research)
sebagai data sekunder yang bertujuan menunjukkan jalan pemecahan masalah
penelitian.11

Dalam suatu penelitian hukum, data sekunder memiliki kekuatan mengikat ke
dalam.12 Adapun data sekunder tersebut meliputi bahan-bahan hukum yang,

7 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, (Bandung: Eresco, 1991), hlm. 10.
8 Indonesia, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN

No. 5049, Ps. 9 ayat (2) dan (3).
9 Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20.
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo

Persada, 2004), hlm. 13.
11 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 112.
12 Ibid., hlm. 113-114.

181

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:13 1) bahan hukum primer, yaitu bahan-
bahan yang berupa peraturan perundang-undangan dan atau produk-produk hukum
lainnya yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian ini antara
lain Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric
Vehicle) Untuk Transportasi Jalan dan peraturan terkait lainnya; 2) bahan hukum
sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya
tidak mengikat, berupa penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, misalnya buku,
majalah, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian serta pendapat para
pakar hukum; 3) bahan hukum tersier, yaitu bahan yang sifatnya sebagai pelengkap dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia dan
kamus hukum.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu
data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya
dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif dan
induktif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dan menjawab
permasalahan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Terkait Pemberian Insentif Tidak Kena Pajak BBNKB Terhadap KBL

Berbasis Baterai Berdasarkan Sudut Pandang Undang-Undang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah
Pada bulan Januari 2019, skor rata-rata ISPU yang diambil di lima wilayah DKI Jakarta
menunjukkan angka 59,4. Angka tersebut terus meningkat hingga puncaknya di bulan
Agustus dengan skor rata-rata 88,9 walaupun di bulan Mei dan Juli sempat mengalami

Gambar 1. Grafik Indeks Standar Pencemar Udara DKI Jakarta

Sumber: http://statistik.jakarta.go.id/kualitas-udara-dki-jakarta-di-2019/

13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

182

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

penurunan. Walaupun meningkat, kualitas udara di DKI Jakarta sepanjang tahun 2019
sampai dengan bulan Agustus masih tergolong sedang (ISPU 51-100).14

Menurut Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun
1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara, selanjutnya disingkat Kepmen LH
45/1997, kategori sedang dalam ISPU berarti tangkat kualitas udara yang tidak
berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada
tumbuhan yang sensitif, dari nilai estetika.

Meskipun kualitas udara pada tahun 2019 relatif menurun dari tahun 2018 dimana
ISPU per tanggal 16 November 2018 di wilayah DKI2 mencapai angka 234 yang telah
masuk ke dalam kategori sangat tidak sehat (ISPU 200-299)15, namun pemerintah
daerah DKI Jakarta tetap berusaha melakukan tindakan-tindakan pengendalian
kualitas udara di DKI Jakarta, salah satunya dengan memberikan insentif pajak BBNKB
sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, selanjutnya
disingkat Perpres 55/2019. Tujuan utama ditetapkanya Perpres 55/2019 ialah untuk
meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor
transportasi, dan demi terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah
lingkungan, serta sebagai wujud komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah
kaca, sehingga pemerintah memandang perlu untuk mendorong percepatan program
KBL Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk tranportasi jalan.16 KBL Berbasis
Baterai berdasarkan jenisnya dikelompokan ke dalam KBL Berbasis Baterai beroda
dua dan/atau tiga; dan KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih.17

Salah satu usaha percepatan program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan
sebagaimana diamanahkan dalam Perpres 55/2019 ialah melalui pemberian insentif
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dapat berupa insentif fiskal dan
insentif nonfiskal.18 Amanah tersebut lah yang kemudian dituangkan dalam Pergub
3/2020 melalui pemberian insentif fiskal berupa pembebasan pajak daerah berupa
BBNKB.

Seiring dengan tujuan otonomi daerah yang mendekatkan pelayanan pemerintah
dengan rakyatnya, maka fungsi pajak daerah tidak semata-mata untuk mengisi kas
daerah (APBD), karena hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan otonomi daerah.
Dalam definisi pajak sebagai pengisi kas daerah ini, titik berat pajak diletakkan pada
fungsi budgeter meskipun terdapat fungsi lain, yaitu fungsi mengatur (regurelend).19

14 Adhitya Akbar, Kualitas Udara DK) Jakarta D) 9 http://statistik.jakarta.go.id/kualitas-udara-dki-jakarta-di-
2019/, diunggah 25 September 2019.

15 Khoirun Nisa, Kualitas Udara di Provinsi DK) Jakarta http://statistik.jakarta.go.id/kualitas-udara-di-provinsi-dki-
jakarta/, diunggah 26 Maret 2019.

16 Indonesia, Peraturan Presiden Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric
Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Perpres 55 Tahun 2019, LN No. 146 Tahun 2019.

17 Indonesia, Peraturan Presiden Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric
Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Perpres 55 Tahun 2019, LN No. 146 Tahun 2019, Ps. 2 ayat (1).

18 Indonesia, Peraturan Presiden Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric
Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Perpres 55 Tahun 2019, LN No. 146 Tahun 2019, Ps. 3 huruf b jo. Ps. 17 ayat (1)
dan (2).

19 R. Santoso Brotodiharjo, Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: Refika Aditama, 1998), hlm. 2.

183

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah,
Pemerintah Daerah diberi kewenangan menetapkan sendiri peraturan pelaksanaan
terkait pemungutan pajak dan retribusi daerahnya20. Salah satu jenis pajak daerah
yang diatur dalam UU 28/2009 ialah BBNKB yaitu jenis pajak yang kewenangan
pemungutannya hanya diberikan kepada pemerintah daerah setingkat provinsi.21

Objek pajak BBNKB ialah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor, dimana yang
termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor tersebut adalah kendaraan
bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat;
dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima
Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).22 Terhadap pengertian
Kendaraan Bermotor tersebut dalam UU 29/2009 diberikan pengecualian sebagai
berikut:23

1) kereta api;

2) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan
dan keamanan negara;

3) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat,
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga
internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan

4) objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disingkat UU 23/2014, pemerintah daerah
DKI Jakarta menetapkan peraturan pelaksanaan terkait pemungutan pajak BBNKB
melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, selanjutnya disingkat Perda DKI 9/2010. Perda DKI 9/2010
yang telah ditetapkan pada tanggal 3 November 2010 menambahkan pengecualian
dari pengertian Kendaraan Bermotor yaitu Kendaraan Bermotor yang dimiliki
dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk
keperluan pameran dan tidak untuk dijual.24

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa KBL Berbasis Listrik bukan
termasuk ke dalam pengecualian atas pengertian Kendaraan Bermotor baik dalam UU
28/2009 maupun Perda DKI 9/2010. Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d UU
28/2009 juga memberikan batasan bahwa pengecualian atas pengertian Kendaraan
Bermotor lainnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karenanya Pergub
3/2020 jika dikaji berdasarkan teori validitas hukum yang salah satunya
mempersyaratkan adanya kesesuaian antara peraturan yang lebih rendah atau yang

20 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587,
Ps. 286 ayat (1).

21 Indonesia, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN
No. 5049, Ps. 2 ayat (1).

22 Indonesia, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN
No. 5049, Ps. 9 ayat (1) dan (2).

23 Indonesia, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN
No. 5049, Ps. 9 ayat (3).

24 DKI Jakarta, Peraturan Daerah Provinsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Perda DKI No. 9 Tahun 2010, LDP No.
9 Tahun 2010, TLDP No. 6, Ps. 3 ayat (3).

184

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

bersifat khusus dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi atau yang bersifat
umum, dapat dikatakan sebagai suatu peraturan yang bertentangan dengan UU
28/2009 sebagai undang-undang yang memiliki tingkatan lebih tinggi dan bersifat
umum.

Menelisik tingkatan antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Gubernur, menurut
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disingkat UU 12/2011, peraturan yang
ditetapkan oleh Gubernur diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi (dalam hal ini juga termasuk Peraturan Daerah Provinsi)25 atau dibentuk
berdasarkan kewenangan.26 Pada bagian menimbang dalam Pergub 3/2020
dijelaskan bahwa pembentukan peraturan gubernur ini ialah sebagai tindak lanjut
dari ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres 55/2019 yang menurut UU 12/2011
memiliki tingkatan yang lebih tinggi darinya. Sehingga jika Pergub 3/2020 dikaji
berdasarkan teori validitas hukum dari sudut pandang Perpres 55/2019 dapat
dianggap telah memenuhi persyaratan adanya harmonisasi karena telah dilaksanakan
sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Berdasarkan Undang-Undang
Pemerintahan Daerah Terkait Pemberian Insentif Tidak Kena Pajak BBNKB
Terhadap KBL Berbasis Baterai

Menurut pengertian umum atau bahasa, kata kekuasaan berasal dari kata kuasa
artinya kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan.27
Sedangkan wewenang adalah (1) hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan
sesuatu; (2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung
jawab kepada orang lain.28 Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian
kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak
yang ada pemegang kekuasaan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa adanya kekuasaan
tergantung dari hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, atau dengan kata lain
antara pihak yang memiliki kemampuan melancarkan pengaruh dan pihak lain
menerima pengaruh itu dengan rela atau karena terpaksa. Beda antara kekuasaan
dan wewenang (authority) adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi
pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedang wewenang adalah kekuasaan yang
ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat
pengakuan dari masyarakat.29

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum
negara Republik Indonesia telah menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan
dengan sistem desentralistik. Desentralisasi diberikan pengertian sebagai
penyerahan wewenang (transfer of authority), termasuk didalamnya policy making

25 Tri Jata Ayu Pramesti, Perbedaan Pergub dengan Perda

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt510e536c2e2e5/perbedaan-pergub-dengan-perda/#_ftn8,

diunggah 18 Januari 2017.

26 Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun

2011, TLN No. 5234, Ps. 8 ayat (2).

27 Anton M. Moeliono, et al., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 533.

28 Ibid., hlm. 1128.

29 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 79-80.

185

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
dan policy executing, yakni berwenang membuat kebijakan sendiri dan sekaligus
melaksanakannya.30 Hal tersebut tercermin dalam pemberian wewenang kepada
Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta diberikan otonomi yang seluas-
luasnya, kecuali Urusan Pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat.31
Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; urusan pemerintahan konkuren yang
kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang juga menjadi dasar
pelaksanaan otonomi daerah; dan urusan pemerintahan umum yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.32 Pembagian urusan
pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah didasarkan pada
prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis
nasional.33 Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri
atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi hal-hal
sebagai berikut:

30 Kardin M. Simanjuntak, )mplementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di )ndonesia , Jurnal Bina Praja, Vol.
7, No. 2, Juni 2015, hlm. 114.

31 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 18 ayat (2) dan (5).
32 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587,

Ps. 9.
33 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587,

Ps. 13 ayat (1).

186

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Tabel 1.Tabel Urusan Pemerintah Daerah

Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tidak Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan a. pendidikan; a. tenaga kerja;
Wajib b. kesehatan; b. pemberdayaan perempuan dan
c. pekerjaan umum dan
Urusan Pemerintahan Pilihan pelindungan anak;
penataan ruang; c. pangan;
d. perumahan rakyat dan d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
kawasan permukiman; f. administrasi kependudukan dan
e. ketenteraman, ketertiban
pencatatan sipil;
umum, dan pelindungan g. pemberdayaan masyarakat dan
masyarakat ; dan
f. sosial. Desa;
h. pengendalian penduduk dan
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata; keluarga berencana;
c. pertanian; i. perhubungan;
d. kehutanan; j. komunikasi dan informatika;
e. energi dan sumber daya k. koperasi, usaha kecil, dan

mineral; menengah;
f. perdagangan; l. penanaman modal;
g. perindustrian; dan m. kepemudaan dan olahraga;
h. transmigrasi. n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ps. 12

Pada era otonomi daerah, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disingkat UU 32/2004, dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanan Pusat dan Daerah,
selanjutnya disingkat UU 33/2004, telah menciptakan paradigma yang berdampak
pada pelimpahan kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
tingkat daerah.34 Menurut Nurmayani bahwa konsekuensi logis dari pemberian
otonomi kepada daerah adalah juga diikuti dengan memformulasikan model
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara berimbang agar daerah

34 Sri (artini dan Setiajeng Kadarsih, Analisis Terhadap )mplementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten
Banyumas , Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2, Mei 2012, hlm. 285.

187

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020 pemerintahan yang menjadi

mampu membiayai pelaksanaan urusan
kewenangannya.35

UU 23/2014 telah mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menjalankan Urusan
Pemerintahan Wajib yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan Urusan
Pemerintahan Pilihan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi
yang dimiliki daerah.36 Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib dalam UU 23/2014
dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
atau pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara37; dan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.38

DKI Jakarta sebagai sebagai Daerah Otonom yang berkedudukan sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disingkat NKRI, diberikan
kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota
NKRI meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang sebagaimana
diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia, selanjutnya disingkat UU 93/2007, sebagai berikut:39

1) tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;

2) pengendalian penduduk dan permukiman;

3) transportasi;

4) industri dan perdagangan; dan

5) pariwisata.

Salah satu bentuk bentuk Urusan Pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam UU
23/2014 dan UU 93/2007 ialah mengenai lingkungan hidup. Lebih lanjut dalam
Lampiran UU 23/2014 dijelaskan mengenai sub bidang pengendalian pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup dimana pemerintah provinsi diberi tanggung
jawab terkait pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi.40 Hal tersebut tentu dapat dikatakan sejalan dengan upaya Pemerintah Pusat
dalam mengupayakan kualitas udara bersih dan ramah lingkungan melalui
percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi

35 Nurmayani, et al., )mplikasi (ukum Peralihan Kewenangan Pemungutan PBB P dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota (Studi di Kota Bandar Lampung), Praevia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, Juli 2012,
hlm. 149.

36 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587,
Ps. 1 angka 14 dan 15.

37 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587,
Ps. 1 angka 16.

38 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587,
Ps. 11 ayat (2).

39 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia, UU No. 29 Tahun 2007, LN No. 93 Tahun 2007, TLN No. 4744, Ps. 26 ayat (4).

40 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587,
Lampiran hlm. 44.

188

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

jalan karena mobil listrik tidak menghasilkan emisi kendaraan bermotor sehingga
tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, dalam hal ini ialah polusi udara41.

Sehingga jika menelisik dari segi fungsi utama pemungutan pajak yaitu sebagai
penerimaan utama kas daerah, pemberian insentif tidak kena pajak BBNKB terhadap KBL
Berbasis Baterai dapat dikatakan kurang sesuai karena dapat mengurangi pemasukan kas
daerah dalam rangka pembangunan daerah, khususnya provinsi DKI Jakarta. Namun
kebijakan tersebut juga harus dipandang dari sisi lainnya yaitu terkait tanggung jawab
negara/pemerintah dalam penyediaan semua kebutuhan rakyatnya dalam rangka
mencapai tujuan sebagai negara kesejahteraan sebagaimana dikemukakan oleh Otto von
Bismarck dalam teori welfare state. Menurut teori welfare state, kebijakan yang
dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan suatu kewajiban karena
penyediaan kebutuhan rakyat tidak hanya terbatas pada pembangunan daerah melalui
pengembangan infrastruktur saja, melainkan juga terkait dengan peningkatan kualitas
hidup masyarakatnya, salah satunya dari segi kesehatan dengan memastikan
masyarakatnya dapat hidup di lingkungan yang memiliki kualitas udara yang baik.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1) KBL Berbasis Listrik walaupun secara umum termasuk ke dalam kategori
Kendaraan Bermotor sebagaimana diterjemahkan dalam UU 28/2009 dan Perda
DKI 9/2010, Gubernur DKI Jakarta, melalui Pergub 3/2020 memberikan insentif
tidak kena pajak BBNKB terhadap KBL Berbasis Baterai. Hal ini jika dikaji
berdasarkan teori validitas hukum yang salah satunya mempersyaratkan adanya
kesesuaian antara peraturan yang lebih rendah atau yang bersifat khusus dengan
peraturan yang tingkatannya lebih tinggi atau yang bersifat umum, dapat
dikatakan bahwa Pergub 3/2020 merupakan suatu peraturan yang bertentangan
dengan UU 28/2009 sebagai undang-undang yang memiliki tingkatan lebih tinggi
dan bersifat umum. Namun penerbitan Pergub 3/2020 jika dikaji berdasarkan
teori validitas hukum dari sudut pandang Perpres 55/2019 dapat dianggap telah
memenuhi persyaratan adanya harmonisasi karena telah dilaksanakan sesuai
dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai
tindak lanjut dari ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres 55/2019 yang
menurut UU 12/2011 memiliki tingkatan yang lebih tinggi darinya.

2) Pemerintah Daerah diamanahkan oleh UU 23/2014 dan UU 93/2007, sebagai
konsekuensi pemberian otonomi daerah, untuk mengurus urusan rumah
tangganya sendiri yaitu salah satunya terkait dengan sub bidang pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dimana pemerintah provinsi
diberi tanggung jawab terkait pencegahan, penanggulangan dan pemulihan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi. Hal ini jika ditelisik dari segi fungsi utama

41 Xehi Dekirty, 5 Kelebihan Mobil Listrik yang Tidak Dimiliki oleh Mobil BBM
https://www.idntimes.com/automotive/car/xehi-dekirty/kelebihan-mobil-listrik-yang-tidak-dimiliki-oleh-mobil-
bbm-c1c2/full, diunggah 16 Juli 2019.

189

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

pemungutan pajak yaitu sebagai penerimaan utama kas daerah dapat dikatakan
kurang sesuai karena dapat mengurangi pemasukan kas daerah dalam rangka
pembangunan daerah, khususnya provinsi DKI Jakarta. Namun jika pemberian
insentif tersebut dipandang dari pembebanan tanggung jawab negara/pemerintah
dalam penyediaan semua kebutuhan rakyatnya dalam rangka mencapai tujuan
sebagai negara kesejahteraan menurut teori welfare state, ia termasuk ke dalam
salah satu kewajiban Pemerindah Daerah yaitu melalui peningkatan kualitas hidup
masyarakatnya, khususnya dari segi kesehatan dengan memastikan
masyarakatnya dapat hidup di lingkungan yang memiliki kualitas udara yang baik.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, Penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut:

1) Dalam membuat peraturan perundang-undangan, para pembuat undang-undang
sudah seharusnya melaksanakannya sesuai dengan hierarki peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam UU 12/2011 secara konsisten dan
berurutan agar mudah dicerna oleh para awam hukum dan tidak menimbulkan
multi persepsi.

2) Tugas yang diemban pemerintah untuk memastikan masyarakatnya dapat hidup
di lingkungan yang memiliki kualitas udara yang baik hanya dapat diperoleh jika
masyarakatnya sendiri pun ikut berpartisipasi mendukung program-program
pemerintah terkait hal tersebut, dalam hal ini ialah percepatan program KBL
Berbasis Baterai untuk transportasi jalan sehingga potensi kehilangan pemasukan
kas daerah yang telah diperhitungkan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta
tersebut tidak menjadi hal yang sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-undangan

DKI Jakarta. (2010). Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor. Jakarta: Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 9.

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2019). Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun
2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan.
Jakarta: Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor
61056.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Jakarta.

Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 86.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

190

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan
Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk
Transportasi Jalan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
146.

Buku
Abuyamin, O. (2015). Perpajakan. Bandung: Mega Rancage Press.
Anton M. Moeliono, e. a. (1995). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Brotodiharjo, R. S. (1998). Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama.
Dimyati, K. (2004). Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di

Indonesia 1945-1990. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
Fuady, M. (2013). Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory). Jakarta: Kencana.
Ismail, T. (2018). Potret Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Prenamedia Group.
Lubis, S. (2002). Hukum Tata Negara. Bandung: Mandar Madju.
Soekanto, S. (1988). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Soemitro, R. (1991). Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Eresco.
Suharto, E. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis

Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika
Aditama.
Warassih, E. (2009). Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: PT Suryandaru
Utama.
Widjaja, H. (2002). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Artikel Jurnal dan Makalah

191

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Elviandri, K. D. (2019, Juni). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi
Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. Mimbar Hukum, 31(2), 252-
266.

Keech, W. R. (2012, Februari 27). Market Failure and Government Failure.

Lutfi, A. (2006, Januari). Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD. Jurnal Ilmu Administrasi
dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi, XIV(1), 1-10.

Nurmayani, e. a. (2012, Juli). Implikasi Hukum Peralihan Kewenangan Pemungutan PBB
P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Studi di Kota Bandar
Lampung). Praevia Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 149-160.

Simanjuntak, K. M. (2015, Juni). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di
Indonesia. Jurnal Bina Praja, 7(2), 111-130.

Soegiyono. (2015). Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan, 1-21.

Soemitro, R. (1986, Maret 14). Pengantar Singkat Hukum Pajak. Makalah Lokakarya
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Perpajakan/Pendapatan Daerah.

Sri Hartini, S. K. (2012, Mei). Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan
di Kabupaten Banyumas. Jurnal Dinamika Hukum, 12(2), 284-294.

Internet
Akbar, A. (2019, September 25). Kualitas Udara DKI Jakarta DI 2019. Diambil kembali dari

Portal Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta: http://statistik.jakarta.go.id/kualitas-
udara-dki-jakarta-di-2019/

Dekirty, X. (2019, Juli 16). 5 Kelebihan Mobil Listrik yang Tidak Dimiliki oleh Mobil BBM.
Diambil kembali dari IDN Times: https://www.idntimes.com/automotive/car/xehi-
dekirty/kelebihan-mobil-listrik-yang-tidak-dimiliki-oleh-mobil-bbm-c1c2/full

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, April 1). APBN 2019. Diambil kembali
dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia:
https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019

Nisa, K. (2019, Maret 26). Kualitas Udara di Provinsi DKI Jakarta. Diambil kembali dari
Portal Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta: http://statistik.jakarta.go.id/kualitas-
udara-di-provinsi-dki-jakarta/

Nugroho, S. S. (2020, Maret 25). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Diambil
kembali dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/dokumentasi/586130112.pdf

Pramesti, T. J. (2017, Januari 18). Perbedaan Pergub dengan Perda. Diambil kembali dari
Hukumonline.com:

192

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt510e536c2e2e5/perbedaan
-pergub-dengan-perda/#_ftn8

193

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
194

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI TINDAKAN KEJAHATAN
SKIMMING DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN

2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Yulianti1

1Fakultas Hukum, Universitas Antakusuma

ABSTRAK ARTICLE INFO

Perlindungan Nasabah Bank adalah Upaya memberikan kepastian hukum Kata Kunci:
kepada nasabah Bank Kejahatan Skiming adalah Tindak kejahatan kegiatan Perlindungan nasabah
atau upaya seseorang untuk membobol data dari pita magnetik kartu Bank; Kejahatan
ATM/Debit sehingga sang pelaku berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Skimming; Otoritas Jasa
tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.dapat mengetahui data dari Keuangan
korban Secara ilegal. Otoritas Jasa Keuangan Adalah Lembaga yang
independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai Cite this paper:
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan Yulianti, 2020.
penyidikan sebagaimana di maksud dalam UU nomor 21 tahun 2011. Selain Perlindungan Nasabah
penerapan Undang undang secara tegas, Bank juga harus memberikan Bank Dari Tindakan
pendididkan dan pengetahuan kepada nasabah bagaimaan cara menghindari Kejahatan Skimming Di
kejahatan skimming. Tinjau Dari Undang
Undang Nomor 21
Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan.
Widya Yuridika: Jurnal
Hukum, 3(2).

PENDAHULUAN

Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. ( Arti
bank menurut Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998
tentang perbankan pasal 1 ayat 2. ). Sedangkan Perbankan adalah segala sesuatu yang
menyangkut tentang bank,mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses
dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kita semua tahu bahwa industri Perbankan
adalah industri jasa berdasarkan kepercayaan. Perbankan mempunyai fungsi utama
sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya

195

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

secara efektif dan efisien pads sector-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan
stabilitas perekonomian sebuah Negara. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari
masyarakat berdasarkan asas kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat percaya
pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di
bank. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar
menyimpan dana mereka di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk
menggerakkan perekonomian bangsa. Jasa bank sangat penting dalam pembangunan
ekonomi suatu Negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama,
sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini,
bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang
paling penting dalam kehidupan ekonomi. Kedua, dengan menerima tabungan dari
nasabah dan meminjamkannya kepada para pihak yang membutuhkan dana, berarti bank
meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif (Lukman
Santoso, 2011: 32). Dan Pengawasan Perbankan berdasarkan Undang Undang Nomor 21
Tahun 2011 pasal 55 ayat 2 tentang Otoritas Jasa Keuangan , sejak Sejak tanggal 31
Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa
keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di
bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan
yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam
hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang
memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah
menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam
sistem keuangan. ( Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011
tentang OJK ). Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang
meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa
keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong
diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang
terintegrasi. ( Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011
tentang OJK ) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pengawasan Perbankan
berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 55 ayat 2 tentang Otoritas Jasa
Keuangan , sejak Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari
Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Pengawasan tersebut di dalam prakteknya tentu banyak hambatan dan kendala
dalam mempertahankan kepercayaan dari masyarakat terhadap sebuah bank. Kita
ketahui bersama bahwa pada tahun 2018, terdapat banyak sekali kasus yang terdengar
mengenai metode penipuan Bank bernama Skimming sehingga Skimming Bank bukanlah
hal baru yang terjadi di Indonesia. Mungkin sebagian masyarakat belum mengetahui
bagaimana metode penipuan ini bekerja sehingga tak sedikit masyarakat yang terjerat
oleh pelaku Skimming. Lalu, apa itu Skimming?

Teknik Skimming adalah kegiatan atau upaya seseorang untuk membobol data dari
pita magnetik kartu ATM/Debit sehingga sang pelaku dapat mengetahui data dari korban.
Selanjutnya, setelah melakukan teknik tersebut sang pelaku dapat mengakses data
korban secara illegal. Teknik skimming menggunakan alat yang sengaja diletakkan pada
slot mesin ATM. Alat yang digunakan pelaku bernama skimmer. Dengan alat tersebut,
sang pelaku dapat menggunakan data yang terdapat pada magnetic stripe di ATM sang
korban. Untuk kasus kasus kejahatan skimming yang terjadi di Indoneisa, polisi berhasil

196

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

menangkap komplotan pembobol uang nasabah bank yang bernama Caitanovici Andrean
Stepan, Raul Kalai, dan Ionel Robert Lupu asal Romania, serta Ferenc Hugyec dari
Hongaria. Satu orang lagi yang ditangkap yakni Milah Karmilah, warga negara Indonesia
yang turut membantu aksi para tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo
Yuwono menyebut skimming sebagai bentuk "penjajahan" warga asing di Indonesia. Oleh
karena itu, polisi terus menangkap para pelaku kejahatan tersebut. "Ini tidak bosan-
bosannya ya tersangka dari luar negeri yang ke Indonesia. Jadi, jangan sampai negara kita
nanti akan 'dijajah' oleh para penikmat ini yang melakukan tindak pidana di Indonesia,"
ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (17/3/2018). Selain pelaku kejahatan skimming
asal Bulgaria, Romania, dan Hongaria, polisi mengaku pernah menangkap warga negara
Slovenia dan Kroasia yang melakukan tindak pidana serupa. ( Sumber Detik News , 18
Maret 2018).

Liputan6.com, Jakarta - Belakangan ini kejahatan perbankan berupa pengurasan
uang nasabah di ATM melalui metode skimming semakin marak. Yang mengejutkan,
pelakunya ternyata sebagian besar warga negara asing (WNA). Kejahatan dengan metode
ini sebenarnya bukan hal baru. Namun banyak nasabah yang menjadi korban kejahatan
skimming baru-baru ini, membuat publik Tanah Air resah. Bagaimana tidak, uang di ATM
hilang tiba-tiba tanpa jejak.

Skimming merupakan salah satu tindak kejahatan dalam cyber crime dimana
kejahatan ini dilakukan melalui jaringan sistem komputer, baik lokal maupun global,
dengan memanfaatkan teknologi dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada
magnetic stripe Kartu ATM secara illegal untuk memiliki kendali atas rekening korban.
Pelaku cyber crime ini memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi di bidangnya
sehingga sulit untuk melacak dan memberantasnya secara tuntas. (Budi Suhariyanto,
Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah
Hukumnya, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Skimming adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data
dari pita magnetik kartu ATM/debit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening
korban. Modus operasinya adalah mengkloning data dari magnetic srtripe yang terdapat
pada kartu ATM milik nasabah. ( Liputan 6.Com, Jakarta, 17/3/2018 ) Komplotan
penjahat pembobolan ATM dengan skimming diketahui sebagian besar warga asing
setelah anggota Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap tiga WNA asal Rumania dan
1 WNA dari Hungaria pekan ini. Tiga WNA Rumania itu berinisial CAS (27), RK alias LM
(27), IRL (28) dan satu asal Hungaria inisial FH (26). Kasubdit Resmob Ditreskrimum
Polda Metro Jaya AKBP Aris Priyono menyebut, selain empat WNA itu, pihaknya juga
mengamankan WNI berinisial MK (30). Kelimanya ditangkap di tempat berbeda. "Ada tiga
lokasi ya (penangkapan) di Serpong dan satu di NTB di Lombok," kata AKBP Aris Priyono
kepada Liputan6.com, Jakarta, Jumat 16 Maret 2018.

Selain mengamankan pelaku, polisi juga megamankan puluhan barang bukti terkait
kejahatan skimming. "Ada sekitar seribuan kartu ATM yang telah diisi dengan data curian
dan alat untuk membuat Skimmer," ujar Aris.

Dia mengungkapkan, kelima tersangka terhitung sudah hampir setahun
menjalankan aksinya. Para WNA itu datang ke Indonesia menggunakan visa turis. Aris
mengatakan, penyidik saat ini tengah mendalami kaitan lima orang ini dengan pelaku-
pelaku lain. Sebab bukan tidak mungkin para pelaku memiliki kelompok atau jaringan
yang beroperasi di Indonesia. "Masih diselidiki apakah ada hubungan dengan kasus
skimming yang sebelum-sebelumnya," ucap Aris. Dari hasil pemeriksaan sementara,
kelima pelaku diketahui telah menyebar alat skimmer ke kota-kota besar di Indonesia.

197

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Dari pemeriksaan sementara juga muncul dugaan ada pelaku lain yang ikut membantu
memasang alat skimming. Selain di Jakarta di Kota Kediri juga pernah terjadi kejahatan
Skimming yang menimpa pada Bank plat Merah di kota tersebut. ( Sumber Investor Daily).
Dari banyaknya kasus kejahatan skimming yang terjadi di Indonsia maka penulis tertarik
melakukan penelitian yang berjudul : PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI
TINDAKAN KEJAHATAN SKIMMING DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengethaui bagaimana perlindungan hukum
terhadap nasabah korban kejahatan dengan metode skimming ditinjau dari Undang
Undang Nomor 21 tahun 2011 tetntang Otoritas Jasa Keuangan. Mengetahui Upaya yang
di lakukan Bank untuk mencegah Tindakan kejahatan Skimming. Kendala yang di hadapi
Bank dalam pencegahan tindakan kejahatan Skimming.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris , yaitu
Metode penelitian hukum yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara
pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.
Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif
(undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi
dalam suatu masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah korban kejahatan
dengan metode skimming ditinjau dari Undang Undang Nomor 21 tahun
2011 tetntang Otoritas Jasa Keuangan.
Sebagaimana pada Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat,
Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tetntang Otoritas Jasa Keuangan, pada pasal 28
yang berbunyi Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang
melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor
jasa keuangan, layanan, dan produknya;
b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila
kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan.
Pada pasal 29 Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tetntang Otoritas Jasa Keuangan
berbunyi
OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:
a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang
dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di
Lembaga Jasa Keuangan; dan
c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di
Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan.
Sedangkan pada pasal Pasal 30, mengatakan
(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan
pembelaan hukum, yang meliputi:

198

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan
untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan
dimaksud;
b. mengajukan gugatan:
1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak
yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang
menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan
itikad tidak baik; dan/atau
2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada
Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan
untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
Selain di Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tetntang Otoritas Jasa Keuangan, para
pelaku tindak kejahatan skimming juga bisa di tindak berdasarkan Pasal 32 ayat (1)
Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kejahatan
pembobolan ATM dengan metode skimming terdapat delik yang dilakukan oleh
pelaku, yaitu melakukan tranmisi, merusak, menghilangkan, dan memindahkan suatu
informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik karena
dalam penggunaan skimmer pelaku melakukan tranmisi dengan cara melakukan
pengiriman informasi elektronik dari ATM korban pada ATM yang dibuat oleh pelaku
untuk diakses dan digunakan untuk mengambil uang korba melalui mesin ATM,
sehingga dengan adanya Undang Undang ITE aparat kepolisian telah mempunyai
landasan hukum untuk mengambil tindakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan
kartu ATM dan transaksi elektronik lainnya.
Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 telah diubah oleh Undang – Undang No 19 Tahun
2016 informasi dan transaksi elektronik Pasal 46 yang berbunyi :
1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda
paling banyak
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
Pada Pasal 30 berbunyi :
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses
Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses
Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk
memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses
Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar,
menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

199