Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol 3 No 2 Desember 2020

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Selain itu disebutkan dalam Pasal 54 ayat (2) bahwa pemdidanaan tidak
dilaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dan ditengah
proses peradilan pidana. Pada aspek filosofis, RKUHP justru menjelaskan
pemasyarakatan adalah tujuan penghukuman yang harus diinternalisasikan oleh
Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pengadilan.

Sejumlah masalah yang muncul dalam sistem pemasyarakatan dewasa ini,
khususnya masalah overcrowded sangat terkait dengan peran yang seharusnya dapat
dimainkan oleh sub sistem peradilan pidana lainnya. Pada kenyataan sekarang ini
memperlihatkan adanya kecenderungan sub sistem peradilan pidana lainnya untuk
menahan dan memenjarakan sebanyak mungkin orang. Hal ini dibuktikan dengan masih
minimnya keinginan polisi, jaksa, dan hakim menggunakan kewenangan yang mereka
miliki secara informal untuk mengalihkan seseorang dari penahanan atau pemenjaraan.
Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa perkembangan filosofi
pemasyarakatan saat ini lebih mengarah pada deinstitusionalisasi penghukuman.
Rencana pembangunan hukum di Indonesia pun mempertegas hal tersebut di dalam
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam implemntasinya tentu harus
mendapatkan dukungan dari sub sisem peradilan pdana lainnya.

Pada prinsipnya perlakuan yang diperoleh tersebut tidak boleh mempengaruhi
mental seperti menakut-nakuti, mengancam apalgi melakukan tindakan kekerasan.
Petugas dalam menjalankan perannya tidak diperbolehkan menggunakan seragam.
Petugas juga dilarang keras melakukan tindakan- tindakan yang dapat menimbulkan
kebencian atau menimbulkan keinginan untuk balas dendam bagi anak-anak terhadap
petugas. Selain itu, kesempatan untuk selalu bermain dan belajar harus dikedepankan
serta tingkat interaksi dengan lingkungan dan keluarga harus lebih sering direncanakan.
Pendidikan anak harus senantiasa tersedia hingga kejenjang yang paling tinggi baik
formal atau non-formal. Keterampilan atau pernjurusan keterampilan harus disediakan
sesuai dengan bakat dan minat anak atau disesuaikan dengan kemajuan masyarakat,
misalnya diarahkan untuk menguasai teknologi.

Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai ketuhanan karena
merupakan wujud ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak (termasuk anak
pidana) harus dianggap sebagai amanah yang harus di jaga dan merupakan tanggung
jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dan negara. Pembinaan anak
pidana harus berorientasi pada nilai kemanusiaan harus sesuai dengan perlindungan
anak pidana.

Pembinaan anak pidana harus memiliki program yang harus dapat memanusiakan
anak, mengasuh, membina, membimbing anak pidana. Pembinaan anak pidana harus
berorientasi pada nilai kemasyarakatan menurut penulis sesuai dengan penyelenggaraan
perlindungan anak. Para pihak yaitu negara, Pembina atau petugas, keluarga, dan
masyarakat harus rela berkorban demi terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan
hak anak pidana. Hal ini merupakan wujud dari nilai Persatuan Indonesia.

Berkaitan dengan nilai demokratik, pembinaan anak pidana harus sesuai dengan
nilai dan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka perlindungan anak,
mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Pembaharuan pembinaan anak pidana
dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak juga harus mewujudkan
restorative justice. John Braithwhite mengemukakan restorative justice sebagai proses
dimana semua pihak yang terlibat pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan

350

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya pada
waktu yang akan datang. Restorative justice bertujuan untuk memulihkan harmoni atau
keseimbangan karena hukum telah ditegakkan.20 Memulihkan harmoni atau
keseimbangan secara an sich saja tidak cukup, oleh karena itu “memulihkan
keseimbangan hanya dapat diterima sebagai gagasan mewujudkan keadilan jika
“keseimbangan secara moral antara pelaku dan korban yang ada sebelumnya adalah
keseimbangan yang pantas. Sebagai konsep pemidanaan tentunya tidak hanya terbatas
pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil).

Menurut pandangan restorative justice, penanganan kejahatan yang terjadi tidak
hanya menjadi tanggung jawab Negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab
masyarakat. Oleh karena itu, konsep restorative justice di bangun berdasarkan
pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik
kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian yang di tanggung oleh masyarakat.
Pelaksanaan konsep restorative justice memberi banyak kesempatan kepada masyarakat
untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana.

Pada prinsipnya perlakuan yang diperoleh tersebut tidak boleh mempengaruhi
mental seperti menakut-nakuti, mengancam apalgi melakukan tindakan kekerasan.
Petugas dalam menjalankan perannya tidak diperbolehkan menggunakan seragam.
Petugas juga dilarang keras melakukan tindakan- tindakan yang dapat menimbulkan
kebencian atau menimbulkan keinginan untuk balas dendam bagi anak-anak terhadap
petugas. Selain itu, kesempatan untuk selalu bermain dan belajar harus dikedepankan
serta tingkat interaksi dengan lingkungan dan keluarga harus lebih sering direncanakan.
Pendidikan anak harus senantiasa tersedia hingga kejenjang yang paling tinggi baik
formal atau non-formal. Keterampilan atau pernjurusan keterampilan harus disediakan
sesuai dengan bakat dan minat anak atau disesuaikan dengan kemajuan masyarakat,
misalnya diarahkan untuk menguasai teknologi.

Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai ketuhanan karena
merupakan wujud ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak (termasuk anak
pidana) harus dianggap sebagai amanah yang harus di jaga dan merupakan tanggung
jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dan negara. Pembinaan anak
pidana harus berorientasi pada nilai kemanusiaan harus sesuai dengan perlindungan
anak pidana.

Pembinaan anak pidana harus memiliki program yang harus dapat memanusiakan
anak, mengasuh, membina, membimbing anak pidana. Pembinaan anak pidana harus
berorientasi pada nilai kemasyarakatan menurut penulis sesuai dengan penyelenggaraan
perlindungan anak. Para pihak yaitu negara, Pembina atau petugas, keluarga, dan
masyarakat harus rela berkorban demi terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan
hak anak pidana. Hal ini merupakan wujud dari nilai Persatuan Indonesia.

Berkaitan dengan nilai demokratik, pembinaan anak pidana harus sesuai dengan
nilai dan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka perlindungan anak,
mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Pembaharuan pembinaan anak pidana
dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak juga harus mewujudkan
restorative justice. John Braithwhite mengemukakan restorative justice sebagai proses

20 John Braithwaite, Restorative Justice & Responsive Regulation, (New York, Oxford University Press,
Inc, 2002), hlm 45

351

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

dimana semua pihak yang terlibat pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan
secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya pada
waktu yang akan datang. Restorative justice bertujuan untuk memulihkan harmoni atau
keseimbangan karena hukum telah ditegakkan.21 Memulihkan harmoni atau
keseimbangan secara an sich saja tidak cukup, oleh karena itu “memulihkan
keseimbangan hanya dapat diterima sebagai gagasan mewujudkan keadilan jika
“keseimbangan secara moral antara pelaku dan korban yang ada sebelumnya adalah
keseimbangan yang pantas. Sebagai konsep pemidanaan tentunya tidak hanya terbatas
pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil).

Menurut pandangan restorative justice, penanganan kejahatan yang terjadi tidak
hanya menjadi tanggung jawab Negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab
masyarakat. Oleh karena itu, konsep restorative justice di bangun berdasarkan
pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik
kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian yang di tanggung oleh masyarakat.
Pelaksanaan konsep restorative justice memberi banyak kesempatan kepada masyarakat
untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana.

B. Akibat Hukum Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan

wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai
bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan ini
diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana.22 Lembaga
pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih
manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Pembinaan narapidana adalah
sebuah sistem. Sebagai suatusistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa
komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.23

Sistem pemasyarakatan diharapkan mampu melakukan resosialisasi terhadap
narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang melakukan pembinaan di lembaga
pemasyarakatan. Adanya model pendidikaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan
di dalam Lapas tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk memberikan
lebih banyak bekal bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam menjalani
kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman atau bebas.

Pendidikan bagi para narapidana dan anak didik pemasyarakatan bertujuan untuk
memberi bekal mereka ketika keluar dari Lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu
pendidikan menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Semakin
banyak orang mengenyam pendidikan maka pengangguran dan angka kejahatan semakin
berkurang. Kondisi ini menjadikan sekolah mempunyai manfaat sosial yang tak terhingga
bagi masyarakat.

21 John Braithwaite, Restorative Justice & Responsive Regulation, (New York, Oxford University Press,
Inc, 2002), hlm 45

22 Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, (Bandung: Bina Cipta,
1992), hlm. 82.

23 Harsono HS, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 5.

352

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Hukum diciptakan untuk mengatur antara kepentingan-kepentingan yang satu
dengan yang lain tidak berbenturan atau tidak terjadi konflik antara satu yang lainnya,
dan bertujuan untuk mejamin ketertiban, ketentraman dan keadilan di dalam tatanan
kehidupan bermasyarakat. Terhadap anak sebagai pelaku akan tindakan pidana
(berkonflik dengan hukum), bukan berarti anak tersebut harus diasingkan/dijauhi, serta
dikucilkan dari pergaulannya.

Dapat dimungkinkan seorang anak tidak bisa mengerti dan mengetahui akan apa
yang diperbuatnya, sehingga harus dianggap sebagai manusia yang tetap mendapatkan
hak-haknya. Karena itu, sangat perlu perlu dilakukan pemulihan dan pembinaan terhadap
kejiwaan dan mentalnya, dan akhirnya menyadari apa yang dilakukannya adalah salah,
serta dapat memberikan suatu efek jera agar dirinya tidak mengulangi kesalahannya.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan megenai arah dan batas serta
cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidaakmengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali
oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam sistem pemasyarakatan menekankan kepada aspek pembinaan secara
menyeluruh, artinya tahanan, narapidana/warga binaan pemasyarakatan berhak
mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk
menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain,
serta memperoleh informasi dan hak-hak lainnya.24

Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan
narapidana yang sering disebut theurapetics procces, yakni membina narapidana dalam
arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan
tertentu.25 Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari
pembinaan didalam lembaga yang meliputi pendidikan agama; kesenian; kepramukaan;
latihan kerja; asimilasi, sedangkan pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan
selama terpidana mendapat pidana bersyarat; penelitian kemasyarakatan.

Dengan demikian maka sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa
setiap narapidana mempunyai hak-hak yang melekat pada dirinya seperti hak untuk surat
menyurat; hak untuk dikunjungi/mengunjungi; remisi;cuti; asimilasi serta lepas
bersyarat; melakukan ibadah sesuai dengan agamanya; menyampaikan keluhan;
mendapatkan pelayanan kesehatan; mendapatkan upah atas pekerjaan; memperoleh
bebas bersyarat.

Tempat di mana anak didik pemasyarakatan, mendapatkan suatu pembinaan
menyeluruh dinamakan Lembaga Pemasyarakatan anak, hal ini tercantum dalam
ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemasyarakatan, dalam melaksanakan

24 Etti Kusumawati, Pelaksa aa Pe bi aa Narapida a Da Pe bebasa Bersyarat Di Ru ah
Taha a Negara “tudi Di Ru ah Taha a Negara Ba tul , Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas
Widya Mataram, 2012), hlm.16.

25 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 224.

353

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

pembinaan pemasyarakatan perlu didasarkan suatu asas sistem pembinaan
pemasyarakatan, sesuai dengan bunyi Pasal 5 UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, menyebutkan antara lain:26

a. Pengayoman warga bina pemasyarakatan harus selalu dilindungi dari lapisan
masyarakat terhadap segala kemungkinan terjadinya/ diulanginya tindakan
pidana yang dilakukannya, sehingga perlu diberikan perlakuan yang baik.

b. Persamaan akan perlakuan dan pelayanan Pembina pemasyarakatan
memberikan perlakuan dan pelayanan yang benarbenar sama tanpa
menbedakan suku, agama, ras dan antar golongan terhadap warga binaannya,
asas ini tertulis dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Bahwa semua orang
mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.

c. Pendidikan Penyelenggaraan pembinaan harus selalu dilaksanakan dengan
dasar mendidik dan membimbing mereka. Pendidikan dan bimbingan
dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penamaan jiwa pendidikan
kerohanian, kekeluargaan, keterampilan, dan kesempatan untuk menunaikan
ibadah

d. Pembimbingan Bentuk bimbingan yang mengarahkan agar kelak suatu saat
selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS),
menjadi orang yang berguna,baik bagi dirinya sendiri, lingkungannya dan
masyarakat, serta tidak mengulangi kesalahannya.

e. Penghormatan akan harkat dan martabat manusia Melaksanakan pembinaan
tetap harus memperlakukan sebagaimana layaknya manusia, meskipun sudah
dianggap sebagai orang yang melakukan kesalahan, baik besar ataupun kecil
kesalahannya dan macam apapun dilakukannya, mereka tetap manusia.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan bentuk penderitaan Selama narapidana
anak berada di LAPAS, kemerdekaan serasa dibatasi, dan harus menjalani
pidana penjara, ataupun kurungan.

g. Hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu
tetap terjamin Berada di dalam Lapas, tetap dijamin haknya untuk
berhubungan/berdekatan dengan keluargnya dan orang-orang tertentu, pada
prinsipnya pembinaan tidak boleh dikucilkan/ diasingkan sama sekali dengan
masyarakat.27

Hak-Hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, adalah sebagai berikut:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;28
Ibadah sebagaimana dimaksud adalah ibadah yang dilaksanakan di dalam Lapas
maupun di luar Lapas sesuai dengan program pembinaan. Disetiap Lapas wajib
disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
Kepala Lapas dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait, organisasi
kemasyarakatan, atau perorangan. Setiap narapidana wajib mengikuti program
Pendidikan dan Bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.29

26 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm 5
27Ibid
28 Lihat Pasal 2-4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 tahun 2006 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
29 A h ad “urya, Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman , Tesis Tidak Diter itka , Progra Pas a“arja a, (Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada, 2012), hlm.54.

354

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;30
Perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan pekerti.
Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan
budi pekerti. Dalam melaksanakan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti
Kalapas dapat bekerja sama dengan Instansi terkait, Badan Kemasyarakatan atau
perorangan. Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan jasmani, berupa
pemberian kesempatan melakukan berolah raga dan rekreasi, pemberian
perlengkapan pakaian dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi.Narapidana
wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.31

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;32
Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana.
Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran bekerja
sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang
pendidikan dan kebudayaan dan badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang
pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran bagi narapidana
dilaksanakan di dalam Lapas dan di luar Lapas. Pendidikan dan pengajaran di
dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga
pendidikan yang sederajat. Setiap narapidana yang berhasil menyelesaikan
pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh surat tanda tamat belajar dari
instansi yang berwenang.33

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;34
Untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang layak maka pada setiap Lapas
disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang- kurangnya
seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Dalam hal narapidana
memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas dapat memberikan
rekomendasi kepada Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di Rumah
Sakit Umum Pemerintah di Luar Lapas. Pelayanan bagi narapidana yang berobat
dirumah sakit umum pemerintah di luar Lapas harus mendapat izin tertulis dari
Kepala Lapas. Biaya perawatan bagi narapidana yang berobat di luar Lapas
dibebankan kepada negara.

Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan
jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Narapidana yang sakit, hamil, atau
menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk
dokter. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan
jenis pekerjaan tertentu. Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan
narapidana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

30 Lihat Pasal 5-8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

31 A h ad “urya, Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman ,..., hl .55.

32 Lihat Pasal 9-13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

33A h ad “urya, , Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman ,..., hlm.55

34 Lihat Pasal 14-25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

355

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

e. Menyampaikan keluhan;35
Setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas
perlakuan petugas atau sesama narapidana terhadap dirinya. Keluhan tersebut
harus disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dapat mengganggu
hak-hak narapidana yang bersangkutan. Keluhan dapat disampaikan secara lisan
atau tulisan dengan memperhatikan Tata Tertib Lapas.

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak
dilarang;36
Setiap Lapas harus menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media
cetak dan media elektronik. Bahan bacaan dan media massa harus menunjang
program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap
narapidana yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau media
informasi media massa dari luar Lapas harus mendapatkan izin dari Kepala Lapas.
Setiap Lapas harus menyediakan sekurang-kurangnya 1 buah pesawat televisi, 1
buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan. Narapidana dilarang membawa pesawat televisi,
radio, atau media elektronik ke dalam Lapas untuk kepentingan pribadi.

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;37
Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapat upah atau premi. Besarnya upah
atau premi sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Upah atau premi yang diterima narapidana dititipkan dan dicatat di
Lapas. Upah atau premi yang diberikan kepada narapidana yang bersangkutan,
apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di
Lapas atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;38
Setiap narapidana yang bekerja berhak menerima kunjungan dari keluarga,
penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya. Setiap Lapas wajib menyediakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.
Petugas Lapas yang bertugas ditempat kunjungan, wajib memeriksa dan meneliti
keterangan identitas diri pengunjung dan menggeledah pengunjung dan
memeriksa barang bawaannya.

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);39
Pengertian remisi yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan
kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setiapnarapidana selama
menjalani masa pidana dan berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Remisi

35 Lihat Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

36 Lihat Pasal 27-28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun2006 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

37 Lihat Pasal 29 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

38 Lihat Pasal 30-33 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

39 Lihat Pasal 34-35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP Nomor 8 Tahun 2006

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

356

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

sebagaimana dimaksud di atas dapat ditambah apabila selama menjalani pidana,
yang bersangkutan :

1) Berbuat jasa kepada negara;
2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau
3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas.

Remisi sangat penting terhadap sistem pelaksanaan pidana penjara
khususnya pemasyarakatan. Hal ini menyangkut keberhasilan dari petugas
dalam membina para narapidana. Dalam pelaksanaan pidana penjara di
Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis
karena apabila narapidana tidak berkelakuan baik maka narapidana tidak
akan mendapatkan remisi. Jadi remisi menjadi tolak ukur keberhasilan dari
pembinaan yang dilakukan oleh petugas. Macam-macam remisi:40

4) Remisi Umum;
Yang dimaksud dengan remisi umum adalah pengurangan masa pidana yang
diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus.
Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk
menetapkan besarnyaremisi umum dihitung sejak tanggal penahanan
sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus. Apabila dalam hal penahanan terputus,
maka penghitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari
sejak penahanan yang terakhir.

5) Remisi Khusus;
Remisi khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada
narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh
yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak- banyaknya 1 (satu) kali
dalam setahun bagi masing-masing agama. Penghitungan lamanya masa
menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus
dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang
dianut oleh Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.
Apabila dalam hal penahanan terputus, maka penghitungan penetapan
lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang
terakhir.

6) Remisi Tambahan;
Remisi tambahan yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada
narapidana atau anak didik pemasyarakatan atas perbuatan baik. Besarnya
remisi tambahan yang dapat diperoleh karena melakukan perbuatan baik
adalah sebesar ½ (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada
tahun yang bersangkutan.

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;41
Pengertian asimilasi yaitu proses pembinaan narapidana dan anak didik
pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak

40 Didik “etiawa , Syarat Dan Tata Cara Pemberian Hak-Hak Hukum Bagi Warga Binaan
Pe asyarakata Di Ru ah Taha a Negara Yogyakarta , Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, (Yogyakarta:
Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2011), hlm. 33.

41 Lihat Pasal 36-42 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

357

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

didik pemasyarakatan tersebut di dalam kehidupan masyarakat. Narapidana
mendapatkan asimilasi bila telah menjalani ½ masa pidananya, mengikuti
program pembinaan dengan baik, dan berkelakuan baik. Asimilasi dapat berupa
kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, kegiatan bekerja pada
pihak ketiga, bekerja mandiri dan pembinaan lainnya di luar Lapas. Kegiatan
asimilasi ini diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian,
dan hakim pengawas serta pengamat setempat. Cuti mengunjungi keluarga dapat
diberikan kepada narapidana, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga
ditempat kediamannya. Cuti sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 2 (dua)
hari atau 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam. Izin cuti mengunjungi keluarga
diberikan oleh Kepala Lapas dan wajib diberitahukan kepada Kepala Bapas
setempat.
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;42
Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lapas.
Pembebasan bersyarat bagi narapidana diberikan setelah menjalani pidana
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurangdari 9
(sembilan) bulan. Dalam menentukan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu
masa percobaan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan
itu lamanya sama dengan sisa waku pidana penjara yang belum dijalani, ditambah
satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak
termasukmasa percobaan. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum
bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang
tidak baik. Selain itu boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan
terpidana, asal tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik
baginya.43 Bimbingan terhadap narapidana yang diberi pembebasan bersyarat
yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh Bapas.
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;44
Narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sekurang-
kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan
remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan. Bagi narapidana cuti
menjelang bebas berakhir tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang
sesungguhnya. Izin cuti menjelang bebas diberikan oleh Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM setempat atas usul dari Kepala Lapas. Pembimbingan narapidana
pada waktu cuti menjelang bebas dilakukan oleh petugas Bapas.
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;45
Hak-hak lain disini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
Hak politik bagi narapidana adalah hak untuk menjadi anggota parpol sesuai
aspirasinya. Hak memilih adalah hak narapidana untuk menggunakan hak pilihnya
dalam pemilu sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Hak keperdataan meliputi surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-

42 Lihat Pasal 43-48 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

43 Lihat Pasal 15 dan Pasal 15a ayat (1) dan (2) KUHP.
44 Lihat Pasal 49-50 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
45 Lihat Pasal 51-53 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

358

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

sahabatnya serta izin keluar Lapas dalam hal-hal luar biasa. Izin keluar Lapas
diberikan oleh Kepala Lapas.
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan salah satu lembaga
pembinaan bagi anak di Pekanbaru. Beberapa Program Pelatihan dan Pembinaan yang
dimiliki oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru adalah sebagai
berikut:

a. Pendidikan formal dan non formal Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Pria Pekanbaru dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (Paket A) yang bekerjasama
dengak sekolah swasta, dan SMU (Paket C) yang merupakan sekolah Swasta.
Kepada anak pidana untuk mengasah bakat dan keterampilan agar mereka
mempunyai bekal setelah kembali ke dalam masyarakat diberikan pendidikan
non formal Pelatihan bengkel, automotif, pelatihan cukur rambut, pertukangan,
pertanian dan perkebunan.

b. Pembinaan berupa keagamaan dan konseling Bertujuan perbaikan diri dari
anak pidana, ruangan yang terbuka bagi anak yang melakukan tindakan pidana
yang memerlukan adanya perhatian lebih banyak sehingga pihak terkait harus
mengakomodir hal tersebut. Atau diikuti oleh kegiatan keagamaan yang
merupakan pembinaan wajib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru.

c. Mewujudkan ramah anak Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) seperti yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yakni lembaga
Pemasyarakatan anak (LAPAS Anak) berubah nama Lembaga Pembinaan
Khusus An ak (LPKA). Pendekatan terhadap anak lebih menekankan kepada
ramah dan layak anak.

Perlakuan sistem terhadap ramah akan anak di aplikasikan seperti pendampingan,
pengenalan terhadap diri sendiri dan lingkungannya, program berupa pembinaan, dan
pengasuhan terhadap pemasyarakatan hingga mempersiapkan ke reintegrasi sosial anak.
pengasuhan pemasyarakatan dapat dilakukan pada saat anak mulai ditempatkan di
lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pembinaan yang diberikan tersebut sudah
dirasakan oleh anak-anak di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, tetapi
masih ada beberapa sarana dan/atau prasarana yang kurang memadai dari lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

PENUTUP
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan

oleh penulis antara lain:

1. Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Pekanbaru BerdasarkanUndang-Undang Republik IndonesiaNomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembinaan anak pidana
harus memiliki program yang harus dapat memanusiakan anak, mengasuh, membina,
membimbing anak pidana. Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai
kemasyarakatan menurut penulis sesuai dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
Para pihak yaitu negara, Pembina atau petugas, keluarga, dan masyarakat harus rela
berkorban demi terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak anak pidana. Hal
ini merupakan wujud dari nilai Persatuan Indonesia.

2. Akibat Hukum Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru BerdasarkanUndang-Undang Republik
IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa

359

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

perlakuan sistem terhadap ramah akan anak di aplikasikan seperti pendampingan,
pengenalan terhadap diri sendiri dan lingkungannya, program berupa pembinaan, dan
pengasuhan terhadap pemasyarakatan hingga mempersiapkan ke reintegrasi sosial
anak. pengasuhan pemasyarakatan dapat dilakukan pada saat anak mulai ditempatkan
di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pembinaan yang diberikan tersebut
sudah dirasakan oleh anak-anak di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
Pekanbaru, tetapi masih ada beberapa sarana dan/atau prasarana yang kurang
memadai dari lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.
Saran

Saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian antara lain: 1)
Seharusnya pembinaan anak harus terealisasi karena akan berdampak pada
perkembangan anak, (2) Sebaiknya diperlukan pembinaan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Buku
Barda Nawawi dan Muladi, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
Djisman Samosir, 1992. Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia,

Bandung: Bina Cipta
Gatot Supramono, 2007. Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan
Harsono HS, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan
John Braithwaite, 2002. Restorative Justice & Responsive Regulation, New York, Oxford

University Press, Inc,
Muladi, H. 2002. ak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan

Penerbit Universitas Diponegoro
M. Nasir Djamil, 2013. Anak Bukan Untuk Di Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo
Soejono Dirdjosisworo, 1985. Sosio Kriminologi: Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan,

Bandung: Sinar Baru
Yuyun Nurulaen, 2012. Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi, Bandung: Marja
Kartini Kartono, 1992. Patologi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers

Karya Ilmiah
Achmad Surya, “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman , Tesis Tidak Diterbitkan, Program
PascaSarjana, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012)
Afrizal, Dedy. "E-Government Service Review In Dumai City Indonesia." Jurnal Niara 13.1
(2020): 260-267.
Didik Setiawan, “Syarat Dan Tata Cara Pemberian Hak-Hak Hukum Bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Yogyakarta”, Skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Hukum, (Yogyakarta: Universitas Widya Mataram
Yogyakarta, 2011)

360

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Etti Kusumawati, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dan Pembebasan Bersyarat Di

Rumah Tahanan Negara Studi Di Rumah Tahanan Negara Bantul ”, Skripsi Tidak
Diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Widya Mataram, 2012)
Nani Wita Sembiring, Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga
Pemasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan”, (Sumatra Utara: Disertai
Program Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas, 2009)

361

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
362

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

UPAYA PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN KEPADA
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Faldi Biaggy1, Padmono Wibowo2

1Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan , email: [email protected]

ABSTRAK ARTICLE INFO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemenuhan hak Kata Kunci:
narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang Hak Kesehatan
layak dalam tinjauan undang-undang, maupun kendala yang dihadapi pihak Narapidana; Lembaga
lapas dalam memberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Pemasyarakatan;
Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini lebih merupakan penelitian hukum Undang-Undang.
normatif. Penelitian ini lebih berfokus pada data sekunder. Bahan hukum
sekunder yang utama adalah dari undang-undang terkait hak kesehatan Cite this paper:
narapidana. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Faldi Biaggy, P. W.,
Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 2020. Upaya
pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan Pemenuhan Hak
makanan yang layak dalam tinjauan undang-undang di Lembaga Pelayanan Kesehatan
Pemasyarakatan belum berjalan baik karena berbagai macam kendala yang Kepada Narapidana Di
dihadapi pihak Lapas, kendala - kendala tersebut antara lain adalah over Lembaga
capacity yang terjadi di Lapas, masih kurangnya petugas keahlian khusus Pemasyarakatan. Widya
dibidang kesehatan yang ada di Lapas dan juga pihak Lapas masih terkendala Yuridika: Jurnal Hukum,
masalah anggaran dana yang terbatas. 3(2).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut dengan tegas dijelaskan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
Pasal 1 ayat (1). Dengan pengertian tersebut, maka Indonesia menjunjung tinggi hukum
itu sendiri sebagai acuan nilai bagi masyarakat, termasuk untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Maka dari itu,
sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa
terkecuali, untuk menjaga serta mengamalkan hukum agar hukum tetap berdiri tegak di
Indonesia. Dalam rangka menegakkan Negara hukum di Indonesia sebagaimana yang di
cita-citakan, diperlukan usaha agar masyarakat mengenal asal mula hukum yang berlaku.

363

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Namun, dalam usahanya untuk mencapai hal tersebut, masyarakat sering kali menjumpai
berbagai rintangan yang ditimbulkan, antara lain adanya pelanggaran hukum atau pelaku
kejahatan.

Pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan akan selalu muncul di tengah-tengah
masyarakat walaupun cara pencegahannya telah dilaksanakan. Negara juga telah
mempunyai suatu lembaga yang di peruntukkan khusus untuk menangani kejahatan
tersebut, tetapi kejahatan tetap saja muncul dengan gaya baru dan modusoperasi yang
baru, sesuai dengan perkembangan zaman. Setiap pelanggaran hukum, dalam penegakan
hukum pidana akan di proses melalui berbagai tahap sesuai dengan sistem peradilan
pidana yang ada di Indonesia. Ketika hakim telah memutuskan suatu perkara melanggar
hukum, maka selanjutnya yang diberikan kepada pelanggar tersebut adalah pemidanaan.
Pemidanaan atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap seseorang yang terbukti
melakukan tindak pidana.

Pemberian pemidanaan tersebut, bukan hanya semata-mata bertujuan untuk
pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, namun pidana penjara merupakan
salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan dalam menanggulangi
masalah kejahatan. Dalam penerapannya, kenyataan empiris di bidang pemidanaan
secara umum masih menganut pemahaman bahwa pemidanaan hanya untuk sekedar
memperbaiki terpidana di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga memberikan gambaran
bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam
lingkungan kehidupan social masyarakat. Dibutuhkan suatu sistem agar narapidana
menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan
kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan
lingkungannya dan system tersebut merupakan sistem pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas
serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali
oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab1. Sistem Pemasyarakatan
disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai
warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan
diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan
penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila. Oleh karena itu, dalam sistem pemasyarakatan ini tetap mengutamakan hak-
hak narapidana sebagai warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekannya karena
melakukakan hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap menerapkan
hak asasi manusia.

1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2

364

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Sering ditemukan dalam Lembaga Pemasyarakatan, bahwa hak-hak narapidana
belum diberikan seutuhnya sesuai dengan hak mereka sebagai warga Negara. Hal idi bisa
disebabkan dari berbagai hal, seperti kurangnya pemahaman akan hak-hak narapidana
yang tercantum dalam Undang-Undang oleh para petugas pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan atau bahkan dari narapidana sendiri. Sebagai negara hukum hak-hak
narapidana harus dilindungi oleh hukum, selain itu juga narapidana harus diayomi oleh
para petugas dari perlakuan tidak adil seperti penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas
yang wajar tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi serta perbedaan
perlakuan dalam haknya untuk mendapatkan hak kesehatan. Dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan menyebutkan
bahwa salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan
makanan yang layak. Pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut
penciptaan lingkungan yang baik, perlakukan yang sama, tapi termasuk pula pembenaan
pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan
martabat, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang
berkepribadian, yang saling menghormati yang menjunjung tinggi. Dalam konsepnya
bahwa sistem Pemasyarakatan memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem
kepenjaraan Narapidana dalam melaksanakan program pembinaan harus dalam kondisi
sehat.

Dengan sistem yang telah berjalan, seharusnya pemenuhan hak pelayanan
kesehatan kepada narapidana harus maksimal dilakukan. Bahwa narapidana berhak
untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang diasingkan, maka narapidana juga
berhak atas pelayanan kesehatan selayaknya masyarakat banyak. Meningkatkan
kesehatan dan keselamatan warga binaan pemasyarakatan berarti membuktikan bahwa
Lembaga Pemasyarakatan perlu memperhatikan kesehatan narapidana secara
menyeluruh, jika tidak maka akan menimbulkan keadaan bahaya bagi petugas dan warga
binaan pemasyarakatan karena pelanggaran tersebut akan menimbulkan dampak yang
tidak baik. Upaya memenuhi hak-hak narapidana di atas masih banyak yang hanya
sebatas pengakuan saja dalam perundang-undangan namun implementasianya masih
jauh dari realita. Hal ini karena dalam pelaksanaannya banyak sekali hambatan-hambatan
yang muncul, seperti kelayakan lembaga pemasyarakatan di daerah, sarana dan
prasarana, kurangnya personil, hingga kendala terkait over kapasitas penghuni lapas.
Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting didalam melakukan pemenuhan
pelayanan kesehatan bagi narapidana, hal ini sangat terkait dengan fungsi pemerintah
sebagai alat untuk selalu meningkatkan kesehatan masyarakatnya termasuk narapidana2.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak semuanya narapidana dalam kondisi sehat,
bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanaan kesehatan yang optimal,
menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah
tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan 5 hidup sehat setiap penduduk agar
dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal, berarti setiap orang tanpa memandang ras,
agama, politik yang dianut, dan ekonomi, diberikan hak pelayanaan kesehatan demikian
pula bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga

2 Jumalia. Pontianak, Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan

365

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan
merupakan salah satu pemberian Hak Asasi Manusia dari negara kepada warganya.

Pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya
sarana dan prasarana kesehatan. Sudah seharusnya bahwa pelaksanaan hak pelayanan
kesehatan kepada narapidana dilakukan sesuai dengan tinjauan undang-undang. Hal ini
dianggap sulit, karena kondisi yang diharapkan dalam undang-undang dirasa sulit untuk
dilaksanakan apabila kita melihat kondisi Lapas realitanya. Dalam tinjuan undang-
undang dirasa bahwa kondisi Lapas sudah memadai, sehingga dapat melaukan peraturan
tersebut. Namun yang terjadi sebaliknya, kondisi sarana dan prasarana kesehatan di
Lembaga Pemasyarakatan masih bisa dikatakan belum memadai. Kondisi ini tentunya
akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru di dalam Lembaga
Pemasyarakatan. Masalah yang dominan terjadi akibat kondisi yang demikian ini adalah
adanya penurunan tingkat kesehatan bagi narapidana.

Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji kembali bagaimanakah proses pemenuhan
hak-hak Narapidana atas pelayanan kesehatan dalam tinjauan undang-undang, dan apa
saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan hak narapidana atas pelayanan
kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini lebih merupakan penelitian hukum
normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normative.
Penelitian ini lebih berfokus pada data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Seluruh manusia terlahir dengan memiliki hak. Manusia memiliki hak bukan karena

diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan semata-mata berdasarkan
martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia
semata-mata karena ia manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir
dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-
beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut.
Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut. Artinya seburuk apapun
perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan
seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak
tersebut.

Narapidana adalah seorang yang dipidana karena telah melakukan perbuatan buruk
yang melanggar norma hukum. Sebagai seorang yang menjalani pidana, bukan berarti
narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak
memperoleh hak apapun selama menjadi narapidana. Hak-hak narapidana telah diatur
dalam Sistem Pemasyarakatan. Satu diantara hak tersebut adalah hak untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Menurut Levey dan
Lommba (1973) dalam Azrul Azwar3,yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah
setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu
organisasi untuk memelihara dan meningkatakan derajat kesehatan, mencegah dan
menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, dan
ataupun masyarakat .

3 Azrul Aswar 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta, Hlm, 42

366

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Secara khusus hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan telah diatur dalam
berbagai instrument hukum Nasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut
dapat dilihat dari beberapa instrumen hukum sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemayarakatan, Pasal 14,
menyebutkan tentang hak-hak Warga Binaan adalah:

1) Warga Binaan berhak untuk mendapatkan perawatan, baik
perawatan rohani maupun jasmani;

2) Warga Binaak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan
makanan yang layak;

3) Warga Binaak berhak untuk menyampaikan keluhan.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang
Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan4, juga menyebutkan bahwa
hak-hak Narapidana atas pelayanan kesehatanan adalah sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan
rohani dan jasmani.

Pasal 6

1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui
bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti

2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan
pendidikan budi pekerti.

3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi terkait, badan
kemasyarakatan atau perorangan.
Pasal 7

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan
jasmani berupa:

a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
Pasal 14

1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh
pelayanan kesehatan yang layak.

2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan
disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan
lainnya.

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan, Pasal 5,6,7,14,15-23

367

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Pasal 15

1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan
kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.
Pasal 16

1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.

2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan
mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS
wajib melakukan pemeriksaan.

3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan,
maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
Pasal 17

1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)
memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan
rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah
sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.

2) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan
kepada negara.

3) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit,
maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.
Pasal 18

1) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan meninggal dunia
karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada
keluarganya.

2) Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang tidak diambil
keluarganya dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak meninggal dunia dan telah
diberitahukan pada keluarga, penguburannya dilaksanakan oleh LAPAS, sesuai
dengan tata cara agama atau kepercayaannya.
Pasal 19

1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan
makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat
kesehatan.

2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkewarganegaraan
asing, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan
kebiasaan di negaranya.
Pasal 20

1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau
menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk
dokter.

2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan
jenis pekerjaan tertentu.

368

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang
lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama
sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai
umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau
pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.

5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan
makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan
pertimbangan dokter
Pasal 21

1) Kepala LAPAS bertanggungjawab atas pengelolaan makanan, yang
meliputi:

a. Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;
b. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi;
dan
c. pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum
Pasal 22

Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada
Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh
Petugas LAPAS.

Pasal 23

Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang berpuasa, diberikan
makanan tambahan.

c. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola
Pembinaan Narapidana

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman No: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990, Tentang
Pola Pembinaan Narapidana5, menyebutkan bahwa:

Perawatan warga binaan Pemasyarakatan berfungsi untuk menjaga agar mereka
selalu dalam keadaan sehat jasmaniah maupun rohaniah, oleh karena itu selalu
diusahakan agar mereka tetap memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang cukup
yaitu kebutuhan pelayanan kesehatan, makanan, air bersih untuk minum, mandi wudhu
dan sebagainya

Dalam Kepmen Kehakiman No: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola
Pembinaan Narapidana Bab VII bagian D menyebutkan juga bahwa perawatan warga
binaan Pemasyarakatan terdiri dari:

1) Perlengkapan warga binaan
a. Tahanan memakai pakaian sendiri dalam batas yang tidak berlebihan dan
tidak mengganggu keamanan serta menun-jukkan kepatutan dan kesopanan.
b. Bagi tahanan yang tidak mempunyai pakaian, diberikan pakaian yang layak
dari Lembaga Pemasyarakatan.

5 Kepmen Kehakiman No: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana bab VII bagian D.

369

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

c. Setiap tahanan diberikan perlengkapan rnakanan, minum, ibadah dan tidur
yang layak

2) Makanan warga binaan.
a. Setiap tahanan berhak mendapat jatah makan dan minum sesuai ketentuan
yang berlaku.
b. Jumlah kalori makanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
memenuhi syarat kesehatan.
c. Tahanan yang sakit, hamil, menyusui dan tahanan anak-anak dapat
diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
d. Untuk menyimpan makanan dan pemeliharaan peralatan-nya,
dilaksanakan oleh petugas perawatan dengan memperhatikan syarat kebersihan
dan kesehatan.
e. Pemasukan bahan makanan untuk penghuni Rutan/Cabrutan harus tertib
dan aman sampai di dapur dan sebelum diterima secara resmi, lebih dahulu
dicocokkan jumlah, jenis dan mutunya.
f. Di dapur dan di ruang makan digantungkan daftar mingguan tentang menu
makanan yang mudah dibaca.
g. Pemberian makanan kepada tahanan dilakukan di tempat yang khusus
digunakan untuk ruang makan.
h. Tahanan dapat menerima kiriman makanan dan minuman dari
keluarganya, handai taulan dan pihak-pihak lain.
i. Pemasukan bahan makan baik jumlah, jenis maupun mutunya harus sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan.
j. Harus menyediakan makan pagi, siang dan sore, sesuai menu, di Ruang
Karutan, untuk diteliti apakah sesuai dengan daftar menu setiap hari sesuai jadwal.
k. Perlengkapan makanan dan minuman diberikan, tetapi pemakaian
perlengkapan makanan dan minuman yang dapat membahayakan
keamanan/ketertiban dilarang.
l. Tahanan yang berpuasa diberikan makanan dan minuman tambahan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

3) Kesehatan warga binaan.

a. Setiap tahanan berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak.
b. Perawatan kesehatan tahanan di Rutan dilakukan oleh dokter Rutan dalam
hal tidak ada Dokter Rutan/Cabrutan dapat dilakukan oleh para medis.
c. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam
satu bulan, kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa dokter.
d. Atas nasehat Dokter Rutan dan seizin pihak yang menahan tahanan yang
sakit dan tidak bisa dirawat di Klinik Rutan, dapat dikirim ke Rumah Sakit Umum
atas izin instansi yang menahan dengan pengawalan POLRI/CPM.
e. Apabila ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit segera
diberitahukan kepada instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang
bersangkutan serta dimintakan surat keterangan dari Dokter serta dibuatkan
Berita Acara oleh Tim yang dituniuk oleh Karutan/ Kacabrutan.

370

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

f. Jenazah yang tidak diambil oleh keluarganya dalam waktu 2 x 24 jam sejak
meninggal dunia, padahal telah diberitahukan kepada keluarganya, maka
penguburannya dilakukan oleh Rutan/ Cabrutan atau Rumah Sakit.

g. Pengurusan jenazah dan pemakamannya diselenggarakan secara layak
menurut agamanya.
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas, maka
melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: E.03.PP.02.10 tahun
2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan dan makanan
Narapidana di Lapas6, sebagai berikut :

1) Secara meLembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf
sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama.

2) Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada
masing-masing Lapas.

3) Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
dilakukan secara sistimatis
Dari uraian instrumen-instrumen hukum diatas yang mengatur dan menjamin hak
atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dapatlah di
simpulkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga
Pemasyarakatan mencakup sebagai berikut; 7

Hak atas ketersediaan (Availability)

Warga binaan berhak atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan
obat-obatan, ketersediaan makanan dan air bersih, serta program-program kesehatan di
Lembaga Pemasyarakatan. Hak Narapidana atas ketersediaan fasilitas pelayanan
kesehatan di Lapas meliputi;

a. Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) di Lapas yang
sekurang-kurangnya satu orang dokter, dan satu orang, Perawat, dan ketersediaan
tenaga Rohaniawan.

b. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Lapas yang
meliputi;

• Poliklinik rawat jalan dan rawat inap,
• Perbekalan obat-obatan dan alat-alat kesehatan/kedokteran,
• Sarana pendidikan dan penyuluhan kesehatan,
• Ketersediaan makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan,
• Ketesedian perlengkapan/alat-alat makan dan minum
• Ketersedian air bersih,
• Ketersediaan sarana sanitasi lingkungan yang baik,
• Ketersediaan kamar mandi dan jamban yang memenuhi dan tempat
pembuangan sampah, yang memenuhi standar kesehatan,
• Ketersediaan sarana untuk berolahraga,
• Ketersediaan sarana ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
Narapidana, dan lain-lain.

6 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No : E.03.PP.02.10 Th. 2003 tentang, Standar Pelayanan Minimal
Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Narapidana di Lapas
7 Alpan Sarkawi. 2013. Hak Atas Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya
Perlindungan Hak Asasi Manusia, Makasar.

371

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

c. Ketersediaan anggaran atau pembiayaan pelayanan kesehatan di Lapas

Narapidana berhak untuk mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan
baik pembiayaan pelayanan kesehatan di dalam Lapas ataupun pembiayaan perawatan
kesehatan di tingkat lanjutan yakni di Rumah Sakit dan sarana Kesehatan lainnya.

d. Ketersediaan upaya-upaya pelayanan kesehatan di Lapas

Narapidana berhak atas ketersediaan program–program atau upaya-upaya
pelayanan kesehatan di Lapas yang meliputi; Upaya pelayanan kesehatan Promotif,
Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.

Hak atas keterjangkauan (Accessibility)

Warga binaan berhak untuk tidak diperlakukan diskriminasi terhadap pelayanan
kesehatan, artinya bahwa walaupun narapidana dalam keadaan sedang menjalani
pemidanaan di Lapas, mereka tetap berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
sebagaimana masyarakat pada umumnya tanpa diskriminasi terhadap mereka.
Selanjutnya mereka mendapatkan hak untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan baik
secara fisik, ekonomi dan akses atas informasi tentang kesehatan di Lembaga
Pemasyarakatan.

Hak atas menerima atau mendapatkan (Acceptability)

Sebagai seorang yang sedang menjalani pemidanaan, Narapidana tetap berhak
untuk menerima atau mendapatkan pelayanan kesehatan, hak atas semua pelayanan
kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan HAM dan etika medis, menjunjung
kehormatan pasien atau penghormatan terhadap klien, dan layak secara kultural, Adapun
hak-hak Narapidana untuk menerima atau mendapatkan pelayanan kesehatan di Lapas
meliputi;

1) Pelayanan kesehatan promotif, Pelayanan kesehatan promotif dimaksud
meliputi;

• Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) baik secara individual
maupun berkelompok.

• Kegiatan konseling, baik secara pribadi maupun kelompok,
• Pemantauan dan pemeliharaan sanitasi dan higiene perorangan.
• Pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
• Olah raga rutin dan kompetisi.
2) Pelayanan kesehatan preventif, Pelayanan kesehatan preventif yang meliputi;

• Pemeriksaan (screening) awal pada saat pertama kali masuk ke dalam
Lapas.

• Pemeriksaan berkala pada Narapidana, yang minimal 1 bulan sekali.
• Isolasi pada Narapidana yang menderita penyakit menular,
• Pemberian imunisasi,
• Pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan makanan bagi Narapidana
agar sesuai dengan persyaratan higiene dan sanitasi makanan maupun dengan
kebutuhan energi dan nutrisi,
• Pencegahan penyakit menular dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA di
Lapas,

372

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

• Pemantauan dan surveilens kejadian penyakit menular di Lapas,
• Pemantauan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan Lapas
3) Pelayanan kesehatan kuratif, Adapun hak Narapidana terhadap pelayanan
kesehatan kuratif di Lapas meliputi;

• Pelayanan pengobatan penyakit umum, termasuk pelayanan kesehatan
gigi, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

• Pelayanan pengobatan penyakit khusus seperti tuberkulosis, malaria,
infeksi saluran reproduksi, dan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS.

• Pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan masalah kesehatan yang
dialami Narapidana, baik pelayanan rujukan medis atau pelayanan rujukan
Psikososial,

• Pelayanan kesehatan rehabilitatif
• Adapun pelayanan kesehatan rehabilitatif dimaksud meliputi;
• Pelayanan rehabilitasi fisik bagi Narapidana yang mengalami gangguan
fisik akibat trauma dan rudapaksa,
• Pelayanan rehabilitasi mental bagi Narapidana yang mengalami masalah
kesehatan jiwa dan perilaku,
• Pelayanan rehabilitasi fisik dan mental terhadap Narapidana yang terlibat
penyalahgunaan NAPZA,
• Pelayanan rehabilitasi mental terhadap andikpas dengan perilaku seksual
berisiko,
• Latihan fisik,
• Konseling perorangan/kelompok
• Bimbingan rohani.,
• Mendapatkan surat keterangan kesehatan
Hak atas kualitas (Quality)

Hak Narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang
sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, yang meliputi;

a. Standar masukan (Input)

Narapidana berhak atas standar masukan pelayanan kesehatan yang meliputi;

1) Standar ketenagaan atau SDM kesehatan di Lapas.

Jumlah tenaga kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan dan Perawatan di Lapas
hendaklah disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah Narapidana yang dibina.

2) Standar fasilitas pada unit pelayanan kesehatan dan perawatan di Lapas

Narapidana berhak atas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Lapas yang
berkualitas atau memenuhi standar.

Adapun fasilitas minimal yang perlu dimiliki oleh unit pelayanan pesehatan dan
perawatan di Lapas meliputi;

• Peralatan diagnostik klinik,
• Peralatan untuk tindakan medik,
• Peralatan penunjang pelayanan medik,
• Peralatan penunjang perawatan,

373

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

• Sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan kesehatan dan
pelayanan konseling
3) Standar pembiayaan kesehatan di Lapas

Narapidana berhak atas pembiayaan kesehatan yang cukup di Lembaga
Pemasyarakatan, untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas haruslah
didukung oleh pendanaan yang cukup, pembiayaan pelayanan kesehatan di Lapas harus
disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan Narapidana dan kemampuan yang ada,
pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lapas dapat dilaksanakan melalui
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sumber pembiayaan lainnya.

b. Standar proses (Process)

Proses pelayanan kesehatan yang berkualitas dimaksud adalah semua tindakan
yang dilakukan pada Narapidana di unit pelayanan kesehatan haruslah sesuai dengan
standar keperawatan dan standar tindakan medis.

c. Standar lingkungan (Environment)

Narapidana berhak untuk meneriama fisik dan sanitasi lingkungan yang memenuhi
standar kesehatan yang meliputi, kamar hunian, kamar mandi, perlengkapan pakaian dan
tidur yang cukup, Air bersih yang sesuai dengan standar kesehatan, pembuangan air
limbah, tempat pembuangan sampah, dan sanitasi penyelenggaraan makanan yang sesuai
dengan standar kesehatan.

d. Standar Keluaran (Output)

Standar keluaran yang dimaksud disini adalah bahwa pelayanan kesehatan di
Lemabaga Pemasyarakatan haruslah dapat memuaskan pemakai jasa pelayanan
kesehatan tersebut dalam hal ini Narapidana dan Tahanan

Lembaga Pemasyarakatan selain berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi warga
binaan, juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga
binaan. Fungsi pelayanan kesehatan bagi warga binaan merupakan salah satu penunjang
dari program pembinaan jasmani dan rohani terhadap warga binaan. Dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan8, menyebutkan bahwa fungsi
Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan
berupa:

Pasal 14

1. pelayanan kesehatan bagi Narapidana yang membutuhkan perawatan
kesehatan, mulai pertama kali mereka masuk sampai yang bersangkutan bebas.

2. Memberikan surat rujukan kepada Narapidana yang akan melakukan
perawatan di Rumah Sakit sesuai dengan jenis penyakit yang dialaminya.

3. Melakukan upaya-upaya pencegahan (preventif) terhadap penyakit
menular di lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

4. Melakukan kebersihan lingkungan kamar hunian, perkantoran serta
tempat peribadatan agar bebas dari sampah dan kotoran.

8 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Tentang Pemasyarakatan pasal 14

374

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan
pelayanan kesehatan bagi Narapidana.
Dalam melakukan pemenuhan hak tersebut, tentunya terdapat kendala yang
menyebabkan tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Secara
garis besar kendala penghambat yang dihadapi oleh pihak Lapas dalam usaha pemenuhan
hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak kepada narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan adalah:

1. Over kapasitas yang kerap terjadi di setiap Lembaga Pemasyarakatan, rata-rata
Lapas di Indonesia over kapasitas karena jumlah narapidana yang masuk melebihi dari
narapidana yang keluar, sehingga jumlah nya tidak sebanding dan menyebabkan
penumpukan narapidana. Hal ini tentu akan berdampak pada kurang optimalnya proses
pembinaan. Proses pembinaan akan berjalan baik apabila narapidana dapat menjalanai
proses pembinaan dengan keadaan yang sehat fisik maupun mental. Dengan kondisi lapas
yang over kapasitas, tentu sangatlah sulit untuk mencapai kondisi narapidana yang ideal
untuk dibina. Dengan banyaknya narapidana yang berada di dalam suatu Lapas, entu akan
membuat Kurang terjaganya kebersihan di Lapas. Kondisi Lapas yang kurang bersih
tentu akan menimbulkan permasalahan baru seperti akan ada banyak narapidana yang
menjadi rentan terjangkit berbagai macam penyakit.

2. Kurangnya petugas keahlian khusus di bidang kesehatan untuk menangani para
narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan masih kekurangan tenaga – tenaga yang ahli
dalam memiliki keahlian khusus seperti tenaga psikolog untuk menunjang kesehatan
psikis para narapidana, masih kurangnya tenaga medis yang lebih ahli dan professional
dalam melakukan perawatan kesehatan untuk narapidana yang menderita penyakit –
penyakit yang memerlukan perawatan secara khusus seperti penyakit HIV, Tuberkulosis,
Bronkitis dll. Masih tidak adanya juru masak yang ahli dalam mengolah makanan
megakibatkan kurang baiknya kualitas makanan yang dihidangkan kepada para
narapidana, ditambah lagi tidak adanya ahli gizi di Lapas sepeti yang disebutkan dalam
pedoman penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan bahwa idealnya proses
pemenuhan hak mendapatkan makanan di Lapas harus melibatkan ahli gizi sebagai
supervisor dalam proses pengolahan makanan dan juga bertugas untuk membantu
proses pemenuhan gizi harian para narapidana.

3. Dana yang terbatas tentu menjadi kendala yang dihadapi pihak Lapas dalam
memenuhi hak – hak narapidana karena dengan terbatasnya dana anggaran, membuat
proses program pembinaan tidak berjalan dengan baik. Anggaran yang terbatas juga
membuat proses pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
dan makanan yang layak belum sesuai dengan mekanisme terkait pemenuhan hak – hak
narapidana sangat bergantung dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah selaku
pelaksana program pembinaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih kurang
lengkapnya fasilitas – fasilitas yang ada di Lapas untuk menunjaang kebutuhan –
kebutuhan harian narapidana. Seperti ruang inap, poliklinik dan alat-alat kedokteran
lainnya. Hal tersebut tentu harus diatasi dengan melakukan perencanaan aggaran agar
proses pembinaan kepada para narapidana Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan
dengan maksimal.

PENUTUP
Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa

pemenuhan hak pelayanan kesehatan kepada narapidana untuk di Lembaga

375

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Pemasyarakatan belum berjalan secara maksimal. Dalam Undang-Undang bahwa hak atas
pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan mencakup hak atas
ketersediaan (availability), hak atas keterjangkauan (accessibility), hak atas menerima
atau mendapatkan (acceptability), hak atas kualitas (quality). Pemerintah serta
Pemasyarakatan telah berusaha untuk mebuat berbagai peraturan tentang pelayanan
kesehatan kepada narapidana dengan sangat rinci dengan tujuan peraturan tersebut
dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program pembinaan dan pemberian hak
kesehatan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dalam
pelaksanaannya sangat sulit apabila dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, karena
kondisi yang diharapkan berbeda dengan kondisi pada realita. Pada kenyataannya, dalam
Lembaga Pemasyarakatan ditemukan berbagai macam kendala yang dihadapi pihak
Lembaga Pemasyarakatan, kendala - kendala tersebut antara lain adalah over kapasitas
yang terjadi di Lapas, masih kurangnya petugas khusus dibidang kesehatan yang ada di
Lembaga Pemasyarakatan dan juga pihak Lapas masih terkendala masalah anggaran dana
yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA
Alpan, Sarkawi, 2013 . Hak Atas Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia , Mksr.

Azrul Aswar. Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga, Binarupa Aksara,
Jakarta, Hlm, 42

Jumalia, 2017. Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk
Memperoleh Pelayanan Kesehatan, Pontianak

Kepmen Kehakiman No: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan
Narapidana bab VII bagian D.

Muhammad Farid, 2015. Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan

Makanan yang Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Makasar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Syarat
Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, Pasal 5,6,7,14,15-23 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat
Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, Pasal 5,6,7,14,15-23

376

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

PENDEKATAN RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL DALAM
PERKARA PERSAINGAN USAHA

Wihelmus Jemarut1

1STAHN Gde Pudja Mataram, email : [email protected]

ABSTRAK ARTICLE INFO

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang Kata Kunci:
dibentuk untuk menangani persoalan persaingan usaha dan praktik-praktik Persaingan Usaha; Per
monopoli. Artikel ini hendak menguraikan pendekatan-pendekatan yang se Illegal; Rule of Reason
dapat dilakukan KPPU dalam menangani perkara-perkara persaingan usaha.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Cite this paper:
konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jemarut, W., 2020.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua pendekatan dalam menangani Pendekatan Rule Of
perkara persaingan usaha yakni rule of reason dan per sel illegal. Kedua Reason Dan Per Se
pendekatan itu dapat dipilih secara alternatif, tetapi juga dapat digunakan Illegal Dalam Perkara
secara bersamaan. Pendekatan rule of reason mengadili subtansi tindakan Persaingan Usaha.
bisnis serta pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat, sementara Widya Yuridika: Jurnal
pendekatan per se illegal menggunakan pendekatan yuridis-posivistik. Hukum, 3(2).

PENDAHULUAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat.1 Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa untuk mengawasi
pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha.2 Komisi
ini bertugas untuk menyelidiki kasus-kasus persaingan usaha agar dapat memelihara
iklim usaha yang sehat dan perlindungan bagi konsumen. Perlindungan konsumen
merupakan variabel yang terkait dekat dengan persaingan usaha tidak sehat.

Amanah utama dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni terwujudnya kesejahteraan umum
atas dasar Pancasila. Karena itu, perhatian KPPU dalam menangani persoalan persaingan

1H. U. Adil Samadani, Dasar-Dasar Hukum Bisnis (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal 157.
2Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

377

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

usaha tidak semata-mata pada perjanjian yang dilarang sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, tetapi juga praktik-praktik persaingan usaha tidak
sehat yang berdampak bagi perekonomian umum, sekalipun tidak tidak tergolong dalam
poin-poin perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1999. Sebaliknya, perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1999 tidak serta-merta menimbulkan praktek monopoli atau
usaha persaingan tidak sehat atau merugikan perekonomian umum, tetapi dapat juga
menimbulkan persaingan usaha yang sehat.

Melalui artikel ini, penulis merasa perlu mengkaji pendekatan yang lebih
komprehensif yang dapat dilakukan KPPU dalam menangani perkara persaingan usaha.
Hal ini sejalan dengan cita-cita hukum, yang tidak hanya berhenti pada keadilan
prosedural, tetapi harus sampai pada keadilan subtansial, sekalipun keduanya tidak bisa
dipisahkan secara tegas. Dalam rangka memperjelas pembahasan pendekatan-
pendekatan yang dapat dilakukan KPPU, penulis menguaraikan satu kasus yang pernah
ditangani KPPU.

Persoalan yang diangkat dalam tulisan ini dikaji dengan metode penelitian normatif
dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan
kasus (case approach).3 Untuk membahas konsep-konsep umum, penulis menggunakan
beberapa buku referensi dan jurnal. Sementara, dalam kajian kasus, penulis akan
mengambil contoh perkara yang pernah ditangani KPPU dan membedahnya secara
sederhana sesuai dengan kepentingan tema tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendekatan Rule Of Reason Dan Pendekatan Per Se Illegal

Ada dua pendekatan yang digunakan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU)
dalam menilai suatu tidakan persaingan usaha, yakni pendekatan rule of reason dan per
se illegal.4 Secara sederhana, pendekatan rule of reason menggunakan pendekatan kasus
(case approach). Dalam pendekatan ini KPPU bertolak dari tindakan-tindakan bisnis yang
sudah dilakukan pelaku bisnis dan memberikan penilaian apakah terkandung unsur
persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Sementara, pendekatan per se illegal merupakan
pendekatan yang berpatok pada undang-undang, tanpa harus membuktikan dampak dari
tindakan bisnis tersebut terhadap perekonomian. Umumnya, kegiatan yang dianggap per
se illegal mencakup penetapan harga secara kolutif atas sebuah produk, serta pengaturan
harga jual kembali.5
A. Pendekatan Rule of Reason

Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan penyelesaian kasus yang
digunakan oleh otoritas lembaga persaingan usaha untuk mengevaluasi suatu tindakan
bisnis dan menilai apakah tindakan itu melanggar persaingan yang sehat atau tidak.
Rumusan undang-undang yang biasa dipakai dalam pendekatan ini biasanya terkandung
pernyataan “yang dapat mengakibatkan , dan atau “patut diduga . Kata-kata tersebut
menyiratkan diperlukannya penelitian secara lebih mendalam tindakan pelaku bisnis

3Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 93.
4Alum Simbolon, Pendekatan yang dilakukan Komisi Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran
dalam Hukum Persaingan Usaha, (2013) 2:2 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. hal. 191.

5Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit.), Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: KPPU,
2009), hal. 55.

378

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

tertentu. Dalam pendekatan rule of reason, pencari fakta harus mempertimbangkan dan
menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan
akibatnya terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian umum.6

Penerapan pendekatan rule of reason harus melalui prosedur pembuktian yang
diawali dengan menentukan definisi relevant market. Penilaian dan keputusan tentang
implikasi persaingan akibat tindakan bisnis, tergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan
bentuk pasar terkait (the relevant market). Misalnya, dalam suatu kasus yang menyangkut
penyalahgunaan posisi dominan, jika pasar yang didefinisikan adalah kecil dan
perusahaan yang berada dalam pengawasan memiliki pangsa (pasar) yang lebih besar
pada pasar tersebut, maka perusahaan tersebut dianggap sebagai dominan.7

Penerapan rule of reason merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan suatu
tindakan penyelidikan demi terwujudnya kesejahteraan umum. Analisis ekonomi
diperlukan untuk menentukan praktek tertentu yang menghambat atau mendorong
persaingan. Dalam proses penyelidikan itu, otoritas yang berwewenang semestinya
mengambil langkah yang akibatnya paling menguntungkan (efisien) bagi perekonomian
masyarakat luas.

Menurut Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana, dalam konsep “rule of reason ,
beberapa bentuk tindakan persaingan usaha baru dianggap salah jika telah terbukti
adanya akibat dari tindakan tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atau
perekonomian nasional secara umum. Dalam pendekatan rule of reason mungkin saja
dibenarkan adanya suatu tindakan usaha yang anti persaingan, tetapi menghasilkan suatu
efisiensi yang menguntungkan konsumen atau perekonomian nasional pada umumnya.
Sebaliknya, suatu tindakan usaha dapat dianggap salah, meskipun ditujukan untuk
efisiensi tetapi ternyata dalam prakteknya mengarah kepada penyalahgunaan posisi
dominan yang merugikan pelaku usaha, konsumen dan perekonomian nasional
umumnya. Hal seperti ini sering terjadi pada tindakan integrasi vertikal yang disertai
dengan tindakan restriktif (menghasilkan barries to entry).8 Oleh karennya, yang
dipentingkan dalam pendekatan rule of reason adalah unsur material dari perbuatan.
Dalam pendekatan rule of reason, penekanan utamanya pada akibat tindakan usaha
(persaingan) terhadap pelaku usaha lain dan terhadap perekonomian nasional. Maka dari
itu, untuk tindakan-tindakan tersebut dalam substansi pengaturannya dibutuhkan
klausul kausalitas seperti “yang dapat mengakibatkan , dan atau “patut diduga.9

Pendekatan rule of reason memungkinkan pengadilan atau otoritas berwewenang
melakukan interpretasi terhadap undang-undang. Interpretasi itu didasarkan pada
tindakan pelaku bisnis yang bersifat mencampuri, mempengaruhi atau bahkan
menghambat proses persaingan.10 Dalam menyelesaikan kasus persaingan bisnis dengan
menggunakan pendekatan rule of reason, petugas yang bewewenang menggunakan
analisis ekonomi guna mengetahui dengan pasti, apakah tindakan pelaku usaha tertentu
memiliki implikasi negatif atas persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

6 Sebastian Pompe dkk. (Edit.), Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: The Indonesia
Netherlands National Legal Reform, 2010), hal. 272.

7 Dewi Meryanti, Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum
Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli oleh PT. Adhy Tirta
Batam), Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, Jakarta, hal. 52.

8Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis (Jakarta: Salemba Empat,
2011), hal 164.

9 Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana, dalam Dewi Meryanti, Op.Cit, hal. 53.
10Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit), Op. Cit., hal. 66.

379

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Sebaliknya, per se illeal, berpatokan pada undang-undang, dalam mana suatu tindakan
dianggap illegal jika tertulis dalam undang-undang.11

Kelemahan menggunakan pendekatan rule of reason, pertama-tama pada
kemampuan hakim dan pihak berwenang lainnya dalam bidang ekonomi yang cukup
kompleks persoalannya. Keterbatasan pemahaman dalam bidang ekonomi menyebabkan
ketidakmampuan untuk memahami, agar dapat mengambil keputusan yang dalam
menangani perkara persaingan usaha.12

B. Pendekatan Per Se Illegal
Selain pendekatan rule of reason, pilihan lain yang digunakan KPPU adalah

pendekatan per se illegal. Pendekatan per se illegal dapat dikategorikan sebagai
pendekatan posivistik. Suatu tindakan bisnis dinilai berdasarkan peraturan perundang-
undangan; untuk menyatakan sebagai melanggar UU persaingan usaha atau tidak. Dalam
pendekatan ini, akibat yang ditimbulkan dari tindakan bisnis pelaku bisnis tidak harus
dibuktikan sebagai dasar dalam penilaian. Suatu tindakan bisnis dinilai berdasarkan
kesesuainnya dengan peraturan perundang-undangan. Dalam per se illegal, kata-kata
yang dipakai adalah “dilarang , “… yang dapat mengakibatkan … ..13

Kelebihan dalam pendekatan per se illegal adalah kemudahan dan kejelasan proses
administrasi. Di samping itu, pendekatan ini memiliki kekuatan mengikat yang lebih tegas
dan luas daripada yang tergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang
kompleks. Penggunaan pendekatan ini memperpendek proses pelaksanaan suatu
undang-undang. Per se illegal dianggap mudah karena hanya mengikuti identifikasi
pelaku yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan illegal tersebut. Artinya tidak
diperlukan lagi penyelidkan di pasar usaha.14

Ada dua syarat dalam melakukan pendekatan per se illegal.15 Pertama, lebih
terarah kepada pelaku bisnis daripada situsi pasar. Metode pendekatan ini
mempertimbangkan sengaja atau tidaknya tindakan pelaku bisnis. Kedua, adanya
identifiikasi yang tepat atas jenis praktek atau batasan prilaku yang terlarang. Penilaian
atas tindakan dari pelaku usaha baik di pasar maupun di pengadilan harus dapat
ditentukan secara mudah.

Penyelidikaan terhadap ketentuan hukum persaingan melalui pendekatan per se
illegal lebih memberikan kepastian hukum. Jenis-jenis persaingan usaha tidak sehat
dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, sehingga memberikan kepastian bagi
para pelaku usaha untuk mengetahui keabsahan suatu tindakan bisnis. Hal ini
memungkinkan pelaku usaha dapat memprediksi sebuah tindakan bisnis agar dengannya
terhindar dari gugatan para penegak hukum yang dapat mengakibatkan kerugian yang
banyak. Dalam arti kepastian bisnis, pendekatan per se illegal sangat dibutuhkan.

Penggunaan dua pendekatan di atas merupakan alternatif dalam penyelesaian
kasus persaingan usaha tidak sehat. KPPU menilai semua perjanjian maupun indakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik usaha tidak sehat. Dalam

11Kajian tentan rule of reason dan per se illegal mengingatkan penulis akan distingsi positivistik-legalistik
dan hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat. Kedua hal ini kadang sangat bertolak belakang. Artinya, yang
dikatakan adil menurut peraturan perundangan-undangan, dalam kenyataan sosial kemasyarakatan belum tentu.

12Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit), Op. Cit., hal. 66.
13A. M. Tri Anggaraini, Penerapan Pendekatan”Rule of Reason” dan “Per Se Illegal” dalam Hukum
Persaingan, dalam Persainagan dan Persekongkolan Tender. (2005) 24:2 Jurnal Hukum Bisnis. hal. 5.
14Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit), Op. Cit., hal. 60.
15Ibid., hal.61.

380

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

menjalankan tugas tersebut, KPPU memilik kewenangan menggunakan secara alternatif
salah satu dari kedua cara tersebut atau kedua-duanya dipakai untuk saling melengkapi.
Secara sederhana rule of reason membedah substansi persaingan usaha yang tidak sehat.
Sementara, per se illegal, suatu pendekatan yuridis dalam mana tindakan atau perjanjian
tersebut sudah dianggap melanggar persaingan usaha yang sehat.

Untuk menentukan pendekatan mana yang dipakai dalam menyelesaikan perkara
persaingan usaha, ada beberapa petunjuk yang dapat dipakai. Pertama, apakah suatu
perjanjian melibatkan para pesaing? Jika demikian, maka analisis per se illegal lebih tepat
digunakan. Namun jika tidak, maka akan digunakan pendekatan rule of reason. Kedua,
apakah rencana tesebut melibatkan suatu jaringan industri. Jika demikian maka akan
digunakan pendekatan rule of reason. Ketiga, apakah tindakan tersebut berpengaruh
terhadap harga dan produk. Jika demkian, dan melibatkan para pesaing lain, maka akan
menerapakan akan digunakan analisi per se illegal. Namun, jika tindakan pelaku usaha
yang dimaksud tidak secara langsung berpengaruh terhadap harga, maka digunakan
pendekatan rule of reason. Pedoman keempat, apakah perjanjian yang berpengaruh
terhadap harga tersebut berdampak langsung terhadap persaingan. Jika demikian, maka
digunakan analisi per se illegal.16

Penerapan Dalam Perkara: Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Perkara Nomor : 02/Kppu-1/200417

Pada tahun 2004, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan
pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 02/KPPU-I/2004,
yaitu dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk
(Telkom). PT Telkom melakukan pemblokiran terhadap SLI 001 dan 008 di beberapa
warung telekomunikasi (Wartel).

PT Telkom membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Wartel yang
mewajibkan Wartel hanya menjual produk Telkom dan menutup akses layanan milik
operator lain di Wartel. Hal ini dilakukan dengan cara menutup layanan kode akses 001
dan 008 di beberapa Wartel, dan sebagai gantinya disediakan kode akses 017.

KPPU melakuakan penyelidikan dan memperkarakan PT Telkom. Informasi awal
yang didapatkan KPPU hanya di Batam dan Jakarta. Dalam perkembangan penyelidikan,
ternyata hal yang sama terjadi pada beberapa daerah, seperti di Surabaya dan di Medan.

KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 5 Januari 2004 sampai
dengan 2 Februari 2004. Pemeriksaan lanjutan dilakukan pada tanggal 18 Pebruari 2004
sampai dengan 18 Mei 2004 dan diperpanjang hingga 1 Juli 2004. Tim Pemeriksa
menemukan adanya indikasi pelanggaran ketentuan Pasal 15 (Perjanjian Tertutup), Pasal
19 (Penguasaan Pasar) dan Pasal 25 (Posisi Dominan) Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999. Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh, Majelis Komisi membuat
pertimbangan berdasarkan 2 (dua) unsur penting dalam persaingan usaha, yaitu unsur
pelaku usaha dan unsur pasar yang bersangkutan.

16Ibid., hal. 81-82.
17 www.kppu.go.id, diakses tanggal 8 Agustus 2020.

381

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan
atas perkara ini, Majelis Komisi memutuskan beberapa poin berikut:

1. Menyatakan bahwa PT Telkom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 15, ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999.

2. Menyatakan bahwa PT Telkom terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar
Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
Rumusan pasal 15 ayat 3 huruf b.
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau
potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang membuat
persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa
dari pelaku usaha pemasok:
a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku
usaha pemasok.
b. Tidakakan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis
dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha
pemasok.

3. Menyatakan bahwa PT Telkom terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar
Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
Rumusan pasal 19 huruf a dan b adalah:
“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik
sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat berupa “:
a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk
melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha
pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan
pelaku usaha pesaingn yaitu.

4. Menyatakan bahwa PT Telkom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 19 huruf c dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
Rumusan pasal 19 huruf c dan d adalah :
“……….
c). Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan satau jasa pada
pasar
bersngkutan.
d). Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

5. Menyatakan bahwa PT Telkom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
Rumusan pasal 25 adalah:
“Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk :
a. Menentukan syarat- syarat perdagangan dengan tujuan untuk
mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan
atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas atau
b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau
c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing
untuk memasuki pasar bersngkuan.

382

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Berdasarkan uraian pemenuhan unsur pasal sebagaimana telah disebutkan
di atas, Majelis Komisi menyimpulkan dan akhirnya memutuskan:

1. Menetapkan pembatalan klausula yang menyatakan bahwa pihak
penyelenggara atau pengelola Warung Telkom hanya boleh menjual jasa
dan atau produk PT Telkom dalam perjanjian kerjasama antara PT Telkom
dengan penyelenggara atau pengelola Warung Telkom.

2. Memerintahkan Telkom untuk menghentikan kegiatan yang terbukti
menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha
tidak sehat dengan cara (a) meniadakan persyaratan PKS atas pembukaan
akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Telkom di
wartel (b) membuka akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain
selain produk Telkom di Warung Telkom.

Secara sederhana dapat dilihat bahwa perjanjian kerja sama (PKS) antara PT
Telkom dan Wartel yang mensyaratkan Wartel hanya menjual produk Telkom, dan
Telkom berhak menutup akses layanan milik operator lain di wartel merupakan bentuk
pelanggaran terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan
Usaha menyelesaikan kasus ini dalam dua pendekatan yakni sebagai berikut.

Pertama, PT. Telkom melanggar pasal 15 ayat 3 huruf b, yakni: “Pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang
dan atau jasa, yang membuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang
dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa KPPU
menggunakan pendekatan per se illegal, dalam mana pihak Tergugat melanggar ketenuan
pasal 15 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kedua, PT. Telkom melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999. Bunyi pasal 19 huruf a dan b adalah: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu
atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat berupa; (a)
menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha
yang sama pada pasar bersangkutan; (b) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku
usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha
pesaingnya itu . Dalam perspektif yang kedua ini, KPPU menggunakan pendekatan rule of
reason.

PENUTUP
Dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha, KPPU menggunakan dua

pendekatan, yakni rule of reason dan per se illegal. Pertama, pendekatan rule of reason;
merupakan pendekatan dengan analisi dampak ekonomi yang lebih dalam. Pendekatan
ini memberi ruang interpretasi kepada penegak hukum dalam menangani persoalan
persaingan usaha. Kelemahannya yakni dibutuhkan pengetahuan tentang ekonomi pola-
pola hubungan bisnis, sementara para penegak hukum hanya didominasi oleh lulusan
hukum.

Kedua, pendekatan per se illegal; dengan membuat patokan pasti illegalialitas suatu
tindakan bisnis berdasarkan undang-undang. Pendekatan yang kedua ini adalah
pendekatan yang khas dalam sistem hukum civil law. Keunggulannhya adalah kepastian
hukum dan kepastian berusaha. Namun, kelemahannya yakni hanya mengutamakan
legalitas prosedural atau legalitas posivistik, sementara pola-pola bisnis memiliki tingkat
progresivitas yang sangat cepat.

383

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Lubis, Andi Fahmi dan Ningrum Natasya Sirait (Edit.), 2009. Hukum Persaingan Usaha.

Jakarta: KPPU.
Marzuki, Peter Mahmud, 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group)
Pompe, Sebastian dkk. (Edit.). 2010. Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha. Jakarta:

The Indonesia Netherlands National Legal Reform.
Samadani, H. U. Adil, 2013. Dasar-Dasar Hukum Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas, 2011. Pokok-Pokok Hukum Bisnis Jakarta:

Salemba Empat.
Jurnal dan Tesis
Anggaraini, A. M. Tri. 2005. Penerapan Pendekatan”Rule of Reason” dan Per Se Illegal”

dalam Hukum Persaingan, dalam Persainagan dan Persekongkolan Tender. Jurnal
Hukum Bisnis, 24(2).
Simbolon, Alum. 2013. Pendekatan yang dilakukan Komisi Persaingan Usaha Menentukan
Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2(2).
Meryanti, Dewi. 2012. Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau
dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang
Praktek Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam), Tesis, Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Website
www.kppu.go.id, diakses tanggal 8 Agustus 2020.

384

PETUNJUK PENULIS
UNTUK JURNAL WIDYA YURIDIKA

1. Naskah yang ditulis untuk WIDYA YUDIRIKA mencakup hasil penelitian, penelitian
lapangan atau penelitian literatur dan artikel yang mencerminkan hukum, humaniora, dan
hak asasi manusia.

2. Manuskrip ditulis dalam bahasa Indonesia. Sistem penulisan untuk hasil penelitian adalah
judul, nama penulis, abstrak dengan kata kunci, kata pengantar, diskusi atau analisis,
kesimpulan, dan referensi.

3. Naskah diketik menggunakan program Microsoft Word pada kertas HVS A4, sekitar
4000-8000 kata atau 15-20 halaman dalam Cambria ukuran 12 pts dan 1,5 spasi.

4. Naskah harus diserahkan langsung ke http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-
v2/index.php/yuridika/index dengan membuat akun pengguna sebagai penulis.

5. Judul artikel tidak boleh melebihi 19 kata. Judul diketik dengan huruf kapital
menggunakan font Corbel ukuran 14 pt.

6. Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik, diikuti oleh nama institusi penulis, yang
terletak di bawah judul artikel. Dalam manuskrip yang ditulis oleh tim, editor hanya
berhubungan dengan penulis utama atau penulis pertama yang disebutkan.

7. Abstrak dan kata kunci harus ditulis dalam dua bahasa (dalam Bahasa Inggris dan Bahasa
Indonesia). Panjang setiap abstrak sekitar 150-250 kata, sedangkan batas kata kunci
adalah 3-5 kata. Abstrak, paling tidak, harus mengandung tujuan, metode dan hasil
penelitian.

8. Tabel dan gambar harus memiliki judul dan memiliki nomor dan sumber yang jelas, dan
diketik dalam satu ruang. Dalam hal gambar atau gambar, lebih baik melampirkan format
putih-hitam.

9. Daftar referensi hanya berisi sumber yang diacu, dan semua sumber yang disebutkan
harus disebutkan dalam daftar. Sumber referensi terdiri dari, setidaknya, 80% literatur
cetak yang diterbitkan. Referensi adalah sumber dalam bentuk artikel penelitian dalam
jurnal atau dalam laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis magister, disertasi, buku, dan
publikasi terkait lainnya). Artikel yang diterbitkan di Widya Yudirika: Jurnal Hukum
direkomendasikan untuk digunakan sebagai referensi.

10. Periksa setiap artikel yang dirujuk untuk akurasi dan pastikan setiap karya yang dikutip
dalam artikel tersebut ditulis dalam Daftar Pustaka dan Referensi. Pengutipan
menggunakan Harvard Style. Selanjutnya karya-karya yang tidak dikutip tetapi
disebutkan dalam Bibliografi atau Referensi akan dihilangkan oleh editor.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban Umum. Jakarta: UKI Press.

Book chapter

Smith, F. M., & Jones, W. 2004. The college student. In C. Wood & M. Meyer (Eds.), Cross-
cultural education (pp. 75-105). London, Canada: MacMillan.

Artikel Jurnal

Fadjar, Abdul Mukhtie. 2008. Poligami dan Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 4(4), 2-15.

Artikel Jurnal (DOI)

Smith, G. 2012. Barthes on Jamie: Myth and the TV revolutionary. Journal of Media Practice,
13, 3-17. http://dx.doi.org/10.1386/jmpr.13.1.3_1

Artikel jurnal lewat website

Austin, D. 2009. Fatty acids, breastfeeding and autism spectrum disorder. E-journal of Applied
Psychology, 5(1), 49-52. Retrieved from http://ojs/lib.swin.edu.au/

Artikel Koran

Alfaris, M. Ramadhana. (2017, Mei 4). DPR Berlindung di Bawah Payung Hak Angket. Malang
Post, pp. 4.

Website

Fatkhurohman. 2017. Potret Suram Peraturan Daerah. Diambil Januari 3, 2018, Dari
http://widyagama.ac.id/hukum/2017/07/potret-suram-peraturan-daerah/

11. Semua naskah dipelajari secara anonim oleh peninjau yang ditunjuk oleh editor sesuai
dengan keahlian mereka. Penulis diberi kesempatan untuk merevisi naskah berdasarkan
resensi atau rekomendasi / saran editor. Keputusan publikasi atau penolakan akan
diinformasikan melalui alamat email penulis.

12. Editor memiliki hak untuk mengubah dan memperbaiki ejaan, penulisan dan tata bahasa
dari naskah yang diterbitkan.

13. Segala sesuatu yang berkaitan dengan izin mengutip atau penggunaan perangkat lunak
komputer dalam menulis naskah atau hal-hal lain yang terkait dengan hak cipta yang
dilakukan oleh penulis, bersama dengan semua konsekuensi hukumnya, menjadi
tanggung jawab penuh penulis.