Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol 3 No 2 Desember 2020

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari dua belas item kriteria perlindungan
HAM pada narapidana perempuan di Lapas/Rutan, terdapat 5 item yang pada
implementasinya masih tergolong rendah dan harus mendapatkan perbaikan, yaitu:1)
Pendidikan dan pengajaran yang layak, 2) pemberian bantuan dan layanan psikologi, 3)
pemberian bimbingan spiritual/keagamaan, 4) mendapatkan upah atas kerajinan tangan,
dan 5) kesempatan berasimilasi termasuk mendapat kunjungan keluarga.

Adapun ketujuh kriteria implementasi perlindungan HAM bagi narapidana
perempuan yang sudah berjalan baik adalah: 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama
dan kepercayaan, 2) perawatan jasmani, 3) mendapatkan pelayanan kesehatan medis
yang layak, 4) mendapatkan makanan yang layak, 5) menyampaikan keluhan, 6)
mendapakatkan bahan bacaan dan 7) diberikan waktu luang menerima kunjungan dari
keluarga atau orang tertentu lainnya.
2. Kondisi Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan / RUTAN
Berdasarkan hasil observasi mengenai keadaan sarana dan prasarana Lapas/Rutan, maka
dapat diketahui seperti table dibawah ini:

Tabel 2

Keadaan Sarana dan Prasarana Lapas / Rutan

NO SARANA DAN PRASARANA KEADAAN KETERANGAN

SB B BKB STB

1. Fasilitas ibadah X Persediaan
(Masjid, gereja) X terbatas

2. Fasilitas Kesehatan
(obat – obatan, klinik, p3k,dll)

3. Fasilitas Olahraga X

4. Fasilitas Pelatihan/ketrampilan X

(mesin jahit, bengkel, memasak,

bahan kerajinan tangan)

5. Fasilitas lainnya X

(ruangan kunjungan, kantin,

wartel, dll)

Sumber Data: Balitbangda ( Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah), 2014

Hasil observasi diatas menunjukan bahwa pada 5 item Sarana dan prasarana
dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam keadaan baik. Namun demikian sarana dan
prasarana tersebut sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penghuni di
dalamnya. Seperti pada contoh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan klas IIA Jakarta
Timur.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan HAM narapidana
perempuan pada Lapas/Rutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan petugas Lapas/Rutan yaitu MA
Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Perempuan klas IIA Jakarta timur mengenai faktor
pendukung dan penghambat dalam implementasi HAM narapidana perempuan, adapun
faktor –faktor yang dimaksud sebagai berikut:

300

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

1. Anggaran
Menurut MA anggaran merupakan faktor utama dalam mendukung

berjalannya program pembinaan dan kemandirian narapidana. Seperti dalam
menyediakan bahan – bahan kebutuhan peralatan, perlengkapan dan kebutuhan
sehari – hari seperti untuk makan narapidana. Berbagai program pembinaan yang
lain seperti program kesenian, kerajinan tangan, paduan suara, ketrampilan dan
lain – lain yang sangat memerlukan anggaran yang ideal bagi lapas tersendiri.
Sehingga kendala selama ini yaitu terbatasnya anggaran UPT dari kanwil
setempat.8
2. Sumber Daya Manusia ( petugas)

Tenaga dan sumber daya yang tersedia di lembaga pemasyarakatan dirasakan
masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Secara kuantitas pemerintah
seharusnya menambahkan lagi petugas pemasyarakatan, terutama dibidang
keamanan yang dirasa masih belum ideal. Dan secara kualitas para petugas
tersebut harus diberi pelatihan lebih lanjut agar dapat membantu proses
penyelenggaraan pembinaan secara optimal.
3. Karakter narapidana

Menurut MA bahwa karakter narapidana perempuan sangat berbeda – beda.
Mereka semuanya orang – orang bermasalah. Kondisi seperti ini diperlukan
ketrampilan extra untuk menangani perbedaan karakter tersebut. Namun
demikian jika mereka semua sudah terlatih selama di dalam lapas, maka mereka
dapat membantu dan berkerja sama satu sama lain untuk mengembangkan
program – program pembinaan
4. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang terbatas membuat Lapas/Rutan kesulitan dalam hal
implementasi program – program pembinaan. Terlebih lagi lokasi yang
berdekatan dengan Rutan perempuan yang hanya dibatasi dengan jarring
membuat semakin terbatas sarana dan prasarana yang ada. Namun demikian
pembinaan tetap dijalankan secara optimal, dengan memanfaatkan sarana dan
prasarana yang tersedia

5. Kerjasama dengan lembaga lain
Untuk mendukung program – program pembinaan dari berbagai aspek sebagai

implementasi perlindungan dan pemenuhan HAM narapidana perempuan, maka
dibutuhkan dukungan, perhatian dan kepedulian dari lembaga – lembaga terkait,
seperti contohnya pemerintah kota dan provinsi. Pihak Lapas dan Rutan kesulitan
dalam hal seperti: pendidikan dan pengajaran, terapi psikologi, dan lain – lain. Oleh
karena itu kerja sama dengan lembaga lain sangat dibutuhkan

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan
HAM narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan/Rutan ternyata dari dua belas
item kriteria lmplementasi perlindungan HAM yang diedarkan kepada narapidana,
terdapat lima kriteria implementasi perlindungan HAM pada narapidana perempuan
yang helum berjalan secara opiimal, yaitu: a) pendidikan dan pengajaran yang layak. b)
pemberian bantuan dan layanan psikologi, c) pemberian bimbingan lanjutan

8 Ra h aya ty, 7 i pele e tasi pe ga ggara er asis ki erja dala e u ja g tugas da fu gsi pe asyarakata Jakarta.

301

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

spiritual/keagamaan, d) mendapatkan upah atas kerajinan tangan yang dilakukan, dan e)
mendapatkan kesempatan berasimilasi ternrasuk cuti dan mengunjungi keluarga.

Adapun ketujuh kriteria imptementasi perlindungan HAM bagi narapidana
perempuan yang sudah berjalan dengan baik adalah: a) melakukan ibadah sesuai dengan
agama dan kepercayaan, b) perawatan jasmani, c) rnendapatkan pelayanan kesehatan
medis yang layak, d) mendapatkan layanan makanan yang layak, e) menyampaikan
keluhan kepada petugas, f) bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya,
serta g) diberikan waktu luang menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau
orang tertentu lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka kelima kriteria implementasi perlindungan HAM
bagi narapidana perempuan perlu mendapatkan perhatian agar perlindungan HAM bagi
narapidana perempuan dapat berjalan secara optimal. Walau bagaimanapun
perlindungan HAM bagi narapidana merupakan hak – hak mereka yang sepatutnya harus
di dapatkan seperti yang di amanahkan dalam UU RI no. 12 tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan. Soetandyo (2012) menyebutkan bahwa HAM bersifat universal karena
hak – hak tersebut dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan apapun warna kulit, jenis
kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. HAM dikatakan
melekat dan inheren karena hak-hak tersebut dimiliki setiap manusia semata-mata
karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu
organisasi kekuasaan manapun. HAM sifatnya melekat karena hak-hak yang dimiliki
manusia tidak dapat dirampas dan dicabut.3 Dalam konteks ini sifat HAM yang melekat
dan inheren pada setiap manusia menghendaki tidak adanya institusi kekuasaan atau
siapapun yang diperbolehkan merampas dan mencabutnya kecuali adanya alasan
kemanusiaan yang rasional dan absah menurut hukum. ( Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Surabaya).

Implementasi perlindungan HAM tidak berjalan secara optimal jika tidak di dukung
dengan sarana dan prasarana Lapas yang baik. Pada analisis data sarana dan prasarana
pada Lapas perempuan Jakarta timur sudah menunjang dengan baik. Meskipun demikian
perlu adanya penambahan fasilitas. Misalnya perluasan area Lapas Perempuan klas IIA
Jakarta, yang pada saat ini hanya disekat dan berdekatan dengan Rutan perempuan
Jakarta timur. Walaupun kondisinya sudah baik, namun penyediaan sel tahanan terasa
kurang karena jumlah tahanan dan kapasitas Lapas tidak berimbang.

Implementasi perlindungan HAM bagi narapidana perempuan akan berjalan dengan
baik jika didukung oleh beberapa hal seperti: Penyediaan anggaran yang cukup untuk
menjalankan program – program dan dapat di salurkan tepat waktu. Bagaimanapun
anggaran merupakan modal yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya
program – program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Disamping itu petugas lapas
dituntut professional dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dalam membina
narapidana seperti yang di amanahkan undang – undang.

Hal lain yang turut mendukung terlaksananya perlindungan HAM bagi
narapidana perempuan adalah ketersediaan sarana dan prasarana baik pembinaan,
pendidikan, maupun ketrampilan. Demikian pula halnya karakteristik dan kepribadian
narapidana. Sehingga tenaga psikolog, rohaniawan dan tenaga pengajar diperlukan
kehadirannya dalam lapas untuk melakukan pembinaan bagi narapidana.

302

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat di tarik suatu kesimpulan antara
lain:

1) Implementasi perlindungan HAM narapidana perempuan di Lapas Perempuan klas
IIA Jakarta timur belum berjalan secara optimal. Ada lima aspek kriteria yang perlu
mendapatkan perhatian khusus yaitu: a) pendidikan dan pengajaran yang layak. b)
pemberian bantuan dan layanan psikologi, c) pemberian bimbingan lanjutan
spiritual/keagamaan, d) mendapatkan upah atas kerajinan tangan yang dilakukan,
dan e) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti dan mengunjungi
keluarga.

2) Sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan masih perlu dilakukan
penambahan dan perluasan area

3) Ada lima aspek yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi
perlindungan HAM narapidana perempuan, yaitu: Anggaran, Sumber daya manusia
( petugas ), Karakter narapidana, kerja sama lembaga lain

DAFTAR PUSTAKA
Buku

Ahmad, Ahmad & Alwi, M. Ahkam., dll,2014, Studi Penelitian Narapidana Perempuan di
Sulawesi Selatan Makassar. Balitbangda: Makasar

Soekanto.S, 2001, Pengantar Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Pers :Bandung

Artikel

Meilina, Dampak Psikologis Bagi Narapidana Wanita Yang Melakukan Tindak

Pidana Pembunuhan Dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Hukum : Universitas

Brawijaya , diakses melalui website hukum.studentjournal.ub.ac.id

Rachmayanty, 2017, Impelementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Menunjang
Tugas dan Fungsi Pemasyarakata. Jurnal UNPAM : Universitas Pamulang, diakses
melalui website openjournal.unpam.ac.id

Perundang - Undangan
Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab 1 Memuat

Ketentuan Umum

Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Memuat Aspek
Aspek Hak Narapidana

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

303

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
304

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

DIREKSI SEBAGAI PENJAMIN PERORANGAN DALAM HAL KEPAILITAN
PADA PERSEROAN TERBATAS

Ranitya Ganindha1, Nadia Chairunnisa Purbo2, Azahlia Umar3

1Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, email: [email protected]
2Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

ABSTRAK ARTICLE INFO

Perjаnjiаn penаnggungаn perorаngаn аtаu personаl guаrаntor seringkаli Kata Kunci:
menghаruskаn penаnggung untuk melepаskаn hаk-hаknyа sebagai personal Personal Guarantor;
guarantor sehinggа аkibаt dаri personаl guаrаntee tersebut berujung dengаn Direksi, kepailitan;
kepаilitаn. Pada beberapa kasus seperti misalnya pada kasus yang menimpa perseroan terbatas.
PT Hardy, kedudukan personal guarantee yang pada awalnya ditujukan
sebagai penjamin bahwa debitor akan melunasi segala utagnya kepada Cite this paper:
kreditor, kemudian kedudukannya dapat berubah menjadi seperti debitor Ranitya Ganindha, N. C.
utama yang dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas pelunasan utang P. A. U., 2020. Direksi
tanpa harus melakukan sita terlebih dahulu terhadap asset pailit yang Sebagai Penjamin
dimiliki oleh Debitur utama. Permasalan utama yang akan dikaji adalah Perorangan Dalam Hal
bagaimana kedudukan direksi yang bertindak sebagai persoal guarantee Kepailitan Pada
dalam kepailitan perseroan terbatas. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah Perseroan Terbatas.
untuk menganalisis kedudukan hukum direksi yang bertindak sebagai Widya Yuridika: Jurnal
personal guarantee dalam hal terjadi kepailitan. Jurnal ini merupakan Hukum, 3(2).
penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jurnal ini
menganalisis bahwa belum diatur secara khusus dalam Undang-undang
Kepailitan Indonesia kedudukan Personal Guarantor atau penjamin
perorangan dalam hal terjadi kepailitan. Jurnal ini juga menemukan bahwa
Personal Guara Guarantor dapat beralih menjadi Debitor dan dipailitkan
ketika dalam perjanjian jaminannya menyebutkan secara tegas bahwa
penjamin atau guarantor telah melepaskan hak istimewanya sedangkan
debitur utama tidak dapat memenuhi perjanjiannya yang mana dapat
menjadikan guarantor sebagai debitor dan dapat dimohonkan pailit
terhadapnya. Pada Perseroan Terbatas, Direksi sebаgаi personаl guаrаntor
yаng telаh dinyаtаkаn pаilit kehilаngаn hаknyа untuk menguаsаi dаn
mengurus kekаyааnnyа yаng termаsuk dаlаm hаrtа pаilit dаpаt disitа jikа
telаh diputus Pаilit oleh Pengаdilаn Niаgа.

PENDAHULUAN
Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman tersebut dan debitor adalah pihak

yang menerima pinjaman tersebut. Ketika debitur tidak dapat membayar utang yang

305

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

sudah lewat tanggal pembayaran, Kreditur dapat mengajukan kepailitan dengan syarat
pengajuan tersebut sesuai dengan undang undang yang berlaku

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan
dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.
Tujuan dari lembaga kepilitan adalah membagi secara pari passu dan pro rata (seimbang)
atas seluruh harta kekayaan debitor terhadap kreditor. Kepailitan dilakukan kepada
debitor baik debitor individu, badan usaha tidak berbadan hukum, ataupun badan hukum.

Teori Hukum Kepailitan modern menyebutkan bahwa kepailitan memiliki peranan
sangat penting dalam dunia bisnis. proses kepailitan merupakan salah satu upaya untuk
menyelesaikan utang piutang secara adil dan efektif. Kepailitan merupakan suatu
permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Niaga dengan tujuan untuk memperoleh
pernyataan konstitutif. Kepailitan bertujuan untuk menghindari perebutan pembagian
harta/ asset oleh para kreditor. Kepailitan juga bertujuan untuk menghindari debitor
pemegang hak kebendaan tidak menjual asetnya dengan merugikan hak kreditor lainnya.

Secara substansial, hakekat dari fungsi hukum kepailitan (bankruptcy law) adalah
sebagai alat atau sarana penagih atau penyelesaian utang antara kreditor dan debitor
secara cepat dan efektif dibandingkan dengan jalur hukum perdata biasa. Namun,
undang-undang kepailitan saat ini dianggap belum memberikan jaminan kepastian
hukum yang dibuktikan dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di
Indonesia, khususnya Pengadilan Niaga yang menangani masalah kepailitan.

Undang-Undang Kepailitan menggolongkan Kreditur berdasarkan urutan prioritas
haknya dalam memperoleh pelunasan piutangnya terhadap para kreditor yang lain, yaitu
kreditur preferen dan kreditur konkuren. Kreditur preferen ialah kreditur yang
mempunyai hak preferensi atau hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil
harta pailit daripada pelunasan piutangnya dibandingkan dengan pelunasan piutang dari
kreditor konkuren.

Pasal KU(Perdata berbunyi, Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak

maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Secara prinsip,

ketentuan tersebut berlaku bagi kreditur konkuren yang tidak memiliki keistimewaan.

Pada prinsipnya, kreditur memiliki akses yang sama terhadap semua harta debitur
(paritas creditorium) namun, undang-undang kepailitan juga mengenal adanya
kedudukan berjenjang pada kreditor, sehingga kreditor dengan hak istimewa dan yang
memegang hak kebendaan akan diprioritaskan dibandingkan kreditor konkuren.

Pasal KU(Perdata menjelaskan, (ak untuk didahulukan diantara para kreditur

timbul karena hak istimewa, gadai, dan hipotek. Perihal gadai dan hipotek diatur dalam
bab dan buku ini. .

Pasal 1134 KUHPerdata menjelaskan bahwa Hak istimewa adalah suatu hak yang

diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia

berkedudukan lebih tinggi daripa kreditur yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat
piutangnya.

Pasal ini menjelaskan bahwa hak istimewa memberikan kedudukan yang lebih tinggi
daripada kreditur yang lainnya. Gadai dan Hipotek ialah lebih tinggi dibandingkan dengan

306

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

hak istimewa yang dijelaskan dalam pasal tersebut, kecuali dalam hal-hal dimana oleh
undang-undang diterapkan sebaliknya. Sebagaimana diketahui, gadai dan hipotek
menurut hukum perdata merupakan Hak Jaminan. Namun jika tidak diatur dengan tegas
oleh peraturan lainnya, maka kreditur yang memegang hak jaminan harus terlebih dahulu
mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur dibadingkan dengan
kreditur yang memegang hak istimewa.

Untuk dapat memantapkan keyakinan kreditur bahwa debitur akan secara nyata
mengembalikan pinjamnnya setelah jangka waktu pinjaman berakhir, maka seringkali
kreditur meminta jaminan bukan hanya benda bergerak maupun tidak bergerak, namun
juga meminta jaminan berupa perorangan sebagai personal guarantee. Dilihat dari
sifatnya, jaminan penanggungan termasuk dalam jaminan yang bersifat perorangan, yaitu
terdapat orang yang merupakan pihak ketiga yang menjaminkan dirinya untuk
memenuhi perutangan saat debitur melakukan wanprestasi.

Penanggungan atau jaminan perorangan dapat diberikan baik oleh orang perorangan
atau oleh badan hukum. Dalam hal penanggungan diberikan oleh perorangan, dapat
disebut sebagai personal guarantee. Jika penanggungan diberikan oleh badan hukum
maka disebut dengan corporate guarantee.

Kreditur seringkali meminta jaminan perorangan atau personal guarantor kepada
organ perusahaan untuk lebih menjamin utangnya, seperti direksi yang menjaminkan diri
sebagai personal guarantor terhadap suatu perusahaan. Namun terkadang terdapat
beberapa kasus mengenai personal guarantor yang yang telah melepaskan hak-hak dalam
perjanjian dan dipailitkan. Terdapat beberapa kasus terkait dengan direksi sebagai
personal guarantor yang dipailitkan dengan pertimbangan yang merugikan direksi
tersebut. Kasus yang dihadapi Sindu Dhamali sebagai direktur dari PT. Palur Jaya diputus
pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang berdasarkan pemohonan pailit oleh PT. Orix
Indonesia Finance pada putusan No.04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG dikarenakan Sindu
Dharmali telah melakukan penanggungan putang dan menjaminkan diri sebagai personal
guarantor dan Arifin sebagai personal guarantor yang dipailitkan oleh PT. Bank
Mayapada Internasional Tbk pada putusan Nomor.
49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.

Kasus berikutnya adalah kasus yang menimpa PT Hardys Retailindo, perusahaan
tersebut diputus mengalami kepailitan, namun yang unik dalam kasus tersebut adalah I
Gede Hardiawan selaku pemilik perusahaan juga sekaligus dipailitkan. Gede Hardiawan
selaku direkur utama PT Hardy Retailindo menjaminkan dirinya sendiri kepada kreditor
dalam kepailitan tersebut. Asset pribadi yang dimiliki Hardy dimasukkan ke dalam boedel
pailit dan digunakanuntuk membayar utang pada para kreditor.

Alasan keamanan kerap dijadikan Kreditor untuk kemudian meminta jaminan lain di
samping jaminan kebendaan, jaminan tersebut adalah corporate dan personal guarantee.
Jaminan immaterial terdiri dari corporate guarantee (jaminan perusahaan) atau personal
guarantee (jaminan perorangan) di mana perusahaan ataupun direksi dalam perusahaan
akan menjadi penjamin atas suatu pelunasan utang. Berkaitan dengan pemberian garansi
yang biasanya diminta perbankan dalam pemberian kredit bank.

Undang-Undang Kepailitan belum memberikan proteksi secara eksplisit terkait
status penjaminan perseorangan tersebut, sehingga ketika terjadi kepailitan, seorang
penjamin atau penanggung yang memberikan personal guarantee seringkali juga harus

307

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

ikut dipailitkan sebagai akibat pihak kreditor meminta penetapan pengadilan untuk
memailitkan personal guarantee atau borgtocht.

Perjаnjiаn penаnggungаn perorаngаn аtаu personаl guаrаntor seringkаli
menghаruskаn penаnggung untuk melepаskаn hаk-hаknyа sebagai personal guarantor
sehinggа аkibаt dаri personаl guаrаntee tersebut berujung dengаn kepаilitаn. Pada
beberapa kasus seperti misalnya pada kasus yang menimpa PT Hardy, kedudukan
personal guarantee yang pada awalnya ditujukan sebagai penjamin bahwa debitor akan
melunasi segala utagnya kepada kreditor, kemudian kedudukannya dapat berubah
menjadi seperti debitor utama yang dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas
pelunasan utang tanpa harus melakukan sita terlebih dahulu terhadap asset pailit yang
dimiliki oleh Debitur utama. Beranjak dari hal tersebut, maka judul penelitian adalah
Perlindungan Hukum Terhadap Direksi sebagai Personal Guarantee dalam Hal Terjadinya
Kepailitan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahannya yaitu Bagaimana Kedudukan Direksi yang bertindak sebagai personal
guarantee dalam Kepailitan Perseroan Terbatas ? Tujuan dari Penulisan Jurnal ini adalah
untuk menganalisis kedudukan hukum direksi yang bertindak sebagai personal
guarantee dalam hal terjadi kepailitan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis
normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian kaidah-kaidah atau
norma-norma dalam hukum positif. Dalam hal ini mengkaji mengenai perlindungan
hukum personal guarantor direksi dalam hal terjadi kepailitan.

Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pada penelitian ini
digunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah undang-undang dan
regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini peraturan
perundang-undangan yang akan diteliti dan ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk mempelajari dan mengetahui
penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum,
dengan menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi,
khususnya mengenai perlindungan hukum personal guarantor dalam kepailitan. Dalam
jurnal ini, penulis menganalisis kasus kepailitan terhadap PT. Hardys Ratailindo, Bank
NISP yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Jaminan Perorangan dalam Hukum Kepailitan

Debitor yang tidak dapat melunasi hutangnya pada saat telah jatuh tempo maka Para
Kreditor dapat meminta pelunasan ataupun melakukan eksekusi pada jaminan. Salah satu
bentuk jaminan adalah jaminan perorangan, dalam jaminan perorangan atau borgtocht
ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa
pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/guarantor) yang tak mempunyai
kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditur, debitot dianggap
dapat melakukan suatu perjanjian, apabila kemudian Debitor melakukan suatu
wanprestasi maka penjamin yang kemudian melakukan kewajiban Debitor.

308

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Ketentuan borgtocht atau penanggungan dapat dilihat dalam pasal 1820 BW yaitu
suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang/kreditur
mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang/debitur manakala orang ini
sendiri tidak memenuhinya. Dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah jaminan
yang:

1. Diberikan oleh pihak ketiga
2. Guna kepentingan kreditur, yaitu
3. Untuk memenuhi kewajiban debitur manakala ia sendiri tidak memenuhinya

Syarat pailit diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUKepailitan dan PKPU, yang dapat
dinyatakan pailit atau syarat-syarat pailit adalah:

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur,
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih.

Terdapat kaitan antara Borgtoch dan Kepailitan, apabila dalam perjanjian kredit
dengan penjamin perorangan kemudian terjadi kepailitan pada Debitor haruskah
penjamin bertanggungjawab, maka apakah penjamin perorangan dapat dipailitkan. Hal
tersebut dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Kepailitan
yang mengatur bahwa persyaratan pailit adalah seorang Debitor. Dengan demikian,
apabila seorang penanggung hendak dipailitkan haruslah memenuhi syarat sebagai
debitor.

Hal penting yang harus digarisbawahi untuk menyatakan Penanggung atau Penjamin
yang dipailitkan adalah memenuhi syarat sebagai seorang debitor. Karena Debitor adalah
pihak yang akan dipailitkan. Dlaam hal terjadi kepailitan, dan ingin memailitkan
penjamin, pemohon pailit harus bisa membuktikan bahwa status penjamin telah beralih
menjadi debitor. Ketika syarat sebagai Debitor telah terpenuhi baru kemudia syarat
pembuktian sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 1 yakni memiliki
kreditor lebih dari 1 dan utang yang telah jatuh tempo harus dibuktikan.

Tаnggung jаwаb dаri personаl guаrаntor sebаgаi penjаmin iаlаh sebаgаi cаdаngаn
dаlаm hаl hаrtа debitur tidаk cukup untuk melunаsi utаng-utаngnyа. Penjаmin bаru
membаyаr hutаng debitur jikа debitur tidаk mempunyаi kemаmpuаn lаgi аtаu debitur
sаmа sekаli tidаk memiliki harta untuk dilelang atau hasil lelаng terhаdаp hаrtа bendа
debitur tidаk mencukupi untuk melunаsi utаngnyа, bаrulаh menаgih hаrtа bendа dаri
penjаmin.

Sehubungan dengan kedudukan Penjamin Perorangan dalam Kepailitan/ guarantor
apakah bisa dipailitkan, berikut adalah beberapa pendapat ahli:

Hakim Tinggi Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Elijana S., S.H berpendapat
bahwa:

…yang dapat dipailitkan adalah seorang debitur. Guarantor adalah debitur apabila
debitur lalai atau cidera janji, jadi seorang guarantor dapat saja dipailitkan, maka yang
menjadi permasalahan adalah kapan seorang penjamin dapat dimohonkan pailit?

Berdasarkan pendapat tersebut, seorang penjamin yang tidak melepaskan hak-hak

309

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

istimewanya mka kreditor haruslah menggugat kreditor utamanya atau pihak yang
dijamin oleh penjamin. Apabila harta debitor utama disita dan dilelang dan jumlah hasil
penjualan tidak dapat memenuhi total utang kepada para kreditor atau telah terbukti
debitur utama telah tidak mempunyai harta apapun lagi atau debitur utama telah
dinyatakan pailit oleh kreditur lain, baru kemudian kreditur dapat menagih utang debitur
baru kemudian kreditur dapat menagih utang debitur utama kepada guarantor. Apabila
guarantor setelah ditagih tidak mau membayar maka dapat diajukan permohonan
kepailitan, untuk kreditur pemohon harus dapat membuktikan bahwa:

1. Kreditur pemohon telah menagih/menggugat debitur utama terlebih dahulu
tetapi ternyata:

a. debitur utama tidak mempunyai harta sama sekali
b. harta debitur utama tidak cukup untuk melunasi utangnya.
c. debitur utama dalam keadaan pailit.
2. Guarantor sebagai debitur mempunyai lebih dari 1 kreditur.
3. Bahwa salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Seorang Penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewa yang dimiliki olehnya,
khusuusnya bagi Guarantor yang telah menyatakan dirinya memiliki tanggung jawab
secara renteng dengan Debitor utama mengenai utang yang dimiliki oleh debitor utama
terhadap Kreditor, maka permohonan kepailitan terhadap Guarantor dapat langsung
diajukan dengan mengajukan sejumlah bukti diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surat perjanjian kredit antara Debitor dan Kreditor
2. Surat perjanjian penanggungan atau jaminan dimana salah satu klausul di
dalamnya menyatakan guarantor telah melepaskan hak-hak istimewanya dan
menyatakan bertanggung jawab renteng dengan debitur utama.
3. Guarantor termohon pailit memiliki utang pada kreditor lain untuk memmenuhi
syarat jum;ah kreditor lebih dari 1.
4. Memenuhi syarat bahwa utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan
tetapi guarantor sebagai pihak yang bertanggung jawab renteng dengan debitur utama
terhadap utang tersebut, tetap tidak dibayar.
Jadi: …Guarantor baik itu Personal atau Coorporate Guarantor dapat dipailitkan
hanya kapan, dalam hal apa juga bagaimana caranya harus diperhatikan dan dipenuhi
agar Permohonanan Pernyataan Pailit terhadap Guarantor dapat dikabulkan.

Dengan demikian, Guarantor baik itu berbentuk Penjamin secara Perorangan maupun
Perusahaan dapat dipailitkan. Mengenai hal tersebut hal yang harus diperhatikan adalah
terkait jangka waktu dan tata cara permophonan serta pengajuan kepailitan terhadap
Guarantor dapat diajukan.

Perlindungаn hukum merupаkаn suаtu hаl аtаu perbuаtаn untuk melindungi аtаu
perbuаtаn untuk melindungi subjek hukum berdаsаrkаn pаdа perаturаn perundаng-
undаngаn yаng berlаku disertаi dengаn sаnksi-sаnksi bilа аdа yаng melаkukаn
wаnprestаsi. 55

Pendapat lainnya mengenai kepailitan terhadap Guarantor atau penjamin adalah:

Sebagai debitur, Penanggung/ Guarantor dapat saja dipailitkan dengan syarat
Penanggung/Guarantor mempunyai lebih dari 1 kreditur, berarti selain mempunyai
kewajiban membayar utang kepada kreditur (pemohon pailit) juga mempunyai utang
kepada kreditur lainnya dan salah utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

310

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Sedangkan mengutip pendapat Yahya Harahap :

Borg atau Guarantor menurut pasal 1820 KUH Perdata, bukan debitur. Tetapi hanya
seseorang yang mengikat diri untuk memenuhi perikatan apabila debitur sendiri tidak
memenuhi. Dalam kedudukan perikatan yang demikian baik secara teknis dan subtantif,
penjamin bukan berubah menjadi debitur. Kedudukannya secara yuridis telah
dilembagakan secara murni dalam bentuk BORGTOC(T.

BW melalui pasal 1820 mengatur mengenai Guarantor bukanlah sebagai seorang
Derbitor melainkan selaku pihak yang mengikatkan diri kepada orang lain untuk
memenuhi perikatan ketika Debitor tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan.
Kondidi tersebut menjadikan tidak serta kedudukan penjamin akan beralih menjadi
debitor. Secara yuridis, kedudukan penjamin yang demikian disebut dalam lembaga
Borghtocht

Tidak ada dasar yuridis yang dapat menyebabkan guarantor aatu penjamin untuk
berada dan dimohonkan dalam posisi pailit. Kondisi Borghtocht hanya meletakkan
penjamin untuk menanggung atas pembayaran Debitor ketika tidak mampu untuk
melunasi pembayaran tersebut. Beban pembayaran yang sebenarnya tetap berada pada
Debitor Utama. Pada saat Guarantor berada dalam posisi tidak mampu untuk
menanggung atas utang debitor, maka kedudukannya haruslah digantikan.

Belum ada kesamaan pendapat antara para ahli mengenai kedudukan Guarantor
dalam kepailitan apakah bisa kemudian beralih menjadi debitor dan kemudian
dipailitkan. Akan tetapi, dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa seorang Guarantor atau penjamin dapat beralih menjadi Debitor dan dipailitkan
ketika dalam perjanjian jaminannya menyebutkan secara tegas bahwa penjamin atau
guarantor telah melepaskan hak istimewanya sedangkan debitur utama tidak dapat
memenuhi perjanjiannya, keadaan yang demikian dapat menjadikan guarantor sebagai
debitor dan dapat dimohonkan pailit terhadapnya.

B. Akibat Hukum Direksi Perseroan Terbatas Sebagai Penjamin Perorangan

Sebagaimana yang telah dianalisis pada subbab sebelumnya, kedudukan penjaminan

melalui Borgtocht baik untuk penjamin perorangan maupun perusahaan belum diatur

secara tegas, apakah kemudian guarantor dapat dipailitkan ketika debitor utama tidak

dapat melunasi utang kepada kreditor. Pada sub bab ini pembahasan lebih khusus

membahas penjamin yang terdiri dari direksi yang bertindak sebagai penjamin bagi

perseroan dalam hal terjadi kepailitan terhadap Perseroan Terbatas.
Unsur-unsur perumusаn dаri pаsаl KU(Perdаtа yаng perlu diperhаtikаn iаlаh:
1. Penаnggungаn merupаkаn suаtu perjаnjiаn
2. Borg аdаlаh pihаk ketigа
3. Penаnggungаn diberikаn demi kepentingаn kreditor
4. Borg mengikаtkаn diri untuk memenuhi perikаtаn debitor, kаlаu debitor wаnprestаsi
5. Аdа perjаnjiаn bersyаrаt

Perjаnjiаn penаnggungаn аtаu personаl guаrаntee memiliki tigа pihаk yаng terkаit
dengаn perjаnjiаn penаnggungаn utаng, yаitu pihаk kreditur, pihаk debitur, dаn pihаk
ketigа. Kreditur disini berkedudukаn sebаgаi pemberi kredit аtаu orаng yаng berpiutаng,
debitur iаlаh orаng yаng mendаpаt pinjаmаn uаng аtаu kredit dаri kreditur, sedаngkаn
pihаk ketigа iаlаh orаng yаng аkаn menjаdi penаnggung utаng debitur kepаdа kreditur,

311

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

mаnаkаlа debitur tidаk memenuhi prestаsinyа.
Dаlаm melаkukаn Perjаnjiаn penаnggungаn, pesonаl guаrаntor sebаgаi pihаk ketigа

yаng mengikаtkаn dirinyа bertаnggung jаwаb melаkukаn jаminаn аtаs pembаyаrаn
utаng debitur, dikаrenаkаn seorаng personаl guаrаntor secаrа tidаk beryаsаrаt telаh
menyetujui untuk membаyаr utаng аtаupun gаnti rugi kepаdа kreditor bilа debitor
wаnprestаsi Nаmun jikа hаrtа аtаu аsset dаri personаl guаrаntor tidаk mаmpu lаgi untuk
membаyаr utаng debitur kepаdа krediturnyа, mаkа hilаnglаh tаnggug jаwаb sebаgаi
guаrаntor.

Pаsаl 9 KU(Perdаtа menjelаskаn bаhwа Аpаbilа si penjаmin yаng telаh diterimа
oleh yаng berpiutаng secаrа sukаrelа аtаu dаsаr putusаn hаkim, kemudiаn menjаdi tidаk
mаmpu mаkа hаrus ditunjuk seorаng penаnggung bаru. Mаkа tаnggung jаwаb personаl
guаrаntor berаkhir jikа sudаh tidаk mаmpu dаn hаrus menunjuk seorаng penаnggung
аtаu penjаmin yаng bаru. Аpаbilа debitur dаlаm hаl ini tidаk dаpаt menunjuk penjаmin
yаng bаru, mаkа debitur menggаntinyа dengаn jаminаn gаdаi аtаu hipotek.

Pаsаl KU(Perdаtа dаn KU(Perdаtа menjelаskаn bаhwа penаnggung tidаk
diwаjibkаn untuk membаyаr kepаdа kreditur kecuаli debitur lаlаi membаyаr utаngnyа,
dаlаm hаl itu bаrаng kepunyааn debitur hаrus disitа dаn dijuаl terlebih dаhulu untuk
melunаsi utаngnyа. Nаmun penаnggung yаng menuntut аgаr bаrаng kepunyааn debitur
disitа dаn dijuаl lebih dаhulu wаjib menunjukkаn bаrаng kepunyааn debitur itu kepаdа
kreditur dаn membаyаr lebih dаhulu biаyа untuk penyitааn dаn pelelаngаn tersebut.
Personаl guаrаntor mempunyаi kewаjibаn untuk membаyаr utаng debitur jikа
memаng debitur tersebut lаlаi аtаu tidаk membаyаr utаng- utаngnyа. Nаmun dаlаm hаl
ini debitor hаrus membаyаr utаng-utаngnyа terlebih dаhulu, ketikа memаng debitur
tidаk mаmpu untuk membаyаr utаng-utаngnyа mаkа kewаjibаn untuk membаyаr utаng
tersebut dilimpаhkаn kepаdа personаl guаrаntor sebаgаi penjаmin utаng tersebut.
Personаl Guаrаntor sebаgаi pihаk ketigа yаng mengikаtkаn diri untuk menjаmin utаng
debitur dinilаi tidаk mempunyаi kepentingаn bаik terhаdаp debitur mаupun terhаdаp
kreditor. Debitur dipercаyа аkаn melаksаnаkаn kewаjibаn yаng telаh diperjаnjikаn,
nаmun kewаjibаn yаng dibebаnkаn pаdа personаl guаrаntor dinilаi sаmа berаtnyа
dengаn yаng dibebаnkаn pаdа debitur dikаrenаkаn personаl guаrаntor yаng аkаn
menanggung utar debitor lalai membаyаr utаngnyа. Tidаk dijelаskаn dаlаm Undаng-
Undаng Kepаilitаn аpаkаh personаl guаrаntor berubаh kedudukаn menjаdi debitur
sehinggа dаpаt dipаilitkаn.
Personаl guаrаntor dinilаi sаmа berаtnyа dengаn yаng dibebаnkаn pаdа debitur
dikаrenаkаn personаl guаrаntor yаng аkаn menanggung utar debitor lalai membаyаr
utаngnyа. Tidаk dijelаskаn dаlаm Undаng-Undаng Kepаilitаn аpаkаh personаl guаrаntor
berubаh kedudukаn menjаdi debitur sehinggа dаpаt dipаilitkаn.
Bаgi perusаhааn yаng berbentuk Perseroаn Terbаtаs, Perjаnjiаn Utаng-Piutаng telаh
lаzim untuk dilаkukаn. Dаlаm prаktiknyа sаmpаi sааt ini penggunааn jаminаn
penаnggungаn mаsih tetаp dipersyаrаtkаn dаlаm pemberikаn kredit dikаlаngаn
perbаnkаn nаsionаl. Kredit-kredit yаng dikucurkаn bаgi perusаhааn-perusаhааn bаik
yаng telаh berbentuk bаdаn hukum аtаupun bаdаn usаhа dengаn аlаsаn bаhwа kredit
аtаs nаmа perusаhааn tersebut hаrus dijаmin secаrа pribаdi oleh orаng-orаng penting di
perusаhааn tersebut seperti pemegаng sаhаm, direksi, аtаu komisаris yаng mengelolа
dаn mengаwаsi jаlаnnyа perusаhааn tersebut.
Jаminаn Penаnggungаn yаng dijаminkаn terhаdаp direksi pаdа sebuаh perseroаn
terbаtаs disebаbkаn kаrenа direksi diаnggаp sebаgаi orgаn perseroаn yаng bertаnggung

312

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

jаwаb dаlаm melаksаnаkаn dаn mengurus persereroаn sehinggа kreditur merаsа lebih
mempercаyаkаn direksi sebаgаin penаnggung utаng dаri perusаhааnnyа. Jаbаtаn
аnggotа direksi dаlаm pengurusаn perseroаn merupаkаn jаbаtаn penting, sebаb seluruh
kegiаtаn operаsionаl dаri suаtu perseroаn terletаk ditаngаn direksi.
Tugаs dаn fungsi dаri direksi sendiri iаlаh menjаlаnkаn dаn melаksаnаkаn
pengurusаn dаri perseroаn. (аl ini ditegаskаn dаlаm beberаpа ketentuаn, yаitu:
a) Pаdа pаsаl аngkа 5 undаng-undаng nomor Tаhun Tentаng Perseroаn
Terbаtаs menjelаskаn bаhwа direksi sebаgаi orgаn perseroаn berwenаng dаn
bertаnggung jаwаb penuh аtаs pengurusаn perseroаn untuk kepentingаn perseroаn.
b) Pаsаl 9 аyаt ( Undаng-Undаng nomor tаhun Tentаng Perseroаn
Terbаtаs menjelаskаn bаhwа direksi menjelаnkаn pengurusаn perseroаn untuk
kepentingаn perseroаn.
Direksi hаrus menjаlаnkаn kewаjibаn sesuаi dengаn perаturаn yаng аdа. Kekuаsааn
dаn kewаjibаn Direksi diаtur dаlаm Undаng-Undаng Nomor Tаhun Tentаng
Perseroаn Terbаtаs dаn Аnggаrаn Dаsаr.
Pаsаl 9 Undаng-Undаng Nomor Tаhun Tentаng Perseroаn Terbаtаs,
menegаskаn bаhwа Direksi bertаnggung jаwаb аtаs pengurusаn perseroаn sebаgаimаnа
dimаksud dаlаm pаsаl 9 аyаt ( . Direksi wаjib untuk menjаlаnkаn pengurusаn untuk
kepentingаn perseroаn. Pengurusаn yаng dimаksud iаlаh pengurusаn perseroаn аnggotа
direksi hаrus sesuаi dengаn mаksud dаn tujuаn perseroаn yаng ditetаpkаn dаlаm
Аnggаrаn Dаsаr dаn pelаksаnааn pengurusаn mencаngkup pengurusаn sehаri-hаri.
Direksi hаrus menjаlаnkаn pengurusаn sehаri-hаri sejаlаn dengаn kebijаkаn yаng
diаnggаp tepаt.
Pаsаl 9 аyаt ( Undаng-Undаng Nomor Tаhun menjelаskаn bаhwа
Pengurusаn sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt ( , wаjib dilаksаnаkаn setiаp аnggotа
direksi dengаn itikаd bаik dаn penuh tаnggung jаwаb.
Direksi wаjib untuk menjаlаnkаn pengurusаn dengаn itikаd bаik dаn penuh tаnggung
jаwаb. Tаnggung jаwаb аnggotа direksi dаlаm melаkukаn pengurusаn perseroаn, tidаk
hаnyа dilаkukаn untuk kepentingаn perseroаn seperti yаng ditetаpkаn dаlаm аnggаrаn
dаsаr, nаmun kepengurusаn itu wаjib dilаksаnаkаn setiаp аnggotа direksi dengаn itikаd
bаik dаn penuh tаnggung jаwаb.
Kerugiаn yаng dideritа oleh Perseroаn menjаdi tаnggung jаwаb penuh bаgi direksi
jikа direksi bersаlаh аtаu lаlаi dаlаm menjаlаnkаn tugаsnyа sebаgаi direksi. Nаmun hаl
ini dаpаt disingkаrkаn oleh аnggotа direksi jikа direksi terbukti tidаk ikut melаkukаn
kesаlаhаn аtаu kelаlаiаn, аpаbilа аnggotа direksi yаng bersаngkutаn dаpаt membuktikаn,
hаl berikut:
1. kerugiаn tersebut bukаn kаrenа kesаlаhаnаtаu kelаlаiаnyа;
2. telаh melаkukаn pengurusаn dengаn itikаd bаik dаn kehаti- hаtiаn untuk kepentingаn
dаn sesuаi dengаn mаksud dаn tujuаn perseroаn;
3. tidаk mempunyаi benturаn kepentingаn bаik lаngsung mаupun tidаk lаngsung аtаs
tindаkаn pengurusаn yаng mengаkibаtkаn kerugiаn; dаn
4. telаh mengаmbil tindаkаn untuk mencegаh timbul аtаu berlаnjutnyа kerugiаn tersebut.
Direksi sebаgаi Personаl Guаrаntor yаng telаh menjаlаnkаn perusаhааn dengаn itikаd
bаik dаn kehаti-hаtiаn tetаp bertаnggung jаwаb terhаdаp perjаnjiаn penаnggungаn yаng
dilаkukаnnyа wаlаupun hаl tersebut demi kepentingаn perusаhааn, sebаb direksi
tersebut telаh mengikаtkаn dirinyа dаlаm perjаnjiаn penаnggungаn аtаu Personаl
Guаrаntee аtаs nаmа dirinyа sendiri bukаn sebаgаi perwаkilаn dаri
perusаhааn/perseroаn, Penаnggung diаnggаp sepаkаt untuk menаnggung utаng debitor

313

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

terhаdаp krediturnyа. Dalam perseroan terbatas terdapat beberapa doktrin yang
berhubungan dengan batasan-batasan tanggung jawab direksi sebagai personal
guarantor, antara lain:

1. Fiduciary Duty
Doktrin fiduciary duty berlaku bagi direksi, baik dalam kedudukan direksi dalam
menjalankan tugas manajemen maupun terhadap pelaksanaan tugas-tugas representatif.
Fiduciary duty berasal dari dua kata yaitu fiduciary dan duty. Fiduciary memiliki makna
yang berasal dari bahasa latin yaitu fiduciaries dengan akar kata fiducia yang memiliki
makna kepercayaan atau trust. Duty memiliki makna tugas atau kewajiban. prinsip
fiduciary duties ialah prinsip mengenai tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan
sehari-hari perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan perseroan.
Setiap anggota direksi wajib dipercaya dalam melaksanakan tanggung jawab
perseroan. Setiap anggota direksi selamanya dapat dipercaya (must always bonafide)
serta selamanya harus jujur (must always be honested).
Doktrin ini terlihat dalam pasal 92 ayat (1) dan pasal 97 ayat
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 92 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa direksi menjalankan
pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan perseroan.
Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
menjelaskan bawah pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota direksi
dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan
kebijakan yang dipandang tepat dan dalam batasan yang ditentukan dalam Undang-
Undang Perseroan Terbatas dan/atau dalam Anggaran Dasar.

Pasal ini menjelaskan Direksi berhak menjalankan pengurusan perseroan demi
kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan itikad
baik dan penuh tanggung jawab selama kebijakan itu masih dipandang tepat dan sesuai
dengan Undang- Undang Perseroan Terbatas ataupun Anggaran Dasar. Dalam hal ini
direksi mengikatkan dirinya sebagai personal guarantor demi kepentingan perseroannya
dan sesuai maksud tujuan perseroan dengan itikad baik sebagai tanggung jawab agar
perseroan terbatasnya mendapatkan dana dari kreditur.

2. Doktrin Bussiness Judgement Rule
Doktrin business judgement rule ialah suatu doktrin yang menentukan bahwa suatu
putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat meskipun
putusan tersebut dikemudian hari akan merugikan perseroan. Doktrin business
judgement rule dapat juga diartikan sebagai doktrin dalam hukum perusahaan yang
menentukan bahwa direksi suatu perseroan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang
ditimbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, jika tindakan tersebut didasarkan
dari itikad baik dan sifat kehatia-hatian dari direksi.
Inti dari pemberlakuan putusan bisnis ini ialah bahwa semua pihak, termasuk
pengadilan harus menghormati keputusan bisnis yang diambil oleh orang-orang yang
memang mengerti dan memiliki pengalaman dibidang bisnisnya, terutama sekali
terhadap masalah- masalah bisnis yang kompleks. Mereka yang berpengalaman dan
mempunyai pengetahuan tentang bisnis tentunya ialah pihak direksi. Direksi dianggap

314

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

lebih berpengalaman daripada hakim dipengadilan, yang sama sekali tidak mengetahui
bisnis dan memutuskan hanya berdasarkan petunjuk dan pendapat dari penegah hukum
atau pengacara.

Doktrin ini tertuang dalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan mengenai anggota direksi yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara penuh atas kerugian perseroan terbatas, jika dapat
membuktikan:
a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati- hatian untuk kepentingan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas
tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi dalam melaksanakan kepengurusan perseroan wajib melakukannya dengan
itikad baik atau good faith. Itikad baik meliputi aspek, antara lain:
1. Wajib dipercaya (fiduciary duty) yaitu selamanya dapat dipercaya (must always bonafide)
dan selamanya harus jujur (must always honest);
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak (duty of act for a
proper purpose);
3. Wajib menaati peraturan perundang-undangan (statutory duty or duty obedience);
4. Wajib loyal terhadap perseroan (loyalty duty), tidak menggunakan dana dan asset
perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (confidential
duty of information) perseroan;
5. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan
perseroan (must avoid conflict of interest), dilarang mempergunakan harta kekayaan
perseroan, dilarang mempergunakan informasi perseroan, tidak mempergunakan posisi
untuk kepentingan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan
perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan perseroan,
tidak melakukan persaingan dengan perseroan (competition with the company), juga
wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab yang meliputi
aspek, yaitu:
a. wajib seksama dan hati-hati dalam melakukan pengurusan (the duty of the due care),
yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang dalam kondisi dan posisi yang demikian
yang disertai dengan pertimbangan yang wajar (reasonable judgment) yang disebut juga
kehati-hatian yang wajar (reasonal care);
b. wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (duty to be diligent), yakni terus menerus
secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan;
c. ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (duty to display skill)
sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Anggota direksi yang lalai melaksanakan kewajiban itu atau melanggar apa yang
dilarang atas pengurusan itu, dan kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian
terhadap perseroan, maka anggota direksi itu, bertanggung jawab penuh secara pribadi
atas kerugian perseroan tersebut, namun jika anggota direksi dapat membuktikan apa
yang diatur dalam pasal 97 ayat (5) Undang- Undang Perseroan terbatas maka prinsip
business judgement rule dapat diberlakukan.

3. Doktrin Piercing The Corporate Veil
Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus sebagai badan hukum.

315

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Status badan hukum tersebut membuat perseroan memiliki tanggung jawab terbatas

(limited liability) bagi perseroan, para pemegang saham, anggota direksi, dan komisaris.

Direksi yang bertindak mengikatkan dirinya secara pribadi menjadi penanggug atau

personal guarantor terhadap utang perseroan berdasarkan pasal 1820 KUHPerdata

menentukan bahwa penanggung atau personal guarantor mengikatkan diri demi

kepentingan kreditor mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, manakala

debitur sendiri tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini tanggung jawab terbatas

yang diberikan untuk direksi dilepaskan oleh direksi tersebut karena direksi telah setuju

mengikatkan dirinya secara pribadi.

Praktik yang terjadi, bank atau lembaga keuangan lainnya baru mau memberikan

fasilitas kredit atau pinjaman kepada suatu perseroan dengan syarat, jika fasilitas kredit

atau pinjaman tersebut itu ditanggung dalam bentuk perjanjian penanggungan oleh

direksi atau pemegang saham mayoritas.

Kadangkala direksi tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti kemauan kreditur

agar perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman dari kreditur sehingga walaupun

perjanjian penanggungan tersebut memberatkan direksi dengan pelepasan hak-hak yang

dipunyai oleh personal guarantor maka dalam hal ini organ perseroan yang mengikatkan

dirinya menjadi borg atau personal guarantor mempunyai akibat terhadap dirinya yaitu

diberlakukan prinsip piercing the corporate veil. padahal dalam hal ini direksi

mengikatkan dirinya pada perjanjian penanggungan demi menjalankan pengurusannya

sebagai direksi untuk kepentingan perseroan agar perseroan tersebut mendapatkan

fasilitas kredit.

Semuа perjаnjiаn yаng dibuаt secаrа sаh berlаku bаgi Undаng Undаng bаgi merekа
yаng membuаtnyа. (аl tersebut telаh diаtur dаlаm pаsаl KU(Perdаtа yаng
menjelаskаn bаhwа Semuа persetujuаn yаng dibuаt sesuаi dengаn Undаng-Undаng
berlаku sebаgаi Undаng-Undаng bаgi merekа yаng membuаtnyа. Persetujuаn itu tidаk
dаpаt ditаrik kembаli selаin dengаn kesepаkаtаn oleh keduа belаh pihаk, аtаu kаrenа
аlаsаn аlаsаn yаng ditentukаn oleh Undаng-Undаng. Direksi sebagai personal guarantor

dalam hal ini harus dilundingi dikarenakan direksi yang melakukan perjanjian

penanggungan tersebut melakukan tugasnya demi kepentingan perseroan walaupun

perjanjian tersebut bersifat merugikan dirinya.

Direksi yаng mengikаtkаn dirinyа dengаn menаndаtаngаni perjаnjiаn Guаrаntee jikа
tidаk melepаskаn hаk-hаknyа sebаgаi penjаmin mаkа iа dikаtаkаn menаnggung utаng
debitur jikа kekаyааn debitur utаmа telаh disitа dаn dilelаng nаmun belum mencukupi
untuk membаyаr utаng tersebut. Sehinggа, ketikа perusаhааn sertа kekаyааn perusаhааn
yаng dimilikinyа tidаk mencukupi untuk membаyаr utаngnyа, direksi mempunyаi
tаnggungаn terhаdаp utаng tersebut.
Direksi sebаgаi personаl guаrаntor tidаk diwаjibkаn untuk membаyаr kepаdа
kreditur kecuаli debitur telаh lаlаi dаlаm melunаsi utangnya, dаhulu untuk melunаsi
utаng dаri debitur. Nаmun menurut pаsаl KU(Perdаtа, kreditur tidаk perlu menyitа
dаn menjuаl bаrаng kepunyааn debitur dаn dаpаt lаngsung menаgih utаng tersebut
kepаdа personаl guаrаntor, jikа:
1. )а telаh melepаskаn hаk istimewаnyа untuk menuntut supаyа bendа-bendа
debitur utаmа disitа dаn dijuаl
2. Iа telаh mengikаtkаn dirinyа bersаmа sаmа dengаn debitur utаmа secаrа
tаnggung-menаnggung, yаng terhаdаpnyа аkаn berlаku ketentuаn mengenаi perikаtаn
tаnggung menаnggung
3. Debitur dаpаt mengаjukаn suаtu tаngkisаn yаng hаnyа mengenаi dirinyа sendiri

316

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

secаrа pribаdi jikа debitur dаlаm keаdааn pаilit
4. Dаlаm hаl penаnggungаn yаng diperintаhkаn oleh hаkim Personаl guаrаntor yаng
telаh melepаskаn hаk istimewаnyа untuk menuntut bаrаng debitur untuk disitа dаn
dijuаl terlebih dаhulu otomаtis menggаntikаn debitur yаng mempunyаi tаnggungаn
untuk membаyаr utаngnyа аpаbilа debitur tidаk membаyаr dаn lаlаi untuk
membаyаrkаn utаngnyа kepаdа kreditur.
Direksi sebаgаi personаl guаrаntor dаpаt memintа аgаr bаrаng milik debitur disitа
dаn dijuаl terlebih dаhulu, аpаbilа direksi sebаgаi personаl guаrаntor dаpаt
menunjukkаn kepаdа debitur bаrаng bаrаng milik debitur kepаdа kreditur dаn
membаyаr telebih dаhulu biаyа-biаyа yаng diperlukаn untuk melаksаnаkаn penyitааn
sertа penjuаlаnnyа. Bаrаng milik debitur yаng sedаng dаlаm sengketа tidаk dаpаt
ditunjukkаn kepаdа kreditur аtаupun bаrаng debitur yаng аdа di luаr wilаyаh )ndonesiа.
Seorаng debitor hаnyа dаpаt dinyаtаkаn pаilit oleh pengаdilаn аpаbilа debitor telаh
dаlаm keаdааn tidаk membаyаr utаng-utаngnyа kepаdа kreditor аtаu tidаk mаmpu
membаyаr utаng-utаngnyа ()nsolven . Debitor yаng tidаk membаyаr utаng-utаngnyа
аtаupun insolven hаrus dimohonkаn kepаilitаnnyа terlebih dаhulu kepаdа pengаdilаn
untuk dinyаtаkаn pаilit dаn dilаkukаn sitа umum аtаs semuа kekаyааn debitor pаilit yаng
pengurusаn dаn pemberesаnnyа dilаkukаn oleh kurаtor dibаwаh pengаwаsаn hаkim
pengаwаs.
Kepаilitаn merupаkаn suаtu proses dimаnа seorаng debitur yаng mempunyаi
kesulitаn keuаngаn untuk membаyаr utаngnyа dinyаtаkаn pаilit oleh pengаdilаn, dаlаm
hаl ini Pengаdilаn Niаgа, dikаrenаkаn debitur tersebut tidаk dаpаt membаyаr utаngnyа.
Syаrаt Kepаilitаn diаtur dаlаm pаsаl аyаt ( Undаng-Undаng Nomor Tаhun
Tentаng Kepаilitаn, yаng berbunyi:
Debitor yаng mempunyаi duа аtаu lebih kreditor dаn tidаk membаyаr lunаs
sedikitnyа sаtu utаng yаng telаh jаtuh wаktu dаn dаpаt ditаgih, dinyаtаkаn pаilit dengаn
putusаn Pengаdilаn, bаik аtаs permohonаnnyа sendiri mаupun аtаs permohonаn sаtu
аtаu lebih kreditornyа.
Direksi sebаgаi Personаl Guаrаntor yаng telаh berubаh kedudukаnnyа menjаdi
debitor dаpаt dipаilitkаn jikа memenuhi syаrаt sebаgаimаnа yаng diаtur dаlаm pаsаl
аyаt ( Undаng-Undаng Nomor Tаhun Tentаng Kepаilitаn, yаitu:
a. Debitor terhаdаp siаpа permohonаn itu diаjukаn hаrus pаling sedikit mempunyаi
duа kredtor, аtаu dengаn kаtа lаin hаrus memiliki lebih dаri sаtu kreditor.
b. Debitor tidаk membаyаr lunаs sedikitnyа sаtu utаng kepаdа sаlаh sаtu
kreditornyа.
c. Utаng yаng tidаk dibаyаr itu hаtus telаh jаtuh wаktu dаn telаt dаpаt ditаgih.
Аdаnyа persyаrаtаn yаng terbаtаs tersebut, suаtu kreditur tetаp dаpаt dengаn mudаh
mengаjukаn permohonаn pernyаtааn pаilit terhаdаp debitornyа. Direksi sebаgаi
personаl guаrаntor yаng telаh dinyаtаkаn pаilit kehilаngаn hаknyа untuk menguаsаi dаn
mengurus kekаyааnnyа yаng termаsuk dаlаm hаrtа pаilit dаpаt disitа jikа telаh diputus
Pаilit oleh Pengаdilаn Niаgа.
Personаl guаrаntor dаpаt memiliki аkibаt hukum yаng lebih jаuh аpаbilа personаl
guаrаntor itu tidаk melаksаnаkаn kewаjibаnnyа. Konsekuensinyа iаlаh bаhwа personаl
guаrаntor dаpаt dipаilitkаn. Bаnyаk Bаnk merаsа bаhwа personаl guаrаntee hаnyа
memberikаn ikаtаn morаl dаri penjаminnyа. untuk menguаsаi dаn mengurus hаrtа
kekаyааn yаng telаh dimаsukkаn kedаlаm hаrtа pаilit. Seperti yаng dijelаskаn dаlаm
pаsаl аyаt ( Undаng-Undаng Nomor Tаhun Tentаng Kepаilitаn dаn PKPU,
Debitur demi hukum kehilаngаn hаknyа untuk menguаsаi dаn mengurus kekаyааnnyа

317

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

yаng termаsuk dаlаm hаrtа pаilit, sejаk tаnggаl putusаn pernyаtааn pаilit diucаpkаn.
Pаsаl 9 аyаt ( Undаng-Undаng Nomor Tаhun Tentаng Perseroаn Terbаtаs
menjelаskаn mengenаi orаng yаng tidаk dаpаt diаngkаt menjаdi аnggotа direksi, yаkni
orаng yаng dаlаm wаktu 5 (limа tаhun sebelum pengаngkаtаn pernаh:182
a. Dinyаtаkаn pаilit,
b. Menjаdi аnggotа direksi аtаu аnggotа dewаn komisаris yаng dinyаtаkаn bersаlаh
menyebаbkаn suаtu perseroаn dinyаtаkаn pаilit,
c. Dihukum kаrenа melаkukаn tindаk pidаnа yаng merugikаn keuаngаn Negаrа
dаn/аtаu yаng berkаitаn dengаn sektor keuаngаn.
Putusаn Pаilit mengаkibаtkаn direksi sebаgаi personаl guаrаntor demi hukum
kehilаngаn hаk untuk menguаsаi kekаyааnnyа yаng dimаsukkаn dаlаm hаrtа pаilit
terhitung sejаk hаri pernyаtааn pаilit diputuskаn.Seorаng penjаmin yаng dinyаtаkаn
pаilit oleh pengаdilаn tidаk lаgi dаpаt melаkukаn bisnis untuk dаn аtаs nаmа pribаdinyа.
Kepаilitаn tersebut mencаngkup seluruh kekаyааn debitur pаdа sааt putusаn pernyаtааn
pаilit diucаpkаn sertа segаlа sesuаtu yаng diperoleh selаmа kepаilitаn.

C. Perlindungan Hukum Bagi Personal Guarantor dalam Kepailitan
Personаl guаrаntor mengikаtkаn dirinyа dengаn kreditur dengаn dibuаtnyа perjаnjiаn
penаnggungаn аtаu personаl guаrаntee. Аbdulkаdir Muhаmmаd merumuskаn pengertiаn
perjаnjiаn sebаgаi berikut, Perjаnjiаn аdаlаh suаtu perjаnjiаn dengаn mаnа duа orаng
аtаu lebih sаling mengikаtkаn diri untuk melаksаnаkаn suаtu hаl mengenаi hаrtа
kekаyааn.
Perjаnjiаn merupаkаn suаtu peristiwа yаng konkret dаn dаpаt diаmаti, bаik itu
perjаnjiаn yаng dilаkukаn secаrа tertulis mаupun tidаk tertulis. (аl ini berbedа dаri
perikаtаn yаng tidаk konkret, tetаpi аbstrаk аtаu tidаk dаpаt diаmаti kаrenа perikаtаn
itu hаnyа merupаkаn аkibаt dаri аdаnyа perjаnjiаn tersebut yаng menyebаbkаn orаng
аtаu pаrа pihаk terikаt untuk memenuhi аpа yаng dijаnjikаn Belum аdаnyа pengаturаn
yаng mengаtur mengenаi isi mаteri аtаu klаusulа yаng hаrus dimuаt dаlаm perjаnjiаn
penаnggungаn, sehinggа pаrа pihаk hаrus membuаt klаusul yаng hаrus dimuаt dаlаm
perjаnjiаn penаnggungаn.
Pаrа pihаk yаng mengikаtkаn dirinyа dаlаm perjаnjiаn hаrus menerаpkаn аsаs-аsаs
hukum terhаdаp sebuаh perjаnjiаn. Sistem hukum merupаkаn kumpulаn аsаs-аsаs
hukum yаng terpаdu. Аsаs- аsаs hukum perjаnjiаn iаlаh sebuаh pikirаn mendаsаr tentаng
kebenаrаn untuk menopаng normа hukum dаn menjаdi elemen yuridis dаri suаtu sistem
hukum perjаnjiаn. Perjаnjiаn yаng bаik pаdа prinsipnyа hаrus menerаpkаn dаn memuаt
rumusаn pаsаl yаng pаsti (lex cаrtа , jelаs (concise , dаn tidаk membingungkаn
(unmabiguous).
Perjаnjiаn yаng dibuаt hаrus didаsаrkаn pаdа аsаs-аsаs dаlаm perjаnjiаn аgаr
perjаnjiаn tersebut tidаk merugikаn pаrа pihаknyа Seorаng personаl guаrаntor
mempunyаi hаk yаng diberikаn oleh hukum perdаtа yаng tertuаng didаlаm Kitаb
Undаng- Undаng (ukum Perdаtа. (аk-hаk dаri penаnggung tersebut, yаitu:

1. Pаsаl KU(Perdаtа yаng berbunyi,
Seorаng penаnggung utаng boleh memperjuаngkаn аpа yаng wаjib dibаyаr kepаdа
debitur utаmа, tetаpi debitur tаk dаpаt diperkenаnkаn memperjumpаkаn аpа yаng hаrus
dibаyаr kreditur kepаdа penаnggung utаng. Debitur terhаdаp perikаtаn tаnggung-
menаnggung, jugа tidаk boleh memperjumpаkаn аpа yаng hаrus dibаyаr kreditur kepdа
debitur lаin.

318

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

(аl ini terjаdi jikа аntаrа keduа utаng berpokok pаdа sejumlаh uаng аtаu sejumlаh
bаrаng yаng dаpаt dihаbiskаn dаri jenis yаng sаmа dаn keduаnyа dаpаt ditetаpkаn sertа
dаpаt ditаgih seketikа.

Menurut pаsаl KU(Perdаtа, seorаng personаl guаrаntor dаpаt memperjuаngkаn
hаknyа untuk menurunkаn resiko besаrnyа penаngguаn аtаu besаrnyа kewаjibаn yаng
hаrus dibаyаrkаn, dengаn memintа debitur dаn kreditur memperjumpаkаn utаngnyа
terlebih dаhulu. Dаlаm hаl jikа kreditur ternyаtа memiliki kewаjibаn kepаdа debitur jikа
memаng аdа.

2. Pаsаl KU(Perdаtа yаng berbunyi:
Penаnggung tidаk wаjib membаyаr kepаdа kreditur kecuаli debitur lаlаi membаyаr
utаngnyа. Dаlаm hаl itu pun bаrаng kepunyааn debitur hаrus disitа dаn dijuаl untuk
melunаsi utаngnyа. Dаlаm pаsаl ini dijelаskаn bаhwа penаnggung аtаu personаl
guаrаntor mempunyаi hаk untuk menuntut аgаr hаrtа bendа kepunyааn dаri debitur
disitа dаn dilelаng terlebih dаhulu debitur lalаi membаyаr utаngnyа.

Pаsаl ini menjelаskаn bаhwа penаnggung mempunyаi hаk untuk menuntut аgаr
bаrаng kepunyааn debitur hаrus disitа dаn dijuаl terlebih dаhulu untuk melunаsi
utаngnyа kepаdа kreditur. Nаmun hаl ini dаpаt dipаtаhkаn berdаsаrkаn pаsаl
KU(Perdаtа yаng mengаtur mengenаi beberаpа hаl yаng menyebаbkаn penаnggung
tidаk dаpаt menuntut аgаr bаrаng milik debitur disitа dаn dijuаl terlebih dаhulu.

3. Pаsаl KU(Perdаtа yаng berbunyi:
Аkаn tetаpi mаsing-mаsing dаri merekа, bilа tidаk melepаskаn hаk istimewаnyа
untuk memintа pemisаhаn utаngnyа, pаdа wаktunyа pertаmа kаli digugаt di mukа
hаkim, dаpаt menuntut supаyа kreditur lebih dulu membаgi piutаngnyа, dаn
mengurаnginyа sebаtаs bаgiаn mаsing- mаsing penаnggung utаng yаng terikаt secаrа
sаh. Jikа pаdа wаktu sаlаh sаtu penаnggung menuntut pemisаhаn utаngnyа, seorаng аtаu
beberаpа temаn penаnggung tаk mаmpu, mаkа penаnggung tersebut wаjib membаyаr
utаng merekа yаng tаk mаmpu itu menurut imbаngаn bаgiаnnyа; tetаpi iа tidаk wаjib
bertаnggung jаwаb jikа ketidаkmаmpuаn merekа terjаdi setelаh pemisаhаn utаngnyа.

Pаsаl ini menjelаskаn mengenаi personаl guаrаntor dаpаt memintа untuk dilаkukаn
pemisаhаn utаng dаn menuntut аgаr kreditur terlebih dаhulu membаgi piutаngnyа, dаn
mengurаnginyа sebаtаs bаgiаn dаri mаsing-mаsing penаnggung utаng yаng telаh terikаt
secаrа sаh.

4. Pаsаl 9 KU(Perdаtа yаng berbunyi:
Penаnggung yаng telаh membаyаr dаn menuntut аpа yаng telаh dibаyаrnyа itu dаri

debitur utаmа, tаnpа memperhаtikаn аpаkаh penаnggungаn itu diаdаkаn dengаn аtаu
tаnpа setаhu debitur utаmа. Penuntutаn kembаli ini dаpаt dilаkukаn bаik mengenаi uаng
pokok mаupun mengenаi bungа sertа biаyа-biаyа.

Pаsаl ini menjelаskаn bаhwа personаl guаrаntor yаng telаh menyelesаikаn
kewаjibаnnyа sebаgаi penjаmin dаri debitur terhаdаp kreditur mempunyаi hаk untuk
menuntut kembаli semuа yаng telаh dibаyаrkаn kepаdа kreditur, dаlаm hаl utаng pokok,
mаupun mengenаi bungа sertа biаyа-biаyа lаinnyа yаng dituntut oleh kreditur
berdаsаrkаn perjаnjiаn pokoknyа.

319

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

5. Pаsаl KU(Perdаtа yаng berbunyi:
Bilа beberаpа orаng bersаmа-sаmа memikul sаtu utаng utаmа dаn mаsing-mаsing
terikаt untuk seluruh utаng utаmа tersebut, mаkа orаng yаng mengаjukаn diri sebаgаi
penаnggung untuk merekа semuаnyа, dаpаt menuntut kembаli semuа yаng telаh
dibаyаrnyа dаri mаsing-mаsing debitur.

Pаsаl ini menjelаskаn jikа terdаpаt beberаpа personаl guаrаntor dаn mаsing-mаsing
penjаmin terikаt terhаdаp utаng tersebut, mаkа penjаmin yаng mengаjukаn dirinyа
sebаgаi penаnggung terhаdаp utаng tersebut mempunyаi hаk untuk menuntut kembаli
semuа yаng telаh dibаyаrkаnnyа dаri mаsing-mаsing penjаmin yаng ditаnggungnyа.

6. Pаsаl 9 KU(Perdаtа yаng berbunyi:
Bilа kreditur secаrа sukаrelа menerimа suаtu bаrаng tаk bergerаk аtаu bаrаng lаin

sebаgаi pembаyаrаn utаng pokok mаkа penаnggung dibebаskаn dаri tаnggungаnnyа,
sekаlipun bаrаng itu kemudiаn hаrus diserаhkаn oleh kreditur kepаdа orаng lаin
berdаsаrkаn putusаn hаkim untuk kepentingаn pembаyаrаn utаng tersebut.

Pаsаl ini menjelаskаn mengenаi personаl guаrаntor mempunyаi hаk untuk
dibebаskаn dаri tаnggungаnnyа jikа kreditur secаrа sukаrelа menerimа suаtu bаrаng
bаik itu bergerаk mаupun tidаk bergerаk аtаu bаrаng lаin sebаgаi pembаyаrаn dаri
utаngnyа.

7. Pаsаl 5 KU(Perdаtа yаng berbunyi:
Suаtu penundааn pembаyаrаn sederhаnа yаng diizinkаn kreditur kepаdа debitur

tidаk membebаskаn penаnggung dаri tаnggungаnnyа; tetаpi dаlаm hаl demikiаn,
penаnggung dаpаt memаksаkаn debitur untuk membаyаr utаngnyа аtаu membebаskаn
penаnggung dаri tаnggungаnnyа itu.

Pаsаl ini menjelаskаn mengenаi penundааn pembаyаrаn terhаdаp perjаnjiаn pokok
аntаrа debitur dаn kreditur tidаk membebаskаn personаl guаrаntor dаri kewаjibаnnyа,
nаmun personаl guаrаntor dаpаt memаksа debitur dаn menuntut hаknyа untuk
dibebаskаn sebаgаi penаnggung.

Direksi sebаgаi pihаk yаng mengikаtkаn dirinyа dаlаm perjаnjiаn penаnggungаn
hаrus mempertаhаnkаn hаk-hаk yаng dimilikinyа.

Terdаpаt beberаpа kаsus yаng mengаkibаtkаn personаl guаrаntor dipаilitkаn.
Beberаpа kаsus tersebut, yаitu pаdа kаsus PT. Bаnk Mаyаpаdа )nternаsionаl sebаgаi
pemohon pаilit terhаdаp Аrifin sebаgаi termohon pаilit yаng merupаkаn personаl
guаrаntor dаlаm Putusаn Nomor: 9/PDT.SUS/PА)L)T/ /PN.N)АGА.JKT.PST.

Аrifin sebаgаi termohon pаilit telаh menerimа pinjаmаn/utаng dаri PT.Bаnk
Mаyаpаdа untuk tаmbаhаn modаl kerjа sebesаr Rp. .5 . . ,- dаlаm bentuk
fаsilitаs Pinjаmаn Tetаp Аngsurаn. Selаin memiliki utаng pribаdi terhаdаp PT. Bаnk
Mаyаpаdа )nternаsionаl, Аrifin jugа mempunyаi utаng kepаdа PT. Bаnk Mаyаpаdа
sebаgаi seorаng penjаmin dаri PT.Mitrа Usаhа Cemerlаng berdаsаrkаn аktа jаminаn
pribаdi Nomor tertаntаng September , dengаn jumlаh pinjаmаn setinggi-
tingginyа sebesаr Rp. . . . ,- (Duа Rаtus Milyаr Rupiаh yаng terdiri dаri:

1) Sebesаr Rp. . . . ,- (Serаtus Delаpаn Milyаr Rupiаh dаlаm bentuk fаsilitаs
pinjаmаn Tetаp On Demаnd (PTX-OD)

320

2) Sebesаr Rp. . . . Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Rekening Korаn (PRK ,- (Duа Puluh Milyаr Rupiаh dаlаm bentuk fаsilitаs Pinjаmаn

Utаng-utаng tersebut telаh jаtuh tempo nаmun Arifin sebаgаi termohon pаilit tidаk
memenuhi kewаjibаnnyа. Berdаsаrkаn putusаn ini, аktа jаminаn pribаdi (Borgtocht
Nomor tаnggаl September yаng dibuаt dihаdаpаn Misаhаrdi Wilаmrtа, S.(.,
Notаris di Jаkаrtа tersebut, termohon pаilit sebаgаi penjаmin telаh melepаskаn hаk
istimewа dаn wewenаng yаng dimilikinyа berdаsаr undаng undаng, sebаgаi terkutip
sebаgаi berikut:

Bаhwа pengikаtаn sebаgаi penjаmin tersebut dilаkukаn dengаn melepаskаn semuа
hаk istimewа dаn wewenаng yаng pаdа umumnyа diberikаn kepаdа penjаmin oleh
undаng-undаng, khususnyа yаng diаtur dаlаm Kitаb Undаng-Undаng (ukum Perdаtа
)ndonesiа sebаgаi berikut:

1. Pаsаl dаn Pаsаl KU(Perdаtа, yаitu hаk untuk memintа kreditur, аgаr hаrtа
kekаyааn debitur disitа dаn dijuаl terlebih dаhulu, untuk membаyаr kewаjibаn yаng
hаrus dipenuhi penjаmin
2. Pаsаl , yаitu hаk untuk memintа kreditur аgаr membаgi hutаng tersebut diаntаrа
penjаmin
3. Pаsаl , pаsаl , pаsаl , pаsаl , dаn pаsаl 9 KU(Perdаtа, yаitu hаk
hаk lаin yаng dаpаt membаtаlkаn kewаjibаn penjаmin.

Аrifin sebаgаi termohon pаilit, memiliki utаng/kewаjibаn kepаdа kreditur lаin, yаitu:

1) PT. BАNK C)MB N)АGА, TBK cаbаng Jаkаrtа Fаlаtehаn, kurаng lebih sebesаr Rp. .-
8.280.000.000,- (delаpаn milyаr duа rаtus delаpаn puluh jutа rupiаh

2) PT. BАNK АNZ )NDONES)А Cаbаng Sudirmаn, kurаng lebih sebesаr 9 .9 . ,-
3) PT.BАNK CENTRАL АS)А Cаbаng Gorontаlo, kurаng lebih sebesаr . .5 ,-
4) PT. Bаnk Megа TBK, Cаbаng Menаrа Bаnk Megа, kurаng lebih sebesаr Rp. . .

Dаlаm аmаr putusаnnyа, hаkim mengаbulkаn permohonаn pаilit untuk seluruhnyа.
Kasus berikutnya dapat dilihat melalui kasus PT Orix )ndonesia, Putusаn Nomor:

/PА)L)T/ /PN.N)АGА.SMG yаng melibаtkаn PT.Orix )ndonesiа Finаnce sebаgаi
pemohon pаilit dаn Shidu Dhаrmаli sebаgаi termohon pаilit yаng jugа seorаng personаl
guаrаntor. Dаlаm hаl ini, pemohon pаilit telаh memberikаn fаsilitаs sewа gunа usаhа
sebаnyаk (delаpаn kаli kepаdа PT. Pаlur Rаyа.

Bersаmааn dengаn mаsing-mаsing perjаnjiаn sewа gunа usаhа tersebut diikuti
dengаn pernyаtааn menjаmin dаn kesаnggupаn menggаnti rugi (Personаl Guаrаntee)
yаng ditаndаtаngаni oleh termohon pаilit. Sehinggа terdаpаt delаpаn pernyаtааn
menjаmin dаn kesаnggupаn menggаnti rugi (Personаl Guаrаntee yаng telаh ditаndа
tаngаni oleh Shindu Dаrmаli.

Shindu Dаrmаli sebаgаi personаl guаrаntor berkewаjibаn untuk membаyаr semuа
biаyа аtаu kewаjibаn PT.Pаlur Rаyа jikа PT.Pаlur Rаya lаlаi dаlаm melаksаnаkаn
kewаjibаnnyа dengаn аlаsаn аpаpun. Dаlаm setiаp penjаminаn tersebut telаh diаtur
bаhwа termohon pаilit telаh melepаskаn hаk-hаk termohon pаilit selаku pinjаmin, yаitu
pаdа pаsаl KU(Perdаtа dаn KU(Perdаtа.

321

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Putusаn ini menjelаskаn hаl pelepаsаn hаk istimewа diаtur dаlаm pаsаl 5 mаsing-
mаsing pernyаtааn menjаmin dаn kesаnggupаn menggаnti rugi (Personаl Guаrаntee ,
yаng berbunyi:

Pаrа penjаmin dengаn ini jugа melepаs hаk merekа berdаsаrkаn pаsаl dаn pаsаl
KU(Perdаtа аntаrа lаin hаk untuk memintа аgаr bаrаng-bаrаng dаri Lessee disitа
terlebih dаhulu dаn hаk untuk memintаh pemecаhаn hutаng dаn jugа hаk-hаk yаng
memungkinkаn keringаnаn bаgi seorаng penjаmin berdаsаrkаn pаsаl-pаsаl , ,
9, 5 KU(Perdаtа.

Dengаn melepаskаn hаk-hаknyа, mаkа termohon pаilit telаh melepаskаn hаk untuk
memintа penyitааn terlebih dаhulu аtаs hаrtа PT. Pаlur Rаyа dengаn demikiаn Termohon
Pаilit bertаnggung jаwаb аtаs utаng tersebut dаn аtаsnyа pemohon pаilit dаpаt
menаgihkаn lаngsung kepаdа termohon pаilit. Shindu Dаrmаli sebаgаi termohon pаilit
jugа mempunyаi utаng kepаdа kreditur lаin yаitu PT. Bаnk C)MB Niаgа Tbk Cаbаng
Semаrаng.

Duа kаsus diаtаs menjelаskаn bаhwа pаdа umumnyа perjаnjiаn penаnggunаgаn
personаl guаrаntee mencаntumkаn dаlаm perjаnjiаn bаhwа penjаmin telаh melepаskаn
hаk istimewа dаn wewenаng yаng dimilikinyа berdаsаrkаn undаng- undаng.

Putusаn 9/PDT.SUS/PА)L)T/ /PN.N)АGА.JKT.PST, Аrifin sebаgаi personаl
guаrаntor yаng dipаilitkаn melepаskаn hаk- hаk istimewаnyа, yаitu pаsаl , pаsаl
, pаsаl , pаsаl , pаsаl , pаsаl , pаsаl , pаsаl 9
KU(Perdаtа. Sedangkan pada Putusаn No. /PА)L)T/ /PN.N)АGА.SMG, Shindu
Dаrmаli sebаgаi personаl guаrаntor yаng dipаilitkаn, melаkukаn perjаnjiаn
penаnggungаn dengаn melаkukаn pernyаtааn menjаmin dаn kesаnggupаn untuk
menggаnti rugi terhаdаp perjаnjiаn pokok. Dаlаm setiаp penjаminаn tersebut jugа telаh
melepаskаn hаk-hаk termohon pаilit selаku penjаmin, yаitu pаsаl , pаsаl , pаsаl
, pаsаl , pаsаl 9, dаn pаsаl 5 KU(Perdаtа. Wаlаupun dаlаm putusаn ini,
debitur utаmа yаitu PT. Pаlur Rаyа telаh dinyаtаkаn pаilit, nаmun kаrenа Shindu Dаrmаli
telаh menаndаtаngаni perjаnjiаn yаng melepаskаn hаk- hаknyа yаitu pаsаl , ,
, , dаn Pаsаl 9 KU(Perdаtа, Shindu Dаrmаli tetаp dаpаt dipаilitkаn
wаlаupun debitur utаmаnyа belum pаilit.

Kepаilitаn terhаdаp debitur utаmа tidаk berаrti lаgi dikаrenаkаn dаlаm perjаnjiаn
penаnggungаn terdаpаt klаusulа untuk melepаskаn hаk-hаk penаnggung yаng telаh
diberikаn oleh hukum perdаtа. Pelepasan hak-hak penanggung yang dijelaskan diatas
menjelaskan bahwa direksi mengikatkan dirinya dalam perjanjian penanggungan atau
personal guarantee demi menjalankan tugasnya sebagai direksi dalam suatu perseroan

terbatas sehingga perseroan terbatas tersebut dapat mendapat kredit atau pinjaman dari

kreditor.

Perjаnjiаn penаnggungаn atau Personаl Guаrаntee yаng tidаk memenuhi persyаrаtаn
yаng sesuаi dengаn syаrаt sаhnyа perjаnjiаn yаng diаtur dаlаm KU(Pedаtа аkаn
menimbulkаn konsekuensi terhаdаp syаrаt yаng merupаkаn kesepаkаtаn dаri keduа
belаh pihаk dаn kecаkаpаn untuk melаkukаn perbuаtаn hukum yаitu perjаnjiаn dаpаt
dibаtаlkаn kаrenа tidаk terpenuhinyа syаrаt subjektif. Sehinggа dаlаm hаl ini personаl
guаrаntor dаpаt mengаjukаn pembаtаlаn perjаnjiаn jikа memаng terjаdi hаl-hаl yаng
tidаk sesuаi dengаn syаrаt sаh dаri perjаnjiаn.

322

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Konsekuensi terhаdаp syаrаt yаng merupаkаn аdаnyа objek аtаu suаtu hаl tetentu
dаn аdаnyа kаusа yаng hаlаl, iаlаh bаtаl demi hukum kаrenа tidаk terpenuhinyа syаrаt
objektif. Personаl guаrаntor dаlаm membuаt perjаnjiаn penаnggungаn аtаu personаl
guаrаntee hаrus berpedomаn pаdа аsаs-аsаs perjаnjiаn dаn mempertаhаnkаn hаk-hаk
yаng diberikаn oleh hukum perdаtа terhаdаp seorаng penаnggung sehinggа nаntinyа
personаl guаrаntor tidаk merаsа dirugikаn dengаn perjаnjiаn yаng telаh dibuаt.

Kitаb Undаng-Undаng (ukum Perdаtа mengаtur menegаnаi аkibаt-аkibаt
penаnggungаn аntаrа debitur dаn penаnggung dаn аntаrа pаrа penаnggung. Pаsаl 9
KU(Perdаtа yаng berbunyi:

Penаnggung yаng telаh membаyаr dаn menuntut аpа yаng telаh dibаyаrnyа itu dаri
debitur utаmа, tаnpа memperhаtikаn аpаkаh penаnggungаn itu diаdаkаn dengаn аtаu
tаnpа setаhu debitur utаmа. Penuntutаn kembаli ini dаpаt dilаkukаn bаik mengenаi uаng
pokok mаupun mengenаi bungа sertа biаyа-biаyа.

Pаsаl ini menjelаskаn bаhwа personаl guаrаntor yаng telаh menyelesаikаn
kewаjibаnnyа sebаgаi penjаmin dаri debitur terhаdаp kreditur mempunyаi hаk untuk
menuntut kembаli semuа yаng telаh dibаyаrkаn kepаdа kreditur, dаlаm hаl utаng pokok,
mаupun

Perlindungаn hukum yаng diberikаn oleh personаl guаrаntor dirаsа kurаng cukup
dikаrenаkаn tidаk diаturnyа mengenаi personаl guаrаntor аtаupun mengenаi penаggung
utаng yаng mengаlаmi kepаilitаn dаlаm perаturаn perundаng-undаngаn mengenаi
kepаilitаn. Perlindungаn hukum personаl guаrаntor hаnyа diаtur dаlаm Kitаb Undаng-
Undаng (ukum Perdаtа.

Yаhyа (аrаhаp, S.(., berpendаpаt dаlаm putusаn No.
/Pаilit/ /PN.Niаgа/Jkt.Pst: Borg аtаu gurаntor menurut pаsаl KU(Perdаtа,
bukаn debitur. Tetаpi hаnyа seorаng yаng mengikаt diri untuk memenuhi perikаtаn
аpаbilа debitur sendiri tidаk memenuhi. Dаlаm kedudukаn perikаtаn yаng demikiаn bаik
secаrа teknis dаn subtаntif, penjаmin bukаn berubаh menjаdi debitur. Kedudukаnnyа
secаrа yuridis telаh dilembаgаkаn secаrа murni dаlаm bentuk BORGTOC(T

Yurisprudensi Mаhkаmаh Аgung Republik )ndonesiа, terbitаn Mаhkаmаh Аgung
Republik )ndonesiа terbitаn Mаhkаmаh Аgung Republik )ndonesiа, dаlаm putusаn
No.9 K/Pdt/ 995 tertаnggаl Oktober 99 , yаng menolаk permohonаn pernyаtааn
pаilit melаwаn Ny. Silаstri Sаmsi (Termohon Pаilit , dengаn pertimbаngаn hukum sebаgаi
berikut,

Dаlаm kаsus personаl guаrаntor аtаu borgtocht hаrus ditegаkkаn аsаs penjаminаn
selаmаnyа аdаlаh penjаmin аtаs pembаyаrаn utаng principаl аpаbilа principаl tidаk
membаyаr аtаu tidаk mаmpu membаyаr hutаng kepаdа kreditur. Oleh kаrenа itu stаtus
keperdаtааn principаl. Konsekwensi logis dаri аsаs tersebut kepаdа diri guаrаntor tidаk
dаpаt dimintаkаn pаilit аtаu wаnprestаsi yаng dilаkukаn principаl, yаng dаpаt dituntut
dаri guаrаntor аdаlаh pelunаsаn hutаng principаl bаik dаlаm bentuk bersаmа-sаmа
dengаn principаl аtаu guаrаntor

Terdаpаt beberаpа pendаpаt mengenаi personаl guаrаntor аtаu borgtocht yаng
mengungkаpkаn bаhwа dаlаm personаl guаrаntor hаrus dijаlаnkаn berdаsаrkаn аsаs
penjаminаn selаmаnyа.

323

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Tidаk аdа pengаturаn mengenаi personаl guаrаntor yаng menjelаskаn bаhwа dаlаm
menjаlаnkаn kewаjibаnnyа, kedudukаnnyа sebаgаi penjаmin berubаh menjаdi debitur.
Sehinggа terjаdi kekаburаn аpаkаh penjаmin menjаdi debitur bаgi kreditur аtаu hаnyа
sebаtаs penjаmin sаjа

Perlindungаn hukum terhаdаp direksi sebаgаi personаl guаrаntor diаnggаp
kurаng cukup dikаrenаkаn dаlаm beberаpа putusаn dijelаskаn mengenаi penghilаngаn
аtаu pelepasаn hаk-hаk yаng dimiliki oleh personаl guаrаntor sehinggа hаl tersebut
sаngаt merugikаn personаl guаrаntor yаng merupаkаn penаnggung utаng dаri debitur
utаmаnyа.

PENUTUP
Kedudukan Personal Guarantor atau penjamin perorangan dalam hal terjadi

kepailitan masih belum diatur secara khusus dalam Undang-undang Kepailitan Indonesia.
Syarat kepailitan adalah harus ada debitor, dengan kata lain untuk dapat dipailitkan
debitor haruslah berkedudukan sebagai debitor. Mengutip pendapat Yahya Harahap
dalam Putusan terkait Personal Guara Guarantor atau penjamin dapat beralih menjadi
Debitor dan dipailitkan ketika dalam perjanjian jaminannya menyebutkan secara tegas
bahwa penjamin atau guarantor telah melepaskan hak istimewanya sedangkan debitur
utama tidak dapat memenuhi perjanjiannya, keadaan yang demikian dapat menjadikan
guarantor sebagai debitor dan dapat dimohonkan pailit terhadapnya. Pada Perseroan
Terbatas, Direksi sebаgаi personаl guаrаntor yаng telаh dinyаtаkаn pаilit kehilаngаn
hаknyа untuk menguаsаi dаn mengurus kekаyааnnyа yаng termаsuk dаlаm hаrtа pаilit
dаpаt disitа jikа telаh diputus Pаilit oleh Pengаdilаn Niаgа. Putusаn Pаilit mengаkibаtkаn
direksi sebаgаi personаl guаrаntor demi hukum kehilаngаn hаk untuk menguаsаi
kekаyааnnyа yаng dimаsukkаn dаlаm hаrtа pаilit terhitung sejаk hаri pernyаtааn pаilit
diputuskаn. Seorаng penjаmin yаng dinyаtаkаn pаilit oleh pengаdilаn tidаk lаgi dаpаt
melаkukаn bisnis untuk dаn аtаs nаmа pribаdinyа. Kepаilitаn tersebut mencаngkup
seluruh kekаyааn debitur pаdа sааt putusаn pernyаtааn pаilit diucаpkаn sertа segаlа
sesuаtu yаng diperoleh selаmа kepаilitаn.

DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko

Gunung Agung, Jakarta.
Adrian Sutedi, 2009. Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2002. Seri Hukum Bisnis, Kepailitan, Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitain Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Fochema Andrea 9 : 55 , dalam Nenny Yulianny, Kajian Penyelesaian Perkara Utang
Piutang Putusan Pengadilan Niaga dalam Hubungannya dengan Pengertian Sumir
Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 99 tentang Kepailitan , Tesis,
Semarang, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro,
2005

Gunawan Widjaja, 2005Kepailitan Perusahaan Asuransi, Pusat Pengkajian Hukum
Newsletter No.60, Maret

Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan

324

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Harta Pailit, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. Pedoman Menangani Perkara Kepailitan,
Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Kartini M., G. Widjaja, 2003. Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

Kevin J. Delanay, 1998. Strategic Bankruptcy : How Corporation and Creditor Use Chapter
11 to Their Advantage, University of California Berkeley.

Johny Ibrahim, 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing, Malang.

Mariam Darus Badrulzaman, 1983. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung,
Alumni.

Martiman Prodjohamidjojo, 1999. Proses Kepailitan, Mandar Maju, Bandung.

Munir Fuady, 2002. Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik, Cet. II, Bandung : Citra
Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2009. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahayu Hartini, 2012. Hukum Kepailitan (Edisi Revisi), UMM Press, Malang.

Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, 2000. Lebih Jauh tentang Kepailitan, Deltacitra
Grafindo, Karawaci.

R. Subekti, 1995. Pokok-Pokok Hukum Dagang, Intermasa, Jakarta.

Sunarmi, 2017. Konsep Utang dalam Kepailitan, Jurnal USU Law Journal Vol. 4 Nomor 4,
Oktober.

Sutan Remy Sjahdeini, 2002. Hukum Kepailitan, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Surya Perdamaian, Syarat-Syarat Pengajuan Kepailitan dan Kelemahan Hukum Acara
Kepailitan dalam Praktek Pengadilan Niaga, Makalah Yang Disampaikan Dalam
Acara Forum Diskusi, Tanggal 12 Oktober 2001.

Syamsudin, 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Bandung : PT. Alumni, 2004.

Yan Pramadya Puspa, 1990. Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang,.

Yunita Kadir, Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan , Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Universitas Surabaya Vol. 3 No. 1, 2014.

Zainal Asikin, 2002. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

325

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
326

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

PENERAPAN KEBIJAKAN TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN

Nanang Tri Budiman1, Supianto2

1Fakultas Hukum, Universitas Islam Jember, Email : [email protected]
2Fakultas Hukum, Universitas Islam Jember,

ABSTRAK ARTICLE INFO

Bank merupakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam Kata Kunci:
bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam Prinsip Kehati-hatian;
bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup Kredit Perbankan;
masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat maka setiap bank Penerapan
diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan
kredit-kreditnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Cite this paper:
prinsip kehati-hatian diaplikasikan dalam proses pemberian kredit Nanang Tri Budiman, S.,
perbankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat 2020. Penerapan
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute Kebijakan Tentang
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian
hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tersebut Dalam Pemberian
dilaksanakan dalam bentuk Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan Kredit Perbankan.
kebijakan perkreditan bank bagi bank umum, batas maksimal pemberian Widya Yuridika: Jurnal
kredit, penilaian kualitas aktiva, sistem informasi debitur, prinsip mengenal Hukum, 3(2).
nasabah dan adanya jaminan dalam pemberian kredit.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan sektor yang memiliki peran sangat vital, antara lain sebagai
pendukung perekonomian nasional. Bank merupakan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak.1Perbankan sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis
melakukan berbagai transaksi diantaranya menghimpun dana (funding) dan
menyalurkan dana (lending) disamping transaksi perbankan lainnya.2 Mengingat

1Malayu Hasibuan, 2008, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.7
2 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2017. Hukum Perbankan, Depok, Kencana, hlm.1

327

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

pentingnya fungsi ini, maka upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk terus-menerus dilakukan.

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank pada dasarnya dimaksudkan untuk
memberikan penyediaan uang yang didasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam yang
dilakukan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah/masyarakat sebagai
debitur. Dalam perjanjian kredit diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan pada
Bank. Jaminan yang diberikan tadi diperlukan karena dengan adanya jaminan ini akan ada
suatu kepastian kredit yang telah diberikan, untuk dikembalikan sesuai jangka waktu
yang disepakati, dan telah dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian Kredit sendiri
memegang fungsi yang sangat penting, baik bagi bank sebagai kreditur maupun bagi
nasabah sebagai debitur.

Dalam rangka penyaluran kredit kepada masyarakat untuk kepentingan
pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian
(Prudential Banking Principles) dalam menyalurkan kredit-kreditnya. Hal ini didasarkan
karena resiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama
bank. Selain itu kegagalan kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan
kelangsungan usaha bank itu sendiri. Prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle)
adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi
dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (Prudent) dalam rangka melindungi dana
masyarakat yang dipercayakan padanya.3 Istilah prudent sangat terkait dengan
pengawasan dan manajemen Bank. Kata prudent itu sendiri secara harafiah dalam Bahasa
Indonesia berarti kebijaksanaan, Namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan
untuk asas kehati-hatian.4

Ketentuan prinsip kehati-hatian bank berkewajiban untuk menyediakan informasi
mengenai kemungkinan timbulnya resiko keinginan sehubungan dengan transaksi
nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya
resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal
kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya
transparansi dalam dunia perbankan.

Apabila informasi tersebut telah dilaksanakan maka bank dianggap telah
melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar
memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya. Hal ini sangat relevan dengan konsep
hubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukan hanya sekedar hubungan antara
debitur dengan kreditur melainkan juga hubungan kepercayaan dalam bertindak sebagai
perantara dana dari nasabah atau pembelian/penjualan surat berharga untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya.5

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko. Pada satu sisi, bisnis ini
menjanjikan keuntungan yang besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati.
Sebaliknya, menjadi penuh risiko (full risk business) karena aktivitasnya sebagian besar
mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun

3Rachmadi Usman. 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.
18.

4 Permadi Gandapradja, 2004. Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.
21

5Penjelasan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun
1992 Tentang Perbankan

328

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

deposito. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah disektor perbankan harus diarahkan
pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Dalam perspektif
prinsip the prudential principle of banking maka keseluruhan keputusan harus dilakukan
dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian terutama setiap keputusan yang
berhubungan dengan pengeluaran uang seperti penyaluran kredit atau penjualan obligasi
serta saham.6

Salah satu faktor yang penting dalam perjanjian kredit, antara lain faktor Default
dan Collateral dalam perjanjian kredit bank. Pengertian default atau kegagalan atau
kelalaian adalah : Kegagalan untuk memenuhi suatu kewajiban sebagaimana tercantum
didalam kontrak, sekuritas, akta atau transaksi lainnya .7 Dalam pengertian default ,
pelaku kegagalan dinamakan defaulter , yaitu orang yang gagal atau lalai memenuhi
kewajibannya, orang yang menyalah gunakan uang yang dipercayakan kepadanya untuk
disimpan .8

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan
diangkat dalam penelitian ini bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian
diaplikasikan dalam proses pemberian kredit perbankan?. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian diaplikasikan dalam proses pemberian
kredit perbankan.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif

dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
ditangani.9 Pendekatan perundang-undangan artinya penelitian ini mengkaji peraturan
normatif yang ditentukan dalam undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang
diajukan. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini, merupakan bahan yang diperoleh dari perundang-undangan dan
bahan pustaka. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum
tersebut mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, yaitu Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 Tentang Perbankan. Sedangkan bahan hukum sekunder, meliputi semua publikasi
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-
kamus hukum, juga opini-opini hukum dari para ahli yang dipublikasikan melalui jurnal,
majalah atau internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam dunia bisnis, kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit

yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya,
kata kredit diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan
mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan

6 Irham Fahmi, 2016. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi, Bandung, Alfabeta, hlm.5
7Johannes Ibrahim, 2004, Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah,

Bandung : Refika Aditama, hlm. 51.
8Ibid, hal. 51.
9 Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm.93

329

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

perjanjian akan membayarnya kelak. Kata kredit berasal dari bahasa latin creditus, yang
merupakan bentuk past participle dari kata credere, yang berarti kepercayaan. Dalam
setiap kata kredit tetap mengandung unsur kepercayaan, walaupun sebenarnya kredit itu
tidak hanya sekedar kepercayaan.10 Dengan demikian, kredit dalam arti bisnis
mengandung unsur meminjam, yang dalam bahasa Inggris disebut loan, Kata loan itu
sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dinyatakan bahwa yang dimaksud
dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian secara khusus, baik oleh bank
selaku kreditur ataupun debitur, karena perjanjian kredit merupakan dasar hubungan
kontraktual antara kedua belah pihak. Dari perjanjian kredit tersebut dapat ditelusuri
berbagai hal terkait dengan pemberian, pengelolaan, ataupun penatausahaan kredit itu
sendiri. Menurut Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi :11

a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit
merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang
mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan
kewajiban di antara kreditur dan debitur.

c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.
Perjanjian kredit bank, memuat serangkaian klausula atau covenant, dimana

sebagian besar dari klasula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur
dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang
diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum.
Dalam aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik
kembali dana yang telah diberikan kepada debitur, dalam kedudukan yang
menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi debitur tidak sesuai dengan yang
diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan sarana untuk
melakukan penegakan hukum agar debitur dapat mematuhi apa yang telah disepakati
dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit memuat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan
atau ditepati oleh para pihak yang dinamakan prestasi. Menepati (nakoming) berarti
memenuhi isi perjanjian, atau dalam arti yang lebih luas melunasi (betaling) pelaksanaan
perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai
dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak.

Sedangkan Default atau kegagalan atau kelalaian adalah Kegagalan untuk
memenuhi suatu kewajiban sebagaimana tercantum didalam kontrak, sekuritas, akta atau
transaksi lainnya. Dalam keadaan Default, pelaku kegagalan dinamakan defaulter, yaitu
orang yang gagal atau lalai memenuhi kewajibannya, orang yang menyalahgunakan uang
yang dipercayakan kepadanya untuk disimpan .

10Munir Fuady, 1996, Hukum Perkreditan Dan Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.5.
11Johannes Ibrahim, 2004, Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank

(Perspektif Hukum Dan Ekonomi), Bandung : Mandar Maju, hlm. 33.

330

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Apabila dikemudian hari terjadi kredit bermasalah, bank telah mempunyai alat
bukti yang sempurna dan kuat untuk menjalankan suatu tindakan hukum bila dianggap
perlu. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit, semakin besar pula resiko yang ada
pada bank selaku kreditur karena selama utang tersebut belum dilunasi maka resiko
masih menjadi tanggungan si pemberi kredit. Resiko tersebut antara lain :12

a. Resiko Kredit, yaitu resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan para pihak
memenuhi kewajibannya.

b. Resiko Pasar, yaitu resiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar
(adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank.
Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.

c. Resiko Likuiditas, yaitu resiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu
memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

d. Resiko Operasional, yaitu resiko yang antara lain disebabkan adanya
ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia,
kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional
bank.

e. Resiko Hukum, yaitu resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek
yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum,
ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan
seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak.

f. Resiko Reputasi, yaitu resiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif
yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

g. Resiko Strategik, yaitu resiko yang antara lain disebabkan penetapan dan
pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak
tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

h. Resiko Kepatuhan, yaitu resiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Para nasabah debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak
seluruhnya dapat mengembalikan kreditnya dengan lancar seperti yang telah
diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, dalam setiap kredit yang diberikan
oleh bank selalu mengandung resiko akan kemungkinan adanya wanprestasi dari debitur.
Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh
debitur.13 Ketiadalaksanaan ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu :

a. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;
b. Debitur melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya;
c. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya;
d. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Melihat dampak kredit bermasalah yang sedemikian besar terhadap penghasilan
dan keuntungan bank, maka setiap adanya gejala yang mensyaratkan adanya kredit
bermasalah harus segera ditangani. Cara penanganan kredit bermasalah diantaranya
dapat dilakukan dengan restrukturisasi kredit dan eksekusi jaminan kredit. Upaya
restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi
upaya Reschedulling, Restructuring dan Reconditioning.14

12 Badriyah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 2.
13 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Pada Umumnya, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.

69.
14 Trisadini P. Usanti, Op. Cit. Hlm.206

331

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Restrukturisasi kredit menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Bank Indonesia
Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan
Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, memberikan pengertian
mengenai restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank
Perkreditan Rakyat dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami
kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui : 1) Penjadwalan
kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu; 2)
Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Kredit yang
tidak terbatas pada perubahan jadual pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan
lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit; dan/atau 3)
Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan Kredit yang menyangkut penambahan
fasilitas Kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi
pokok Kredit baru yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan/atau persyaratan
kembali.

Penyelesaian kredit bermasalah selain melalui restrukturisasi kredit dapat juga
dilakukan dengan melakukan eksekusi atas barang jaminan. Penyelesaian dengan cara
eksekusi benda jaminan dilakukan untuk setelah semua upaya menyelamatkan kredit
tidak berhasil. Penyelesaian dengan mengeksekusi objek jaminan hendaknya dilakukan
dengan memperhatikan pengikatan jaminan secara sempurna sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang jaminan. Sebagaimana diungkapkan oleh Etty
Mulyati : If all attemps have been made to save the credit, but at the end there is still a bad
credit, the settlement is to execute the guaranteed object that has been tied perfectly in
accordance with the provisions of the legislations on the guarantee, whether mortgage,
pledge, fiduciary or burden. 15

Eksekusi benda jaminan dapat dilakukan baik itu melalui penjualan dibawah tangan
maupun melalui pelelangan umum. Hendaknya dalam melakukan eksekusi jaminan
kredit harus terlebih dahulu diusahakan penjualan dibawah tangan, hal ini apabila
debitur masih mau bekerja sama (cooperative), namun apabila tidak dapat tercapai
penjualan dibawah tangan, barulah dilaksanakan eksekusi barang jaminan melalui
pelelangan.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa jaminan utama dalam pemberian
kredit adalah keyakinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan yang berbunyi : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk
melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan
diperjanjikan . Persamaan materi prinsip kehati-hatian antara bank konvensional dan
bank syariah tersebut disebabkan oleh pemberlakuan dual banking system di perbankan
Indonesia, sehingga belum ada pemisahan detail terkait ketentuan operasional
perbankan konvensional dan syariah.16

Keyakinan diatas didapat berdasarkan analisa kredit yang dilakukan, dimana proses
analisa kredit tersebut harus mengandung prinsip kehatihatian yang ada. Analisa kredit

15 Etty Mulyati, 2015, The Implementation of Prudentian Banking Principles to Prevent Debtor With Bad Faith,
Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No.1, hlm 106, https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a5

16 Agus Mujiyono, 2016, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Dan Kredit Di Bmt Hasanah Dan Bri
Unit Mlarak, Ponorogo, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1, hlm. 142,
http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/386

332

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalah
kredit.Melalui hasil analisis kreditnya, dapat diketahui apakah usaha nasabah layak
(feasible) dan marketable (hasil usaha dapat dipasarkan), dan profitable
(menguntungkan), serta dapat dilunasi tepat waktu.

Dalam melaksanakan fungsinya penyaluran kredit kepada perusahaan dan
masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk
melaksanakan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dalam menyalurkan
kredit-kreditnya. Hal ini didasarkan karena resiko yang sangat tinggi dalam melakukan
pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu kegagalan kredit dapat berakibat
pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha bank itu sendiri. Bank yang
sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat
menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran,
serta dapat mendukung efektifitas kebijakan moneter. 17 Penerapan prinsip kehati-hatian
(Prudential Banking Principles) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu
cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak
positif terhadap perekonomian secara makro. Bank wajib bersikap hati-hati (prudent)
dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dititipkan pada pihak bank.18

Berkenaan dengan prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking principles)
dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, prinsip
kehati-hatian dapat dilihat dari perspektif yang berbeda, yaitu : a). Bank harus
menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai lembaga keuangan perbankan, bisnis, dan
proses serta cara menjalankan kegiatan bisnis. b). Menerapkan prinsip kehati-hatian
dalam pemberian pinjaman (kredit), c). Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank
dilakukan untuk menghindari kerugian bank dan untuk melindungi kepentingan
konsumen (nasabah penyimpan).19

Undang-Undang Perbankan tidak menyebutkan secara tegas tentang pengertian
dari prinsip kehati-hatian. Namun dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Prinsip Kehati-hatian adalah
pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat,
kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip
kehati-hatian dalam praktik perbankan diterjemahkan kedalam dua pengertian, Pertama,
terkait dengan masalah performance debitur, sebelum kredit diberikan bank harus
terlebih dahulu memeriksa dan menyelidiki kualitas calon debiturnya. Kedua, terkait
dengan masalah jaminan untuk membayar utang-utangnya, manakala debiturnya default
atau colaps.20

Urgensi penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam perkreditan dan pembiayaan
ini adalah untuk menciptakan kualitas kredit atau pembiayaan yang sehat, sehingga dapat

17 Lindryani Sjofjan, 2015, Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai
Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah, Pakuan Law Review Vol.1 no.2,
https://doi.org/10.33751/.v1i2.927

18 Ida Puji Hastuti, 2016, Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar), Jurnal Repertorium Volume III No.
2, hlm. 85 https://media.neliti.com/media/publications/213214-pelaksanaan-prinsip-kehati-hatian-dalam.pdf

19 Debora Damanik, Paramita Prananingtyas, 2019, Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada
Nasabah, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2, hlm. 724 https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29011

20 Darwance, 2017, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential banking) Dalam Proses Penyaluran

Kredit Perbankandi Indonesia, Jurnal Hukum Progresif: Vol. XI/No.2 hlm. 1978,

https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.207

333

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

memenuhi kriteria kredit atau pembiayaan lancar, yang akan mempengaruhi tingkat
kesehatan bank.21 Ketentuan prinsip kehati-hatian bank berkewajiban untuk
menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko keinginan sehubungan
dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29
ayat (4) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Penyediaan
informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar
akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi
lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.

Tingkat kesehatan bank menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
30/11/KEP/DIR/1997 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum pada
dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif melalui penilaian faktor permodalan,
kualitas aset, manajemen, rentabilitas,dan likuiditas, Kesehatan bank adalah
kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal
dan mampumemenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai
dengan peraturan perbankan yang berlaku .

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan
untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan maka Bank Indonesia
perlu menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya peraturan ini maka
bank diharapkan akan selalu dalam kondisi sehat. Undang-undang No 10 Tahun 1998
tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank
sesuai dengan ketentuan kecakapan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas,
rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib
melakukan kegitan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang
pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam
memberikan kredit.Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga
menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa
regulasi dimaksud antara lain regulasi mengenai Kewajiban Penyusunan dan
Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian
Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, dan jaminan dalam
pemberian kredit. Beberapa regulasi tentang penerapan prinsip kehati-hatian diatas akan
diuraikan dibawah ini.

Agar proses pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan secara konsisten dan
berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan tentang
perkreditan yang dibuat secara tertulis. berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia
telah menetapkan ketentuan tentang kewajiban bank umum untuk memiliki dan
melaksanakan kebijakan tentang perkreditan bank yang didasarkan pada pedoman
penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/ DIR
tanggal 31 Maret 1995. Kebijakan perkreditan tersebut harus dibuat dalam bentuk
tertulis yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana
ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank sebagai berikut
: Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan; Organisasi dan manajemen perkreditan;

21 Lastuti Abubakar, Tri Handayani, 2018, Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan
Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, Jurnal Rechtidee, Vol. 13, No. 1, hlm. 71,
https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4032/Article_4.1

334

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Kebijaksanaan persetujuan kredit; Dokumentasi dan administrasi kredit; Pengawasan
kredit; dan Penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam upaya untuk mengurangi potensi kegagalan usaha bank maka bank wajib
menerapkan sistem kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain dengan melakukan
diversifikasi portofolio penyediaan dana melalui pembatasan penyediaan dana, baik
kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait. Pembatasan penyediaan dana
adalah persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK). BMPK mendapatkan dasar pengaturan dalam UU Perbankan.

Pengaturan tersebut dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank
Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank
Umum. Pengaturan tentang batas maksimum pemberian kredit selanjutnya diperbaharui
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian
dalam kegiatan penyertaan modal. Yang dimaksud dengan Batas Maksimum Pemberian
Kredit adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap
modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas
maksimum pemberian kredit bank.22 Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi
kepentingan dan kepercayaan masyarakat. Selain itu juga memilihara kesehatan dan daya
tahan bank, dimana dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko
dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan dalam BMPK.
Ketentuan demikian telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemusata
pada peminjam tertentu atau pada kelompok peminjam tertentu.

Untuk memelihara kelangsungan usahanya, bank juga perlu meminimalkan potensi
kerugian atas penyediaan dana, antara lain dengan memelihara eksposur risiko kredit
pada tingkat yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, pengurus bank wajib
menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana
serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan transaksi-transaksi
dimaksud. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor
7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Dalam PBI tersebut mewajibkan
bank untuk menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar
kualitas aktiva yang meliputi aktiva produktif dan aktiva non produktif senantiasa dalam
keadaan baik. Aktiva Produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh
penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan
akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse
repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif
serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.23

Selain hal diatas, dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank akan menghadapi
berbagai risiko usaha. upaya untuk mengurangi resiko tersebut, bank wajib menerapkan
prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah tersebut seperti sesuai Peraturan
Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah sebagaimana terakhir diubah denngan PBI Nomor : 5/ 21 /PBI/2003. Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001. Prinsip
mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas

22 Trisadini P. Usanti, Op. Cit. Hlm. 137
23 Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

335

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang
mencurigakan.24

Berdasarkan prinsip mengenal nasabah ini, maka bank berkewajiban untuk
menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam
mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap
rekening dan transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen
risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. 25 Oleh karena itu,
sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi
mengenai: identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan
dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk
dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain, apabila calon nasabah
bertindak untuk dan atasa nama pihak lain, seperti beneficial owner.

Ketentuan Bank Indonesia dalam PBI No.3/10/ PBI/2001 tentang Penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) telah diubah dengan PBI No.
5/21/PBI/2003 dan disempurnakan dengan lahirnya PBI No.11/28/PBI/2009.
Selanjutnya diubah dengan PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Antii
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Penerbitan PBI
yang terakhir ini terkait dengan upaya untuk melakukan pencegahan terhadap
timbulnyaa tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang
menggunakan fasilitas dan produk perbankan.26

Prinsip Mengenal Nasabah salah satunya terdiri dari prosedur manajemen risiko
sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
No. 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari
seluruh kegiatan usaha bank.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan selanjutnya adalah adanya
jaminan kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian
Kredit, jaminan merupakan keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi
kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan
tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang
seksama dan mendalam terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha
dari calon debitur.

Adapun prinsip kehati-hatian yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis
permohonan kredit diimplementasikan melalui Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital,
Colleteral, dan Condition). Sehingga dalam proses pemberian kredit kepada calon debitor
haruslah sesuai dengan pasal tersebut diatas yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-

24 Willy Putra dan Haryati Widjaja, 2018, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di
Bank BRI Cabang Semarang), Jurnal Refleksi Hukum Vol. 3, No. 1, hlm. 86
https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p81-96

25Asep Rozali, 2011, Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan, Jurnal
Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01, hlm. 304
http://www.sthb.ac.id/jurnal/index.php/wawasanhukum/article/view/18/pdf_17

26 Willy Putra dan Haryati Widjaja, 2018, loc. Cit.

336

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

hatian dengan cara melakukan prinsip 5C dengan baik.27. Untuk selanjutnya Prinsip 5 C
dapat diuraikan sebagai berikut :

Character adalah prinsip untuk mengetahui apakah debitur memiliki watak atau
kepribadian yang baik, kejujuran, maupun itikad baik, sehingga apabila terjadi tunggakan
pembayaran tidak akan menyulitkan penagihan di kemudian hari. Penilaian terhadap
character ini dapat dilakukan melalui Trade Checking, cara ini dapat dilakukan pada
waktu survey oleh petugas bank dengan menanyakan riwayat, kondisi serta kepribadian
calon debitur kepada tetangga, maupun melalui telepon dengan cara menanyakan ke
tempat kerja calon debitur apakah calon debitur memiliki hubungan yang baik dengan
rekan kerjanya, riwayat pekerjaan dan prestasi kerjanya. Melalui Sistem Informasi
Debitur (SID) Bank Indonesia Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan
informasi mengenai Debitur, yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang
diterima Bank Indonesia dari Pelapor. Sistem Inforasi Debitur (SID) meruapakan sistem
yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debtur
yang menerima oleh Bank Indonesia. Laporan Debitur dalam Sitem Informasi Debitur
(SID) merupakan laporan yang berisi informasi lengkap mengenai keadaan debitur.28

Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur dimaksudkan untuk membantu Pelapor
dalam memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah penerapan manajemen
resiko dan membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas debitur untuk
pemenuhan ketentuan yang berlaku. Melalui sistem ini dapat diketahui apakah calon
debitur tersebut memiliki pinjaman pada bank lain, nominal, jangka waktu dan bunga
pinjaman, serta kualitas pinjamannya (kolektibitas). Termasuk apakah pinjaman tersebut
masuk dalam daftar kredit macet atau tidak. Berdasarkan hasil Trade Checking dan SID
itulah dapat diketahui mengenai baik atau tidaknya character nasabah tersebut.

Capacity adalah kemampuan calon debitur untuk melakukan pembayaran utang
tepat pada waktunya. Pengukuran capacity ini dapat dilakukan dengan pendekatan
materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan laba rugi dan arus
kas (cashflow) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan yang sama dapat
pula diketahui tingkat solvabilitas, likuiditas dan rentabilitas usaha, serta tingkat
resikonya. Capital merupakan permodalan yang dimiliki oleh calon debitur. Apabila
seorang calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank semestinya sudah
memiliki sebagian dana untuk modal, sehingga permodalan tersebut tidak keseluruhan
berasal dari bank. Dana yang diperoleh dari kredit bank hanya sebagai modal tambahan
saja. Penilaian capital ini dapat dilihat dari besarnya rekening tabungan maupun dari
investasi yang telah dimiliki oleh calon debitur.

Condition of Economy merupakan prospek usaha dari calon debitur, apakah usaha
yang ditekuni oleh calon debitur tersebut memiliki prospek atau masa depan yang baik.
Prospek usaha calon debitur dikemudian hari sangat tergantung dari beberapa faktor,
diantaranya faktor politik, sosial budaya dan kondisi ekonomi secara nasional. Collateral
merupakan jaminan atau agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada bank yang
dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan pelunasan kreditnya. Setiap benda yang
dijadikan jaminan atau agunan kepada bank harus memenuhi beberapa kriteria. Nilai dari

27 Ashofatul Lailiyah, 2014, Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko,
Jurnal Yuridika : Volume 29 No 2, hlm. 228, http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368

28 Hana Tria Sefiyanti, 2016, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Melalui Penggunaan Sistem Informasi Debitor (SID)

Dalam Pemberian Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13/No. 1/, hlm. 109

http://dx.doi.org/10.35973/sh.v13i1.1140

337

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

jaminan harus mencukupi untuk pemberian kredit, nilai benda jaminan tersebut harus
lebih tinggi diatas nilai kredit yang diberikan. Sedangkan yang dimaksud dengan
marketable adalah benda jaminan tersebut semestinya mudah untuk dijual kembali.
Apabila terjadi wanprestasi oleh debitur maka tidak mengalami kesulitan untuk
melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.

Berbeda dengan perbankan konvensional, dalam bank dengan prinsip syari’ah,
pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank syariah dilakukan dengan cara
mengkualifikasikan beberapa komponen yang disingkat dengan istilah CAMELS
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007
Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
CAMELS adalah faktor penilaian yang sangat menentukan predikat suatu kesehatan bank.
Aspek satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, antara lain
Capital (permodalan), Asset quality (kualitas aset), Management (manajemen), Earning
(rentabilitas), Liquidity (likuiditas), Sensivity to market risk (sensivitas terhadap resiko
pasar). Dalam perkembangannya, prinsip CAMELS kemudian dirubah dengan
penggunaan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating), dengan instrumen penilaian
yang lebih komprehensif. Dalam rangka menegakkan berbagai prinsip kehati-hatian atau
prudensial tersebut, perbankan syariah juga harus menerapkan hal yang sama
sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan konvensional.29

Selanjutnya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, khususnya dalam
mengantisipasi timbulnya kredit bermasalah dibelakang hari, maka bank membebankan
jaminan kepada debitur. Jaminan merupakan sarana perlindungan bagi keamanan bagi
kreditur dalam hal menjamin kepastian atas pelunasan hutang debitur atau sebagai
sarana pelaksanaan suatu prestasi oleh pihak debitur atau oleh pihak penjamin debitur.
Keberadaan suatu jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil risiko bank yang
timbul dalam menyalurkan kredit.

Adanya benda jaminan yang diberikan oleh debitur (nasabah) kepada kreditur
dalam hal ini pihak bank merupakan bentuk proteksi atau pengaman bagi pihak bank,
bank menjadi memiliki keyakinan bahwa debitur akan melaksanakan prestasi sesuai
kesepakatan yang telah ditetapkan antara debitur dan pihak bank.30 Perjanjian jaminan
timbul karena adanya perjanjian pokok berupa perjanjian pinjam-meminjam atau
perjanjian kredit. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang bersifat assecor
(accessoir). Perjanjian jaminan dilakukan dengan mengikatkan suatu kebendaan tertentu
atau kesanggupan pihak ketiga, dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian
hukum terkait pengembalian kredit dan sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian
pokoknya.

Upaya untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah dikemudian hari, maka setiap
bank hendaknya perlu melakukan pengelolaan maupun pembinaan kredit sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan pengelolaan risiko atau
manajemen kredit bank yang kurang baik, akan menjadikan tingkat kredit bermasalah
menjadi tinggi. Oleh karena itu penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking)
menjadi sangat penting, sebagai asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan

29 Agus Triyanta, 2019, Menyinergikan Aturan Prudensial Dan Aturan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah
Di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 26, hlm. 122, DOI :
http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art6

30 Gentur Cahyo Setiono, 2018, Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis
Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud), Jurnal Transparansi Hukum, Volume 1, Nomor 1, hlm. 12,
DOI : http://dx.doi.org/10.30737/transph.v1i1.159

338

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

fungsi serta kegiatan usahanya, haruslah menggunakan cara yang tidak merugikan pihak
nasabah dan pihak bank sendiri. Salah satu tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian
(prudential banking) ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat.

PENUTUP
Dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur, Bank wajib mempunyai

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan
pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan. Keyakinan tersebut didapat
berdasarkan analisa kredit yang dilakukan, dimana proses analisa kredit tersebut harus
mengandung prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan
agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan
kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Penerapan prinsip kehati-hatian
tersebut dilaksanakan dalam bentuk Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan
Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas
Aktiva, Sistem Informasi Debitur, prinsip mengenal nasabah dan adanya jaminan dalam
pemberian kredit.

DAFTAR PUSTAKA
JURNAL

Agus Mujiyono, 2016, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan dan Kredit di
BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1,
http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/386

Agus Triyanta, 2019, Menyinergikan Aturan Prudensial Dan Aturan Kepatuhan Syariah
Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 26,
DOI : http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art6

Asep Rozali, 2011, Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam
Praktik Perbankan, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01,
http://www.sthb.ac.id/jurnal/index.php/wawasanhukum/article/view/18/pdf_1
7

Ashofatul Lailiyah, 2014, Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk
Meminimalisir Resiko, Jurnal Yuridika : Volume 29 No 2,
http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368

Darwance, 2017, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudentialbanking)
Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankandi Indonesia, Jurnal Hukum Progresif:
Vol. XI/No.2, https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.207

Debora Damanik, Paramita Prananingtyas, 2019, Prudential Banking Principles Dalam
Pemberian Kredit Kepada Nasabah, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2,
https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29011

Etty Mulyati, 2015, The Implementation of Prudentian Banking Principles to Prevent
Debtor With Bad Faith, Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No.1, ,
https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a5

339

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Gentur Cahyo Setiono, 2018, Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit
Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud),
Jurnal Transparansi Hukum, Volume 1, Nomor 1, DOI :
http://dx.doi.org/10.30737/transph.v1i1.159

Hana Tria Sefiyanti, 2016, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Melalui Penggunaan Sistem
Informasi Debitor (SID) Dalam Pemberian Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR),
Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13/No. 1, http://dx.doi.org/10.35973/sh.v13i1.1140

Ida Puji Hastuti, 2016, Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa
Agunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon
Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar), Jurnal Repertorium Volume III No. 2,
https://media.neliti.com/media/publications/213214-pelaksanaan-prinsip-
kehati-hatian-dalam.pdf

Lastuti Abubakar, Tri Handayani, 2018, Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui
Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan
Bank, Jurnal Rechtidee, Vol. 13, No. 1,
https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4032/Article_4.1

Lindryani Sjofjan, 2015, Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam
Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah,
Pakuan Law Review Vol. 1 no.2, https://doi.org/10.33751/.v1i2.927

Willy Putra dan Haryati Widjaja, 2018, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam
Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang), Jurnal REFLEKSI
HUKUM Vol. 3, No. 1, https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p81-96

BUKU

Badriyah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Yogyakarta, Pustaka
Yustisia.

Irham Fahmi, 2016. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi, Bandung,
Alfabeta

Johannes Ibrahim, 2004, Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian
Kredit Bermasalah, Bandung : Refika Aditama.

Johannes Ibrahim, 2004, Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam
Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi), Bandung : Mandar Maju.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Pada Umumnya, Jakarta, PT. Raja
Grafindo Persada.

Malayu Hasibuan, 2008, Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta

Munir Fuady, 1996, Hukum Perkreditan Dan Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti.

340

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Permadi Gandapradja, 2004, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Jakarta, PT. Gramedia

Pustaka Utama

Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm.93
Rachmadi Usman. 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, PT.

Gramedia Pustaka Utama.
Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2017. Hukum Perbankan, Depok, Kencana,

PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Peraturan Bank Indonesia No.3/10/ PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal

Nasabah (Know Your Customer Principles)
Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005, tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank

Umum
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum

Pemberian Kredit Bank Umum.
Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan
Rakyat
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Antii
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum
Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam
kegiatan penyertaan modal
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari
1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit

341

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
342

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBINAAN TERHADAP PIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PEKANBARU

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
TAHUN 2012

Erpis Candra1, Eddy Asnawi2 , Bagio Kadaryanto3

1Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, email: [email protected]
2Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
3Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

ABSTRAK ARTICLE INFO

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kata Kunci:
Sistem Peradilan Pidana Anak 85 ayat 2 dan ayat 3 mengatakan bahwa wajib pembinaan khusus;
menyelenggarakan pembinaan terhadap anak, baik pembinaan pendidikan, peradilan anak;
pembinaan keterampilan, dan pembinaan kepribadiaan, namun Pada lembaga Pembinaan
kenyataannya kewajiban pembinaan di LPKA ini belum berjalan maksimal, Khusus Anak
terutama pada pembinaan keterampilan dan pembinaan pendidikan. Dalam
pembinaan pendidikan di LPKA adalah pendidikan non formal, mencakup Cite this paper:
kegiatan Paket A untuk sekolah dasar (SD), Paket B untuk sekolah menegah Erpis Candra, E. A. B. K.,
pertama (SMP), dan paket C untuk sekolah menegah atas (SMA). Metode yang 2020. Implementasi
dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data terdiri atas Kewajiban Pembinaan
data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tertier. Dalam Terhadap Pidana Anak
penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik Di Lembaga Pembinaan
kesimpulannya dengan berpikir deduktif.Berdasarkan hasil penelitian Khusus Anak
diketahui bahwa Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Pekanbaru
Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru BerdasarkanUndang- Berdasarkan Undang-
Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Undang Republik
Pidana Anak bahwa pembinaan anak pidana harus memiliki program yang Indonesia Nomor 11
harus dapat memanusiakan anak, mengasuh, membina, membimbing anak Tahun 2012. Widya
pidana. Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai Yuridika: Jurnal Hukum,
kemasyarakatan menurut penulis sesuai dengan penyelenggaraan 3(2).
perlindungan anak. Akibat Hukum Implementasi Kewajiban Pembinaan
Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru
BerdasarkanUndang-Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa perlakuan sistem terhadap
ramah akan anak di aplikasikan seperti pendampingan, pengenalan terhadap
diri sendiri dan lingkungannya, program berupa pembinaan, dan pengasuhan
terhadap pemasyarakatan hingga mempersiapkan ke reintegrasi sosial anak.
pengasuhan pemasyarakatan dapat dilakukan pada saat anak mulai
ditempatkan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

343

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

PENDAHULUAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak
menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan,
pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak
memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan
pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.1
Sehingga dapat didefinisikan Lembaga Pembinaan khusus Anak adalah suatu tempat anak
menjalani masa pidananya yang tetap memperhatikan hak-hak anak seperti
mendapatkan pembimbingan dan pembinaan bagi anak yang bersangkutan

Pembinaan adalah suatu usaha untuk menjadikan yang dibina hidup sehat
jasmaniah dan ruhiniah, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali
keterampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.2
Pembinaan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan
secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggungjawab dalam rangka
menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber
yang tersedia untuk mencapai tujuan.3

Jadi yang dimaksud pembinaan adalah suatu usaha untuk meningkatkan dan
mengembangkan sikap dan pengetahuan anak didik pemasyarakatan secara terarah dan
terartur guna menjadikannnya orang baik dan berguna agar mampu untuk hidup
bermasyarakat yang dilakukan oleh petugas lembaga pembinaan khusus anak.

Anak didik tindak pidana adalah anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan
pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan
belas) tahun.4 Anak didik tindak pidana adalah anak negara yaitu anak yang berdasarkan
putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan ditempatkan di LAPAS Anak
paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.5

Jadi yang dimaksud anak didik tindak pidana adalah anak yang telah diputuskan
oleh pengadilan uuntuk dibina di LPKA dengan batasan usia 18 (delapan belas) tahun.
Sedangkan kriminal adalah kejahatan yaitu tingkah laku yang melanggar hukum dan
melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.6

Kriminal atau kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku
yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat,
melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik

1 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 16
2 Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi, (Bandung: Marja, 2012), hlm. 44
3Ibid., hlm. 20
4 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
5Ibid., hlm. 6
6 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 134

344

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

yang tercantum dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-
undang pidana).7

Jadi yang dimaksud pembinaan anak didik tindak pidana kriminal dalam adalah
suatu usaha untuk mengembangkan sikap dan pengetahuan anak yang menjalani pidana
di LPKA. Melihat keadaan demikian menyebabkan pemerintah perlu segera memikirkan
langkah-langkah yang harus diambil dengan menyelamatkan generasi muda yang telah
mengalami krisis moral sehingga berani berbuat nekat melakukan tindakan-tindakan
yang melanggar hukum dimana perbuatan tersebutcenderung mengarah pada perbuatan
kriminal dan berorientasi pada masa depan anak tersebut dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Maka, pemerintah perlu melakukan pembinaan, memberikan bimbingan,
pendidikan serta perhatian khusus untuk mereka.

Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap anak diserahkan kepada pemerintah.
Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya pembinaan tersebut lebih
diarahkan pada usaha untuk membimbing, mendidik, memperbaiki atau memulihkan
keadaan dan tingkah laku anak tersebut, sehingga anak dapat kembali menjalani
kehidupan sewajarnya ditengah-tengah masyarakat jika telah menyelesaikan masa
hukumannya. Oleh pemerintah pembinaan tersebut diserahkan pada suatu lembaga atau
badan yang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan berada dibawah Departemen
Kehakiman dengan dasar hukum UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang
mengkhususkan pada Lembaga Pemasyarakatan anak dalam hal pembinaan atau
sekarang yang disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).8

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban
seimbang. Hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat
bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus
diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan
kemampuannya pada usia tertentu.9

Kedudukan anak dalam proses peradilan pidana sangat penting, oleh karena itu
perlu diatur tentang hak dan kewajibannya. Anak berhak mengetahui tentang tindak
pidana yang disangkakan dan berhak didampingi ole penasihat hukum pada setiap tahap
peradilan pidana. Penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas
diri anak, mulai dari tahap penyidikan (tersangka), penuntutan (terdakwa), persidangan
sampai pada pelaksanaan pidana (terpidana). Hal ini sangat merugikan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal
85 ayat (2) menyatakan bahwa Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak
memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan
pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

7Ibid., hlm. 138
8 Nani Wita Sembiring, Efektivitas Pe bi aa Narapida a A ak Oleh Le baga Pe asyarakata A ak
Klas II-A Ta ju g Gusta Meda , (Sumatra Utara: Disertai Program Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas, 2009),
hlm. 5
9Ibid

345

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

undangan.10Selanjutnya pasal 85 ayat (3) menyatakan bahwa LPKA wajib
menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas LPKA wajib memperhatikan hak
setiap anak dalamproses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang meliputi:11

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan
umurnya

2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak
manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam
waktu yang paling singkat
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tindak memihak,
dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali/pengasuh dan orang yang dipercaya
oleh Anak
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat
14. Memperoleh pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Petugas LPKA harus pula memperhatikan hak anak yang sedang menjalani pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:12

1. Mendapat pengurangan masa pidana
2. Memperoleh asimilasi
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
4. Memperoleh pembebasan bersyarat
5. Memperoleh cuti menjelang bebas
6. Memperoleh cuti bersyarat
7. Memperoleh hak hak lain sesuai ketentuan

Di pekanbaru sendiri ada 4 (empat) Lembaga Pemasuyarakatan. dan 1 (satu) Rutan.
jadi jumlah seluruhnya dipekanbaru ada 5 (lima), dimana terdiri dari LP Dewasa, LP
Wanita, LPKA, LP Terbuka, dan Rutan, sedangkan di antara yang kelima ini hanya satu
LPKA yg mengacu kepada SPPA. Sebagai Lembaga Khusus Anak ini hanya fokus untuk

10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 ayat (2)
11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Pasal 3
12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 Ayat (1)

346

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

membimbing dan terpisah dari orang dewasa sebagaimana yang diamnatkan dari
Peraturan Perundang-undangan.

Di dalam Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak 85 ayat 2 dan ayat 3 mengatakan bahwa wajib
menyelenggarakan pembinaan terhadap anak, baik pembinaan pendidikan, pembinaan
keterampilan, dan pembinaan kepribadiaan, namun Pada kenyataannya kewajiban
pembinaan di LPKA ini belum berjalan maksimal, terutama pada pembinaan
keterampilan dan pembinaan pendidikan. Dalam pembinaan pendidikan di LPKA adalah
pendidikan non formal, mencakup kegiatan Paket A untuk sekolah dasar (SD), Paket B
untuk sekolah menegah pertama (SMP), dan paket C untuk sekolah menegah atas (SMA)
karena kurangnya tenaga pendidik dari luar sedangkan untuk pembinaan keterampilan
ini di LPKA, terdiri dari kegiatan Pembinaan Pertanian, Peternakan, Pertukarya, Kesenian,
Dan Teknologi Informasi (TI), khusus Teknologi Informasi (TI) tidak berjalan
sebagaimana yang diatur. Data dan fakta dilapangan menunjukkan bahwa memang semua
LPKA wajib menerapakan ini karena sudah menjadi amanat dari UU Nomor 11 Tahun
2012, dan pada prakteknya memang sudah lama mengalami hal tersebut karena ada
beberapa kendala dalam penerapannya.

METODE
Penelitian yang dilakukan dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis

yang lazim disebut juga Socio Legal Research berpangkal tolak pada fenomena hukum
yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk
mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan
peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat
mengindentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.13

Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian
hukum sosiologis lazimnya iaitu (a). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan
(Statute Approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum
yang dihadapi, (b), Pendekatan Kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan
dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi
hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut
erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pembinaan Kantor
Wilayah Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Riau, Kasi
Pembinaan Anak Pekanbaru, Kasubsi Registrasi LPKA Kelas II Pekanbaru yang tentunya
digunakan metode purposive sampling. Sumber data bersumber dari data primer,
sekunder dan tertier dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dalam analisis tidak
menggunakan angka-angka atau statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya,
namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara
lugas.Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan

13Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
2019, hlm 19

347

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

secara induktif, yaitu cara menarik kesimpulan yang bertitik tolak pada hal-hal yang
khusus, untuk kemudian menarik kesimpulan atas dasas aspek-aspek yang sama pada
hal-hal yang khusus tersebut. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan selanjutnya
disimpulkan dengan metode induktif yaitu menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat
khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Terkait dengan hal ini Soejono Dirdjosisworo menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan pembinaan narapidana adalah segala daya upaya perbaikan terhadap narapidana
dengan maksud secara langsung dan minimal menghindarkan pengulangan tingkah laku
yang menyebabkan keputusan hakim tersebut. Lapas mempunyai tugas pemasyarakatan
dan berfungsi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik,
memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan
pemeliharaan keamanan dan tata tertib, serta melakukan urusan tata usaharumah tangga
Lapas. Sistem Pemasyarakatan identik dengan reintegrasi sosial, terpidana tidak hanya
menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek dalam pembinaan.14

Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukanlah tempat untuk menghukum anak, akan
tetapi diharapkan dapat dijadikan tetapi tempat untuk mendidik anak sehingga tidak
akan melakukan tindak pidana lagi. Bentuk pembinaan anak dikembangkan dalam rangka
memelihara masa depan anak yang bersangkutan. Hal tersebut bukan hal yang mudah
untuk diimplementasikan pada semua narapidana anak.

Menurut ibu Meliyani selaku Kepala Bidang Pembinaan Kantor Wilayah Riau
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengatakan bahwa
untuk Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru BerdasarkanUndang-Undang Republik
IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini harusnya
diutamakan karena pada proses pembinaan hak-hak anak harus terpenuhi, karena
mempunyai pengaruh psikologinya.15

Menurut bapak Herman selaku Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Riau mengatakan bahwa seharusnya pembinaan harus
dilakukan karena hal tersebut merupakan amanat dari undang-undang dan peraturan
pemerintah.16

14 Soejono Dirdjosisworo, Sosio Kriminologi: Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan, (Bandung: Sinar
Baru, 1985), hlm. 24.

15Wawancara dengan ibu Meliyani selaku Kepala Bidang Pembinaan Kantor Wilayah Riau Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 5 Agustus 2020 di Kota Pekanbaru

16Wawancara dengan bapak Herman selaku Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan
Dan Anak (P2TP2A) Riau, pada tanggal 11 Agustus 2020 di Kota Pekanbaru

348

Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020

Menurut ibu Hesty Yunita, S.H selaku Kasi Pembinaan Anak Pekanbaru
mengatakan bahwa memang pembinaan sudah dilakukan namun pada kenyataannya
jumlah anggaran dan tenaga pendidik yang tidak memadai.17

Menurut bapak Budi Hamidi, Amd.,S.H.,M.H selaku Kasubsi Registrasi LPKA Kelas
II Pekanbaru mengatakan bahwa dalam hal ini pembinaan terhadap anak di lembaga
sudah dijalankan, hal ini dilihat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Seperti
kesenian, olahraga, kegiatan beribadah, dan lain-lain sebagainya.18

Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi anak
dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau
dasar pemikiran dari peradilan anak (juvenile justice) itu sendiri yang bertolak dari dasar
pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari
perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran
dari peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan
kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan
sosial. Kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat,
tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakankesejahteraan dan
kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan
kesejahteraan sosial.19

Pemasyarakatan berada di depan, tengah, dan penghujung dalam sistem peradilan
pidana. Apabila kita mengikuti apa yang dipahami tentang sistem peradilan pidana, maka
posisi sistem pemasyarakatan hanya berada di penghujung sistem. Dengan kata lain,
pemasyarakatan hanyalah tempat menahan terpidana setelah diproses secara hukum
oleh polisi, jaksa, dan pengadilan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa pemasyarakatan merupakan penghujung di
dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dalam kenyataannya, pemasyarakatan tidaklah sistem yang hanya berperan di
penghujung sistem peradilan pidana. Sebagaimana telah dijelaskan, Rutan dan Bapas jauh
berperan sebelum seseorang diputus menjadi terpidana oleh pengadilan. Sehingga
kenyataan ini mengharuskan masyarakat, khususnya dikaitkan dengan rencana
pembangunan hukum nasional, sebagaimana diperlihatkan oleh RKUHP, maka posisi
sistem pemasyarakatan semakin jelas tidak hanya sebagai penghujung sistem peradilan
pidana, namun juga di awal.Pasal 54 RKUHP menyatakan bahwa tujuan pemidanaan
adalah:

a. Mencegah dilakukannya indak pidana dengan menegakkan norma hukum
demi pengayoman masyarakat;

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga
menjadi orang yang baik dan berguna;

c. Menyelisaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

d. Membebaskan rasa bersalah pad terpidana.

17Wawancara dengan ibu Hesty Yunita, S.H selaku Kasi Pembinaan Anak Pekanbaru, pada tanggal 7
Agustus 2020 di Kota Pekanbaru

18Wawancara dengan bapak Budi Hamidi, Amd.,S.H.,M.H selaku Kasubsi Registrasi LPKA Kelas II
Pekanbaru, pada tanggal 14 Agustus 2020 di Kota Pekanbaru

19 Barda Nawawi dan Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 11.

349