Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Adapun ayat 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik, berbunyi
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa
pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusakk,
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa
pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan
terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat
rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak
sebagaimana mestinya.
Jakarta, Kompas, Com ( 28 Maret 2018 ) Selain itu terhadap dana nasabah yang hilang
karena kejahatan skimming, Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) meminta bank-bank yang
terdampak tindak kejahatan skimming untuk mengecek seluruh mesin ATM yang
dimilikinya. Ini dilakukan guna memastikan mesin ATM tidak dipasangi perangkat
skimmer atau kamera tersembunyi. OJK pun menyatakan bakal selalu mengevaluasi
manajemen risiko sistem keamanan perbankan. Selain itu, bank-bank juga harus
mengganti dana nasabah yang hilang karena menjadi korban kejahatan skimming. "Bagi
nasabah yang dirugikan karena skimming, bank akan menggantinya. Kartu ATM
disarankan diganti yang pakai cip," ujar Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK
Slamet Edy Purnomo di Jakarta, Rabu (21/3/2018). Baca juga : Antisipasi Skimming, Bank
Mandiri Perketat Patroli ke Mesin ATM Dia mengatakan, kejahatan skimming yang telah
diungkap merupakan nasabah dari BRI dan Bank Mandiri. Meski demikian, Slamet tidak
menyebutkan bank lain yang terkena kejahatan skimming selain kedua bank tersebut.
"Sudah ada datanya. BRI dan Bank Mandiri, tapi semua (dana) diganti bank," jelas Slamet.
Adapun Pengamat Ekonomi dan Perbankan dari Institute for Development of Economics
and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan, kejahatan skimming
telah terjadi di Indonesia sejak tahun 2014. Kejahatan skimming juga pernah terjadi di
negara maju macam Inggris dan Jerman. Untuk itu, agar terhindar dari kasus skimming,
perbankan harus secara teratur mengecek mesin ATM dan mengingatkan kembali
nasabah untuk lakukan penggantian PIN secara rutin
2. Upaya yang di lakukan Bank untuk mencegah Tindakan kejahatan Skimming.
Upaya-upaya/mitigasi yang dilakukan Bank dalam hal ini penulis melakukan wawancara
dengan Bapak Wawan Suprianto, Branch Operation dan Service Manager , Bank Syariah
Mandiri Cabang Pangkalan Bun , Kalimantan Tengah, adalah
a. Menginfokan kepada nasabah agar segera mengganti kartu magnetic strip menjadi
kartu ATM GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) yang berstandar Bank Indonesia.
Sehingga upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya skimming adalah
mengganti kartu debit dari teknologi pita magnetik ke kartu yang dilengkapi cip. Sebab,
data nasabah yang bisa diambil oleh pelaku kejahatan adalah yang tersimpan di kartu
yang dilengkapi pita magnetik. Kini Indonesia telah memiliki sistem pembayaran
domestik bernama Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dimana sistem ini
mengintegrasikan berbagai instrumen kanal pembayaran secara nasional. Dilengkapi
dengan teknologi chip untuk memberikan keamanan transaksi finansial. Nasabah bisa
200
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
menggunakan Kartu Debit/ATM Domestik berlogo Nasional (GPN) tidak hanya pada
mesin EDC atau terminal ATM Bank tertentu saja melainkan di mesin EDC atau terminal
ATM Bank apapun yang memiliki logo GPN di seluruh Indonesia.
b. Mengedukasi Nasabah agar hati hati dalam melakukan transaksi di mesin ATM,
perhatikan keadaan mesin ATM, apakah ada yang mencurigakan. Pilih lokasi ATM yang
aman, jangan memilih transaksi di mesin ATM yang lokasinya sepi, selain itu pihak
perbankan harus secara rutin memberikan informasi dan sosialisasi kepada nasabahnya
untuk selalu berhati-hati menggunakan kartu ATM, bagaimana mengenali ruang ATM
standar, cara menggunakan ATM yang aman, serta call center yang benar untuk layanan
informasi pengaduan terhadap pemilik kartu ATM, karena banyak di temukan stiker
yang di tempel pada mesin ATM yang menginfokan nomor Call Center yang salah yang di
tempel oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
c. Mensosialisasikan kepada nasabah untuk sering sering mengganti PIN, karena ketika
kartu ATM di Skimming ketika nasabah melakukan penggantian PIN ATM, maka
perekaman data nasabah pada kartu tersebut akan teracak dan tidak berfungsi lagi.
d. Pihak perbankan juga sudah memasang Pin Pad dan CCTV , di mana Pin Pad yang di
letakan di atas tombol mesin ATM berfungsi untuk mencegah dan meminimalkan resiko
perekaman PIN nasabah oleh kamera pengintan, sedangkan CCTV berfungsi untuk
merekam kegiatan nasabah di mesin ATM sehingga bila terjadi hal hal yang tidak di
inginkan bank dapat menelusuri kejadian tersebut dari rekaman CCTV yang ada
3. Kendala yang di hadapi Bank dalam pencegahan tindakan kejahatan Skimming.
a. Seperti yang penulis kutip dari economi.okezone.com PT Bank Rakyat Indonesia
memaparkan kendalanya dalam migrasin kartu debit dari pita magnetic (magnetic
strip) ke teknologi chip. Sebagaimana di ketahui Bank Indonesia agar perbankan
menggunakan tecnologi chip pada kartu debit sebagai antisipasi adanya kejahatan
cyber ( cyber crime) yang salah satunya adalah skimming. Menurut Direktur Utama
BRI Suprajarto, memaparkan kendala yang di alami perseroan adalah dalam proses
pembuatan chip iti sendiri. Sebab fihak yang memiliki kewenangan untuk mencetak
chip yang memiliki kode keamanan sangat terbatas yaitu Percetakan Negara
Republik Indonesia (PNRI) dan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Di
mana saat ini kedua perusahaan tersebut kebanjiran order pembuatan teknologi cip
dalam kartu debit.
Hal ini setelah BI meminta bank besar mempercepat implementasi cip dalam kartu
debit. BI ingin agar sampai akhir tahun ini sudah lebih dari 30% kartu debit bank
menggunakan teknologi cip. Suprajarto, Direktur Utama BRI bilang perusahaan yang
bisa mencetak teknologi cip dalam kartu debit terbatas. "Kalau kita memproses
pembuatan cip ini, perusahaan yang bisa melayani terbatas," kata Suprajarto dalam
paparan kinerja, ( Kontan.co.id,) Kamis ,3 Mei 2018.
Apalagi saat ini hampir semua bank besar ingin mempercepat proses pencetakan
kartu cip. Perusahaan seperti PNRI dan Peruri juga tidak bisa menaikkan kapasitas
secara drastis. Hampir semua perbankan minta itu (kartu chip), oleh karena itu
mereka kapasitasnya enggak bisa dinaikkan jadi puluhan juta ini perlu ada tahapan,"
ujarnya di Kantor BRI Pusat, Jakarta, Kamis (3/5/2018). Dengan jumlah nasabah
sekitar 70 juta orang, Suprajarto mengatakan bahwa BRI membutuhkan proses yang
tentunya lebih memakan waktu ketimbang bank dengan nasabah lebih sedikit.
201
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
b. Ketua Komite VII ASPI Santoso Liem mengungkapkan, saat ini industri perbankan
telah memulai transisi penggunaan chip dari pita magnetik pada kartu ATM dan/atau
kartu debit. Kendati demikian, Santoso memperkirakan jumlah kartu ATM dan/atau
debit yang disertai chip masih kurang dari 10 persen dari total kartu yang beredar.
Menurut Santoso, dari segi keamanan, kartu yang disertai chip memang lebih aman.
Pasalnya, kartu chip lebih sulit digandakan dibandingkan kartu yang memiliki pita
magnetik. Dengan demikian, risiko mengalami kejahatan dengan modus skimming
bisa lebih kecil bagi nasabah. Namun, menurut dia, biaya pencetakan kartu chip lebih
mahal dibandingkan kartu pita magnetik. Sebagai pembanding, Santoso
menyebutkan biaya produksi satu keping kartu pita magnetik hanya sekitar 20
hingga 25 sen dolar AS. Sementara itu, biaya produksi satu keping kartu chip
mencapai US$1.( CNN Indonesia | Rabu, 21/06/2017 )
PENUTUP
Kesimpulan
1. Untuk Perlindungan hukum terhadap nasabah Bank sudah terlindungi dengan
Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tetntang Otoritas Jasa Keuangan. Dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik.
2. Bank Juga harus melakukan pencegahan terhadap tinadakan Skimming dngan
cara,
- Menginfokan kepada nasabah agar segera mengganti kartu magnetic strip
menjadi kartu ATM GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) yang berstandar
Bank Indonesia yang sudah di lengkapi Chip.
- Mengedukasi Nasabah agar hati hati dalam melakukan transaksi di mesin
ATM.
- Mensosialisasikan kepada nasabah untuk sering sering mengganti PIN,
- Pihak perbankan agar memasang Pin Pad dan CCTV.
3. Kendala yang dihadapi Bank dalam dalam pencegahan tindakan kejahatan
Skimming adalah :
- Pada proses pembuatan chip iti sendiri. Sebab fihak yang memiliki
kewenangan untuk mencetak chip yang memiliki kode keamanan sangat
terbatas yaitu Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan Percetakan
Uang Republik Indonesia (Peruri). Di mana saat ini kedua perusahaan tersebut
kebanjiran order pembuatan teknologi cip dalam kartu debit.
- Mahalnya biaya pembuatan kartu ATM bertekhnologio Chip
Saran
Bank selain menggganti uang nasabah juga agar selalu melaporkan setiap kejahatan
skimming ke pihak yang berwajib untuk di proses secara hukum dan dihukum dengan
hukuman maksimal untuk memberi efek jera pada para pelaku ataupun yang berniat
untuk melakukan kejahatan skimming.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Budi Suhariyanto, 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi
Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: Rajawali Press,
202
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Lukman Santoso, 2011. Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia,.
Jurnal
Dian Ekawati Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang Perlindungan hukum
terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan skimming ditinjau dari
perspekti teknologi informasi dan perbankan
Undang Undang
Undang Undang RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan
Undang Undang RI Nomor 21 tahun 2011 Tetnatng Otoritas Jasa keuangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Internet
CNN Indonesia | Rabu, 21/06/2017 )
Detik News, 18 Maret 2018
Economi.okezone.com
Investor Daily.
Kontan.co.id,) Kamis ,3 Mei 2018..
203
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
204
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHATERHADAP DUOPOLI PELAKU
USAHATRANSPORTASI ONLINE DI INDONESIA
Lia Amalia1
1Fakultas Hukum, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, email: [email protected]
ABSTRAK ARTICLE INFO
Globalisasi telah mengubah masyarakat yang dulunya berpola konvensional Kata Kunci:
dengan ruang terbatas untuk beralih ke masyarakat dengan pola modern atau Pelaku Usaha Inovasi
yang lebih kita kenal dengan pola digital. Munculnya pola digital tersebut Disruptif; Transportasi
menghadirkan celah bagi pelaku usaha berinovasi disruptif yang perlahan Berbasis Online;
tapi pasti memasuki pasar Indonesia. Salah satu indikasi munculnya hal Struktur Pasar;
tersebut adalah adanya pelaku usaha angkutan berbasis online yang telah Duopoli; Hukum
merubah struktur pasar angkutan dari pelaku usaha konvensional menjadi Persaingan Usaha.
monopoli menjadi oligopoli dalam bentuk yang paling sederhana atau biasa
disebut dengan istilah 'duopoli'. Duopoli ini memiliki beberapa dampak, baik Cite this paper:
bagi pelaku usaha lain maupun bagi pelanggan yang kini terkesan dimanjakan Amalia, L., 2020.
dengan kehadiran para pelaku usaha tersebut. Tentunya dampak ini juga Perspektif Hukum
harus dinilai dari perspektif hukum persaingan usaha dimana para pelaku Persaingan Usaha
usaha yang ada dan tidak berbasis digital menganggap hal tersebut Terhadap Duopoli
merupakan ancaman bagi persaingan usaha mereka. Berdasarkan uraian di Pelaku Usaha
atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum persaingan Transportasi Online Di
usaha terhadap duopoli pelaku usaha angkutan online di Indonesia dan Indonesia. Widya
mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Untuk itulah penulis Yuridika: Jurnal Hukum,
melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis 3(2).
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa duopoli ini terbukti dalam
bisnis transportasi online di Indonesia dengan model duopoli Bertrand dan
berdampak pada persaingan usaha.
PENDAHULUAN
Globalisasi mengubah masyarakat yang dulu berpola konvensional dengan ruang
gerak yang serba terbatas menjadi masyarakat dengan pola-pola modern atau yang lebih
kita kenal dengan pola-pola digital. Melalui globalisasi serta keterbukaan teknologi
informasi maka kegiatan di segala bidang menjadi bersifat terbuka sehingga
mengakibatkan komunikasi dan informasi dapat diakses dan dilakukan di mana saja dan
kapan saja.
Hal ini secara historical sejalan dengan pertama kalinya konsep persaingan muncul,
yaitu pertama kali muncul dari konsep kelangkaan ekonomi (economic scarcity), di mana
205
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
kelangkaan ekonomi ini menimbulkan ide diantara pada pelaku usaha atau individu
untuk menciptakan inovasi dengan memperdagangkan barang atau jasa berdasarkan
keahliannya dengan membentuk pasar untuk mencari untung yang sama dan pada
akhirnya menimbulkan persaingan di antara para pelaku usaha. Kondisi ini sebenarnya
merupakan suatu karakterisktik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung
untuk saling mengungguli dalam banyak hal.1
Persaingan yang dimunculkan dari inovasi-inovasi yang dibuat oleh para pelaku
usaha lama-kelamaan membentuk suatu era bernama ekonomi digital. Indikasi adanya
perekonomian berbasis digital ini adalah adanya kemajuan teknologi yang salah satunya
ditandai dengan kehadiran inovasi disruptif (disruptive innovation).
Istilah inovasi disruptif (disruptive innovation) ini pertama kali diperkenalkan oleh
seorang Professor dari Harvard bernama Clayton M Christensen dalam artikelnya di
Harvard Bussiness Review.2 bahwa, gagasan disruptive innovation ini menggambarkan
proses di mana perusahaan yang lebih kecil dengan sumber daya yang sedikit menantang
bisnis lama yang sudah mapan yang biasanya hanya terfokus pada layanan pelanggan
yang paling menguntungkan dan mengabaikan beberapa sektor kebutuhan yang lain.
Para pelaku usaha disruptif mulai menargetkan segmen-segmen yang diabaikan lalu
mendapatkan pijakan dengan memberikan fungsionalitas yang lebih cocok dan seringkali
lebih murah, kemudian para pelaku usaha tersebut naik ke kelas atas dan memberikan
kinerja yang dibutuhkan pelanggan utama yang saat ini ada dan mempertahankan
keuntungan yang mendorong keberhasilan mereka. Tahap selanjutnya adalah pelanggan
umum mulai beradaptasi dengan kinerja yang ditawarkan oleh pelaku usaha disruptif dan
disinilah gangguan mulai terjadi. (terutama pada pasar).
Inovasi disruptif ini dapat kita lihat di Indonesia contohnya adalah pada pelaku
usaha transportasi online. Contohnya dengan hadirnya transportasi online seperti
GrabCar, dan Gocar yang mengubah konstelasi persaingan dibidang taksi. Di mana Taksi
Online walaupun memiliki pasar bersangkutan dengan Taksi Konvensional namun dengan
sistem aplikasi yang digunakannya pelanggan hanya membutuhkan smartphone, aplikasi
itu sendiri dan tentunya jaringan internet, dan taksi online tersebut akan tiba tepat di
mana pelanggan memesan. Hadirnya transportasi online ini harus dilihat pula bahwa
pada hakikatnya hukum itu dinamis ia harus bergerak mengikuti kebutuhan dan
perkembangan subjek hukum.3
Dalam konteks ini kita melihatnya dari sisi hukum persaingan usaha, yaitu dengan
dipegangnya transportasi online oleh dua pelaku usaha ini yaitu Gojek dan Grab dengan
struktur duopoli ini, maka industri transportasi online perlu diawasi agar tidak
melakukan praktik-praktik monopoli. Karena jika terjadi praktik-praktik monopoli, maka
transportasi online dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik terhadap
konsumen, mitra penyedia jasa (pengemudi dan pemilik kendaraan) maupun pelaku
usaha lain a.k.a pelaku usaha transportasi konvensional.
1 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta,2002 hlm.13.
2Anonim,2020, What is Disruptive Innovation. URL: https://hbr.org/2015/12/what
isdisruptiveinnovation? (25 April 2020, 16: 25 WIB).
3 Arpan Zaman, Usaha-Usaha Memasyarakatkan Hukum di Dalam Masyarakat, Jurnal Cendekia Hukum,
Volume 2, Nomor 3, Maret 2018, hlm.8.
206
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan mengangkat permasalahan bahwa bagaimanakah perspektif hukum persaingan
usaha terhadap duopoli pelaku usaha transportasi online di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan/referensi baik
dokumen hukum maupun non hukum. Dokumen hukum yang digunakan oleh penulis
bersifat primer, sekunder maupun tersier.4
Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu
dengan cara melakukan inventarisasi dan analisis terhadap bahan-bahan pustaka yang
dijadikan referensi dalam penelitian ini.
Adapun bahan-bahan hukum yang akan dipergunakan untuk memperoleh data
dalam penelitian ini, dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:5
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini antara lain Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, dan Permenhub Permenhub No.32 tahun 2016 mengenai
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam
Trayek
b. Bahan hukum sekunder, yaitu:
Bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak
mengikat, berupa penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, misalnya buku,
majalah, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian serta pendapat
para pakar hukum.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang sifatnya sebagai pelengkap dari bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia
dan Kamus Hukum.
Adapun dokumen non hukum yang penulis gunakan akan diambil di media online
Indonesia dan luar Indonesia terpercaya Dan juga karena belum banyak yang meneliti
mengenai permasalahan ini maka penulis melakukan wawancara dengan para pakar
hukum persaingan usaha, Sementara itu metode pengolahan dan analisa data yang akan
digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menguraikan persoalan dan fakta-
fakta yang diterangkan secara tertulis dari bahan kepustakaan dan akan dianalisa dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.
Penyusunan karya ilmiah ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis
perspektif hukum persaingan usaha terhadap duopoli pelaku usaha transportasi online di
Indonesia. Dengan ini saya menyatakan (menjamin) bahwa karya ilmiah ini dilakukan
secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan,
sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah karya akhir.
Semua elemen karya, kutipan tulisan dan atau pemikiran orang lain yang digunakan
di dalam penyusunan pengkaryaan, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak,
telah dikutip dan disertakan sumbernya dengan baik dan benar menurut kaidah
akademik yang berlaku. Pengkaryaan ini belum pernah diajukan pada pendidikan
program sarjana di perguruan tinggi manapun.
HASIL DAN PEMBAHASAN
4 Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo, Jakarta, 1985,
hlm.185.
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.
207
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Budaya konsumtif serta keberadaan dua perusahaan online yaitu Grab dan Gojek
sudah kadung melekat di hati para konsumennya di Tanah Air. Ini menjadi alasan
mengapa GoJek dan Grab bertumbuh dengan sangat pesat di Indonesia.
Tahun 2015 merupakan tonggak sejarah perubahan layanan transportasi publik
personal di Indonesia, yaitu dengan perkembangan transportasi online yang sangat pesat.
Saat ini layanan transportasi publik personal non-online (konvensional) sudah jauh
berkurang, dan kemungkinan beberapa waktu mendatang akan tinggal menjadi sejarah.
Tahun 2015, Indonesia dilayani 3 perusahaan transportasi online yaitu Uber, Grab, dan
Go-Jek. Di antara ketiga perusahaan tersebut, nampaknya Go-Jek memiliki pangsa paling
besar. Beberapa sumber informasi menyebutkan bahwa tahun 2016 Go-Jek memiliki
pangsa pasar lebih dari 50%. Persaingan transportasi online tampaknya cukup ketat.
Berdasarkan teori Structure Conduct Performance (SCP) persaingan ini semestinya
menghasilkan benefit dan kesejahteraan yang cukup baik bagi masyarakat, apakah
berupa kualitas layanan, maupun tingkat harga yang sesuai. Meskipun belum ada
publikasi data yang akurat, berapa benefit yang diterima masyarakat karena adanya
transportasi online ini, namun semakin eksisnya transportasi online merupakan pertanda
bahwa masyarakat mendapat manfaat lebih dengan layangan transportasi publik
personal online dibanding konvensional. Tahun 2018, terjadi perubahan yang signifikan
dalan industri transportasi online. Tahun 2018, tepatnya tanggal 26 Maret, Grab secara
resmi mengakuisisi Uber, termasuk Indonesia. Hal ini tentu akan mengubah peta industri
transportasi online di Indonesia. 6
Struktur yang ada saat ini tinggal ada dua pemain (perusahaan). Dikutip dari laman
sumber lain, Go-Jek sekarang telah beroperasi di 207 kota di empat negara di Asia
Tenggara, 203 diantaranya berada di Indonesia dan Grab telah hadir di 339 kota di
delapan negara, dan 224 ada di Indonesia. Dilansir dari Tirto Id jumlah pengguna gojek
hingga tahun 2020 ini adalah sekitar 29,2 Juta per bulan dengan jumlah mitra pengemudi
sekitar 2 juta. Sedangkan Grab memiliki jumlah pengguna sekitar 18 Juta dengan mitra
sebesar 28 Juta.7 Kendati kedua perusahaan sama-sama memiliki visi untuk menguasai
pasar, namun di pasar Indonesia mereka bisa menjadi pemimpin di pasar yang berakhir
dengan duopoli.
Dengan struktur duopoli ini maka secara praktis akan sangat mudah bagi
perusahaan untuk melakukan strategi dan praktik monopoli dengan membuat
kesepakatan di antara dua perusahaan yang ada. Duopoli ini merupakan bentuk paling
sederhana dari oligopoli.
Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak didefinisikan secara eksplisit arti dari oligopoli ini.
Namun L. Budi Karmanto melalui bukunya mendefinisikan oligopoli sebagai suatu
struktur pasar dimana Sebagian besar komoditi (barang dan jasa) dalam pasar tersebut
dikuasai oleh beberapa perusahaan apabila perjanjian tersebut dapat menyatukan
perilakunya maka terjadilah struktur pasar yang bersifat oligopoli kolusif (adanya
perilaku Bersatu).8
Secara harfiah, pasar oligopoli berarti ada beberapa penjual di pasar.9 Sedangkan
secara istilah pasar oligopoli dapat diartikan sebagai keadaan di mana hanya ada
6 Dr Murti Lestari M.Si. Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. 2018.
7 Zaenudin Ahmad, Kala Grab dan Gojek Goyah Akibat Corona, https://tirto.id/kala-grab-dan-gojek-
goyah-akibat-corona-fKxg, yang. diakses pada tanggal 7 September 2020, Pukul 21:56 WIB.
8 L.Budi Karmanto. Hukum Persaingan Usaha, Laros, Surabaya, 2008, hlm.136.
9 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 95.
208
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
beberapa perusahaan yang menguasai pasar baik secara independen, maupun diam-diam
bekerja sama.10
Adanya larangan perjanjian oligopoli ini terjadi karena menciptakan persaingan
usaha yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan tujuan diadakannya persaingan usaha
yangh sehat yaitu untuk memberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha untuk
dapat bersaing secara sehat. Definisi struktur pasar oligopoli terlihat dari karakteristik
pasarnya yaitu:
a. Hanya Sedikit perusahaan dalam industri.
b. Produknya homogen atau terdiferensiasi.
c. Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi
d. Kompetisi non harga. 11
Dalam menentukan berapa jumlah perusahaan yang dapat dikatakan bahwa telah
terjadi monopoli tersebut secara teoritis sulit untuk menentukannya namun dalam dasar
analisis ini biasanya jumlah perusahaan hanya terdapat 2 perusahaan yang berkolusi atau
disebut dengan duopoli.
Dalam pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi selain dari adanya
oligopoli berbentuk perjanjian, oligopoli juga bisa berasal dari suatu ikatan ekonomi yang
berasal dari sebuah strandar perilaku untuk mencegah suatu kerugian ekonomi dimana
pihak yang ikut dalam perjanjian tersebut akan beruntung jika ikut dalam strategi yang
ada atau dapat kita sebut dengan mengikuti arus dan akan tergilas jika tidak mengikuti.
Ini sejalan dengan terdapatnya dua jenis perjanjian dalam oligopoli. Yaitu:
a. Express Agreement
Adalah perjanjian yang secara tgas dan nyata, dengan adanya pengakuan bahwa telah
terjadi kesepakatan antar pelaku udaha baik secara tertulis maupun lisan.
b. Tacit Agreement
Adalah jika perilaku seseoarang atau sekelompok pelaku usaha membuat pelaku
usaha lain “ikut dengan caranya sehingga seolah-olah telah terjadi perjanjian. 12
Dengan kata lain, tacit agreement inilah yang dapat kita sebut oligopoli berbentuk
ikatan ekonomi bukan oligopoli berbentuk perjanjian.
Sejalan dengan penjelasan diatas dalam duopoli jika salah satu produsen
menurunkan harganya maka yang lain akan mengikuti dengan menurunkan harga
produknya juga, tetapi jika salah satu produsen menaikan harganya maka produsen lain
tidak akan mengikuti strategi tersebut, itu karena jika seorang produsen menaikan
harganya dan yang lain tidak mengikuti dengan tidak menaikan harga, maka produsen
yang menaikan harga tersebut akan kehilangan penjual dan permintaan terhadap
produknya akan menurun tajam.13
Dalam duopoli penjual pertama harus mamperhatikan reaksi penjual kedua, dan
dalam duopoli penjual juga harus menentukan berapa jumlah barang yang akan
diproduksi dan juga menentukan harga yang akan ditawarkan di pasaran. Untuk
10 M. Nur Rianto dan Euis Amalia, Teori Mikroekonomi, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 137.
11 Pratama Rahardja & Mandala Manurung. Pengantar Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia, Salemba
Jakarta, 2008, hlm.175.
12 Rezmi Febrina, Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing), Jurnal Selat, Volume 4 No.2, Fakultas
Hukum Universitas Lancang Kuning, Rumbai, 2017, hlm.4.
13T. Sunaryo, Ekonomi Manajerial Aplikasi Teori Ekonomi Mikro, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm 174.
209
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
menjelaskan hal tersebut maka duopoli dibagi menjadi beberapa model yaitu sebagai
berikut:
Model Cournot
Jika dalam pasar terdapat 2 perusahaan maka masing-masing perusahaan akan
menentukan berapa banyak kuantitas yang akan diproduksi, setelah menentukan jumlah
produksi maka mereka akan menentukan harga yang bisa diterima di pasar.
Keseimbangan model Caurnot ini akan terjadi jika a) Pelaku Usaha A bisa mendapatkan
keuntungan maksimal, b) Pelaku Usaha B mendapatkan keuntungan maksimal juga dan
c) seluruh produksi pelaku usaha A dan B telah habis dalam pasar.
Keseimbangan dalam model Cournot ini hampir sama atau hampir mendekati
dengan keseimbangan pasar bersaing sempurna. 14 Jadi pada intinya dalam model
Cournot, para pemain kunci dalam duopoli membuat pengaturan untuk membagi pasar
menjadi dua dan membagikannya. Model Cournot berasumsi bahwa dalam duopoli, setiap
perusahaan menerima harga barang dan jasa berdasarkan kuantitas atau ketersediaan
barang dan jasa. Kedua perusahaan berusaha untuk mempertahankan hubungan
reaksioner kaitannya dengan harga pasar. Masing-masing perusahaan berubah dan
membuat penyesuaian untuk produksi. Ini berakhir ketika keseimbangan dicapai dalam
bentuk bagian yang sama dari pasar untuk masing-masing perusahaan.
Model Bertrand
Bertrand mengkritik model duopoli Cournot. Menurutnya, persaingan akan selalu
didorong oleh harga. Dalam model ini seorang penjual dalam menentukan harga itu
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal yaitu dengan cara menghitung
harga yang telah di sepakati bersama. Dalam model ini masing-masing perusahaan
berharap pesaingnya itu untuk tetap mempertahankan tingkat harga jualnya.
Ilustrasinya jika perusahaan A menurunkan harganya, maka perusahaan B tidak
akan diam saja, dia juga akan menurunkan harga demi agar pasarnya tidak hilang. Dan
jika para produsen itu terus berlomba-lomba menurunkan harga maka dalam situasi ini
ada yang diuntungkan yaitu masyarakat, karena masyarakat untuk mendapatkan barang
yang mereka inginkan itu mereka dapat membeli dengan harga yang rendah. tetapi
sekarang yang menjadi masalah adalah, kapan keseimbangan itu akan tercapai jika
produsen-produsen itu terus menurunkan harganya, jawabannya adalah para produsen
tersebut akan berhenti menurunkan harga jika harga mereka sama dengan biaya
marginal. dan antara pelaku usaha A dan B tidak akan menurunkan harganya lagi. karena
jika itu terjadi berarti mereka jual-rugi dan tidak akan mendapatkan untung.15
Maka dalam model bertrand ini, masing-masing perusahaan tidak mengarah kepada
keuntungan pasar yang maksimum dan juga tidak pada tingkat keuntungan yang rendah.
Model Bertrand ini juga mengidentifikasi bahwa konsumen, ketika diberi pilihan antara
barang dan jasa yang setara atau serupa, akan memilih perusahaan yang memberikan
harga terbaik. Ini akan memulai perang harga, dengan kedua perusahaan menjatuhkan
harga, yang menyebabkan hilangnya keuntungan yang tak terhindarkan.
Model Chamberlin
Sekitar periode 1930-an hingga 1940-an, asumsi pasar yang kompetitif dianggap
kurang mampu menjelaskan perilaku perusahaan. Hal ini, ditandai dengan munculnya
teori kompetisi yang tidak sempurna (imperfect competition) oleh Joan Robinson (1933)
dan analisis kompetisi monopolistik oleh Edward Chamberlin (1933). Dua teori tersebut
14 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, RajaGrafindo Persada, Jakarta,2007, hlm. 176.
15 Ibid., hlm.180
210
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
selanjutnya mendorong munculnya analisis aktivitas industri yang memperhatikan isu,
seperti duopoli, oligopoli, diversifikasi produk, perilaku iklan, penelitian dan
pengembangan, serta kebijakan harga dalam perusahaan atau industri. Pada masa ini,
Harold Hotelling mengakomodasikan aspek diferensiasi barang dan dimensi spasial
untuk menjelaskan kompetisi di pasar. Pada waktu yang sama, Kelvin Lancaster
membangun teori konsumen yang lebih relevan dengan perilaku industri. Kemudian, Von
Neumann dan Morgensten, pada tahun 1940-an membangun teori permainan yang
selanjutnya dijadikan dasar pengembangan teori perusahaan. Pada fase ini, seiring
munculnya berbagai analisis ekonomi terkait industri yang lebih relevan bagi perusahaan
dan industri, teori perusahaan tradisional harus mengalami banyak penyesuaian. 16
Model cournot maupun model Edgeworth menggunakan asumsi yang sangat
sederhana, bahwa kedua perusahaan oligopoli (doupolis) tidak pernah mengakui saling
ketergantungan antar mereka. Namun, dengan mempelajari model-model ini akan
diperoleh suatu petunjuk mengenai sifat saling ketergantungan perusahaan oligopoli dan
juga mereka adalah pelopor dari model-model yang lebih realistis. Salah satu model yang
lebih realistis adalah model Chamberlin. Chamberlin memulai analisisnya dengan asumsi-
asumsi dasar yang sama seperti Cournot. Akan tetapi, Chamberlin mengasumsikan lebih
lanjut bahwa perusahaan duopoli mengakui saling ketergantungan antar mereka.
Akibatnya adalah bahwa tanpa suatu bentuk kesepakatan atau kerjasama, perusahaan
doupoli itu menetapkan harga-harga yang sama, menjual jumlah yang sama, dan
memaksikumkan keuntungan bersama mereka.
Chamberlin memulai analisisnya dengan asumsi-asumsi dasar yang sama seperti
Cournot. Akan tetapi, Chamberlin mengasumsikannya lebih lanjut yaitu saling mengakui
ketergantungan antar mereka. Akibatnya adalah bahwa tanpa suatu bentuk kesepakatan
atau kerja sama, perusahaan dupoli itu menetapkan harga-harga yang sama, menjual
jumlah yang sama dan memaksimumkan keuntungan bersama mereka.
Pada model ini equilibrium yang stabil dapat dicapai dengan harga monopoli yang
ditentukan oleh seluruh perusahaan disana, bila perusahaan-perusahaan monopoli
mengetahui bahwa ada saling ketergantungan antara mereka dan bertindak sedemikian
rupa untuk memaksimalkan laba industri (laba monopoli). Pada kenyataannya
perusahaan- perusahaan menyadari rasa saling ketergantungannya. 17
Perusahaan-perusahaan tidak lugu atau sesederhana asumsi Cournot maupun
Bertrand. Perusahaan–perusahaan, bila merubah harga maupun output telah menyadari
pengaruh langsung maupun tidak langsung atas keputusan mereka tersebut. Pengaruh
langsung akan terjadi kalau pesaing diasumsikan tetap pasif (seperti dikemukakan oleh
Cournot dan Bertrand). Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah merupakan hasil dari
kenyataan di manaa pesaing tidak akan tetap pasif, tetapi bereaksi terhadap keputusan
perusahaan yang merubah harga atau outputnya.18
Pengakuan terhadap pengaruh langsung atau tidak langsung dari perubahan output
ataupun harga berakibat dalam kestabilan keseimbangan industri terhadap harga
monopoli dan output monopoli. Chamberlin berasumsi bahwa solusi monopoli (dengan
industri atau laba bersama menjadi maksimum) dapat dicapai tanpa kolusi. Di sini
diasumsikan bahwa pengusaha kelak akan cukup pintar untuk mengetahui dengan cepat
16 Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D. Modul 1 Mengenai Konsep Dasar Ekonomika Indusrti, Universitas Gajah
Mada, Jogjakarta, hlm. 1.5.
17 Dr. Maya Panorama Struktur Pasar, Analisis Menggunakan Kurva, Idea Press, Jogjakarta, 2016, hlm.
65-67.
18 Ibid, hal.65-67
211
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
saling ketergantungan yang terjadi antara mereka, dengan belajar dari kesalahan mereka
di masa lampau dan akan dapat menempatkan diri pada semua posisi, yang akan
menetapkan harga monopoli.19
Model kurva permintaan patah (kinked demand curve).
Model Kurva Permintaan yang Patah adalah setiap perusahaan memiliki suatu
terminologi variasi perkiraan yang tidak simetris atas pandangan perubahan harga.
Diasumsikan bahwa penjualan suatu perusahaan pada tingkat harga tertentu. Bila suatu
perusahaan menurunkan harganya diharapkan pesaingnya mengikuti penurunan harga
tersebut dengan maksud untuk menjaga langganannya. Maka dengan demikian akan
terjadi pengurangan harga.20
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berkurangnya jumlah pelaku bisnis
transportasi online menjadi hanya Grab dan Go-Jek tersebut, dikhawatirkan memicu
penguasaan pasar tak sehat karena terjadinya oligopoli yang berbentuk duopoli yang
bertendensi menggunakan metode chamberlin. Karena dua pelaku usaha transportasi
online ini secara tidak langsung memiliki rasa saling ketergantungan tersebut. Ada saling
ketergantungan antara mereka dan bertindak sedemikian rupa untuk memaksimalkan
laba industri (laba monopoli).
Pada kenyataannya perusahaan- perusahaan menyadari rasa saling
ketergantungannya Jadi intinya adalah suatu perusahaan di dalam pasar oligopoli akan
beroperasi dengan cara berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan pesaingnya di
dalam pasar tersebut, baik dengan cara berkompetisi maupun dengan cara saling
berkolusi. bahwa terdapat suatu titik kritis pada tingkat konsentrasi pasar tertentu, di
mana suatu perusahaan akan menyadari bahwa ketergantungan atau dipendensi mereka
dengan perusahaan pesaingnya adalah bersifat saling menguntungkan (mutualisme), dan
akan saling bertindak seperti layaknya monopolis di dalam pasar. Hal ini dapat dilakukan
baik dengan cara melakukan kolusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Walaupun terjadi dependensi yang terlihat nyata disini namun karena pola
dasarnya adalah persaingan maka duopoli dua perusahaan berbasis online ini dalam
setiap tindakannya harus mempertimbangkan bagaimana tindakannya akan
mempengaruhi respon pesaing dimana ini mempunyai dampak-dampak yang terjadi
terhadap bagaimana masing-masing perusahaan beroperasi, bagaimana keduanya
menghasilkan barang, dan bagaimana mengiklankan produk, dan bagaimana menetapkan
harga sehingga duopoli ini menimbulkan beberapa dampak dalam perspektif hukum
persaingan usaha yaitu,
Pada saat kedua perusahaan bersaing pada harga, harga cenderung turun ke atau di
bawah biaya produksi, sehingga menghilangkan peluang untuk mendapatkan
keuntungan. Atas alasan ini, kedua perusahaan merasa dintungkan jika mereka
membentuk semacam monopoli diam-diam (kolusi). Adapun penjabaran unsur-unsur
yang ada dalam pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut:
a) Unsur Pelaku Usaha.
Dalam kartel, pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian ini harus lebih
dari dua pelaku usaha. Agar kartel sukses, kartel membutuhkan keterlibatan
sebagian besar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan.
b) Unsur Perjanjian.
19 Ibid, hal.65-67
20 Dr. Maya Panorama, S. E, M. Si, Struktur Pasar, Analisis Menggunakan Kurva, Op. Cit, 61.
212
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Perjanjian menurut pasal 1 huruf (g) Undang-Undang No.5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah
’Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap
satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak
tertulis’’.21
c) Unsur Pelaku Usaha Pesaing.
Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di dalam satu
pasar bersangkutan.
d) Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga
Untuk mencapai tujuan tersebut, Anggota kartel setuju mengatur produksi
dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.
e) Unsur Mengatur Produksi dan atau Pemasaran.
Menentukan jumlah produksi baik bagi kartel secara keseluruhan maupun
bagi setiap anggota. Hal ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas
produksi perusahaan atau permintaan akan barang atau jasa yang bersangkutan.
Sedangkan mengatur pemasaran artinya adalah mengatur jumlah yang akan
dijual dan atau wilayah di mana para anggota menjual produksinya.
f) Unsur Barang
g) Unsur Jasa
h) Unsur Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
i) Unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat
j) Persaingan dimensi kuantitas22
Duopoli cenderung berfungsi lebih baik ketika beroperasi dan bersaing berdasarkan
kuantitas produksi alih-alih harga. Ini menghindari potensi masalah hukum dan
memungkinkan setiap perusahaan untuk berbagi dalam laba, mencapai harga dan
mencapai ekuilibrium yang relatif stabil dalam pasar duopolistik mereka
Duopoli antara dua perusahaan transportasi online di Indonesia ini yaitu Grab dan
Gojek. harus mendapatkan perhatian dari pemerintah karena bukan tidak mungkin Grab
dan Go-Jek akan menjadi penentu harga seiring tumbuhnya jumlah pengguna jasa
transportasi online yang dapat menyebabkan predatory pricing. Karena konsumen sudah
sangat mengandalkan transportasi online ini.
Salah satu sistem predatory pricing yang dapat merka gunakan adalah adalah kedua
perusahaan ini menggunakan predatory promotion dan deep discounting untuk menarik
perhatian masyarakat. melanjutkan, predatory promotion sangat berbahaya bagi
kelangsungan industri transportasi online. Sebab hal tersebut dapat menumbangkan
salah satu perusahaan. Dan ditujukan agar mematikan pesaing dan mengarah ke
persaingan tidak sehat, Terdapat perbedaan dengan perusahan konvensional yang
21 Republik Indonesia, Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak sehat, Pasal 1 Huruf (G).
22Paramita Prananingtyas, Asosiasi Usaha Dalam Tinjauan Hukum Persaingan Indonesia, e-Journal
Undip, Jilid 43, No.4, Oktober: 2014, hlm, 614.
.
213
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
melakukan promosi dengan menyisihkan profit untuk menjaga loyalitas konsumen.
Sedangkan, promosi oleh perusahan transportasi online seperti Grab dan
Gojek cenderung membakar modal untuk penguasaan pangsa pasar. Terdapat beberapa
indikasi dan modus praktek predatory pricing yang dilakukan perusahaan transportasi
online, antara lain promosi berupa diskon hingga mencapai harga yang tidak wajar dan
promosi dilakukan dalam jangka waktu lama yang melebihi kelaziman dan terindikasi
mematikan pelaku usaha lainnya.
PENUTUP
Dalam setiap kegiatan pasar oligopoli setiap perusahaaan memposisikan dirinya
sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, Karena dimana keuntungan yang
mereka dapatkan tergantung dari pesaing mereka.
Dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia menilai hadirnya pelaku
usaha transportasi online di Indonesia dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi
juga kaitannya dengan inovasi distruptif yang ditimbulkannya terhadap pelaku usaha
transportasi konvensional sebagai suatu bentuk indkasi adanya oligopoli paling
sederhana, yaitu duopoli.
Di mana dari beberapa model duopoli yang ada, pelaku usaha transportasi online ini
cenderung menggunakan model duopoli chamberlin dimana dependensi antar dua
pelaku usaha ini sangat terlihat disini. dampak yang mungkin timbul adalah berupa
dampak persaingan harga dan dampak persaingan kuantitas. Di mana dalam perspektif
hukum persaingan usah dampak persaingan harga dapat memunculkan masalah dalam
persaingan usaha itu sendiri berupa monopoli diam-diam (kolusi).
Indikasi duopoli ini harus ditanggapi serius oleh badan pengawas persaingan usaha
karena bukan tidak mungkin dapat menimbulkan apa yang disebut dengan predatory
pricing dengan beberapa modus salah satunya adalah dengan predatory promotion.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Amalia, Euis dan M. Nur Rianto. 2010. Teori Mikro ekonomi, Jakarta: Kencana.
Arie, Siswanto, Hukum Persaingan Usaha. 2002. Jakarta: Cetakan Pertama, Ghalia
Indonesia.
Karim, Adiwarman. 2007. Ekonomi Mikro Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Karmanto, L.Budi. 2008. Hukum Persaingan Usaha, Surabaya: Laros.
Panorama, Maya. 2016. Struktur Pasar, Analisis Menggunakan Kurva. Jogjakarta: Idea
Press.
Prof. Arsyad, Lincolin, Ph.D, Modul 1 Mengenai Konsep Dasar Ekonomika Indusrti,
Jogjakarta: Universitas Gajah Mada.
Rahardja, Pratama & Mandala Manurung.2008). Pengantar Ilmu Ekonomi, Salemba
Jakarta: Universitas Indonesia.
Soekamto, Soerjono. 1985). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:
PT. Raja Rajagrafindo
214
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Soekamto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ui Press.
Sunaryo, T. 2001. Ekonomi Manajerial Aplikasi Teori Ekonomi Mikro, Jakarta: Erlangga.
Artikel dan Jurnal
Arpan, Zaman. 2018. Usaha-Usaha Memasyarakatkan Hukum di Dalam Masyarakat. Jurnal
Cendekia Hukum Vol. 2, No. 4.
Dr. Lestari, Murti., M.Si. 2018. Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat.
Febrina, Rezmi, Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing), Jurnal Selat, Volume 4
No.2, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Rumbai.
KPPU,2010. Jurnal Persaingan Usaha, Cetakan Pertama edisi 3, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Republik Indonesia.
Paramita, Prananingtyas. 2014. Asosiasi Usaha Dalam Tinjauan Hukum Persaingan
Indonesia, e-Journal Undip, Jilid 43. No. 4, Oktober.
Website
Anonim. What is Disruptive Innovation, diambil 25 April 2020.Dari
http://hbr.org/2015/12/whatisdisruptiveinnovation?
Bimo, Prasetio dan Sekar Ayu Primandani, Menyibak Tanggung Jawab Hukum Penyedia
Aplikasi
Transportasi, diambil 01 Mei 2020. Dari www.hukumonline.com.
Zaenudin, Ahmad, Kala Grab dan Gojek Goyah Akibat Corona, diambil pada tanggal 7
September 2020, Pukul 21:56 WIB. Dari https://tirto.id/kala-grab-dan-gojek-
goyah-akibat-corona- fKxg.
215
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
216
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
REVITALISASI PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN MENUJU
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS)
Fransiska Novita Eleanora1, Lusia Sulastri2
1Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email:
[email protected]
2Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
ABSTRAK ARTICLE INFO
Penelitian ini bertujan untuk mengetahui revitalisasi dari perlindungan Kata Kunci:
terhadap anak dan perempuan menuju pembangunan yang berkelanjutan perlindungam, anak;
atau disebut sebagai sustainable development golas. Perlindungan yang perempuan;
dimaksud disini adalah perlindungan akan pemenuhan terhadap hak-hak pembangunan;
dari anak dan perempuan yang harus mendapat perhatian dikarenakan berkelanjutan
sangatlah rentan terhadap segala tindakan seperti diskriminasi juga
kekerasan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak Cite this paper:
akan hidupnya anak dan perempuan dimana pelanggaran tersebut Fransiska Novita
merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana. Perlindungan menuju Eleanora, L. S., 2020.
pembangunan yang berkelanjutan memberikan perhatian dan fokus kepada Revitalisasi
kehidupan anak dan perempuan untuk mendapatkan pemenuhan dan Perlindungan Anak Dan
perlindungan terhadap hak-haknya baik itu hak yang paling utama adalah Perempuan Menuju
menyangkut akan hak dalam mendapatkan adanya pendidikan dan juga Pembangunan
pengajaran, mendapatkan kesehatan, juga mendapatkan tempat tinggal yang Berkelanjutan
layak serta tidak diperakukan secara sewenang-wenang oleh siapapun juga (Sustainable
dan berhak mendapatkan keadilan dan persamaan akan haknya. Rumusan Development Goals).
Masalah yaitu bagaimana revitaliasi terhadap perlindungan manak dan Widya Yuridika: Jurnal
perempuan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Metode penelitian Hukum, 3(2).
yang digunakan adalah penelitian yang yuridis normatif adalah suatu
pendekatan yang berdasarkan bahan hukum yang utama berdasarkan
konsep yang ada, teori, asa-asas hukum serta peraturan perundangan yang
berkaitan dengan penelitian ini. Hasilnya adalah pembangunan yang
berkelanjutan dapat terealisasi jika ada kerjasama dan koordinasi antara
berbagai pihak termasuk masyarakat untuk selalu memperhatikan dan
peduli terhadap perlindungan anak dan perempuan.
PENDAHULUAN
Sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia memegang prinsip-prinsip
dari rule of the law, dimana salah satunya adalah terlindunginya hak-hak asasi dari
manusia dan direalisakan dengan berbagai peraturan tentang perlindungan terhadap
217
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
anak dan perempuan, bahkan adanya Konvensi Hak Anak (KHA), atau lebih dikenal
dengan UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child) adalah sesuatu
atau sebuah bentuk dari perjanjian dari adanya hak asasi manusia dan menjamin hak
anak dalam bidang pada bidang sipil, bidang politik, juga ekonomi, dan sosial, serta
kesehatan, dan juga budaya yang sudah disahkan pada tahun 1989 oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa atau disingkat juga dengan PBB. Indonesia telah meratifikasi KHA ini pada
Tahun 1990, yaitu 12 tahun setelahnya, dan mengadopsi konvensi ini ke dalam Undang-
Undnag Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga kemudian direvisi
pada tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20141.
Tujuan dari adanya Undang-Undang mengenai perlindungan anak untuk
menjamin dan juga melindungi akan adanya hak-hak dari seorang anak untuk selalu dapat
hidup, dan tumbuh juga berkembang dan juga dapat untuk berpartisipasi dan juga secara
optimal yang sesuai dengan adanya harkat dan juga martabat dari kemanusiaan serta juga
mendapatkan suatu adanya perlindungan dari segala tindakan kekerasan dan juga
diskriminasi, dengan kata lain segala tindakan apapun yang dapat merusak akan
perkembangan dari anak tidak diperkenankan apalagi sampai melanggar akan hak-hak
anak, karena anak berhak dilindungi dari segala bentuk ancaman atau tindakan yang
dapat membahayakan dirinya, dan yang dapat melindungi anak adalah orang dewasa
dengan segala perbuatan yang melindunginya.
Begitupula dengan perlindungan terhadap perempuan CEDAW (The Convention of
The Elimination of All Forms Women) adalah merupakan kesepakatan yang International
untuk penghapusan terhadap adanya diskriminasi yang terjadi terhadap atau pada
perempuan, dimana konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip dari hak asasi terhadap
perempuan sebagai hak asasi manusia dimana berisi mengenai norma-norma, dan
standar-standar kewajiban, dan juga tanggungjawab negara dalam penghapusan
diskriminasi terhadap perempuan, dan Indonesia adalah merupakan satu dari beberapa
Negara yang turut serta dan ikut juga dalam menandatangani terhadap konvensi ini pada
24 Juli 1984 dan telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia
dengan Nomor 7 Tahun 19842
Perlindungan terhadap anak dan perempuan menjadi tanggungjawab dari semua
pihak tanpa terkecuali, dimana perlindungan yang diberikan adalah perlindungan akan
hak-haknya yang secara khusus akan hak-hak hidupnya seperti mendapatkan adanya
pendidikan dan juga dengan pengajaran, juga karena anak mempunyai hak yang sama
dengan orang dewasa pada umumnya dan tidak ada perbedaan sedikitpun juga serta
menghindari segala tindakan-tindakan yang dapat merusak dan mengganggu kejiwaan
anak seperti menghindari dan mencegah akan segala tindakan-tindakan yang
menyangkut kekerasan baik secara fisik, juga psikis, seksual dan juga tindakan tindakan
penelantaran anak atau juga tindakan diskriminasi yang dapat memberikan keadaan yang
tidak bagi pertumbuhan bagi anak3
Sejalan dengan hal tersebut diatas tidak terlepas juga dari perlindungan terhadap
perempuan, dan perlindungan juga diutamakan akan hak-haknya, yang mencakup untuk
mendapatkan pendidikan dan pengajaran harus adanya kesetaraan gender antara laki-
laki dan perlindungan, dimana perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan yang
1 https://puskapa.org/seri-belajar/722/diakses, 2 September 2020, Jam, 11.20 wib
2 https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-
ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia, diakses 4 September 2020, Jam, 09.00 wib
3 Simbolon Laurensius Arliman, 2016, Partisipasi Masyarakat di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk
Kesadaran Hukum, Padjajaran Journal of Law, Vol. 3 (2), hal. 315
218
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
sama tanpa adanya perbedaan begitupula perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan,
mendapatkan upah yang sama, juga kesehatan akan reproduksinya, serta dalam bidang
perkawinan dan harta bersama ataupun dalam pengurusan anak, perlindungan akan
perbuatan dalam hukum berhak mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama, berhak
mendapatkan tempat tinggal yang layak serta lingkungan yang sehat.
Revitalisasi atau proses perlindungan anak dan perempuan perlu mendapatkan
perhatian yang khusus dari semua pihak dalam melindungi anak dan perempuan, dan
perlindungan tersebut merupakan tujuan dari jangka yang panjang adalah untuk dapat
mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan juga mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan yang berkeadilan dan mandiri dan mendorong perlakuan yang adil antara
laki-laki dan perempuan4 sama derajat dan haknya, untuk selalu dilindungi secara khusus.
Perlindungan yang dapat menuju suatu arah dari pembangunan yang
berkelanjutan dapat dimulai dari lingkungan keluarga terkecil yaitu dari orangtua dimana
orantua bertanggungjawab dalam menjalankan perannya dalam membimbing dan
mendidik anak-anaknya, dan menghindari sikap yang tidak baik, menyediakan dan
memberikan waktu luang bagi anak, dan dapat menjadi sahabat anak dalam mencurahkan
isi hatinya, begitupula dengan perempuan untuk selalu mendapat perlindungan juga
dimulai dari keluarga, dan jika sudah menikah mencakup juga aspek dalam rumah
tangganya yaitu menghindari dan mencegah terjadinya suatu tindakan atau perbuatan
akan kekerasan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga dan dapat berujung pada
penganiayaan, luka yang berat bahkan bisa terjadi kematian. Dan jika hal tersebut sampai
terjadi maka sudah dapat disebut sebagai tindak pidana, artinya pelakunya dapat dituntut
dimuka hukum dengan terpenuhinya unsur-unsur tindakan dari perbuatan yang dapat
dihukum, dikarenakan sudah termasuk dalam ranah pelanggaran terhadap manusia dan
juga akan hak asasinya itu sendiri, karena sudah adanya penyiksaan serta perlakuan yang
menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak dan perempuan itu sendiri5.
Perlindungan terhadap hak asasi manusia terkhusus anak dan perempuan
merupakan tugas dan tanggungjawab semua pihak, termasuk juga pemerintah dalam
memberikan perlindungan sebagai warganegara, dan perlindungan ini merupakan tujuan
dari pembangunan, yaitu yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam
pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ada 4 (empat) pokok dari tujuan
nasional yaitu melindungi akan segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh akan tumpah
darah Indonesia, memajukan akan kesejahteraan umum, juga mencerdaskan kehidupan
dari bangsa, dan ikut dalam melaksanakan akan ketertiban dunia yang berdasarkan akan
kemerdekaan, serta perdamaian yang abadi, dan juga keadilan sosial, itulah tujuan untuk
memajukan serta berkaitan dengan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi
dari manusia 6
Tujuan dari pembangunan nasional ini setidaknya tidak sampai disini saja, tapi
harus dilanjutkan mengingat pembangunan perlu adanya dilakukan pendekatan
pendekatan dari sisi kemanusiaan yang tak lain sisi dari hak asasi manusia, dimana
pembangunan harus selalu mengutamakan kebebasan dari hak masing-masing individu,
tidak adanya lagi penyiksaan, perlakuan yang tidak menyenangkan, dan lebih
mengutamakan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap generasi penerus, dari
bangsa, adanya kesetaraan keadilan disetiap aspek bidang kehidupan, dikarenakan
4 Barakati, Morais, 2015, Perspektof Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang
Berkelanjutan, Lex Et Societatis, Vol. 3 (8), hal. 91
5 Ibid, hal. 89
6 Ibid, hal. 93
219
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
pembangunan harus dapat membangun akan adanya karakter yang lebih baik lagi dari
bangas7. Dalam perkembangan yang mutakhir, pengaitan antara Hak Asasi Manusia
(HAM) dengan pembangunan akan menjadi suatu isu yang selalu berkembang akhir
dekade dari 1980-an dan juga awal tahun 1990an. Dimana persoalan-persoalan dalam
pembangunan yang memang selalu berkaitan dengan adanya penegakkan HAM dan
sangat dirasakan akan menjadi semakin lebih serius dan juga mendesak, dan tidak hanya
pada negara-negara yang sudah berkembang, tetapi juga dan melainkan di negara-negara
yang industrinya sudah maju
Tantangan yang dihadapi dan sangat mengganggu adalah cara pandang sebagian
kalangan yang beranggapan atau menganggap bahwa HAM merupakan konsep yang
menghalangi proses akan pembangunan8. Pihak-pihak yang selalu mengedepankan HAM
dianggap mengabaikan terhadap kepentingan umum dan juga kepentingan nasional yang
lebih besar. Dalam pembangunan ini, pengingkaran terhadap hak-hak individu juga
dimungkinkan menurut dari cara pandang ini. Pembangunan harus selalu juga dikawal
dengan adanya stabilitas dari politik yang juga secara konkret dapat bermakna akan
pembatasan dari hak-hak individu9. Cara pandang yang dapat mempertentangkan
tersebut dapat berakibat pada terjadinya berbagai adanya suatu pelanggaran dari HAM
yang memang disebabkan oleh adanya praktek-praktek yang represif, pembatasan dari
partisipasi rakyat, dan juga eksploitasi, baik dari segi akan alam dan sumbernya maupun
dari sumber daya manusia itu sendiri10.
Pembangunan nasional akan terus berlanjut menuju pembangunan yang
berkelanjutan (sustainable develpoment goals), dimana proses menuju pembangunan ini
adalah salah satunya mendapat dukungan dari masyarakat termasuk juga pemahaman
akan sumberdaya manusia, dan juga pihak-pihak permerhati akan perlindungan anak dan
perempuan, merasa terpanggil untuk memberikan perlindungan bagi anak dan
perempuan, termasuk juga denga peran serta dari negara melalui aparatnya dalam
membuat atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan pelaksana di lapangan,
dengan kata lain bahwa dalam menuju pembangunan yang berkelanjutan ini semua pihak
sudah memahami akan tugas dan fungsi dan tanggungjawab yang ada11. Berdasarkan
pendahuluan diatas, maka masalah yang perlu dikaji adalah bagaimana revitalisasi
perlindungan anak dan perempuan menuju pembangunan yang berkelanjutan
(sustainable development goals) dimana penelitian ini memberikan suatu gambaran
mengenai tujuan dan prinsip dalam menuju pembangunan yang berkelanjutan sesuai
dengan penegakan hak hak asasi manusia.
Dalam penelitian digunakan metode penelitian yang yuridis dan juga normatif
adalah berdasarkan dari suatu pendekatan dari bahan hukum yang utama atau penting
dengan cara dan juga menelaah akan konsep-konsep dan teori-teori hukum serta asas-
asas hukum dan teori terhadap perundang-undangan yang ada dan memang
berhubungan dengan adanya penelitian ini. Metode penelitian yang yuridis normatif, juga
dikenal dengan pendekatan yang kepustakaan yakni dengan mempelajari juga buku-buku
yang ada dan juga peraturan perundang-undangan serta atau dan dokumen lain yang ada
7 Dewi, Yusriani Sapta, 2011, Peran Perempuan Dalam Pembagunan Berkelanjutan Women In Sustainable Development, Jurnal
Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, Vol. 12 (2), hal. 62
8 Probosiwi, Ratih, 2015, Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, NATAPRAJA Jurnal Kajian Ilmu
Administrasi Negara, Vol. 3 (1), hal. 43
9 Ibid, hal. 46
10 Dardiri Hasyim, 2008, Perencanaan Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada HAM, UNISIA, Jurnal Ilmu-
Ilmu Sosial, Vol. 31 (68), hal. 5
220
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
hubungannya atau terkait dengan penelitian ini. Sifatnya adalah deskriptif, artinya
penelitian tersebut dapat menggambarkan suatu objek yang tertentu dan juga
menjelaskan akan hal-hal yang terkait dengan atau dapat melukiskan secara sistematis
akan suatu fakta-fakta atau keadaan secara factual dan cermat12. Jenis penelitian adalah
pendekatan yang kualitatif dimana penelitiannya yang bertujuan untuk mencari tentang
sebab dan akibat sesuatu terjadi, tetapi berupaya untuk dapat memahami akan situasi
yang tertentu dan juga berupaya untuk mendalami dan juga menerobos gejala serta
menginterprestasikan suatu masalah yang dapat disajikan oleh keadaan situasinya13
HASIL DAN PEMBAHASAN
Anak dan Perempuan
Banyak istilah yang memberikan pengertian atau definisi tentang anak, bahkan
berbagai peraturan perundangan juga memberikan definisi tersebut, dalam wikipedia
indonesia disebutkan bahwa anak anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang
belum menginjak dewasa atau belum juga mengalami masa yang pubertas14. Sedangkan
pengertian anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu meliputi ;
a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undnag-Undang
Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang atau yang
memang belum berusia atau berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk dalam
pengertian ini anak yang berada dalam kandungan
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sesuai dengan ketentuan dari pasal 330
KUHPERDATA, disebutkan bahwa mereka yang memang belum disebut dewasa
adalah yang belum mencapai 21 tahun dan belum kawin, namun sebelum
mencapai 21 tahun sudah menikah tetapi bercerai mati atau hidup tetap dianggap
sebegai dewasa karena sudah pernah menikah15.
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,
yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum atau dimana mencapai
umur 21 (dua puluh satu ) tahun dan belum pernah kawin
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
yaitu anak yang telah atau sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berusia atau berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan
perbuatan tindak pidana
e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Anak adalah setiap manusia yang berusia atau di bawah 18 (delapan belas) tahun
dan belum menikah, termasuk dalam defiini ini anak yang masih berada di dalam
kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya
Batasan dari anak sangat penting termasuk dalam perkara pidana anak, karena
untuk dapat mengetahui apakah bahwa seseorang yang melakukan kejahatan itu
tergolong anak atau bukan, karena jika seorang anak melakukan perbuatan pidana
tentunya hukumannya sangat berbeda dengan hukuman orang dewasa, begitupula
dengan lembaga pemasyarakatannya, dikarenakan anak dan orang dewasa tidak boleh
digabung atau dijadikan satu dalam satu sel.
Setelah membahas anak dan batasan usia kedewasaannya maka akan dikaji
mengenai pengertian dengan arti dari kata atau makna perempuan itu sendiri, dimana
12 Rihardi, Satrio Ageng, 2018, Perlundungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual, Jurnal
Literasi Hukum Vol. 2 (1), hal. 63
13 Ibid, hal. 68
14 Ibid. hal. 70
15 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 90
221
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
secara etimologis kata perempuan yang memang berasal dari suatu kata empu yang
memang disebut atau berarti tuan yaitu orang yang mahir atau berkuasa, atau bisa juga
kepala, diartikan sebagai suatu hulu, atau memang disebut suatu paling dan besar. Namun
Zaitunah Subhan mengartikan bahwa kata atau makna dari perempuan dari suatu kata
yang disebut empu dimana artinya dihargai, dan adanya suatu pergeseran akan istilah
dari wanita kepada perempuan. Sehingga dari suatu bahasa yang sansekerta muncullah
kata akan wanita, dengan adanya dasar akan kata wan yang menang berarti adanya nafsu,
sehingga kata akan wanita dapat diartikan sebagai dinafsui atau juga merupakan suatu
objek dari seks16.
Gambaran akan adanya perempuan menurut adanya suatu pandangan yang
didasarkan pada medis dan kajiannya, adanya psikologis dan juga sosial, akan terbagi
dalam 2 (dua) faktor yaitu adanya faktor yang fisik dan juga psikis, secara biologis dan
juga fisik, dari perempuan dan dibedakan juga atas dasar fisik dari perempuan yang
memang kecil jika dibandingkan dengan laki-laki, suara lebih halus, juga lemah lembut
dan juga perkembangan akan tubuh dari perempuan terjadi sangat dini dan kekuatan dari
perempuan tidaklah sekuat tubuh dari laki-laki. Dan jika diamati dari segi psikis
perkembangan perempuan mempunyai sikap dan pelakuan yang kalem, adanya
kecenderungan perasaan perempuan yang lebih cenderung cepat dan mudah menangis
dan juga terkadang bisa pingsan apabila menghadapi suatu persoalan yang berat17
Penegakan Hak Asasi Manusia
Penegakan hukum dimana dalam suatu Bahasa Inggris disebut dengan law
enforcement yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk ditaatinya
peraturan tersebut sejajar dengan pennyidikan dalam hukum pidana, dan disertai dengan
penerapannya ( atau dengan amcaman) dengan adanya penggunaan instrumen
administratif, dan kepidanaan juga keperdataan dicapailah akan penataan terhadap
hukum terhadap peraturan yang berlaku umun dan juga yang individual18
Penegakan hukum bukanlah suatu yang merupakan proses yang logis melainkan
sarat dengan suatu keterlibatan manusia yang didalamnya, artinya penegakan hukum
sarat dengan dimensi dalam perilaku manusia, adanya keterlibatan dari masyarakat dan
anggota dalam suatu menegakkan suatu hukum dapat terjadi baik di bidang hukum publik
maupun pidana. Maka anggota dari masyarakat tersebut dapat juga melaporkan jika
terjadi suatu penyimpangan atau kejahatan, dan dapat menggerakkan roda dari hukum
pidana. Apabila anggota masyarakat itu tidak melakukan tindakan maka dianggap tidak
ada kasus, sebaliknya dalam bidang publik atau perdata dimana peranan dari anggota
masyarakat jauh lebih besar, oleh karena munculnya kasus hukum sepenuhnya dan
diserahkan kepada masyarakat19
Dengan kata lain penegakan hukum merupakan suatu proses dalam melaksanakan
dan mewujudkan suatu tujuan-tujuan mejadi suatu kenyataan, dimana dalam prosesnya
harus melibatkan, pembuat, juga pelaksana dan masyaraakatnya, dan hukum jika
diterima sebagai konsep yang modern dapat memiliki kemampuan dalam menyalurkan
dalam hasil atas keputusan suatu politik. Sehingga dalam kaitannya penegakan hukum
dan pembangunan harus saling terkait dalam membangun manusia Indonesia yang
seutuhnya dan juga memahami akan adanya pembangunan hukum yang berorientasi
pada rule of law, yang haus mendasarkan kepada perlindungan dan penegakan akan hak
16 Zaitunah, Subhan. 2004. Kekerasan Terhadap Perempuan. Pustaka Pesantren: Yogyakarta, hal. 19
17 Murtadha Muthahhari. 1995. Falsafah Akhlak, Pustaka Hidayah, Bandung, hal. 110
18 Rizky Ariestandi Irmasyah, 2013, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 83
19 Ibid, hal. 84
222
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
asasi setiap warga negara terkhusus bagi yang sangat rentan dan lemah perlunya
diberikan perlindungan secara memadai akan hak-haknya itu.
Sehingga dapat juga diasumsikan bahwa penegakan hukum itu dibatasi oleh faktor
yang sosial dan juga personal seperti pendidikan dna juga pendapatan (sebagai faktor
yang sosial) serta sikap (sebagai faktor yang juga personal). Menurut Soerjono Soekanto
ada beberapa hal atau faktor yang dapat atau bisa mempenagruhi dari penegakan hukum
yang ada di Indonesia, antara lain:
a. Faktor undang-undang, disebabkan karena tidak diikutinya suatu atau asas-
asas berlakunya dari undang-undang yang ada, dan belum adanya peraturan
dan pelaksanaan yang memang sangat dibutuhkan dalam menerapkan aturan
tersebut. atau ketidakjelasan dalam arti kata dalam undang-undnag yang
biasanya menimbulkan suatu adanya multitafsir
b. Faktor dari Penegak Hukum yaitu adanya pihak yang membentuk dan juga
menerapkan hukum, dimana biasanya penegak hukum mengalami suatu
keterbatasan dalam menempatkan diri, dan juga aspiratif yang kurang, dalam
membuat proyeksi sangat berkurang dan inovatif juga berkurang
c. Faktor sarana dan juga adanya adanya fasilitas, yang memang mendukung
adanya suatu penegakan hukum dimana tanpa adanya sarana dan juga adanya
fasilitas, sehingga tidaklah mungkin suatu penegakan hukum akan dapat
berlangsung dengan baik dan juga lancar. Dimana sarana dan fasilitas ini
mencakup dari sumber daya yang berpotensi serta trampil dan juga
berpendidikan serta adanya peralatan dan juga faktor ekonomi yang memang
memadai
d. Faktor dari Masyarakat, yaitu berkaitan diaman hukum itu diterapakan dan
berlaku. Biasanya banyak dari masyarakat seringkali tidak mengaetahui dan
menyadari akan hak-haknya mereka terutama jika hak-haknya itu dilanggar,
dan akibat ketidaktahuan tersebut berimbas pada bagaimana upaya hukum
yang akan ditempuh, dan prosedurnya ditempuh, adanya kurangnya suatu
pengetahuan politik dan juga sosial kurangnya pengatahuan dan pemahaman
tentang finasial dan juga maslaah yang berkaitan dengan psikis, perlu
ditanamlan dan ditumbuhkan rasa pemahaman dan pengetahuan yang
mendalam dalam masyarakat sehingga masyarakat paham bagaimana jika hak-
haknya dilanggar kemana harus melakukan laporan dan pengaduan, sehingga
perlu dilakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat.
e. Faktor dari kebudayaan, dimana hukum yang digunakan dan dipakai di
Indonesia tidak saja berasal atau tumbuh dari masyarakat itu sendiri,
melainkan datang dari luar negeri bersamaan atau berdasarkan dengan asas
yang disebut dengan konkordansi, adanya asas yang dapat melandasi dengan
diberlakukannya dari negara eropa akan hukumnya dan di Belanda pada saat
itu atau waktu itu diberlakukan juga kepada golongan dari eropa yang saat itu
ada di Hindia Belanda, dan pada saat Belanda datang ke Indonesia
ditemukannya suatu hukum yang terdapat dalam kehidupan dari masyarakat,
berupa kebisaan dan juga adat istiadat bahkan dengan tatanan dari hukum
islam, dimana dapat dsebutkan tidak membangun hukum yang modern
melainkan menerima dari luar20.
Kesetaraan Gender
20 Ibid, hal. 85
223
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Gender diberikan dengan pemaknaan jenis kelamin yaitu menunjukkan adanya
perbedaan perempuan dan juga laki-laki, dimana setiap perbedaan itu memilik sifat-sifat
seperti laki-laki dianggap kuat, keras, dan memiliki karekter yang teguh pendirian dan
menyelesaikan masalah tidak menangis sebaliknya perempuan cenderung memiliki
lemahlembut, dan kasih sayang, juga keibuan dan jika memiliki masalah sering
menyelesaikannya dengan berlinangan air mata atau mudah menangis. Sehingga lebih
tepatnya kajian mengenai isu dari gender lebih mengarah pada makna kesetaraan dan
menunjukkan pembagian terhadap tugas yang seimbang dan adil dari perempuan dan
juga laki-laki, adanya kesetaraan akan laki-laki dan juga perempuan, dan mneyadari
sepenuhnya akan tugas dan tanggungjawabnya.
Untuk lebih dapat dalam memberikan pemahaman akan arti atau makna dari
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang dimana dalam hal ini seringkali juga
disebut dengan istilah atau definsi dari kesetaraan gender, dimana pembagian tugas dan
tanggungjawab misalnya hal-hal berikut :
a. Perempuan melaksanakan atau melakukan segala seuatu pekerjaan dalam
rumah tangganya, sedangkan dari laki-laki dianggap tidak bisa atau tidak
pantas dalam melakukan pekerjaan rumah tangga
b. Tugas yang utama dari laki-laki yaitu mengelola kebun, sedangkan tugas dari
perempuan hanyalah membantu saja
c. Laki-laki lebih pantas untuk menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat (yaitu
lembaga dari adat, juga memimpin desa sebagai kepala, dsb)
d. Kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kesejahteraan dalam keluarga dan
juga program kesehatan keluarga, perempuan leih pantas melakukannya21
Adanya ketidaksetaraan gender menjadi angka yang tinggi di Indonesia,
padahal setiap orang berhak dengan haknya masing-masing dan tidak diperbolehkan
adanya diskriminasiataupun perbedaan dalam cara apapun antara anak laki-laki dengan
anak perempuan atau orang dewasa perempuan dan laki-laki semua sama dan berhak
mendapatkan hak-haknya adanya sama mendapat perlakuan di mata hukum.
ketidaksetaraan tersebut dapat mengakibatkan salah satu pihak menjadi lemah dan tidak
berdaya dikarenakan tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya alam
setiap aspek segala bidang yang ada, dan ini sering terjadi bagi kaum yang sangat lemah
dan rentan dengan kekerasan, yaitu anak dan perempuan, anak sebagai pihak yang lemah
tentunya berhak untuk mendapatkan perlindungan dari orang dewasa tetapi sering
disalahgunakan dan terkadang dijadikan aset sehingga terkadang terjadilah pernikahan
dini, sedangkan perempuan sering terjadi tindak pidana akan kekerasan dalam suatu atau
lingkup dari rumah tangga yang selalu berujung perceraian22.
Tingginya angka terhadap ketidaksetaraan gender ini sering terjadi dalam
berbagai kasus seperti adanya perkawinan anak atau biasa disebut dengan pernikahan
usia dini, dimana masih terdapat anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan
dan bersekolah, menjalanu masa kanak-kanaknya agar kelak dapat meraih cita-citanya
dan masa depannya tetapi diharuskan untuk menikah diusia yang sangat muda dan
sangat belia dimana tentunya sering terjadi ketidaksiapan dalam mental juga jiwa dan
psikologisnya dari anak tersebut. Akibat dari ketidaksiapannya tersebut dapat
mengakibatkan terjadinya rumah tangga dalam tindakan kekerasan dan berujung pada
21 Nan Rahminawati, Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender) , MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 17 (3)
Tahun 2001, hal. 273
22 Rumtianing Irma, 2014, Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Vol 27 (1), hal. 8
224
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
perceraian atau perpisahan diantara pasangannya, ketidaksiapan tersebut dapat
mengakibatkan rusaknya kesehatan anak perempuan dan terkadang bayi yang dilahirkan
mengalami prematur atau keguguran, disebabkan karena ketidaksiapan itu, memang ada
juga faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan anak seperti ekonomi,
kemiskinan dan juga terkadang pergaulan yang bebas atau orang tua yang takut anaknya
berzina sehingga disuruh untuk kawin, dan semuanya itulah yang mengakibatkan
ketidaksiapan dalam menuju pelaminan atau perkawinan23.
Kesetaraan harus mulai dibangun dari keluarga sebagai penopang hidup dan
landasan bagi anak-anak, lalu persepsi masyarakat juga turut dibangun, banyaknya atau
seringnya terjadi anggapan bahwa anak-anak perempuan harus cepat-cepat untuk
dinikahkan di usia muda, dan bukan itu saja ada beberapa faktor yang menyebabkan
terjadonya pernikahan dini atau perkawainan anak yang paling menonjol adalah faktor
dari segi ekonomi, dengan dampak ekonomi dan kesulitan dalam mencari nafkah
sehingga anaknya dipaksa untuk menikah atau karena jeratan hutang persepsi demikian
yag harus dihilangkan dan juga atau timbilnya suatu pandangan bahwa anak perempuan
tidak boleh untuk bersekolah setinggi-tingginya karena pasti akan melayani keluarga
yaitu suami dan anak, dan anak perempuan terkadang dianggap tidak memiliki kontrol
terhadap dirinya sendiri.
Kesetaraan di dalam gender perlu dibangun dengan meningkatkan 4 (empat)
hal yaitu akses, dan partisipasi juga kontrol dan juga mendapatkan manfaat untuk dapat
meningkatakan adanya kualitas hidup dan mengakomodir mengenai pentingnya
kesetaraan gender, sehingga di perlukan adanya pengarusutamaan terhadap gender dan
secara terpadu dan juga terkoordinasi dan juga bertujuan untuk dapat meningkatkan
akan adanya kualitas dari manusianya dan juga mewujudkan akan kesejahteraan rakyat,
Sumber Daya Manusia yang harus selalu ditingkatkan karena merupakan kunci dari
keberhasilan terhadap pembangunan yang disesuaikan dengan adanya keberagaman dan
aspirasi dan juga hambatan akan kemajuan dari suatu kelompok terhadap masyarakat,
dan hal merupakan tujuan dari pembagunan nasional24
DISKUSI
Menyelenggarakan suatu pembangunan nasional diperlukan suatu perencanaan,
dan perencanaan tersebut dilakukan agar pembangunan tersebut terarah, dan cara dalam
mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan itu agar dapat mensejahterahkan
masyarakatnya dengan konsepsi terhadap atau dalam pembangunan yang nasional dan
juga berkelanjutan yang mana dalam hal ini bertujuan bukan hanya untuk atau dapat
memberikan kesejahteraan di masa kini, namun juga di masa lalu, kini, dan juga masa
mendatang. Konsepsi akan pembangunan yang berkelanjutan ini hanya bisa dan dapat
dijamin oleh hukum dan hukum ini yang menjaminnya pun harus selalu tetap melakukan
pembangunan untuk dapat bersama-sama dengan pembangunan nasional
menyejahterakan rakyatnya.
Terdapat 2 (dua) aspek penekanan utama dalam SDGs ini, yaitu pertama,
menyangkut akan pentingnya dalam memperhatikan kendala atau hambatan yang
terdapat di alam dan sumbernya serta lingkungan terhadap adanya pola akan
pembangunan dan juga akan konsumsi. kedua, menyangkut akan perhatian yang serius
23 https://www.voaindonesia.com/a/ketidaksetaraan-gender-masih-tinggi-di-indonesia-/5316082.html, diakses 7 September 2020,
Jam, 19.30 wib
24 https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-
pemerintah-daerah-dan-masyarakat, diakses 10 September 2020, Jam, 14.25 wib
225
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
terhadap akan adanya kesejahteraan (well being) dari generasi mendatang. Dengan
demikian, maka prinsip dari pembangunan berkelanjutan dapat juga dihasilkan dengan
selalu memperhatikan 3 (tiga) aksioma yang ada yaitu: (a) adanya perlakukan akan masa
kini dan juga masa mendatang yang dapat menempatkan nilai yang positif dalam jangka
waktu yang sangat panjang, (b) menyadari sepenuhnya bahwa dengan adanya aset dari
lingkungan dapat memberikan suatu kontribusi terhadap adanya economic well being,
dan juga (c) dapat mengetahui akan kendala atau hambatan dari akibat adanya implikasi
yang dapat timbul pada aset suatu lingkungan. Seiring dengan hal tersebut bahwa
pembangunan yang berkelanjutan juga sering dapat dijabarkan dengan adanya perbaikan
dari kualitas akan hidup dan juga pertumbuhan dari ekonomi yang disesuaikan dengan
daya serta dukung dari lingkungan (carrying capacity)25.
Tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan adalah tanpa adanya kemiskinan,
kelaparan, adanya kesejahteraan dan juga kesehatan terhadap kehidupan, adanya
pendidikan yang berkualitas bagi anak dan perempuan, kesetaraan gender yaitu tidak
adan diskriminasi anaupun tindakan kekerasan antara laki-laki dan juga perempuan
semuanya mendapatkan pemerataan hak-haknya, air yang bersih dengan sanitasi yang
layak, juga energi yang memang bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan juga
mendorong pertumbuhan ekonomi, adanya industri, dan berkurangnya kesenjangan,
kota dan komunikasi yang berkelanjutan dengan adanya kota yang layak dan ramah anak,
adanya konsumsi dan juga produksi yang bertanggungjawab, adanya penanganan dari
perubahan iklim, perlindungan akan ekosistem laut dan darat, adanya perdamaian dan
keadilan, kemitraan dalam mencapai tujuan26
Indikator dalam perlindungan anak dan perempuan juga harus melihat dan
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari anak dan perempuan, namun yang paling
utama adalah mengakhiri kekerasan anak dan perempuan, dimana semua pihak-pihak
yang terkait ikut terlibat dan berperan serta dalam memberikan perlindungan yang
memadai akan hak anak dan perempuan, dan mengutamakan akan kebutuhan hidup anak
dan perempuan baik dari aspek yuridis dan non yuridis, terjamin dan terpenuhinya akan
hak dari anak dan perempuan dalam segala aspek bidang dan harus ada koordinasi dan
kerjasama dengan berbagai pihak serta dukungan dari sumber daya manusia juga sarana
dan prasarana yang ada, termasuk perangkat dari peraturan serta fasilitas yang dapat
menunjang dan mendukung perlindungan anak dan perempuan dalam pembangunan
yang berkelanjutan
Perlunya peraturan perundang-undnagan yang memberikan sanksi yang tegas
bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan, khususnya anak harus selalu
diutamakan akan perlindungannya sebagai generasa penerus di masa mendatang,
kekerasan yang dimaksud sangat luas cakupannya, seperti kekerasan fisik, juga psikis,
seksual, bahkan penelantaran ekonomi atau juga tindak pidana perdagangan orang
dimana berbagai macam dilakukan untuk menjual, menculik anak sebagai adanya bentuk
eksploitasi seksual dan ekonomi, atau juga stop pernikahan anak diusia yang sangat muda
Menumbuhkan kesadaran dari keluarga, juga masyarakat serta pihak lainnya
dalam upaya memberikan perlindungan, dimana perlindungan mencakup tidak hanya
dalam memberikan kasih sayang saja, tetapi terpenuhinya kebutuhan yang ada,
pendidikan dan juga pengajaran perlu adanya sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu,
25 Yenny Yorisca, (2020) Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan : Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunna
Nasional Yang Berkelanjutan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 (1), hal. 103-104
26 https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/070000369/konsep-pembangunan-berkelanjutan--tujuan-dan-
indikator?page=all, diakses 12 September 2020, Jam, 18.15 wib
226
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
serta adanya perbaikan gizi yang baik untuk pertumbuhan bagi kelangsungan hidup anak,
semuanya berhak juga untuk mendapatkan adanya pendidikan dan juga untuk duduk di
setiap bangku pada sekolah serta menikmati kanak-kanaknya bukan harus bekerja dalam
mencari nafkah bagi kehidupannya dan keluarganya.
Proses aatau revitalisasi dari perlindungan anak dan perempuan juga dalam
mencapai pembangunan yang berkelanjutan tidak lepas dari peran stakeholder dalam
berkaitan dengan hak kesehatan, dengan mengurangi adanya gizi yang buruk bagi anak-
anak dan perempuan, pemberian obat-obatan bagi anak yang sakit, dan jika ada
terdampak maka perlunya pengobatan yang memadai dan ruang rawat bagi
penyembuhan luka-lukanya, atau adanya rehabilitasi bagi anak dan perempuan. Dalam
mencapai pembangunan yang berkelanjutan ini perlunya adanya perhatian dari semua
aspek yang menyangkut bidang kehidupan dalam menunjang dan memberikan
perlindungan anak dan perempuan.
PENUTUP
1. Revitalisasi perlindungan dari anak dan perempuan yang sesuai dengan arah
pembangunan yang berkelanjutan harus berdasarkan pada 3 (tiga) dari aksioma
yang ada yaitu:
(a) adanya perlakukan akan masa kini dan juga masa mendatang yang dapat
menempatkan nilai yang positif dalam jangka waktu yang panjang,
(b) perlu menyadari sepenuhnya bahwa dengan adanya aset dari lingkungan dapat
memberikan suatu kontribusi terhadap adanya economic well being, dan
(c) dapat mengetahui akan kendala atau hambatan dari akibat adanya implikasi
yang dapat timbul pada aset suatu lingkungan.
2. Perlindungan anak dan perempuan dalam menuju pembangunan yang berkelanjutan
tanpa adanya kemiskinan, kelaparan, adanya kesejahteraan dan kesehatan bagi
kehidupan, adanya pendidikan yang berkualitas bagi anak dan perempuan, kesetaraan
gender yaitu tidak adan diskriminasi anaupun tindakan kekerasan antara laki-laki dan
juga perempuan semuanya mendapatkan pemerataan hak-haknya, air yang bersih
dengan sanitasi yang layak, adanya suatu nergi yang bersih dan juga terjangkau,
pekerjaan yang layak dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi, adanya industri, dan
berkurangnya kesenjangan, kota dan komunikasi yang berkelanjutan dengan adanya kota
yang layak dan ramah anak, adanya konsumsi dan juga produksi yang bertanggungjawab,
adanya penanganan dari perubahan iklim, perlindungan akan ekosistem laut dan darat,
adanya perdamaian dan keadilan, dan kemitraan
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Barakati Morais, 2015, Perspektof Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan
Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, Lex Et Societatis, Vol. 3 (8)
Dardiri Hasyim, 2008, Perencanaan Pembangunan Berwawasan HAM Menuju
Pembangunan Berpusat Pada HAM, UNISIA, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 31 (68)
Dewi Yusriani Sapta, 2011, Peran Perempuan Dalam Pembagunan Berkelanjutan Women
In Sustainable Development, Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan
Berkelanjutan, Vol. 12 (2)
Irmansyah Rizky Ariestandi, 2013, Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Graha Ilmu,
Yogyakarta
Murtadha Muthahhar, 1995, Falsafah Akhlak, Pustaka Hidayah, Bandung
227
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Nan Rahminawati, 2001, Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender), MIMBAR
Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 17 (3)
Probosiwi Ratih, 2015, Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan
Sosial, NATAPRAJA Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol. 3 (1)
Rihardi Satrio Ageng, 2018, Perlundungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan
Sebagai Korban Eksploitasi Seksual, Jurnal Literasi Hukum Vol. 2 (1)
Rumtianing Irma, 2014, Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 27 (1)
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT.Pradnya
Paramita, Jakarta
Simbolon Laurensius Arliman, 2016, Partisipasi Masyarakat di Dalam Perlindungan Anak
Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum, Padjajaran Journal of Law,
Vol. 3 (2)
Yenny Yorisca, (2020) Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan : Langkah Penjaminan
Hukum Dalam Mencapai Pembangunna Nasional Yang Berkelanjutan, Jurnal
Legislasi Indonesia, Vol. 17 (1)
Zaitunah Subhan, 2004, Kekerasan Terhadap Perempuan. Pustaka Pesantren: Yogyakarta
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The
Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
https://puskapa.org/seri-belajar/722/diakses, 2 September 2020, Jam, 11.20 wib
https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-
catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia,
diakses 4 September 2020, Jam, 09.00 wib
https://www.voaindonesia.com/a/ketidaksetaraan-gender-masih-tinggi-di-indonesia-
/5316082.html, diakses 7 September 2020, Jam, 19.30 wib
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-
perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat,
diakses 10 September 2020, Jam, 14.25 wib
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/070000369/konsep-
pembangunan-berkelanjutan--tujuan-dan-indikator?page=all, diakses 12
September 2020, Jam, 18.15 wib
228
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
KAJIAN KRITIS TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM MENGABULKAN
POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI HIPERSEKSUAL DARI PERSPEKTIF
KEADILAN GENDER
Fitri Hidayat1
1Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya [email protected]
ABSTRAK ARTICLE INFO
Poligami atau beristri lebih dari seorang diizinkan oleh Undang-Undang Kata Kunci:
dengan memenuhi berbagai syarat dan diizinkan oleh pengadilan. Undang- Poligami; hiperseksual;
Undang menyebutkan dalam pasal 4 ayat (2) alasannya yaitu: a. isteri tidak keadilan gender
dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat
badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat Cite this paper:
melahirkan keturunan. Empat penetapan poligami berikut yang ratio Hidayat, F., 2020.
decidendinya menjadi perhatian, Putusan Nomor 0616/Pdt.G/2015/PA.Pwd, Kajian Kritis Terhadap
Putusan Nomor 905/Pdt.G/2012/PA.JB, Putusan Nomor Ratio Decidendi Hakim
2593/Pdt.G/2017/PA.Jbg, Putusan Nomor 2670/Pdt.G/2012/PA.Lmg. Mengabulkan Poligami
Karena suami sebagai pemohonnya terbukti hiperseksual dan kemudian Dengan Alasan Suami
dikabulkan untuk poligami oleh hakim dengan pertimbangan hukumnya Hiperseksual Dari
yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Perspektif Keadilan
Hiperseksual merupakan gangguan kejiwaan yang diidap seseorang. Jika ini Gender. Widya
yang digunakan sebagai dasar mengabulkan permohonan dan kemudian Yuridika: Jurnal Hukum,
beban tanggung jawab dilimpahkan ke istri serta dilabeli tidak dapat 3(2).
menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, maka ini tidak sesuai dengan
prinsip keadilan gender. Keadilan gender yang dimaksud adalah keadilan
gender dalam Islam. Pertimbangan hakim tersebut mengarah ke
diskriminasi, seolah-olah apapun yang dilakukan perempuan jika tidak sesuai
keinginan suami maka dilabeli tidak menjalankan kewajiban. Keadilan
gender dalam Islam tidak mengenal diskriminasi.
PENDAHULUAN
Pada asasnya perkawinan adalah seorang suami mempunyai seorang istri dan
begitu juga sebaliknya, ini yang disebut dengan monogami. Pada prinsipnya semua
perkawinan berasas monogami, tetapi karena Indonesia ini plural, sehingga dalam
Undang-Undang Perkawinannya masuk konsep hukum Islam, masuk konsep hukum adat,
dan masih ada unsur dari KUH Perdata. Walaupun pada prinsipnya sudah tidak ada lagi
penggolongan penduduk. Konsep hukum Islam sangat kental dalam Undang-undang
Perkawinan, termasuk dalam pasal 3 yang mengatur tentang asas perkawinan. Pada pasal
tersebut ditekankan bahwa pada prinsipnya perkawinan itu berasas monogami, tetapi
karena dalam Islam dibolehkan mempnyai istri lebih dari seorang yang dikenal dengan
229
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
bahasa awam poligami, maka pasal tersebut mengecualikan, sepanjang mendapat izin
dari pengadilan. Tidak mungkin Undang-Undang Perkawinan tidak membolehkan
poligami karena di dalam kitab suci umat Islam Alquran saja membolehkan sepanjang
berlaku adil. Serta mayoritas penduduk atau warga negara Indonesia beragama Islam.
Kenyataan tersebut tidak mungkin dipungkiri, sehingga harus dibuat pengecualian
terhadap pasal asas perkawinan, yang kemudian disebut asas monogami relatif atau bisa
disebut monogami terbuka.
Poligami atau beristri lebih dari seorang diizinkan oleh Undang-Undang dengan
memenuhi berbagai syarat dan diizinkan oleh pengadilan. Karena syarat sah perkawinan
adalah dilakukan menurut hukum agamanya dan dicatatkan pada lembaga pencatat
perkawinan, maka jika ingin beristri lebih dari seorang dan dianggap sah oleh negara
harus memenuhi syarat yang diminta Undang-Undang. Artinya jika ingin perkawinan
poligami itu dianggap sah oleh negara, maka harus dilakukan sesuai hukum agamanya
dan dicatatkan. Dengan kata lain jika poligami yang tidak dicatatkan maka dianggap
perkawinan yang tidak sah oleh negara. Tetapi kecenderungan di masyarakat memilih
untuk tidak dicatatkan karena syarat yang begitu berat dari Undang-Undang. Ternyata
tidak semua laki-laki sanggup memenuhi persyaratan yang diminta oleh Undang-Undang.
Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa beristri lebih dari seorang
harus dimohonkan ke pengadilan. Memang mengandung pilihan, jika perkawinan
poligaminya ingin dianggap sah oleh negara maka ada syarat yang harus dipenuhi
termasuk memohon ke pengadilan karena pengadilan yang memutus. Tapi jika merasa
syarat yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang berat maka memilih tetap melakukan
perkawinan, tetapi tidak memohon ke pengadilan dan berakibat perkawinannya tidak
dicatatkan dan akibat hukumnya menjadi perkawinan yang dianggap negara tidak sah.
Jika negara melalui Undang-Undangnya mensyaratkan bahwa perkawinan lebih dari
seorang harus dimohonkan ke pengadilan, maka hakim adalah gawang yang memutus
permohonan itu. Bisa dikabulkan bisa juga tidak, tergantung aturan ditaati atau tidak juga
tergantung kearifan hakim.
Syarat untuk bisa beristri lebih dari seorang, di dalam Undang-Undang ada yang
disebut syarat alternatif dan ada yang disebut syarat kumulatif. Syarat alternatif ini yang
harus dipenuhi tapi boleh tidak semuanya. Syarat ini ada pasal 4 Undang-Undang
Perkawinan yaitu:1
(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang,sebagaimana
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan
permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin
kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal inilah yang disebut syarat alternatif dari poligami, sehingga pemohon harus
mempunyai alasan yang tercantum dalam pasal tersebut tetapi boleh tidak semuanya,
apakah alasan di ayat 2 huruf a istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
1 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
230
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
atau huruf b istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau
huruf c istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pemohon harus bisa mencantumkan
alasan yang mana untuk punya dasar yang kuat untuk poligami. Jika memohon harus
lewat pengadilan maka yang terpenting adalah bukti, pemohon harus bisa membuktikan
bahwa istri sebelumnya memiliki alasan-alasan tersebut.
Kemudian yang selanjutnya harus dipenuhi oleh pemohon adalah syarat kumulatif
yang mana pemohon tidak boleh meninggalkan salah satunya. Artinya syarat ini harus
dipenuhi semua oleh pemohon poligami, diatur pada pasal 5 Undang-Undang
Perkawinan:2
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus
dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan-keperluan hidup isteri isteri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap
isteri-isteri dan anak-anak mereka.
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau
apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari
Hakim Pengadilan.
Syarat-syarat inilah yang harus dipenuhi oleh pemohon poligami, pasal 5 terlihat
sangat teknis tetapi harus dipenuhi semua dan ini yang dimaksud dengan syarat yang
berat. Mutlak harus ada izin istri atau istri-istrinya dan harus persetujuan tertulis. Adanya
kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup seluruh keluarganya kelak.
Sebetulnya ini sulit untuk diimplementasikan karena bagaimana parameternya. Tetapi
hakim biasanya menggunakan slip gaji atau bukti penghasilan suami. Sehingga hakim
membuktikannya dengan sesuatu yang bersifat materiil. Kemudian syarat yang terakhir
adalah jaminan mampu berlaku adil, ini syarat tersulit menurut peneliti karena apa yang
bisa membuktikan dapat berlaku adil sedangkan adil bagi setiap orang berbeda. Artinya
parameter adil pun berbeda-beda. Inipun hakim biasanya hanya meminta surat
pernyataan dapat berlaku adil dari suami. Syarat yang menurut peneliti sulit
diimplementasikan.
Karena memang hukum poligami atau beristri lebih dari seorang adalah untuk yang
beragama Islam, sehingga yang berwenang memutus adalah Pengadilan Agama. Seperti
pada penetapan Pengadilan Agama di bawah ini:
1. Putusan Nomor 0616/Pdt.G/2015/PA.Pwd3
Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena alasan Pemohon
memiliki dorongan seksual yang tinggi (hiperseks) sehingga isteri tidak maksimal
saat melayani Pemohon, sebab hampir setiap hari Pemohon mengajak isteri untuk
berhubungan badan. Hal ini menyebabkan isteri seringkali merasakan nyeri pada
perut bagian bawah. Majelis Hakim pada pertimbangan hukumnya, berkesimpulan
bahwa Termohon yaitu isteri Pemohon sudah tidak mampu melayani Pemohon.
2 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3 Putusan Nomor 0616/Pdt.G/2015/PA.Pwd.
231
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Pada ketentuan alasan permohonan izin poligami yang ditentukan oleh Pasal 4
ayat (2) huruf a UU Perkawinan yang memberikan kesempatan kepada suami
untuk mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan isteri tidak mampu
memenuhi kewajibannya sebagai isteri, padahal pada alasan permohonan, pihak
yang mengalami masalah adalah Pemohon atau suami karena mengalami
hiperseks yang menyebabkan isteri mengalami rasa nyeri pada perut bagian
bawah akibat secara terus-menerus berhubungan intim untuk menuruti keinginan
Pemohon.
2. Putusan Nomor 905/Pdt.G/2012/PA.JB4
Alasan Pemohon pada putusan ini mengajukan permohonan poligami adalah
Termohon sebagai isteri tidak bisa melayani nafsu syahwat suami yang sangat
besar, dalam hubungan suami isteri secara maksimal dan untuk menghindari
perbuatan zina, padahal berdasarkan keterangan saksi pada persidangan,
Pemohon telah menghamili calon isteri dan telah hamil empat bulan. Berdasarkan
fakta persidangan, Hakim menyimpulkan Pemohon ingin menikah lagi karena
Pemohon memiliki nafsu syahwat yang sangat besar (hiperseks) sehingga
Termohon kurang mampu melayani hubungan intim suami isteri secara maksimal.
Pemohonlah justru yang memiliki masalah yaitu mengalami penyimpangan
seksual berupa hiperseks sehingga meskipun dilayani oleh isteri, Pemohon tetap
merasa kurang puas dan maksimal sehingga menjalin hubungan dengan calon
isteri hingga hamil 4 bulan.
3. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2017/PA.Jbg5
Pemohon memiliki kelebihan nafsu syahwat (hiperseks), untuk itu Pemohon
mengajukan permohonan poligami. Termohon yaitu isteri tidak dapat melayani
kebutuhan Pemohon dengan maksimal. Hakim menimbang bahwa dasar alasan
Pemohon mengajukan permohonan poligami adalah ketidakmampuan isteri untuk
melayani Pemohon sebagai suami dengan maksimal akibat Pemohon yang
memiliki kelebihan nafsu syahwat (hiperseks) sehingga Pemohon khawatir akan
melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, jika Pemohon tidak melakukan
poligami. Alasan ini yang kemudian oleh Majelis Hakim dikabulkan dan memberi
izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isteri kedua Pemohon, padahal
ketidakmampuan isteri disini diakibatkan oleh Pemohon sebagai suami yang
mengalami hiperseksual, yang pada faktanya memang memiliki kelebihan
dorongan syahwat (hiperseks).
4. Putusan Nomor 2670/Pdt.G/2012/PA.Lmg6
Alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah Termohon sebagai isteri
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Karena Pemohon memiliki
naluri seksual yang tinggi di atas rata-rata pada umumnya (hiperseks), dan
Pemohon telah terlanjur mencintai calon isterinya. Hakim pada pertimbangannya
menyatakan Termohon kurang bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri dalam
hal hubungan suami isteri, karena Pemohon merupakan seorang pria yang
memiliki naluri seksual yang tinggi di atas rata-rata pria pada umumnya.
Termohon merasa keberatan jika harus selalu melayani keinginan seksual
Pemohon, sehingga alasan tersebut membuat Pemohon merasa khawatir jika
4 Putusan Nomor 905/Pdt.G/2012/PA/JB.
5 Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2017/PA.Jbg.
6 Putusan Nomor 2670/Pdt.G/2012/PA/Lmg.
232
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
melakukan zina yang dilarang oleh hukum Agama dan Negara. Pengajuan
permohonan izin poligami dengan alasan ini dikabulkan oleh Hakim, yang
kenyataannya bahwa pihak Pemohonlah sebagai suami yang mengalami hiperseks
sehingga merasa tidak terpuaskan dalam melakukan hubungan suami isteri,
sehingga membuat Termohon merasa tidak sanggup untuk selalu melayani
keinginan seksual Pemohon yang begitu tinggi.
Pada penetapan pengadilan di atas dapat dilihat pemohon memiliki alasan yang
sama yaitu pemohon atau suami hiperseksual yaitu keinginan yang tinggi akan hubungan
seksual dan memohon untuk bisa beristri lebih dari seorang. Pada penetapan pengadilan
diatas suami menyatakan bahwa istrinya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai
seorang istri karena kewalahan dalam melayani keinginan suami. Inilah fokus penelitian
ini, setelah sebelumnya ada penelitian yang membahas tentang kesesuaian alasan
hiperseksual masuk dalam rumusan pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Perkawinan
yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagi istri. Penelitian terdahulu
tersebut menyimpulkan bahwa hiperseksual tidak sesuai dengan rumusan pasal 4 ayat 2
huruf a karena yang dimaksud tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri itu adalah
jika istri sengaja atau lalai untuk tidak melayani suaminya.7 Pada penetapan di atas Hakim
mengabulkan permohonan pemohon karena didasarkan pada pasal 4 ayat (2) huruf a
yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagi seorang istri. Padahal
hiperseksual ada dalam diri laki-laki yang mana kelebihan nafsu untuk melakukan
hubungan seksual. Tapi kemudian hukum melimpahkan pada tanggung jawab itu pada
perempuan. Kemudian hakim memberikan poligami sebagai solusinya.
Dalam Alquran terdapat surat yang isinya khusus mengenai perempuan yaitu surat
An-nisa . Islam memandang laki-laki dan perempuan sama saja, sama-sama khalifah di
bumi yang membedakan hanya ketaqwaan pada Allah. Dapat dilihat pada surat Al-Hujurat
ayat 13: Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya
kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi
Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Hanya Allah melebihkan sedikit
kaum laki-laki dari kaum perempuan, karena laki-laki adalah pemimpin dan pelindung
bagi perempuan. Allah melebihkan sedikit disini adalah masalah tanggung jawab
terhadap perempuan. Seperti pada surat An-Nisa ayat 4: Kaum laki-laki itu adalah
pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-
laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka . Karena hal-hal tersebut diatas peneliti ingin mengkaji Ratio
decidendi hakim dari sudut pandang keadilan gender. Khususnya apakah ada kesesuaian
ratio decidendi hakim tersebut dengan keadilan gender dalam Islam. Hiperseksual pada
putusan pengadilan di atas adalah masalah pada suami, tetapi seakan istri yang menerima
akibatnya dari penetapan pengadilan di atas.
Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian ini sering disebut
dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen
7 Sulistyarini, Kesesuaian Alasan Suami hiperseksual Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan
Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Skripsi , Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya, hlm 65
233
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.8 Pada penelitian ini, peneliti
mengkaji bagaimana ratio decidendi hakim dalam putusan yang mengabulkan poligami
dengan alasan hiperseksual dilihat dari perspektif keadilan gender.
1. Pendekatan Penelitian
Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian doktrinal,
maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
ditangani.9 Dalam hal ini aturan mengenai alasan permohonan poligami yang
dikabulkan oleh hakim.
2. Bahan hukum
1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas.10 Di dalam penelitian ini peneliti mengkaji aturan
mengenai batalnya perkawinan:
a. Putusan Nomor 0616/Pdt.G/2015/PA.Pwd
b. Putusan Nomor 905/Pdt.G/2012/PA.JB
c. Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2017/PA.Jbg
d. Putusan Nomor 2670/Pdt.G/2012/PA.Lmg
e. Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.
f. Pasal 55-59 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
2) Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi11, yang meliputi:
a. Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai hukum
perkawinan khususnya mengenai perceraian, masa iddah, serta
larangan perkawinan.
b. Hasil-hasil penelitian mengenai hukum perkawinan khususnya
mengenai perceraian, masa iddah serta larangan perkawinan.
3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum penunjang, meliputi:
a. Kamus Bahasa Indonesia
b. Kamus Hukum
3. Teknik Analisis Bahan Hukum
Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi yaitu:
1) Teknik interpretasi gramatikal yaitu berdasarkan kata-kata yang digunakan
dalam pasal 4-5 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 55-59 Kompilasi
Hukum Islam.
2) Teknik interpretasi sistematis yaitu berdasarkan susunan pasal satu dengan
pasal yang lain, peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan
perundang-undangan yang lain. Pada penelitian ini adalah Undang-Undang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah serta Kompilasi Hukum Islam.
8 Soejono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 56
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 93
10 Ibid, hlm. 141
11 Ibid
234
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
3) Teknik interpretasi ekstensif yaitu menafsirkan dengan memperuas makna
peraturan perundang-undangan.
4) Teknik interpretasi teleologis yaitu menafsirkan peraturan perundang-
undangan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat saat ini.
Pada penelitian ini yaitu menafsirkan poligami itu sendiri, alasan hiperseksual,
syarat poligami, juga keadilan.
5. Definisi Konseptual
1) Poligami yang dimaksud pada penelitian ini adalah suami yang beristri lebih
dari seorang.
2) Permohonan poligami pada penelitian ini dibatasi permohonan poligami
dengan alasan suami hiperseksual.
Perspektif keadilan gender yang dimaksud pada penelitian ini merupakan
perspektif dalam Islam terhadap posisi perempuan dalam hukum serta keadilan terhadap
perempuan dalam hal poligami.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ratio Decidendi Hakim Pada Putusan Yang Mengabulkan Permohonan Poligami
Dengan Alasan Hiperseksual
Poligami atau beristri lebih dari seorang memang diperbolehkan dalam Undang-
Undang Perkawinan di Indonesia, dengan dasar dalam agama Islam juga diperbolehkan.
Bahkan terdapat ayat tentang poligami ini dalam Alquran. Walaupun sesungguhnya
praktek poligami sudah dikenal sejak sebelum diturunkannya Alquran, tidak hanya Arab
tetapi juga bangsa-bangsa Barat. Justru setelah Alloh menurunkan ayat bolehnya beristri
lebih dari seorang dengan pembatasan jumlah istri, poligami menjadi bermartabat. Jika
Allah SWT saja membolehkan, artinya ini hukum Tuhan, maka tidak mungkin Undang-
Undang melarang. Hanya Undang-Undang memberikan syarat-syarat bagi suami yang
ingin poligami, supaya lebih tertib dan tentu saja memberikan perlindungan hukum.
Syarat inilah yang menjadi kunci poligami itu dikabulkan atau tidak oleh hakim.
Undang-Undang telah memberikan pakem terkait alasan poligami, hanya
dikaitkan dengan tiga hal: istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri,
istri mendapat cacat badan sehingga tidak mampu menjalanan kewajibannya sebagai
seorang istri, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sempit sekali hanya tiga hal ini,
tentu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri. Walaupun di sisi lain
ada hal yang menyudutkan istri. Namun pada kenyataannya hampir semua permohonan
poligami dengan berbagai alasan, bahkan yang tidak terkait dengan tiga hal tersebut.
Seperti pada empat putusan Pengadilan Agama ini Putusan Nomor
0616/Pdt.G/2015/PA.Pwd, Putusan Nomor 905/Pdt.G/2012/PA.JB, Putusan Nomor
2593/Pdt.G/2017/PA.Jbg, Putusan Nomor 2670/Pdt.G/2012/PA.Lmg. Ada kesamaan
alasan serta ratio decidendi hakim dalam empat putusan tersebut, yaitu alasan suami
hiperseksual dan hakim mengabulkan permohonan poligami. Ratio decidendi hakim
adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Karena syarat
yang diberikan Undang-Undang terbatas pada tiga hal seperti yang disebut diatas, maka
hakim memasukkan alasan suami hiperseksual sebagai bagian dari pasal 4 huruf a
Undang-Undang Perkawinan, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
seorang istri.
Kajian Mengenai Hiperseksual
Hiperseksual adalah salah satu kondisi kelainan dalam berhubungan seksual. Hal
ini masih menjadi perdebatan apakah ini tergolong penyakit atau bukan. Walaupun
235
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
diperdebatkan, bukan berarti hal ini tidak ada. Hiperseksual nyata adanya dialami
seseorang. Kasus hiperseksual rata-rata 2-6 %, dan paling banyak dialami laki-laki,
namun tidak tertutup kemungkinan perempuan juga mengalami.12 Hiperseksual adalah
suatu keadaan dimana seseorang mempunyai dorongan keinginan melakukan hubungan
seksual yang sangat kuat melebihi kondisi normal, baik secara intensitas maupun
perilaku. Hiperseksual di kategorikan sebagai gangguan, karena di luar kondisi normal.
Bisa dikatakan kondisi abnormal. Hiperseksual dapat dikategorikan sebagai compulsive
behavior disorder, yaitu merupakan gangguan pada pikiran yang tidak dapat dikendalikan
untuk melakukan sesuatu berulang-ulang atau terus menerus. Juga dapat dikategorikan
sebagai sexual impulsivity, dimana impulsif merupakan tindakan tiba-tiba mengikuti kata
hati dan sangat mungkin perilaku berubah seketika. Selain itu hiperseksual juga
dikategorikan sebagai sexual addiction, dapat diartikan sebagai kecanduan terhadap
hubungan seksual.13
Hiperseksual memang bukan penyakit secara fisik, tetapi termasuk penyakit
mental atau gangguan mental, dalam istilah asing disebut mental illness. Gangguan mental
inilah yang bisa mempengaruhi suasana hati, pikiran atau perilaku seseorang. Ganguan
mental ini jenisnya bermacam-macam, yaitu:14
a. Gangguan Kecemasan
b. Gangguan suasana hati
c. Gangguan kepribadian
d. Obsessive-compulsive disorder
e. Gangguan psikotik
f. Gangguan makan
g. Kontrol impuls dan gangguan kecanduan
h. Post-traumatic stress disorder (PTSD)
Hiperseksual termasuk gangguan mental yaitu jenis gangguan kontrol impuls atau
kecanduan. Termasuk jenis tersebut karena yang bersangkutan tidak dapat mengontrol
apa yang seharusnya bisa dikontrol. Yang bersangkutan menjadi obyek dari gangguan
tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa hiperseksual merupakan sesuatu yang
menyimpang, sehingga harus dikembalikan ke kondisi normal. Artinya jika secara ilmiah
ini dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan, semestinya bisa disembuhkan dan perlu
disembuhkan. Sehingga orang yang mengidap gangguan kejiwaan khususnya berupa
hiperseksual harus dicarikan solusi untuk menyembuhkan gangguan tersebut.
Dalam konteks hubungannya dengan empat putusan di atas, antara syarat yang
diberikan Undang-Undang Perkawinan, alasan permohonan, ratio decidendi hakim serta
putusan dikabulkan, menjadi tidak bisa ditarik benang merahnya. Jika diuraikan satu
persatu, syarat poligami dari undang-Undang Perkawinan adalah tiga alasan tersebut di
atas, dan memang titik beratnya pada istri. Logika Undang-Undang, seorang suami
memohon poligami karena ada sesuatu pada istri, jika tidak maka tidak perlu poligami.
Pada empat putusan tersebut, suami memohon poligami karena dirinya sendiri
hiperseksual, artinya tidak ada masalah dari istrinya, minimal istrinya tidak termasuk hal
12 Giorgio Di Lorenzo, Hypersexuality: the controversial mismatch of the psychiatric diagnosis,
Journal of Psycopathology, 2018:24, hlm. 188
13 Ibid.
14 Isti Rahmadhani, MENTAL ILLNESS: Definisi Gangguan Umum Tanda-Tanda Awal dan Cara
Menanganinya, https://www.researchgate.net/profile/Isti_Rahmadhani, diakses tanggal 7 September
2020 pukul 11.49
236
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
yang di syaratkan Undang-Undang Perkawinan. Alasannya suami tidak dapat mengontrol
keinginan berhubungan seksual yang ada pada dirinya. Kemudian hakim mengabulkan
permohonan suami, artinya hakim mengizinkan suami untuk poligami. Ratio decidendi
hakim sampai mengabulkan adalah, karena istri tidak dapat menjalanan kewajibannya
sebagai seorang istri. Dari alur ini tidak dapat dilihat benang merahnya. Masalahnya ada
pada suami, tetapi yang dibebani tanggung jawab adalah istri. Permohonan dikabulkan
dengan ratio decidendi seperti itu adalah stigma bagi istri bahwa istri tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Hal yang menjadi perhatian adalah ratio
decidendi dari putusan tersebut yang kemudian mengarah ke diskriminasi.
Terjadi pembedaan antara posisi laki-laki dan perempuan dalam hukum. Jika
suami yang mengidap gangguan mental yaitu hiperseksual maka istri yang harus
menanggungnya. Tidak hanya rasa sakit fisik, tapi juga batin yaitu diberikan stigma tidak
menjalankan kewajibannya sebagai istri oleh hukum, dengan pengadilan memberi izin
pada suami untuk poligami. Walaupun syarat izin tertulis dari istri telah dipenuhi. Dapat
disimpulkan bahwa dari putusan pengadilan ini solusi untuk suami hiperseksual adalah
poligami. Hal ini tidak sesuai dengan keadilan gender dalam Islam, karena terjadi
pembedaan posisi antara laki-laki dan perempuan. Islam memang mengenal perbedaan,
posisi perempuan dan laki-laki berbeda dalam Islam, tetapi bukan pembedaan. Sehingga
yang menjadi perhatian adalah ratio decidendi hakim dengan mengkategorikan hal
seperti ini kedalam rumusan pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu istri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri, bukan praktek poligaminya.
Kajian Mengenai Gender
Gender dalam bahasa Inggris diterjemahkan berarti kelamin. Kelamin dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sifat jasmani atau rohami yang
membedakan dua makhluk sebagai betina dan jantan atau wanita dan pria.15 Menurut
Nazaruddin Umar gender diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan
dari segi sosio kultural bukan secara biologis.16 Presiden Abdurrahman Wahid melalui
instruksinya yaitu Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional mendukung pengarusutamaan gender dalam pembanguan
nasional. Pada Inpres tersebut Presiden menginstruksikan pada Menteri, Kepala Lembaga
Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi
Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/ Walikota untuk melaksanakan
pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan
nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta
kewenangan masing-masing.
Inpres tersebut memaknai gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran
dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah
oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pengarus
utamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi
satu dimensi integral terdiri dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Dalam Inpres ini juga
menjelaskan keadilan serta kesetaraan gender. Keadilan gender menurut Inpres ini
adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetraan
15 Kelamin/ke-la-min/, Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, http://kbbi.web.id/kelamin,
diakses tanggal 10 Agustus 2020 pukul 19.30
16 Rusdi Zubeir, Gender Dalam Perspektif Islam, An Nisa'a, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hlm. 106
237
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh
kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dalam kegiatan
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional dan kesamaan
dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.17
Karena gender merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab
laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial
dan budaya masyarakat. Peran-peran dalam masyarakat yang dimaksud adalah:18
a. Peran Gender
Peran laki-laki dan perempuan dalam lingkungan, budaya serta struktur
masyarakat, sehingga akan terbentuk persepsi, bahwa itulah peran laki-laki dan
perempuan di masayarakat.
b. Peran Produktif
Peran laki-laki dan perempuan yang diukur dari menghasilkan sesuatu. Sesuatu
disini yang bernilai ekonomi. Bisa juga dianggap peran dalam pekerjaan. Nah
kemudian terbentuk di masyarakat bahwa seharusnya yang mencari nafkah dalam
arti bekerja adalah laki-laki. Sehingga perempuan dianggap tidak mempunyai
peran produktif. Padahal perempuan bisa juga mempunyai peran produktif tanpa
harus meninggalkan rumah, dalam arti dapat bekerja dari rumah.
c. Peran Reproduktif
Peran ini yang dianggap sebagai peran perempuan, kebalikan dari peran produktif
tadi. Perempuan dianggap tidak memiliki peran produktif, sedangkan laki-laki
dianggap tidak memiliki peran reproduktif. Mengapa perempuan, karena
perempuan yang memiliki rahim, yang melahirkan, kemudian yang harus
merawat, sehingga perempuan dibebani tanggung jawab ini. Padahal
sesungguhnya laki-laki pun memiliki peran reproduktif, bersinergi dengan
perempuan dalam hal bereproduksi.
d. Peran Sosial (Kemasyarakatan)
Peran ini merupakan aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan organisasi di
masyarakat. Memimpin sesuatu di masyarakat, misalnya di lingkungan tempat
tinggalnya.
Sehingga dapat diartikan bahwa gender adalah sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat
itu sendiri dalam memaknai perbedaan laki-laki dan perempuan, bukan perbedaan secara
kodrat. Karena jika secara kodrat, secara bilologis memang berbeda, dan tidak ada
masalah dengan itu. Karena laki-laki dan perempuan secara fisik dilahirkan berbeda,
secara biologis mempunyai fungsi yang tidak sama. Bentuk fisik penampakan laki-laki dan
perempuan terlihat jelas berbeda, begitu pula laki-laki tidak dapat melahirkan keturunan
karena tidak memiliki rahim. Tetapi sebaliknya perempuan tidak dapat mengandung
dengan sendirinya jika tidak ada andil laki-laki. Maka secara kodrati pula laki-laki dan
perempuan terlahir untuk saling bersinergi, saling bekerja sama dan saling melengkapi
untuk dapat mencapai tujuan yang sama yaitu manusia yang bermanfaat bagi sekitarnya.
Sehingga meskipun dilahirkan berbeda antara laki-laki dan perempuan, tidak ada
pembedaan. Pembedaan bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak bisa
17 Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor
Indonesia, Hak Azasi Peremuan-Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 313
18 Kamla Bhasin, Understanding Gender diambil dari
http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214111410046.pdf, diakses tanggal 7 September
2020 pukul 11.38
238
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
apa-apa, sebagai makhluk yang tidak boleh berkehendak, tidak bisa mengambil peran
apa-apa di masyarakat. Pembedaan yang ada di masyarakat ini yang kemudian
melahirkan ketidakadilan gender.
Menurut Mansour Fakih dalam bukunya Analisis Gender dan Trasformasi Sosial,
ketidakadilan gender ini berbentuk:19
1. Terjadi marginalisasi (terutama pemiskinan ekonomi) terhadap perempuan.
2. Terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum
perempuan.
3. Pelabelan negatif (strereotype) terhadap jenis kelamin tertentu, yang berakibat
diskriminasi dan berujung ketidakadilan.
4. Kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya terhadap perempuan.
5. Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (double burden).
Semua manifes ketidakadilan gender di atas saling terkait dan tersosialisasi dengan kuat
sehingga menjadi konstruksi sosial dan akhirnya dipahami menjadi kodrat.
Kajian Mengenai Gender dan Poligami
Bicara mengenai putusan pengadilan di atas jelas tidak lepas dari bicara tentang
poligami atau beristri lebih dari seorang. Karena obyek dari putusan tersebut adalah
permohonan poligami. Tidak mempersoalkan poligaminya, tidak ada masalah jika
seseorang menginginkan berpoligami, karena hal tersebut merupakan hukum Allah SWT.
Tercantum di Alquran dan hukumnya dibolehkan asalkan dapat memenuhi syarat adil.
Undang-Undang Perkawinan pun berusaha mengatur selaras dengan Alquran, mengatur
dengan ketat bagi suami yang ingin berpoligami, demi perlindungan hukum. Walaupun
ada beberapa hal yang tidak pas digunakan sebagai syarat dalam pasal alasan
berpoligami, karena menyudutkan wanita. Tetapi di sisi lain itupun digunakan sebagai
bentuk perlindungan hukum.
Tidak juga kemudian dimaknai poligami adalah praktek ketidakadilan gender.
Tidak ada yang salah juga dengan praktek poligami ketika itu dilakukan sesuai hukum
Allah SWT. Menjadi masalah adalah ratio decidendi hakim pada putusan tersebut ketika
mengabulkan permohonan poligami. Ratio decidendi hakim tersebut mengarah pada
ketidakadilan gender, menyebabkan pelabelan negatif terhadap perempuan dalam hal ini
istri. Masalahnya putusan hakim adalah hukum. Sehingga ada pelabelan negatif pada istri
oleh hukum. Istri dianggap tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena
suaminya hiperseksual, sedangkan istri sudah melakukan kewajibannya hanya tidak
mampu jika terus menerus dalam kondisi seperti itu. Suami yang memiliki masalah,
diberikan solusi oleh hakim yaitu poligami dengan melabeli negatif istri tidak
menjalankan kewajibannya sebagai istri.
Kajian Mengenai Adil Dalam Islam
Adil atau keadilan disebutkan sangat banyak dalam Alquran, baik melalui kata adl,
qist maupun mizan. Hal itu menunjukan Allah SWT sangat mementingkan keadilan.
Karena tujuan Islam adalah rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat bagi alam
semesta. Artinya lagi dalam Islam keadilan menjadi hal yang sangat penting. Dalam Islam
diatur agar manusia sebagai khalifah di bumi harus berlaku adil. Contoh dalam surat An-
Nisa ayat Allah memerintahkan manusia untuk menjadi penegak keadilan dan
dilarang berpihak mengikuti hawa nafsu. Juga dalam surat Al-Maidah ayat 8 Allah
19 Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah, Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang
Perkawinan Indonesia, Al Ahkam Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 199
239
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
memerintahkan orang beriman untuk menjadi penegak keadilan ketika menjadi saksi,
bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mejadi dasar berbuat tidak adil. Pada
Alquran kata adil dapat bermakna:20
1. Sama
Sama yang dimaksud di dalam Alquran adalah persamaan hak, juga tidak ada
pembedaan terhadap setiap individu. Ada perbedaan tetapi bukan pembedaan.
Beberapa contoh adil yang bermakna persamaan hak, pada surat An-Nisa ayat
tentu saja ini ayat tentang bolehnya beristri lebih dari 1 orang, justru dalam ayat
ini diberikan keadilan karena Allah membatasi hanya boleh sampai 4 orang saja.
Ayat ini memerintahkan suami untuk berlaku adil, memperhatikan persamaan
hak diantara istri-istrinya, serta mengandung peringatan atau ancaman Allah jika
tidak berlaku adil. Pada ayat 58 nya juga diperintahkan berlaku adil dalam
menetapkan hukum diantara manusia. Artinya hakim ketika menetapkan hukum
bagi manusia harus adil. Pada surat An-Nahl ayat 90 Allah memerintahkan
berbuat adil dan berbuat kebajikan dan memberi bantuan kepada kerabat.
2. Seimbang
Adil dapat dimaknai juga dengan seimbang. Allah menciptakan dan mengelola
segala sesuatu dengan seimbang, sesuai dengan kadar, ukuran, juga waktu
tertentu. Termasuk menciptakan tubuh manusia dengan seimbang, tidak mungkin
tubuh manusia diciptakan berlebih satu dengan lainnya, karena memiliki
fungsinya masing-masing. Seperti yang diatur dalam surat Al-Infitar ayat 7.
Kemudian juga tentang alam semesta diciptakan oleh Allah dengan
keseimbangan, berjalan harmoni, ada siang-malam, panas-dingin, kemarau-hujan.
Begitu juga dalam surat Al-Maidah ayat 95, Allah mengajarkan keseimbangan
melalui sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Orang yang berihram atau
sedang berhaji dilarang berburu hewan buruan ketika dilanggar maka sanksinya
adalah mengganti hewan yang sepadan dengan hewan yang diburunya, atau
dengan membayar tebusan dengan memberi makan orang miskin, atau dengan
berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan.
3. Memperhatikan dan memberikan hak tiap individu
Adil ini dapat dimaknai menempatkan sesuatu sesuai porsinya atau pada
tempatnya. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil sekalipun kepada
kerabat dalam surat Al-An am ayat .
4. Kewajaran dan Kepatutan
Adil dapat dimaknai dengan sesuatu yang wajar dan patut. Sehingga sesuatu bisa
jadi tidak sama persis tetapi substansinya sama sesuai dengan kewajaran dan
kepatutan.
Kajian Mengenai Keadilan Gender Dalam Islam
Keadilan gender dalam Islam dapat dimaknai berlaku adil dan tidak membedakan
jenis kelamin tertentu dalam hal fitrahnya sebagai manusia. Tidak membedakan apa itu
laki-laki apa itu perempuan sebagai khalifah di bumi. Dapat dibuktikan jika melihat
kalam-kalam Allah SWT dalam Alquran.
1. Islam tidak mengenal pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal
keadilan. Jika setara yang dimaksud perempuan sama dengan laki-laki, jelas tidak.
20 Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender Dalam Islam – Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Shafi I,
Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm. 20
240
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Dari segi fisik berbeda, dari segi tanggung jawab juga berbeda, kewajiban pun
berbeda satu sama lain. Tetapi sebagai makhluk ciptaan Allah dan khalifah di
bumi, laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Laki-laki dan
perempuan layak diperlakukan sama, sama-sama layak diberi keadilan. Tidak ada
pembedaaan. Hal ini terbukti dalam surat Al Isra ayat 70, yang dapat disimpulkan
Allah memuliakan anak cucu Adam yaitu manusia, diciptakan dengan kelebihan
yaitu berupa akal, juga diberikan rezeki yang baik.
2. Islam tidak mengenal perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan,
semua sama di mata Allah yang membedakan adalah ketaqwaan. Ini merupakan
kesimpulan dari surat Al Hujurat ayat 13. Allah sama sekali tidak membedakan
antara laki-laki dan perempuan, miskin kaya, semua sama dihadapan Allah SWT.
Allah SWT hanya melihat ketaqwaan masing-masing, hanya itu penilaian Allah
SWT.
3. Perbedaan tentang tanggung jawab yaitu dilebihkan sedikit untuk laki-laki,
karena laki-laki bertanggung jawab atas perempuan. Perempuan sama sekai tidak
dibebani tanggungjawab sebagaimana lak-laki. Laki-laki adalah pelindung
perempuan, pemimpin perempuan yaitu dalam surat An Nisa ayat 34. Tetapi
sebagai pemimpin disini bukan dalam arti sewenang-wenang. Bukan juga dapat
memperlakukan wanita seenaknya.
4. Allah bahkan menjamin hak perempuan pada surat Al Baqarah ayat 228,
dikatakan dan mereka perempuan memiliki hak yang seimbang dengan
kewajibannya. Hal ini senada dengan surat An Nisa ayat 4
5. Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan amal baik laki-laki maupun perempuan.
Semua akan mendapat pahala yang sama. Seperti yang disebutkan dalam surat Al
Imran ayat 195. Sungguh Allah tidak membedakan amal baik laki-laki atau
perempuan, karena laiki-laki berasal dari lakilaki dan perempuan, begitu juga
sebaliknya, sehingga keduanya sama sebagai manusia. Tidak ada kelebihan antara
satu dengan lainnya dalam hal penilaian iman dan amalnya.
6. Allah SWT akan memasukkan ke surga bagi siapapun yang mengerjakan amal
kebajikan. Surat An-Nisa ayat 4 menyebutkan Allah akan memasukkan ke
surga bagi siapapun yang mengerjakan amal kebajikan baiklaki-laki maupun
perempuan. Ayat ini senada dengan surat Al Imran ayat 195. Bentuk penegasan
Allah terhadap tidak adanya pembedaan antara laki-laki dan perempuan.
7. Allah memberikan rahmat pada siapapun yang beriman juga menjanjikan surga
bagi orang mukmin. Ayat ini ada dalam surat At-Taubah ayat 71-72. Bahwa Allah
akan memberikan rahmat dan menjanjikan surga bagi orang yang beriman baik
laki-laki maupun perempuan.
8. Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar bagi laki-laki dan
perempuan yang berada dalam ketaatannya. Hal ini ada di surat Al Ahzab ayat 35.
Allah tidak membedakan laki-laki maupun perempuan yang tetap berada dalam
ketaatannya maka Allah akan berikan ampunan juga pahala.
9. Tidak hanya soal pahala Allah berikan kesetaraan bagi laki-laki maupun
perempuan tetapi juga soal hukuman. Allah menghukum perempuan dengan
hukuman yang sama dengan laki-laki. Seperti pada surat Al Maidah ayat 38. Allah
menghukum potong tangan bagi laki-laki dan perempuan yang mencuri sebagai
siksaan dari Allah.
Selain ayat Allah di atas sebagai bukti secara normatif Alquran mendudukkan
perempuan setara dengan laki-laki. Islam mengenal konsep keadilan gender juga ada
241
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
dalam sumber hukum Islam yang kedua yaitu Sunnah Rasulullah. Nabi Muhammad
bersabda Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita (HR.
Muslim).21 Juga orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang
memiliki akhlak mulia dan sebaik-baik kalian adalah mereka yang berperilaku baik
terhadap perempuan-perempuan mereka (HR. At-Tirmidzi). Hal tersebut hanya segelintir
contoh sabda Rasulullah untuk memuliakan wanita. Sehingga dalam kaitannya dengan
perbuatan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan jelas bertentangan dengan
ayat Allah di atas. Begitu pula dengan ratio decidendi hakim di atas, merupakan upaya
pembedaan antara laki-laki dan perempuan, serta memberikan label negatif terhadap
perempuan. Sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender dalam Islam.
Sedangkan putusan hakim adalah hukum, sehingga hukum tersebut mendiskriminasi
posisi perempuan. Kontra dengan apa yang secara normatif tertulis dalam Alquran
tentang posisi perempuan serta bagaimana memperlakukan perempuan.
Kajian Mengenai Keadilan Pada Pernikahan
Pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang luhur karena merupakan
ibadah, menjalankan perintah Allah. Pernikahan merupakan miitsaaqan ghaliidhan, akad
yang sangat kuat karena sebagai pasangan suami istri sedang berjanji di hadapan Allah
akan saling memperlakukan dengan baik dan membentuk keluarga yang baik yang
bertujuan pada Allah Ta ala. Pada surat An-Nisa ayat dapat ditemukan kata miitsaaqan
ghaliidhan, yang kemudian diterjemahkan sebagai perjanjian yang sangat kuat antara
suami dan istri, yang kemudian dimaknai istri yang mengambil perjanjian itu terhadap
suami. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 231 ditegaskan pula Allah mengambil
perjanjian dari suami yaitu:
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka
rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang
ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena
dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka
sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-
hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah
diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi
pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada
Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.22
Ayat di atas dapat dimaknai laki-laki berbuat tidak baik pada wanita dikategorikan
perbuatan dzalim dan mengundang murka Allah. Ayat ini pun mendukung ayat-ayat yang
tersebut di atas mengenai keadilan gender, menegaskan analisis di atas mengenai laki-
laki yang dilebihkan sedikit dari wanita karena tanggung jawabnya. Dilebihkan bukan
untuk sewenang-wenang.
Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan ketika akad itu telah terjadi maka segala
akibat hukum melekat. Suami harus memperlakukan istri dengan cara yang ma ruf (baik
dan patut), begitu juga sebaliknya. Allah melarang suami menyusahkan istri, berbuat
sewenang-wenang dan berbuat dzalim. Dalam kehidupan perkawinan harus saling
memperlakukan dengan santun. Bahkan ketika perceraian terjadi sekalipun Allah tetap
memerintahkan laki-laki memperlakukan istri dengan santun. Bukti Allah memuliakan
21 Kasmawati, Gender Dalam Perspektif Islam, Sipakalebbi , Volume 1 Nomor 1 Mei 2013, hlm.67
22 Terjemahan surat Al Baqarah ayat 231, https://tafsirweb.com/920-quran-surat-al-baqarah-
ayat-231.html, diakses tanggal 18 Agustus 2020, pukul 20.00
242
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
perempuan. Sehingga sesungguhnya pernikahan bukan transaksi hawa nafsu. Tidak dapat
dipungkiri nafsu adalah karunia Allah. Allah memberikan nafsu untuk berhubungan
seksual, nafsu memiliki, nafsu terhadap harta, tetapi poin pentingnya manusia diberi akal
untk mengendalikan semua itu. Sehingga esensi dari perkawinan bukan alat untuk
menyalurkan dan memuaskan nafsu seksual. Relasi dengan ratio decidendi hakim di atas,
istri digunakan sebagai batu pijakan untuk mencapai penyaluran dan pemuasan nafsu
semata. Karena begitu suami yang menpunyai gangguan kejiwaan hiperseksual tidak
merasa puas dengan istrinya dan mengajukan permohonan poligami dan dikabulkan oleh
hakim, maka itu sebuah solusi yang diberikan hakim untuk memuaskan dan menyalurkan
nafsu seksualnya. Begitu suami merasa tidak puas lagi maka ia akan mengajukan
permohonan poligami lagi, dikabulkan lagi dengan ratio decidendi yang sama oleh hakim,
dan begitu seterusnya berulang. Ini kemudian yang disebut diskriminasi terhadap
perempuan. Manusia berTuhan dan berakal tidak hanya berpikiran pada penyaluran
keinginan manusia saja, tapi penghambaan kepada Allah, sebagaimana tujuan
perkawinan Islam.
PENUTUP
Putusan pengadilan yang mengabulkan poligami dengan ratio decidendi hakim
istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri merupakan hal yang tidak
sesuai dengan keadilan gender terutama dalam Islam. Melalui ratio decidendi tersebut
hukum membeda-bedakan posisi perempuan dengan laki-laki. Melabeli negatif
perempuan untuk hal yang tidak dilakukannya atau hal yang bukan kesalahannya. Hal
tersebut bertentangan dengan konsep keadilan gender dalam Islam yang tidak
membedakan laki-laki dengan perempuan dalam fitrahnya sebagai khalifah di bumi.
Hakim semestinya arif dan bijaksana dalam membuat ratio decidendi, sehingga
memberikan keadilan bagi semua pihak. Tidak perlu memaksakan harus mengabulkan
jika memang tidak layak untuk dikabulkan. Juga tidak perlu memaksakan harus
memasukkan atau mengkategorikan pada sesuatu yang tidak semestinya, jika ingin
mengabulkan. Karena hakim diberi keleluasaan untuk menggali hukum bahkan
menemukan hukum jika memang harus demi keadilan.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ainiyah, Qurrotul. 2015. Keadilan Gender Dalam Islam – Konvensi PBB Dalam
Perspektif Mazhab Shafi I. Malang: Intrans Publishing.
Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.
Soejono dan Abdurahman, H. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka
Cipta.
Sulistyarini. 2020. Kesesuaian Alasan Suami hiperseksual Dalam Permohonan Izin
Poligami Dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Watch, Convention, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia dan
Yayasan Obor Indonesia, 2007. Hak Azasi Peremuan-InstrumenHukum Untuk
Mewujudkan Keadilan Gender. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Artikel Jurnal lewat website
243
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Di Lorenzo, Giorgio. Ciocca, G. Hypersexuality: The controversial mismatch of the
psychiatric diagnosis. Diambil September, 7, 2020. Dari
https://www.researchgate.net/profile/Giorgio_Di_Lorenzo/publicati
n/328042092
Kasmawati. 2013. Gender Dalam Perspektif Islam. Sipakalebbi , 1 (1), 55-67. Diambil
Juli, 27, 2020. Dari https://media.neliti.com/media/publications/221501-
gender-dalam persfektif-islam.pdf.
Rahmadhani, Isti. 2020. MENTAL ILLNESS Definisi Gangguan Umum Tanda Tanda
Awal dan Cara Menanganinya. Diambil September, 7, 2020. Dari
https://www.researchgate.net/profile/Isti_Rahmadhani/publication
338448901
Zubeir, Rusdi. 2012. Gender Dalam Perspektif Islam. An Nisa'a, (7) 2, 103-118.
Diambil Juli, 27, 2020. Dari
https://media.neliti.com/media/publications/56929-ID-gender dalam-
perspektif-islam.pdf.
Artikel Jurnal (DOI)
Kholis, Nur, Jumaiyah, Wahidullah. 2017. Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam
Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Al Ahkam, (27) 2, 195- 212.
http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971
Website
Bhasin, Kamla. Understanding Gender. Diambil September 7, 2020 pukul 11.38.
Dari http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214111410 46.pdf
Kelamin/ke-la-min/. 2012-2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring.
Diambil Agustus 10, 2020. Dari http://kbbi.web.id/kelamin.
Terjemahan surat Al Baqarah ayat 231. 2020. Diambil Agustus 18, 2020. Dari
https://tafsirweb.com/920-quran-surat-al-baqarah-ayat-231.html.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 1975
Nomor 12.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam
Putusan Pengadilan
Putusan Nomor 2670/Pdt.G/2012/PA/Lmg.
Putusan Nomor 905/Pdt.G/2012/PA/JB.
Putusan Nomor 2593/Pdt.G/2017/PA.Jbg.
Putusan Nomor 0616/Pdt.G/2015/PA.Pw
244
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA NARKOTIKA DAN
MEKANISME PELAKSANAANYA MENURUT PERARTURAN
PEMERINTAH NO 99 / 2012
Risyal Hardiyanto Hidayat1, Padmono Wibowo2
Prodi Manajemen Pemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, email: [email protected]
Prodi Manajemen Pemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
ABSTRAK ARTICLE INFO
Tindak pidana kejahatan narkotika di Indonesia sangat sering di bicarakan Kata Kunci:
karena dampaknya dapat secara fisik, kesehatan mental, emosi, sikap dalam Remisi; Justice
masyarakat dan dapat merusak generasi muda, selain itu juga jenis pidana Collaborator; Narkotika
narkotika menjadi suatu problematika yang terus meneres di berbagai
negara.Republik Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum Cite this paper:
keberadaanya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Risyal Hardiyanto
Jika seseorang melakukan sesuatu yang merupakan kejahatan, maka Hidayat, P. W., 2020.
seseorang akan dihukum. Namun dalam masa penghukuman tersebut Implementasi
terdapat pengurangan masa pidana atau remisi. Pada lembaga Pemberian Remisi
pemasyarakatan remisi diatur pada UU Pemasyarakatan Tahun 1995 Pasal Narapidana Narkotika
14 Ayat 1 mengenai hak – hak narapidana pada butir (i). Tujuan dari Dan Mekanisme
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mekanisme Pelaksanaanya
pemberian hak remisi terhadap narapidana narkotika.Metode yang Menurut Perarturan
digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis Pemerintah No 99 /
penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data Dengan studi 2012. Widya Yuridika:
pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian hak Jurnal Hukum, 3(2).
remisi masih terdapat masalah yaitu mengenai pemberian Justice
Collaborator sebagai syarat dan ketentuan Perarturan Perundangan No 99
Tahun 2012.
PENDAHULUAN
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung
tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-
Undang Dasar 9 5 Pasal ayat ( bahwa Negara )ndonesia adalah Negara (ukum .
Hukum adalah keseluruhan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama,
keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan
bersama yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dengan sanksi.1
Pada dasarnya penjatuhan pidana (hukuman) bukan semata mata pemberian
derita agar jera, tetapi unsur bimbingan dan pembinaan. Hukuman terhadap pelanggar
hukum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dikenal sebagai pembinaan
1 Sudikno Mertokusomo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogjakarta, 2002, hlm. 10-11
245
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
dalam lembaga, dengan tujuan agar para pelanggar hukum dapat menyadari
kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta dapat kembali
kemasyarakat dan menjalani fungsi sosialnya dengan baik. Seseorang (si pelanggar)
yang diputus pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana. Dalam hal ini pidana
penjara seseorang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan guna mendapatkan
pembinaan.
Pada umumnya narapidana yang ditempatkan dalam Lapas memiliki gejala atau
karakteristik yang sama dengan penghuni yang lain, yakni mereka mengalami
penderitaan - penderitaan sebagai dampak dari hilangnya kemerdekaan yang dirampas.
Di dalam lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana mempunyai hak sesuai dengan
Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan
masa pidana (remisi)2. Remisi yang berarti pengurangan masa pidana yang diberikan
kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani
pidana yang dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan
mengakumulasi masa penahanan pemotongan atas masa pidana3.Dengan pemberian
remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Remisi
merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan
sistem pemasyarakatan
Pengurangan menjalani pidana (remisi) di Indonesia ini adalah masalah yang
perlu diperhatikan, karena pengurangan menjalani masa hukuman tersebut pada satu
sisi menyangkut hak manusia yang semestinya dijunjung tinggi agar tercipta keadilan
bagi masyarakat. Karena walaupun status dari mereka itu adalah sebagai narapidana
yang sedang menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan tetap saja mereka
masih merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak asasi manusia yang
harus dilindungi dan dihormati oleh negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang disahkan pada tanggal 12 November 2012,
telah memberikan batasan-batasan diberikannya remisi khusus untuk tindak pidana
tertentu. Batasanbatasan tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 34A ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan: Pemberian Remisi bagi narapidana yang dipidana
karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan precursor narkotika,
psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap hak
asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 juga harus
memenuhi persyaratan : a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk
membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b. Telah membayar
lunas denda uang pengganti sesuai dengan putusan. pengadilan untuk narapidana yang
dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan c. Telah mengikuti program
deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/badan nasional penanggulangan
terorisme, serta menyatakan ikrar: 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia secara tetulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau 2) Tidak akan
2 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
3 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Dalam Dinamika, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 134.
246
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga
negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
Namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan permasalahan dalam pemberian
remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu mengenai justice
collaborator (bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya) yang perlu diperbaiki lantaran
harus dikembalikan kepada penegak hukum yang menangani perkara narapidana.
Dalam konsepnya pemberian justice collaborator disertakan pada saat putusan atau
inkrah dari hakim sehingga pemasyrakatan hanya menjalankan tugas pembinaanya saja.
Karena hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh sebagian oknum dengan jual beli justice
collaborator di lembaga penegak hukum. Dan juga seakan-akan lembaga
pemasyarakatan yang dititikberatkan dalam pemberian JC. Seharusnya pihak penahan
atau pengadilan sudah menebitkan JC pada saat narapidana tersebut ditempatkan
dilapas sehingga kesannya lembaga pemasyaraktan yang mengemis untuk diberikan
justice collaborator.
Dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk
mengambil judul )mplementasi Pemberian Remisi Narapidana Narkotika dan
Mekanisme Pelaksanaanya Menurut Perarturan Pemerintah No 99 Tahun .
Adapaun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menggambarkan
pengaturan pemberian hak remisi tindak pidana narkotika berdasarkan sistem hukum
dan mekanisme pemberian Hak Remisi narapidana narkotika terhadap PP No 99 Tahun
2012
Sedangkan pada penilitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif
dengan pengambilan data menggunakan studi pustaka (library research), dengan jenis
penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji mengenai asas-
asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dengan membandingkan
pada praktek dilapangan dalam penerapan UU No 99 Tahun 2012. Penelitian terhadap
asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-
patokan berprilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan
(terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder.4
Sumber data yang digunakan Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian ini adalah sumber data sekunder. Adapun data sekunder di dalam penelitian
ini dapat dibedakan menjadi 2, yakni:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4) Keputusan Presiden Republik Indonesia 7 Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
b.Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, misalnya:
1) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan remisi.
2) Makalah-makalah/jurnal/karya tulis yang berkaitan dengan pemberian remisi.
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT Rajagrafindo
Persada, Jakarta, 2006, hlm. 62.
247
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
3) Hasil penelitian para pakar hukum/lembaga yang bergerak dalam penelitian tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hak Remisi Narapidana
Kementrian Hukum dan Ham sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia,
menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri
dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam
lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup
secara wajar sebagai seorang warga negara. Peran serta pembinaan narapidana tidak
lepas dari Lapas. Pelaksanaan remisi di Indonesia berdasarkan: 1. Keppres No. 120
Tahun 1995 tentang Ampunan Istimewa; 2. Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang
Remisi; 3. Keputusan Menteri Hukum dan PerundangUndangan No. M.09.HN.02.01
Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No. 174 Tahun 1999; 4.
Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun
1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus; 5. Keputusan Menteri
Kehakiman No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana
yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah; dan 6. Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan ( PP / 999 serta yang terbaru yaitu Perarturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Keppres No. 174 Tahun 1999
tentang Remisi, ada beberapa jenis Remisi, yaitu: Pertama, Remisi Umum, adalah remisi
yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
tanggal 17 Agustus. Kedua, Remisi Khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar
keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan
ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam
setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut
agama yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-
undangan No. M.09. HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No. 174 Tahun
1999, Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada:
setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam, setiap
hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen, dan setiap hari raya
Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu, serta setiap hari raya
Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha. Ketiga, Remisi
Tambahan diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang selama menjalani
pidana telah: berbuat jasa kepada negara; dan melakukan perbuatan yang bermanfaat
bagi negara atau kemanusiaan; serta melakukan perbuatan yang membantu kegiatan
pembinaan di Lapas.
Dengan banyaknya macam-macam remisi, hal ini merupakan kelonggaran yang
cukup banyak oleh pemerintah kepada narapidana untuk selalu memperbaiki sikap
tingkah laku dan perbuatannya khususnya di dalam Lapas, sehingga akan memperoleh
kemudahan untuk diberikannya remisi. berbagai kesempatan diperoleh narapidana
yang berkeinginan sungguh-sungguh akan berbuat baik di dalam kehidupan masyarakat
nanti. Namun apabila keinginan untuk mendapatkan remisi hanya sekedar untuk bisa
semakin cepat keluar dari Lapas tanpa hasrat untuk memperbaiki perbuatannya di
248
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
masyarakat nanti maka, tentu ini bukan merupakan cita-cita dari sistem
pemasyarakatan yang diterapkan di dalam pembinaan narapidana, sehingga
kesempatan yang diberikan itu menjadi sia-sia saja. Remisi diberikan oleh Menkumham
berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keppres No. 174 Tahun 1999 menegaskan bahwa Menteri
dapat mendelegasikannya kepada Kantor Wilayah. Penetapan pemberian remisi
tersebut dilaksanakan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri;
sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa, segera setelah mengeluarkan
penetapan tentang remisi, Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang
penetapan pengurangan masa pidana kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
Pemasyarakatan. Pemberian remisi khusus hari raya keagamaan dapat dilimpahkan
kepada Lapas, Kepala Rumah Tahana Negara, dan Kepala Cabang Rumah Tahanan
Negara.
B. Sistem Hukum Pengaturan Tindak Pidana Narkotika
Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana,
pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal
111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh
undangundang dan dapat diancam dengan sanksi pidana5, yakni:
1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan
112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal
122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor,
mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113
untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123
untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk
narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II Pasal
124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim,
mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk
narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk
narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur
jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:
1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan
narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial.
5 Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, hlm. 256
249
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Jurnal Widya Yuridika ini akan mendeskripsikan adanya trend yang terjadi pada masyarakat nasional dan internasional yang harus diakomodir dalam kebijakan serta beberapa penataan sub sistem hukum yang adaptif terhadap kondisi-kondisi tersebut. Perkembangan hukum dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara selaras dengan dinamika perkembangan masyarakatnya, dan tidak imun terhadap pengaruh yang terjadi di sekitarnya baik trend yang berkembang di masyarakat nasional dan internasional maupun pengarusutamaan kearifan lokal kedaerahan.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search