Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum
Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan
pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi
dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan
izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana
Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak
Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana
pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana
denda.maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan
Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134)
ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan
Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah).
9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau
Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
250
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
10.Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan,
Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
11.Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan
Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12.Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak
Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13.Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan
Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14.Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian
(Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15.Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal
143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16.Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana
(Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3
(sepertiga).
17.Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu
Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal
147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan
prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik
itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta
barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas
untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang
telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni
dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali
ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda
yang diatur dalam undangundang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana
251
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana
denda yang tidak dapat dibayar.
C. Telaah Hak Remisi bagi Narapidana Narkotika
Sebelum membahas remisi bagi narapidana narkotika, bahwa remisi adalah hak
narapidana. Hal itu diatur pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan( UU / 995 yaitu:
Narapidana (terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga
permasyarakatan)6 berhak:
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak
dilarang;
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada
narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan.7 Secara spesifik hak remisi disebutkan dalam Pasal 34
ayat (1) PP 99/2012 yakni yang berhak mendapatkan remisi adalah narapidana dan
anak pidana.
Syarat Pemberian Remisi, Untuk diberikan remisi, seorang narapidana harus
memenuhi syarat-syarat berikut8:
a. Narapidana berkelakukan baik
b. Persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan:
c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan
terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
d. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga
Pemasyarakatan ( Lapas dengan predikat baik.
e. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
Remisi ini diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
( Menteri yang ditetapkan dengan keputusan Menteri. Untuk narapidana yang
dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor
6 Pasal 1 angka 7 UU 12/1995
7 Pasal 1 angka PP 32/1999 dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ( Per e ku ha / 8 )
8 Pasal 34 ayat (2) dan (3) PP 99/2012 dan Pasal 5 Permenkumham 3/2018
252
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara,
kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional
terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, ada syarat tambahan, yaitu9 :
a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar
perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan
pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana
korupsi; dan
c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas
dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi
Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi
Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana
terorisme.
Yang memberikan remisi untuk narapidana yang dipidana karena melakukan
tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi,
kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya ini adalah Menteri setelah mendapat
pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dan ditetapkan
dengan keputusan menteri10.
D. Mekanisme Pelaksanaan Hak Remisi Narapidana Narkotika
Kementrian Hukum dan HAM mengkaji revisi Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun
2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal
ini dilakukan Kemenkumham dengan mengumpulkan para pakar hukum Indonesia
mengenai Pembuatan Cetak Biru Pembangunan Hukum Indonesia di Bidang hukum dan
Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Pada pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012 banyak mengalami kendala dan
permasalahan dalam praktiknya tentang mengenai pemeberian remisi, pb, cb pada
penyertaan Justice collaborator bagi narapidana koruptor, teroris dan narkoba atau jenis
tindak pidana High Risk. Secara spesifik hak remisi disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1)
PP 99/2012 yakni yang berhak mendapatkan remisi adalah Narapidana berkelakukan
baik. Persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan11:
1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan
terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
2. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga
Pemasyarakatan ( Lapas dengan predikat baik.
3. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan narapidana dan anak
pidana
Sedangkan khusus untuk pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena
melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika,
korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat,
serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, ada syarat
tambahan, yaitu :
9 Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012 dan Pasal 8 – Pasal 11 Permenkumham 3/2018
10 Pasal 34B ayat (2) dan ayat (4) PP 99/2012
11 Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012 dan Pasal 8 – Pasal 11 Permenkumham 3/2018
253
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
1. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar
perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan
pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana
korupsi; dan telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh
Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan
ikrar:
• kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi
Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
• tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi
Narapidana Warga Negara Asing.
Pemberian remisi pada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak
pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika yang disebutkan di atas hanya
berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun. Artinya tindak pidana tersebut jika diberikan Remisi hanya masa
pidananya 5 dan diatas lima tahun dan jika masa pidananya dibawah 5 tahun tidak
menggunakan perarturan ini.
Hal ini PP N0 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan, mengatur pengetatan pemberian remisi dan
pembebasan bersyarat kepada napi korupsi, narkoba, dan terorisme, dengan
persyaratan pada PP N0 99 Tahun 2012 yang dianggap lebih ribet dengan kenyataanya
yang tidak sesuai dilapangan. Selain itu seharusnya lebih baik mengatur pada kasus
narkoba karena kasus narkoba sebagian besar merupakan kejahatan dilapas. hal ini
disebabkan lantaran konsep penghukumannya tidak jelas antara pengedar dan pemakai.
Justice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerjasama dengan penyidik
atau jaksa penuntut umum dalam mengungkap kasus tertentu, seseorang dapat
dinyatakan sebagai Justice Collaborator apabila mengakui kejahatannya, bukan pelaku
utama, bersedia membantu membongkar kasus, serta bersedia mengembalikan aset-
aset hasil dari korupsi yang dilakukannya. Dan dalam prosesnya menyatakan bahwa
yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan
sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana terkait secara
efektif, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar, serta untuk
kasus korupsi harus mengembalikan aset yang telah dikorupsinya.
Namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan permasalahan dalam pemberian
justice collaborator yang perlu diperbaiki lantaran harus dikembalikan kepada penegak
hukum yang menangani perkara narapidana. Dalam konsepnya pemberian justice
collaborator disertakan pada saat putusan atau inkrah dari hakim sehingga
pemasyrakatan hanya menjalankan tugas pembinaanya saja. Karena hal tersebut dapat
dimanfaatkan oleh sebagian oknum dengan jual beli justice collaborator di lembaga
penegak hukum. Dan juga seakan-akan lembaga pemasyarakatan yang dititikberatkan
dalam pemberian JC. Seharusnya pihak penahan atau pengadilan sudah menebitkan JC
pada saat narapidana tersebut ditempatkan dilapas sehingga kesannya lembaga
pemasyaraktan yang mengemis untuk diberikan justice collaborator.
PENUTUP
Pelaksanaan remisi terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam
Perarturan Perundangan No 99 Tahun 2012 yang mengacu pada Undang-Undang
Pemasyarakatan pada pasal 14 yang mengenai hak narapidana salah satunya yaitu
254
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
pemberian remisi. Pada narapidana narkotika termasuk dalam tindak pidana kejahatan
luar biasa atau extraordinary crime, sehingga dalam pemberian remisinya berdasarkan
PP No 99 Tahun 2012 yang memiliki syarat dan ketentuan khusus dari kasus lainya.
Namun dalam pelaksanaanya berdasarkan PP No 99 Tahun 2012 masih
mengalami kendala atau permaslahan bahwa dalam syarat tersebut harus diberikan
Justice Collaborator, tetapi hal tersebut menjadi hambatan dan permasalahan yaitu
tersebut dapat dimanfaatkan oleh sebagian oknum dengan jual beli justice collaborator
di lembaga penegak hukum. Seharusnya pada pemberian JC tersebut dilakukan oleh
penegak hukum pengadilan sebelum incrach sudah di lampirkan JC atau tidak sehingga
pemasyarakatan tidak dibebankan dengan hal tersebut karena dalam tugas dan
fungsinya pemasyarakatan untuk pembinaan.
DAFTAR PUSTAKA 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi
Buku
Asshiddiqie, Jimly,
Pres:Jakarta.
Siswanto Sunarso,2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika.Jakarta:Rineka
Cipta
Fuady, Munir, 2007,Dinamika Teori Hukum. Ghalia Indonesia: Bogor.
Kelsen, Hans, 2007, Teori Umum Hukum Dan Negara Bee,Media Indonesia: Jakarta
Perarturan-Perundangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3614.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembara Negara
Republik Indonesia Nomor 3886.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Website
Hukum Online. 2020. Syarat Pemberian Remisi Untuk Narapidana
Narkotika.(Online)(https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d0a
55c58343b/syarat-pemberian-remisi-untuk-narapidana-narkotika/ diakses pada
Tanggal 10 Mei 2020)
255
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
256
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
MEMAHAMI PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARI’AH DALAM
MENINGKATKAN AKSESIBILITAS KEUANGAN UMKM PADA MASA
PANDEMI COVID19
Misbahul Ilham1, Iswi Hariyani2
1Fakultas Hukum, Universitas Jember, email: [email protected]
2Fakultas Hukum, Universitas Jember
ABSTRAK ARTICLE INFO
Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai kemampuan lembaga Kata Kunci:
keuangan syariah untuk mengakomodir pembiayaan UMKM melalui Peran Lembaga
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pandemi Covid19 yang terjadi saat ini Pembiayaan Syari ah;
sangat berpengaruh pada keberlanjutan dan inklusifitas keuangan UMKM UMKM; Pandemi
yang diakibatkan oleh pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dampak Covid19
yang ditimbulkan adalah terbatasnya gerak manusia dalam satu wilayah
khususnya UMKM dalam menjangkau fasilitas lembaga keuangan syari ah. Cite this paper:
Financial Technology menjadi salah satu pilihan di masa pandemi covid19 Misbahul Ilham, I. H.,
akan tetapi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 2020. Memahami Peran
Tentang Layanan Pinjam Memimjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Lembaga Pembiayaan
belum mampu mengakomodir fintech syari ah sebagai opsi pembiayaan Syari ah Dalam
syari ah di masa pandemi covid . Meningkatkan
Aksesibilitas Keuangan
Umkm Pada Masa
Pandemi Covid19.
Widya Yuridika: Jurnal
Hukum, 3(2).
PENDAHULUAN
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), merupakan salah satu pendorong penguatan
serta pembangunan ekonomi dunia. Peran dan kontribusi UMKM cukup signifikan dalam
perekonomian nasional terutama dalam penyerapan tenaga kerja hingga 77.678.498 ribu
orang atau sebesar 96.77% dari total tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil,
menengah dan besar. Perkembangan UMKM tidak luput dari sejarah perekonomian
Indonesia pada krisis tahun 1998. Dalam krisis ekonomi dan krisis global yang terjadi
dimana banyak pelaku usaha yang berskala besar menghadapi stagnasi operasional usaha
sebab memiliki ketergantungan terhadap bahan baku dari pasar global bahkan
257
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
berhentinya aktifitas usaha. Namun, Sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam
menghadapi krisis tersebut, karena pada saat terjadinya krisis global, Pelaku UMKM
banyak menggunakan bahan produksi local sehingga tidak menimbulkan dampak serius
akibat krisis ekonomi tersebut.
Sejatinya, UMKM telah berhasil menunjukkan eksistensi dan kontribusinya yang
cukup signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja hingga 77.678.498 ribu orang atau
sebesar 96,77% dari total tenaga kerja yang dapat diserap oleh para pelaku usaha UMKM
khususnya pengembangan pada kualitas produk hasil UMKM Pertanian.1 Berdasarkan hal
tersebut, perkembangan UMKM tidak dapat dilepaskan dari sejarah perekonomian
Indonesia pada krisis tahun 1998. Dalam krisis ekonomi dan krisis global yang terjadi
dimana banyak pelaku usaha yang berskala besar menghadapi stagnasi operasional usaha
sebab memiliki ketergantungan terhadap bahan baku dari pasar global bahkan
berhentinya aktifitas usaha. Namun, Sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam
menghadapi krisis tersebut, karena pada saat terjadinya krisis global, Pelaku UMKM
banyak menggunakan bahan produksi lokal sehingga tidak menimbulkan dampak serius
akibat krisis ekonomi tersebut. Sedangkan, Eksisteni UMKM Pasca Reformasi dalam
perekonomian nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan mendominasi
model usaha di Indonesia yang menunjukkan jumlah populasi UMKM pada tahun 2007
mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 % terhadap total unit usaha di Indonesia(Data
Badan Pusat Statistik). Pun demikian Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB
(Produk Domestik Bruto) juga cukup signifikan, yakni jumlah PDB mencapaiRp. 3.957,4
triliun, dimana UMKM telah memberikan kontribusi sebesar Rp.2.121,3 triliun atau 53,6
persen dari total PDB.2
Melihat peningkatan yang signifikan tersebut, ditemukan sebuah fakta bahwa saat ini
UMKM di masa pandemic covid 19 juga memiliki kendala yang cukup serius apabila tidak
diselesaikan melalui penerapan kebijakan dan implementasinya. Sebab, hadirnya
fenomena revolusi industri 4.0 serta terbatasnya ruang gerak manusia mengakibatkan
beralihnya sistem perekonomian yang awalnya konvensional menjadi virtual.
Pentingnya seluruh kebijakan maupun aturan yang mengikat tingkah laku manusia harus
dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat serta upaya menjaga
keuangan di masa pandemic covid19 agar secara perekonomian dapat berjalan normal.
Disamping itu, Bentuk persaingan usaha saat ini lebih menekankan terhadap inovasi
berbasis IT/artificial intelegence/machine learning dan terlebih menggunakan market
intelegence sebagai basis pengembangan usahanya.
Persaingan yang terjadi juga disebabkan oleh masuknya produk-produk luar negri
yang menciptakan daya saing global serta menuntut adanya inovasi terhadap
perkembangan UMKM. Salah satu permasalahan akut terjadi pada pengembangan UMKM
adalah Iklim usaha yang sulit diperkirakan. Menurut Hasil Kajian tim Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Utara menunjukkan bahwasannya masalah modal atau pembiayaan
UMKM menempati urutan utama dalam peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah.
Artinya bahwa persoalan internal yang menjadi domain UMKM adalah lemahnya
kemampuan SDM dan Permodalan. Apabila terdapat penguatan terhadap permodalan,
maka masalah-masalah runtutan seperti bahan baku tenaga kerja, produksi, pemasaran
1 Sri Susilo, Y. Pertumbuhan Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Faktor-faktor yang
Mempengaruhinya. Eksekutif, Vol.4, No.2, (2007). hlm.306-313
2 Asnur, Daniel, Penyusunan DSS Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial bagi UKM, Jurnal Pengkajian UKM
dan Koperasi, Volume 4. (2009) Hlm.1-14.
258
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
serta distribusi yang lain dapat teratasi secara seimbang. Sedangkan kebijakan dan
program pemerintah dalam hal peningkatan tersebut tidak berjalan secara maksimal.
Hal ini cukup berasalan, produk UMKM sebagai aset bangsa perlu diperhatikan lebih oleh
pemerintah dalam hal menampik seluruh hambatan dan tantangan yang dimiliki oleh
UMKM antara lain bentuk permodalan yang seyogyanya akan dapat mengatasi segala
runtutan persoalan yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM terutama
aksesibilitas pada masa pandemi covid19.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (normative legal research)
yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisis penerapan kaidah atau norma
dalam hukum positif dan menjadikan kaidah-kaidah hukum abstrak sebagai ukuran
kebenaran dalam dalam studi hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu sosio-legal
(socio-legal studies) merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami
suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma atau doktrin hokum yang
terkait, melainkan melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya.3 Selain
itu juga diperlukan pendekatan konseptual (conseptual approach) yaitu beranjak dari
pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sedangkan sumber yang
digunkan dalam artikel ilmiah ini terdiri dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan non hukum. Sumber tersebut sesuai karena bahan hukum
merupakan alat dalam penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan
sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan.4
Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum
sampai dengan pada hal-hal yang besifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud
yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu
penelitian hukum adalah :Megidentifikasi fakta hukum dan menimalisir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; Pengumpulan bahan-
bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah
dikumpulkan; Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum;
dan Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam
kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Model Pembiayaan Umkm Oleh Lembaga Pembiayaan Umkm (Tinjauan Yuridis
Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/P.Ojk.05/2014 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syari’ah)
Secara klasik persoalan yang terjadi khususnya usaha mikro adalah rendahnya
akses terhadap lembaga pembiayaan. Hal ini senada dengan data Bank Indonesia yang
menunjukkan bahwa ditinjau dari sisi pembiayaan, banyak pelaku UMKM yang
mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank, baik karena kendala
teknis, misalnya keterbatasan akses perbankan dan lembaga pembiayaan yang tidak
inklusif.Pemerintah melalui kebijakan dan programnya telah berupaya untuk
meningkatkan pelayanan terhadap UMKM, Diantaranya melalui program, Saving Led
Microfance, Credit Led Microfinance, Microbanking, Linkage Modal. Dengan model layanan
diatas bahwa Pertanian, Perburuan dan Kehutanan dalam Hal Kredit dan Non Performing
3 Muhammad (elmy (akim, Pergeseran Orientasi Penelitian Hukumm ; Dari Doktrinal ke Sosio-Legal, N.D
4 Muhammad Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
259
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Loan terhadap UMKM yang memiliki pertumbuhan rata-rata 33.13 persen pada tahun
2017. Sementara itu, distribusi UMKM memiliki kendala untuk mendapatkan kredit
adalah : prosedur pengajuan yang sulit 30,3 %, tidak berminat 25,34 persen, tidak
memiliki agunan 19,28 persen, tidak mengetahui prosedurnya 14,33 persen, suku bunga
tinggi 8,82 persen dan proposal ditolak 1,93 persen. Demikian bahwa seluruh persoalan
yang terjadi mengarah pada layanan yang dimiliki oleh bank atau lembaga pembiayaan
non bank konvensional.5
Nugroho menjelaskan bahwa Inklusifitas keuangan bukan merupakan suatu hal
yang utama dalam memecahkan problema kemiskinan dan ketimpangan, apabila
aksesibilitas keuangan tidak mampu memperkuat sinergi antara perbankan dan LKM
dalam sprektum ekosistem keuangan yang seharusnya lebih mudah di akses oleh pelaku
UMKM.6 Selanjutnya penting bagi para perusahaan lembaga pembiayaan untuk bersinergi
memperkuat keuangan pasar mikro yang kondusif bagi upaya peningkatan
kewirausahaan masyarakat sehingga dapat mengaktualisasikan endowmen menjadi
investasi produktif. Demikian halnya dengan program KUR dapat dikatakan cukup relatif
berjalan dengan baik, namun distribusi KUR tersebut masih terjadi ketimpangan baik
secara geografis maupun sektoral. 7
Persoalan diskursus mengenai Implementasi Financial Technology dalam
meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM disebabkan tidak komprehesifnya regulasi
dalam mengakomodir hadirnya inovasi teknologi baru dalam aktivitas perekonomian di
Indonesia. Salah satunya disparitas regulasi yang dikeluarakan oleh OJK dalam bentuk
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/20168 Tentang Layanan Pinjam
Memimjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK sebagai Regulator terkait jasa
keuangan belum mengakomodir kebutuhan umat Islam dalam menggunakan layanan
fintech berbasis syari ah. Untuk sementara, industri fintech syari ah berpedoman pada
prinsip umum yang dikeluarkan oleh Dewan Syari ah Nasional MU) dan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan layanan keuangan berbasis teknologi
)nformasi. (adirnya regulasi terkait fintech syari ah ini diharapkan meningkatkan
intensitas dan minat masyarakat dalam kesejahteraan ekonomi dan kepastian hukum.
Keterlibatan OJK dalam mengatur regulasi terkait jasa keuangan juga tidak lepas
dari peran Bank Indonesia yang juga memiliki kewenangan sebagai regulator dalam
kapasitasnya yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan
Bank Indonesia nomer 19/12/PB/2017 tentang penyelenggaraan financial technologi
(PBI Tekfin) diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a) Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai
inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial
5 Kementrian Koordinator Bidang Kesra RI, Program Pengembangan Keuangan Mikro Di Indonesia,
Informasi Umum: Jakarta.
6 Nugroho, A.E, Politik Ekonomi Kredit Program Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah : Dari
Bimas Hingga Kredit Usaha Rakyat, Bab V dalam buku Saptia, Yeni dan Nugroho,A,E 2017, Penguatan Peran
Program Kredit Mikro dalam Mendorong Pengembangan UMKM Di Sektor Pertanian, Jakarta : LIPI –Press.
77 Distribusi KUR terpusat di Jawa yakni sekitar 54% dan sektor perdagangan mencapai 57,6% dari total
KUR. Selain itu, KUR tersebut cenderung tidak tepat sasaran pada masyarakat miskin yang mencoba
mengakses kredit tersebut dalam peningkatan usahanya. Hal ini disebabkan desain program tersebut tidak
secara spesifik ditujukan untuk RTM dengan tingkat risiko yang tinggi yang menyebabkan kengganan bank
dalam melaksanakan penyaluran KUR terhadap RTM.
8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Memimjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi
260
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
b) Perkembangan teknologi finansial disatu sisi membawa manfaat namundisisi
lain memiliki potensi resiko
c) Ekosistem teknologi finansial perlu terus di monitor dan dikembang kan untuk
mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta
sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif
d) Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan
konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian.
e) Respons kebijakan bank indonesia terhadap perkembangan teknlogi finansial
harus tetap sinkron, harmonis dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang
dikeluarkan oleh bank indonesia
Ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia ini berlaku pada penyelenggara
teknologi finansial yang menyelenggarakan teknologi finansial di sistem pembayaran.9
Keberadaan suatu regulasi jika sudah dibuat adalah bagaimana implementasi aturan
tersebut sejalan dengan faktor pendukung seperti infrastruktur. Pada saat ini
infrastruktur IT yang baik hanya dapat dirasakan oleh masyarakat di perkotaan besar saja
seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan lain sebagainya. Sedangkan jaringan internet
belum dapat tersebar secara merata masuk ke daerah pelosok, inilah salah satu kendala
terbesar penyebaran fintech sehingga tidak optimalnya pengimplementasian fintech
kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Tidak hanya cukup pembangunan infrastruktur
dalam mengoptimalkan fintech tersebut, dikarenakan dibutuhkannya kemampuan
sumber daya manusia yang mumpuni. Terbatasnya kemampuan yang dimiliki
masyarakat pedesaan dalam mengaplikasikan financial technologi di daerahnya,
membuat penyebaran financial technologi menjadi terhambat. Kondisi ini membuat
pemerintah sulit untuk mengembangkan fintech di daerah tersebut dikerenakan
kurangnya tenaga kerja yang dapat menunjang keberlangsungan perekonomian modern.
Seharusnya penyediaan sumber daya manusia (SDM).
Masyarakat di daerah pedesaan sebagian besar belum mengenal istilah financial
technologi secara menyeluruh tentang bagaimana cara penggunaannya, apa saja
manfaatanya, keuntungan dan tujuan yang dapat diperoleh dari penggunaannya
dikerenakan kurangnya literasi pemerintah dalam menegenalkan sistem keuangan yang
baik. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah sosialisasi dan diskusi-diskusi melalui
jejaring media sosial baik untuk mendapatkan perhatian masyarakat maupun sebagai
upaya mencari masukan demi perbaikan system yang ada, akibat rendahnya pengetahuan
literasi keuangan, membuat masyarakat tidak mempunyai perencanaan dalam
pengelolahan keuangan yang baik.
Pada dasarnya financial technologi memberi banyak kemudahan pada msyarakat
akan tetapi kemudahan ini mengandung berbagai resiko, salah satunya terbukanya
peluang akan terjadinya cybercrime. Dunia cyber yang sangat canggih memudahkan para
pembobol untuk dapat melacak transaksi keuangan, sedangkan keamanan di daerah
terpencil belum mencapai titik aman yang sempurna. Perlindungan nasabah merupakan
salah satu isu utama dalam pengembangan bisnis SP-Tekfin yang diatur dan diawasi oleh
BI. BI telah menerbitkan PBI nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen
Penyelenggara Sistem Pembayaran yang mengatur perlindungan nasabah pengguna
sistem pembayaran termasuk nasabah SP-Tekfin. Nasabah pengguna SP-Tekfin harus
dilindungi agar dananya tidak hilang dibawa kabur penyelenggara. Sengketa perdata yang
9 Peraturan Bank Indonesia nomer 19/12/PB/2017 tentang penyelenggaraan financial technologi (PBI
Tekfin)
261
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
terjadi antara nasabah dengan pelaku usaha SP-Tekfin juga harus dapat diselesaikan
secara cepat dan mudah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Bisnis SP-Tekfin
di Indonesia saat ini diatur dalam PBI18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan
Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pihak yang ingin menjadi Penyelenggara Jasa Sistem
Pembayaran PJSP untuk pertama kali harus lebih dulu mendapatkan izin dari BI. Pihak
yang sudah memiliki ijin PJSP dan ingin melakukan pengembangan bisnis harus
mendapatkan persetujuan dari B). Pengembangan bisnis PJSP tersebut dapat berupa
pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktifitas
jasa sistem pembayaran serta kerja sama dengan pihak lain.
Kegiatan bisnis online dan transaksi elektronik (termasuk SPTekfin) juga terkait
dengan UU 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat konsumen yang
membeli produk atau melakukan transaksi pembayaran via internet harus mendapatkan
perlindungan hukum agar mereka tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Masyarakat juga
harus dilindungi dari praktik penipuan dan kejahatan yang marak terjadi dalam bisnis
online dan transaksi elektronik. Tindak pidana penipuan yang terjadi dalam bisnis online
dan transaksi elektronik perlu ditangani melalui penerapan pasal penipuan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penanganan tindak pidana penipuan,
pihak konsumen dapat melaporkan kepada Kepolisian, sedangkan penyelesaian sengketa
konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK).
Kegiatan bisnis melalui teknologi informasi baik e-commerce ataupun financial
technology juga perlu diperhatikan dengan adanya UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Informasi dan Transanksi Elektronik. Setiap industri yang menggunakan basis teknologi
informasi dalam memasarkan produknya harus memenuhi informasi lengkat terkait
mekanisme kontrak, persyaratan serta himbauan terkait perlindungan hukum dan lain
sebagainya.10 Perlindungan terkait Fintech juga diatur mengenai aktivitas sebagai pelaku
usaha dalam Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan
sistem dan Transanksi elektronik. Dan diatur secara lebih khusus terkait layanan pinjam
meminjam berbasis teknologi informasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan /
77/P.OJK/01/2016.
Namun saat ini belum ada institusi yang dapat menangani masalah perangkat
keamanan di Indonesia. Penempatan dana pada perusahaan teknologi keuangan atau
financial teknologi pinjamaan (peer to peer lending) memiliki resiko yang tinggi. Hal ini,
antara lain terlihat dari pembiayaan macet yang dengan cepat merangkak naik 1.,28 %
pada januari lalu.11 berdasarkan data OJK rasio pinjaman macet pada perusahaan fintech
tercatat berada di kisaran 1.28% pada akhir januari lalu. Kendati masih kecil, angka
tersebut naik cukup signifikan disbanding posisi desember 2017 laluyang hanya sebesar
0.99% padahal, penyaluran pinjaman fintech pada peroiode yang sama kian besar. Masih
berdasarkan catatan OJK, pinjaman yang disalurkan Fintech mencapai Rp.3 trilliun. Naik
signifikan dari Desember 2017 dikisaran Rp. 2.5 trilliun. dengan demikian, pinjaman
10 Di dalam UU ITE dijelaskan bahwa pelaku usaha harus menyampaikan informasi yang baik dan benar
meliputi; informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai
produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara; b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu
yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti
nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.
11Kontan.co,id, 2018, Januari 2018, Kredit Macet Fintech Peer To Peer Lending Naik 1,28%.,
https://keuangan.kontan.co.id/news/januari-2018-kredit-macet-fintech-lending-naik-jadi-128.
262
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
macer fintech secara nominal, naik 54% dari sekitar Rp. 2.5 milliar menjadi sekitar Rp.3.8
milliar.12
Oleh sebab itu, lembaga pembiayaan perlu beradaptasi secara serius dengan
hadirnya industri teknologi finansial. Industri teknologi finansial (fintech) yang
merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital
sekarang ini. Pun demikian, pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri
fintech yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling
diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah
masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.13
Pemenuhan Aksesibilitas Pembiyaan Umkm Di Masa Pandemi Covid19 (Kajian
Terhadap Peraturan Ototitas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang
Layanan Pinjam Memimjam Uang Berbasis Teknologi Informasi)
Fintech berasal dari istilah Fintech berasal dari istilah financial technology atau
teknologi finansial. Menurut The NationalDigital Research Centre (NDRC), di Dublin,
Irlandia, mendefinisikanfintech sebagai innovation infinancial services atau
inovasidalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi padasektor
finansial yang mendapatsentuhan teknologi modern.Transaksi keuangan melaluifintech
ini meliputipembayaran,investasi, peminjaman uang, transfer,rencana keuangan dan
pembanding produk keuangan. Saat ini terdapat142 perusahaan yang bergerakdibidang
fintech yang teridentifikasi.14
Industri financial technologi (fintech) merupakan salah satu metode layanan jasa
keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi
salah satu sektor dalam industri FinTech yang paling berkembang di Indonesia. Sektor
inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk
mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan
keuangan.15 Fintech dengan layanan keuangan seperti crowdfunding, mobile payments,
dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis startup. Dengan crowdfunding,
bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum
pernah ditemui sekalipun Fintech juga memungkinkan transfer uang secara global atau
internasional. Jasa pembayaran seperti PayPal otomatis mengubah kurs mata uang,
sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya,
Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen
diantaranya :
a. dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja
b. Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki
ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.
Secara global, Industri Fintech terus berkembang dengan pesat. Terbukti dari
bermunculannya perusahaan startup di bidang pembiayaan serta besarnya investasi
global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga
menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia. selain itu, terdapat hal yang perlu
diperhatikan mengenai keuangan inklusif bagi kelompok in the bottom of pyramid
((pendapatan rendah yang tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh
12 Agustianti, Dikutip dari CNN.
13 Budi Wibowo, Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia, Jakarta, Indonesia
14 Ernama Santi, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016, Diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017
15 Budi Wibowo, Analisa Regulasi Fintech dalam Membangun Perekonomian di Indonesia, Jakarta, Indonesia
263
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran). Meskipun
tergolong sebagai in the bottom of the pyramid serta tidak mempunyai tabungan (saving)
dapat dipercaya antara mereka masih memiliki benda bergerak tidak produktif (holding)
yang dipakai sehari-hari seperti cincin/kalung dsb yang dapat diuangkan dan
dipergunakan untuk hal yang produktif seperti untuk modal usaha mikro non formal atau
bercocok tanam dan beternak. Dengan menguangkan holding diharapkan bisa menjadi
salah satu jalan menyelesaikan permasalahan dengan pembinaan yang dilakukan oleh
lembaga pembiayaan.16
Bagi sebagian masyarakat mungkin hal ini merupakan sesuatu yang mustahil
dilakukan. Memang membangun masyarakat kelas bawah (in the bottom of the pyramid)
pada umumnya tidak semudah membangun kelas atas (middle and high income) yang
mempunyai pandangan yang terbatas, sempit dan lepas dari pemikiran kehidupan masa
depan serta suka melakukan jalan pintas. Dengan keadaan seperti ini perlu dibina karena
pada dasarnya di dalam masyarakat ada kekuatan yang perlu diluruskan untuk
kehidupan masa depan. Mental negatif seperti inilah yang perlu dilenyapkan dari diri
mereka agar mereka bisa menjadi masyarakat mandiri sesuai kemampuan mereka.
Financial inclusion (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala
bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat
dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.17
Keterlibatan persoalan diatas juga pada lembaga pembiayaan yaitu Perbankan
konvensional dan syariah hadir sebagai wujud akses layanan pembiayaan melalui kredit
dan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam. Hal ini berkaitan dengan
Populasi umat islam di Indonesia yang mencapai sekitar 89,09%18 menjadikan layanan
keuangan berdasarkan hukum islam sebagai salah satu upaya menerapkan ajaran Al-
Qur an dan As-Sunnah sebagai landasan hukum dalam melakukan aktivitas ekonomi.
Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan intermediasi yang beroperasi
berdasarkan prinsip syariah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelaku
usaha.
Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak hanya dalam hal penyediaan modal, tetapi juga
membantu dalam hal sistem pembayaran. Di era digital saat ini, bank syariah tidak boleh
hanya melakukan kegiatan operasionalnya secara konvensional saja, yaitu hanya
mengandalkan aktivitas lewat kantor-kantor cabang, yang cenderung bersifat esklusif.
Akan tetapai, bank syariah harus melakukan inovasi dalam aktivitas bisnisnya, salah satu
yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan fintech.
Sehingga, dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan fintech, maka produk-
produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah akan dapat di akses oleh semua pelaku
bisnis di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk sementara, industri fintech syari ah berpedoman pada prinsip umum yang
dikeluarkan oleh Dewan Syari ah Nasional MU) dan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan layanan keuangan berbasis teknologi Informasi. Hadirnya regulasi terkait
fintech syari ah ini diharapkan meningkatkan intensitas dan minat masyarakat dalam
kesejahteraan ekonomi dan kepastian hukum. Keterlibatan OJK dalam mengatur regulasi
16 Bahctiar Hassan Miraza, Membangun Keuangan InklusifVol. 23, no 2 (2014). , Jurnal Ekonomi Manajemen
dan Akuntansi,
17 (alim Alamsyah, 6 . Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan
UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah .
18 Mutawakkil, Politik Umat Islam Di Indonesia : Upaya Depotilisasi Pasca Kemerdekaan. (2009) Jurnal hunafa
Volume 6 no. 2, Universitas Tadulako.
264
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
terkait jasa keuangan juga tidak lepas dari peran Bank Indonesia yang juga memiliki
kewenangan sebagai regulator dalam kapasitasnya yang telah di tentukan oleh peraturan
perundang-undangan
Sebagai wujud konkrit adanya keterlibatan beberapa pihak dalam peranannya
masing-masing untuk meningkatkan keuangan inklusif UMKM serta dapat menampung
inovasi terhadap dunia financial technology. Dibutuhkannya suatu rekronstruksi
terhadap pola pembiayaan terhadap UMKM melalui beberapa perubahan mekanisme,
sistem serta regulasi yang tepat agar supaya dapat mengimbangi ketertinggalan secara
hukum. Terbukanya dunia teknologi dan masifnya terjadi pencurian data melalui internet
juga harus disikapi secara serius oleh industry fintech. Sebenarnya Big data dan Hukum
hadir dalam menyikapi perkembangan teknologi melalui beberapa batasan-batasan
terkait penggunaan data, perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen di dunia
maya. Namun Indonesia belum mengatur secara detail atas big data dan memiliki
pemisahan – pemisahan terkait masalah-masalah seperti perlindungan data pribadi dan
lain-lain. Pesatnya financial technology diperkirakan juga akan mempengaruhi
perkembangan bisnis pembiayaan konvensional terutama BPR (Bank Perkreditan
Rakyat).
OJK dan BI lebih kearah mendukung adanya perkembangan fintech, disebabkan
potensi besar dalam memperkuat industri keuangan di Indonesia. Industri ini diharapkan
mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam menjalankan suatu usaha.19 Lembaga
keuangan syari ah memiliki potensi market dengan peluang bisnis yang menguntungkan
bagi perbankan syari ah, seperti International trade finance sindicated financing, Margin
During Construction (MDC), hybrid take over dan refinancing, KPRS inden, pembiayaan
reimbus, IMBT dan ijarah Maushifah fizzimmah, serta Musyarakah mutanaqishah, Akad
Musyarakah Mutanaqishah dapat diterapkan dalam 11 produk dan kebutuhan bisnis
nasabah.
Regulasi perbankan yang ada kiranya masih perlu disesuaikan agar memenuhi
ketentuan syariah agar bank syariah dapat beroperasi secara relatif dan efisien serta
mampu bersaing, antara lain; pertama, instrument yang diperlukan untuk mengatasi
masalah likuiditas; kedua, instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk
keperluan pelaksanaan tugas bank sentral; ketiga, standarisasi akuntansi, audit dan
sistem pelaporan; keempat, regulasi yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian.
Ketentuan keempat regulasi ini diperlukan agar bank syariah dapat menjadi elemen
terpenting dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik, mampu
berkembang dan bersaing.20
Sebagai wujud konkrit adanya keterlibatan beberapa pihak dalam peranannya
masing-masing untuk meningkatkan keuangan inklusif UMKM serta dapat menampung
inovasi terhadap dunia financial technology. Dibutuhkannya suatu rekronstruksi
terhadap pola pembiayaan terhadap UMKM melalui beberapa perubahan mekanisme,
sistem serta regulasi yang tepat agar supaya dapat mengimbangi ketertinggalan secara
hukum. Terbukanya dunia teknologi dan masifnya terjadi pencurian data melalui internet
juga harus disikapi secara serius oleh industry fintech. Sebenarnya Big data dan Hukum
hadir dalam menyikapi perkembangan teknologi melalui beberapa batasan-batasan
terkait penggunaan data, perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen di dunia
19 Cita Yustisia dan Iswi Hariyani, 2017, Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem
Pembayaran Berbasis Teknologi Financial. Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 14 no 1.
20 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Pereansuransian Syariah di Indonesia, Kecana
Prenada Media Group, Jakarta, hlm.180.
265
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
maya. Namun Indonesia belum mengatur secara detail atas big data dan memiliki
pemisahan – pemisahan terkait masalah-masalah seperti perlindungan data pribadi dan
lain-lain. Pesatnya financial technology diperkirakan juga akan mempengaruhi
perkembangan bisnis pembiayaan konvensional terutama BPR (Bank Perkreditan
Rakyat). Namun Sikap OJK dan BI lebih kearah mendukung adanya perkembangan
fintech, disebabkan potensi besar dalam memperkuat industri keuangan di Indonesia.
Industri ini diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam menjalankan
suatu usaha. 21
Keterlibatan masyarakat atau pengguna juga harus ada payung hukum dalam
melindungi segala aktivitas yang dilakukan baik oleh penggunan jasa dan pemberi
donator melalui jasa tersebut. Pengaturan terkait layanan pinjam meminjam atau profit
sharing berbasis teknologi belum diatur langsung dalam peraturan ototitas jasa keuangan
seperti pada P.OJK/77/2016 dimana dalam peraturan tersebut hanya mengatur terkait
layanan konvensional sehingga belum secara penuh dapat memberikan kepastian hukum
terhadap masyarkat. Padahal perkembangan terkait fintech syari ah telah berkembang
pesat di Indonesia.
Demi menjaga keamanan, penetapan syarat pemilikan modal yang cukuptinggi (di
atasRp 20 miliar) menjadi penting sebagai mekanisme seleksi sekaligus quality control
usaha karena P2P Lending adalah platform yang bersifat capital intensive dan sekaligus
scalable. Peneliti Eksekutif Senior Departemen Pengembangan KebijakanStrategis OJK,
Dr. HendrikusPassagi, kerap menekankan bahwa penyelenggara layanan ini perlu
memiliki kapasitas dan kepiawaian dalam memitigasi risiko demi perlindungan
konsumen serta untuk membela kepentingan nasional.
Perusahaan P2P Lending wajib memastikan keamanan dana publik, keamanan data
publik, dan menjaga kesehatan serta kemampuan keuangan masyarakat khususnya
dengan memberikan suku bunga yang wajar. Sementara dalam aspek perlindungan
kepentingan nasional, perusahaan P2P Lending harus dapat mencegah risiko pencucian
uang, pembiayaan terorisme, dan mengantisipasi gangguan stabilitas sistem keuangan..
Namun meliha tperusahaan P2P lending yang masih menggunakan sistem konvensional
dan menggunakan bunga (riba) terhadap peminjaman pembiayaan yang tentu
bertentangan dengan hukum islam sehingga dibutuhkannya rekronstruksi pembiayaan
UMKM dengan tetapmempertahankan hokum islam sebagai batas dalam operasionalny
amaka seharusnya dibentuk P2P lending berbasis ekonomi ummat dan ekonomi
pancasila. Meski P2P Lending Syari’ah merupakan platform baru dalam layanan
keuangan fintech dan pertumbuhannya juga perlu didukung berbagai kebijakan baru,
namun layanan ini diyakini akan berkembang secara progresif dan dapat menjadi bagian
dari solusi untuk meningkatkan keuangan inklusif UMKM di Indonesia.
Layanan keuangan seperti P2P Lending sangat relevan dan menjadi angin segar bagi
Indonesia yang masih bekerja keras menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah; pertama,
Indonesia masih perlu meningkatkan taraf inklusi keuangan masyarakatnya. Asosiasi
FinTech Indonesia melaporkan masih ada 49 juta UKM yang belum bankable di Indonesia
yang umumnya disebabkan karena pinjaman modal usaha mensyaratkan adanya agunan.
P2P Lending dapat menjembatani UKM peminjam yang layak/credit worthy menjadi
bankable dengan menyediakan pinjaman tanpa agunan.22 Meski memiliki potensi yang
21 Cita Yustisia dan Iswi Hariyani, 2017, Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem
Pembayaran Berbasis Teknologi Financial. Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 14 no 1.,hlm.12.
22 Heryucha Romanna Tampubolon,2019, Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan
Di Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3 Nomor 2, hlm.
266
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
besar, P2P Lending juga perlu diatur secarahati-hati. Peran regulator sangat dibutuhkan
untuk mendorong ekosistem usaha yang sehat. Perlu kebijakan yang lebih matang terkait
syarat-syarat pendirian dan operasi fintech, proses penciptaan inovasi layanan yang aman
bagi nasabah, dan penciptaan kompetisi yang sehat.
Lembaga keuangan syari ah memiliki potensi market dengan peluang bisnis yang
menguntungkan bagi perbankan syari ah, seperti International trade finance sindicated
financing, Margin During Construction (MDC), hybrid take over dan refinancing, KPRS
inden, pembiayaan reimbus, IMBT dan ijarah Maushifah fizzimmah, serta Musyarakah
mutanaqishah, Akad Musyarakah Mutanaqishah dapat diterapkan dalam 11 produk dan
kebutuhan bisnis nasabah.23 (al inimenunjukkan bahwasannya market fintech syari ah
(khususnya payment dan lending syari ah di )ndonesia sangat potensial dengan melihat
mayoritas penduduk Indonesia yang 88,8% adalah muslim dan sebanyak 64% masih
unbanked sebagai peluang besar dapat di implementasikan bisnis keuangan syari ah.
Seperti telah diketahui fungsi umum daripada undang-undang melayani masyarakat
dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sebagai azaz berlakunya dalam arti
material, undang-undang merupakan sarana semaksimal mungkin dapat mencapai
kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu.6 Regulasi
perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah,
mengingat adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional bank syariah
dengan bank konvensional. 24
Regulasi perbankan yang ada kiranya masih perlu disesuaikan agar memenuhi
ketentuan syariah agar bank syariah dapat beroperasi secara relatif dan efisien serta
mampu bersaing, antara lain; pertama, instrument yang diperlukan untuk mengatasi
masalah likuiditas; kedua, instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk
keperluan pelaksanaan tugas bank sentral; ketiga, standarisasi akuntansi, audit dan
sistem pelaporan; keempat, regulasi yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian.
Ketentuan keempat regulasi ini diperlukan agar bank syariah dapat menjadi elemen
terpenting dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik, mampu
berkembang dan bersaing.25
PENUTUP
Problematika Pembiayaan UMKM melalui Lembaga Keuangan Syari ah di Masa
Pandemi Covid19 yaitu Pada penetapan harga produk pembiayaan oleh LKS yang kadang
lebih tinggi dari bank konvensional juga mempunyai pengaruh pada kurangnya minat
masyarakat dalam mengakses produk pembiayaan LKS, karena harga tersebut relatif
cukup tinggi bagi pelaku UMKM, apalagi yang memiliki pendapatan relatif kecil. Oleh
karena itu maka perlu adanya solusi untuk mempermudah akses UMKM terhadap
pembiayaan syari ah. Selain itu kebutuhan konsumen terhadap suatu inovasi layanan
23 Hani Wardi Apriyianti,2017, Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang
Dan Tantangan,Jurnal Maksimum, Volume 1, No. 1, hlm.23.
24 Lihat Adiwarman A. Karim, hlm. 231-236, cakupannya; Konsep modal kerja mencakup modal kerja
(working capital asset) dan modal kerja brutto (gross working capital, pengelolaan modal kerja (permanen
dan seasonal, dan unsure-unsur modal kerja permanen (kas, piutang dagang dan persedian, serta
perputaran modal dan alokasi dana
25 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Pereansuransian Syariah di Indonesia, Kecana
Prenada Media Group, Jakarta, hlm.180.
267
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
yang halal, aman, efisien dan inklusif merupakan pekerjaan besar bagi eksistensi LKS di
era globalisasi.
Rekronstruksi Pembiayaan UMKM dilakukan terhadap perlindungan UMKM dan
Lembaga Pembiayaan Syari ah dengan mengintegrasikan peraturan-peraturan terkait
layanan berbasis teknologi informasi; Undang-Undang UMKM, P.OJK dan BI sebagai
regulator dan kontrol terhadap sistem pembayaran dan pengaliran dana terkait fintech.
Rekronstruksi kedua yaitu dengan menghadirkan mekanisme layanan digital syari ah
sebagai penghubung antara lander dan borrower melalui kerjasama antara Industri
Fintech Syari ah lain, e-commerce, Perbankan Syari ah dan Lander yang nantinya sebagai
lander tetap dalam pengembangan UMKM. Strategi mengatasi risiko, fintech hasil
kerjasama menciptakan peran putra daerah sebagai legitimator dan kontrol terhadap
UMKM yang terkualifikasi bekerjasama dengan lander.
Saran
Rekronstruksi Pembiayaan UMKM dilakukan dengan penerapan etika pembiayaan
syariah dalam P.OJK NO.31/P.OJK.5/2014 dimana hal tersebut sangat berpengaruh dalam
pengoptimalkan penyelenggaraan pembiayaan syariah di Indonesia. Selain itu
dibutuhkannya pembinaan dan pengawasan terhadap LKS yang memiliki produk
pembiayaan syariah baru agar supaya dapat benar-benar terlaksananya prinsip dan etika
pembiayaan syariah. Masa Pandemi Covid19, UMKM menantikan adanya kebijakan
pemerintah yang inklusif dalam memanfaatkan financial technology syariah sebagai
penyalur dana pinjaman UMKM.
DAFTAR PUSTAKA
Buku/Jurnal/Dokumen
Akifa P. Nayla, 2014, Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba, Laksana, Jogjakarta,
2014.
Asnur, Daniel, 2009, Penyusunan DSS Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial bagi UKM,
Jurnal Pengkajian UKM dan Koperasi, Volume 4.
Budi Wibowo, Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia,
Jakarta, Indonesia
Bahctiar Hassan Miraza, (2014). Membangun Keuangan Inklusif, Jurnal Ekonomi
Manajemen dan Akuntansi, vol. 23, no 2.
(alim Alamsyah, 6 . Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses
Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah .
Hani Wardi Apriyianti,2017, Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia :
Analisis Peluang Dan Tantangan,Jurnal Maksimum, Volume 1, No. 1
Irma Mudzalifa, dkk, 2018, Peran Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada
UMKM di Indonesia, Jurnal Masharif Asyari ah Volume Nomor , Universitas
Muhammadiyah Surabaya.
Mutawakkil,2009, Politik Umat Islam Di Indonesia : Upaya Depotilisasi Pasca
Kemerdekaan. Jurnal hunafa Volume 6 no. 2, Universitas Tadulako.
Cita Yustisia dan Iswi Hariyani, 2017, Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa
Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Financial. Buletin Hukum
Kebanksentralan, Volume 14 no 1.
Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Pereansuransian Syariah di
Indonesia, Kecana Prenada Media Group, Jakarta.
268
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Meilisa Salim et.al, (2014). Analisis Implementasi Program Financial Inclusion Di Wilayah
Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan (Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi
Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), [Skripsi], Universitas Bina
Nusantara.
Triana Fitriastuti, et. al, (2015). Implementasi Keuangan Inklusif Bagi Masyarakat
Perbatasan (Studi Kasus Pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia).
Muhammad Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004)
Yusuf Qardhawi, 2014 Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, (Tasikmalaya: Al-Fiqh
AlIslâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd,).
Sri Susilo, Y. 2007, Pertumbuhan Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Faktor-
faktor yang Mempengaruhinya. Eksekutif, Vol.4, No.2, hlm.306-313
Kementrian Koordinator Bidang Kesra RI, Program Pengembangan Keuangan Mikro Di
Indonesia, Informasi Umum: Jakarta.
Nugroho, A.E, (2017). Politik Ekonomi Kredit Program Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro
Kecil Menengah : Dari Bimas Hingga Kredit Usaha Rakyat, Bab V dalam buku Saptia,
Yeni dan Nugroho,A,E 2017, Penguatan Peran Program Kredit Mikro dalam
Mendorong Pengembangan UMKM Di Sektor Pertanian, Jakarta : LIPI –Press.
Setyobudi, Andang. 2007. Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Buletin Hukum Perbankan Dan
Kebanksentralan. Volume 5, Nomor 2.
Winarni, Endang Sri. 2006. Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan
Aksesibilitas Kredit Perbankan. Diunduh pada tanggal 23 Oktober 2012.
Mutawakkil,2009, Politik Umat Islam di Indonesia : upaya depotilisasi pasca kemerdekaan.
Jurnal hunafa Volume 6 no. 2, Universitas Tadulako.
Nofita Wulansari, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sinergi Umkm Dan Good
Governance di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi
dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017) – Jember, 27-28 Oktober 2017 (hal 262-268) ISBN
: 978-602-5617-01-0
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Undang-Undang Nomor Tahun Perbankan Syari ah
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam
Memimjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga
Pembiayaan
Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 31/P.OJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Pembiayaan Syari ah
DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis
Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
INTERNET
Bps.co.id, 2018, Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 1971,1980,1990,1995,2000, dan
2010, https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-
indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html. di
akses pada tanggal 20 Juli 2018.
269
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Kontan.co.id, 2018, Januari 2018, Kredit macet fintech peer to peer lending naik 1,28%.,
https://keuangan.kontan.co.id/news/januari-2018-kredit-macet-fintech-
lending-naik-jadi-128.
270
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN KAWIN
Rumi Suwardiyati1
1Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, email: [email protected]
ABSTRAK ARTICLE INFO
Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan permasalahan mengenai asas Kata Kunci:
kepatutan dalam perjanjian kawin yang mana dalam perkembangannya Asas Kepatutan;
mengenai perjanjian kawin mulai merubah konsep dimana tidak hanya Perjanjian Kawin; Harta
mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan, dimungkinkan Benda Dalam
perjanjian kawin diartikan seperti perjanjian pada umumnya. Masalah yang Perkawinan
diteliti adalah bagaimana penerapan asas kepatutan dalam perjanjian kawin.
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif Cite this paper:
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Suwardiyati, R., 2020.
konsep, pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka yang dianalisis Penerapan Asas
dengan metode interprestasi teleologis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepatutan Dalam
belum dilakukan penerapan asas kepatutan dalam perjanjian kawin tersebut Perjanjian Kawin.
karena masih ada klausula yang dianggap tidak sesuai dengan moralitas. Widya Yuridika: Jurnal
Hukum, 3(2).
PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk sosial atau biasa disebut dengan zoon politicon, yang
mana mereka selalu hidup berkelompok. Hidup berkelompok tersebut disebut dengan
masyarakat. Berjuta-juta manfaat dapat diambil oleh manusia lewat hidup bersama, baik
dalam urusan pemenuhan kebutuhan hayati raga dan jiwanya. Bahkan cara hidup
berdampingan serta berinteraksi dengan sesamanya, kian menjadi mudah memenuhi
segala jenis kebutuhan yang diperlukan.1
Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan orang lain,
keterikatan tersebut memunculkan suatu aturan yang mana hak dan kewajiban seseorang
dapat terlindungi. Adapun dalam berinteraksi tersebut seperti adanya suatu perkawinan
1 Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia (Surabaya : PT. Revka Petra Media), hlm. 3
271
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
yang mana dimuali dari rasa ketertarikan antara dua individu yang belainan jenis. Dengan
ketertarikan tersebut muncul rasa memiliki, dimana rasa memiliki tersebut akan dimulai
dengan suatu peristiwa hukum yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan media untuk
membetuk kelurga, karena dengan membentuk suatu keluarga wajib dimulai dengan
suatu perkawinan.
Pengaturan perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UUP) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (untuk selanjutnya disebut BW). Definisi perkawinan di dalam BW tidak ada
hanya menjelaskan bahwa lembaga perkawinan hanya terlihat dari segi perdatanya. Pasal
26 BW menyatakan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam
hubungan-hubungan perdata . Pengertian perkawinan tidak dijelaskan namun lebih
mengedepankan sifat pentingnya inti hubungan pria dan wanita yang melukan
perkawinan.2
Dalam perkembangan jaman yang semakin pesat menuntut seseorang dalam hidup
dan kehidupan selalu memperhitungkan untung dan rugi. Saat akan melaksanakan suatu
perkawinan tidak menjadi suatu hal yang tabu bagi mempelai untuk membuat suatu
perjanjian kawin yang subtansinya mengenai pemisahan harta ataupun menyatukan
harta mereka. Kemunculan Pasal 29 UUP tentang perjanjian kawin dikehendaki sebagai
kebutuhan calon mempelai untuk menentukan kehendaknya sebelum melakukan
perkawinan. Yang mana maksud dari pembuatan perjanjian kawin tersebut untuk
meminimalisir apabila ada konflik dalam perkawinan mereka.
Perjanjian kawin tersebut diatur dalam BW, UUP dan Kompilasi Hukum Islam.
Perjanjian kawin (huwelijks atau huwelijkse voorwaarden) adalah perjanjian yang dibuat
oleh dua orang calon suami isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk
mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangku harta kekayaan.3 Perjanjian kawin
ini lebih bersifat hukum keluarga sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang
terdapat dalam buku III BW berlaku dalam perjanjian kawin.
Dalam pembuatan perjanjian kawin tersebut substansi yang akan disepakati oleh
para pihak yang membuatnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, agama,
ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Dan perlu diketahui oleh Notaris terkait
dengan perjanjian kawin hanya membahas terkait pemisahan atau penyatuan harta
perkawinan (hanya mengatur tentang harta kekayaan). Namun perjanjian kawin yang
dibuat oleh para pihak di Notaris X yang isi perjanjian kawin adalah tidak dibolehkannya
dalam perkawinan memiliki keturunan. Salah satu tujuan perkawinan adalah
memperoleh keturunan, apabila isi dari perjanjian kawin menyepakati hal tersebut maka
bertolak belakang dengan asas-asas perjanjian meskipun para pihak saling sepakat akan
isi tersebut. Dari latar belakang adanya isi perjanjian kawin tersebut, penulis akan
membahas dan menganalisi permasalahan yang terkait dengan judul PENERAPAN ASAS
KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN KAWIN ”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengemukakan permasalahan mengenai asas kepatutan dalam perjanjian kawin
yang mana dalam perkembangannya mengenai perjanjian kawin mulai merubah konsep
dimana tidak hanya mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan, namun
2 ibid, hlm 71
3 Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, (Surabaya: Airlangga
University Press, 1995), hlm. 74
272
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
membahas diluar harta benda dalam perkawinan. Apbila yang dibahas bukan harta benda
dalam perkawinan maka perlu dilihat apakah isi dari perjanjian kawin tersebut telah
menerapkan asas kepatutan di dalamnya.
Penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan
perundang-undang dan konseptual. Bahan hukum diperoleh dengan menggunakan studi
kepustakaan dan dianalisis menggunakan penafsiran teleologis yang menekankan pada
penerapat suatu asa dalam perjanjian guna tercipta isi perjanjian sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjanjian kawin memang telah diautur dalam KUHPdt, namun pada saat
pemberlakuan KUHPdt di Indonesia, jarang sekali orang yang akan membuat perjanjian
kawin saat akan melangsungkan perkawinan. Namun dengan berkembangnya zaman,
banyak pasangan yang akan melangsungkan perkawinan membuat perjanjian kawin yang
tujuannya adalah:
1. Memisahkan harta kekayaan antara suami dan istri sehingga harta kekayaan
mereka tidak lagi bercampur. Hal ini dimaksudkan apabila mereka bercerai maka
tidak ada harta gono gini atau perebutan harta kekayaan antara mereka.
2. Bertanggung jawab terhadap hutang masing-masing.
3. Apabila diantara mereka akan menjual harta maka tidak membutuhkan
persetujuan dari pasangannya.
4. Terkait dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan tidak perlu mendapatkan
persetujuan dari pasangannya.
Ranah hukum perkawinan memang didominasi oleh ketentuan yang bersifat
dwingend rech atau memaksa. Tujuan untuk sendi kehidupan masyarakat tetap berdiri
kokoh karena ada suatu penyimpangan yang dilakukan oleh anggotanya.4 Perkawinan
saat ini marak sekali dibautnya perjanjian kawin, yang mana dapat dibuat sebelum, pada
saat dan setelah perkawinan. Isi dari penjanjian kawin hanya terkait dengan:
a. Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan Pasal 23 A.B dan Pasal 1335
KUHPdt yang menentukan bahwa perjanjian tidak boleh dibuat dengan sebab
palsu atau terlarang;
b. Tidak boleh menyimpang dari hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai
kepala perkawinan (diatur dalam Pasal 140 ayat (1)), hak yang timbul dari
kekuasaan orang tua dan hak-hak yang telah ditentukan dalam undang-undang
untuk mempelai yang hidup terlama;
c. Perjanjian kawin yang dibuat tidak boleh dengan tujuan untuk pelepasan ha katas
harta peninggalan;
d. Tidak dibuat perjanjian bahwa salah satu pihak memikul hutang yang lebih besar;
e. Dalam pembuatan perjanjian kawin harus dijelaskan secara detail tidak boleh
menggunakan kata-kata umum yang akan menimbilkan multitafsir dalam
mengartikannya.
Tidak menutup kemungkinan para pihak yang akan membuat perjanjian kawin
dengan klausula yang tidak umum, sebagai contoh dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor
27/KWI/IX/2018, dalam perjanjian kawin tersebut menyebutkan tidak boleh memiliki
keturunan. Apabila dilihat dari konsep perjanjian kawin hanya mengatur terkait dengan
harta, namun dalam perkembangan jaman, isi dari perjanjian kawin tidak selalu terkait
4 Moch. Isnaeni, Op.Cit., hlm. 147
273
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
harta dalam perkawinan saja. Berpedoman pada asas yang ada dalam perjanjian yaitu
asas kebebasan berkontrak, dalam bidang perkawinan tidak dimaknai sebebas atau
seluas dalam lapangan hukum perjanjian.
Makna sepakat dalam hukum perjanjian berbeda dengan sepakat dalam ranah
hukum perkawinan. Sepakat dalam hukum perkawinan merupakan arti sepakat untuk
mematuhi ketentuan perkawinan. Oleh sebab itu mengapa dalam ranah hukum
perkawinan dikategorikan hukum yang sifatnya memaksa. Menurut Moch Isnaeni ada
beberapa pasal dalam UUP yang sifatnya mengatur (regelend rech), pasal yang dimaksud
adalah Pasal 29 UUP. Penyimpangan terhadap pasal tersebut membawa dampak bahwa
para pihak yang menyimpanginya telah sepakat.
Apabila dalam suatu perjanjian kawin yang isinya tidak hanya mengatur mengenai
harta benda dalam perkawinan namun ada klausula yang saling sepakat untuk tidak
memiliki keturunan maka, dalam perjanjian kawin perlukah adanya penerapan asas
seperti yang ada dalam perjanjian pada umumnya. Dalam penelitian ini mencoba untuk
menganalisis asas kepatutan dalam pembuatan perjanjian kawin.
Kata asas berasal dari Bahasa arab yaitu asas yang artinya adalah dasar, asas,
fondasi dan aturan.5 Terkait dengan pengertian asas atau prinsip, dalam Bahasa belanda
disebut beginsel atau principle , dalam Bahasa latin disebut principium dengan
pengertian sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berfikir atau bertindak atau kebenaran
yang menjadi pokok dasar dalam berpikir dan bertindak.6 Asas memiliki kedudukan
hukum yang sangat penting dalam sistem hukum karena asas merupakan pondasi yang
menopang kokohnya suatu norma. Memahami pengertian asas, beberapa ahli
memberikan penjelasan terkait pengertian asas hukum yaitu sebagai berikut:
1. Menurut Bellefroid, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dalam
hukum positif. Jadi asas hukum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum
positif dalam suatu masyarakat.7
2. Menurut van Eikema Homes, asas bukan merupakan norma hukum yang
konkrit tetapi hanya sebagai dasar atau petunjuk bagi hukum.
3. Menurut Paul Scholten, asas hukum merupakan pikiran dasar.
Beberapa ahli hukum memberikan pendapat bahwa asas hukum merupakan hati
atau jantung dari peraturan, hal tersebut didasari pemikiran:8
a. Asas hukum dianggap sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya
norma hukum, oleh sebab itu norma hukum dapat dikembalikan pada asas
yang dimkasud;
b. Asas hukum dianggap sebagai alasan bagi lahirnya norma hukum, hal
tersebut disitilahkan sebagai ratio legis dari suatu norma. Asas hukum tidak
akan habis kekuatannya dan akan tetap melahirkan norma-norma hukum
baru.
5 Yasardin, Asas Kebebasan Berkontrak Syariah, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 68
6 Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta : Prenamedia Group. 2014),
hlm. 18
7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 34
8 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 45
274
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Pembahasan terkait dengan asas memang sangat penting, menurut
Poerwodarminto memberikan pendapat bahwa asas sebagai kebenaran yang menjadi
tumpuan berpikir atau berpendapat, sedangkan asas hukum diartikan sebagai suatu
kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan berpendapat dalam
penegakan hukum. Terkait dengan asas kadang tidak dicantumkan secara jelas di dalam
suatu aturan perundang-undangan, namun asas dapat dijadilan suatu rujukan apabila ada
ketidakjelasan atau kekaburan suatu norma. Dalam rangka untuk menciptakan suatu
keseimbangan dan memelihara hak yang dimiliki oleh para pihak, KUHPdt menjelaskan
terkait dengan asas umum dalam suatu perjanjian. Asas merupakan patokan atau
pedoman, serta menjadi batas atau rambu-rambu dalam mengatur dan membentuk suatu
perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak yang mana hal tersebut dijadikan undang-
undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.
Nieuwenhiusmenyebutkan terkait dengan asas hukum memiliki dua landasan
yaitu asas hukum berakar dalam kenyataan masayarakat dan kedua pada nilai-nilai yang
dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama, penyatuan factor riil dan idiil hukum
merupakan fungsi asas hukum. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi
lahirnya suatu peraturan hukum, yang memberikan arti bahwa peraturan hukum pada
akhirnya dapat dikembalikan kepada asas tersebut.9
Salah satu asas yang akan dijadikan isu utama dalam penelitian adalah asas
kepatutan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti patut adalah baik, layak, sesuai,
pantas, masuk akal, wajar dan sudah seharusnya atau sepantasnya. Asas kepatutan
diartikan oleh Riduan Syahrani sebagai keseimbangan, keadilan membagi kerugian dan
keuntungan antara para pihak yang membuat perjanjian. Kepatutan biasanya dipakai
sebagai kebalikan hukum yang telah jelas, sebagai menambah ketentuan hukum, dimana
keadilan menentukan isi dari perjanjian.10 Rasa keadilan dalam masyarakat merupakan
tujuan dari asas kepatutan harus dipertahankan hal tersebut untuk mengukur tentang
hubungan hukum tersebut.11 Syarat kepatutan sebetulnya berakar pada sifat peraturan
hukum pada umumnya, dengan cara mengadakan keseimbangan dari beberapa
kepentingan para pihak. Pada hakekatnya tidak diperbolehkan suatu kepentingan
seseorang dipenuhi yang akibatnya mendesak atau mengesampingkan kepentingan
orang lain atau mengabaikan sehingga menimbulakn ketidak seimbangan.12 Terkait
dengan kepatutan tidak dapat dipisahkan dengan iktikad baik, karena keduanya sangat
penting dalam hal pelaksanaan persetujuan.13
Dalam symposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), iktikad baik diartikan sebagai:14
1. Kejujuran pada saat pembuatan perjanjian;
9 Rachmi Sulistyarini, Makna Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Menurut Hukum
Indonesia, (Ringkasan Desertasi), Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2018, hlm. 25
10 Riduan Syahrani, Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Alumni, 2009), hlm. 123
11 Mariam Darus Badrulzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001),
hlm. 89
12 Ibid, hlm. 84-85
13 Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung : Sumur Bandung, 1960), hlm. 83
14 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 21-23
Desember 1981.
275
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
2. Para pihak dianggap beriktikad baik pada saat tahap pembuatan perjanjian
yang dilakukan di depan pejabat;
3. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan yaitu terkait dengan penilaian baik
terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah mereka
sepakati yang tujuannya untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam
pelaksanaan perjanjian tersebut.
Membahas terkait iktikad baik acapkali tumpeng tindih dengan kewajaran dan
kepatutan (redelijkheid en billijkheid; reasonableness and equity), dalam iktikad baik
terkandung kepatutan demikian juga sebaliknya dalam kepatutan muncul iktikad baik.15
Oleh sebab itu dalam praktik di pengadilan, iktikad baik dan kepatutan dipahami sebagai
asas atau prinsip yang saling melengkapi (complementary).16 Antara satu asas dengan
asas yang lain saling berkaitan, dalam iktikad baik ada kelayakan dan kepatutan.
Kelayakan berkaitan dengan ratio sedangkan kepatutan berkaitan dengan moral yang
selanjutnya disebut dengan kepantasan. Dalam pembuatan perjanjian kawin hendaknya
para pihak memahami bahwa isi dari perjanian kawin harus menerapkan asas kepatutan
agar isi atau causa dalam perjanjian kawin tersebut memenuhi causa yang halal.
Meskipun perjanjian kawin diartikan seperti perjanjian pada umumnya yang
mengakomodir asas kebebasan berkontrak, namun penerapan asas kebebasan
berkontrak dalam perjanjian kawin tidak dapat disamakan seperti perjanjian pada
umumnya. Selain melihat beberapa asas dalam perjanjian, asas kepatutan harus
dilaksanakan dalam pembuatan perjanjian kawin dengan tujuan makna perkawinan itu
sendiri dapat terwujud. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang
Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Adapun tujuan perkawinan menurut hukum islam
adalah sebagai berikut:17
a. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi
tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
b. Membentuk atau mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram dan kekal
dengan dasar cinta dan kasih sayang;
c. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturuanan serta
memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
Dari beberapa tujuan perkawinan salah satunya yaitu memperoleh keturunan,
apabila dalam pembuatan perjanjian kawin ada klausula pelarangan memiliki keturunan
maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, penerapan asas kepatutan
dapat dijadikan tolok ukur apakah perjanjian kawin patut ataukah tidak. Syarat sah
15 Agus Yudha Hernoko, Op. cit., hlm. 124
16 Sogar Simamora, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, (Ringkasan
Desertasi), Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, hlm.39
17 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawiann Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, (Yogyakarta: UII Press
Yogyakarta, 2011), hlm. 175
276
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt namun ada beberapa syarat diluar yang
diatur dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut:18
1. Kontrak harus dilaksanakan dengan Itikad Baik;
2. Kontrak harus sesuai dengan asas kepatutan;
3. Kontrak tidak melanggar prinsip kepentingan umum;
4. Kontrak harus sesuai dengan kebiasaan.
Dalam pembuatan perjanjian kawin dimungkinkan diawali dengan suatu
perbedaan, perumusan kesepakatan diawali dengan adanya negosiasi para pihak yang
membuat perjanjian. Dalam posisi negosiasi dimungkinkan ada suatu penyalahgunaan
keadaan (misbruk van omstandigheden). Penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk
cacat kehendak yang baru dalam sisitem hukum perjanian hukum Belanda, yang mana hal
tersebut mengadopsi dari hukum inggris. Penyalahgunaan keadaan dalam sistem
common law merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang dibuat
berdasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak termasuk dalam kategori paksaan.19
Pengertian dari penyalahgunaan keadaan adalah suatu keadaan untuk menyalahgunakan
keadaan darurat orang lain, ketergantungannya/ ketidakberdayaannya,
kesembronoannya, keadaan akalnya yang tidak sehat atau ketiadaan pengalamnnya
dalam mengerjakan perbuatan hukum yang merugikan dirinya.20
Van Dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan
keunggulan kejiwaan dengan uraian sebagai berikut:21
a) Persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis;
1. Pihak yang lain harus mempunyai keunggulan ekonomis;
2. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
b) Persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan;
1. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relative, seperti
hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami isteri,
dokter pasien;
2. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari
pihak lawan seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman,
gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan tidak baik.
c) Unsur kerugian bagi satu pihak;
d) Unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.
Ada 4 (empat) perkembangan lanjut menurut Van Dunne terkait penyalahgunaan
yaitu:22
a. Berlakunya asas iktikad baik secara terbatas;
b. Penjelasan normative dari perbuatan hukum;
c. Pembatasan berlakunya persyaratan standar;
18 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
1999), hlm. 81
19 Ridwan Khairandy (II),Op. Cit, hlm 227
20 Fockema Andreae, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 302
21 Henry P Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheiden) Sebagai Alasan Baru
Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda), (Ypgyakarta: Liberty, 2001),
hlm. 44
22 Ibid.
277
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
d. Penyalahgunaan hak.
Menurut Satrio ada beberapa factor penyalahgunaan keadaan yang terjadi pada
saat menutup perjanjian, hal tersebut dikarenakan:23
1. Adanya keunggulan ekonomis yang menekan, seperti kesulitan keuangan yang
mendesak;
2. Adanya hubungan atasan dan bawahan, keunggulan ekonomis pada satu pihak;
3. Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan seperti pasien yang
membutuhkan dokter;
4. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban
timbal balik diantara para pihak;
5. Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.
Adapun syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan menurut Nieuwenhuisadalah
sebagai berikut:24
a) Terdapat keadaan istimewa (bijzonedere omstandigheden), sebagai contoh
keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras;
b) Terdapat suatu keadaan nyata (kenbaarheid);
c) Terdapat penyalahgunaan (misbruik);
d) Terdapat hubungan kausal (causal verband).
Penyalahgunaan yang telah dibahas di atas memiliki kaitan erat dengan posisi para
pihak yang akan membuat perjanjian. Posisi para pihak sebelum mencapai kata sepakat
berperan besar ada kemungkinan ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan, karena hal
tersebut dapat dipengaruhi dari faktor ekonomis dan psikologis. Aspek posisi para pihak
pada fase kontraktual, dimana perjanjian lahir karena ada kata sepakat dari kedua belah
pihak. Adanya persesuaian kehendak atau keinginan yang sama maka lahir suatu
perjanjian. Dalam hal ini yaitu perjanjian kawin yang mana awal sebelum menikah,
psikologis seseorang yang didominasi rasa maka mudah untuk menekan posisi pasangan.
Pasangan akan mudah untuk menyepakati isi perjanjian, meskipun isi dari perjanjian
kawin tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan tidak menerapkan asas
kepatutan.
Selain melihat dari posisi para pihak sebelum membuat perjanjian, maka perlu
dilihat terkait dengan isi perjanjian tersebut. Apabila dilihat dari aspek ekonomis, yang
lemah memiliki posisi lemah bergantung sehingga untuk mendapatkan prestasi
tertentu sangat dibutuhkan, ia terpaksa menerima isi dari perjanjian yang merugikan
dirinya.25 Penyalahgunaan secara psikologis juga dimungkinkan yaitu penyalahgunaan
ketergantungan relative dari calon mempelai atau suami istri, yang menyebabkan kata
sepakat itu ada meskipun merugikan salah satu pihak. Adanya kesepakatan yang muncul
akibat penyalahgunaan keadaan tidak membuat perjanjian bertentangan dengan
kesusilaan namun keadaan yang mengiringi terjadinya kata sepakat tersebut
bertentangan dengan kesusilaan.
23 J. Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 152
24 Henry P Panggabean, Op. Cit., hlm 40
25 Rendy Saputra, Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) Daalm Hukum
Perjanjian Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm63
278
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Penyalahgunaan keadaan dapat mengakibatkan suatu perjanjian tidak memiliki
kekuatan hukum, kalua perjanjian tersebut diadakan dengan bertolak dari suatu
penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan keadaan yang
mengakibatkan pihak lawantidak dapat mengambil putusan yang bersifat independen.26
Aspek moralitas memberikan nuansa iktikad baik, kewajaran serta keadilan. Dan dalam
aspek yuridis melahirkan jaminan kepastian hukum atas komponen yang mencakup
siklus hidup.27
Teori mengenai moralitas hukum bermula dari asumsi antropologis tentang
kebebasan yang dimilki oleh manusia. Beberapa doktrin modern mempercayai bahwa
manusia secara kodrati menenteng kebebasan.28 Dalam konteks pembuatan perjanjian,
aspek moralitas jangan diartikan hanya sebagai moralitas aturan, tetapi juga moralitas
dalam berperilaku dan jangan sampai hal tersebut mengabaikan kepentingan umum.
Aspek moralitas erat kaitannya dengan kepantasan dan kepatutan, dalam pembuatan
perjanjian moralitas menjelma menjadi kewajiban umum yang dikenal sebagai iktikad
baik. Menurut Hoge Raad, iktikad baik ini merupakan doktrin yang merujuk pada
kerasionalan dan kepatutan. Dalam pembuatan perjanjian harus dilaksanakan menurut
kerasionalan dan kepatutan.
Oleh sebab itu dalam pembuatan perjanjian kawin, penerapan asas kepatutan
sangat diutamakan karena ada kaitannya dengan iktikad baik, apabila dijabarkan
rasionalitas yang dimaksud merupakan kepantasan secara rasio sedangkan kepatutan
merupakan kepantasan secara moral. Penerapan asas kepatutan dalam perjanjian kawin
merupakan penjabaran dari kepantasan secara moral, yang mana isi dalam perjanjian
tersebut harus melihat dari kewajaran publik baik dalam isi ataupun pelaksanaanya.
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan asas kepatutan
dalam perjanjian kawin, asas kepatutan berkaitan erat dengan asas iktikad baik, kedua
asas tersebut saling melengkapi. Dalam asas iktikad baik dapat ditemukan adanya
kepatutan dan kelayakan. Terkait kepatutan ada dalam Pasal 1339 KUHPdt namun tidak
memberikan definisi kepatutan. Sehingga dapat diartikan bahwa kepatutan berkaitan
erat dengan moralitas.
Dimungkinkan terkait dengan isi dari perjanjian kawin yang tidak menerapkan asas
kepatutan dipengarui adanya penyalahgunaan keadaan, penyalahgunaan keadaan
tersebut dapat muncul dari factor ekonomis dan psikologis dari salah satu pihak sehingga
muncul kesepakatan isi dari perjanjian kawin tersebut. Dalam hal ini aspek moralitas
sangat diperlukan dalam penerapan asas kepatutan karena dapat diartikan bahwa
kepatutan merupakan kepantasan secara moral. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
belum dilakukan penerapan asas kepatutan dalam perjanjian kawin tersebut karena
masih ada klausula yang dianggap tidak sesuai dengan moralitas. Dan kesepakatan
tersebut yang seolah-olah isinya telah disepakati oleh kedua belah pihak dimungkinkan
dalam prosesnya, salah satu pihak melakukan penyalahgunaan keadaan.
Saran Notaris harus memahami terkait dengan tugas dan jabatannya, dalam
pembuatan perjanjian kawin menjadi kewenangan Notaris untuk membuatnya, meskipun
26 Ridwan Khairandy (II), Op. Cit., hlm. 232
27 Rendy Saputra, Op. Cit., hlm. 67
28 Franz Magnis, Etika Dasar: Masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 8
279
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
dengan dasar asas kebebasan berkontrak namun dalam pembuatan perjanjian kawin
tidak dapat asas kebebasan berkontrak dimaknai luas seperti perjanjian dalam buku
ketiga KUHPdt, karena ada tujuan yang lebih penting dalam perkawinan itu sendiri.
Notaris setidaknya memberikan pemahaman kepada para pihak yang akan membuat
perjanjian kawin tersebut untuk tidak memperjanjikan sesuatu yang tidak sesuai dengan
kepatutan, maksud kepatutan adalah kepantasan dalam aspek moralitas. Adapun bagi
masyarakat yang akan membuat perjanjian kawin hendaklah memahami konsep
perjanjian kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum
Islam dan KUHPdt dengan cara menanyakan kepada Notaris atau ahli hukum, sehingga isi
dari perjanjian kawin tersebut tidak betentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan
Undang-Undang Yang berlaku.
DAFTAR PUSTAKA
Andreae, Fockema. 1983. Kamus Istilah Hukum, Jakarta: Binacipta, 1983
Anshori, Abdul Ghofur. 2011. Hukum Perkawiann Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif,
Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
Badrulzaman, Mariam Darus dkk. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium Hukum Perdata Nasional,
Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 21-23 Desember 1981.
Fuady, Munir. 1999. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti.
Hernoko, Agus Yudha. 2014. Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta :
Prenamedia Group. 2014
Isnaeni, Moch. 2016. Hukum Perkawinan Indonesia, Surabaya : PT. Revka Petra Media
Magnis, Franz. 1989. Etika Dasar: Masalah Pokok Filsafat Moral, Yogyakarta: Kanisius.
Mertokusumo, Sudikno. 2008. Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty.
Panggabean, Henry. 2001. Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheiden)
Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan
Hukum di Belanda), Yogyakarta: Liberty.
Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan. 1995. Hukum Orang dan Keluarga,
Surabaya: Airlangga University Press.
Prodjodikoro, Wirjono. 1960. Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung : Sumur Bandung.
Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Satrio,J. 1992. Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Bandung: Citra Aditya
Bakti.
280
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Saputra, Rendy. 2016. Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (MISBRUIK VAN
OMSTANDIGHEDEN) Daalm Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.
Sulistyarini, Rachmi. 2018. Makna Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian
Menurut Hukum Indonesia, (Ringkasan Desertasi), Program Pascasarjana
Universitas Brawijaya, Malang.
Syahrani, Riduan. 2009. Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum, Bandung : PT. Alumni.
Simamora, Sogar. 2005. Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh
Pemerintah, (Ringkasan Desertasi), Program Pascasarjana Universitas
Airlangga, Surabaya
Yasardin. 2018. Asas Kebebasan Berkontrak Syariah, Jakarta : Prenadamedia Group.
281
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
282
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
IMPLEMENTASI TUGAS PENGAMANAN DILEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB CIANJUR DALAM KEADAAN OVER
CROWDED
Zeland Muhammad Barr1, Padmono Wibowo2
1Prodi Manajemen Pemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, email:
[email protected]
2Prodi Manajemen Pemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
ABSTRAK ARTICLE INFO
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan proses Kata Kunci:
pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Cianjur, serta untuk pengamanan lapas;
mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penghambat dalam Over Crowded
proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif Cite this paper:
deskriptif. Sedangkan jenis Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Zeland Muhammad
dengan cara study pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan Barr, P. W., 2020.
bahwa proses pelaksanaan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Implementasi Tugas
Kelas IIB Cianjur sudah menunjukan hasil yang cukup baik. Namun masih Pengamanan
terkendala pada beberapa faktor penghambat seperti sarana dan prasarana Dilembaga
pengamanan, serta alokasi dana yang kurang untuk pemenuhan fasilias Pemasyarakatan Kelas
pengamanan di Lapas Kelas IIB Cianjur. Iib Cianjur Dalam
Keadaan Over
Crowded. Widya
Yuridika: Jurnal Hukum,
3(2).
PENDAHULUAN
Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk
melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.1 Lembaga
Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem
peradilan pidana. Lapas adalah tempat memperoses (memperbaiki) seseorang dimana
input maupun output-nya adalah manusia yang dilabelkan sebagai penjahat . Lapas tidak
mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya, ini yang
1 Indonesia, R. (1995). UU 12 tahun 1995. www.bphn.go.id
283
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
membedakan lapas dengan institusi-institusi lainnya seperti perusahaan atau organisasi
kemasyarakatan, yang dapat melakukan seleksi input terlebih dahulu.
Namun dalam pelaksanaan proses pembinaan di Lapas sering terjadinya gangguan
keamana seperti terjadinya keributan dan pelarian yang terjadi pada tanggali 11 April
2020 di Lapas kelasi IIA Manado Sulawesii Utara terjadi keributani di dalam lembaga
pemasyarakatan yang dipicui oleh Seorang wargai binaan yang memintai dibebaskani
sesuai peraturan menterii hukum dan Hami nomor 10 tahun 2020 . para wargai binaan
narkobai merasa di anaki tirikan sehingga memintai disamakani dengan wargai binaan
lainnya artii warga binaani tindak pidanai umum lainnya, Selaini itu pemicui keributan
lainnya yaitu petugasi Lapas khawatiri mengenai wabah covid-19i maka darii itu tidak
mengizinkani salah satu wargai binaan untuk melayati orang tuanya yangi meninggal
dunia.i Karena padai dasarnya melayat keluargai kandung seperti adik,i kakak serta orang
tuai merupakani hak seorang narapidanai untuk mengunjungii ketika keadaani
meninggal.
Urgensii diterapkannyai proses pengamanan di lembaga pemasyarakatani sangat
perlu untuki ditingkatkani guna meningkatkani kualitas pengamanani di lembaga
pemasyarakatan agar meminimalisir terjadinyai gangguan Kamtibi seperti pelarian yang
terjadii di lembaga pemasyarakatani kelas 1 Tangerangi yang serta meningkatkani
kualitas Lembaga Pemasyarakatani dalam menjalankan pembinaani serta
pembimbingani di lembaga pemasyarakatani guna menyadari kesalahan, menyadarii
kesalahannya dan tidak mengulangii sesuatu yang telah dibuat serta dapat kembali
kepada lingkungan masyarakati yang sesuaii dengan tujuani dari undang-undangi
Pemasyarakatani Nomor 12 Tahun 1995.i
Dengan keadaan over crowded pada Lembaga Pemasyarakatan akan sangat
berpengaruh terhadap kondisi keamanan Lapas, karena dengan keadaan seperti ini untuk
menghirup oksigenpun saling berebut karena keadaan kamar hunian yang sangat
bertumpuk serta tidur pun harus saling bergantian karena saking padatnya kondisi kamar
hunian. Dengan keadaan demikian Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sangat
berkemungkinan besar untuk terjadinya gangguan kamtib.
Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia perlu
meningkatkan serta melaksanakan aturan dan SOP yang ada, agar proses pengamanan
yang di laksanakan di Lapas dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan bagaimana proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk
mencegah terjadinya gangguan kamtib seperti keributan dan pelarian serta bertujuan
untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses
pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB CIanjur.
Penilitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan
pengambilan data menggunakan studi pustaka (library research), dengan jenis penelitian
hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji mengenai asas-asas hukum,
sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum. Namun pada kali ini penulis lebih tertarik
lagi mengkaji terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan
terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berprilaku atau
284
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan
hukum primer dan sekunder.2
Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data
sekunder. Adapun data sekunder di dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2,
yakni:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri
dari:
• Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
• Permenkumham No 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lapas dan
Rutan
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, misalnya:
• Buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan
pengamanan Lapas
• Makalah-makalah/jurnal/karya tulis yang berkaitan dengan pengamanan
Lapas
Hasil penelitian para pakar hukum/lembaga yang bergerak dalam penelitian
tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pentingnya Proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur
PengamananiLembagaiPemasyarakatanimengacuipadaivisiNegaraiRepublik
IndonesiaiyangidirumuskanipadaipembukaaniUUDi1945. Padai pembukaan undang-
undangi dasar tahuni 1945 dinyatakani bahwa tujuani negara Indonesia untuki
melindungii segenapi bangsa Indonesia,i memajukan kesejahteraani umum
mencerdaskani kehidupan bangsai dan ikut melaksanakani ketertiban duniai demi
mewujudkani keadilan sosiali bagi seluruhi rakyat Indonesia, begitupuni pada Lembagai
pemasyarakatan didalamnyai terdapati Narapidana yang merupakani anggota
masyarakati yang mempunyai haki untuk mendapatkani pelindungan keamanan3i
menuruti undang-undangi Pemasyarakatani pasal 1 angka 3 Lapas merupakani
tempat untuki melaksanakan pembinaani narapidanai dan anak didiki Pemasyarakatan.i
Sistem Pemasyarakatani di samping bertujuani untuk mengembalikani warga binaan
Pemasyarakatani sebagai wargai yang baiki namun jugai bertujuan untuki melindungii
masyarakat terhadapi kemungkinan diulangnyai tindak pidana olehi warga binaan
Pemasyarakatan,i serta merupakan penerapani dan bagiani yang tak terpisahkani dari
nilai-nilaii yang terkandung dalami Pancasila.4i
Selain itui Lembaga Pemasyarakatani merupakani suatu institusii pemerintahi
yang sangati rentan akan terjadinyai sebuah pelanggarani kerusuhan dan penyimpangani
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,
2006, hlm. 62.
3 Nri.Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4 Ningrum, R. A. (2016). Urgensi pengaturan keamanan dan ketertiban dalam lembaga permasyarakatan di indonesia. Urgensi
Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/750/737
285
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
lainnya yang mengancami keamanan yang bersifati individuali maupuni kelembagaani
dengani ini sangati pentingi akan peran petugasi pengamanan untuk menjagai stabilitasi
keamanan agari situasi dan kondisii Lembagai Pemasyarakatani tetap kondusifi karena
Ketikai suatu lembaga pemasyarakatani situasi dan kondisii yang tidaki aman makai
pembinaan sebagai wujudi dari programi untuk mengembalikani narapidanai yang
tersesati kembali kepadai jalan yang benari serta mengembalikani dani membaurkani
narapidana di lingkungani masyarakati sebagai manusiai seutuhnyai dan merubahnya
menjadii manusia yang lebihi baik sebagaii wujud dari tujuani Pemasyarakatan makai
dari itu erat kaitannyai antara fungsi keamanani lapas dengani keberhasilani pembinaani
yang ada di Lapas.i
Lembagai Pemasyarakatani sebagai institusii reintegrasii sosiali merupakan
tempati untuk mengembalikani narapidanai kembali bersosialisasii di tengah
masyarakati sebagai manusiai seutuhnyai dan menyadarii kesalahani hali ini tertuangi
dalam pasal 2i undang-undangi Nomor 12 Tahuni 1995 tentang Pemasyarakatan,i namun
dalami proses pembinaani dibutuhkannyai situasi dan suasanai kondusifi di lembagai
pemasyarakatani agar terciptanyai suasanai yang kondusifi dibutuhkan keadaani yang
amani serta tertib.i Ketikai adanyai sebuah gangguani keamanani dan ketertibani maka
kegiatani pembinaani yangi dilakukani di dalam lembagai pemasyarakatani akan
terganggui dan tidaki akan maksimali maka dari itui pemeliharaani keamanani
merupakani suatui hali yang sangati pentingi yang harus diterapkani di dalami Lapas
gunai melindungi penghuninyai baik Narapidanai maupun petugas.i
Makai dari itui aspeki keamanan sangati perlu untuki diperhatikani karena aman
ataui tidak amannyai suatu lembagai pemasyarakatani akan berpengaruh terhadapi pola
pembinaani yang diterapkani dan akaniberpengaruhi pada setiap aspeki yang ada.i
B. Pelaksanaan proses Pengamanan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Cianjur sesuai dengan SOP Pengaturan pengamanan.
Pelaksanaani proses pengamanani di Lembaga Pemasyarakatani yang baiki harus
sesuai dengani Permenkumham no 33i tahun 2015 tentangi pengamanan padai Lembaga
Pemasyarakatani dan Rumah tahanani Negara menyatakani sebagaii berikut :
Pasal 6 : Penyelenggaraani Pengamanan sebagaimanai dimaksud dalami Pasal 4
ayati (1) mencakupi kegiatan:i a. pencegahani b. penindakan dani c. pemulihan.i
Pasal 7 :i Dalam melaksanakani Pengamanan padai Lapas atau Rutani harus
dilengkapi dengani sarana dan prasaranai Pengamanan.i
Pasal 8i : Pencegahani Gangguan Keamanani dan Ketertibani pada Lapasi ataui
Rutan, meliputi:i
a. pemeriksaani pintu masuki b. Penjagaani c. Pengawalani d. Penggeledahani e. Inpeksii
f. Kontroli g. kegiatan Intelijeni h. pengendalian peralatani i. pengawasan
komunikasii j. pengendalian lingkungani k. pengunciani l. penempatan dalam
rangka Pengamanani m. investigasii dan reka ulangi n. tindakani lain sesuai dengani
ketentuani peraturan perundang-undangan.i
Pasal 9
286
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
1. Pemeriksaani terhadap pintu masuki sebagaimanai dimaksud dalami Pasal 8 huruf a
merupakani pemeriksaan administrasii yangi dilakukani terhadapi orang yangi akan
memasukii halamani Lapas atau Rutan.i
2. Pemeriksaani sebagaimanai dimaksud padai ayat (1)i dilakukan oleh Satuani
Pengamanan.i
Dalami pelaksanaannya proses pengamanani di Lembagai Pemasyarakatan Kelas
IIB Cianjur sudah cukup baik untuk memenuhi standar pengamanan sesuai
permenkumham no 33 Tahun 2015. Namun masih ada beberapa factor yang yang
menyebabkan proses pengamanan belum bisa terlaksana dengan maksimal hal ini
disebabkan oleh beberapa factor diantaranya ketersediaan fasilitas penunjang keamanan.
Dengan demikian untuk memaksimalkan proses pengamanan pada Lembaga
Pemasyarakatan kelas IIB Cianjur perlu ditingkatkannya fasilitas pengamanan seperti
CCTV pada setiap sudut Lapas, serta alat deteksi barang disediakan di bagian pintu
penjagaan utama untuk mendeteksi barang apa saja yang masuk ke dalam Lapas untuk
meminimalisir masuknya barang terlarang seperti narkotika dan senjata tajam.
C. Pelaksanaan pengamanan Lapas berdasarkan Undang-undang
Pemasyarakatan
Prosesi pengamanan merupakani hal yang wajibi untuk dilaksanakani tanpa
terkecualii karena kondisi keamanani Lapas akan berdampaki pada proses pembinaan
terhadap Narapidana, karena dengan keadaan Lapas yang tidak aman mustahil akan
berjalannya pembinaan yang sesuai dengan harapan yang tertuang pada Undang-undang
No 12 Tahun 1995.
Secara khusus pelaksanaan proses pengamanan telah diatur dalam berbagai
instrument hukum Nasional antara lain :
1. Undang undang No 12 Tahun 2015 Tentang pemasyarakatan
Pasal 46 :
Kepalai LAPAS bertanggungi jawab atas keamanani dan ketertiban di LAPAS yang
dipimpinnya.i
Pasal 47
1. Kepalai LAPAS berwenangi memberikani tindakan disiplini atau menjatuhkani
hukuman disiplini terhadap Wargai Binaan Pemasyarakatani yang melanggar
peraturani keamanani dan ketertibani di lingkungan LAPASi yang dipimpinnya.i
2. Jenisi hukuman disiplini sebagaimanai dimaksud dalam ayati (1) dapat berupa:i
a. tutupani sunyi palingi lama 6 (enam)i hari bagi Narapidanai atau Anaki Pidana
b. menundai atau meniadakani hak tertentui untuk jangkai waktui tertentui sesuaii
dengan peraturani perundang-undangani yang berlaku.i
3. Petugasi pemasyarakatani dalam memberikani tindakan disiplini atau menjatuhkani
hukuman disiplin sebagaimanai dimaksud dalam ayati (1) wajib:
a. memperlakukani Warga Binaani Pemasyarakatan isecara adili dan tidak bertindaki
sewenang-wenangi
b. mendasarkani tindakannyai pada peraturani tata tertibi LAPAS.i
4. Bagii Narapidanai atau Anaki Pidana yang pernahi dijatuhi hukumani tutupani sunyii
sebagaimanai dimaksud dalami ayat (2)i huruf a, apabilai mengulangi pelanggarani
287
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
atau berusahai melarikani diri dapati dijatuhii lagi hukumani tutupan sunyii paling
lamai 2 (dua) kali 6i (enam) hari.i
Dalam pelaksanaannya Lapas Kelas IIB Cianjur menerapkan hukuman disiplin terhadap
para Narapidana yang melanggar ketentuan dengan dimasukannya di sel khusus
sebagai teguran agar narapidana tersebut tidak melakukan kembali pelanggaran
yang pernah dilakuakan.
Pasal 48 : Padai saat menjalankani tugasnya, petugasi LAPAS diperlengkapii dengani
senjata api dan sarana keamanan yang lain.
Pasal 49 : Pegawaii Pemasyarakatani diperlengkapii dengan saranai dan prasaranai
lain sesuaii dengan kebutuhani dan peraturani perundang-undangani yang berlaku.
Dalam pelaksanaan tugasnya para petugas dilengkapi sarana dan prasarana pendukung
yang diguankaan untuk proses pengamanan seperti CCTV yang berguna untuk
memudahkan dalam memantau sistuasi Lapas, serta dalam mengecek apa saja barang
yang masuk kedalam lapas dengan menggunakan X-ray dan body scanner. Dalam
pada Lapas Cianjur pengguanaan CCTV belum seluruhnya tersebar pada setiap sudut
Lpas serta pengguanaan Body scanner yang belum tersedia yang berkaitan dengan
tidak cukupnya anggaran untuk membeli peralatan.
Pasal 50 : Ketentuani mengenaii keamanan dan ketertibani LAPASi diatur lebihi lanjut
dengani Keputusani Menteri.i
2. Permenkumham No 33 Tahun 2015 Tentang pengamanan pada Lapas dan
Rutan
1. Lembagai Pemasyarakatani yang selanjutnyai disebut Lapasi adalah tempati untuk
melaksanakani pembinaani Narapidanai dan Anaki Didik Pemasyarakatan.i
2. Rumahi Tahanani Negarai yang selanjutnyai disebut Rutani adalah tempati tersangkai
atau terdakwai ditahan selamai proses penyidikan,i penuntutan,i dan pemeriksaani
di sidang pengadilan.i
3. Narapidanai adalahi terpidanai yangi menjalani pidanai hilangi kemerdekaani di dalam
Lapas.i
4. Tahanani adalah seorangi tersangkai atau terdakwai yang ditempatkani di dalami
Rutan.
5. Petugasi Pemasyarakatani adalahi Pegawai Negeri Sipili yang melaksanakani tugas di
bidang Pemasyarakatan.i
6. Pengamanani Lapas atau Rutani yang selanjutnyai disebut Pengamanani adalah segala
bentuki kegiatani dalam rangkai melakukani pencegahan,i penindakani dan
pemulihani terhadapi setiap gangguani keamanani dan ketertibani di Lapasi atau
Rutan.i
7. Satuani Pengamanani adalah unit yangi memilikii tugas melakukani pencegahan,
penindakan,i penanggulangani dan pemulihani gangguan keamanani dan ketertibani
di Lapasi dan Rutan.i
8. Kepalai Satuan Pengamanani adalah petugasi pengamanani yang beradai dibawah dan
bertanggungi jawab langsungi kepadai Kepalai Lapasi atau Rutan.i
Pada BAB IIi PENYELENGGARAANi PENGAMANANi di terangkan pada:
Pasal 2
1. Menterii berwenangi menyelenggarakani Pengamanan.i
288
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
2. Kewenangani sebagaimanai dimaksudi pada ayati (1) dilaksanakani oleh Direkturi
Jenderali Pemasyarakatan.i
3. Direkturi Jenderali Pemasyarakatani sebagaimanai dimaksudi pada ayati (2)
melimpahkani kewenangani pelaksanaani Pengamanani kepada Kepalai Divisii
Pemasyarakatani melalui Kepala Kantori Wilayahi Kementeriani Hukumi dani Hak
Asasii Manusia.i
4. Kepalai Divisii Pemasyarakatani sebagaimana dimaksudi pada ayati (3)i
melimpahkani kewenangani dan tanggungi jawabi pelaksanaani Pengamanani
kepadai Kepalai Lapasi atau Rutan.i
Pasal 3
1. Dalami menyelenggarakani Pengamanani sebagaimanai dimaksudi dalami Pasal 2
dapati dibentuk satuani tugasi keamanani dan ketertiban.i
2. Pembentukani satuani tugasi keamanani dan ketertibani sebagaimanai dimaksud
padai ayat (1) dilakukani oleh:i
a. Direkturi Jenderali Pemasyarakatani untuki satuani tugas keamanani dan ketertibani
di tingkati pusat
b. Kepalai Kantori Wilayahi Kementeriani Hukumi dan Haki Asasi Manusiai untuk
satuani tugas keamanani dan ketertibani di tingkati wilayahi provinsi.i
Pasal 4
1. Pengamanani dilaksanakani berdasarkani klasifikasi:i
a. Pengamanani sangati tinggii
b. Pengamanani tinggii
c. Pengamanani menengahi
d. Pengamanani rendah.i
2. Klasifikasii Pengamanani sebagaimanai dimaksudi pada ayati (1) didasarkani pada:
a. polai bangunani
b. pengawasan.i
3. Pelaksanaani klasifikasii Pengamanani sebagaimanai dimaksudi pada ayati (2)
meliputi:i
a. Pengamanani sangati tinggii dilengkapii dengani pemagarani berlapis,i pos menara
atas,i pos bawah,i penempatan terpisah,i pengawasan closedi circuiti television,i
pembatasan gerak,i pembatasani kunjungani dan pembatasani kegiatani pembinaan,i
sertai pengendaliani komunikasii
b. Pengamanani tinggii dilengkapii dengani pemagarani berlapis,i pos menarai atas
penempatani terpisah atau bersama,i pengawasani closed circuiti television,
pembatasani gerak,i pembatasani kunjungan,i dan kegiatani pembinaani
c. Pengamanani menengahi dilengkapii dengan pemagarani minimali 1 (satu)i lapis,
penempatani terpisahi atau bersama,i pengawasani closedi circuiti television,i
pembatasani kunjungani dan pembatasani kegiatani pembinaani dani
d. Pengamanani rendahi tanpai pemagarani berlapis,i penempatani terpisahi dan
bersama,i pengawasani closed circuiti televisioni dan pembatasani kegiatani
pembinaan.i
Lapasi Kelas IIB Cianjur dikategorikan sebagai Lapas dengan klasifikasi lapas
dengan pengamanan menengah yang sesuai dalam pembagian klasifikasi paada
premenkumham no 33 Tahaun 2015 pada pasal 4 tentang klasifikasi pengamanan Lapas.
Pengklasifikasian Lembaga pemasyarakatan berdasarkan struktur bangunan serta
289
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
struktur pengamanan yang ada Pada Lapas. Selain itu klasifikasi Narapidana seperti
lamanya masa tahanan.
Pasal 5 :
Dalami menyelenggarakani Pengamanani terhadapi Narapidanai dan Tahanani wanitai
dilakukani dengan mengutamakani keberadaani petugas wanita.i
Pasal 6
Penyelenggaraani Pengamanani sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 4 ayati (1)
mencakupi kegiatan:i
a. pencegahani
b. penindakani
c. pemulihan.i
Dalam proses pengamanaan Lapas Kelas IIB Caianjur melakukan pencegahan
terjadinya gangguan kamtib dengan melakukan penguatan pengamanan serta
peningkatan fasilitas pengamanan dengan menambah sumber cahaya peneranagan guana
meminimalisir terjadian pelarian yang dilakukan Narapidana. Serta fasilitas pendukung
lainnya
Selain itu penindakan selalu dilakukan oleh Lapas kelas IIB Cianjur kepada warga
binaan yang melakukan pelanggaran seperti berkelahi, menggunakan Narkotika dll
dengan cara memasukannya ke Sel serta memasukannya pada register F.
Pasal 7
Dalami melaksanakani Pengamanani padai Lapasi atau Rutani harus dilengkapii
dengan saranai dan prasaranai Pengamanan.i Bagiani Keduai Pencegahani
Pasal 8
Pencegahani Gangguani Keamanani dan Ketertibani pada Lapasi atau Rutan,i meliputi:i
a. pemeriksaani pintui masuki
b. Penjagaani
c. Pengawalani
d. Penggeledahani
e. Inpeksii
f. Kontroli
g. kegiatani Intelijeni
h. pengendaliani peralatani
i. pengawasani komunikasii
j. pengendaliani lingkungani
k. pengunciani
l. penempatani dalam irangkai Pengamanani
m. investigasii dani rekai ulangi
n. tindakani laini sesuaii dengani ketentuani peraturani perundang-undangan.i
Pasal 9
290
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
1. Pemeriksaani terhadapi pintui masuki sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 8
hurufi a merupakani pemeriksaani administrasii yang dilakukani terhadapi orangi
yang akani memasukii halamani Lapasi atau Rutan.i
2. Pemeriksaani sebagaimanai dimaksudi pada ayati (1)i dilakukani olehi Satuani
Pengamanan.i
Pasal 10
1. Penjagaani sebagaimanai dimaksudi dalam iPasal 8 hurufi b dilakukani di: Regu
a. pintui gerbangi halamani
b. pintui gerbangi utamai
c. pintui Pengamanani utama;
d. ruang kunjungan;
e. lingkungani bloki huniani
f. bloki huniani
g. posi menarai atasi
h. areai lainnyai yang ditetapkani olehi Kepalai Lapasi ataui Rutan.i
2. Penjagaani sebagaimanai dimaksudi pada ayati (1) dilakukani oleh
Pengamanan.i
Pada proses penagmanan lapas Cianjur membuat regu jaga dalam setiap pos penjagaan
yang tertera pada pasal 10 ayat 1 secara bergiliran.
Pasal 11
1. Pengawalani sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 8 huruf c dilakukani terhadap
Narapidanai atau Tahanani pada saati:
a. izini luari biasai
b. cutii mengunjungii keluargai
c. asimilasidi rosesi peradilani
e. pemindahani
f. perawatani medisi di luari Lapasi atau Rutani
g. kebutuhani lainnyai sesuai dengani ketentuani peraturani perundangundangan.
2. Pengawalani sebagaimanai dimaksudi pada ayati (1) dilakukani oleh Satuani
Pengamanani atas izini dari Kepalai Lapasi atau Rutan.i
Pada proses penagawalan Lapas Kelas IIB Cianjur melakukannya kepada setiap
wargabinaan yang melakukan izin kelluar dengna berbagai alasan yang tertera diatas
dengan didampingi oleh Staf KPLP sebagai penagaman untuk mencegah terjadinya
pelarian.
Pasal 12
1. Penggeledahani sebagaimanai dimaksudi dalam Pasali 8i huruf idi meliputi:i
a. Penggeledahani badani
b. Penggeledahani barangi
c. Penggeledahani seli
d. Penggeledahani area i
e. Penggeledahani kendaraan.i
2. Penggeledahani sebagaimanai dimaksudi padai ayat (1)i dilakukani oleh:i
a. anggotai Satuani Pengamanani dan pegawaii yang ditunjuki
291
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
b. satuani tugasi keamanan idan ketertibani darii Divisii Pemasyarakatani pada Kantori
Wilayahi Kementeriani Hukumi dan Haki Asasii Manusiai
c. satuani tugasi keamanani dani ketertibani darii Direktorati Jenderali Pemasyarakatan.i
Pasal 16
1. Pengendaliani peralatani sebagaimanai dimaksud idalam Pasali 8 hurufi h dilakukani
dengan mengelolai seluruhi saranai Pengamanani dan saranai lain yangi dapati
menyebabkani timbulnyai Gangguani Keamanani dan Ketertiban.i
2. Saranai Pengamanani sebagaimanai dimaksudi pada ayati (1) meliputi:i
a. senjatai apii
b. peralatani hurui harai
c. kuncii dani gemboki
d. peralatani komunikasii
e. ruangi kontroli
f. alati pemadami kebakarani
g. kendaraan.i
Dengan adanya pengaturan yang berkaitan dengan proses pengamanan Lapas dapat
menjadikan sebagai pedoman para petugas Lembaga Pemasyaratan dalam menjalankan
tugasnya dengan baik serta menjadikan payung hukum bagi petugas dalam menjalankan
kinerjanya.
D. Faktor penghambat dalam pelaksanaan proses pengamanan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur
Berdasarkan permasalahan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan yang sudah di
Jelaskan di atas faktor penghambat dalam proses pengamanan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur antara lain:
1. Sarana dan prasarana pengamanan yang masih kurang
Adanya sarana dan prasarana pengamanan yang baik dan lengkap akan
berpengaruh terhadap aktivitas Lapas pada seluruh aspek yang ada. Terlebih pada bagian
pengamanan yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Karena
dengan lengkapnya sarana dan prasarana pengamanan maka akan optimal pula dalam
menjaga keamanan Lapas. Seperti dengan disediakannya CCTV pada setiap sudut Lapas
akan memudahkan para petugas dalam memantau situasi Lapas.
Namun pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Cianjur masih kurangnya dalam
perlengkapan sarana pendukung pengamanan. seperti masih kurangnya CCTV yang
tersebar dalam setiap sudut Lapas, tidak adanya body scenner pada pos pengamanan
pintu utama yang mengecek siapa saja yang masuk ke dalam Lapas yang bertujuan untuk
meminimalisir terjadinya penyeludupan yang dilakukan oleh pengunjung bahkan
Petugas.
2. Pegawai yang kurang berintegritas
Dalam proses pengamnaan yang pertu ada yaitu integritas seorang petugas, karena
hal terbesar terjadinya gangguan kamtib pada Lapas sebagian besar ada kaitannya
dengan para petugas seperti beredarnya narkotika, Handphone yang terjadi di Lapas para
petugas ikut andil dalam penyebarannya hal ini pun masih terjadi di Lapas kelas IIB
Cianjur
3. Jumlah petugas dengan Narapidana terlampau jauh
292
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Jumlah petugas sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi pada Lapas karena
dengan kurangnya petugas akan kurangnya pengawasan yang di lakukan terhadap setiap
Narapidana. Hal ini yang terjadi pada Lapas kelas IIB Cianjur jumlah petugaas
pengamanan hanya sebanyak 61 orang sedangkan jumalah Narapidana sebanyak 720
orang sesuai data yang diambil pada saat penelitian.
PENUTUP
Pelaksanaan proses pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur
sesuai dengan Permenkumham No 33 tahun 2015 seperti pencegahan terjadinya
gangguan kamtib, penindakan serta pemulihan. yang mengacu pada Undang-undang No
12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan. Namun dalam prakteknya masih terjadi
beberapa kendala yang menghambat terlaksananya proses pengamanan secara optimal
diantaranya yaitu : Sarana dan prasarana pengamanan yang masih kurang seperti
kurang tersebarnya CCTV, body scanner dan X-ray yang tidak ada, hal ini sangat
mempengaruhi terhadap proses pengaman yang optimal karena fasilitas pendukung
seperti yang ada di atas sangat membantu pada pelaksanaan pengamanan. selain itu
Pegawai yang kurang berintegritas dan Jumlah petugas dengan Narapidana terlampau
jauh sangat berpengaruh terhadap terlaksananya pengamanan yang optimal. Dengan
faktor-faktor demikian maka sangat perlu untuk penambahan fasilitas yang baik, jumlah
pegawai serta penanaman moral terhadap para pegawai Lapas Kelas IIB Cianjur
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Modul Teknis Pengamanan kepala regu jaga dan Petugas Pintu Utama.kemenkumham
Fuady, Munir, 2007,Dinamika Teori Hukum. Ghalia Indonesia: Bogor.
Kelsen, Hans, 2007, Teori Umum Hukum Dan Negara Bee,Media Indonesia: Jakarta
Perarturan-Perundangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara
Republik
Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 Tentang pengamanan Lapas dan Rutan
ARTIKEL JURNAL
Harpe, S. E., Zohrabi, M., Barkaoui, K., Lozano, L. M., García-Cueto, E., Muñiz, J., Menold,
N., Kaczmirek, L., Lenzner, T., Neusar, A., Martin-Raugh, M., Tannenbaum, R. J., Tocci,
C. M., Reese, C., Reid, R., Dupaul, G. J., Power, T. J., Anastopoulos, A. D., Rogers-
Adkinson, D., … Schillewaert, N. 5 . No Title)2( , . بیبیب,
ثقثقثقثق. https://doi.org/10.5897/ERR2015
Ningrum, R. A. (2016). Urgensi pengaturan keamanan dan ketertiban dalam lembaga
permasyarakatan di indonesia. Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban
Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/750/73
7
Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap
293
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru). Sisi
Lain Realita, 4(1), 90–102.
https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(1).4051
Yahya, A. Z. (2013). Problematika Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga
Pemasyarakatan Tarakan. Pandecta: Research Law Journal, 6(1).
https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2324
Jenni, F. (2017). Fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri raden fatah
palembang 2016. 15–16.
294
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
KAJIAN PERLINDUNGAN IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA BAGI
NARAPIDANA PEREMPUAN
Fiqih Bagus Aryo Seno1, Padmono Wibowo2
1Prodi Manajemen Pemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, email: [email protected]
2Prodi Manajemen Pemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
ABSTRAK ARTICLE INFO
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan sejatinya harus Kata Kunci:
Perlindungan
mengimplementasikan hak narapidana perempuan tersebut yang sesuai narapidana; Hak Asasi
dengan peraturan perundang – undangan. Implementasi perlindungan HAM Manusia; Narapidana
Perempuan
narapidana perempuan dapat dilihat dari berbagai aspek hak yang sudah
Cite this paper:
diterima oleh narapidana dan yang sudah diterapkan oleh pihak Lembaga Fiqih Bagus Aryo Seno,
P. W., 2020. Kajian
Pemasyarakatan, tentunya dengan dukungan sarana dan prasarana yang Perlindungan
Implementasi Hak
baik. Penelitian di Lapas Perempuan klas IIA Jakarata Timur dengan Asasi Manusia Bagi
Narapidana
menggunakan metode pendekatan historis (Historical Approach) Perempuan. Widya
Yuridika: Jurnal Hukum,
menghasilkan bahwa Implementasi perlindungan HAM narapidana 3(2).
perempuan belum berjalan secara optimal. Ada lima aspek dari 12 aspek
kriteria yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
PENDAHULUAN
Di Indonesia ada begitu banyak peraturan bahkan lembaga perlindungan hak asasi
manusia sejak pemerintah Indonesia meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional
seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tahun 1948 serta
menerbitkan Undang-Undang HAM (Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999), Undang –
undang Peradilan HAM (Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000), dan juga peratutan
lain yang bersumber dari UUD 1945 dan Undang – Undang HAM. Namun walaupun
semakin banyak peraturan perundang-undangan HAM yang dibentuk oleh pemerintah
Indonesia khususnya para legislator sebagai wakil rakyat kadang kala implemetasinya
tidak selaras dengan aturan yang ada, dimana dari penerapannya HAM seringkali
295
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
dikesampingkan apalagi seseorang yang berhadapan dengan hukum atau yang sementara
dan yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan1
Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam Sila Ke-2 yang
berbunyi Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab menjamin bahwa manusia )ndonesia
diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana.dan pada Sila Ke-5
berbunyi‖keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimaksudkan agar narapidana
diberi kesempatan untuk bisa berinteraksi dan juga bersosialisasi layaknya seorang
manusia normal lainya. narapidana memang merupakan seseorang yang telah melanggar
HAM orang lain, namun bukan berarti HAM yang melekat pada dirinya dengan serta
merta hilang dan dia boleh diperlakukan semena-mena oleh pihak lain guna menebus
semua perbuatan jahatnya.
Dalam Undang-undang Nomor Tahun 995 pasal menyebutkan bahwa, sistem
pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan
pemasyarakatan agar meniadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diteima kembali
oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung iawab".2
Pada kenyataannya walaupun mantan narapldana tersebut telah menjalani masa
pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), banyak masyarakat yang masih
menganggap bahwa mantan narapidana adalah kelompok masyarakat yang harus
dihindari, diwaspadai bahkan djasingkan dari pergaulan masyarakat, sehingga mereka
cenderung sulit untuk bersosialisasi. Misalnya saja pada saat mereka rnencari pekerjaan
di luar, kendatipun di dalam lapas mereka telah dibekali dergan keterampilan. Tetapi hal
tersebut menjadi sia-sia karena mereka telah dikenal melalui identitasnya yang buruk.
Hal lni jugalah yang menjadi salah satu penyebab tidak sedikit yang akhirnya justru
mengulangi perbuatan jahatnya, atau lazim disebut residivis (petrus, 1995). Dibutuhkan
sebuah tindakan untuk memberikan hak yang layak bagi narapidana untuk tetap mampu
belajar dan bersosialisasi dengan baik setelah menjalani masa hukuman didalam Lapas.
Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan diri untuk
kepentingan dirinya sendiri, dimana hak ini merupakan hak asasi setiap individu, tidak
terkecuali bagi orang-orang yang sedang tercabut kebebasannya, yaitu narapidana yang
sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak pengembangan diri
juqa dapat dikatakan sebagai hak konstitusional karena telah dijamin oleh UUD '1945 dan
diperkuat lagi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 28 C ayat l UUD Negara
Republik lndonesia Tahun 1945. Demikian halnya narapidana perempuan yang
dimaksud, walaupun mereka merupakan warga negara lndonesia (WNI) yang hilang
kemerdekaannya karena menjalani masa pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan,
namun mereka harus tetap diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak
melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Oleh karena itu 3dalam Undang – Undang No. 12 tahun 1995 pasal 14 secara tegas
dinyatakan bahwa narapidana berhak atas beberapa hal, yaitu: 1) melakukan ibadah
sesuai agama atau kepercayaannya; 2) mendapatkan perawatan baik rohani maupun
1 Undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bab 1 memuat ketentuan umum
2 http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_95.htm
3 Undang – Undang Nomor 12 thn 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14 memuat aspek hak – hak narapidana
296
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
jasmani; 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 4) mendapatkan pelayanan
kesehatan dan makanan yang layak; 5) menyampaikan keluhan; 6) mendapatkan bahan
bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; 7) mendapatkan
upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 8) menerima kunjungan keluarga,
penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 9) mendapatkan pengurangan masa
pidana; 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11) mendapatkan pembebasan bersyarat; 12) mendapatkan cuti menjelang bebas dan;
13) mendapatkan hak – hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan
yang berlaku.
Pada dasarnya hak dan kewajiban antara narapidana perempuan dan narapidana
pria adalah sama seperti yang dipaparkan pada Peraturan Pemerintah Republik
lndonesia Nomor 32 Tahun 1999 Bab 2. Hanya saja dalam konteks tertentu, narapidana
perempuan berhak mendapatkan beberapa perlakuan khusus dibandingkan narapidana
pria, oleh karena itu mereka berbeda dalam beberapa hal diantaranya karena perempuan
mernpunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria seperti menstruasi. hamil,
melahirkan. dan menyusui. Oleh karena itu, dalam hal ini hak-hak narapidana perempuan
perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang - undang maupun oleh
petugas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah lndonesia (Suparji, 2011).
Berdasarkan keterangan Kepala Rutan Wanita Pondok bambu bahwa, kendala
terbesar yang dihadapi oleh pihak Rutan adalah sangat terbatasnya daya larnpung,
diikibatkan tidak proposionalnya antara jumlah tahanan yang masuk dan yang keluar,
dimana jumlah tahanan yang masuk seringkali lebih banyak dari pada jumlah yang keluar,
sehingga menyebabkan kondisi overcrowded. Kondisi inilah yang menjadi stimulan
terjadinya beberapa penyimpangan di lingkungan Rutan ataupun Lapas. Pada contohnya;
4Seorang narapidana perempuan berinisial CAM (30), melarikan diri dari Rumah Tahanan
(Rutan) Lhok Nga, Aceh Besar. Kepala cabang Rutan Lhok Nga, Eko yulianto mengatakan,
CAM melarikan diri setelah djberi izin komandan regu jaga, muhammad Yusuf tanpa
sepengetahuan dirinya. Alasan CAM keluar adalah untuk menjenguk orang tua yang
sakit . (www.tempo.com). Lalu di Yogyakarta seorang narapidana berinisial DRS
mencoba kabur saat di kembalikan ke LP Wanita Wirogunan usai persidangan yang
dilaksanakan di Pengadilan Negeri Wonorsari. (www.tribunnews.com).
Narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan tentu tidak hanya
menjalani masa pidana secara fisik misalnya makanan yang dijatah, tetapi juga pidana
secara psikologis seperti hilangnya kebebasan individu, kasih sayang dari anak atau
pasangan. Pidana secara psikologis merupakan beban terberat bagi setiap narapidana.5
Menurut Meilina (2013) dampak psikologis pada narapidana banyak dialami oleh
narapidana pada awal masa pidana. Hal tersebut dikarenakan narapidana membutuhkan
waktu untuk 'nenyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan tata tertib baru yang
terdapat dl dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Oleh karena itu upaya pemenuhan dan perlindungan HAM bagi narapidana
perempuan seharusnya tidak hanya sekadar diwujudkan dalam bentuk undang -undang
atau kebijakan saja, tetapi juga seharusnya diwujudkan dalam bentuk implementasi dan
4https://suaraindonesianews.com/news/puluhan-tahanan-kabur-dari-rutan-lhoksukon-aceh-utara/
5 Meilina, dampak psikologis bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan upaya
penanggulangannya
297
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
pemenuhan atas hak – hak oleh petugas di dalam Lembaga Pemasyarakalan Perempuan
tersebut. Sehingga pada penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan impelementasi
perlindungan HAM narapidana perempuan pada lembaga pemasyarakatan Adapun
tujuan penelitian ini adalah:
Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan
pengambilan data menggunakan studi pustaka (library research) dengan jenis penelitian
hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji mengenai asas – asas hukum, sistematika
hukum, taraf sinkronisasi hukum6. Penelitian terhadap asas – asas hukum dilakukan
terhadap kaidah – kaidah hukum yang merupakan patokan berperilaku atau bersikap
tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan ( terutama) terhadap bahan hukum
primer dan sekunder.
Sumber data yang digunakan Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian ini adalah sumber data sukender. Adapun data sukunder di dalam penelitian
ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri:
1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas
Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata cara pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
b. Bahan Hukum sekunder , Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai
bahan hukum primer, misalnya:
1) Buku – buku literature yang berhubungan dengan Perlindungan HAM
2) Artikel/Skripsi/Karya tulis ilmiah mengenai Perlindungan narapidana
3) buku- buku mengenai sistem pembinaan narapidana
HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Perlindungan HAM bagi Narapidana Perempuan di Lapas/Rutan
Untuk mengetahui gambaran implementasi HAM narapidana perempuan di Lapas /
Rutan dapat dibagi menjadi 12 kriteria sesuai hak – hak yang di dapatkan narapidana
yang bersifat bersyarat dan bersifat absolut.
• Melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan
• Mendapatkan perawatan jasmani dan rohani
• Mendapatkan program pendidikan dan pengajaran yang layak
• Mendapatkan pelayanan kesehatan medis yang layak
• Mendapatkan layanan psikologi yang layak
• Mendapatkan makanan yang layak
6 Soekanto.S, 2001, pengantar penelitian hukum Normatif. Bandung,
298
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
• Mendapatkan layanan bimbingan sipiritual/keagamaan yang layak
• Menyampaikan keluhan
• Mendapatkan siaran media massa dan layanan bahan bacaan
• Mendapatkan upah atas kerajinan tangan yang dilakukan
• Mendapatkan kunjungan dari keluarga dan orang tertentu lainnya
• Mendapatkan kesempatan berasimilasi, cuti dan mengunjungi keluarga
Berdasarkan Tabel di bawah ini:
Tabel. 1
Implementasi Hak-Hak Narapidana
Sumber Data: Balitbangda ( Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah), 20147
NO. ITEM PILIHAN KATEGORI
TINGGI
1. Menjalankan ibadah YA TIDAK
sesuai agama dan TINGGI
kepercyaan 253 (98,4%) 4 (1,6%) RENDAH
TINGGI
2. Perawatan jasmani dan 249 (96,9%) 8 (3,1%) RENDAH
rohani 60 (23,3%) 197 (76,7%) TINGGI
235 (91,4%) RENDAH
3. Pendidikan dan 101 (36,3%) 22 (8,6%) TINGGI
pengajaran yang layak 252 (98,4%) 156 (64,7%) TINGGI
105 (40,9%) RENDAH
4. Pelayanan kesehatan dan 202 (78,6%) 5 (1,6%) TINGGI
medis 247 (96,1%) 152 (59,1%)
114 (44,4%) 55 (21,4%) RENDAH
5. Layanan psikologi 245 ( 95,3%)
11 (3,9%)
6. Layanan makanan 143 (55,6%)
7. Layanan bimbingan dan 12 (4,7%)
spiritual keagamaan
60 (23,3%) 197 (76,7%)
8. Penyampaian keluhan
kepada petugas
9. Layanan bahan bacaan
dan siaran media
10. Mendapatkan upah atas
kerajinan tangan
11. Waktu luang menerima
kunjungan keluarga dan
orang tertentu lainnya
12. Mendapatkan
kesempatan asimilasi,
cuti dan mengunjungi
keluarga
7 Balitbangda (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah), , studi penelitian narapidana perempuan di Sulawesi
selatan Makassar.
299
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Jurnal Widya Yuridika ini akan mendeskripsikan adanya trend yang terjadi pada masyarakat nasional dan internasional yang harus diakomodir dalam kebijakan serta beberapa penataan sub sistem hukum yang adaptif terhadap kondisi-kondisi tersebut. Perkembangan hukum dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara selaras dengan dinamika perkembangan masyarakatnya, dan tidak imun terhadap pengaruh yang terjadi di sekitarnya baik trend yang berkembang di masyarakat nasional dan internasional maupun pengarusutamaan kearifan lokal kedaerahan.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search