BA_JTDU_BABA_V_PELAKSANAAN_PK_YES_XX

pergaulannya dikembangkan suatu ilmu tentang apa
yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan
kewajiban moral (akhlak) yang dilandasi kearifan,
inilah yang dimaksud dengan etika akademik.

Sebagaimana disebutkan pada pengertian
tentang etika, walau maknanya berimpit pengertian
Etika berbeda dari tatakrama karena etika berbicara
mengenai akhlak (Ilmu tentang Akhlak : Arab) ;
sedangkan tatakrama adalah mengenai adat sopan
santun yang menjadi suatu kebiasaan umum yang
berlaku pada suatu komunitas manusia. Etika
mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-
persoalan moral dan lebih didasarkan pada
pemikiran dan keadilan, sedangkan tata krama lebih
banyak didasarkan pada kebiasaan yang tidak
selalu dapat dipahami oleh akal sehat dan keadilan,
lebih didasarkan pada tabiat suatu masyarakat yang
kadangkala hanya merupakan warisan turun-
temurun dalam bentuk adat istiadat. Etika selalu
memiliki alasan yang masuk akal mengapa
seseorang harus berlaku demikian, sedangkan tata
krama merupakan kebiasaan tanpa memikirkan
mengapa harus demikian. Biasanya tata krama
hanya mengacu pada pertimbangan pantas dan

301

tidak pantas sedangkan etika berbicara mengenai
akhlak, jadi berbicara mengenai hal yang berkaitan
dengan perbuatan manusia yang timbul setelah
melalui proses berpikir dan kemauan yang ikhlas.

Perbuatan manusia dapat dikelompokkan
menjadi dua macam berdasarkan motifnya :
1) perbuatan yang timbul dari motif-naluri dan hal-

hal lain yang berhubungan dengan naluri;
2) perbuatan yang timbul dari pemikiran yang

jernih dan kemauan yang tulus.
Kalau seseorang terantuk batu dan ia terluka lalu

ia dengan marah melemparkan batu itu dengan
alasan karena batu itu teleh melukainya maka itu
adalah perbuatan dengan motif naluri atau dapat
dikatakan perbuatan-hewani, perbuatannya
termasuk dalam kelompok perbuatan pertama,
perbuatannya tidak didorong oleh kemauan yang
ikhlas dan tidak bermuatan kemanusiaan serta
keadilan. Tetapi kalau ia melemparkan batu yang
melukainya tadi dengan motif agar batu tersebut
tidak mengganggu orang lain maka perbuatan itu
mengandung nilai kemanusiaan dan orang tadi telah
melakukan sesuatu dibawah kendali pikiran dan
keadilan semata, perbuatannya termasuk kedalam

302

kelompok yang kedua dan itulah yang disebut orang
yang berakhlak mulia.

Selain apa yang telah tersirat dalam penjelasan
mengenai sikap akademik, secara praktis seseorang
yang beretika akademik diantaranya dapat
digambarkan sebagai berikut:
5.6 Apresiatif.- : wujud keadilan yang paling

mudah adalah menunjukkan apresiasi terhadap
pemikiran dan karya orang lain dengan alasan
yang masuk akal. Menunjukkan perhatian
merupakan bagian dari apresiasi, sesederhana
apapun sebuah karya pasti mengandung pelajaran
yang hanya bisa kita dapatkan jika kita
memperhatikannya dengan seksama, dengan
demikian wawasan pengetahuan akan senantiasa
diperkaya oleh apresiasi yang tulus. Perbuatan
apresiatif mudah dilaksanakan jika seseorang
beranggapan dirinya tidak tahu segalanya tentang
sesuatu sehingga ia bersedia untuk belajar. Orang
yang demikian ini merendahkan dirinya dalam
pengetahuan (agnostik atau tawadhu’).
5.7 Agnostik.- : dalam bahasa arab adalah
tawadhu’ atau menganggap dirinya rendah dalam
pengetahuan dihadapan alam yang kompleks dan

303

misterius ini dan ini merupakan hasil pengalaman
ilmiah yang luas. Peribahasa mengatakan padi
berisi makin merunduk, maka semakin tinggi
keilmuan seseorang semakin dalam ia
merendahkan dirinya dalam pengetahuan. Tidak
mengherankan kalau banyak pakar yang menjadi
lebih bertaqwa dan dengan demikian menjadi
sangat jujur untuk mengakui kekurangannya, tidak
angkuh ataupun licik. Mereka tidak akan
melakukan plagiat ataupun membajak karya orang
lain untuk kepentingan dirinya. Otoritas orang lain
atas karyanya diakui oleh sivitas akademika.
5.8 Mengakui otoritas.- : artinya bahwa setiap kali
menggunakan hasil karya ilmiah orang lain baik
dalam penyampaian lisan ataupun tulisan harus
dinyatakan author-nya. Jika kita mengutip tulisan
orang lain dicantumkan sumbernya secara jelas
dan akurat, acuan dalam penulisan dicantumkan
dalam daftar pustaka, kutipan langsung harus
dibedakan dengan kutipan tak langsung untuk
membedakan mana yang original tulisan kita mana
yang tulisan karya orang lain.
Perilaku/tindakan yang pantas secara akademik.

Perilaku yang tidak mengurangi integritas.

304

Menyampaikan informasi secara jujur dan benar.
Menyajikan data yang valid dan akurat
Menyampaikan original idea dan memberikan
credit terhadap idea orang lain yg disitasi.
Impotant character is not intellectual, creativity,
determination but INTEGRITY

Etika akademik mencegah kita untuk berbuat
curang tidak jujur. Sivitas akademika harus memiliki
kredibilitas, integritas dan menjunjung tinggi
kejujuran dan obyektivitas. Etika akademik sejatinya
adalah perilaku atau tindakan yang pantas secara
akademik, perilaku yang tidak mengurangi integritas.
Sivitas akademika yang memiliki integritas
menyampaikan informasi secara jujur dan benar,
menyajikan data yang valid dan akurat,
menyampaikan gagasan original dan memberikan
pengakuan terhadap gagasan orang lain (apresiatif
dan mengakui otoritas).

Namun demikan terdapat kasus pelanggaran
etika akademik yang dilakukan oleh beberapa
ilmuwan yang telah kehilangan integritasnya.
Pelanggaran etika akademik dapat berupa falsifikasi
ilmiah yang meliputi falsifikasi data, falsifikasi bukti

305

ilmiah, mengarang data, mengarang bukti-bukti dan
plagiarisme.

Falsifikasi data yang paling sederhana misalnya
dengan tidak memperhitungkan simpang baku pada
suatu studi atau secara ekstrim misalnya merubah
data penelitian agar mendukung hipotesis.
Falsifikasi bukti penelitian biasanya dilakukan untuk
mendukung hipotesis. Pelanggaran etika akademik
dilakukan pula dengan mengarang data misalnya
dalam laporan menyantumkan data yang tidak
pernah diamati selama penelitian. Fabrikasi
(mengarang) data semacam itu dilakukan oleh
ilmuwan berikut:
• Tian-Shing Lee, M.D., Joslin Diabetes Center,

Harvard Medical School, USA sebagaimana
dilaporkan oleh Office of Research Integrity (ORI)
di Amerika Serikat. Lee dalam manuscript
publikasinya menyajikan data jumlah sel yang
sebenarnya tidak pernah dilakukan perhitungan
dalam penelitiannya. Ia juga merubah data agar
hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
• Stephen Bruening mengarang data untuk
mendukung kesimpulan bahwa stimulant
digunakan untuk anak bermental terbelakang.

306

• V. J. Gupta, mempublkasikan ratusan karya ilmiah
tentang sejarah geologis Himalaya. tetapi fosil yg
digunakan dalam penelitian tersebut tidak
semuanya dari Himalaya, bahkan beberapa dari
New York.

Pelanggaran etika yang lain adalah plagiat yaitu
mengambil karya orang lain, sebagian kecil atau
besar, tanpa menyebutkan sumbernya sehingga
seolah-olah karya tersebut adalahya sendiri. Plagiat
paling parah, sebagai contoh, dilakukan oleh Elias
Alsabti pada penghujung tahun 1970an. Elias
Alsabti mempublikasikan beberapa paper tentang
cancer dalam jurnal ilmiah internasional. Setelah
dilakukan invesitgasi ternyata diantara beberapa
paper tersebut adalah karya orang lain yg dijiplak
dan dipublikasikan atas namanya.

Pelanggaran etika akademik bukan disebabkan
oleh hilangnya kreatifitas intelektual seseorang,
tetapi disebabkan oleh hilangnya integritas. Sivitas
akademika seharusnya jujur, adil, memiliki integritas,
kompeten di bidangnya, teguh, pantang menyerah,
peduli dan memiliki empati. Integritas adalah

307

karakter terpenting yang harus dikembangkan oleh
sivitas akademika.

Baik etika maupun etika akademik, keduanya
sangat memerlukan pemahaman yang memadai
tentang pengetahuannya yang dapat dikembangkan
dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
sehingga membentuk masyarakat yang
berlandaskan ilmu dan moral yang tinggi, dengan
tidak meninggalkan tatakrama pergaulan yang tidak
bertentangan dengan kearifan.

Di dunia kampus pergaulan sivitas akademika
adalah pergaulan sehari-hari antara dosen dan
mahasiswa. Dosen dituntut menghormati mahasiswa
dan sebaliknya mahasiswa dituntut menghormati
dosennya dan tentunya rasa serta sikap saling
menghormati tersebut dilakukan dalam batas-batas
dan proporsionalitas akan kedudukan dan fungsi
akademiknya. Mahasiswa yang mengerti tata krama
tidak akan datang ke kampus untuk mengikuti kuliah
dengan pakaian yang tidak sopan menurut tata
aturan setempat, ia akan datang tepat waktu,
berpakaian yang rapi, tidak berkaos oblong, tidak
bersandal, berada diruang kuliah sebelum kuliah
dimulai, memperhatikan kuliah yang disampaikan,

308

bertanya secara kritis menggunakan bahasa yang
tidak menyinggung perasaan, duduk dengan sopan,
menjaga kebersihan ruangan dan sebagainya.
Banyak hal-hal lain yang dapat dielaborasi
mengenai tata krama ini. Tata krama yang harus
tumbuh dan dikembangkan di kampus tidak jauh
berbeda dengan kelayakan tatakrama sebagaimana
yang berlaku dalam lingkungan masyarakat pada
umumnya. Oleh karenanya di samping pemahaman
akan esensi etika dan etika akademik, pemahaman
akan tatakrama sebagai bagian dari tata pergaulan
dalam masyarakat menjadi hal yang tidak ada
salahnya bahkan menjadi perlu untuk diketahui dan
dilaksanakan.

Penutup
Etika dan etika akademik adalah ciri terpenting

dalam tata pergaulam manusia dan pergaulan
masyarakat kampus. Hal-hal yang menyangkut etika
dan etika akademik dipaparkan secara ringkas dan
tentunya masih membutuhkan elaborasi demi
penyempurnaannya sesuai dengan sifat
pengetahuan yang dinamis dan senantiasa
berkembang.

309

Etika dan etika akademik bersamaan dengan tata
krama pergaulan merupakan pengetahuan yang
memerlukan latihan. Sikap kritis, keingin tahuan,
terbuka, obyektif, menghargai karya orang lain,
berani mempertahankan kebenaran, disiplin, jujur,
kreatif, produktif, independen, agnostik, apresiatif,
menghargai otoritas, memiliki integritas dan empati
ditumbuh-kembangkan dalam diri sivitas akademika.
Karakter dan kepribadian tersebut harus dimiliki
mahasiswa agar mampu melaksanakan tugas dan
kewajibannya dengan baik, berhasil dalam
pendidikannya. Setelah lulus dapat memenuhi
harapan masyarakat dan bangsa Indonesia dengan
kemampuan akademik dan atau profesional yang
dapat menerapkan, mengembangkan dan atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau
seni dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa.
Sivitas akademika Universitas Jenderal Soedirman
juga dituntut untuk dapat menghayati dan
mengamalkan amanat Panglima Besar Jenderal
Soedirman dalam kehidupan sehari-harinya.

Buku Acuan

310

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
Tata Krama Pergaulan. Depdikbud. Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992.
Statuta Universitas Jenderal Soedirman.
Depdikbud. Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka,
Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen
Dikti, 1993. Materi Dasar Pendidikan Program
Akta Mengajar V, buku IA, Filsafat Ilmu.

Hanafi, M.A. 1991. Pengantar Filsafat Agama Islam.
Bulan Bintang, Jakarta.

Lee, J. A., 2000. Scientific Endeavour.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang

Pendidikan Tinggi.
Rasjidi, H.M. 1987. Filsafat Agama. Bulan Bintang,

Jakarta.
Sindermann, C.J. and T.K. Sawyer, 1997. The

Scientist As Consultant, Building New Career
Opportunities. Plenum Trade. New York,
London.
Zubair, A.C., (1992). Kuliah tentang Etika.
Rajawali Press. Jakarta

311

Latihan
1.Jelaskan etika menurut Ki Hajar Dewantara;
2.Sebut dan jelaskan 3 (tiga) aspek jabaran dari

pengertian etika;
3.Etika dalam masyarakat kampus dikenal dengan

istilah etika akademik.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika
akademik dan berilah contohnya;
4.Jelaskan perbedaan etika akademik dengan sikap
akademik;
5.Jelaskan pelanggaran etika akademik.
6.Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebebasan
akademik dan jelaskan perbedaan substansialnya
dengan kebebasan mimbar akademik;
7.Sebutkan 9 (sembilan) faktor yang termasuk sikap
akademik yang harus dibangun dan
dikembangkan oleh sivitas akademika

312

TATA MUKA XI (MINGGU XI)
PEMBUATAN PAPER KECIL (3)
SIKAP DAN ETIKA AKADEMIK

Materi pengajaran : Aktualisasi Sikap dan Etika
Akademik

Diskripsi singkat : Mendiskuiskan Sikap dan
Etika Akademik dalam perwujudan
kehidupan kemasyarakatan di kampus

TU : Mahasiswa diharapkan
dapat menjabarkan pokok- pokok
Sikap dan Etika Akademik dalam
kehidiupan bermasyarakat Akademik

Mahasiswa diwajibakan menyususn dan
menyerahkan paper kecil (3-4 halaman yang dibuat
secara kelompok (5 mahasiswa per kelompok) untuk
materi diskusi pokok bahasan. Berbentuk
pemecahan masalah, melalui pendekatan
kontekstuak yang memuat 1) Kondidi Saar ini, 2)
Analisisi Saat ini, 3) Kondisi yang Diharapkan dan 4)
Alternatif Pemecahan Masalah/ Solusi.

313

TATAP MUKA XII (MINGGU XII)
DISKUSI ETIKA/TATAKRAMA PERGAULAN

SERTA SIKAP DAN ETIKA AKADEMIK

Diskusi Kontekstual Etika dan Etika Akademik
Tujuan

Mengembangkan wacana pemikiran dan
pemahaman mahasiswa tentang esensi etika dalam
tata pergaulan manusia dan etika akademik secara
tekstual dan kontekstual.

Sifat diskusi
1. Terbuka / bebas
2. Agrumentatif
3. Membahas satu topik

Cara membuat makalah
1. Pilih salah satu topik (sudah disediakan oleh

Dosen)
2. Jumlah halaman minimal 4 halaman maksimal

10 halaman (quarto)
3. Makalah berisi :

• Perumusan masalah
• Analisis masalah

314

• Pemecahan masalah
• Kesimpulan
4. Diketik 1,5 spasi

Teknis pelaksanaan diskusi

1.Waktu pelaksanaan 100 menit

2.Satu kelas di bagi dalam tiga kelompok yang

masing–masing kelompok membuat satu

makalah.

3.Masing–masing kelompok menunjuk 6 mahasiswa

sebagai tim perumus (ketua, sekretaris dan

anggota) dan sekaligus mengatur jalannya

diskusi.

4.Waktu yang disediakan untuk setiap kelompok, 30

menit (10 menit presentasi, 20 menit diskusi).

5.Diskusi didampingi Dosen pengampu sebagai

nara sumber dan penilai.

Topik Diskusi

1.Aktualisasi Nilai-nilai Etika dalam Kehidupan

Kampus;

2.Saling menghormati dan menghargai perbedaan

adalah substansi membangun demokrasi

akademis;

315

3.Mengembangkan etika melalui penggunaan dan
perawatan fasilitas kampus.

316

TATAT MUKA XIII (MINGGU XIII)
KESADARANN HUKUM

PEMBUATAN PAPER KECIL (4 )

Materi pengajaran : Aktualisasi Kesadaran
Hukum

Diskripsi singkat : Mendiskuiskan Kesadaran
Hukum dalam perwujudan kehidupan
kemasyarakatan di kampus

TU : Mahasiswa diharapkan
dapat menjabarkan pokok- pokok
Kesadaran Hukum dalam kehidiupan
bermasyarakat Akademik

Mahasiswa diwajibakan menyususn dan
menyerahkan paper kecil (3-4 halaman yang dibuat
secara kelompok (5 mahasiswa per kelompok) untuk
materi diskusi pokok bahasan. Berbentuk
pemecahan masalah, melalui pendekatan
kontekstuak yang memuat 1) Kondidi Saar ini, 2)
Analisisi Saat ini, 3) Kondisi yang Diharapkan dan 4)
Alternatif Pemecahan Masalah/ Solusi.

Deskripsi Materi

317

Hukum adalah karya manusia yang berupa

norma-norma, dan berisikan petunjuk – petunjuk

tingkah laku. Dengan demikian tujuan hukum adalah

menghendaki keseimbangan kepentingan,

ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan

setiap manusia. Tujuan hukum tersebut akan

tercapai apabila diikuti dengan kesadaran hukum

masyarakat disertai dengan penegakan hukumnya.

Relevansi
Materi ini membahas manusia dan masyarakat,

masyarakat hukum, peranan hukum, kesadaran
hukum dan penegakan hukum. Merupakan kajian
yang sangat bermanfaat bagi setiap warga negara di
negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
Pemahaman terhadap hukum, kesadaran hukum
dan penegakan hukum akan mendorong terciptanya
keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan,
ketentraman dan kebahagiaan setiap manusia.

Kompetensi Dasar
Pada akhir perkuliahan kesadaran hukum para

mahasiswa diharapkan mampu mengaktualisasikan
kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

318

Definisi, Ciri, Tujuan dan Fungsi Hukum
Hukum adalah karya manusia yang berupa

norma-norma, dan berisikan petunjuk – petunjuk
tingkah laku. Ia merupakan pencerminan baru
kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya
masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan.
Oleh karena itu pertama-tama, hukum itu
mengandung rekaman ide-ide yang dipilih oleh
masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini
adalah ide mengenai keadilan. Hukum mengikatkan
diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Ini
berarti, bahwa hukum harus memperhatikan
kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota –
anggota masyarakat serta memberikan pelayanan
kepadanya.

Beberapa sarjana telah memberikan
batasan/pengertian/definisi tentang hukum menurut
pendapatnya masing-masing yang berbeda-beda,
namun dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi
beberapa unsur,yaitu :
1. Peraturan tingkah laku manusia;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang

berwajib;

319

3. Peraturan itu bersifat memaksa;
4. Sanksi bagi pelanggar terhadap peraturan itu

adalah tegas.
Sedangkan ciri-ciri hukum adalah :
1.Adanya perintah dan atau larangan;
2.Larangan dan atau perintah itu harus
dipatuhi/ditaati orang;
3.Adanya sanksi hukum yang tegas.
Adapun tujuan hukum adalah menghendaki
keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan,
ketentraman, kebahagiaan setiap manusia. Menurut
L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur
pergaulan hidup secara damai. Sedangkan fungsi
hukum meliputi :
1. Sebagai alat ketertiban dan ketentraman
masyarakat;
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan
sosial lahir bathin;
3. Sebagai alat penggerak pembangunan;
4. Sebagai alat kritik;
5. Sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian.

1. Manusia dan Masyarakat.
1.1. Bentuk-bentuk Masyarakat

320

Menurut kodrat alam manusia sebagai makhluk
sosial dimanapun mereka berada, selalu hidup
bersama dan berkelompok-kelompok. Kelompok-
kelompok manusia yang berada dalam tempat atau
wilayah tertentu itulah yang dinamakan masyarakat.
Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah
“Zoon Politicon” artinya bahwa manusia itu sebagai
makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul
dengan sesamanya. Manusia sebagai makhluk

pribadi memang mempunyai kehidupan jiwa mandiri,
namun sebagai makhluk sosial tidak mungkin
memisahkan diri secara total dari masyarakat,
karena sejak lahir, hidup dan berkembang serta
meninggal dunia di dalam masyarakat. Dalam upaya
memenuhi kebutuhan hidupnya, dia sebagai individu
tidak mudah mencapainya tanpa bantuan manusia
lainnya. Hal itulah salah satu sebab mengapa
manusia bagaimanapun terdorong untuk hidup
bersama dengan sesamanya. Kelompok-kelompok
manusia lazimnya disebut masyarakat, dibedakan
menjadi beberapa bentuk menurut dasar
pembentukannya, hubungannya, perikehidupan atau

kebudayaannya dan menurut hubungan
kekeluargaannya.

321

1.2. Faktor-faktor Pendorong Untuk Hidup
Bermasyarakat

Manusia ingin selalu hidup berkelompok dengan
sesamanya atau hidup bermasyarakat karena
didorong oleh beberapa hal sebagai berikut
a. Hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau

untuk memenuhi kebutuhan ekonomis.
b. Hasrat untuk membela diri.
c. Hasrat untuk mengadakan keturunan.
Ketiga faktor pendorong tersebut dinamakan faktor
dorongan kesatuan biologis.
2. Masyarakat Hukum

Masyarakat hukum adalah sekelompok orang
yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu dimana
di dalam kelompok tersebut berlaku serangkaian
peraturan yang menjadi pedoman tingkah laku bagi
setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup
mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh
kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri.
Terjadinya kelompok tersebut adalah karena kodrat
alam bahwa manusia adalah makhluk sosial. Karena
kodratnya itu manusia ingin selalu hidup
berkelompok. Peraturan-peraturan yang menjadi
pedoman tingkah laku mereka dibuat oleh mereka

322

sendiri. Kadang-kadang secara sadar dan sengaja
bahwa suatu aturan memang diciptakan dan
dikehendaki oleh pada anggota masyarakat. Namun
ada kalanya terjadinya peraturan tingkah laku
tersebut karena kebiasaan beberapa orang
bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan
anggota masyarakat lainnya mengikutinya karena
mereka yakin bahwa memang seharusnya demikian.
Kelompok lain belum tentu demikian perilaku atau
pedoman tingkah laku mereka karena ada
perbedaan aturan di antara sesama kelompok atau
masyarakat.

Tingkat kebudayaan dari masing-masing
kelompok menentukan ciri tertentu apakah suatu
kelompok masih primitif atau sudah maju. Suatu
kelompok atau masyarakat yang sudah tinggi tingkat
kebudayaannya akan lebih maju dibandingkan
dengan masyarakat yang tingkat kebudayaannya
masih rendah. Dalam masyarakat yang sudah maju
kebutuhan hidup para anggotanya lebih kompleks
dibanding dengan masyarakat yang masih primitif,
sehingga persoalan yang timbul dalam pergaulan
untuk memenuhi kebutuhan masing-masing
semakin kompleks dan akibatnya peraturan yang

323

berfungsi mengatur pergaulan hidup merekapun
kompleks dan lebih baik disbanding sebelumnya.

Sebagai contoh misalnya dalam suatu
masyarakat yang masih primitif bentuk-bentuk
peraturan yang mengatur tingkah laku mereka
masih sederhana. Kesederhanaan peraturan itu
misalnya sebatang pohon yang sudah dipasang
dengan tanda tertentu berarti menjadi milik
seseorang yang memberi tanda tersebut, sehingga
orang lain yang tidak memasang tanda tersebut
bukan pemiliknya dan tidak boleh menebang
ataupun memetik hasil dari pohon tersebut.
Sedangkan dalam masyarakat yang sudah maju
bentuk-bentuk peraturan tingkah lakunya sudah
ditulis dengan rumusan kalimat sedemikian rupa
sehingga jelas dan di mengerti oleh para
anggotanya maupun pihak lain diluar masyarakat itu.
Di Negara Indonesia yang wilayahnya sedemikian
luas juga terdapat berbagai macam kelompok atau
masyarakat baik yang masih primitif maupun yang
sudah maju. Peraturan hidup masing-masing
kelompok itupun saling berbeda.

324

3. Peranan Hukum
Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam

pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat.
Peranan hukum yang besar itu dapat kita lihat dari
ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya
ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum
mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta
melindungi kepentingan individu dan kepentingan
sosial. Dalam konteks pergaulan hidup para individu
hukum berperan sedemikian rupa sehingga sesuatu
yang berkaitan dengan hubungan antara individu
yang satu dengan yang lain berjalan dengan tertib
dan teratur, karena hukum secara tegas
menentukan tugas, kewajiban dan wewenang yang
jelas sehingga hubungan antara individu dengan
pemerintah berjalan mulus karena masing-masing
mengetahui apa yang menjadi hak dan
kewajibannya.

J.F. Glastra Van Loon mengatakan bahwa dalam
menjalankan peranannya hukum mempunyai fungsi
yang sangat penting yaitu :
a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan

pergaulan hidup.
b. Menyelesaiakn pertikaian.

325

c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib
dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan.

d. Memelihara dan mempertahankan hal tersebut.
e. Mengubah tata tertib dan turan-aturan, dalam

rangka penyesuaian dengan kebutuhan
masyarakat.
f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum,
dengan cara merealisir fungsi-fungsi di atas.
Jadi hukum harus mampu mewujudkan tentang
keadilan, kegunaannya bagi kepentingan sosial, dan
kepastian hukum yang umum sifatnya.

5.8 Kesadaran Hukum

Materi pengajaran : Aktualisasi Kesadaran
Deskripsi singkat Hukum

: Mendiskusikan
kesadaran hukum
dalam perwujudan
kehidupan
kemasyarakatan di
kampus

Mahasiswa diharapkan dapat menjabarkan pokok-
pokok kesadaran hukum dalam kehidupan

326

bermasyarakat akademik Mahasiswa diwajibkan
menyusun dan menyerahkan paper kecil (3-4
halaman yang dibuat secara kelompok 5 mahasiswa
per kelompok) untuk materi diskusi pokok bahasan.
Berbentuk pemecahan masalah, melalui pendekatan
kontekstual yang memuat 1) kondisi saat ini, 2)
analisis saat ini, 3) kondisi yang diharapkan, dan 4)
alternatif pemecahan masalah/solusi.

1) Deskripsi Materi
Hukum adalah karya manusia yang berupa

norma-norma dan berisikan petunjuk-petunjuk
tingkah laku. Dengan demikian, tujuan hukum
adalah menghendaki keseimbangan kepentingan,
ketertiban, keadilan, Ketenteraman, kebaha giaan
setiap manusia. Tujuan hukum tersebut akan
tercapai apabila diikuti dengan kesadaran hukum
masyarakat disertai dengan penegakan hukumnya.

2) Relevansi
Materi ini membahas manusia dan masyarakat,

masyarakat hukum, peranan hukum, kesadaran
hukum, dan penegakan hukum. Kesadaran hukum
merupakan kajian yang sangat bermanfaat bagi
setiap warga negara di negara yang menjunjung
tinggi supremasi hukum. Pemahaman terhadap
hukum, kesadaran hukum, dan penegakan hukum

327

akan mendorong terciptanya keseimbangan
kepentingan, ketertiban, keadilan, ketenteraman,
dan kebahagiaan setiap manusia.

3) Kompetensi Dasar
Pada akhir perkuliahan, para mahasiswa

diharapkan mampu mengaktualisasikan kesadaran
hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Penegakan hukum dan kesadaran hukum dua-
duanya menunjuk pada dan merupakan bagian atau
unsur dari hukum, karena bidang hukum tidak saja
berhubungan dengan kesadaran tentang hukum,
maka teori dan pandangan mengenai kedua unsur
itu rasanya agak kurang memadai bila dibahas
tanpa menyinggung unsur-unsur lain dari disiplin itu.
Misalnya sistemnya, lembaga-lembaganya seperti
pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat,
pembuat undang-undang.

Rasanya unsur-unsur itu juga merupakan proses,
status, perikelakuan maupun peranan. Dalam
rangkaian ini bisa timbul pertanyaan-pertanyaan
apakah ada korelasi antara bagian-bagian tersebut,
apakah dan sampai sejauhmana bagian yang satu

328

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
berpengaruh secara positif atau negatif atas
penegakan hukum dan kesadaran hukum ?

Paham yang telah disetujui umum tentang hukum
ialah sesuatu yang merupakan norma moral atau
ethis belum merupakan hukum. Masih perlu adanya
sanksi terhadap pelanggaran atau kelalaian dari
norma-norma sosial. Sanksi merupakan syarat
esensial dalam membedakan norma hukum
daripada norma-norma lainnya.

Maka dikaitkan dengan penegakan hukum dapat
diketengahkan bahwa justru penegakan hukum
memerlukan sanksi demi keberhasilan penegakan
hukum.

Kesadaran hukum, istilah ini banyak dibicarakan
oleh sementara masyarakat kita tanpa banyak
pengertian. Kesadaran hukum ialah sebagai
kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri
manusia tentang hukum yang ada atau tentang
hukum yang diharapkan. Sedangkan nilai hukum
ialah nilai tentang apa yang adil dan apa yang tidak
adil, jadi nilai tentang keadilan.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan
semacam jembatan yang menghubungkan antara

329

peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku
hukum orang-orang. Ia termasuk ke dalam kategori
nilai-nilai serta sikap-sikap yang mempengaruhi
bekerjanya hukum. Kesadaran hukum masyarakat
adalah fungsi dari hal-hal berikut ini :
1. Peraturan-peraturan hukumnya sendiri yang

kemudian dikomunikasikan kepada rakyat;
2. Aktivitas dari pelaksana hukum;
3. Proses pelembagaan ( institusionalization ) dan

internalisasi hukumnya.
Sebagaimana di muka telah dikemukakan bahwa
ada hubungan antara hukum dan masyarakat.
Kondisi masyarakat sangat menentukan kadar
kesadaran hukum anggota warga masyarakat yang
bersangkutan. Kondisi masyarakat di sini
menyangkut sosial budaya, ekonomi, politik serta
pertahanan keamanan.
Kesadaran hukum sebenarnya merupaan
kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri
manusia tentang hukum yang ada atau tentang
hukum yang diharapkan ada. Sebetulnya yang
ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum
dan bukan suatu penilaian (menurut) hukum

330

terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam
masyarakat yang bersangkutan.

Jalinan nilai-nilai hukum yang mengendap dalam
diri warga masyarakat sangat penting oleh karena
nilai-nilai tersebut :
1. merupakan abstraksi daripada pengalaman-
pengalaman pribadi, sebagai akibat daripada proses
interaksi sosial yang kontinyu;
2. senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh
karena didasarkan pada interaksi sosial yang
dinamis pula;
3. merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-
tujuan di dalam kehidupan sosial;
4. merupakan sesuatu yang menjadi penggerak
manusia kea rah pemenuhan hasrat gidupnya,
sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat
penting di dalam pengarahan kehidupan sosial
maupun kehidupan pribadi manusia.

Secara langsung atau tidak langsung kesadaran
hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau
ketaatan, yang dikonkritkan dalam sikap tindak atau
perilaku manusia. Masalah kepatuhan hukum
tersebut merupakan suatu proses psikologis (yang

331

sifatnya kualitatif) dapat dikembalikan pada 3 (tiga)
proses dasar yakni :
1. Compliance, yang diartikan sebagai suatu

kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan
suatu imbalan dari usaha untuk menghindarkan diri
dari hukuman yang mungkin dijatuhkan (apabila
tidak taat). Kepatuhan ini sama sekali tidak
didasarkan pada suatu keyakinan akan tujuan
hukum, akan tetapi lebih ditekankan kepada
system pengendalian dari pemegang kekuasaan.
Sebagai salah satu akibatnya adalah bahwa
kepatuhan hukum akan ada, apabila ada
pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan
kaedah-kaedah hukum tertentu.
2. Identification, yang terjadi apabila kepatuhan
hukum ada bukan oleh karena nilai intrinsiknya,
akan tetapi agar supaya keanggotaan kelompok
tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan
mereka yang memegang kekuasaan. Daya tarik
kuat untuk taat adalah keuntungan yang akan
diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut,
sehingga kepatuhanpun senantiasa tergantung
pada buruk baiknya interaksi tadi.

332

3. Internalization, dimana seseorang mematuhi
hukum, karena secara intrinsic kepatuhan tadi
mempunyai imbalan. Isi hukum adalah sesuai
dengan nilai-nilai warga masyarakat, sejak semula
pengaruh terjadi, atau oleh karena dia merubah
nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses
tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan
pada motivasi secara intrinsic. Pusat kekuatan
proses ini adalah kepercayaan warga masyarakat
terhadap tujuan hukum, terlepas dari perasaan
atau nilainya terhadap kelompok atau pemegang
kekuasaan.
Oleh karena faktor-faktor tersebut di atas, maka

dalam ma syarakat akan dapat dijumpai pelbagai
derajat kepatuhan, antara lain :
1. Seorang bersikap tindak atau berperikelakuan

sebagaimana diharapkan oleh hukum dan
menyetujuinya hal mana sesuai dengan system
nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
2. Seseorang berperikelakuan sebagaimana
diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan
tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang
diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum
yang bersangkutan.

333

3. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia
tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut
maupun pada nilai-nilai yang berwenang.

4. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi
dia menyetujuinya dan demikian juga terhadap
nilai-nilai dari mereka yang berwenang.

5. Seseorang sama sekali tidak menyetujui
kesemuanya dan diapun tidak patuh pada hukum
(melakukan protes).

5 Penegakan Hukum.
5.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris
law enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving.
Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia
membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan
hukum selalu dengan force, sehingga ada yang
berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya
bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pemikiran
seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita
menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan
hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang
sebenarnya juga penegak hukum. Andaikata istilah
asing tersebut kita salin menjadi “penanganan

334

hukum” tentu lebih sesuai dengan konteks judul ini,
yang penegakan hukum mempunyai ruang lingkup
lebih luas. Handhaving menurut Notitie Handhaving
Milieurecht, 1981, ialah pengawasan dan penerapan
(atau dengan ancaman) penggunaan instrumen
administratif, kepidanaan atau keperdataan
dicapailah penataan ketentuan hukum dan
peraturan yang berlaku umum dan individual.

Pengawasan (controle) berarti pengawasan
pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan
yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum
pidana. Di samping atau sebelum diadakannya
penegakan hukum, maka sering pula diadakan
negosiasi, persuasi dan supervisi agar peraturan
hukum atau syarat-syarat izin ditaati. Ini bisa disebut
compliance (pemenuhan).

Jadi, orang Amerika dan Kanada membedakan
pengertian law enforcement yang berarti penegakan
hukum secara represif sedangkan compliance
dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum.
Sedangkan orang Belanda kedua fase tersebut
termasuk handhaving . Sebelum dilakukan tindakan
represif, maka dilakukan tindakan preventif yang
meliputi penerangan, nasihat. Misalnya jika izin

335

lewat waktu dapat diberi nasihat agar membuat
permohonan perpanjangan izin atau langsung diberi
perpanjangan. Dengan demikian istilah handhaving
meliputi baik yang represif maupun yang preventif.
Penyidikan dan penerapan sanksi administrative
dan pidana merupakan bagian penutup penegakan
hukum (handhaving).

Penegakan hukum yang artinya luas itu (meliputi
segi preventif dan represif), cocok dengan kondisi
Indonesia, yang unsur Pemerintah turut aktif
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kita
pernah kenal adanya program “jaksa masuk desa”,
“hakim masuk desa” dengan program KADARKUM
(Kesadaran Hukum). “Lebih baik mencegak
daripada mengobati” suatu semboyan yang patut
diterapkan dalam pelanggaran hukum.

5.2. Penegak Hukum
Penegak hukum untuk masing-masing

instrumen berbeda, yaitu instrumen administratif
oleh pejabat administrative atau pemerintahan,
perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik
secara individual maupun secara kelompok bahkan
masyarakat atau Negara sendiri atas nama
kepentingan umum (algemeen belang; public

336

interest), sedangkan hukum pidana yang
penuntutannya dimonopoli oleh Negara yang
sebagai alatnya ialah jaksa atau personifikasinya.

Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih
penegakan hukum yang instrumen dan penegaknya
berbeda itu, yaitu polisi, jaksa dan pemerintah
daerah (gubernur/bupati/walikota). Di negeri
Belanda dikenal yang disebut drie hoek overleg
(musyawarah tiga pihak) yang terdiri dari ketiga
unsur tersebut. Di Indonesia lembaga musyawarah
yang sudah ada yaitu Muspida (Musyawarah
Pimpinan Daerah) yang terdiri dari selain dari ketiga
unsur tersebut, juga dengan panglima di daerah. Ini
karakteristik Indonesia, karena di Belanda tidak
dikenal dwi fungsi ABRI sedangkan di sini hal itu
ada..

5.3. Peranan Masyarakat Dalam Penegakan
Hukum

5.3.1. Masyarakat Sebagai Obyek dan Subyek
dalam Penegakan Hukum.
Ada beberapa definisi tentang masyarakat,

antara lain oleh Linton, ahli Antropologi bahwa
masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang

337

telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga
mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan
berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan
sosial dengan batas-batas tertentu.

M.J. Herskovits, mengemukakan bahwa
masyarakat adalah sekelompok individu yang
diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup
tertentu. Sementara J.L. Billin dan J.P. Billin
mengemukakan bahwa masyarakat adalah
sekelompok manusia yang terbesar yang
mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan
persatuan yang sama.

Terlepas dari definisi itu benar dan mana yang
kurang benar, yang penting bahwa bila berbicara
tentang masalah masyarakat, maka itu berarti
berbicara tentang masalah: adanya orang (individu)
sebagai anggota masyarakat; adanya kelompok;
dan adanya norma yang mengatur individu itu.

Sejak lahir, manusia telah bergaul dengan
manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang
diberi nama masyarakat. Suatu cerita hanyalah
dongeng belaka bila manusia itu dapat hidup
menyendiri jauh dari masyarakat. Seseorang itu
mulai berhubungan dengan orang tuanya, dan

338

semakin meningkat umurnya, semakin meluas pula
daya cakup pergaulannya dengan manusia-manusia
lain di dalam masyarakat. Lama kelamaan dia mulai
menyadari bahwa kebudayaan dan peradaban yang
dialami dan dihadapinya merupakan hasil
pengalaman masa-masa yang silam. Secara
sepintas lalu, diapun mengetahui bahwa dalam
pelbagai hal dia mempunyai persamaan dengan
orang-orang lain, sedangkan dalam hal-hal lain dia
mempunyai sifat-sifat yang khas berlaku bagi dirinya
sendiri.

Sementara semakin meningkat usia manusia
mulai mengetahui bahwa dalam hubungannya
dengan warga-warga lain dia berkeinginan untuk
hidup bebas. Namun, dia tidak boleh berbuat
semau-maunya karena sebagai individu dia harus
dan bergaul dengan individu-individu lainnya. Hal itu,
sebanarnya telah dialami sejak kecil, walaupun
dalam arti yang mungkin sangat terbatas. Dari ayah,
ibu, dan saudara-saudaranya dia telah belajar
tentang tindakan – tindakan apa yang boleh
dilakukan dan tindakan apa yang terlarang untuk
dilakukan. Hal itu semuanya lama kelamaan setelah
usianya semakin bertambah akan menimbulkan

339

rasa kesadaran dalam dirinya bahwa kehidupan di
dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada
suatu aturan, suatu tata kehidupan yang mesti dan
harus ditaati sepanjang warga itu ingin hidup
bermasyarakat.

Masyarakat dalam hubungannya dengan
penegakan hukum itu sendiri untuk menjalin
ditaatinya aturan-aturan, dan tata kehidupan dalam
masyarakat, akan dapat terlihat dalam dua fungsi
ganda, yaitu masyarakat sebagai obyek penegakan
hukum di samping sebagai subyek penegakan
hukum.

Obyek penegakan hukum dimaksudkan adalah
bahwa warga masyarakat itu sendiri menjadi obyek
atau sasaran dalam hal usaha-usaha penegakan
hukum untuk dapat terciptanya suatu keadaan
dimana norma-norma hukum dalam masyarakat itu
sendiri diterima secara nyata.

Penerimaan nyata oleh masyarakat itu
kadangkala dengan mudah dapat diterima karena
memang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup
dan tumbuh dalam masing-masing warga itu
ataupun penerimaan itu cukup membantu baginya
sesuai tuntutan kehendak jiwanya. Namun, tidak

340

mustahil pula penerimaan tadi merupakan suatu hal
yang terpaksa harus dilakukan baik karena memang
tidak sesuai rasa keadilan yang tumbuh dalam
jiwanya maupun karena sebab-sebab lain misalnya
karena semata-mata sebagai suatu resiko yang
harus diterima sebagai keadaan nyata bagi dirinya.
Contoh konkrit, misalnya, seorang pencuri motor
yang tertangkap basah pada saat lari namun
berhasil dikejar dan ditangkap oleh petugas Polri.

Berbicara masalah penerimaan sanksi hukum itu
oleh amasyarakat sebagai obyek penegakan hukum,
maka ini berarti tidak terlepas dari uraian “kesadaran
hukum” yang telah tumbuh dalam masyarakat itu.
Apakah arti kesadaran hukum itu? Von Schmid
ternyata membedakan antara “perasaan hukum”
(rechtgevoel) dan kesadaran hukum
(rechtsbewustzijn).

Di Bali, misalnya, seseorang yang menurut
hukum adapt Bali seorang ahli waris yang syah tidak
diberi bagian warisan yang menjadi haknya itu oleh
orang lain yang diberi wewenang membagi warisan,
lalu ahli waris syah tadi membunuh orang yang
membagi-bagi itu. Maka perbuatan itu dianggap
wajar, sehingga orang-orang lain (masyarakat) tidak

341

akan memandang pembunuhan itu sebagai suatu
hal yang melampaui batas. Juga demikian halnya
bagi masyarakat Sulawesi Selatan dengan istilah
“Siri”.

Terjadi pembunuhan, misalnya, karena akibat
pemutusan pertunangan yang menimbulkan malu
terhadap keluarga bakal pengantin wanita.

Penilaian rakyat yang timbul secara spontan ini
kiranya merupakan perasaan hukum rakyat.
Sedangkan apabila kita memikirkan dan
merumuskan perasaan hukum ini lebih lanjut dalam
pengertian hukum, maka akan timbul suatu
kesimpulan bahwa menurut kesadaran hukum
rakyat Bali dan rakyat Sul-Sel, dengan contoh di
atas “Penghinaan berat harus ditebus dengan
nyawa” sehingga secara lebih abstrak lagi dapat
dikatakan bahwa “kesalahan dan hukuman harus
seimbang”. Namun harus disadari pengertian
seimbang di sini sangat berbeda menurut tempat
dan waktu.

Selanjutnya, mengenai pengertian masyarakat
sebagai “subyek” penegakan hukum, akan
mempunyai arti sebaliknya dengan hal yang telah

342

diuraikan di atas. Dalam hal ini masyarakat akan
terlibat secara aktif.

Masyarakat kita akan turut mengambil langkah-
langkah positif arah penegakan hukum sehingga
dapat dikatakan akan turut memberi corak dan
warna terhadap langkah akhir dalam penegakan
hukum itu sendiri.

Makin tebal rasa kesadaran hukum bagi
masyarakat itu, makin besar pula sifat dan langkah
keaktifannya. Makin tebal rasa kesadaran hukum
bagi masyarakat itu, makin besar pula hal-hal positif
yang dapat diharapkan dari padanya sebagai
subyek dalam hal penegakan hukum. Sehingga
tentu saja merupakan suatu tantangan bagi
pemerintah untuk selalu berusaha membawa
masyarakat tadi kea lam tingkat kesadaran yang
lebih tinggi untuk dapat membuahkan rasa
kesadaran huum yang lebih tinggi pula, langkah-
langkah apa gerangan yang dibutuhkan kea rah itu
serta peranan apa yang diharapkan dari masyarakat
yang telah tinggi kesadaran hukumnya.

343

5.3.2. Masyarakat Sebagai Subyek Dalam
Menunjang Pembangunan Bangsa.
Memang sudah ada tumbuh pandangan di
sementara pihak bahwa individu-individu dalam
masyarakat itu hanya semata-mata obyek belaka
dalam hal penegakan hukum. Tak ubahnya suatu
pandangan yang melihat kedudukan seorang dokter
dalam masyarakat juga yang secara relatif
menduduki posisi dominan dibandingkan dengan
pasiennya. Pasien dianggap mempunyai posisi
“underdog” yang senantiasa bersifat menunggu dan
dianggap hampir tidak mempunyai wewenang
melakukan hal-hal yang menyimpang dari apa yang
diperintahkan dokter padanya.
Seseorang yang dengan ancaman hukuman
tertentu berhak mendapatkan bantuan hukum, dan
bahkan bilamana tidak sanggup mendapatkan
pengacara untuk mendampingi dirinya dapat
diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
Hal terakhir ini merupakan bukti nyata, bahwa
masyarakat bukan lagi semata-mata obyek
penegakan hukum belaka. Namun sebaliknya, dia
adalah subyek yang sangat diharapkan akan banyak
berperan aktif untuk dapat terlaksananya penegakan

344

hukum sendiri secara baik sebagai syarat mutlak
untuk dapat berlangsungnya pembangunan nasional
yang menjadi tekad seluruh bangsa Indonesia,
terutama sekali di alam reformasi seperti sekarang
ini. Peranan masyarakat semakin berat dan
mendapatkan tempat, sehingga seyogianya
keterbukaan dan transparansi dari aparat
pemerintah dalam setiap langkah-langkah
penegakan hukum perlu selalu ada.

Kesimpulan
1). Pendapat sarjana tentang hukum berbeda-beda
2). Ada hubungan timbal balik antara hukum dan

masyarakat
3). Penegakan hukum bukanlah merupakan

kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan
mempunyai hubungan timbal balik yang erat
dengan masyarakatnya.
4). Dalam pelaksanaannya penegakan hukum
menghadapi kendala-kendala
5). Penegakan hukum dan kesadaran hukum dua-
duanya menunjuk pada dan merupakan bagian
atau unsur dari hukum.

345

6). Kesadaran hukum ialah sebagai kesadaran atau
nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia
tentang hukum yang ada atau tentang hukum
yang diharapkan.

7). Pembudayaan kesadaran hukum sebaiknya
dilakukan dengan moral dan etika yang tinggi
serta tenggang rasa yang dalam dan sebaiknya
dipelajari sejak dini dalam lingkungan keluarga
dan sekolah melalui mata ajaran budi pekerti
dan sopan santun.

Latihan
a.Apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum.
b.Sebutkan beberapa unsur hukum.
c. Apakah yang menjadi tujuan hukum
d.Apa yang dimaksud dengan fungsi hukum sebagai

alat ketertiban dan ketentraman masyarakat.
e.Faktor-faktor apa saja yang mungkin

mempengaruhi diskresi dalam penegakan hukum.
f. Bagaimana derajat kepatuhan hukum masyarakat

menurut G.P. Hoefnagels.

TATATP MUKA XIV (MINGGU XIV)
DISKUSI KESADARAN HUKUM

346

Diskusi Kontekstual Kesdaran Hukum
Tujuan
Memperdalam materi Kesadaran Hukum

Sifat diskusi :
1. Terbuka / bebas
2. Agrumentatif
3. Membahas satu topik

Cara membuat Makalah
1.Pilih salah satu topik (sudah disediakan oleh

Dosen)
2.Jumlah halaman minimal 4 halaman maksimal 10

halaman (quarto)
3.Makalah berisi :

•Perumusan masalah
•Analisis masalah
•Pemecahan masalah
•Kesimpulan
4. Diketik 1,5 spasi

Teknis pelaksanaan Diskusi
1. Waktu pelaksanaan 100 menit

347

2. Satu kelas di bagi dalam tiga kelompok yang
masing–masing kelompok membuat satu
makalah.

3. Masing–masing kelompok menunjuk 6
mahasiswa sebagai tim perumus (ketua,
sekretaris dan anggota) dan sekaligus
mengatur jalannya diskusi.

4. Waktu yang disediakan untuk setiap kelompok,
30 menit (10 menit presentasi, 20 menit diskusi).

5. Diskusi didampingi Dosen pengampu sebagai
nara sumber dan penilai.

Topik Diskusi
1. Kesadaran Hukum berlalu lintas
2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan hidup.
3. Narkotika dan obat-obatan terlarang

Tugas-tugas
A. Setiap bacaan perkuliahan sebagaimana

disebutkan pada jadwal perkuliahan sudah
dibaca sebelum mengikuti perkuliahan.
B. Mahasiswa diharapkan untuk menulis kata kunci
pada setiap kali telah selesai membahas pokok

348

bahasan manusia dan kepribadian (tatap muka
ke-2), manajemen diri (tatap muka ke-5), etika
dan etika akademik (tatap muka ke-11), dan
kesadaran hukum (tatap muka ke-12).
C. Mahasiswa diharapkan membuat rangkuman
materi perkuliahan pada saat setelah selesai
membahas pokok bahasan nilai kejuangan
Panglima Besar Soedirman (tatap muka ke-3).
D. Mahasiswa diharapkan membuat review tentang
pokok-pokok pengelolaan diri (tatap muka ke-6),
aspek-aspek kebhinekaan dalam kebersamaan
(tatap muka ke-7), pokok-pokok wawasan
kebangsaan Indonesia (tatap muka ke-9), pokok-
pokok implementasi kesadaran hukum (tatap
muka ke-13).
E. Mahasiswa diwajibkan menyerahkan paper kecil
(3-4 halaman) yang dibuat secara berkelompok (
5 orang perkelompok) untuk materi diskusi pokok
bahasan manajemen diri (tatap muka ke-6),
wawasan kebangsaan (tatap muka ke-9), etika
dan etika akademik (tatap muka ke-11), dan
kesadaran hukum (tatap muka ke-13) . Paper ini
merupakan bentuk pemecahan masalah melalui
pendekatan komtekstual yang memuat : 1.

349

kondisi saat ini, 2. Analisis kondisi saat ini, 3.
Kondisis yang diharapkan, dan 4. Alternatif
pemecahan/solusi.
F.Mahasiswa diwajibkan menyerahkan paper utama
(5 - 10 halaman) pada tatap muka ke-14. Paper ini
dibuat secara kelompok dengan anggota 5 orang
perkelompok yang berisi tentang apresiasi jatidiri
unsoed yang akan dipresentasikan pada tatap
muka ke-14 dan ke-15. Format selengkapnya
akan dibahas pada waktu tersendiri.
G. Evaluasi tengah semester akan diadakan pada
tatap muka ke-8, sedangkan evaluasi akhir
semester akan dilaksanakan pada tatap muka ke-
16. Evaluasi akan menggunakan bentuk essay
dan atau pilihan.

Daftar Pustaka
Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya
merupakan rangkuman dari literatur berikut ini :
1. A Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum,

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
2. C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata

Hukum Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka,
1979.

350