BA_JTDU_BABA_V_PELAKSANAAN_PK_YES_XX

6) Senantiasa berpikir jauh kedepan, membuat
gagasan untuk kemajuan bangsa dan
negaranya menuju kemandirian.

5.6.6 Wawasan kebangsaan untuk
menghadapi perang modern.

5.6.6.1 Pendahuluan

Sebelum masuk kepada pembahasan perang
modern perlu kita cermati kembali kondisi nyata
yang sedang dialami oleh bangsa indonesia saat ini.
Refoirmasi nasional memiliki korelasi yang kuat
dengan globalisasi, indikasi yang bisa kita lihat
adalah munculnya tuntutan reformasi untuk
menerapkan isu global di Indonesia seperti :
- proses demokratisasi
- penerapan hak asasi manusia
- pelestarian lingkungan hidup

Seperti telah kita ketahui bahwa dalam kemasan
isu global itu terkandung sistem nilai, norma dan
kepentingan universal yang sebenarnya merupakan
kepentingan negara pemegang supermasi global
itu sendiri. Negara negara pencipta isu global itu

251

adalah pihak pemenang perang dingin yang juga
pemenang perang-perang sebelumnya, yang
berbasis Liberalisme dan naluri mereka yang
imperialisme dan kolonialisme.Nilai-nilai universal
(isu global) itu dalam penyelenggaraan reformasi
nasional diadobsi tanpa didahului dengan kajian

secara mendalam.

5.6.6.2 Perang Modern.

Agresifitas yang dilakukan negara-negra agresor
saat ini diskenariokan dalam Perang Modern yang
sangat komplek dan sulit diidentifikasi sebagai suatu
bentuk peperangan yang nyata.

Perang modern adalah masalah eksternal yang
mempengaruhi beberapa masalah internal negara
sasaran .Oleh karena itu perlu memahami
perkembangan lingkungan strategis yang
berpengaruh langsung maupun tidak langsung
terhadap kehidupan bermasyarakat berbangsa dan
bernegara Indonesia yaitu :

252

1) Lingkungan global.
Globalisasi adalah fenomena yang sedang

mendunia saat ini dan masih berlangsung kedepan.
Globalisasi dengan isu utama demokratisasi, hak
asasi manusia dan lingkungan hidup merupakan
jargon yang digunakan negara-negara yang
tergabung dalam koalisi global untuk menyatukan
negara-negara didunia dalam satu kutub (Unipolar
World). Globalisasi akan berdampak positif bila
ditujukan untuk menciptakan perdamaian dunia,
sebaliknya berdampak negatif bila dijadikan alat
untuk memaksakan kehendak atau penaklukan
bangsa lain. Pemaksaan sistem nilai, norma dan
kepentingan universal justru bertentangan dengan
prinsip demokrasi.

Nilai-nilai universal ( isu global ) tidak selalu
harmonis dengan nilai-nilai nasional suatu bangsa ,
sehingga terjadi benturan nilai-nilai yang membuka
peluang terjadinya konflik. Masyarakat dunia
menyadari bahwa globalisasi dirasakan sebagai
bentuk baru penjajahan oleh negara agresor
terhadap negara-negara sasaran yang dikemas
dalam skenario perang modern.. Penaklukan yang
mereka lakukan dengan perang modern melibatkan

253

seluruh instrumen kekuatan negara agresor
besereta koalisinya untuk menghantam seluruh
sendi kehidupan negara sasaran. Sebagai bangsa
yang besar dan berdaulat NKRI tidak dibiarkan
dijajah kembali oleh bangsa lain dalam bentuk
apapun. Globalisasi yang mendapat perlawanan
keras, menyebabkan negara-negara yang tergabung
dalam koalisi global menciptakan isu global yang
baru yaitu :1) Terorisme internasional, 2) Senjata

pemusnah masal

-

- 2) Lingkungan Regional.

Lingkungan regional difokuskan pada kawasan

ASEAN. Seperti kita ketahui bersama bahwa Asean

adalah organisasi negara-negara Asia Tenggara

yang bersifat asosiatif, sehingga tidak menjamin

adanya kesepakatan yang bersifat mengikat.Sebagi

contoh penyelesaian kasus P Sipadan dan Ligitan

mencer-minkan tidak ada semangat persahabatan

antar bangsa dikawasan Asean, kepentingan

nasional masing-masing negara gagal

dikompromikan, sehingga melibatkan Mahkamah

Internasional. Oleh karena itu kemampuan
Indonesia untuk menolong dirisendiri perlu segera

254

diwujudkan. Tidak ada satu negarapun yang secara
tulus mau menolong Indonesia dalam menghadapi
berbagai permasalahan., sehingga bangsa
Indonesia harus mewujudkan persatuan dan
kesatuan bangsa dan itu hanya dapat dicapai bila
bangsa Indonesia dalam satu perspektif wawasan
kebangsaan.

3) Lingkungan Nasional

Bergulirnya reformasi nasional adalah fakta
bahwa bangsa Indonesia meng-endaki perubahan-
perubahan, sebagai koreksi dari berbagai
penyimpangan yang terjadi dimasa lalu dan
sekaligus mengatasi krisis multi dimensi guna
membangun masa depan bangsa yang lebih baik.
Namun reformasi itu cen-erung memposisikan
kepentingan universal(isu global) diatas kepentingan
nasional, sehingga kemurnian reformasi terganggu .
pencapaian agena refor-masi yang berorientasi
pada isu-isu global justru kontra produktif terhadap
harapan rakyat dan inkonsisten terhadap idealisme
perjuangan bangsa. Universalitas yang mewarnai
reformasi nasional telah menimbulkan berba-gai

255

kerusuhan sosial dan konflik hampir diseluruh
penjuru tanah air.

Conothnya:

1) Ide separatisme muncul kembali, dan dianggap
sebagi bagian dari praktek demokrasi yang
sempit yang diartikan sebagai kebebasan
menentukan nasib sendiri.

2) Timbulnya rivalitas politik yang semakin tajam.
3) Komunikasi politik semakin sulit mencair.
4) Menguatnya isu kedaerahan karena kesalah

pemahaman otonomi daerah.
5) Menguatnya primodialisme.
6) Apresiasi Pancasila sebagai ideologi negara

semakin menipis dan formalitas belaka.

Perlu kita ketahui bahwa demokrasi bukan
tujuan utama yang ingin dicapai oleh bangsa
Indonesia, tetapi hanya sebagai alat untuk
mencapai kepentingan nasional, bukan sebaliknya
kepentingan nasional dikorbankan untuk sekedar
mempraktekan demokrasi yang berbasis
liberalisme.Bangsa Indonesia tidak boleh masuk

256

perangkap universal yang mengakibatkan lenyapnya
kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa.

5.6.6.3 Pemahaman perang modern.

Ancaman perang modern perlu dipahami agar
kita mampu encegah,menangkal dan mengatasi
berbagai dampak negatifnya Suatu hal yang perlu
disadari bahwa perang terus berlangsung dari jaman
primitif samapi era modern saat ini.Perang sebagai
bentuk konflik dalam skala terbatas juga dialami
oleh individu atau kelompok masyarakat. Kekalahan
Unisoviet dalam perang dingin merupakan tanda
dimulainya UNIPOLARISASI DUNIA.

Latar belakang perang :
- Secara fisik penggerak perang adalah

manusianya (individu-individu) penguasa negara.
- Secara psikologis, sebagai manusia hamba Tuhan

diciptakan dalam kelompo-kelompok yang diwajib
kan saling bersilaturahmi (bukan untuk perang).
Namun disisi lain pada diri manusia terdapat sifat
negatif seperti amarah, niat permusuhan, kepuasan
menyakiti orang, serakah dan agresif, yang

257

seharusnya tidak diwujudkan, misalnya sifat agresif
manusia merupakan bentuk pemaksaan kehendak
yang dilakukan dengan cara agresi, disini manusia
cenderung mengedepankan kecerdasan itelektual
dan kurang menggunakan kecerdasan spiritual,
menyebabkan makin jauhnya manusia dengan
sangpenciptanya, mengakibatkan semakin tidak
terkendalinya kecerdasan intelektualnya.

Dari latar belakang psikologis tersebut

mendorong negara-negara yang terga-bung dalam

koalisi global sebagai pemenang serangkaian

perang, semakin memantapkan ambisi

penaklukannya. Kemenangan yang mereka raih

justru membuat naluri imperialisme dan

kolonialismenya semakin mengedepan.

Kemenangan itu tidak disyukuri sebagai anugerah

Tuhan Yang Maha Pencipta, tetapi semakin agresif

dalam melanjutkan penguasaan atas seluruh negara

di dunia yang dikemas dalam skenario perang

modern yang komplek dan canggih yang dihasilkan

dari kecerdasan intelektual semata, sementara

kecerdasan spiritual yang mendekatkan manusia

dengan penciptanya dan antar manusia sendiri
semakinterabaikan. Oleh karena itu perang modern

258

melibatkan keseluruhan instrumen kekuatan negara
agresor bersama koalisinya untuk menghantam
berbagai sendi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara di negara sasaran.
Perang modern tidak lagi hanya mengandalkan
kekuatan senjata, tetapi secara simultan
mengintegrasikan seluruh Kekuatan politik,
diplomasi, ekonomi sosial budaya dan militer.
Metode perang modern dilakukan melalui 3 tahap
yaitu :

6.3.1. Perang modern tahap I
Adalah penjajahan paradigmatis :Yaitu untuk

merubah pandangan dan tata kehidupan negara
sasaran sesuai dengan nilai, norma dan
kepentingan negara agresor. Pada tahap ini adalah
penaklukan tanpa kekerasan, berupa :
- Pola hubungan negara agresor dan negara
sasaran diupayakan tetap dalam kondisi harmonis.
- Pembentukan opini , kontrol politik terhadap
pemerintah negara sasaran oleh infiltran agresor
bersama agen-agennya dinegara sasaran.

259

- Pemberian bantuan untuk menarik simpati dan
memperluas pengaruh dengan norma dan sitem
pembe-naran kepentingan agresor.
- Kontrol hukum dimana hukum internasional
dijadikan acuan.
- Kontrol ekonomi maupun moneter dengan
mereduksi semaksimal mungkin fungsi dan peran
kekuatan negara sasaran yang dianggap mempu
memberi kan resistensi.
Akhir dari perang modern tahap I jika berhasil maka,
akan memposisikan negara sasaran sebagai
subordinasi negara agresor dengan menarik negara
sasaran sebagai anggota koalisi global .
Kedaulatan dan kepentingan nasional negara
sasaran terhapus secara drastis.

6.3.2. Perang modern tahap II :
Perang ini dilakukan apabila perang modern

tahap I tidak berhasil, dimana negara agresor
meningkatkan tekanannya dengan cara
menciptakan sel-sel perlawanan disegala bidang
seperti :
- Sel bersenjata , memberikan tekanan fisik terhadap
negara sasaran dalam bentuk operasional berupa

260

pemberontakan bersenjata ( Aceh, Papua, RMS,
kerusuhan sosial ).
- Sel Klandestin yang berperan melakukan provokasi,
propaganda, intimidasi, sabotase dan teror.
- Sel politik , munculnya berbagai tuntutan politik
- Sel hukum dan HAM, munculnya tuntutan hukum
dan tuntutan HAM.
- Sel Pendukung (media masa dan LSM)
melancarkan tekanan secara sistematis dan terpadu.

6.3.3. Perang modern tahap III :
Perang ini dilakukan apabila aksi-aksi sel-sel

perlawanan gagal untuk memaksa negara sasaran
untuk mengikuti kemauan agresor sehingga perang
modern tahap III dilakukan yaitu berupa infasi militer
negara agresor bersama koalisinya akan
menghadirkan kekuatan militer untuk melaksanakan
perang yang menentukan kemenangan, dengan
upaya :
- Opini masyarakat internasional dibentuk untuk
mengecilkan negara sasaran dengan melemparkan
isu-isu negatif dibidang pelanggaran dibidang
kemanusiaan, terorisme dan kepemilikan senjata
pemusnah masal yang membayakan dunia.

261

- Manuver diplomasi secara opensif dilakukan
diforum internasuional maupun di PBB.

- Manuver diplomatik itu dilakukan untuk
melegitimasi invasi militer yang dilancarkan negara
agresor dan memperoleh status legal intervention
dari resolusi dewan keamanan PBB.
Setelah tahapan perang modern selesai dan bila
agresor tampil sebagai pemenang maka negara
sasaran akan kehilangan segala-galanya. Suatu hal
yang perlu kita pahami bahwa perang modern bukan
ancaman external tetapi link-up dengan ancaman
internal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab, baik yang diperbudak oleh
agresor maupun untuk kepentingan sendiri diluar
koridor kepentingan nasional.
Sebagai kesimpulan, bagaimana sikap bangsa
Indonesia supaya tetap eksis dalam menghadapi
perang modern :

- Kita harus sadar bahwa globalisasi memiliki dampak
negatif, apabila dalam rangka UNIPOLAR WORLD
yang dilakukan oileh negara-negara yang tergabung
dalam koalisi global dengan melemparkan isu-isu
global yang utama yaitu : demokratisasi, hak asasi
manusia dan lingkungan hidup, ditambah isu global

262

yang terbaru yaitu terorisme internasional dan
senjata pemusnah masal.
- Globalisasi dirasakan sebagai bentuk baru
penjajahan yang dikemas dalam skenario perang
modern.
- Waspada terhadap tekanan-tekanan yang dibuat
oleh negara agresor dalam bentuk sel-sel
perlawanan yaitu sel pendukung seperti media
massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Bangsa Indonesia perlu segera mewujudkan bangsa
yang mampu menolong dirinya sendiri dengan cara
Persatuan dan Kesatuan Bangsa hanya akan
tercapai bila bangsa Indonesia berada dalam
satu perspektif Wawasan Kebangsaan.
- Demokrasi hendaknya merupakan ruang untuk
berinisiatif bagi setiap warga negara dalam wujud
kompetisi yang sehat guna menciptakan keteraturan,
bukan saling menghantam untuk memenangkan
kepentingan masing-masing diluar koridor
kepentingan nasional.
- Pemaksaan sistem nilai, norma dan kepentingan
universal justru bertentangan dengan prinsip
deokrasi.

263

- Perlu kita sadari bahwa demokrasi bukan tujuan
utama yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia
tetapi hanya sebagai alat untuk mencapai
kepentingan nasional, bukan sebaliknya
kepentingan nasional dikorbankan untuk sekedar
mempraktekan demokrasi.

-

Penutup

1. Wawasan kebangsaan intinya adalah loyalitas
warga terhadap negara dan bangsanya. Bentuk
loyalitas bagi bangsa Indonesia di antaranya
adalah mengakui bahwa warga negara
Indonesia dengan sadar sebagai pendukung
cita-cita dan tujuan yang menjadi jatidiri bangsa
Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut.

1) Tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa.
2) Tercapainya keselarasan, keserasian, dan

keseimbangan dalam segala aspek kehidupan.
3) Tercapainya kesejahteraan yang adil lahir

batin bagi seluruh masyarakat Indonesia.
4) Mendudukkan manusia menurut kodrat,

harkat, dan martabatnya.
5) Mengutamakan musyawarah untuk mencapai

mufakat dalam menghadapi berbagai persoalan.

264

6) Melandaskan diri pada keimanan dan taqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

7) Mengusahakan agar cita-cita dan tujuan bangsa
Indonesia dapat terlaksana dengan
sesungguhnya dalam segala aspek dan
bimbingan kehidupan.

8) Bangsa sebagai bangsa Indonesia, sehingga
timbul rasa cinta untuk kemudian rela berkorban
demi kepentingan bangsanya.

9) Berkembangnya rasa solidaritas sosial. Yang

menjadi pusat perhatian bukan kepentingan dan

kesejahteraan pribadi, tetapi kesejahteraan

bersama

2. Wawasan kebangsaan harus dijaga, dipelihara,
dan diperjuangkan terus-menerus. Wawasan
kebangsaan harus di-manage dan
kecendurangan-kecenderungan yang bersifat
disintegrasi, baik yang berasal dari dalam
maupun dari luar, harus dicegah.

3. Paham integralistik/cara berpikir integralistik
(menurut Prof. Mr. Soepomo) akan
memperkokoh wawasan kebangsaan.

4. Ideologi Pancasila melandasi wawasan
kebangsaan kita.

5. Globalisasi akan berdampak positif bila ditujukan
untuk perdamaian dunia.

265

6. Perang modern sulit diidentifikasi sebagai suatu
bentuk peperangan yang nyata sehingga
bangsa Indonesia harus berhati-hati

Latihan

1) Jelaskan bahwa Pancasila melandasi Wawasan
Kebangsaan kita.

2) Mengapa Wawasan Kebangsaan harus dijaga
dan dipelihara, jelaskan.

3) Mengapa paham integralistik menurut Prof. Mr.
Soepomo akan memperkokoh Wawasan
Kebangsaan.

4) Jelaskan Wawasan Kebangsaan Indonesia
dalam perwujudan persatuan dan kesatuan
bangsa.

5) Jelaskan dimensi Wawasan Kebangsaan agar
tumbuh kesadaran berbangsa yang bulat dan
utuh.

266

DISKUSI WAWASAN KEBANGASAAN
BERBASIS PAPER KECIL

Materi pengajaran : Aktualisasi Wawasan
Diskripsi singkat : Kebangsaan
Mendiskuiskan Wawasan
Capaian Kembangsaan
pembelajaran khusus Indoensia dalam
perwujudan persatuan
dan kesatuan bangsa

Mahasiswa diharapkan
dapat menjabarkan
pokok- pokok WKI dalam
kehidiupan
bermasyarakat
berbandasa dan
bernegara

Mahasiswa diwajibakan menyususn dan
menyerahkan paper kecil (3-4 halaman yang dibuat
secara kelompok (5 mahasiswa per kelompok) untuk
materi diskusi pokok bahasan. Berbentuk

267

pemecahan masalah, melalui pendekatan
kontekstuak yang memuat 1) Kondidi Saar ini, 2)
Analisisi Saat ini, 3) Kondisi yang Diharapkan dan 4)
Alternatif Pemecahan Masalah/ Solusi. Diskudi
Kontekstual Wawasan Kebangsaan

Diskusi Kontekstual Wawasan Kebangsaan
Tujuan: Memperdalam materi Wawasan
Kebangsaan

Sifat diskusi:
1) Terbuka/bebas
2) Agrumentatif
3) Membahas satu topik

Cara membuat makalah

1) Pilih salah satu topik (sudah disediakan oleh
Dosen)

2) Jumlah halaman minimal 4 halaman maksimal10
10 ha (quarto)

3) Makalah berisi:
(1) Perumusan masalah
(2) Analisis masalah
(3) Pemecahan masalah
(4) Kesimpulan
(5) Diketik 1,5 spasi

268

Teknis pelaksanaan diskusi

1) Waktu pelaksanaan 100 menit
2) Satu kelas dibagi dalam tiga kelompok yang

masing-masing kelompok membuat satu
makalah.
3) Masing-masing kelompok menunjuk 6
mahasiswa sebagai tim perumus (ketua,
sekretaris, dan anggota) dan sekaligus
mengatur jalannya diskusi.
4) Waktu yang disediakan untuk setiap kelompok
30 menit (10 menit presentasi, 20 menit
diskusi).
5) Diskusi didampingi dosen pengampu sebagai
narasumber dan penilai.

Topik
Kebangsaan adalah hasrat yang sangat kuat untuk
kebersamaan, kebersamaan merupakan ciri khas
kebangsaan. Perasaan kebangsaan harus
terpelihara, maka perasaan kebangsaan bukan
sekedar suatu konsep yang abstrak, tetapi harus
didukung oleh realita sosial, yaitu mewujudkan
kebersamaan itu dalam kenyataan baik di bidang
politik, rohani, sosial budaya, dan Hankam.

269

ETIK / TATAKRAMA PERGAULAN MAHASISWA

A. Deskripsi

Tujuan pendidikan tinggi adalah menyiapkan

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang

memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional

yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau

menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

kesenian. Selain itu pendidikan tinggi diarahkan

untuk menghimpun, memelihara, mengembangkan

dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi

dan/atau kesenian serta mengupayakan

penggunaannya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat dan kemanusiaan

(humaniora) dan memperkaya kebudayaan

nasional. Universitas Jenderal Soedirman

mengupayakan tercapainya tujuan dan arah

pendidikan tersebut dengan mengembangkan dan

mengimplementasikan kurikulum berbasis

kompetensi yang mencakup pengembangan

karakter, kepribadian dan jatidiri.

Iklim yang demokratis dikembangkan terus

menerus untuk mendukung kebebasan akademik,

270

kebebasan mimbar akademik dan otonomi
perguruan tinggi sebagai lembaga keilmuan agar
sivitas akademika secara bertanggung jawab dapat
mengembangkan budaya akademik dengan
pemikiran yang konstruktif dan kreatif baik bagi
pengembangan ilmu dan teknologi serta
kebudayaan maupun bagi pembangunan nasional.

Uraian di atas menjelaskan bahwa perguruan
tinggi dalam melaksanakan tugas pengembangan
ilmu diselaraskan dengan kepentingan
kemanusiaan. Tujuan pendidikan tinggi tersebut
dapat dicapai bila anggota sivitas akademika yaitu
dosen dan mahasiswa mengerti serta melaksanakan
sikap dan etika sebagai anggota komunitas
masyarakat pada umumnya. Etika akademik
sebagai panduan kehidupan masyarakat kampus
yang dilandasi motivasi keilmuan dan kecendekiaan.
Oleh karenanya etika sering ditempatkan pada
situasi yang kondisional dalam kaitannya dengan
kekhususan suatu komunitas, tempat dan waktu
serta konsistensi komunitas tersebut yang secara
konsekuen mempertahankan nilai-nilai baik-buruk
dan benar-salah serta kelayakan sosial yang
berlaku. Dengan demikian memang dapat

271

dibenarkan bahwa etika memiliki nilai-nilai universal
tetapi tidak lepas dari kultur komunitas manusia
yang memang perlu diaktualisasikan dan
ditempatkan secara kontekstual.

B. Relevansi.

Etika memiliki nilai kondisional bagi suatu

komunitas. Sivitas akademika di samping secara

pribadi sebagai anggota masyarakat dengan

heterogenitas karakter dan perilaku, juga dirinya

menyandang sebagai anggota masyarakat kampus

yang menyandang nilai-nilai intelektualitas.

Mendasarkan pada kedua hal tersebut, maka

sivitasa kademika memiliki status ganda dengan

relevansi terhadap niali-nilai yang berlaku dalam

komunitas/masyarakatnya. Dengan demikian

pendekatan akan peran dan kedudukan etika

menjadi hal yang esensial dan memiliki relevansi

tinggi serta perlu diaktualisasikan oleh sivitas

akademika karena masing-masing memiliki ciri,

corak dan cara-cara implementatif yang berbeda.

272

C. Tujuan Pembelajaran
Diselenggarakannya materi Etika dan Etika

Akademis dalam materi Jatidiri adalan agar secara
kesatuan sistem dalam rangka dan kerangkan
pembangunan manusia, mahasiswa mampu
menjelaskan pengertian tentang etika dan dapat
menjelaskan disertai dengan contoh tentang
implentasi etika dalam tata kehidupan kampus dan
kehidupan masyarakat. Selain itu diharapkan juga
setelah mengikuti kuliah etika dan etika akademik
mahasiswa/peserta dapat menjelaskan etika
akademik dan dapat menerapkannya secara
kontekstual dalam dinamika kegiatan akademik.

1. Pengertian Etika
Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari

kata “Ethos” yang berarti watak kesusilaan atau adat.
Kata yang maknanya identik dengan etika adalah
kata moral yang berasal dari bahasa Latin yaitu
“Mos” atau “Mores” yang berarti adat atau cara
hidup. Oleh karenanya etika dan moral sering
diartikan sama dalam pemaknaan kata, tetapi
berbeda dalam pemakaian dan penerapannya.

273

Etika sering dipakai dan digayutkan dengan
pengkajian tentang sistem nilai; sedangkan moral
digunakan untuk menilai perbuatan. Etika sering
memiliki istilah lain yang pemaknaannya berhimpit
dengan arti kata etika. Istilah lain yang identik
dengan etika adalah susila dan tata krama yang
lebih menunjukan dasar-dasar, prinsip-prinsip, tata
aturan hidup yang lebih baik. Istilah yang memiliki
kesepadanan dengan etika berasal dari bahasa arab
yaitu akhlak, sehingga etika dapat disamakan
dengan ilmu akhlak.

Pengertian dasar kata etika tersebut di atas
menerangkan bahwa etika memuat nilai-nilai
kebenaran dan kebaikan. Etika merupakan cabang
ilmu filsafat yang melalui perenungan mendalam,
berulang, dan sistematis mencari hakekat suatu
kebenaran nilai yang menjadi ukuran baik buruknya
tingkah laku manusia. Muaranya dapat diambil
kesimpulan tentang kebenaran nilai-nilai tersebut,
sehingga akan menjadi suatu kesepakatan untuk
dijadikan panduan tatalaku kehidupan manusia.
Panduan tatalaku tersebut berlaku dalam komunitas
pada dimensi ruang dan waktu tertentu.

274

Menurut Ki Hajar Dewantara (1962) dalam Zubair
(1992) Etika adalah “Ilmu yang mempelajari soal
kebaikan (dan keburukan) di dalam hidup manusia,
teristimewa yang mengenai gerak-gerik fikiran dan
rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan
perasaan, sampai mengenai tujuan yang dapat
merupakan perbuatan”. Sebagaimana termuat
dalam encyclopaedia Britanica (1972) yang juga
disitasi Zubair (1992) : “Ethic (from Greek Ethos, ‘
character ‘) is the systematic study of the nature of
value concepts, good, bad, ought, right, wrong etc.,
and of the general principles which justify us in
applying them to anything; also called ‘moral
philosophy’ (from Latis Mores, ‘customs’)”.
Berdasarkan pada dua definisi tersebut, maka etika
adalah ilmu pengetahuan yang mengandung
muatan normatif yang memberikan panduan
perilaku manusia dalam masyarakat atau dalam
suatu komunitas tertentu tentang baik dan buruk
atau benar dan salah. Oleh karena etika
berhubungan dengan tata aturan suatu komunitas
manusia, maka etika berhubungan dengan
sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi dan politik,
bahkan ilmu hukum.

275

Mengacu pada uraian pengantar dan definisi

tersebut diatas, maka etika menurut Zubair (1992)

dapat dijabarkan dari tiga aspek yaitu : (1) aspek

historis, (2) aspek deskriptif dan (3) aspek

normatif. Aspek historis menekankan pada

kedudukan etika sebagai cabang filsafat yang

membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari

perilaku manusia; Aspek deskirptif, menempatkan

etika sebagai ilmu penge tahuan yang juga

membicarakan baik buruknya perilaku manusia
dalam kehidupan bersama. Aspek deskriptif ini
mendasarkan pada kenyataan bahwa dalam hidup
ada keragaman norma karena adanya
ketidaksamaan tempat dan waktu, sehingga aspek
deskriptifnya bersifat sosiologik. Aspek normatif
menempatkan etika sebagai ilmu pengeta huan
yang hanya memberikan nilai baik buruk perilaku
manusia, sehingga dalam tataran normatif dan
evaluatif cukup memberikan informasi dan
menganjurkan serta merefleksikan tentang mana
yang baik dan mana yang masuk katagori buruk
(tidak benar).

Menurut Aristoteles karakter, Ithos, dihasilkan
dari kebiasaan, ethos. Kebiasaan yang dilakukan

276

terus menerus lambat laun akan membentuk
karakter. Karakter yang dimiliki oleh suatu
masyarakat dalam waktu dan ruang tertentu menjadi
perilaku yang benar dan sesuai etika. Karena
karakter tergantung ruang dan waktu, maka karakter
manusia dari suatu masyarakat tertentu berbeda
dengan karakter manusia dari masyarakat lainnya.
Karakter orang Indonesia tentunya berbeda dengan
orang Eropa, Amerika, Jepang dan Cina. Perilaku
sehari-hari orang Indonesia di Indonesia dalam
beberapa hal berbeda dengan orang Amerika dan
Eropa di negaranya, agar perilakunya tersebut
dibenarkan oleh etika yang berlaku dalam
masyarakatnya. Sebagai contoh, orang Indonesia
menggunakan tangan kanannya untuk makan,
minum dan mengerjakan hal-hal yang baik dan
bersih, sedangkan tangan kiri untuk hal-hal yang
kotor, tetapi tidak demikian halnya bagi orang Eropa
dan Amerika. Orang Indonesia, terutama yang di
Jawa akan mengenakan baju batik kalau menghadiri
resepsi perkawinan, sedangkan orang Amerika akan
mengenakan jas dan dasi.

Perilaku yang sesuai dengan etika kadangkala
tidak berkenaan dengan boleh dan tidak boleh,

277

tetapi berkaitan dengan pantas dan tidak pantas.
Jika seorang mahasiswa UNSOED hadir dalam
kuliah mengenakan kaos oblong dan sandal jepit,
tentu tidak pantas dalam pandangan umum
masyarakat kampus di Indonesia. Lain halnya jika
mahasiswa New South Wales University di Sydney,
Australia menghadiri kuliah di musim panas dengan
pakaian minim, barangkali tidak bertentangan
dengan etika mereka. Kepantasan perilaku seperti
itu tidak dinyatakan dalam peraturan tertulis, tetapi
pada umumnya telah dipahami dan dilaksanakan
oleh masyarakat secara sadar. Etika memang
mengatur perilaku apa yang benar dan tidak benar,
pantas dan tidak pantas, sopan dan tidak sopan,
tetapi tidak dinyatakan secara tertulis seperti
undang-undang yang mempunyai konsekueansi
hukum. Etika lebih merupakan moral kehidupan dan
bukan sesuatu yang dipaksakan oleh penguasa
kepada yang dikuasi.

Etika dibutuhkan dalam kehidupan
bermasyarakat untuk membentuk moral dan
memberikan kenyamanan, keindahan, keselarasan
dan rasa senang. Sebagai contoh, jika kita sedang
minum kopi dan menikmati kue, tiba-tiba teman kita

278

datang, maka seorang yang mengerti etika akan
menawari tamunya itu untuk minum kopi bersama
dan berbagi kue yang tersedia. Ketika kita berbagi
kopi dan kue sebenarnya kita sedang berbagi
kenikmatan yang nilainya tidak dapat diukur dengan
jumlah kue atau banyaknya kopi yang kita bagi.
Kenikmatan semacam itulah yang membentuk
hubungan sosial yang beretika menjadi indah dan
hidup menjadi nyaman, tenteram dan damai. Pikiran
kita berkontribusi terhadap alasan yang benar bagi
perilaku kita dan selera kita berkontribusi terhadap
hasrat yang benar agar perilaku kita bermoral dan
sesuai dengan etika yang berlaku dalam komunitas
tertentu.

Kita sering mendengar istilah tidak etis. Misalnya
“tidak etis jika dalam berbisnis hanya memikirkan
keuntungan semata”, “tidak etis mengatakan hal itu
di depan forum” dan sebagainya. Dalam konteks ini
etika dimaksudkan sebagai nilai dan norma sebagai
pegangan bagi perilaku kita. Etika dalam hal ini
adalah moral atau moralitas manusia dalam
kehidupan individu maupun dalam kehidupan sosial.
Moralitas mengatur manusia bahwa tidak semua
yang dapat dilakukan boleh dilakukan. Memperoleh

279

harta yang melimpah dapat dianggap baik karena
dapat memberikan manfaat bagi orang yang
bersangkutan. Namun demikian, jika harta tersebut
diperoleh dengan cara yang tidak benar, seperti
merampok, korupsi, menipu maka pemiliknya
menjadi tidak bermoral. Moralitas atau etika tidak
membuat kita baik dalam konteks yang terbatas,
tetapi membuat kita baik sebagaimana manusia
semestinya. Apa yang kita miliki hedaknya diperoleh
dengan cara yang etis, bukan dengan cara yang
tidak etis.

Etika tidak saja berkenaan dengan perilaku
kebanyakan orang, tetapi juga dengan perilaku
ilmuwan dan professional dalam melaksanakana
tugasnya. Kita mengenal kote etik jurnalistik, kode
etik kedokteran, dan dalam rekayasa genetika
dengan ditemukannya teknologi cloning kita
mengenal bioetika. Etika tersebut berbeda dengan
etika yang telah dibahas sebelumnya. Etika dalam
dunia kedokteran dan bioetika akan cepat berubah
karena perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang begitu pesat pada akhir abad 20 dan
di awal melinium ketiga ini. Namun, demikian
sebagaimana etika yang sudah dibahas, kedua etika

280

inipun tergantung pada ruang dan waktu tertentu.
Sikap dan perilaku orang di Negara atau daerah
tertentu dan pada masa tertentu terhadap teknologi
cloning misalnya akan berbeda dengan orang di
Negara atau daerah lain pada masa yang berbeda.

2. Etika Dalam Masyarakat Kampus
Perguruan tinggi adalah suatu lembaga yang

didalamnya terdiri atas sivitas akademika (dosen
dan mahasiswa) dan staf administrasi. Begitu calon
mahasiswa mulai untuk memasuki lembaga
perguruan tinggi maka banyak hal yang harus
dikenalnya sehingga mereka akan dapat menjadi
bagian dari lembaga tersebut. Sebagai suatu sistem,
perguruan tinggi membentuk masyarakat yang
dikenal dengan sebutan masyarakat kampus dan
dalam masyarakat ini berbagai hal baru akan
ditemui oleh calon mahasiswa. Calon mahasiswa
akan mengenal fasilitas yang tersedia dan dapat
dimanfaatkan ketika mereka belajar di perguruan
tinggi, mereka akan mulai mengenal para senior dan
dosen-dosennya, mereka akan mengenal sistem
pelayanan dan merekapun akan mengenal hak dan
kewajibannya sebagai anggota masyarakat kampus.

281

Oleh sebab itu, para calon mahasiswa akan belajar
tentang bagaimana harus membawakan dirinya,
bagaimana harus bersikap agar mereka menjadi
bagian dari sistem perguruan tinggi atau masyarakat
kampus, dan mereka akan mengenal dan mengikuti
etika dan tata krama pergaulan kampus.

Etika dalam masyarakat kampus atau dapat
disebut sebagai etika akademik bersifat universal
karena etika berdasarkan kepada ilmu dan kearifan,
sedangkan tata krama pergaulan kampus akan
berbeda dari suatu tempat ke tempat lain. Karena
tata krama didasarkan pada adat dan kebiasaan
serta kesepakatan dalam suatu masyarakat
sehingga adat kebisaan lokal dimana kampus
tersebut berada akan mempengaruhi tatakrama
pergaulan dalam kampus tersebut. Pengetahuan
tata krama yang bersifat lokal ini bagaimanapun
akan mempengaruhi tabiat dan perilaku anggota
sivitas akademika yang tercermin dalam sikapnya.
Namun demikian perilaku serta tatanan pergaulan
yang harus dijalankan dan merupakan ciri dalam
kehidupan masyarakat kampus adalah sikap dan
etika akademik.

282

2.1. Landasan Etika Akademik
Sikap akademik dipengaruhi oleh tingkat

penguasaan ilmu dan luasnya wawasan seseorang.
Semakin tinggi tingkat keilmuan yang dimiliki dan
semakin luas wawasan seseorang akan semakin
baik sikap akademik seseorang. Perilaku seorang
pakar yang berpengalaman dan lebih kompeten
dibidangnya tentunya atau seharusnya memiliki
kadar akademis lebih tinggi ketimbang para
mahasiswa baru yang baru memasuki dunia
kampus. Sikap akademik, dengan demikian, sangat
memerlukan pengusaan ilmu dan aplikasinya dalam
kehidupan sehari-hari karena wawasan seseorang
dipengaruhi juga oleh pengalaman empiriknya.

Sikap akademik tersebut selaras dengan etika
akademik yang juga berlandaskan pada ilmu dan
kecendekiaan atau kearifan seseorang.
Kecendekiaan yang tersirat dalam etika akademik ini
adalah bentuk kesadaran terhadap pentingnya
kemanusiaan (humaniora) dalam pergaulan sosial
yang didasarkan pada penguasaan ilmu dan
penerapannya untuk memecahkan permasalahan
yang dihadapi dalam kehidupan. Mereka yang
memiliki wawasan keilmuan dan kearifan yang luas

283

cenderung menerapkan etika akademik dalam
kehidupannya, sehingga penerapan ilmu dalam
memecahkan masalah kehidupannya didasari oleh
motivasi humaniora. Sebaliknya, rendahnya
penguasaan ilmu dan sempitnya wawasan biasanya
akan mendorong perilaku seseorang sekedar
mengikuti nalurinya, sehingga perilakunya
cenderung didorong oleh motivasi naluriah atau
“nafsu-hewani”, bukan dilandasi motivasi
kemanusiaan dengan dasar ilmu yang dikuasainya.
Oleh sebab itu, pemahaman tentang filsafat ilmu
dan manfaat mempelajari ilmu dan teknologi dalam
konteks humaniora (kecendekiaan atau kearifan)
penting bagi anggota masyarakat kampus termasuk
para mahasiswa yang dalam pergaulan sehari-
harinya dituntut untuk melaksanakan sikap dan etika
akademik.

Ilmu melandsi etika akademik. Ilmu
dikembangkan menggunakan metode ilmiah, logika,
otoritas dan intuisi sebagaimana akan dijelaskan
dalam sub-sub judul berikut.

2.1.1. Metode ilmiah

284

Ilmu pada hakekatnya mencari jawaban yang
benar atas berbagai pertanyaan dan cara menyusun
pengetahuan yang benar disebut epistemologi.
Landasan epistemologi ilmu adalah metode ilmiah
yang telah dikembangkan sejak kurang lebih empat
abad yang lalu.

Metode ilmiah mencurahkan perhatiannya
terhadap fakta-fakta yang obyektif menggunakan
observasi atau eksperimen untuk mengumpulkan
data empirik yang kemudian dianalisis dan
diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan
yang merupakan fakta hasil generalisasi yang
menyusun suatu ilmu. Suatu kesimpulan dapat
merupakan hipothesis baru yang akan diuji lebih
lanjut untuk menghasilkan kesimpulan baru yang
diterima sebagai teori baru sehingga ilmu
senantiasa berkembang secara terus menerus.

2.1.2. Logika
Proses verifikasi mencakup penarikan

kesimpulan yang merupakan proses berfikir dengan
menggunakan logika atau penalaran. Proses
penarikan kesimpulan dalam metode ilmiah
menggunakan logika deduktif yaitu penarikan

285

kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi
kasus yang bersifat individual, dan logika induktif
yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus
individual menjadi kesimpulan yang bersifat umum.
Suatu penarikan kesimpulan yang yang sahih (valid)
dilakukan dengan kedua logika tersebut.

Penarikan kesimpulan mengunakan logika
diterapkan dalam eksperimen ilmiah yang mengacu
pada prinsip-prinsip berikut: 1) terminologi dan
deskripsinya jelas dan dapat dimengerti; 2)
prosedur dan hasil eksperimennya diuraikan secara
tepat dan dikemukakan secara rinci sehingga
memungkinkan pengulangan oleh peneliti lain
(kolega); 3) kesimpulannya didasarkan pada data
yang akurat dan tidak bias; 4) hipotesis yang diuji
didasarkan pada penemuan peneliti lain yang sahih;
5) kesimpulan diverifikasi dan akan memberikan
kontribusi bagi penyusunan teori bagi peningkatan
pemahaman universal.

286

2.1.3. Otoritas

Manusia juga dapat mengandalkan pada otoritas

(authority) dalam mengembangkan

pengetahuannya. Otoritas dapat berupa penjelasan

orang lain yang kredibilitas keilmuannya dapat

dipertanggung jawabkan. Sebagai contoh, kalau

seseorang berkata: “Di bulan tidak ada kehidupan”;

sesungguhnya orang tersebut mengatakan: “Saya

yakin di bulan tidak ada kehidupan”. Sepertinya

orang tersebut bersandar pada fakta, tetapi

sebenarnya ia bersandar kepada penjelasan orang

lain yang pernah membuktikan bahwa di bulan tidak

dijumpai adanya kehidupan. Jadi orang tersebut

mengetahui sesuatu melalui tangan kedua dan

kebanyakan pengetahuan manusia memang

diperoleh melalui tangan kedua. Otorita dalam

mengembangkan pengetahuan hanyalah otoritas

orang yang memiliki kredibilitas keilmuan (pakar di

bidangnya) yang dapat diandalkan. Oleh sebab itu,

dalam rangka pengembangan ilmu di negara-negara

maju, misalnya selalu ada pertemuan periodik yang

menghadirkan para pakar untuk mengadakan

pertemuan ilmiah, misalnya Royal Society di

287

London, Academie de France di Paris dan
sebagainya.

2.1.4. Intuisi
Descrates seorang filsof Perancis (1596 – 1650)

telah menunjukkan kekurangan-kekurangan logika
dan menganjurkan untuk kembali kepada cahaya
yang ada dalam pikirannya, jadi selain logika dan
otoritas maka manusia juga menggunakan intuisi
dalam mencari kebenaran untuk mengambangkan
pengetahuannya. Akan tetapi hanya intuisi orang-
orang yang sudah lama berpengalaman dan
mendalami bidangnya yang dapat diandalkan. Kita
tidak akan mengandalkan pada pendapat intuitif
Einstein dalam bidang kimia, misalnya, walaupun
dia adalah ilmuwan besar, sebab kita tahu bahwa ia
adalah pakar fisika dan matematika yang terkenal
dengan teori relativitasnya. Kita tidak akan
bersandar pada intuisi seseorang yang bukan
pakarnya. Jadi, ilmu dikembangkan dengan logika,
otoritas dan intuisi para pakar dibidangnya.

288

2.1.5. Ilmu Melandasi Etika
Manusia mengembangkan ilmu dengan tujuan

untuk menjawab permasalahan yang dihadapi
dalam kehidupannya. Ilmu yang dikembangkan
menawarkan berbagai kemudahan dalam
pemecahan masalah kehidupan manusia.
Menggunakan ilmu dalam pemecahan masalah,
manusia dapat meramalkan dan mengendalikan
gejala alam, oleh sebab itu sering dikatakan bahwa
dengan ilmu manusia memanipulasi dan menguasai
alam serta memecahkan permasalahan hidup yang
dihadapinya.

Dalam memecahkan permasalahan hidupnya
manusia pasti harus berinteraksi dengan
sesamanya dalam kancah pergaulan sosial yang
menuntut sikap dan etika yang erat kaitannya
dengan kemanusiaan. Ilmu yang dikuasai oleh
manusia akan mempengaruhi sikap dan etika yang
terwujud dalam perilaku sehari-harinya, apalagi
pada kalangan masyarakat perguruan tinggi yang
dikenal sebagai masyarakat ilmiah, masyarakat
akademik, tentunya didalam masayarakat tersebut
berlaku sikap dan etika akademik.

289

2.2. Sikap dan Etika Akademik

2.2.1. Sikap Akademik
Sikap adalah perbuatan, perilaku, gerak-gerik

yang berdasarkan pada pendirian (pendapat atau
keyakinan). Seseorang yang memiliki sikap akan
selalu melakukan perbuatan yang dilandasi oleh
pendirian yang jelas, pendapat dan keyakinan yang
jelas pula. Jadi perbuatan seseorang yang memiliki
sikap selalu menunjukkan pendiriannya. Tidaklah
seseorang dikatakan memiliki sikap jika ia tak
berpendirian, tidak memiliki pendapat atau
keyakinan.

Akademik berarti mengandung kearifan dan
dilandasi dengan ilmu. Tidak saja ilmu tetapi juga
kearifan atau kecendekiaan, yaitu pemahaman dan
penerapan ilmu dalam konteks humaniora, menjadi
sifat dasar dari sesuatu yang akademik. Masyarakat
akademik misalnya, didalamnya terdiri atas individu-
individu yang memiliki dan menerapkan ilmu dan
kearifan dalam segala aktivitasnya, baik aktivitas
berpikir, berbicara, maupun aktivitas-aktivitas
motoriknya.

Dua pengertian tersebut di atas, maka sikap
akademik adalah perbuatan, perilaku, gerak-gerik

290

yang berdasarkan pada pendirian yang
mengandung kearifan dan dilandasi dengan ilmu.
Perilaku yang demikian ini adalah ciri yang
membedakan anggota masyarakat kampus, orang
yang berpendidikan perguruan tinggi dari anggota
masyarakat yang tidak mengecam pendidikan tinggi.
Kampus sebagai masyarakat yang berlandaskan
ilmu pengetahuan (knowledge based society)
menuntut perilaku anggota masyarakatnya dijiwai
dan didasarkan kepada ilmu pengetahuan yang
diikuti dengan kearifan. Itulah alasan mengapa sikap
akademik menjadi penting untuk diketahui dan
dibahas serta dikembangkan dalam dunia kampus.

Dalam suatu masyarakat yang segala
sesuatunya harus akademik, yakni di Perguruan
Tinggi, dikenal pula adanya hak dan kewajiban,
kebebasan dan tata aturan yang akademi pula.
Didalam kampus kita mengenal adanya kebebasan
akademik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1989 Bab VI Pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa
:Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang
dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara
bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan
kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan

291

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Secara universal kebebasan akademik berarti:
4.4.1 keleluasaan untuk mengajar dan membahas

masalah tanpa campur tangan pihak lain
misalnya pemerintah dll.,
4.4.2 tidak adanya larangan atau hambatan dan
campur tangan penguasa untuk menulis dan
mempublikasikannya dalam jurnal, buku dan
sebagainya.
4.4.3 tidak adanya tekanan atau ancaman untuk
berbicara secara terbuka.
Karena setiap kebebasan mengandung tanggung
jawab, maka menurut PP Nomor 2 Tahun 1989 Bab
VI Pasal 17, sivitas akademika dalam melaksanakan
kebebasan akademik dilandasi oleh norma dan
kaidah keilmuan (ayat 2); …“tidak merugikan
kegiatan akademik perguruan tinggi yang
bersangkutan” (ayat 3), …“bertanggung jawab
secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya
sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan“(ayat 4);
…“tidak merugikan pribadi lain dan tidak semata-
mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi
pribadi yang melaksanakannya” (ayat 5).

292

Pelaksanaan kebebaan akademik ini sejalan dengan
kebebasan mimbar akademik. Kebebasan mimbar
akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan
akademik yang memungkinkan dosen
menyampaikan pikiran dan pendapat di perguruan
tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan
kaidah keilmuan.

Kebebasan mimbar akademik adalah hak yang
harus diperjuangkan dan tentunya menuntut
tanggung jawab. Tidak semua warga kampus
memiliki hak ini, tetapi hanya mereka yang memiliki
kualifikasi tertentu yang merupakan ukuran dari
kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai anggota
masyarakat kampus. Keleluasaan berpendapat
dalam suatu forum yang dilandasi ilmu dan kearifan
ini (kebebasan mimbar akademik) hanya dimiliki
oleh para pakar yang memiliki kualifikasi, track
record, dedikasi dan kinerja yang mengindikasikan
tingkat kredibilitas dan kompetensi kepakaran di
bidang ilmunya, semestinya ini dimiliki oleh para
guru besar.

Dalam masyarakat kampus juga dikenal otonomi
keilmuan. Dalam UU Nomor 2 tahun 1989 Pasal 20
disebutkan bahwa :

293

Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan
yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan
yang harus ditaati oleh para anggota sivitas
akademika.

Setiap otonomi menuntut akuntabilitas demikian
pula otonomi keilmuan. Walaupun kebebasan
merupakan ciri yang menonjol dalam masyarakat
akademik tetapi tuntutan pertanggung jawaban
menyertai hak atas kewenangan pengembangan
ilmu. Setiap ilmu dipelajari dan dikembangakan
dengan metode yang dapat dipertanggung
jawabkan, teruji, namun berbagai cabang ilmu
memiliki metode khasnya sendiri-sendiri yang satu
sama lain tidak bisa saling mencapur tangani,
otonomi keilmuan berarti adanya kebebasan
mempelajari dan mengembangkan bidang ilmu yang
ditekuninya.

Warga sivitas akademika yaitu dosen dan
mahasiswa dituntut mengerti dan melaksanakan
sikap akademik, mengerti kebebasan mimbar
akademik dan otonomi keilmuan. Hal-hal inilah yang
membedakan dunia kampus dari masyarakat lain.
Seorang anggota sivitas akademika memiliki sikap
akademik yang antara lain meliputi:

294

1) Keingintahuan.- : seorang akademisi senantiasa
mempertanyakan berbagai hal yang dihadapinya,
mengkaji hal-hal yang telah mapan maupun hal-
hal yang tengah dikembangkan, ia bertanya-tanya
dan berupaya mencari jawaban yang benar
menggunakan prosedur yang tepat. Seorang
mahasiswa hendaknya senantiasa menumbuhkan
keingin tahuannya (curiosity) terhadap apa yang
dihadapinya, terhadap kuliah yang diberikan
dosennya, sehingga tumbuh motivasi dan
semangat untuk giat belajar dan mengerti ilmu
yang dipelajarinya. Keingintahuan yang dilatih dan
dikembangkan akan menimbulkan kebiasaan
berpikir kritis.

2) Kritis.-: tidak menerima begitu saja terhadap
informasi yang diperoleh adalah bagian dari sikap
kritis, setiap informasi yang diterima diuji dulu
kebenarannya, dikonfirmasi dan menimbulkan
pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali
kebenaran dan validitas informasi tersebut.
Pemikiran kritis juga berupaya menggali rahasia
dibalik fakta yang dihadapinya secara obyektif.
Seorang yang bersifat kritis jauh dari prasangka.

295

Sikap kritis tidak dapat dilakukan tanpa diimbangi
dengan sikap terbuka.
3) Terbuka.- : secara sederhana seorang yang
bersikap terbuka akan bersedia dikritik dan dapat
menerima pendapat dan argumentasi orang lain
walaupun berbeda dari pendapatnya, apa lagi jika
pendapat itu berasal dari pakar dibidangnya.
Seorang akademisi yang bersikap terbuka sangat
mengharapkan pendapat dan sanggahan kritis
orang lain terutama dari sejawatnya. Itulah
sebabnya, para akademisi secara periodik
mengadakan pertemuan, deseminasi hasil
penelitian, seminar dan sebagainya untuk
terutama berbagi gagasan, mencari masukan,
tanggapan, saran dan sanggahan agar apa yang
dikemukakannya menjadi lebih sempurna dan
sahih. Dalam mencernakan gagasan, masukan,
saran, tanggapan dan sanggahan seorang
akademisi yang bersikap terbuka tidak
mencampur adukkan antara penalaran dan
emosi. Oleh sebab itu sikap terbuka ini hanya bisa
terwujud bila diimbangi dengan cara berpikir dan
sikap obyektif.

296

4) Obyektif.- : artinya bahwa seorang akademisi
mampu melihat sesuatu secara nyata, seperti apa
adanya, ia tidak merancukan pandangan
pribadinya dengan fakta yang dihadapi, ia tidak
berprasangka, jadi pemikiran dan pendapatnya
tidak dikuasai oleh sangkaan dan perasaan
pribadinya. Setiap pendapat yang dikemukakan
oleh seorang yang bersikap obyektif tidak semata-
mata berdasar pemikiran pribadinya untuk
kepentingan tertentu, tetapi didasarkan pada
fakta, sehingga dapat diverifikasi. Sikap obyektif
ini akan menimbulkan sikap menghargai karya
orang lain.

5) Tekun dan konsisten.-: jalan untuk menuju
pengetahuan adalah banyak, realitas begitu luas
dan kompleks, dan kemungkinan untuk membuat
kesalahan sangatlah banyak, oleh sebab itu
digunakan berbagai cara yang mengantarkan
kepada pengetahuan. Alam yang dapat diketahui
misalnya sangatlah luas dan besar, tetapi
pengetahuan manusia sangatlah kecil. Hanya
dengan upaya terus menerus dan pantang
menyerah maka pengetahuan itu akan bertambah
walaupun tidak mungkin akan mencapai

297

kesempurnaannya. Namun demikian

pengetahuan yang telah terbukti dan diyakini

kebenarannya sangtlah layak dipertahankan.

Berani mempertahankan kebenaran adalah

bagian dari sikap akademik.

6) Berani mempertahankan kebenaran.- :

kebenaran dalam dunia akademik adalah

kebenaran obyektif, kebenaran yang dapat

diverifikasi dengan metode ilmiah, kebenaran

yang dapat dan secara terus menerus diuji,

kebenaran yang tidak subyektif. Kebenaran yang

dipertahankan didukung oleh fakta dan data yaitu

kebenaran logika deduktif dan induktif, tetapi

dapat juga kebenaran berdasarkan kepada

otoritas, yaitu pendapat pakar dibidangnya yang

diakui dan kebenaran intuitif dari pakar yang

berpengalaman dan memiliki kompetensi dan

kredibilitas dibidang kepakarannya. Kebenaran

ilmiah kadangkala sulit dipahami oleh kebanyakan

orang,apalagi jika hal itu merupakan

7) sesuatu yang berkaitan dengan pandangan

ilmuwan yang jauh ke depan, yang berwawasan

luas dalam kemanusiaan dan universalitas, dan

298

seorang anggota sivitas akademika dituntut
memiliki visi atau berpandangan kedepan.
8) Berpandangan kedepan.- : pandangan seorang
akademisi dapat merupakan proyeksi lima tahun
mendatang, sepuluh tahun mendatang, seratus
tahun atau bahkan ribuan tahun kedepan,
tergantung kepada wawasan masing-masing.
Pandangannya tersebut yang mendorong dirinya
senantiasa bekerja keras dengan tekun untuk
berupaya dalam bidang kepakarannya ikut
memecahkan masalah kehidupan dan
kemanusiaan. Sikap visioner ini akan dapat
diwujudkan jika akademisi memiliki independensi
sesuai dengan apa yang tercakup dalam
kebebasan mimbar akademik dan otonomi
keilmuan, dan sikap independen penting bagi
anggota sivitas akademika.
9) Independent.- : anggota sivitas akademika
memiliki kebebasan akademik, yaitu: keleluasaan
untuk mengajar dan membahas masalah tanpa
campur tangan pihak lain misalnya pemerintah,
tidak adanya larangan atau hambatan dan
campur tangan penguasa untuk menulis dan
mempublikasikannya dalam jurnal, buku dan

299

sebagainya, tidak ada tekanan atau ancaman
untuk berbicara secara terbuka. Pendirian yang
demikian ini mendorong sivitas akademika
menjadi manusia yang memiliki sikap kreatif.
10) Kreatif.- : dalam masyarakat akademik,
berbagai aktivitas membutuhkan daya cipta dan
inovasi. Sikap kreatif ini membuat sivitas
akademika berperan aktif dalam pengembangan
iptek yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kreativitas merupakan awal dari semua kegiatan
dalam dunia akademik. Namun demikian agar
kreativitas terarah pada tujuan yang benar setiap
sivitas akademika memerlukan pengertian moral
dan kemanusiaan, itulah sebabnya sivitas
akademika perlu mengerti etika akademik.

2.2.2. Etika Akademik
Didalam masyarakat kampus terdiri atas

manusia-manusia yang membentuk sistem sosial
yang tentu memiliki kaidah-kaidah baik-buruk, salah
benar, hak dan kewajiban, tuntutan dan tanggung
jawab dan sebagainya. Oleh karena itu dalam tata

300