Historia Pengawasan Pemilu di Kota Ukir Jepara

Historia Pengawas Pemilu di Kota Ukir Jepara

i

Historia Pengawas Pemilu di Kota Ukir Jepara

HISTORIA
PENGAWAS PEMILU

DI KOTA UKIR JEPARA

ii

Historia Pengawas Pemilu di Kota Ukir Jepara

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau
memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.
1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan,
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil
pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

iii

Historia Pengawas Pemilu di Kota Ukir Jepara

HISTORIA
PENGAWAS PEMILU

DI KOTA UKIR JEPARA

Sujiantoko - Arifin - M. Zarkoni
Abd. Kalim - Kunjariyanto

iv

Historia Pengawas Pemilu di Kota Ukir Jepara

HISTORIA PENGAWAS PEMILU
DI KOTA UKIR JEPARA

© Copyright

ISBN : 978-623-09-0079-2
Penulis
: Sujiantoko
Tim Riset Arifin
M. Zarkoni
Abd. Kalim
Kunjariyanto

: Misbakhus Sholihin
Faruq Fahmi Rubeka
Yanu Adhi Hidayat
Dian Fatma
Nurul Khotimatul Khusniyah
Laili Anisah
Wahidatun Khoirunnisa

Desain Cover dan Isi : Tim Kreatif Bawaslu Jepara

Cetakan Pertama, Juli 2022

Penerbit :
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jepara
Alamat : Jl. KH. Ahmad Fauzan No.15 Saripan Jepara
Telpon/Fax. (0291) 4260488. Email : [email protected]
Website : www.jepara.bawaslu.go.id

© Hak Pengarang dan penerbit dilindungi undang-undang No. 19 Tahun
2002. Dilarang memproduksi sebagain atau seluruhnya dalam bentuk
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

v

Historia Pengawas Pemilu di Kota Ukir Jepara

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat
Allah SWT atas karunia-Nya buku sejarah pengawas Pemilu berjudul
“Historia Pengawas Pemilu di Kota Ukir Jepara” telah selesai disusun
Bawaslu Kabupaten Jepara. Buku ini disusun, dalam rangka
mendokumentasikan tugas-tugas pengawasan yang telah dilaksanakan
oleh pengawas Pemilu di Kabupaten Jepara dari masa ke masa. Sebab di
sanalah peristiwa- peristiwa penting saat tahapan Pemilu tertangkap oleh
kaca mata pengawas sampai dengan tingkatan bawah. Disana pula
pengawas mampu merekam peristiwa dengan baik, bagaimana proses
nyata dilapangan dilaksanakan.

Sebagai usaha untuk memberikan penghargaan atas tugas-tugas
mereka di masa lampau, Bawaslu Jepara mencoba menghadirkan kepada
publik atas jasa-jasa mereka melalui buku ini. Bagaimana mereka
melaksanakan tugas-tugasnya dengan permasalahan yang berbeda-beda
pula dimasanya. Perbedaan peristiwa tiap periode inilah yang bisa
dijadikan bahan berkaca untuk pengawas Pemilu di masa mendatang,
denga harapan agar bisa menghadapi masalah-masalah kepemiluan yang
semakin kompleks.

Tentu ini juga bisa menjadi semacam mini ensiklopedia bagi
pengawasan pemilu di Kabupaten Jepara, karena di dalamnya juga
terdapat data-data statistik terkait pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada
dari tahun 2004-2019. Apabila di kemudian hari ingin mengingat
tentang tanggal, jumlah TPS, jumlah daftar pemilih misalnya, kita tinggal
membuka buku ini. Apabila suatu hari ingin mengetahui siapa anggota
pengawas pada tahun-tahun tertentu, kita bisa langsung mengetahuinya
pula melalui buku ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu atas terbitnya buku ini. Utamanya, adalah kesediaan
para pelaku sejarah dunia kepengawasan di Kabupaten Jepara yang
berkenan menjadi narasumber untuk riset penelusuran perististiwa

vi

Kata Pengantar Historia Pengawas Pemilu di Kota Ukir Jepara

sehingga dapat diterbikannya buku ini. Ucapan terima tak lupa kami
sampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang telah
memberikan banyak arahan, masukan dan support atas terwujudnya
buku sejarah ini. Apresiasi juga kami berikan kepada seluruh anggota
Bawaslu Kabupaten Jepara beserta jajaran yang telah berusaha
semaksimal mungkin untuk mengupayakan terbitnya buku ini.

Selayaknya sebuah karya, pasti terdapat kekurangan. Pastinya
kekurangan tersebut berkaitan dengan detailnya sebuah peristiwa yang
terekam dan tercatat dalam buku ini. Bisa jadi masih banyak kerja-kerja
maupun peristiwa menarik terjadi pada pengawasan Pemilu maupun
Pemilihan di Kabupaten Jepara yang belum dapat kami sajikan, hal
tersebut dikarenakan keterbatasan sumber dan data yang kita peroleh.

Akhir kata, untuk penyempurnaan buku ini, maka kritik dan
saran yang bersifat membangun dari pembaca sangatlah kami harapkan,
untuk perbaikan penulis kedepannya. Kami meyakini sepenuhnya,
bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan sebuah manfaat
bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amiin…

Jepara, Juli 2022

Sujiantoko, S.H.I., M.M.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara

vii

Historia Pengawas Pemilu di Kota Ukir Jepara

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Bawaslu Jepara.................................................. vi
Daftar Isi................................................................................................... viii
Prolog Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah..................................... x

BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan.............................................................................................. 1

BAB II PROFIL PANWAS PEMILU KABUPATEN
JEPARA DARI MASA KE MASA
Pemilihan Umum Tahun 2004............................................................. 11

A. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004...................................... 11
B. Profil Kelembagaan Panwaslu Jepara Tahun 2004................ 22
C. Peristiwa Menarik dalam Pemilu 2004 di Jepara.................... 26
D. Profil Anggota Panwaslu Jepara Tahun 2004......................... 33

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2007................... 39
A. Penyelenggaraan Pilbup Jepara Taun 2007............................. 39
B. Profil Kelembagaan Panwaslu Jepara Tahun 2007................ 42
C. Peristiwa Menarik dalam Pilbup Jepara 2007......................... 49
D. Profil Anggota Panwaslu Jepara Tahun 2007......................... 55

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2008...... 61
A. Penyelenggaraan Pilgub Jateng Tahun 2008.......................... 61
B. Profil Kelembagaan Panwaslu Jepara Tahun 2008............... 63
C. Peristiwa Menarik dalam Pilgub Jateng Tahun 2008............ 69
D. Profil Anggota Panwaslu Jepara Tahun 2008........................ 72

Pemilihan Umum Tahun 2009............................................................. 79
A. Penyelenggaraan Pileg Tahun 2009......................................... 79
B. Profil Kelembagaan Panwaslu Jepara Tahun 2009................ 87
C. Peristiwa Menarik dalam Pemilu Tahun 2009........................ 92
D. Profil Anggota Panwaslu Jepara Tahun 2009........................ 103

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2012.................. 109
A. Penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2012.......................... 109

viii

Historia Pengawas Pemilu di Kota UDkaifrtaJrepIasria

B. Profil Kelembagaan Panwaslu Jepara Tahun 2012............... 112
C. Peristiwa Menarik dalam Pilbup Jepara Tahun 2012............ 119
D. Profil Anggota Panwaslu Jepara Tahun 2012........................ 121

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2013..... 125
A. Penyelenggaraan Pilgub Jateng Tahun 2013.......................... 125
B. Profil Kelembagaan Panwaslu Jepara Tahun 2013............... 129
C. Peristiwa Menarik dalam Pilgub Jateng Tahun 2013............ 134
D. Profil Anggota Panwaslu Jepara Tahun 2013........................ 137

Pemilihan Umum Tahun 2014............................................................ 141
A. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014..................................... 141
B. Profil Kelembagaan Panwaslu Jepara Tahun 2014............... 148
C. Peristiwa Menarik dalam Pemilu Tahun 2014....................... 153
D. Profil Anggota Panwaslu Jepara Tahun 2014........................ 164

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.................. 169
A. Penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017.......................... 169
B. Profil Kelembagaan Panwaslu Jepara Tahun 2017............... 173
C. Peristiwa Menarik dalam Pilbup Jepara Tahun 2017............ 171
D. Profil Anggota Panwaslu Jepara Tahun 2017........................ 182

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2018...... 187
A. Penyelenggaraan Pilgub Jateng Tahun 2018.......................... 187
B. Profil Kelembagaan Panwas Jepara Tahun 2018.................. 188
C. Peristiwa Menarik dalam Pilgub Jateng Tahun 2018............ 194
D. Profil Anggota Panwas Jepara Tahun 2018........................... 198

Pemilihan Umum Tahun 2019............................................................ 203
A. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019..................................... 203
B. Profil Kelembagaan Bawaslu Jepara Tahun 2019................. 210
C. Peristiwa Menarik dalam Pemilu Tahun 2019....................... 218
D. Profil Anggota Bawaslu Jepara Periode 2018-2023.............. 224

BAB III PENUTUP
Penutup................................................................................................... 235
Epilog Ketua Bawaslu RI Periode 2017-2022.................................. 241

ix

Historia Pengawas Pemilu di Kota Ukir Jepara

PROLOG

M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H.
(Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2022)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota
baru saja diresmikan menjadi badan permanen independen pada tahun
2018, namun pengawas Pemilu di tingkatan Kabupaten/Kota telah ada
dan melaksanakan tugas-tugas pengawasan jauh sebelum Bawaslu
Provinsi Permanen. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah misalnya baru
permanen tahun 2012, sementara pengawasan di tingkatan
Kabupaten/Kota sudah ada sejak 2004 dalam menjalankan tugasnya.
Untuk itu, sangat menarik mendeskripsikan sejarah pengawasan Pemilu
dan Pemilihan yang ada di daerah. Dimana pengawas Pemilu
Kabupaten/Kota adalah pengawas yang merasakan langsung suasana
hiruk pikuknya Pemilu maupun Pemilihan di lapangan hingga ke
tingkatan bawah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka yang
berhadapan dan mendengar langsung teriakan hingar bingarnya proses
demokrasi dari bilik pemilihan.

Hal menarik dan unik terjadi di Bawaslu Kabupaten Jepara,
yaitu beberapa pelaku sejarah pengawasan Pemilu dari masa ke masa,
sampai dengan saat ini masih ada dan menjadi anggota Bawaslu
Kabupaten Jepara periode 2018-2023. Di sinilah kemudian dirasa
pentingnya Bawaslu Jepara sesegera mungkin, untuk mencatat peristiwa-
peristiwa penting yang terjadi pada masa lalu. Sebab, jika sebuah
peristiwa tidak segera ditulis atau didokumentasikan dikhawatirkan akan
hilang ditelan masa begitu saja. Tugas-tugas pengawasan yang telah
dilakukan oleh para pengawas pada masa lalu dapat terlupakan manakala
tidak tercatat secara baik. Sebab, ingatan seorang manusia sangatlah
pendek. Apalagi, seorang manusia juga memiliki potensi kelemahan
terkait dengan daya ingat. Moment dimana para pelaku sejarah masih
ada ini, maka Bawaslu Kabupaten Jepara segera membuat buku sejarah.
Selain itu, aktor-aktor yang ada di dalam sejarah dunia pengawasan

x

Historia Pengawas Pemilu di Kota UkirPJreoploagra

Pemilu di Kabupaten Jepara masih hidup, didukung pula dengan
keberadaan dokumen, data dan informasi masih bisa dicari.

Buku berjudul “Historia Pengawas Pemilu di Kota Ukir Jepara”
ini menggambarkan bagaimana proses Pemilu maupun Pilkada di Jepara
sangatlah dinamis, penuh dinamika, hambatan dan permasalahan yang
mewarnai dalam proses perjalanannya. Selain itu, juga dibubuhi
informasi-informasi terkait tahapan Pemilu maupun Pilkada, mulai dari
tahapan pemutakhiran daftar pemilih, sampai dengan penetapan calon
terpilih. Buku ini juga dapat di jadikan rujukan bagi peneliti ataupun
penulis lain, karena terdapat data-data yang sifatnya kuantitatif. Melalui
buku ini data-data kelembagaan pengawas Pemilu dari tahun 2004-2019
juga bisa kita temui, misalnya keadaan pengawas pemilu di tahun-tahun
tertentu, dimana kantornya kala itu, berapa anggotanya, stake holder
yang terlibat, hingga perubahan penyebutan pengawas di tingkatan
Kabupaten/Kota mulai Panwas, Panwaslu, Panwaslih, Panwaskab,
hingga Bawaslu seperti sekarang.

Penulisan sejarah yang disebutkan di buku ini tentunya belum
bisa dikatakan sepenuhnya lengkap, karena tidak semua peristiwa dapat
diceritakan secara detail satu persatu. Banyak peristiwa menarik dalam
setiap catatan sejarah namun tidak semua dapat dimuat untuk dituliskan
dalam buku ini. Hanya peristiwa-peristiwa penting yang menarik dan
heroik yang diungkapkan penulis dalam buku sejarah pengawasan
Pemilu. Maka sudah tepat jika buku ini ditulis per periode tahapan
pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada mulai dari tahun 2004 sampai
dengan 2019.

Buku ini merupakan bagian dari ikhtiar Bawaslu
Kabupaten/Kota dalam mencatat peristiwa/cerita penting tersebut.
Tentu kami sampaikan terima kasih ke berbagai pihak yang telah
membantu atas penerbitan buku ini. Utamanya, adalah kesediaan para
pelaku sejarah pengawas Pemilu di Kabupaten Jepara yang menjadi
narasumber untuk penerbitan buku ini. Di tengah kesibukan yang
sangat padat, masih berkenan diganggu dan ditemui para penulis untuk
dimintai data dan informasi tentang sejarah pengawas Pemilu di
Kabupaten Jepara.

xi

HPisrtorloiag Pengawas Pemilu di Kota Ukir Jepara

Apresiasi juga kami berikan kepada seluruh anggota Bawaslu
Kabupaten Jepara beserta jajaran yang telah mengusahakan terbitnya
buku ini, di tengah minimnya anggaran di masa new normal Covid-19.
Tentu saja tanpa kerja keras dan meluangkan pikiran, buku ini tidak
akan hadir.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaaat dan menambah
khasanah tentang kepemiluan bagi pembacanya. Di harapkan setelah
membaca buku ini, selain dapat mengetahui peran apa yang bisa di
tempati dalam dunia pengawasan pemilu, juga dapat berperan aktif
menjadi penyelenggara, pemantau, pengawas partisipatif, atau sebagai
pemilih yang cerdas. Tentu ini bisa menjadi bahan untuk berkaca agar
mampu menyikapi tiap fenomena politik di masa sekarang, sehingga
harapan bersama mewujudkan Pemilu yang Luber, Jurdil, berkualitas,
berintegritas dan bermartabat dapat terlaksana .

Terakhir, buku ini tidaklah sempurna. Masih banyak
kekurangan dan kelemahan. Di masa mendatang, disilahkan jika ada
yang mau membuat catatan-catatan lain tentang sejarah pengawas
Pemilu di Jawa Tengah. Buku ini bagian dari ikhtiar kecil. Semoga bisa
menjadi penyambung cerita kepada generasi mendatang. Selamat
membaca.

Semarang, Juli 2022

Salam Tabik

xii

Historia Pengawas Pemilu di Kota UkirPJrepolaorga

xiii

Historia Pengawas Pemilu di Kota Ukir Jepara

xiv

Pendahuluan

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang begitu cepat, sejarah seperti
dilupakan. Padahal sejarah berperan penting dalam pendidikan generasi
milenial. Sejarah mengajarkan pada kita tentang perbuatan manusia di
masa lampau. Kita dapat bercermin dan menilai perbuatan mana yang
merupakan “keberhasilan” dan mana yang merupakan “kegagalan”.
Orang akan melestarikan atau menolak sejarah setelah mengetahuinya.
Melestarikan masa lampau, karena menganggap bahwa masa lampau itu
penuh makna.

Demokrasi di Indonesia terus berfungsi sesuai dengan tujuan
awalnya. Dinamika politik, peristiwa dan aturan akan berubah
sebagaimana masanya. Dalam hal ini sejarah akan berfungsi sebagai
pendidikan perubahan. Sementara itu, membaca peristiwa masa lampau
maupun biografi tokoh-tokoh sangat penting karena pasti bercerita
banyak tentang perubahan yang akan memberi inspirasi untuk
melangkah. Seperti kutipan kalimat yang pernah diucapkan Presiden
Indonesia pertama, Ir Soekarno “Bangsa yang besar adalah bangsa yang
mengenal sejarah”.

Dewasa ini banyak orang hanya membicarakan masalah
kekinian saja, serta melupakan segala persoalan masa lampau. Sebagian
orang ketika bertemu hanya membicarakan masalah yang berkaitan
dengan suatu persoalan yang sulit dicerna dan tidak dapat diketahui titik
temu dari persoalan itu. Persoalan masa lampau banyak yang mereka
lupakan dan hanya digunakan sebagai barang antik yang tidak ada
manfaatnya. Padahal sejarah memiliki potensi penting karena hanya
dengan sejarahlah kepribadian bangsa dapat ditemukan.

Oleh karena itu betapa pentingnya penulisan sejarah dalam
rangka ikut memberikan sumbangan untuk memecahkan persoalan yang
sedang dihadapi oleh bangsa. Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa
tulisan sejarah dalam sekrup mikro atau lokal masih kurang mendapat
perhatian. Banyak faktor juga yang melatarbelakangi, terutama terkait

1

Pendahuluan

sumber. Akan tetapi bukan berarti hal tersebut tidak sepenuhnya
tertutup kemungkinan untuk di eksplor lalu di tulis. Permasalahan
tulisan itu nanti akan di bukukan dan menjadi komersil itu tidak terlalu
penting. Sekali lagi adalah menulis sejarah adalah bentuk kesadaran
terhadap peristiwa.

Banyak orang tidak mengerti mengenai kegunaan sejarah dan
memandang sejarah sebelah mata. Pengkerdilan sejarah juga tidak jarang
dijumpai di dunia pendidikan. Ungkapan sejarah adalah masa lalu seakan
mejadi boomerang. Padahal sejarah tidak sesempit itu. P. Swantoro
seorang sejarawan dan juga seorang jurnalis mengatakan in het light het
verleden, in het nu wat komenzal (dalam masa sekarang kita menjumpai
masa lalu, dalam masa sekarang juga kita mendapati apa yang akan
datang). Sebuah pemikiran yang berilian dari seorang yang memiliki
kesadaran sejarah.

Sejarawan Taufik Abdullah menuliskan bahwa suatu peristiwa
terjadi dan sesungguhnya hanyalah sebuah titik dalam lautan peristiwa,
tetapi barangkali peristiwa itu secara riil maupun dalam anggapan terkait
pada yang lain hingga menjadi bagian dari suatu proses yang
menentukan arah perkembangan masyarakat. Dr. Aman, dosen sejarah
Universitas Negerti Yogyakarta menyampaikan bahwa kesadaran sejarah
amat esensial dalam pembentukan kepribadian.

Kilas Sejarah Pengawasan Pemilu di Indonesia

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah
pengawasan Pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada
pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada
1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut
terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang
penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga
parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun
pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, dapat dikatakan sangat
minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan. Kalaupun ada
gesekan, itu terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang
muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat

2

Pendahuluan

itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955
merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan
Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu
(Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap
pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim
penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari
oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi
penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada
Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan Pemilu yang terjadi
pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon
pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya
muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan
meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP
dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu
ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga
mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan
pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Kemudian pada era reformasi, tuntutan pembentukan
penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi
penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama
Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk
meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu
mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU merupakan
bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen
Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah
nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas
Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
Menurut Undang-Undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu
dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri
dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi,

3

Pendahuluan

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas
Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu
dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang
dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan
berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia
Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan
(PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam
pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU.
Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi
terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu
sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari
Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima
pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi,
pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik (Sejarah Pengawas Pemilu,
bawasluri.go.id : diakses 14 Juni 2022).

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih
berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu
dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu
di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi
(Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga
didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur
Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain
kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Tak sampai disitu, dinamika kelembagaan tentang pengawas
Pemilu masih saja terus dibergulir menyesuaikan perkembangannya,

4

Pendahuluan

dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu. Hal ini tentu semakin menguatkan kelembagaan ini dengan
mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen
paling lambat setahun sejak tanggal disahkan Undang-undang ini pada
16 Agustus 2017, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak
serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu dalam
bentuk mediasi dan siding adjudikasi.

Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani
per tanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat kota/kabupaten menjadi
Bawaslu tingkat kota/kabupaten. lalu dilantik lima dan tiga orang
komisioner bawaslu kabupaten/kota se Indonesia Periode 2018 – 2023
secara serentak di Jakarta. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang
kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum kabupaten/kota tanpa terkecuali Kabupaten Jepara
yang sebelumnya Panwaslu Kabupaten Jepara berubah menjadi Bawaslu
Kabupaten Jepara.

Berdasar pada paparan di atas tentang sejarah pengawas Pemilu,
dan sebegitu pentingnya kedudukan sejarah, maka Bawaslu Kabupaten
Jepara untuk mendokumentasikan proses penegakan demokrasi
sekaligus memberikan penghargaan terhadap kerja-kerja demokrasi yang
telah dilakukan oleh para pelaku pengawas Pemilu terdahulu,
memutuskan untuk membuat buku sejarah Pengawas pemilu dari masa
ke masa di Kabupaten Jepara dengan judul “Historia Pengawasan Pemilu di
Kota Ukir Jepara”.

Tujuan Penulisan Sejarah Pengawas Pemilu

Penulisan buku sejarah pengawas Pemilu Kabupaten Jepara ini
dilakukan untuk menyelamatkan atau mengabadikan peristiwa tentang
pengawasan Pemilu dari masa ke masa di wilayah Kabupaten Jepara.
Tujuan utama dari penulisan buku ini adalah sebagai bagian dari ikhtiar
mengabadikan peristiwa masa lalu, juga untuk menghargai kerja-kerja
pengawasan dan sebagai literasi pengawasan Pemilu/pemilihan. Buku

5

Pendahuluan

sejarah Bawaslu Jepara ini merangkum peristiwa dan jejak keberadaan
Pengawas Pemilu di Kabupaten Jepara sejak tahun 2004 sampai dengan
Bwaslu Kabupaten Jepara Periode 2018-2023. Alur buku sejarah
pengawas ini disusun terdiri dari tiga bagian meliputi; pendahuluan,
profil Panwas Pemilu dari masa ke masa, dan penutup (Panduan
Penulisan Buku Sejarah Pengawas Pemilu, Rofiudin : 2022).

Bab satu, Pendahuluan berisi tentang deskripsi pentingnya
penulisan sejarah pengawasan Pemilu, tujuan dibuatnya buku sejarah ini,
proses penyusunan dan penerbitannya. Selain itu, dalam bab ini juga
digambarkan siapa saja yang terlibat didalamnya serta lika-liku proses
penyusunan buku. Termasuk kesulitan, hambatan, dan ucapan terima
kasih kepada semua pihak disampaikan sebagai penutup di bagian bab
ini.

Bab dua, berisi tentang profil Pengawas Pemilu dari masa ke
masa. Didalam bab ini digambarkan tentang peristiwa penyelenggaraan
Pemilu maupun Pilkada, dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019.
Profil kelembagaan Panwalu dan Bawaslu Jepara dari masa ke masa,
peristiwa menonjol dan menarik yang terjadi terkait dengan hasil
pengawasan Pemilu/Pilkada, serta profil anggota Panwaslu dan Bawaslu
Kabupaten Jepara di setiap gelaran Pemilu/Pilkada, sehingga cukup
lengkap isi buku sejarah pengawas pemilu ini.

Bab tiga, di tutup dengan mengurai serta mengambil kesimpulan
dari urgensi kerja-kerja pengawas Pemilu yang telah dilakukan oleh para
pendahulu. Kemudian dipaparkan pula pelajaran yang dapat diambil dari
buku ini, serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan setelah
terbitnya buku sejarah pengawas Pemilu. Termasuk didalamnya
diberikan catatan-catatan penting dalam proses penerbitan buku sejarah
ini.

Lika-liku Penulisan Buku Sejarah Pengawas

Proses penulisan buku sejarah pengawas dari masa kemasa ini
dimulai dari persiapan berupa rapat perencanaan bersama jajaran
pimpinan beserta sekretariat Bawaslu Kabupaten Jepara. Kemudian
dilanjutkan dengan diskusi dan menyamakan persepsi serta membagi

6

Pendahuluan

peranan kerja antar pimpinan serta sekretariat berdasarkan periode sasi
kepengawasan. Selanjutnya sebagai bahan dan sumber materi penulisan
dalam buku ini didapatkan melalui riset, yang diambil dari dokumen,
pemberitaan media cetak maupun online. Selain itu, wawancara dengan
para anggota Panwas sebagai pelaku sejarah di setiap periode pun
dilakukan, disamping dilakukan observasi. Setelah seluruh data dan
bahan literasi terkumpul akhirnya dapat dilakukan penulisan, dilanjutkan
ke tahap editing, layouting dan penerbitan.

Dalam penulisan buku sejarah pengawas ini, penyusun
melibatkan pelaku sejarah pada masanya sebagai narasumber untuk
dilakukan wawancara lebih lanjut. Adapun Pengawas Pemilu Legislatif
dan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 sebagai narasumber
yaitu Sukardi dan Mashudi. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2007 sebagai pelaku
sejarah sekaligus narasumber adalah Mashudi, M. Zarkoni dan Nur
Salim. Dilanjutkan dengan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah di Kabupaten Jepara pelaku sejarah yang diwawancarai yaitu
Nur Salim, Nurul Komaryantin, dan M. Zarkoni. Kemudian pada
Pemilu tahun 2009 penyusun melibatkan pelaku sebagai narasumber
adalah M. Zarkoni, Wahidullah, Achmad Slamet. Pada tahun 2012
pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Jepara sebagai narasumber
M. Zarkoni, Nur Salim, dan Muklisin.

Berlanjut pada tahun 2013 pelaksanaan Pilkada Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah di Jepara sebagai pengawas dan dijadikan
sumber adalah M. Zarkoni, Nur Salim, Arifin. Sedangkan untuk
pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 masih
sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan Panwaslu sebelumnya
diperpanjang dan dikukuhkan kembali menjadi pengawas Pemilu
Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Selanjutnya untuk
penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017
sebagai pelaku sejarahnya yaitu ; Arifin, Taskuri dan Muhammad Olis.
Setelah itu, pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Tahun 2018 di Jepara sebagai pelaku dan sumber sejarah adalah Arifin,
Abd. Kalim dan Sujiantoko. Terakhir, pada pelaksanaan Pemilu
Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden serentak tahun 2019, sebagai

7

Pendahuluan

sumbernya adalah Bawaslu Jepara Periode 2018-2023 yaitu Sujiantoko,
Arifin, Abd. Kalim, M. Zarkoni dan Kunjariyanto.

Selain melibatkan para pelaku sejarah, dalam penyusunan buku
ini juga tidak terlepas dari peran serta jajaran sekretariat Bawaslu Jepara
yang membantu secara teknis, serta memfasilitasi segala kebutuhan
dalam proses pencarian data riset, wawancara narasumber, mengambilan
arsip dan dokumen laporan pengawasan dari masa kemasa, serta
membantu proses riset penulisan sampai dengan diterbitkannya buku
sejarah ini.

Didalam proses penyusunan buku ini, tentu tak terlepas dari
hambatan-hambatan yang dialami oleh tim penyusun. Hambatan yang
dialami oleh tim penyusun antara lain adalah ; Pertama, sulitnya ketemu
dengan para narasumber sebagai pelaku sejarah. Hal ini dikarenakan
keberadaan pelaku sejarah yang disibukan dengan aktifitas masing-
masing, sehingga harus mencari waktu yang tepat untuk dapat bertemu
secara langsung dan melakukan wawancara.

Kedua, sumber data dokumen yang kurang lengkap dan susah
ditemukan keberadaannya, karena lamanya waktu kejadian. Segala
ikhtiar dilakukan oleh tim penyusun untuk mendapatkan arsip dokumen
fisik guna menambah literasi dan memperkuat hasil riset dengan bukti
dokumen. Pencarian sumber melalui media online pun dilakukan, untuk
melacak keberadaan rilis pemberitaan terkait gelaran Pemilu maupun
Pilkada di Kabupaten Jepara. Tidak sampai disitu, berkirim surat kepada
lembaga dan instansi terkait berupa permohonan salinan dokumen
terkait dengan kebutuhan data riset buku sejarah ini juga telah
dilakukan. Ketiga, proses penyusunan buku bersamaan dengan
banyaknya program kerja kegiatan kelembagaan Bawaslu Jepara yang
harus dilaksanakan. Bermodal semangat dan motivasi tinggi, serta
membagi peran dan waktu secara efektif menjadi solusi untuk tetap
dapat menyelesaikan buku sejarah pengawas ini.

Proses Perencanaan sampai dengan pencetakan buku, dimulai
pada akhir bulan Januari 2022 sampai dengan akhir bulan Juni 2022.
Waktu proses penyusunan ini, harus bersamaan dengan pelaksanaan
kegiatan program-program Bawaslu Jepara Tahun 2022. Selain itu, tim

8

Pendahuluan

riset juga dituntut untuk menyesuaikan para pelaku sejarah sebagai
narasumber untuk dilakukan wawancara. Disisi yang lain, kendala untuk
mencari data secara detail tentang peristiwa yang menonjol/menarik
saat pelaksanaan Pemilu/Pilkada masih mengalami kesulitan. Hal ini
lantaran peristiwa tersebut terjadi sudah lampau dan memori ingatan
manusia terbatas (pelaku sejarah banyak yang lupa atas kejadian yang
terjadi pada waktu itu). Khusunya peristiwa pada tahun 2009 ke bawah,
sedikit sekali pemberitaan di media online mengenai pelaksanaan
Pamilu/Pilkada.

Bawaslu Jepara masih diuntungkan dengan adanya arsip
dokumentasi laporan akhir pengawasan yang masih tersimpan di setiap
periodenya. Sehingga dokumen tersebut dapat dijadikan sumber primer
untuk memulai penulisan buku ini. Selain itu, masih terdapat para
pelaku sejarah yang masih menjabat sebagai pimpinan Bawaslu Jepara
sampai dengan saat ini. Serta mantan pimpinan Panwaslu yang dari
unsur media, akademisi/swasta masih dapat ditemui, walaupun
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengeksekusinya.
Wawancara kepada pelaku sejarah yang kita jadikan sebagai sumber
sekunder. Kepada mantan pimpinan Panwaslu dari unsur Kepolisian
dan Kejaksaan tidak dapat kami dilakukan, hal ini lantaran mereka
sudah dipindah tugaskan dan tidak diketahui keberadaannya. Namun
tim penyusun buku dapat mengantisipasi dengan melakukan kerja
semaksimal mungkin, untuk mendapat sumber data guna menyelesaikan
buku ini.

Puji serta syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat dan
karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini tepat pada
waktunya. Buku ini berhasil tersusun atas kerjasama tim yang sangat
baik, serta atas bantuan dari semua pihak yang senantiasa membantu
kami. Buku ini kami buat semata hanya untuk memberikan wawasan
tambahan kepada para pembaca tentang penyelenggaraan, kelembagaan,
peristiwa serta profil anggota pengawas Pemilu/Pilkada di Jepara. Tidak
lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan arahan kepada kami sehingga buku ini dapat terselesaikan
dengan baik. Ucapan terima kasih pula kami sampikan kepada teman-

9

Pendahuluan

teman semua yang tak bisa kami sebutkan satu per satu namanya, yang
sudah ikut serta berpartisipasi meluangkan waktunya untuk sekedar
membantu kami dalam penyelesaian ini.

Penyusun menyadari jika masih terdapat banyak kekurangan
ataupun suatu kesalahan dalam penyusunan buku ini sehingga penyusun
mengharapkan kritik ataupun saran yang bersifat positif untuk
perbaikan di masa yang akan datang dari seluruh pembaca. Akhir kata,
penyusun berharap semoga dengan adanya buku ini dapat memberikan
manfaat bagi pembaca dan para pemerhati pemilu pada khususnya.
“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

10

Pendahuluan

11

Pendahuluan

12

Pemilihan Umum Tahun 2004

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
DI KABUPATEN JEPARA

A. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004
Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu tahun 2004
adalah Pemilu pertama pasca perubahan amandemen UUD 1945
untuk memilih calon anggota legislatif sekaligus memilih Presiden
dan Wakil Presiden secara langsung. Adapun cara pemilihannya
berbeda dari Pemilu sebelumnya. Pada pemilihan Presiden sebelum
tahun 2004 dipilih oleh MPR. Sedangkan pada Pemilu 2004 rakyat
memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama,
Pemilu legislatif dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 April 2004
untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD. Pelaksanaan
Pemilu legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pemilu legislatif ini diikuti oleh 24 partai politik. Adapun partai
politik peserta Pemilu 2004 adalah Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai
Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai
Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasional Indonesia
Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Merdeka, Partai
Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia
Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai
Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa,
Partai Bintang Reformasi, Partai Damai Sejahtera, Partai Patriot
Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai

11

Pemilihan Umum Tahun 2004

Pelopor. Dalam Pemilu 2004 tercatat diikuti lebih dari 475.000
kandidat calon anggota legislatif. Perinciannya adalah lebih dari 1.200
orang bersaing untuk 128 kursi DPD, dan 7.756 caleg
memperebutkan 550 kursi DPR. Mekanisme pemilihan anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan
sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, sedangkan
pemilihan anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil
banyak. Dari 148.000.369 pemilih terdaftar dalam pemilu 2004,
sebanyak 124.420.339 orang menggunakan hak pilihnya (84,06
persen).

Tahap kedua, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres)
dilaksanakan dua putaran. Putaran pertama dilaksanakan hari Senin
tanggal 5 Juli 2004. Adapun putaran kedua dilaksanakan hari Senin
20 September 2004. Pelaksanaan Pilpres tahun 2004 berlandaskan
pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan pasal 5 Ayat (4) UU
Nomor 23 Tahun 2003 menyebutkan bahwa calon presiden dan
wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15
persen dari jumlah kursi DPR atau 20 persen dari perolehan suara
sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR. Kemudian,
pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan terpilih
apabila mendapatkan suara melebihi 50 persen dari jumlah suara
dalam Pilpres, dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi
yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
Ketentuan ini diatur dalam pasal 66 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun
2003, yaitu apabila tidak ada pasangan calon terpilih sesuai dengan
ketentuan tersebut, maka diadakan putaran kedua, yakni dua
pasangan calon yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua
dipilih kembali oleh rakyat secara langsung melalui Pilpres.

1. Pemilu Legislatif Tahun 2004

Tahapan Pemilu legislatif dimulai dengan pendaftaran
pemilih dan pendaftaran penduduk berkelanjutan. Proses

12

Pemilihan Umum Tahun 2004

pendaftaran pemilih dimulai dengan kegiatan P4B (Pendaftaran
Pemilih dan Pendaftaran Penduduk Berkelanjutan) yang akan
dijadikan dasar dalam penetapan jumlah pemilih dalam Pemilu
legislatif maupun Pilpres yang dilaksanakan oleh petugas P4B
dengan koordinator Kantor Statistik. Kegiatan P4B dimulai
tanggal 1-30 April 2003. Berdasarkan hasil P4B di Kabupaten
Jepara terdapat jumlah penduduk sebanyak 1.037.919 orang.
Sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan
KPU Jepara sebanyak 713.016 orang.

Pendaftaran penelitian dan penetapan peserta pemilu di
Kabupaten Jepara berdasar pada ketentuan yang sudah
ditetapkan oleh KPU. Tahapan tersebut dilaksanakan dari Kamis
9 Juli 2003 sampai dengan Kamis 9 Oktober 2003. Sampai
dengan batas waktu yang sudah ditetapkan semua parpol peserta
pemilu sejumlah 24 dapat mendaftarkan ke KPU sebagai parpol
peserta Pemilu 2004 di Kabupaten Jepara. Setelah proses
pendaftaran dilanjutkan dengan kegiatan penelitian administratif
dan verifikasi faktual yang dilaksanakan mulai Sabtu 19 Juli 2003
sampai dengan Kamis 20 November 2003.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi
faktual dari 24 Parpol di Kabupaten Jepara, dinyatakan semua
lolos verfikasi sebagai peserta pemilu. Partai tersebut adalah PNI
Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Bulan
Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, Partai
Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan
Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai
Demokrat, Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, Partai
Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul
Ummah, Partai Amanat Nasional, Partai Karya Peduli Bangsa,
Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai
Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
Partai Damai Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Patriot
Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah,
Partai Pelopor. Penetapan jumlah kursi anggota DPRD
Kabupaten Jepara dijadwalkan pada tanggal 8-12 Juli 2003,

13

Pemilihan Umum Tahun 2004

sedangkan penetapan jumlah daerah pemilihan (Dapil) dan
jumlah kursi anggota DPRD dimulai dari tanggal 14-28 Juli 2003.
Dengan berpedoman pada pola alternatif yang ada dan
berdasarkan hasil keputusan rapat dihasilkan bentuk sebagai
berikut, Dapil I terdapat 10 jumlah kursi terdiri dari Kecamatan
Jepara, Kecamatan Tahunan, Kecamatan Kedung dan
Kecamatan Karimunjawa. Di Dapil II terdapat 9 jumlah kursi
terdiri dari Kecamatan Bangsri dan Kecamatan Mlonggo. Di
Dapil III terdapat 9 jumlah kursi terdiri dari Kecamatan Batealit,
Kecamatan Pecangaan dan Kecamatan Kalinyamatan. Di Dapil
IV terdapat 9 jumlah kursi terdiri dari Kecamatan Welahan,
Kecamatan Mayong, dan Kecamatan Nalumsari, sedangkan Dapil
V terdapat 8 jumlah kursi terdiri dari Kecamatan Keling dan
Kecamatan Kembang, sehingga jumlah kursi keseluruhannya
sebanyak 45 kursi.

Agar dalam pelaksanaan kampanye tidak menimbulkan
hal-hal yang tidak diharapkan dan demi terciptanya iklim yang
kondusif, maka diadakan pertemuan antar peserta Pemilu untuk
merumuskan kesepakatan tentang pelaksanaan kampanye yang
dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan edukatif, serta
penyusunan jadwal pelaksanaan kampanye dan hal-hal lain yang
berhubungan dengan kegiatan kampanye. Pelaksanaan kampanye
mulai Kamis 11 Maret 2004 s/d Kamis 1 April 2004 dan masa
tenang mulai Jumat 2 April 2004 s/d Minggu 4 April 2004.

Pelaksanaan kampanye di Kabupaten Jepara
dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, diawali
dengan „Pawai Simpatik‟ dari semua peserta Pemilu di Kabupaten
Jepara pada tanggal 11 Maret 2004 dengan start di Kecamatan
Kembang (wilayah utara) dan finish di Kecamatan Nalumsari
(wilayah timur) Kabupaten Jepara. Pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 April
2004. Penentuan perolehan jumlah kursi untuk partai politik
peserta pemilu bagi DPRD Kabupaten Jepara dijadwalkan pada
hari Senin 3 Mei 2004 s/d Selasa 4 Mei 2004 dan untuk
penetapan dan pengumuman Caleg terpilih anggota DPRD

14

Pemilihan Umum Tahun 2004

Kabupaten Jepara pada Rabu tanggal 5 Mei 2004 s/d Kamis 6
Mei 2004. Kegiatan penentuan perolehan jumlah kursi dan calon
terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara dilaksanakan dalam
sebuah rapat pleno yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jepara
dengan dihadiri Panwaslu Kabupaten Jepara, partai politik
peserta Pemilu dan semua pihak yang terkait pada tanggal 8 Mei
2004 bertempat di kantor KPU Jepara.

Foto: Saat Panwaslu, KPU, Bupati, dan Anggota Muspida meninjau dilapangan, proses
pemungutan dan penghituangan suara (Sumber Foto: Laporan Pengawas Pemilu 2004)

Berdasarkan hasil rapat pleno KPU Jepara pada Senin 8
Mei 2004 ditetapkan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten
Jepara Pemilu 2004 sejumlah 45 calon yang terdiri dari 41 laki-
laki dan 4 perempuan. Adapun calon terpilih sebagai berikut :

1) Dapil I

NO PARTAI NAMA CALON TERPILIH NO.
POLITIK URUT
Drs. Mudzakir
1. PPP H.M. Nurhadi, SE. 1
Nor Afandi BA. 2
2. Partai Demokrat Taufiq Setiawan 4
3. PKB Istianah
Dra. Hj. Cholilah Mawardi 1
4. PKS Ust. Saifuddin Lc.
5. PDI Perjuangan Dahad Nugroho, SH. 1
Anton Pudji 2
6. Partai Golkar Prijanto, SH.
1

1
2

1

15

Pemilihan Umum Tahun 2004

2) Dapil II

NO PARTAI NAMA CALON TERPILIH NO.
POLITIK URUT
Dra. H. Nurul Maziyah, MM
1. PPP H. Ahmad Marzuqi, SE 1
Yasin Mustofa. 2
2. Partai Demokrat Bambang Susilo 3
3. PKB Drs. H. Ahmad Sholikin 1
Drs. H. Ahmad Barowi 1
4. PDI Perjuangan Dian Kristiandi 2
Rahmono Adhi 1
5. PDS Drs. H. Masunduri 1
1
6. Partai Golkar

3) Dapil III

NO PARTAI NAMA CALON TERPILIH NO.
POLITIK URUT
H. Ahmad Sholeh.
1. PPP Zamroni, SE. 1
Moh Subakir 2
2. PKPB Bisri Mustofa 3
3. PKB Sudarsono 4
M. Jamal Adib Yasir
4. PDI Perjuangan H. Ali Asyhar 1
Yuli Nugroho, SE. 1
5. Partai Golkar Musta'in, SH. 2
1

1

4) Dapil IV

NO PARTAI NAMA CALON TERPILIH NO.
POLITIK URUT
Hafidzi, SE.
1. PPP Abdul Rosyid 1
Masnukhin 2
2. Partai Demokrat Bambang Budiyanto 3
3. PAN H. Fachrur Rozi, SE 1
4. PKB Nurul Aini, S.IP., S.Pd. 1
5. PDI Perjuangan Sunarto 1
Rukani 1
6. Partai Golkar H. Japar, SE. 2
1

16

Pemilihan Umum Tahun 2004

5) Dapil V

NO PARTAI NAMA CALON NO.
POLITIK TERPILIH URUT

1. PPP Ahmad Kholiq 1
Drs. Suntoro 1
2. Partai Demokrat Nur Rohman 1
Kholis Fuad, SHI 2
3. PKB H. Marni, SH. 1
Sugiyanto, BA. 2
4. PDI Perjuangan Drs. H. Zainuri Thoha 1
Drs. Darsono, B.Sc. 2
5. Partai Golkar

Pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Jepara
hasil Pemilu 2004 dilaksanakan pada Senin 16 Agustus 2004 dan
didahului rapat persiapan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus
2004. Salah satu point rapat persiapan tersebut adalah penerbitan
Surat Keputusan tentang Panitia Pengambilan Sumpah Anggota
DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2004.

Proses pelaksanaan baik yang menyangkut
keadministrasian, teknis pengusulan nama untuk di-SK-kan
sampai dengan pengambilan sumpah/janji sepenuhnya
dipersiapkan, dilakukan dan dipandu oleh KPU dan Pemerintah
Kabupaten Jepara. (Laporan Pengawasan Pemilu 2004, Panwaslu
Jepara).

Berdasarkan rapat pleno KPU Jepara perolehan suara
sah Pemilu 2004 calon anggota DPD Jawa Tengah di Kabupaten
Jepara sebanyak 486.005 suara. Adapun perolehan suara
terbanyak sebagai berikut :

No Nama Calon No. Urut Suara
105.165 (21,64%)
1. Nafisah Sahal 04
42.633 (8,77%)
2. Djoko Sedijarto 05 29.414 (6,05%)
28.836 (5,93%)
3. Budi Santoso 47 20.522 (4,22%)
17.281 (3,56%)
4. Siti Fatimah 09

5. Achmad Chalwani 15

6. Sudharto 40

(KPU Jepara, Laporan Hasil Pilpres 2004 Di Jepara)

17

Pemilihan Umum Tahun 2004

Foto: Anggota KPPS sibuk menghitung suara hasil Pemilu hingga larut malam (Sumber
Foto: Laporan Pengawas Pemilu 2004)

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 270/399 tanggal
27 April 2004, perolehan suara sah DPD daerah pemilihan Jawa
Tengah adalah 15.654.741, dengan hasil perhitungannya sebagai
berikut :

No Nama Calon No. Urut Suara

1. Nafisah Sahal 04 1.767.178

2. Budi Santoso 47 1.043.376

3. Sudharto 40 1.007.669

4. Dahlan Rais 37 894.271

5. Achmad Chalwani 15 875.710

Atas perolehan suara tersebut, Achmad Chalwani

mengajukan permohonan keberatan ke MK terhadap penetapan

KPU tentang hasil Pemilu tahun 2004 secara nasional yang

diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004 untuk daerah

pemilihan Propinsi Jawa Tengah, karena telah terjadi

kekeliruan/kesalahan, sehingga mengakibatkan pemohon

menderita kerugian dengan tidak terpilih menjadi anggota DPD

Jawa Tengah.

Berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei

2004 diputuskan hasil penghitungan suara yang benar adalah

Achmad Chalwani = 881.050 suara dan Dahlan Rais = 880.774

suara. (Putusan MK Nomor 014-027/PHPU.A-II/2004).

18

Pemilihan Umum Tahun 2004

Selanjutnya KPU menindaklanjuti putusan tersebut
dengan menetapkan anggota DPD Jawa Tengah terpilih adalah :

No Nama Calon No. Urut Suara
1. Nafisah Sahal 04 1.767.178
2. Budi Santoso 47 1.043.376
3. Sudharto 40 1.007.669
4. Achmad Chalwani 15 881.050

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

Pilpres langsung merupakan mandat pasal 6A ayat (1)
UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden dan wakil presiden dipilih
dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Pada pasal 6A
ayat (2) disebutkan, “Pasangan calon presiden dan wakil presiden
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pilpres diatur dalam
UU Nomor 23 Tahun 2003. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU 23 Tahun
2003 tertulis, “Peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah
pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai
politik atau gabungan partai politik”. Sedangkan pasal 5 ayat (4)
berbunyi, “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas
persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari
perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR”.
Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 ini mengatur
mengenai presidential threshold.

Pilpres tahun 2004 yang diselenggarakan selama 2
putaran untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia
periode 2004-2009 merupakan kontes pemilihan kepala negara
dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah pemilu di
Indonesia. Pasangan capres dan cawapres yang mendaftar ke
KPU kala itu ada 6 pasang. Tapi pasangan Abdurrahman Wahid
(Gus Dur) dan Marwah Daud Ibrahim yang dicalonkan PKB

19

Pemilihan Umum Tahun 2004

gugur, karena Gus Dur dianggap tidak memenuhi prasyarat
kesehatan.

Pilpres putaran I berlangsung dengan menyisakan 5
paslon. Nomor urut (1) diduduki pasangan Wiranto dan
Salahuddin Wahid yang diusung Partai Golkar. Nomor urut (2)
pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi yang
dicalonkan PDI Perjuangan. Kemudian, nomor urut (3) ditempati
pasangan Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo yang
dicalonkan PAN. Sementara nomor urut (4) ditempati pasangan
Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang diusung oleh
tiga parpol yaitu Partai Demokrat, PBB, dan PKPI. Terakhir,
nomor urut (5) pasangan Hamzah Haz dan Agum Gumelar yang
dicalonkan PPP. (Sejarah Pemilu 2004: “Pertama Kali Rakyat
Memilih Langsung Presiden", tirto.id : diakses pada 24 Juni 2022)

a. Pilpres Putaran Pertama

Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada Senin 5
Juli 2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil
Pemilu yang diumumkan pada Senin 26 Juli 2004, dari
153.320.544 orang terdaftar dalam DPT, 122.293.844 orang
(79,76%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara
sah sebanyak 119.656.868 suara (97,84%), dengan rincian
sebagai berikut:

1) H. Wiranto dan Ir. H. Salahuddin Wahid (26.286.788
suara/22,15%)

2) Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Hasyim Muzadi
(31.569.104 suara/26,61%)

3) Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono
Yudo Husodo (17.392.931 suara/14,66%)

4) H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H.
Muhammad Jusuf Kalla (39.838.184 suara/33,57%)

5) Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc.
(3.569.861 suara/3,01%)

20

Pemilihan Umum Tahun 2004

Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh
suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran
kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh
suara terbanyak pertama dan kedua, yakni pasangan SBY – JK
dan pasangan Mega – Hasyim.

Sedangkan Pilpres putaran I di Kabupaten Jepara
yang terdiri dari 14 Kecamatan dan 194 Desa, KPU Jepara
menetapkan jumlah DPT sebanyak 736.192 jiwa, terdiri dari
laki-laki sejumlah 367.231 dan perempuan sejumlah 368.961.
Adapun jumlah perolehan suara pasangan presiden dan wakil
presiden pada Pilpres putaran I di Kabupaten Jepara terdiri
dari pasangan Wiranto – Salahuddin Wahid mendapat 116.464
suara (20,63%), pasangan Megawati Soekarnoputri – Hasyim
Muzadi mendapat 98.869 suara (17,51%), pasangan Amien
Rais – Siswono Yudo Husodo mendapat 61.528 suara
(10,90%), pasangan Susilo Bambang Yudhoyono –
Muhammad Jusuf Kalla mendapat 190.679 suara (33,78%),
pasangan Hamzah Haz – Agum Gumelar mendapat 96.989
suara (17,18 %). Terdapat total suara sah sebanyak 564.529
suara, dan suara tidak sah sebanyak 15.544 suara. (Pemilu
2004, jateng.kpu.go.id/: diakses pada 07 Juli 2022)

b. Pilpres Putaran Kedua

Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada hari
Senin tanggal 20 September 2004, dan diikuti oleh 2 pasangan
calon. Berdasarkan hasil Pemilu yang diumumkan pada
tanggal 4 Oktober 2004, dari 150.644.184 orang terdaftar
dalam DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak
116.662.705 orang (77,44%). Dari total jumlah suara sah
sebanyak 114.257.054 suara (97,94%), perolehan suara
masing-masing pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:
Nomor urut (2) Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Hasyim
Muzadi memperoleh 44.990.704 suara (39,38%). Sedangkan
nomor urut (4) H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H.

21

Pemilihan Umum Tahun 2004

Muhammad Jusuf Kalla memperoleh 69.266.350 suara
(60,62%). Berdasarkan hasil pemilihan umum tersebut,
pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad
Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia terpilih.

Pelantikan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs.
H. Muhammad Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil
Presiden dilangsungkan pada Rabu 20 Oktober 2004 dalam
sidang Paripurna MPR. (Partai Politik di Indonesia,
books.google.co.id: diakses pada 20 Juni 2022). Sedangkan
Pilpres putaran II di Kabupaten Jepara, KPU Jepara
menetapakan jumlah DPT sebanyak 740.535 jiwa, dengan
rincian 368.752 laki-laki, dan 371.783 perempuan. Adapun
perolehan suara pasangan presiden dan wakil presiden pada
Pilpres putaran II di Kabupaten Jepara yang dilaksanakan
pada 20 September 2004 terdiri dari pasangan Megawati
Soekarnoputri – Hasyim Muzadi mendapat 200.888 suara
(38,53%) dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono –
Muhammad Jusuf Kalla mendapat 320.536 suara (61,47%).
Terdapat total suara sah sebanyak 521.424 suara dan suara
tidak sah sebanyak 13.840 suara. (Pemilu 2004,
jateng.kpu.go.id/: diakses pada 07 Juli 2022)

B. Profil Kelembagaan Panwaslu Kabupaten Jepara Tahun 2004

Rekrutmen anggota Panwaslu Kabupaten Jepara, dilakukan
sepenuhnya oleh Kejaksaan Negeri Jepara. Selanjutnya Kejaksaan
Negeri Jepara merekrut empat unsur institusi untuk menjadi Tim
Penyeleksi, antara lain Kejaksaan Negeri Jepara, Polres Jepara,
Perguruan Tinggi (Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara) dan
Organisasi Kemasyarakatan (MUI Kabupaten Jepara).

Pembentukan Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota
dilakukan selama 3 hari sejak tanggal 22 s/d 24 Mei 2003. Adapun
alur pembentukan Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten yaitu Panwaslu
membentuk Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten yang berjumlah 5

22

Pemilihan Umum Tahun 2004

orang yang diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri kepada
Panwaslu, dan Panwaslu mendelegasikan pembentukan Tim Seleksi
Panwaslu Kecamatan yang berjumlah 3 orang kepada Kepala
Kepolisian Sektor dengan berkoordinasi dengan Camat setempat.

Sekretariat Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten bertempat di
Kantor Kejaksaan Negeri. Sedangkan Sekretariat Tim Seleksi
Panwaslu Kecamatan bertempat di Kantor Kepolisian Sektor
(Polsek). Adapun anggaran biaya pelaksanaan seleksi, penetapan dan
pelantikan anggota Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan
dibebankan kepada Anggaran Pandapatan dan Belanja Negara.

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tim Seleksi, adalah
membuka pendaftaran, mengadakan ujian tertulis, serta mengadakan
ujian lisan terhadap semua peserta yang lulus ujian tertulis dan
dilanjutkan dengan wawancara. Hanya karena ada instruksi terbaru
dari Panwaslu Propinsi Jawa Tengah perihal ujian lisan dilaksanakan
di Semarang. Maka terhadap mereka yang meskipun dianggap telah
lulus ujian lisan di kabupaten, harus mengikuti ujian lisan ulang di
Panwaslu Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan itu
ditetapkanlah 3 (tiga) orang dari tiga unsur yang dinyatakan lulus
ujian.

Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Propinsi Jawa Tengah Nomor 010/PANWASLU-
JTG/VI/2003 tanggal 24 Juni 2003 terpilihlah 5 orang anggota
Panwaslu Kabupaten Jepara dan resmi dilantik pada Jumat 20 Juni
2003. Adapun anggota terpilih yaitu Sukardi, S.Ag dari unsur pers
menduduki posisi sebagai Ketua, H. Mashudi, M.Ag dari unsur
Perguruan Tinggi menjadi Wakil Ketua, Karsono, B.A dari unsur
Tokoh Masyarakat menjadi Anggota, Kompol Sulemi dari unsur
Kepolisian menjadi Anggota, dan Slamet Siswanta, S.H dari unsur
Kejaksaan menjadi Anggota.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
kelembagaan, maka disepakati untuk dibentuk pembagian bidang
kerja anggota Panwaslu Kabupaten Jepara, yaitu bidang kerja
pengawasan pelaksanaan Pemilu yang dikoordinatori oleh Sukardi,

23

Pemilihan Umum Tahun 2004

S.Ag dan Kompol Sulemi. Bidang kerja pelaporan dan tindak lanjut
dikoordinatori oleh Karsono, B.A, serta bidang kerja penanganan
pengaduan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dikoordinatori
oleh H. Mashudi, M.Ag dan Slamet Siswanta, S.H.

Mekanisme seleksi anggota Panwaslu Kecamatan se-
Kabupaten Jepara dilakukan Tim Seleksi yang berjumlah 3 unsur,
yaitu Kepolisian, Kecamatan dan tokoh masyarakat. Selanjutnya
Timsel menyerahkan calon sebanyak 3 kali jumlah anggota Panwaslu
Kecamatan yang dipilih sesuai unsur masing-masing kepada
Panwaslu Kabupaten Jepara, beserta kelengkapan administrasinya.
Berdasarkan rapat pleno Panwaslu Kabupaten Jepara menetapkan 1
pejabat Polri yang ditunjuk Kapolsek, serta menetapkan 2 orang
anggota Panwaslu Kecamatan dari tokoh masyarakat. Dari 14
kecamatan di Jepara terpilih sebanyak 42 anggota Panwaslu
Kecamatan yang dilantik Panwaslu Kabupaten Jepara di Pendopo
Kabupaten Jepara.

Foto: panwaslu dan KPU sedak aktif membahas persiapan Pemilu (Sumber Foto: Laporan
Pengawas Pemilu 2004)

Rekrutmen staf sekretariat dilakukan untuk membantu
kelancaran tugas-tugas kelembagaan dengan membuat surat kepada
Bupati Jepara. Staf sekretariat terdiri dari staf PNS dan Non PNS
berjumlah 12 orang. Staf PNS sejumlah 7 orang merupakan tenaga
dari berbagai unsur instansi di lingkungan Setda Jepara yaitu Sutarto
menjabat sebagai Sekretaris, Mohammad Rosyid, S.E sebagai Kaur

24

Pemilihan Umum Tahun 2004

Administrasi dan Keuangan, Sukardjan sebagai Kaur Penanganan
Pengaduan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Kusdiyarto
sebagai Kaur Pengawasan Pelaksanaan Pemilu dan Pembantu
Pemegang Kas Bantuan APBD, Rustamaji, S.H. sebagai Staf,
Ermunanto sebagai Staf, dan Ir. Nur Hayati, MM sebagai Staf.
Sedangkan tenaga kontrak terdiri dari 5 orang yaitu Eko Jatmiko,
Hamdan, Marsidi, Rudi Herunanto dan pembantu keamanan yaitu
Shodiqin.

Adapun kantor Panwaslu Kabupaten Jepara difasilitasi oleh
Pemerintah Kabupaten Jepara berada di Jalan KH. A. Fauzan
Nomor 15 Saripan Jepara. Selain bantuan kantor, Panwaslu juga
mendapat fasilitas 2 buah mobil carry, satu buah sepeda motor, tiga
unit komputer, satu buah telepon duduk, satu set meja tamu, delapan
belas meja kerja, dua buah lemari besi untuk menyimpan file
dokumen dan lain-lain.

Pendanaan Panwaslu Kabupaten Jepara dibebankan pada
anggaran dari APBN dan APBD. Adapun dukungan anggaran
operasional Panwaslu Kabupaten Jepara tahun 2004 berasal dari
APBN sejumlah Rp. 231.030.000,- sedangkan untuk Panwaslu
Kecamatan se-Kabupaten sejumlah Rp. 322.922.000,-. sedangkan
dukungan anggaran dari APBD untuk Panwaslu Kabupaten Jepara
tahun 2004 adalah sejumlah Rp. 426.000.000,-.

Foto: Suasana rapat secretariat dan anggota Panwaslu membahas tugas-tugas persiapan
pengawasan Pemilu (Sumber Foto: Laporan Pengawas Pemilu 2004)

25

Pemilihan Umum Tahun 2004

Dalam Pemilu legislatif maupun Pilpres tahun 2004
Panwaslu Jepara dalam tugasnya selain melaksanakan agenda yang
diprogramkan oleh Panwaslu Provinsi Jawa Tengah, juga melakukan
beberapa langkah strategis di antaranya upaya antisipasi dan resolusi
konflik. Demi mewujudkan Pemilu 2004 berjalan tertib dan damai,
Panwaslu Kabupaten Jepara melakukan mapping daerah rawan
konflik, menjalin komunikasi dengan tokoh dari berbagai elemen
masyarakat seperti tokoh agama, tokoh ormas, tokoh intelektual
hingga tokoh preman dan tokoh yang memiliki spesifikasi tertentu.
Panwaslu Jepara bersama KPU Jepara membentuk ruang
komunikasi dengan nama Forum Komunikasi Partai-Partai Politik
Kabupaten Jepara pada tanggal 30 Desember 2003 dan mengadakan
Deklarasi Moral Partai-Partai Politik pada tanggal 11 November
2003. Selain itu Panwaslu Kabupaten Jepara melakukan koordinasi
dan kerjasama dengan Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum
Terpadu yang terdiri dari elemen Panwaslu Kabupaten, Kepolisian
dan Kejaksaan), koordinasi dengan partai politik peserta Pemilu
2004, koordinasi dengan Muspida, koordinasi dengan pemantau
Pemilu, dan koordinasi dengan media cetak maupun media
elektronik. (Laporan Pengawasan Pemilu 2004, Panwaslu Jepara).

C. Peristiwa Menarik dalam Pemilu 2004 di Kabupaten Jepara
1. Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal
Pada Pemilu 2004 dalam tahapan kampanye terdapat 9
kasus pelanggaran administrasi karena ijin tidak sesuai STTP yaitu
PPP sebanyak 1 kasus, PKB sebanyak 2 kasus, PKPB sebanyak 1
kasus, PKS sebanyak 2 kasus, PBR sebanyak 1 kasus dan PDI-P
sebanyak 2 kasus, di mana kasus tersebut telah diserahkan kepada
pihak yang berwajib dalam hal ini Polres dan KPU.
Selain pelanggaran administrasi juga terdapat
pelanggaran pidana sebanyak 2 kasus berupa kampanye di luar
jadwal. Kasus tersebut kemudian ditangani Gakkumdu, setelah
berkas lengkap (P21) Kejari Jepara melimpahkan ke PN Jepara.
Adapun kasus tersebut, yaitu :

26

Pemilihan Umum Tahun 2004

a). Arifin, SE selaku ketua panitia safari budaya PAN, melakuan
kampanye di luar jadwal dengan barang bukti kaos putih
bergambar ketua PAN, sticker, dan spanduk bergambar PAN.
Berdasarkan putusan PN Jepara, No. 3/Pid.S/2004/PN.Jpr
tanggal 12 Februari 2004, Sdr. Arifin, SE telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan”, dan
diberikan hukuman denda sebesar Rp. 250.000,- subsider 1
bulan kurungan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,-.

b). Paino, BA selaku Caleg No. 5 Dapel 1 dari PPP melakukan
kampanye di luar jadwal dengan membagi-bagikan fotocopy
brosur yang berisi gambar partai dan caleg Paino. Berdasarkan
putusan PN Jepara, No. 7/Pid.S/2004/PN.Jpr tanggal 1 April
2004, Sdr. Paino telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “kampanye di luar jadwal
yang telah ditetapkan oleh KPU”, dan mendapat hukuman
denda sebanyak Rp. 250.000,- subsider 1 bulan kurungan dan
membayar biaya perkara Rp.5000,-. (Laporan Pengawasan
Pemilu 2004, Panwaslu Jepara).

2. Ijazah Palsu Menjadi Kasus Inkracht Pertama di Indonesia

Selain pelanggaran pada masa kampanye, Panwaslu
Jepara juga mendapatkan temuan dari hasil pengawasan saat
tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD yaitu adanya
dugaan penggunaan ijazah palsu. Kasus penggunaan ijazah palsu
menyeret banyak caleg ke meja hijau. Kasus ini merupakan kasus
pertama di Indonesia yang berkekuatan hukum dan putusannya
menjadi yurisprudensi atau sumber hukum formil di Indonesia.
(Wawancara dengan Sukardi, 19 Mei 2022).

Kasus ini terjadi saat tahapan pencalonan DPR dan
DPRD. Bermula dari laporan pengaduan dari tokoh masyarakat
Desa Dudak Awu dan Desa Kancilan Kecamatan Kembang dan
pengurus Partai PPP. Mereka melaporkan adanya dugaan Caleg
mereka menggunakan ijazah palsu. Tak hanya itu beredar di

27

Pemilihan Umum Tahun 2004

media Harian Suara Merdeka Kamis (8/1/2004), dalam lampiran
Laporan Panwaslu 2004, KPU Jepara menyatakan ada banyak
calon menyerahkan ijazah yang diragukan keabsahannya. Media
Harian Radar Kudus (Minggu, 11/1/2004) dan harian Wawasan
(Selasa, 13/1/2004) dan media yang lain juga memberitakan hal
tersebut. Semula KPU Jepara mengumumkan ada 18 caleg yang
diduga menggunakan ijazah palsu. Selanjutnya dari 18 orang
tersebut KPU menyatakan ada 8 orang yang dipastikan
menggunakan ijazah palsu. Hal ini sebagaiman ditulis di koran
Wawasan Sabtu (24/1/2004).

Panwaslu Jepara tetap melakukan pemantauan dan
pengawasan tentang pemberitaan tersebut. Langkah selanjutnya
Panwaslu Jepara melakukan penyelidikan kasus yang
menghebohkan Jepara saat itu. Panwaslu Jepara melakukan
klarifikasi dan meminta bantuan kepada KPU Jepara untuk
memberikan data orang-orang yang diduga melakukan
pelanggaran pidana tersebut. Panwaslu melayangkan permintaan
data caleg yang terlibat, tertuang dalam surat No. 014/Panwaslu-
JPR/I/2004 tertanggal 13 Januari 2004 tentang Permintaan Data.
Namun permintaan ini tdak kunjung dipenuhi oleh KPU Jepara.
Kemudian mengirim surat lagi dengan No. 027/Panwaslu-
JPR/I/2004 tentang permintaan data caleg bermasalah, namun
belum juga mendapat jawaban saat itu. Panwas mencoba untuk
ketiga kalinya mengirim permohonan dengan surat No. 034
Panwaslu-JPR/I/2004 tertanggal 30 Januari 2004 tentang
permohonan pinjam data caleg bermasalah juga belum
memperoleh datanya.

Sikap KPU ini memang beralasan, sebab menurut
anggota KPU Jepara Asep Sutisna saat itu sebagaimana dikutip
dari Koran Wawasan (24/1/2004), KPU tidak memiliki lagi
berkas-berkas dari caleg yang dimaksud karena dicabut. Maka
dari itu berkas-berkas dikembalikan kepada masing-masing
parpol. Mengenai hal ini KPU Jepara menegaskan pihaknya telah
melakukan tugas sesuai dengan tahapan pemilu. Setelah
menerima berkas caleg pada tahap pertama dan menemukan

28

Pemilihan Umum Tahun 2004

indikasi ijazah palsu dari beberapa caleg, pihaknya
mengembalikan kepada masing-masing parpol untuk diperbaiki.
Selanjutnya jika pada tahap kedua pengembalian berkas ternyata
ditarik, maka hal itu bukan menjadi urusan KPU Jepara.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua KPU Jepara
saat itu Ahmad Mustofa bahwa pihaknya tidak berhak menahan
berkas itu. Mereka pun tidak berhak memberikan dokumen
tersebut kepada Panwaslu, sebab menyangkut rahasia negara.

Saat itu, Panwaslu menuai kendala dalam melakukan
penanganan pelanggaran. Panwaslu bersama Gakkumdu terus
melakukan upaya koordinasi dan klarifikasi. Akhirnya Gakkumdu
Jepara mendapatkan data tersebut. Menurut Sukardi, KPU harus
memberikan kemudahan kepada Panwaslu untuk memperoleh
informasi sesuai dengan perundang-undangan guna menunjang
pelaksanaan pengawasan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada
pasal 122 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003.

Sempat pada waktu itu salah satu caleg yang tersandung
ijazah palsu mengundurkan diri. Ketua Panwaslu Sukardi tetap
melimpahkan kasus ke Kepolisian. Sukardi menyatakan yang
bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai caleg. Saat
mendaftar ia menggunakan surat keterangan kehilangan
ijazah/surat rekomendasi dari pondok pesantren Syu‟aibiyah
Sarang Kabupaten Rembang.

Setelah mendapatkan bukti yang cukup, penyidik
Kepolisian menyerahkan berkas ke Kejaksaan. Selanjutnya
Kejaksaan melimpahkan berkas yang sudah P21 ke Pengadilan
Negeri Jepara. Mereka didakwa dengan pasal 137 ayat (4) UU
No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Bahwa setiap orang yang
dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan,
menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya
sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau
denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau

29

Pemilihan Umum Tahun 2004

paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Setelah melalui
berbagai proses persidangan mereka terbukti melanggar pasal 137
ayat (4) UU No. 12 Tahun 2003.

Foto: Para pengguna ijazah/surat keterangan palsu sesaat setelah divonis percobaan oleh
PN Jepara (Sumber Foto: Laporan Pengawas Pemilu 2004)

Berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Jepara dengan
Nomor W12.U19/951/KP.07.01/6/2022 tertanggal 2 Juni 2022,
ada beberapa data putusan pidana Pemilu tahun 2004. Adapun
data tersebut yaitu :
a). Maskad calon PDIP pada tahapan pencalonan anggota DPRD

Kabupaten diduga menggunakan ijazah palsu dengan No.
25/SMA/DP/85 tanggal 1 Mei 1985. Ini tertuang dalam
Putusan No. 4/PidS.S/2004/PN.Jpr, yang menyatakan
Maskad terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu untuk
kepentingan pemilu. Ia dijatuhi hukuman dengan 4 bulan
penjara. Namun hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh
terdakwa, kecuali jika terdakwa dinyatakan bersalah oleh
hakim karena perbuatan lain, sebelum masa percobaan selama
8 bulan terakhir, dan denda sebesar Rp. 1.000.000 dengan
ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 1 bulan kurungan, serta dibebankan
biaya perkara sebesar Rp. 2.000.

30

Pemilihan Umum Tahun 2004

b). H. Ali Asyhar bin Karep calon PKB pada tahapan pencalonan
anggota DPRD Kabupaten diduga menggunakan ijazah
palsu/tidak sah. Berdasarkan dengan Putusan No. 6/PidS.S/
2004/PN JPR, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana menggunakan ijazah yang tidak sah
dengan menjatuhkan pidana sebesar Rp. 1.000.000 subsidair 1
bulan kurungan. Ia juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp.
5.000. Dalam buku laporan Pengawasan Pemilu 2004
Panwaslu Jepara, atas putusan tersebut Ali Asyhar
menyatakan banding tertanggal 10 Mei 2004 dengan No.
W9.DK.Hn.01-10-166. Dilansir dari Koran Jawa Pos Radar
Kudus, Rabu (9/6/2004) Ali Asyhar diputus bebas oleh
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Putusan No.
80/Pid/2004/PT.Smg.

c). Zaroch binti Widiarso calon PPP pada tahapan pencalonan
anggota DPRD Kabupaten diduga menggunakan ijazah
palsu/surat palsu. Dalam Putusan No. 8/PidS.S/2004/
PN.Jpr, menyatakan Achmad Sholihin telah terbukti secara
sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana
“menggunakan surat palsu untuk kepentingan Pemilu. Ia
dihukum dengan penjara selama 4 bulan, namun hukuman
tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika
terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim karena perbuatan
lain, sebelum masa percobaan selama 8 bulan terakhir, dan
denda sebesar Rp. 1.000.000 dengan ketentuan bahwa jika
denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1
bulan kurungan, serta dibebankan biaya perkara sebesar Rp.
5.000.

d). Khamdan calon PPP pada tahapan pencalonan anggota
DPRD Kabupaten diduga menggunakan ijazah palsu/tidak
sah. Dalam Putusan No. 9/PidS.S/2004/PN.Jpr, Khamdan
dihukum dengan penjara selama 5 bulan dan menyatakan
hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali
jika terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim karena
perbuatan pidana lain, sebelum masa percobaan selama 10

31

Pemilihan Umum Tahun 2004

bulan terakhir. Menghukum pula denda sebesar Rp. 1.000.000
dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 1 bulan kurungan, serta
dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

e). H. Sholeh Taufik calon PPP pada tahapan pencalonan
anggota DPRD Kabupaten diduga menggunakan ijazah
palsu/surat palsu dengan No. 03 MUP.0005453 tanggal 20
Juni 2001 dan surat keterangan dari Dikbud Provinsi Jawa
Tengah No. 355.3/41485 tanggal 6 Januari 2004. Dalam
Putusan No. 10/PidS.S/2004/PN.Jpr, menyatakan Sholeh
Taufik telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan
tindak pidana “menggunakan surat palsu untuk kepentingan
Pemilu. Ia dihukum dengan penjara selama 4 bulan, Namun
hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali
jika terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim karena
perbuatan lain, sebelum masa percobaan selama 8 bulan
terakhir, dan denda sebesar Rp. 1.000.000 dengan ketentuan
bahwa jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 1 bulan kurungan, serta dibebankan biaya
perkara sebesar Rp. 5.000.

f). Achmad Sholikin calon PPP pada tahapan pencalonan anggota
DPRD Kabupaten diduga menggunakann ijazah palsu/surat
palsu. Dalam Putusan No. 11/PidS.S/ 2004/PN.Jpr,
menyatakan Achmad Sholihin telah terbukti secara sah dan
menyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan surat
palsu untuk kepentingan Pemilu. Ia dihukum dengan penjara
selama 4 bulan, Namun hukuman tersebut tidak perlu dijalani
oleh terdakwa, kecuali jika terdakwa dinyatakan bersalah oleh
hakim karena perbuatan lain, sebelum masa percobaan selama
8 bulan terakhir, dan denda sebesar Rp. 1.000.000 dengan
ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 1 bulan kurungan, serta dibebankan
biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

32

Pemilihan Umum Tahun 2004

g). Achmad Marchum calon PPP pada tahapan pencalonan
anggota DPRD Kabupaten diduga menggunakann ijazah
palsu/surat palsu. Berdasarkan Putusan No.
12/PidS.S/2004/PN.Jpr, Marchum telah terbukti secara sah
dan menyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan
surat palsu untuk kepentingan Pemilu. Ia juga dihukum
dengan penjara selama 4 bulan, namun hukuman tersebut
tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika terdakwa
dinyatakan bersalah oleh hakim karena perbuatan lain,
sebelum masa percobaan selama 8 bulan terakhir, serta denda
sebesar Rp. 1.000.000 dengan ketentuan bahwa jika denda
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan
kurungan. Mereka juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp.
5.000.

Atas tindakan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten
tersebut, masyarakat dan parpol peserta Pemilu 2004
memberikan dukungan dan apresiasi kepada Panwaslu Jepara
yang telah menindaklanjuti baik temuan maupun laporan dari
masyarakat terkait penggunaan ijazah palsu, sehingga Caleg
yang tersangkut dugaan penggunaan ijazah palsu dapat terbukti
di persidangan dan dikenai sanksi hukuman pidana.
(Wawancara dengan Sukardi)

D. Profil Anggota Panwas Kabupaten Jepara Tahun 2004

Sukardi, S.Ag.

Merupakan Ketua Panwaslu Jepara
pertama dan sekaligus membidangi bagian
Pengawasan Pelaksanaan Pemilu. Ia lahir di
Kudus pada 18 Desember 1963. Saat ini ia
berdomisili di Jl. Merbabu No. 45 Bukit Asri
Demaan Jepara. Sukardi mengenyam
pendidikan SD di Kudus lulus pada tahun
1976, dilanjutkan SMP di Kudus lulus tahun

33

Pemilihan Umum Tahun 2004

1980, kemudian SMA di Kudus lulus tahun 1983 dan lanjut
mengambil Jurusan PAI di Undaris Ungaran dan lulus tahun 1996.
Ia juga sangat aktif dalam organisasi kepemudaan di antaranya adalah
IPNU Cabang Kudus, HMI Cabang Kudus, KNPI Kabupaten
Kudus, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Senat Mahasiswa
Fakultas Tarbiyah Undaris Ungaran di Kudus selain itu ia juga
tergabung dalam organisasi NU Ranting Demaan dan Jepara Kors
Alumni HMI (KAHMI) Kabupaten Jepara.

Laki-laki yang gemar membaca dan pernah mengikuti Diklat
Jurnalistik ini memiliki karir kerja sebagai Wartawan Harian "Masa
Kini" Yogyakarta dari tahun 1988 – 1989, kemudian menjadi
Wartawan SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta pada tahun 1989 –
1994, dan menjadi Wartawan Harian Umum Suara Merdeka
Semarang tahun 1994 sampai sekarang.

Ayah empat anak ini juga aktif sebagai pengurus Kadin
Daerah Jepara dengan jabatan sebagai anggota dewan pertimbangan
periode tahun 2019 – 2023, Sekretaris Pengcab PTMSI Jepara tahun
2018 – 2022, Penasihat Pengcab PODSI Jepara tahun 2019 – 2023,
serta Ketua Biro Umum, Humas, Media KONI Kabupaten Jepara
selama tiga periode dari tahun 2009 – 2020.

Dr. H. Mashudi, M.Ag

Pria yang akrab disapa “Kyai
Mashudi” ini lahir di Brebes, 21 Januari
1968. Ia menempati posisi sebagai Wakil
Ketua sekaligus membidangi bidang
Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa. Ia dipilih sebagai
Panwaslu dari unsur tokoh masyarakat, dan
saat itu Ia masih menjabat sebagai Sekretaris
Umum PCNU Jepara.

Mashudi memulai karir organisasinya sejak di bangku SMA,
tepatnya pada tahun 1985 ia sudah aktif berkegiatan di Ikatan Pelajar
Nahdlatul Ulama (IPNU), lalu dilanjutkan saat ia menempuh

34