Historia Pengawasan Pemilu di Kota Ukir Jepara

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Indonesia, 2016, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota, Lembaran RI tahun 2016, Jakarta.

Panwas Jepara, 2017, Laporan Akhir Panwas Jepara tentang Hasil
Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017,
Jepara.

Muhammad Olies, 2022, Sejarah Pengawas Pilbup Jepara 2017, Hasil
Wawancara Pribadi: 14 April 2022, Jepara.

Taskuri, 2022, Sejarah Pengawas Pilbup Jepara 2017, Hasil Wawancara
Pribadi: 11 Mei 2022, Jepara.

Olies Muhammad, 2022, Sejarah Pengawas Pilbup Jepara 2017, Hasil
Wawancara Pribadi: 17 Mei 2022, Jepara.

Murianews.com, 2022, Diduga Terlibat Kampanye Pilkada Jepara Gakkumdu
Klarifikasi Pemprov, https://www.murianews.com/2017/01/09/
105137/diduga-terlibat-kampanye-pilkada-jepara-gakkumdu-
klarifikasi-pejabat-pemrov, diakses pada 6 Juni 2022 Pukul
13.23 WIB.

Solopos.com, 2022, Pilkada 2017 KPU Jepara Tetapkan 2 Pasang Peserta,
https://www.solopos.com/pilkada-2017-kpu-jepara-tetapkan-
2-pasang-peserta-763220, diakses pada 6 Juni 2022 Pukul 14.21
WIB.

Jateng.bawaslu.go.id, 2022, Panwas Kabupaten Jepara Selenggarakan
Bimbingan Teknis Kearsipan, https://jateng.bawaslu.go.id/2017/
02/07/panwas-kabupaten-jepara-selenggarakan-bimbingan-
teknis-kearsipan/, diakses pada 6 Juni 2022 Pukul 12.37 WIB.

Murianews.com, 2022, Langgar UU Pilkada Bupati Jepara Batalkan Mutasi
8 Pejabat, https://www.murianews.com/2016/08/22/92134/
langgar-uu-pilkada-bupati-jepara-batalkan-mutasi-8-pejabat,
diakses pada 6 Juni 2022 Pukul 10.09 WIB.

Jateng.bawaslu.go.id, 2022, Gakkumdu Klarifikasi Pejabat Pemprov Diduga
Terlibat Kampanye, http://jateng.bawaslu.go.id/2017/01/10/-

185

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

klarifikasi-pejabat-pemprov-diduga-terlibat-kampanye/, diakses
pada 6 Juni 2022 Pukul 11.12 WIB.
Kalim Abd, 2022, Sejarah Pengawas Pilbup Jepara 2017, Hasil Wawancara
Pribadi: 7 Juli 2022, Jepara.
Arifin, 2022, Sejarah Pengawas Pilbup Jepara 2017, Hasil Wawancara
Pribadi: 7 Juli 2022, Jepara.
Polres Jepara, 2017, Laporan Gelar Perkara Polres Jepara, Tidak diterbitkan

186

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

TAHUN 2018 DI JEPARA

A. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah Tahun 2018
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan
kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara
langsung dan demokratis.
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub)
secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat
guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh
penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas
dan akuntabilitas.
Tahapan Pilgub Jawa Tengah 2018 dimulai 30 Desember
2017. Tahapan-tahapan yang diawasi di antaranya adalah
pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, distribusi
logistik, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta
penetapan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.
Untuk pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Jepara

187

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 846.212 jiwa
terdiri dari 422.492 laki-laki dan 423.720 perempuan.

Pilgub Tahun 2018 Jawa Tengah yang dilaksanakan pada
hari Rabu 27 Juni 2018 merupakan Pilkada tahap ketiga secara
langsung dengan menggunakan sistem pencoblosan. Adapun
kandidat dalam Pilgub 2018 ada 2 (dua) pasangan. Pertama, calon
incumbent yang pernah menjabat di periode tahun 2013-2018, yaitu
Ganjar Pranowo sebagai Calon Gubernur dan Taj Yasin sebagai
Wakil Gubernur. Mereka diusung 5 partai dengan jumlah 58 kursi,
yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai
Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Kedua, ialah mantan Menteri ESDM tahun 2014-2016
Sudirman Said berpasangan dengan Ida Fauziyah sebagai wakilnya,
dan mereka diusung oleh 4 partai dengan jumlah 42 kursi yaitu
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat
Nasional (PAN).

Berdasarkan hasil pemungutan suara di Kabupaten Jepara,
perolehan suara dimenangkan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan
Taj Yasin dengan perolehan suara sejumlah 358.479, sedangkan
untuk pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziah mendapatkan suara
143.192. Adapun jumlah perolehan suara se-Jateng dari pasangan
nomor urut satu Ganjar-Taj Yasin sebanyak 10.362.694 suara, dan
pasangan nomor urut dua Sudirman Said-Ida Fauziyah memperoleh
7.267.993 suara.

B. Profil Kelembagaan Panwas Kabupaten Jepara Tahun 2018

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01 Tahun 2015 pasal 24, Bawaslu Provinsi melakukan seleksi
anggota Panwas Kabupaten/Kota secara terbuka. Sebelum tahapan
Pilgub 2018 Jateng dimulai, untuk membentuk 35 Panwas
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Bawaslu Jateng membentuk tim
seleksi calon Panwas 35 Kabupaten/Kota, dan Panwas Jepara masuk

188

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

pada tim seleksi Jawa Tengah bagian utara yang bertugas di Eks
Karesidenan Pekalongan, Pati dan Semarang yaitu meliputi Kota
Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak,
Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus,
Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten
Kendal, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten
Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan
Kabupaten Brebes. Adapun yang bertugas menyeleksi adalah Dr. H.
Umar Ma’ruf, S.H., S.P.N., M.Hum selaku Ketua, Dr. Abu
Rokhmad, M.Ag selaku Sekretaris, dan Arif Hidayat, S.H., M.H., Dr.
Ari Pradhanawati, serta Muhammad Rofiuddin, S.H.I, M.I.Kom.
sebagai Anggota. (Laporan Akhir Bawaslu Jawa Tengah Pilgub
2018).

Bawaslu Jateng membuka pendaftaran calon anggota
Panwas Kabupaten/Kota tanggal 17-24 Juni 2017, dengan jumlah
total pendaftar 1.183 orang. Selanjutnya para pendaftar tersebut
mengikuti sederetan tahapan seleksi, pertama, seleksi administrasi
lolos sebanyak 1.047 orang, kedua, ujian tertulis diikuti 959 orang,
ketiga, tes wawancara diikuti oleh 486 orang, dan terakhir, uji
kelayakan dan kepatutan yang diikuti 209 orang. Setelah melalui
serangkaian tahapan seleksi, akhirnya terpilih 105 orang anggota
Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah termasuk Panwas Jepara.

Sedangkan pendaftar dari Jepara dalam seleksi anggota
Panwas tersebut, ada 37 orang, terdiri dari 28 laki-laki dan 9
perempuan. Adapun 3 orang anggota yang terpilih menjadi anggota
Panwas Pilgub Jateng Kabupaten Jepara, yaitu Arifin, S.Ag, M.S.I,
Abd Kalim, M.Pd.I dan Muntoko, S.Sos.I. Ketiganya dilantik Ketua
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Juhanah, S.Pd.I, M.Si. pada hari
Jum’at tanggal 25 Agustus 2017 di lantai 16 Ballroom MG Setos
Hotel, Jl. Gajahmada, Semarang.

Setelah pelantikan, anggota Panwas mempersiapkan
beberapa agenda pengawasan di antaranya ialah pertama, rapat pleno
pemilihan ketua dan pembagian koordinator divisi dan berdasarkan
hasil rapat pleno Arifin, S.Ag, M.S.I terpilih sebagai Ketua sekaligus

189

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa, Abd
Kalim, M.Pd.I selaku Koordinator Divisi Organisasi & SDM dan
Muntoko, S.Sos.I selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga. Kedua, melakukan koordinasi dengan
Pemda Jepara, KPU, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan dan stakeholder
lainnya. Ketiga, pembentukan Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan (PPL), serta Pengawas TPS.

Foto: Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Jepara,
Sabtu 14 Oktober 2017 di Hotel D’Season Bandengan (Sumber Foto : jatengprov.go.id)

Untuk membentuk Panwascam, Panwas Kabupaten Jepara
mempersiapkan Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan Panwas
Kecamatan se-Kabupaten Jepara. Pokja memiliki tugas menyusun
rencana kerja dan melaksanakan kegiatan pembentukan Panwas
Kecamatan di 16 Kecamatan. Berdasarkan hasil seleksi yang
dilakukan Panwas Kabupaten terpilih anggota Panwas Kecamatan
sebanyak 48 orang, dengan rincian laki-laki 43 orang dan perempuan
5 orang.

Adapun dalam perekrutan PPL se-Kabupaten Jepara,
Panwas Jepara mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan se-
Kabupaten Jepara untuk melakukan perekrutan PPL sesuai dengan
surat intruksi Bawaslu RI Nomor 0965/K.BAWASSLU/TU.00.01/
XII/2017, yaitu PPL dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan
pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling
lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan

190

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

pemilihan selesai, serta anggota PPL berjumlah 1 (satu) orang
setiap desa/ k elurahan. Berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan
Panwas Kecamatan se-Kabupaten Jepara terpilih anggota PPL
sebanyak 195 orang, dengan rincian laki-laki 172 orang dan
perempuan 23 orang.

Foto: Agenda kegiatan Pelantikan dan Pembejalan Panwaslu Desa/Kelurahan se-Kecamatan
Nalumsari Jepara pada tanggal 14 Januari 2018 (Sumber Foto : harianjateng.com)

Selanjutnya dalam perekrutan Pengawas TPS dalam Pilgub
tahun 2018 se-Kabupaten Jepara, Panwas Kabupaten Jepara
mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan se-Kabupaten Jepara
untuk melakukan perekrutan Pengawas TPS. Berdasarkan hasil
seleksi yang dilakukan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Jepara
terpilih anggota Pengawas TPS se-Kabupaten Jepara sebanyak 3.268
orang. Jumlah anggota Pengawas TPS ini sesuai dengan jumlah TPS
yang ada yaitu 3.268 TPS. Seiring berjalannya waktu pasca
ditetapkannya tiga anggota Panwas Jepara Tahun 2017, selang 3
bulan yaitu pada tanggal 12 Desember 2017 Bawaslu Jateng
melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota
Panwas Kabupaten Jepara, yaitu Muntoko, S.Sos.I. yang
mengundurkan diri sebagai anggota Panwas Kabupaten Jepara, dan
digantikan peringkat di bawahnya yaitu Sujiantoko, S.H.I, M.M.

Sujiantoko dilantik oleh Bawaslu Jateng di MG Setos Hotel,
Jl. Inspeksi, Gajahmada, Semarang oleh Bawaslu Provinsi Jawa

191

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

Tengah pada tanggal 15 Desember Tahun 2017. (Wawancara dengan
Sujiantoko, 7 April 2022).

Dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan, Panwas
Kabupaten Jepara yang berkantor di Jl. KH. Ahmad Fauzan No.15
Kelurahan Saripan Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa
Tengah 59415, dibantu kesekretariatan yang bertugas mendukung
dan memfasilitasi kerja-kerja komisioner. Fungsi kesekretariatan
Panwas Jepara meliputi tiga hal, yakni pengelolaan administrasi,
pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran.

Sekretariat Panwas Jepara dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
Kepala Sekretariat Panwas Jepara dijabat oleh Abdul Ghofur, S.IP.
M.H. yang merupakan PNS dari Pemerintah Kabupaten Jepara yang
ditugaskan ke Panwas Kabupaten Jepara. Dalam melaksanakan tugas
kesekretariatan Kepala Sekretariat dibantu 3 PNS dari Pemerintah
Kabupaten Jepara, yaitu Irma Novel Sari, S.T (Bendahara
Pembantu), Tri Handoyo (Anggota PNS), Anis Sakdiyah (Anggota
PNS). Selain itu, Kasek dibantu 8 pegawai honorer (non-PNS) yaitu
Misbakhus Solihin, S.H, Muhammad Ansori, S.E, Wava Laili
Qodriyah, S.Pd, Widia Angella Afriyani, S.E, dan Yanu Adhi
Hidayat, S.Kom sebagai Staf Teknis, serta Zain Mustofa Kamal, S.H,
Subechan Edi Susilo dan Chulaimah sebagai Tenaga Pendukung.

Foto : Pimpinan Panwaslu Jepara beserta jajaran sekretariatan saat berfoto bersama di ruang
pojok pengawasan Panwaslu Jepara (sumber Foto: dokumentasi Panwas Jepara)

192

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

Panwas Kabupaten Jepara dalam Pilgub Jateng Tahun 2018
mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara
yaitu satu buah Gedung Kantor serta dilengkapi 2 Kendaraan Roda
Empat, 9 Meja Kerja Pejabat, 4 Kursi Pejabat, 7 Meja Kerja Staf, 1
Kursi Kerja Staf, 1 set Sice /Meja Kursi Tamu, 22 Kursi Rapat, 1
Almari, 1 Filling Cabinet, 2 Komputer, 1 Laptop dan Printer, 3 AC,
dan 1 Projector.

Selain itu, sarana dan prasarana juga didukung dari Bawaslu
Jateng antara lain, 2 Kendaraan Roda Empat, 4 Meja Kerja Pejabat,
4 Kursi Pejabat, 8 Meja Kerja Staf, 8 Kursi Kerja Staf, 1 set Meja
Kursi Tamu, 8 Kursi Rapat, 2 Almari, 2 Filling Cabinet, 1 Brangkas,
6 Komputer, 4 Laptop, 6 Printer, 4 AC, 2 Handycam, 1 Projector
dan screennya.

Fasilitas dan pendanaan untuk melakukan tugas dan
wewenang dalam penyelenggaraan Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018
menggunakan anggaran APBD Provinsi Jateng dengan DIPA No.
SP.DIPA.-115.01.2.686328/2018 tanggal 05 Desember 2017 dengan
rincian pada tahun 2017 bulan September sebesar Rp. 44.296.500,
Oktober sebesar Rp. 129.595.554, November sebesar Rp.
118.021.512, dan Desember sebesar Rp. 267.542.828.

Kemudian untuk anggaran di tahun 2018, pada bulan
Januari sebesar Rp. 394.786.228, Februari sebesar Rp. 576.394.619,
Maret sebesar Rp. 546.480.454, April sebesar Rp. 564.937.677, Mei
sebesar Rp. 646.507.432, Juni sebesar Rp. 2.763.311.816, Juli sebesar
Rp. 643.530.501, dan bulan Agustus sebesar Rp. 267.971.960.

Pada saat Pilgub Jateng 2018, Ketua Panwas Kabupaten
mendapat uang kehormatan sebesar Rp. 6.800.000 per bulan, dan
anggota menerima uang kehormatan sebesar Rp. 6.000.000 per
bulan. Sedangkan besaran uang kehormatan yang diterima Ketua
Panwascam sebesar Rp. 1.850.000 per bulan, dan uang kehormatan
anggota Panwascam sebesar Rp. 1.600.000 per bulan. Adapun uang
kehormatan PPL sebesar Rp. 900.000 per bulan dan PTPS mendapat
uang kehormatan sebesar Rp. 550.000.

193

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

Setelah struktur organisasi Panwas terbentuk, Panwas
Kabupaten Jepara melakukan koordinasi dan kerjasama dengan
berbagai pihak. Koordinasi dan kerjasama tersebut di antaranya
dengan Pemerintah Kabupaten Jepara, yang menghasilkan beberapa
hal yaitu bahwa Panwas Kabupaten Jepara mendapatkan bantuan
sarana prasarana berupa gedung kantor di Jalan KH. Ahmad Fauzan
Nomor 15 Saripan Jepara, dan ruangan sekretariat Panwascam, serta
bantuan staf PNS yang ditugaskan di sekretariat Panwaskab dan
Panwascam. Selain itu Panwaskab juga menjalin koordinasi dan
komunikasi dengan DPRD Jepara, KPU Jepara, Polres Jepara,
Kejaksaan Negeri Jepara, Satpol PP, Dandim 0719 Jepara, partai
politik, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

C. Peristiwa Menarik dalam Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018 di
Kabupaten Jepara
a. Foto Bersama Cagub Ganjar Pranowo, 4 ASN RSUD Jepara
dipanggil Panwas
Netralitas ASN dalam Pilkada sudah tertuang dalam
surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Indonesia, berdasar UU No 5 Tahun 2014,
UU No 10 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah No 42 Tahun
2004 dan Peraturan Pemerintah RI No 53 Tahun 2010. Netralitas
aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilgub adalah salah satu yang
harus dijaga. Implementasi netral itu seperti tidak berfoto
bersama dengan Cagub, mengunggah atau mengomentari foto
Cagub di sosial media.

Sebanyak 4 ASN yang bertugas di RSUD Kartini Jepara
dipanggil Panwaskab Jepara. Hal itu terkait foto bersama dengan
Cagub Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat berkunjung di
kompleks rumah sakit tersebut. Ketua Panwaskab Jepara, Arifin,
menuturkan 4 ASN yang berfoto bareng Ganjar Pranowo sudah
dilayangkan panggilan untuk dimintai keterangan pada hari Rabu,
21 Februari 2018.

194

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

Foto : Empat ASN RSUD Jepara menunggu diruang tamu saat dipanggil Panwas Jepara
untuk dilakukan klarifikasi (Sumber Foto: detik.com)

Setelah itu dilakukan kajian apakah perbuatan tersebut
termasuk larangan kampanye bagi ASN ataukah pelanggaran
pidana kampanye. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh
Panwas Jepara ditemukan adanya pelanggaran netrallitas ASN,
sehingga Panwaskab menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN
dengan membuat surat rekomendasi kepada Sekretaris Daerah
dan Komisi ASN (KASN). (Wawancara dengan Arifin, 4 April
2022)

b. Hadiri Deklarasi, Seorang Camat Dipanggil Panwas
Pada hari Minggu 28 Januari 2018 di masa tahapan

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ditemukan oknum Camat
yang menghadiri kegiatan di salah satu rumah kepala desa yang
dihadiri kurang lebih 500 orang. Turut hadir dalam kegiatan
tersebut Sudirman Said bakal Calon Gubernur Jateng.

Kemudian Panwas Jepara memanggil Camat tersebut
untuk diklarifikasi. Atas dasar keterangan yang disampaikan
camat, Panwas Jepara bergerak cepat melaksanakan kajian
terhadap peristiwa tersebut pada Selasa, 30 Januari 2018 dengan
melibatkan tim penyidik Kepolisian dan Kejaksaan yang
terbentuk dalam sentra Gakkumdu. Berdasarkan kajian
Panwaskab terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut
ditindaklanjuti dengan membuat surat rekomendasi atas dugaan

195

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

pelanggaran administrasi ke Sekretariat Daerah, Komisi ASN,
dan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk bisa
ditindaklanjuti berdasarkan undang-undang yang berlaku.
(Panwas Jepara, Laporan Akhir Pilgub 2018)

c. Rela Tak Salaman dengan Ganjar Pranowo Demi Jaga
Netralitas Panwas
Anggota PPL atau Panwas tingkat Kelurahan Jobokuto,
Mashardi rela tidak bersalaman dengan Ganjar Pranowo demi
menjaga netralitas dirinya sebagai seorang pengawas. Itu
ditunjukkan Mashardi saat melakukan pengawasan aktifitas Calon
Gubernur Jawa Tengah di pasar Jepara satu, pada Minggu
(18/3/2018). Ketua Panwas Kabupaten Jepara, Arifin
menjelaskan, pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh
PPL Kelurahan Jobokuto tersebut. Ia menilai, apa yang dilakukan
tersebut semata-mata untuk menjaga netralitas Panwas dan
bentuk kehati-hatian Panwas, serta tidak ada maksud lain, apalagi
sampai memutus silaturrahim.

Foto: Ketua Panwas Jepara Arifin saat memberikan penjelasan kepada Ganjar Pranowo,
atas anggota PPL yang tidak mau bersalamannya (Sumber Foto: klikfakta.com).

Anggota Panwas Kabupaten Jepara, Sujiantoko
mengemukakan, ada beberapa perilaku dan sikap lainnya yang

196

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

biasa di waspadai oleh Panwas saat melakukan pengawasan di
lapangan. Misalnya menolak diberi makanan atau minuman
meskipun dalam kondisi haus dan lapar. Itu pun dilakukan demi
menjaga netralitas dan etika sebagai seorang pengawas. Selain
Undang-undang sebagai aturan tertinggi, terdapat aturan
mengenai profesionalitas. Dalam peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga diatur secara lebih jelas
tentang netralitas dan etika penyelenggara Pemilu, seperti dalam
bab 2 pasal 6, dan bab 3 pasal 8. Peraturan DKPP Bab 3 pasal 8
huruf b, disebutkan bahwa penyelenggara pemilu bersikap dan
bertindak: menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan
pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari
intervensi pihak lain.

Peristiwa keengganan Panwas bersalaman dengan Ganjar
terjadi saat Ganjar melakukan kunjungan di Pasar Jepara satu.
Peristiwa terjadi ketika Ganjar hendak melangkahkan kaki ke area
pasar. Saat itu ada beberapa warga yang mengerubungi Ganjar
hendak bersalaman. Di antara kerumunan, terdapat anggota
Panwas (PPL) dari Kelurahan Jobokuto Mashardi. Saat Ganjar itu
hendak menyalami petugas PPL tersebut, yang bersangkutan
menolaknya. Saat itu, bersama rombongan dan sejumlah tim
medianya, Ganjar sempat protes atas penolakan salaman dari
PPL Kelurahan Jobokuto tersebut.

Arifin menambahkan, permasalahan tentang penolakan
salaman dengan Ganjar telah rampung, karena pihaknya telah
menjelaskannya kepada Ganjar Pranowo, dan Ganjar bisa
memahaminya. (Facebook Panwascam Mlonggo, Rela Tak
Salaman dengan Ganjar Demi Jaga Netralitas Panwas, diakses 5 April
2022)

197

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

D. Profil Panwas Kabupaten Jepara Tahun 2018

Arifin, S.Ag., M.S.I.

Arifin lahir di Jepara pada 10 April

1977, terpilih sebagai Ketua sekaligus

Koordinator Divisi Penanganan

Pelanggaran. Jenjang pendidikan yang

pernah ditempuh dimulai dari MI. Salafiyah

Wanusobo tahun 1989, MTs. Matholiul

Huda Bugel tahun 1992 dan MA. Matholiul

Huda Bugel tahun 1995. Pendidikan Strata I

(S1) di Fakultas Syari’ah (AS) INISNU

Jepara tahun 2001, dan dilanjut Pendidikan Strata II (S2) di UIN

Walisongo Semarang tahun 2008.

Pada saat masih menjadi mahasiswa ia pernah menjadi
relawan pemantau pemilu UNFREL (University Network for Free
and Fair Election) tahun 1999. Setelah itu ia menjadi anggota
Panwaslu Kecamatan Kedung tahun 2004 dan Ketua Panwascam
Kedung Pilbup tahun 2006. Selanjutnya menjadi Anggota
Panwaskab Jepara pada Pilgub tahun 2013, Anggota Panwaslu Jepara
tahun 2014, serta Ketua Panwaskab pada Pilbup Jepara tahun 2017.
(Arifin, Wawancara: April 2022)

Abd. Kalim, S.Pd.I., M.Pd.I.

Abd. Kalim lahir di Jepara 10
Oktober 1972. Ia merupakan Koordinator
Divisi Organisasi dan SDM. Saat ini ia
berdomisili di Desa Sowan Kidul, Rt 02 Rw
03, Kedung Jepara. Pengalaman soal
kepemiluan, pria ini pernah menjadi Panitia
Pemungutan Suara (PPS) Desa Sowan Kidul
pada Pilbup Jepara tahun 2006, Pilgub Jateng
tahun 2008, Pilgub tahun 2012, dan Pemilu tahun 2014. Selanjut
menjadi Anggota Panwascam Kedung Pilbub 2017.

198

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

Jenjang pendidikannya diawali di MI. Raudlatul Sibyan
tahun 1986, MTs. Matholiul Huda Bugel Tahun 1988, dan di SMA
Walisongo Pecangaan tahun 1991. Setelah itu melanjutkan
pendidikan Strata I di STAIN Kudus tahun 2007 dan Strata II di
STAIN Kudus tahun 2015. (Abd. Kalim, Wawancara: April 2022)

Sujiantoko, S.H.I., MM.
Pria kelahiran Jepara 15 November

1985 yang beralamat di Mojokulon RT. 02
RW. 08 Muryolobo Nalumsari Jepara, ini
terpilih menjadi Koordinator Divisi
Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.

Ia menamatkan sekolah dasar di SD
Negeri 1 Tunahan Keling pada lulus tahun
1997, MTs. Darul Ulum Bandungharjo lulus
tahun 2000, dan MA Darul Ulum Bandungharjo lulus tahun 2003.
Selanjutnya ia menempuh pendidikan Strata I di Fakultas
Syariah IAIN Walisongo lulus tahun 2010, dan Strata II di Magister
Management UNISSULA lulus tahun 2015. Pada saat menjadi
mahasiswa ia aktif di berbagai organisasi yaitu Sekretaris HMJ
Hukum Perdata Islam (2004-2005), Ketua KMJS (Keluarga
Mahasiswa Jepara Semarang) (2005-2006) dan Ketua DPM (Dewan
Perwakilan Mahasiswa) IAIN Walisongo (2006-2007). Pasca lulus
dari mahasiswa ia aktif sebagai Pengurus Lembaga Sahabat
Indonesia (2014-2017), dan Pengurus HIPSI (Himpunan Pengusaha
Santri Indonesia) (2015-2017). (Sujiantoko, Wawancara: 4 April
2022)

199

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Indonesia, 2016, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota, Lembaran RI tahun 2016, Jakarta.

Bawaslu Jawa Tengah, 20018, Laporan Akhir Bawaslu Jawa Tengah Hasil
Kerja Proses Penjaringan dan Penyariingan Calon Panwaslu Kab/Kota
Pilkada 2018, Semarang.

Rembang.bawaslu.go.id, 2022, Bawaslu Jawa Tengah Lantik dan Sumpah
105 anggota Panwas kabupaten/kota, https://rembang.bawaslu.
go.id /bawaslu-jawa-tengah-lantik-dan-sumpah-105-anggota-
panwas-kabupaten-kota/, diakses pada 5 April 2022 Pukul
15.03 WIB.

Arifin, 2022, Sejarah Pengawas Pilgub 2018, Hasil Wawancara Pribadi: 14
April 2022, Jepara.

Kalim Abd, 2022, Sejarah Pengawas Pilgub 2018, Hasil Wawancara
Pribadi: 14 April 2022, Jepara.

Sujiantoko, 2022, Sejarah Pengawas Pilgub 2018, Hasil Wawancara
Pribadi: 14 April 2022, Jepara.

Panwaslu Jepara, 2018, Laporan Akhir Panwas Jepara tentang Hasil
Pengawasan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah Tahun 2018, Jepara.

Jepara.bawaslu.go.id, 2022, Profil Komisioner Bawaslu Jepara, https://
jepara.bawaslu.go.id/category/komisioner/, diakses pada 04
April 2022 Pukul 11.23 WIB.

Harianjateng.com, 2022, Menjelang Pilgub Kapolsek hadiri Pembekalan
panwaslu Kecamatan Nalumsari, https://www.harianjateng.com/
read/2018/01/15/menjelang-pilgub-kapolsek-hadiri-
pembekalan-panwaslu-se-kecamatan-nalumsari/, diakses pada 5
April 2022 Pukul 10.13 WIB.

Jatengprov.go.id, 2022, Masa Tugas Panwascam hingga Pileg dan Pilpres,
https://jatengprov.go.id/beritadaerah/masa-tugas-panwascam-

200

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

hingga-pileg-dan-pilpres/, diakses pada 5 April 2022 Pukul
11.21 WIB.
Klikfakta.com, 2022, Demi Jaga Netralitas Panwas Enggan Disalami Ganjar
Pranowo, https://klikfakta.com/2018/03/demi-jaga-netralitas-
panwas-enggan-disalami-ganjar-pranowo.html, diakses pada 5
April 2022 Pukul 12.11 WIB.
News.detik.com, 2022, 4 ASN RSUD Jepara Diklarifikasi Panwas,
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3877878/4-asn-
rsud-jepara-diklarifikasi-panwas-terkait-foto-bareng-ganjar
diakses pada 5 April 2022 Pukul 13.29 WIB.

201

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

202

Pemilihan Umum Tahun 2019

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN JEPARA

A. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 begitu

spesial karena pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia
dilaksanakan pemilihan serentak dengan 5 (lima) surat suara, yaitu
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, serentak dalam satu hari pada
Rabu 17 April 2019. Momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih
Presiden & Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai dari tahapan pendaftaran
Partai Politik (Parpol) pada tanggal 3 Oktober 2017.

Tahapan Pemilu serentak 2019 sangat banyak dan memakan
waktu yang lama sehingga sampai 5 (lima) kali mengalami perubahan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2019. Adapun tahapan Pemilu 2019 yaitu tahapan Pendaftaran
Parpol 3-16 Oktober 2017, Pendaftaran calon Presiden dan Wakil
Presiden 4-10 Agustus 2018, Pengajuan daftar calon anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 4-17 Juli 2018,
Penyerahan syarat dukungan calon anggota DPD 22-26 April 2018,
Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih 17
Desember 2017-17 April 2019, Kampanye 23 September 2018-13
April 2019, Masa tenang dan pembersihan alat peraga 14-16 April
2019, Pemunngutan dan penghitungan suara di TPS 17 April 2019,
penetapan hasil Pemilu Nasional 25 April-22 Mei 2019, Pemungutan
dan penghitungan suara Pilpres putaran II 7 Agustus 2019,
pelantikan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Agustus-
Oktober 2019, pelantikan Anggota DPR dan DPD 1 Oktober 2019,

203

Pemilihan Umum Tahun 2019

dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019.
(PKPU Nomor 14 Tahun 2019)

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019
terdapat 2 (dua) pasangan calon nomor urut 01 Ir. H. Joko Widodo
dan Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, dengan 7 (tujuh) partai pengusung
terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Golongan Karya
(Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan
dan Persatuan Indonesia (PKPI). Selanjutnya nomor urut 02 H.
Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, dengan 4 partai
pengusung terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN),
dan Partai Demokrat.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 parpol Peserta Pemilu
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun
2019 terdapat 16 parpol terdiri dari PAN, Partai Berkarya, PDIP,
Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Garuda, Partai Golkar,
Partai Hanura, PKS, PKB, Partai Nasdem, Partai Perindo, PBB,
PKPI, PPP, dan PSI.

Pada Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019, Kabupaten
Jepara masuk dalam Daerah Pemilihan Jawa Tengah dengan jumlah
DCT Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD
sebanyak 20 orang. Sesuai Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-
Kpt/06/KPU/IX/2018 daftar nama DCT pemilihan DPD sebagai
berikut :

No Nama

1. Abdul Kholik, SH., M.Si,

2. Agus Mujayanto,

3. Dr. H. bambang Sadono, SH., MH,

4. Ir. H. Bambang Sutrisno, MM,

204

Pemilihan Umum Tahun 2019

5. Budi Yuwono, SH,
6. Casytha A. Kathmandu, SE,
7. Dr. H. Darwito, SE,
8. Denty Eka Widi Pratiwi, SE., MH,
9. G.K.R. Ayu Koes Indriyah,
10. Isnan Ahmad Juhardani, S.P,
11. Drs. H. Jamun, M.Pd.I,
12. Drs. Joko J. Prihatmoko, M.Si,
13. Kholison, SH,
14. Drs. M. Abdul Rohim,
15. H. Muh Mahsun, S.IP,
16. Drs. H. Muhtar Lutfi, MM,
17. Mujiburrohman, S.S,
18. Dr. KH. Muqoddam Cholil, MA,
19. H. Naibul Umam Eko Sakti, S.Ag., M.Si,
20. Solehin, S.Pd, MM.

Sesuai Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor
805/PL.03.7-Pu/3320/KPU-Kab/IX/2018 pemilihan Anggota
DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2019 KPU Kabupaten Jepara telah
menetapkan 517 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten
Jepara yang terbagi menjadi 5 Dapil yaitu Dapil Jepara 1 meliputi
Kecamatan Jepara, Tahunan, Kedung, dan Karimunjawa dengan
alokasi 12 kursi. Dapil Jepara 2 meliputi Kecamatan Mlonggo,
Bangsri, dan Pakis Aji dengan alokasi 10 kursi. Dapil Jepara 3
meliputi Kecamatan Donorojo, Keling, dan Kembang dengan
alokasi 8 kursi. Dapil Jepara 4 meliputi Kecamatan Mayong,
Nalumsari, dan Welahan dengan alokasi 10 kursi. Dapil Jepara 5
meliputi Kecamatan Pecangaan, Batealit, dan Kalinyamatan dengan
alokasi 10 kursi.

205

Pemilihan Umum Tahun 2019

Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jepara
terdiri dari PKB sejumlah 49 Bakal Calon, Partai Gerindra sejumlah
50 Bakal Calon, PDI Perjuangan sejumlah 41 Bakal Calon, Partai
Golkar sejumlah 48 Bakal Calon, Partai NasDem sejumlah 50 Bakal
Calon, Partai Berkarya sejumlah 22 Bakal Calon, PKS sejumlah 38
Bakal Calon, Partai Perindo sejumlah 44 Bakal Calon, PPP sejumlah
42 Bakal Calon, PSI sejumlah 37 Bakal Calon, PAN sejumlah 30
Bakal Calon, Partai Hanura sejumlah 16 Bakal Calon, Partai
Demokrat sejumlah 50 Bakal Calon, PBB sejumlah 28 Bakal
Calon.Dari 16 Partai Peserta Pemilu tersebut terdapat 2 partai yang
tidak memiliki Bakal Calon yaitu Partai Garuda dan PKPI.

Selain peserta Pemilu diatas, penyelenggaraan Pemilu 2019
di Kabupaten Jepara tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang
memiliki hak pilih yang telah ditetapkan KPU. Menariknya Pemilu
2019 terjadi perbaikan pemutakhiran DPT sebanyak 3 kali, yang
tertuang dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3)
dengan total jumlah 876.490 Pemilih, terbagi dalam 437.546 Pemilih
Laki-Laki dan 438.944 Pemilih Perempuan. Jumlah tersebut sesuai
dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
Tingkat Kabupaten Jepara Nomor 96/HK.03.1-BA/3320/KPU-
Kab/IV/2019.

Dengan ditetapkannya DPTHP-3 tersebut dapat menjadi
dasar pertimbangan bagi peserta Pemilu Tahun 2019 untuk menarik
simpati suara masyarakat melalui kampanye sebagaimana aturan yang
telah ditetapkan oleh KPU. Sebanyak 876.490 Pemilih tersebut
memiliki hak pilih yang sama dan mendapatkan 5 jenis surat suara,
mulai dari surat suara untuk memilih Presiden & Wakil Presiden,
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten
Jepara.

Hasil dari rekapitulasi penghitungan perolehan suara di
tingkat kabupaten pada tanggal 4 Mei 2019, KPU Kabupaten Jepara
menetapkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 mulai dari hasil
penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden & Wakil

206

Pemilihan Umum Tahun 2019

Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden 2019 tingkat Kabupaten
Jepara dengan perolehan pasangan calon nomor urut 01 Ir. H. Joko
Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin sebanyak 595.368 suara.
Pasangan calon nomor urut 02 H. Prabowo Subianto dan Sandiaga
Salahuddin Uno dengan perolehan sebanyak 114.668 suara.

Foto: Bawaslu Jepara saat melakukan tugas pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dalam
Pemilu 2019 di Kecamatan Pakisaji (Sumber Foto: jepara.bawaslu.go.id)

Selanjutnya hasil dari penghitungan perolehan suara calon
anggota DPD Daerah Pemilihan Jawa Tengah tingkat Kabupaten
Jepara adalah sebagai berikut :

No Nama Perolehan Suara

1. Abdul Kholik, SH.,M.Si 48.310 suara
2. Agus Mujayanto 14.467 suara
3. Dr. H. bambang Sadono, SH., MH, 40.710 suara
4. Ir. H. Bambang Sutrisno, MM, 60.736 suara
5. Budi Yuwono, SH, 19.889 suara
6. Casytha A. Kathmandu, SE, 35.619 suara
7. Dr. H. Darwito, SE, 36.084 suara
8. Denty Eka Widi Pratiwi, SE., MH, 79.083 suara
9. G.K.R. Ayu Koes Indriyah, 24.357 suara

207

Pemilihan Umum Tahun 2019

10. Isnan Ahmad Juhardani, S.P, 10.936 suara

11. Drs. H. Jamun, M.Pd.I, 23.602 suara

12. Drs. Joko J. Prihatmoko, M.Si, 4.093 suara

13. Kholison, SH, 6.745 suara

14. Drs. M. Abdul Rohim, 22.331 suara

15. H. Muh Mahsun, S.IP, 9.972 suara

16. Drs. H. Muhtar Lutfi, MM, 10.907 suara

17. Mujiburrohman, S.S, 29.530 suara

18. Dr. KH. Muqoddam Cholil, MA, 9.136 suara

19. H. Naibul Umam Eko Sakti, S.Ag., M.Si, 6.922 suara

20. Solehin, S.Pd, MM. 8.012 suara

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaracalon
anggota DPRD tingkat Kabupaten dilaksanakan pada 4 Mei 2019
dari hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut maka ditetapkannya
DCT anggota DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2019 pada tanggal 22
Juli 2019 dengan hasil sebagai berikut :

Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara
Dapil Jepara 1 :

No Partai Nama Calon Terpilih Suara Peringkat
Politik Sah Suara Sah

1. PKB Drs. H. Ahmad Sholikhin, M.Si 4.218 1

2. Gerindra Arizal Wahyu Hidayat 4.956 1

3. PDI P Hesti Nugroho 6.606 1

4. PDI P Yuni Sulistyo, S.H 5.828 2

5. Golkar H. Akhmad Faozi, S.E 7.434 1

6. Nasdem H. Pratikno 9.058 1

7. Nasdem Yunita Tri Harini, A.Md.P 3.344 2

8. Berkarya Nur Osel Kahisha Putri, S.S 8.466 1

9. PKS H. Chairul Anwar, S.Sos 5.636 1

10. PPP H. Agus Sutisna, S.H., M.H 6.605 1

11. PPP Bustanul Arif 2.741 2

12. Hanura Agus Salim, S.Si 4.334 1

208

Pemilihan Umum Tahun 2019

Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara
Dapil Jepara 2 :

No Partai Nama Calon Terpilih Suara Sah Peringkat
Politik Suara Sah

1. PKB K.H. Nuruddin Amin, S.Ag 9.720 1

2. PKB H. Nur Hamid, S.Ag 6.432 2

3. PDI P Hengki Sandi Atmojo 8.918 1

4. PDI P Edy Ariyanto 6.961 2

5. Nasdem H. Sunarto 5.201 1

6. Perindo H. Sukardi, S.Pd., M.M 2.283 1

7. PPP Muhammad Ibnu Hajar 7.968 1

8 PPP H. Maskyuri 4.129 2

9. PAN Drs. H. Muslih, M.H 5.900 1

10. Demokrat M. Latifun, S.Sn., S.T., M.T 10.413 1

Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara
Dapil Jepara 3 :

No Partai Nama Calon Terpilih Suara Peringkat
Politik Sah Suara Sah

1. PKB Kholis Fuad, S.H.I 6.065 1

2. Gerindra H. Purwanto, S.Kom 8.328 1

3. PDI P Drs. Junarso 6.739 1

4. Golkar Dendie Khisma Widyanto, S.E 4.000 1

5. Nasdem Hadi Patenak 10.716 1

6. Nasdem Arsilfian Tegar Wijaya 2.978 2

7. PPP H. Imam Zusdi Ghozali, S.H 8.703 1

8. PPP Khoirun Ni’am 8.455 2

Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara
Dapil Jepara 4 :

No Partai Nama Calon Terpilih Suara Peringkat
Politik Sah Suara Sah

1. PKB Miftahur Roqib, S.Ag., M.Si 3.700 1

2. Gerindra H. Muzaidi, A.Md 6.927 1

209

Pemilihan Umum Tahun 2019

3. PDI P Sutrisno, S.E 8.207 1
1
4. Golkar H. Japar, S.E 6.480 1
1
5. NasDem Padmono Wisnugroho, S.H 6.100 1
2
6. Perindo Shafik Khoirul Abib 4.584 1
1
7. PPP Haizul Ma’arif 9.444

8. PPP Hj. Saidatul Haznak, S.Pd.I 6.312

9. PAN Hj. Bambang Harsono, S.H., M.H 4.728

10. Demokrat Zumaroh 5.815

Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara
Dapil Jepara 5 :

No Partai Nama Calon Terpilih Suara Peringkat
Politik Sah Suara Sah
H. Moh Siroj 5.225
1. PKB Hj. Lestari, S.H 8.285 1
Achmad Harmoko 7.128 1
2. Gerindra Fardinal Sasono, S.H 6.983 2
Saiful Muhammad Abidin, A.Md 6.038 1
3. Gerindra Moh Jamal Budiman, S.Ag 7.579 2
Nur Hidayat 3.588 1
4. PDI P H. Arofiq, S.T., M.T 4.348 1
H. Subangun 5.760 1
5. PDI P Uzlifatul Fuaidah, S.H 5.330 1
2
6. Golkar

7. Nasdem

8. PKS

9. PPP

10. PPP

B. Profil Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Jepara Tahun 2019

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum maka terdapat perubahan dalam
penyelenggaraan pemilu 2019. Termasuk keberadaan pengawas
Pemilu, semula pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota masih
bersifat ad hoc (sementara). Pasca diundangkannya Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017, pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota
mulai bersifat permanen. Dalam proses seleksi Anggota Bawaslu

210

Pemilihan Umum Tahun 2019

Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah membentuk tim
seleksi yang terbagi menjadi dua tim, yaitu:

Tim seleksi I yang terdiri dari: Ketua: Dr. M. Mukhsin Jamil,
Sekretaris: Dr. Ahwan Fanami, M.Ag., M.S., Dr. Tri Wuryaningsih,
M.Si., Dr. Widayati, S.H., M.H., Dr. Suparji, S.H., M.H. Tim seleksi
II yang terdiri dari: Ketua Dani Muhtada, Ph.D., Sekretaris Siti
Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si., Arif Hidayat, S.H., M.H., Dr. Dien
Noviany Rahmatika, S.E., M.M., AK,CA., Ricky Arnold Nggili.
Adapun seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara masuk
pada tim seleksi II.

Pengumuman sosialisasi pendaftaran calon Bawaslu
dilakukan mulai 22 hingga 28 Juni 2018.Penyampaian dokumen
pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos (cap pos
paling lambat 4 Juli 2018) ke Sekretariat Tim Seleksi
Kabupaten/Kota Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Jalan Papandayan Selatan No. 1 Semarang 50232. Dibuat masing-
masing rangkap 3 terdiri dari 1 asli dan 2 fotokopi.

Tahapan seleksi berikutnya antara lain penerimaan
pendaftaran, perbaikan berkas persyaratan, pemeriksaan
administrasi, tes tertulis, tes psikologi, masukan masyarakat, tes
Kesehatan, tes wawancara, uji kelayakan dan kepatutan. Tahapan
berikutnya adalah pengumuman calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota terpilih pada 14 Agustus 2018.

Berikutnya, calon terpilih tersebut mengikuti pelantikan di
hotel Bidakara Jakarta Pusat pada Rabu 15 Agustus 2018. Saat itu,
Ketua Bawaslu RI Abhan melantik Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota se-Indonesia masa jabatan 2018-2023 sebanyak
1.914. Pelantikan tersebut memecahkan Rekor Museum Rekor
Indonesia (MURI) sebagai pelantikan pejabat publik terbanyak.

Pada saat proses seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten
Jepara masa tugas 2018-2023 terdapat 33 pendaftar. Terdiri dari
perempuan sebanyak 4 orang (12,12%) dan laki-laki sebanyak 29
orang (87,88%). Adapun Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara
terpilih periode 2018-2023 adalah Sujiantoko, S.H.I., MM, Abd.

211

Pemilihan Umum Tahun 2019

Kalim, S.Pd.I., M.Pd.I, Arifin, S.Ag., M.S.I, Kunjariyanto, S.Pd.I.,
M.Pd, dan M Zarkoni, S.Ag., M.Si.

Foto: Lima anggota Bawaslu Jepara terpilih saat mengikuti Pelatikan Bawaslu kabupaten/kota
se-Indonesia di Jakarta (Sumber Foto: jepara.bawaslu.go.id)

Setelah ditetapkannya Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara,
langkah awal yang dilakukan adalah melaksanakan rapat pleno
penetapan ketua dan koordinator divisi. Berdasarkan kesepakatan
dalam rapat pleno, disepakati sebagai ketua adalah Sujiantoko,
S.H.I., MM sekaligus sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga. Abd. Kalim, S.Pd.I., M.Pd.I sebagai
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Arifin,
S.Ag., M.S.I sebagai Koordinator Divisi Hukum, Hubungan
Masyarakat, dan Data Informasi. Kunjariyanto, S.Pd.I., M.Pd sebagai
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. M Zarkoni, S.Ag.,
M.Si sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.

Bawaslu Kabupaten Jepara dalam menjalankan tugasnya
didukung oleh sekretariat. Adapun sekretariat Bawaslu Jepara
dipimpin oleh Koordinator Sekretariat Abdul Ghofur, S.IP., M.H,
dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Irma Novel
Sari, S.T dan 2 staf PNS yaitu Tri Handoyo, SH dan Anita Dyah
Asmaranti, S.STP., M.H. Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS)
sekretariat Bawaslu Jepara juga memiliki staf dari non PNS, terbagi
menjadi staf teknis sejumlah 12 orang yaitu Ainna Khoiron Nawali,
S.E, Dian Fatma, S.H, Faruq Fahmi Rubeka, S.E, Kinanti Swari

212

Pemilihan Umum Tahun 2019

Kitara, S.H, Laili Anisah, S.H, Misbakhus Sholihin, S.H, Muhammad
Ansori, S.E, Nurul Khotimatul Khusniyah, SH.I, Wahidatun
Khoirunnisa, S.Kom, Widia Angella Afriyani, S.E, Yanu Adhi
Hidayat, S.Kom, dan Zain Musthofa Kamal, SH.I, dan staf non
teknis sejumlah 4 orang yaitu Anik Sholikah, Chulaimah, Subehan
Edi Susilo dan Royyan Haris Mustaghfirin.

Foto: Pimpinan beserta jajaran sekretariat Bawaslu Jepara saat foto bersama didepan kantor,
usai kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. (Sumber Foto: jepara.bawaslu.go.id)

Sarana dan prasarana penunjang Bawaslu Jepara dalam
melaksanakan tugas pengawasan Pemilu tahun 2019 berasal dari 2
sumber APBN dan Pemda Jepara. Fasilitas yang bersumber dari
APBN meliputi :

No Jenis Barang Type Jumlah
1 Laptop Lenovo Yoga Intel i5 8250u
1.6G 4 Unit
2 PC (Personal Computer) Lenovo
3 Printer Lexmark 5 Unit
4 Printer Brother DCP T-700 W 2 Unit
5 Handycam Panasonic HC-V180 4 Unit
6 LCD Projektor Infocus 2 Unit
7 Focussing Screen JK Screen 1 Unit
8 Meja Staf Innola 1 Unit
9 Meja Pejabat Type-Comb 140 8 Unit
4 Unit

213

Pemilihan Umum Tahun 2019

10 Almari Besi CB/ETC21/Swing Dinamika 2 Unit
8 Unit
11 Kursi Tamu Chairman BC 1206 Hitam 8 Unit
4 Unit
12 Kursi Staf Chairman SC 309 C41 2 Unit
1 Unit
13 Kursi Pejabat Chairman DC 701 C41 1 Unit
4 Unit
14 Filing cabinet 4 laci grey 7 Unit
1 Unit
15 Sice Sofa Hanmade 3 Unit
3 Unit
16 Brankas Topas/FD 300-2W12 5 Unit
5 Unit
17 AC Daikin AC FTV-15AXV 1 Unit
7 Unit
18 Line Telepon Panasonic 5 Unit
30 Unit
19 PABX Panasonic 6 Unit
4 Unit
20 PC HP 2 Unit
2 Unit
21 Printer Inkjet Epson L360 2 Unit
1 Unit
22 Meja Kerja Eselon III Indachi
1 Unit
23 Kursi Kerja Eselon III Indachi D 790 CN TC
1 Unit
24 Fingerspot Mesin Absensi Revo FF - 162BNC 1 Unit
1 Unit
25 Meja Sidang Modera Type Axcela 3 Unit
6 Unit
26 Kursi Sidang Hexo Type Pablo 4 6 Unit

27 Kursi Tamu Hexo Type HE 1033

28 Alamari Arsip Hexo/Office Cabinet Small

29 Alamari Buku Acroe Office Small Pintu Kaca

30 Kursi Kerja Chairman Type MC-1203A

31 Meja Modera AOD 7514

32 Laci Gantung Modera AHD 7338

33 Scanner Fujitsu Fi-7140

34 Kamera Digital + EOS 1500D
Memory 32 Gb

35 Tripod TH 650 EX

36 Digital Voice Recorder ICD-UX560

37 Portable Speaker + Stand EON 208p

38 AC Split Samsung 1 pk

39 PC Asus

40 Kendaraan Roda 4 Avanza

214

Pemilihan Umum Tahun 2019

Sedangkan fasilitasi dari Pemda Jepara yaitu berupa :

No Jenis Barang Type Jumlah
2 Unit
1 Bangunan Gedung - 1 Unit
1 Unit
2 Kendaraan Roda 4 Suzuki Carry 1 Unit
1 Unit
3 Kendaraan Roda 4 Innova 1 Unit
1 Unit
4 Sepeda Motor Honda Win 1 Unit
1 Unit
5 Sepeda Motor Honda Win 1 Unit
1 Unit
6 Komputer Compaq W185q 1 Unit
1 Unit
7 Komputer Compaq/W1854 1 Unit

8 Laptop/Notebook Samsung

9 Printer Canon Pixma Ip4970

10 Kamera Digital Canon Power Shot 5x700

11 Tv Lg Lcd 32"

12 Kipas Angin Panasonic

13 Scanner Canon Lite 110

14 Telephone/Fax Panasonic

Anggaran Pemilu tahun 2019 untuk periode bulan Januari s.d
Juni 2019 terdapat anggaran sejumlah Rp. 16.307.990.600,-.
Sementara ditahun 2019, pelaksanaan anggaran dibagi menjadi dua
sistem pengambilan anggaran yaitu Ganti Uang Persediaan (GUP)
dan Terima Uang Persediaan (TUP). GUP digunakan untuk seluruh
kebutuhan anggaran ditingkat Kabupaten. Sedangkan TUP
digunakan untuk seluruh belanja dan operasional kebutuhan
anggaran ditingkat Kecamatan.

Untuk TUP, terdapat periode waktu yang ditentukan.
Kebutuhan anggaran yang dikeluarkan atau direalisasikan terdapat
pada Pelaksanaan Tahapan Kampanye, Pelaksanaan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara,
Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye, serta dalam kebutuhan
Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan
Rekapitulasi Suara. Adapun realisasi anggaran pada bulan Januari

215

Pemilihan Umum Tahun 2019

sampai dengan Juni tahun 2019 sejumlah Rp. 10.314.076.499,- yang
terdiri dari jumlah realisasi anggaran dari GUP dan TUP. Sehingga
sisa anggaran dalam periode Januari s.d Juni di tahun 2019 adalah
sejumlah Rp. 5.993.914.101,- .

Sisa anggaran lain di tahun 2019, masih digunakan untuk
segala bentuk kegiatan operasional dan lain-lain yang masih berjalan
untuk memenuhi kebutuhan lembaga yang dalam hal ini di tingkat
kabupaten hingga akhir tahun 2019 sebelum sisa anggaran
dikembalikan ke kas Negara.

Pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Bawaslu
Kabupaten Jepara telah melaksanakan 61 kegiatan, baik yang bersifat
Bimbingan Teknis (Bimtek), Rapat Koordinasi (Rakor), Rapat Kerja
Teknis (Rakernis) kepada Panwaslu Kecamatan serta sosialisasi
pengawasan partisipatif kepada masyarakat, kelompok sasaran dan
stakeholder terkait. Mulai dari pengawasan tahapan pencalonan sampai
pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan
tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM di jajaran
pengawas dalam rangka mengawal jalannya penyelenggaran Pemilu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan yang bersifat Bimtek, Rakor dan Rakernis,
Bawaslu Kabupaten Jepara juga melaksanakan kegiatan gelar budaya
dan 13 kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis sasaran.
Selain jajaran pengawas ditingkat Bawaslu Kabupaten Jepara,
terdapat jajaran pengawas ditingkat Kecamatan sampai
Desa/Kelurahan. Pengawas di tingkat Kecamatan yang dulu biasa
disebut dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)
Kecamatan berjumlah sebanyak 48 orang, terdiri dari setiap
kecamatan 3 orang yang tersebar di 16 kecamatan seluruh
Kabupaten Jepara. Sedangkan Pengawas Pemilu (Panwaslu)
Desa/Kelurahan sebanyak 1 orang yang tersebar di 195
Desa/Kelurahan di Kabupaten Jepara serta Pengawas TPS sejumlah
3.285 orang yang terbagi di masing-masing TPS 1 orang.

Suksesnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 tidak bisa
lepas dari peran stakeholder/instansi terkait, oleh karenanya pada saat

216

Pemilihan Umum Tahun 2019

penyelenggaraan Pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Jepara selalu
melakukan koordinasi dengan instansi terkait. misalnya koordinasi
dengan pihak Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja
terkait kegiatan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) baik yang
terpasang pada kendaraan transportasi umum ataupun pada tempat
lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Adapun bentuk koordinasi Bawaslu Jepara dengan instansi diatas
yaitu dengan melaksanakan rapat koordinasi sebelum dan sesudah
melakukan penertiban APK. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi
hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi saat melakukan
penertiban APK.

Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Disdukcapil) dan KPU, sering dilakukan Bawaslu Jepara untuk
memastikan data pemilih yang seringkali menjadi permasalahan
pada setiap kali penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu Kabupaten Jepara
melakukan koordinasi dengan Disdukcapil dalam hal pengecekan
data pemilih, serta kroscek data yang diterima dari KPU dengan
Disdukcapil. Hal ini sering dilakukan melalui kegiatan rapat
koordinasi pemutakhiran data pemilih guna menjaga hak suara setiap
Warga Negara Indonesia supaya tidak hilang, karena setiap warga
negara memiliki hak yang sama.

Foto: Bawaslu dengan stakeholder terkait (Panwascam, Dishub, Satpol PP, TNI-POLRI) saat apel
siaga persiapan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan. (Sumber Foto:
jepara.bawaslu.go.id)

217

Pemilihan Umum Tahun 2019

Selain dengan Dishub, Satpol PP dan Damkar, dan
Disdukcapil, Bawaslu Kabupaten Jepara juga melakukan koordinasi
dengan pihak Kepolisian dan juga Kejaksaan terkait penanganan
pelanggaran Pemilu. Tidak hanya sekedar mengawasi Bawaslu Jepara
juga melakukan penindakan jika terjadi pelanggaraan Pemilu.
Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra
Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mempunyai wewenang
dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Stakeholder/Instansi terkait lainnya yang terlibat dalam
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 adalah Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jepara, Pengadilan Agama,
Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi
dan Informatika, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

Selain koordinasi dengan instansi pemerintahan Bawaslu
Kabupaten Jepara juga koordinasi dengan organisasi kepemudaan
dan keagamaan. Bawaslu Kabupaten Jepara sering melibatkan
organisasi disetiap kegiatan sosialiasasi, dimana kegiatan sosialisasi
tersebut untuk menumbuhkan jiwa kepengawasan kepemiluan,
karena terbatasnya personil pengawas maka peran pengawas
partisipatif tersebut sangatlah penting untuk mensukseskan
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Jepara melalui PLT Bupati Jepara
Dian Kristiandi memberikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten
Jepara atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Jepara
yang berjalan aman, kondusif dan berkualitas. (Kalim, wawancara,
2022: 30 Mei 2022)

C. Peristiwa Menarik dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Jepara

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 terdapat beberapa
peristiwa menarik yang terjadi kabupaten Jepara, sebagaimana
diuraikan di bawah ini ;

218

Pemilihan Umum Tahun 2019

a. Pemungutan Suara Ulang di TPS 16 Desa Welahan dan
TPS 05 Desa Lebuawu
Pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 16 Desa
welahan, berawal pada hari pemungutan suara, Rabu 17 April
2019 bertempat di TPS 16 Desa Welahan Kecamatan Welahan
Kabupaten Jepara telah terjadi penggantian Ketua KPPS tanpa
SK Pergantian Antar Waktu (PAW).
Bahwa petugas yang menjadi Ketua KPPS TPS 16
Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara adalah
orang yang tidak berhak menandatangani surat suara, karena
yang berhak menandatangani surat suara tersebut adalah atas
nama Heru Setiawan, sedangkan fakta dilapangan yang
menandatangani dan bertugas sebagai Ketua KPPS TPS 16 atas
nama Sukardi yang tidak mempunyai Surat Keputusan sebagai
ketua KPPS dan tidak terdaftar sebagai anggota KPPS.
Sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, karena tidak di
tanda tangani Ketua KPPS yang sesuai dengan Surat Keputusan
KPU.

Foto: Suasana Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 16 Desa Welahan Jepara
(Sumber Foto: wikha, news.detik.com)

Berdasarkan kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten
Jepara menindaklanjuti temuan dengan nomor register
01/TM/PP/Kec.Welahan/14.16/IV/2019 dari Panwaslu
Kecamatan Welahan dengan melakukan kajian dan rapat pleno.

219

Pemilihan Umum Tahun 2019

Selanjutnya dari hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jepara
merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Jepara untuk
melakukan PSU. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan Pasal 372 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7
tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi
pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil
penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat
keadaan sebagai berikut c. Petugas KPPS merusak lebih dari
satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga
surat suara tersebut menjadi tidak sah. Atas dasar rekomendasi
tersebut KPU Kabupaten Jepara menindaklanjuti dengan
melaksanakan PSU pada sabtu, 27 April 2019.

PSU berikutnya terjadi di TPS 05 Desa Lebuawu
Kecamatan Pecangaan. Terjadinya PSU ini bermula pada hari
Selasa 23 April 2019, saat proses rekapitulasi di tingkat Panitia
Pemilihan Kecamatan Pecangaan yang bertempat di Pendopo
Kecamatan Pecangaan Jepara. Pada akhir rekapitulasi diketahui
jumlah surat suara sah dan tidak sah, tidak singkron. Setelah
dilakukan cek dan kroscek disimpulkan terdapat kekeliruan.
Pemilih yang seharusnya tidak melakukan pemungutan di
Jepara atas nama Nyomi dan Sunardi di TPS 05 Desa Lebuawu.
Kedua orang tersebut saat datang ke TPS hanya menggunakan
KTP elektronik oleh KPPS dimasukkan dalam daftar hadir
DPK. Kemudian oleh Ketua KPPS diberikan 3 surat suara
yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD. Ketua
KPPS mengakui Bahwa di TPS 05 terdapat kekeliruan karena
pengecekan KTP elektronik setelah yang bersangkutan
menerima surat suara dan mencoblos. Pengecekan KTP
elektronik tidak dilakukan pada saat pemilih datang sehingga
baru diketahui dan yang bersangkutan tidak tercatat di DPTb.

Berdasarkan cek Sidalih ditemukan bahwa Nyomi Dan
Sunardi tercatat di TPS 12 Kelurahan Asemrudung Kecamatan
Geyer Kabupaten Grobogan dan keduanya tidak menggunakan
formulir pindah (A5) dari KPU untuk mencoblos.

220

Pemilihan Umum Tahun 2019

Atas dasar kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan
Pecangaan membuat laporan temuan yang ditujukan ke
Bawaslu Kabupaten Jepara. Selanjutnya Bawaslu K abupaten
Jepara menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan
kajian dan rapat pleno. Berdasarkan hasil kajian dan rapat
pleno, Bawaslu Kabupaten Jepara merekomendasikan temuan
dengan nomor register 07/TM/PP/Kab/14.16/IV/2019
kepada KPU Kabupaten Jepara untuk melakukan PSU pada
TPS 05 Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan. Hal ini sesuai
Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum bahwa “pemungutan suara di TPS
wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas
TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: Pemilih yang tidak
memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar
pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”.

Atas dasar rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten
Jepara tersebut, KPU menindaklanjutinya dengan melaksanakan
PSU di TPS 05 Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan pada
sabtu, 27 April 2019.

b. ASN Hadiri Deklarasi, Berujung Sanksi
Selain adanya pelanggaran administrasi yang berujung

dengan PSU, Bawaslu Kabupaten Jepara juga menangani
pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
dilakukan oleh AH, pelanggaran tersebut termasuk dalam
pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran netralitas ASN
tersebut berawal dari temuan jajaran pengawas Kecamatan
Kedung dengan nomor register 06/TM/PP/Kab/14.16
/III/2019. Peristiwa pelanggaran netralitas ASN tersebut yaitu
AH selaku ASN menghadiri kegiatan deklarasi yang dilakukan
oleh salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden
tahun 2019 di Desa Bugel Kecamatan Kedung.

Atas dasar temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jepara
melakukan klarifikasi, kajian dan sidang pleno. Berdasarkan

221

Pemilihan Umum Tahun 2019

hasil klarifikasi dan kajian, sidang pleno Bawaslu Kabupaten
Jepara memutuskan bahwa yang bersangkutan dinyatakan
melanggar ketentuan netralitas ASN.

Foto: Kegiatan deklarasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Presden dan
Wakil Presiden Tahun 2019 di Desa Bugel Kecamatan Kedung (Sumber Foto:
Dokumentasi Bawaslu Jepara 2019)

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Jepara
merekomendasikan hal tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) dengan nomor register 06/TM/PP/Kab
/14.16/III/2019 pada Jumat tanggal 15 Maret 2019. Hal ini
berdasarkan ketentuan pasal 455 Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum bahwa “pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan
bukan tindak pidana Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan
kewenangan masing-masing; dan/atau diteruskan kepada instansi atau
pihak yang berwenang”.

Berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten
Jepara, KASN menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat
Rekomendasi Nomor B-1279/KASN/4/2019 berisi tentang
pemberian sanksi hukuman disiplin sedang kepada ASN
yang terlibat dalam kampanye tersebut.

222

Pemilihan Umum Tahun 2019

c. Kampanye Tanpa Izin, Bawaslu Beri Peringatan
Selasa, 15 Januari 2019 terdapat kegiatan kampanye

tanpa ijin yang dilakukan oleh RU caleg DPR RI dari Partai P.
Kampanye tanpa ijin tersebut dilaksanakan pada kegiatan
pengajian rutin selapanan jam’iyah Wanita Persatuan
Pembangunan (WPP) dalam rangka silaturahim dan
peningkatan iman takwa kepada Allah SWT menjaga persatuan
dan kesatuan jamiyah dan NKRI di Desa Troso RT 02 RW 10,
Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Foto: Kegiatan pengajian rutin jam’iyah selapanan di Desa Teroso Kecamatan
Pecangaan, dijadikan ajang kampanye oleh salah satu caleg DPR RI (Sumber Foto:
Dokumentasi Bawaslu Jepara 2019)

Pelanggaran kampanye tersebut beawal dari temuan
Panwaslu Desa Troso setelah mendapatkan informasi dari
masyarakat bahwa terdapat kegiatan pengajian WPP di rumah
ibu turkhamun yang dihadiri oleh RU caleg DPR RI. Atas dasar
temuan dari Panwaslu Kecamatan Pecangaan dengan nomor
register 01/TM/PL/Kec.Pecangaan /14.16/I/2019 Bawaslu
Kabupaten Jepara menindaklanjutinya dengan melakukan
klarifikasi, kajian, dan rapat pleno.

Berdasarkan hasil klarifikasi, kajian, dan rapat pleno
Bawaslu Kabupaten Jepara memberikan Teguran Tertulis
dengan nomor 014/BAWASLU-PROV.JT-10/PM.00.02/I/
2019 tanggal 24 Januari 2019 kepada Rojih Ubab Maimoen. Hal

223

Pemilihan Umum Tahun 2019

ini berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 29 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan
Umum yang berbunyi : “Petugas Kampanye pertemuan tatap muka
wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian
Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota,
Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan
tingkatannya”.

Serta berdasarkan ayat (1) Pasal 23 Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 28
Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
yang berbunyi : “Pengawasan pertemuan tatap muka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan
memastikan: a. jumlah peserta undangan tatap muka tidak melampaui
kapasitas tempat duduk; b. telah ada pemberitahuan tertulis kepada
aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan
kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
dengan tingkatannya; c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
huruf b mencakup informasi: 1. hari; 2. tanggal; 3. jam; 4. tempat
kegiatan; 5. Tim Kampanye; 6. jumlah peserta yang diundang; dan 7.
penanggung jawab. d. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka hanya
memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat
pertemuan; e. tidak melibatkan pihak yang dilarang terlibat sebagai
Pelaksana Kampanye; f. tidak terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau
memberikan uang atau materi lainnya; dan g. tidak melanggar larangan
Kampanye”.

D. Profil Anggota Bawaslu Jepara Periode 2018-2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
periode 2018-2023 terdiri dari 5 (lima) orang anggota yaitu :

224

Pemilihan Umum Tahun 2019

Sujiantoko, S.H.I., M.M.

Lelaki yang menikah dengan Siti
Asrifah, S.Pd.I ini dikarunia 3 buah hati
yaitu Asyraf Muayyad Abadul Hakam, Afkar
Fayyadi Maulidil Zaidan dan Muhammad
Alham Khairan. Sekarang Ia bersama
keluarga tinggal di Mojokulon RT 02 RW 08
Muryolobo Nalumsari Jepara Jawa Tengah.
Sujiantoko tercatat menematkan pendidikan
Strata II Magister Managemen UNISSULA (2015). Sebelumnya Suji
panggilan akrabnya, menempuh pendidikan Strata I di Fakultas
Syariah IAIN Walisongo (2010), MA Darul Ulum Bandungharjo
(2003), MTs. Darul Ulum Bandungharjo (2000) dan SD Negeri I
Tunahan Keling (1997).

Setiap orang tentunya memiliki kegemaran terhadap sesuatu
tak terkecuali Sujiantoko. Ia ini senang terhadap dunia teknologi
informasi. Hal ini terlihat dari pengalaman beliau saat menempuh
pendidikan non fomal diantaranya Progam International Training on
Human Capital and Management (ITHCAM) 2015 di University
Teknologi Mara (UiTM) Melaka Malaysia yaitu program training
yang memberikan paradigma baru mengenai pengembangan
pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi guna menghadapi
tantangan global saat ini.

Selain senang terhadap teknologi informasi, ia juga gemar
terhadap dunia jurnalistik. Pelatihan dan pendidikan pun diikut
untuk menaikan kapasitas dan kualitasnya. Diantaranya Pendidikan
Broadchast K-Vision Kompas TV yang diikutinya di Jombang,
Pendidikan Jurnalis Televisi LP2EI Semarang dan Pendidikan
Desain Grafis ALFABANK Semarang.

Dari kesenangan terhadap dunia teknologi informasi dan
jurnalistik, ia aplikasikan dalam dunia kerja yang memberikan
sumbangsih pendapatan dalam memenuhi kebutuhan. Cukup banyak
lembaga yang pernah dimasuki kerja oleh Dosen Tidak Tetap pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo

225

Pemilihan Umum Tahun 2019

Semarang ini. Diantaranya ia tercatat pernah menjadi Wartawan TV
Borobudur Semarang (2009), Direktur Basscom Creative Multimedia
Grafika Semarang dan Divisi pengembangan SDM “Capung
Graphic” Perusahaan Desain di Semarang (2008-2009). Selain itu,
ia juga berjuang hidup menitih karirnya dimulai dari sebagai
Marketing Sponsorship acara ”Global Islamic Education Expo and
Book Fair” oleh MP3A Departemen Agama Wilayah Jawa Tengah
(2008), Marketing dan Sirkulasi Majalah Risalah Nusa Jawa Tengah
(2007-2008) dan Marketing dan Sirkulasi Majalah Al Mihrab (2005-
2007).

Memang proses tidak membohongi hasil, sejak menjadi
mahasiswa ia sudah mulai menunjukan prestasi dengan mengikuti
kompetisi-kompetisi tingkat nasional serta mendapatkan
penghargaan, seperti Nominator 10 Besar Lomba Poster
PEKSIMINAS (Pekan Seni dan Ilmiah Mahasiswa Nasional) dan 10
Besar Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.. Bahkan ia juga pernah menjadi Peserta terbaik
Pendidikan Jurnalistik Televisi LP3I Semarang tahun 2009 beliau
dapatkan dari kesenangan terhadap dunia teknologi informasi dan
jurnalistik ini.

Namun bukan hanya untuk menaikan kualitas pribadi
namun juga hidupnya diwarnai dengan mengabdikan diri pada
masyarakat dengan mengikuti berbagai organisasi-organisasi untuk
kemaslahatan ummat. Pengurus Lembaga Sahabat Indonesia (2014-
2017) ini, menitih karir organisasi saat beliau di IAIN Walisongo
yaitu Sekretaris HMJ Hukum Perdata Islam (2004-2005), Ketua
KMJS (Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang) (2005-2006) dan
Ketua DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) IAIN Walisongo
(2006-2007).

Namun tidak hanya sampai disitu, laki-laki yang traumatic
dengan ikan tongkol tersebut juga pernah aktif sebagai Pengurus
HIPSI (Himpunan Pengusaha Santri Indonesia) (2015-2017).

226

Pemilihan Umum Tahun 2019

M. Zarkoni, S.Ag., M.Si.

Laki-laki yang biasa dipanggil Pak
Zar ini lahir di Jepara pada 7 Mei 1973 dari
pasangan H. As’ad dan H. Rasminah, dan
bertempat tinggal di RT. 02 RW. 04 Desa
Krasak Kecamatan Pecangaan.

Suami dari Aisyah ini berlatar
pendidikan dimulai dari MI. Masalikil Huda
Tahunan Jepara lulus tahun 1985, kemudian
melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs. Masalikil Huda
Tahunan Jepara lulus tahun 1989. Setelah selesai menimbah ilmu di
madrasah tsanawiyah Ia melanjutkan ke jenjang menengah atas
tepatnya di MAN 1 Kudus lulus 1992. Selain itu juga nyantri di
Pondok Pesantren Al-Mu’thi Kudus. Pada tahun 1995 Ia
melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi tepatnya di INISNU
Jepara, yang kebetulan lokasinya hanya 100 m dari rumah. Setelah
lulus dari Fakultas Syari’ah INISNU Jepara tahun 2000 melanjutkan
di Magister llmu Politik (MIP) Undip Semarang dan lulus tahun
2012.

Selama proses perkuliahan Ia aktif dalam organisasi kampus
sebagai ketua Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Syari’ah INISNU
Jepara dan juga sekretaris di SEMA INISNU Jepara. Selain itu aktif
di IPNU Ranting Tahunan dan dilanjutkan di GP. Ansor Ranting
Tahunan. Pasca lulus kuliah bersama-sama dengan teman aktivis
kampus dan pesantren di Jepara membentuk LSM Forum Studi
Agama dan Sosial (FSAS) Jepara, dan kemudian Ia dipercaya sebagai
Direktur Eksekutif periode 2005-2008. Selain itu, pernah menjadi
bendahara di PC. LP. Ma’arif NU Kabupaten Jepara periode 2010-
2015.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa ini memiliki
banyak pengalaman di bidang kepemiluan di antaranya, Relawan
Pemilu 1999 sebagai Kooordiinator UNFREL (University Network
for Free and Fair Election) Kabupaten Jepara, Pengurus (Komite

227

Pemilihan Umum Tahun 2019

Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jepara Pemilu 2004. Setelah
itu menjadi anggota Panwas Pilbup Kabupaten Jepara tahun 2007,
anggota Panwas Pilgub Jateng tahun 2008, Ketua Panwaslu Pemilu
2009, Ketua Panwas Pilbup Jepara tahun 2012, anggota Panwas
Pilgub Jateng tahun 2013, anggota Panwaslu Pemilu 2014.

Arifin, S.Ag., M.S.I.

Lahir di Jepara pada 10 April 1977.
Koordinator Divisi Pengawasan dan
Hubungan Masyarakat, bertempat tinggal di
RT 03 RW 03Desa Daren Kecamatan
Nalumsari. Laki-laki beragama Islam ini
berpendapat bahwa untuk menuju
kesuksesan bukanlah semudah membuka
telapak tangan, seseorang harus melewati
berbagai ujian guna mencapai hal tersebut tak terkecuali Arifin.
Untuk menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten seperti sekarang ini
ia harus melalui proses yang panjang. Dalam hal kepemiluan ia telah
melewati banyak proses pengalaman di antaranya adalah Relawan
Pemantau Pemilu UNFREL Tahun 1990, pada Tahun 1999 dan juga
pernah menjadi Koordinator JAMPPI (Jaringan Masyarakat
Pemantau Pemilu) Kecamatan Kedung. Setelah itu ia menjadi
anggota Panwascam Kedung Pemilu Tahun 2004 dan Ketua
Panwascam Kedung Tahun 2006. Laki-laki yang memiliki pekerjaan
lama sebagai Advokat ini pernah beberapa kali menempati Jabatan
pada jajaran Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten. Yaitu
sebagai Ketua Panwaskab Jepara Pilgub Jawa Tengah tahun 2018,
Ketua Pawaskab Pilbup Jepara Tahun 2017, anggota Panwaskab
Jepara Pemilu tahun 2014 dan anggota Panwaskab Jepara pada
Pilgub 2013.

Kerjakan yang terbaik disertai doa selebihnya pasrahkan
sama Allah SWT. Sebuah kalimat yang sering terucap oleh Arifin
yang ia jadikan motto hidup dalam menjalani segala aktifitas baik

228

Pemilihan Umum Tahun 2019

dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun di Bawaslu
Kabupaten Jepara.

Pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kapasitas
dan kulitas diri Arifin , tercatat ia melewati pendidikan dari
Madrasah sampai Pasca Sarjana. Dimulai dari MI Salafiyah
Wanusobo Tahun 2009 , MTs. Matholiul Huda Bugel Tahun 1992
dan MA Matholiul Huda Bugel Tahun 1995. Pendidikan Strata I ia
tempuh di INISNU Jepara 2001 kemudian ia lanjutkan pendidikan
Strata II di UIN Walisongo Semarang 2008. Tercatat ia pernah
mengabdi menjadi Dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Dan ia juga pernah menjadi
ketua Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LBHNU)
Jepara.

Abd Kalim, S.Pd.I., M.Pd.I.

Lahir di Jepara pada 10 Oktober
1972.Koordinator Divisi Sumber Daya
Manusia dan Organisasi, bertempat tinggal di
RT 02 RW 03 Desa Sowan Kidul Kecamatan
Kedung.Ia adalah putra ketiga dari Pasangan
Supardi dengan Husnah. Suami dari Ecik
Risnawati ini dikaruniai 4 buah hati yaitu Tya
Syarifatul Hilmy, Firza Nur Fadillah, Nurul
Nihlafis Silvia dan Muhammad Afnan Sholahudin Halim. Saat ini ia
mendiami rumah yang beralamat di Desa Sowan Kidul, Rt 02 Rw
03, Kedung Jepara.

‫إذ ا صدق العزم وضع السبيل‬

“Jika niat itu benar jalan akan nampak” merupakan sepenggal
motto sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan. Santri Ponpes
Mansyaul Huda asuhan KH. Masduki Ridwan ini mengingatkan akan
niat tujuan dan keyakinan hati. Tujuan, niat dan keyakinan dapat
menjadikan satu kekuatan, sehingga Allah akan memberikan jalan
menuju keberhasilan. Sebelum menjadi anggota Panwaslu
Kabupaten Jepara, cukup banyak pengalaman sebagai penyelenggara

229

Pemilihan Umum Tahun 2019

pemilu dan Pilkada seperti anggota Panwascam Kedung PILBUB
2017 dan menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) beberapa kali.
Yaitu PILEG/PILPRES Tahun 2014, PPS PILGUB Tahun 2012,
PPS PILGUB Jateng Tahun 2008 dan PPS PILBUP Jepara Tahun
2006.

“Strategi Pencegahan dan Penindakan dalam Satu Tarikan Nafas”.
Dalam prakteknya pencegahan dan penindakan dilaksanakan dalam
satu kesatuan. Strategi ini efektif dalam meminimalisir pelanggaran
pemilu. Contoh, Jika peserta pemilu melakukan dugaan pelanggaran
pidana pemilu, yang menangani adalah sentra Gabungan Penegakan
Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang terdiri dari Kepolisian,
Kejaksaan dan Bawaslu. Baik akan terbukti ataupun tidak yang
bersangkutan tetap dilakukan proses investigasi, klarifikasi dan
publikasi dalam satu tarikan nafas (secara bersamaan), proses itu
akan diketahui publik, itu akan menjadi perhatian dan efek jera bagi
yang lainnya.

Prestasi dalam dunia pendidikan ia mengabdikan diri sebagai
Dosen tetap di STAIN Kudus. Namun sebelum itu dia menempuh
pendidikan di STAIN Kudus baik pendidikan Strata I pada Tahun
2007 dan Strata II pada Tahun 2015 serta PPG UIN Sunan Gunung
Djati Bandung Tahun 2010. Sebelumnya ia sekolah menengah di
SMA Walisongo Pecangaan Jepara Tahun 1991, MTS. Matholiul
Huda Bugel Tahun 1988 dan MI. Raudlatul Sibyan Tahun 1986.

Kunjariyanto, S.Pd.I., M.Pd.

Lahir di Jepara pada 07 Desember
1981. Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran, bertempat tinggal di RT 09 RW
03 Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo. Laki-
laki beragama Islam ini berlatar pendidikan
mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Manbaul
Falihin Ngabul Jepara, Madrasah Tsanawiyah
dan Madrasah Aliyah ditempuh di Madrasah
yang sama, yakni di Walisongo Pecangaan Jepara. Kemudian

230

Pemilihan Umum Tahun 2019

Kunjariyanto melanjutkan Kuliah jenjang S.1 di INISNU Jepara
yang sekarang beranama UNISNU Jepara, untuk S.2 dia tempuh di
IAIN Kudus. Sejak menjadi pelajar ia gemar berorganisasi. Tercatat
bahwa sebelum menjadi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jepara ia aktif berorganisasi Gerakan Pemuda (GP) Ansor Cabang
Jepara Serta di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber daya
Manusia (Lakpesdam) PCNU Jepara.

Di Lakpesdam Jepara menjadi salah satu community
organizer dalam program pengembangan inklusi sosial. Selain
berorganisasi kegemaran lainnya adalah membaca dan menulis.
Sebelum bergabung menjadi Anggota Komisioner Bawaslu aktivitas
kerja-kerja kepemiluan diawali menjadi pemantau pemilu di Forum
Rektor pada Pemilu Legislatif 2004, Pemantau pemilu JAMPPI
(Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu) pada Pemilu Presiden 2004.

Selain itu ia juga bergabung di Kelompok Kerja
Pengawasan Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Jepara pada
Pilbup Jepara 2007.Ia juga beberapa kali menjadi penyelenggara
pemilu dengan bergabung menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) pada Pilbup Jepara 2012, PPK pada Pilgub Jateng 2013, PPK
pada Pileg dan PIlpres 2014, dan PPK pada Pilbup Jepara 2017.
Dalam menjalankan tugas kepengawasan di Bawaslu Jepara periode
2018-2023 ia mendapat tugas menjadi Koordinator Divisi
Penanganan Pelanggaran. Adapun motto hidupnya adalah “ selalu
berihtiar menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama”.

231

Pemilihan Umum Tahun 2019

DAFTAR PUSTAKA

Jepara, K. P. (2018). Pengumuman. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD
Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, 1-3.

Jepara, K. P. (2019). Berita Acara Nomor 96/HK.03.1-BA/3320/KPU-
Kab/IV/2019. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat
Kabupaten Jepara, lampiran 1.

Jepara, K. P. (2019). Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari
Setiap Kecamatan dalam WIlayah Kabupaten Jepara. Formulir
Model DA1-DPD, 1-10.

Jepara, K. P. (2019). Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan dalam
WIlayah Kabupaten Jepara. Formulir Model DA1-DPRD
Kab/Kota, 1-11.

Jepara, K. P. (2019). Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari
Setiap Kecamatan dalam WIlayah Kabupaten Jepara. Formulir
Model DA1-DPR, 1-22.

Kabupaten, K. P. (2019). Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dari Setiap Kecamatan dalam WIlayah Kabupaten Jepara.
Formulir DA1-PPWP, 1-6.

Kunjariyanto. (2019). Laporan penindakan pelanggaran bawaslu kabupaten
jepara pada penyelenggaraan pemilu 2019. Jepara: Bawaslu
Kabupaten Jepara.

Negara, K. A. (2019). Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN.
Nomor B-1279/KASN/4/2019, 1-7.

Sujiantoko. (2019). Laporan Akhir Pelaksanaan Hasil Pengawasan Pemilihan
Umum Tahun 2019. Jepara: Bawaslu Kabupaten Jepara.

232

Pemilihan Umum Tahun 2019

Sujiantoko, Kalim, A., Arifin, Kunjariyanto, & Zarkoni, M. (2019).
Laporan komprehensif hasil pengawasan pemilihan Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan
Presiden Tahun 2019. Jepara: Bawaslu Kabupaten Jepara.

Tengah, B. P. (2018). Laporan Akhir Hasil Kerja Proses Penjaringan dan
Penyaringan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Tengah masa tugas 2018-2023. Semarang: Bawaslu Provinsi Jawa
Tengah.

Tengah, B. P. (2018). Laporan Akhir Hasil Kerja Proses Penjaringan dan
Penyaringan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Tengah Masa Tugas 2018-2023. Semarang: Bawaslu Provinsi Jawa
Tengah.

Umum, K. P. (2018). Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Daftar Calon
Tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Jawa Tengah.

Umum, K. P. (2018). Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Daftar Calon
Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3, 1-2.

Umum, K. P. (2018). Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Nomor
1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, 1-2.

Umum, K. P. (2018). Keputusan Komisi Pemilihan Umum . Nomor
309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018, 4.

Umum, K. P. (2019). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Rpublik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2019. Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang,
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019, 1.

Zarkoni, M. (2019). Laporan akhir penanganan sengketa Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan
Presiden tahun 2019. Jepara: Bawaslu Kabupaten Jepara.

233

Pemilihan Umum Tahun 2019

News.detik.com (2022) Pemungutan Ulang di TPS 16 Welahan Jepara,
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-
4517759/pemungutan-ulang-di-tps-16-welahan-jepara-warga-
tetap-antusias, diakses pada tanggal 7 Juli 2022 Pukul 13.22
WIB.

KPU. (2019) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019,
Sekretariat Jenderal, Jakarta.

234