Historia Pengawasan Pemilu di Kota Ukir Jepara

Pemilihan Umum Tahun 2004

Pendidikan Strata berproses di Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII) hingga menjadi Ketua Cabang PMII Jepara
periode 1997-1998. Tidak sampai di situ, Ia lalu masuk di GP. Ansor
Ancab Pecangaan, dan akhirnya didapuk sebagai Sekretaris MWC
NU Pecangaan pada tahun 1999. Tidak perlu menunggu lama,
gayung pun bersambut, Ia lalu dipilih sebagai Sekretaris Umum
PCNU Jepara tahun 2000.

Laki-laki yang bertempat tinggal di Desa Pecangaan Kulon
RT. 05 RW. 01 Pecangaan Jepara ini mengenyam pendidikan di
Madrasah Aliyah (MA) Walisongo Pecangaan pada tahun 1984,
setelah itu melanjutkan studi di Fakultas Syari‟ah Institut Agama
Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Jepara lulus tahun 1995. Lalu
mengambil Magister Pendidikan Islam di IAIN Walisongo Semarang
lulus tahun 2001, dan Program Doktor di Fakultas Hukum Undip
Semarang lulus tahun 2011. Sosok kyai muda pengasuh pesantren
Ummul Quro ini masih sebagai dosen di UIN Walisongo Semarang
dan UNISNU Jepara. Di luar mengajar di kampus dan pesantren,
kini Ia memimpim MUI Jepara periode 2019 – 2024, FKUB
Kabupaten Jepara sejak 2014 hingga sekarang. Selain itu aktif di
A‟wan PWNU Jawa Tengah, serta Sekjen Jam‟iyah Ahlit Thariqah al-
Mu‟tabarah an-Nahdliyah (Jatman).

Slamet Siswanta, SH., MH

Slamet Siswanta merupakan anggota
Panwaslu dari unsur Kejaksaan Negeri, yang
membidangi Penanganan Pengaduan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Ia
lahir di Klaten pada tanggal 24 Januari 1965.
Saat bertugas sebagai Panwaslu, Ia
berdomisili di Jalan KH. Ahmad Fauzan No.
03 Jepara. Adapun alamat rumahnya di Jalan
Galungan No. II/57 Semarang. Sebagai
Jaksa di Kejaksaan Negeri Jepara pada tahun 2004 Ia berpangkat
Jaksa Muda/IIId, dan menjabat sebagai Kepala Seksi Intelejen.

35

Pemilihan Umum Tahun 2004

Karsono, BA

Sebagai seorang Purnawirawan
Kepolisian Republik Indonesia ini terlahir
di Jepara tanggal 1 Februari 1950 dan
beragama Islam. Ia merupakan anggota
Panwaslu Kabupaten Jepara dari unsur
tokoh masyarakat, dan bertempat tinggal di
Jl. MT. Hariyono no. 07 RT. 03 RW. 03
Kelurahan Kauman Jepara. Saat bertugas di
Panwaslu Kabupaten Jepara tahun 2004, Ia
menjabat sebagai anggota dan membidangi bidang kerja Pelaporan
dan Tindak Lanjut. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-
tugas kelembagaan dan pencapaian efektifitas yang optimal, Ia
ditugaskan sebagai koordinator wilayah di area Mlonggo, Barealit,
dan Tahunan. Namun dalam hal-hal yang bersifat emergency dan
tertentu akan diselesaikan secara kolektif kelembagaan.

Sulemi

Sulemi sebagai anggota Panwaslu
Kabupaten Jepara dari unsur Kepolisian,
Sulemi terlahir di Kabupaten Purbalingga,
pada tanggal 05 Maret 1950, dan bertempat
tinggal di Jl. Bima I No. 39 Griya Tahunan
Indah Jepara. Laki-laki yang beragama Islam
ini ditugaskan di Kabupaten Jepara saat
Pemilu 2004, saat itu Ia berpangkat
Komisaris Polisi dengan jabatan sebagai
Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops) Kepolisian Resor
(Polres) Jepara. Sebagai anggota Panwaslu dari Kepolisian tentunya
Ia memahami mekanisme penanganan pelanggaran pidana Pemilu.
Dalam menjalankan tugas kepengawasan di Panwaslu, Ia dipercaya
membidangi bidang kerja pengawasan pelaksanaan pemilihan umum
bersama Sukardi. Selain itu, Ia dipercaya memegang tanggung jawab
sebagai koordinator wilayah Bangsri, Kembang dan Keling.

36

Pemilihan Umum Tahun 2004

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Indonesia, 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Jakarta.

Pemerintah Indonesia, 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Jakarta.

Panwaslu Provinsi Jawa Tengah, 2003, Surat Keputusan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah Nomor
010/PANWASLU-JTG/VI/2003 tanggal 24 Juni 2003,
Semarang.

Panwaslu Jepara, 2004, Laporan Akhir Pengawas Pemilihan Umum Legislatif
DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004, Jepara.

Pengadilan Negeri, 2022, Surat Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor
W12. U19/951/KP.07.01/6/2022, Jepara, tertanggal 2 Juni
2022.

Suara Merdeka, 2004, Kliping Koran Harian Kamis (8/1/2004) hlm. 26 kol.
5,6 dalam Laporan Akhir Pengawasan pemilihan Umum legislative
(DPR, DPD dan DPRD) tahun 2004, Jepara.

Radar Kudus, 2004, Kliping Koran Media Harian Minggu (11/1/2004) hlm.
1 kol. 2 dan 5,6 dalam Laporan Akhir Pengawasan pemilihan Umum
legislative (DPR, DPD dan DPRD) tahun 2004, Jepara.

Wawasan, 2004, Kliping Koran Harian Selasa, (13/1/2004) dalam Laporan
Akhir Pengawasan pemilihan Umum legislative (DPR, DPD dan
DPRD) tahun 2004, Jepara.

Wawasan, 2004, Kliping Koran Harian Sabtu (24/1/2004), hlm 6. dalam
Laporan Akhir Pengawasan pemilihan Umum legislative (DPR, DPD
dan DPRD) tahun 2004, Jepara.

Jawa Pos Radar Kudus, 2004, Kliping Koran Koran Haarian kolom 2, Rabu
(9/6/2004) dalam Laporan Akhir Pengawasan pemilihan Umum
legislative (DPR, DPD dan DPRD) tahun 2004, Jepara.

37

Pemilihan Umum Tahun 2004

Sukardi, 2022, “Sejarah pengawas Pemilu 2004”, Hasil Wawancara
Pribadi: 19 Mei 2022, Perumahan Bukit Asri Demaan Jepara.

Mashudi, 2022, “Sejarah pengawas Pemilu 2004”, Hasil Wawancara
Pribadi: 10 Mei 2022, Islamic Center Jepara.

Tirto.id, 2022, Sejarah Pemilu 2004 Pertama kali rakyat memilih
langsung, https://tirto.id/sejarah-pemilu-2004-pertama-kali-
rakyat-memilih-langsung-presiden-dme7, diakses pada 11 Mei
2022 Pikul 11.32 WIB.

38

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

PIMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA

TAHUN 2007

A. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara
Tahun 2007
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara
langsung merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 dan juga amanat PP Nomor 6 Tahun 2005 Penyelengaraan
Pilkada Jepara pada tahun 2007 merupakan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati (Pilbup) secara langsung dan pertama kali di Jepara
tahapan Pilbup Jepara dimulai pada tanggal 6 September 2006
sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2006, sedangkan
pemungutan suara dilaksanakan pada 3 Desember 2006. Namun
karena ada persoalan saat tahapan pendaftaran calon maka
pemungutan suara diundur pada tanggal 4 Februari 2007. Hal itu
disebabkan karena pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil
Bupati di Jepara sampai batas akhir jadwal pengembalian berkas
pendaftaran yaitu pada tanggal 2 November 2006 hanya satu pasang
calon yang mengembalikan berkas pendaftaran yaitu pasangan
Hendro Martojo berpasangan dengan Ahmad Marzuki yang diusung
oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai
Amanat Nasional (PAN) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) dan
sepuluh partai non legeslatif (Suara Merdeka, 4 November 2006).
Atas persoalan tersebut pada akhirnya KPU Kabupaten
Jepara melakukan konsultasi kepada Kemendagri. Hasil konsultasi,
Kemendagri memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten
Jepara untuk menjadwalkan ulang pelaksanaan Pilbup Jepara.
Berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Jepara diputuskan bahwa
pengembalian berkas pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati

39

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

Jepara di perpanjang hingga tanggal 15 November 2006 serta
pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2006, hal
ini sesuai Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2006
tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 1
Tahun 2006 (Jawa Pos, 9 November 2006).

Namun pada saat perpanjangan pengembalian berkas
pencalonan kondisi masih tetap sama yaitu hanya satu calon yang
mengembalikan, ialah pasangan Hendro Martojo dengan Ahmad
Marzuki yang diusung oleh PPP, Partai Golkar, PAN dan PDS dan
sepuluh partai non legislatif. Dikarenakan kondisi masih sama
dengan kondisi sebelumnya, maka KPU Kabupaten Jepara
melakukan perpanjangan untuk kedua kalinya, dan diputuskan
pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2007
sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Jepara
Nomor 19 Tahun 2006.

Hasil perpanjangan yang kedua pelaksanaan Pilbup Jepara
2007 yang dilakukan KPU akhirnya membuahkan hasil. Pilbup
Jepara 2007 diikuti 3 (tiga) pasangan calon yaitu : Pertama, Drs.
Hendro Martojo, MM dan H. Ahmad Marzuqi diusung oleh PPP,
Partai Demokrat, PDS, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan partai-
partai kecil non legislatif. Kedua, H. Nuryahman, SH dan H. Nur
Hadi, SE., MH. diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Penegak Demokrasi
Indonesia (PPDI), dan Partai Merdeka. Ketiga, Drs. H. Masun Duri
dan Eko Sudarmaji, SH. diusung oleh Partai Golkar dan PAN. Dari
ketiga pasangan calon tersebut oleh KPU pada tanggal 10 Januari
2007 ditetapkan daftar urutan nomor pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati Jepara dalam Pilbup Jepara tahun 2007 sebagai berikut:

1. Drs. H. Masun Duri dan Eko Sudarmaji, SH
2. H. Nuryahman, SH dan H. Nur Hadi, SE., MH
3. Drs. Hendro Martojo, MM dan H. Ahmad Marzuqi

Selanjutnya proses pemilihan dimulai dengan kegiatan
pendataan pemilih yang diperoleh dari Disdukcapil selanjutnya
dijadikan dasar dalam penetapan jumlah pemilih dalam Pilbup

40

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

Kabupaten Jepara 2007. Tahapan pemukhtakhiran data pemilih
melaui pendaftaran penduduk berkelanjutan dimulai dari pada
tanggal 21 s/d 23 September 2006, data bersumber dari Disdukcapil
Kabupaten Jepara berjumlah 779.960, selanjutnya ditetapkan
menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Setelah diverifikasi data
dengan mempertimbangkan data-data yang ada di lapangan
ditetapkanlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 776.346
pemilih. Jumlah tersebut mengalami penurunan disebabkan adanya
data dilapangan yang tidak sesuai dengan kenyataan antara lain
pemilih yang terdata ternyata orang "boro", pondok pesantren yang
sifatnya tidak tetap dan tidak dapat menunjukkan identitas diri
sebagai warga Jepara dengan menunjukkan KTP maupun yang
lainnya.

Melihat perkembangan perpolitikan di Kabupaten Jepara
yang mengalami perubahan pelaksanaan Pilkada yang semula tanggal
3 Desember 2006 menjadi tanggal 17 Desember 2006 dan terakhir
pada tanggal 4 Februari 2007. Hal ini mengakibatkan adanya
perubahan dari DPT menjadi DPS, dalam pelaksanaan Pilbup Jepara
tanggal 17 Desember 2006. Berdasarkan hasil pemukhtahiran
pendaftaran pemilih ulang didapatkan jumlah penduduk Kabupaten
Jepara sejumlah 1.037.919 jiwa dengan jumlah pemilih sebanyak
779.630 orang terdiri dari laki-laki 386.503 dan perempuan 393.127.

Hasil perolehan

suara pada Pilbup

Kabupaten Jepara tahun

2007 dimenangkan oleh

pasangan nomor urut tiga

Drs. Hendro Martojo, MM

dan H. Ahmad Marzuqi

dengan peroleh-an 241.333

suara (59,46 persen).

Sedangkan pasangan

nomor urut dua H.

Nuryahman, SH dan H.

41

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

Nur Hadi, SE., MH mendapat suara 141.966 (34,97 persen). Disusul
pasangan nomor urut satu Drs. H. Masun Duri dan Eko Sudarmaji,
SH mendapatkan suara sebanyak 22.609 (5,57 persen). Dalam Pilbup
Jepara 2007 terdapat pemilih yang tidak mengunakan hak pilihnya
berjumlah 351.850 dan suara yang rusak atau keliru coblos berjumlah
1.710 (Berita Acara KPU Jepara, Model DB1-BWB: 2007)

B. Profil Kelembagaan Panwas Kabupaten Jepara Tahun 2007

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Pilkada perlu
adanya dukungan teknis sebagai upaya guna merealisasikan dan
mengoptimalkan kinerja di bidang kepengawasan Pilkada Jepara
2007. Sehingga untuk mencakup idealitas kerja dimaksud diperlukan
sekretariat dengan seluruh soft ware dan hard ware-nya. Memang
keberadaan sekretariat yang representatif memegang peran yang
strategis dan sangat diperlukan guna menunjang (memback-up)
kinerja Panwas Pilkada Jepara 2007 baik di tingkat kabupaten
maupun tingkat kecamatan.

Rekruitmen keanggotaan Panitia Pengawas Pilkada
Kabupaten Jepara Tahun 2007, dilakukan sepenuhnya oleh Panitia
Khusus (Pansus) DPRD Jepara, Demi terciptanya netralitas dan
obyektivitas, dalam pelaksanaannya Pansus DPRD Jepara
menggandeng pihak ketiga yaitu Program Megister Pasca Sarjana
(S2) Magister Ilmu Politik (MIP) Universitas Diponegoro Semarang.

Tahapan-tahapan yang dilaksanakan tim penyeleksi dimulai
dari Tahap Pertama, mempublikasikan kepada masyarakat umum
tetang dibukanya pendaftaran peserta seleksi calon Panwas Pilkada
Kabupaten Jepara. Dalam melakukan sosisalisasi, media lokal di
Kabupaten Jepara baik elektronik maupun cetak dimanfaatkan untuk
keperluan publikasi tersebut. Disamping itu, media lain yang
digunakan antara lain dengan pemasangan spanduk-spanduk pada
tempat strategis dan mudah terbaca oleh umum. Tahap Kedua,
mengadakan ujian tertulis bagi peserta yang telah mendaftarkan diri
sebagai calon anggota Panwaskab. Tahap Ketiga, mengadakan ujian
lisan terhadap semua peserta dan dilanjutkan dengan wawancara.

42

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

Untuk lebih jelasanya berikut merupakan jadwal pembentukan
panitia pengawas Pilkada Kabupaten Jepara Tahun 2007 :

No Hari/Tanggal Kegiatan Waktu
14 hari
1. Sabtu, 12-25 Agust Persiapan penyusunan format
2006 seleksi 7 hari

2. Sabtu s/d Jum’at 26 Pengumuman dan pengambilan 1 hari
Agust-1 Sept 2006 berkas-berkas persyaratan seleksi
penerimaan calon anggota 1 hari
3. Sabtu s/d Kamis,
2-7 Sept 2006 Pendaftaran dan penyerahan 1 hari
berkas-berkas persyaratan seleksi
4. Jum’at, 8 Sept 2006 penerimaan calon anggota 1 hari
1 hari
5. Sabtu, 9 Sept 2006 Penelitian administrasi persyaratan 1 hari
calon anggota 1 hari
6. Senin, 11 Sept 2006 1 hari
7. Selasa, 12 Sept 2006 Pengumuman calon anggota yang
8. Rabu, 13 Sept 2006 memenuhi persyaratan 1 hari
9. Kamis, 14 Sept 2006 administratif
10. Jum’at, 15 Sept 2006 8 hari
Menerima tanggapan dari
11. Sabtu, 16 Sept 2006 masyarakat (uji public) 1 hari

12. Senin s/d Selasa Ujian tulis
18 s/d 25 Sept 2006
Ujian keputusan dan kelayakan (Fit
13. Rabu, 27 Sept 2006 and properest)

Penetapan Panwas terpilih

Pengumuman anggota Panwas
terpilih

Pelantikan dan pengucapan
sumpah/janji anggota Panwas
Pilkada Kabupaten Jepara

Seleksi penerimaan calon anggota
Panwas Pilkada tingkat kecamatan

Pelantikan dan pengucapan
sumpah/janji anggota Panwas
Pilkada tingkat kecamatan

Dari jumlah peserta yang mendaftarkan diri menjadi
panwas rata-rata berasal dari berbagai kalangan professional. Namun
untuk menuhi unsur pembangunan demokrasi lokal Kabupaten
Jepara, tim seleksi menetapkan 3 (tiga) unsur tersebut meliputi:
Perguruan Tinggi, Tokoh masyarakat, dan Insan Pers.

43

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

Foto : Prosesi pengambilan sumpah/janji anggota Panwaskab Jepara 2007 di Gedung DPRD
Jerapa (Sumber Foto: Laporan Panwaskab Jepara 2007).

Setelah melalui beberapa tahapan seleksi baik tertulis
maupun fit and proper test, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jepara Nomor 32 Tahun 2006
tentang pembentukan Panitia pengawas Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara di tetapkan 5 (lima)
orang terpilih sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 dengan jenis
kelamin laki-laki semua sebagai berikut :

No Nama Lengkap Unsur Jabatan
1. H. Mashudi, M. Ag Perguruan Tinggi Ketua
2. Slamet Siswanta, SH Kejaksaan Wakil Ketua
3. AKP. Agus Subrojo Kepolisian Anggota
4. M. Zarkoni, S. Ag Tokoh Masyarakat Anggota
5. Nur Salim, S. Ag Insan Pers Anggota

Dalam rangka kelancaran tugas-tugas kelembagaan, maka
disepakati untuk dibentuk pembagian bidang kerja anggota Panitia
Pengawas Pilkada Kabupten Jepara Tahun 2007, yang hasilnya
adalah sebagai berikut :

44

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

No Nama Anggota Bidang Kerja Keterangan

Seluruh kegiatan Panwas Ketua
1. H. Mashudi, M. Ag baik intern maupun

ekstern

2. Nur Salim, S. Ag Administrasi dan Wakil Ketua
Keuangan

3. AKP. Agus Subrojo Penerimaan Laporan Anggota

4. Slamet Siswanta, SH Penyelesaian sengketa dan Anggota
tindak lanjut

5. M. Zarkoni, S. Ag Pengawasan Anggota

Mengingat tugas-tugas kepengawasan terurai dalam
beberapa pos kerja, maka dalam rangka memenuhi kinerja yang
terbaik dan professional, maka Panwas Pilkada Kabupaten Jepara
Tahun 2007 merekrut personil sekretariat yang terdiri dari tenaga
PNS yang di perbantukan Pemerintah Daerah (Pemda) berdasarkan
usulan panwas dan juga tenaga non institusional dan bersifat tenaga
honorer (tenaga kontrak). Berikut adalah daftar personalia sekretariat
dan staf Panwas Pilkada Jepara 2007:

No Nama Jabatan Asal/Instansi
1. Sutarto Sekretariat Dinas Pariwisata
Badan Pengawas
2. Nurul Qomariyah, SH Bendahara Daerah (Bawasda)
sekarang
3. Kusdiyarto Pembantu Bendahara Inspektorat
Bawasda
4. Ermunanto Staf administrasi dan
penerimaan laporan KBD Jepara
5. Rustamaji, SH
Staf penyelesaian sengketa Dishub
6. Sukardjan dan tindak lanjut
7. Deddy Merissa Kejaksaan
8. Zainal Abidin Staf Pengawasan Tenaga Kontrak
9. Rinawati Tenaga Kontrak
10. Shodiqin Staf Tenaga Kontrak
Tenaga Kontrak
Staf

Staf

Staf

45

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

Untuk menunjang kinerja kepengawasan, Panwas Pilbup
Jepara 2007 dibantu oleh Anggota Panitia Pengawas Kecamatan
(Panwascam) yang berjumlah 3 orang, terdiri 2 orang anggota dari
hasil seleksi dan 1 orang dari unsur kepolisian melalui penunjukan.
Proses rekruitmen Panwascam Pilbup Jepara 2007 dimulai dari
tahapan persiapan penyusunan format seleksi pda tanggal 18
September 2006 hingga pelantikan dan pengucapan sumpah/janji
anggota Panwascam terpilih pada tanggal 27 September 2006. Dari
40 orang yang mendaftarkan diri, setelah melalui seleksi tertulis
maupun wawancara terpilih untuk menjadi Panwascam sebanyak 28
orang dari 14 kecamatan di Kabupaten Jepara.

Dalam melaksanakan tugas keadministrasian dan hal-hal
yang berkaitan dengan tugas-tugas kesekretariatan Panwas Pilbup
Kabupaten Jepara 2007 dan sekretariat melakukan studi banding
dengan kabupaten yang telah melaksanakan Pilbup sebelumnya.
Kabupaten yang dijadikan study banding diantaranya adalah
Kabupaten Demak dan Pati. Dimana kedua kabupaten tersebut telah
melakukan Pilkada dan berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Hal
ini dapat dijadikan acuan bagi Kabupaten Jepara yang melaksanakan
Pilbup 2007. Disamping itu kedua kabupaten tersebut merupakan
tetangga kabupaten dan terdekat dengan Kabupaten Jepara. Selain
itu Panwas Kabupaten Jepara juga intens membangun komunikasi
dan koordinasi dengan stakeholder terkait. Berikut ini laporan hasil
koordinasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal Panwas
dengan instansi-instansi terkait di tingkatkan regional maupun
tingkat pusat dalam matrik yang tersusun dibawah ini :

No Koordinasi dengan Keterangan

1. Mendagri Dalam bentuk surat, perwakilan
anggota/kolegial

2. Makhamah Agung Dalam bentuk perwakilan Anggota
untuk melaksanakan koordinasi
dengan instansi terkait

Dalam bentuk konsultasi bersama
3. Desk Pilkada Jawa Tengah KPUD sebagai penyelenggara

maupun mandiri

46

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

4. Gakkumdu Dalam bentuk perwakilan Anggota
untuk melaksanakan koordinasi
dengan instansi terkait

Stakeholder Pilkada,

5. sentra Gakkumdu, tokoh Dalam bentuk silaturrahmi nota
masyarakat, tokoh agama, kesepahaman bersama
tokoh pemuda, LSM dan

lain-lain

6. KPUD Jepara Dalam bentuk surat resmi,
koordinasi maupun pertemuan-
pertemuan formal dan informal

7. Antar departemen dan Dalam bentuk surat dan via
instansi telepon

8. Tokoh Agama (ulama) Dalam bentuk silaturrahmi dan
Tokoh masyarakat sosialisasi kepengawasan Pilkada
Jepara

9. Panwas Kecamatan Terbatas ketua/atau seluruh
anggota

10. Partai pengusung dan atau Dalam entuk surat resmi dan via
tim kampanye telepon

11. Muspida Kabupaten Dalam bentuk surat resmi dan/atau
Jepara rapat-rapat koordinasi

12. Pembantu pengawas Dalam kunjungan silaturrahmi
tingkat desa dan/atau via telepon

13. Media massa baik cetak Dalam bentuk via telepon, pers
maupun elektronik release maupun konferensi pers

Pada tahun 2007 panwas mendapat fasilitas kantor dari
Pemerintah Kabupaten Jepara berupa bangunan yang bertempat di
Jalan KH. Ahmad Fauzan No. 15 Kelurahan Saripan Kabupaten
Jepara. Kantor tersebut dalam kondisi yang cukup baik hingga
terpakai sampai saat ini sebagai kantor Bawaslu Kabupaten Jepara.
Fasilitas lain yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara yaitu
2 buah mobil carry, 2 buah sepeda motor honda win, 2 buah unit
komputer, 1 buah telepon dan fax, 1 set meja tamu, 10 buah meja
kerja, 4 buah meja rapat, 1 buah meja ketua, 2 buah almari (file)
kabinet dan lain-lain. Sehingga dengan adanya sarana dan prasarana

47

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

yang tersedia di Panwas pada saat itu, meripakan hasil upaya yang
cukup baik dari pemerintah daerah setempat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Jepara Nomor 32 Tahun 2006 tanggal 16 September
2006 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara disebutkan
secara jelas pada dicantum keempat Keputusan tersebut bahwa
segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Jepara Tahun 2006.

Namun oleh karena masa kerja Panwas Pilkada Kabupaten
Jepara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bab IX pasal 109 bahwa Panitia
Pengawas Pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan
tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan
sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Maka
sebagaimana diketahui bersama bahwa proses Pilkada Jepara
disamping sebagian masuk pada tahun anggrana 2006 sebagian yang
lain juga masuk pada tahun Anggaran 2007.

Adapun segala regulasinya mengikuti prosedur sebagaimana
yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Jepara. Landasan dasar
tersebut dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan
Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah. Ketentuan tersebut
menjadikan pelaksanaan Pilbup Jepara 2007 untuk sumber
pendanaan berjalan dengan lancar, tidak mengalami hambatan yang
berarti.

Uang kehormatan yang diterima Panwas Kabupaten Jepara
untuk Ketua sebesar Rp. 1.700.000,- sedangkan untuk anggota
sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan Panwascam untuk Ketua sebesar
Rp. 500.000,- sedangkan untuk anggota sebesar Rp. 450.000,-.

48

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

Selanjutnya, guna pertanggunjawaban serta memenuhi akuntabilitas
Panwas kepada publik. Maka pengelolaan keuangan yang bersumber
dari APBD tersebut, oleh Panwas Kabupaten Jepara dan Panwascam
dilaporkan secara fisik dan periodik kepada Pemerintah Kabupaten
Jepara melalui bagian keuangan Setda Jepara atas penggunaan
seluruh keuangan tersebut.

C. Peristiwa Menarik dalam Pilbup Jepara Tahun 2007
a. Penolakan Pengambilan Berkas Pencalonan Bupati oleh
KPU Jepara
Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada waktu itu
membawa imbas terhadap proses pencalonan Bupati dan wakil
Bupati Jepara dimana pada saat tahapan pencalonan Bupati dan
wakil Bupati Jepara pada tanggal 06 Oktober 2006 oleh pimpinan
PKB hasil muktamar Surabaya yang di pimpin oleh H. M. Basuni
mengambil berkas untuk calon bupati H. Anas Arba’ani ditolak
oleh KPU Kabupaten Jepara penolakan KPU Jepara mengacu
kepada di tolaknya Kasasi PKB kubu Khoirul Anam dan
dicabutnya Surat keputusan Menteri hukum dan hak asasi
manusia tentang pencabutan pendaftaran PKB Muktamar
Surabaya.

b. Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pilbup Tahun 2007
Tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Jepara

sempat mengalami penundaan sampai tiga kali hal tersebut
lantaran saat proses tahapan Pencalonan hanya ada satu calon
yang mendaftar di KPU Jepara Semula Pemungutan suara
dijadwalkan pada 3 Desember 2006. Namun karena ada
persoalan saat tahapan pendaftaran calon maka pemungutan
suara diundur pada tanggal 4 Februari 2007. Hal itu disebabkan
karena pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati
sampai batas ahir jadwal pengembalian berkas pendaftaran yaitu
pada tanggal 2 November 2006 hanya satu pasang calon yang

49

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

mengembalikan berkas pendaftaran yaitu pasangan Hendro
Martojo berpasangan dengan Ahmad Marzuki yang diusung oleh
PPP, Golkar PAN, dan PDS dan sepuluh partai non legeslatif.
(Suara Merdeka 4 November 2006).

Atas persoalan tersebut akhirnya KPU Kabupaten Jepara
melakukan konsultasi kepada Kemendagri. Dan Kemendagri
pada akhirnya memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten
Jepara untuk melakukan jadwal ulang Pilkada Jepara berdasarkan
Rapat Pleno KPU Kabupaten Jepara diputuskan bahwa
pengembalian berkas pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati
Jepara di perpanjang hingga tanggal 15 November 2006 dan
pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 Desember 2006.
Hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor
15 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan KPU kabupaten
Jepara Nomor 1 Tahun 2006. (Jawa Pos 9 November 2006).

Foto : Ketua DPC PKB Jepra Drs. Ahmad Sholihin saat menyampaikan pendapat soal
penjadwalan ulang tahapan pilkada dalam pertmeuan anatara KPUD dan partai Politik di
kantor KPUD. (Sumber Foto: Suara Merdeka Rabu 08/11/2006)

Namun saat perpanjangan pengembalian berkas
pencalonan kondisi tetap sama yaitu hanya satu calon yang
mengembalikan yaitu pasangan Hendro Martojo berpasangan
dengan Ahmad Marzuki yang diusung oleh PPP, Golkar, PAN
dan PDS dan sepuluh partai non legislatif. Karena pengembalian

50

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

berkas hanya terdapat satiu pasangan calon maka KPU
Kabupaten Jepara melakukan perpanjangan lagi dan diputuskan
pemungutan suara diundur menjadi tanggal 4 Februari 2007
sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Jepara
Nomor 19 Tahun 2006.

Setelah mengalami beberapa kali penundaan pada
akhirnya Pilkada Jepara 2007 diikuti 3 pasangan calon yaitu:

1. Drs. Hendro Martojo, MM dan H. Ahmad Marzuqi diusung
oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat
(PD), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), dan Partai-partai kecil non legislatif. Selanjutnya
pasangan calon ini ditetapkan KPU Kabupaten Jepara sebagai
peserta dengan nomor urut 3.

2. H. Nuryahman, SH dan H. Nur Hadi, SE., MH, diusung oleh
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Karya Peduli Bangsa
(PKPB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai
Merdeka. Berdasarkan pengundian nomor urut oleh KPU,
ditetapkan pasangan calon ini sebagai pasangan nomor urut 2.

3. Drs. H. Masun Duri dan Eko Sudarmaji, SH. Diusung oleh
Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pasangan
calon ini kemudian mendapat nomor urut 1.

c. Bupati Jepara Hendro Martojo Mundur dari Bupati karena
Mencalonkan Diri

Pilkada jepara 2007 diwarnai dengan mundurnya Bupati
Jepara hal tersebut dikarenakan berdasarkan Judicial Reviev
terhadap PP Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan dan
Pengesahan Kepala Daerah hasil Judicial review mengharuskan
Bupati Incummbent untuk mundur jika dicalonkan parpol atau
gabungan parpol. (Jawa Pos, 18 Desember 2006). Surat
pengunduran diri Hendro Martojo ditanda tangani pada tanggal
16 Desember 2006 ditujukan pada pimpinan DPRD Kabupaten
Jepara selanjutnya pada tanggal 23 Desember DPRD Kabupaten
mengelar rapat paripurna dengan agenda pengusulan

51

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

pemberhentian dengan hormat Bupati Jepara masa Jabatan 2002-
2007 dengan menghasilkan Keputusan Nomor 13 tahun 2006
tentang pengusulan pemberhentian dengan hormat Bupati Jepara
masa Jabatan 2002-2007.

d. Pilbup Ditunda, Mahasiwa Geruduk Kantor Panwas.
Proses pencalonan Bupati Jepara yang mengalami

beberapa kali penundaan mengundang aksi keperihatinan dari
kalangan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesa (PMII). Puluhan mahasiswa tersebut
melakukan demontrasi di depan kantor Panwas Jepara pada pada
Jum’at 3 November 2006 Pukul 09.00 WIB.

Foto : Massa mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang
Jepara Jum’at 3/11/2006 saat Aksi keperihatinan. (Sumber Foto: Suara Merdeka, Sabtu
4/11/2006)

Aksi yang di koordinatori Subhan Zuhrie (Ketua Umum
PMII Cabang Jepara) tersebut ditemui oleh ketua Panwas Jepara
Mashudi dan anggota M. Zarkoni. Dalam pertemuan tersebut
mereka menuntut kepada panwas agar penundaan pencalonan
bupati tidak lagi terjadi, sehingga tahapan Pilbup dapat berjalan
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah
penyampaikan tuntutannya kepada Panwas Jepara mereka
kemudian melanjutkan aksinya ke kantor KPU Jepara.
(Wawancara dengan M.Zarkoni, 2022)

52

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

e. Dugaan Penyebaran Contoh Surat Suara Selesai Karena
Pelaku Tidak Ditemukan

Pada pelaksaaan Foto : Dokumentasi dugaan pelanggaran contoh
Pilkada Jepara tahun 2007 surat suara yang bentuknya menyerupai surat
terdapat kasus dugaan pe- aslinya (Sumber Foto : Radar Kudus, Selasa
langgaran penyebaran con- 13/2/2007)
toh surat suara buatan tim
kampanye pasangan Hen-
dro Martojo-Ahmad Mar-
zuqi (HAM), yang bentuk-
nya menyerupai surat suara
aslinya. Pada akhirnya ka-
sus tersebut tidak dapat di-
proses lebih lanjut oleh
Panitia Pengawas Kabu-
paten (Panwaskab) Jepara.
Pasalnya, pelaku penyebar-
an maupun penempelan
contoh surat suara tersebut
tidak diketahui.

Sebagaimana diberitakan Koran Radar Kudus bahwa
diketahui tim kampanye pasangan Nur Yahman-Nurhadi (2 Nur),
telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye dengan
ditemukannya contoh surat suara yang mirip dengan surat suara
asli Pilkada Jepara 20007, pada hari tenang atau 3 hari menjelang
pemungutan suara dilaksanakan. Setelah dilakukan proses
pemanggilan saksi-saksi, Panwaskab Jepara akhirnya
berkesimpulan bahwa terpasangnya contoh kartu suara yang ada
tanda gambar ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,
dimana pasangan nomor urut satu dan dua dicetak buram,
sementara nomor urut tiga tercetak jelas gambarnya dibeberapa
tempat.

Tidak dapat diproses sebagai pelanggaran baik yang
menyangkut pidana maupun administrasi, karena pelakunya tidak

53

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

diketahui. Terkait dengan adanya pemasangan gambar contoh
kartu suara di Tabloid Target News. Mashudi selaku ketua
Panwaskab pada saat itu menjelaskan bahwa laporan tersebut
tidak subtansi permasalahan pelanggaran Panwaskab Jepara.
Pasalnya, tim kampanye HAM tidak merasa memerintahkan
Target News untuk memuat gambar contoh kartu suara tersebut,
dan tabloid itu juga tidak mengedarkannya pada saat hari tenang
sebelum coblosan.

Sementara itu, sehubungan dengan laporan dari pelapor
tentang dugaaan pelanggaran Pilkada Jepara berupa pencantuman
logo KPUD Jepara, lambang Pemerintah Kabupaten Jepara, dan
gambar pasangan calon juga dianggap selesai oleh Panwaskab
Jepara. Sebab KPUD Jepara telah memberikan surat kepada tim
kampanye pasangan HAM dengan Nomor surat
270/060/II/2077 tertanggal 2 Feberuari 2007, tentang
penghentian contoh surat suara kepada tim kampanye HAM.
Atas dasar surat tersebut, tim kampanye HAM menurut
Panwaskab Jepara telah melaksanakan surat penghentian itu.
Begitu pula dengan pencatuman logo Pemkab Jepara, juga tidak
dianggap pelanggaran karena berdasarkan analisis Panwaskab
Jepara, pengunaan lambang Pemkab Jepara berada pada arah
yang tidak sama dengan tata naskah dinas Pemkab Jepara.
Karenanya dari analisis itu, Panwaskab Jepara menyatakan
persoalan tersebut tidak merupakan pelanggaran peraturan
Pilkada.

Disisi lain KPUD Jepara juga terkesan santai dalam
menanggapi persoalan pencantuman logo miliknya. Dikutip dari
pemberitaan Radar Kudus (Selasa, 13 Februari 2007) Ketua
KPUD Jepara Ahmad Mustofa, mengungkapkan bahwa terkait
dengan kasus tersebut pihaknya hanya menyurati tim kampanye
HAM untuk menghentikannya. Untuk langkah selanjutnya terkait
dengan pencatuman logo KPUD Jepara pihaknya tidak
membahasannya.

54

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

C. Profil Anggota Panwas Kabupaten Jepara Tahun 2007

Dr. KH. Mashudi, M.Ag.

Pria yang akrab disapa “Kyai
Mashudi” ini adalah sosok bersahaja yang
memiliki jiwa perdamaian dan toleransi
yang tinggi. Beralamat di Desa Pecangaan
Kulon Kecamatan Pecangaan Kabupaten
Jepara ini mempunyai prinsip kuat itulah
yang membuatkanya dipercaya sebagai
ketua umum Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Kabupaten Jepara
2019 hingga sekarang. Jauh sebelum
FKUB ada, ia sudah membentuk Lembaga Kerukunan Beragama
yaitu Forum Kerjasama Antar Umat Beragama (Forkab) yang
dilantik langsung oleh Menteri Agama kala itu tahun 2000. Pria
kelahirann Brebers, 21 Januari 1968 ini juga pernah berkecimpung di
dunia pengawasan Pemilu tepatnya menjadi anggota Panitia
Pengawas (Panwas) Pemilu Kabupaten Jepara yaitu ada tahun 2004
dan menjabat sebagai ketua Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten
Jepara Tahun 2007.

Ia menceritakan dirinya tergerak masuk di Panwas karena
melihat sensitifitasnya Pemilu yang mampu menggoyahkan
kerukunan antar masyarakat, sehingga perlu adanya kejujuran dan
keterbukaan pada pelaksanaan Pemilu. Ia menceritakan dipilih
sebagai Panwas dari unsur tokoh masyarakat, kala itu ia masih
menjabat sebagai sekretaris PC NU Jepara dan dikenal sebagai sosok
yang jujur dan menjunjung tinggi keadilan. Selain dirinya, Panwas
kala itu terdiri dari unsur kejaksaan, wartawan, pensiunan, dan
kepolisian. “Atmosfir masa itu, semangat keterbukaan perlu kita
buka, sebab Pemilu sangat sensitif maka kita bangun komunikasi
yang baik dengan berbagai ormas. Dengan unsur polisi sebagai jalur
hukum. Bahkan Panwas Jepara kala itu sempat menjadi Panwas
percontohan terkait verifikasi persyaratan ijazah dan pernyataan

55

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

Caleg.” Terangnya saat diwawancara tim Humas Bawaslu Jepara.
selain dikenal sebagai tokoh agama, Kyai Mashudi juga dikenal
sebagai akademisi Islam. Saat ini ia masih aktif mengajar di dua
Universitas yaitu Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara
dan UIN Walisongo Semarang serta mengasuh pondok pesantren di
dekat kediamannya yaitu PP. Ummul Quro’ Pecangaan.

Ayah tiga anak ini memulai karir organisasinya sejak di
bangku SMA. Tepatnya pada tahun 1985 ia sudah aktif berkegiatan
di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), lalu dilanjutkan saat ia
menempuh pendidikan S1 ia berproses di Peregerakan Mahasiswa
Islam Indonesia (PMII) hingga menjadi Ketua Cabang PMII Jepara
periode 1997-1998. Tidak sampai disitu, ia lalu masuk di Gerakan
Pemuda Anshor dan mampu menunjukkan kualitasnya dalam
berorganisasi sehingga didapuk sebagai sekretaris MWC NU
Pecangaan pada tahun 1999. Di tahun berikutnya ia lalu dipilih
sebagai sekretaris NU Jepara. Pada tahun 2000 juga ia dipilih
menjadi sekretaris Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Jepara. di
tahun-tahun selanjutnya ia dipercaya di NU sebagai wakil sekretaris
dari tahun 2005-2010. Ditahun 2008 ia sekaligus menjabat sebagai
Wakil Katib Banom NU Jam’iyah Ahli Thariqah al Mutabarah an-
Nahdiyah (Jatman). Dan pada tahun 2018 ia didapuk sebagai Panitia
Muktamar Jatman, serta Ketua MUI dua periode2014-2019 dan
2019-2024.

Kyai Mashudi mengenyam pendidikan SLTA di Madrasah
Aliyah (MA) Walisongo Pecangaan pada tahun 1984, setelah itu
melanjutkan studi di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama
(INISNU, sekarang menjadi UNISNU) lulus pada tahun 1995. Lalu
mengambil Magister Pendidikan Islam di IAIN Walisongo Semarang
(searang UIN Walisongo Semarang) lulus tahun 2001. Tidak sampai
disitu, ia melanjutkan jenjang doctoral di Universitas Diponegoro
Semarang lulus tahun 2011. Sebagai sorang pendidik, Kyai Mashudi
dikenal sebagai pribadi yang haus ilmu. Selain menempuh
pendidikan formal di Indonesia, ia juga beberapa kali mengikuti
pendidikan dan penelitian di luar negeri seperti mengikuti Sandwich
Programme 2008 i UKM Malaysia, Doctoral Research di Queesland

56

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

Universitu 2013, Penelitian dan Narasumber Model Kerukunan
Masyarakat Kabupaten Jepara Indonesia di QUM Iran 2017.

Slamet Siswanta, S.H., M.H.
Slamet Siswanta lahir di Klaten

pada 24 Januari 1965. Saat bertugas
menjadi Panwaskab Jepara 2007 ia
bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad
Fauzan No. 03 Saripan Jepara. Sedangkan
alamat aslinya ia berada di Jalan Markisa
No. 7 Perum Jambusari Indah,
Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Saat menjadi
anggota Panwakab Jepara Tahun 2007 ia
masih sebagai Jaksa Muda dengan pangkat/golongan IIId
(230.021.976/69170) di Kejaksaan Negeri Jepara pada waktu itu, ia
menjabat sebagai Kepala Seksi Intelejen Kejari Jepara mulai tahun
2002 sampai dengan tahun 2008. Saat ini (Tahun 2022), ia menjabat
sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tegal Jawa Tengah.
Slamet telah menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas
Hukum Universitas Soedirman (Unsoed) Purwokerto dan
melanjutkan S2 Hukum (Magister Hukum) di UNDIP Semarang.

AKP. Agus Subrojo
Agus Subrojo lahir di Semarang

pada 31 Agustus 1966. Pada saat
menjalankan tugas sebagai panwaskab
Jepara 2007 ia tinggal di Asrama Polres
Jepara. Adapun alamat rumah aslinya
berada di Desa Paesan RT. 01 RW. 01
Kecamatan Godong Kabupaten
Grobogan. Pada saat itu Agus masih
berpangkat Ajun Komisaris Polisi /660

57

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

800 27. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Intelkam Polres Jepara.
Pendidikan formalnya ia pernah di SMEA Swagaya Purwokerto,
SMP N 1 Ampel Boyolali dan SDN Payungan 1 Susukan Kabupaten
Rembang. Didalam penegakan hukum pernah mengikuti pendidikan
Secapa pada 2000 dan Seba Milsuk pada 1986. Selanjutnya ia
mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan Dikbangspes
Inspektur Analis pada 2007 dan Dikjur Dasar PA Intel pada 2003. Ia
mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Pengabdian 24 tahun
pada tahun 2014, Satyalancana Dwidya Sistha pada 2001 dan
Satyalancana Pengabdian 3 tahun pada 1999.

Pasca bertugas di Polres Jepara ia juga pernah ditugaskan
menjadi Kaur Binetika Subbidwabprof Bidpropam Polda Jateng,
Polsek Sayung Demak, Kasat Sabhara Polres Demak, Kapolsek
Mayong, serta PAMA Sespim dan BA Polda Jateng. Saat ini (tahun
2022) Kompol Agus Subrojo menjabat sebagai Kabag Logistik di
Polres Demak.

M. Zarkoni, S.Ag.

Anggota Panwas Pilbup
Kabupaten Jepara Tahun 2007 lahir di
Jepara pada tanggal 7 Mei 1973, ini
menempuh pendidikan formalnya di MI.
Masalikil Huda Tahunan Jepara lulus tahun
1985, MTs. Masalikil Huda Tahunan
Jepara lulus tahun 1989. MAN 1 Kudus
lulus tahun 1992. Saat menempuh
pendidikan di MAN 1 Kudus, ia juga
sembari nyantri di Pondok Pesantren Al-

Mu’thi Kudus.

Ia melanjutkan pendidikan ke jenjang strata satu pada tahun
1995 di Fakultas Syari’ah INISNU Jepara lulus tahun 2000.
Pengalaman organisasi yang pernah diikutinya di antaranya sebagai
Ketua Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Syari’ah INISNU Jepara,

58

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

Sekretaris SEMA INISNU Jepara, Pengurus IPNU Tahunan,
Pengurus GP. Ansor Tahunan.

Zarkoni juga pernah menjadi Direktur Eksekutif Forum
Studi Agama dan Sosial (FSAS) Jepara periode 2005-2008 yakni LSM
yang ia bentuk bersama dengan dengan teman aktivis kampus dan
pesantren. Selain itu ia juga punya banyak penga laman di bidang
kepemiluan di antaranya Relawan Pemilu 1999 sebagai
Kooordiinator UNFREL (University Network for Free and Fair
Election) Kabupaten Jepara, dan Pengurus (Komite Independen
Pemantau Pemilu (KIPP) Jepara 2004.

Nur Salim, S.Ag.
Nur Salim lahir pada 10 Agustus

1973 di Jepara, merupakan Anggota
Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten
Jepara Tahun 2007 dan Ketua Pengawas
Pemilihan Umum (Panwaslu) Gubernur
dan wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun
2008. Saat menjabat ia berdomisili di Desa
Bakalan RT. 11 RW. 11 No. 96
Kecamatan Kalinyamatan Jepara. Sekarang
Nur Salim berserta keluarganya tinggal di
Desa Ngabul RT. 03 Rw. 03 Kecamatan Tahunan Jepara.
Nur Salim merupakan lulusan dari Fakultas Tarbiyah
INISNU Jepara (saat ini UNISNU) Jepara. Sebelumnya ia
menempuh pendidikan formal di MTs dan MA Walisongo
Pecangaan. Penglaman organisasi yang pernia ia ikuti diantaranya:
Pengurus Senat Mahasiswa Indonesia INISNU Jepara 1993-1994
(sekarang BEM), Pengurus Kepramukaan di tingkat kampus sampai
Dewan Kerja Cabang Jepara, dan Wakil Sekretaris Ansor Jepara. Saat
ini ia menjadi komisioner di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Jepara.

59

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2007

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Indonesia, 2005, Undang undang Nomor 32 Tahun 2004
dirubah Undang undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah
Daerah, Sekretariat Negara, Jakarta.

Pemerintah Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pemelihan dan Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Sekretariat Negara, Jakarta.

Menteri Dalam Negeri, 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Jendral, Jakarta.

Panwaslu Jepara, 2007, Laporan Akhir Panwaslu Pilbup Jepara Tahun
2007, Jepara.

Suara Merdeka, 2006, Pilkada Rawan Diundur, KPUD Akan Lapor
Mendagri, Media Cetak Edisi Sabtu, 4 November 2006,

Jawa Pos Radar Kudus, 2006, KPUD Jadwalkan Ulang Pengembalian
Berkas, Media Cetak Edisi kamis, 9 November 2006.

Jawa Pos Radar Kudus, 2007, Dugaan Penyebaran Contoh Surat Suara
Selesai, Media Cetak Edisi Selasa, 13 Februari 2007.

Suara Merdeka, 2006, PMII Kecam Parpol, Media Cetak Edisi Sabtu 4
November 2006.

Suara Merdeka, 2006, Belum ada Kepastian PKB dan PDIP Kembalikan
Berkas, Media Cetak Edisi Rabu, 08 November 2006.

Jawa Pos Radar Kudus, 2007, HAM ditetapkan sebagai Calon Terpilih,
Media Cetak Edisi Senin, 12 Februari 2007.

60

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

TAHUN 2008 DI JEPARA

A. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah Tahun 2008

Pada tahun 2008, Provinsi Jawa Tengah melakukan pesta
demokrasi berupa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
(Pilgub). Pilgub ini merupakan pemilihan kepala daerah langsung
pertama yang dilaksanakan di Jawa Tengah. Tahapan Pilgub Jateng
dimulai pada 12 November 2007. Proses penyelenggaraan Pilgub
dilalui dengan berbagai tahapan, yang meliputi tahapan persiapan,
pelaksanaan dan penyelesaian.

Tahapan persiapan diantaranya penyusunan peraturan, dan
pembentukan badan penyelenggara. Sementara tahapan pelaksanaan
meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan
dan penghitungan suara serta penetapan pasangan calon. Sedangkan
tahap penyelesaian meliputi penyampaian laporan hasil
penyelenggaraan Pilgub Jateng, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
serta pembubaran penyelenggara-pemeliharaan arsip.

Pemungutan dan penghitungan suara pada Pilgub Jateng
2008 dilaksanakan pada Minggu, 22 Juni 2008. Ada lima pasangan
calon yang mencalonkan diri sebagai Gubernur-Wakil Gubernur.
Adapun kelima calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana
tabel di bawah ini :

Nomor Nama Pasangan Calon Gubernur Partai
Urut Pengusung
dan Wakil Gubernur
1. Golkar
H. Bambang Sadono, SH., MH. dan
Drs. H. Muhammad Adnan, MA

61

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

2. H. Agus Soeyitno dan Drs. H. PKB
Abdul Kholiq Arif, M.Si.

3. H. Sukawi Sutarip, SH., SE. dan Drs. Demokrat dan

H. Sudharto, MA PKS

4. H. Bibit Waluyo dan Dra. Hj. PDI-P
Rustriningsih, M.Si.

5. Ir. H. Muhammad Tamzil, MT. Dan PPP dan PAN
Drs. H. Abdul Rozaq Rais, MM

Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilgub Jateng 2008 di
Kabupaten Jepara berjumlah 799.696 terdiri dari 395.886 laki-laki
dan 403.810 perempuan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara
(TPS) sebanyak 1.724 dari 194 desa. Berdasarkan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara lima pasangan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Tahun 2008 menempatkan pasangan H. Bibit
Waluyo dan Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si. memperoleh suara
terbanyak di Kabupaten Jepara. Total perolehan suara calon nomor
urut 4 itu sebanyak 85.522 suara. Berikut perolehan suara calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008 secara lengkap:

No Nama Pasangan Calon Gubernur Jumlah Pro
Urut suara sentase
dan Wakil Gubernur 84.696 25,54%
1.
H. Bambang Sadono, SH., MH. dan 21.981 6,63%
2. Drs. H. Muhammad Adnan, MA
55.047 16,6%
3. H. Agus Soeyitno dan Drs. H.
Abdul Kholiq Arif, M.Si. 85.522 25,79%
4.
H. Sukawi Sutarip, SH., SE. dan Drs. 84.586 25,44%
5. H. Sudharto, MA

H. Bibit Waluyo dan Dra. Hj.
Rustriningsih, M.Si.

Ir. H. Muhammad Tamzil, MT. Dan
Drs. H. Abdul Rozaq Rais, MM

62

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

B. Profil Kelembagaan Panwaslih Kabupaten Jepara Tahun 2008

Rekrutmen keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan
(Panwaslih) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun
2008 Kabupaten Jepara, dilakukan oleh Panwaslih Provinsi Jawa
Tengah. Berkaitan dengan hal tersebut, Panwaslih Provinsi Jawa
Tengah membentuk tim seleksi dari unsur perguruan tinggi yaitu
Universitas Diponegoro. Tim itu menyeleksi dari tahap administrasi
dan tes tertulis.

Dari tes administrasi dan tes tertulis terpilihlah 6 orang
untuk mengikuti tes selanjutnya yakni fit and proper test. Setelah itu
oleh Pengawas Provinsi Jawa Tengah, 6 orang tersebut dilakukan fit
and proper test. Akhirnya terpilih 3 orang dari unsur masyarakat,
perguruan tinggi dan pers. selanjutnya ditetapkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi bersama dari unsur
kepolisian dan kejaksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala.
Bahwa Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan Panitia
Pengawas Pemilihan yang bertanggungjawab dan dibentuk oleh
DPRD, dengan Keputusan Pimpinan DPRD (M. Zarkoni,
Wawancara: 20 Juni 2022).

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008, terpilih 5
Pimpinan Panwaslih Pilgub Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten
Jepara, 3 orang orang dari proses seleksi, dan 2 orang perwakilan
dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Pimpinan Panwaslih Jepara
terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka yaitu AKP. Agus
Subrojo dari unsur Kepolisian, Slamet Siswanta, M.H dari unsur
Kejaksaan, Nurul Komaryatin, SE, M.Si dari unsur Perguruan
Tinggi, Nur Salim, S. Ag, S.Pd. dari Unsur Pers, dan Muhammad
Zarkoni, S. Ag dari Tokoh Masyarakat.

Pada 5 April 2008 Panwaslih Kabupaten Jepara dilantik oleh
Ketua Panwaslih Jawa Tengah Sriyanto Saputro bertempat di
Gedung Grahadika Bhakti Praja DPRD Jawa Tengah. Setelah

63

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

dilantik mereka mengadakan rapat pleno yang membahas tentang
ketua dan pembagian bidang kerja. Berdasar rapat pleno
mengahasilkan kesepakatan : pertama, Nur Salim sebagai ketua yang
bertanggungjawab terhadap semua kegiatan baik intern maupun
ektern. Kedua, Slamet Siswanta sebagai wakil ketua dengan bidang
kerja seluruh kegiatan Paswaslu yang berkaitan dengan administrasi
dan hubungan luar. Ketiga, Agus Subrojo sebagai anggota dengan
bidang kerja Pengawasan. Keempat, Nurul Komaryatin sebagai
anggota dengan bidang penerimaan laporan. Kelima, Muhammad
Zarkoni sebagai anggota yang bertugas penyelesaian masalah dan
tindak lanjut.

Foto: Ketua didampingi anggota Panwaslih Jepara saat mempimpin rapat koordinasi bersama
dengan stakeholder terkait (Sumber foto : Laporan Panwaslih 2008).

Setelah pembagian koordinator divisi, Panwaslih Kabupaten
Jepara bergerak cepat dengan melakukan koordinasi lintas
stakeholder seperti koordinsdi dengan Ketua Pengadilan Negeri
Jepara terkait kesediaan dalam melantik Panwascam. Kemudian
dengan Pemerintah Daerah Jepara terkait dukungan dan partisipasi
dalam membantu kinerja Panwaslih Jepara Pilgub Tahun 2008.
Selain itu menurut anggota Panwaslih Jepara Nurul Khomariyatin
terkait dengan kantor. Dia menyatakan, pasca pelantikan Panwaslih
Jepara belum mempunyai kantor, untuk rapat saja harus berpindah-

64

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

pindah termasuk di Perpustakaan DPRD Jepara (Nurul
Khomariyatin, Wawancara: 10 Mei 2022).

Nur Salim juga mengatakan bahwa pada awal kelembagaan
saat itu mereka belum memiliki kantor dan sarana prasarana. Dari
hal tersebut Panwaslih melakukan koordinasi dan mengajukan
permohonan kantor sekretariat beserta personil sekretariat kepada
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara. Dari langkah tersebut
Panwaslih mendapatkan kantor sekretariat berikut sarana dan
prasarananya. Fasilitasi kantor yang diberikan beralamat di JI. KH.
Ahmad Fauzan No. 15 Kelurahan Saripan Telp. 0291-595456. Saat
ini kantor tersebut menjadi kantor Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) dengan kondisi terawat dan baik.

Fasilitas Panwaslih Jepara pada Pilgub Jateng Tahun 2008
diberikan oleh Pemkab Jepara dengan sistem pinjam pakai. Fasilitas
yang diberikan oleh Pemkab Jepara kepada Panwaslih meliputi 1
buah kantor sekretariat, 1 buah mobil carry, 1 buah sepeda motor, 2
buah komputer, 1 buah telepon dan faksimile, 1 buah meja tamu, 10
buah meja kerja, 4 buah meja rapat, 1 buah meja ketua, 2 buah
almari file cabinet, 1 buah televisi, 7 buah HT, 2 buah kamera, 2
buah tape rekam dan 1 buah kamera shooting.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPRD) Jawa Tengah nomor 12 Tahun 2008 tanggal 5 April tentang
Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, bahwa biaya yang
pengawasan Pilgub Jawa Tengah dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.
Dałam pengelolaan dana anggaran mengikuti Peraturan Menteri
Dałam Negeri Nomor 21 tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 tentang
perubahan atas Peraturan Dałam Negeri Nomor 21 tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja
Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah. Dari anggaran
yang telah diberikan kepada Panwaslih Jepara pada saat itu sudah
mencukupi. Menurut Nur Salim anggaran sudah mencukupi

65

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

pihaknya hanya fokus pada pengawasan tahapan (Nur Salim,
Wawancara: 11 Februari 2022).

Selanjutnya dałam rangka akuntabilitas penggunaan
anggararan yang diterima, Panwaslih Kabupaten Jepara melaporkan
penggunaan keuangan tersebut secara fisik dan periodik kepada
Pengawas Provinsi melalui bendahara. Secara umum, program
Panwaslih Jepara saat itu fokus pada pengawasan semua tahapan
penyelenggaraan Pilgub, dan menerima laporan dugaan pelanggaran.
Selain itu meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran
kepada instansi yang berwenang dan menyelesaikan sengketa yang
timbul dalam penyelenggaraan Pemilu.

Foto: Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pilgub 2008 Panwaslih Jepara dengan Panwascam se-
Kabupaten Jepara (Sumber foto : Laporan Panwaslih 2008).

Terkait pola koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait,
pada dasarnya dapat dikategorikan pada dua hal, yaitu koordinasi
internal dan koordinasi eksternal. Selanjutnya, koordinasi internal
dikategorikan menjadi dua bagian yaitu internal institusi
kepengawasan dan internal anggota Panwaslih dengan sekretariat.
Kaitannya koordinasi internal terlihat saat rapat pleno. Rapat pleno
merupakan forum rapat tertinggi anggota Panwaslih Jepara untuk
mengambil keputusan atau kebijakan tertentu. Keputusan pleno

66

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

diambil melalui proses musyawarah dan mufakat. Apabila tidak
tercapai kata mufakat, maka ketua Panwaslih Jepara dapat
mengambil keputusan dari suara yang terbanyak. Sementara
sekretariat memberikan dukungan teknis operasional sesuai dengan
tugas keadministrasian sesuai bimbingan dan pengarahan dari
Panwaslih Jepara dan Panwas Provinsi, baik secara langsung maupun
tidak langsung.

Sedangkan koordinasi eksternal Panwaslih Jepara dengan
instansi-instansi terkait seperti Desk Pilkada Jawa Tengah, Pengawas
Provinsi, Muspida Jepara, Stakeholder pelaksanaan Pilkada, sentra
Gakkumdu, tokoh musyarakat dan tokoh agama, tokoh pemuda,
LSM, KPU Jepara, Panwaslih Kecamatan, Partai pengusung, atau
tim kampanye, dan Media massa (cetak/elektronik).

Dalam menjalankan tugas, Panwaslih Jepara dibantu oleh
staf sekretariat yang terdiri dari staf PNS dan Non PNS. Staf PNS
merupakan tenaga dari Pemerintah Daerah Jepara berjumlah enam
orang. Mereka adalah Mahmud Hartono, S.Sos., M.H. sebagai
Sekretaris, Nurul Qomariyah, S.H sebagai Bendahara Pembantu,
Kusdiyarto sebagai Staf Administrasi dan Keuangan, Ermunanto
sebagai Staf Penerimaan Laporan, Sukardjan sebagai Staf
Pengawasan, M. Rosyidi, S.E sebagai Staf Penyelesaian Masalah dan
Tindak Lanjut. Sedangkan staf non PNS terdiri dari Deddy Merisa,
Zainal Abidin dan Shodiqin. Ketiganya bertugas sebagai Tenaga
Keamanan (Laporan Akhir Panwaslih Pilgub: 2008).

Masa jabatan Panwaslih Jepara Pilgub 2008 berakhir setelah
tahapan selesai. Hal ini lantaran sifat dari lembaga pengawas ini
adalah lembaga Ad hoc. Ad hoc adalah suatu panitia/organisasi yang
dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan
atau melaksanakan program khusus. Untuk honor Panwaslih, ketua
menerima honor sebesar Rp. 1.700.000,- dan anggota Rp. 1.500.000,
Perihal tunjangan, Ketua maupun anggota tidak mendapatkan
tunjangan serta jaminan kesehatan (Nur Salim, Wawancara: 18
Februari 2022).

67

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

Sementara itu, Panwaslih Jepara dalam mengawasi
penyelenggaraan Pilgub dibantu oleh 42 Pengawas Kecamatan
(Panwascam). Mereka diambil sumpah oleh pengadilan Negeri
Jepara di Gedung DPRD Jepara Rabu 16 April 2008. Dari ke 42
tersebut 26 di antaranya berasal dari masyarakat umum melalui
proses seleksi dan 2 orang merupakan hasil penunjukan dari
Kecamatan Karimunjawa. Sementara 14 orang lainnya berasal dari
unsur kepolisian di setiap kecamatan (Jawa Pos, Radar Kudus, 18
April 2008).

Terkait dengan penunjukan Pengawas Kecamatan di
Karimunjawa sebagaimana ditulis di harian Suara Merdeka
(11/4/2008) halaman E Suara Muria menuliskan, bahwa penujukan
pengawas kecamatan di Karimunjawa lantaran tidak ada pendaftar
meski telah dilakukan perpanjangan. Hal ini karena Karimunjawa
merupakan daerah kepulauan sehingga kesulitan dalam melakukan
pendaftaran dan seleksi, meski sudah ada perpanjangan pendaftaran.

Foto: Pengambilan sumpah dan janji Panwascam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jateng tahun 2008 di Kabupaten Jepara (Sumber foto : Laporan Panwaslih 2008).

Dari jumlah 42 pengawas tersebut tersebar di 14 kecamatan
se- Kabupaten Jepara. Setiap kecamatan terdapat 3 orang pengawas.
Pada saat itu berbarengan dengan peringatan HUT ke-459 Jepara,
pada Kamis (10/4/2008) jumlah kecamatan di Jepara bertambah 2,

68

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

yang awalnya 14 menjadi menjadi 16 dengan bertambahnya Pakis Aji
dan Donorojo. Hal ini berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan
Donorojo dari pemekaran Kecamatan Mlonggo dan Keling. Namun
hal tersebut tak lantas menambah pengawas kecamatan menjadi 16
juga. Hal ini karena di 2 kecamatan tersebut tidak terbentuk
perangkat baru. Seluruh kegiatan dan perangkat Pilgub, termasuk
pengawas kecamatan masih menginduk ke kecamatan induk.
Kecamatan baru Pakis Aji menginduk ke Kecamatan Mlonggo,
sedangkan Kecamatan Donorojo menginduk ke Kecamatan Keling.
Karena kecamatan yang baru terbentuk kegiatannya mengikuti
kecamatan induk. Maka Panwaslih Kabupaten tidak membentuk
pengawas di Pakis Aji dan Donorojo (Suara Merdeka, 11 April
2008).

C. Peristiwa Menarik dalam Pilgub Jawa Tengah Tahun 2008 di
Kabupaten Jepara.

Secara umum pelaksanaan Pilgub Jawa Tengah di
Kabupaten Jepara berjalan secara baik dan tertib, meskipun begitu
ada beberapa peristiwa menarik yang menyertainya :

a. Quick Count Timbulkan Perbedaan Hasil Penghitungan

Hasil penghitungan suara Pilgub tahun 2008 antara
penghitungan manual berbeda dengan hasil Quick Count
(penghitungan cepat) yang sebelumnya diumumkan KPU Jepara.
Pada penghitungan manual menempatkan pasangan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung Partai Golkar
Bambang Sadono - Muhammad Adnan menempati peringkat
kedua dengan 84.696 atau 25,54 persen. Sementara dalam
penghitungan cepat, pasangan Bambang Sadono - Muhammad
Adnan ada di posisi ketiga, di bawah pasangan Bibit Waluyo -
Rustriningsih dan Tamzil-Rozaq Rais yang menempati posisi
kedua.

Pasangan Tamzil-Rozaq berdasarkan penghitungan
manual ada di peringkat ketiga dengan 84.586 atau 25,44 persen,

69

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

dan posisi lainnya tak berubah, Sukawi-Sudharto di peringkat
empat dengan 55.047 atau 16,6 persen dan 21.981 suara atau 6,63
persen untuk pasangan Agus Soeyitno-Kholiq Arief di urutan
akhir. Bibit-Rustri tetap kokoh di peringkat pertama dengan
85.522 atau 25,79 persen .

Foto: Suasana kampanye terbuka salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah tahun 2008 (Sumber foto : Laporan Panwaslih 2008).

KPU Jepara mendasarkan penghitungan suara PIilgub
Jateng 2008 pada penghitungan manual. Quick count hanya
menjadi pendamping saja. Manualselesai. Anggota KPU Jepara,
Muslim Aisha menegaskan bahwa penghitungan cara manual
yang akan dikirim ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Muslim juga
menjelaskan, perbedaan jumlah suara itu disebabkan karena ada
kesalahan atau kekurang lengkapan data yang masuk dan TPS. Ia
mencontohkan, di Bangsri masih ada TPS yang datanya belum
masuk dalam penghitungan cepat, sehingga menambah suara bagi
pasangan Bambang-Adnan setelah dihitung secara manual.

Sementara itu Nur Salim saat ditemui tim riset buku di
kediamannya, Desa Ngabul Kecamatan Tahunan pada tanggal 18
Februari 2022 mengungkapkan dari Pandangan Panwaslih Jepara,
terkait perbedaan antara penghitungan manual dengan quick count
bukan merupakan pelanggaran, karena penghitungan manuallah
yang sah, dan yang dikirim ke KPU Provinsi Jawa Tengah.

70

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

b. Perekutan Panwascam di Karimun Jawa Nihil
Secara normatif perekrutan Pengawas Kecamatan

(Panwascam) untuk mengawasi setiap tahapan Pilgub mesti
melalui tahapan pendaftaran dan seleksi. Namun berbeda pada
Pilgub 2008 di Kabupaten Jepara terdapat Panwascam yang
melalui penunjukan yakni di Kecamatan Karimunjawa. Hal ini
dikarenakan proses perekrutan panwascam di Karimunjawa sepi
peminat, bahkan tidak ada pendaftar sama sekali (nihil).

Foto : Penandatanganan Fakta Integritas Panwascam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah tahun 2008 (Sumber foto : Laporan Panwaslih 2008).

Menurut anggota Panwaslih Pilgub Jepara 2008 M.
Zarkoni, perpanjangan pendaftaran di Kariminjawa sudah
dilakukan namun tidak ada satupun yang mendaftar. Hal ini
karena pelaksanaan pendaftaran Panwascam hanya dilakukan di
kantor Panwaslih Jepara, sedangkan wilayah Karimunjawa daerah
kepulauan yang susah dijangkau secara teritorial. Alasan kesulitan
untuk melakukan perjalanan dari pulau Karimunjawa ke Kantor
Panwaslih Pilgub 2008 di Jepara menjadikan nihil pendaftar.
Selain itu, faktor biaya perjalanan dari Karimunjawa ke Jepara
yang dirasa mahal. Disisi lain persyaratan terkait usia juga menjadi
kendala, karena untuk menjadi Panwascam sesuai dengan Pasal
107 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

71

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

dan Wakil Kepala adalah sekurang-kurangnya 30 tahun (M.
Zarkoni, Wawancara: 20 Juni 2022).

Setelah Panwaslih Jepara melakukan koordinasi dan
mengirim surat kepada Camat Karimunjawa, akhirnya pengisian
Panwascam Karimunjawa berdasarkan penunjukan oleh Camat
Karimunjawa. Sebanyak 2 orang diterima oleh Panwaslih Jepara
untuk selanjutnya dikirim bersama calon terpilih di 13 kecamatan
lainnya kepada Panwas Provinsi Jawa Tengah. Meski melalui
penunjukan, Pengawas Kecamatan di Karimunjawa tetap
memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat menjadi pengawas
kecamatan. Saat itu Panwas Jepara telah menyusun calon terpilih
yang dikirim ke provinsi paling lambat pada hari Jumat 11 April
2008. Tiap kecamatan ada 2 calon terpilih dari unsur masyarakat.
Sedang calon dari kepolisian saat iu sudah dikirim secara kolektif
oleh Polres Jepara ke Panwas Provinsi melalui Polda Jateng.
Akibat dari kendala yang terjadi di Karimunjawa, maka jadwal
pengambilan sumpah anggota Panwascam harus mengalami
pengunduran. Jika sebelumnya direncanakan Sabtu 12 April 2008,
akhirnya dilaksanakan pada Rabu 16 April 2008 (Suara Merdeka,
11 April 2008).

D. Profil Anggota Panwaslih Kabupaten Jepara Tahun 2008

Nur Salim, S.Ag.
Pria yang dipanggil Salim ini,

merupakan Ketua Pengawas Pemilihan
Umum (Panwaslih) Gubernur dan wakil
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008. Ia
lahir pada 10 Agustus 1973 di Jepara.
Pada saat itu ia tinggal di Desa Bakalan
RT. 11 RW. 11 Nomor 96 Kecamatan
Kalinyamatan Jepara. Saat ini ia sudah
pindah domisi di Desa Ngabul RT. 003
Rw. 003 Kecamatan Tahunan Jepara.

72

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

Sebelumnya Salim sebagai wartawan dari lembaga SKM Demokratis.
Pria yang punya hobi membaca ini merupakan lulusan dari INISNU
Jepara yang sekarang menjadi UNISNU Jepara. Ia juga pernah
menimba Ilmu di MTs dan MA Walisongo Pecangaan.

Salim merupakan sosok yang organisatoris. Terbukti banyak
organisasi yang ia ikuti mulai dari Senat Mahasiswa Indnesia
INISNU Jepara 1993-1994 (sekarang BEM) dan Kepramukaan di
tinggkat Kampus sampai Dewan Kerja Cabang Jepara. Ia juga
pernah menjadi Wakil Sekretaris Ansor, Wakil Sekretaris Pengurus
Cabang NU Jepara Periode 2015-2020 dan 2021-2026. Salim
memang sangat aktif di kegiatan kemasyarakatan. Sebelum menjadi
Ketua Panwaslih Jepara Pilgub Tahun 2008, Salim merupakan
anggota Panwas Jepara pada Pimilihan Bupati dan Wakil Bupati
Jepara pada tahun 2007 dan 2012. Kemudian menjadi anggota
Panwaslih Jepara Pilgub 2013 disambung dengan Pemilihan
Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Saat ini Nur
Salim merupakan salah satu pimpinan di Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Jepara Periode 2021-2026.

AKP. Agus Subrojo

AKP. Agus Subrojo adalah
anggota bidang Pengawasan Panwaslih
Jepara Pilgub Tahun 2008. Ia lahir pada 31
Agustus 1966 di Semarang. Saat bertugas
di lembaga pengawas ia bertempat tinggal
di Asrama Polres Jepara. Namun alamat
rumahnya berada di Desa Paesan RT. 01
RW. 01 Kecamatan Godong Kabupaten
Grobogan.

Pada saat itu pangkat/golongan Agus adalah Ajun
Komisaris Polisi/660 800 27. Di Polres Jepara pada tahun 2008
sebagai Kasat Intelkam Polres Jepara. Sebagai abdi negara ia harus
ditugaskan ke berbagai tempat. Diantaranya ia pernah menjadi Kaur
Binetika Subbidwabprof Bidpropam Polda Jateng, Polsek Sayung

73

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

Demak, Kasat Sabhara Polres Demak, Kapolsek Mayong, serta
PAMA Sespim dan BA Polda Jateng. Dan saat ini di tahun 2022
Kompol Agus Subrojo menjabat sebagai Kabag Logistik Polres
Demak.

Laki-laki yang pada tahun 2022 sebagai Kompol/66080027
ini pernah menempuh pendidikan di SMEA Swagaya Purwokerto,
SMP N 1 Ampel Boyolali dan SDN Payungan 1 Susukan Kabupaten
Rembang. Sebagai seorang aparat penegak hukum pendidikannya
Secapa pada 2000 dan Seba Milsuk pada 1986. Ia mengembangkan
diri dengan mengikuti pelatihan Dikbangspes Inspektur Analis pada
2007 dan Dikjur Dasar PA Intel pada 2003. Ia mendapatkan tanda
kehormatan Satyalancana Pengabdian 24 tahun pada tahun 2014,
Satyalancana Dwidya Sistha pada 2001 dan Satyalancana Pengabdian
3 tahun pada 1999.

Ia memberikan motivasi agar Bawaslu agar tetap solid dalam
menjalankan tugas pengawasan kegiatan pesta demokrasi. Hal ini
agar pemilu berjalan dengan lancar tertib dan aman serta sukses
tanpa ekses.

Slamet Siswanta, S.H., M.H.

Slamet Siswanta, S.H., M.H.
merupakan Wakil Ketua Panwaslih
dengan bidang kerja seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan administrasi dan
hubungan luar pada Pilgub Tahun 2008. Ia
lahir pada 24 Januari 1965 di Klaten. Saat
bertugas di lembaga pengawas Slamet
berdomisili Jalan KH. Ahmad Fauzan No.
03 Jepara. Namun alamat rumah aslinya
berada di Jalan Markisa No. 7 Perum
Jambusari Indah, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Saat itu menjadi anggota Panwaslih Jepara
Slamet berpangkat/golongan sebagai Jaksa Muda/IIId/230.021.976
/69170. Saat di Kejaksaan Negeri Jepara pada tahun 2008 ia

74

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

menjabat sebagai Kepala Seksi Intelejen Kejari Jepara mulai tahun
2002 samapi dengan tahun 2008. Pada tahun 2022 saat ini, ia
menjabat sebagai Kajari Kota Tegal. Ia menematkan pendidikan
sarjana starta satu di Fakultas Hukum Universitas Soedirman
Purwokerto dan melanjutkan S2 Hukum di UNDIP Semarang.

Hj. Nurul Komaryatin, SE., M.Si.
Nurul Komaryatin merupakan

anggota Panwaslih Jepara dengan bidang
kerja penerimaan laporan pada Pilgub
Tahun 2008. Ia lahir di Jepara pada 15
Oktober 1970. Saat ini ia berdomisili di
Jalan Kopral Sapari No. 21 Pengkol Jepara.
Ia merupakan pengawas dari unsur
akademisi Dosen Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi (STIENU) Jepara yang sekarang
bernama Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.
Pada Tahun 2021-2025 ia menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang
Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni/Bidang Fakultas Ekonomi
dan Bisnis.
Sebagai dosen, ia memiliki banyak karya tulis seperti; (1)
Analisis Pengaruh Keunggulan Produk, Kegunaan Produk Dan Promosi
Terhadap Tingkat Kesuksesan Produk Telkom Flexi Di Jepara 2006,
Efisiensi Teknis Industri Bpr Di Eks Karesidenan Pati Dengan Data
Envelopment Analysis (Dea) dan Strategi pemasaran dengan pendekatan
SWOT 2007. (2) Efisiensi Teknis Industri BPR di Eks Karesidenan Pati
2008. Pada tahun 2021 yang berjudul The Creation of Intention To Buy
through Online Social Ties and Social Media Advertisement dan Improving
Marketing Performance Through Exploiting Green Product Competencies dan
lain-lain.

75

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

M. Zarkoni, S.Ag.
Pria yang bertempat tinggal di

Tahunan Kauman RT. 02 RW. 03
dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1973.
Anggota Panwas Jepara pada Pilgub tahun
2008 koordinator divisi penyelesaian
masalah dan tindak lanjut menempuh
pendidikan formal di MI Masalikil Huda
Tahunan Jepara lulus tahun 1985,
kemudian di MTs. Masalikil Huda
Tahunan Jepara lulus tahun 1989. Setelah itu melanjutkan menimba
ilmu di MAN 1 Kudus sembari nyantri di Pondok Pesantren Al-
Mu’thi Kudus.
Pada tahun 1995 ia melanjutkan pendidikannya ke
perguruan tinggi tepatnya di Fakultas Syari’ah INISNU Jepara lulus
sarjana pada tahun 2000. Pada tahun 2007 akhir, ia mendapatkan
program BU dari Magister Ilmu Politik (MIP) Undip semarang.
Selama proses perkuliahan ia aktif dalam organisasi kampus
sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Syari’ah INISNU
Jepara dan sekretaris di SEMA INISNU Jepara. Selain itu juga aktif
di IPNU Ranting dan dilanjutkan di GP Ansor Ranting Tahunan.
Pasca lulus kuliah ia bersama-sama dengan teman aktivis kampus
dan pesantren di Jepara mendirikan LSM Forum Studi Agama dan
Sosial (FSAS) Jepara, dan dipercaya sebagai Direktur Eksekutif
periode 2005-2008. Sebelum menjadi anggota Panwas Pilgub tahun
2008, ia merupakan anggota Panwas Kabupaten JeparaPilbup tahun
2007.

76

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

DAFTAR PUSTAKA

Panwaslih Jepara, 2008, Buku Laporan Pengawasan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun
2008, Jepara.

Salim Nur. 2022, Sejarah Pengawas Pemilihan 2008, Hasil Wawancara
Pribadi: 18 Februari 2022, Ngabul Tahunan Jepara.

Zarkoni M. 2022. “Sejarah Pengawas Pemilihan 2008”, Hasil Wawancara
Pribadi: 11 Februari 2022, Saripan Jepara.

Zarkoni M. 2022. “Sejarah Pengawas Pemilihan 2008”, Hasil Wawancara
Pribadi: 20 Juni 2022, Saripan Jepara.

Scholar.google.co.id, 2022, Google Cendekia Nurul Komaryatin, https:
//scholar.google.co.id/citations?user=5t3L5oMAAAAJ&hl=id
diakses pada 17 Februari 2022, Pukul 13.30 WIB.

Komaryatin Nurul. 2022. “Sejarah Pengawas Pemilihan 2008”, Hasil
Wawancara Pribadi: 10 Mei 2022, UNISNU Jepara.

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah, 2008, Keputusan
Pimpinan DPRD Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang terpilih
5 Pimpinan Panwaslih Pilgub Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten
Jepara, Semarang.

Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala, Jakarta.

Menteri Dałam Negeri , 2005, Peraturan Menteri Nomor 21 tahun 2005
tanggal 25 Mei 2005 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor
21 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Direktorat Jenderal Dalam Negeri, Jakarta.

Kabupaten Jepara, 2007, Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo,
Pemerintah Kabupaten Jepara, Jepara.

77

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2008

78

Pemilihan Umum Tahun 2009

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
DI KABUPATEN JEPARA

A. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
1. Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2009
Kabupaten Jepara menggelar pemilihan DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten Jepara pada 2009. Pileg ini
merupakan Pemilu ke-10 sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun
1955. Tahapan Pileg tahun 2009 dimulai pada bulan April 2008.
Pemungutan suaranya digelar pada Kamis, 9 April 2009.
Berdasarkan Keputusan KPU No. 9 Tahun 2008 tahapan
Pileg 2009 adalah Pendaftaran Pemilih (5 April 2008-30 September
2008), Pencalonan Partai Politik (5 April 2008-5 Juli 2008),
Pencalonan DPR/DPRD (5 Agustus 2008-27 Oktober 2008),
Pencalonan DPD (27 Juni 2008-27 Oktober 2008), Kampanye (2
Januari-1 April 2009), Masa Tenang (2-4 April 2009), Pemungutan
Dan Penghitungan Suara (5 April 2009-5 Mei 2009), Penetapan Hasil
(15 April-September 2009) dan Pengucapan Sumpah/Janji (Juli-1
Oktober 2009).
Secara nasional jumlah peserta Pemilu pada Pileg 2009
terdapat 38 partai politik dan 30 orang anggota DPD Jawa Tengah.
Partai tersebut meliputi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai
Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja
Indonesia (PPPI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai
Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Barisan Nasional
(Barnas), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI), Partai
Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai
Perjuangan Indonesia Baru (PIB), Partai Kedaulatan, Partai
Persatuan Daerah (PPD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai
Pemuda Indonesia (PPI), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
(PNI Marhaenisme), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai
Karya Perjuangan (PKP).

79

Pemilihan Umum Tahun 2009

Selanjutnya Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Penegak
Demokrasi Indonesia(PPDI), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK),
Partai Republika Nusantara (RepublikaN), Partai Pelopor, Partai
Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Benteng Kerakyatan
Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP), Partai Bintang Reformasi
(PBR), Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Kasih Demokrasi
Indonesia (PKDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai
Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU), Partai Merdeka, Partai
Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Sarikat
Indonesia (PSI) dan Partai Buruh.

Dari 38 partai politik peserta Pemilu nasional, hanya terdapat
34 partai politik yang mengajukan calon anggota DPRD Kabupaten
Jepara (PPPI, PIB, PKDI dan PSI tidak ikut). Calon Legislatif (caleg)
Jepara berjumlah 529 caleg terdiri dari 377 laki-laki dan 152
perempuan yang tersebar ke dalam 5 Daerah Pemilihan (Dapil) dari
16 Kecamatan di Kabupaten Jepara. Dapil Jepara 1 terdiri dari
Kecamatan Jepara, Kedung, Tahunan dan Karimunjawa. Jumlah
caleg pada Dapil ini sebanyak 131 orang terdiri dari 95 laki-laki dan
36 perempuan. Dapil Jepara 2 terdiri dari Kecamatan Mlonggo,
Pakis Aji, dan Bangsri. Jumlah caleg pada Dapil ini sebanyak 115
orang terdiri dari 78 laki-laki dan 37 perempuan. Dapil Jepara 3
terdiri dari Kecamatan Pecangaan, Batealit dan Kalinyamatan.
Jumlah caleg pada Dapil ini sebanyak 108 orang terdiri dari 78 laki-
laki dan 30 perempuan.

Dapil Jepara 4 terdiri dari Kecamatan Welahan, Mayong, dan
Nalumsari. Jumlah caleg pada Dapil ini sebanyak 90 orang terdiri
dari 63 laki-laki dan 27 perempuan. Dapil Jepara 5 terdiri dari
Kecamatan Kembang, Keling dan Donorojo. Jumlah caleg pada
Dapil ini sebanyak 85 orang, terdiri dari 63 laki-laki dan 22
perempuan. Untuk alokasi kursi Pileg di Jepara sebanyak 50 kursi.
Dengan pembagian kursi Dapil Jepara 1 sebanyak 11 kursi, Dapil
Jepara 2, 3 dan 4 masing-masing 10 Kursi dan Dapil Jepara 5
sebanyak 9 kursi.

80

Pemilihan Umum Tahun 2009

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pileg 2009 sebanyak
805.966 orang, terdiri dari 399.903 laki-laki dan 406.063 perempuan.
Sedangkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pileg 2009
sebanyak 2.506 yang tersebar di 194 desa se-Kabupaten Jepara.

Foto: Panwaslu melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilu 2009 di
kantor KPU Jepara (Sumber Foto: Laporan Panwaslu Jepara 2009)

Anggota DPRD Jepara terpilih sebanyak 50 orang dari
beberapa unsur partai. Mereka adalah PPP sebanyak 10 orang, PAN
3 orang, Gerindra 6 orang, PKB 4 orang, PDIP 9 orang, Demokrat
5 orang, PKS 2, Hanura 3, Golkar 6, PKNU 1, PBN 1. Anggota
DPRD Jepara terpilih kemudian diambil sumpah janji pada Kamis,
13 Agustus 2009 di Pendopo Kabupaten Jepara. Adapun nama-
nama anggota DPRD Jepara terpilih, dan asal partai sebagai berikut:

DAPIL JEPARA 1

No. Partai Politik Nama Calon Terpilih Suara Peringkat
Sah
1. HANURA Musadat 1.628 1
3.873 1
2. GERINDRA H. Aris isnandar, ST 1.456 1
3.685 1
3. PKS Saifudin, LC 2.598 1
3.227 1
4. PKB Drs. H. Ahmad Sholikhin

5. GOLKAR Drs. H. Masun Duri

6. PPP Siti Rodliyah

81

Pemilihan Umum Tahun 2009

7. PPP Paino, BA 1.764 2
3.463 1
8. PDIP Dul Khalim 3.355 2
1.889 1
9. PDIP Anton Pudji P, SH 2.613 1

10. DEMOKRAT Lukito Wibowo, SH

11. PKNU Nurul Huda, SE

DAPIL JEPARA 2

No. Partai Politik Nama Calon Terpilih Suara Peringkat
Sah
1. GERINDRA Ali Ronzi ACH 3.852 1
5.479 1
2. BARNAS Sugiyono, S.Ag 3023 1
2.743 1
3. PAN Drs. Muslih 2.505 1
3,718 1
4. PKB Kh. Anshori Ali 3,137 2
4.880 1
5. GOLKAR Drs. Sugiono 2
3.605 1
6. PPP H. Achmad Marchum 1.799

7. PPP Yasin Mustofa

8. PDIP Dian Kristiandi

9. PDIP Ahmad Sukarno

10. DEMOKRAT Drs. Sukarno

DAPIL JEPARA 3

No. Partai Politik Nama Calon Terpilih Suara Peringkat
Sah
1. GERINDRA Achmad Harmoko, SE 7.323 1
2.017 2
2. GERINDRA Isman Mustafa Patamani, SE 1.504 1
2.322 1
3. PKS H. Arofiq, ST 3.908 1
4.393 1
4. PKB Muh Siroj, BA 2.287 2
8.458 1
5. GOLKAR Mustain, SH 1
1.553 1
6. PPP H. Subangun 2.481

7. PPP H.N. Anas Hafidz

8. PDIP H. Yuli Nugroho, BA,

9. DEMOKRAT Aklis lunaidi

10. PKNU H. Noor Hadi

82

Pemilihan Umum Tahun 2009

DAPIL JEPARA 4

No. Partai Politik Nama Calon Terpilih Suara Peringkat
Sah
1. HANURA Ernawati Purwaningrum, S. Si 1.786 1
2.647 1
2. GERINDRA Bangun Trihastanto 2.918 1
5.152 1
3. PAN Bambang Harsono, SH 4.648 2
4.642 1
4. GOLKAR H. Japar, SE 3.960 2
4.607 1
5. GOLKAR Suhartono 2
4.233 1
6. PPP Ir. H. Fuad 1.636

7. PPP H. Masnukhin, BA

8. PDIP Sutrisno

9. PDIP Sunarto

10. DEMOKRAT Taufiq Rahman

DAPIL JEPARA 5

No. Partai Politik Nama Calon Terpilih Suara Peringkat
Sah
1. HANURA Dendie Khisma Widyanto 2.755 1
7.341 1
2. GERINDRA Purwanto 1.816 1
7.387 1
3. PAN Agus Haris Jauhari SP 4.827 1
2.525 1
4. PKB Kholis Fuad, S.HI 3.942 1
3.116 2
5. GOLKAR Drs. Zaenuri Thoha 1
4.552
6. PPP Drs. Sutikno

7. PDIP Drs. Junarso

8. PDIP Sri Lestari

9. DEMOKRAT Drs. Suntoro

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2009
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Republik

Indonesia Tahun 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Tahapan
Pilpres dimulai pada 10 April 2009. Menurut Peraturan KPU Nomor
39 Tahun 2009, tahapan Pemilihan Presiden 2009 terdiri dari banyak
tahapan di antaranya: Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
- Pemutakhiran data pemilih sementara (DPS) Pilpres (10 April-10

83

Pemilihan Umum Tahun 2009

Mei 2009), Pengumuman DPS dan Tanggapan Masyarakat (11 Mei-
17 Mei 2009), Perbaikan DPS Hasil Tanggapan Masyarakat oleh
PPS (11 Mei-17 Mei 2009), Penetapan DPT dan Rekapitulasi oleh
KPU Kab/Kota (18 Mei-24 Mei 2009),Rekapitulasi DPT di KPU
Provinsi (25 Mei-27 Mei 2009) Penetapan DPT Tingkat Nasiona (28
Mei-31 Mei 2009).

Kemudian Pencalonan sampai dengan Pendaftaran
pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden
(Cawapres) (10 Mei-16 Mei 2009), Pemeriksaan Kesehatan Capres
dan Cawapres dilakukan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk
KPU berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) (11
Mei-15 Mei 2009), Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan administrasi pasangan Capres dan Cawapres
(11 Mei-17 Mei 2009), Pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi
pasangan Cawapres dan Cawapres kepada partai politik atau
gabungan partai politik (15 Mei-18 Mei 2009), Perbaikan
kelengkapan persyaratan pasangan Capres dan Cawapres (18 Mei-21
Mei 2009), Penyerahan perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan
Capres dan Cawapres oleh partai politik atau gabungan partai politik
kepada KPU (19 Mei-21 Mei 2009), Verifikasi ulang kelengkapan
dan kebenaran dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres
(22 Mei-22 Mei 2009), Pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi
ulang kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Capres dan
Cawapres (22 Mei-22 Mei 2009), Pemberitahuan pengusulan
pasangan Capres dan Cawapres oleh KPU kepada partai politik atau
gabungan partai politik. (22 Mei-22Mei 2009), Pengusulan bakal
pasangan Capres dan Cawapres pengganti pasangan Capres dan
Cawapres oleh partai politik dan gabungan partai politik (26 Mei-1
Juni 2009), Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan administrasi pasangan Capres dan Cawapres pengganti
(30 Mei-4 Juni 2009), Pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi
pasangan Capres dan Cawapres pengganti (30 Mei-4 Juni 2009)
Penetapan nama-nama Capres dan Cawapres dan pengambilan

84