Historia Pengawasan Pemilu di Kota Ukir Jepara

Pemilihan Umum Tahun 2009

nomor urut serta penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan
Capres dan Cawapres. (5 Juni- 9 Juni 2009).

Selanjutnya tahapan Kampanye (13 Juni - 4 Juli 2009), Masa
Tenang (5 Juli-7 Juli 2009). Pemungutan Suara dan Penghitungan
Suara terdiri dari Persiapan (3 Mei-4 Juli 2009), Pelaksanaan (8 Juli
2009), Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu tahap I secara
nasional (25 Juli-27 Juli 2009),Perselisihan hasil Pilpres (28 Juli-11
Agustus 2009), Penetapan hasil Pemilu pasca putusan MK (01-12
Agustus 2009).

Tahap II - Pengadaan dan distribusi (7 September 2009),
Kampanye Putaran II (15 Agustus-7 September 2009) Pelaksanaan
Pemungutan Suara (8 September 2009), Penetapan dan
Pengumuman hasil Pemilu tahap II secara nasional (25-26
September 2009), Perselisihan hasil Pilpres (26-28 September 2009),
Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi (8
Oktober2009) Pelantikan dan sumpah/janji Presiden dan Wakil
Presiden (20 Oktober 2009).

Pilpres 2009 diikuti oleh 3 pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden. Pasangan calon nomor urut 1 Megawati Soekarno
Putri - Prabowo Subiyanto diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra.
Pasangan Nomor urut 2 Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono
diusung oleh Demokrat, PKS, PAN, PPP dan PKB. Pasangan
Nomor urut 3 Muhammad Jusuf Kalla - Wiranto di usung oleh
partai Golkar dan Partai Hanura. Berdasarkan rekapitulasi
penghitungan suara di tingkat kabupaten, pasangan Susilo Bambang
Yudhoyono - Boediono unggul dibanding 2 pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden lainnya. Berikut secara lengkap perolehan suara
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Jepara:

No Nama Pasangan Calon Presiden dan Jumlah
Wakil Presiden Suara
229.976
1 Megawati Soekarno Putri-Prabowo Subiyanto
247.817
2 Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono
64.118
3 Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto

85

Pemilihan Umum Tahun 2009

Daftar Pemilih Tetap dalam Pilpres 2009 di Kabupaten
Jepara adalah 813.802 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 403.809
laki-laki (49,62 %) dan 409.993 perempuan (50,38%). Secara nasional
Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono berhasil menjadi
pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara
60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri - Prabowo
Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla - Wiranto.

Foto: Rapat Koordinasi persiapan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2004 dengan peserta Pemilu
dan stakelholder terkait, di kantor KPU Jepara (Sumber Foto: Laporan Panwaslu Jepara 2009)

Secara ketentuan pasangan calon terpilih adalah pasangan
calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara
dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih
dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada
pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan
tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak
pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran
kedua).

Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang
sama diperoleh oleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon
tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam
hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh
oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan dari peringkat
pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah

86

Pemilihan Umum Tahun 2009

perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal
perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama
diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya
dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang
lebih luas secara berjenjang.

B. Profil Kelembagaan Panwaslu Kabupaten Jepara Tahun 2009.
Pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2009 diperlukan adanya

pengawasan. Pengawasan ini berguna untuk memastikan pelaksanaan
tahapan demi tahapan dalam Pileg maupun Pilpres, sehingga dapat
berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber
Jurdil).

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten
Jepara untuk Pileg dan Pilpres terbentuk pada 28 Oktober 2008
dengan proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi. Beberapa
tahapan seleksi antara lain pendaftaran, seleksi administrasi, tes
tertulis, dan tes wawancara. Mereka dites di kantor Panwaslu
Provinsi di Semarang, tentang kemampuan personal menjadi
pengawas (Slamet, Wawancara: 11 Mei 2002).

Seleksi calon anggota Panwaslu Jepara pada Pileg 2009
dimulai dengan pendaftaran melalui KPU Jepara. Saat itu KPU
Jepara sebagai tempat untuk mendaftarkan berkas saja bukan sebagai
tim penyeleksi. Kemudian berkas tersebut diserahkan oleh KPU
Jepara kepada Panwaslu Provinsi untuk diseleksi Komisioner Panitia
Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Jawa Tengah, tahun 2008-
2009, yakni Abhan, Rahmulyo Adiwibowo, dan Edi Pranoto. Saat itu
terdapat pendaftar sebanyak 6 orang.

Selanjutnya dipilih 3 orang sebagai anggota Panwaslu Jepara
setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan
keputusan Bawaslu. Berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 156
Tahun 2008 tertanggal 6 Oktober 2008 tentang Penetapan Anggota
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara terpilih 3
orang. Ketiga anggota terpilih tersebut adalah M. Zarkoni, S.Ag ,
Drs. Achmad Slamet, M.S.I., dan Wahidullah, S.H.I.

87

Pemilihan Umum Tahun 2009

Sebelum menjalankan tugasnya, para anggota Panwaslu
Jepara mengikuti pelantikan dan pengucapan sumpah/janji yang
dilaksanakan oleh Panwaslu Provinsi. Ketiganya dilantik bersama
dengan 31 Panwaslu Kabupaten/Kota lainnya di Semarang pada 30
Oktober 2008. Pada waktu itu seluruh Panwaslu Kabupaten/Kota se
Jawa Tengah dilantik oleh Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah.

Setelah dilantik, tiga orang Panwaslu Kabupaten Jepara
mengikuti bimbingan teknis yang digelar Panwaslu Jawa Tengah.
Tiga orang tersebut langsung menggelar pleno untuk membentuk
struktur. Disepakati, sebagai ketua adalah M. Zarkoni, S.Ag sekaligus
menjadi koordinator Divisi Organisasi, SDM dan Kebijakan Umum.
Drs. Achmad Slamet, M.SI menjadi koordinator Divisi Pengawasan
dan Hubungan Antar Lembaga, dan Wahidullah, S.HI. koordinator
Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penegakkan Hukum. Sampai
dengan berakhir tahapan Pileg dan Pilpres 2009 komposisi personil
tetap bertahan 3 orang karena tidak terdapat pergantian antar waktu
(PAW).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa
Panwaslu Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum
tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir
paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan
Pemilu selesai. Namun dalam praktiknya, Panwaslu Kabupaten
Jepara baru terbentuk pada tanggal 30 Oktober 2008. Padahal
tahapan penyelenggaraan Pemilu telah dimulai pada bulan April
2008. Konsekuensi dari keterlambatan tersebut adalah beberapa
tahapan penyelenggaraan Pileg tidak dapat diawasi karena Panwaslu
Kabupaten belum terbentuk. Tahapan yang tidak diawasi diantaranya
pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, pendaftaran
peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi
dan daerah pemilihan serta pencalonan anggota DPRD Kabupaten.

Setelah resmi dilantik, Panwaslu Jepara bergegas melengkapi
dan menguatkan internal lembaga, sebab tahapan Pileg 2009 sudah
berjalan. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan kewajiban,
Panwaslu Jepara mengupayakan pemenuhan berbagai fasilitas yang

88

Pemilihan Umum Tahun 2009

dibutuhkan dengan meminta bantuan fasilitasi kepada Pemerintah
Daerah untuk menunjang kinerja Panwaslu Jepara.

Pemerintah Daerah (Pemda) Jepara memberi dukungan
maksimal kepada Panwaslu dengan memberikan fasilitas untuk
mendukung tugas-tugas Panwaslu. Menurut M. Zarkoni fasilitasi
yang diberikan oleh Pemda Jepara membantu kinerja Panwaslu
Jepara. Fasilitas tersebut diantaranya Gedung yang dijadikan kantor,
beralamat di Jalan KH. Ahmad Fauzan No. 15 Kelurahan Saripan
Jepara. Dalam kantor tersebut juga dilengkapi fasilitas perkantoran
meliputi: komputer, printer, meja dan kursi kantor, telephon dan fax,
kamera, handycam, tape recorder, sound system dan microphone,
dispenser, almari arsip, kursi pertemuan, meja rapat, TV, meja kursi
tamu, kipas angin, papan nama dan mesin ketik. Panwaslu Jepara
juga mendapat pinjaman dua sepedamotor win dan satu mobil jenis
Suzuki carry.

Terkait dengan anggaran, Panwaslu Jepara pada tahun 2008
dikucuri sebanyak sebesar Rp. 1.539.542.500,- dari DIPA Bawaslu
RI nomor 6417.0/069-03.0/-/2008 (3 tanggal 24 Juli 2008). Dalam
Rincian Anggaran Belanja yang dibuat oleh Bawaslu, jumlah dana
tersebut termasuk untuk Panwaslu Kecamatan sebesar Rp. 560 Juta
(26,37%) dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan se Jepara
sebesar Rp. 679 Juta (44,10 %), sedangkan untuk Panwaslu
Kabupaten hanya sebesar Rp. 300.542.500,- (19,52 % ). Sedangkan
untuk tahun anggaran 2009, Panwaslu Jepara mendapatkan DIPA
sendiri dengan nomor 0003.0/999-06.1/-/2009 tanggal 15 Januari
2009. Dalam DIPA tersebut, dana yang dialokasikan untuk Panwaslu
Jepara sebesar Rp. 2.901.451.472,-. Dana terbagi kepada Panwaslu
Kabupaten sebesar Rp. 881.251.472,-(30,37%), Panwaslu Kecamatan
sebesar Rp. 1.147.200.000,- (39,54%) dan Pengawas Pemilu
Lapangan sebesar Rp. 873.000.000,- (30,09%) Sampai dengan
tanggal 6 Mei 2009. Dana anggaran tahun 2009 tersebut telah
terealisasikan sebesar Rp. 929.902.283,- (32,05 %).

Realisasi dari dana tersebut telah dibuatkan laporan
pertanggungjawaban keuangan untuk tiap bulan dan telah dilakukan
penyelarasan laporan realisasi anggaran antara satuan kerja Panwaslu

89

Pemilihan Umum Tahun 2009

Jepara sebagai Kuasa Penggunan Anggaran (KPA) dengan Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus sebagai Kuasa
Bendahara Umum Negara.

Panwaslu Jepara melakukan berbagai kegiatan untuk
memaksimalkan pengawasan. Misalnya, kerjasama dengan institusi
hukum, KPU, Pemda dan stakeholder terkait di Jepara. Bentuk
Hubungan dengan KPU Jepara dengan melakukan koordinasi cara
intensif dan massif terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan
Pemilu maupun dalam hal penanganan pelanggaran yang bersifat
administratif. Meskipun Panwaslu Jepara menjalin hubungan yang
baik dengan KPU kabupaten, namun hubungan tersebut dilakukan
secara professional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari
masing-masing lembaga. Bentuk lain dari upaya menjalin hubungan
dan koordinasi dengan melibatkan KPU Jepara dalam acara gelar
perkara yang diselengarakan oleh Panwaslu Jepara terhadap setiap
perkara yang dilaporkan maupun ditemukan oleh Panwaslu lepara.

Hubungan dengan Institusi Hukum Panwaslu Jepara telah
menjalin hubungan koordinasi dengan pihak Kepolisian Resor
Jepara dan Kejaksaan Negeri Jepara terkait dengan upaya penegakan
hukum terhadap perkara tindak pidana dalam Pileg dan Pilpres 2009.
Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
telah menetapkan bahwa hukum acara yang diberlakukan dalam
menyelesaikan perkara tindak pidana Pemilu telah diatur secara
khusus, yaitu dengan memberikan batasan waktu penyidikan, pra
penuntutan serta penuntutan yang lebih singkat dibandingkan
dengan KUHAP.

Atas dasar argumentasi tersebutlah maka Panwaslu Jepara
bersama dengan Kejaksaan Negeri Jepara dan Kepolisian Resor
Jepara membuat nota kesepahaman bersama tentang Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Pola Penanganan
Perkara Tindak Pidana Pemilu pada tanggal 27 Januari 2009.

Bentuk hubungan yang lainnya adalah berkoordinasi dengan
Satuan Polisi Pamong Praja sebagaı bagian dari Pemerintah Daerah
dalam hal penertiban atribut kampanye peserta serta hal-hal lain yang
memiliki keterkaitan dengan Pemerintah Daerah.

90

Pemilihan Umum Tahun 2009

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan Umum. Panwaslu tidak dapat bekerja
sendiri tanpa melibakan pihak-pihak yang lain. Pelibatan itu terlihat
pada pelibatan Persatuan Wartawan Jepara (Pawarta), Lembaga
Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi
Kemahasiswaan, dan beberapa lembaga lain yang memiliki
keterkaitan, baik strategis maupun taktis dengan Panwaslu Jepara.
Selain hubungan dengan lembaga, Panwaslu Jepara telah menjalin
hubungan koordinasi dengan para tokoh masyarakat dan tokoh
agama yang ada di Jepara (Laporan Pileg Panwaslu Jepara : 2009).

Berbagai kegiatan pencegahan dan pengawasan dilakukan
oleh pengawas. Program sosialisasi dan kerjasama sudah dilakukan.
Penindakan dugaan pelanggaran juga merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari sejarah Pileg dan Pilpres 2009 di Jepara. Dalam
menjalankan tugas dan Panwaslu Jepara bekerja penuh waktu sesuai
dengan regulasi (Slamet, Wawancara: 11 Mei 2022).

Menurut anggota Panwaslu Jepara Wahidullah, panwas
kabupaten telah melakukan banyak penguatan kapasitas SDM.
Penguatan SDM ini berguna untuk memaksimal potensi personil
pengawas dalam melakukan pengawasan. Selain itu untuk menunjang
kinerja pengawasan, Panwaslu Jepara dibantu oleh kesekretariatan.
Koordinator Sekretariat Panwaslu Pileg dan Pilpres 2009 di Jepara
dijabat oleh Muhammad Shodiq, SE. Dia juga bertugas di bagian
Perekonomian Setda Kabupaten Jepara. Saat itu, kesekretariatan
didukung sebanyak 8 orang staf, terdiri dari 4 orang PNS dan 4 non
PNS. Dari unsur PNS, mereka adalah Nurul Qomariyah sebagai
bendahara, Ermunanto, Kusdiyarto, M. Adjib Gufron sebagai
pembantu sekretariat. Sedangkan dari unsur non PNS adalah Dedi
Merisa, Fatah Nuruddin, Shodiqin dan Zaenal Abidin.

Menurut M. Zarkoni, Pimpinan Panwaslu Jepara untuk Pileg
dan Pilpres 2009 mendapat uang kehormatan sebesar Rp. 2,5 Juta
untuk ketua. Sedangkan anggota mendapat uang kehormatan sebesar
Rp. 2 Juta. Pada Pileg 2009 ketua dan anggota Panwaslu tidak
mendapat tunjangan maupun jaminan kesehatan.

91

Pemilihan Umum Tahun 2009

Panwaslu Jepara juga membentuk jajaran di tingkat
kecamatan dan desa/kelurahan. Di tingkat kecamatan, ada 48
anggota Panwaslu Kecamatan. Adapun di desa/kelurahan ada
sebanyak 250 pengawas yang tersebar di 194 desa. Sesuai dengan
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan Panwaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat
1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu
dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh
tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.

Foto: Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota Panwascam pada Pemilu 2004 se-
Kabupaten Jepara di Pendopo Kabupaten (Sumber Foto: Laporan Panwaslu Jepara 2009)

Menurut anggota Panwaslu Jepara Wahidullah panwas
kabupaten telah melakukan banyak penguatan kapasitas SDM.
Namun perlu disadari bahwa personil pengawas sangat minim,
sehingga kurang maksimal dalam melakukan pengawasan di wilayah
yang luas (Wahiddullah, Wawancara: 10 Mei 2022).

C. Peristiwa Menarik dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Jepara
a. Panwaslu Jepara Dilabrak Oknum Caleg
Dalam Pileg 2009, Panwaslu Kabupaten Jepara dilabrak
oleh oknum caleg DPR RI dari Partai G. Ia datang bersama

92

Pemilihan Umum Tahun 2009

beberapa pendukungnya dan mengancam Panwaslu Jepara
dengan kasus pidana pencemaran nama baik. Dilansir dari Surat
Kabar Jawa Pos–Radar Kudus, Kamis (16/4/2009) Fatah
Nuruddin staf Panwaslu Jepara kala itu menyebut caleg datang ke
kantor dengan marah-marah. Mereka sudah dipersilakan duduk
oleh Fatah namun mereka enggan lantaran pihaknya tidak mau
menunggu. Kedatangan Caleg beserta pendukungnya membuat
dirinya dan staf Panwaslu sangat terganggu dan khawatir.
Pasalnya, mereka datang bersama 5 orang pendukungnya dan
langsung marah-marah dan menggebrak kursi sehingga membuat
kaget.

M. Zarkoni mengatakan, pihak Panwaslu Jepara
mengundang oknum Caleg Partai G itu dalam agenda klarifikasi
atau permintaan keterangan terkait kasus politik uang.
Menurutnya kedatangan caleg dengan inisial nama MB tersebut
dalam keadaan emosi. Sehingga mengganggu kerja anggota dan
staf Panwaslu. Bahkan kala itu caleg sempat mengusir salah satu
staf saat masuk ke ruangan tempat pertemuan antara Panwaslu
dengan tim Caleg. Caleg tersebut juga melakukan perbuatan tidak
menyenangkan karena tidak sopan menunjuk-nunjuk mata M.
Zarkoni. Tapi ia berfikir jernih dan tidak memperpanjang
masalah.

Mereka mengancam Panwaslu Jepara dan akan dilaporkan
ke Polres Jepara. Hal ini karena terkait pemberitaan politik uang
dirinya di beberapa media massa. Sehingga hal tersebut dianggap
sebagai pencemaran nama baik caleg itu. Hal ini disangkal oleh
M. Zarkoni selaku Ketua Panwaslu Jepara saat itu. Menurutnya,
ia memang menjadi narasumber di sejumlah media massa, namun
ia tidak pernah menyebutkan nama caleg yang terduga terlibat. Ia
rasa media massa punya sumber lain.

Soal tindakan tidak menyenangkan caleg tersebut Zarkoni
mengaku secara pribadi tidak ada masalah. Dikutip dari Surat
Kabar Suara Merdeka- Suara Muria, Jumat (17/4/2009) Zarkoni
menyatakan tidak ada persoalan secara pribadi dan tidak akan
memperpanjang masalah. Hal-hal tersebut dibenarkan saat

93

Pemilihan Umum Tahun 2009

penulis mewawacarai M. Zarkoni di sela-sela kesibuknya sebagai
anggota Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Jepara
Periode 2019-2023 (M. Zarkoni, Wawancara: 22 Juni 2022).

Sejalan dengan M. Zarkoni, anggota Panwaslu Pileg 2009
Achmad Slamet mengatakan peristiwa yang sempat membuat
gaduh kantor itu, dipicu lantaran kesalahpahaman. Terjadi
perbedaan pandangan antara Panwas dengan kader partai G itu.
Hal ini juga dipaparkan oleh Achmad Slamet saat ditemui disela
kesibukan menjadi dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UNISNU Jepara, Rabu (11/5/22). Menurutnya terjadi
kesalahpahaman oleh Caleg MB, namun Panwaslu Jepara jelaskan
dan akhirnya mereka mengerti.

Pemberitaan nama oknum caleg di media massa dari
sumber lain itu berawal dari dugaan pelanggaran pidana politik
uang yang melibatkan dirinya. Berdasarkan buku Laporan
pengawasan Pemilu Tahun 2009, berawal dari temuan selebaran
pada 30 Desember 2008 yang berisi pernyataan Caleg DPR RI
MB. Selebaran itu menyatakan, “Bila menjadi anggota DPR RI,
maka selama menjabat anggota DPR Periode 2009-2013 gaji yang
bersangkutan sebagian 50% akan diberikan kepada tim sukses,
yang selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan
dakwah dan peningkatan mutu pendidikan agama tertentu.
Apabila yang bersangkutan tidak menepati janji tersebut, maka
bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai hukum yang
berlaku”. Pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 26 November
2008 dan dilegalisasi di notaris tanggal 27 November 2008.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Jepara,
tindakan tersebut dapat melanggar pasal 84 ayat (1) haruf j, pasal
87, pasal 88 dan pasal 274 Nomor 10 tahun 2008. Berdasarkan
klarifikasi terlapor maupun saksi-saksi bahwa pernyataan tersebut
dicabut/dibatalkan pada tanggal 29 November 2008 dan
dilegalisasi di notaris tanggal 5 Desember 2008.

Terkait dengan kasus politik uang caleg Partai G tidak
dapat dilanjutkan pada proses hukum, dikarenakan tidak

94

Pemilihan Umum Tahun 2009

terpenuhinya syarat formil dan materiilnya. Selain itu,
berdasarkan kajian laporan dugaan pelanggaran tersebut
dinyatakan kadaluarsa. Hal ini berdasarkan pasal 247 ayat (4) UU
Nomor 10 tahun 2008 yang menyatakan laporan pelanggaran
Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada
panwaslu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya
pelanggaran Pemilu.

b. Masa Tenang, Hujan Politik Uang Sulit Pembuktian

Tahapan Masa tenang dalam Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 di Jepara diwarnai dengan
berbagai dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan oleh
peserta Pemilu. Dalam masa tenang pengawas dihujani 7
laporan dugaan tindakan politik uang. Namun sayang, Panwaslu
Jepara terkendala dalam pembuktian (Zarkoni, Wawancara: Rabu,
15 Juni 2022).

Berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh
para oknum yang ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Jepara.
Modus-modus itu adalah Pertama, dugaan politik uang yang
dilakukan oleh HS selaku tim kampanye dari AR Calon Anggota
DPRD Kabupaten Jepara dari Partai G. HS menyuruh beberapa
orang untuk mengumpulkan kartu pemilih dari warga.
Selanjutnya warga yang telah mengumpulkan kartu pemilih dapat
mengambil kembalian dan diberi uang sebesar Rp. 10.000,- per
orang. Perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 8 April 2009 di
Desa Lebak Kecamatan Pakis Aji.

Kedua, pada hari Rabu tanggal 08 April 2009 pada pukul
20.00 WIB. Diduga pelaku S, beralamat di Desa Batukali,
RT/RW.01/04 telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-
kepada SS dan dikembalikan Rp. 30.000,- Pemberian ini agar SS
memilih caleg DPR RI MB, DPRD Provinsi Jateng FR, dan
DPRD Kabupaten Jepara M.

Ketiga, pada hari Rabu tanggal 8 April 2009, orang
suruhan AR caleg DPRD No. 8 Dapil 1 bernama Sr memberikan

95

Pemilihan Umum Tahun 2009

uang Rp. 10.000,- kepada Su di Desa Tahunan RT 02 RW 03
dengan harapan dapat memilih dirinya. Keempat, seorang warga
bernama AS melaporkan bahwa ia melihat R pulang dari rumah
Mu Istri N. Di depan rumah pelapor R pada hari Rabu, 8 April
2009 jam 15.00 WIB membawa data nama-nama yang akan diberi
uang dan uang tersebut sejumlah Rp. 385.000,- untuk M Caleg
DPRD Kabupaten Jepara dan Mn caleg DPR RI dari Partai P.

Kelima, pada hari rabu tanggal 8 April 2009 di Desa
Ngabul Tahunan Jepara telah terjadi dugaan politik uang yang
dilakukan oleh NH Calon anggota DPRD Kabupaten Jepara dari
Partai K. Keenam, Laporan pelangaran politik uang yang
diserahkan oleh MU bahwa pada hari rabu tanggal 8 April 2009
jam 10.00 WIB ada tim SR datang ke tempat T, 2 orang laki-laki
memberikan uang sejumlah uang Rp. 540.000 dibagikan kepada
keluarga sebanyak ± 22 orang untuk memilih Caleg SR dan juga
datang ke rumah Bp. G dan H dengan tujuan sama persis di
tempat T.

Ketujuh, seorang tim kampanye dari caleg ZA dari Partai
P bersama dengan S membagi-bagikan 1 buah kerudung kepada
warga Desa Sidigede Kecamatan Welahan yang mempuanyai hak
pilih. Perbuatan itu dilakukan pada hari rabu malam kamis pukul
20.00 WIB. Pada saat membagi-bagikan kerudung, S berpesan
bahwa besok pagi (hari kamis 9 April 2009), pada hari
pemungutan suara dimohon mencontreng caleg Z.

Panwaslu telah melakukan klarifikasi pada pelapor dan
saksi-saksi. Pada tahap ini Panwaslu Jepara mengalami kendala
dalam pemenuhan pembuktian. Terdapat beragam kendala
seperti pelapor tidak mengetahui sendiri kejadian yang ia
laporkan. Laporan hanya berdasarkan pembicaraan orang lain.
Bahkan terdapat pelapor yang berani melakukan pelaporan
karena mendapatkan sejumlah uang dari caleg. Terdapat juga
barang bukti berupa uang yang diserahkan pelapor kepada
pengawas, bukan uang yang dijadikan alat untuk mempengaruhi
atau menjanjikan seseorang untuk memilih caleg. Tetapi uang itu

96

Pemilihan Umum Tahun 2009

sudah ditukar dengan uang lain, sehingga tidak dapat dijadikan
sebagai barang bukti.

Kendala lain adalah saksi-saksi tidak menghadiri
undangan klarifikasi oleh Gakkumdu. Terdapat juga yang hadir
namun mereka tidak mengakui jika sudah pernah diberikan uang
oleh tim sukses atau caleg. Ketidakhadiran atas undangan
pengawas kabupaten mengakibatkan batas waktu proses
penanganan pelanggaran kadaluarsa. Berdasarkan hasil klarifikai
dan kajian kasus-kasus itu tidak dapat ditindaklanjuti pada proses
penyidikan di Polres Jepara, Kejaksaan Negeri Jepara ataupun
sampai ke Pengadilan negeri Jepara.

c. Penghitungan Suara Ulang, Panwas Provinsi Jateng Turun
Gunung.
Kejadian yang sempat jadi perhatian Pileg 2009 Jepara
adalah soal laporan dugaan penggelembungan suara di Dapil 3.
Peristiwa ini sempat membuat Ketua Panwas Provinsi Jawa
Tengah Abhan terjun langsung ke Jepara dan menyaksikan
penghitungan ulang di Kecamatan Kalinyamatan.

Foto: Monitoring pengawasan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2004 oleh
Panwaslu di Aula Kecamatan (Sumber Foto: Laporan Panwaslu Jepara 2009)

97

Pemilihan Umum Tahun 2009

Berdasarkan catatan Buku laporan Panwaslu Pileg 2009,
Penghitungan ulang bermula saat seorang calon anggota DPRD
Kabupaten Jepara Dapil 3 nomor urut 1 dari Partai Golkar,
Abdul Jamil. Pada hari Rabu tanggai 15 April 2009 ia melapor
kepada Panwaslu Jepara tentang adanya dugaan
penggelembungan suara dengan terlapor Musta'in dan Panitia
Pemungutan Kecamatan (PPK) Kalinyamatan. Mustain adalah
calon anggota DPRD Kabupaten Jepara Nomor Urut 2 dari
Partai Golkar juga. Dalam laporannya, H. Abdul Jamil
mengemukakan bahwa telah terjadi penggelembungan suara di
TPS 07 dan TPS 13 Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan
(Laporan Pileg Panwaslu Jepara : 2009).

Menurut Ketua Panwaslu Jepara M. Zarkoni, laporan
terjadi sore hari saat tahapan rekapiltulasi penghitungan suara di
tingkat kecamatan oleh PPK Kalinyamatan. Atas dasar laporan
tersebut Panwaslu Jepara dengan dibantu oleh Panwaslu
Kecamatan Kalinyamatan dan PPL di Desa Bandungrejo
melakukan penelitian terhadap sertifikat hasil penghitungan suara
di tempat pemungutan suara (form C1) di Desa Bandugrejo
Kecamatan Kalinyamatan. Penghitungan suara dilakukan secara
manual di Pendopo Kecamatan Kalinyamatan.

Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat selisih
dalam perolehan suara berdasarkan C1 milik pelapor, terlapor,
PPK dan Panwas Kecamatan. Mengetahui hal tersebut saat waktu
menginjak malam hari, Panwaslu Jepara berkoordinasi dengan
KPU Jepara. Panwaslu Jepara merekomendasikan kepada KPU
Jepara untuk melakukan penghitungan perolehan suara ulang.
Oleh KPU Kabupaten Jepara, telah memerintahkan kepada PPK
Kalinyamatan untuk melaksanakan penghitungan perolehan suara
ulang. Selanjutnya pada tanggal 16 April 2019, PPK
Kalinyamatan telah menindaklanjuti dengan melakukan
penghitungan suara ulang di Pendopo Kecamatan Kalinyamatan.

Penghitungan ulang dihadiri oleh Panwaslu Jepara,
Ketua Panwas Jateng, KPU, PPK, PPS, PPL dan Panwaslu
Kecamatan Kalinyamatan serta Muspimcam Kecamatan

98

Pemilihan Umum Tahun 2009

Kalinyamatan. Setelah dilakukan penghitungan ulang tidak
terbukti ada penggelembungan suara yang dituduhkan oleh
pelapor pada rekapitulasi di PPK kecamatan. Setelah clear
rekapitulasi ditingkat kecamatan, selanjutnya tidak terjadi
sengketa rekapitulasi ditingkat kabupaten (M. Zarkoni,
Wawancara: 24 Juni 2022).

d. Penyobekan Surat Suara Berujung Proses Hukum
Kasus ini bermula saat hari pemungtan suara Senin,

(9/4/2009) Pukul 14. 30 WIB di TPS 13 Desa Muryolobo
Kecamatan Nalumsari. Pada saat penghitunganm suara, Pelaku N
meminta pengeras suara secara tidak sopan kepada petugas KPPS
13, saat momen perhitungan suara. Namun keinginan N tidak
dipenuhi oleh petugas KPPS. Melihat keinginannya tidak
dipenuhi, seketika pelaku berjalan mendekati meja penghitungan
suara, dan mengambil serta merobek kartu surat suara DPRD
Kabupaten Jepara. Laki-laki yang bekerja sebagai tukang kayu ini,
berhasil merobek 4 lembar surat suara menjadi 2 bagian.

Atas perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal 287
Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
dengan hukuman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan
paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000 dan
paling banyak Rp24.000.000,.-.

Kasus selanjutnya ditangani oleh Sentra Penegakan
Hukum terpadu (Gakkumdu) Jepara yang terdiri dari unsur
Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dugaan pelanggaran yang
dilaporkan oleh M ketua KPPS 13 di Desa Muryolobo
(9/4/2009) ini selanjutnya telah dilimpahkan kepada pihak
kepolisian. Berdasarkan hasil perkembangan penyidikan, bahwa
penyidik Kepolisian Resor Jepara telah menindaklanjuti laporan
dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Penyidik Polres Jepara telah melakukan penyitaan barang
bukti, yang kemudian mengajukan permohonan penetapan
barang bukti di Pengadilan Negeri sehingga terbit surat
11/Pen.Pid/PN Jepara tertanggal 20 April 2009.

99

Pemilihan Umum Tahun 2009

Akan tetapi penanganan pelanggaran berupa penyobekan
surat suara, tidak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Hal ini
disebabkan N meninggalkan rumah, dan tidak diketahui
keberadaannya. Gakkumdu telah melakukan pemanggilan 2 kali
kepada N, pemanggilan pertama tanggal 18 April 2009, dan
pemanggilan kedua pada 20 April 2009, akan tetapi N tak
diketahui keberadaanya. Sehingga menjadikan dugaan
pelanggaran tersebut menjadi kadaluarsa (M. Zarkoni,
Wawancara: 1 April 2022).

e. Kampanye di Lembaga Pendidikan, Berujung Kasus
Kejadian itu bermula saat kegiatan pelantikan pengurus

Partai P se Kecamatan Pakis Aji dan peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW. Kegiatan ini terselenggara pada hari Senin,23
Maret 2009 pukul 14.40-16.30 di Pondok Pesantren dan
Madrasah Diniyah Baitus Salam RT. 06 RW. 01 Desa Tanjung
Kecamatan Pakis Aji. Acara di hadiri oleh Ketua DPC Jepara
HM B, Ketua Panitia Pelantikan PAC A, Caleg DPR RI ABB.
Caleg DPRD I AA, Caleg DPRD II S dan SS dan masyarakat
umum.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat orasi politik yang
disampaikan oleh ABB yang terdapat dugaan kampanye berupa
anjuran dan ajakan untuk memilih Caleg dan Partai. Dalam
pengajian beberapa caleg membagikan stiker kampanye.

Ketua Panwaslu Jepara M. Zarkoni mengatakan,
pengawas kabupaten telah menerima laporan dari Panwaslu
Kecamatan Pakis Aji. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu
Kecamatan Pakis Aji telah menemukan bukti juga mendapati
snack yang dibagikan tercantum atribut caleg AAS. Kemudian
laporan tersebut dibawa ke Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) untuk dilakukan lebih lanjut. Sebab, Zarkoni yakin,
hal itu memang pelanggaran. Sesuai dengan undang-undang
Pemilu adanya larangan kampanye ditempat pendidikan.

100

Pemilihan Umum Tahun 2009

Kemudian kasus ini diregister dan ditangani oleh
Gakkumdu. Mereka diduga melanggar pasal 84 ayat (1) huruf h,
Jo pasal 270 UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa
Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang menggunakan
fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.
Setiap orang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan
kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf
h, atau huruf i dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling
lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,- dan paling
banyak Rp24.000.000,-. Gakkumdu melakukan pencarian alat
bukti, klarifikasi dan pembahasan lebih lanjut. Namun apa boleh
buat kasus ini tidak dapat ditindak lanjuti lantaran kekurangan
syarat meteriil.

f. Panwas Temukan Pelanggaran (Pilpres)

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jepara
menemukan dugaan pelanggaran saat kegiatan tim sukses S-B
yang digelar di gedung Haji, Jumat (26/6/2009) petang. Indikasi
dugaan pelanggaran itu terlihat karena acara itu dilaksanakan tim
relawan bukan tim pelaksana yang terdaftar di KPU Jepara.
Ketua Paswaslu Jepara M Zarkoni menilai apa yang dilakukan tim
relawan itu melanggar administrasi. Regulasi dan akreditasi pada
tim kampanye kalau pelaksananya bukan dari tim yang sudah
didaftarkan ke KPU maka dianggap melanggar ketentuan.
Sehinga oleh Panwaslu, itu kategori pelanggaran administratif,
dan seharusnya sudah bisa dibubarkan. Sayangnya, Panwaslu
Jepara tidak bisa berbuat apa-apa karena kegiatan tersebut
ternyata sudah mengantongi izin dari Polda Jateng dengan
tembusan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye
dari pasangan SBY-Boediono, hal tersebut membuat Panwas pun
harus gigit jari.

101

Pemilihan Umum Tahun 2009

g. Mobil Plat Merah Untuk Kampanye (Pilpres)
Panwaslu Kabupaten Jepara menemukan pelanggaran

saat Kampanye S-B di Jalan Pemuda, Sabtu (20/6/2009). Dalam
kegiatan deklarasi tim kampanye daerah pasangan tersebut,
Panwas menemukan mobil anggota dewan pelat merah K-9509-L
yang dikendarai seorang anggota berlangsung, Kejadianya sekitar
Pukul 14.30-15.30 Wib. mobil itu di parkir bersamaan dengan
mobil peserta deklarasi lainya. Karena hal tersebut menyalahi
ketentuan maka panwaslu mencatatnya sebagai pelanggaran
administrasi. Hal tersebut diungkap Ketua Panwaslu Jepara 2009
M Zarkoni pada Senin (26/6/2009), di kantornya.

Foto: Penggunaan mobil dinas oleh tim sukses salah satu Calon Presiden pada acara
Deklarasi tim kampanye daerah (Sumber Foto: Laporan Panwaslu Jepara 2009)

Panwas pun mengumpulkan barang bukti seperti foto,
surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye, dan data
inventaris kendaraan dinas sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.
Data-data tersebut akan diserahkan panwas kepada KPU atas
laporan temuan tersebut. Zarkoni menandaskan pelangaran
tersebut didasarkan pada Pasal 41 ayat (1) poin h Undang-
Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden (Pilpres) yang menyatakan Pelaksana, Peserta, dan
Petugas kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah

102

Pemilihan Umum Tahun 2009

tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selain itu, tindakan
tersebut juga melanggar Pasal 70 ayat (1) Poin h Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pedoman teknis Kampanye Pilpres. Dalam undang-undang itu
sudah termaktub sangat jelas. Mobil pelat merah merupakan
fasilitas milik negara, sehingga dapat dianggap sama dengan
mengunakan fasilitas pemerintah untuk berkampanye, dan itu
dilarang.

D. Profil Anggota Panwas Pileg dan Pilpres tahun 2009

M. Zarkoni, S.Ag.

Ketua Panwaslu Jepara pada
Pemilu tahun 2009 dilahirkan pada
tanggal 7 Mei 1973. Ia menempuh
pendidikan formal di MI. Masalikil Huda
Tahunan Jepara lulus tahun 1985, MTs.
Masalikil Huda Tahunan Jepara lulus
tahun 1989, dilanjutkan menimba ilmu di
MAN 1 Kudus, dan mondok di Pondok
Pesantren Al-Mu‟thi Kudus.

Pada tahun 1995 ia melanjutkan
di Fakultas Syari‟ah INISNU Jepara. Setelah lulus pada tahun 2000,
Ia melanjutkan di Magister llmu Politik (MIP) UNDIP Semarang.
Selama proses perkuliahan ia aktif dalam organisasi kampus sebagai
ketua Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Syari‟ah INISNU Jepara dan
sekretaris di SEMA INISNU Jepara. Selain itu ia juga aktif di IPNU
Ranting Tahunan dan dilanjutkan di GP. Ansor Ranting Tahunan.

Pasca lulus kuliah bersama-sama dengan teman aktivis
kampus dan pesantren di Jepara membentuk LSM Forum Studi
Agama dan Sosial (FSAS) Jepara, dan dipercaya sebagai Direktur
Eksekutif periode 2005-2008. Sebelum menjadi anggota Panwaslu
Jepara, pada tahun 1999 aktif di pemantau pemilu sebagai
Koordinator UNFREL (University Network for Free and Fair

103

Pemilihan Umum Tahun 2009

Election) Kabupaten Jepara dan Pengurus KIPP (Komite
Independen Pemantau Pemilu) Kabupaten Jepara Tahun 2004.

Pemilu 2009 merupakan momen yang berkesan bagi
Zarkoni lantaran menjelang kampanye lahir putra yang kedua yang
diberi nama Muhammad Abdil Adly yang berarti „hamba yang adil‟.
Harapannya dengan nama tersebut dapat sebagai pengingat, jika
dipercaya sebagai pengawas pemilu harus bisa berlaku adil.

Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H.

Wahidullah lahir di Jepara pada
6 Maret 1973. Sehari-hari, ia bertempat
tinggal di Desa Pancur RT. 06 RW. 02
Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.
Wahid panggilan akrabnya, mulai dari
sekolah dasar, SMP, dan SMA di tanah
kelahirannya. Ia melanjutkan pendidikan
S1 Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Nahdlatul Ulama
(UNISNU) Jepara tahun 2003 dan S2 di
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang tahun
2011. Ia menyelesaikan S3 nya di Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA) Semarang pada tahun 2019.
Wahid muda senang berorganisasi terutama saat menjadi
mahasiswa. Tercatat ia pernah menjadi sekretaris umum Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jepara pada tahun 2001.
Kemudian Pada Tahun 2002 ia menjadi Ketua Cabang Jepara. Saat
ini ia menjabat sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Cabang
Kongres Advokat Indonesia ( DPC KAI ) Jepara. Pada tahun 2022-
2025 juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Karir,
Alumni, dan Konseling di UNISNU Jepara.
Sebagai salah satu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum.
Suami dari Jumaiyah ini, mempunyai banyak karya tulis, di antaranya
adalah Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang
Perkawinan Di Indonesia, Reformulation Of Family Legal In Indonesia For

104

Pemilihan Umum Tahun 2009

Female Maslahah, A Portrait Of Sharia Business Symbolization And Its
Solutions, dan lain-lain.

Dr. Achmad Slamet, M.S.I.
Achmad Slamet lahir di Jepara

pada tanggal 14 April 1957 putra dari
Mastam Sarwi dan Raminah Kasmito.
Slamet panggilan akrabnya beralamat di
dukuh Taraman RT. 02 RW 01
Mantingan Tahunan Jepara. Anggota
Panwaslu Jepara pada Pileg dan Pilpres
2009 ini dikenal sebagi Dosen fakultas
Dakwah dan komunikasi UNISNU
Jepara.

Slamet kecil bersekolah di SD Negeri 01 Mantingan tahun
1963-1969. Ia meneruskan pendidikannya ke PGAN AL-Islam
Saripan Jepara lulus tahun 1974. Slamet kemudian melanjutkan di
MA. Walisongo Kudus (sekarang MAN 1 Kudus) lulus tahun 1981.
Suami dari Nidaul Khasanah ini menematkan kuliah di IAIN
Walisongo Semarang mengambil jurusan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi lulus sarjana muda tahun 1984. Ikut dalam program
akta IV Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang lulus tahun
1996, kemudian Program Pascasarjana S2 di IAIN Walisongo
Semarang lulus pada tahun 2006. Pria yang pernah menjabat sebagai
Kepala Desa Mantingan periode 1999-2007, merampungkan
Program Doktor (S3) di UIN Walisongo tahun 2016.

Bermula menjadi guru di MTs. Sultan Hadlirin Mantingan
(1984-1992) dan MA. Sultan Hadlirin tahun 1988. 1989 mengwali
menjadi dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNISNU Jepara. Selain itu pernah
juga mengajar Bahasa Inggris dan Sosiologi di tempat KH. Hudun
Abdul Ghoni Pondok Pesantren Salaf Modern Nurul Huda
Mantingan sejak tahun 1995-1999. Pada tahun 2013, ia diangkat

105

Pemilihan Umum Tahun 2009

menjadi Dosen tetap Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU
Jepara.

Selain mengajar, Slamet juga aktif dalam organisasi
terkhusus NU. Ia pernah menjadi Wakil Ketua GP Anshor, Ketua
Tanfidziyah NU, Pengurus LDNU Kabupaten Jepara, Pengurus
Lembaga Dakwah MWC NU Tahunan. Selain itu juga sebagai Wakil
Ketua Pengurus Masjid dan Makam Sultan Hadlirin Mantingan
Jepara periode 2015-2020. Menjadi sektertaris Yayasan Pendidikan
Islam Pondok Pesantren Darul Ulum Mantingan, Pembina Yayasan
Sultan Hadlirin Mantingan serta Mustasyar MWC NU Mantingan
Tahunan Jepara periode 2016-2020. Bungsu dari 6 bersaudara ini
menikah dengan Nidaul Khasanah Pada tahun 1990. Pernikahannya
dikaruniai empat orang anak. Keempat anaknya adalah Nazih
Darojatin Ahsanah, M. Nahrir Fahmi Maulana, Nushah Ziadatul
Ghoniah serta putra bungsunya M. Nukhbah Nafisul Muwafiq.

106

Pemilihan Umum Tahun 2009

DAFTAR PUSTAKA

Panwaslu Jepara, 2009, Buku Laporan Akhir Kinerja Pengawas Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, Jepara.

Jawa Pos-Radar Kudus, 2009, Panwaslu Dilabrak Caleg Partai Golkar,
Jepara, Edisi Cetak Kamis, 16 April 2009.

Suara Merdeka-Suara Muria, 2009, Panwas Hentikan Semua Laporan,
Jepara, Edisi Cetak Jumat, 17April 2009.

Jawa Pos-Radar Kudus, 2009, Panwas Temukan Pelanggaran, Jepara, Edisi
Cetak 29 Juni 2009.

Suara Merdeka-Suara Muria, 2009, Panwas Temukan Pelanggaran Tim
SBY- Boediono, Jepara, Edisi 7 Juli 2009.

Zarkoni M. 2022. “Sejarah pengawas Pemilu 2009”, Hasil Wawancara
Pribadi: 14 Maret 2022, Kantor Bawaslu Saripan Jepara.

Wahidullah. 2022. “Sejarah pengawas Pemilu 2009”, Hasil Wawancara
Pribadi: 10 Mei 2022, di Ruang Studio Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UNISNU Jepara.

Achmad Slamet. 2022. “Sejarah pengawas Pemilu 2009”, Hasil
Wawancara Pribadi: 11 Mei 2022, di Ruang Studio Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara.

Zarkoni M. 2022. “Sejarah pengawas Pemilu 2009”, Hasil Wawancara
Pribadi: 01 April 2022, Kantor Bawaslu Saripan Jepara.

Scholar.google.co.id, 2022, Google Cendekia Wahidullah, https://scholar.
google.co.id/citations?user=AgiTIwoAAAAJ&hl=id, diakses
pada 15 Maret 2022, Pukul 11.08 WIB.

Unisnu.ac.id, 2022, Struktur UNISNU Jepara, https://unisnu.ac.id/
halaman/struktur-unisnu diakses pada Selasa, 15 Maret 2022
Pukul 11.25 WIB.

Wahidullah , 2017, Data Curiculume Vitae Mabincab Pengurus Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Jepara, Jepara, November 2017.

Kompasiana.com, 2022, Achmad Slamet Sosok Santun dan Bersahaja yang
Istiqomah dalam Mengajar, https://www.kompasiana.com/

107

Pemilihan Umum Tahun 2009

noorsyaidah/5ad3f90edcad5b588a0f7c12/achmad-slamet-
sosok-santun-dan-bersahaja-yang-istiqomah-dalam-mengajar,
diakses pada 12 April 2022, Pukul 13.36 WIB.
Manado.bawaslu.go.id , 2022, Partai Politik Peserta Pemilu 2009, http://
manado.bawaslu.go.id/2019/04/berikut-partai-politik-peserta-
pemilu/, Diakses pada 24 Juni 2022 Pukul 13.45 WIB.

108

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2012

PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA

TAHUN 2012

A. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara
Tahun 2012
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya
disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum
sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Bertepatan pada hari Minggu 29 Januari 2012, Kabupaten
Jepara menggelar pesta demokrasi pemungutan suara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) untuk masa jabatan 2012-2017.
Penyelenggaraan Pilbup tahun 2012 tersebut dimulai dari tahapan
pemutakhiran data pemilih pada 1 Juli 2011 sampai dengan
pengucapan sumpah janji pada 10 April 2012. Rincian tahapan
tersebut mulai dari Tahapan pemutakhiran data pemilih, penyusunan
daftar pemilih dan penetapan daftar pemilit tetap (DPT)
dilaksanakan pada 01 Juli-13 Desember 2011. Selanjutnya tahapan
pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau
gabungan partai politik dan perseorangan 02-08 Nopember 2011.
Tahapan penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman
pasangan calon pada 15 Desember 2011. Tahapan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pilbup 18 Oktober

109

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2012

2011-28 Januari 2012. Tahapan kampanye 12 Januari-25 Januari
2012. Tahapan laporan dana kampanye pada 02 Nopember 2011-21
Februari 2012. Tahapan masa tenang 26 Januari 2012-28 Januari
2012. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) 29 Januari 2012. Tahapan penetapan hasil
Pemilu Kada dan penetapan calon terpilih 02-04 Februari 2012.
Terakhir tahapan pengucapan sumpah/janji 10 April 2012.

Pilbup Kabupaten Jepara tahun 2012 diikuti oleh empat
pasangan calon. Pertama, pasangan calon H. Ahmad Marzuqi, SE dan
Dr. H. Subroto, SE., MM yang diusung oleh Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai
Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Kedua, pasangan calon
Khoeron Syariefudin, SH., M.Si dan H. Ahmad Ja’far, S.Ag yang
diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura). Ketiga, pasangan calon Nur Yahman, SH dan H. Aris
Isnandar, ST yang diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar),
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Kedaulatan.
Keempat, pasangan calon H. Yuli Nugroho, SE dan H. Nuruddin
Amin, S.Ag yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai
Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Damai Sejahtera
(PDS), Partai Karya Perjuangan (PKP) dan Partai Karya Peduli
Bangsa (PKPB). (Laporan Akhir Panwaslu Kada Kabupaten Jepara
Tahun 2012)

Foto : Debat pasangan calon Bupati danWakil Bupati Kabupaten Jepara yang berlangsung di
Gedung Wanita, pada Rabu 25 Januari 2012 (Sumber Foto: Laporan Panwaslu Jepara 2012)

110

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2012

KPU Kabupaten Jepara pada tanggal 13 Desember 2011
menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 825.402 terdiri
dari 411.660 laki-laki dan 413.742 perempuan. Jumlah DPT tersebut
adalah mereka yang memiliki hak pilih dan dapat digunakan untuk
memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2012.
Dengan ditetapkannya DPT tersebut dapat menjadi dasar
pertimbangan bagi empat pasangan calon untuk menarik simpati
suara masyarakat melalui kampanye yang dilakukan masing-masing
pasangan calon. Selanjutnya, tahapan kampanye dilaksanakan selama
14 hari mulai tanggal 12-25 Januari 2012. (Laporan Akhir Panwaslu
Kada Kabupaten Jepara Tahun 2012)

Foto: Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT oleh KPU Jepara pada tanggal 13 Desember 2011
bertempat di aula KPU Jepara (Sumber Foto: Laporan Panwaslu Jepara 2012)

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan
pada 29 Januari 2012. Meskipun bukan tahapan akhir dalam
penyelenggaraan Pilbup, tahapan pemungutan suara merupakan
tahapan yang paling dinanti oleh para pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati. Pada tahapan inilah dapat diketahui siapa yang
nantinya akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih atas hak
suara dari jumlah 825.402 masyarakat Kabupaten Jepara yang
memenuhi syarat hak pilih.

111

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2012

Selanjutnya, rekapitulasi penghitungan perolehan suara di
tingkat kabupaten dilaksanakan pada sabtu 4 Februari 2012.
Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di
tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Jepara menetapkan hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Jepara. Adapun Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah
H. Ahmad Marzuki, SE dan Dr. H. Subroto, SE., MM dengan
perolehan suara 222.213 suara (42,49 %) dari sejumlah 522.988 suara
sah dan 15.751 suara tidak sah. Secara rinci perolehan suara Pilbup
Tahun 2012 sebagai berikut :

No. Urut Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
01 Ahmad Marzuki-Subroto 222.213 (42,49 %)
03 Nur Yahman-Aris Isnandar 189.150 (36,17 %)
04 Yuli Nugroho-Nuruddin Amin 95.699 (18,3 %)
02 Khaeron Syariefudin-Ahmad Ja'far 15.926 (3,04 %)

Dari hasil perolehan tersebut serta berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33/182/2012 dan
Nomor 132.33/182/2012 tanggal 21 Maret 2012, pada 10 April 2012
pasangan H. Ahmad Marzuki, SE dan Dr. H. Subroto, SE., MM
dilantik secara resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jepara
periode tahun 2012-2017 oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.
(Laporan Akhir Panwaslu Kada Kabupaten Jepara Tahun 2012)

B. Profil Kelembaga Panwaslu Kabupaten Jepara Tahun 2012

Eksistensi Pengawas dalam penyelenggaraan Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2012
bukan hanya karena Undang-Undang mengamanatkan demikian,
namun ada beberapa landasan filosofis dan dan rasional akan
keberadaan pengawas pemilu. Beberapa argumentasinya adalah:
Pertama, pemilu adalah urusan publik, baik persiapan, proses,
maupun hasil-hasilnya berimplikasi amat kuat terhadap
perikehidupan/kemaslahatan rakyat banyak; Kedua, kita tidak bisa

112

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2012

membiarkan KPU sendirian dalam menggelar Pemilu, dan jangan
pula peserta Pemilu mengikuti Pemilu sendirian.

Dalam konteks ini maka Pengawas Pemilu (Panwaslu)
diperlukan sebagai sparring partner sehingga dapat tercipta
keseimbangan (balancing) dalam penyelenggaraan Pemilu. Ketiga,
terlalu beresiko bila KPU tanpa kontrol, terlalu beresiko pula bila
peserta pemilu dibiarkan tanpa kontrol, karena bisa saja pelanggaran
dilakukan KPU dan peserta pemilu. Keempat, kecenderungan di
Indonesia khususnya Kabupaten Jepara, selalu saja terjadi
“personalisasi struktur” dan “strukturalisasi personal”. Jangan
biarkan urusan publik menjadi urusan privat. Pemilu tanpa
pengawasan atau tanpa pengawas, sama saja mendorong terjadinya
pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu. Kelima, Pemilu menyangkut
langsung hajat dan hasrat berpolitik bagi mereka yang ingin
berkuasa. Maka begitu pentingnya peran Panwaslu dalam
penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan dasar Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum. Maka dibentuklah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten
Jepara demi kelancaran tugas-tugas kepengawasan Pemilu. Panwaslu
Kabupaten Jepara dibentuk secara langsung oleh Bawaslu Republik
Indonesia melalui tim seleksi (Timsel). Salah satu Timsel dari
Anggota Bawaslu RI yang langsung datang untuk menyeleksi
anggota Panwaslu Kabupaten Jepara yaitu Wahidah Suaib. Tahapan
pendaftaran calon anggota Panwaslu Kabupaten Jepara dimulai dari
tahapan penggumuman, penerimaan berkas pendaftaran, penelitian
administrasi, pengumuman hasil penelitian, tanggapan masyarakat,
pelaksanaan tes tertulis, pengumuman hasil tes tertulis, pelaksanaan
tes wawancara, pengumuman hasil tes wawancara, pelaksanaan uji
kelayakan dan kepatutan serta pengumuman calon anggota Panwaslu
terpilih. Pelaksanaan tes tertulis dan tes wawancara calon anggota
Panwaslu Kabupaten Jepara oleh Wahidah Suaib Anggota Bawaslu
RI yang dilaksanakan di Hotel Jepara Indah. (Wawancara dengan
Mukhlisin : 19 April 2022)

113

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2012

Setelah dilakukan tahapan seleksi calon anggota Panwaslu
Kabupaten Jepara, Bawaslu RI menetapkan calon terpilih Pengawas
Pilbup Kabupaten Jepara yang kemudian dilantik pada 8 April 2011
di Jakarta yaitu sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki, yang terdiri dari M.
Zarkoni, S.Ag., M.Si, Nur Salim, S.Ag., S.Pd, dan Mukhlisin, S.Ag.

Dengan ditetapkannya anggota Panwaslu Kabupaten Jepara,
langkah awal yang dilakukan yaitu melaksanakan rapat pleno
penetapan ketua dan koordinator divisi pada Panwaslu Kabupaten
Jepara. Berdasarkan kesepakatan anggota Panwaslu Kabupaten
Jepara terpilih, dalam rapat pleno telah disepakati sebagai Ketua
adalah M. Zarkoni, S.Ag., M.Si sekaligus sebagai Koordinator
Divisi Organisasi dan SDM. Selanjutnya Nur Salim, S.Ag., S.Pd
sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat.
Dan Mukhlisin, S.Ag sebagai Koordinator Divisi Hukum dan
Penanganan Pelanggaran.

Ketua Panwaslu Jepara M. Zarkoni bersama dengan KPU, Kapolres Kabupaten Jepara, dan
Bupati Kabupaten Jepara saat Talk Show stasiun ProTV. Acara yang disiarkan secara langsung
pada Selasa, 29 November 2011 (Sumber Foto: Laporan Panwaslu Jepara 2012).

Untuk memudahkan koordinasi dengan jajaran pengawas
dibawahnya maka dibentuk koordinator wilayah yang tersebar di 16
Kecamatan. Adapun pembagian wilayah kerja tersebut sebagai
berikut :

114

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2012

No Nama Wilayah Kerja Keterangan

1. Kec. Donorojo Dalam hal-hal
yang bersifat
2. Kec. Keling mendesak dan
3. Kec. Kembang kondisi
1. M. Zarkoni, S.Ag., M.Si 4. Kec. Bangsri tertentu, kerja-
kerja
5. Kec. Mlonggo kepengawasan
6. Kec. Pakisaji di wilayah-
wilayah
1. Kec. Jepara tersebut akan
2. Kec. Tahunan dilaksanakan
2. Nur Salim, S.Ag., S.Pd 3. Kec. Batealit secara kolektif.
4. Kec. Kedung
5. Kec. Karimunjawa

3. Mukhlisin, S.Ag 1. Kec. Pecangaan
2. Kec. Kalinyamatan
3. Kec. Welahan
4. Kec. Mayong
5. Kec. Nalumsari

Panwaslu Kabupaten Jepara dalam kinerjanya didukung oleh
kesekretariatan. Sekretariat sebagai bagian yang integral dari
Panwaslu, memiliki organisasi tersendiri dengan berbagai tugas
pokok dan fungsi dari masing-masing personil yang ada di dalamnya.
Sekretariat Panwaslu Kabupaten Jepara dipimpin oleh seorang
Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu
Kabupaten Jepara atas kinerja dari seluruh jajaran kesekretariatan
yang ada.

Kesekretariatan yang terdapat dalam Panwaslu Kabupaten
Jepara terdiri dari pegawai sekretariat yang berasal dari Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan tenaga profesional. Sesuai dengan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 jumlah
pegawai sekretariat dan tenaga profesional ditetapkan sesuai
kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun pegawai sekretariat Panwaslu Kabupaten Jepara
terdiri dari 4 orang dari unsur PNS dan 4 orang dari unsur Non
PNS. Pembagian tugas pegawai sekretariat Panwaslu Kabupaten
Jepara sebagai berikut :

115

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2012

Unsur PNS

No Nama Jabatan Tugas
Kepala Sekretariat
1. Muhammad Shodiq, Bendahara Sekretariat Memimpin
SE., MM Sekretariat
Tenaga Pendukung
2. Tatik Marwati, A.Md pada Sekretariat Mengatur sirkulasi
Tenaga Pendukung keuangan
3. Muntarno, A.Md pada Sekretariat
Operator komputer
4. Tutik Hayati Maharlika pengelola
administrasi
keuangan

Mengatur surat
menyurat

Unsur Non PNS Jabatan Tugas
No Nama Tenaga Sekretariat Mengatur laporan
1. Tiara Farina Hilda Non PNS kegiatan
Operator komputer
2. A. Cholilurrohman, S.Sy Tenaga Sekretariat pengelola
Non PNS administrasi umum
3. Zaenal Abidin
Tenaga Sekretariat Pengemudi
4. Ahmad Zaenuri Non PNS
Tenaga kebersihan
Tenaga Sekretariat dan pengamanan
Non PNS kantor

Dalam menjalankan tugasnya Panwaslu Kabupaten Jepara
menempati sebuah kantor yang beralamat di Jl. KH Ahmad Fauzan
No 15 Saripan Jepara. Kantor tersebut merupakan bangunan lama
yang dulu pernah dijadikan sebagai kantor partai politik pada masa
orde baru. Untuk menunjang kelancaran tugas dan kewajiban
Panwaslu Kabupaten Jepara telah melakukan upaya pengajuan
fasilitas pemenuhan berbagai fasilitas kepada Pemerintah Daerah
(Pemda). Beberapa barang yang diserahkan oleh Pemda kepada
Panwaslu Kabupaten Jepara adalah gedung/kantor, kendaraan roda
4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua), meja, kursi kantor, telephone
dan fax, meja rapat, meja dan kursi tamu, mesin ketik dan meja
telephone.

116

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2012

Untuk mendukung kinerja pengawasan dalam
penyelenggaraan Pilbup Kabupaten Jepara tahun 2012, Pemda
memberikan dana hibah sebesar Rp. 1.502.510.000,- (Satu Miliar
Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Dana tersebut
dialokasikan untuk kegiatan Panwaslu Kabupaten Jepara, Panwaslu
Kecamatan, Pengawas Lapangan se-Kabupaten Jepara selama
penyelenggaraan Pilbup Kabupaten Jepara tahun 2012. (Laporan
Akhir Panwaslu Kada Jepara Tahun 2012).

Panwaslu Kabupaten Jepara dalam melaksanakan kinerjanya
berkoordinasi dengan lembaga lainnya. Dalam pelaksanaan Pilbup
tahun 2012 Panwaslu Kabupaten Jepara telah melakukan upaya
koordinasi dengan Bupati, DPRD, Dandim, Kapolres, Pengadilan
Negeri, Kejaksaan Negeri, KPU, Bakesbangpol, Satpol PP, Dinas
Perhubungan dan Desk Pemilu Kada. Koordinasi tersebut
dimaksudkan untuk membangun komunikasi yang harmonis dan
sinergis dengan semua stakeholder yang ada. Dengan adanya
hubungan baik tersebut, dapat memberikan kontribusi positif bagi
Panwaslu Kabupaten Jepara dalam menjalankan tugas, wewenang,
dan kewajiban.

Di antara kerjasama yang dilakukan adalah membentuk
Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara
Panwaslu Kabupaten Jepara, Kepolisian Resor Jepara dan Kejaksaan
Negeri Jepara. Dengan adanya kesepakatan dalam Sentra Gakkumdu
tersebut dapat membantu penanganan perkara pelanggaran pidana
Pemilu menjadi lebih cepat, efisien dan efektif. Selain itu akan
tercapai penegakan hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
sesuai dengan prinsip keadilan, yaitu cepat, sederhana dan biaya
ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.

Selain berkoordinasi dengan lembaga pemerintahan,
Panwaslu Kabupaten Jepara juga menjalin hubungan dengan
stakeholder untuk mendukung kelancaran dan memperkuat
pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban dari Panwaslu
Kabupaten Jepara. Beberapa stakeholder yang telah memiliki
hubungan baik diantaranya lembaga swadaya masyarakat, organisasi

117

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2012

kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, dan lembaga lain yang
memiliki keterkaitan baik secara strategis maupun taktis dengan
Panwaslu Kabupaten Jepara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 71
bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan
berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan
penyelenggaraan Pemilu selesai. Dengan demikian masa periode
jajaran Panwaslu Kabupaten Jepara tahun 2012 yaitu selama 1 (satu)
periode penyelenggaraan Pilbup tahun 2012 tersebut. Hal itu
dikarenakan pengawas pemilihan di tingkat Kabupaten masih
bersifat ad-hoc (sementara).

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2012, Panwaslu Kada masih menggunakan anggaran
dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp.
1.502.510.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus
Sepuluh Ribu Rupiah). Dengan anggaran dana hibah tersebut
honor/gaji Ketua Panwaslu Kabupaten Jepara tahun 2012 sebesar
Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Anggota
sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Pada penyelenggaraan
Pilbup Kabupaten Jepara Tahun 2012 jajaran pengawas masih
belum mendapat tunjangan dan jaminan kesehatan.

Dalam pengawasan pelaksanaan Pilbup Kabupaten Jepara
Tahun 2012, secara hirarkis struktural, terdapat beberapa tingkatan
pengawas pemilu dibawah Panwaslu Kabupaten Jepara yang terdiri
dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kada
Kecamatan) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Secara definitif
dapat dideskripsikan bahwa Panwaslu Kada Kecamatan dibentuk
oleh Panwaslu Kada Kabupaten dan bertugas untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah Kecamatan. Sedangkan
PPL dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan dan bertugas untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kelurahan/desa.
Sebagaimana Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan

118

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2012

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 menyebutkan
bahwa jumlah anggota Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang
dan jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap
desa/kelurahan sebanyak 1 (satu) orang. Dengan demikian sesuai
dengan statistik Kabupaten Jepara, jumlah anggota Panwaslu
Kecamatan se-Kabupaten Jepara adalah 48 orang yang tersebar di 16
Kecamatan. Adapun jumlah Pengawas Pemilu Lapangan sebanyak
194 orang yang tersebar di 194 desa/kelurahan di Kabupaten Jepara.

C. Peristiwa Menarik dalam Pilbup Jepara Tahun 2012
a. PHPU di Mahkamah Konstitusi
Pada Pilbup Kabupaten Jepara Tahun 2012 terdapat
peristiwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang
diajukan oleh Pemohon pasangan calon Nur Yahman, SH dan H.
Aris Isnandar, ST pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2012
dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor
51/PAN.MK/2012 dan diregistrasi pada hari Rabu tanggal 15
Februari 2012 dengan Nomor 5/PHPU.DX/2012. Dengan
memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk
memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk
menyelenggarakan pemungutan suara ulang di semua Tempat
Pemungutan Suara (TPS).
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara perlu diulang
dengan alasan proses pemilihan sudah diawali dengan
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak termohon,
KPU Jepara dan pihak terkait, pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Jepara terpilih, H. Ahmad Marzuki, SE dan Dr. H.
Subroto, SE., MM. Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh
Pemohon terkait perkara permohonan PHPU Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara diatas, Mahkamah
Konstitusi dengan Putusan Nomor 5/PHPU.D-X/2012
menyatakan : “Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya”.

119

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2012

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD
selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono,
Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria
Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-
masing sebagai anggota. Pada hari Rabu, 29 Februari 2012. Dan
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Senin, 5 Maret 2012, oleh sembilan
Hakim Konstitusi dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon/kuasanya, Termohon/ kuasanya, dan Pihak
Terkait/kuasanya. (Mahkamah Konstitusi, Putusan Putusan
Nomor 5/PHPU.D-X/2012, 2012 : 1-97)

b. Diduga Penggrebekan Kantor Panwaslu, Ternyata Bukan

Terdapat satu kisah unik dan menarik pada pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2012, yaitu adanya penggrebekan
puluhan orang ke kantor Panwaslu Jepara. Peristiwa tersebut
terekam oleh CCTV yang terpasang di kantor Panwaslu Jepara.
penggrebekan tersebut diketahui dari pantauan langsung pihak
kepolisian melalui CCTV online.

Melihat peristiwa tersebut pihak Kepolisian Resor Jepara
segera menerjunkan 1 (satu) pleton pasukan menggunakan mobil
dalmas untuk mengamankan situasi. Sesampainya di kantor
Panwaslu Jepara pihak kepolisian menemui anggota Panwaslu
Jepara Mukhlisin untuk menanyakan bagaimana situasi yang
terjadi. Setelah terkonfirmasi, ternyata peristiwa tersebut
bukanlah penggrebekan kantor Panwaslu melainkan tamu
undangan yang datang berbondong-bondong ke rumah warga
yang sedang mempunyai hajat pernikahan. Sebagaimana
disampaikan mukhlisin saat diwawancarai bahwa rumah warga
tersebut bertempat persis di belakang kantor Panwaslu Jepara.
Setelah terkonfirmasi bahwa bukan penggrebekan kantor
Panwaslu Jepara pihak kepolisian melanjutkan patroli

120

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2012

pengamanan kondusifitas daerah. Kesigapan pihak kepolisian
dalam melakukan pengamanan Pilbup Jepara patut diapresiasi.
Hal ini dibuktikan dengan datangnya 1 pleton pasukan untuk
memastikan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

D. Profil Anggota Panwaslu Kabupaten Jepara Tahun 2012

M. Zarkoni, S.Ag., M.Si.
Ketua sekaligus Koordinator Divisi

Organisasi dan SDM Panwaslu Jepara tahun
2012, lahir di Jepara 7 Mei 1973 dan tinggal di
RT. 02 RW. 04 Desa Krasak Kecamatan
Pecangaan. Sejak tahun 2007, Pria kalem ini
selalu terlibat sebagai anggota Panwaslu
Kabupaten, terhitung empat kali menjadi
anggota Panwaslu hingga tahun 2012, dimulai
sebagai anggota Panwaskab Pilkada 2007, kemudian Pilgub Jateng
2008, dan Pemilu 2009.
Pendidikan formal dimulai dari MI. Masalikil Huda Tahunan
Jepara lulus tahun 1985, MTs. Masalikil Huda Tahunan Jepara lulus
tahun 1989, dan di MAN 1 Kudus lulus tahun 1992. Kemudian
melanjutkan ke Fakultas Syari’ah INISNU Jepara lulus tahun 2000,
dan menyelesaikan Magister llmu Politik (MIP) di UNDIP Semarang
tahun 2012.
Pasca lulus kuliah bersama-sama dengan teman aktivis
kampus dan pesantren di Jepara membentuk LSM Forum Studi
Agama dan Sosial (FSAS) Jepara, dan ia dipercaya sebagai Direktur
Eksekutif pada Periode 2005-2008.

121

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2012

Nur Salim, S.Ag., S.Pd.

Lahir di Jepara pada 10 Agustus 1973.
Koordinator Divisi Pengawasan dan
Hubungan Masyarakat Panwaslu Kabupaten
Jepara Tahun 2012 ini, bertempat tinggal di
RT. 03 RW. 03 Desa Ngabul Kecamatan
Tahunan. Laki-laki ini berlatar belakang
pendidikan Sarjana (S1) Agama, dan Sarjana
Pendidikan. Ia juga pernah menjadi anggota
Panwas Pilbup Jepara pada Tahun 2006-2007 dan sebagai Ketua
Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
tahun 2008.

Sebelumnya ia sebagai wartawan dari lembaga SKM
Demokratis. Pria yang punya hobi membaca ini merupakan lulusan
dari INISNU Jepara yang sekarang menjadi UNISNU Jepara. Ia juga
pernah menimba Ilmu di MTs dan MA Walisongo Pecangaan. Ia
merupakan sosok yang organisatoris. Terbukti banyak
organisasi yang ia ikuti mulai dari Senat Mahasiswa Indonesia
INISNU Jepara 1993-1994 (sekarang BEM) dan Kepramukaan
di tinggkat Kampus sampai Dewan Kerja Cabang Jepara.
Kemudian ia pernah menjadi Wakil Sekretaris GP ANSOR
Jepara.

Mukhlisin, S.Ag.

Lahir di Pati pada 4 Februari 1972,
sebagai Koordinator Divisi Hukum dan
Penanganan Pelanggaran Panwaslu
Kabupaten Jepara Tahun 2012. Ia bertempat
tinggal di RT 03 RW 03 Tahunan Jepara.
Memiliki latar belakang pendidikan SD
Kuryokalangan 02 Gabus Pati, MTs Tuan
Sokolangu Gabus Pati, MA Darul Ma’la
Winong Pati, dan Sarjana (S1) di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

122

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2012

Pengalaman kepemiluan salah satunya yaitu pernah menjadi
Petugas Pemantau Lapangan (PPL) Desa Tahunan pada Pemilihan
Umum tahun 2004. Selain kepemiluan ia juga aktif dalam organisasi,
diantaranya pernah mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
bernama Forum Desa (Fordes) Kuryokalangan Pati.

123

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2012

DAFTAR PUSTAKA
Pemerintah Indonesia, 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggara Pemilu, Jakarta.
Konstitusi, M. 2012. Putusan. Putusan Nomor 5/PHPU.D-X/2012, 1-97.
Mukhlisin. 2022,. Penulisan Buku Sejarah Pengawas Pemilu, Hasil

Wawancara Pribadi: 18 Februari 2022
Wikipedia, 2022,. Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009. Retrieved maret

15, 2022, from wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/
Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2009, diakses pada 18
Januari 2022)
Zarkoni, M., Mukhlisin, & Salim, N., 2012, Laporan Akhir Pengawasan
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2012. Jepara: Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2012.

124

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

TAHUN 2013 DI JEPARA

A. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah Tahun 2013
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa
Tengah 2013 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013
untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
periode 2013–2018. Dalam Pilgub Jawa Tengah 2013, diikuti oleh
tiga calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pertama,
Petahana Bibit Waluyo maju didampingi Sudijono Rektor
Universitas Negeri Semarang. Kedua, PDIP mengusung Ganjar
Pranowo yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
bersama dengan Heru Sudjatmoko yang merupakan Bupati
Purbalingga. Ketiga, Hadi Prabowo merupakan Sekretaris Daerah
Jawa Tengah yang maju bersama Bupati Sumedang, Don
Murdono.
Dari ketiga pasang kandidat yang bersaing dalam Pilgub
Jawa Tengah 2013 ini, semuanya diusung dari partai politik, tidak
ada pasangan calon yang dari independen. Pasangan calon Bibit
Waluyo/Sudijono (BISSA) diusung oleh Partai Demokrat, Partai
Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Kemudian, pasangan
calon Ganjar Pranowo/Heru Sudjatmoko (GAGAH) diusung oleh
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sedangkan,
pasangan calon Hadi Prabowo/Don Murdono (HP-DON)
diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra,
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai
Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). (Wikipedia Indonesia,
diakses: 8 April 2022).

125

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

Jumlah Tempat Pemungutan Susara (TPS) dalam
pelaksanaan Pilgub 2013 di Kabupaten Jepara terdapat 1.806 TPS.
Sedangkan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 837.359
terdiri dari 416.639 laki-laki dan 420.720 perempuan. Sesuai dengan
keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah pada 4 Juni 2013. Hasil
rekapitulasi akhir Pilgub Jawa Tengah 2013 dimenangkan oleh
pasangan Ganjar Pranowo/Heru Sudjatmoko (GAGAH) yang
diusung oleh PDIP dengan perolehan suara sebesar 6.962.417
(48,82%). Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pilgub Jawa
Tengah 2013 di Kabupaten Jepara. Perolehan suara tertinggi adalah
pasangan calon GAGAH dengan total suara sebanyak 135.043.
Berikutnya di ikuti pasangan BISSA berjumlah 122.043 dan
terendah pasangan HP-DON dengan perolehan suara sebanyak
101.114. (Website KPU Jepara lama, diakses: 8 April 2022).

Foto : Panwaslu Jepara saat melakukan pengawasan rekapitulasi Pilgub Jateng 2013
(Sumber: Laporan Panwaslu 2013)

Pada gelaran Pilgub Jawa Tengah 2013, tahapan
penyusunan daftar pemilih dimulai dari Daftar Penduduk Potensial
Pemilih Pemilihan (DP4) yang didapatkan melalui Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya data tersebut diberikan kepada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah pada
tanggal 25 November 2012. Data kemudian oleh KPU Jepara

126

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

diteruskan ke 16 kecamatan dan 195 kelurahan/desa di Kabupaten
Jepara, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran.

Adapun tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pilgub Jawa
Tengah 2013, dilakukan dengan pencocokan dan penelitian (coklit)
terhadap daftar pemilih. Pelaksanaan coklit dimulai tanggal 6
Januari 2012 sampai dengan 4 Februari 2012. Proses ini dilakukan
oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibantu oleh Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Setelah data pemilih dicoklit
oleh PPDP, selanjutnya DP4 dilakukan perbaikan untuk menjadi
Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan pada 9 Februari
2013 sampai 1 Maret 2013. Pengumuman tersebut di pasang pada
papan pengumuman desa oleh PPS, dan tempat-tempat umum
yang mudah dibaca oleh masyarakat.

Setelah DPS diumumkan kepada publik, tahapan
dilanjutkan menyusun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang
dilaksanakan pada 2-4 Maret 2013 dan diumumkan pada 5-7 Maret
2013. Proses berlanjut pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) yang berlangsung mulai tanggal 8-31 Maret 2013. Proses
penyusunan DPT dilakukan dengan menggabungkan DPS dan
DPTb yang telah ditetapkan sebelumnya.

Foto : Anggota Panwaslu Jepara saat melakukan klarifikasi kepada pelapor (Sumber:
Laporan panwaslu 2013).

127

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

Secara resmi DPT ditetapkan oleh KPU Jepara pada 1
April 2013 dan diumumkan pada 2-4 April 2013. Rekapitulasi
jumlah pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
pada 5-7 April 2013, dan rekapituasi oleh KPU Jepara pada 11-12
April 2013. Adapun Jumlah DPT yang ditetapkan berjumlah
837.359 dengan rincian laki-laki 416.639 dan perempuan 420.720.
(Laporan Pengawasan Pilgub Jawa Tengah 2013, Panwaslu Jepara:
2013).

Pada pelaksanaan Pilgub Jawa Tengah 2013 tahapan
kampanye dilaksanakan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum
pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini berdasarkan pada Pasal 75
Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004. Sedangkan untuk tim kampanye
dibentuk sesuai dengan Pasal 75 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004
yaitu kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk
oleh pasangan calon bersama partai politik atau gabungan partai
politik yang mengusulkan pasangan calon.

Pengawasan Kampanye dilakukan oleh Panitia Pengawas
Pemilihan Umum (Panwaslu) Jepara tahun 2013 sebagai upaya
untuk memastikan dan menjamin semua peserta Pilgub
mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama serta sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan
ini juga sebagai upaya pencegahan agar pelanggaran dan
penyimpangan terhadap peraturan tidak terjadi. Berikut adalah
daftar Pengawasan Kampanye yang telah dilakukan oleh Panwaslu
Kabupaten Jepara tahun 2013:

No. Paslon Waktu dan Tempat Kegiatan
1. HP-DON
Hari Jumat tanggal 10 Mei Kampanye
2013 Pukul 09.30 WIB di Simpatik di
Pasar Mayong Pasar

Hari Jum'at tanggal 10 Pengajian
Pengajian Umum Mei 2013 Umum
Pukul 10.00 WIB di Halaman
rumah Rofianah RT 08 RW
III Desa Troso Kecamatan
Pecangaan

128

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

Hari Jum'at tanggal 10 Mei Kampanye
2013 Pukul 11.15 Simpatik di simpatik di
Pasar WIB di Pasar Jepara I Pasar

Hari Jum'at tanggal 10 1 Pengajian
Pengajian Umum Mei 2013 Umum dan
Pukul 13.00 WIB dan Istighosah
Istighosah di halaman rumah
KH. Muiz RT.03/06 Desa
Banjaragung Kecamatan
Bangsri Kabupaten Jepara

Hari Jum'at tanggal 10 Silaturrohim
Silaturrohim Mei 2013 Pukul Ulama Jepara
14.30 Ulama Jepara WIB di
rumah KH. Ubaidillah Desa
Bandungharjo Kecamatan
Donorojo

2 GAGAH Hari Sabtu, 11 Mei 2013 Kampanye

Pukul 14.00 WIB di Gedung Pertemuan

Haji Jepara Terbatas

3 BISSA Hari Selasa, 21 Mei 2013 Kampanye
Pukul 14.00 WIB di Aula Tatap Muka
DPD Golkar Jepara dan Dialog

B. Profil Kelembagaan Panwaslu Kabupaten Jepara Tahun 2013

Untuk menunjang kinerja pengawasan di level
Kabupaten/Kota, dibentuklah Pengawas Pemilihan Umum, atau
yang (pada waktu itu) di singkat sengan Panwaslu. Badan ad hoc ini
Pada tahun 2013 menyelenggarakan Pilgub Jawa Tengah 2013 .

Di Kabupaten Jepara sendiri terdapat Panwaslu yang
bersifat ad hoc. Proses pembentukan Panwaslu Kabupaten Jepara
diawali dari tahap pendaftaran dan seleksi yang dilaksanakan pada
tanggal 4-6 Oktober 2012. Adapun tahapan berikutnya adalah
penerimaan berkas pendaftaran, penelitian administrasi,
pengumuman hasil penelitian, tanggapan masyarakat, pelaksanaan
tes tertulis, pengumuman hasil tes tertulis, pelaksanaan tes
wawancara, pengumuman hasil tes wawancara, pelaksanaan uji

129

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

kelayakan dan kepatutan, serta pengumuman calon anggota
Panwaslu terpilih.

Calon terpilih selanjutnya mengikuti kegiatan pelantikan
dan pembekalan pada Senin-Rabu (12-14 November 2012) di
Hotel Quest Kota Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh 105 peserta
Panwaslu Kabupaten/Kota. (Laporan Kinerja Panwaslu, Jepara:
2013).

Foto : Proses seleksi Pangawas Pemilu tingkat Kecamatan pada Pelaksanaan Pilgub Jateng
2013 (Sumber: Laporan Panwaslu 2013).

Undang-undang No. 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa
anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 orang, Panwaslu
Kecamatan (Panwascam) sebanyak 3 orang, Pengawas Pemilu
Lapangan (PPL) sebanyak 1 orang dan paling banyak 5 orang yang
disesuaikan dengan sebaran TPS. Sesuai statistik jumlah anggota
Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Jepara terdapat 48 orang
tersebar di 16 Kecamatan. PPL sebanyak 585 orang tersebar di
195 desa.

Pada Pilgub tahun 2013 di Kabupaten Jepara, terpilih tiga
orang anggota Panwaslu Kabupaten Jepara yaitu Nur Salim, S.Ag.,
S.Pd, M. Zarkoni, S. Ag. M.Si, Arifin, S.Ag., M.S.I. Dengah
mekanisme rapat Pleno antar anggota maka Nur Salim, S.Ag., S.Pd

130

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

terpilih sebagai ketua dan dua lainnya sebagai anggota. Dari ketiga
anggota Komisioner masing masing masuk dalam tiga divisi
sebagai berikut:

No. Nama Divisi
1 Nur Salim, S.Ag., S.Pd. Pengawasan dan Hubungan
antar Lembaga
2 M. Zarkoni, S.Ag. M.Si Kelembagaan dan Sumber
Daya Manusia (SDM)

3 Arifin, S.Ag. M.S.I. Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

Kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten Jepara 2013
berada di Jl. KH. Ahmad Fauzan No.15, Saripan, Kec. Jepara, Jawa
Tengah 59414. Dalam rangka mendukung kinerja tugas dan
kewajiban pengawasan Pilgub Jawa Tengah 2013, Panwaslu
Kabupaten Jepara memperoleh anggaran dari APBN. Dari
anggaran tersebut Panwaslu Kabupaten beserta Panwaslu
Kecamatan dan PPL melaksanakan tugas sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Foto : Kantor sekretariat Panwaslu Kabupaten Jepara pada Pelaksanaan Pilgub Jateng 2013
(Sumber: Laporan Panwaslu 2013).

Dalam bingkai organisasi berdasarkan jabatan, maka
Panwaslu Kabupaten Jepara terdiri dari Ketua, Anggota, Kepala

131

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

Sekretariat dan pegawai sekretariat yang berasal dari Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan tenaga profesional. Masing-masing jabatan
dalam susunan organisasi yang ada, memiliki wilayah dan bidang
kerja sesuai divisi dan saling terkait atara satu sama lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Perbawaslu) Nomor 30 Tahun 2009, jumlah pegawai
sekretariat dan tenaga profesional ditetapkan sesuai dengan
kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Berikut adalah pembagian tugas pegawai sekretariat Panwaslu
Kabupaten Jepara dari unsur Pegawai Negeri Sipil:

No Nama Jabatan Tugas

1 Adi Winarto, SE., MM Ketua Memimpin
Sekretariat Sekretariat

2 Indah Trisari Ujianti, Bendahara Mengatur
S.Sos., MM sirkulasi
keuangan

3 Zaenal Arifin, SH. Staf Divisi Operator dan
Penanganan mengelola
Pelanggaran administrasi
dan
Penyelesaian
Sengketa

4 Farah Laili Zahara, S.IP Staf Divisi Mengatur
Kelembagaan surat
dan SDM menyurat

5 Rohyadi, S.Sos Staf Divisi Mendokumen
Pengawasan tasikan semua
dan kegiatan
Hubungan Panwaslu
Antar
Lembaga

Selain pegawai sekretariat dari unsur PNS, dalam susunan
organisasi sekretariat Panwaslu Kabupaten Jepara terdapat 8 orang
pegawai Non PNS yang bekerja sesuai bidang pekerjaannya.

132

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

Terdiri dari 3 pelaksana teknis, 1 Driver, 1 Cleaning Service, 1
Teknisi, 1 Keamanan kantor, dan 1 Penyaji. Tenaga sekretariat ini
bertugas membantu kesekretariatan dalam menjalankan tugas dan
kewajiban yang diperintahkan oleh Kepala Sekretariat maupun
anggota Panwaslu Kabupaten Jepara.

Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan dalam
penyelenggaraan Pilgub Jawa Tengah tahun 2013, Panwaslu Jepara
didukung dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
sebesar Rp. 2.898.932.143,-. Dana tersebut dialokasikan untuk
Panwaslu Kabupaten Jepara, Panwascam, PPL se Kabupaten
Jepara. Realisasi dana tersebut dibuatkan laporan pertanggung
jawaban keuangan untuk setiap bulannya. (Laporan Pengawasan
Pilgub 2013, Panwaslu Jepara: 2013).

Menjadi Panwaslu Pilgub Jawa Tengah 2013 di Kabupaten
Jepara, Ketua diberi honor sebesar Rp. 2,5 juta perbulan dan
anggota sebesar Rp. 2 juta. Saat itu, tidak ada tunjangan maupun
jaminan kesehatan untuk ketua maupun anggota Panwaslu. Untuk
staf dari unsur PNS sendiri sifatnya hanya diperbantukan, sehingga
perbulan menerima honor sebesar Rp. 500 ribu, sedangkan untuk
staf non PNS bekerja secara penuh waktu dengan honor Rp. 1,8
Juta perbulan. Adapun honor Panwascam untuk Ketua sebesar Rp.
1 juta dan anggota Rp. 750 ribu, serta PPL Rp. 400 ribu. (Arifin,
Wawancara: 6 April 2022).

Saat pelaksanaan Pilgub tahun 2013 belum terdapat
Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), sehingga secara
hierarkis tugas pengawasan di TPS dilakukan oleh PPL. Adapun
hubungan kinerja antara Panwaslu Kabupaten, Panwaslu
Kecamatan, dan PPL memiliki hubungan intruksi dan koordinatif.

Pada tahun 2013 Panwaslu Kabupaten Jepara dalam
melaksanakan tugasnya mendapatkan fasilitas dari Pemerintah
Daerah (Pemda) Jepara berupa kendaraan Minibus berjumlah 1
buah, bermerk Toyota Kijang SPR SH/KF70 tahun 1999 berwarna
silver dengan nomor Polisi K-25-C. Selain itu juga terdapat
kendaraan bermotor Honda/Win MCB berwarna hitam tahun

133

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

2004 dengan Nomor Polisi K9761JC dengan STNK atas nama
Pemerintah Kabupaten Jepara. Untuk menunjang kinerja
kesekretariatan Panwaslu Kabupaten Jepara mendapat fasilitasi dari
Pemda Jepara berupa Gedung/Kantor, telepon dan fax 1 unit, 2
unit komputer dan LCD, 2 unit printer, 1 unit mesin ketik manual,
1 unit Tv 21 Inch, filling kabinet 1 buah, 2 buah almari arsip, kursi
taman 2 stel, kursi lipat 20 buah, kursi staf 11 buah, kursi putar 7
buah, meja 1 biro berjumlah 2 buah, meja setengah biro 10 buah,
meja p 4 buah, meja oval 1 buah, meja telepon 1 buah, meja
computer 2 buah, serta dispenser 1 buah.

C. Peristiwa Menarik dalam Pilgub Jawa Tengah Tahun 2013 di
Kabupaten Jepara
1. Masa Tenang Belum Steril APK Kampanye masih
Terpasang di Sejumlah Ruas Jalan
Memasuki hari ke dua masa tenang Pilgub Jawa Tengah
2013 pada 24 Mei 2013, sejumlah poster pasangan calon masih
terpasang di sejumlah titik ruas Jalan desa dan kecamatan.
Termasuk poster Cagub Hadi Prabowo – Don Murdono dan
pasangan Gajar Pranowo – Heru Sudjatmoko masih terpasang.
Selain itu pemasangannya juga menyalahi aturan, dipaku pada
pohon dan diikat pada tiang listrik. (APK Belum Turun, Jepara
Bumi Kartini: 8 April 2022).

Foto : Beberapa APK yang masih terpasang sebelum ditutunkan Panwaslu Jepara
(Sumber: Kliping Jepara Bumi Kartini)

134