Historia Pengawasan Pemilu di Kota Ukir Jepara

Pemilihan Umum Tahun 2019

235

Pemilihan Umum Tahun 2019

236

Penutup

PENUTUP

Pengawasan Pemiluhan Umum (Pemilu) bertujuan untuk
menjamin terselenggaranya Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, adil, dan berkualitas. Pengawasan tersebut dilakukan
untuk memastikan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan
secara menyeluruh. Kerja-kerja pengawasan penting untuk mengawal
penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, yang bertujuan untuk menciptakan
Pemilu yang demokratis. Pengawas melakukan upaya pencegahan,
pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa
proses guna mewujudkan demokrasi yang berkualitas, berintegritas dan
bermartabat.

Pemilu melambangkan kewibawaan negara karena kualitas
demokrasi suatu negara terlihat pada dinamika penyelenggaraan
Pemilunya. Komitmen dalam rangka menjaga serta merawat demokrasi
harus tercermin pada perilaku penyeleggara dan warga negara yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan. Maka dari itu kerja-kerja
pengawasan turut memberikan sumbangsih untuk merawat demokrasi
sesuai dengan ketentuan.

Dalam buku sejarah pengawas ini, memberikan gambaran pola
pengawasan dan penanganan pelanggaran saat itu. Hal ini penting bagi
penyelenggara Pemilu maupun pembaca agar dapat mengilhami hal
positif dan meninggalkan hal yang negatif dalam buku ini. Bagi Bawaslu
ini adalah momen mengabadikan peristiwa masa lalu untuk menghargai
kerja-kerja pengawasan, kemudian membaca makna kelembagaan,
penyelengagraan Pemilu dan biografi tokoh-tokoh akan memberi
inspirasi bagi pembacanya. Sebagai buku yang memuat sejarah tentunya
pembaca dapat menjadikannya sebagai panduan moral dan politik serta
sarana mengenal lebih dekat kepada pengawas Pemilu.

Kemudian yang tak kalah penting pelaksanaan Pemilu maupun
Pilkada dengan dinamikanya namun membutuhkan partisipasi dari

235

Penutup

masyarakat, mengingat terdapat potensi pelanggaran dalam setiap
tahapannya. “Hari ini adalah sejarah dikemudian hari” merupakan sebuah
kalimat dari tim penulis, maka peristiwa atau hal yang penting hari ini
perlu untuk didokumentasikan atau diabadikan mengingat hal itu akan
berguna dikemudian hari.

Setelah proses penerbitan buku ini, Bawaslu Kabupaten Jepara
mendapatkan hal-hal baru dan pembelajaran. Baik dalam penggalian
data sejarah, penulisan sejarah, serta pentingnya berbenah dalam hal
data dan informasi. Maka ke depan setelah menulis buku ini kami ingin
melakukan beberapa hal seperti:

 Menggandakan semua laporan akhir pengawasan Pemilu/Pilkada
di masa lampau, yang akan menjadi arsip sejarah Bawaslu.

 Mengumpulkan dokumentasi gambar dan video di masa lampau.
 Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengumpulan data dan

dokumen sebagai sumber informasi sejarah.
 Memperbaiki susunan penulisan laporan akhir setiap tahunnya,

sehingga bisa dijadikan data sejarah kedepannya.
 Mengupdate data dan informasi secara berkala di portal PPID

Bawaslu.
 Mendisiplinkan kliping media online dan cetak.
 Selain itu, terkait produk publikasi Bawaslu Jepara akan tetap

menerbitkan karya cetak berupa Buletin dan buku-buku
bertemakan pengawasan Pemilu.

Dalam penulisan buku ini, penulis memahami bahwa masih
banyak kekurang data-data penunjang, sehingga perlu kiranya menjadi
perbaikan pada penulisan sejarah Bawaslu Kabupaten Jepara
kedepannya. Penulisan sejarah kali ini memberikan gambaran kepada
lembaga saat ini untuk senantiasa memperbaiki data-data yang dimiliki
agar pencatatan sejarah di masa mendatang lebih akurat dan dapat
diterima keabsahannya.

Kami belajar, dalam penulisan buku terdapat poin-poin penting
yang perlu diperhatikan dalam menulis buku sejarah Bawaslu kabupaten
kedepannya. Point-point tersebut tentu saja dapat menunjang keabsahan
data sejarah yang sedang digali, karena seringkali data narasumber

236

Penutup

terkendala human eror dan terbatasnya ingatan manusia. Apalagi Ketika
Narasumber sudah sulit dihubungi, pindah tugas, atau bahkan sudah
meninggal. Setidaknya terdapat cadangan informasi yang dapat digali
dan dijadikan sumber sejarah. Data-data yang perlu diperbaiki tersebut
seperti data di luar lembaga, merinci laporan kegiatan, kliping media,
foto kegiatan, serta penentuan narasumber yang sesuai.

Di era yang serba difitalisasi seperti ini, pencatatan sejarah lebih
dipermudah karena keberadaan internet, banyak data-data yang penulis
temukan justru bersumber dari repost berita oleh media-media lokal di
sosial media. Untuk itu kendala terbesar adalah pencatatan sejarah
dimana internet dan sosial media belum terlalu banyak digunakan
seperti saat ini, khususnya sejarah tahun 2009 ke bawah.

Setelah perjalanan panjang menyelesaikan tulisan ini, penulis
menyadari pentingnya membuat laporan pengawasan sedetail mungkin
dan se-obyektif mungkin. Musabab banyak data-data sejarah kami
temukan memang dari buku catatan pengawasan, dan kesulitan juga
kami temukan ketika catatan pengawasan tidak lengkap dan sifatnya
hanya narasi yang normatif. Pembuatan laporan akhir di Bawaslu
kedepan, hendaknya berisi data-data yang mudah dibaca, bukan
kumpulan Formulir model A yang dijadikan satu, yang sifatnya normatif
dan boros halaman. Setelah membaca beberapa laporan akhir, kami
mengetahui banyak perbedaan antara laporan tahun yang satu dengan
yang lainnya. Perbedaan tesebut berada di penyajian data yang telah
penulis singgung. Data-data yang penulis maksud adalah berupa grafik,
tabel, dan angka yang dibuat ringkas, sehingga mudah disimpulkan.

Selain data, keberadaan kliping media memiliki peran yang tak
kalah besar. Hal ini kami temui saat menulis sejarah Panwas tahun 2004
dan 2007, pada tahun itu laporan dilampiri kliping media yang membuat
tebal laporan. Karena masih berusia muda, mungkin Panwas kala itu
pencatatan laporan akhir hanya berupa laporan pengawasan, tetapi di
tahun 2022 ini, Bawaslu telah membagi laporan ke beberapa Divisi.
Sehingga kliping media bisa dilampirkan di laporan hukum, humas, data
informasi untuk menjadi dokumentasi lembaga selama mempersiapkan
Pemilu maupun Pilkada yang akan digelar. Kliping media ini cukup

237

Penutup

penting, karena kita mengetahui sejarah Panwas dari kacamata media.
Sehingga kita bisa membandingkan data sejarah yang disampaikan
narasumber. Selain itu bisa juga menjadi pelengkap apabila terdapat
kejadian menarik yang tidak tercatat di laporan akhir yang dimiliki
Bawaslu.

Selanjutnya ada poin penting lain yang bisa kami catat, yaitu
data di luar lembaga. Dalam penulisan buku ini, banyak data dari luar
lembaga yang kami tambahkan sebagai pelengkap tulisan sejarah yang
kami susun. Seperti data-data kepemiluan, banyak yang kami sandingkan
dengan data KPU Kabupaten Jepara. Meskipun di Panwas kami
mencatat data pengawasan, hal-hal detail seperti daftar pemilih, jumlah
laki-laki perempuan, data TPS, atapun sekedar data suara sah dan tidak
sah, terkadang terlewat dari catatan laporan akhir Panwas. Apalagi dari
ingatan exs-anggota Panwas, tentu data sedetail itu sulit untuk diingat.

Foto-foto dokumentasi menjadi perhatian kami saat membuka
catatan dan laporan akhir Panwas di masa lampau. Kerapkali foto-foto
ini tidak dibubuhkan di laporan akhir, sehingga kami kesulitan
menggambarkan keadaan Panwas tersebut. Misalnya foto kantor, foto
anggota saat bertugas, tidak banyak yang kami temukan. Apalagi saat
Panwas masih belum menjamur smartphone, belum familiar terhadap
cloud dan drive serta fasilitasi computer dari Pemereintah Daerah yang
telah ditarik kembali. Hal ini sangat menyulitkan penggalian
dokumentasi foto yang menggambarkan peristiwa di masa lampau.
Dokumentasi justru banyak penulis temukan dari kliping-kliping media
masa lampau, dan sosial media anggota Panwas, maupun Panwascam.
Ini bisa menjadi catatan penting yang bisa kami perbaiki pada lembaga
kedepannya. Disiplin dalam menata file-file gambar dokumentasi
kegiatan, menata kembali kliping media cetak maupun online yang
mengabarkan kegiatan pengawasan, memback-up data gambar di cloud
atau drive, serta mengupdate tiap kegiatan dengan gambar sedetail
mungkin.

Terakhir, Pencatatan sejarah ini merupakan tugas mulia yang
hendaknya dilaksanakan sematang mungkin, kami sadari keterbatasan
waktu yang kami miliki, membuat karya ini masih banyak kekurangan.

238

Penutup

Saran kami untuk pencatatan sejarah di masa mendatang adalah
menambah waktu persiapan penulisan lebih matang, sebab yang paling
penting dalam penulisan buku ini adalah riset awal serta pengumpulan
data mentah. Semakin panjang persiapan, harapannya data yang
terkumpul semakin detail dan bisa menggambarkan sejarah Panwas di
masa lampau secara utuh dan komprehensif. Selain itu juga penggalian
informasi narasumber hendaknya dilakukan dari berbagai sudut
pandang, tidak hanya satu narasumber per periodenya, terlebih anggota
secara utuh. Karena keterbatasan waktu, kami belum bisa melakukannya
secara maksimal. “Maksud Hati Memeluk Gunung, Apalah Daya Tangan
Tak Sampai”

239

Penutup

240

Epilog

HAKIKAT SEJARAH PENGAWAS PEMILU
BAGI MASYARAKAT

Abhan, S.H., M.H.
(Ketua Bawaslu Republik Indonesia Periode 2017-2022)

Sejarah lembaga Pengawas Pemilu cukup panjang dimulai dari
sebagai lembaga yang bersifat ad hoc hingga menjadi lembaga yang
permanen bernama Bawaslu di tingkat Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota, keberadaan lembaga pengawas Pemilu hadir dengan
tujuan untuk memastikan terselenggaranya tahapan Pemilu maupun
Pemilihan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kerja-kerja
pengawasan penting guna mengawal penyelenggaraan Pemilu dan
Pemilihan berjalan secara demokratis. Melalui kerja-kerja pencegahan,
pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa
proses diharapkan dapat mewujudkan tujuan tersebut.

Kerja pengawasan ingin memastikan dilaksanakannya tahapan
Pemilu maupun Pemilihan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Karena kualitas demokrasi dapat dilihat pada dinamika
penyelenggaraan pemilunya. Komitmen dalam menjaga serta merawat
demokrasi tercermin pada tugas dan wewenang pengawas.

Buku Historia Pengawas Pemilu di Kota Ukir Jepara bisa menjadi
salah satu sumber pengetahuan dan media untuk menelusuri sejarah
kelembagaan pengawasan yang terjadi di Jepara dari masa ke masa, bagi
generasi selanjutnya sebagai pelajaran dan pengalaman penting
menapaki masa mendatang. Hal ini juga sebagai sarana mengenal lebih
dekat kepada pengawas Pemilu. Peristiwa hari ini adalah sejarah maka
peristiwa atau hal yang penting perlu untuk diabadikan mengingat hal
itu akan berguna dikemudian hari dalam menunjang akurasi dan
keabsahan data.

241

Epilog

Pemilu dan Pemilihan setiap masa memiliki karakter masing-
masing baik penyelenggaraan tahapan dan pesertanya. Buku ini
menyajikan fakta sejarah pengawasan yang bisa menjelaskan setiap masa
periode Pemilu dan Pemilihan.

Catatan Penting dalam Perjalanan Pengawasan Pemilu

Sejarah pengawas Pemilu dan Pemilihan dari satu periode
Pemilu ke Pemilu menunjukkan semakin kuat baik Kelembagaan
organisasinya, tugas dan wewenangnya Pengawas pemilu yang semula ad
hoc kini menjadi lembaga permanen sejak diundangkan UU. No. 7 tahun
2017 hingga tingkat Kabupaten/Kota, kewenangan yang luas menjadi
modal yang baik bagi Bawaslu dalam mewujudkan demokrasi yang
beritegritas melalui fungsi-fungsi pengawasan, pencegahan daan
penegakahan hukum Pemilu untuk terwujudkan keadilan Pemilu.

Dalam buku ini menguraikan berbagai upaya pencegahan, pengawasan
yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu dan
Pemilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Jepara dan juga mengungkap
Kasus-kasus yang terjadi di setiap periode pengawasan Pemilu dan
Pemilihan di Jepara, baik kasus administrasi maupun pidana yang telah
mendapat ketetapan hukum tetap di Pengadilan Negeri Jepara .

Seperti kasus Ijazah Palsu, Kasus inkracht Pertama di Indonesia Jadi
semacam “Yurisprodensi” dai daerah-daerah lain.Kkasus “Ramai, Safari
Budaya Berujung Pidana” dan “Teriakan Berujung Pidana” merupakan
catatan yang musti menjadi pembelajaran yang menarik baik bagi
penyelenggara, peserta Pemilu dan bagi masyarakat.

Dalam buku ini cukup menarik secara obyektif menjelaskan
atas kasus-kasus yang tidak berlanjut sehingga, tidak mempunyai
putusan yang berkekuatan hukum, ini penting disampaikan ke publik
agar bisa dipahami atas sebuah kasus pelanggaran dalam Pemilu atau
Pemilihan. Bahwa dalam penegakan hukum kita harus memperhatikan
tiga aspek yakni struktur hukum, substansi hukum dan Kultur Hukum.
Struktur hukum menyangkut penegak hukum, substansi hukum meliputi
perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum
yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Ketiganya

242

Epilog

harus beriringan satu sama lain. Dalam tataran struktur hukum
pengawas berusaha semaksimal mungkin dalam menegakan peraturan
perundang-undangan sesuai dengan jalurnya, namun proses hukum
membutuhkan sebuah pembuktian yang mempunyai nilai hukum, maka
pengawas Pemilu tentu melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak
terjadi banyak pelanggaran. Dititik inilah pentingnya peran masyarakat
dalam pengawasan partisipatif, dan buku ini menjelaskan secara lengkap
mengenai peran pengawasan partisipatif dari masyarakat.

Terahir saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada
kawan-kawan Bawaslu Jepara yang telah menyelesaikan penulisan
tentang sejarah pengawas Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Jepara,
semoga buku ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas demokrasi
khususnya di Kabupaten Jepara, selamat membaca .

Jakarta, Juni 2022

243

Epilog

244

Epilog

245