Historia Pengawasan Pemilu di Kota Ukir Jepara

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

Poster Ganjar Pranowo – Heru Sudjatmoko berukuran
kurang dari satu meter persegi itu dipaku pada pohon Trembesi
di ruas Jalan Jepara – Semat, tepatnya di Desa Semat
Kecamatan Tahunan. Sedangkan poster Hadi Prabowo – Don
Murdono yang lebih besar ukurannya dipasang pada tiang listrik
di ruas jalan yang sama, tepatnya di Desa Demaan Kecamatan
Jepara Kabupaten Jepara.

Sebelumnya, Ketua Panwaslu Kabupaten Jepara
Nursalim menyatakan, sesuai dengan aturan KPU, Kabupaten
Jepara telah bersih dari alat peraga kampanye. Panwaslu dibantu
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sejak Kamis
(23/5/2013) dini hari telah berukuran menurunkan ribuan
lembar alat peraga. Mulai dari poster kecil sampai baliho
berukuran lebih dari empat meter persegi.

Pada hari itu, alat peraga kampanye sudah diturunkan
oleh Panwaslu semua, adapun jumlah pastinya berapa lembar
belum diketahui, karena sampai hari tenang Panwaslu masih
menyisir di sejumlah wilayah. Selanjutnya Panwaslu
berkonsentrasi pada pengawasan keamanan logistik di masing-
masing desa. Berkait dengan keberadaan poster kedua pasangan
Cagub tersebut, Nursalim segera berkoordinasi dengan
Panwaslu kecamatan untuk segera menurunkan poster-poster
yang masih terpasang. (Nur Salim, Wawancara: 6 April 2022).

2. PPDP Tak Laksanakan Tugas hingga Orang Meninggal
Masuk Daftar Pemilih

Lima hari menjelang berakhirnya pemutakhiran data
pemilih, ditemukan 41.941 kasus terkait daftar potensial pemilu
(DP4) salah satunya ada 12.684 orang meninggal namun masih
terdaftar yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Selain itu
terdapat temuan paling krusial yaitu terdapat 1.199 Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang belum sekalipun
melaksanakan tugas. Di Jepara sendiri terdapat 256 anggota
PPDP yang tidak melaksanakan tugas. Alasannya pun

135

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

bervariasi, seperti tidak kebagian stiker bukti pendataan, belum
mendapat dana operasional, bahkan malas. (Suara Merdeka,
Kamis, 31 Januari 2013).

Foto : Suasana rapat bersama Sentra Gakkumdu di kantor sekeretariat Panwaslu Jepara
(Sumber: Laporan Panwaslu 2013).

Jumlah total PPDP Jateng sebanyak 61.638 orang.
Karena Sebagian PPDP tidak bekerja, maka tugas PPS desa
untuk mendata jumlah rill pemilih Pilgub Jateng 2013 lebih
berat. Kordiv Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng kala itu,
Teguh Purnomo mengatakan, KPU Jateng dan daerah, PPK,
serta PPS semakin berat. PPS harus memacu dan mengingatkan
PPDP atas tugasnnya.

Dari pemutakhiran data sementara, diketahui warga
yang belum terdaftar di DP4 padahal sudah menikah di seluruh
Jawa Tengah mencapai 761 orang, 1.293 warga berusia 17
tahun, 24 pensiunan TNI/POLRI, dan 548 warga pindahan.
Adapun data orang meninggal yang masih masuk daftar pemilih
adalah 12.684 orang. Sebagai tindak lanjut Bawaslu Jateng kala
itu langsung meminta KPU segera menindak lanjuti masalah
tersebut.

136

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

D. Profil Anggota Panwaslu Kabupaten Jepara Tahun 2013

Nur Salim, S.Ag., S.Pd.

Ia merupakan Ketua Pengawas
Pemilihan Umum (Panwaslu) Gubernur dan
wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008. Ia
lahir pada 10 Agustus 1973 di Jepara. Saat
menjabat ia berdomisili di Desa Bakalan RT.
11 RW. 11 No. 96 Kecamatan Kalinyamatan
Jepara. Saat ini ia berdomisili di Desa Ngabul
RT. 003 Rw. 003 Kecamatan Tahunan
Jepara (Nur Salim, Wawancara: 18 Februari 2022).

Sebagai ketua ia bertanggungjawab terhadap semua
kegiatan Panwaslu 2013 Kabupaten Jepara. Sebelumnya ia sebagai
wartawan dari lembaga SKM Demokratis. Lulusan dari Instut
Islam Nahdhatul Ulama (INISNU) Jepara yang sekarang menjadi
Universitas Islam Nahdhatul Ulama (UNISNU) Jepara ini juga
sebelumnya mengenyam pendidikan di Madrasah Tsanawiyah
(MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Walisongo Pecangaan.

Adapun pengalaman organisasi yang pernah ia ikuti adalah
Senat Mahasiswa Indnesia INISNU Jepara 1993-1994 (sekarang
Badan Eksekutif Mahasiswa) dan Kepramukaan di tingkat kampus
sampai Dewan Kerja Cabang Jepara. Ia juga pernah menjadi Wakil
Sekretaris Ansor, Wakil Sekrertaris Pengurus Cabang NU Jepara
Periode 2015-2020 dan 2021-2026.

Arifin, S.Ag., M.S.I.

Lahir di Jepara pada 10 April 1977
dan beralamat di Sidomulyo RT. 03 Rw 03
Desa Daren Kecamatan Nalumsari Jepara.
Dalam hal kepemiluan ia telah pernah
menjadi Relawan Pemantau Pemilu
UNFREL Tahun 1990, pada Tahun 1999
dan juga pernah menjadi Koordinator

137

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

JAMPI ( Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu) Kecamatan
Kedung. Berbekal pengalaman tersebut ia kemudian menjadi
anggota Panwascam Kedung PILEG/PILPRES Tahun 2004 dan
Ketua Panwascam Kedung Tahun 2006.

Jenjang pendidikan yang pernah ia tapaki yaitu MI
Salafiyah Wanusobo Tahun 2009 , MTs. Matholiul Huda Bugel
Tahun 1992 dan MA Matholiul Huda Bugel Tahun 1995,
Pendidikan strata satu di INISNU Jepara 2001, kemudian ia
lanjutkan pendidikan magister di UIN Walisongo Semarang 2008.

M. Zarkoni, S.Ag., M.Si.
Anggota Panwaslu Pilgub 2013 lahir

di Jepara pada tanggal 7 Mei 1973, pernah
tinggal di RT. 02 RW. 03 Tahunan Jepara. Ia
menempuh pendidikan formal di MI.
Masalikil Huda Tahunan Jepara, MTs.
Masalikil Huda Tahunan Jepara, dan di
MAN 1 Kudus sembari nyantri di Pondok
Pesantren Al-Mu’thi Kudus. Selanjutnya di
Fakultas Syari’ah INISNU Jepara, dan terakhir di Magister llmu
Politik (MIP) Undip Semarang.
Pengalaman organisasinya sebagai ketua Senat Mahasiswa
Fakultas (SMF) Syari’ah INISNU Jepara dan sekretaris di SEMA
INISNU Jepara. Ia juga aktif di oraganisasi kemasyarakatan seperti
IPNU Ranting Tahunan dan GP.Ansor Ranting Tahunan. Serta di
LSM FSAS (Forum Studi Agama dan Sosial) Jepara.
Sebelum menjadi anggota Panwaslu Pilgub 2013, ia
menjadi anggota Panwas Pilbup Kabupaten Jepara tahun 2007,
anggota Panwas Pilgub Jateng tahun 2008, Ketua Panwaslu Pemilu
2009, Ketua Panwas Pilbup Jepara tahun 2012.

138

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

DAFTAR PUSTAKA

Wikipedia Indonesia, 2022, “Pasangan Calon Pilgub Jateng 2013”,
https://id.wikipedia.org, diakses pada 08 April 2022 Pukul 10.43
WIB.

Panwaslu Jepara, 2013, “Laporan Kinerja Pengawasan Pilgub Jawa Tengah
2013”, Jepara.

KPU Kabupaten Jepara, 2013, “Hasil Repitulasi Pilgub Jateng 2013 di
Kabupaten Jepara”, https://kpujepara.wordpress.com, diakses
pada 8 April 2022 Pukul 12.15 WIB.

Jepara Bumi Kartini, 2022, diakses pada 8 April 2022 Pukul 09.17 WIB.
Jepara.bawaslu.go.id, 2022, Profil Komisioner Bawaslu Jepara, https://

jepara.bawaslu.go.id/category/komisioner/, diakses pada 01
April 2022 Pukul 09.21 WIB.
Salim Nur. 2022. “Sejarah pengawas Pemilu 2013”, Hasil Wawancara
Pribadi: 18 Februari 2022, Ngabul Tahunan Jepara.
Arifin. 2022. “Sejarah pengawas Pemilu 2013”, Hasil Wawancara Pribadi:
06 April 2022, Kantor Bawaslu Saripan Jepara.
Pemerintah Indonesia, 2004, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Sekretariat Negara ,Jakarta.
Pemerintah Indonesia, 20011, Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, Sekretariat Negara, Jakarta.
Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2009, Peraturan Bawaslu Nomor 30
Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah, Sekretariat Jendral Bawaslu RI, Jakarta.

139

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013

140

Pemilihan Umum Tahun 2013

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI KABUPATEN JEPARA

A. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014
Pemilu legislatif tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan pada

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.
Pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD digelar
pada 9 April 2014. Adapun Pengawas Pemilu diatur dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Tahapan Pemilu 2014 dimulai dari perencanaan program dan
anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggara
pemilu pada 9 Juni 2012 - 31 Desember 2013. Tahapan dilanjutkan
proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
pada 9 November 2012 - 4 November 2013. Dilanjutkan
pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 9-11 Januari 2013 yang
ditetapkan peserta Pemilu pada 9-11 Januari 2013. Dilanjut
penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 1-9 Maret 2013 serta
pendaftaran dan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD pada
9-22 April 2013.

Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum
dan pemasangan alat peraga dilaksanakan pada 11 Januari 2013 - 5
April 2014. Pelaksanaan kampanye melalui rapat-rapat umum dan
iklan media massa dan elektronik pada 16 Maret - 5 April 2014.
sementara audit dana kampanye dilaksanakan 25 April - 25 Mei
2014. Masa tenang dilaksanakan pada 6-8 April 2014, yang
diteruskan dengan pemungutan dan penghitungan suara pada 9 April
2014 dan 30 Maret - 6 April 2014 (Pemilu luar negeri). Pemungutan
dan penghitungan suara terdiri dari persiapan menjelang
pemungutan suara (penyiapan TPS/TPSLN dan pelaksanaan
pemungutan serta penghitungan suara TPS atau TPSLN,

141

Pemilihan Umum Tahun 2013

penghitungan suara dan penyampaian hasil) kesemuanya dimulai
pada 9 April 2014 dan 30 Maret - 6 April 2014 (luar negeri).

a. Pemilihan DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2014 di

Kabupaten Jepara di ikuti oleh 15 partai politik. Adapun partai
politik yang mengikuti pemilu 2014 adalah : Partai Nasdem,
Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai
Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat
Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani
Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia.

Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2014 di
Kabupaten Jepara terdapat Jumlah Pemilih sebanyak 839.147
terdiri dari laki laki 417.293 dan perempuan 421.854. Total yang
menggunakan hak pilihnya pada pemilihan DPR sebanyak
670.415 dengan total suara sah 602.451 dan total suara yang tidak
sah 67.964.

Foto : Suasana Pengawasan Pemungutan Suara pada Pemilu tahun 2014 di Jepara(Sumber:
Akun Facebook Lilik Waskab Jepara).

Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 di
Kabupaten Jepara terdapat Jumlah Pemilih sebanyak 839.147
terdiri dari laki laki 417.293 dan perempuan 421.854. Total yang

142

Pemilihan Umum Tahun 2013

menggunakan hak pilihnya pada pemilihan DPD sebanyak
670.415 dengan total suara sah 502.734 dan total suara yang tidak
sah 167.681. Dalam gelaran Pemilu Legislatif ini di wilayah
Provinsi Jawa Tengah terdapat calon DPD sebanyak 32 orang.
Berikut adalah rincian data perolehan suara DPD di Kabupaten
Jepara:

No Nama Calon Anggota DPD Jumlah

1. AGUS MUJAYANTO 14967

2. Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si. 14196

3. AHSAN FAUZI, S.Sos.I 12555

4. Drs. H. AKHMAD MUQOWAM 24014

5. BAGYONO, ST 8648

6. Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H,. M.H. 32048

7. Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H. 39631

8. G.K.R. AYU KOES INDRIYAH 13035

9. Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum. 10852

10. Drs. H. HENDRO MARTOJO, M.M. 179211

11. HERIYANTO 4518

12. Drs. H. HUMAM SABRONI, M.Si. 4013

13. IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T. 6469

14. H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si 2193

15. Drs. JABIR 4259

16. KHIZANATURROHMAH, S.Ag. 24298

17. KUNDARI, S.E. 17482

18. Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M. 2961

19. Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA 21832

20. MUHAMMAD AL HABSYI, S.Pd 7256

21. POPPY DHARSONO 7103

22. R. SUKARNO WINARTO 2572

23. Hj. SITI AZZAH, S.Sos. 12438

24. Ir. H. SOEHARSOJO 2732

25. Drs. St. SUKIRNO, M.S. 2268

26. H. SUDIR SANTOSO, S.H. 0

143

Pemilihan Umum Tahun 2013

27. Dr. H. SULISTIYO, M.Pd. 20972
28. Drs. K.P.H. SUMARYOTO 1295

PADMODININGRAT 4778
29. SURO JOGO PBSH, S.E. 2139
30. TJAHJADI TAKARIAWAN 638
31. TOTO DIRGANTORO 1361
32. WAKIL MAGHFUR 502.734

Jumlah Suara Sah Calon Anggota DPD

Dari sisi penyelenggaraan pemilihan DPRD di
Kabupaten Jepara, terdapat 12 partai politik yang mengikuti
kontestasi pemilihan DPRD tahun 2014, yaitu : Partai Nasdem,
Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai
Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat
Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani
Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia.

Pada Pemilihan Umum DPRD Tahun 2014 di
Kabupaten Jepara terdapat Jumlah Pemilih sebanyak 839.147
dengan laki laki 417.293 dan perempuan 421.854. Dari
keseluruhan DPT, jumlah partisipasi masyarakat sebanyak
79,45% yakni ada 670.361 orang memilih, terdiri dari 313.833 laki
laki dan 356.528 perempuan, dengan 638.788 suara sah dan
31.573 suara tidak sah.

Dari data prosentase pemilih diketahui hasil perolehan
suara anggota DPRD Kabupaten Jepara terpilih pada tahun 2014
adalah sebagai berikut:

DAPIL JEPARA 1

No. Partai Nama Calon Terpilih Suara Sah Peringkat
Politik 3.314 1
H. PRATlKNO 4.291 1
1. NASDEM Drs. H. AHMAD 3.222 1
SHOLIKHIN, M.SI.
2. PKB SAIFUDDIN

3. PKS

144

Pemilihan Umum Tahun 2013

4. PDIP DUL KHALIM 3,868 2
7.139 1
5. PDIP H. YUNI SULISTYO, S.H. 3.984 1
5.152 1
6. GOLKAR H. AKHMAD FAOZI, S.E.
2.783 2
7. GERINDRA H. ARIS ISNANDAR, S.T.
1.617 1
8. GERINDRA ARIZAL WAHYU 3.630 2
HIDAYAT, S.E. 4.973 1
4.237 1
9. PAN EKO SUDARMAJI, S.H.

10. PPP H. SODIQ PRIYONO

11. PPP H. AGUS SUTISNA, S.H.

12. HANURA H. MUSADAT, S.Pd.1.

DAPIL JEPARA 2

No. Partai Politik Nama Calon Terpilih Suara Sah Peringkat
4.382 1
1. NASDEM SUNARTO, S.Sos. 3.235 1
8.896 1
2. PKB H. NUR HAMID 6.554 2
4.024 1
3. PDIP DIAN KRISTIANDI, S.Sos 5.300 1
3.741 1
4. PDIP EDY ARIYANTO 5.677 1

5. GOLKAR Drs. SUGIYONO 3.986 2

6. GERINDRA ALI RONZI ACH 5.525 1

7. DEMOKRAT MUHAMMAD ARIS, S.H.

8. PAN Drs. H. MUSLIH, M.H.

9. PPP H. ACHMAD MARCHUM,
S.Sos.

10. PPP H. MASYKURI

DAPIL JEPARA 3

No. Partai Politik Nama Calon Terpilih Suara Sah Peringkat
1.743 1
1. NASDEM SUMARSONO, S.Pd. 5.915 1
6.229 1
2. PKB KHOLIS FUAD, S.H.I. 4.820 2
3.312 1
3. PDIP Drs. JUNARSO 6.811 1

4. PDIP H. TOYIB 8.519 1

5. GOLKAR HARMANTO, S.E. 6.848 2

6. GERINDRA PURWANTO

7. PPP H. IMAM ZUSDI
GHOZALI, S.H.

8. PPP H. MOHAMMAD ADIB

145

Pemilihan Umum Tahun 2013

DAPIL JEPARA 4

No. Partai Politik Nama Calon Terpilih Suara Sah Peringkat
1. NASDEM AGUS RIYONO 6.204 1
2. PKB Hj. QURIYAH 2.052 1
3. PDIP SUNARTO 6.613 2
4. PDIP SUTRISNO 7.441 1
5. GOLKAR H. JAPAR, S.E. 6.407 1
BANGUN
6. GERINDRA TRIHASTANTO, S H 6.093 2
H. MUZAIDI, A.Md.
7. GERINDRA TAUFIQ RAHMAN 6.419 1
8. DEMOKRAT H. BAMBANG HARSONO, 2.882 1
SH, MH
9. PAN Ir. H. NOOR FUAD, M.H. 5.465 1

10. PPP Nama Calon Terpilih 7.505 1
FITRIYAWATI AISYAH
DAPIL JEPARA 5 MOH SIRAJ, B.A. Suara Sah Peringkat
H. AROFIQ, S.T., M.T. 1.770 1
No. Partai Politik H. YULI NUGROHO, S.E. 3.804 1
1. NASDEM ARIK SUNARSO 3.422 1
2. PKB MOH JAMAL BUDIMAN 12.429 1
3. PKS S.Ag. 2.448 2
4. PDIP ACHMAD HARMOKO,
5. PDIP S.E. 4.663 1
Hj. SRI LESTARI, S.H.
6. GOLKAR WAHYU 7.740 2
MUKHAMMADIN, S.E. 8.548 1
7. GERINDRA H. SUBANGUN 4.729 2
5.090 1
8. GERINDRA

9. PPP

10. PPP

b. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2014

Pada tahun 2014 ada dua momentum Pemilu, yakni
Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

146

Pemilihan Umum Tahun 2013

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Adapun
pengawas pemilu masih tetap sebagaimana sebelumnya yakni
diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu. Pemungutan suara Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden tahun 2014 dilaksanakan pada Rabu tanggal 9 Juli
2014. Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2014
tersebut adalah:
1. H. Prabowo Subianto - H.M. Hatta Rajasa yang diusung dari

Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PKS, PPP dan PBB.
2. Ir. H. Joko Widodo - Drs. Jusuf Kalla yang diusung dari

PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, PKPI.
Sesuai ketentuan UU Nomor 42 tahun 2008, pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik
atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang kurangnya
25 persen kursi di DPR atau 20 persen suara sah nasional dalam
Pileg. Dengan dasar tersebut, pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik
yang memiliki sekurang-kurangnya 25 persen kursi di DPR atau
20 persen suara sah nasional dalam Pileg.

Foto: Panwaslu Jepara saat mengawasi pelipatan surat suara Pemilu 2014 di Gudang KPU.
(Sumber: Akun Facebook Lilik Waskab Jepara).

Dari hasil kontestasi secara nasional pemilihan umum ini
akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla
dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan
pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa yang memperoleh

147

Pemilihan Umum Tahun 2013

suara sebesar 46,85%. Sesuai dengan hasil rekapitulasi nasional
yang diputuskan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil
Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014,
menggantikan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya Susilo
Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2014 terdapat Daftar
Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Jepara sebanyak 846.437
terdiri dari 421.443 laki-laki dan 424.994 perempuan. Sedangkan
jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) total di Jepara adalah
2.184 TPS. Dari hasil rekapitulasi tingkat kabupaten perolehan
suara sah Pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah 617.151
suara dan 4.859 suara dinyatakan tidak sah. Hasil akhir perolehan
suara Paslon 01 (H. Prabowo Subianto - H.M. Hatta Rajasa)
sebanyak 180.741 dan Paslon 02 436.410 dengan perbandingan
Paslon 01 (29,29%) dan Paslon 02 (Ir. H. Joko Widodo - Drs.
Jusuf Kalla) (70,71%), sehingga di Kabupaten Jepara Pilpres
dimenangkan oleh pasangan Ir. H. Joko Widodo - Drs. Jusuf
Kalla.

B. Profil Kelembagaan Panwas Kabupaten Jepara Tahun 2014

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemilu
adalah pengawasan. Kerja-kerja pengawasan sangat penting untuk
memastikan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan aturan yang ada.
Untuk melakukan kerja-kerja pengawasan pada Pemilu 2014,
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah membentuk Pengawas Pemilu
(Panwaslu) Kabupaten/Kota. Adapun tim seleksi calon anggota
Panwaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah adalah:

- Ir. Sriyanto Saputro, MM (dari profesional sebagai ketua tim
seleksi).

- Edi Pranoto SH., M.Hum (dari akademisi sebagai sekretarits
tim seleksi).

- Dra. Fitriyah, MA (dari akademisi sebagai anggota tim seleksi).
- Hasyim Asy’ari, SH., MH., (dari akademisi sebagai anggota tim

seleksi).

148

Pemilihan Umum Tahun 2013

- Dr. Abu Rokhmad M.Ag (dari akademisi sebagai anggota tim
seleksi).

Jadwal pelaksanaan seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah dimulai dengan pengumuman pendaftaran pada 4-6
Oktober 2012. Adapun pengumuman calon anggota Panwaslu
terpilih pada 9 November 2012. Penerimaan berkas pendaftaran di
Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Jalan Sisimangaraja No.
77 Semarang. Calon terpilih Panwaslu Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah dilantik sekaligus diberi pembekalan pada Senin-Rabu (12-
14 November 2012) di Hotel Quest Semarang oleh Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah. Peserta berjumlah 105 yang berasal dari 35
Kabupaten/Kota dengan jumlah masing-masing tiga orang.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa
anggota Panwaslu Kabupaten adalah sebanyak 3 orang , Panwaslu
Kecamatan (Panwascam) sebanyak 3 orang, Pengawas Pemilu
Lapangan (PPL) sebanyak 1 orang dan paling banyak 5 orang yang
disesuaikan dengan sebaran TPS. Sesuai statistik jumlah anggota
Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Jepara adalah 48 orang tersebar
di 16 Kecamatan dan PPL sebanyak 585 orang tersebar di 195
desa.

Pada tahun 2014 di Kabupaten Jepara terpilih tiga orang
anggota Panwaslu Kabupaten Jepara yaitu Nur Salim, S.Ag., S.Pd,
M. Zarkoni, S. Ag. M.Si, dan Arifin, S. Ag., M.S.I. Dengah
mekanisme rapat pleno antar anggota maka Nur Salim, S.Ag., S.Pd
terpilih terpilih sebagai ketua dan dua lainnya sebagai anggota. Dari
ketiga Komisioner masing masing masuk dalam tiga divisi terdiri
dari sebagai berikut:

NO NAMA DIVISI
1. Nur Salim, S.Ag., S.Pd.
2. M. Zarkoni, S.Ag. M.Si Pengawasan dan Hubungan antar
3. Arifin, S.Ag. M.S.I. Lembaga

Kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia (SDM)

Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

149

Pemilihan Umum Tahun 2013

Pada tahun 2014 kantor Panwaslu Kabupaten Jepara
berada di Jl. KH. Ahmad Fauzan No.15 Kelurahan Saripan Kec.
Jepara Jawa Tengah Kode Pos 59415. Dalam rangka mendukung
kinerja tugas dan kewajiban pengawasan Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Panwaslu Kabupaten
Jepara memperoleh anggaran dari APBN. Dari anggaran tersebut
Panwaslu Kabupaten beserta Panwaslu Kecamatan dan PPL
melaksanakan tugas sesuai Undang undang.

Panwaslu Jepara mengalami dua kali tahapan pada tahun
2014. Yaitu tahapan dan Pemilihan DPR, DPD dan DPRD
Kabupaten pada 9 April 2014 Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden pada 9 Juli 2014. Pada tahun 2014, Panwaslu
senantiasa bersinergi dengan stakeholder terkait pelaksanaan
Pemilu. Adapun stakeholder yang menjalin sinergi dengan
Panwaslu Jepara antara lain; KPU Jepara, Polres Jepara, Kejaksaan
Negeri Jepara, Kodim Jepara, Disdukcapil Jepara, Bakesbangpol,
Forkopimda, Satpol PP, Dishubkominfo, serta bersinergi dengan
Partai Politik peserta pemilu.

Dalam bingkai organisasi berdasarkan jabatan, maka
Panwaslu Kabupaten Jepara terdiri dari anggota, kepala sekretariat
dan pegawai sekretariat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan tenaga professional. Masing-masing jabatan dalam
susunan organisasi yang ada, memiliki wilayah dan bidang kerja
sesuai dan saling terkait satu sama lain.

Foto : Jajaran sekretariat Panwaslu Jepara di depan kantor Panwaslu Jepara tahun 2014
(Sumber: Akun Facebook Lilik Waskab Jepara).

150

Pemilihan Umum Tahun 2013

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 30 Tahun 2009, jumlah pegawai sekretariat dan
tenaga profesional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan
berdasarkan peraturan perundang undangan. Berikut adalah
pembagian tugas pegawai sekretariat Panwaslu Kabupaten Jepara
dari unsur Pegawai Negeri Sipil:

No Nama Jabatan Tugas
1. Adi Winarto, SE., MM Memimpin
Ketua Sekretariat Sekretariat
2. Indah Trisari Ujianti, Mengatur
S.Sos., MM Bendahara sirkulasi
keuangan
3. Zaenal Arifin, SH. Staf Divisi
Penanganan Operator dan
4. Farah Laili Zahara, S.IP pelanggaran dan mengelola
5. Rohyadi, S.Sos penyelesaian administrasi
sengketa
Staf Divisi Mengatur surat
kelembagaan dan menyurat
SDM
Staf Divisi Mendokument
Pengawasan an asikan semua
Hubungan antar kegiatan
Lembaga Panwaslu

Selain Pegawai sekretariat dari unsur PNS, dalam susunan
organisasi sekretariat Panwaslu Kabupaten Jepara terdapat 8 orang
pegawai Non PNS yang bekerja sesuai bidang pekerjaannya.
Terdiri dari 3 pelaksana teknis, 1 driver, 1 cleaning service, 1
teknisi, 1 keamanan kantor, dan 1 penyaji. Tenaga sekretariat
bertugas membantu kesekretariatan dalam menjalankan tugas dan
kewajiban yang diperintahkan oleh kepala sekretariat maupun
anggota Panwaslu Kabupaten Jepara. Berikut adalah nama-nama
staf pendukung di Panwaslu Jepara Pemilu tahun 2014:

151

Pemilihan Umum Tahun 2013 Jabatan
Pelaksana Teknis
No. Nama Pelaksana Teknis
1. Lilik Mabruri Pelaksana Teknis
2. Muhammad Ansori Driver
3. Tasirun Cleaning Service
4. Hery Siswanto Teknisi
5. Devi Nur Kumala Keamanan Kantor
6. Lukman Hakim Penyaji
7. Muhammad Zainuri
8. Chulaimah

Foto: Staf Non PNS Panwaslu Jepara pada gelaran Pemilu Tahun 2014 (Sumber: Akun
Facebook Lilik Waskab Jepara).

Menjadi Panwaslu tahun 2014 di Kabupaten Jepara, Nur
Salim dan tiga rekannya mendapat uang kehormatan ketua sebesar
Rp 2,5 juta perbulan dan anggota 2 juta perbulan. Saat itu, tidak
ada tunjangan maupun jaminan kesehatan untuk para anggota
Panwaslu 2014. Untuk staf PNS sendiri sifatnya hanya
diperbantukan, sehingga sebulan menerima gaji sebesar 500 ribu,
sedangkan untuk staf non PNS bekerja secara full time dengan gaji
1,8 juta perbulan.

Fasilitas yang diberikan Pemda Jepara kepada Panwaslu
tahun 2014 berupa kendaraan minibus berjumlah 1 buah, bermerk
Toyota Kijang LGX. Selain itu juga terdapat kendaraan bermotor

152

Pemilihan Umum Tahun 2013

Supra Fit yang disewakan dari pihak ketiga. Menjelang Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden, Panwaslu menambah armada dengan
menyewa mobil bermerk Avanza sebanyak 3 unit. Adapun uang
sewa kendaraan berasal dari anggaran Bawaslu Provinsi Jawa
Tengah.

Untuk menunjang kinerja kesekretariatan Panwaslu
Kabupaten Jepara mendapat bantuan dari Pemda Jepara berupa
gedung/kantor, telepon dan fax 1 unit, 2 unit Komputer dan LCD,
2 unit printer, 1 unit mesin ketik manual, 1 unit TV 21 Inch, Filling
Kabinet 1 buah, 2 buah almari arsip, kursi taman 2 stel, kursi lipat
20 buah, kursi staf 11 buah, kursi putar 7 buah, Meja pimpinan
berjumlah 2 buah, meja kepala bagian berjumlah 10 buah, meja
panjang 4 buah, meja rapat 1 buah, meja telepon 1 buah, meja
computer 2 buah, serta dispenser 1 buah.

C. Peristiwa Menarik dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Jepara
a. Teriakan Kepala Desa Berujung Pidana
Pemilihan Legislatif tahun 2014 di Jepara diwarnai
dengan kasus pidana yang menjerat salah satu oknum Kepala
Desa (Kades) yang tidak netral. Kades Bantrung, Kecamatan
Batealit Kabupaten Jepara. Dalam kasus tersebut Kades
meneriakkan “Hidup PPP” saat menyampaikan sambutan di
panggung pada (20/3/2013) pukul 09.00-13.00 WIB di rumah
Hj. Sular Desa Bantrung Kecamatan Batealit.
Kades tersebut diduga melakukan pelanggaran
kampanye, karena ada pihak yang melapor sehingga
dilaksanakan klarifikasi, kajian, serta pleno di Sentra Gakkumdu
Kabupaten Jepara. Dan disimpulkan bahwa, dugaan pelibatan
kades telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilu.
Sehingga kasus diteruskan ke penyidik kepolisian. Keduanya
dinilai melanggar UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

153

Pemilihan Umum Tahun 2013

Foto : Suasana Sidang kasus “Kampanye Kades” (Sumber: Sindonews.com)

Pengadilan Negeri (PN) Jepara menggelar sidang
perdana kasus pelanggaran pidana pemilu legislatif (pileg) 2014
pada hari Kamis (17/4/2014). Kasus ini merupakan satu-
satunya kasus pidana pemilu di kawasan pantura timur Jawa
Tengah. Ada dua terdakwa dalam kasus pidana pemilu itu,
yakni Kepala Desa Bantrung Kecamatan Batealit Kabupaten
Jepara Moh Zuhri, dan calon anggota legislatif (caleg) DPRD
Kabupaten Jepara asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Aminah. Meski terlibat dalam kasus yang sama namun berkas
perkara kedua terdakwa dipisah.

Apa yang menimpa Aminah, Caleg PPP DPRD Jepara
dapat dijadikan contoh bagi politikus yang lainnya. Selain gagal
memperoleh kursi di DPRD Jepara, Aminah harus menerima
putusan hakim 4 bulan kurungan penjara dengan masa
percobaan 8 bulan serta denda sebesar 3 juta. Itu lantaran
Aminah terbukti memobilisasi masa pada saat kampanye
dengan bantuan Kades Bantrung Kecamatan Batealit
Kabupaten Jepara, Moh Zuhri.

Berkas perkara Moh Zuhri bernomor
55/pid.Sus/2014/PN.Jpa. Zuhri dijerat dengan Pasal 278 UU
Pemilu No 8 tahun 2012 yakni tentang larangan bagi PNS, TNI
atau Polri, Kepala Desa dan perangkat desa pelaksana
kampanye dalam pemilu. Sedang berkas perkara Aminah

154

Pemilihan Umum Tahun 2013

bernomor 56/pid.sus/2014/PN Jepara. Caleg nomor urut 3
daerah pemilihan (Dapil) V Jepara ini dijerat dengan Pasal 277
UU Pemilu No 8 tahun 2012 tentang peserta Pemilu
mengikutsertakan PNS, TNI atau Polri, Kepala Desa dan
perangkat desa sebagai pelaksana kampanye dalam Pemilu.

Pada tanggal (5/5/2014) Kejaksaan Negeri Jepara
menerima banding dari penuntut umum dengan nomor perkara
55/pid.B/2014/PN.Jpa untuk membatalkan putusan
pengadilan Negeri Jepara tanggal 22 April 2014. Tetapi Aminah
dan Moh. Zuhri tetap terbukti secara sah melakukan pidana
Pemilu. Sehingga dengan nomor perkara 56/pid.B/2014/PN
Jpa Aminah dipidana kurungan selama 4 bulan dan denda 3 juta
rupiah, sementara Moh. Zuhri dinyatakan tidak terbukti
bersalah.

Ketua Panwaslu Jepara Nur Salim menjelaskan, Moh
Zuhri dinyatakan bebas dari segala tuntutan serta memulihkan
harkat dan martabat terdakwa. Hakim menilai keterlibatan
Zuhri tidak cukup bukti dalam pidana kampanye tersebut.
(Wawancara Nur Salim, Jepara: 18/2/2022)

Lebih lanjut Nur Salim menyampikan, pihaknya tidak
memiliki kewenangan untuk mengomentari berat atau tidaknya
putusan pengadilan. Nur Salim lebih menekankan, Panwaslu
telah memproses adanya temuan pelanggaran saat masa
kampanye bahkan hingga ke ranah pengadilan. Terdakwa punya
waktu tiga hari untuk banding. Sesuai data pada pemberitaan,
kasus pidana Pileg 2014 terjadi pada saat Moh Zuhri diminta
sambutan dalam kegiatan kampanye PPP pada 20 Maret 2013
di area Desa Bantrung.

Dalam sambutannya, Panwas Kecamatan Batealit yang
turut hadir menemukan adanya pelanggaran. Zuhri dinilai ikut
menggiring masyarakat mencoblos calon dan partai yang saat
itu melakukan kampanye.

155

Pemilihan Umum Tahun 2013

b. Anak-anak Diajak Ikut Kampanye
Hari kedua masa kampanye terbuka Pileg 2014,

Panwaslu Kabupaten Jepara masih menjumpai anak-anak
menjadi peserta kampanye. Seperti yang terjadi pada Senin
(17/3/2014), dalam pelaksanaan kampanye terbuka yang
digelar PPP di alun-alun dua Kabupaten Jepara.

Ketua Panwaslu Kabupaten Jepara Nur Salim
menyampaikan, saat kampanye terbuka partai berlambang
kabah itu pihaknya masih mendapati anak-anak di dalam
kerumunan peserta kampanye. Meski begitu, pihaknya tak dapat
memberikan sanksi apapun kepada partai politik yang
menggelar kampanye. Lebih lanjut Nur Salim menyampaikan,
secara umum pelanggaran kampanye tidak ditemukan, seperti
penggunaan aset negara. (Info Seputar Jepara, diakses pada
20/3/22).

Foto : Pelibatan anak saat kampanye. (Sumber: Info Seputar Jepara)

Endingnya anak-anak dihimbau untuk dibawa keluar
area kampanye. Karena partai tidak merasa melibatkan, maka
Panwaslu menghimbau kepada Partai untuk tidak mengulangi
kejadian yang sama. (Wawancara M. Zarkoni pada 10/3/22 di
kantor Bawaslu Jepara)

156

Pemilihan Umum Tahun 2013

c. Tabloid “Jokowi Capres Boneka” Beredar Juga di Jepara
Suhu politik jelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres)

2014 di Kabupaten Jepara Jawa Tengah saat itu memanas. Di
tengah-tengah masyarakat telah beredar tabloid Obor Rakyat
dengan headline “Capres Boneka”. Di halaman muka tabloid
dengan tagline Indonesia Bebas Bicara itu, terdapat pula
gambar karikatur Capres PDI Perjuangan, Joko Widodo,
mencium tangan Megawati.

Ketua Panwaslu Kabupaten Jepara Nur Salim
menyampaikan, tabloid berisikan berita-berita miring seputar
sepak terjang Jokowi itu ditemukan di Kecamatan Mlonggo
Kabupaten Jepara. Tabloid yang tidak diketahui siapa
pengirimnya itu banyak diedarkan di kalangan santri, pondok
pesantren, dan masjid.

Nur Salim mengatakan yang menemukan adalah
anggota pengawas pada (Selasa, 27/5/2014) di Kecamatan
Mlonggo. Ia menyatakan kala itu masih melakukan pengecekan
apakah juga ada di kecamatan-kecamatan lain.

Foto : Ketua Panwaslu Jepara tahuh 2014 saat memegang tabloid Obor. (Sumber: Akun
Facebook Info Seputar Jepara)

Saat pertama ditemukan, Nur Salim menyampaikan,
pihaknya belum menyatakan apakah tabloid tersebut termasuk

157

Pemilihan Umum Tahun 2013

kampanye hitam yang bertujuan menjatuhkan salah satu Capres
atau tidak. Pasalnya, kala itu Panwaslu masih menelusuri siapa
dalang penyebar tabloid yang di halaman belakang terdapat
gambar karikatur Jokowi dengan hidung panjang dengan tulisan
“Sang Pendusta!” Kejadian yang sama tidak hanya di Jepara,
Namun juga terjadi di sejumlah kota di wilayah Provinsi Jawa
Tengah. (jaringnews diakses pada 20/3/22).

Ending dari peristiwa ini, pada akhirnya tabloid itu
diserahkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk ditelusuri
asal muasalnya. Karena pengirim tidak diketahui, maka
Panwaslu hanya menyita. Karena alamat tidak jelas dan
pengirim tidak tertera maka bawaslu tidak bisa melakukan
penindakan. Setelah kejadian itu, Panwaslu Kembali melakukan
pelacakan penyebaran tabloid tersebut. (Wawancara M. Zarkoni
pada 10/3/22 di kantor Bawaslu Jepara)

d. Kejar Praktik Politik Uang di Jepara, Polisi Lompat
Pagar

Praktik politik uang pada saat Pilpres 2014 marak
terjadi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Aparat Polres Jepara
bahkan terpaksa melompati pagar besi setinggi 1,5 meter untuk
membuktikan benar tidaknya praktik terlarang tersebut.

Laporan adanya politik uang ini berawal dari laporan
tim sukses Prabowo-Hatta tingkat Kabupaten Jepara. Politik
uang ini berupa pembagian lima bungkus mie instan. Suap yang
diduga disebar oleh pendukung capres cawapres Joko Widodo-
Jusuf Kalla itu diberikan ke warga Jepara, mulai dini hari pukul
00.30 WIB hingga pukul 04.00 WIB, Rabu (9/7/2014).

Berdasar penelusuran paket bungkusan itu sudah
tersebar di berbagai desa yang ada di sejumlah kecamatan.
Mulai dari wilayah Desa Srikandang, Tengguli, Papasan,
Kedungleper, Gajihan, Bangsri, Pulodarat, Rengging,
Banyuputih, Gerdu, Karangrandu, Sinanggul, Sidigede dan lain
sebagainya.

158

Pemilihan Umum Tahun 2013

Foto : Anggota Polisi saat melakukan sidak ke Gudang yang diduga money politik.
(Sumber: Sindonew.com).

Bungkusan itu diduga kuat berasal dari sebuah gudang
yang ada di Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Jepara. Lokasi
yang diduga adalah gudang TB. Makmur itu kemudian didatangi
oleh aparat Polres Jepara, Panwaslu, pendukung kedua pasang
capres dan pihak terkait lainnya, untuk memastikan
kebenarannya.

Ketegangan muncul saat pendukung Prabowo-Hatta
mendesak polisi dan panwaslu agar mau membuka paksa pintu
besi gudang TB. Makmur tersebut. Hal ini diduga gudang itu
merupakan lokasi utama pendistribusian mie instan yang
disebar ke berbagai desa di Jepara.

Dugaan itu muncul karena sebelumnya, pada Selasa 8
Juli 2014 sore hingga malam terlihat ada empat trailer
pengangkut mie instan dan menurunkan muatan di sekitar
gudang toko bangunan yang menjual berbagai jenis kayu itu.
Menurut pelapor indikasi adanya politik uang sangat kuat,
karena pelapor menyatakan terdapat muatan yang langsung
dibongkar dan diangkut dengan pick up ke kecamatan dan
sasaran. Selaintu terdapat juga muatan yang dibawa masuk ke
gudang. (SINDOnews.com 8/3/22).

Setelah sempat lama bersitegang dengan pelapor yakni
Abdul Wahid dari Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, akhirnya

159

Pemilihan Umum Tahun 2013

Kapolres Jepara AKBP M. Taslim Chairuddin pun menuruti
keinginan pihak pelapor untuk dilakukan pemeriksaan gudang
tersebut. Sejumlah anggotanya langsung memanjat pagar besi
gudang TB. Makmur, di dalam gudang ditemukan ada 44 dus
mie instan, namun tidak ditemukan uang, maupun atribut
pendukung Jokowi-JK.

Selanjutnya barang-barang itu kemudian dilakukan
pemeriksaan ditempat oleh pihak kepolisian dan panwas.
Namun, dikarena tidak ditemukan atribut atau alat peraga yang
mengarah ke unsur kampanye, maka sembako tersebut tidak
dapat disita, dan tidak dapat dilakukan penindakan lebih lanjut.
Namun barang berupa 44 dus mie instan yang berada digudang
tersebut, dilakukan penjagaan oleh pihak kepolisian dan Panwas
sebagai bentu langkah pencegahan agar tidak dibagikan kepada
masyarakat. Penjagaan dilakukan sampai dengan tahapan
pemungutan suara dan apenghitungan suara selesai dilakukan.
(Wawancara Komisioner Panwaslu Kabupaten Jepara tahun
2014, M. Zarkoni pada 10/3/22 di kantor Bawaslu Jepara)

e. Kotak Suara Kecamatan Jepara Disegel Lakban

Pada saat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten ketua
PPK Kecamatan Jepara Rachmad Widodo menunjukan
gembok kotak suara yang disegel dengan lakban. Melihat kotak
suara tersebut tidak disegel dengan semestinya, maka saksi dari
kedua tim pemenangan menyangsikan isi kotak suara tersebut.

Sebagaimana diberitakan jaringnews.com bahwa proses
rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pilpres di Kabupaten
Jepara mendapat pengamanan ratusan personil Polres Jepara,
Kodim Jepara, dan Satpol PP Jepara. Meski begitu, suasana
pada Rabu (16/7/2014) malam di Hotel Jepara Indah sempat
memanas ketika diketahui kotak suara dari Kecamatan Jepara
Kota disegel dengan lakban. Semestinya, kotak suara yang berisi
hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tersebut disegel
dengan segel resmi yang sudah disiapkan KPU.

160

Pemilihan Umum Tahun 2013

Foto : PPK Kecamatan Pecangaan
saat membuka kota bersegel
Lakban pada Rekapitulasi tingkat
kabupaten dalam Pemilu 2014.
(Sumber: Akun Facebook Info
Seputar Jepara)

Mendapati kotak suara
tidak disegel dengan
semestinya, saksi kedua
tim pemenangan
menyangsikan isi kotak suara tersebut. Masing-masing pihak
meliputi; saksi pasangan Capres – Cawapres di tingkat
kecamatan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan
Ketua PPK dimintai konfirmasi terkait dengan keteledoran itu.
Rachmad Widodo, Ketua PPK Kecamatan Jepara Kota
menyampaikan, saat menerima logistik Pemilu dari KPU Jepara
semua komplit. Termasuk jumlah segel yang sudah ditentukan.
Namun, saat selesai penghitungan dan hendak dikirim ke KPU
Jepara, tiba-tiba diketahui segel masih kurang. Sehingga
digunakanlah lakban untuk menyegel kotak suara tersebut.
Ketua Panwaslu Kabupaten Jepara Nur Salim saat
dimintai konfirmasi oleh Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri
menyampaikan, bahwa hingga proses rekapitulasi di tingkat
kecamatan selesai, Panwaslu Kabupaten Jepara tidak menerima
laporan terkait pelanggaran administrasi tersebut. Panwaslu juga
tidak pernah merekomendasikan mengganti segel dengan
lakban.
Sementara itu, masing-masing saksi dari pasangan
Capres – Cawapres setelah mendengar hasil konfirmasi dari
berbagai pihak terkait akhirnya menerima kotak PPK
Kecamatan Jepara Kota dengan segel lakban. Namun dengan
catatan, amplop berisi rekapitulasi suara di tingkat kecamatan
akan diterima kalau dalam kondisi tersegel.

161

Pemilihan Umum Tahun 2013

Setelah dibuka, amplop masih dalam keadaan tersegel.
Kemudian setelah dilakukan penghitungan, tidak ada perbedaan
data antara yang terdapat di dalam amplop dengan data yang
dipegang masing-masing saksi, Panwaslu, dan KPU.

f. Tak Kantongi Izin, Gubernur Dipaksa Turun dari
Panggung

Panwaslu Kabupaten Jepara menemukan pelanggaran
kampanye yang dilakukan tim sukses Capres Joko Widodo.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir pada acara
kampanye di Gedung Haji Jepara pada Rabu (2/7/2014),
terpaksa ditegur Panwaslu Jepara lantaran ia sebagai Gubernur
aktif tak mengantongi izin cuti.

Anggota Panwaslu Jepara, Arifin menyampaikan,
bahwa sesuai dengan surat tembusan pemberitahuan yang
diterima Panwaslu Jepara, acara di Gedung Haji Jepara itu
adalah kampanye. Sebelumnya Panwaslu sudah melakukan
langkah penegahan dengan mengingatkan kepada gubernur
Jawa Tengah untuk tidak memberikan orasi atau sambuatan,
karena acara tersebut adalah kampanye. Langkah tersebut
dilakukan lantaran saat itu Ganjar tidak mengantongi surat izin
cuti, sehingga dilarang untuk ikut serta berkampanye.

Namun, di tengah-tengah acara berlangsung, tiba-tiba
panitia mempersilakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
naik ke panggung. Sampai di atas panggung usai memberi salam
dan menyapa pendukung Jokowi, anggota Panwaslu Arifin
segera menyusul naik ke atas panggung dan menghentikannya.
Lewat pengeras suara di hadapan ratusan pendukung Capres
yang diusung PDI Perjuangan, Arifin menyampaikan apa yang
dilakukan Ganjar Pronowo adalah pelanggaran. Karena sebagai
gubernur, Ganjar tak mengantongi izin cuti untuk acara
kampanye tersebut. Arifin juga menyampaikan bahwa apa yang
dilakukan Ganjar termasuk pelanggaran. Untuk melakukan

162

Pemilihan Umum Tahun 2013

pencegahan terhadap pelanggaran, selanjutnya ia meminta
Ganjar untuk tidak melanjutkan. (Jaringnews.com 6/7/2014)

Foto : Anggota Panwaslu Jepara, Arifin saat memberi pengarahan terkait aturan
kampanye. Kanan: Ganjar Pranowo. (Sumber: Akun Facebook Info Seputar Jepara)

Sementara itu, sadar menyalahi aturan, Ganjar akhirnya
berkenan turun dari panggung dan mengajak berfoto para
pendukung sebagai obat kecewa. Pada saat kejadian, sebenarnya
dari panitia mengatakan bahwa meraka sudah mengajukan izin
untuk melakukan konsolidasi relawan Jokowi. Sedangkan
Ganjar mengatakan, surat izin yang keluar justru kampanye, ia
menyatakan sepakat dengan keputusan Panwaslu. Ia
menambahkan acara tersebut merupakan acara terbuka, dan
izin yang keluar juga kampanye. Ganjar sendiri saat itu
mengaku belum melakukan cuti. (Info seputar Jepara , diakses
pada 8/3/2022).

163

Pemilihan Umum Tahun 2013

D. Profil Anggota Panwaslu Kabupaten Jepara Tahun 2014

Nur Salim, S.Ag., S.Pd.

Nur Salim atau yang sering
dipanggil Salim merupakan Ketua
Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)
Gubernur dan wakil Gubernur Jawa
Tengah Tahun 2008. Ia lahir pada 10
Agustus 1973 di Jepara. Saat menjabat ia
berdomisili di Desa Bakalan RT. 11 RW. 11
No. 96 Kecamatan Kalinyamatan Jepara.
Saat ini ia berdomisili di Desa Ngabul RT. 003 Rw. 003 Kecamatan
Tahunan Jepara.

Nur Salim sebagai ketua yang bertanggungjawab terhadap
semua kegiatan. Sebelumnya ia sebagai wartawan dari lembaga
SKM Demokratis. Pria yang punya hobi membaca ini merupakan
lulusan dari INISNU Jepara yang sekarang menjadi UNISNU
Jepara. Ia juga pernah menimba Ilmu di MTs dan MA Walisongo
Pecangaan.

Ia merupakan sosok yang organisatoris. Terbukti banyak
organisasi yang ia ikuti mulai dari Senat Mahasiswa Indnesia
INISNU Jepara 1993-1994 (sekarang BEM) dan Kepramukaan di
tinggkat Kampus sampai Dewan Kerja Cabang Jepara. Kemudian
ia pernah menjadi Wakil Sekretaris Ansor, Wakil Sekrertaris
Pengurus Cabang NU Jepara Periode 2015-2020 dan 2021-2026. Ia
juga aktif di kegiatan kemasyarakatan, menurutnya itu adalah naluri
untuk selalu bergiatan di masyarakat.

Pada tahun 2021-2026 ia bekerja sebagai komisioner di
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jepara. Sebelum menjadi
Ketua Panwaslu Jepara Pilgub Tahun 2008, Ia juga merupakan
anggota Panwas Jepara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Jepara pada tahun 2007 dan 2012. Kemudian menjadi anggota
Panwaslu Jepara Pilgub 2013 disambung dengan Pemilihan
Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

164

Pemilihan Umum Tahun 2013

“Money politic dapat merusak demokrasi,” ungkap Nur
Salim pada penulis (18/2/2008). Ia mengatakan money politic
merupakan tindakan yang harus dicegah karena dapat merusak
demokrasi. Maka perlu Sosialisasi secara massif dari tingkat
penyelenggara, calon, parpol, dan masyarakat untuk tidak
melakukan money politic. Menurutnya terlebih perlu menggandeng
kepada orang yang ditokohkan dan jaringan relawan seperti tokoh
agama dan tokoh komunitas. “Tokoh agama dan tokoh komunitas
lebih dipercaya omongannya untuk tidak melakukan money politic”
tutur Salim.

Arifin, S.Ag., M.S.I.
Arifin lahir di Jepara pada 10 April

1977. Saat ini ia menempati rumah yang
beralamat di Sidomulyo RT. 03 Rw 03
Desa Daren Kecamatan Nalumsari Jepara.
Menuju kesuksesan bukanlah semudah
membuka telapak tangan, seseorang harus
melewati berbagai ujian guna mencapai hal
tersebut tak terkecuali Arifin.
Dalam hal kepemiluan ia telah melewati banyak proses
pengalaman di antaranya adalah Relawan Pemantau Pemilu
UNFREL Tahun 1990, pada Tahun 1999 dan juga pernah menjadi
Koordinator JAMPPI ( Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu)
Kecamatan Kedung. Setelah itu ia menjadi anggota Panwascam
Kedung PILEG/PILPRES Tahun 2004 dan Ketua Panwascam
Kedung Tahun 2006.
Selain pengalaman diatas, ia saat ini sebagai komisioner
Bawaslukab Jepara. Laki-laki yang memiliki pekerjaan lama sebagai
Advokat ini pernah beberapa kali menempati Jabatan pada jajaran
Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten. Yaitu sebagai
Anggota Panwaskab Jepara pada PILGUB 2013.

165

Pemilihan Umum Tahun 2013

Pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kapasitas
dan kualitas diri Arifin, tercatat ia melewati pendidikan dari
Madrasah sampai Pasca Sarjana. Dimulai dari MI Salafiyah
Wanusobo Tahun 2009, MTs. Matholiul Huda Bugel Tahun 1992
dan MA Matholiul Huda Bugel Tahun 1995. Pendidikan Strata I ia
tempuh di INISNU Jepara 2001 kemudian ia lanjutkan pendidikan
Strata II di UIN Walisongo Semarang 2008.

M. Zarkoni, S.Ag., M.Si.
Anggota Panwaslu 2014 ini lahir

pada tanggal 7 Mei 1973 dari pasangan H.
As’ad dan Rasminah.

Pria yang pernah tinggal di Desa
Tahunan menempuh pendidikan formalnya
di MI. Masalikil Huda Tahunan Jepara,
kemudian melanjutkan di MTs. Masalikil
Huda Tahunan Jepara. Setelah selesai
menimbah ilmu di madrasah tsanawiyah ia melanjutkan ke MAN 1
Kudus, sambil nyantri di Pondok Pesantren Al-Mu’thi Kudus.
Pada tahun 1995 ia melanjutkan ke INISNU Jepara. Setelah
lulus dari Fakultas Syari’ah, ia melanjutkan di Magister llmu Politik
(MIP) Undip Semarang.
Pengalaman organisasinya sebagai ketua Senat Mahasiswa
Fakultas (SMF) Syari’ah INISNU Jepara, sekretaris di SEMA
INISNU Jepara. Selain itu juga aktif di IPNU Ranting Tahunan dan
di GP.Ansor Ranting Tahunan, serta Direktur Eksekutif di LSM
FSAS (Forum Studi Agama dan Sosial) Jepara.
Pengalamannya sebelum menjadi anggota Panwaslu 2014
adalah menjadi anggota Panwas Pilbup Kabupaten Jepara tahun
2007, anggota Panwas Pilgub Jateng tahun 2008, Ketua Panwaslu
Pemilu 2009, Ketua Panwas Pilbup Jepara tahun 2012, dan anggota
Panwaslu Pilgub 2013.

166

Pemilihan Umum Tahun 2013

DAFTAR PUSTAKA

Panwaslu Jepara, 2014, “Buku Laporan Pengawasan Pemilu 2014”, Jepara.

Jepara.bawaslu.go.id, 2022, Profil Komisioner Bawaslu Jepara, https://
jepara.bawaslu.go.id/category/komisioner/, diakses pada 05
Maret 2022 Pukul 11.27 WIB.

Kab-jepara.kpu.go.id, 2022, Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2014,
https://drive.google.com/drive/folders/1nmS72EbgnGP889So9xC8S
sjlErG9PKqT, diakses pada 05 Maret 2022 Pukul 10.23 WIB.

Jateng.bawaslu.go.id, 2022, “PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah”,
https://jateng.bawaslu.go.id/, diakses pada 05 Maret 2022 Pukul
13.08 WIB.

Salim Nur. 2022. “Sejarah pengawas Pemilu 2014”, Hasil Wawancara
Pribadi: 18 Februari 2022, Ngabul Tahunan Jepara.

Zarkoni M. 2022. “Sejarah pengawas Pemilu 2014”, Hasil Wawancara
Pribadi: 10 Maret 2022, Kantor Bawaslu Saripan Jepara.

Arifin. 2022. “Sejarah pengawas Pemilu 2014”, Hasil Wawancara Pribadi:
06 April 2022, Kantor Bawaslu Saripan Jepara.

Oliez Muhammad, 2014, "Kejar Praktik Politik Uang di Jepara, Polisi
Lompat Pagar", https://nasional.sindonews.com/berita/881453/
113/kejar-praktik-politik-uang-di-jepara-polisi-lompat-pagar, diakses
pada 08 Maret 2022 Pukul 20.50 WIB.

Jepara Hari Ini, 2014, “Aneh, Kotak Suara Kecamatan Jepara Disegel
Lakban”, https://tinyurl.com/kotaksuaralakban, diakses pada
09 Maret 2022 Pkl. 10.15 WIB.

Oliez Muhammad, 2014, " PN Jepara sidangkan kasus pidana Pileg
2014", https://nasional.sindonews.com/berita/855062/113/pn-
jepara-sidangkan-kasus-pidana-pileg-2014, diakses pada 09 Maret
2022 Pukul 13.05 WIB.

Jaringnews.com, 2014, “ Tabloid Jokowi Capres Boneka Beredar Juga di
Jepara”, https://tinyurl.com/tabloidobor2014, diakses pada 09
Maret 2022 Pkl. 14.11 WIB.

167

Pemilihan Umum Tahun 2013

Jaringnews.com, 2014, “Hadeh, anak-anak ini di ajak ikut kampanye”,
https://tinyurl.com/anakdiajakkampanye, diakses pada 20 Maret
2022 Pkl. 09.16 WIB.

Jaringnews.com, 2014, “Tak Kantongi Izin, Ganjar Dipaksa Turun dari
Panggung”, https://tinyurl.com/dipaksa-turun, diakses pada 18
April 2022 Pkl. 08.54 WIB.

Jaringnews.com, 2014, “Aminah, Sudah Gagal Jadi Caleg Masih
Dijatuhi Hukuman Percobaan”, https://tinyurl.com/kadespidana
2014jepara, diakses pada 08 April 2022 Pkl. 15.03 WIB.

Pemerintah Indonesia, 2008, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat Negara,
Jakarta.

Pemerintah Indonesia, 20011, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, Sekretariat Negara, Jakarta.

Badan Pengawas Pemilihan Umum , 2009, Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum No. 30 Tahun 2009, Sekretariat Jendral
Bawaslu RI, Jakarta.

Pemerintah Indonesia, 20012, Undang-Undang Pemilu No. 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Sekretariat Negara, Jakarta.

168

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA

TAHUN 2017

A. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara
Tahun 2017
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub),
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup), serta Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) tahun 2017 mempunyai
karakteristik yang berbeda dengan pemilihan serentak tahun 2015
sebelumnya. Pelaksanaan Pilbup tahun 2017 ini berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Terdapat
beberapa perubahan regulasi terkait dengan sanksi administratif yang
bisa memberikan ancaman pembatalan pencalonan sebagaimana
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Selain itu
terkait dengan pemilih yang harus memakai E-KTP yang hanya
terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb, serta pidana politik uang
yang bisa menjerat bagi pemberi dan penerima.
Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Ahmad
Marzuqi dan Subroto berakhir pada 10 April 2017, sehingga Pilbup
Jepara diselenggarakan secara serentak bersama 6 (enam)
kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tanggal 15 Februari 2017. Di
antara 6 (enam) kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak
tahap II bersama Jepara yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Pati,
Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara
dan Kota Salatiga.
Panwas Pilbup bertugas melaksanakan pengawasan seluruh
tahapan proses pemilihan mulai dari pemutakhiran daftar pemilih,

169

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

pencalonan, kampanye, distribusi logistik, pemungutan,
penghitungan dan rekapitulasi suara sampai dengan penetapan hasil
perolehan suara. Pengawasan dilakukan dengan upaya optimal mulai
dari pencegahan sejak dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau
indikasi awal pelanggaran. Sedangkan penindakan dilakukan dengan
serangkaian proses penanganan serta meneruskan hasil kajian atas
dugaan pelanggaran pidana kepada tim Sentra Penegakan Hukum
Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Panwas, Kepolisian
dan Kejaksaan. Jika dugaan pelanggaran pidana memenuhi syarat
formil dan materiil, serta terpenuhinya alat bukti, maka diteruskan
kepada pihak kepolisian. Untuk penanganan dugaan pelanggaran
administratif diteruskan kepada KPU Jepara, sedangkan dugaan
pelanggaran hukum lainnya diteruskan ke instansi lainnya. dan untuk
dugaan pelanggaran kode etik diserahkan ke Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berdasar data KPU Jepara, Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pilbup Jepara tahun 2017 ditetapkan sebanyak 858.958, yang terdiri
dari laki-laki sebanyak 428.098 dan perempuan sebanyak 430.860.
Sedangkan jumlah personil mulai dari PPK sampai KPPS pada
Pilbup Jepara tahun 2017 sebanyak 13.218 orang. Menurut pasal 40
dan 41 UU No 10 Tahun 2016, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik,
gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau
mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten.

Terdapat 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD
Jepara. Yakni PDIP (10 kursi), PPP (9 kursi), Gerindra (8 kursi),
PKB (5 kursi), Partai Nasdem (5 kursi), Partai Golkar (5 kursi),
PKS (2 kursi), Partai Demokrat (2 kursi), PAN (3 kursi), dan Partai
Hanura (1 kursi). Berdasar ketentuan, agar dapat mengusung
pasangan calon, parpol atau gabungan parpol harus memiliki
sedikitnya 10 kursi DPRD Kabupaten. Dari gamparan kursi
anggota DPRD Jepara tahun 2017 terdapat 2 pasangan calon yang
didaftarkan ke KPU Jepara, yaitu pertama, pasangan calon DR. H.
Subroto, S.E, M.M dan H. Nur Yahman, S.H, yang diusung oleh
gabungan partai politik di antaranya Partai Nasdem, PKB, PKS,

170

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, dan
Partai Hanura. Kedua, pasangan calon H. Ahmad Marzuqi, S.E dan
H. Dian Kristiandi, S.Sos, yang diusung oleh satu partai politik
yaitu PDI Perjuangan. (Panwaslu Jepara, Laporan Akhir Pilbup
2017).

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan
KPU Jepara jumlah pengguna hak suara sebanyak 639.893 yang
terdiri dari jumlah suara sah 624.096 dan jumlah suara tidak sah
15.797. Adapun pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Jepara Tahun 2017 adalah pasangan H. Ahmad Marzuqi, S.E dan
H. Dian Kristiandi, S.Sos, dengan perolehan 319.837 suara.
Sedangkan pasangan Dr. H. Subroto, S.E, M.M - Nuryahman, S.H
memperoleh 304.259 suara.

Foto: Pasangan calon bupati Ahmad Marzuqi (kedua dari kanan) dan calon wakil bupati
Dian Kristiandi (kanan) berfoto bersama dengan pasangan calon bupati Subroto (kedua dari
kiri) dan calon wakil bupati Nur Yahman (kiri) di Kantor KPU Jepara, Senin (24/10/2016).
Sumber Foto: solopos.com

B. Profil Kelembagaan Panwas Kabupaten Jepara Tahun 2017
Dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017 Bawaslu Jawa

Tengah membentuk Panwas Kabupaten/Kota yang tahapannya
melalui seleksi yang dilakukan tim seleksi. Adapun tim seleksi
tersebut terdiri dari lima orang, yakni:

a. Hasyim Asy‟ari S.H, M.Si., Ph.D, (Dosen FH Undip) sebagai
Ketua tim seleksi.

171

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

b. Muhammad Rofiuddin S.H.I, M.I.Kom. (Jurnalis) sebagai
Sekretaris.

c. Dr. Abu Rokhmad (Dosen UIN Walisongo) sebagai anggota.
d. Amir Machmud NS., S.H, M.H (Jurnalis) sebagai anggota.
e. Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum (Dosen FH Undip)

sebagai anggota.

Tim seleksi menyusun tahapan seleksi. Seperti tahapan
pengumuman pendaftaran pada 7 hingga 13 April 2016. Jumlah
pendaftar anggota Panwas di tujuh Kabupaten/Kota sebanyak 233
orang. Setelah proses seleksi, akhirnya terpilih Panwas
Kabupaten/Kota. Pada Senin 23 Mei 2016, Bawaslu Jawa Tengah
melaksanakan pelantikan Panwas sebanyak 21 orang untuk 7
(tujuh) kabupaten/kota, bertempat di Hotel Patra Jasa, Jl.
Sisingamangaraja Candi Baru, Semarang. Adapun untuk
Kabupaten Jepara yang ikut dilantik oleh Ketua Bawaslu Provinsi
Jawa Tengah Abhan yaitu Arifin, S.Ag, M.S.I, Muhammad Olies,
S.H.I, dan Taskuri, S.Ag.

Setelah dilakukan rapat pleno maka terpilihlah Arifin,
S.Ag, M.S.I sebagai Ketua sekaligus Koordinator Divisi
Penanganan Pelanggaran, Muhammad Olies, S.H.I sebagai
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga,
sedangkan Taskuri, S.Ag. sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya
Manusia (SDM). Pasca pelantikan Panwas Jepara mengagendakan
koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, misalnya
dengan KPU, Pemerintah Daerah, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan,
PN, Kodim, Satpol PP, Pemantau Pemilu, Ormas, tokoh agama
dan tokoh masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Pilbup Tahun 2018, Panwas
Kabupaten Jepara mempersiapkan Kelompok Kerja Pembentukan
Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Jepara. Berdasarkan hasil seleksi
yang dilakukan Panwas Kabupaten terpilih anggota Panwas
Kecamatan di tiap kecamatan jumlahnya adalah 3 orang, adapun
untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara yang
jumlahnya 16 kecamatan totalnya adalah 48 orang. Adapun jumlah

172

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di tiap desa/kelurahan
adalah 1 orang, jadi anggota PPL se-Kabupaten Jepara sejumlah
195 orang. Sedangkan jumlah Pengawas TPS sebanyak 1.805
orang. Angka ini sesuai dengan jumlah TPS pada Pilbup Jepara
tahun 2017.

Foto : Panwas Jepara melaksanakan keguiatan bimbingan teknis kearsipan pada pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017. (Sumber Foto: jateng.bawaslu.go.id)

Selain personil “resmi”, Panwas Jepara juga terbantu
dengan warga yang tergabung dalam „Pengawas Partisipatif‟. Upaya
merekrut pengawas partisipatif ini dimaksudkan agar masyarakat
bisa berpartisipasi mengawal jalannya proses demokrasi lokal di
Kota Ukir. Sarana yang dilakukan beragam, salah satunya melalui
aplikasi Gowaslu. (Panwaslu Jepara, Laporan Akhir Pilbup 2017).

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 107, bahwa
untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu
Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, dibentuk sekretariat
Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Panwas Kabupaten/Kota, dan
sekretariat Panwas Kecamatan. Maka dibentukklah sekretariat
Panwas Kabupaten dengan susunan 6 PNS dan 4 non-PNS.
Adapun nama dan jabatan sekretariat dari unsur PNS yaitu, Abdul
Ghofur,S.IP.,M.H sebagai Kepala Sekretariat, Irma Novel Sari,S.T
sebagai Bendahara, Indah Tri Sari Ujianti, S.Sos,M.M (staf PNS),
Zaenal Arifin.S.H.,M.H (staf PNS), Sutriyanto,SE (staf PNS),

173

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

Manggara Krisna Nugraha (staf PNS). Sedangkan pegawai non-
PNS yaitu Zaenal Abidin (staf non-PNS), Yanu Adhi Hidayat (staf
non-PNS), Subechan Edi Susilo (staf non-PNS), dan Chulaimah
(staf non-PNS).

Panwas Jepara saat Pilbup tahun 2017 merupakan panitia
adhoc yang berkantor di Jl. KH. Ahmad Fauzan No.15, Kelurahan
Saripan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415.
Selain mendapatkan 1 (satu) gedung kantor dari Sekda Jepara,
Panwas Jepara mendapatkan fasilitas dari Sekretariat Daerah
Kabupaten Jepara berupa kendaraan mobil 2 unit, meja kerja
pejabat 9 buah, kursi pejabat 4 buah, meja kerja staf 7 buah, kursi
kerja staf 1 buah, meja kursi tamu 1 set, kursi rapat 22 buah, almari
1 buah, filling cabinet 1 buah, komputer 2 unit, laptop 1 unit,
printer 1 unit, ac 3 unit, projector 1 unit.

Untuk pendanaan pengawasan, Panwas Jepara Tahun 2017
mendapatkan dana hibah dari APBD Kabupaten Jepara Tahun
2016 sejumlah Rp. 4.200.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Juta
Rupiah) tercantum dalam NPHD antara Pemerintah Daerah
Kabupaten Jepara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten
Jepara Nomor 10 Tahun 2016 dan Nomor 009/BAWASLU-
PROV.JT-10/HK.02.00/VI/2016 pada tanggal 15 Juni 2016.
Dana Hibah diterima dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I sejumlah
Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan tahap II sejumlah
Rp. 3.700.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). Tahap
kedua tersebut berdasarkan pada Perubahan APBD 2016.

Besaran uang kehormatan Panwaskab Jepara di Tahun
2017 disesuaikan dengan jabatanya yakni Ketua Panwas sebesar
Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan
anggotanya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Selain itu,
uang kehormatan Panwaslu Kecamatan juga berbeda, untuk Ketua
Panwascam sebesar 1.350.000 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah) dan anggotanya sebesar Rp. 1.100.00,- (Satu Juta
Seratus Ribu Rupiah). Sedangkan Panitia Pengawas Lapangan
(PPL) sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu

174

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

Rupiah), serta Pengawas TPS (PTPS) sebesar Rp. 300.00,- (Tiga
Ratus Ribu Rupiah). (Panwas Jepara, Laporan Akhir Pilbup 2017)

C. Peristiwa Menarik dalam Pilbup Jepara Tahun 2017
a. Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Panwas Kabupaten Jepara pada saat pengawasan Pilbup
Jepara Tahun 2017 pernah ikut terserat oleh aduan salah satu
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yakni pasangan Subroto
dan Nur Yahman dengan pengaduan dan atau laporan
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Nomor 0175/
DKPP/SJ/PP.00/III/2017.
Aduan pengaduan dan atau pelaporan tersebut diuraikan
dalam uraian singkat kejadian pada nomor 6, yang menyatakan
bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara
Tahun 2017 ditengarai atau diduga adanya kecurangan yang
termasuk kriteria terstruktur, sistematis dan massif. Terstruktur
karena dilakukan oleh penyelenggara yaitu KPU, Panwas, PPK,
PPS & KPPS, dan dilakukan bersama dalam kendali pasangan
calon petahana baik Bupati maupun Ketua DPRD Kabupaten
Jepara dengan cara yang sistematis melalui surat undangan (C6)
yang tidak dibagikan dengan alasan meninggal, pindah tempat,
tidak dikenal, tidak bisa ditemui dan alasan lain-lain.
Namun pengaduan dan atau pelaporan tersebut
dinyatakan ditolak oleh DKPP karena teradu yaitu Panwas tidak
terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan
dan jabatannya, hal itu tertuang dalam Surat Putusan DKPP RI
Nomor 52/DKPP-PKE-VI/2017. (Panwas Jepara, Laporan
Akhir Pilbup 2017)

b. Pelantikan Pejabat Eselon III oleh Bupati Jepara
Selain kejadian di atas ada juga terdapat kejadian heboh

yang ditemukan oleh Panwas Jepara yakni pelantikan 8 pejabat
Pemkab Jepara oleh Bupati pada tahun 2016.

175

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

Panwas Kabupaten Jepara mensinyalir adanya dugaan
pelanggaran UU Pilkada yang dilakukan Bupati, seiring mutasi
dan pelantikan delapan pejabat. Pelantikan delapan pejabat oleh
Bupati Jepara Ahmad Marzuqi itu digelar Kamis 18 Agustus
2016. (Tribun News, Jumat 19 Agustus 2016).

Ketua Panwas Jepara Arifin mengatakan regulasi terbaru
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yakni UU No
10 tahun 2016 sudah mengatur soal larangan bagi kepala daerah
baik di level provinsi, kabupaten maupun kota madya melakukan
penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan
calon hingga akhir masa jabatan, kecuali ada persetujuan tertulis
dari Mendagri. Berdasar data tahapan Pilkada yang dikeluarkan
KPU, penetapan paslon peserta Pilkada serentak 2017 digelar 24
Oktober 2016. Praktis, saat itu larangan tersebut sudah berlaku.
(Arifin, Wawancara: 2022).

Foto : Panwaslu Jepara saat bertemu dengan perwakilan BKD, membicarakan soal mutasi
pejabat yang dianggap melanggar.(Sumber Foto: Murianews.com).

Terkait persoalan tersebut, Panwas Jepara telah
melayangkan surat ke pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Jepara. Isi surat tersebut Panwas akan melakukan klarifikasi
kepada BKD terkait kebijakan pelantikan delapan pejabat eselon
III tersebut. Komisioner Panwas Jepara, Muhammad Olies saat
itu menambahkan jika memang terbukti melanggar UU Pilkada,
maka pelantikan 8 (delapan) pejabat itu batal demi hukum.

176

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

Konsekuensinya maka 8 (delapan) pejabat itu harus dikembalikan
ke posisi semula. Sehingga pada akhirnya pelantikan 8 pejabat
tersebut dibatalkan. (Muhammad Olies, Wawancara: 2022)

c. Gakkumdu Klarifikasi Pejabat Pemprov, Diduga Terlibat
Kampanye Pilkada di Jepara
Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Panwas Pilkada Kabupaten Jepara, melakukan klarifikasi kepada
aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jateng pada Senin
(9/1/2017). Hal itu terkait adanya dugaan pejabat pemprov yang
terlibat dalam kegiatan kampanye pasangan calon Ahmad
Marzuqi – Dian Kristiandi (Madani) di Desa Margoyoso,
Kecamatan Kalinyamatan, pada akhir bulan Desember 2016.
ASN yang diklarifikasi adalah Fajar Arifin yang pada saat itu
menjabat Kasubag Pemuda dan Olahraga Biro Kesra Setda
Jateng.(Murianews.com)

Foto: Tim sentra Gakkumdu Panwas Pilkada melakukan klarifikasi kepada ASN Pemprov
Jateng yang diduga terlibat kampanye paslon Madani. (Sumber Foto: jateng.bawaslu.go.id)

Turut mendampingi Fajar Arifin, Rahardjanto P yang
sebelumnya menjabat Kepala Biro Bina Mental Setda Jateng (kini
seiring berlakunya organisasi perangkat daerah (OPD) baru,
menjabat staf penugasan khusus Gubernur Jateng). Dari Tim
Gakkumdu hadir tiga Komisioner Panwas Jepara yakni Arifin,

177

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

Taskuri dan Muhammad Oliz. Hadir juga anggota Gakkumdu
dari unsur kepolisian Ipda R Aries Sulistyono, Aiptu Sutrisno dan
Bripka Arief Gunawan. Di hadapan Tim Gakkumdu, Fajar Arifin
mengatakan kehadirannya di kegiatan yang diprakarsai Majlis
Ta‟lim Mar‟ah Sholikhah Jepara itu, lantaran ada disposisi dari
pimpinannya yakni Kepala Biro Bina Mental Setda Jateng,
Rahardjanto. Fajar menyampaikan bahwa sebagai staf, apapun
yang menjadi instruksi pimpinan maka ia harus melaksanakan.
Kegiatan yang diprakarsai Majlis Ta‟lim Mar‟ah Sholikhah Jepara
ini sebenarnya Peringatan Maulid Nabi SAW. Namun ternyata
kegiatan itu juga didaftarkan sebagai kegiatan kampanye oleh tim
paslon Madani.

Surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye
untuk kegiatan itu tertanggal 24 Desember 2016. Menurut Fajar,
pihaknya tak tahu jika kegiatan pengajian yang dihadiri langsung
oleh Cabup – Cawabup Ahmad Marzuqi dan Dian Kristiandi itu
ternyata juga ajang kampanye. Pihaknya baru mulai menyadari hal
itu saat di lokasi acara. Selain ada atribut kampanye, peserta
pengajian juga ada yang memakai baju bergambar paslon Madani.
Namun karena Fajar hanya melaksanakan tugas, maka ia tetap
membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah. Usai
membacakan sambutan ia langsung pulang. Saat ke lokasi acara ia
membawa nota perjalanan dinas dan SPPD dari instansinya.

Sementara itu, Rahardjanto mengatakan, pihaknya
menerima surat dari panitia kegiatan Peringatan Maulid Nabi
SAW di Jepara yang ditujukan ke Gubernur Jateng itu tanggal 23
Desember 2016. Dan hari itu juga, pihaknya langsung
mendisposisikan kepada Fajar Arifin agar bisa mewakili gubernur.

Sebelumnya, terkait persoalan ini, tim gakkumdu sudah
mengklarifikasi panitia pengajian maupun tim kampanye paslon
Madani. Selain keterangan dari berbagai pihak tersebut, tim
gakkumdu juga mengumpulkan berbagai data dan dokumen
terkait. Ketua Panwas Pilkada Jepara Arifin mengatakan pihaknya
melakukan telah melakukan kajian mendalam terkait persoalan

178

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

ini. Dan hasilnya, kasus dugaan keterlibatan ASN dalam
kampanye paslon Madani tak bisa dilanjutkan karena tidak cukup
bukti. Hal ini diperkuat dengan surat undangan dari panitia ke
Pemprov Jateng tertanggal 23 Desember 2016. Sedang STTP
baru diajukan tim kampanye sehari sesudahnya, yakni pada
tanggal 24 Desember 2016.

Sehingga ASN Pemprov Jateng memang tidak tahu kalau
kegiatan pengajian itu sekaligus menjadi ajang kampanye. Arifin
sangat menyayangkan kejadian tersebut, karena tim kampanye
terkesan menumpangi kegiatan yang digelar elemen masyarakat.
Pihaknya saat itu kemudian mengimbau agar kontestan pilkada
dan tim kampanye untuk benar-benar menaati aturan main gawe
demokrasi lokal di Kota Ukir Jepara. Ia juga menegaskan bahwa
Tim Gakkumdu tak akan tebang pilih. Jika unsur-unsur
pelanggaran pemilu terpenuhi tentu akan diproses sampai tuntas
sesuai dengan kententuan yang berlaku.

d. Permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi
Pada Pilbup Jepara Tahun 2017 ada sengketa PHPU

yang diajukan oleh salah satu pasangan calon yaitu pasangan
calon nomor 1 (satu) Subroto-Nur Yahman. Yang mengajukan
sengketa pemilihan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24
Februari 2017 dengan akta pengajuan permohonan pemohon
Nomor 10/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam buku registrasi
perkara konstitusi dengan nomor 2/PHP.BUP-XV/2017 tanggal
13 Maret 2017 dengan inti permohonan pada Mahkamah
Konstitusi (MK) untuk memerintahkan melakukan pemungutan
suara ulang (PSU) di seluruh TPS Kabupaten Jepara. (Panwas
Jepara, Laporan Akhir Pilbup 2017).

Namun permohonan tersebut ditolak oleh MK dan
menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten
Jepara Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.012.329342/2017 tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

179

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017,
bertanggal 22 Februari 2017, pukul 18.05 WIB.

Serta Mahkamah Konstitusi menetapkan Perolehan
Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Jepara Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut :

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 304.259 suara
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 319.837 suara
624.096 suara
Total Suara Sah

e. Dugaan Money Politik oleh Anggota KPPS yang dilakukan
pada Hari Tenang

Pada Pilbup 2017, dugaan politik uang yang disinyalir
melibatkan salah satu anggota Kelompok Pemungutan Suara
(KPPS) merupakan salah satu kasus yang menjadi buah bibir
masyarakat, terutama di Kecamatan Kedung. Hal ini terjadi pada
hari tenang di Desa Sowan Lor, Kedung Jepara. Bahwa
berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Kedung, Kab pada
tanggal 14 Februari 2017 telah terjadi dugaan pelanggaran tindak
pidana pemilu berupa politik uang pada pemilihan Bupati wakil
Bupati Kab Jepara. Sekitar pukul 19.00 Wib ini dilakukan oleh
terduga dengan inisial “AB” salah satu anggota KPPS TPS 2
Desa Sowan Lor Kec Kedung, Kab Jepara. ” AB” yang saat itu
mengantarkan AK pembagian amplop untuk mempengaruhi
pemilih untuk memilih salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2017 pada saat malam sebelum pemungutan suara.

Pengawas Kecamatan Kedung saat itu Abd. Kalim,
Tamakin dan Abdul Hakim melaporkan terdapat 5 warga yang
diduga menerima uang tersebut. Pengawas Kecamatan
mendapatkan informasi tersebut dari Kepala Desa yang menjabat
saat itu. Kepala desa pun mendapatkan informasi dari warga
dengan inisa “A”. Kemudian Pengawas Kecamatan melaporkan

180

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

kejadian tersebut kepada Pengawas Kebupaten. Bahwa terduga
dapat dikenakan sanksi Pasal 73 UU No 10 /2016. Menerima
temuan tersebut, Panwas Pemilihan Kabupaten Jepara langsung
bergegas melakukan rapat Gakkumdu yang terdiri dari Pengawas
Kabupaten, Polres dan Kejaksaan Jepara. Berdasarkan Laporan
Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilu
Berupa Money Politic Polres Jepara bahwa Gakkumdu telah
melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Mereka adalah Ketua
Panwas Kecamatan Kedung Abdul Khakim, PPK Kec Kedung
Kasdono, Anggota PPK SARKAN, Anggota PPK HADI
SUTRISNO, terduga ”AB” dan kepala Desa Sowan Lor.

Saat itu Gakkumdu merasa kurang dalam pembuktian
kasus itu, sehingga perlu mengundang pihak terduga untuk
klarifikasi lebih lanjut. Namun ”B” yang diundang secara patut
oleh Gakkumdu ternyata tidak menghadiri undangan klarifikasi.
”A” pun selaku sumber informasi tidak bisa diklarifikasi setelah
diundang oleh Panwaslih dua kali tidak hadir. Sehingga Pengawas
Kabupaten, Polres dan Kejaksaan Jepara terjun langsung
mendatangi rumah terduga. Mereka juga didampingi oleh Kepala
desa Sowan Lor. Beberapa rumah yang terllibat dalam kasus ini
pun didatangi oleh rombongan penegak hukum tersebut
diantaranya adalah MH, K, U, A dan , H. Namun dari rumah
yang didatangi oleh petugas tidak seorang pun dapat ditemui.

Menemuhi hambatan tersebut dan dengan waktu
penganan pelanggaran sangat sedikit Gakkumdu melakukan
pembahasan. Waktu itu dihadiri oleh Ketua Panwaslu Arifin,
S.Ag., M.S.I, Kasat Reskrim Polres Jepara AKP. Suwasana,
SH., MH, Kasi Pidum Isa Ulinnuha,SH., MH., Bambang, SH
(Anggota Gakkumdu dari JPU Kejaksaan Negeri Jepara), Bagus
Ahmad, SH , (Anggota Gakkumdu dari JPU Kejaksaan Negeri
Jepara), Anggota Gakkumdu AIPDA. Sutrisno, SH, Anggota
Gakkumdu BRIPKA. Rohmad Ashari, SH., Anggota Gakkumdu
Alex Wijayanto, SH. Dan Anggota Gakkumdu BRIPKA. Arif
Gunawan. Mereka sepakat bahwa setelah dilakukan Gelar
Perkara di sentra Gakkumdu, Panwaslu, Kejaksaan, dan Penyidik

181

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

maka dapat disimpulkan bahwa perkara dugaan tindak pidana
pemilu berupa politik uang maka dalam hal ini belum
memenuhi unsur-unsur dan perkara belum bisa untuk
ditingkatkan dalam proses penyidikan lebih lanjut, sehingga kasus
tersebut harus dihentikan.

D. Profil Anggota Panwas Kabupaten Jepara Tahun 2017

Arifin, S.Ag., M.S.I.
Pada saat Pilbub Jepara 2017

merupakan Ketua Panwas Jepara dan
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.
Ia lahir di Jepara pada 10 April 1977,
beralamat di Sidomulyo RT. 03 RW. 03 Desa
Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten
Jepara. Pendidikannya dimulai dari MI.
Salafiyah Wanusobo tahun 1989, MTs. Matholiul Huda Bugel tahun
1992 dan MA. Matholiul Huda Bugel tahun 1995. Pendidikan Strata
I (S1) di Fakultas Syari‟ah (AS) INISNU Jepara tahun 2001,
dilanjutkan Strata II (S2) di UIN Walisongo Semarang tahun 2008.
Ia pernah menjadi Dosen di Fakultas Syari‟ah dan Hukum
Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Dalam hal kepemiluan ia
pernah menjadi koordinator pemantau pemilu JAMPPI (Jaringan
Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia) Kecamatan Kedung tahun
1999. Setelah itu ia menjadi Anggota Panwaslu Kecamatan Kedung
tahun 2004 dan Ketua Panwascam Kedung Pilbup tahun 2006.
Selanjutnya Ia menjadi Anggota Panwaskab Jepara pada Pilgub 2013,
Anggota Panwaslu Jepara tahun 2014, serta Ketua Panwaskab pada
Pilbup Jepara tahun 2017.

182

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

Taskuri, S.Ag.

Lulusan S1 jurusan Syari‟ah dari
INISNU Jepara ini lahir di Jepara 6 Februari
1972. Ia mempunyai hobi yang cukup unik
yakni menonton film di sela-sela kegiatannya
menjadi Koordinator Divisi Sumber Daya
Manusia (SDM), maupun di saat menjadi
perangkat desa di Desa Langon, setelah tidak
berkecimpung lagi di Panwas Kabupaten
Jepara. Hal yang tidak dilupakan olehnya selama menjadi anggota
Panwas Jepara adalah kesediaan dan kesiapanya bekerja tiap harinya
24 jam, di mana Panwas Jepara memang diharuskan siap dengan
tugas pengawasan melekat. Sebelum menjadi anggota Panwas Jepara
tahun 2017, ia pernah menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Kecamatan Tahunan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
(Panwascam) Kecamatan Tahunan.

Muhammad Olies, S.H.I.

Anggota Panwas Jepara tahun 2017
yang beralamatkan di RT. 02 RW. 04 Desa
Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten
Jepara, terlahir di Jepara 25 November 1981.
Ia merupakan sosok yang mempunyai hobi
membaca dan menulis, hal ini dapat dilihat
dari banyak karya yang telah ia tulis dan
dipublikasikan baik dalam bidang kepemiluan
atau non-kepemiluan di antaranya, seperti: “Pilkada, Pemilukada atau
Pilkada?” (artikel dimuat di koran sindo, rabu 3 januari 2018).
“Pilkada Paslon Tunggal Tak Ramah Kotak Kosong” (resensi buku
dimuat di tribun jateng, minggu 26 november 2017). “Menunggu
Gebrakan Bawaslu Jateng „Baru” (www.murianews.com, tanggal 14
oktober 2017). “Kerawanan Baru Pilgub Jateng” (dimuat di tribun
jateng). “Fenomena Kepala Daerah Pendukung Pasangan Calon” (dimuat di
harian suara merdeka tanggal 2 september 2017). “Tunda Pilkada

183

Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Jepara 2017

Zona Merah Covid-19” (dimuat di tribun jateng 2 september 2020).
“Kerumunan Massa dan Tindak Pidana Yang Dilabelkan” (dimuat di
tribun jateng Februari 2021).

Sedangkan karya tulis non kepemiluan yang telah ia tulis
seperti: Buku “Dari Generasi Ke Generasi” 102 tahun produsen jenang
kudus mubarok. “Membangkitkan Inspirasi Literasi Dari Bumi Kartini”
dimuat di rmoljateng (pemenang juara 3 lomba foto artikel
Kemendikbud RI tahun 2018), “Menolak Miskin Ala Disabilitas
Jepara” dimuat di jeparahari.com (pemenang juara 2 lomba tulis
Diskominfo Jateng tahun 2017). “Gotong Royong Merawat Kartini”
dimuat di koran sindo (pemenang juara 3 lomba tulis Bapermades
Provinsi Jateng tahun 2016). “Kampus Pencetak Entrepreneur” dimuat di
koran sindo (pemenang juara 2 lomba tulis Universitas Muria Kudus
tahun 2012). “Menghitung Ulang Rumus Pajak Kendaraan” (pemenang
juara harapan lomba menulis artikel pajak 2020). “Menggugat Bagi
Hasil Pajak Rokok” dimuat di ddtcnews 2 maret 2021. “Buku Menjaga
Laut Dengan Jurnalisme Data 2021”.

Berkesinambungan dengan hobi menulisnya ia pun memiliki
pengalaman pekerjaan yang tidak jauh berbeda dari hobinya yaitu :
jurnalis koran sindo (2008 - 2016), staf peneliti saiful mujani research
and consulting (smrc) di wilayah Jateng, Humas Bidang Media PT
Semen Gresik, Koordinator Bidang Kerjasama - Pengembangan
Bisnis Tribun Jateng Wil. Eks Karisidenan Pati (Muria) dan juga
Ketua LTN (Lajnah Ta‟lif wan Nasyr) PCNU Jepara tahun 2022.

184