Modul Diklat Perpustakaan

MILIK

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Dilarang mempublikasikan, menggandakan, mencetak sebagian atau seluruh
isi Modul/Bahan Ajar ini tanpa izin dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan
ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan
kelancaran dalam penerbitan Kurikulum dan Modul Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan sebagai acuan nasional dalam
penyelenggaraan Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan.
Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan ini diterbitkan kedua kalinya
oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Deputi Bidang Pengembangan Sumber
Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI. Penerbitan ini sebagai upaya
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
Terbitnya modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan ini diharapkan
dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat Pengenalan Pengelolaan
Perpustakaan dan sekaligus mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dan
penyelenggaraan perpustakaan di tanah air.
Kami ucapkan terima kasih kepada penyusun, tim penyunting, dan seluruh pihak
terkait yang telah membantu penyusunan dan penyelesaian modul diklat ini.
Kritik maupun saran untuk penyempurnaan modul Diklat Pengenalan
Pengelolaan Perpustakaan ini sangat kami harapkan untuk perbaikan dan
penyempurnaannya pada terbitan yang akan datang.

Jakarta, Agustus 2018
Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan
Perpustakaan Nasional RI

Drs. Widiyanto, M.Si.
NIP 19550919 197603 1 002

iii

iv

DAFTAR ISI

Halaman Cover............................................................... i
Kata Pengantar............................................................... iii
Daftar Isi ......................................................................... v

Pengantar Ilmu Perpustakaan ....................................... 1
Pengembangan Koleksi ................................................. 54
Katalogisasi ................................................................... 79
Klasifikasi dan Tajuk Subjek .......................................... 141
Layanan Perpustakaan .................................................. 187
Perawatan Bahan Perpustakaan ................................... 205
Pengantar Otomasi Perpustakaan ................................ 243

v

vi

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 1

2 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................................................................................................................. 3

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 5
A. Latar Belakang ................................................................................ 5
B. Deskripsi Singkat............................................................................. 6
C. Tujuan Pembelajaran Umum.......................................................... 6
D. Tujuan Pembelajaran Khusus ........................................................ 6
E. Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan ...................................... 6

BAB II PENGANTAR ILMU PERPUSTAKAAN............................................... 7
A. Pengertian Perpustakaan ............................................................... 8
B. Tujuan dan Fungsi Perpustakaan .................................................. 12
C. Jenis Perpustakaan......................................................................... 16
D. Aspek Perpustakaan....................................................................... 28
49
BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 51
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 3

4 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era yang serba mengglobal dewasa ini, peranan informasi menjadi salah
satu aset yang sangat penting bagi masyarakat di belahan dunia mana pun.
Ia menjadi sangat berharga dan diburu walaupun di mana dan dengan cara
apa informasi tersebut harus diperoleh. Fenomena ini melanda, baik
perseorangan maupun lembaga pemerintah dan swasta. Siapa pun atau
lembaga apa pun akan tidak akan berhasil jika tidak menguasai didukung oleh
kekuatan informasi masa kini. Informasi tersebut sangat diperlukan dalam
memecahkan dan/atau menjalani berbagai masalah kehidupan.

Unit kerja perpustakaan termasuk salah satu pusat sumber informasi yang
memiliki berbagai jenis informasi yang sangat luas, yang mencakup berbagai
ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya. Dengan demikian,
perpustakaan harus menjadi suatu institusi yang menduduki posisi yang
sangat strategis, ekonomis, serta demokratis dalam upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa, yaitu dengan berperan sebagai sarana pelaksanaan
belajar mandiri, pendidikan seumur hidup bagi individu atau kelompok
masyarakat tertentu.

Peranan perpustakaan sebagai salah satu pusat/sarana pendidikan,
informasi, penelitian, budaya, pemelihara/pelestari hasil budaya bangsa akan
berhasil dengan optimal jika dikelola oleh sumber daya manusia yang
profesional. Pengelolanya harus memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk
ilmu perpustakaan dan kepustakawanan dan dapat menerapkan serta
mengembangkannya dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung
jawabnya.

Dalam usaha pembinaan sumber daya manusia melalui perpustakaan,
Perpustakaan Nasional RI telah menyusun kurikulum atau silabus Diklat
Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan. Salah satu mata ajar yang diberikan
dalam diklat tersebut adalah Pengantar Ilmu Perpustakaan, yang memuat
gambaran umum tentang pengertian perpustakaan dan kepustakawanan,
yang diharapkan dapat membangkitkan apresiasi dan motivasi peserta diklat

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 5

untuk menggali dan mempelajari lebih lanjut Ilmu Perpustakaan dan
Kepustakawanan.

B. Deskripsi Singkat
Mata ajar diklat ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang
pengertian, tujuan dan fungsi perpustakaan, jenis perpustakaan dan aspek
perpustakaan, yang disajikan melalui pendekatan pelatihan andragogi, antara
lain metode ceramah, tanya jawab, pemaparan, dan diskusi.

C. Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mengikuti mata ajar diklat ini, peserta diharapkan mampu
menjelaskan dan menguraikan pengertian, tujuan dan fungsi perpustakaan,
jenis perpustakaan, dan aspek perpustakaan.

D. Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti mata ajar diklat ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan
pengertian, tujuan, fungsi dan jenis perpustakaan, serta menguraikan
berbagai aspek perpustakaan.

E. Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan
Mata ajar Pengantar Ilmu Perpustakaan ini terdiri atas materi pokok dan
subpokok bahasan sebagai berikut:
1. pengertian perpustakaan;
2. tujuan dan fungsi perpustakaan;
3. jenis perpustakaan;
4. aspek perpustakaan, yang meliputi: organisasi, gedung/ruangan,
perabotan dan perlengkapan, koleksi, tenaga pengelola, layanan
pemustaka, anggaran dan sistem.

6 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

BAB II
PENGANTAR ILMU PERPUSTAKAAN

Pada era globalisasi informasi dewasa ini, keberadaan perpustakaan sudah
merupakan salah satu unit kerja atau lembaga yang diperlukan masyarakat,
terutama untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Perpustakaan sebagai
pusat sumber informasi yang penting bagi masyarakat penggunanya (Pawit,1988)
merupakan unit kerja yang mengelola sejumlah bahan perpustakaan yang akan
digunakan oleh pemustaka. Unit ini mengelola, baik buku maupun nonbuku,
seperti: microfilm, gambar, surat kabar, dan majalah, yang diatur secara sistematis
sesuai dengan ketentan yang ditetapkan (Ibrahim, 2005).

Apabila dilihat dari rangkaian infrastruktur informasi, perpustakaan termasuk salah
satu lembaga penyebar (disseminator) informasi yang perlu ditangani secara
serius dan profesional. (“Science Applications International Corporation (SAIC)
dalam Rubin”, 1998). Padahal, sebelum akhir abad kesembilan belas,
kepustakawanan sebagai suatu profesi di Indonesia belum ada. Pada waktu itu
untuk menjadi seorang “pustakawan”, seseorang tidak memerlukan persiapan
khusus (Soekarman, 2004). Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman,
terutama dalam era teknologi informasi dan komunikasi, peranan dan pengelolaan
perpustakaan tidak sesederhana pada saat bahan perpustakaan masih terbatas,
baik jumlah, bentuk fisik, maupun isinya. Pada perkembangan berikutnya, ternyata
untuk dapat menyelenggarakan suatu unit perpustakaan yang baik, sangat
diperlukan sumber daya manusia yang profesional, yang memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan pengalaman di bidang ilmu perpustakaan sesuai dengan
tuntutan zaman.

Menurut Sulistyo-Basuki (1991), Ilmu Perpustakaan adalah pengetahuan yang
tersusun rapi yang menyangkut tujuan, objek, fungsi perpustakaan, serta fungsi
metode, penyusunan, teknik, dan teori yang digunakan dalam pemberian jasa
perpustakaan. Dalam Harrod’s Library Glossary edisi ke-10 dikatakan bahwa ilmu
perpustakaan (library science) adalah “Suatu istilah umum yang mengkaji unit
perpustakaan dan informasi, baik tentang peranannya dalam masyarakat, rutinitas
dan proses kegiatannya, sejarah, maupun perkembangannya pada masa yang
akan datang”.

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 7

Akhir-akhir ini istilah ilmu perpustakaan selalu dikaitkan dengan kata
informasi sehingga dikenal dengan istilah ilmu perpustakaan dan informasi atau
Library and Information Science (LIS), yaitu kajian dan kegiatan tentang berbagai
metode profesional dalam menggunakan dan mengeksploitasi informasi yang
didasarkan atau tidak untuk keuntungan pemustaka. Library and Information
Science (LIS) merupakan istilah yang memayungi ilmu perpustakaan,
kepustakawanan, ilmu informasi, dan pekerjaan informasi (Harrod’s Library
Glossary edisi ke-10).

A. Pengertian Perpustakaan

Sejak pertama pendiriannya, perpustakaan sudah bertugas mengumpulkan
rekaman hasil evolusi budaya manusia (Since the establishment of the very
first library, these institutes have been the official repository of the record of
the evolution of humankind). (Carvell, 2005). Karena itu, cikal-bakal
perpustakaan diawali ketika manusia mengenal tulisan, bahan tulisan, serta
alat tulis. Peradaban baca tulis tertua dimulai dari Sumeria, Babylonia,
hingga ke Mesir, terutama ketika ditemukan daun papyrus sebagai bahan
tulisan yang murah dan mudah didapat, yang sekarang dikenal dengan
nama kertas, yang berasal dari kata paper, papier, papiere dan papiros.
Selain daun papyrus yang mudah tumbuh di sepanjang tepian Sungai Nil,
juga sebelumnya sebagai bahan tulisan dipakai pula media lain seperti batu,
pelepah, tanah liat, atau parchmen yang terbuat dari kulit domba atau anak
sapi yang dikeringkan. Kumpulan parchmen yang dijilid menjadi satu disebut
codex.

Perpustakaan dikenal juga di Yunani dan Romawi, sampai pula ke Eropa
Barat dan Amerika Utara. Perkembangannya menjadi lebih cepat sejak
ditemukannya mesin cetak pada abad pertengahan. (Sulistyo-Basuki,
1991). Dalam hubungan itu, sejarah perpustakaan di Indonesia dapat
diklasifikasikan dan ditelusuri mulai dari perkembangan perpustakaan sejak
sebelum zaman penjajahan, kemudian berlanjut pada zaman penjajahan
Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman setelah Proklamasi
Kemedekaan (Mohd. Joesoef Tjoen & S. Pardede, 1966, dan Mulyani A.
Nurhadi, 1983)..

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pustaka dalam perpustakaan
berarti ’kitab’ atau ’buku’. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah library, yang

8 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

berasal dari bahasa Latin, liber atau libri, yang berarti ’buku’, dan dari kata
tersebut terbentuklah istilah librarius yang berarti ’tentang buku’. Selain
istilah tersebut, dikenal juga dalam bahasa asing lainnya, yaitu kata
bibliotheek (Belanda), bibliothek (Jerman), bibliotheque (Prancis) dan
bibliotheca (Spanyol/Portugis), yang semuanya berasal dari kata biblia
(Yunani) yang yang juga berarti ’buku’ atau ’kitab’..

Ketiga istilah yang dikemkakan di atas, baik perpustakaan, library maupun
bibliotheek, selalu dikaitkan dengan pengertian ’buku’ atau ’kitab’. Leh
karena itu, jika seseorang mendengar istilah perpustakaan, yang pertama
kali terbayang dalam benaknya adalah sederet buku yang dijajar di rak pada
suatu ruangan. Pengertian ini ternyata tidak salah karena setelah
mengetahui asal-usul istilah perpustakaan di atas, memang memiliki arti
tentang atau yang menyangkut buku (Sulistyo-Basuki, 1991).

Seiring dengan perkembangan perpustakaan di masyarakat, ada beberapa
batasan istilah perpustakaan, di antaranya sebagai berikut.

1. Perpustakaan adalah kumpulan buku, manuskrip dan bahan
perpustakaan lainnya yang digunakan untuk keperluan studi atau
bacaan, kenyamanan atau kesenangan (Webster’s International
Dictionary, 1961).

2. Perpustakaan adalah kumpulan materi tercetak dan media noncetak
dan/atau sumber informasi dalam komputer yang disusun secara
sistematik untuk digunakan pemustaka. (International Federation of
Library Associations and Institutions/IFLA).

3. Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, atau
gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan
yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan
pembaca, bukan untuk dijual. (Sulistyo-Basuki, 1991).

4. Unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi adalah unit kerja yang
memiliki sumber daya manusia, ruangan khusus, dan koleksi bahan
perpustakaan sekurang-kurangnya terdiri atas 1.000 judul dari berbagai
disiplin ilmu sesuai dengan jenis perpustakaan yang bersangkutan dan
dikelola menurut sistem tertentu. (Kep. Menpan No.132/KEP/M.PAN/12
2002).

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 9

5. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) perpustakaan berarti:

a. tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan
penggunaan koleksi buku dsb.;

b. koleksi buku, majalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang
disimpan untuk dibaca, dipelajari, dibicarakan.

6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,
dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku
guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,
informasi dan rekreasi para pemustaka. (Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 tentang Perpustakaan).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian perpusta-
kaan meliputi:

a. Koleksi buku dan bahan bacaan lainnya yang dipelihara untuk dibaca,
dipelajari, dan dikonsultasikan.

b. Suatu tempat, gedung, ruang yang ditata untuk memelihara dan
menggunakan koleksi buku dll.

c. Koleksi film, foto dan bahan perpustakaan bukan buku, pita dan disket,
yang terbuat dari bahan plastik atau logam, pita komputer, disket, dan
program. Sebagaimana bahan tercetak dan dokumen manuskrip,
semuanya dapat disediakan dalam suatu bagian pada perpustakaan
besar, bahkan suatu perpustakaan ada yang hanya mengoleksi satu
jenis material saja.

d. Program komputer, yaitu seperangkat dokumen yang tersimpan dalam
suatu file, yang dapat dismpan pada beberapa koleksi perangkat lunak
dan aplikasi yang dikumpulkan atau terdiri atas berbagai koleksi file data
untuk tujuan tertentu. (Harrod’s Library Glossary, 2005)

Dengan adanya produk atau bahan perpustakaan elektronik memasuki
perpustakaan, gambaran perpustakaan pada 1980-an berbeda dengan
gambaran perpustakaan pada abad ke-21 ini. Masyarakat akan cenderung
tidak selalu menggunakan dokumen asli, tetapi cukup menggunakan
tampilan yang berasal dari layar elektronik. Gejala ini dapat mendorong

10 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

masyarakat menggunakan sedikit kertas (paperless society) sehingga
perpustakaan beralih menjadi perpustakaan elektronik (electronic library),
yang sebagian besar dokumennya berupa pita magnetik dan barang
elektronik lainnya, seperti data, informasi atau program dalam file komputer.
Dengan demikian, koleksi perpustakaan cenderung berbentuk digital
sehingga perpustakaan tersebut disebut perpustakaan digital (digital
library).

Dengan munculnya teknologi informasi global yang dikenal dengan internet,
hal ini dapat mengurangi jarak antara koleksi perpustakaan secara fisik dan
meniadakan dinding pembatas. Kehadiran teknologi itu akan menggiring
munculnya perpustakaan maya karena informasi dapat diakses dari jarak
jauh tanpa memerlukan fisik perpustakaan sama sekali. (Rubin, 1998)

ejalan dengan pendapat Rubin di atas, menurut Zoe Clarke (dalam
Brophy, 2000), perkembangan layanan informasi elektronik dan
aksesibilitas melalui internet memungkinkan terealisasinya perpustakaan
tanpa dinding (library without walls). Hal ini sudah dijadikan tema kongres
IFLA yang ke-7 di Québec-Canada pada 10--14 Agustus 2008, yaitui:
"Libraries without borders: Navigating towards global understanding”. Dalam
hal ini, jenis layanan perpustakaan sangat menguntungkan bagi para
pemustaka jarak jauh, yang secara fisik mereka tak mungkin mengakses
langsung koleksi perpustakaan yang ada. Perpustakaan yang memiliki
koleksi campuran antara tradisional dan elektronik digambarkan sebagai
hybrid, yaitu perpustakaan yang menawarkan kepada para pemustakanya
suatu campuran antara layanan informasi tradisional yang berbasiskan
bahan cetak dan layanan informasi elektronik baru.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi elektronik dapat menyebabkan
timbulnya kondisi ketidakstabilan dan ketidakmenentuan di kalangan
pustakawan karena banyak kegiatan baru tentang kepustakawanan,.
misalnya aktivitas layanan perpustakaan yang berhubungan dengan
penggunaan fasilitas internet, bahan perpustakaan elektronik. serta
informasi digital lainnya. Yang dimaksud dengan informasi digital adalah
informasi yang disajikan dalam bentuk digital atau informasi yang
disandikan dalam digit biner yang dikenali oleh komputer (information
presented in digital form: in other words, information encoded in discrete bits

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 11

(binary digits) recognizable by a computer). (Colin Webb dalam John
Feather, 2004).
Keadaan ini menuntut para kalangan profesional perpustakaan, baik untuk
mendefinisikan kembali, merestrukturisasi layanan maupun proses dalam
perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

B. Tujuan dan Fungsi Perpustakaan
1. Tujuan perpustakaan
Pada umumnya penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:
a. memberikan layanan informasi yang memuaskan kepada
pemustaka;
b. menunjang pencapaian visi dan misi badan/organisasi/instansi
induknya.
Untuk mencapai tujuan perpustakaan tersebut, secara umum
semua jenis perpustakan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1) mengumpulkan/mengadakan bahan perpustakaan;
2) mengolah/memproses bahan perpustakaan dengan sistem
tertentu;
3) menyimpan bahan perpustakaan dengan sistem tertentu agar dapat
dengan cepat dan tepat ditelusur;
4) mendayagunakan/melayankan bahan perpustakaan dan informasi
kepada masyarakat/pemustaka;
5) memelihara bahan perpustakaan.
2. Fungsi Perpustakaan
Secara umum perpustakaan berfungsi sebagai sarana atau pusat
penyimpanan dan pelestarian, pendidikan, penyedia materi penelitian,
informasi; rekreasi, dan budaya.

12 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

Setiap jenis perpustakaan melakukan kelima fungsi tersebut, tetapi
masing-masing memiliki penekanan atau keutamaan yang sedikit
berbeda, misalnya fungsi utama:

a. perpustakaan nasional adalah sebagai pusat informasi dan
penyimpanan/pelestarian berbagai hasil budaya bangsa, baik
tercetak maupun noncetak atau terekam dalam bentuk elektronis
atau digital;

b. perpustakaan umum menekankan fungsi sebagai pusat pendidikan
dan rekreasi/kultural;

c. perpustakaan khusus menekankan fungsi penyedia materi
penelitian dan informasi;

d. perpustakaan perguruan tinggi pada menekankan fungsi informasi
dan penyedia materi penelitian;

e. perpustakaan sekolah menekankan fungsi pendidikan dan
penyedia materi penelitian sederhana.

1) Sarana/Pusat Penyimpanan dan Pelestarian

Perpustakaan bertugas menyimpan dan melestarikan koleksi
bahan perpustakaan, baik yang tercetak maupun terekam, yakni
karya pustaka yang merupakan kekayaan suatu bangsa. Dalam hal
ini, Feather (2004) menyatakan bahwa perpustakaan juga memiliki
peran dalam pelestarian bahan perpustakaan sebagai warisan
budaya bangsa, terutama pustaka yang berupa dokumen.
Pelestarian dokumen tersebut harus dilakukan pustakawan dan
arsiparis agar generasi sekarang dan yang akan datanng dapat
memanfaatkannya dengan baik (Feather, 2004)

Pada dasarnya semua jenis perpustakaan memiliki fungsi
penyimpanan dan pelestarian, tetapi fungsi tersebut terutama
merupakan tugas pokok Perpustakaan Nasional RI dan badan-
badan perpustakaan daerah dalam menghimpun terbitan daerah.

Di Indonesia wewenang pengumpulan dan pelestarian bahan
perpustakaan ini dipertegas dalam Undang-Undang No. 4 Tahun
1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, yang

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 13

mewajibkan setiap penerbit menyerahkan dua eksemplar hasil
terbitannya ke Perpustakaan Nasional RI dan badan-badan
perpustakaan di setiap provinsi.

2) Sarana/Pusat Pendidikan

Perpustakaan sebagai suatu lembaga terbuka bagi siapa saja yang
memerlukan literatur dan sebagai tempat belajar seumur hidup,
baik bagi siswa yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang
tidak lagi bersekolah. Sebagai sumber belajar, perpustakaan
bermanfaat bagi siapa saja, misalnya karyawan, pengusaha,
peneliti, wartawan, politikus, konglomerat, duta besar, turis, dokter,
politisi, dan masyarakat umum. Hal-hal yang berkaitan fungsi
pendidikan, secara khusus ditangani oleh perpustakaan sekolah
dan perpustakaan perguruan tinggi. Jadi, kesimpulannya bahwa
semua kalangan dapat memanfaatkan koleksi yang tersimpan di
perpustakaan untuk dibaca, dipelajari, atau dipinjam sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

3) Sarana/Pusat Penelitian

Perpustakaan berfungsi sebagai tempat mendapatkan informasi
yang mendukung penelitian para pemustaka, bukan saja oleh
peneliti melainkan juga oleh pelajar dan mahasiswa yang sedang
menulis tentang suatu subjek. Kegiatan penelitian banyak dilakukan
oleh pemustaka perpustakaan mulai dari anak-anak sekolah dasar
(penelitian sederhana), mahasiswa, peneliti, penulis, pengarang,
cendekiawan, sejarawan, ataupun profesi lain sesuai dengan
kebutuhannya. Bentuk jasa perpustakaan yang dapat diberikan
bagi para pemustaka berupa penyediaan berbagai literatur sebagai
bahan rujukan, baik literatur primer, sekunder, maupun tersier.

4) Sarana/Pusat Informasi

Perpustakaan menyediakan informasi bagi pemustaka, misalnya
informasi tentang berbagai bahan perpustakaan (seperti cakupan
dan jenis penempatan), informasi tentang berbagai aktivitas dan
layanan perpustakaan, dan informasi tentang lingkungan sekitar
perpustakaan tersebut. Layanan informasi ini pun dapat didasarkan

14 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

pada sumber informasi dari koleksi yang tersedia, terutama buku
referensi, seperti kamus, ensiklopedia, direktori, bibliografi, buku
tahunan, biografi, indeks, termasuk informasi tentang
lingkungannya. Dengan demikian, menurut Sulistyo-Basuki (1991),
agar dapat memberikan jasa layanan informasi yang profesional,
pustakawan harus mengetahui informasi mengenai:

a) Informasi apa yang diinginkan oleh pemustaka?

b) Berapa cepat penyediaan informasi?

c) Dalam bentuk apa?

d) Apa saja yang diminta?

e) Dari sumber mana saja.

Pustakawan yang bertugas menjawab pertanyaan yang diajukan
oleh pemustaka bertugas di bagian referensi/rujukan, bagian ini
selalu ada pada setiap perpustakaan.

5) Sarana/Pusat Kultural dan Rekreasi

Perpustakaan bertugas mengoleksi khazanah budaya bangsa,
yaitu melalui penyimpanan dan pelestarian berbagai bahan
perpustakaan yang memuat khazanah budaya bangsa. Secara
nasional tugas dan fungsi ini diemban oleh Perpustakaan Nasional
RI, sedangkan di daerah oleh perpustakaan umum atau badan
perpustakaan di provinsi yang menyimpan informasi tentang
budaya setempat, baik tentang bahasa, kesenian, kerajinan, tempat
bersejarah, pariwisata, asal-usul nama suatu kota atau nama tokoh
setempat.

Fungsi perpustakaan sebagai pusat sarana budaya dapat
dilakukan, antara lain melalui kegiatan pameran buku, foto,
peragaan busana daerah, pentas seni, kegiatan berceritera (story
telling). Jadi, selain sebagai pusat informasi budaya, perpustakaan
juga memiliki fungsi fungsi rekreasi budaya yang bersifat literer,
misalnya melalui penyediaan buku-buku hiburan.

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 15

C. Jenis Perpustakaan

Dalam upaya menyediakan jasa informasi yang sesuai dengan kebutuhan
kelompok pemustaka, ada berbagai jenis perpustakaan, yang diklasifikasi
berdasarkan tiga faktor pokok, yaitu tujuan penyelenggaraan, pemustaka
atau masyarakat yang dilayani, serta ruang lingkup koleksi perpustakaan.

1. Perpustakaan Nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan, perpustakaan nasional adalah lembaga pemerintah
nondepartemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintah dalam
bidang perpustakaan, yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina,
perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian,
perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan serta
berkedudukan di ibukota negara. Perpustakaan Nasional bertugas:

a. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan
teknis pengelolaan perpustakaan;

b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan
koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;

c. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis
perpustakaan;

d. mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Tugas dan tanggung jawab Perpustakaan Nasional adalah:

a. mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya
masyarakat pembelajar sepanjang hayat;

b. mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya
bangsa;

c. melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam
rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

d. mengidentifikasi dan mengupayakan pengembangan naskah kuno
yang berada di luar negeri.

16 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

Secara umum, Perpustakaan Nasional juga bertugas mengumpulkan
semua terbitan dari negara lain tentang negara tersebut; menyusun
bibliografi nasional, baik mutakhir maupun restrospektif, dan menjadi
pusat informasi negara yang bersangkutan. Jadi, Perpustakaan
Nasional selalu berkedudukan di ibukota negara dengan fungsi utama
sebagai lembaga yang menyimpan semua bahan perpustakaan yang
terbit di negara yang bersangkutan, baik karya cetak maupun karya
rekam.

Sehubungan dengan tugas Perpustakaan Nasional RI sebagai pusat
deposit bahan perpustakaan, dan dengan terbitnya Undang-Undang
No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya
Rekam, dan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1991 tentang
elaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990, Perpustakaan Nasional
RI memiliki wewenang untuk mewajibkan setiap penerbit yang berada
di wilayah negara RI menyerahkan dua eksemplar cetakan dari setiap
judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional RI
(Pasal 3). Kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini pun
berlaku terhadap warga negara Republik Indonesia yang hasil karyanya
diterbitkan di luar negeri.

Pemberlakuan undang-undang deposit ini bertujuan untuk mewujudkan
koleksi nasional dan melestarikan hasil budaya bangsa dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa serta dalam mewujudkan koleksi
nasional yang lengkap tentang seluruh terbitan di suatu negara.

2. Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi
masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa
membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-
ekonomi. Perpustakaan ini bertujuan untuk melayani masyarakat umum
mulai dari anak-anak sampai dewasa. Oleh karena itu, di perpustakaan
umum disediakan berbagai subjek buku dan berbagai layanan, yaitu
mulai dari layanan anak, layanan remaja, hingga layanan untuk orang
dewasa. Yang termasuk perpustakaan umum, antara lain adalah
badan/kantor perpustakaan provinsi, perpustakaan keliling,

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 17

perpustakaan umum kabupaten/kota, perpustakaan umum kecamatan,
dan perpustakaan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan, ada beberapa hal yang berkaitan dengan keberadaan
dan peranan perpustakaan umum di Indonesia.

a. Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan
desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat,

b. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya
mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan
memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang
hayat,

c. Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan
desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan
berbasis teknologi informasi dan komunikasi,

d. Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk
memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang
hayat,

e. Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota
melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang
belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Pada tahun 1949, Unesco mengeluarkan manifesto tentang
Perpustakaan Umum (Public Library Manifesto), yang kemudian pada
tahun 1972 manifesto tersebut telah direvisi dan diterjemahkan ke
dalam berbagai bahasa, terutama ditujukan bagi negara yang sedang
berkembang. Inti manifesto tersebut adalah bahwa masyarakat memiliki
hak untuk mendapatkan informasi sehingga perpustakaan umum
bertugas menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat
sekitarnya dalam menopang masyarakat untuk belajar sepanjang hayat.

18 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

Perpustakaan umum diharapkan dapat berperan sebagai pusat utama
kehidupan budaya bagi masyarakat di sekitarnya serta dapat membantu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menyediakan
buku yang sesuai dengan budaya, geografi, ekologi, demografi
masyarakat tersebut. Oleh karena itu, tugas pokok perpustakaan umum
adalah menyediakan, mengolah, memelihara dan mendayagunakan
koleksi bahan perpustakaan, menyediakan sarana pemanfaatannya,
serta melayani masyarakat pemustaka yang membutuhkan informasi
dan bahan bacaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, perpustakaan umum
melaksanakan fungsi, seperti:

1) pengkajian kebutuhan pemustaka dalam hal informasi dan bahan
bacaan;

2) penyediaan bahan perpustakaan yang diperkirakan diperlukan
melalui pembelian, langganan, tukar-menukar, dll.;

3) pengolahan dan penyiapan setiap bahan perpustakaan;

4) penyimpanan dan pemeliharaan koleksi;

5) pendayagunaan koleksi;

6) pemberian layanan kepada warga masyarakat baik yang datang
langsung di perpustakaan maupun yang menggunakan telepon,
faksimile, dll.;

7) pemasyarakatan perpustakaan;

8) pengkajian dan pengembangan semua aspek kepustakawanan;

9) pelaksanaan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, tokoh
masyarakat dan mitra kerja lainnya;

10) menjalin kerja sama dengan perpustakaan lain dalam rangka
pemanfaatan bersama koleksi dan sarana/prasarana;

11) pengolahan dan ketatausahaan perpustakaan.

Pada saat ini perencanaan dan pengembangan perpustakaan umum di
seluruh wilayah RI berada dalam wewenang dan tanggung jawab

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 19

Menteri Dalam Negeri, mislnya Perpustakaan Umum Kabupaten Kediri
dan Perpustakaan Umum Kabupaten Tulungagung.

3. Perpustakaan Khusus

Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara
terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga
masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadat, dan
organisasi lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan, ada beberapa hal yang berkaitan dengan
perpustakaan khusus di Indonesia:

a. perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai
dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya;

b. perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di
lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada
pemustaka di luar lingkungannya;

c. perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar
nasional perpustakaan;

d. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah memberikan bantuan
berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan
perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

Dengan demikian, cakupan koleksi perpustakaan khusus cenderung
memiliki subjek /disiplin ilmu pengetahuan tertentu, misalnya
Perpustakaan BPPT, Perpustakaan Manggala Wana Bakti,
Perpustakaan Departemen Dalam Negeri, Perpustakaan Pusat Bahasa,
perpustakaan masjid, dan perpustakaan gereja.

Tugas pokok perpustakaan khusus adalah melakukan kegiatan
pengumpulan/pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan
pendayagunaan bahan perpustakaan bidang ilmu pengetahuan tertentu
untuk memenuhi misi lembaga yang harus diemban dalam mendukung
organisasi induknya dan masyarakat yang berminat
mengkaji/mempelajari disiplin ilmu bidang yang menjadi misi
perpustakaan. Dengan demikian, fungsi utamanya adalah sebagai unit
penyedia informasi guna rujukan penelitian dari para peneliti di

20 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

lingkungan instansi atau lembaga yang bersangkutan, selain untuk
menopang kelancaran tugas. Tugas, fungsi, dan tata kerja
perpustakaan khusus diatur dengan keputusan menteri atau lembaga
induk yang bersangkutan.

Lebih spesifik yang menjadi ciri perpustakaan khusus, adalah:

1) koleksinya dengan subjek yang terbatas sesuai misi lembaga
induknya;

2) keanggotaannya terbatas sesuai kebijaksanaan badan induknya;

3) pembinaan pengembangan koleksi bukan pada jenis buku,
melainkan pada sumber informasi mutakhir;

4) jasa yang diberikan bersifat individual/perseorangan seperti
pemencaran informasi terpilih, pengiriman artikel sesuai dengan
minat pemustaka.

4. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan, baik yang berada
di perguruan tinggi, badan bawahan, maupun lembaga yang berafiliasi
dengan perguruan tinggi tersebut. Yang termasuk jenis perpustakaan
ini, antara lai perpustakaan pusat perguruan tinggi, perpustakaan
fakultas, dan perpustakaan jurusan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Pasal 24, tentang
Perpustakaan, menyatakan hal berikut.

a. Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang
memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan
Standar Nasional Pendidikan.

b. Perpustakaan perguruan tinggi memiliki koleksi, baik jumlah judul
maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung
pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.

c. Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan
perpustakaan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat.

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 21

d. Perpustakaan perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk
mengembangkan perpustakaan sesuai peraturan perundang-
undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan
Standar Nasional Perpustakaan.

Dengan demikian, tujuan utama penyelenggaraan perpustakaan ini
adalah turut memperlancar dan menyukseskan fungsi perguruan tinggi
yang bersangkutan, yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan,
penelitian, pengabdian pada masyarakat). Sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0103/0/1981,
Perpustakaan Perguruan Tinggi berfungsi sebagai pusat kegiatan
belajar-mengajar, pusat penelitian dan pusat informasi bagi
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Fungsi tersebut dirinci
sebagai:

1) pusat pelestarian ilmu pengetahuan;

2) pusat belajar;

3) pusat pengajaran;

4) pusat penelitian;

5) pusat penyebaran informasi.

Secara umum tugas perpustakaan perguruan tinggi adalah menyusun
kebijakan dan melakukan tugas rutin untuk mengadakan, mengolah dan
merawat pustaka, serta mendayagunakannya, baik bagi sivitas
akademika maupun masyarakat di luar kampus. Menurut Trimo (1987),
perpustakaan perguruan tinggi, selain sebagai the heart of educational
programs, juga dituntut sebagai pusat alat peraga pengajaran atau
instructional material center. Misalnya, dengan adanya film, slide, dsb.,
perpustakaan juga dituntut sebagai clearing house dan social center
serta pusat kegiatan kultural.

5. Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada
lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari
sekolah bersangkutan, dan merupakan sumber belajar untuk
mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah bersangkutan.

22 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

Perpustakaan ini diselenggarakan oleh sekolah/madrasah dasar dan
menengah, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan belajar mengajar
dan merupakan bagian integral sistem pendidikan sekolah.

Dalam Dictionary for Library and Information Science, disebutkan
bahwa perpustakaan sekolah adalah suatu perpustakaan di sekolah
dasar dan lanjutan, baik milik pemerintah maupun swasta, yang
memberikan jasa layanan untuk memenuhi kebutuhan informasi para
siswa dan kebutuhan pemenuhan kurikulum para guru dan karyawan
sekolah tersebut, dengan mengelola koleksi perpustakaan sekolah
berupa buku, terbitan berkala dan media lainnya yang cocok untuk
tingkatan sekolah tersebut (Reitz, 2004).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Pasal 23, tentang
Perpustakaan menyebutkan hal berikut:

a. Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang
memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan
Standar Nasional Pendidikan.

b. Perpustakaan sekolah/madrasah wajib memiliki koleksi buku teks
pelajaran yang ditetapkan sebagaimana buku teks wajib pada
satuan pendidikan bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi
untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.

c. Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan koleksi lain
yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan bersangkutan.

d. Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan
perpustakaan berbasis teknologi dan komunikasi.

e. Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari
anggaran belanja operasional sekolah/masdrasah atau belanja
barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk
pengembangan perpustakaan.

Dalam membahas masalah perpustakaan sekolah, mau tidak mau
terkait dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Menurut undang-undang tersebut, dalam upaya
menyelenggarakan pendidikan yang baik, satuan pendidikan perlu

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 23

didukung sumber daya pendidikan yang memadai. Yang dimaksud
dengan sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang
dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga
kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

Pentingnya dukungan sarana dan prasarana tersebut ditetapkan pada
Bab XII Pasal 45 dalam undang-undang tersebut bahwa setiap satuan
pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana
yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan
perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional
dan kejiwaan peserta didik. Oleh karena itu, setiap sekolah, baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, perlu
menyediakan sarana sumber belajar yang memadai, misalnya adalah
perpustakaan sekolah. Perpustakaan ini harus memungkinkan para
tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk
memperoleh kesempatan memperluas dan memperdalam
pengetahuan mereka dengan membaca bahan perpustakaan yang
mengandung ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam proses belajar-
mengajar di sekolah.

Sesuai dengan buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan
Sekolah (Perpusnas RI, 2001), yang termasuk perpustakaan sekolah
adalah:

1) perpustakaan sekolah dasar;

2) perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama;

3) perpustakaan sekolah menengah umum;

4) perpustakaan sekolah ibtidaiyah;

5) perpustakaan madrasah tsanawaiyah;

6) perpustakaan madrasah aliyah;

7) dan lain-lain sesuai deangan jenjang dan bentuk satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah No. 27, 28,
dan 29 Tahun 1990 serta No. 72 Tahun 1991.

24 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

Perpustakaan ini berfungsi sebagai:
a) pusat kegiatan belajar-mengajar, yaitu dengan menyediakan

koleksi bahan perpustakaan untuk mendukung proses belajar
mengajar;
b) pusat penelitian sederhana, yaitu dengan menyediakan koleksi
bahan perpustakaan yang bermanfaat untuk melaksanakan
penelitian sederhana bagi peserta didik;
c) pusat membaca guna menambah ilmu pengetahuan dan rekreasi,
yaitu dengan menyediakan koleksi bahan perpustakaan yang
bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu
pengetahuan serta rekreasi intelektual bagi peserta didik dan
tenaga kependidikan.

Penyediaan bahan perpustakaan di perpustakaan sekolah, antara lain
harus:
(1) mendukung kurikulum sekolah
(2) menyediakan koleksi dasar untuk pembinaan manusia terdidik;
(3) menyediakan bahan-bahan bagi kepentingan pengembangan

profesi ataupun penelitian para guru/pendidik.

Di bawah ini dikemukakan beberapa tugas perpustakaan sekolah yang
harus mendukung proses belajar-mengajar:
(1) mengembangkan, mengolah dan meminjamkan buku-buku;
(2) melayani kebutuhan pelajaran di dalam kelas;
(3) menyediakan sumber-sumber informasi bagi siswa dan guru;
(4) menyiapkan dan menetapkan jam perpustakaan;
(5) mendidik siswa untuk dapat mencari informasi secara mandiri;

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 25

(6) melatih siswa untuk dapat menggunakan buku atau literatur
yang ada, antara lain kamus, ensiklopedia, who is who, direktori,
dll;

(7) mengadakan penelitian sesuai dengan tugas guru;

(8) membantu memilih dan menyiapkan bahan ajar dan peralatan
untuk pengajaran.

Manifesto Perpustakaan Sekolah yang dikeluarkan oleh IFLA/UNESCO
pada tahun 2000 tentang perpustakaan sekolah menjelaskan kewajiban
dan wewenang pembinaan perpustakaan sekolah, yaitu setiap
pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab atas bidang
pendidikan harus mengembangkan strategi, kebijakan dan
perencanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip Manifesto ini
(Governments, through their ministries responsible for education, are
urged to develop strategies, policies and plans that implement the
principles of this Manifesto), yang meliputi misi dan kebijakan, sarana
dan prasarana, sumber daya manusia, program dan aktivitas, serta
promosi (Hernandono, 2006).

Dengan mencermati Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, setiap
satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan
yang berlaku secara nasional. Standar pengelolaan pendidikan
sebagaimana dimaksudkan tercantum dalam lampiran Peraturan
Menteri ini, dan yang terkait dengan perlunya penyelenggaraan
perpustakaan sekolah di lingkungan satuan pendidikan dasar dan
menengah dapat ditemui pada bidang sarana dan prasarana, yaitu
setiap sekolah/madrasah menetapkan kebijakan program secara
tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan Peraturan Mendiknas tersebut, pengelolaan perpustakaan
sekolah/madrasah perlu:

(1) menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman buku
dan bahan perpustakaan lainnya;

26 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

(2) merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan perpustakaan
lainnya sesuai kebutuhan peserta didik dan pendidik;

(3) membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari kerja;

(4) melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal
maupun eksternal;

(5) menyediakan pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari
sekolah/madrasah lain baik negeri maupun swasta.

Pengadaan dan penyediaan bahan perpustakaan di perpustakaan
sekolah, antara lain, harus:

(a) mendukung kurikulum sekolah;

(b) menyediakan koleksi dasar untuk pembinaan manusia terdidik;

(c) menyediakan bahan bagi kepentingan pengembangan profesi atau
penelitian para guru/pendidik dan pelaksanaan tugas para pegawai
teknis dan administrasi.

Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya sebatas
mengumpulkan dan menyimpan bahan perpustakaan, melainkan juga
membantu para siswa mendapatkan bahan pelajaran yang diinginkan
dan menjadi sumber referensi utama para guru untuk mendapatkan
materi pelajaran. Perpustakaan sekolah akan bermanfaat jika para
siswa dan guru telah terbiasa mendapatkan informasi dari perpustakaan
sekolah.

Manfaat yang dapat diperoleh dari perpustakaan sekolah, antara lain:

(a) menimbulkan kecintaan para siswa terhadap budaya membaca;

(b) memperkaya pengalaman belajar selain di ruang kelas;

(c) menanamkan kebiasaan belajar mandiri dan belajar sepanjang
hayat;

(d) mempercepat proses penguasaan materi pelajaran yang
disampaikan guru;

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 27

(e) membantu guru memperoleh dan menyusun materi
pembelajaran;

(f) membantu kelancaran dan penyelesaian tugas para karyawan
sekolah;

(g) mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi
seluruh sivitas sekolah.

D. Aspek Perpustakaan

Suatu perpustakaan dapat berdiri dan melakukan tugas dan
fungsinya dengan baik apabila memiliki beberapa aspek yang diperlukan
dalam penyelenggaraannya. Semua itu merupakan modal utama agar
kegiatan perpustakaan dapat berjalan lancar. Dengan demikian, suatu
perpustakaan sekurang-kurangnya harus memiliki aspek sebagai berikut.

1. Organisasi

Menurut Siagian (1994), organisasi adalah setiap bentuk perserikatan
antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan
bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki. Dalam
hal ini selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang
yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang
disebut bawahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perpustakaan memerlukan
unit kerja sebagai wadah yang memayungi operasionalisasi
perpustakaan yang disebut organisasi, yaitu suatu wadah kegiatan
orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai suatu
tujuan. Dalam suatu organisasi setiap orang harus jelas tugas,
wewenang, dan tanggung jawabnya, termasuk hubungan dan tata
kerjanya.

Susunan organisasi dapat menggambarkan kedudukan unit
perpustakaan secara mikro dan makro dalam lembaga/instansi
induknya. Melalui letak dan posisi perpustakaan secara makro, selain
dapat melihat letak dan garis alur tanggung jawab terhadap bagian unit
kerja lainnya, juga dapat terprediksi besaran alokasi dana bagi

28 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

kelangsungan hidup perpustakaan tersebut. Kondisi dan tata organisasi
perpustakaan secara mikro dapat menggambarkan besar-kecilnya jasa
layanan yang ditawarkan, alur kerja, dan pembagian wewenang di
lingkungan perpustakaan tersebut.

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi
sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan
lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses penyusunan
struktur organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja.
Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan kerja suatu
organisasi agar dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada
struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh suatu
bagan organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas suatu
pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab dan
melaksanakan sekelompok kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar
proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Sehubungan pernyataan di atas, struktur organisasi perpustakaan
harus dapat menggambarkan kepastian hubungan dan kedudukan
organisasi perpustakaan dengan organisasi induknya serta dapat
menjalankan fungsi sistem dan subsistem perpustakaan dalam rangka
optimalisasi mencapai tujuan yang diharapkan, baik untuk
lembaga/badan induknya maupun masyarakat pengguna. Dari struktur
organisasi tersebut akan dapat diketahui/diprediksi tingkat efisiensi dan
efektivitas kerja suatu perpustakaan.

Ada empat ciri khas yang perlu diperhatiakan dalam setiap jenis
organisasi.

a. Koordinasi kegiatan: proses menempatkan setiap kegiatan dalam
arah yang sama sehingga setiap kegiatan dapat berjalan secara
harmonis. Adanya koordinasi kegiatan dapat menghindari
terjadinya konflik atau tumpang tindih pekerjaan.

b. Tujuan bersama: suatu sasaran atau hasil yang ingin dicapai dan
harus dapat diukur dan ditentukan jangka waktu yang diinginkan.
Untuk itu, dalam menentukan tujuan bersama harus dirumuskan

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 29

dengan jelas, dapat dimengerti, dan diterima oleh setiap orang yang
berkepentingan.

b. Pembagian kerja: penyederhanakan suatu pekerjaan, terutama
yang kompleks menjadi pekerjaan yang terspesialisasi berdasarkan
keterampilan dan keahlian setiap orang secara efisien. Pembagian
kerja memungkinkan para karyawan menjadi lebih terampil karena
tugas yang terspesialisasi dilaksanakan berulang-ulang.

c. Hirarki wewenang: hak untuk memutuskan atau kekuasaan untuk
mengerjakan sesuatu atau menyuruh orang lain melakukan
sesuatu. Semakin tinggi hirarki seseorang, ia memiliki wewenang
lebih banyak dari yang ada di bawahnya. Hirarki wewenang
bertujuan untuk mengarahkan dan memimpin kegiatan yang
dilaksanakan Jika suatu pekerjaan harus diselesaikan secara
bersama-sama, harus ada orang yang mempunyai wewenang
untuk mengawasi apakah tujuan itu telah tercapai.

2. Gedung/Ruang Perpustakaan

Gedung/ruang perpustakaan diperlukan sebagai tempat melakukan
kegiatan secara fisik dalam penyelenggaraan perpustakaan. Bangunan
yang sepenuhnya dipergunakan untuk kegiatan perpustakaan dan
berdiri sendiri disebut gedung perpustakaan. Jika sebuah gedung
dipergunakan untuk beberapa kegiatan dan perpustakaan hanya
menempati salah satu bagian dari gedung tersebut, tempat itu disebut
ruang perpustakaan.

Gedung/ruang perpustakaan terutama diperlukan untuk tempat:

a. menyimpan koleksi bahan perpustakaan;

b. melakukan aktivitas jasa perpustakaan;

c. bekerja para petugas perpustakaan.

Orang yang bertanggung jawab dan terlibat dalam perencanaan suatu
gedung/ruang perpustakaan, adalah:

1) pemimpin/kepala;

30 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

2) pustakawan;
3) arsitek;
4) pihak pengembang/kontraktor.

Pembangunan gedung/ruang perpustakaan yang baik harus pula
memperhatikan:

1) tata letak ruang harus menjamin alur kerja yang baik untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

2) lokasi gedung/ruang perpustakaan harus strategis, mudah dicapai,
dan tenang;

3) tata ruangan harus memperhatikan pencahayaan, pertukaran
udara, keamanan koleksi (pengawasan), kelancaran aktivitas jasa
layanan, tersedia ruang belajar.

Dari beberapa faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan pada saat
merencanakan gedung perpustakaan baru atau mereorganisasi gedung
perpustakaan lama. Tidak ada ukuran standar universal untuk fasilitas
perpustakaan. Namun, dalam perencanaannya ada beberapa hal yang
perlu dipertimbangkan:

a) lokasi terpusat atau sentral: jika memungkinkan di lantai dasar;

b) akses dan kedekatan: dekat semua kawasan kegiatan;

c) faktor kebisingan: paling sedikit di perpustakaan tersedia beberapa
ruangan yang bebas kebisingan dari luar;

d) pencahayaan: baik dan cukup, baik dari jendela maupun lampu
penerangan;

e) suhu ruangan: untuk menjamin kondisi bekerja yang baik sepanjang
tahun di samping preservasi koleksi (misalnya, tersedia pengatur
suhu ruangan ataupun ventilasi yang mencukupi);

f) rancangan: sesuai guna memenuhi kebutuhan pemustaka yang
menderita cacat fisik;

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 31

g) ukuran: ruang yang cukup untuk penempatan berbagai koleksi
bahan perpustakaan, ruang belajar, ruang baca, komputer, ruang
pameran, ruang kerja tenaga perpustakaan, dan berbagai meja
perpustakaan

h) fleksibilitas: untuk memungkinkan keberagaman kegiatan serta
perubahan teknologi pada masa mendatang.

Selain yang dikemukakan di atas, perlu dipertimbangkan factor berikut
dalam merencanakan gedung/ruang perpustakaan yang baru:

a) kawasan ruang belajar dan riset: untuk penempatan meja informasi,
laci katalog, katalog terpasang, meja belajar dan riset, koleksi
referensi, dll.;

b) kawasan ruang baca informal: untuk buku dan majalah yang
mendorong literasi, pembelajaran sepanjang hayat dan membaca
untuk hiburan;

c) kawasan ruang instruksional dengan kursi yang disusun: untuk
kelompok kecil/kelompok besar pemustaka, termasuk kawasan
penempatan materi teknologi informasi;

d) kawasan ruang administrasi: untuk meja sirkulasi, ruang kantor,
termasuk kawasan untuk memroses bahan perpustakaan,
penyimpanan peralatan pandang-dengar dan kawasan materi serta
alat tulis kantor lainnya.

Rancangan/desain perpustakaan memegang peranan penting dalam
mempersiapkan pemberian layanan yang terbaik kepada para
pemustaka. Penampilan estetis perpustakaan akan memberi nuansa
rasa nyaman dan merangsang komunitas pemustaka untuk
memanfaatkan waktunya di perpustakaan. Oleh karena itu,
perpustakaan hendaknya memberikan rasa aman, memiliki
pencahayaan yang baik, mempersiapkan akomodasi atau perabotan
yang kukuh, tahan lama dan fungsional, serta memenuhi persyaratan
ruang bagi aktivitas petugas dan pemustaka. Perpustakaan hendaknya

32 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

juga didesain dalam mengantisipasi kemungkinan adanya
perkembangan jumlah dan jenis bahan perpustakaan serta teknologi
informasi yang muncul. Selain itu, perpustakaan juga harus melakukan
pemeliharaan dan pengamanan bahan perpustakaan, perabotan,
peralatan dan alat tulis kantor. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah
perpustakaan hendaknya menyediakan akses yang cepat dan tepat
semua koleksi dan mengelolanya secara estetis sehingga pemusataka
dapat merasakan suasana kondusif dan hiburan literasi

3. Perabot dan Perlengkapan

Apa pun jenisnya, perpustakaan harus mempunyai sejumlah perabot
dan perlengkapan yang memadai untuk menunjang kelancaran jasa
layanan serta kelancaran penyelenggaraan aktivitas kerja para
pustakawan dan petugas perpustakaan. Perabot dan pelengkapan
perpustakaan yang baik tidak hanya memiliki estetika dan daya tahan
lama atau kukuh, tetapi juga berdaya guna yang tinggi (fungsional).
Perabot dan pelengkapan perpustakaan yang diperlukan itu berupa:

a. rak katalog, buku, majalah, surat kabar, VCD/DVD, filmstrip,
video, peta, locker, pameran (display) majalah dan buku;

b. meja/kursi untuk baca, diskusi, dan layanan;

c. meja/kursi untuk bekerja para petugas perpustakaan
(pengadaan, pengolahan, sirkulasi);

d. mesin ketik;

e. komputer;

f. kereta dorong;

g. dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan setiap jenis dan besar-
kecilnya perpustakaan.

Perpustakaan pada masa sekarang ini memegang peran penting atau
sebagai pintu gerbang bagi masyarakat masa kini yang berbasis
informasi. Karena alasan inilah, perpustakaan harus menyediakan
akses ke semua peralatan elektronik, komputer, dan media pandang-

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 33

dengar, seperti: komputer dengan akses internet, katalog terpasang
yang disesuaikan dengan usia dan tingkat pemustaka yang berbeda,
tape-recorder, perangkat CD-ROM, alat pemindai (scanner), perangkat
video (video players).

4. Koleksi

Koleksi perpustakaan adalah seluruh bahan perpustakaan yang dimiliki
atau dikumpulkan, diolah dan disimpan dengan menggunakan sistem
tertentu oleh suatu perpustakaan untuk disebarluaskan kepada
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka. Koleksi
atau bahan perpustakaan merupakan sumber daya dan modal dasar
dalam memberikan jasa layanan kepada pemustaka. Oleh karena itu,
jumlah dan jenisnya harus memadai agar dapat mencukupi kebutuhan
informasi pemustaka. Pada perpustakaan sekolah, contohnya,
sebaiknya tersedia minimal sepuluh judul buku per siswa. Sekolah
terkecil hendaknya memiliki paling sedikit 2.500 judul materi
perpustakaan yang relevan dan mutakhir dan paling sedikit 60% koleksi
perpustakaan yang terdiri atas buku nonfiksi yang berkaitan dengan
kurikulum. Perpustakaan sekolah pun hendaknya memiliki koleksi untuk
keperluan hiburan, seperti novel populer, musik, komputer, kaset video,
laser disk, majalah, dan poster.

Materi, subjek, edisi, jenis, dan format bahan perpustakaan dapat dipilih
dengan cara bekerja sama dengan pemustaka agar koleksi
perpustakaan mencerminkan minat dan budaya mereka, tanpa
melintasi batas wajar standar etika.

Berdasarkan uraian di atas, koleksi perpustakaan dapat dikelompokkan
sebagai berkut :

a. Bahan Tercetak

Bahan tercetak terdiri atas:

1) buku/monograf, yaitu terbitan yang mempunyai satu kesatuan
yang utuh, dapat terdiri atas satu jilid atau lebih, misalnya buku,
laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi;

34 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

2) terbitan berkala/berseri, yaitu terbitan yang diterbitkan terus-
menerus dalam jangka waktu tertentu, misalnya harian,
mingguan (surat kabar, majalah);

3) peta;

4) gambar;

5) brosur, pamflet, booklet, dll.

b. Tidak tercetak

Bahan tidak tercetak terdiri atas:

1) rekaman gambar, misalnya film, CD/VCD, mikrofilm, dan mikrofis;

2) rekaman suara, misalnya piringan hitam, kaset, dan CD/VCD;

3) rekaman data magnetik/digital, misalnya dalam bentuk disket,
SD/VCD, file, dan pangkalan data.

Pada saat ini format informasi digital telah mempengaruhi koleksi
perpustakaan (Feather, 2004), seperti CD-ROM; berbagai publikasi
terpasang (online); hard disks; berbagai tape seperti: dataset, database;
jurnal elektronik; manuskrip elektronik; multimedia; e-books; record
elektronic; gambar digital; suara (sound); koleksi email; halaman web,
dan lain-lain.

Menurut Trimo (1985), pemilihan koleksi perpustakaan ini pun dapat
dilakukan berdasarkan pertimbangan jenis:

1)fisik: bentuk buku atau nonbuku, tercetak atau tidak tercetak;

2)isi: bahan perpustakaan primer, sekunder atau tersier; fiksi atau
nonfiksi;

3)bentuk penyajiannya: ilmiah, semiilmiah, atau populer.

Pengadaan koleksi perpustakaan dapat dilakukan melalui :

a) pembelian;

b) tukar-menukar;

c) hadiah;

d) penerbitan atau produk sendiri.

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 35

Dalam pembinaan koleksi perpustakaan dapat dilakukan dengan
menganut:

(1) paham idealisme, yang menekankan pembinaan koleksi atas dasar
pemenuhan standar kualitas yang tinggi dalam isi, ekspresi, dan
format, tanpa atau kurang memperhatikan kebutuhan, minat. dan
kesukaan atau rasa pemustaka;

(2) paham realisme, yaitu pembinaan yang bersandar pada realitas
tuntutan yang terdapat dalam masyarakat yang dilayani, sedangkan
unsur kualitas hanya dipandang sebagai faktor yang sekunder.

(3) paham kompromis, yang memadukan kedua paham di atas.

5. Tenaga Pengelola

Keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan banyak bergantung pada
pengelolanya, yang terdiri atas para tenaga/pustakawan terampil dan
profesional. Selain harus memiliki ilmu pengetahuan tentang
kepustakawanan dan kebutuhan informasi masyarakat yang dilayani,
para petugas perpustakaan juga dituntut memiliki kualifikasi kepribadian
yang baik, seperti:

a. bermoral;

b. luwes;

c. suka membantu;

d. sabar;

e. berwawasan luas;

f. mempunyai inisiatif dan inovatif;

g. mampu berkomunikasi dengan baik (lisan & tulisan);

h. berjiwa pengabdian yang tinggi.

Sumber daya manusia perpustakaan yang diperlukan adalah orang yang
memiliki kualifikasi sebagai tenaga ahli (profesional), terampil
(para/semiprofesional), teknis dan administratif. Yang dimaksud dengan
keempat tenaga perpustakaan tersebut adalah sebagai berikut.

36 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

1) Tenaga profesional adalah pustakawan yang memiliki kompetensi
mengerjakan tugas perpustakaan yang memerlukan pendekatan
ilmiah dan sistematis yang berkaitan dengan misi perpustakaan.

2) Tenaga para profesional adalah pustakawan yang diberi tugas
mengerjakan pekerjaan kepustakawanan yang memerlukan
keterampilan khusus yang diperolehnya melalui pendidikan.

3) Tenaga teknis adalah tenaga perpustakaan yang bertugas
mengerjakan pekerjaan teknis perpustakaan sehari-hari.

4) Tenaga administrasi adalah tenaga perpustakaan yang bertugas
mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan kesekretariatan
perpustakaan yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan,
pengetikan dan pemeliharaan rumah tangga perpustakaan.

Jumlah dan komposisi petugas perpustakaan yang dibutuhkan suatu
perpustakaan berbeda antara satu perpustakaan dan yang lainnya. Hal ini
bergantung pada formasi kebutuhan pegawai yang didasarkan atas
besarnya beban kerja, jenis layanan, serta jumlah masyarakat yang
dilayaninya. Pustakawan adalah tenaga kependidikan berkualifikasi serta
profesional yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaaan
perpustakaan, dapat bekerja sama dengan semua anggota komunitas
badan induknya dan melakukan hubungan yang baik dengan
perpustakaan lainnya. Pustakawan juga harus menyadari dan
mengetahui secara jelas pentingnya anggaran dalam menunjang
perpustakaannya dan mampu menyampaikannya kepada yang
berwenang, seperti: atasan langsung atau kepala perpustakaan, yang
bertanggungjawab akan keberlangsungan perpustakaan dalam
memberikan layanan prima, baik kepada pemustaka aktif maupun pasif
atau potensial.

Kualitas dan keterampilan mendasar yang diharapkan dari tenaga
perpustakaan, antara lain memiliki:

a) kemampuan berkomunikasi secara positif dan terbuka;

b) kemampuan memahami kebutuhan informasi pemustaka;

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 37

c) kemampuan bekerja sama dengan individu serta kelompok di dalam
dan di luar instansi induknya;

d) pengetahuan dan pemahaman mengenai keanekaragaman budaya;

e) keterampilan menangani sumber informasi serta bagaimana
menggunakannya;

f) pengetahuan mengenai bacaan anak, remaja dan dewasa, media dan
kebudayaan yang mendukung arah pengembangan koleksi
perpustakaan serta bagaimana mengaksesnya;

g) pengetahuan serta keterampilan di bidang manajemen dan
pemasaran;

h) pengetahuan serta keterampilan di bidang teknologi informasi dan
komunikasi.

Pustakawan juga diharapkan mampu menganalisis sumber dan
kebutuhan informasi pemustaka, memformulasi dan mengimplementasi
kebijakan pengembangan jasa perpustakaan, mengembangkan kebijakan
dan sistem pengadaan sumberdaya perpustakaan, mempromosikan
program, membaca dan kegiatan budaya, membangun kemitraan dengan
berbagai organisasi terkait, merancang dan mengimplementasi anggaran
dan mendesain perencanaan strategis program perpustakaan.

Tenaga pengelola perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil
(PNS) dapat memilih jabatan fungsional pustakawan apabila yang
bersangkutan telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam
Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 132/M.PAN/12/2002, Bab VIII, Pasal 21, 22, 23 dan 24.
Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, yang dimaksud dengan pejabat
fungsional pustakawan (pustakawan) adalah pegawai negeri sipil yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan
pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi
pemerintah dan/atau unit tertentu lainnya.

38 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

Jabatan fungsional pustakawan ini pun dibagi ke dalam dua jalur jabatan
sebagai berikut.

a) Pustakawan Tingkat Terampil: diperuntukkan bagi pustakawan yang
memiliki latar belakang sekurang-kurangnya diploma II/III
perpustakaan atau nonperpustakaan ditambah dengan telah
mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Calon
Pustakawan Tingkat Terampil. Jenjang jabatan pada jalur ini terdiri
atas :

1) Pustakawan Pelaksana (Gol. II/b s.d. II/d);

2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan (Gol. III/a s.d. III/b);

3) Pustakawan Penyelia (Gol. III/c s.d. III/d).

b) Pustakawan Tingkat Ahli: diperuntukkan bagi pustakawan yang
memiliki latar belakang pendidikan terendah setingkat dengan sarjana
perpustakaan atau sarjana nonperpustakaan ditambah dengan telah
mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon
Pustakawan Tingkat Ahli. Jenjang jabatan pada jalur ini meliputi:

1) Pustakawan Pertama (Gol. IIIa s.d. III/b);

2) Pustakawan Muda (Gol. III/c s.d. III/d);

3) Pustakawan Madya (Gol. IV/a s.d. IV/c);

4) Pustakawan Utama (Gol. IV/d s.d. IV/e)

Adanya jalur-jalur tersebut berimbas pada dibedakannya setiap tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak setiap jenjang jabatan pada jalur
tersebut. Dalam hal ini, tugas pokok pejabat fungsional pustakawan
meliputi:

a) pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan
perpustakaan /sumber informasi;

b) pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi;

c) pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan
informasi.

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 39

Di samping adanya tugas, tanggung jawab, serta wewenang di atas, para
pustakawan diberi beberapa hak jabatan, antara lain mendapatkan:

a) penilaian angka kredit terhadap prestasi kerjanya;
b) kenaikan pangkat/jabatan sesuai dengan angka kredit yang

dikumpulkannya;
c) tunjangan jabatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan.
d) perpanjangan masa usia pensiun, sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada
beberapa keuntungan dan kerugian dalam jabatan fungsional
pustakawa. Menurut Hernandono (1999), keuntungan dan kerugian
tersebut adalah:
o Keuntungan
(a) kenaikan pangkat dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali,

apabila telah memenuhi persyaratan berupa angka kredit dan
administrasi kepegawaian;
(b) dapat naik hingga pangkat/golongan tertinggi, yaitu Pembina
Utama (IV/e);
(c) memacu kegiatan dan produktivitas pustakawan, sehingga
terdapat penilaian yang lebih objek tif berdasarkan kemampuan
dan hasil kerja yang terukur berupa angka kredit;
(d) bebas dari ujian dinas;
(e) batas usia pensiun dapat diperpanjang, yaitu:
- III/c s.d. IV/c adalah 60 tahun
- IV/d dan IV/e adalah 65 tahun
(f) memperoleh tunjangan jabatan.
o Kerugian
(a) tidak boleh merangkap jabatan;

40 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan

(b) pengumpulan angka kredit untuk kenaikan pangkat lebih tinggi
akan semakin besar.

Untuk menghasilkan tenaga perpustakaan di Indonesia, ada beberapa
perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan perpustakaan,
sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

No. Perguruan Tinggi Kota Program Studi Jenjang

1. Universitas Indonesia Jakarta Ilmu Perpustakaan S2
Ilmu Perpustakaan S1
2. Universitas Indonesia Jakarta Ilmu Perpustakaan S1
Ilmu Perpustakaan S1
3. Universitas Sumatera Utara Medan Ilmu Perpustakaan S1
Ilmu Perpustakaan S1
4. Universitas Airlangga Surabaya Ilmu Perpustakaan S1
Ilmu Perpustakaan S1
5. Universitas Pajajran Bandung Ilmu Perpustakaan S1

6. Universitas Diponegoro Semarang Ilmu Perpustakaan S1

7. Universitas Sam Ratulangi Manado Ilmu Perpustakaan S1

8. Universitas Yarsi Jakarta Ilmu Perpustakaan S1

9. Universitas Islam Nusantara Bandung

10. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Surabaya

11. Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

12. Universitas Islam Negeri Jakarta
Syarif Hidayatullah

13. Universitas Islam Negeri Yogyakarta Ilmu Perpustakaan S1
Sunan Kalijaga

14. Universitas Islam Negeri Makasar Ilmu Perpustakaan S1
Alaudin

15. Universitas IAIN Sultan Jambi Ilmu Perpustakaan S1
Thaha Saifuddin D3
Perpustakaan D3
16. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Perpustakaan D3
Perpustakaan dan D3
17. Universitas Sumatera Utara Medan Informasi
Perpustakaan D3
18. Universitas Dipenegoro Semarang Perpustakaan,
Dokumentasi dan D3
19. Universitas Sam Ratulangi Manado Informasi D3
Perpustakaan
20. Universitas Lampung Bandar Perpustakaan D3
Lampung Informasi,
Perpustakaan & D3
21. Universitas Sebelas Maret Surakarta Kearsipan D3
22. Universitas Bengkulu Bengkulu Perpustakaan

23. Universitas Negeri Padang Padang Perpustakaan

24 Universitas Yarsi Jakarta

25. Universitas Muhammadiyah Mataram
Mataram

Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan 41

No. Perguruan Tinggi Kota Program Studi Jenjang

26 Universitas Terbuka Jakarta Perpustakaan D2
D2
27. STISIP Petta Baringeng Watanasoppeng Perpustakaan D2
Soppeng

28. Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Perpustakaan

Sumber:
http://evaluasi.or.id/profile-list-majors-detail.php, update terakhir 02 September 2008

Selain pendidikan formal di atas, juga untuk pengembangan karier,
pejabat fungsional pustakawan dapat mengikuti beberapa jenis pelatihan
sebagai berikut:

a. Diklat Fungsional Pustakawan: diklat yang digunakan untuk
memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang
jabatan fungsional pustakawan. Kurikulum diklat dan pola jam
pelajarannya diatur dan ditentukan kualifikasinya oleh Perpustakaan
Nasional RI selaku instansi pembina pustakawan.

Contoh : Diklat Calon Pustakawan Terampil, Diklat Calon
Pustakawan Ahli, Diklat Alih Jalur.

b. Diklat Teknis Kepustakawanan: diklat yang diselenggarakan untuk
memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk
pelaksanaan tugas PNS pada suatu unit perpustakaan, dokumentasi
dan informasi.

Contoh : Diklat TOT (Training of Trainers) Kepustakawanan, Diklat
Penyusunan Literatur Sekunder, Diklat Otomasi
Perpustakaan, Diklat Manajemen Perpustakaan, Diklat
Pelestarian Bahan Pustaka, Diklat Penyuluh Minat dan
Gemar membaca, Diklat Pengelola Perpustakaan, dan
Diklat Membaca Cepat.

Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
kepustakawanan, antara lain:

1) Pepustakaan Nasional RI;

2) Badan Perpustakaan Pemerintahan Daerah Provinsi;

42 Modul Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan