The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Penilaian Kinerja Kepala Madrasah MIN 1 Indragiri Hulu Tahun 2023

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sriharsanti45, 2023-11-21 19:38:33

PKKM MIN 1 Indragiri Hulu

Penilaian Kinerja Kepala Madrasah MIN 1 Indragiri Hulu Tahun 2023

Peraturan Akademik MIN 1 Indragiri Hulu Tp. 2023/2024 PERATURAN AKADEMIK MIN 1 INDRAGIRI HULU TAHUN PELAJARAN 2023/2024 KEMENTERIAN AGAMA MIN 1 INDRAGIRI HULU 2020


2 KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya dokumen “Peraturan Akademik” untuk Tahun Pelajaran 2023/2024 di MIN 1 Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, kompetensi lulusan, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan Madrasah, dan sistem informasi manajemen. Dalam melaksanakan rencana kerja Madrasah diperlukan berbagai pedoman pengelolaan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Salah satunya, pada bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran adalah tersedianya Peraturan Akademik MIN 1 Indragiri Hulu. Peraturan Akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen Madrasah yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja Madrasah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk satu tahun pelajaran. Maka dalam upaya memenuhi kebutuhan satuan pendidikan guna mempercepat pemenuhan standar pengelolaan pendidikan, MIN 1 Indragiri Hulu menyusun Peraturan Akademik Tahun Pelajaran 2023/2024. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantusehingga Peraturan Akademik MIN 1 Indragiri Hulu tahun 2023/2024 ini terselesaikan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan semi tersusunnya peraturan akademik yang lebih baik lagi. Semoga dengan adanya dokumen peraturanak ademik ini dapat bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi activitas akademika di MIN 1 Indragiri Hulu. Indragiri Hulu, Juli 2023 Kepala Madrasah Yeni Suryani Samaun, S.Pd.I NIP : 19781216 200501 2 008


Peraturan Akademik MIN 1 Indragiri Hulu Tp. 2023/2024 LEMBAR PENGESAHAN Peraturan Akademik MIN 1 Indragiri Hulu disahkan dan dinyatakan berlakupenggunaannya pada Tahun Pelajaran 2023/2024. Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Disahkan di : Indragiri Hulu Pada Tanggal : Juli 2023 Mengetahui; Komite Madrasah, Kepala Madrasah Mariam, S.Sos Yeni Surayani Samaun, S.Pd.I NIP. 19781216 200501 2 008


Peraturan Akademik MIN 1 Indragiri Hulu Tp. 2023/2024 PERATURAN AKADEMIK MIN 1 Indragiri Hulu BAB I Pasal 1 KETENTUAN UMUM 1. MIN 1 Indragiri Hulu adalah Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar mengajar tingkat lanjutan pertama beralamat di Jl. Rakimun No. 41 Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu 2. Peserta Didik adalah pelajar yang bermadrasah di MIN 1 Indragiri Hulu pada tahun pelajaran 2023/2024. 3. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam jam pelajaran 4. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran / pelatihan yang dilakukan di luar jam pelajaran. 5. Gerakan Literasi Madrasah adalah gerakan yang bertujuan untuk menjadikan madrasah sebagai tempat untuk belajar (membaca dan menulis) agar warganya bisa selalu literat sepanjang hidup dengan melibatkan peran publik. 6. Penilaian atau Ulangan adalah kegiatan pengukuran hasil belajar yang dilakukan guru atau madrasah sebagai bahan untuk menentukan keberhasilan Peserta Didik dalam belajar 7. Remedial adalah program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan belajar Minimal yang ditetapkan. 8. Pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui Kriteria Ketuntasan belajar Minimal yang ditetapkan agar peserta didik yang bersangkutan dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya 9. Warga Madrasah adalah seluruh anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan madrasah di MIN 1 Indragiri Hulu . 10. Tata Tertib adalah seperangkat peraturan sebagai hasil kesepakatan untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh warga madrasah. 11. Tata Krama adalah sejumlah ketentuan yang menjadi landasan tingkah laku bagi warga madrasah. 12. Orang tua/wali adalah orang yang secara langsung menjadi penanggung jawab atas Peserta Didik. 13. Pakaian seragam adalah pakaian yang resmi menjadi pakaian wajib sehari-hari di madrasah


Peraturan Akademik MIN 1 Indragiri Hulu Tp. 2023/2024 Pasal 2 PAKAIAN MADRASAH 1. Pakaian Seragam. Peserta Didik wajib mengenakan pakaian seragam madrasah dengan ketentuan sebagai berikut: a. Umum 1) Bersih, sopan dan rapi 2) Berpakaian putih-merah dengan dasi pada hari Senin 3) Berpakaian Pramukan pada hari Selasa 4) Berpakaian Batik Khusus pada hari Rabu 5) Berpaiakaian Olah raga pada hari Kamis 6) Berpakaian Kurung Melayu pada hari Jum’at 7) Pakaian seragam yang dikenakan dilengkapi bagde-bagde sesuai ketentuan. 8) Topi madrasah pada saat Upacara 9) Sepatu warna hitam, dominan dan bertali kaos kaki putih ± 15 cm di atas mata kaki. 10) Berpakaian sesuai dengan seragam ekstrakurikuler saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 11) Berpakaian olahraga saat mengikuti jam pelajaran olahraga. 12) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, ketat dan membentuk tubuh. 13) Tidak menggunakan perhiasan yang mencolok dan tidak bersolek. b. Khusus laki-laki 1) Baju lengan pendek dengan ketentuan : Panjang lengan sampai dengan siku Panjang baju + 20 cm dari pinggang, baju dimasukan kedalam celana dengan ikat pinggang yang tampak dari seluruh arah. 2) Panjang celana ± 1 jari di atas lutut dengan kelonggaran kira-kira masuk kepalan tangan (tidak ketat) 3) Celana memakai saku dalam kanan kiri dan belakang kanan 4) Tidak memakai aksesoris. c. Khusus perempuan 1) Baju lengan panjang dengan ketentuan : Panjang lengan sampai dengan pergelangan tangan. Panjang baju + 20 cm dari pinggang. 2) Baju dimasukkan ke dalam rok memakai ikat pinggang yang tampak dari seluruh arah. 3) Memakai kerudung dengan ketentuan: Warna Putih pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu


Peraturan Akademik MIN 1 Indragiri Hulu Tp. 2023/2024 Warna Coklat tua pada hari Selasa Warna Oren hari Jumat Rok ± sampai semata kaki, memakai saku dalam kanan kiri, ploi kanan kiri. 4) Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok. 5) Tidak bersolek. 2. Pakaian Olahraga. a. Untuk pelajaran olahraga Peserta Didik wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan madrasah. b. Kaos dimasukan kedalam celana/training c. Kaos tidak boleh dicoret – coret atau ditempel dengan tulisan / gambar Pasal 3 RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP 1. Umum. Peserta Didik dilarang : a. Berkuku panjang b. Mengecat rambut dan kuku c. Bertato 2. Khusus Peserta Didik laki-laki a. Tidak berambut panjang/gondrong dengan ketentuan : 1) Belakang tidak menyentuh kerah baju. 2) Samping tidak menyentuh telinga. 3) Atas tidak bisa dijambak sendiri. b. Tidak bercukur gundul. c. Rambut berpotongan lazim d. Tidak memakai kalung, anting dan gelang atau aksesoris lain. 3. Khusus Peserta Didik perempuan a. Tidak memakai make-up atau bersolek berlebihan. b. Tidak memakai aksesoris yang berlebihan. Pasal 4 KEHADIRAN PESERTA DIDIK DI MADRASAH 1. Setiap siswa harus berada di madrasah dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kelas I dari pukul 07.15 s.d. 11.50 untuk kegiatan KBM hari Senin. Dari pukul 07.15 s.d 11.30 untuk kegiatan KBM hari Selasa, Rabu dan Kamis Untuk hari Jum’at mulai pukul 07.15 s/d 11.00. WIB, sedangkan untuk hari Sabtu mulai pukul 07.15 s.d. 11.15 WIB. b. Kelas II dari pukul 07.15 s.d. 12.25 untuk kegiatan KBM hari Senin. Dari pukul 07.15 s.d 11.50 untuk kegiatan KBM hari Selasa, Rabu dan Kamis


Peraturan Akademik MIN 1 Indragiri Hulu Tp. 2023/2024 Untuk hari Jum’at mulai pukul 07.15 s/d 11.00. WIB, sedangkan untuk hari Sabtu mulai pukul 07.15 s.d. 11.15 WIB. c. Kelas III dari pukul 07.15 s.d. 13.20 untuk kegiatan KBM hari Senin. Dari hari Selasa, Rabu dan Kamis Untuk hari Jum’at mulai pukul 07.15 s/d 11.00. WIB, sedangkan untuk hari Sabtu mulai pukul 07.15 s.d. 11.15 WIB. d. Kelas IV, V dan VI dari pukul 07.15 s.d. 13.20 untuk kegiatan KBM hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis Untuk hari Jum’at mulai pukul 07.15 s/d 11.00. WIB, sedangkan untuk hari Sabtu mulai pukul 07.15 s.d. 11.50 WIB 2. Peserta Didik wajib hadir di madrasah sekurangnya 5 menit sebelum bel berbunyi, sedangkan petugas piket harus datang jauh lebih awal. 3. Peserta Didik yang terlambat datang kurang dari 15 menit harus melapor kepada guru piket, untuk mendapat izin masuk kelas. 4. Peserta Didik yang terlambat datang ke madrasah lebih dari 15 menit harus lapor kepada guru piket dan tidak diperkenan masuk kelas pada pelajaran pertama. 5. Pada waktu pulang Peserta Didik harus langsung pulang ke rumah kecuali yang mengikuti kegiatan tertentu sesuai tugas di bawah bimbingan guru pembimbing. Pasal 5 PENILAIAN/ULANGAN, REMEDIAL, UJIAN, KENAIKAN KELAS, DAN KELULUSAN 1. Setiap Peserta Didik wajib mengikuti Penilaian/Ulangan yang ditentukan oleh guru mata pelajaran masing-masing. 2. Setiap Peserta Didik memperoleh nilai di bawah KKM pada saat mengikuti Penilaian/Ulangan yang ditentukan oleh guru mata pelajaran masing-masing wajib mengikuti Remedial. 3. Setiap Peserta Didik yang duduk di kelas I s.d V wajib mengikuti Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester dan/atau Penilaian Akhir Tahun 4. Setiap Peserta Didik kelas VI wajib mengikuti Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, UJian Akhir Madrasah dan/atau USBN serta Ujian Nasional. 5. Syarat Kenaikan Kelas a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada dua semester pada tahun bersangkutan b. Minimal (2) dua mata pelajaran yang memiliki nilai di bawah KKM baik untuk pengetahuannya atau keterampilannya c. Kehadiran minimal 80% d. Deskripsi sikap minimal Baik, e. Deskripsi Ekstrakurikuler Kepramukaan minimal Baik 6. Syarat Kelulusan a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata


Peraturan Akademik MIN 1 Indragiri Hulu Tp. 2023/2024 pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; c. Lulus US dan USBN untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. Mengikuti Ujian Nasinal Pasal 6 PENGGUNAAN FASILITAS MADRASAH 1. Setiap Peserta Didik berhak menggunakan fasilitas Madrasah yang disediakan untuk Peserta Didik. 2. Setiap Peserta Didik wajib memelihara dan menjaga fasilitas Madrasah yang disediakan untuk Peserta Didik. 3. Ketentuan Khusus penggunaan fasilitas Madrasah ditentukan lebih lanjut oleh Guru / Petugas yang ditunjuk sebagai penanggung jawab fasilitas Madrasah Pasal 7 GERAKAN LITERASI MADRASAH 1. Setiap Peserta didik membaca lima belas menit setiap hari pada jam ke-0 2. Setiap kelas mengelola sudut baca/pojok baca 3. Setiap peserta didik satu buku (1 tahun sekali) 4. Setiap peserta didik wajib kunjung ke perpustakaan madrasah 5. Setiap peserta didik membaca cerita Pasal 8 LAYANAN KONSULTASI KEPADA GURU MATA PELAJARAN DAN WALI KELAS 1. Setiap Orang tua Peserta Didik dan/atau Peserta Didik yang bersangkutan berhak mendapatkan layanan konsultasi dari guru mata pelajaran dan wali kelas. 2. Setiap Orang tua Peserta Didik dan/atau Peserta Didik yang bersangkutan wajib mengedepankan etika dan sopan santun saat berkonsultasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. 3. Layanan konsultasi antara Orang tua Peserta Didik dan/atau Peserta Didik yang bersangkutan dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. . Pasal 9 KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, KETERTIBAN 1. Setiap kelas dibentuk regu kerja (piket) kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. 2. Setiap regu kerja (piket) kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari : a. Penghapus papan tulis, penggaris dan spidol. b. Taplak meja dan bunga.


Peraturan Akademik MIN 1 Indragiri Hulu Tp. 2023/2024 c. Sapu dan perlengkapan kebersihan lainnya. d. Merawat taman yang ada di depan dan/atau belakang kelas. e. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan kelas. 3. Regu kerja (piket) kelas mempunyai tugas : a. Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai. b. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya ; mengambil peta, spidol, membersihkan papan tulis dan lain-lain. c. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas, seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi dan hiasan lainnya. d. Melengkapi meja guru dengan taplak dan hiasan bunga. e. Menulis papan absensi kelas. f. Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas, misalnya ; coret-coret, berbuat gaduh (ramai) atau merusak bendabenda yang ada di kelas atau tindakan tak terpuji lain. 4. Setiap Peserta Didik membiasakan menjaga kebersihan kamar kecil/toilet, halaman madrasah, kebun madrasah dan lingkungan madrasah. 5. Setiap Peserta Didik membiasakan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. 6. Setiap Peserta Didik membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan madrasah dan luar madrasah yang berlangsung bersama-sama. 7. Setiap Peserta Didik menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, ruang komputer, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, maupun tempat lain di lingkungan madrasah. 8. Setiap Peserta Didik mentaati jadwal kegiatan madrasah, seperti penggunaan dan pinjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya. 9. Setiap Peserta Didik menyelesaikan tugas yang diberikan madrasah sesuai ketentuan yang ditetapkan. 10. Peserta Didik yang tidak mendapat giliran piket, agar ikut menjaga kebersiahan, ketertiban dan keindahan kelas. Pasal 10 SOPAN SANTUN PERGAULAN Dalam pergaulan sehari-hari di madrasah, setiap Peserta Didik hendaknya : 1. Mengucapkan salam antar sesama teman, dengan kepala madrasah dan guru, serta dengan karyawan madrasah apabila bertemu di mana saja, bagi yang muslim agar mengucapkan salam Islami. 2. Saling menghormati antar sesama Peserta Didik, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain dan bergaul baik di madrasah maupun di luar madrasah, dan menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing. 3. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga madrasah. 4. Berani menyampaikan sesuatu sesuai kenyataan. 5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.


Peraturan Akademik MIN 1 Indragiri Hulu Tp. 2023/2024 6. Membiasakan diri menucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain. 7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain. 8. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradab. 9. Membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pasal 11 UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI HARI BESAR 1. Upacara bendera setiap hari Senin untuk Peserta Didik. Setiap Peserta Didik wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, dengan mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan madrasah. 2. Peringatan hari-hari besar Setiap Peserta Didik wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional dan hari besar keagamaan sesuai ketentuan. Pasal 12 SHOLAT DHUHA DAN ZUHUR BERJAMAAH 6. Pelaksanaan Sholat Dhuha setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis Setiap peserta didik wajib mengikuti sholat Dhuha berjamaah di halaman MIN 1 Indragiri Hulu dengan mengenakan peci untuk laki-laki, dan mukenah untuk perempuan 7. Pelaksanaan Sholat Zuhur Berjamaah Setiah hari Senin s.d. Kamis Setiap peserta didik kelas III s.d Kelas VI wajib mengikuti sholat Zuhur berjamaah di kelas masing-masing dengan mengenakan peci untuk laki-laki, dan mukenah untuk perempuan. Pasal 13 LARANGAN-LARANGAN Dalam kegiatan sehari-hari di madrasah, setiap Peserta Didik dilarang : 1. Membawa, mengkonsumsi, mengedarkan rokok, narkoba, obat psikotropika dan obat terlarang lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah. 2. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok, dalam madrasah atau di luar madrasah, dengan teman satu madrasah ataupun luar madrasah. 3. Membuang sampah tidak pada tempatnya. 4. Mencoret dinding bangunan, pagar madrasah, perabot dan peralatan madrasah lainnya. 5. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama Peserta Didik atau warga madrasah dengan kata, sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.


Peraturan Akademik MIN 1 Indragiri Hulu Tp. 2023/2024 6. membawa barang yang tidak berhubungan dengan kepentingan madrasah, seperti senjata tajam atau alat-alat yang membahayakan keselamatan orang lain. 7. Membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, atau vidio pornografi. 8. Membawa dan menggunakan kartu remi/gaple dan sebagainya di lingkungan madrasah maupun di luar madrasah. 9. Membawa spidol, tip ex, cat/pilox dan sebagainya, kecuali atas perintah guru 10. Tidak membawa alat musik, alat olah raga, bila tidak ada jam mata pelajaran yang bersangkutan, kecuali atas perintah guru ybs. 11. Tidak membawa uang atau barang berharga yang berlebihan. 12. Tidak memakai pakaian yang dapat mengundang kecemburuan sosial atau pihak lain untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan. 13. Tidak membawa kendaraan bermotor/ sepeda motor sendiri. 14. Jika terpaksa harus membawa Hand Phone tidak diaktifkan pada saat jam belajar (di kelas) Pati, 15 Juli 2023 Kepala Madrasah Yeni Suryani Samaun, S.Pd.I NIP : 19781216 200501 2 008


ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOMITE MIN 1 INDRAGIRI HULU MASA JABATAN 2022-2027


ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ANGGARAN DASAR (AD) PEMBUKAAN Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara anak, pemerintah, orang tua dan masyarakat. Tujuan akhir adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran anak; semua anak; baik yang daya tangkap belajarnya cepat maupun yang lamban. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran perlu berpedoman pada lima pilar utama: (i) Pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan; (ii) Penggunaan budaya lokal untuk memberdayakan anak; (iii) Menyukseskan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berbasis kompetensi (iv) Menerapkan manajemen berbasis sekolah; (v) Semua masyarakat ambil bagian dan berprestasi Komite MIN 1 Indragiri Hulu adalah lembaga yang bersifat mandiri dan mewadahi peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu pembelajaran semua anak, pemerataan pelayanan pendidikan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di MIN 1 Indragiri Hulu. Mandiri berarti (a) Komite Madrasah dapat bekerja-sama atau, berkoordinasi dengan Komite Madrasah lain, perangkat Pemerintah Daerah (antara lain Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan, DPRD, yayasan persekolahan atau lembaga lain) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan; (b) dan tidak mempunyai hubungan hirkis atau kaitan stuktural dengan lembaga pemerintah. Bentuk peran guru, Kepala Sekolah, orang tua murid dan masyarakat diwujudkan melalui lembaga yang di sebut Komite Sekolah. DASAR HUKUM 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan hak anak 4) Undang- Undang Nomor 25, tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 5) Undang-Undang Nomor 22, tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 6) Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Aktif Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.


Bab l PENGERTIAN UMUM Pasal 1 1. Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan dipilih dari dan oleh orangtua/ wali murid, komunitas sekolah unsur-unsur masyarakat yang berfungsi memberikan pertimbangan penyediaan sumber daya, guna meningkatkan mutu belajar-mengajar dan kinerja murid, guru dan Kepala Sekolah. 2. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/ Kota. 3. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar, yang di refleksikan dalam kebiasaan , kepribadian dan tindakan. 4. Koordinasi adalah proses pemaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari bagian-bagian atau bidang fungsional yang terpisah dari sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan secara berdaya guna dan tepat guna; 5. Koordinasi instansional adalah koordinasi antar instansi dalam menangani urusan tertentu yang berkaitan dengan pendidikan; 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 7. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum Merdeka: rencana dan pengaturan tentang (i) kompetensi dan hasil pembelajaran yang harus dicapai murid; (ii) penilaian kegiatan belajar-mengajar; dan (iii) pemberdayaan sumber daya pendidikan dan pengembangan kurikulum di sekolah. 8. Misi Pendidikan, adalah seperangkat tindakan yang di lakukan untuk mewujudkan visi pendidikan. 9. Pakaian seragam murid Madrasah secara nasional (putih-merah) tetap berlaku. Namun demikian sekolah dapat menetapkan pakaian seragam lainnya sesuai dngan normanorma agama, budaya dan sapirasi sekolah masing-masing melalui musyawarah dengan Komite Sekolah. 10. Pembelajaran adalah proses interaksi antar murid, antar murid dengan pendidik dan sumber belajar di suatu lingkungan belajar. 11. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui motivasi, kegiatan bimbingan, pembelajaran dan atau pelatihan, sehingga murid apat berkembang sebagai pribadi dan anggota masyarakat di masa depan. 12. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, social, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. 13. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar atau satuan pendidikan luar sekolah yang sederajat dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau satuan pendidikan yang sederajat. 14. Pendidikan Nasional berfungsi mencerdaskan kehidupan-bangsa melalui pengembangan kemampuan serta pembetukan watak dan peradaban bangsa yang bermanfaat di tengah masyarakat dunia. 15. Penentuan biaya yang di bebankan pada masyarakat/ orang tua didasarkan pada prinsip keadilan, transparasi sesuai dengan kemampuan dari orang tua melalui musyawarah dan mufakat bersama antara orangtua, masyarakat/ Komite Sekolah.


16. Penilaian: untuk mengetahui tingkat kemajuan dan keberhasilan belajar murid secara berkelanjutan dan di lakukan melalui ulangan/ ujian harian, tugas, pengamatan dan partofolio. 17. Satuan pendidikan adalah unit penyelenggara pendidikan baik pada program pendidikan 6 tahun di Madrasah dan satuan pendidikan yang sederajat, yang meliputi sekilah dan jalur pendidikan luar sekolah. 18. Setandar kompetensi murid Madrasah/ MI memiliki; a. Ahlak dan budi pekerti yang luhur b. Pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku c. Kecerdasan, kesehatan jasmani dan rohani d. Kemampuan untuk mempersiapkan kecerdasan anak secara dini untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi e. Menyiapkan murid yang mampu bekerja di masyarakat. 19. Sumber Pembiayaan; a. Pemerintah daerah wajib menyediakan dana pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta b. Dana masyarakat/ orang tua murid c. Sumber lainnya seperti hibah/ sumbangan dan lain-lain d. Yayasan/ penyelenggara Madrasah/ MI swasta 20. Tujuan penyelenggaraan di Madrasah/ MI bertujuan agar murid memiliki kemampuan dasar baca, tulis, hitung, pengetahuan dan ketrampilan dasar yang bermanfaat bagi murid yang sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta penanaman sikap moril sepiritual guna mempersiapkan murid sebagai anggota masyarakat dan untuk melanjutkan ke SMP/ MTs atau satuan yang sederajat. 21. Unit kegiatan murid: Pada prinsipnya sekolah dapat mendorong dan menyediakan unit kegiatan murid dalam rangka menumbuhkan bakat, minat dan kemampuan berdemokrasi serta latihan kepemimpinan. 22. Visi pendidikan adalah wawasan atau cara pandang jauh ke depan tentang cirri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil pendidikan. Bab II NAMA, WAKTU DAN TEMPAT Pasal 2 (1) Lembaga ini bernama Komite MIN 1 Indragiri Hulu (2) Lembaga ini di bentuk dan disahkan pada tanggal 25 Juni 2022 (3) Masa jabatan pengurus Komite Madrasah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali (4) Komite MIN 1 Indragiri Hulu berkedudukan di MIN 1 Indragiri Hulu, Jalan Rakimun No. 41 Desa Sungai Beringin Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.


Bab III NILAI-NILAI DASAR Pasal 3 Komite MIN 1 Indragiri Hulu adalah organisasi masyarakat. Oleh karena itu Komite Sekolah menganut dan menggunakan nilai-nilai dasar berikut ini yang memang dijunjung tinggi oleh masyarakat: (1) Mengutamakan kepercayaan; (2) Kesetaraan; (3) Keterbukaan; (4) Partisipatif; (5) Fokus pada pembelaaran anak; (6) Mampu mempertanggungjawabkan;dan (7) Melayani anak tanpa diskriminatif (8) Ramah anak Bab IV SIFAT Pasal 4 Komite MIN 1 Indragiri Hulu bersifat: (1) Mandiri: Berdikari, dapat membuat keputusan dan kebijakan secara otonom, namun tetap membuka diriterhadap masukan pihak lain. (2) Non-hirarkis: tidak menjadi atasan atau bawahan dari sekolah, UPT Dinas P dan K, Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah atau yayasan. (3) Koordinatif: dapat bekerja-sama dan menjalin hubungan dengan pihak lain untuk mencapai tujuan Komite Madrasah/MI; (4) Dedikatif: Tidak mencari keuntungan pribadi maupun kelompok (bekerja demi kemajuan anak tanpa pamrih); (5) Inklusif: Semua pihak (indifidu dan lembaga) mengambil bagian dan peran aktif (6) Partisipatif: Saling mendengarkan, mengambil keputusan bersama dan melaksanakannya; (7) Transparan: Terbuka dalam manajemen, perolehan dan berbagi informasi dan pengertian bersama; dan (8) Akuntabel: Bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan hasil-hasil kegiatan.


Bab V TUJUAN Pasal 5 Komite Sekolah bertujuan untuk: (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan oprasional dan program pendidikan di MIN 1 Indragiri Hulu, (2) Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di MIN 1 Indragiri Hulu, (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparasi, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di MIN 1 Indragiri Hulu Bab VI VISI DAN MISI Pasal 6 (1) Visi Komite MIN 1 Indragiri Hulu adalah Prima dalam pelayanan dan terwujudnya komite yang berdaya guna. (2) Misi Komite MIN 1 Indragiri Hulu adalah (a) Mengadakan rapat-rapat baik rapat harian, rapat pleno, dan rapat insidental ; (b) Memantau siswa belajar di rumah/keluarga; (c) Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif untuk belajar; (d) Berperan aktif dalam memajukan pendidikan; Bab VII FUNGSI Pasal 7 Untuk mencapai visi dan misi tersebut pada Pasal 6, maka komite MIN 1 Indragiri Hulu berfungsi untuk: (1) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Sekolah, bendahara sekolah dan guru untuk dijadikan keputusan bersama dalam kebijakan dan program peningkatam mutu pencerdasan anak di kelas, di sekolah dan di rumah terutama tentang KBK dan Penilaian; Sarana dan Prasarana Fisik dan Ketenangan; Keuangan; Kesehatan dan gizi anak. (2) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bemutu. (3) Melakukan kerjasama dengann masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha, dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. (4) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang di ajukan oleh masyarakat. (5) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah/ madrasah menganai kebijakan dan program pendidikan; Rencana Anggaran Pendapatan Belanja dan Madrasah (RAPBM); criteria kinerja satuan pendidikan; kriteria tenaga


pendidikan; criteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. (6) Memberikan kemuahan kepada murid, guru dan kepala sekolah agar dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, tanpa kekerasan dan tanpa diskriminasi sehingga anak dapat belajar secara menyenangkan, mencerdaskan dan trampil. (7) Secara terbuka dan tepat waktu mampu mempertanggungjawabkan pada masyarakat tentang kemajuan setiap murid dan setiap guru di kelas dan kepala sekolah. (8) Mendorong orang tua murid dan anggota masyarakat lainnya memberikan umpanbalik perihal kemajuan anak dan sekolah. (9) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. (10) Melakukan evaluai dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Bab VIII MENGUTAMAKAN PEMBELAJARAN ANAK Pasal 8 Guru dan anak bertemu di sekolah tanpa saling memilih dan tanpa membedakan satu sama lain. Setiap anak masuk kelas membawa latar belakang termasuk prasangka (yang baik dan yang buruk), tingkat pengertian dan perasaan asing di lingkungan kelas dan sekolah dan dalam cara belajaar yang berbeda-beda. Guna menciptakan lingkungan sekoalh yang mendukung pembelajaran semua anak di kelas dan sekolah, maka: (1) Kepala sekolah, guru dan staf tata-usaha untuk urusan sehari-hari di lingkungan sekolah bersama semua komponen di massyarakat menciptakan dan memelihara hubungan yang dinamis, adil, saling menghormati antara ank dan anak, guru dan anak, guru dan guru, guru dan staf tata-usaha, penjaga seolah, guru dan kepala sekolah, serta guru dan orangtua serta masyarakat luas. (2) Kepala sekolah bersama semua komponen masyarakat (i) menghindari segala bentu kekerasan terhadap anak; (ii) menciptakan suasana yang menyenangkan agar anak bebas dari rasa takut; (iii) menciptakan suasana sehingga anak merasa senang dengan lingkungan belajar terutama di kelas dan di sekolah. (3) Guru menggunakan pengetahuan dan pengertian yng sudah ada terutama dari lingkungan sekitar, budaya lokal dan bahasa daerah. (4) Guru perlu peka, mengerti dan memastikanagar anak mengendalikan laju pembelajaran mereka sendiri baik sebagai kelompok maupun sebagai individu. (5) Guru perlu mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman yang berguna dan sesuai dengan kebutuhan anak.


Bab IX KEANGGOTAAN KOMITE MADRASAH Pasal 9 (1) Anggota Komite MIN 1 Indragiri Hulu adalah semua anggota masyarakat setempat dan pihak lain yang peduli pada kemajuan pembelajaran anak di MIN 1 Indragiri Hulu, (2) Masyarakat perlu memilih wakil-wakil yang mereka percaya dan mampu menjalankan tugas-tugas Komite demi keberhasilan anak-anak MIN 1 Indragiri Hulu , (3) Wakil-wakil masyarakat yang duduk dalam kepengurusan Komite Sekolah terdiri dari (a) wakil orangtua murid dan atau wali murid (perempuan dan lakilaki); (b) wakil masyarakat (perempuan atau laki-laki), (c) wakil perempuan; (d) wakil dunia usaha (perempuan atau laki-laki); (e) wakil guru kelas rendah dan kelas tinggi (perempuan dan laki-laki); (f) Kepala Sekolah; (g) wakil Badan Perwakilan Desa dan atau wakil pemerintah desa atau kelurahan; (perempuan atau laki-laki) dan (h) alumni (perempuan atau laki-laki); (i) wakil lembaga kesehatan (perempuan atau laki-laki) (4) Semua anggota mempunyai hak suara yang sama; bekerja dedikatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran semua anak; baik anak yang daya tanggapnya cepat maupun anak yang daya tanggapnya lamban. Bab X KEPENGURUSAN KOMITE MADRASAH Pasal 10 Dewan Pengurus Komite MIN 1 Indragiri Hulu : (1) Terdiri atas: (a) seorang ketua; (b) dua orang wakil ketua; (c) Seorang sekretaris; (d) seorang bendahara; sejumlah anggota yang terbagi ke dalam 2 (dua) bidang, yakni: (i) pembelajaran, kesehatan dan gizi anak; dan (ii) keuangan, ketenagaan dan fisik sekolah (termasuk perolehan asset sekolah). (2) Wakil Ketua Bidang Pembelajaran Anak dan Wakil Ketua mengurus Sumber Daya. (3) Ketua Komite MIN 1 Indragiri Hulu tidak berasal dari Kepala dan guru MIN 1 Indragiri Hulu, (4) Ketua Komite MIN 1 Indragiri Hulu dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat umum anggota. (5) Struktur organisasi Komite MIN 1 Indragiri Hulu adalah seperti yang tertera pada pasal 4 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pasal 10 Ayat (5) ini. (6) Dewan Pengurus Komite MIN 1 Indragiri Hulu harus memenuhi persyaratan,: (a) orang yang perduli terhadap dunia pendidikan dan hak-hak anak; (b) setelah anggota memilih calon, maka calon yang sudah di pilih memilih lagi dari antara mereka untuk menjadi ; Ketua Dewan Pengurus, Wakil ketua, sekretaris dan bendahara; (c) setidaknya lima puluh persen adalah perempuan; (d) dua orang dari wakil pemudi/a; dan (e) Wakil Ketua Bidang Pembelajaran Anak haruslah calon yang mempunyai anak di sekolah atau madrasah yang bersangkutan.


Bab XI TUGAS POKOK KOMITE MADRASAH Pasal 11 Komite MIN 1 Indragiri Hulu mempunyai tugas untuk: (1) Menyelenggarakan rapat-rapat pengurus Komite. (2) Menyelenggarakan rapat-rapat anggota sesuai program yang di tetapkan. Pasal 12 (1) Komite MIN 1 Indragiri Hulu bertugas untuk menyusun program kerja sekolah dan Laporan Keuangan Komite harus selesai selambat-lambatnya Bulan Agustus setelah rapat evaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran tahun sebelumnya. Tugas tersebut meliputi: (2) Menetapkan visi dan misi kelas dan sekolah sesuai kebutuhan anak menurut kelas dan jenis kelamin dan kehendak orang tua serta masyarakat setempat; (3) Bersama guru, Kepala Sekolah dan pengawas TK/ madrasah memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepala sekolah dalam menyusun, menetapkan dan memutuskan program sekolah termasuk Anggaran pendapatan dan Belanja (RAPBS) MIN 1 Indragiri Hulu, (4) Kepala Sekolah, membantu dan menyusun silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan dana yang diperlukan untuk mewujudkan KTSP di dalam kelas; (5) KTSP, Tim Pengembang Silabus perlu bekerja-sama dengan Komite Sekolah yang lain di gugus yang sama. (6) Menetapkan kebijakan tentang perbaikan kesejahteraan guru, staf tata usaha, penjaga sekolah dan kepala sekolah; (7) Bersama-sama huru dan Kepala Sekolah mengembangkan potensi turut serta secara bebas masyarakat khususnya budaya local dan bahasa daerah untuk dalam kehidupan budaya meningkatkan prestasi semua anaksesuai dengan talenta masing-masing anak, baik dalam bidang akademis maupun bidang iman, taqwa dan budi pekerti; (8) Menggali, menghimpun dan mengelola sumber daya dari masyarakat yang di kelola oleh bendahara rutin sekolah dan bendahara pembangunan Komite Sekolah; (9) Menghimpun dan mengelola saran, masukan, bahan pemikiran, dan tenaga yang berasal dari masyarakat; (10) Menerapkan dan menetapkan kebijakan tentang disiplin, penghindaran segala bentuk kekerasan, tentang sikap dan perilaku terhadap anak pencegahan diskriminasi kepada anak dan guru perempuan baik di rumah, dikelas maupun di sekolah; (11) Menetapkan kebijakan tentang pemeriksaan kesehatan mata, gigi, telinga dan gizi anak, penanggulangannya bersama guru, orang tua murid dan wakil dari lembaga kesehatan setempat; (12) Mendukung otonomi dan pengembangan profesi guru dalam pelaksanaan pengajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan sejalan dengan pembelajaran, bimbingan serta penilaian hasil-hasil pembelajaran (Penilaian formatif dan sumatif; (13) Membangun kerjasama dengan lembaga atau pihak lain dalam rangka meningkatkan mutu guru, mutu pembelajaran anak, dan kemandirian sekolah, secara berkesinambungan,; (14) Bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/ Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan di MADRASAH sesuai dengan kewenangannya masing-masing.


(15) Mendukung, memantau dan mengevaluasi disiplin, penghindaran kekerasan terhadap anak, pengelilaan kelas dan sekolah termasuk penggunaan keuangan dan sumber daya lainnya untuk kelas dan sekolah; (16) Memantau guru dan Kepala Sekolah dalam menerapkan KTSP dan meminta pertanggungjawaban Kepala Sekolah tentang kemajuan dan masalah penerapan KTSP. (17) Membuat laporan pertanggungjawaban secara terbuka kepada pemberi dana dan masyarakat tentang penggunaan keuangan dan sumber daya lain serta hasil-hasilnya; dan (18) Menyampaikan usul dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan Kabupaten Ngada tentang kebutuhan anak, guru dan sekolah dan tentang upaya peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan. Bab XII RAPAT KOMITE MADRASAH Pasal 13 (1) Rapat pleno anggota merupakan kekuasaan tertinggi Komite MIN 1 Indragiri Hulu (2) Rapat Pleno Anggota sedikitnya dilakukan 3 (tiga) kali dalam satu tahun ajaran, yakni sebelum satu tahun ajaran dengan agenda pokok rencana sekolah, akhir semester I dan II dengan agenda pokok laporan kemajuan anak dan pertanggungjawaban Komite MIN 1 Indragiri Hulu kepada orang tua dan masyarakat. (3) Sedikitnya 2/3 (dua per tiga) anggota anggota Komite MIN 1 Indragiri Hulu dapat mengusulkan dan mengesahkan diadakannya Rapat Pleno di luar rapat yang telah di tetapkan. (4) Pengurus Komite dapat merencanakan dan melaksanakan rapat pengurus, rapat bidang dan atau panitia ad hoc. (5) Pengurus Komite menetapkan dan memutuskan wewenang dan kewajiban panitia ad hoc dalam bentuk surat tugas. Bab XIII ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) Pasal 14 Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Dasar Komite MIN 1 Indragiri Hulu diatur lebih lanjut dalam ART Komite MIN 1 Indragiri Hulu. Bab XIV PEMBUBARAN KOMITE MIN 1 INDRAGIRI HULU Pasal 15 (1) Komite MIN 1 Indragiri Hulu dapat di bubarkan jika sekolah di tutup; atau (2) Komite MIN 1 Indragiri Hulu dapat di bubarkan jika di setujui oleh sedikitnnya 2/3 anggota masyarakat dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Sekolah melalui rapat pleno anggota. (3) Sesudah Komite MIN 1 Indragiri Hulu dibubarkan, semua asset Komite Sekolah di serahkan kepada MIN 1 Indragiri Hulu.


B. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) KOMITE MIN 1 INDRAGIRI HULU Bab XV MEKANISME PEMILIHAN, PENETAPAN PENGURUS KOMITE MIN 1 INDRAGIRI HULU Pasal 16 Mekanisme pemilihan dan penetapan Komite MIN 1 Indragiri Hulu untuk periode berikutnya dilaksanakan sebagai berikut: (1)Kepala Sekolah dan atau orangtua murid membentuk panitia persiapan dan memanggil rapat untuk menginventarisasi calon Komite MIN 1 Indragiri Hulu (2) Calon anggota di umumkan kepada orangtua/ wali murid dan masyarakat; (3) Komite Sekolah mengadakan rapat untuk memilih pengurus Komite Sekolah dan anggota Komite Sekolah yang baru; (4) Komite Sekolah menetapkan pengurus dan anggota Komite Sekolah yang baru dan menyerahterimakan kepangurusannya kepada pengurus yang baru dengan Surat Keputusan Ketua Komite MIN 1 Indragiri Hulu ; (5) Komite Sekolah yang baru perlu menyebarluaskan informasi tentang kepengurusan dan tugas-tugasnya kepada orangtua dan anggota masyarakat setempat. (6) Tembusan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pengesahan Komite Sekolah di kirimkan kepada: (a) Ketua DPRD Kabupaten/ Kota; (b) Kepala Dinas Pendidikan; (c) Dewan Pendidikan Kabupaten Kota; (d) Kepala Cabang Dinas Pendidikan, dan (e) seluruh pengirus Komite Sekolah. Bab XVI RINCIAN TUGAS PENGURUS KOMITE MIN 1 INDRAGIRI HULU Pasal 17 (1) Ketua Bertugas: a. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan komite MADRASAH/ MI baik kedalam maupun keluar sekolah; b. Mengarahkan dan memantau pelaksanaan tugas-tugas Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara dan kepala bidang; c. Mengatasi dan menyelesaikan masalah yamg terjadi dalam wadah Komite Sekolah dan sasaran program. d. Atas nama pengurus memberikan laporan pertanggung jawaban tentang program kerja Komite kepada anggota Komite Sekolah. e. Menandatangani surat-surat Komite MIN 1 Indragiri Hulu f. Bersama-sama dengan semua nsure pengurus melaksanakan tugas-tugas Komite MIN 1 Indragiri Hulu, g. Apabila ketua berhalangan, maka ketua mendelegasikan tugas-tugas dan Struktur organisasi ketua kepada Wakil Ketua I atau wakil ketua II; DAN h. Memimpin rapat-rapat Komite Sekolah; i. Menghadiri undangan rapat di luar Komite Sekolah.


(2) Sekretaris bertugas: a. Mengelola tata usaha Komite Sekolah b. Menyiapkan agenda rapat setelah mengkonsultasikannya kepada ketua Komnite Sekolah. c. Mengatur surat keluar dan surat masuk, termasuk mengagendakannya. d. Mencatat hasil kegiatan rapat dan membuat risalah rapat. e. Menyiapkan konsep program kerja dan memfinalkan setelah memperoleh masukan dari rapat pengurus Komite Sekolah. (3) Bendahara Komite bertugas: a. Membukukan keuangan dan menyiapkan uang Komite Sekola; b. Mengeluarkan uang atas perintah ketua sehubungan dengan program pokok Komite c. Memeriksa laporan keuangan sekolah, membuat laporan bulanan laporan enam bulanan keuangan dan mempertanggungjawabkannya kepada anggota Komite Sekolah; dan d. Memberikan masukan dalam penyusunan RAPBM. (4) Bidang pembelajaran, Kesehatan dan Gizi Anak berugas: a. Menyetujui dan mengikuti perkembanganprogram pembinaan kesehatan fisik dan mental anak, keimanan, ketakwaan dan budi pekerti di kalangan murid, guru dan Kepala Sekolah. b. Menyusun program kegiatan pengalangan dana masyarakat termasuk penentuan uang sekolah. c. Menciptakan bentuk-bentuk kerjasama yang dapat mengalang dana untuk sekolah. d. Membuat laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas pengendalian sarana dan prasarana sekolah. e. Menyetujui dan mengikuti perkembangan program kegiatan dan gizi, manfaat penghindaran kegiatan fisik dan mental, peningkatan disiplin serta saling menghormati antara (i) anak dengan anak; (ii) anak dengan guru dan Kepala Sekolah; (iii) antara guru dan Kepala Sekolah; dan antara warga sekolah dengan masyarakat. f. Memeriksa dengan teliti laporan tiga bulanan dan mempertanggungjawabkan hasil-hasilnya tentang pelaksanaan tugas bidangnya kepada Komite MIN 1 Indragiri Hulu, g. Memeriksa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka tentanng kaitan antara penggunaan dana dan mutu pembelajaran anak. h. Membantu menyusun dan menyetujui program pemeriksaan kesehatann dan gizi anak; i. Melaksanakan kegiatan penyadaran masyarakat tentang kesehatan keluarga dan anak termasuk program UKS; j. Menggunakan pengetahuan tentang kesehatan fisik dan mental dan gizi anak sebagai sumber belajar di kelas dan sekolah; k. Secara berkala, membantu pemeriksaan dan penyembuhan dan perbaikan gizi anak;


l. Memeriksa denganteliti laporan kaitan antara kesehatan dan gizi anak dengan kemajuan belajar anak dan secara terbuka malaporkannya kepada masyarakat; dan m. Secara berkala melaksanakan kegiatan penyadaran kepada anak dan orangtua tentang kesehatan masyarakat. n. Mengevaluasi kesehatan dan gizi anak secara berkala setiap bulan di sekolah. (5) Bidang Keuangan, Ketenangan dan Fisik Sekalah bertugas: a. mengupayakan perolehandana untuk peningkatan mutu pembelajaran anak, sarana dan prasarana sekolah. b. Menyetujui dan membantu program kegiatan penggunaan dan pemeliharaan sarana/ prasarana sekolah; c. Memriksa dengan teliti laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan sarana/ prasarana sekolah pada setiap akhir semester dan akhir tahun sekolah.; d. Bersama bidang lain memahami dan mendukung program kegiatan pengendalian mutu pembelajaran murid di setia kelas; dan e. Memastikan penggunaan uang untuk meningkatkan mutu pembelajaran anak di setiap kelas dan di sekolah. Bab XVII MEKANISME RAPAT KOMITE MADRASAH Pasal 18 (1) Undangan rapat harus di kirimkan kepada peserta rapat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat dan harus di lengkapi dengan buku ekspedisi. (2) Agenda rapat yang di sikapkan oleh Sekretaris Komite Sekolah perlu memperoleh persetuuan peserta rapat. (3) Anggota Komite Sekolah dapat mengusulkan agenda rapat untuk memperoleh persetujuan dari peserta rapat, apabila rapat tersebut hanya di hadiri oleh pengurus Komite Sekolah. (4) Bila rapat tersebut di hadiri oleh masyarakat dan atau orangtua murid, maka anggota Komite Sekolah tidak perlu mengusulkan tambahan agenda rapat; (5) Anggota Komite Sekolah yang mengusulkan rapat dapat menyampaikan gagasannya guna mendapat tanggapan dari peserta rapat, kalau rapat tersebut intern pengurus Komite Sekolah; (6) Proses dan hasil keputusan rapat dicatat dalam risalah rapat yang disusun oleh sekretaris Komite Sekolah atau seorang petugas yang di serahi tugas untuk itu; dan (7) Hasil keputusan rapat di laporkan dan di baca ulang pada saat usai rapat dan pada awal pertemuan rapat berikut.


Bab XVIII PELAPORAN Pasal 19 Baca Bab tentang (1) Untuk meningkatkan efektivitas proses belajar-mengajar di kelas, maka manajemen konflik prosedur pelaporan dan urusan administrasi harus di sederhanakan. (2) Dokumen kebijakan, dokumen rencana dan anggaran serta laporan kemajuan harus harus disederhanakan. (3) Pengelolaan dana pendidikan di laporkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable). (4) Setiap pemasukan dan pengeluaran agar dilakukan pemeriksaan dan pengawasan (diaudit) secara tertib dan teratur. Pelaporan dan dokumen memakai Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD dan menggunakan kata-katadan kalimat yang mudah dimengerti. Bab XIX MANAJEMAN KONFLIK Pasal 20 (1) Komite MIN 1 Indragiri Hulu dan semua piahak yang berkepentinagan berusaha untuk menciptakan suasana keterbukaan dan kekeluargaan guna mencegah konflik yang dapat menghambat yang merugikan pembelajaran anak. (2) Dalam mengatasi konflik, semua pihak perlu menggunakan mengutamakan cara damai dan menerapkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik berikut ini: (a) Memisahkan orang dari masalah dan menfokuskan pada masalah; (b) Pusatkan pada kepentingan atau motif dan bukan pada status atau posisi; (c) Ciptakan berbagai kemungkinan jalan keluar sebelum memutuskan apa yang harus di lakukan; dan hasilnya berdasarkan pada patokan-patokan objektif dan tanpa diskriminasi. Bab XX KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN Pasal 21 (1) KerjaMadrasahama dengan pihak lain hanya dapat di lakukan setelah di teliti, di pertimbangkan dan disepakati dalam rapat pleno anggota. (2) Kerja-sama dengan pihak lain di tuangkan dalam nota kesepakatan yang di tandatangani oleh kedua belah pihak dan di saksikan oleh wakil Pemerintah Desa/ Kelurahan. (3) Tujuan utama kerja-sama itu adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran anakdidik.


Bab XXI KALENDER PENDIDIKAN Pasal 22 (1) Komite Sekolah memastikan tersedianya kalender pendidikan dan digunakan sebagaimana mestinya. (2) Komite Sekolah perlu berkonsultasi perihal kalender pendidikan seperti yang tertera pada ayat (1) pasal 20 di atas. Bab XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal lain yang belum diatur dalam AD dan ART akan ditetapkan secara terpisah melalui rapat pleno anggota Komite Sekolah. Ditetapkan di : Rengat Tanggal : 25 Juni 2022 Komite Madrasah MARIAM, S.Sos, MH


Click to View FlipBook Version