Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Peride Semester I Tahun 2022

35

2. Memastikan proses pembuatan tagihan telah sesuai dengan
SKPP dan pengiriman telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Berikut beberapa
ketentuan serta data pegawai
telah dinonaktifkan; pengujian minimal yang dilakukan:

3. Memastikan daftar lembur a. on desk: Menginventarisir data
sesuai dengan SPTPL dan daftar
hadir kerja lembur; tagihan KPPN (sebagai satker)

4. Memastikan daftar perhitungan melalui OM SPAN.
uang makan sesuai dengan
rekap daftar hadir pegawai; b. on the spot:

5. Memastikan daftar Tunjangan 1. Memastikan rencana penarikan
Kinerja sesuai dengan daftar
hadir pegawai, jumlah dropping dana berikut pemutakhirannya
sesuai dengan permintaan dana,
dan potongan PPh Pasal 21 telah telah disampaikan ke KPPN
disetor, serta LPP Tukin
disampaikan ke Kantor Pusat; untuk tagihan-tagihan yang

6. Menguji dokumen pendukung menurut ketentuan harus
pengajuan tagihan KPPN,
berdasarkan OM SPAN. disertai dengan rencana

Data Awal penarikan dana;
Data awal yang digunakan terkait
2. Memastikan penyedia
poin pembinaan terhadap pengelolaan
gaji/tunjangan pegawai diperoleh barang/jasa segera
melalui observasi terhadap beberapa
dokumen yakni diantaranya laporan menyampaikan tagihan setelah
tunjangan kinerja pegawai yang
disusun setiap bulan, sampling daftar dilakukan penyelesaian
hadir kerja lembur atau SPTP serta
daftar pembayaran uang lembur dan pekerjaan (5 hari kerja setelah
uang makan kerja lembur.
timbulnya hak tagih);
3. Penyelesaian Tagihan
KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah 3. Memastikan dokumen tagihan

juga memiliki kewajiban sebagai dari penyedia barang/jasa telah
satuan kerja yang wajib melakukan
penyelesaian tagihan sesuai dengan dilengkapi dengan bukti-bukti,
PMK Nomor 190/PMK.05/2012 beserta
perubahannya. Supervisi dilakukan yang sah;
untuk memastikan bahwa KPPN
sebagai satuan kerja dalam mengelola 4. Memastikan kesesuaian

dokumen SPP dengan SPM

termasuk dokumen

pendukungnya;

5. Memastikan pelaksanaan

pengujian SPM oleh PPSPM telah

dilakukan sesuai dengan

ketentuan;

6. Memastikan jangka waktu

proses penyelesaian tagihan

(penerbitan SPP/SPM) tidak

melebihi batas waktu yang

terdapat dalam ketentuan tata

cara pembayaran dalam rangka

pelaksanaan APBN;

7. Memastikan penatausahaan

dokumen SPP, SPM, dan

36

dokumen pendukung dilakukan 4. Memastikan Saldo Kas di
dengan rapi dan aman;
8. Menguji dokumen pendukung Bendahara Pengeluaran pada
pengajuan tagihan KPPN,
berdasarkan OM SPAN pembukuan Bendahara sama

dengan Saldo Kas di Bendahara

Pengeluaran pada Neraca

Data Awal UAKPA;
Data awal yang digunakan dengan
5. Memastikan LPJ Bendahara
melakukan sampling atas dokumen
SPP, SPM, beserta dokumen disampaikan ke KPPN tepat
lampirannya. Dokumen sampling yang
dipergunakan adalah dokumen SPP waktu (paling lambat tanggal
dan SPM yang digunakan terkait
pembayaran UP dan GUP pada KPPN. 10);

6. Memastikan kepatuhan

penyetoran penerimaan pajak.

Data Awal

4. Pembukuan Bendahara Sumber data pembinaan terhadap

Untuk memastikan Akuntabilitas pembukuan bendahara yaitu berupa

Laporan Pertanggungjawaban dokumen Laporan

Bendahara pada KPPN selaku satuan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

kerja dan memastikan pembukuan yang disampaikan setiap bulannya,

bendahara telah sesuai dengan dasar Berita Acara Rekonsiliasi Internal, dan

hukum PMK Nomor 162/PMK.05/2013 Laporan Keuangan tingkat UAKPA

tentang Kedudukan dan Tanggung 5. Penatausahaan Laporan Keuangan

Jawab Bendahara pada Satker Untuk memastikan akuntabilitas

Pengelola APBN, sebagaimana diubah Laporan Keuangan UAKPA KPPN,

dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016. pembinaan dan supervisi yang

Pengujian minimal yang dilakukan dilakukan antara lain:

terhadap poin pembinaan pembukuan a. on desk: 1) Menguji Laporan UAKPA

bendahara: KPPN; 2) Memonitor ketepatan

a. on desk: Memonitor aplikasi SPRINT. waktu penyampaian data UAKPA ke

b. on the spot: UAPPA-W.

1. Memastikan saldo kas tunai dari b. on the spot:

UP di bendahara tidak lebih dari 1. Memastikan rekonsiliasi

Rp 50 juta; internal SIMAK BMN dan SAIBA

2. Melakukan pengecekan telah dilakukan melalui

pembukuan bendahara antara pengecekan BAR Internal;

lain melalui pengecekan saldo 2. Memastikan nilai persediaan

BKU dan Buku Pembantu; laporan keuangan semesteran

3. Memastikan rekonsiliasi dan tahunan pada aplikasi

internal antara Bendahara persediaan, SIMAK-BMN, dan

Pengeluaran dan petugas UAKPA aplikasi SAIBA telah sama;

telah dilakukan;

37

3. Memastikan penyusunan Supervisi dan pembinaan dilakukan
untuk memastikan bahwa prosedur
laporan keuangan tingkat UAKPA pengadaan barang/jasa pada KPPN
dilakukan sesuai dengan Peraturan
dilakukan sesuai ketentuan; Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Memastikan rekonsiliasi UAKPA

dengan KPPN dan pengiriman

data UAKPA ke UAPPA-W

dilakukan tepat waktu; Pengujian minimal yang dilakukan

5. Memastikan laporan capaian adalah sebagai berikut:

output belanja telah 1. Memastikan perikatan oleh PPK

disampaikan secara bulanan telah dilaksanakan sesuai dengan

melalui aplikasi Monev Kinerja ketentuan pengadaan barang/jasa;

Penganggaran. 2. Memastikan barang/jasa hasil

Data Awal pengadaan tercatat dalam aplikasi
Data awal didapatkan dari
persediaan/aplikasi SIMAK BMN;
dokumen laporan keuangan tingkat
UAKPA milik KPPN, Berita Acara 3. Memastikan dokumen pengadaan
Rekonsiliasi Internal, serta observasi
langsung terhadap pencatatan pada dan penerimaan barang/jasa telah
aplikasi persediaan, SIMAK BMN serta
SAKTI milik KPPN. ditatausahakan;

4. Memastikan tidak ada potensi

kerugian negara/lebih

bayar/kurang bayar

2.E.4 Tata Usaha dan Rumah Tangga Data Awal
Pembinaan dan Supervisi KPPN Berdasarkan pemeriksaan terhadap

yang dilakukan terhadap sub komponen dokumen pengadaan barang dan jasa
tata usaha dan rumah tangga berfokus pada masing-masing KPPN tidak
pada bagaimana KPPN selaku satuan ditemukan adanya pelanggaran dalam
kerja dapat melakukan pengelolaan aset, kegiatan pengadaan barang/jasa.
quality control terhadap sarana Seluruh dokumen pengadaan telah
prasarana yang memadai dan ditatausahakan dengan baik serta
penatausahaan terhadap prosedur pencatatan dan penyelesaian
pengadaan barang/jasa. Critical poin tagihannya telah dilakukan sesuai
unsur pembinaan yaitu: dengan ketentuan yang berlaku.

1. Tata Usaha 3. Pengelolaan Aset
Untuk memastikan bahwa KPPN
Pembinaan dan Supervisi KPPN yang
selaku Unit Kuasa Pengguna Barang
dilakukan pada sub komponen tata telah melaksanakan pengelolaan BMN
sesuai dengan ketentuan. Pengujian
usaha dan rumah tangga minimal yang dilakukan adalah
sebagai berikut:
menitikberatkan pada pengelolaan a. on desk: Memonitor Laporan BMN
b. on the spot:
aset, pengawasan terhadap

penyelesaian sarana dan prasarana

khususnya new front office KPPN.

2. Pengadaan Barang/Jasa

38

1. Memastikan KPPN telah KPPN. Untuk memastikan hal tersebut,

melakukan pengamanan dan perlu dilakukan supervisi terhadap

pemeliharaan BMN sesuai ketersediaan dan kelayakan sarana

dengan Pedoman Pengamanan prasarana serta tata ruang yang ada di

BMN di lingkungan Kementerian KPPN sesuai dengan Keputusan

Keuangan; Direktur Jenderal Perbendaharaan

2. Memastikan penghapusan arsip Nomor KEP-650/PB/2018 tentang

dilakukan oleh Panitia Standar Pelayanan di Instansi Vertikal

Penghapusan Arsip berdasarkan DJPb. Pengujian minimal yang

SK Penetapan Pemusnahan Arsip dilakukan pada saat on the spot dengan

dari Sekjen Kemenkeu; rincian sebagai berikut:

3. Memastikan laporan BMN sesuai 1. Memastikan sarana dan prasarana

dengan bukti mutasi barang yang dimiliki KPPN telah memenuhi

(BAST, kuitansi, SK Standar Pelayanan, antara lain:

Penghapusan, dan lain-lain); a) visi misi, peta strategi, Motto

4. Memastikan ketersediaan Layanan, dan Nilai-Nilai

kendaraan operasional sesuai Kementerian Keuangan; b) Standar

dengan tingkat kebutuhan dan Maklumat Pelayanan telah

operasionalisasi KPPN; dipasang di KPPN;

5. Memastikan kondisi rumah 2. Memastikan inventarisasi kondisi

dinas layak huni bagi sarana dan prasarana telah

pejabat/pegawai dilakukan dan sesuai dengan

Data Awal kondisi yang ada;

Data awal diperoleh melalui 3. Memastikan kebutuhan sarana dan

monitoring dokumen yang dikirimkan prasarana sesuai dengan kondisi

oleh KPPN. Pengujian dilakukan sarana dan prasarana yang dimiliki

dengan memeriksa beberapa KPPN;

dokumen pengelolaan BMN, seperti 4. Memastikan letak sarana dan

laporan BMN dan Surat Keputusan prasarana telah memenuhi tata

Menteri Keuangan terkait ruang kantor sesuai dengan

Penghapusan Arsip. estetika;

5. Kelayakan pencahayaan/sirkulasi

4. Sarana Prasarana dan Tata Ruang udara/penggunaan listrik telah

KPPN dalam memberikan memperhatikan

pelayanan kepada satker perlu keamanan,kesehatan,kenyamanan

didukung dengan ketersediaan sarana pegawai serta mengutamakan

dan prasarana yang layak dan hemat energi; 6

memadai sehingga mampu 6. Memastikan kondisi dan tata ruang

menunjang peningkatan kualitas kantor telah memenuhi

pelayanan serta produktivitas para kenyamanan dalam pelayanan

pegawai dan menciptakan penataan, kebersihan, pelaksanaan

kenyamanan bagi seluruh stakeholder

39

prinsip Go Green, dan menguji 1. Sistem Pengendalian Internal
kelayakan fungsi fasilitas di FO,
Ruang tunggu, dan ruang Pembinaan dan Supervisi
konsultasi sebagaimana pedoman
standar pelayanan. dilakukan dengan tujuan agar KPPN

selaku UKI-P telah menjalankan

proses pengendalian secara optimal

Data Awal sesuai dengan Keputusan Menteri

Tim pembina melakukan Keuangan Nomor KMK No.

monitoring terhadap dokumen dan 940/KMK.09/2017. Pengujian minimal

metode inventarisasi sarana yang dilakukan terhadap poin sistem

prasarana yang dilakukan oleh KPPN. pengendalian internal dilakukan

Dokumen yang diperiksa beberapa di dengan cara-cara sebagai berikut:

antaranya terdiri dari checklist harian a. on desk: Memantau pelaporan

sarana prasarana yang terdapat di pemantauan pengendalian internal

seluruh ruangan KPPN serta Daftar KPPN

Barang Ruang (DBR) yang harus b. on the spot:

terupdate dan diletakkan di masing- 1. KPPN telah membangun

masing ruangan KPPN. Dari hasil lingkungan pengendalian yang

pengamatan diperoleh hasil bahwa mampu menimbulkan perilaku

pada umumnya seluruh KPPN telah positif dan kondusif untuk

memiliki kelengkapan dan kelayakan penerapan pengendalian

sarana prasarana tata ruang. internal dan manajemen yang

Meskipun demikian masih terdapat sehat;

temuan yang sifatnya minor seperti 2. KPPN telah melakukan kegiatan

Daftar DBR yang belum diperbaharui. pengendalian untuk

meminimalisir risiko yang telah

2.E.5 Kepatuhan Internal diidentifikasi;
KPPN sebagai unit vertikal Ditjen
3. KPPN telah mengkomunikasikan

Perbendaharaan juga berperan sebagai dan mengimplementasikan SPI

Unit Kepatuhan Internal (UKI-P) yang kepada seluruh pihak terkait;

secara berjenjang bertanggung jawab 4. KPPN telah melakukan

langsung kepada Kanwil Ditjen penunjukan petugas

Perbendaharaan selaku Unit Kepatuhan pemantauan pengendalian

Internal Tingkat Wilayah (UKI-W). internal;

Pengujian terhadap sistem kepatuhan 5. KPPN telah melaksanakan

internal yang ada pada KPPN diperlukan pemantauan pengendalian

untuk memastikan bahwa KPPN telah internal secara periodik;

memiliki komitmen dalam 6. KPPN telah menyampaikan

menindaklanjuti dan memitigasi adanya laporan pemantauan

tindak pelanggaran dalam organisasi pengendalian internal.

dalam rangka mewujudkan organisasi Pengendalian.

yang sehat dan berkelanjutan. Kegiatan Data Awal

yang dilakukan terdiri dari:

40

Data awal diperoleh dari hasil 3. Memastikan KPPN
monitoring terhadap dokumen
Laporan Pemantauan Pengendalian menindaklanjuti dan
Internal yang disampaikan KPPN
kepada Kanwil setiap bulan dan Surat menuntaskan tiap rekomendasi
Keputusan (SK) Kepala KPPN tentang
Penunjukan Petugas Pemantauan /temuan dari aparat pengawas
Pengendalian Internal. Berdasarkan
monitoring terhadap penyampaian fungsional.
Laporan Pemantauan Pengendalian
Internal, secara umum KPPN lingkup Data Awal
Sulawesi Tenggara telah secara rutin Terkait LHP Aparat Pengawas,
melaksanakan kegiatan pemantauan
pengendalian internal dengan petugas sampai dengan periode pembinaan
pemantauan internal yang telah Semester I Tahun 2022 tidak ada KPPN
ditunjuk. lingkup Sulawesi Tenggara yang
menjadi sampel dari kegiatan audit
internal dan eksternal yang
melibatkan Aparat Pengawas.

2.E.6 Komunikasi dan Koordinasi

2. LHP Aparat Pengawas Pimpinan
Kepala KPPN, selaku top management

Salah satu tujuan dari poin memiliki peranan penting sebagai kunci

pembinaan ini adalah untuk utama penggerak berjalannya KPPN

memastikan bahwa apabila terdapat sebagai suatu organisasi. Supervisi

KPPN yang menjalani kegiatan audit dilakukan untuk menilai dan

baik eksternal maupun internal yang memastikan Kepala KPPN selaku

dilakukan oleh aparat pengawas pimpinan telah menjalankan tugas dan

fungsional, KPPN telah tanggung jawabnya dengan baik. Selain

menindaklanjuti hasil temuan- itu, Kepala KPPN perlu memastikan

temuan yang ditemukan oleh aparat terwujudnya harmoni dan sinergi dengan

pengawas tersebut. Pengujian yang seluruh jajaran pegawai KPPN dan pihak-

dilakukan dalam kegiatan pembinaan pihak eksternal dalam rangka

dan supervisi terhadap poin menjalankan tugas dan fungsi

pembinaan ini di antaranya: organisasi. Beberapa poin yang menjadi

a. on desk: Memonitor penyampaian perhatian pada saat pelaksanaan

LHP KPPN pembinaan yaitu:

b. on the spot: a. Komunikasi dan Koordinasi Internal,

1. Memastikan KPPN telah yang bertujuan menghindari

mengkomunikasikan terjadinya konflik internal KPPN baik

penugasan aparat pengawas yang berkaitan dengan persoalan

fungsional secara berjenjang; dinas maupun pribadi.

2. Memastikan KPPN b. Komunikasi dan Koordinasi Eksternal

menatausahakan laporan hasil tujuan dari poin pembinaan ini

pemeriksaan aparat pengawas utamanya bersifat non teknis dengan

fungsional; fokus utama memastikan KPPN telah

menciptakan hubungan kelembagaan

41

yang baik dengan unit kerja lain 3. Terdapat upaya perbaikan KPPN
dan/atau stakeholder-nya.
dalam menindaklanjuti

2.E.7 Peningkatan Kualitas Pelayanan ketidakpuasan pelanggan;
Publik
4. Memantau dan mendorong
KPPN sebagai salah satu unit
pelayanan di bawah Direktorat Jenderal efektivitas sarana Mini TLC unit
Perbendaharaan dan juga representasi
unit pelayanan di Kementerian Keuangan kerja sebagai media
dengan satker K/L sebagai stakeholder
perlu memiliki komitmen untuk pengembangan kompetensi
memberikan pelayanan yang prima
dengan tetap mewujudkan sistem stakeholder, khususnya. bagi
birokrasi yang bersih, transparan, dan
akuntabel. Critical point utama stakeholder yang yg
pembinaan yang dapat diuraikan sebagai
berikut: memerlukan pembinaan secara

intensif terkait pelaksanaan

tugas/layanan perbendaharaan;

5. Pembentukan Liaison Officer

(LO) sesuai dengan pembagian

satker K/L lingkup kerjanya,

beserta grup media sosial oleh

LO yang bersangkutan

1. Keterbukaan Informasi Publik Data Awal
Sumber data yang digunakan pada
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
poin pembinaan ini diperoleh melalui
Untuk memastikan KPPN mampu hasil indeks kepuasan pengguna
layanan KPPN atau Indeks Kepuasan
mempertahankan kepercayaan dan Masyarakat (IKM) dari penyampaian
kuesioner penilaian kepuasan mitra
kepuasan stakeholder yang kerja KPPN untuk periode semester I
Tahun 2022.
ditunjukan dengan Indeks kepuasan

mitra kerja KPPN berada dalam

kategori memuaskan, maka

pembinaan yang dilakukan antara

lain:

a. on desk Memonitor website/media 3. Pengelolaan Pengaduan
Dalam rangka mewujudkan unit
sosial KPPN terkait dengan konten
pelayanan yang menerapkan sistem
informasi peningkatan layanan. birokrasi bersih, transparan, dan
akuntabel, diperlukan adanya tata
b. on the spot kelola pengaduan yang jelas di KPPN.
Supervisi dilakukan untuk mengukur
1. Observasi pelayanan/interaksi keseriusan dan komitmen KPPN dalam
mengakomodasi stakeholder yang
petugas FO dengan stakeholder ingin melaporkan adanya indikasi
pelanggaran maupun dalam rangka
(selama pandemi observasi memberikan wadah bagi stakeholder
dalam memberikan kritik dan saran
dengan stakeholder dilakukan terhadap pelayanan KPPN agar
menjadi upaya perbaikan bagi KPPN.
secara virtual melalui jaringan

komunikasi yang telah tersedia;

2. KPPN melaksanakan survey,

Kanwil merekap saat pembinaan

atau membantu menyelesaikan

pelaksanaan survey;

42

Pengujian minimal yang dilakukan 2. Memastikan KPPN memiliki
terhadap poin pembinaan ini adalah:
a. on desk Memonitor website/media public campaign tentang
sosial KPPN telah mempublikasikan
tentang sarana pengaduan KPPN. pengendalian gratifikasi;
b. on the spot: KPPN telah
menetapkan petugas khusus/unit yang 3. Memastikan KPPN telah
menangani pengelolaan pengaduan, dan
aplikasi SIPANDU telah dimanfaatkan menyusun komponen
dalam mengelola pengaduan.
pengungkit dan komponen

hasil.

Data Awal

Data dan informasi pengendalian

gratifikasi diperoleh melalui

Data Awal Pengelolaan pengaduan monitoring kegiatan public campaign
berdasarkan hasil monitoring pada
website masing-masing KPPN. pada media sosial/micro website
Hasilnya, seluruh KPPN lingkup
Sulawesi Tenggara telah memasang KPPN serta penatausahaan dokumen
banner layanan pengelola pengaduan
(WISE, SIPANDU) website masing- pengendalian gratifikasi berupa SK
masing KPPN.
Kepala KPPN tentang Petugas

Pengendalian Gratifikasi dan Laporan

Pengendalian Gratifikasi yang dibuat

dan disampaikan ke kanwil setiap

4. Pengendalian Gratifikasi bulan oleh KPPN.

Dalam rangka mewujudkan unit 2.F. Inovasi dan Prestasi

pelayanan yang menerapkan sistem 2.F.1 Inovasi
Penilaian inovasi ini mengacu
birokrasi bersih, transparan dan

akuntabel, KPPN berkomitmen dan pada KMK Nomor 362/KMK.01/2019

secara konsisten menerapkan tentang Pedoman Penilaian Inovasi

pengendalian gratifikasi sesuai sebagai dasar hukum. Dalam kegiatan

dengan amanat Keputusan Direktur pembinaan dan supervisi terhadap sub

Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP- komponen inovasi ini terdapat 2 (dua)

43/PB/2019 tentang Pedoman poin utama yang dinilai dengan rincian

Akselerasi Pembangunan dan sebagai berikut:

Penilaian ZI menuju WBK di 1. Peningkatan kualitas pelayanan

lingkungan DJPb. Pengujian minimal publik

yang dilakukan dalam supervisi di 2. Perluasan manfaat hasil inovasi

antaranya mencakup hal-hal berikut: Tujuan yang ingin dicapai adalah inovasi

a. on desk Memonitor website/media yang diusulkan oleh KPPN dapat

sosial KPPN telah direplikasi di unit lain. Pengujian

mempublikasikan tentang minimal yang dilakukan terdiri dari:

pengendalian gratifikasi a. on desk:

b. On the spot 1. Mengidentifikasi dan

1. Memastikan KPPN telah menginventarisasi dokumen

membentuk Tim Kerja untuk proposal inovasi dari KPPN;

melakukan pembangunan ZI;

43

2. Melakukan penilaian proposal 2. Prestasi baru
inovasi sesuai ketentuan yang KPPN diharapkan dapat memperoleh
berlaku. prestasi baru dari prestasi yang sudah
ada. Pembinaan dan supervisi dilakukan
b. On the spot, Menguji kelayakan dengan tujuan untuk dapat memberikan
/operasionalisasi inovasi KPPN dorongan terhadap KPPN dalam
mencapai prestasi baru. Pengujian
Data awal minimal yang dilakukan dalam kegiatan
Berdasarkan dokumen yang dikirim pembinaan dan supervisi adalah sebagai
berikut:
oleh KPPN dan monitoring secara a. on desk: Memonitor capaian prestasi
langsung pada KPPN, KPPN lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara KPPN.
telah memiliki beberapa inovasi yang b. on the spot: Mendorong dan
dapat meningkatkan pelayanan kepada
pemangku kepentingan. Sepanjang memotivasi KPPN untuk selalu
periode semester I tahun 2022, KPPN juga berupaya mencapai prestasi baru.
memiliki inovasi baru yang masih terus
dikembangkan. Data Awal
KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi
2.F.2 Prestasi
KPPN diharapkan dapat memperoleh Sulawesi Tenggara telah memiliki
beberapa prestasi yang telah diraih
pencapaian atau prestasi, baik di lingkup sepanjang semester I tahun 2022 seperti
internal maupun eksternal serta prestasi KPPN Kolaka yang menjadi salah satu
di berbagai bidang di tingkat regional KPPN dengan zero retur sampai dengan
maupun nasional. Critical poin pada bulan Mei 2022 dan Peringkat I Kategori
pembinaan yang dilakukan dalam sub Profil Kualitas LK BUN Tingkat KPPN
komponen ini adalah: Tahun 2021 lingkup Kanwil DJPb Provinsi
1. Mempertahankan/meningkatkan Sulawesi Tenggara yang diraih oleh KPPN
Kendari.
prestasi yang telah dicapai

44

45

BAB III

Pembinaan dan Supervisi KPPN

3.A Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi KPPN
Pembinaan dan Supervisi KPPN di

lingkup wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara periode semester I
tahun 2022 dilaksanakan menggunakan
metode on desk dan on the spot dengan
berpedoman pada Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan
dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN. Gambar 3.1 Pembinaan dan Supervisi secara on the spot

Untuk Pembinaan dan Supervisi yang
dilakukan secara on desk, Tim Pembinaan
melakukan identifikasi, pemantauan,
evaluasi serta menganalisa data dan
dokumen output pelaksanaan tugas KPPN
berupa berkas elektronik (softcopy) yang
didapatkan melalui sarana teknologi
informasi dan komunikasi maupun dari
aplikasi yang ada seperti Aplikasi SPRINT,
Gambar 3.2 Pembinaan dan Supervisi secara on the spot OM SPAN, e-Rekon LK maupun dokumen
yang diunggah oleh KPPN pada tautan https://s.id/PembinaanKPPNSmtI2022, sedangkan
untuk Pembinaan dan Supervisi yang dilakukan secara on the spot, Tim Pembinaan
melakukan identifikasi, pemantauan, evaluasi serta melakukan analisis data dan
dokumen output pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN, melakukan klarifikasi dan/atau
konfirmasi terhadap hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut maupun
meminta kelengkapan dokumen data yang kurang atau tidak cukup diperoleh pada
aktivitas pembinaan dan supervisi dengan metode on desk.
Rangkaian Pembinaan dan Supervisi KPPN baik secara on the spot maupun on desk
dilaksanakan mulai tanggal 18 April s.d. 20 Mei 2022.

46

Gambar 3.3 Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2022

3.B Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN
Berdasarkan Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode Semester I Tahun 2022 yang

telah dilakukan oleh Tim Pembina Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, didapatkan
hasil sebagai berikut:
3.B.1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
1. Mengawal Evaluasi Belanja Negara di Daerah

Berdasarkan dokumen pembinaan yang telah diunggah oleh KPPN pada tautan
https://s.id/PembinaanKPPNSmtI2022 maupun dari dokumen yang diperoleh pada saat
pembinaan pada saat on the spot, diperoleh catatan sebagai berikut:
a. Semua KPPN telah menyusun dan menyampaikan dokumen Laporan RPA KPPN dengan

tepat waktu dengan cut-off data yang digunakan pada penyusunan RPA . Laporan RPA
Tingkat KPPN telah menyajikan (i) data realisasi anggaran dan data capaian
output/outcome sebagai salah satu dasar melakukan review belanja: (ii) hasil
pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap satker dalam lingkup kerja KPPN; (iii)
permasalahan dalam pelaksanaan anggaran dan (iv) pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan anggaran terhadap satker K/L. Terdapat peningkatan kualitas penyajian
Laporan RPA oleh KPPN lingkup Sulawesi Tenggara dibandingkan laporan RPA pada saat
pembinaan Semester II tahun 2021. Untuk KPPN Kendari terdapat catatan yang perlu
menjadi perhatian terkait retur SP2D yang belum dituangkan kedalam permasalahan
dalam penyusunan RPA periode semester II tahun 2021.
b. Seluruh KPPN mampu menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan unit-unit
lain seperti Pemda, pihak perbankan, dan masyarakat pada umumnya.
2. Quality Assurance Pengelolaan APBN
a. Pembinaan Kompetensi Teknis Pejabat Perbendaharaan Satker

47

Implementasi SAKTI tahun 2022 untuk seluruh satuan kerja (satker)
Kementerian/Lembaga menjadi prioritas penting yang harus dikawal dengan baik.
Untuk memastikan pengelolaan APBN di lingkup wilayah kerja masing-masing KPPN
memahami atas perubahan pelaksanaan APBN tersebut maka masing-masing KPPN
telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman atas
pelaksanaan APBN tersebut dengan kegiatan sosialisasi, focus group discussion,
bimbingan teknis.

b. Peningkatan Kapasitas serta Kualitas Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran oleh
Satker
Seluruh KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan
Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Nilai IKPA KPPN selaku
Kuasa BUN sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian IKPA KPPN selaku Kuasa BUN per 31 Mei 2022

Kualitas Kualitas Hasil Nilai

Perencanaan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Akhir

No KPPN Anggaran Anggaran Nilai Konvers (Nilai
Ket Total i Bobot Total
Capaian
Revisi Deviasi Penyerapan Belanja Penyelesaia Pengelolaan Dispensasi Output Konversi
DIPA Hal III Anggaran Kontraktual n Tagihan UP dan TUP SPM Bobot)

DIPA

Nilai 100 79,58 86,68 96,75 96,74 94,49 100 84,43

1 Kendari Bobot 10 10 20 10 10 10 5 25 90,2 100% 90,2
10 7,96 17,336 9,68 9,67 9,45 5 21,11
Nilai 94,93 84,43
Akhir 89,79 90,18 100 100 95,62 100 91,12
Nilai 100 85,03
Aspek

Nilai

2 Raha Bobot 10 10 20 10 10 10 5 25 93,4 100% 93,38
10 8,50 18,036 10 10,00 9,56 5 22,78
Nilai 97,16 91,12
Akhir 92,52 86,26 100 97,56 99,71 100 84,17
Nilai 100 82,1
Aspek

Nilai

3 Kolaka Bobot 10 10 20 10 10 10 5 25 91,2 100% 91,23
10 8,21 17,252 10 9,76 9,97 5 21,04
Nilai 96,71 84,17
Akhir 91,05 87,38 98,94 99,63 98,45 100 82,3
Nilai 100 81,96
Aspek

Nilai

4 Baubau Bobot 10 10 20 10 10 10 5 25 91 100% 90,95
10 8,20 17,476 9,89 9,96 9,85 5 20,57
Nilai 96,88
Akhir 90,98 82,3
Nilai
Aspek Sumber: OM SPAN (data diolah)

c. Mengawal implementasi simplifikasi pelaksanaan anggaran
 Kartu Kredit Pemerintah
Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diharapkan dapat menunjang
likuiditas dan efisiensi kas negara. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada
Aplikasi OM SPAN data persetujuan UP KKP dan transaksi penggunaan KKP s.d bulan
Mei 2022 sebagai berikut:

48

Tabel 3.2 Realisasi Penggantian UP KKP s.d. Juni 2022

KPPN Jan Feb Maret April Mei Juni Total

Kdi 67.063.095 208.941.946 481.963.439 573.339.762 426.669.262 439.202.224 2.197.179.728
Baubau 802.165 39.551.737 29.795.875 43.271.386 61.912.882 34.472.474 209.806.519
Kolaka 241.609 27.165.764 13.772.234 49.400.022 17.917.760 22.034.192 130.531.581
7.561.012 7.592.835 27.289.078 17.118.540 16.174.870 22.034.192 97.770.527
Raha

Total 75.667.881 283.252.282 552.820.626 683.129.710 522.674.774 517.743.082 2.635.288.355

Grafik 3.1 Realisasi Penggantian UP KKP s.d. Juni 2022 Sumber: OM SPAN (data diolah)
Juni
700.000.000

600.000.000

500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

0 Feb Maret April Mei
Jan

Kdi Baubau Kolaka Raha

 Digipay dan Marketplace Sumber: OM SPAN (data diolah)

Implementasi Marketplace dan digital payment mulai dilaksanakan oleh

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sejak terbitnya Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang

Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada satuan kerja. Ujicoba

ini dilakukan khusus untuk penggunaan uang persediaan (UP) yang bertujuan untuk

memperbaiki tata kelola dan modernisasi penggunaan UP oleh Satker, dengan

menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang melibatkan Satker, penyedia

barang/jasa, perbankan, dan pemerintah.

Berikut disampaikan data target perluasan implementasi digipay dan realisasi

untuk Satker K/L lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Digital Payment pada Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara s.d. Mei 2022

KPPN Uraian Awal Januari Februari Maret April Mei Total
Transaksi
118
Digipay 26
s.d. 96

Desember
2021

Satker yang direkrut 118 - - -- -

Kendari Vendor yang direkrut 26 - - -- -

Transaksi digipay - 19 10 43 18 6

49

Total nilai transaksi - 14.976.000 8.710.000 56.332.600 44.622.100 56.263.650 180.904.350
digipay
30 - - - - - 30
Satker yang direkrut 24 - - - - - 24
- 27 27 54 16 23 147
Vendor yang direkrut
Baubau Transaksi digipay - 32.123.555 32.123.555 71.823.610 14.879.320 26.284.300 177.234.340
107
Total nilai transaksi 12 - - - - - 107
digipay - - - - - 12
- 2 2 3 6 4 17
Satker yang direkrut
- 10.297.727 16.696.363 5.275.000 7.586.000 6.034.000 45.889.090
Vendor yang direkrut
Kolaka Transaksi digipay 11 1 --- - 12
10 ---- - 10
Total nilai transaksi - 9 18 33 24 6 90
digipay
- 66.373.683 42.459.681 77.833.545 49.937.387 13.756.953 250.361.249
Satker yang direkrut
266
Vendor yang direkrut 72
Raha Transaksi digipay -

Total nilai transaksi -
digipay

Satker yang direkrut 1 - - - - 267
- - - - - 72
Grand Vendor yang direkrut 57 57 133 64 38 349
Total
Transaksi digipay
107.616.555 99.989.599 211.264.755 117.024.807 102.338.903 638.234.619
Total nilai transaksi Sumber: Laporan Uji Coba Penggunaan UP Melalui Marketplace dan Digipay dari KPPN (data diolah)
digipay

3.B.2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara
1. Menjaga Likuiditas Keuangan di Daerah

Berdasarkan monitoring yang dilakukan melalui aplikasi OM SPAN, pada keempat
KPPN lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara tidak ditemukan adanya deviasi Rencana
Penarikan Dana (RPD).

2. Penatausahaan Pengeluaran Negara
a. Penerbitan KIPS

Selama periode Januari s.d. Maret 2022 tidak terdapat permohonan penerbitan Kartu
Identitas Pengantar SPM (KIPS) pada keempat KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara.

b. Penolakan SPM Tabel 3.4 Jumlah Penolakan SPM Januari s.d Juni 2022
Berdasarkan monitoring pada aplikasi
OM SPAN periode Januari s.d. Juni KPPN Penolakan Penolakan
2022, pada keempat KPPN Lingkup Formal Substantif
Provinsi Sulawesi Tenggara masih
ditemukan penolakan SPM yang Kendari 893 43
cukup tinggi terutama pada KPPN
Kendari. Baubau 300 1

Kolaka 50 0
Raha 112 1
Jumlah 1.355 45

50

100% Grafik 13.2 Penolakan S0PM 1 Dapat dilihat pada grafik di
99%
98% samping, KPPN Kendari
97%
memiliki penolakan

substantif terbanyak yakni

96% 43 sebanyak 43 dari total 893

95% penolakan SPM atau

94% 893 300 50 112 sebesar 4,5%. Penolakan
93% SPM merupakan temuan
berulang yang disebabkan
Kendari Baubau Kolaka Raha uraian SPM yang tidak
sesuai, penggunaan tanda
Penolakan Formal Penolakan Substantif
Sumber: OM SPAN (data diolah)

tangan tempelan (bukan menggunakan tanda tangan basah), NPWP dan nama pemilik

rekening tidak sama dengan data supplier, dan lainnya.

c. Prosedur Penerbitan SP2D
Berdasarkan uji sampling yang dilakukan oleh Tim Pembinaan Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara terhadap SP2D yang diterbitkan KPPN, prosedur penerbitan telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekapitulasi penerbitan SP2D periode Januari
s.d. Juni 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rekapitulasi Penerbitan SP2D Januari s.d. April 2022

KPPN Kendari KPPN Baubau KPPN Kolaka KPPN Raha

NO Jenis SPM Total Nilai Total Total Nilai Total Total Nilai Total Total Nilai Total
SP2D SP2D SP2D SP2D
1 NON GAJI 873.552.236.535 187.453.521.078 116.463.602.822 82.736.130.818
101.589.304.420 13.216 34.728.221.057 4.619 15.022.392.623 2.396 12.918.934.754 1.128
2 GUP 425.566.853.700 82.595.202.600 54.733.348.900 31.007.913.600
2.853 1.352 569 472
3 GAJI INDUK
1.443 704 357 202

4 NON GAJI 724.341.162.415 1.421 86.277.732.759 335 25.930.550.771 97 12.706.597.044 110
KONTRAKTUAL

5 GAJI LAINNYA 26.590.463.583 1.319 6.559.462.500 667 4.105.088.550 358 3.020.793.400 225

6 PENGHASILAN 28.460.807.036 616 8.431.666.062 372 6.348.757.557 238 2.722.570.842 135
PPNPN INDUK

7 PENGHASILAN 23.739.066.816 564 3.858.283.079 325 3.662.168.809 135 614.582.338 50
PPNPN SUSULAN
31.013.988.800 44 502.596.400 30
8 GAJI SUSULAN 437 3.444.853.600 110 949.597.600
66.806.248.600 82 4.837.812.200 42
9 SPM THR GAJI 375 12.990.084.800 161 8.490.699.400
PNS/TNI/POLRI 977.008.800 70 141.666.900 63
15.225.624.850 56 1.598.580.000 35
10 KEKURANGAN 12.063.511.533 360 277.634.500 168 150.240.400 63 690.760.749 41
GAJI 65 620.856.000 34
8.671.015.476 2 137.873.087 5
11 UP 5.528.774.930 268 4.538.689.000 120 2.384.860.000
227 1.874.617.511 117 1.175.510.774
12 SPM THR TUNKIN 185 1.990.372.000 106 1.684.391.381
169 1.513.187.133 40 23.959.459
13 SPM THR PPNPN

14 RETUR

PEMOTONGAN 0 145 0 97 0 180 0 48
15 PENYALURAN

DANA DESA

51

Tabel 3.5 Rekapitulasi Penerbitan SP2D Januari s.d. April 2022

KPPN Kendari KPPN Baubau KPPN Kolaka KPPN Raha

NO Jenis SPM Total Nilai Total Total Nilai Total Total Nilai Total Total Nilai Total
SP2D SP2D SP2D SP2D

16 PENYALURAN 314.435.416.853 145 156.063.807.880 97 164.719.905.480 180 86.459.808.400 48
DANA DESA
2.197.179.728
17 GUP KKP 0 144 209.806.519 21 130.531.581 26 83.166.361 9

18 GTUP NIHIL 39.774.360.555 72 0 31 0 2 0 17
16.125.995.025
19 SPM-KP-PAJAK 61 7.752.163.813 46 0 000
0
20 TUP -29.383.777.466 57 1.713.426.700 26 522.589.500 4 264.349.000 5
128.217.158.000
21 GUP NIHIL 25 0 7 0 5 0 6
18.290.200
22 PENGESAHAN 27.435.000 25 0 0 0 0 0 0
BLU 4.743.500

23 SPM-P-BMDAB 0 3 0 0 0 000
89.600
24 GAJI PPPK INDUK 9.344.200 2 4.008.000 1 2.374.050.200 11 0 0

25 GAJI SUSULAN 0 2 8.016.000 2 204.125.500 1 0 0
PPPK

26 SPM GAJI 13 2 0 0 0 0 5.236.300 1

27 PENGESAHAN 1 0 0 0 000
HIBAH

28 SPM THR GAJI 1 378.000 2 0 000

29 SPM THR PPPK 1 4.079.800 1 437.967.500 2 0 0

30 GAJI LAINNYA 0 1.195.100 2 350.485.450 13 0 0
PPPK

Jumlah 2.815.552.302.689 24.139 602.290.409.491 9.529 409.864.824.257 4.956 241.070.228.193 2.706
Sumber: OM SPAN (data diolah)

Tabel 3. 6 Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian SP2D Sedangkan untuk ketepatan

KPPN Jumlah Jml ADK SP2D Tingkat waktu penerbitan SP2D satu jam
SP2D <jam 12 >1jam Ketepatan non-gaji sebelum jam 12,
Kendari (non gaji) terdapat 1.099 SP2D dari total
Baubau 23.094 Waktu 12.663 SP2D yang memenuhi
Kolaka 8.865 kriteria di atas yang diterbitkan
Raha 4.781 8.272 1.011 89,11% lebih dari satu jam.
Jumlah 2.731 Keterlambatan penerbitan SP2D
23.329 2.236 51 97,77% disebabkan karena masalah
1.493 22 98,55% jaringan, beban kerja yang
662 15 97,78%
6.071 199 96,83%

Sumber: OM SPAN (data diolah)

tinggi, dan gangguan pada aplikasi. Atas keterlambatan penerbitan SP2D, KPPN telah

menerbitkan Berita Acara mengenai hal tersebut.

d. Akurasi Penyelesaian SP2D
Berdasarkan monitoring OM SPAN pada periode Januari s.d. Juni 2022, pada keempat
KPPN lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara masih terdapat retur SP2D. Pada KPPN Kolaka,
retur SP2D cukup rendah, namun bisa dilihat pada tabel di bawah masih terdapat retur
SP2D yang cukup tinggi pada KPPN Kendari.

52

Tabel 3.7 Akurasi Penyaluran SP2D periode Januari s.d. Juni 2022

KPPN Ket Januari Februari Maret April Mei Juni Total

a8 65 27 249 35 38 422

Kendari b 19832 37026 51508 80914 47311 53844 290435

c 99,96% 99,82% 99,95% 99,69% 99,93% 99,93% 99,85%

a3 22 9 2 0 7 43

Baubau b 4117 8972 11202 16529 9980 11570 62370

c 99,93% 99,75% 99,92% 99,99% 100,00% 99,94% 99,93%

a0 0 0 0 0 2 2

Kolaka b 2573 5977 7831 11041 6985 7746 42153

c 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 99,995%

a0 2 3 1 0 0 6

Raha b 1757 3311 4147 6227 3517 4547 23506

c 100,00% 99,94% 99,93% 99,98% 100,00% 100,00% 99,97%

Sumber: OM SPAN (data diolah)
Keterangan: (a) Jumlah Penerima SP2D yang diretur; (b) Jumlah Penerima SP2D; (c) Tingkat akurasi penyaluran SP2D

Berdasarkan data yang telah 100,10% Grafik 3.3 Tingkat Akurasi Penyaluran SP2D
diolah pada grafik di samping, 100,00% Januari Februari Maret April Mei Juni
dapat dilihat masih terdapat tren
fluktuatif pada tingkat akurasi 99,90%
penyaluran SP2D pada KPPN 99,80%
lingkup Provinsi Sulawesi 99,70%
Tenggara pada KPPN Kendari dan 99,60%
KPPN Baubau dan tren
peningkatan pada KPPN Raha. Kendari Baubau Kolaka Raha

Sumber: OM SPAN (data diolah)

e. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Kontrak non-multiyears

Grafik 3.4 Tingkat Ketepatan Waktu Penya0mpaian Dat0a Kontrak Pada periode Januari s.d. Juni 2022,
100% 5
pada KPPN Kendari dan KPPN
98%
Baubau masih terdapat
96%
94% keterlambatan kontrak non-

92% 113 multiyears yang disampaikan
90% melebihi 5 hari kerja. Sedangkan
88% untuk KPPN Kolaka dan KPPN Raha,
86%

84% 935 194 80 79 data kontrak non-multiyears telah
82% disampaikan tepat waktu.
Berdasarkan data yang telah diolah
Kendari Baubau Kolaka Raha pada grafik di samping, dapat

Tepat Waktu Terlambat >5HK
Sumber: OM SPAN (data diolah)

dilihat tingkat ketepatan waktu penyampaian data kontrak non-multiyears pada KPPN

Kendari adalah sebesar 89,22% dan tingkat ketepatan waktu penyampaian data kontrak

non-multiyears pada KPPN Baubau adalah sebesar 97,49%.

53

f. Penyelesaian SKPP
Seluruh KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan
penerbitan dan pengesahan SKPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah SKPP
yang telah diterbitkan dan disahkan selama Januari s.d Maret 2022 adalah sebanyak
868 SKPP.

Tabel 3.8 Penyelesaian SKPP Periode Januari s.d. Maret 2022

KPPN Januari Februari Maret Jumlah

Kendari Pindah Pensiun Pindah Pensiun Pindah Pensiun 698
Baubau 103
Kolaka 91 27 128 48 374 30 51
Raha 23 7 14 3 52 4 16
Jumlah 16 8 12 4 11 -
9 1 3 - 3 - 868

123 35 145 51 429 34

Sumber: Data dari masing-masing KPPN (data diolah)

3. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara
a. Penerbitan Surat Persetujan Pembukaan Rekening

Berdasarkan data yang disampaikan oleh keempat KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara, sepanjang Januari s.d. Maret 2022 persetujuan pembukaan
rekening hanya terdapat pada KPPN Kendari, KPPN Baubau, dan KPPN Kolaka. Penerbitan
surat persetujuan pembukaan rekening tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Tabel 3.9 Rekapitulasi Permohonan dan Persetujuan Pembukaan Rekening Januari s.d. Maret 2022

Januari Februari Maret

KPPN Jumlah Disetujui Jumlah Disetujui Jumlah Disetujui Jumlah
Permohonan Permohonan Permohonan
Kendari 27 48 30 698
Baubau 91 7 128 3 374 4 103
Kolaka - - 1
Raha 23 1 14 - 52 - 1
Jumlah 16
- - 1 817
9 3 3

123 35 145 51 429 34

Sumber: Data dari masing-masing KPPN (data diolah)

b. Penyampaian Laporan Saldo Rekening Berdasarkan monitoring

Tabel 3.10 Penyampaian Laporan Saldo Rekening KPPN ke Kanwil

Kendari Baubau Kolaka Raha yang dilakukan oleh Tim

Januari 10/02/2022 08/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 Pembinaan Kanwil DJPb
Februari 10/03/2022 09/03/2022 10/03/2022 10/03/2022
08/04/2022 08/04/2022 07/04/2022 14/04/2022 Provinsi Sulawesi
Maret 20/05/2022 17/05/2022 17/05/2022 17/05/2022
April 10/06/2022 10/06/2022 09/07/2022 13/06/2022 Tenggara, KPPN telah
Mei 08/07/2022 08/07/2022 08/07/2022 08/07/2022
Juni menyampaikan laporan

saldo rekening secara

tepat waktu yakni

Sumber: Laporan Saldo Rekening KPPN perbulan maksimal tanggal 15 bulan

54

berikutnya. Khusus Laporan Saldo Rekening Bulan April melebihi tanggal 15
dikarenakan terdapat cuti bersama, sehingga diundur sebagaimana pada Nota Dinas
Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-532/PB.3/2022 tanggal 22 April 2022.

c. Tingkat Ketepatan Waktu Penyelesaian SP2D

Berdasarkan monitoring yang dilakukan Tabel 3.11 Tingkat Ketepatan Waktu
melalui aplikasi OM SPAN oleh Tim Penyelesaian SP2D Januari s.d. Juni 2022

Pembinaan Kanwil DJPb Provinsi KPPN Transaksi Retur yang
Sulawesi Tenggara periode Januari s.d. Kendari diselesaikan
Juni 2022, masih ditemukan transaksi
retur yang diselesaikan melebihi 10 hari 10 HK >10HK
338 22

kerja yaitu pada KPPN Kendari sebanyak Baubau 19 0

22 SP2D atau sebanyak 6,11%. Kolaka 2 0
Sedangkan pada KPPN Baubau, KPPN
Kolaka, dan KPPN Raha, transaksi retur Raha 6 0
telah diselesaikan secara tepat waktu
yakni tidak melebihi 10 hari kerja. Jumlah 365 22

Sumber: OM SPAN (data diolah)
*) Tidak termasuk Retur SP2D Dana BOS&BOP serta retur

penyaluran dana SBSN&PHLN

d. Monitoring Kepatuhan Bank/Pos Persepsi

Tabel 3.12 Monev Kepatuhan Bank Persepsi Berdasarkan monitoring pada aplikasi MPN G3,

KPPN Triwulan I Triwulan II keempat KPPN lingkup Provinsi Sulawesi
1 Tenggara telah melaksanakan monev
Kendari 10 3 kepatuhan bank persepsi terhadap di antaranya
Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, BTN, BPD
Baubau 2 4 Sulawesi Tenggara, BSI, dan Pos Indonesia. Hasil

Kolaka 5

Raha 2 2 monev tersebut juga telah dituangkan ke dalam

Jumlah 19 22 Berita Acara Uji Petik Kepatuhan Bank/Persepsi
Sumber: MPN G3 serta KPPN telah mengunggahnya pada MPN.

4. Verifikasi dan Akuntansi
a. Rekonsiliasi UAKPA

Pelaksanaan Rekonsiliasi UAKPA harus dilakukan secara tepat waktu yakni tidak
melewati tanggal 14. Namun untuk saat ini rekonsiliasi belum bisa dilaksanakan,
rekonsiliasi baru akan dilaksakanakan pada akhir Juli setelah migrasi saldo awal SAKTI
selesai dilakukan sebagaimana Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor
ND-19/PB/PB.6/2022 tanggal 26 Juni 2022.

b. Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor KEP-51/WPB.28/2022 tentang
Penetapan Nilai Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Kantor Pelayanan

55

Perbendaharaan Negara Grafik 3.5 Nilai LK UAKBUND KPPN

Lingkup Provinsi Sulawesi Nilai Rata-Rata
Kendari
Tenggara Periode Tahunan
98,55
Tahun 2021, nilai Laporan 98,50
98,45
Keuangan UAKBUN Daerah yang 98,40
98,35
dicapai oleh keempat KPPN 98,30

lingkup Kanwil DJPb Provinsi

Sulawesi Tenggara sudah

cukup memuaskan yakni di

atas 93. Rata-rata dari nilai dari Raha Baubau

Laporan Keuangan UAKBUN

Daerah KPPN Lingkup Kanwil

DJPb Provinsi Sulawesi

Tenggara adalah 98,48 dengan

nilai tertinggi diperoleh oleh

KPPN Raha dengan nilai 98,53 Kolaka
Sumber: KEP-51/WPB.28/2022 (data diolah)
dan nilai terendah oleh KPPN

Kolaka dengan nilai 98,39.

c. Penerbitan Daftar LPJ Bendahara Satker
Untuk Penerbitan Daftar LPJ Bendahara Satker, berdasarkan monitoring aplikasi SPRINT
dan hasil pemeriksaan arsip dokumen LPJ Bendahara Satker pada KPPN Lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara periode Januari s.d. Maret 2022, Penerbitan Daftar LPJ
Bendahara Satker telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 162/PMK.02/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada
Satuan Kerja. Namun berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat masih terdapat LPJ yang
terlambat disampaikan oleh satker ke KPPN Kendari. Hal ini disebabkan karena satker
yang belum terbiasa menggunakan aplikasi SAKTI.

Tabel 3.13 Rakapitulasi Penyampaian LPJ Satker kepada KPPN periode Januari s.d. Maret 2022

Bulan Jumlah Satker Wajib LPJ Jumlah Satker Wajib Jumlah LPJ Terlambat
Tepat Waktu
Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara
Pengeluaran Penerimaan Bendahara Bendahara Pengeluaran Penerimaan
Pengeluaran Penerimaan

KPPN Kendari

Jan 264 35 264 35 0 0

Feb 227 31 219 31 8 0
10 0
Mar 240 31 721 97

KPPN Baubau

Jan 103 23 103 23 0 0

Feb 103 23 103 23 0 0
Mar 103 23 103 23 0 0

56

KPPN Kolaka
Jan 54 16 54 16 0 0
Feb 54 16 54 16 0 0
Mar 54 16 54 16 0 0
KPPN Raha
Jan 33 9 33 9 0 0
Feb 34 9 34 9 0 0
Mar 34 9 34 9 0 0

Sumber: data dari KPPN (data diolah)

3.2.3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah
1. Ruang Diskusi Prespektif Baru Perbendaharaan

Untuk menggali perspektif baru terkait peran
perbendaharaan dalam meningkatkan dan
menunjang perkembangan ekonomi daerah,
KPPN telah melaksanakan beberapa kegiatan
seperti sosialisasi maupun Focus Group
Discussion dengan minimal tiga instansi
pemerintah dan melibatkan seluruh pegawai
KPPN. KPPN Kendari telah melaksanakan
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik, Dana Desa,
dan Dana BOS Tahun 2022 antara Pemda
dengan KPPN Kendari.

Gambar 3.4 Sosialisasi Penyaluran DFDD dan Dana BOS Tahun 2022 oleh KPPN Kendari

Gambar 3.6 Sarasehan Pengelolaan Dana Gambar 3.5 Sharing knowledge Bimbingan
Desa Tahun 2022 Teknis Penyaluran DFDD

KPPN Kolaka telah melaksanakan kegiatan Sarasehan Pengelolaan Dana Desa Tahun
2022 Kab. Kolaka dengan mengundang lembaga/instansi pemerintah seperti BKAD Kab.
Kolaka, DPMD Kab. Kolaka, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kab. Kolaka serta
Koordinator Staf Ahli Pendamping Dana Desa Kab. Kolaka pada 15 Maret 2022. KPPN

57

Baubau juga telah mengadakan sharing knowledge Bimbingan Teknis Penyaluran DAK Fisik,
DAK Non Fisik, dan Dana Desa Tahun 2022 dengan melibatkan seluruh pegawai KPPN
Baubau.

Gambar 3.7 Karya Tulis Pegawai KPPN Kendari

Sebagai upaya dalam

meningkatkan literasi terkait

perekonomian daerah, beberapa

pegawai KPPN lingkup Kanwil

DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

telah mempublikasikan tulisan

terkait perekonomian daerah

seperti “Potensi dan Tantangan

Dana Desa 2022” oleh pegawai

KPPN Kendari dan “Peran Penting

Wilayah Kolaka Raya dalam

Perdagangan Nikel Internasional”

oleh pegawai KPPN Kolaka.

2. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah

Berdasarkan monitoring yang dilakukan melalui aplikasi OM SPAN dan laporan yang

dikirim oleh KPPN secara triwulanan, penyaluran DFDD telah sesuai ketentuan yang

berlaku. Rekapitulasi penyaluran DFDD s.d 30 Juni 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Rekapitulasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa s.d. 30 Juni 2022

DAK FISIK Dana Desa

NO KPPN Pemda Pagu DIPA Realisasi % Pagu DIPA Realisasi %
Realisasi Realisasi

1 SULAWESI 295.484.206.000 65.968.644.750 22,33% - --
TENGGARA

2 KAB. KONAWE 71.295.483.000 0 0% 244.642.361.000 81.368.139.120 33,26%
SELATAN

3 KAB. BOMBANA 77.815.958.000 12.857.721.500 16,52% 94.568.922.000 44.348.920.640 46,90%

4 Kendari KAB. KONAWE 119.049.543.000 4.817.548.500 4,05% 210.422.399.000 120.109.297.013 57,08%
67.035.452.000 0 0% 113.186.437.000 48.191.670.000 42,58%
5 KAB. KONAWE
UTARA 0% 64.973.384.000 20.417.390.080 31,42%
14,25% -- -
6 KAB. KONAWE 66.561.809.000 0
KEPULAUAN 109.634.387.000 15.623.673.826

7 KOTA KENDARI

Jumlah 806.876.838.000 99.267.588.576 12,3% 727.793.503.000 298.391.919.040 41%

8 KAB. BUTON 79.166.117.000 4.327.833.000 5,47% 63.130.728.000 35.303.579.360 55,92%

9 KAB. WAKATOBI 132.190.867.000 9.274.889.500 7,02% 57.831.057.000 34.827.451.600 60,22%
68.742.670.000 8.796.599.187 12,8% 56.747.632.000 29.797.963.840 52,51%
10 KAB. BUTON 53.463.444.000 8.789.183.500 16,44%
UTARA 67.509.552.000 4.658.114.250 6,9%
Baubau KAB. BUTON 43.786.769.000
11 SELATAN 0 0% 50.027.957.000 33.182.725.600 66,33%

12 KAB. BUTON 54.194.259.000 22.952.087.480 42,35%
TENGAH -- -

13 KOTA BAU-BAU

Jumlah 444.859.419.000 35.846.619.437 8,1% 281.931.633.000 156.063.807.880 55,36%

58

14 KAB. KOLAKA 90.094.180.000 0 0% 78.052.400.000 41.553.449.080 43,24%
73.240.300.000 14.066.578.854 19,21% 111.308.971.000 68.218.693.760 61,29%
15 Kolaka KAB. KOLAKA
UTARA 54.683.131.000 0 0%
218.017.611.000 14.066.578.854 6,5%
16 KAB. KOLAKA 87.322.762.000 54.947.762.640 62,92%
TIMUR 276.684.133.000 160.210.744.280 57,90%

Jumlah

17 KAB. MUNA 295.484.206.000 12.636.453.250 4,28% 109.501.771.000 40.568.634.000 37,05%
0% 68.175.154.000 45.891.174.400 67,31%
18 Raha KAB. MUNA 69.544.502.000 0 3,5% 177.676.925.000 86.459.808.400 48,66%
BARAT

Jumlah 365.028.708.000 12.636.453.250

Sumber: OM SPAN (data diolah)

Grafik 3.6 Penyaluran DFDD pada Provinsi Sulawesi Tenggara 70% Dapat dilihat pada
60% grafik di sampuing
900.000.000.000
50%
800.000.000.000
bahwa realisasi DAK
700.000.000.000
40%
600.000.000.000
30% Fisik tertinggi terdapat
500.000.000.000

400.000.000.000

300.000.000.000 20% pada KPPN Kendari

200.000.000.000 10% sedangkan untuk

100.000.000.000 0% Dana Desa, realisasi

0 Baubau Kolaka Raha tertinggi terdapat pada

Kendari

DAK Fisik Pagu DIPA TA 2021 Dana Desa Pagu DIPA TA 2021 KPPN Kolaka.

DAK Fisik % Realisasi Dana Desa % Realisasi
Sumber: OM SPAN (data diolah)

3. Peran dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah
Sesuai dengan PER-24/PB/2019, sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan

negara di daerah, KPPN diharapkan dapat melakukan pembinaan atas kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Satker K/L dan Pemda dan melakukan analisis
terkait potensi PNBP di daerah regionalnya.

Gambar 3.8 Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Awal Tahun Anggaran 2022 dan
Kewajiban Perpajakan Bendahara pada Satuan Kerja pada KPPN Kendari

Terkait hal tersebut, KPPN Kendari telah melaksanakan kegiatan sharing session terkait
perpajakan bertema “Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Awal Tahun Anggaran 2022
dan Kewajiban Perpajakan Bendahara pada Satuan Kerja” dengan melibatkan KPP Pratama
Kendari pada 26 Januari 2022.

59

Penyediaan Layanan Gambar 3.9 Launching Layanan Bersama Kemenkeu Satu
pada KPPN Filial Wakatobi
Bersama (Co-Location)

Dalam rangka memberikan

pelayanan prima kepada

masyarakat khususnya

masyarakat yang ada di Kabupaten

Wakatobi, Kantor Perwakilan

Kementerian Keuangan Provinsi

Sulawesi Tenggara telah

melaunching Layanan Bersama

Kemenkeu Satu Kemenkeu

Terpercaya yang bertempat pada

KPPN Filial Wakatobi.

Gambar 3.10 Ruang Pelayanan pada KPPN Layanan ini merupakan bentuk sinergi
Filial Wakatobi antar unit vertikal eselon I Kementerian
Keuangan yang ada di Sulawesi Tenggara
Dengan adanya Layanan Bersama, yaitu layanan Kanwil DJPb dan KPPN,
layanan perpajakan seperti pengisian SPT
diharapkan dapat mewujudkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama,
layanan dokumen ekspor/impor barang
pelaksanaan anggaran yang akurat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai, serta pengurusan piutang
dengan didukung oleh negara/ daerah oleh Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang.
pengetahuan perpajakan dan
Gambar 3.11 Launching Layanan Bersama Kemenkeu Satu
penatausahaan barang milik pada KPPN Filial Wakatobi

Negara/daerah, lelang, layanan

ekspor impor serta laporan

keuangan sebagai

pertangungjawaban dapat

disusun satuan kerja secara

akurat dan akuntabel.

60

3.2.4 Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya/Special Mission
1. Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum

Gambar 3.12 Universitas Halu Oleo Pengelolaan Badan Layanan Umum
Gambar 3.13 RS Bhayangkara hanya terdapat pada KPPN Kendari.
Berdasarkan hasil pemeriksaan
arsip dokumen proses pengesahan
penggunaan dana satker BLU pada
KPPN Kendari yaitu Universitas
Haluoleo Kendari dan Rumah Sakit
Bhayangkara proses pengesahan
dana satker BLU telah dilaksanakan
sesuai ketentuan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor PER-
30/PB/2011 tentang Mekanisme
Pengesahan Pendapatan dan
Belanja Satker BLU, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-
2/PB/2015, serta telah sesuai
dengan SOP berkenaan.

2. Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program

Berdasarkan monitoring data Laporan

Monitoring dan Evaluasi semesteran Kredit

Program, serta pemeriksaan arsip dokumen

penyaluran kredit program/UMi pada KPPN

lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi

Tenggara, Akurasi data kredit program dan

Penyaluran Pembiayaan UMi telah

dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Gambar 3.14 Pelaksanaan Survey Debitur KUR
Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018

tentang Pembiayaan Ultra Mikro, dan

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor

PER-25/PB/2018 tentang Juknis Monev

Pembiayaan UMi serta Nota Dinas Dirjen

Perbendaharaan Nomor ND-256/PB/2019

tentang SOP pelaksanaan Peraturan Dirjen

Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018.

KPPN telah melaksanakan Penyaluran

Pembiayaan UMi dengan memenuhi Gambar 3.15 Pelaksanaan Survey Debitur KUR

kriteria:

61

a. KPPN telah menetapkan SK Pengguna Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi, sesuai
pengguna/operator terbaru;

b. KPPN telah melakukan Monev kesesuaian data debitur pada aplikasi Monev
Pembiayaan UMi dengan dokumen penyalur.

Berikut rekapitulasi penyaluran UMi lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara s.d. 30 Juni 2022
dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.15 Penyaluran UMi Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara
s.d. 30 Juni 2022

No Pemda Debitur Penyaluran UMi

1 Kab. Bombana 574 2.280.780.000
2 Kab. Buton 518 1.996.551.181
3 Kab. Buton Selatan 77 284.870.000
4 Kab. Buton Tengah 1133 4.544.910.000
5 Kab. Buton Utara 86 361.940.000
6 Kab. Kolaka 673 2.743.970.000
98 386.000.000
7 Kab. Kolaka Timur 592 2.501.531.000
8 Kab. Kolaka Utara 539 2.119.680.000
9 Kab. Konawe 28 148.550.000
10 Kab. Konawe Kepulauan 526 2.025.451.930
11 Kab. Konawe Selatan 209 866.990.000
12 Kab. Konawe Utara 287 1.106.737.090
13 Kab. Muna 594 2.371.700.000
14 Kab. Muna Barat
244 730.840.000
15 Kab. Wakatobi 739 2.945.929.321
442 1.921.485.000
16 Kota Bau-Bau 7359 29.337.915.522
17 Kota Kendari
Sumber: SIKP UMi (data diolah)
Total

3.2.5 Tata Kelola Internal
1. Kinerja Organisasi
a. Pengelolaan Kinerja Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, diamanatkan bahwa
seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menandatangani Kontrak
Kinerja. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan dari hasil monitoring dan
pemeriksaan atas Pengelolaan Kinerja seluruh KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara telah:
 Menyusun, merekam, dan menandatangani Kontrak Kinerja Kinerja tahun 2022.
 Melakukan penandatangan Kontrak Kinerja menggunakan Digital Signature pada

aplikasi e-performance

62

 Melakukan pemantauan dan melaporkan pelaksanaan penandatanganan Kontrak
Kinerja tahun 2022 kepada Sekretariat DJPb cq Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Implementasi SAKTI secara Full Module yang dimulai dengan pembayaran gaji bulan
Januari 2022 yang kemudian diikuti dengan pembayaran belanja pegawai lainnya,
belanja barang dan belanja modal mengakibatkan beberapa Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang perlu dilakukan penyesuaian, untuk itu Tim Pembinaan telah
merekomendasikan kepada KPPN untuk mereview SOP yang tidak sesuai dengan
pelaksanaan tugas sesuai seksi masing-masing.

c. Sistem Manajemen Mutu
Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO pada
KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, KPPN telah melaksanakan
implementasi SMM ISO 9001:2015 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen
Mutu di KPPN. KPPN telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 KPPN telah menetapkan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu. KPPN juga telah
memperbaharui Konteks Organisasi pada awal tahun dan telah disesuaikan dengan
kondisi saat ini seperti profil KPPN dan pengaruh eksternal dan internal. Visi dan misi
yang tertera pada konteks organisasi telah sejalan dengan Rencana Strategis DJPb
Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang pada KEP-193/PB/2020.
 Catatan Mutu/Arsip KPPN telah sesuai dengan ketentuan namun terdapat catatan
pada KPPN Baubau yakni seksi VeraKI belum memasukkan arsip pengujian
kepatuhan dalam Catatan Mutu.
 Untuk sarana dan prasarana, KPPN juga telah melakukan pemeliharaan dengan baik,
yakni dengan dibuatnya jadwal pemeliharaan tahunan dan kartu pengawasan
pemeliharaan yang telah ditandatangani sesuai dengan jadwalnya.

Gambar 3.16 Pelaksanaan RTM pada KPPN Raha  Seluruh KPPN lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah
melaksanakan Rapat Tinjauan
Manajemen untuk tahun 2021 dengan
output peluang untuk perbaikan,
kebutuhan untuk perubahan pada
sistem manajemen mutu, dan
kebutuhan SDM. Sedangkan untuk
tahun 2022, Rapat Tinjauan
Manajemen akan dilaksanakan pada
semester 2 tahun 2022.

 Pengujian kepatuhan internal pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi
Tenggara telah direncanakan pada awal tahun dan akan dilaksanakan sesuai
rencana.

63

Tabel 3.16 Hasil Monioring dan Evaluasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

No Nama Dokumen Kendari Baubau Kolaka Raha Keterangan

1 Pedoman Mutu √ √ √ √ Telah ditetapkan

Telah direview dan
ditetapkan kembali

2 Konteks Organisasi √ √ √ √ di awal tahun 2022
setelah
penandatanganan

kontrak kinerja

3 Kebijakan Mutu √ √ √ √ Telah ditetapkan
√
4 Daftar Induk Dokumen Internal √ √ √ √ Telah ditetapkan

5 Bukti Rapat Tinjauan Manajemen √ √ √ √ Data terakhir
(Undangan, Daftar Hadir, Notula) √
√
6 Jadwal Pemeliharaan Tahunan √ √ √ Telah dibuat di
√ awal tahun 2022
√
7 Kartu Pengawasan Pemeliharaan √ √ √ Telah dibuat di
awal tahun 2022

8 Form Usulan Perbaikan √ √ √ Telah dibuat di
Peralatan/Mesin awal tahun 2022

9 Form Rekap Hasil Perbaikan √ √ √ Telah dibuat di
Peralatan/Mesin awal tahun 2022

10 Daftar Rekanan Terpilih √ √ √ Data terakhir

Form Evaluasi Rekanan Daftar
Induk Catatan Mutu tiap
11 Seksi/Subbag Daftar Induk √ √ √ √ Data terakhir

Catatan Mutu tiap Seksi/Subbag

Kontrak Kinerja dan Sasaran √ √ √ √ Telah dibuat
12 Mutu/IKU tiap Seksi/Subbag dan

Laporan Capaian IKU

13 Form Evaluasi Efektifitas √ √ √ √ Data terakhir
Pelatihan

14 Form usulan Perubahan Dok *) √ √ √ √ -

15 Piagam Manajemen Risiko √ √ √ √ Disesuaikan untuk
tahun 2022

16 Laporan Pemantauan Penanganan √ √ √ √ Data terakhir
Risiko

17 Survei IKM √ √ √ √ Data Terakhir

18 Form Jadwal Pengujian √ √ √ √ Disesuaikan di
Kepatuhan Tahunan awal tahun 2022

19 Surat Tugas Pengujian Kepatuhan √ √ √ √ Data terakhir

20 Laporan Hasil Pengujian √ √ √ √ Data terakhir
Kepatuhan

21 Rekap Hasil Pengujian Kepatuhan √ √ √ √ Data terakhir

Form Tindakan Perbaikan *)
22 (tindak lanjut survey, IKU tidak √ √ √ √ Data terakhir
tercapai, dll)

23 Form Riwayat Pengaduan yang - - - - Data terakhir
pernah diterbitkan

24 Laporan Pengelolaan Pengaduan √ √ √ √ Data terakhir

64

2. Manajemen SDM

a. Pola Mutasi Internal

Salah satu unsur utama yang diperlukan untuk mendorong performa organisasi yang

berkualitas serta menjamin pelayanan terhadap stakeholder dapat berjalan dengan

baik yaitu dengan pengelolaan sumber daya. Terkait hal tersebut, sumber daya utama

yang dimiliki oleh KPPN harus mampu meningkatkan seluruh kompetensi yang

dimiliki, menjamin kesehatan dan keamanan lingkungan kerja yang humanis untuk

seluruh pegawai, serta memastikan adanya apresiasi terhadap prestasi dan capaian

kerja yang diperoleh oleh seluruh pegawai.

Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen terkait pengelolaan manajemen SDM, KPPN

telah melakukan mutasi sesuai dengan kompetensi pegawai sesuai dengan Surat

Keputusan berikut:

Tabel 3.17 SK Mutasi Internal pada KPPN

lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

KPPN Surat Keputusan Tanggal

Kendari KEP-32/KPN.2801/2022 4 April 2022

Baubau KEP-40/KPN.2802/2022 31 Maret 2022

Kolaka KEP-55/KPN.2804/2022 4 April 2022

Raha KEP-57/WPB.28/KP.03/2021 1 Oktober 2021

Sumber: Data dari KPPN (data diolah)

b. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

 Terdapat upaya pengembangan kompetensi

pegawai (Capacity Building/Transfer

Knowledge);

 Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai

dalam mengikuti diklat/program beasiswa

maupun pengembangan kompetensi

lainnya.

 Transfer Knowledge dilaksanakan secara

periodik dengan melalui Gugus Kendali Gambar 3.17 Pelaksanaan GKM pada
KPPN Raha
Mutu.

Gambar 3.19 Pelaksanaan GKM pada KPPN Kolaka Gambar 3.18 Pelaksanaan GKM pada KPPN Baubau

65

c. Penetapan Kinerja Individu

Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen Pengelolaan Kinerja, Penandatanganan

Kontrak Kinerja telah dilakukan sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat

Jenderal Perbendaharaan No.ND-480/PB.1/2022 tanggal 27 Januari 2022. Penetapan

Kinerja Individu, pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah

dilaksanakan dengan baik, hal tersebut terlihat pada data berikut:

 KPPN telah memiliki penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi;

 KPPN telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;

 Laporan Capaian Kinerja

Individu telah disusun dan dilengkapi

dengan dokumen dukung yang

memadai;

 Telah dilakukan evaluasi atas

capaian kinerja individu.

 Hasil penilaian kinerja individu

Gambar 3.20 Penyerahan Penghargaan Best dijadikan dasar dalam pemberian
Employee pada KPPN Raha reward (best employee) kepada
pegawai.

d. User SPAN
Berdasarkan Monitoring data pada OMSPAN, secara umum penunjukkan Petugas
Pemegang User SPAN di KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah
dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 dan Keputusan
Dirjen Perbendaharaan No. KEP-287/PB/2013. Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen
pengelolaan User SPAN pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim
Pembinaan dan Supervisi menemukan kondisi sebagai berikut:
 Pegawai pemegang User SPAN sesuai dengan surat penunjukan;
 Perubahan User SPAN telah dilakukan sesuai dengan prosedur;
 Penyelesaian tagihan di SPAN telah sesuai dengan ST/Surat Cuti pegawai pemegang
User SPAN dan/atau dengan BA penggunaan User SPAN;
 Secara periodik, pemegang User SPAN melakukan transfer knowledge kepada sesama
pemegang user maupun pegawai lainnya

3. Manajemen Keuangan
a. Penyusunan Rencana Anggaran

Berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diunggah maupun disampaikan pada saat
pembinaan secara on the spot , penyusunan rencana anggaran telah dilaksanakan
dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan:
 Penyusunan RKA-KL sesuai dengan rencana kerja KPPN
 KPPN telah menyusun POK sesuai dengan DIPA yang telah diterima.
 Rencana kegiatan telah disusun dan dilakukan update dalam hal terjadi perubahan

kegiatan yang mengakibatkan perubahan alokasi dana.

66

b. Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai
Untuk pengelolaan gaji/ tunjangan pegawai pada KPPN juga sudah dilaksanakan
dengan baik dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan
dengan:
 Penerbitan daftar gaji telah sesuai dengan perubahan
 Pengajuan lembur sudah sesuai dengan SPTL dan dibuktikan dengan rekap daftar
hadir pegawai.
 Daftar perhitungan uang makan telah sesuai dengan rekap daftar hadir pegawai.
 Daftar tunjangan kinerja telah sesuai dengan daftar pegawai.

c. Penyelesaian Tagihan
Berdasarkan pengujian atas dokumen SPM/SP2D yang sudah diterbitkan, pelaksanaan
pengujian tagihan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Pembukuan Bendahara
Berdasarkan pengujian atas arsip pembukuan bendahara pada KPPN LIngkup Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, pembukuan bendahara telah dilaksanakan dengan
baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari:
 Saldo kas tunai di bendahara pada akhir hari kerja tidak lebih dari Rp. 50 juta;
 Saldo Buku Kas Umum telah sesuai;
 LPJ telah disampaikan ke KPPN tepat waktu paling lambat tanggal 10;
 Kewajiban penyetoran penerimaan pajak dilakukan secara tepat waktu.

4. Tata Usaha dan Rumah Tangga
Dari hasil pemeriksaaan dokumen arsip yang disampaikan maupun yang dilakukan
penelitian pada saat pembinaan secara on the spot, Tim Pembinaan dan Supervisi
menemukan bahwa pelaksanaan tata usaha persuratan telah dilaksanakan dengan
baik hal ini didukung dengan penerapan aplikasi e-office, untuk penatausahaan BMN
juga sudah dilakukan dengan baik.
Untuk sarana dan prasarana terdapat penyesuaian pada layout front office pada seluruh
KPPN sebagaimana Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor
ND-263/PB.1/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Standardisasi Front Office pada
Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan. Hal ini untuk mendukung dan melaksanakan
program strategis:
 Digitalisasi proses bisnis perbendaharaan melalui Roll Out SAKTI;
 Interaksi secara elektronik/online dengan stakeholders;
 Pelayanan yang mendukung Customer Service Oriented dan Treasury Image Branding;
 Penguatan peran sebagai Regional Chief Economist yang mendukung kolaborasi
Kemenkeu dan ekonomi inklusif

Berikut hasil penerapan Fresh Office pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi
Tenggara:

67

Implementasi Fresh Office pada KPPN
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Area Receptionist

Merupakan tempat untuk pelayanan pertama bagi

stakeholders, mengidentifikasi kebutuhan stakeholders,

mengarahkan dan mendistribusikan stakeholders untuk

mendapatkan layanan. Receptionist juga

melaksanakan tugas penerimaan surat masuk atau

dokumen dari stakeholders.

Gambar 3.21 Area Receptionist pada KPPN Kendari

Area Customer Service Officers (CSO)

Merupakan tempat CSO atau Jafung Analis
Perbendaharaan Negara dan Pembina Teknis
Perbendaharaan Negara (APN/PTPN) standby
sekaligus memberikan layanan online bagi
stakeholders.

Gambar 3.22 Area CSO pada KPPN Kolaka

Area Stakeholders Lounge

Merupakan area di mana disediakan meja dan kursi
layanan bagi stakeholders. CSO mendatangi
stakeholders pada meja layanan ini di area lounge ini.
Konsep layanan di lounge bersifat akomodatif,
fleksibel, dan excellence services.

Gambar 3.23 Area Stakeholders Lounge pada KPPN Raha

68

Implementasi Fresh Office pada KPPN
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Area Pelayanan Special Mission
(UMKM, UMi, dan lainnya)

Area khusus yang didedikasikan untuk mendukung
layanan konsultatif bagi debitur UMi maupun UMKM
lainnya, serta memungkinkan adanya exhibition area
untuk produk UMKM.

Gambar 3.24 Area Pelayanan Special Mission pada KPPN Kendari

Area Self Service

Merupakan area santai bagi stakeholders untuk
menunggu layanan di Stakeholders Lounge sekaligus
mengakses berbagai media dan fasilitas yang
disediakan di KPPN.

Gambar 3.25 Area Self Service pada KPPN Raha Gambar 3. 26 Area Sinergi/Kolaboratif
Kementerian Keuangan di Daerah pada KPPN
Area Sinergi/Kolaboratif
Kementerian Keuangan di Daerah Kolaka

Merupakan area khusus yang mendukung layanan Kemenkeu
di daerah secara umum yang diselenggarakan oleh unit eselon
I lainnya di daerah.

Mini Treasury Learning Center (TLC)

Merupakan area untuk edukasi, pendampingan, dan
konsultasi bagi stakeholders yang datang secara fisik dengan
berkelompok.

Gambar 3.27 Mini TLC pada KPPN Kolaka

69

5. Kepatuhan Internal
Berdasarkan pemeriksaan dokumen arsip atas Penerapan Sistem Pengendalian

Internal (SPI), seluruh KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah
melaksanakan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada
data-data sebagai berikut:
 KPPN telah melakukan penunjukan petugas pemantauan pengendalian internal dengan

Surat Keputusan Kepala KPPN.
 KPPN telah melaksanakan pemantauan pengendalian internal secara periodik
 KPPN telah melakukan perilaku positif dan kondusif serta manajemen yang sehat.

6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah menjalin

komunikasi dan koordinasi dengan baik dengan seluruh pejabat/pegawai/PPNPN. Untuk

koordinasi dengan pihak eksternal juga, seluruh Kepala KPPN telah menjalin hubungan

kerja dan koordinasi yang baik dengan seluruh mitra satuan kerja.

Grafik 3.7 Hasil Survey Kepuasan Pegawai KPPN Berdasarkan hasil survey

Nilai Rata-Rata kepuasan Pegawai KPPN lingkup

Kendari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi
100,00 Tenggara yang dilaksanakan saat

98,00 pembinaan dan supervisi dapat

96,00 disimpulkan bahwa seluruh pegawai
94,00
92,00 KPPN merasa sangat puas atas

90,00 dukungan operasional KPPN dalam

Raha 88,00 Baubau meningkatkan kinerja pelayanan

karena hasil IKP yang diperoleh

melebihi 80% dengan tingkat

kepuasan pegawai tertinggi yang

diraih oleh KPPN Baubau dengan

Kolaka 98,11% dan yang terendah dengan
Sumber: Survey Kepuasan Pegawai Semester I 2022 KPPN Kendari dengan hasil 90,62%.

(data diolah)

7. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
a. Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan monitoring akun media sosial/website KPPN, Tim Pembinaan dan
Supervisi menemukan bahwa secara umum hampir seluruhnya KPPN Lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan update publikasi Informasi Publik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat pada data-data
berikut:
 Website KPPN/media informasi KPPN telah mencantumkan Visi, Misi, Peta Strategi,

Motto Layanan, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;

70

 KPPN telah melaksanakan dan melaporkan kegiatan sosialisasi, internalisasi dan
implementasi Program Manajemen Perubahan (Change Management), Nilai-Nilai
Kementerian Keuangan dan Budaya Organisasi DJPb, secara semesteran dari Kepala
KPPN selaku Change Agent kepada Kanwil selaku Change Leader;

 KPPN telah menerapkan standardisasi micro website DJPb, dengan konten paling
sedikit memuat:
 Informasi prosedur layanan;
 Notifikasi bahwa seluruh layanan DJPb bebas dari biaya (zero cost services);
 Fitur/tautan layanan pengaduan internal dan ekstern.al (Sipandu, WiSe, WA/SMS
pengaduan, Alur layanan pengaduan).

 Informasi publik yang disampaikan dalam website/media sosial KPPN adalah
informasi update, misalnya pengumuman kebijakan perbendaharaan terbaru;

 Konten website/media sosial KPPN telah memperhatikan prinsip keamanan, dengan
tidak mengunggah, like dan/atau share konten yang mengandung unsur pornografi,
radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, dukungan terhadap LGBT, serta isu
SARA;

 Nomor telepon dan fax unit kerja yang terdaftar dan/atau terinformasi kepada
stakeholder, dapat digunakan secara aktif.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
 Update berita pada website KPPN belum seaktif update pada akun media sosial;
 Informasi publik terkait realisasi APBN belum dipublikasikan di Web/Media Sosial

KPPN.

b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Grafik 3.8 Hasil Survey IKM

4,95

4,90

4,85

4,80

4,75

4,70

4,65

4,60

4,55

Kinerja Layanan Kinerja Layanan Layanan Kinerja Layanan Sarana dan Rata-Rata
prasarana
Pencairan Dana Bimbingan dan Konfirmasi Rekonsiliasi
Konsultasi Surat Setoran Laporan

Keuangan

Kendari Baubau Kolaka Raha

Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan Semester I Tahun 2021 yang diperoleh
KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara semuanya telah melampaui
target IKU yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu 4.64

71

Nilai hasil survey tertinggi pada semester I tahun 2022 terdapat pada KPPN Raha
dengan nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan sebesar 4,88 sedangkan nilai hasil
survey terendah terdapat pada KPPN Kendari dengan nilai rata-rata tingkat kepuasan
layanan sebesar 4,69.

3.2.6 Inovasi dan Prestasi
Sebagai upaya dari implementasi nilai kemenkeu yang kelima yaitu kesempurnaan,

diperlukan adanya inovasi dan prestasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
yang terus semakin baik. Berikut adalah inovasi dan prestasi dari KPPN lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara dan peran serta upaya yang telah dilakukan oleh
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendorong wujudnya inovasi dan prestasi
tersebut.

1. Inovasi Bokkori - 060
a. KPPN Kendari
Inovasi ini merupakan
Gambar 3.28 Inovasi Bokkori - 060
pelengkap dari kelemahan

SAKTI full modul pada bagian

monitoring SPM dan

penyampaian data kontrak.

Dengan adanya inovasi ini,

koordinasi antara KPPN Kendari

dan satuan kerja dapat berjalan

lebih efisien dan efektif.

T-HIGHLIGHT
Satker dapat melihat status
KPPN di aplikasi SAKTI. Jika
status SPM ditolak, satker
dapat segera mengajukan
perbaikan dengan mengikuti
arahan pada keterangan
penolakan yang sudah ditulis
oleh petugas KPPN.

Gambar 3.29 Inovasi T-HIGHLIGHT

72

Gambar 3.31 Inovasi KPPN Goes To Stakeholder

Gambar 3.30 Inovasi Grup Info KPPN KPPN Goes To Stakeholder
Kendari KPPN Kendari secara rutin mengunjungi satuan
kerja dengan melaksanakan kegiatan
pendampingan kepada satuan kerja berupa
bimbingan teknis, pemberian apresiasi, dan
sarana evaluasi atas kinerja satuan kerja
selama satu tahun ke belakang.

Inovasi Grup Info KPPN Kendari Gambar 3.32 Inovasi Meambo - 060
Merupakan media penyampaian
informasi satu arah dari KPPN Meambo-060
kepada satker. Jenis Informasi yang Meambo-060 merupakan rangkaian kegiatan
disampaikan antara lain mengenai pagi dan sore hari selama satu minggu, terdiri
SKPP, penyampaian karwas dari MC-060 (Morning Call setiap hari Senin mulai
kontrak terdaftar, SPM Gaji, LLAT, pukul 07.45 WITA), Sarabba 060 (Selasa-Rabu
dan lainnya. Bicara), Olga-060 (Olahraga bersama setiap hari
Kamis mulai pukul 16.30 WITA), Sinonggi-060
Inovasi Tahukah Kita (Sinergi sambil Olahraga dan Ngobrol pagi
Tahukah Kita merupakan konten setiap hari Jumat mulai pukul 06.30 WITA), dan
pada telegram info yang Karang-060 (Karaoke Jelang Pulang setiap hari
memberikan informasi seputar Jumat mulai pukul 16.30 WITA).
pengelolaan keuangan negara
sebagai pengingat dan tambahan
pengetahuan satker.

Inovasi Quiz 060
Quiz 060 merupakan mini games
yang ditunjukkan untuk menguji
pengetahuan satker terkait
pengelolaan keuangan negara
secara sederhana.

73

b. KPPN Baubau SAPI SATKER
SAPI SATKER merupakan buku saku terkait pengelolaan
Gambar 3.36 SAPI SATKER keuangan yang berisi panduan ringkas atas petunjuk
pengajuan SPM, Kontrak, Supplier dan SKPP yang sering
menjadi masalah bagi satuan kerja. Inovasi ini memiliki
fitur scan barcode yang menampilkan format/contoh
dokumen. Inovasi ini masih terus diperbaharui dan
sampai saat ini sudah rilis hingga volume tiga.

Gambar 3.35 Inovasi HAILPJKU 103 Gambar 3.34 Inovasi SIMONJI

HAILPJKU 103 SIMONJI (Sistem Monitoring Gaji)
Inovasi ini mengintegrasikan informasi Berupa suatu daftar pengajuan gaji
terkait Kewajiban Bendahara (status induk bulanan dari satker dalam bentuk
verifikasi hard copy LPJ, Konfirmasi google sheet yang terintegrasi langsung
penerimaan, dan karwas GUP) dalam dengan aplikasi whatsapp web dengan
satu dashboard informasi. Inovasi ini tujuan meminimalisir pengajuan gaji
menghimpun irisan tugas antarseksi susulan dan mempercepat diterimanya
yaitu verifikasi LPJ oleh seksi VeraKI, gaji yang menjadi hak pegawai.
Konfirmasi Penerimaan oleh seksi Bank,
dan monitoring karwas GUP oleh seksi
PDMS.

Majalah Kampua
Majalah Kampua bertujuan meningkatkan awareness
stakeholder maupun masyarakat terkait penggunaan
dan pertanggungjawaban dari APBN. Majalah ini
dapat diakses baik secara online atau soft copy
melalui website KPPN Baubau maupun dibaca dalam
bentuk hard copy.

Gambar 3.33 Majalah Kampua

74
c. KPPN Kolaka

Gambar 3.39 Inovasi DICE Gambar 3.41 Frequently QnA Gambar 3.38 Inovasi KTK
Pelaporan

Dice Frequently KTK

(Digital Marketplace) QnA Pelaporan (Kabar Treasury Kolaka)

Panduan yang berbentuk Kumpulan dari pertanyaan Merupakan media online

booklet sederhana terkait yang sering ditanyakan berisi informasi

dengan implementasi oleh Mitra Satuan Kerja, mengenai APBN, TKDD,

aplikasi Digipay sehingga sebagai bentuk adaptasi kinerja stakeholder

satuan kerja lebih mudah bagi Satker yang menemui sampai dengan

dalam melakukan kendala dalam Reformasi Birokrasi dan

transaksi melalui aplikasi menggunakan sistem yang Transformasi

Digipay. baru. Kelembagaan.

Gambar 3.40 Inovasi POMALAA-156 Gambar 3.37 Inovasi MAS PERDO

POMALAA - 156 MAS PERDO (Mau Supply Persediaan
Portal Informasi Online KPPN Kolaka Dong)
menyediakan informasi seperti pelayanan Aplikasi berbasis website yang berfungsi
yang diberikan KPPN Kolaka beserta sebagai sarana pegawai guna
peraturan-peraturan terkait perencanaan, mendapatkan barang persediaan secara
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban mudah dan digital. Dengan adanya MAS
anggaran. PERDO, pegawai dapat melihat informasi
ketersediaan barang persediaan yang ada
di KPPN Kolaka.

75

d. KPPN Raha

Gambar 3.44 Inovasi KPPN Raha Mengajar

Gambar 3.46 Inovasi Pendampingan BUMDES KPPN Raha Mengajar
Inovasi dengan tujuan untuk
Pendampingan BUMDes memperkenalkan keuangan negara
Pendampingan pengelolaan keuangan dan sekaligus budaya anti korupsi.
pemasaran produk BUMDES.

Gambar 3.43 Inovasi Pendampingan LK Daerah

Gambar 3.47 Inovasi KONSARING

Konsaring (Konsultasi Satker via Daring)

Layanan konsultasi bagi satuan kerja yang

disediakan oleh KPPN Raha melalui media Pendampingan Laporan Keuangan
Daerah
zoom meeting (daring). Layanan ini dapat Pendampingan Laporan Keuangan
kepada Pemerintah Daerah terutama
diakses secara langsung setiap saat terkait aplikasi persediaan.

sehingga mempermudah dan

mempersingkat waktu bagi para mitra

kerja dalam menyelesaikan masalah.

Gambar 3.45 Inovasi MIRA Gambar 3.42 Inovasi Kopi Tambi-Tambi

MIRA (Media Informasi KPPN Raha) Kopi Tambi-Tambi
Informasi pengelolaan Kinerja Pada KPPN Sarana dalam meningkatkan pelayanan
Raha dapat diakses melalui berbagai media konsultasi dan obrolan ringan
diantaranya Instagram, Website, Papan mengenai pekerjaan secara informal di
Informasi Kinerja, Broadcast Whatsapp Group. saung (tambi-tambi) yang tersedia
pada KPPN Raha

MIRA (Media Informasi KPPN Raha)

76

2. Prestasi
Keempat KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah mempunyai

beberapa prestasi, di antaranya:

Tabel 3.18 Daftar Prestasi KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

No KPPN Prestasi

a. Peringkat I Profil Kualitas LK BUN Tahun 2021 Tingkat KPPN Lingkup Kanwil DJPb

Provinsi Sulawesi Tenggara

b. Peringkat I Strategi Peningkatan dan Perluasan Implementasi Digipay Tahun

2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

1 Kendari c. Peringkat III Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tingkat KPPN

Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

d. Peringkat III Hasil Kinerja Pelaksanaan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Semester II Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

e. Peringkat III Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2021

a. Peringkat I Hasil Kinerja Pelaksanaan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Semester II Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

b. Peringkat I Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Tahun 2021 Lingkup Kanwil

DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

2 Baubau c. Peringkat II Penyusunan Laporan Monev PNBN tingkat KPPN Tahun 2021 Lingkup

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

d. Peringkat II Profil Kualitas LK BUN Tingkat KPPN Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb

Provinsi Sulawesi Tenggara

e. Peringkat III Laporan Keuangan UAKPA dan UAKPB Tahun 2021 Lingkup Kanwil

DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

a. Peringkat I Penilaian IKPA KPPN sebagai BUN tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb

Provinsi Sulawesi Tenggara

b. Peringkat II Penggunaan Uang Persediaan melalui Digital Payment Marketplace

Tingkat KPPN A2

3 Kolaka c. Peringkat II Laporan Keuangan UAKPA dan UAKPB Tahun 2021 Lingkup Kanwil

DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

d. Peringkat II Penilaian Hasil Kinerja Pelaksanaan Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

e. Peringkat III Penilaian Penyusunan Laporan Monev PNBP Semester II Tahun 2021

Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

a. Peringkat I Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tingkat KPPN tahun

2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

b. Peringkat I Penyusunan Laporan Monev PNBP Tingkat KPPN Tahun 2021 Lingkup

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

4 Raha c. Peringkat I Laporan Keuangan UAKPA dan UAKPB Tingkat KPPN Tahun 2021

Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

d. Peringkat II Penilaian IKPA KPPN sebagai BUN Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb

Provinsi Sulawesi Tenggara

e. Peringkat III Peningkatan dan Perluasan Implementasi Digipay Tahun 2021

Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

7777

Peran Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
dalam Upaya Peningkatan Inovasi dan Prestasi

Gambar 3.49 Inovasi Telaah LK oleh KPPN Kolaka

Peningkatan kinerja KPPN sehingga semakin kreatif dalam berinovasi
dan mencapai prestasi terbaik, tentunya memerlukan dukungan secara penuh
dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada tahun 2020 KPPN
Kolaka telah mulai mengembangkan Aplikasi Telaah LK BUN yang berbasis web
sebagai salah satu upaya dan/atau inovasi yang dilakukan untuk mendorong
perbaikan seluruh pelayanan yang prima (lebih cepat dan mudah). Untuk itu
sebagai bentuk dukungan dalam peningkatan prestasi, Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara telah mengusulkan inovasi Aplikasi Telaah LK BUN Tingkat
KPPN pada KPPN Kolaka untuk direplikasi secara nasional, sehingga manfaat
aplikasi dimaksud dapat dirasakan bagi seluruh KPPN sebagai alat analisis
dalam penyusunan LK BUN Tingkat KPPN.

Selain mendorong penggunaan aplikasi
tersebut untuk dilakukan replikasi oleh KPPN,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
juga telah menerbitkan buku panduan “KIAT
PRAKTIS SUKSES WBK/WBBM 1.0“ untuk
membantu unit kerja pada Satuan Kerja agar
dapat mengikuti proses penilaian Zona
Integritas menuju WBK/WBBM dengan
persiapan yang lebih baik sehingga
mendapatkan hasil yang memuaskan.

78

3.C Permasalahan

Dari pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara rangkuman matriks permasalahan pada KPPN tersebut:

Tabel 3.19 Rangkuman Matriks Permasalahan pada KPPN Total
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Periode I Tahun 2022
9
Permasalahan KPPN
No Komponen 16

Kendari Baubau Kolaka Raha 8
0
Efektivitas dan 3222 4
1 Akuntabilitas 4
41
Pelaksanaan APBN

2 Pengelolaan 5 5 3 3
Perbendaharaan Negara

Representasi 2 1 3
3 Kementerian Keuangan 2
di daerah

4 Tugas Khusus Lainnya - - - -

5 Tata Kelola Internal 1111

6 Inovasi dan Prestasi 1 1 1 1

Total 12 11 8 10

79

80

BAB IV
Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi

4.A Identifikasi Permasalahan berdasarkan Matriks Permasalahan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III tentang Pelaksanaan Pembinaan dan
Supervisi KPPN lingkup kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara masa pembinaan
periode Semester I Tahun 2022 dari hasil matriks hasil pembinaan permasalahan tersebut
antara lain:

1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

Tabel 4.1 Rekapitulasi Permasalahan pada Komponen Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

No. Permasalahan Keterangan
(Permasalahan pada KPPN)

A Mengawal evaluasi belanja negara di daerah

Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran belum Kendari
1 mencakup permasalahan yang sering terjadi

(retur SP2D)

B Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker

2 Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM Kendari, Baubau, Kolaka, Raha

3 Realisasi Digipay masih rendah Kendari, Baubau, Kolaka, Raha

2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Tabel 4.2 Rekapitulasi Permasalahan pada Komponen Pengelolaan Perbendaharaan Negara

No. Permasalahan Keterangan
(Permasalahan pada KPPN)

B Penatausahaan Pengeluaran Negara

4 Penolakan Substantif dan Formal Kendari, Baubau, Kolaka, Raha

5 Penyelesaian SP2D 1 Jam Kendari, Baubau, Kolaka, Raha

6 Keterlambatan Pendaftaran Kontrak Kendari
Kendari, Baubau, Kolaka
7 LPJ Bendahara terlambat, Saldo Kas Tunai
Bendahara melebihi 50 juta

8 Penyelesaian Retur SP2D Kendari, Baubau, Raha

81

3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

Tabel 4.3 Rekapitulasi Permasalahan pada Komponen Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

No. Permasalahan Keterangan
(Permasalahan pada KPPN)

9 Kegiatan sharing session terkait kondisi sosial Kendari, Baubau, Kolaka, Raha
dan perekonomian daerah belum dilaksanakan

Kegiatan sharing session terkait kepatuhan Raha
10 perpajakan dengan satuan kerja belum Baubau, Raha
Kendari
dilaksanakan

11 Belum terdapat Tulisan Pegawai terkait
perekonomian daerah

12 Kajian terhadap Potensi PNBP lingkup wilayah
kerja KPPN belum dilakukan

4. Tugas Perbendaharaan Lainnya/Special Mission

Tabel 4.4 Rekapitulasi Permasalahan pada Komponen Tugas Perbendaharaan Lainnya/Special Mission

No. Permasalahan Keterangan
(Permasalahan pada KPPN)

Tidak terdapat permasalahan

5. Tata Kelola Internal

Tabel 4.5 Rekapitulasi Permasalahan pada Komponen Tata Kelola Internal

No. Permasalahan Keterangan
(Permasalahan pada KPPN)

13 Belum dilakukan reviu SOP Kendari, Baubau, Kolaka, Raha
14 Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015

6. Inovasi dan Prestasi

Tabel 4.6 Rekapitulasi Permasalahan pada Komponen Inovasi dan Prestasi

No. Permasalahan Keterangan
(Permasalahan pada KPPN)

15 Inovasi yang dibuat belum dibuat dalam bentuk Kendari, Baubau, Kolaka, Raha
buku saku

Apabila permasalahan tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan komponen
Pembinaan dan Supervisi yang terdiri dari Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan
APBN, Pengelolaan Perbendaharaan Negara, Representasi Kementerian Keuangan di

82

Daerah, Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission), Tata Kelola Internal,
Inovasi dan Prestasi dapat ditunjukkan dalam bagan berikut:

Grafik 4.1 Permasalahan pada Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I 2022

14 45

12 40
35

10 30
8 25

6 20
4 15

10
25

00
1 2 3 4 5 6 Total

PERMASALAHAN KPPN KENDARI PERMASALAHAN KPPN BAUBAU
PERMASALAHAN KPPN KOLAKA PERMASALAHAN KPPN RAHA
Total

4.B Permasalahan Terkait Isu Strategis DJPb

4.B.1 Permasalahan terkait Implementasi SAKTI
Pengembangan dan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

(SAKTI) telah menjadi salah satu program prioritas nasional dalam upaya
mengintegrasikan seluruh sistem pengelolaan keuangan negara, dimulai dari
penganggaran hingga pelaporan/ pertanggungjawaban di seluruh Satuan Kerja
Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam satu single database.

Implementasi Aplikasi SAKTI telah dilaksanakan dalam beberapa tahap Piloting
sehingga Kementerian Keuangan dan satuan kerja pada beberapa Kementerian telah
menggunakan Aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangannya. Pada tahun 2022 ini,
Aplikasi SAKTI telah digunakan oleh seluruh K/L dan satker selaku unit pengelola APBN
secara penuh. Terkait dengan hal tersebut, seluruh KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi SDM Satker dalam menghadapi implementasi penuh SAKTI.
Kegiatan tersebut dalam bentuk sosialisasi, publikasi maupun training untuk seluruh
satker dalam wilayah kerja KPPN masing-masing. Selain melakukan persiapan-persiapan
tersebut, juga telah dilakukan mitigasi terhadap kendala-kendala yang muncul dan
menjadi penghambat dalam implementasi SAKTI. Kendala-kendala yang dihadapi dalam
implementasi SAKTI diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan training yang kurang optimal
Sejak terjadinya pandemi Covid-19, kegiatan tanpa tatap muka terhadap seluruh

layanan KPPN, termasuk salah satunya layanan konsultasi dan pembinaan satker.
Kegiatan sosialisasi dan bimtek yang sebelumnya dilaksanakan secara langsung berganti

83

menjadi kegiatan video conference yang dilaksanakan dengan menggunakan media
aplikasi zoom. Kegiatan sosialisasi dalam rangka persiapan implementasi sakti yang
dilaksanakan secara bertahap juga dilaksanakan dengan cara daring.

Pelaksanaan sosialisasi dan bimtek secara daring memang memiliki banyak kelebihan
dibanding pelaksanaan sosialisasi secara luring. Satker bisa fleksibel mengikuti
sosialisasi dari lokasi mereka, baik kantor maupun rumah dan dengan perangkat yang
dapat disesuaikan, baik komputer, laptop maupun ponsel. Pelaksanaan sosialisasi secara
daring ini juga lebih efisien, karena dapat menghemat biaya perjalanan dinas maupun
konsumsi rapat yang harus disediakan jika sosialisasi diadakan secara luring. Selain
kelebihan-kelebihan tersebut, pelaksanaan sosialisasi secara daring juga memiliki
beberapa kelemahan. Salah satunya adalah peserta sosialisasi menjadi cenderung kurang
fokus terhadap materi sosialisasi. Hal itu terjadi karena sebagian peserta sosialisasi
masih melaksanakan pekerjaan rutin kantor mereka. Selain itu peserta sosialisasi
terkadang tidak hanya mengikuti satu kegiatan zoom, sehingga fokusnya terpecah. Satker
juga cenderung menjadi lebih bosan terhadap kegiatan video conference, hal tersebut
terlihat dari tingkat partisipasi kegiatan video conference yang rendah. Bahkan sebagian
satker ada yang langsung menyampaikan kepada KPPN agar sosialisasi dilaksanakan
secara offline, karena lebih mudah dipahami.

2. Lokasi satker remote area
Kondisi geografis wilayah kerja pada KPPN Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor
yang perlu mendapat perhatian. Pada KPPN Bau-Bau terdapat satker-satker yang berada
pada kepulauan Wakatobi dimana akses internet yang masih kurang optimal, sehingga
dalam pelaksanaan implementasi SAKTI menjadi kurang optimal.

3. SDM satker yang terbatas.
Faktor penghambat implementasi SAKTI berikutnya adalah permasalahan SDM Satker.

Permasalahan SDM adalah permasalahan klasik satker yang sudah ada sejak lama.
Permasalahan ini terkait kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas, Sebagian satker
hanya memiliki sedikit orang pada bagian keuangan, sehingga tidak aneh jika satu orang
petugas satker memegang seluruh aplikasi yang ada. Hal ini menyebabkan operasional
satker hanya bergantung pada satu orang. Satker dengan kondisi seperti ini akan
mengalami kesulitan jika pegawai yang bersangkutan berhalangan sakit, cuti atau
bahkan dipindahtugaskan ke bagian/kantor lainnya. Dari segi kualitas, Sebagian satker
memiliki kompetensi yang kurang baik dalam pengelolaan keuangan maupun
penguasaan teknologi. Satker dengan kondisi seperti ini akan berdampak kualitas
pengelolaan keuangan pada satker tersebut. Salah satunya adalah terjadinya kesalahan
dalam pelaksanaan tugas mereka. Dalam rangka memitigasi risiko ini, DIrektorat Jenderal
Perbendaharaan telah melaksanakan peningkatan kompetensi pejabat perbendaharaan
melalui sertifikasi bendahara, PPK dan PPSPM.

84

4. Jaringan internet yang kurang stabil.
Faktor penghambat implementasi SAKTI yang terakhir adalah terkait jaringan internet

yang kurang stabil. Banyak kantor satuan kerja pada KPPN lingkup Provinsi Sulawesi
Tenggara yang berada di daerah kepulauan dan jauh dari pusat kota seperti salah astauny
adalah satuan kerja KPPN Kendari yang berada di Kabupaten Konawe Kepulauan, hal ini
tentu menyebabkan jaringan internet pada satuan kerja terkadang kurang stabil dan
sering mengalami gangguan sehingga menghambat satuan kerja dalam melakukan
perekaman pada aplikasi SAKTI.

Dengan memahami kendala-kendala yang mungkin terjadi, maka dapat dilakukan
mitigasi terhadap potensi risiko yang terjadi agar tidak menghambat kelancaran
implementasi SAKTI secara menyeluruh pada tahun 2022.

4.C Temuan Berulang Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester II
Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022

Dari hasil pelaksanaan pembinaan dan supervisi yang telah dilakukan secara on desk
maupun on the spot pada semester I tahun 2022 terdapat permasalahan-permasalahan
yang juga merupakan permasalahan yang sama dalam periode pembinaan pada semester
II tahun 2022 sifatnya berulang. Permasalahan tersebut antara lain:
1. Penolakan SPM Substantif dan formal.
2. Keterlambatan Pendaftaran Kontrak.

4.D MATRIKS (Urgency, Seriousness, Growth)

Permasalahan yang ditemukan dalam Pembinaan dan Supervisi KPPN Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini, dirumuskan dengan menggunakan
metode USG (Urgency, Seriousness, Growth).

Matriks USG adalah suatu metode dalam menentukan prioritas permasalahan dengan
teknik skoring. Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas
masalah dengan teknik skoring. Caranya adalah dengan menentukan tingkat urgensi,
keseriusan, dan pertumbuhan/ perkembangan suatu masalah dan memberikan skor/nilai
berdasarkan skala likert 1-5 (5=sangat besar, 4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil).
Caranya dengan menentukan melihat dari tiga aspek yaitu:
1. Urgency (U), yaitu berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan masalah tersebut. Semakin mendesak, maka semakin tinggi urgensi
masalah tersebut;
2. Seriousness (S); yaitu dampak permasalahan bagi suatu organisasi, terutama dampak
terkait produktivitas, sumber daya atau sumber dana. Semakin tinggi dampak tersebut,
maka semakin serius permasalahan yang dihadapi;
3. Growth (G), yaitu berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Semakin cepat berkembang
masalah tersebut, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya.