Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Peride Semester I Tahun 2022

163

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
ketentuan
Terkait

etiap UU No.14 Th.2018 Subbag KPPN Kendari akan
tentang Umum melakukan publikasi
a KPPN Keterbukaan setiap pelaksanaan
n pada Informasi Publik kegiatan pada website
dari. PMK KPPN Kendari
No.200/PMK.01/20
16 ttg Pedoman
Layanan
Informasi Publik

426/KMK.01/2017
tentang Pedoman
Pembangunan
Zona Integritas
menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi
dan Wilayah
Birokrasi Bersih
dan Melayani
(WBK/WBBM).

membuat Subbag -Terus berupaya Telah
inovasi- Umum PD
t MSKI mengembangkan inovasi yang dilaksanakan
nakan Vera
telah dibuat dengan

164

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasa
di Lapangan
b. Prestasi eksternal sesuai
layanan terhadap Kanwil DJPb Pro
mitra kerja di pada Rakorwil I T
antaranya Bokkori 060,
T_Hightlight, Mesarita, - KPPN Kendari ag
o60, dan lainnya. mempertahanka
yang telah diraih
KPPN Kendari telah menjaga kualita
memiliki beberapa kepada satuan k
prestasi di antaranya:
1. Peringkat I

Kategori Profil
Kualitas LK BUN
Tingkat KPPN
Tahun 2021
2. Peringkat I Kategori
Strategi
Peningkatan dan
Perluasan Digipay
Tahun 2021
3. Peringkat III
Kategori Penilaian
Hasil Kinerja
Pelaksanaan
Penyaluran Dak
Fisik dan Dana Desa
Semester II Tahun
2021
4. Peringkat III
Kategori Hasil
Evaluasi
Pelaksanaan Tugas
Kepatuhan Internal
Tahun 2021
5. Peringkat III
Kategori
Penyusunan Reviu
Pelaksanaan
Anggaran (RPA)
tingkat KPPN Tahun
2021.

dasi Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
alahan / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
i arahan Plt. ketentuan
ovinsi Sultra Terkait
Tahun 2022.
Bank menambahkan fitur
tambahan untuk menunjang
pelayanan

gar tetap PMK.262/PMK.01/ KPPN KPPN Kendari selalu berusaha Telah
an prestasi 2016. mempertahankan bahkan dilaksanakan
h dan meningkatkan prestasi yang
as pelayanan telah diraih dan menjaga
kerja. kualitas pelayanan kepada
satuan kerja

MATRIKS HASIL SUPERV
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBEND

PERIODE I

No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomen
Lapangan Ada) Permas

1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

a. Mengawal evaluasi KPPN Bau Bau telah RPA yang disusun Kualitas Peny
belanja negara di menyelesaikan dan sudah semakin baik yang semakin
daerah membuat Laporan Reviu dengan memuat tetap dipertah
Pelaksanaan Anggaran permasalahan- memperhatik
(RPA) semester 2 tahun permasalahan yang permasalahan
2021 dengan Nota Dinas terjadi pada permasalahan
No.. ND-71/WPB.28/KP. pelaksanaan APBN dalam pelaks
02/2022 tanggal 26 pada KPPN Bau Bau anggaran , seh
Januari 2022 antara lain : nantinya KPPN
- Deviasi halaman III mengambil la
DIPA langkah perba
- Pagu Minus kualitas pelak
- Pertanggungjawaban anggaran satk
GUP yg tidak tepat FGD, Sosialisa
waktu maupun pend
- Akurasi Bimtek.
Penyampaian Laporan
Capaian Output
- Akurasi
pencantuman nomor
rekening dan data
supplier

165

VISI PADA KPPN BAUBAU
DAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2022

ndasi Atas Peraturan/ ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
salahan Terkait Subbag/ atas Penyelesaian
Tindak Lanjut
Seksi Permasalahan

yusunan RPA PMK 195/PMK.05/2018 ● PDMS
n baik agar ● Pejabat
hankan dan Fungsional
kan
n-
n yang terjadi
sanaan
hingga
N dapat
angkah-
aikan baik
ksanaan
ker berupa
asi, Monev
dampingan

166

No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomen
Lapangan Ada) Permas

b. Quality Assurance Penilaian Kompetensi Berdasarkan 1. KPPN Bau Ba
Pengelolaan APBN oleh PPK/PPSPM telah monitoring pada pro aktif untu
Satker dibuka sesuai dengan Aplikasi SIMASPATEN mendorong PP
1. Pembinaan Peng-1/pb. 7/2022 terdapat 5 (lima) untuk menda
Kompetensi Teknis status data peserta sehin
Pejabat calon/pejabat untuk menyel
Perbendaharaan PPK/PPSPM yang perlu refreshment P
perbaikan data terpenuhi.
2. KPPN Bau B
menginforma
kepada calon/
PPK/PPSPM ya
mendaftar, na
ada data yang
perbaikan unt
memperbaiki
3. KPPN Bau-b
melaksanaka
refreshment
PPK/PPSPM

ndasi Atas Peraturan/ ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
salahan Terkait Subbag/ atas Penyelesaian
Tindak Lanjut
Seksi Permasalahan

au agar tetap Perpres 7 Tahun 2016 - PDMS 5 pegawai Permasalahan
uk PMK Nomor dimaksud tersebut sudah
PK/PPSPM 211/PMK.05/2019 statusnya ditanyakan
aftar sebagai tentang Tata Cara memang tidak melalui Hai,
ngga kuota Penilaian Kompetensi bisa dilanjutkan dan mendapat
lenggarakan Bagi Pejabat Pembuat karena adanya jawaban
PPK/PPSPM Komitmen dan Pejabat persyaratan yang memang data
Bau agar Penanda Tangan Surat tidak terpenuhi. pegawai yang
asikan Perintah Membayar Pada aplikasi tidak lengkap
/pejabat Pada Satuan Kerja SIMASPATEN tidak tersebut tidak
ang sudah Pengelola Anggaran terdapat menu perlu dihapus
amun masih Pendapatan dan hapus data.
g perlu Belanja Negara,
tuk segera Nota Dinas Direktur
i/melengkapi. Sistem
bau agar Perbendaharaan No.
an ND-551/PB. 7/2022
tanggal 25 Maret 2022
tentang Mekanisme
Pendaftaran
Sertifikasi Bendahara
melalui Aplikasi
SIMASPATEN.

No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomen
Lapangan Ada) Permas

2.Peningkatan Dalam rangka Publikasi atas KPPN Bau Bau
Kapasitas serta Peningkatan Kapasitas kegiatan terkait memaksimalk
Kualitas pengelolaan serta Kualitas dengan Peningkatan pemanfaatan
dan pelaksanaan pengelolaan dan Kapasitas serta media sosial K
anggaran oleh satker pelaksanaan anggaran Kualitas pengelolaan mempublikas
oleh satker, KPPN Bau- dan pelaksanaan pelaksanaan p
Bau telah anggaran oleh satker kepada satker
melaksanakan kegiatan telah dilakukan pada
: media Instagram
- Bimbingan Teknis KPPN Bau-Bau
Tongkat SAKTI Episode
Siklus UP tanggal 27
Januari 2022
- Rapat Koordinasi IKPA
dan LK pada tanggal 8
Februari 2022.
- Sosialisasi TONGKAT
SAKTI Episode 3: Uraian
dan Kelengkapan SPM
pada SAKTI tanggal 4
Maret 2022
- Sosialisasi
Reformulasi IKPA 2022
dan Koordinasi
Pelaksanaan Anggaran,
LPJ Bendahara, dan
Implementasi Digipay
pada tanggal 31 Maret
2022

167

ndasi Atas Peraturan/ ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
salahan Terkait Subbag/ atas Penyelesaian
u agar Tindak Lanjut
kan Seksi Permasalahan
n website dan
KPPN untuk ➢ Subbag KPPN Bau-Bau Sudah
sikan Umum telah dilakukan
pembinaan ➢ PDMS mempublikasikan publikasi
r ➢ Pejabat pelaksanaan melalui website
Fungsional pembinaan dan media
kepada satuan sosial.
kerja melalui
media website
dan media sosial
KPPN Bau- Bau.
Laporan Updating
Informasi Publik
KPPN Bau- Bau
telah dilaporkan
secara rutin
setiap bulannya
kepada Kanwil
DJPb Provinsi
Sulawesi
Tenggara.

168

No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomen
Lapangan Ada) Permas

c. Mengawal KPPN Bau-Bau telah Dari hasil monitoring 1. KPPN agar te
Implementasi menyampaikan rekapitulasi laporan mendorong sa
Simplifikasi Rekapitulasi laporan Digipay s.d bulan beralih dari tr
Pelaksanaan Anggaran Hasil Monitoring dan Maret 2022 jumlah tunai ke trans
Evaluasi Pembayaran transaksi Digipay tunai ( digipa
dengan Kartu Kredit sebanyak 7 (tujuh) 2. Untuk mem
Pemerintah (KKP) untuk transaksi dengan cashless paym
TW.I 2022 dengan Surat nominal 32.069.090,- mewujudkan
Dinas No.- hal ini masih sangat jumlah dan ni
227/KPN.2802/2022 kecil jika Digipay dan M
tanggal 8 April 2022. dibandingkan dengan sebagaimana
total nilai GUP tunai disepakati pa
periode 1 Januari s.d 31 Charter” saat
Maret 2022 sebesar Kanwil DJPb P
14.577.274.644,- (0.2%) Sulawesi Teng
Bau Bau agar
a.Berkoordina
dengan Satke
memiliki UP d
terdaftar digip
sampai denga
belum pernah
transaksi Digi
b.Melibatkan
dalam hal pel
Bimbingan
Teknis Digipa

2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara

a Menjaga likuiditas Keuangan Daerah

1. Akurasi RPD Harian Selama periode
Satker pembinaan (Januari s.d.
April 2022) tidak
terdapat deviasi renkas
lebih dari 5%.

b. Penatausahaan Pengeluaran Negara
Pra-Penyelesaian Tagihan

ndasi Atas Peraturan/ ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
salahan Terkait Subbag/ atas Penyelesaian
Tindak Lanjut
Seksi Permasalahan

etap pro aktif PMK-196/PMK.05/2018 PDMS Telah dilakukan Sudah ada
atker untuk tentang Tata Cara dinas-dinas kenaikan
ransaksi Pembayaran dan perindustrian dan jumlah satker
saksi non Penggunaan KKP perdagangan yang
ay). Nota Dinas Ka.Kanwil guna menjaring melakukan
mbumikan DJPb Prov. Sultra pelaku UMKM. transaksi
ment dan No.690/WPB.28/2021 Telah membentuk digipay serta
kenaikan tgl.15 Juli 2021 program penambahan
ilai transaksi intensifikasi vendor yang
Marketplace digipay untuk didaftarkan
a yang satker-satker
ada ‘Wakatobi pilihan, dan
Rakorwil berkoordinasi
Provinsi dengan satker-
ggara, KPPN satker
: bersagkutan guna
asi aktif meningkatkan
er-satker yang transaksi digipay.
dan sudah Melakukan monev
pay namun implementasi
an saat ini digipay kepada
h melakukan satker-satker di
ipay wilayah KPPN Bau-
perbankan Bau
laksanaan

ay.

PMK No. PD
197/PMK.05/2017 Bank

No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomen
Lapangan Ada) Permas

Jumlah Penolakan Berdasarkan monitoring Penyebab Penolakan 1. KPPN agar k
Substantif atas SPM OMSPAN periode 01 antara lain: melakukan ed
dalam satu Periode Januari s. - Nomor rekening pendampinga
Pembinaan d. 07 April 2022 pada Bank tidak ditemukan satker.
KPPN Baubau terdapat ( supplier belum 2. Mengoptim
penolakan dengan terdaftar) keberadaan P
rincian sbb: - Perubahan NIP/NPWP Fungsional da
1. Penolakan Substantif pada supplier tipe 3 FGD, Sosialisa
sebanyak 1 SPM maupun 6 3. Memanfaat
2. Penolakan Formal offline mini TL
sebanyak 226 SPM media zoom d
pemberian ed
kegiatan yang
dilaksanakan
rencana kegia
PDMS maupu
permintaan
Satuan Kerja.

Penyelesaian SP2D 1 Berdasarkan Monitoring Dari 1.065 SP2D yang KPPN agar tet
Jam pada Aplikasi OM SPAN memenuhi kriteria, 1. Meningkatk
Akurasi Penyaluran Periode 1 Januari s.d 7 terdapat 38 SP2D yang koordinasi an
Dana SP2D April 2022 jumlah SP2D diselesaikan lebih dari PDMS dengan
yang diterbitkan 1 jam. (3,56%). 2. Seksi Verak
sebanyak 4.160 SP2D. Keterlambatan melakukan m
SP2D yang diterbitkan tersebut diakibatkan dan pengawas
berdasarkan ADK yang oleh gangguan berkala atas p
diupload sebelum pukul jaringan SPAN dan proses pengu
12.00 WITA sebanyak sudah dibuatkan dengan pener
1.457 SP2D, dan terdapat Berita Acara melalui OM SP
1.065 SP2D yang Retur SP2D tersebut KPPN agar me
memenuhi kriteria disebabkan karena: bimtek kepad
penyelesaian SP2D yang - Rekening supplier serta member
harus diterbitkan sudah tidak aktif perhatian khu
kurang dari 1 Jam - Rekening tidak
(UP/TUP/PTUP/LS Non
Gaji).
Berdasarkan monitoring
OM SPAN periode 01
Januari s.d. 07 April
2022, pada KPPN
Baubau masih terdapat

169

ndasi Atas Peraturan/ ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
salahan Terkait Subbag/ atas Penyelesaian
konsisten Tindak Lanjut
dukasi dan Seksi Permasalahan Sudah siap
an kepada Akan dilakukan diterbitkan
malkan PMK.190/PMK.02/2012 PD MSKI edukasi terus Buku SAPI
Pejabat Kep-287/PB/2015 menerus dengan SATKER
alam Bimtek, tentang Standar berbagai sarana (Sahabat Pintar
asi. Operasional Prosedur dan prasarana Satker) vol. 4
tkan sarana (SOP) KPPN yang tersedia sebagai
LC maupun pedoman
dalam satker dalam
dukasi, baik penyusunan
g dan pengajuan
n sesuai SPM.
atan Seksi
un atas

tap : KEP-650/PB/2018. S- PD Keterlambatan Sudah
kan 7283/PB.1/2018 Bank disebabkan dibuatkan
ntara Seksi gangguan Berita Acara
n Seksi Bank; jaringan SPAN. keterlambatan
ki agar Koordinasi antara SP2D akibat
monitoring seksi PDMS gangguan
san secara dengan seksi jaringan SPAN.
penyelesaian bank sudah Memberi
ujian sampai dilakukan dengan pengarahan
rbitan SP2D baik salah khusus kepada
PAN. satunya dengan satker yang
menggunakan sering retur,
elakukan PMK.190/PMK.02/2012 Bank time stamp setiap
da satker PER-9/PB/2018 ada proses SPM
rikan mulai dari
usus validator sampai
dengan kepala
seksi bank
Bimtek pernah
dilakukan di awal
tahun dan selalu
mengingatkan
satker agar teliti

170

No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomen
Lapangan Ada) Permas

Tingkat Ketepatan retur SP2D (tidak ditemukan terhadap satk
waktu penyampaian termasuk Dana BOS) - Rekening sudah sering retur.
data kontrak non multi dengan rincian sbb: ditutup, dll KPPN mengin
year - Bulan Januari Masih terdapat 4 satker dalam
sebanyak 3 SP2D; kontrak yang penyampaian
- Bulan Februari disampaikan lebih kontrak ke KP
sebanyak 1 SP2D; dari 5 HK. maksimal 5 H
- Bulan Maret sebanyak
7 SP2D;
- Bulan April sebanyak 1
SP2D.
Berdasarkan monitoring
pada OM SPAN, pada
KPPN Baubau terdapat
120 kontrak yang
terdaftar selama
periode 01 Januari s.d. 07
April 2022.

Penyelesaian SKPP Berdasarkan uji -
sampling atas -
pengesahan SKPP
periode Januari s.d
Maret 2022 , proses
penyelesaian SKPP
sudah sesuai dengan
ketentuan

c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

Penerbitan Surat KPPN Baubau telah
Persetujuan/Penolakan melaksanakan prosedur
Pembukaan Rekening penerbitan izin
pembukaan rekening
sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Penerbitan Daftar Daftar Saldo rekening
Saldo Rekening telah sesuai dengan
ketentuan. Laporan
Saldo Rekening juga
telah disampaikan ke
Kanwil secara tepat
waktu.

ndasi Atas Peraturan/ ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
salahan Terkait Subbag/ atas Penyelesaian
ker yang Tindak Lanjut
Seksi Permasalahan

dalam perekaman sudah pernah
supplier via dilakukan saat
whtasapp perjalanan
maupun langsung dinas
Sosialisasi
kompetensi
PPK dan PPSPM
serta evaluasi
capaian ikpa
satuan kerja

ngatkan PER-58/PB/2013 PDMS Satker yang Selalu
hal terlambat sudah mengingatkan
diberikan satker untuk
n data peringatan mendaftarkan
PPN kontrak tepat
HK waktu dalam
setiap
kesempatan
sosialisasi IKPA

- Per-02/PB/2018 PDMS

PMK.182/PMK.05/2017
- PMK.182/PMK.05/2017 Bank

No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomen
Lapangan Ada) Permas

Tata Kelola Retur SP2D Mekanisme --
Penyelesaian Retur
SP2D telah sesuai
dengan ketentuan, dan
penyelesaian retur SP2D
dilakukan kurang dari
10 HK

Monitoring Kepatuhan KPPN Baubau telah -
Bank Persepsi melaksanakan Uji
Kepatuhan Bank
Persepsi pada Bank BRI
dan BNI Cabang Kota
Baubau untuk TW I
2022 dan telah
dituangkan dalam
Berita Acara
Pelaksanaan Uji Petik
Monitoring Kepatuhan
Bank Persepsi.

d. Verifikasi dan Akuntansi

Rekonsiliasi Tingkat Pelaksanaan
UAKPA rekonsiliasi Tingkat
UAKPA belum dilakukan,
karena proses LKPP
Audited belum selesai
dilakukan.

Penyusunan Laporan Nilai LK UAKBUN Daerah
UAKPA BUN Daerah KPPN Baubau adalah
99,70 untuk tahun 2020.
(Tahun 2021 belum ada).

Penerbitan Daftar LPJ Pada LPJ Bendahara KPPN agar me
Bendahara Satker Pengeluaran Bulan surat kepada
Maret 2022 Satker melakukan pe
Kantor Imigrasi Kelas Sesuai
III Non TPI Baubau PMK.190/PMK
(686533) terdapat batasan maks
uang tunai pada kas Tunai di brank
bendahara sebesar Rp. Bendahara se
82.794.400,- 50.000.000,- ,
agar diberikan
pada Berita Ac

171

ndasi Atas Peraturan/ ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
salahan Terkait Subbag/ atas Penyelesaian
Tindak Lanjut
Seksi Permasalahan

Per-9/PB/2018 Bank
Nota Dinas Direktur
PKN No.ND-
1626/PB.3/2021

- Nota Dinas Dir.PKN Bank
ND-395/PB.3/2022
tanggal 21
Maret 2022

Vera

KEP-67/WPB.28/2021 Vera

enyampaikan PER-3/PB/2014 Vera Telah
satker untuk diterbitkan
erbaikan LPJ. Surat
Penyampaian
.02/2012 BA Keadaan Kas
simal uang Bendahara
kas Pengeluaran
ebesar kepada Satker
apabila lebih Kantor Imigrasi
n penjelasan Kelas III Non TPI
cara. Baubau yaitu S-
261/KPN.
2802/2022

172

No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomen
Lapangan Ada) Permas

Penerbitan SKTB dan Pengajuan penerbitan
SKP4 SKTB dan SKP4 selama
periode Januari s.d
Maret 2022 oleh satuan
kerja nihil.

3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah KPPN Baubau belum Agar kegiatan
a. Ruang Diskusi mengadakan kegiatan session/semi
Perspektif Baru FGD/sharing tema perbend
Perbendaharaan session/seminar keuangan neg
dengan tema perekonomian
perbendaharaan, dengan melib
keuangan negara, minimal tiga
perekonomian daerah pemerintah d
dengan minimal 3 minimal seka
instansi pemerintah. semester.

ndasi Atas Peraturan/ ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
salahan Terkait Subbag/ atas Penyelesaian
Tindak Lanjut
Seksi Permasalahan tanggal 31 Mei
2022

Vera

n FGD/sharing Arahan Menteri KPPN - KPPN Bau-Bau
inar dengan Keuangan atas usulan telah melakukan
daharaan, penataan organisasi sharing session
gara, DJPb terkait
n daerah perekonomian
batkan daerah kepada
instansi Seluruh
dilaksanakan pemerintah
ali dalam satu daerah lingkup
KPPN Bau-Bau
pada saat
Bimbingan Teknis
Penyaluran DAK
Fisik maupun
Dana Desa
- KPPN bau-bau
telah melakukan
sharing session
terkait Sosialisasi
Perhitungan IKPA
terbaru
- Telah melakukan
evaluasi atas
capaian IKPA ke 3
Kabupaten

No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomen
Lapangan Ada) Permas

KPPN Baubau telah Agar kegiatan
mengadakan kegiatan session/semi
FGD/sharing tema perbend
session/seminar keuangan neg
dengan tema perekonomian
perbendaharaan, dengan melib
keuangan negara, seluruh pegaw
perekonomian daerah dilaksanakan
dengan melibatkan sekali dalam s
seluruh pegawai KPPN semester.
terkait sharing
knowledge Bimbingan
Teknis Penyaluran DAK
Fisik, DAK Nonfisik, dan
Dana
Desa Tahun 2022.

Pada KPPN Baubau
belum terdapat
tulisan pegawai
terkait perekonomian
daerah.

173

ndasi Atas Peraturan/ ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
salahan Terkait Subbag/ atas Penyelesaian
Tindak Lanjut
Seksi Permasalahan
Telah dilakukan
n FGD/sharing Arahan Menteri KPPN kegiatan Bimtek
inar dengan Keuangan atas usulan DAK Fisik, DAK
daharaan, penataan organisasi Nonfisik dan Dana
gara, DJPb Desa kepada
n daerah seluruh pegawai
batkan KPPN Bau-Bau
wai KPPN
n minimal
satu

Arahan Menteri KPPN
Keuangan atas usulan
penataan organisasi
DJPb

174

No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomen
Lapangan Ada) Permas

b. Penyaluran Dana Pagu Dana Desa untuk S.d 31 Maret 2022 KPPN agar tet
Transfer ke Daerah Pemda lingkup KPPN pada Pemda lingkup meningkatkan
Baubau adalah sbb: KPPN Baubau, Dana dengan pihak
1. Kab. Buton: Desa telah terealisasi Daerah dalam
63.130.728.000; sebesar: Dak Fisik dan
2. Kab. Wakatobi: 1. Kab. Buton:
57.831.057.000; 2,104,735,760;
3. Kab. Buton Utara: 2. Kab. Wakatobi:
56.747.632.000; 2,975,604,640;
4. Kab. Buton Tengah: 3. Kab. Buton Utara:
54.194.259.000 5,626,748,960;
5. Kab. Buton Selatan: 4. Kab. Buton Tengah:
50.027.957.000 6,884,383,960
Sedangkan untuk DAK 5. Kab. Buton Selatan:
Fisik adalah sbb: 8,683,848,000
1. Kab. Buton: Sedangkan untuk DAK
79.166.117.000; Fisik s.d. 31 Maret
2. Kab. Wakatobi: 2022 belum terdapat
132.190.867.000; realisasi.
3. Kab. Buton Utara:
68.742.670.000;
4. Kab. Buton Tengah:
81.551.313.000
5. Kab. Buton Selatan:
53.463.417.000
6. Kota Baubau:
43.786.769.000

c. Peran dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah

Monev dan KPPN Baubau telah
sumbangan analisis membuat Laporan
terkait potensi PNBP Monev PNBP terkait
untuk peningkatan PNBP di lingkup wilayah
penerimaan negara kerjanya

Penyediaan Layanan Telah dibentuk layanan - KPPN Bau Bau
Bersama (co-location) kemenkeu satu dengan mempertahan
melibatkan KPPN, KPP, meningkatkan
KPPBC serta KPKNL dan sinergi de
KPPBC serta K
perwujudan k
satu yang terp

4 Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

ndasi Atas Peraturan/ ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
salahan Terkait Subbag/ atas Penyelesaian
Tindak Lanjut
Seksi Permasalahan

tap PMK.222/PMK.07/2020
n koordinasi tentang Pengelolaan
k Pemerintah Dana Desa
m penyaluran PMK.130/PMK.07/2019
n Dana Desa tentang Pengelolaan
Dana Alokasi Khusus
Fisik.
PMK nomor
94/PMK.07/2021 PER-
3/PB/2021

PMK.262/PMK.01/2016 PD
Bank
Pejabat
Fungsional

u agar tetap KMK.834/KMK.01/2016 Subbag KPPN Bau-Bau
nkan serta Umum akan tetap
n koordinasi mempertahankan
engan KPP, serta
KPKNL demi meningkatkan
kemenkeu koordinasi dan
percaya. sinergi dengan
KPP Pratama
Baubau, KPPBC
Kendari serta
KPKNL Kendari
melalui layanan
Kemenkeu Satu.

No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomen
Lapangan Ada) Permas

a. Pengelolaan Pada KPPN Bau-Bau - -
Keuangan Badan terdapat BLU -
Layanan Umum Telah ditetapkan SK
b. Menjaga Ketepatan Pengguna Sistem
Sasaran Kredit Informasi Kredit
Program Program Pembiayaan
Ultra Mikro (SIKP UMi)
5 Tata Kelola Internal Pada KPPN Bau Bau
A. Kinerja Organisasi sesuai KEP-41a/WPB.
2802/2022 tanggal 1
1. Pengelolaan Kinerja April 2022 KPPN telah
Standar Operasional menyampaikan Laporan
Prosedur Hasil Monitoring dan
Evaluasi Ultra Mikro(
Umi) Semester II Tahun
2021 secara tepat waktu
ke Kanwil DJPb dengan
Nota Dinas No.ND-35
/WPB.28/KP.02/2022
tanggal
11 Januari 2022

Berdasarkan penelitian Telah dilakukan Dialog KPPN agar tet
atas dokumen Kinerja Organisasi sinergi antar s
pengelolaan kinerja setiap bulan dan telah sehingga selu
pada KPPN Bau Bau, dilakukan evaluasi IKU dapat teta
telah dilakukan atas target IKU. 1. KPPN agar m
penandatanganan Sampai dengan bulan FGD/ Sharing
kontrak kinerja sesuai Maret 2022 belum terkait SOP pr
Nota Dinas No. dilakukan pada masing-
72/WPB.28/KP. internalisasi/ reviu seksi.
02/2022 tanggal 27 SOP. 2. KPPN agar m
Januari 2022 reviu atas SOP
Perubahan layanan dari apakah masih
tatap muka menjadi dengan kondi
online, serta penerapan saat ini.
SAKTI secara Ful Modul 3. KPPN agar m
tahun 2022 ke seluruh perubahan SO
K/L berdampak pada dengan SOP P
perubahan/penyesuaian untuk selanju
SOP layanan KPPN diteruskan ole
Kanwil DJPB k

175

ndasi Atas Peraturan/ ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
salahan Terkait Subbag/ atas Penyelesaian
- Tindak Lanjut
Seksi Permasalahan

Per-30/PB/2011 -

PMK.95/PMK.05/2018
PER-25/PB/2018

tap menjaga KMK.467/KMK.01/2014 KPPN
seksi tentang Pengelolaan
uruh target Kinerja
ap tercapai . Kep-251//PB/2015
melakukan tentang Pengelolaan
session Kinerja
roses Bisnis KEP-287/PB/2016
- masing tentang SOP KPPN.

melakukan
P yang ada
h relevan
isi layanan

mengusulkan
OP ( dilampiri
Perubahan)
utnya akan
eh
ke Setditjen.

176

No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomen
Lapangan Ada) Permas

2 Sistem Manajemen Dokumen Induk ISO Pada Daftar Induk Laporan peng
Mutu (SMM) ISO (Pedoman Mutu, Catatan Mutu (DICM) kepatuhan ag
9001:2015 Konteks Organisasi, dan Seksi VeraKI belum ditambahkan
Kebijakan Mutu) dan terdapat arsip laporan Seksi VeraKI.
pelaksanaan Rapat pengujian kepatuhan.
Tinjauan Manajemen
telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

B. Manajemen SDM Telah dilakukan mutasi Sudah sesuai KPPN Bau-Bau
Mutasi Internal internal sesuai SK ketentuan menjadwalka
User SPAN No.Kep-40/KPN. - melaksanaka
Pengelolaan Layanan 2802/2022 tanggal 31 Kendali Mutu
Administrasi dan Maret 2022 Standar Opera
Layanan SDM Pergantian pemegang Prosedur (SOP
User SPAN telah pelaksanaan t
dilengkapi dengan untuk menjag
Berita Acara pergantian pelayanan KPP
User KPPN Baubau
Apresiasi atas kinerja menyesuaikan
pegawai telah dilakukan update rencan
, dimana telah dana apabila
ditetapkan the best perubahan ke
employee setiap bulan sehingga aku
penarikan dan
C. Manajemen Keuangan KPPN Baubau telah Pelaksanaan sudah halaman III DI
menyusun rencana sesuai ketentuan mencapai 100
kerja tahunan sesuai
dengan kegiatan dan
anggaran masing-
masing
subbagian/seksi.

Pembayaran Uang Berdasarkan -
Makan dan SPM GU penelitian atas
dokumen pembayaran
uang makan dan SPM
GU yang diunggah
untuk periode bulan
Januari - Maret 2022,
proses pembayaran
sudah sesuai dengan
ketentuan.

ndasi Atas Peraturan/ ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
salahan Terkait Subbag/ atas Penyelesaian
gujian Tindak Lanjut
gar Seksi Permasalahan
n pada DICM
KEP-151/Pb/2018 KPPN

u agar KEP-143/PB/2019 Bagian KPPN Bau-Bau
an dan KMK-467/kMK.01/2014 Umum akan
an Gugus tentang Pengelolaan melaksanakan
Kinerja Gugus Kendali
terkait Mutu terkait
asional Standar
P) Operasional
tugas KPPN Prosedur (SOP)
ga kualitas pelaksanaan
PN tugas KPPN pada
Bulan Juni 2022

u agar PMK 190/PMK.02.2012 Bagian KPPN Bau-Bau
n/melakukan Umum telah melakukan
na penarikan usulan revisi
terdapat kepada Kanwil
egiatan/dana, DJPb Sulawesi
Tenggara dalam
urasi rangka update
na pada rencana
IPA dapat penarikan dana
0% agar akurasi
penarikan dana
pada halaman III
DIPA dapat
mencapai 100%

- PMK 190/PMK.02.2012 Bagian
Umum

No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomen
Lapangan Ada) Permas

Pembayaran GUP KKP Berdasarkan
KPPN Baubau penelitian atas
dokumen pembayaran
GUP KKP, proses
pertanggungjawaban
GUP KKP sudah sesuai
ketentuan.

Pembayaran Uang Berdasarkan
Lembur penelitian atas
dokumen pembayaran
uang lembur,
pembayaran sudah
sesuai ketentuan.

D. Tata Usaha dan Rumah Pada Periode Januari - Proses Perikatan Pakta Integrit
Tangga Maret 2022 terdapat Barang dan Jasa diperbaharui.
Pengadaan Barang dan pengadaan Barang dan dengan Pihak Ketiga
Jasa Jasa pada KPPN Baubau sudah sesuai dengan
Sarana Prasarana dan yaitu ketentuan
Tata Ruang - Pengadaan Perbaikan Pada FO KPPN Baubau
Front Office masih terdapat pakta
- Pengadaan Tempat integritas yang
Sampah ditandatangani oleh
Berdasarkan hasil pegawai dan kepala
observasi lapangan dan kantor yang sudah
penelitian atas pindah/mutasi.
dokumen yang
disampaikan, sarana
dan prasarana yang
dimiliki KPPN Bau-Bau
telah memenuhi
standar.

177

ndasi Atas Peraturan/ ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
salahan Terkait Subbag/ atas Penyelesaian
Tindak Lanjut
PMK 190/PMK.02/2012 Seksi Permasalahan

PMK 190/PMK.02/2012
PMK-125/PMK.05/2009
Perdirjend 41/PB/2009

tas agar PMK.276/PMK.01/2014 Subbag KPPN Bau-Bau
KEP-151/Pb/2018 Umum telah melakukan
penandatanganan
Pakta Integritas
dengan pejabat
terbaru pada hari
Selasa, 31 Mei
2022.

178

No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomen
Lapangan Ada) Permas

E. Kepatuhan Internal ➢ KPPN Bau Bau telah Penyusunan hasil Kedepan, KPPN
melakukan kegiatan pengujian dalam agar menyesu
pengujian kepatuhan LHPPU Bulanan format sebaga
pengendalian utama maupun Laporan Akhir diatur dalam
secara berkala (selama Triwulanan (LAT) 477/PMK.09/2
Triwulan I) yang masih menggunakan
hasilnya dituangkan format sebagaimana
dalam LHPPU PMK-940/PMK.
➢ LHPPU telah 09//2021
ditandatangani
oleh pimpinan UKI dan
disampaikan kepada
pimpinan unit kerja
sesuai ketentuan yakni
selambatnya dalam
waktu 4 (empat) hari
kerja setelah
akhir periode pelaporan.

F. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

Komunikasi dan Telah dilakukan - KPPN agar tet
Koordinasi Internal komunikasi dan sinergi antar s
koordinasi internal pejabat/pegaw
KPPN dengan pelaksanaan t
melakukan briefing berjalan deng
serta GKM secara rutin
sebagai salah satu
upaya sharing
knowledge antar
pejabat/pegawai pada
KPPN Bau Bau

Komunikasi Eksternal KPPN Bau Bau telah - KPPN Bau Bau
melaksanakan menjalin koor
Komunikasi dan komunikasi y
Koordinasi dengan dengan pihak
pihak eksternal dengan sehingga pela
baik, seperti tugas dapat b
dilakukannya semakin baik
monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan
anggaran, mengadakan
sosialisasi , sharing
informasi melalui Group
WA dan lain sebagainya.

G. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Keterbukaan Informasi Website KPPN Baubau Agar selanjutn
Publik telah memuat : Visi Misi kegiatan pada
DJPb Baubau tidak
dipublikasika

ndasi Atas Peraturan/ ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
salahan Terkait Subbag/ atas Penyelesaian
N Baubau Tindak Lanjut
uaikan PMK-477/PMK.09/2021 Seksi Permasalahan tindak lanjut
aimana telah Seksi Veraki Kedepan akan belum bisa di
PMK- dilakukan sampaikan
202 perbaikan terkait karena Laporan
penggunaan bulanan
format LHPPU maupun akhir
sesuai peraturan triwulan bulan
terbaru Mei 2022
belum di buat

tap menjaga PMK.262/PMK.01/2016 Kepala KPPN
seluruh
wai sehingga
tugas dapat
gan baik.

u agar tetap PMK.262/PMK.02/2016 Kepala KPPN
rdinasi dan
yang baik
k eksternal,
aksanaan
berjalan
k.

nya setiap UU No.14 Th.2018 Subbag Saat ini KPPN Bau-
a KPPN tentang Keterbukaan Umum Bau telah
k hanya Informasi Publik PMK mempublikasikan
an pada No.200/pmk.01/2016 setiap

No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomen
Lapangan Ada) Permas

➢ Motto Layanan platform insta
➢ Nilai-nilai namun juga p
Kementerian Keuangan sosial media m
➢ Layanan Pengaduan: Baubau lainny
Lapor. go.id, Wise, dan twitter dan fa
Sipandu. Kegiatan yang
dilaksanakan pada
KPPN Baubau juga telah
dipublikasikan melalui
media sosial seperti
Instagram.

Pengendalian Laporan Penanganan KPPN Baubau
Gratifikasi Gratifikasi Unit membuat buk
Pengendali Gratifikasi terkait inovas
6 Inovasi dan Prestasi (UPG) KPPN Bauabu yang dapat
a. Inovasi Bulan Januari-Maret dibagikan/dip
2022 telah disusun pihak ekstern
setiap bulannya dengan arahan Plt.
hasil temuan nihil. Kanwil DJPb P
Kegiatan Public Sultra
campaign dalam upaya pada Rakorwi
edukasi kepada 2022.
stakeholder telah
dilakukan KPPN Baubau
melalui pemanfaatan
media sosial yang
dikelola.
KPPN Baubau telah
memiliki inovasi yang
berdampak langsung
terhadap peningkatan
layanan terhadap mitra
kerja seperti SAPI
Satker, HAILPJKU 103,
SIMONJI, dan Majalah
Kampua.

179

ndasi Atas Peraturan/ ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
salahan Terkait Subbag/ atas Penyelesaian
Tindak Lanjut
Seksi Permasalahan
pelaksanaan
agram saja ttg kegiatan pada
pada platform Pedoman Layanan Website dan
milik KPPN Informasi Publik Instagram KPPN
ya seperti Bau-Bau. Dan
acebook. selanjutnya KPPN
Bau-Bau juga
akan aktif
mempublikasikan
setiap
pelaksanaan
kegiatan pada
media sosial yang
lain seperti
Facebook dan
Twitter.

426/KMK.01/2017
tentang Pedoman
Pembangunan Zona
Integritas menuju
Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan
Melayani
(WBK/WBBM).

u agar Subbag
ku saku Umum PD
si-inovasi MSKI
pergunakan Vera Bank
nal sesuai
Provinsi
il I Tahun

180

No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomen
Lapangan Ada) Permas

b. Prestasi KPPN Bau Bau telah - KPPN Bau Bau
memiliki beberapa mempertahan
prestasi di antaranya: yang telah dir
1. Menjadi sample re- menjaga kual
sertifikasi Sistem pelayanan kep
Manajemen Mutu ISO kerja.
9001:2015 dan berhasil
lulus recertification
audit tahun 2021
2. Peringkat I Kategori
Penilaian Hasil Kinerja
Pelaksanaan Penyaluran
Dak Fisik dan Dana
Desa Semester II Tahun
2021
3. Peringkat I Kategori
Pembinaan dan
Supervisi KPPN Tahun
2021
4. Peringkat II Kategori
Penyusunan Reviu
Pelaksanaan Anggaran
(RPA) tingkat KPPN
Tahun 2021.
5. Peringkat II Kategori
Pelaksanaan Tugas KI
Tingkat Kanwil DJPB
Provinsi Sultra Tahun
2021.
6. Peringkat III Kategori
Penilaian IKPA KPPN
sebagai BUN Tahun 2021
7. Peringkat III Kategori
Penilaian Laporan
Keuangan UAKPA dan
UAKPA PB Tahun
2021

ndasi Atas Peraturan/ ketentuan PIC Tindak Lanjut Status
salahan Terkait Subbag/ atas Penyelesaian
Tindak Lanjut
Seksi Permasalahan

u agar tetap PMK.262/PMK.01/2016. KPPN
nkan prestasi
raih dan
litas
pada satuan

MATRIKS HASIL SUPERV
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA

PERIODE I TA

No. Komponen Hasil Implementasi di Permasalahan (Bila Rekomendas
Supervisi Lapangan Ada) Permasala

1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

a. Mengawal evaluasi KPPN Kolaka telah RPA yang disusun Kualitas RPA yan
belanja negara di menyelesaikan dan memuat beberapa disusun sudah s
daerah membuat Laporan Reviu permasalahan antara baik, jika diband
Pelaksanaan Anggaran lain: dengan penyusu
(RPA) semester 2 tahun 1. Penyerapan sebelumnya.
2021 anggaran Satker yang Khusus untuk
belum optimal permasalahan C
2. Kualitas Output, KPPN Ko
penyampaian laporan agar memberika
capaian output masih perhatian ekstra
rendah mengingat porsi
3. Proses lelang perhitungan dal
sempat terhambat : cukup besar (25
- karena adanya
refocusing anggaran
- menunggu revisi
penyesuaian belanja
- menunggu hasil
persetujuan dari
Eselon I.
4. Rendahnya
tingkat penyampaian
revisi Hal III DIPA atas
rencana dan realisasi
penarikan dana.

181

VISI PADA KPPN KOLAKA
AHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
AHUN 2022

si Atas Peraturan/ PIC Tindak Lanjut atas Status
ahan ketentuan Terkait Subbag/ Permasalahan Penyelesaian

Seksi Tindak
Lanjut

ng PMK ● PDMS Akan menjadi perhatian ekstra bagi selesai
semakin 195/PMK.05/2018 ● KPPN Kolaka.
dingkan Pejabat KPPN Kolaka telah memberikan
unan RPA Fungsional pembinaan dan pendampingan
capaian output kepada satker
Capaian sesuai undangan kepala KPPN
olaka nomor UND-22/KPN.2804/2022 dan
an menerapkan inovasi Gemar Beramal
a agar IKPA maskimal sesuai surat
i Kepala KPPN No. S-
lam IKPA 153/KPN.2804/2022 tgl 09-05-2022.
5%).

182

b. Quality Assurance Berdasarkan monitoring KPPN Kolaka sudah 1) KPPN Kolak
Pengelolaan APBN oleh pada Aplikasi OM SPAN , membuat monitoring melakukan perb
Satker Jumlah Satker yang pengawasan Monitoring Data
1. Pembinaan memiliki Uang Bendahara Bendahara dan
Kompetensi Teknis Persediaan (UP) Pengeluaran namun disesuaikan den
Pejabat sebanyak 53 satker belum mencerminkan kondisi riil Satua
Perbendaharaan kondisi real dengan yang
Satuan Kerja yang mengajukan/me
memiliki UP, Uang Persediaan
sehingga Bendahara 2) KPPN Kolaka
tersebut belum dapat memastikan pad
dipastikan apakah pengajuan UP,
memiliki sertifikat Bendahara Peng
BNT atau apakah BNT- telah memiliki s
nya masih berlaku Kompetensi (BN
apa tidak. masa berlakuny
aktif.
3) KPPN harus
menginformasik
kepada Satker t
mekanisme
perpanjangan Se
Bendahara dan
kewajiban Bend
untuk mengikut
Pendidikan Profe
Berkelanjutan (
minimal 2 kali
kurun waktu 5 ta
sejak tanggal BN
sertifikat

Penilaian Kompetensi Berdasarkan 1. KPPN Kolaka
PPK/PPSPM telah monitoring pada aktif untuk men
dibuka sesuai dengan Aplikasi SIMASPATEN PPK/PPSPM untu
Peng- terdapat 13 peserta mendaftar sebag
1/pb.7/2022 penilaian kompetensi peserta sehingg
PPK/PPSPM dengan untuk
status perlu menyelenggarak
perbaikan data/ cek refreshment PPK
kelengkapan data terpenuhi.
2. KPPN Kolaka
menginformasik
kepada PPK/PPS
sudah mendafta
namun masih ad
yang perlu perba
untuk segera
memperbaiki,
melengkapi.

ka agar Perpres 7 Tahun - PDMS 1) Daftar Monitoring data bendahara selesai
baikan 2016 - Pejabat sudah diperbaiki sebagaimana
a Nota Dinas Direktur Fungsional terlampir
ngan Sistem 2) Untuk pengajuan UP atau TUP
an Kerja Perbendaharaan No. kami akan lebih teliti dalam hal
emiliki ND- Sertifikasi Bendahara satuan kerja
n. 551/PB.7/2022 3) KPPN telah menginformasikan
a harus tanggal 25 Maret satuan kerja terkait perpanjangan
da saat 2022 tentang sertifikasi bendahara sesuai
geluaran Mekanisme dengan surat kepala KPPN nomor S-
sertifikat Pendaftaran 164/KPN.2804/2022 tgl 13-05-2022
NT) dan Sertifikasi
ya masih Bendahara melalui
Aplikasi
SIMASPATEN.

kan
terkait
ertifikat
dahara
ti
esional
(PPL)
dalam
ahun
NT

a agar pro PMK Nomor Telah ditindaklanjuti dengan surat selesai
endorong 211/PMK.05/2019 kepala KPPN Kolaka nomor S-
uk tentang Tata Cara 163/KPN.2804/2022 tanggal 13-05-
gai Penilaian 2022
ga kuota Kompetensi Bagi
kan Pejabat Pembuat
K/PPSPM Komitmen dan
a agar Pejabat Penanda
kan Tangan Surat
SPM yang Perintah Membayar
ar, Pada Satuan Kerja
da data Pengelola Anggaran
aikan Pendapatan dan
Belanja Negara,

2.Peningkatan Dalam rangka Seluruh kegiatan KPPN Kolaka ag
Kapasitas serta Peningkatan Kapasitas telah dipublikasikan memaksimalkan
Kualitas pengelolaan serta Kualitas pada website KPPN pemanfaatan w
dan pelaksanaan pengelolaan dan Kolaka. dan media sosia
anggaran oleh satker pelaksanaan anggaran untuk mempubl
oleh satker, KPPN pelaksanaan pem
Kolaka telah melakukan kepada satker.
:

1. Sosialisasi
Langkah- Langkah
Strategis Pelaksanaan
APBN TA
2022 serta Layanan
Ketaspenan dan
Perbankan PT Bank
Mandiri di Lingkup
Wilayah KPPN Kolaka
serta melalui media
zoom meeting pada
tanggal 10 Januari 2022
2. Rapat
Koordinasi
Implementasi Digipay
Tahun 2022 pada
tanggal 11 Februari
2022
3. Sosialisasi
Peraturan Tata Cara
Revisi Anggaran Tahun
2022 dan FGD Reviu
Pelaksanaan Anggaran
pada tanggal 10 Maret
2022
4. Sosialisasi
Reformulasi IKPA 2022
dan RUU Harmonisasi
Peraturan Perpajakan

183

gar tetap ➢ Subbag KPPN Kolaka akan terus selesai
n Umum mempublikasikan informasi dan
website ➢ PDMS kegiatan terbaru pada website dan
al KPPN ➢ Pejabat media sosial
likasikan Fungsional
mbinaan

184

c. Mengawal 1. KPPN Kolaka telah 1. Berdasarkan 1. KPPN agar me
Implementasi menyampaikan penelitian atas berkoordinasi de
Simplifikasi Rekapitulasi laporan laporan yg Pihak Perbankan
Pelaksanaan Anggaran Hasil Monitoring dan disampaikan masih kendala belum
Evaluasi Pembayaran terdapat Satker yg diterimanya Kar
dengan Kartu Kredit sudah melakukan Pemerintah.
Pemerintah (KKP) untuk perjanjian kerjasama 2. KPPN agar p
TW.4 2021 dengan Nota dengan perbankan mendorong sat
Dinas No.- namun s.d saat ini dalam implemen
227/KPN.2804/2021 tgl 4 belum menerima KKP. 3. Untuk membu
April 2022 - Satker Pengadilan cashless payme
Negeri Lasuasua mewujudkan k
- Pengadilan Agama jumlah dan
Lasuassua transaksi Digip
2. Realisasi Marketplace
penggunaan Kartu sebagaimana ya
Kredit Pemerintah s.d disepakati pada
Triwulan I tahun 2022 ‘Wakatobi Chart
masih rendah Rakorwil Kanwil
Rp.757.968.480,- Provinsi Sulawes
3. Dari hasil Tenggara, KPPN
rekapitulasi laporan agar:
Digipay s.d bulan a.Berkoordinasi
Maret 2022 jumlah dengan Satker-s
transaksi Digipay yang memiliki U
sebanyak 108 namun sampai
transaksi dengan saat ini belum
nominal melakukan tran
Rp119.916.310,- hal ini Digipay
masih sangat kecil b.Melibatkan per
jika dibandingkan dalam hal pelak
dengan total nilai GUP Bimbingan Tekn
tunai periode Januari Digipay.
s.d Maret 2022
sebesar 6.170.511.765,-
(1,94%)

2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara

a Menjaga likuiditas Keuangan Daerah

1. Akurasi RPD Harian Selama periode KPPN agar tetap
Satker pembinaan (Januari s.d. menjaga koordin
Maret 2022) tidak dengan satuan k
terdapat deviasi lebih sehingga presta
dari 5% pada KPPN dapat dipertaha
Kolaka.

b. Penatausahaan Pengeluaran Negara

Pra-Penyelesaian Tagihan

enyurati/ PMK- PDMS 1) telah ditindaklanjuti dengan
engan 196/PMK.05/2018 berkoordinsi dengan perbankan
n atas tentang Tata Cara pada acara sosialisasi SAKTI dan
rtu Kredit Pembayaran dan Kartu Kredit Pemerintah sesuai
Penggunaan KKP dengan UND-19/KPN.28/2022
tanggal 22 Maret 2022
pro aktif 2) KPPN telah mendorong satker
tker dalam acara sosialisasi SAKTI dan
ntasi. Kartu Kredit Pemerintah sesuai
umikan dengan UND-19/KPN.28/2022
ent dan tanggal 22 Maret 2022
kenaikan 3) a. KPPN telah mendorong satker
untuk cahsless payment dan
nilai kenaikan jumalh transaksi digipay-
pay dan marketplace melalui Bimtek
aplikasi Digipay sesuai dengan
ang undangan nomor UND-
a 9/KPN.2804/2022 tanggal 10-02-
ter” saat 2022
3) b. KPPN telah berkoordinasi
DJPb dengan perbankan terkait dengan
si digipay-marketplace sesuai surat
Kolaka undangan nomor UND-
11/KPN.2804/2022 tanggal 21-02-
aktif 2022
satker
UP
i dengan

nsaksi

erbankan
ksanaan
nis

p PMK No. PDMS Mempertahankan dan
nasi 197/PMK.05/2017 Bank meningkatkan koordinasi internal
kerja, dan eksternal
asi ini
ankan

Jumlah Penolakan Berdasarkan monitoring Penyebab Penolakan 1. KPPN agar kon
Substantif atas SPM OMSPAN periode 01 antara lain: melakukan eduk
dalam satu Periode Januari s.d. 07 April Nomor rekening Bank pendampingan k
Pembinaan 2022 pada KPPN Kolaka tidak ditemukan ( satker.
terdapat penolakan supplier belum 2. Mengoptimalk
dengan rincian sbb: terdaftar) Perubahan keberadaan Peja
1. Penolakan NIP/NPWP pada Fungsional dala
Substantif sebanyak 0 supplier tipe 3 Bimtek, FGD, Sos
SPM maupun 6 3. Memanfaatka
2. Penolakan Formal offline mini TLC
sebanyak 36 SPM media zoom dal
pemberian eduk
kegiatan yang
dilaksanakan se
rencana kegiata
PDMS maupun a
permintaan Satu
Kerja.

Penyelesaian SP2D 1 Berdasarkan Monitoring Dari 734 SP2D yang KPPN agar tetap
Jam pada Aplikasi OM SPAN memenuhi kriteria, 1. Meningkatkan
Periode 1 Januari s.d 7 terdapat koordinasi antar
April 2022 jumlah SP2D 15 SP2D yang PDMS dengan Se
yang diterbitkan diselesaikan lebih Bank;
sebanyak dari 1 jam. (2,04%). 2. KI agar melaku
2.169 SP2D. Keterlambatan monitoring dan
SP2D yang diterbitkan tersebut diakibatkan pengawasan sec
berdasarkan ADK yang gangguan jarangan berkala atas
diupload sebelum dan sudah dibuatkan penyelesaian pro
pukul Berita Acara sehingga pengujian samp
12.00 WITA sebanyak proses penyelesaian dengan penerb
1.115 SP2D, dan terdapat SP2D sudah sesuai SP2D melalui O
734 SP2D yang dengan ketentuan.
memenuhi kriteria
penyelesaian SP2D yang
harus diterbitkan
kurang dari 1 Jam
(UP/TUP/PTUP/LS Non
Gaji).

Akurasi Penyaluran Berdasarkan monitoring - Prestasi ini agar
Dana SP2D OM SPAN periode 01 dipertahankan.
Januari s.d. 7 April 2022,
pada KPPN Kolaka tidak
terdapat retur SP2D.

185

nsisten PDMS 1) Telah dilakukan edukasi dan
kasi dan pendampingan melalui surat nomor
kepada S-162/KPN.2804/2022 tanggal 2022
kan 2) Dalam kegiatan Bimtek, FGD dan
abat sosialisasi telah melibatkan
am pejabat fungsional
sialisasi. 3) Telah dilakukan edukasi melalui
an sarana mini TLC dan media zoom
maupun sebagaimana laporan terlampir
lam
kasi, baik
esuai
an Seksi
atas
uan

p: KEP-650/PB/2018. S- PDMS 1. Terus meningkatkan koordinasi
n 7283/PB.1/2018 Bank antara Seksi PDMS dengan Seksi
ra Seksi Bank;
eksi 2. Telah dilakukan pembagian
ukan waktu stanby untuk menyelesaikan
cara pengesahan SP2D sebagaimana
oses tercantum dan ditetapkan dalam
pai IKU Pelaksana Seksi Bank sesuai ND
bitan Kepala Seksi Bank Nomor ND-
OM SPAN. 1/KPN.280403/2022 tanggal 7
Februari 2022

r PMK.190/PMK.02/ Bank Akan dipertahankan, sampai
2012 dengan bulan April belum terdapat
retur SP2D
PER-9/PB/2018

186

Tingkat Ketepatan Berdasarkan monitoring - KPPN agar tetap
waktu penyampaian pada Aplikasi OM SPAN, mengingatkan s
data kontrak non multi terdapat 50 Kontrak terkait ketepata
year yang didaftarkan dan pendaftaran kon
tidak terdapat -
keterlambatan
pendaftaran kontrak -
pada KPPN Kolaka. -
-
Penyelesaian SKPP Berdasarkan uji -
sampling atas
pengesahan SKPP
periode Januari s.d
Maret
2022 , proses
penyelesaian SKPP
sudah sesuai dengan
ketentuan

c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

Penerbitan Surat KPPN Kolaka telah -
Persetujuan/Penolakan melaksanakan prosedur
Pembukaan Rekening penerbitan ijin
pembukaan rekening
sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Penerbitan Daftar KPPN Kolaka telah -
Saldo melaporkan saldo
Rekening rekening sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
dan telah disampaikan
ke Kanwil secara tepat
waktu.

Tata Kelola Retur SP2D Mekanisme -
Penyelesaian Retur
SP2D telah sesuai
dengan ketentuan, dan
penyelesaian retur SP2D
dilakukan kurang dari
10
HK

p PER-58/PB/2013 PDMS Akan diingatkan secara berkala
satker, melalui media formal dan informal
an
ntrak.

Per-02/PB/2018 PDMS -

PMK.182/PMK.05/ Bank
2017

PMK.182/PMK.05/ Bank
2017

Per-9/PB/2018 Bank
Nota Dinas Direktur
PKN No.ND-
1626/PB.3/2021

Monitoring Kepatuhan KPPN Kolaka telah - Proses Pelaksan
Bank Persepsi melaksanakan Uji Petik Kepatuhan
Kepatuhan Bank Bank/Pos Persep
Persepsi pada Bank BNI, sesuai ketentua
BRI, Mandiri, BPD, dan -
PT.
Pos Indonesia Cabang
Kolaka untuk TW I 2022
dan BA telah diunggah
pada MPN.

d. Verifikasi dan Akuntansi

Rekonsiliasi Tingkat Pelaksanaan -
UAKPA rekonsiliasi Tingkat
UAKPA belum dilakukan,
karene proses LKPP
Audited belum selesai
dilakukan.

Penyusunan Laporan Nilai LK UAKBUN Daerah
UAKPA BUN Daerah KPPN Kolaka adalah
99,10 untuk tahun 2020.
(Tahun 2021 belum ada).

Penerbitan Daftar LPJ Terdapat satker Nota Konfirmasi
Bendahara Satker Pengadilan Agama Penerimaan Neg
Lasusua (401994) dilampirkan.
yang belum
melampirkan Nota
Konfirmasi
Penerimaan Negara
pada LPJ
Bendahara
Penerimaan
Bulan Februari 2022.

187

naan Uji Nota Dinas Dir.PKN Bank Akan terus kami lakukan sesuai
n ND- 1481/PB.3/2021 ketentuan yang berlaku
psi telah tgl.12 September
an 2021

Vera

KEP- Vera
67/WPB.28/2021

i PER-3/PB/2014 Vera KPPN Kolaka telah menerbitkan
gara agar surat Kepala KPPN Kolaka nomor S-
146/KPN.2804/2022 tanggal 21 April
2022 hal Permohonan Kelengkapan
Dokumen Laporan
Pertanggunggjawaban Bendahara
Penerimaan periode Februari 2022.
Dalam surat dimaksud,
disampaikan bahwa PA Lasusua
dimohon untuk dapat
menyampaikan dokumen Nota
Konfirmasi Penerimaan Negara
pada LPJ Bendahara Penerimaan
Bulan Februari 2022.

188

Pada LPJ Bendahara KPPN agar
Pengeluaran Bulan menyampaikan
Januari kepada satker u
2022 s.d Maret 2022 melakukan perb
kas bendahara LPJ.
sebesar Rp. Sesuai
100.000.000. PMK.190/PMK.02
batasan maksim
Tunai di brankas
Bendahara sebe
50.000.000,- , ap
lebih agar diberi
penjelasan pada
Acara.

Pada LPJ Bendahara KPPN agar melak
Penerimaan Bulan penelitian kemb
Januari perbedaan saldo
2022 satker tersebut, apabila
Kejaksaan Negeri pencatatan agar
Kolaka Utara terdapat menyurati satke
perbedaan saldo kas dilakukan perba
bank pada LPJ dengan
saldo kas bank pada
rekening koran.

Penerbitan SKTB dan Pengajuan penerbitan - -
SKP4 SKTB dan SKP4 selama Agar kegiatan
periode Januari s.d FGD/sharing
Maret session/seminar
2022 oleh satuan kerja tema perbendah
nihil. keuangan negar
perekonomian d
3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah senantiasa diad
dengan melibatk
a. Ruang Diskusi KPPN Kolaka telah -
Perspektif Baru melaksanakan kegiatan
Perbendaharaan Sarasehan Pengelolaan
Dana Desa Tahun
2022
Kab. Kolaka
dengan mengundang
lembaga/instansi
pemerintah seperti
BKAD
Kab. Kolaka, DPMD Kab.