Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Peride Semester I Tahun 2022

85

Permasalahan yang memiliki total nilai tertinggi merupakan prioritas, berkaitan
dengan penggunaan metode tersebut, urutan prioritas permasalahan yang telah
dijabarkan dalam tabel ringkasan matriks permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Matriks USG atas Permasalahan Pembinaan Semester I Tahun 2022

No. Permasalahan U S G Jumlah

A. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

1. Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran

1 Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran belum mencakup 4 4 3 11
permasalahan yang sering terjadi (retur SP2D)
10
2. Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker 442 10
2 Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM
12
3 Realisasi Digipay masih rendah 4 33
B. Pengelolaan Perbendaharaan Negara

4 Penolakan Substantif dan Formal 543

5 Penyelesaian SP2D 1 Jam 543 12

6 Keterlambatan Pendaftaran Kontrak 542 12

7 LPJ Bendahara terlambat, Saldo Kas Tunai Bendahara 432 10
melebihi 50 juta

8 Penyelesaian Retur SP2D 333 9

C. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah 8
8
9 Kegiatan sharing session terkait kondisi sosial dan 332 8
perekonomian daerah belum dilaksanakan 8

10 Kegiatan sharing session terkait kepatuhan perpajakan 332 8
dengan satuan kerja belum dilaksanakan 332 8
332 8
11 Belum terdapat Tulisan Pegawai terkait perekonomian
daerah

12 Kajian terhadap Potensi PNBP lingkup wilayah kerja
KPPN belum dilakukan

D. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya

Tidak terdapat permasalahan

E. Tata Kelola Internal

13 Belum dilakukan reviu SOP 332

14 Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 332

F. Inovasi dan Prestasi

15 Inovasi yang dibuat belum dibuat dalam bentuk buku 3 3 2
saku

4.E Analisis Permasalahan
4.E.1 Analis Pohon Masalah/Problem Tree Analysis

86

Dalam proses perencanaan dan langkah

yang dilakukan setelah menetapkan

permasalahan prioritas adalah melakukan

identifikasi penyebab masalah. Proses ini

dapat dilakukan dengan beberapa metode

yaitu Pohon Masalah (Problem Tree),

Diagram Flow Chart, Diagram Fish Bone,

unsur organisasi, dan lainnya.

Pembahasan dalam bab ini menggunakan

“pohon masalah” untuk mencari solusi

dengan cara memetakan anatomi sebab

Gambar 4.1 Ilustrasi Pohon Masalah dan akibat di sekitar masalah dengan cara
yang mirip dengan Mind Map, tetapi

dengan lebih terstruktur. Analisis Pohon Masalah merupakan sebuah pendekatan/ metode

yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab suatu masalah. Analisis pohon

masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai

komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan. Metode

ini dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas

masalah.

Pohon Masalah atau sering disebut tree diagram, merupakan teknik untuk memecahkan

konsep apa saja, seperti kebijakan, target, tujuan, sasaran, gagasan, persoalan, tugas

tugas, atau aktivitas-aktivitas secara lebih rinci ke dalam sub-sub komponen, atau tingkat

yang lebih rendah dan rinci. Pohon Masalah dimulai dengan satu item yang bercabang

menjadi dua atau lebih, masing-masing cabang kemudian bercabang lagi menjadi dua

atau lebih, dan seterusnya sehingga nampak seperti sebuah pohon dengan banyak batang

dan cabang. Analisis Pohon adalah suatu langkah pemecahan masalah dengan mencari

sebab dari suatu akibat. Hasil scoring permasalahan prioritas dalam matriks USG

kemudian diidentifikasi kembali menggunakan Problem Tree Analysis untuk mengetahui

faktor penyebab dan akibat apa yang muncul dari permasalahan yang terjadi, sehingga

dapat diantisipasi agar tidak muncul permasalahan yang sama di waktu-waktu mendata.

Terhadap 15 permasalahan yang ditemukan pada saat pembinaan dan supervisi tersebut,

ditentukan 2 permasalahan berdasarkan nilai tertinggi dari matriks USG yaitu:

1. Penolakan SPM Substantif dan formal.

2. Keterlambatan Pendaftaran Kontrak.

Untuk mengidentifikasi penyebab (causes) dan akibat (effects) dari masing-masing
permasalahan dilakukan dengan Metode Problem Tree Analysis sebagai berikut:

87

1. Penolakan SPM Substantif dan Formal

Dari hasil pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN periode semester I tahun 2020
s.d semester I tahun 2022 masih ditemukan adanya temuan berulang. Hal ini tergambar
pada masih ditemukannya penolakan SPM formal pada seluruh KPPN dan sementara
penolakan substantif hanya terdapat pada KPPN Kendari dan KPPN Baubau, pada KPPN
Raha dan KPPN Baubau tidak terdapat penolakan SPM substantif.
Data penolakan SPM Substantif maupun formal untuk kurun waktu semester I tahun 2020
s.d semester I tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Jumlah Penolakan Substantif dan Formal Semester I 2020 s.d. Semester I 2022)

Periode KPPN

Semester I Semester I Semester I ∑ SPM Diterima Kendari Baubau Kolaka Raha
Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020 Penolakan Formal 21.388 7.404 3.628 2.148
Penolakan Substantif 1.387
% Penolakan SPM 69 396 111 94
∑ SPM Diterima 6,81% 2
24.161 2 2 4,47%
5,38% 3,11% 2.651

9.547 4.570

Penolakan Formal 2.128 415 85 86

Penolakan Substantif 47 - - -

% Penolakan SPM 9,00% 4,35% 1,86% 3,24%
∑ SPM Diterima 24.139 9.529 4.956 2.706
Penolakan Formal 300
893 50 112

Penolakan Substantif 43 1 - 1
% Penolakan SPM 3,88% 3,16% 1,01% 4,18%

Sumber: OM SPAN (data diolah)

Berdasarkan grafik yang diolah dari tabel di atas dapat dilihat masih cukup tingginya
penolakan formal terutama pada KPPN Kendari dan KPPN Baubau, sedangkan untuk
penolakan substantif masih cukup tinggi pada KPPN Kendari.

2.500

2.000

1.500

1.000

500

- Penolakan Penolakan Penolakan Penolakan Penolakan
Substantif Formal Substantif Formal Substantif
Penolakan
Formal

KPPN Kendari KPPN BauBau KPPN Kolaka KPPN Raha
Grafik 4. 2 Penolakan Formal dan Substantif Semester 1 2020 s.d. Semester 1 2022 s.d. Semester II 2022

88

Dapat dilihat pada grafik di 10,00%
samping, walaupun tingkat 9,00%
penolakan formal pada KPPN 8,00%
Kendari cukup tinggi namun 7,00%
tingkat penolakan SPM Semester I 6,00%
tahun 2022 pada KPPN Kendari 5,00%
telah menurun jika dibandingkan 4,00%
dengan tingkat penolakan SPM 3,00%
semester I tahun 2021. Sebaliknya 2,00%
pada KPPN Baubau terdapat tren 1,00%
meningkat pada tingkat 0,00%
penolakan SPM dari semester I
tahun 2021 ke semester I tahun % Penolakan SPM % Penolakan SPM % Penolakan SPM
2022.
KPPN Kendari KPPN BauBau
KPPN Kolaka KPPN Raha

Grafik 4.3 Tingkat Penolakan SPM Semester I 2020
s.d. Semester II 2022

a. Penyebab/Causes
 Kesalahan SPM yang disebabkan kesalahan data supplier dan satker kurang disiplin
ketika menyampaikan perubahan supplier dengan tidak melampirkan surat
perubahan data supplier;
 Pemilik rekening tidak sama dengan data supplier, kesalahan operator dalam
memilih tipe supplier, Perubahan NPWP Bendahara Pengeluaran.
 Kurangnya monitoring yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas proses
pelaksanaan anggaran
 Penulisan uraian pada SPM tidak sesuai.

b. Akibat/Effects
 Progres penyerapan anggaran terhambat
 Penambahan volume kerja pada KPPN
 Efisiensi kerja berkurang.

2. Keterlambatan Pendaftaran Data Kontrak
Proses pendaftaran kontrak merupakan hal yang wajib dilakukan oleh satuan kerja,

sehingga pada saat pengajuan SPM yang sifatnya kontraktual tidak mengalami kendala
pada saat pengajuan SPM. Namun berdasarkan data hasil pembinaan periode semester I
Tahun 2020 s.d semester I tahun 2022, proses pendaftaran kontrak termasuk dalam
temuan yang berulang. KPPN Kendari menjadi KPPN dengan tingkat ketepatan waktu
terendah (persentase tingkat ketepatan waktu pendaftaran kontrak kurang dari 92%)
selama periode tersebut, jika dibandingkan dengan KPPN Baubau, KPPN Kolaka serta KPPN
Raha. Sementara KPPN Kolaka menjadi satu-satunya KPPN dengan tingkat akurasi

89

pendaftaran kontrak 100% dari periode semester I tahun 2020 s.d periode semester I tahun
2022.

Data pendaftaran kontrak selama periode tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:

Tabel 4.9 Jumlah data pendaftaran data kontrak semester I tahun 2020 s.d. semester I tahun 2022

Periode KPPN

Semester I Semester I Semester I ∑ Kontrak Diterima Kendari Baubau Kolaka Raha
Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020 Tepat Waktu 1.015 189 78 98
Terlambat > 5 HK 893 96
% Kontrak tepat waktu 122 189 78 2
∑ Kontrak Diterima - -
Tepat Waktu 87,98% 100% 97,96%
Terlambat > 5 HK 1.274 100% 67 89
% Kontrak tepat waktu 274
∑ Kontrak Diterima 1.161 89
Tepat Waktu 271 67
113 -
91,13% 3- 100%

587 98,91% 100% 53
498 103 46 53
99 46

Terlambat > 5 HK 89 4 - -
% Kontrak tepat waktu 84,84% 96,12% 100% 100%

Sumber: OM SPAN (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat penyampaian data kontrak dari
satuan kerja mitra kerja pada KPPN Raha dan KPPN Baubau selama periode semester I
tahun 2020 s.d periode semester I tahun 2022 selalu tepat waktu, sementara pada KPPN
Kendari, jumlah data kontrak yang tepat waktu sudah relatif lebih baik jika dibandingkan
pada periode semester I tahun 2020 dan semester I tahun 2021.

1.400 140
1.200 120

1.000 100
800 80
600 60
400 40

200 20

- -
Kendari
BauBau Kolaka Raha

KPPN

Semester I Tahun 2020 Tepat Waktu Semester I Tahun 2021 Tepat Waktu

Semester I Tahun 2022 Tepat Waktu Semester I Tahun 2020 Terlambat > 5 HK

Semester I Tahun 2021 Terlambat > 5 HK Semester I Tahun 2022 Terlambat > 5 HK

Grafik 4.4 Penyampaian Data Kontrak Semester I 2020 s.d. Semester II 2022

90

Bisa dilihat pada grafik di

105% samping bahwa tingkat
100%
ketepatan waktu penyampaian
95%
90% data kontrak pada KPPN Kolaka
85%
80% telah mencapai 100% dan
75%
tingkat ketepatan waktu

penyampaian data kontrak

pada KPPN Raha telah

mengalami peningkatan.

% Kontrak tepat % Kontrak tepat % Kontrak tepat Sedangkan untung tingkat
waktu waktu waktu
ketepatan waktu penyampaian
Semester I Tahun Semester I Tahun Semester I Tahun
2020 2021 2022 data kontrak pada KPPN

KPPN Kendari KPPN BauBau Kendari dan KPPN Baubau
KPPN Kolaka KPPN Raha
masih mengalami penurunan.

Grafik 4.5 Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Data
Kontrak Semester I 2020 s.d. Semester II 2022

a. Penyebab/Causes
 Pemahaman SDM Satker terkait pendaftaran kontrak masih rendah.
 Koordinasi antara pejabat perbendaharaan satker masih kurang.
 Kuasa Pengguna Anggaran tidak optimal melakukan monitoring atas kontrak yang
sudah ditandatangani apakah sudah didaftarkan atau belum.

b. Akibat/Effects
 Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran KPPN berpotensi turun
 Menurunnya tingkat ketepatan waktu penyampaian Data Kontrak non multiyears
 Progres penyerapan anggaran terhambat

91

4.E.2 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats)
Pengertian Analisis SWOT

Gambar 4.2 Ilustrasi SWOT Analysis

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk
mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan
ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah
yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats).
Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek
dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam
mencapai tujuan tersebut.

Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal
yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik
SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil
keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara
mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari
peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu
menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi
kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau
menciptakan sebuah ancaman baru.

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan melalui Problem Tree Analysis / Tree
Diagram, maka dengan analisa SWOT dapat digambarkan suatu perencanaan strategi
pemecahan permasalahan yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (strength),
kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu
organisasi pada KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Terdapat 2 (dua) faktor pokok yang akan mempengaruhi keempat komponen dasar pada
analisis SWOT yaitu:

92

93

94

95

BAB V

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.A Kesimpulan

Berdasarkan pembinaan dan supervisi KPPN pada periode semester I tahun 2022 dan
hasil analisis terhadap temuan pembinaan dan supervisi, dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut:
1. Penilaian kinerja KPPN pada periode semester I tahun 2022 mencapai rata-rata 9,51

dengan rincian sebagai berikut:
a. Peringkat pertama KPPN Kolaka dengan nilai 9,70
b. Peringkat kedua KPPN Raha dengan nilai 9,56
c. Peringkat ketiga KPPN Baubau dengan nilai 9,47
d. Peringkat keempat KPPN Kendari dengan nilai 9,32
2. Hasil analisis dengan metode USG matriks dan problem tree analysis diidentifikasi
permasalahan sebagai berikut:
a. Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran belum mencakup permasalahan yang sering

terjadi (retur SP2D);
b. Penilaian kompetensi PPK/PPSPM;
c. Realisasi digipay masih rendah;
d. Penolakan substantif dan formal;
e. Penyelesaian SP2D 1 jam;
f. Keterlambatan pendaftaran data kontrak
g. LPJ Bendahara terlambat dan saldo kas tunai bendahara melebihi 50 juta;
h. Penyelesaian retur SP2D;
i. Kegiatan sharing session terkait kondisi sosial dan perekonomian daerah belum

dilaksanakan;
j. Kegiatan sharing session terkait kepatuhan perpajakan dengan satuan kerja belum

dilaksanakan;
k. Belum terdapat tulisan pegawai terkait perekonomian daerah;
l. Kajian terhadap potensi PNBP lingkup wilayah kerja KPPN belum dilakukan’
m. Belum dilakukan reviu SOP;
n. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015; dan
o. Inovasi yang dimiliki belum dibuat dalam bentuk buku saku.
3. Dari hasil pembinaan dan supervisi yang telah dilakukan, permasalahan terkait
penolakan SPM substantif dan formal serta keterlambatan pendaftaran data kontrak
merupakan permasalahan yang berulang sehingga harus menjadi perhatian bagi KPPN
khususnya KPPN Kendari.

96

5.B Rekomendasi

Terhadap permasalahan atas pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi KPPN pada
periode Semester I tahun 2022 dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Kualitas Laporan RPA menggambarkan kondisi pelaksanaan anggaran pada KPPN

sehingga KPPN agar menuangkan permasalahan-permasalahan yang sering timbul
dalam proses pelaksanaan anggaran, untuk itu KPPN agar menugaskan pejabat
fungsional dan memaksimalkan Tim pemantau dan Evaluasi IKPA yang dibentuk
sehingga laporan yang disusun mampu menggambarkan kendala/permasalahan
pelaksanaan anggaran dan memberikan rekomendasi yang akurat bagi satuan kerja.
2. Untuk permasalahan terkait penilaian kompetensi PPK/PPSPM dimana masih terdapat
data peserta yang belum lengkap, KPPN agar :
a. Menginformasikan pelaksanaan penilaian kompetensi PPK/PPSPM;
b. Melakukan pendataan pejabat perbendaharaan khususnya PPK/PPSPM yang belum

memiliki sertifikat kompetensi;
c. Melakukan monitoring atas kelengkapan data peserta penilaian kompetensi

PPK/PPSPM pada Aplikasi SIMASPATEN secara berkala.
3. Terkait masih rendahnya realisasi Digipay dan Marketplace KPPN agar :

a. Melakukan evaluasi atas realisasi transaksi GUP Tunai dengan transaksi yang
mempergunakan Digipay dan Marketplace.

b. Tetap aktif untuk mendorong satuan kerja dalam penggunaan transaksi elektronik
c. Bekerjasama dengan pihak perbankan serta mendorong bank-bank BUMN untuk

memberikan edukasi terkait transaksi elektronik bagi pelaku UMKM yang terdaftar
sebagai vendor marketplace.
4. Untuk mengatasi permasalahan yang berulang yaitu penolakan SPM baik penolakan
substantif maupun penolakan formal, KPPN agar:
a. Melakukan bimbingan teknis terhadap satker-satker yang sering tertolak SPMnya
berdasarkan mapping satker-satker yang bermasalah dalam pelaksanaan anggaran.
b. Mengefektifkan pembinaan kepada satker dengan mempergunakan fasilitas secara
daring/online dalam hal pelaksanaan secara tatap muka belum memungkinkan.
c. Memaksimalkan Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (JF
PTPN) yang pada KPPN untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan APBN dan
memberikan bimbingan teknis kepada satker.
5. Untuk mengatasi keterlambatan penyampaian data kontrak, KPPN agar selalu
menginformasikan terkait batas waktu penyampaian data kontrak khususnya pada
awal tahun baik melalui surat kedinasan maupun social media.
6. Untuk inovasi yang sudah dimiliki KPPN agar :.
a. Terus melakukan monev terkait inovasi yang telah dibuat untuk memastikan
relevansinya dengan kebutuhan unit kerja;
b. Mengembangkan inovasi pelayanan sedemikian rupa sehingga memiliki kemajuan
yang signifikan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

97

c. Meningkatkan kualitas inovasi berkelanjutan yang mendukung pencapaian kinerja
utama Kanwil dan KPPN;

d. Menuangkan inovasi tersebut kedalam buku profil inovasi dan tetap melakukan
perbaikan, pengembangan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan
oleh pihak eksternal dalam hal ini Satker maupun pihak internal dalam hal ini
pegawai KPPN.

e. Menyampaikan inovasi unggulan untuk dilakukan replikasi kepada KPPN yang lain
sehingga berdampak dalam penilaian WBK.WWBM.

98

9999

100

101

102

103

104

110055

106

107

108

109

110

111

REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA LINGKUP KANWIL DJPb PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SEMETER I TAHUN 2022

Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi KPPN Semester I tahun 2022 yang telah dilakukan Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Nomor ST-
148/WPB.28/2022 tanggal 14 April 2022, ST-150/WPB.28/2022 tanggal 14 April 2022, ST-166/WPB.28/2022 tanggal
28 April 2022, dan ST-170/WPB.28/2022 tanggal 9 Mei 2022, dengan ini kami sampaikan Rekapitulasi Penilaian
Kinerja KPPN sebagai berikut:

Penilaian Kinerja serta Inovasi dan Prestasi KPPN

No KPPN Efektivitas Pengelolaan Representasi Pengelolaan Tata Inovasi Jumlah
dan Perbendaharaan Kementerian Perbendahara Kelola dan
Keuangan di Internal
Akuntabilitas Negara Lainnya/ Prestasi
Pelaksanaan Daerah Special
Mission
APBN

KPPN Tipe A1 Provinsi

1 KPPN Kendari 0,45 3,08 0,79 1,00 3,50 0,50 9,32
KPPN Tipe A2
0,45 3,08 0,94 1,00 3,50 0,50 9,47
1 KPPN Baubau 3,50 0,50 9,70
2 KPPN Kolaka 0,45 3,25 1,00 1,00 3,50 0,50 9,56
3 KPPN Raha
0,45 3,25 0,86 1,00 9,51

Jumlah Rata-Rata= Σtotal/ΣKPPN

Kendari. Juli 2022
Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Syaiful

112

REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA KPPN KENDARI

NILAI PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

No Keterangan Efektivitas Pengelolaan Representasi Pengelolaan Tata Inovasi Jumlah
dan Perbendaharaan Kementerian Perbendaharaan Kelola dan
Keuangan di Internal
Akuntabilitas Negara Lainnya/ Prestasi
Pelaksanaan Daerah Special Mission

APBN

1 Total Nilai 100 123 55 50 600 50 978
11 14 7 5 60 5 102
Bilangan Pembagi
9,09 8,79 7,86
2 *)Diisi sejumlah
komponen yang 5% 35% 10%
0,45 3,08 0,79
memenuhi kondisi KPPN

Rata-Rata Nilai 10,00 10,00 10,00 9,29
Pembinaan dan
Supervisi KPPN
3 *) Hasil Pembagian
antara "Total Nilai"
dengan "Bilangan
Pembagi"

Bobot Nilai 10% 35% 5% 100%
4 *) Ditentukan Kantor 1,00 3,50 0,50 9,32

Pusat DJPb

Nilai Akhir

REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA KPPN BAUBAU

NILAI PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

No Keterangan Efektivitas Pengelolaan Representasi Pengelolaan Tata Inovasi Jumlah
dan Perbendaharaan Kementerian Perbendaharaan Kelola dan
Keuangan di Internal
Akuntabilitas Negara Lainnya/ Prestasi
Pelaksanaan Daerah Special Mission

APBN

1 Total Nilai 100 123 75 40 600 50 988
11 14 8 4 60 5 102
Bilangan Pembagi
9,09 8,79
2 *)Diisi sejumlah
komponen yang 5% 35%
3,08
memenuhi kondisi KPPN 0,45

Rata-Rata Nilai 9,38 10,00 10,00 10,00 9,54
Pembinaan dan
Supervisi KPPN
3 *) Hasil Pembagian
antara "Total Nilai"
dengan "Bilangan
Pembagi"

Bobot Nilai 10% 10% 35% 5% 100%
4 *) Ditentukan Kantor 0,94 1,00 3,50 0,50 9,47

Pusat DJPb

Nilai Akhir

113

REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA KPPN KOLAKA

NILAI PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

No Keterangan Efektivitas Pengelolaan Representasi Pengelolaan Tata Inovasi Jumlah
dan Perbendaharaan Kementerian Perbendaharaan Kelola dan
Keuangan di Internal
Akuntabilitas Negara Lainnya/ Prestasi
Pelaksanaan Daerah Special Mission

APBN

1 Total Nilai 100 130 70 40 600 50 990
11 14 7 4 60 5 101
Bilangan Pembagi
9,09
2 *)Diisi sejumlah
komponen yang 5%
0,45
memenuhi kondisi KPPN

Rata-Rata Nilai 9,29 10,00 10,00 10,00 10,00 9,73
Pembinaan dan
Supervisi KPPN
3 *) Hasil Pembagian
antara "Total Nilai"
dengan "Bilangan
Pembagi"

Bobot Nilai 35% 10% 10% 35% 5% 100%
4 *) Ditentukan Kantor 3,25 1,00 1,00 3,50 0,50 9,70

Pusat DJPb

Nilai Akhir

REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA KPPN RAHA

NILAI PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

No Keterangan Efektivitas Pengelolaan Representasi Pengelolaan Tata Inovasi Jumlah
dan Perbendaharaan Kementerian Perbendaharaan Kelola dan
Keuangan di Internal
Akuntabilitas Negara Lainnya/ Prestasi
Pelaksanaan Daerah Special Mission

APBN

1 Total Nilai 100 130 60 40 600 50 980
11 14 7 4 60 5 101
Bilangan Pembagi
9,09 9,29
2 *)Diisi sejumlah
komponen yang 5% 35%
0,45 3,25
memenuhi kondisi KPPN

Rata-Rata Nilai 8,57 10,00 10,00 10,00 9,49
Pembinaan dan
Supervisi KPPN
3 *) Hasil Pembagian
antara "Total Nilai"
dengan "Bilangan
Pembagi"

Bobot Nilai 10% 10% 35% 5% 100%
4 *) Ditentukan Kantor 0,86 1,00 3,50 0,50 9,56

Pusat DJPb

Nilai Akhir

114

1. KERTAS KERJA PENILAIAN EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN APBN

No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Baubau KPPN Kolaka KPPN Raha
Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket

Evaluasi Belanja Negara di Daerah oleh KPPN 10 10

Laporan RPA tingkat KPPN menggambarkan: 10 10

1 Kesiapan - Ada/dilakukan dengan 10 10 10 10
implementasi deskripsi/dokumentasi yang 10 10
10 10 10 10
rencana kegiatan lengkap, nilai 10 10 10
10 10 10 10
satker dari sisi - Ada/dilakukan namun tidak 10 10
keuangan dan non- didukung dengan 10 10

keuangan deskripsi/dokumentasi

lengkap, nilai 5
- Tidak ada/tidak dilakukan,

nilai 0

2 Perkembangan - Ada/dilakukan dengan
penyerapan deskripsi/dokumentasi yang

anggaran tingkat lengkap, nilai 10

satker per kegiatan - Ada/dilakukan namun tidak
dan jenis belanja didukung dengan

deskripsi/dokumentasi

lengkap, nilai 5
- Tidak ada/tidak dilakukan,

nilai 0

3 Tingkat capaian - Ada/dilakukan dengan

output satker deskripsi/dokumentasi yang
lengkap, nilai 10

- Ada/dilakukan namun tidak

didukung dengan
deskripsi/dokumentasi

lengkap, nilai 5

- Tidak ada/tidak dilakukan,
nilai 0

4 Kondisi - Ada/dilakukan dengan

pengelolaan deskripsi/dokumentasi yang

keuangan belanja lengkap, nilai 10
satker yang diukur - Ada/dilakukan namun tidak

dengan IKPA didukung dengan

deskripsi/dokumentasi
lengkap, nilai 5

- Tidak ada/tidak dilakukan,

nilai 0

5 Identifikasi - Ada/dilakukan dengan

masalah deskripsi/dokumentasi yang

pelaksanaan lengkap, nilai 10
anggaran di satker - Ada/dilakukan namun tidak

didukung dengan

deskripsi/dokumentasi

lengkap, nilai 5
- Tidak ada/tidak dilakukan,

nilai 0

6 Solusi, - Ada/dilakukan dengan
rekomendasi dan deskripsi/dokumentasi yang

tindak lanjut lengkap, nilai 10

terkait masalah - Ada/dilakukan namun tidak
pelaksanaan didukung dengan

anggaran di satker deskripsi/dokumentasi

lengkap, nilai 5
- Tidak ada/tidak dilakukan,

nilai 0

115

7 KPPN memiliki - Daftar contact person lengkap 10 10 10 10
contact person sesuai kondisi di wilayah kerja N/A N/A N/A N/A
10 10 10 10
unit/lembaga KPPN, nilai 10 10 10 10 10
10 10 10 10
penyedia data - Daftar contact person tidak 100 100 100 100
terkait penyusunan lengkap, nilai 0

RPA, SR, KFR

Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh satker

8 Laporan bulanan - Ada/dilakukan dengan

TMR KPPN dalam 1 deskripsi/dokumentasi yang
semester lengkap, nilai 10

- Ada/dilakukan namun tidak

didukung dengan
deskripsi/dokumentasi

lengkap, nilai 5

- Tidak ada/tidak dilakukan,
nilai 0

9 Publikasi kegiatan - Ada/dilakukan dengan

pelatihan/ bimtek/ deskripsi/dokumentasi yang

sosialisasi/ lengkap, nilai 10
workshop kepada - Ada/dilakukan namun tidak

Bendahara di didukung dengan

dalam akun social deskripsi/dokumentasi
media/ website lengkap, nilai 5

resmi KPPN selama - Tidak ada/tidak dilakukan,

1 tahun terakhir nilai 0

10 Rencana Kerja dan - Ada/dilakukan dengan
Evaluasi dari Tim deskripsi/dokumentasi yang
Pemantau dan lengkap, nilai 10
Evaluasi IKPA - Ada/dilakukan namun tidak
tingkat KPPN, didukung dengan
untuk semester deskripsi/dokumentasi
sebelumnya lengkap, nilai 5
- Tidak ada/tidak dilakukan,
11 Pelaksanaan nilai 0
simplifikasi
pelaksanaan - Trend realisasi penggunaan
anggaran (prinsip KKP oleh satker, tetap atau
cashless) meningkat, nilai 10
- Trend realisasi penggunaan
JUMLAH NILAI KKP oleh satker menurun, nilai
0

No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha
Nilai Ket
Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket
10
Menjaga Likuiditas Keuangan di Daerah

1 Akurasi RPD harian Berdasarkan tingkat 10 10 10
Satker deviasi RPD dari aplikasi

OM SPAN pada Modul

Renkas, apabila:
- nilai deviasi antara 0

s.d. 1,99%, nilai 10

- nilai deviasi antara 2%
s.d. 5%, nilai 5

- nilai deviasi lebih dari

5%, nilai 0

Penatausahaan Pengeluaran Negara

116

2 Jumlah penolakan - tidak ditemukan 5 5 10 10
substantif atas SPM penolakan substantif, 10 10 10 10
dalam satu periode nilai 10
pembinaan - ditemukan penolakan 10 10 10 10
substantif sampai 8 8 10 10
dengan 2%, nilai 5
- ditemukan penolakan
substantif lebih dari 2%,
nilai 0

3 Prosedur penerbitan Berdasarkan 10 (sepuluh)
SP2D (prosedur uji sampling pelaksanaan
minimal yang diuji, SOP penerbitan SP2D,
terlampir) apabila:
- tidak ditemukan
4 Akurasi penyaluran ketidaksesuaian prosedur
dana SP2D SOP penerbitan SP2D,
nilai 10
5 Tingkat ketepatan - ditemukan
waktu penyampaian ketidaksesuaian prosedur
Data Kontrak non- SOP penerbitan SP2D
multiyears pada maksimal 1 langkah
Menu Monitoring prosedur (harus ada
Kontrak (Modul pertimbangan KPPN
Komitmen) OM SPAN kenapa ketidaksesuaian
itu terjadi), nilai 5
- ditemukan
ketidaksesuaian prosedur
SOP penerbitan SP2D
lebih dari 1 langkah
prosedur, nilai 0

Berdasarkan Aplikasi OM
SPAN pada Modul Bank
Menu Monitoring SP2D —
Bank dan Monitoring
SP2D — Retur, dihitung
hasil nilai dari formula:
(ΣPenerima SP2D —
Jumlah Penerima SP2D
yang diretur) / ΣPenerima
SP2D
setiap bulan dalam 1
semester, apabila:
- terdapat trend
penurunan hingga angka
0, nilai 10
- terdapat trend
tetap/fluktuatif, nilai 5
- terjadi trend
peningkatan, nilai 0

- tepat waktu s.d. 5 hari
kerja sejak tanggal
kontrak, nilai 10
- terlambat antara 5-9
hari kerja sejak sejak
tanggal kontrak, nilai 5
- terlambat lebih dari 10
hari kerja sejak tanggal
kontrak, nilai 0

Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

6 Tingkat ketepatan - update dilakukan lebih 10 117
waktu updating data dari 5 hari sejak tanggal 10
perubahan rekening surat pemberitahuan 10 10 10 10
di aplikasi SPRINT dari satker, nilai 0 10 10 10
oleh KPPN - update dilakukan 1-4
hari sejak 10 10 10
7 Ketepatan waktu tanggal surat
penyampaian pemberitahuan dari
rekapitulasi daftar satker, nilai 5
Saldo Rekening - update dilakukan
sesuai tanggal surat
8 Tindak lanjut atas pemberitahuan dari
kesalahan data satker, nilai 10
penerimaan negara
yang tercatat pada - Penyampaian Daftar
Modul Penerimaan Saldo Rekening ke
OM SPAN Kanwil selalu maksimal
tanggal 15, nilai 10
- Terdapat
keterlambatan
penyampaian Daftar
Saldo Rekening ke
Kanwil (melewati
tanggal 15) sebanyak 1
hingga 2 kali dalam satu
semester, nilai 5
- Penyampaian Daftar
Saldo
Rekening ke Kanwil
melewati tanggal 15
hingga lebih dari 3 kali
dalam satu semester ,
nilai 0

Berdasarkan monitoring
Modul Penerimaan pa da
OM SPAN, diperoleh
informasi kesalahan
data (a.I. salah
satker/akun, salah
nominal, salah potong).
- Melakukan konfirmasi
kepada KPPN terkait
tindak lanjut atas
kesalahan data
tersebut.apabila ada
tindak lanjut atas
kesalahan data (misal
surat pemberitahuan ke
satker), dan ada
dokumen pembuktian/
pendukung yang jelas,
nilai 10
- apabila ada tindak
lanjut, namun tidak
ditemukan dokumen
pembuktian/pendukung,
nilai 5
- tidak ada keterangan
dari KPPN yang mampu
menunjukkan upaya
perbaikan, nilai 0

118

9 Tingkat penyelesaian Berdasarkan data 10 10 10 10
retur SP2D aplikasi OM SPAN pada 10 10 10 10
Modul Bank — 10 10 10 10
10 Kepatuhan Bank Monitoring Retur SP2D,
Persepsi dilakukan penghitungan
formula sbb:
Verifikasi dan Akuntansi ΣRetur diproses lebih
11 Pelaksanaan dari 1 bulan x 100% /
ΣRekening Retur SP2D
rekonsiliasi internal apabila dari hasil
penghitungan tersebut:
- menghasilkan angka
kurang dari/sama
dengan 3%, nilai 10
- menghasilkan angka
antara 3% s.d. 5%, nilai 5
- menghasilkan angka
lebih dari 5%, nilai 0
- KPPN melakukan uji
petik kepatuhan Bank
Persepsi dalam satu
semester terakhir, dan
terdapat BA uji petik,
nilai 10
- KPPN melakukan uji
petik kepatuhan Bank
Persepsi dalam satu
semester terakhir,
namun tidak terdapat BA
uji petik, nilai 5
- KPPN tidak melakukan
uji petik kepatuhan ke
Bank Persepsi, nilai 0

Berdasarkan sampling
dokumen rekonsiliasi
selama 30 hari kerja
berurutan:
- Rekonsiliasi internal
tidak dilakukan setiap
hari, dan rekapitulasi
mingguan tidak
teradministrasi dengan
baik, nilai 0
- Rekonsiliasi internal
dilakukan setiap hari
dan rekapitulasi
mingguan dilakukan,
namun tidak
teradministrasi dengan
baik, nilai 5
- Rekonsiliasi internal
dilakukan setiap hari
dan rekapitulasi
mingguan dilakukan
serta seluruhnya
teradministrasi dengan
baik, nilai 10

12 Pelaksanaan Berdasarkan sampling N/A 119
rekonsiliasi UAKPA pelaksanaan rekonsiliasi 10
UAKPA 1 bulan: N/A N/A N/A
13 Tindak lanjut - pelaksanaan 10 10 10 10
pengenaan sanksi rekonsiliasi melewati 123
kepada satker tanggal 14, nilai 0 10 10 10
- pelaksanaan 123 130 130
rekonsiliasi tepat waktu,
nilai 10

- Trend data jumlah
pengenaan sanksi
kepada satker menurun
atau tidak ada satker
yang mendapat sanksi
dalam satu semester,
nilai 10
- Trend data jumlah
pengenaan sanksi
kepada satker tetap atau
meningkat dalam satu
semester, nilai 0

14 Nilai kualitas (Bila terdapat pengenaan
Laporan Keuangan SP2S):
UAKBUN Daerah - terdapat dokumentasi
pembinaan ke satker ybs
pasca tanggal SP2S, nilai
10
- tidak terdapat
pembinaan ke satker ybs
pasca tanggal SP2S, nilai
0

Nilai LK UAKBUN Daerah
lebih dari/sama dengan
93, nilai 10
- Nilai LK UAKBUN
Daerah antara 85-92,
nilai 5
- Nilai LK UAKBUN
Daerah dibawah/sama
dengan 85, nilai 0

JUMLAH NILAI

120

3. KERTAS KERJA PENILAIAN REPRESENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH

No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha
Nilai Ket
Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket
10
Ruang Diskusi Perspektif Baru Perbendaharaan
5
1 lnisiasi kegiatan - KPPN melaksanakan 10 10 10
diskusi lintas FGD/sharing 10 10
lembaga dengan session/seminar tema 10
tema perbendaharaan,
perbendaharaan, keuangan negara,
keuangan negara, perekonomian daerah,
perekonomian dengan melibatkan
daerah sedikitnya 3
lembaga/instansi
2 Inisiasi kegiatan pemerintah minimal 1
diskusi lingkup kali dalam semester
internal dengan bersangkutan dan
tema didokumentasikan, nilai
perbendaharaan, 10
keuangan negara, - KPPN menjalin
perekonomian komunikasi/diskusi
daerah tema perbendaharaan,
keuangan negara,
perekonomian daerah,
kepada sedikitnya 1
lembaga/instansi
pemerintah minimal 1
kali dalam semester
bersangkutan dan
didokumentasikan, nilai
5
- KPPN tidak
melaksanakan
FGD/sharing
session/seminar tema
perbendaharaan,
keuangan negara,
perekonomian daerah
dalam semester
bersangkutan, nilai 0

- KPPN melaksanakan
FGD/sharing
session/seminar tema
perbendaharaan,
keuangan negara,
perekonomian
daerah,dengan
melibatkan seluruh
pegawai KPPN minimal 1
kali dalam semester
bersangkutan dan
didokumentasikan, nilai
10
- KPPN tidak
melaksanakan
FGD/sharing
session/lingkup internal
bertema
perbendaharaan,
keuangan negara,
perekonomian daerah
dalam semester
bersangkutan, nilai 0

3 Karya tulis pegawai - Karya tulis pegawai 5 121
bertema bertema 10
5 10 5
perbendaharaan/ perbendaharaan/keuang
10 10 10
keuangan an
negara/perekonomia negara/perekonomian

n daerah di dalam daerah dimuat di media

liputan media massa yang mudah
massa diakses di lingkup

*) Substansi karya nasional, nilai 10

tulis tetap harus - Karya tulis pegawai
berpegang pada bertema

Kode Etik dan Kode perbendaharaan/keuang

Perilaku pegawai an
Kementerian negara/perekonomian

Keuangan, serta daerah dimuat di media

tunduk pada massa yang hanya
ketentuan diakses di lingkup

Keterbukaan regional, nilai 5

Informasi Publik - Tidak terdapat karya
tulis pegawai bertema

perbendaharaan/keuang

an

negara/perekonomian
daerah yang dimuat di

media massa, nilai 0

Penyaluran Dana Transfer ke Daerah

4 Penyaluran DAK Fisik Membandingkan data

dan Dana Desa realisasi DAK Fisik dan
Dana Desa pada OM

SPAN, dengan ketentuan

di setiap tahapan.
- apabila % realisasi

sesuai ketentuan,

dengan deviasi s.d. 10%,
nilai 10

- apabila % realisasi

mendekati ketentuan,
dengan deviasi 10%

s.d. 20%, nilai 5

- apabila deviasi
realisasi dengan

ketentuan lebih dari

20%, nilai 0

122

5 Penyampaian - KPPN selalu 10 10 10 10
laporan DAK Fisik menyampaikan laporan 10 10 10
dan Dana Desa penyaluran dan realisasi
DAK Fisik/Dana Desa
secara tepat waktu
sesuai instruksi terbaru
dari Kantor Pusat dalam
1 (satu) semester, nilai
10
- KPPN terlambat
menyampaikan laporan
bulanan penyaluran dan
realisasi DAK Fisik/Dana
Desa dari KPPN dalam 1
(satu) semester
maksimal 1 kali, nilai 5
- KPPN terlambat
menyampaikan laporan
bulanan penyaluran dan
realisasi DAK Fisik/Dana
Desa dari KPPN dalam 1
(satu) semester lebih
dari 1 kali, nilai 0

Peran dalam Peningkatan Penerimaan Negara di daerah

6 Fasilitasi/inisiasi - KPPN menginisiasi 10
kegiatan pembinaan kegiatan sharing

kepatuhan pajak session kepatuhan

kepada bendahara perpajakan dengan
satker satker (dapat

melibatkan instansi

pajak), dan
didokumentasikan

dengan yang jelas, nilai

10
- KPPN menyertakan

tema kepatuhan

perpajakan dalam
sharing session

pelaksanaan anggaran

dengan satker, dan
terdapat dokumentasi

yang jelas, nilai 5

- Tidak terdapat
kegiatan sharing

session kepatuhan

perpajakan dengan
satker atau tidak ada

dokumentasi tentang

kegiatan tersebut, nilai 0

7 Kajian/analisis - KPPN menyusun 0 123
potensi PNBP di kajian/analisis terkait N/A
10 10 10
daerah potensi PNBP di
10 N/A N/A
regionalnya dalam
semester berkenaan,

nilai 10

- KPPN mampu
memetakan potensi

PNBP di regionalnya

namun tidak menyusun
kajìan/analisis tertulis,

nilai 5

- KPPN tidak
memetakan dan tidak

menyusun

kajian/analisis terkait
potensi PNBP di

regionalnya dalam

semester berkenaan,
nilai 0

Penyediaan Layanan Bersama (co-location)

8 Fasilitasi layanan - Terdapat layanan co-
bersama untuk location yang berjalan
produk layanan aktif serta terdapat
sesama unit kerja publikasi tentang co-
Kementerian location di akun media
Keuangan/unit sosial/website/banner/l
pemerintah lainnya. eaflet KPPN, nilai 10
*)Objek tugas ini - Terdapat layanan co-
tergantung kondisi location namun tidak
KPPN, jika di KPPN berjalan optimal (misal,
ybs tidak tidak ada jadwal
memungkinkan pasti),walaupun
diterapkan co- terdapat publikasi di
location maka akun media
subkomponen ini sosial/website/banner/l
dianggap N/A eaflet KPPN, nilai 5
(dikeluarkan dari - Tidak ada layanan dan
perhitungan rata- publikasi tentang co-
rata) loca tion di akun media
sosial/website/banner/l
eaflet KPPN, nilai 0

Peran dalam akuntabilitas pelaksanaan registrasi hibah

124

9 Jumlah Berdasarkan 3 (tiga) uji N/A N/A N/A N/A
temuan/ketid sampling pelaksanaan 55 75 70 60

aksesuaian SOP Penerbitan MPHL-

prosedur BJS, apabila:
pelaksanaan - Tidak ditemukan

SOP ketidaksesuaian

penerbitan prosedur SOP penerbitan
MPHL-BJS MPHL-BJS, nilai 10

*) Objek tugas - Ditemukan

ini tergantung ketidaksesuaian
kondisi KPPN, prosedur SOP penerbitan

jika di KPPN MPHL-BJS s.d. 5

ybs tidak prosedur, nilai 5
menerbitkan - Ditemukan

MPHL-BJS ketidaksesuaian

maka prosedur SOP penerbitan
subkomponen MPHL-BJS lebih dari 5

ini dianggap langkah prosedur, nilai 0

N/A
(dikeluarkan

dari

perhitungan

rata- rata)

JUMLAH NILAI

4. KERTAS KERJA PENILAIAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN LAINNYA/SPECIAL MISSION

No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha
Nilai Ket
Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket
N/A
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

1 Peningkatan Kanwil melakukan 10 N/A N/A
kapasitas SDM satker sosialisasi dan tanya

BLU/BLUD di wilayah jawab, paling sedikit

kerja KPPN tentang Frequently
*)Objek tugas ini Asked Questions

tergantung kondisi pengelolaan keuangan

KPPN, jika di KPPN BLU, kepada KPPN
ybs tidak memiliki dalam semester

satker BLU maka sub berkenaan,dan

komponen ini mendokumentasikan
dianggap N/A pembinaan tersebut ke

(dikeluarkan dari dalam Form Hasil

perhitungan rata- Pembinaan (dalam
rata) bentuk

konsultasi/fasilitasi).

*)Form Hasil
Pembinaan

(konsultasi/fasilitasi)

akan menjadi bahan
penilaian Kantor Pusat

2 Pengesahan Berdasarkan 3 (tiga) uji 10 125
Penggunaan dana sampling pelaksanaan
10 10 10 10
satker BLU SOP penerbitan SP2B, 10
10 10 10 10
*)Objek tugas ini apabila: 10 10 10
tergantung kondisi - Tidak ditemukan 10 10 10
40 40 40
KPPN, jika di KPPN ketidaksesuaian

ybs tidak memiliki prosedur SOP
satker BLU maka penerbitan SP2B, nilai

subkomponen ini 10

dianggap N/A - Ditemukan
(dikeluarkan dari ketidaksesuaian

perhitungan rata- prosedur SOP

rata) penerbitan SP2B
s.d. 5 prosedur, nilai 5

- Ditemukan

ketidaksesuaian
prosedur SOP

penerbitan SP2B lebih

dari 5 langkah
prosedur, nilai 0

Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program

3 Legalitas operator - KPPN telah
Sistem Informasi menetapkan SK
Monitorîng dan Pengguna Sistem
Evaluasi penyaluran |informasi Monitoring
dan pembiayaan dan Evaluasi (untuk
penyaluran dan
4 Ketepatan data pembiayaan UMi), nilai
debitur UMi 10
- KPPN belum
menetapkan SK
Pengguna Sistem
Informasi Monitoring
dan Evaluasi (untuk

- Hasil re-check atas
sampling 5 (lima) data
telah sesuai dan
lengkap antara
dokumen penyalur
dengan data dalam
SIKP-UMi, nilai 10
- Hasil re-check atas
sampling 5 (lima) data
ditemukan
ketidaksesuaian antara
dokumen penyalur
dengan data dalam
SIKP-UMi, nilai 0

5 Ketepatan Waktu - KPPN menyampaikan
Pelaporan Monitoring Laporan Monitoring dan

dan Evaluasi Evaluasi Penyaluran

Pembiayaan Ultra Mikro
paling lambat 10 hari

kerja setelah semester

berakhir, nilai 10
- KPPN menyampaikan

Laporan Monitoring dan

Evaluasi Penyaluran
Pembiayaan Ultra Mikro

melebihi 10 hari kerja

setelah semester
berakhir, nilai 0

JUMLAH NILAI 50

126

5. KERTAS KERJA PENILAIAN TATA KELOLA INTERNAL

No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha

Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket

Kinerja Organisasi - KPPN telah melakukan
1 Perhitungan NKO perhitungan NKO dengan tepat,
nilai 10,
-Terdapat kesalahan KPPN 10 10 10 10
dalam perhitungan NKO, nilai 0

2 Penandatangan - Seluruh pegawai KPPN telah
Kontrak Kinerja menandatangani Kontrak
Kinerja tepat waktu, nilai 10
-Ditemukan keterlambatan 10 10 10 10
penandatanganan kontrak
kinerja, nilai 0

3 Penyampaian - KPPN menyampaian Laporan 10 10 10 10
Laporan Capaian Kinerja Triwulanan secara tepat 10
Kinerja waktu, nilai 10
- Terdapat keterlambatan
4 Evaluasi capaian dalam penyampaian Laporan
kinerja organisasi Capaian Kinerja Triwulanan,
nilai 0
10 10 10
- KPPN telah melakukan
evaluasi capaian kinerja
internal secara bulanan dan
menyusun
dokumentasi/laporan, nilai 10
- KPPN tidak secara rutin
melakukan evaluasi capaian
kinerja internal bulanan atau
melakukan namun tidak
ditemukan
dokumentasi/laporan hasil
evaluasi, nilai 5
- KPPN tidak melakukan
evaluasi capaian kinerja
internal, nilai 0

5 Kepatuhan terhadap 127
standar Operasional
Prosedur (SOP) 10

Berdasarkan uji sampling 10 10 10 10
pelaksanaan 3 SOP (selain 10 10 10
penerbitan SP2D) di masing-
masing seksi, apabila:
- tidak ditemukan
ketidaksesuaian prosedur SOP ,
nilai 10
- langkah prosedur maksimal 1
langkah prosedur (harus ada
pertimbangan KPPN kenapa
ketidaksesuaian itu terjadi),
nilai 5
- ditemukan ketidaksesuaian
prosedur SOP penerbitan SP2D
lebih dari 1 langkah prosedur,
nilai 0

6 Pemahaman *) SOP yang tidak dapat
pegawai akan dijalankan prosedurnya karena
prosedur SOP pertimbangan yuridis
(perubahan regulasi), menjadi
catatan Kanwil untuk
dilaporkan ke Kantor Pusat, dan
dikeluarkan dari uji sampling.

Berdasarkan interviu secara
random kepada pegawai di tiap
seksi, apabila:
- Seluruh pegawai (yang
menjadi sample) paham akan
prosedur SOP di seksinya, nilai
10
- Ditemukan pegawai (yang
menjadi sample) tidak paham,
akan prosedur SOP di seksinya
atau seluruh pegawai sample
hanya memahami sebagian
prosedur SOP di seksinya, nilai
5
- Seluruh pegawai (yang
menjadi sample) tidak
memahami langkah prosedur
SOP di seksinya, nilai 0

128

7 Internalisasi - KPPN pada semester
dan/atau evaluasi berkenaan, telah
mandiri penerapan melaksanakan internalisasi
SOP oleh KPPN dan/atau evaluasi mandiri atas
penerapan SOP dan
didokumentasikan, nilai 10 10 10 10 10
- KPPN pada semester
berkenaan, telah
melaksanakan internalisasi
dan/atau evaluasi mandiri atas
penerapan SOP namun tidak
ditemukan dokumentasi yang
jelas, nilai 5
- KPPN pada semester
berkenaan, tidak
melaksanakan internalisasi
dan/atau evaluasi mandiri atas
penerapan SOP, nilai 0

8 Penyusunan - KPPN telah menyusun 10 10 10 10

Dokumen Induk Dokumen lnduk (Pedoman
Sistem Manajemen Mutu, Konteks Organisasi,

Mutu ISO 90001-2015 Kebijakan Mutu) sesuai

ketentuan dan kondisi terkini,
nilai 10

- KPPN menyusun Dokumen

Induk namun terdapat
ketidaksesuaian dengan

ketentuan dan/atau dengan

kondisi terkini, nilai 5
- Tidak ditemukan

dokumentasi atas Dokumen

lnduk di KPPN, nilai 0

9 Update Catatan - Seluruh Catatan Mutu dan 10 10 10 10
Mutu/ Arsip ceklist monitoring kantor ter- 10
update dengan kondisi terkini,
nilai 10
- > 75% Catatan Mutu dan
ceklist kantor ter-update
dengan kondisi terkini, nilai 5
- ≤ 75% Catatan Mutu dan
ceklist kantor yang ter-update,
nilai 0

10 Pelaksanaan Rapat - KPPN dapat melaksanakan 10 10 10
Tinjauan RTM setiap semester, nilai 10
Manajemen - KPPN melaksanakan RTM
setahun sekali, nilai 5
- KPPN tidak melaksanakan
RTM, nilai 0

Manajemen SDM

1 Pola Mutasi Internal - KPPN telah melakukan mutasi 10 10 10 129
internal sesuai dengan 10 10
kompetensi pegawai, nilai 10 10
- KPPN telah melakukan mutasi 10 10 10
internal tidak sesuai dengan
kompetensi pegawai, nilai 0 10 10
10
2 Pengembangan - Pengembangan kompetensi 10 10

Kompetensi Pegawai pegawai (capacity
building/transfer knowledge)

dilakukan secara berkala setiap

bulan, nilai 10
- Pengembangan kompetensi

pegawai (capacity

building/transfer knowledge)
dilakukan secara berkala

namun tidak setiap bulan, nilai

5
- Tidak dilakukan

Pengembangan kompetensi

pegawai selama semester yang
bersangkutan, nilai 0

3 Keikutsertaan - Terdapat kesempatan/hak 10

pegawai dalam yang sama bagi pegawai dalam
program pendidikan mengikuti program

dan pembelajaran pembelajaran/program

beasiswa maupun
pengembangan kompetensi

lainnya, nilai 10

- Kesempatan mengikuti
program pendidikan dan

pembelajaran hanya pada

pegawai tertentu, nilai 0

4 Hasil Capaian - Hasil capaian kinerja individu 10
Kinerja Individu menjadi (salah satu) dasar
pemberian reward pegawai, nilai
10
- Hasil capaian kinerja individu
tidak menjadi dasar pemberian
reward pegawai, nilai 0

130 - Pada saat pembinaan, User 10 10 10 10
SPAN dipegang oleh yang 10 10 10
5 User SPAN bersangkutan sesuai Surat 10 10 10
Penunjukan oleh Kepala KPPN
atau BA penggunaan Usel SPAN,
nilai 10
- Pada saat pembinaan, User
SPAN dipegang bukan oleh
yang bersangkutan dan tidak
ada BA penggunaan user SPAN,
nilai 0

6 Ketepatan - Dokumen terkait kebutuhan 10
penyampaian kepegawaian selalu
laporan disampaikan tepat waktu
dalam semester terakhir, nilai
10
- Tingkat ketepatan waktu
penyampaian dokumen terkait
kebutuhan kepegawaian dalam
semester terakhir antara 0 -
30%, nilai 5
- Tingkat ketepatan waktu
penyampaian dokumen terkait
kebutuhan kepegawaian dalam
semester terakhir > 30%, nilai 0

7 Administrasi dan - Berdasarkan sampling 10
Layanan SDM penyelesaian layanan dan
administrasi kepegawaian
(cuti, karpeg/karis/karsu,
kenaikan pangkat), tidak
ditemukan kesalahan prosedur
dalam layanan SDM, nilai 10
- Berdasarkan sampling
penyelesaian layanan dan
administrasi kepegawaian
(cuti, karpeg/karis/karsu,
kenaikan pangkat), ditemukan
kesalahan prosedur dalam
layanan SDM antara 0 30% nilai
5
- Berdasarkan sampling
penyelesaian layanan dan
administrasi kepegawaian
(cuti, karpeg/karis/karsu,
kenaikan pangkat dst),
ditemukan kesalahan prosedur
> 30%, nilai 0

8 Kelengkapan - Tingkat kelengkapan 10 10 10 131
dokumen dalam dokumen dalam 10 dosir dan
dosir pegawai aplikasi kepegawaian yang 10 10 10
menjadi sampling, 80% telah 10 10
diisi lengkap, nilai 10 10 10 10
- Tingkat kelengkapan 10
dokumen dalam 10 dosir dan 10
aplikasi kepegawaian yang
menjadi sampling, antara 50 -
80% telah diisi lengkap, nilai 5
- Tingkat kelengkapan
dokumen dalam 10 dosir dan
aplikasi kepegawaian yang
menjadi sampling, < 50% telah
diisi lengkap, nilai 0

Manajemen Keuangan - Penyusunan RKA K/L telah 10
1 Kesesuaian RKA/KL sesuai rencana kerja KPPN, 10
nilai 10 10
2 Update Rencana - Penyusunan RKA K/L tidak
Kegiatan sesuai dengan rencana kerja
KPPN, nilai 0

- Rencana kegiatan telah
disusun dan terupdate, nilai 10
- Rencana kegiatan telah
disusun namun tidak
terupdate, nilai 5
- Tidak disusun/ditemukan
Rencana Kegiatan, nilai 0

3 Pengelolaan Gaji dan Berdasarkan sampling daftar
Tunjangan Pegawai lembur dalam satu bulan:
- Kesesuaian SPTPL dan daftar
hadir kerja lembur mencapai
100%, nilai 10
- Kesesuaian SPTPL dan daftar
hadir kerja lembur > 75%, nilai 5
- Kesesuaian SPTPL dan daftar
hadir kerja lembur < 75%, nilai 0

132 Berdasarkan sampling 10 10 10 10
Triwulan,
4 RPD - 100% Rencana penarikan dana
berikut pemutakhirannya telah
disampaikan ke KPPN, nilai 10
- 75% Rencana penarikan dana
berikut pemutakhirannya
disampaikan ke KPPN, nilai 5
- ≤ 75% Rencana penarikan
dana berikut pemutakhirannya
disampaikan ke KPPN, nilai 0

5 Penyampaian Berdasarkan penyelesaian 10 10 10 10
tagihan pekerjaan dalam 1 semester,
- 100% Penyedia barang/jasa
segera menyampaikan tagihan
setelah dilakukan penyelesaian
pekerjaan (5 hari kerja setelah
timbulnya hak tagih), nilai 10
- 75% Penyedia barang/jasa
segera menyampaikan tagihan
setelah dilakukan penyelesaian
pekerjaan (5 hari kerja setelah
timbulnya hak tagih), nilai 5
-≤ 75% Penyedia barang/jasa
segera menyampaikan tagihan
setelah dilakukan penyelesaian
pekerjaan (5 hari kerja setelah
timbulnya hak tagih), nilai 0

6 Kesesuaian SPP, Berdasarkan sampling 1 bulan, 10 10 10 10
SPM, Dokumen - 100% dokumen SPP, SPM dan
Pendukung dengan dokumen pendukung telah
jenis SPM sesuai dengan ketentuan
dalam jenis SPM, nilai 10
- >75% dokumen SPP, SPM dan
dokumen pendukung telah
sesuai dengan ketentuan
dalam jenis SPM, nilai 5
- ≤ 75% dokumen SPP, SPM dan
dokumen pendukung telah
sesuai dengan ketentuan
dalam jenis SPM, nilai 0

7 Penatausahaan - Penatausahaan dokumen SPP 10 10 10 133
Dokumen SPP dan dan SPM telah dilakukan 10 10
SPM dengan memperhatikan 10
kerapian dan keamanan, nilai 10 10
10 10 10 10
- Penatausahaan dokumen SPP 10 10
dan SPM telah dilakukan 10 10 10
dengan memperhatikan 10
kerapian dan keamanan, nilai 0 10
10
8 Kelengkapan Bukti - 100% Dokumen tagihan dari 10
Tagihan penyedia barang/jasa telah
dilengkapi dengan bukti-bukti 10
yang sah, nilai 10 10
- 75% Dokumen tagihan dari 10
penyedia barang/jasa 10
dilengkapi dengan bukti-bukti
yang sah, nilai 5
- ≤ 75% Dokumen tagihan dari
penyedia barang/jasa
dilengkapi dengan bukti-bukti
yang sah, nilai 0

9 Kas Tunai UP di - Pada saat pelaksanaan
Bendahara pembinaan, Saldo kas tunai
dari UP di bendahara tidak
10 Pencatatan saldo lebih dari Rp 50 juta, nilai 10
bendahara - Saldo kas tunai dari UP di
bendahara lebih dari Rp 50
11 Ketepatan waktu juta, nilai 0
penyampaian LPJ
Bendahara - Saldo BKU sesuai dengan
saldo pada Buku Pembantu,
12 Rekonsiliasi UAKPA nilai 10
KPPN - Saldo BKU tidak sesuai
dengan saldo pada Buku
Pembantu, nilai 0

Berdasarkan sampling uji LPJ
Bendahara 3 bulan,
- 100% Penyampaian LPJ
Bendahara ke KPPN (maksimal
tanggal 10), nilai 10
- Terdapat keterlambatan
penyampaian LPJ Bendahara ke
KPPN, nilai 0

- Rekonsiliasi UAKPA dengan
KPPN dan pengiriman data
UAKPA ke UAPPA-W dilakukan
tepat waktu selama 1 semester
terakhir, nilai 10
- Terdapat keterlambatan
rekonsiliasi UAKPA dengan
KPPN dan pengiriman data
UAKPA ke UAPPA-W selama 1
semester terakhir, nilai 0

Tata Usaha dan Rumah Tangga

134

1 Pencatatan Barang Barang persediaan tercatat 10 10 10 10
Persediaan pada aplikasi persediaan serta
barang persediaan sesuai 10 10 10
dengan hasil catatan pada 10 10 10
aplikasi persediaan, nilai 10 10 10 10
Barang persediaan tercatat
pada aplikasi persediaan
namun barang persediaan
tidak sesuai dengan hasil
catatan pada aplikasi
persediaan, nilai 5 Barang
persediaan tidak
dilakukan pencatatan, nilai 0

2 Perikatan oleh PPK - Perikatan oleh PPK telah 10
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan pengadaan
barang/jasa, nilai 10
- Ditemukan ketidaksesuaian
ketentuan pengadaan
barang/jasa s.d. 5 temuan, nilai
5
- Ditemukan ketidaksesuaian
ketentuan pengadaan
barang/jasa > 5 temuan, nilai 0

3 Temuan aparat - Tidak terdapat temuan, nilai 10
pemeriksa (BPK, 10 10
Itjend, dll) - Terdapat temuan yang
bersifat administratif, nilai 7
4 Pencatatan Barang - Terdapat temuan yang
hasil pengadaan bersifat substantif, nilai 5
- Terdapat temuan
administratif dan substantif,
nilai 0

- 100% Barang/jasa hasil
pengadaan tercatat dalam
aplikasi persediaan/aplikasi
SIMAK BMN, nilai 10
- > 75% Barang/jasa hasil
pengadaan tercatat dalam
aplikasi persediaan/aplikasi
SIMAK BMN, nilai 5
- ≤ 75% Barang/jasa hasil
pengadaan tercatat daíam
aplikasi persediaan/aplikasi
SIMAK BMN, nilai 0