Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Peride Semester I Tahun 2022

5 Penatausahaan - Penatausahaan dokumen 10 10 10 135
dokumen pengadaan dan penerimaan
pengadaan dan barang/jasa telah dilakukan 10 10 10
penerimaan dengan memperhatikan 10 10
barang/jasa kerapian dan keamanan, nilai 10 10 10
10 10 10 10
- Penatausahaan dokumen
pengadaan dan penerimaan 10
barang/jasa telah dilakukan 10
dengan memperhatikan
kerapian dan keamanan, nilai 0

6 Pengamanan dan Pengamanan dan 10
Pemeliharaan BMN pemeliharaan BMN telah 10
dilakukan sesuai dengan 10
Pedoman Pengamanan BMN di 10
lingkungan Kementerian
Keuangan,
- 100% sesuai , nilai 10
- >75% sesuai, nilai 5
- >=75% sesuai, nilai 0

7 Panitia - Terdapat Panitia
Penghapusan arsip Penghapusan Arsip
berdasarkan SK Penetapan
Pemusnahan Arsip dari Sekjen
Kemenkeu, nilai 10
- Tidak terdapat Panitia
Penghapusan Arsip
berdasarkan SK Penetapan
Pemusnahan Arsip dari Sekjen
Kemenkeu, nilai 0

8 Kesesuaian laporan Laporan BMN sesuai dengan
BMN dengan buku bukti mutasi barang (BAST,
bukti mutasi barang kuitansi, SK Penghapusan, dll)
- 100% sesuai , nilai 10
- >75% sesuai, nilai 5
- ≤75% sesuai, nilai 0

9 Inventarisasi sarana - Inventarisasi sarana dan

dan prasarana prasarana dilakukan dan

sesuai dengan kondisi riil, nilai
10

- Inventarisasi sarana dan

prasarana dilakukan, namun
hasil inventarisasi tidak sesuai

dengan kondisi riil, nilai 5

- Inventarisasi sarana dan
prasarana tidak dilakukan, nilai

0

136

10 Kesesuain dengan - 100% Sarana dan prasarana 10 10 10 10
standarisasi sarana yang dimiliki KPPN telah
dan prasarana memenuhi standarisasi sarana 10 10 10
dan prasarana, nilai 10 10 10 10
- >75% Sarana dan prasarana 10 10 10
yang dimiliki KPPN memenuhi
standarisasi sarana dan
prasarana, nilai 5
- ≤75% Sarana dan prasarana
yang dimiliki KPPN memenuhi
standarisasi sarana dan
prasarana, nilai 0

Kepatuhan Internal - Telah dilakukan penunjukan 10
petugas pemantauan
1 Petugas pengendalian internal, nilai 10
pemantauan - Tidak dilakukan penunjukan
pengendalian petugas pemantauan
internal pengendalian internal, nilai 0

2 Kegiatan - Telah dilakukan pemantauan 10
pemantauan pengendalian internal secara
pengendalian periodik (bulanan dan
internal triwulanan), nilai 10
- Pemantauan pengendalian
internal tidak dilakukan secara
periodik, nilai 5
- Tidak dilakukan pemantauan
pengendalian internal secara
periodik, nilai 0

3 Ketepatan waktu - 100% Laporan pemantauan 10
penyampaian pengendalian internal telah
Laporan dilakukan secara tepat waktu
Pemantauan dalam semester terakhir, nilai
Pengendalian 10
Internal - Terdapat keterlambatan
penyampaian laporan
pemantauan pengendalian
internal dalam semester
terakhir, nilai 0

4 LHP Aparat - 100% LHP Aparat Pengawas 10 10 10 137
Pengawas Fungsional telah 10 10 10
Fungsional ditindaklanjuti semua 10 10 10
rekomendasinya, nilai 10 10 10
- >75% LHP Aparat Pengawas 10 10 10
Fungsional telah
ditindaklanjuti semua 10
rekomendasinya, nilai 5
- ≤75% LHP Aparat Pengawas 10
Fungsional telah 10
ditindaklanjuti semua
rekomendasinya, nilai 0

5 Penatausahaan - Penatausahaan dokumen LHP

dokumen LHP Aparat Aparat Pengawas Fungsional
Pengawas telah dilakukan dengan

Fungsional memperhatikan kerapian dan

keamanan, nilai 10
- Penatausahaan dokumen LHP

Aparat Pengawas Fungsional

telah dilakukan dengan
memperhatikan kerapian dan

keamanan, nilai 0

Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

1 Koordinasi tata - Melakukan koordinasi 10

kelola pencairan internal sehingga Seksi

dana Pencairan Dana dan Seksi Bank
dapat saling bersinergi dalam

proses pencairan dana, nilai 10

- Tidak melakukan koordinasi
internal sehingga Seksi

Pencairan Dana dan Seksi Bank

tidak dapat saling bersinergi
dalam proses pencairan dana,

nilai 0

2 Koordinasi - Kepala Kantor memantau 10
10
penyusunan Laporan proses verifikasi transaksi

Keuangan keuangan dan akuntansi,
rekonsiliasi dan penyusunan

LKPP, dilakukan, nilai 10

- tidak dilakukan, nilai 0

3 Koordinasi Kepala Kantor membahas
penyelesaian LHP tindak lanjut tanggapan LHP
aparat pengawas bersama Kepala Subbagian
Umum dan seluruh Kepala
Seksi,
- Dilakukan, nilai 10
- Tidak dilakukan, nilai 0

138

4 Koordinasi Kepala Kantor merencanakan 10 10 10 10
pengelolaan sarana dan memantau pelaksanaan
10 10 10
prasarana kantor pengadaan, penyimpanan, 10 10 10
10 10 10
penatausahaan, penyaluran, 10 10 10
dan pemeliharaan 10 10 10

perlengkapan kantor, gedung,

kendaraan dan rumah dinas,
- Dilakukan, nilai 10

- Tidak dilakukan, nilai 0

5 Bimbingan dan Kepala Kantor melakukan 10
motivasi pegawai pembinaan dan bimbingan 10
pegawai dalam rangka 10
meningkatkan motivasi dan 10
prestasi kerja,
- Dilakukan, nilai 10
- Tidak dilakukan, nilai 0

6 komunikasi dengan KPPN menjalin komunikasi

aparat penegak yang baik dan intens dengan
hukum unit penegak hukum,

- Dilakukan, nilai 10

- Tidak dilakukan, nilai 0

7 Forum koordinasi KPPN menyelenggarakan forum

(komunikasi 2 arah) koordinasi (komunikasi 2 arah)

dengan satker yang rutin dengan satker
dalam semester terakhir,

- Dilakukan, nilai 10

- Tidak Dilakukan, nilai 0

8 Contact Person satker, KPPN memiliki nomor contact

mitra kerja, pimpinan person, alamat, email satker,

daerah mitra kerja dan pejabat
pimpinan daerah

- Memiliki secara lengkap, nilai

10
- Tidak Lengkap/Tidak

memiliki, nilai 0

9 Kegiatan Formal dan - KPPN melakukan kegiatan 10
lnformal bersama bersama stakeholder baik

satker/mitra dalam event formal maupun

kerja/pimpinan informal dalam semester
daerah terakhir, nilai 10

- KPPN tidak melakukan

kegiatan bersama stakeholder
baik dalam event formal

maupun informal dalam

semester terakhir, nilai 0

10 Update media sosial - Seluruh sarana media sosial 10 10 10 139
KPPN secara umum KPPN telah dilakukan update 10 10
dalam 3 bulan terakhir, nilai 10 10 10 10
- Sebagian sarana media sosial 10 10
KPPN dilakukan update dalam 3 10
bulan terakhir, nilai 5
- Seluruh sarana media sosial 10
KPPN tidak dilakukan update 10
dalam 3 bulan terakhir, nilai 0

11 Kepuasan Pegawai Hasil survey saat dilakukan 10
pembinaan kepada pegawai
KPPN menyatakan:
- diatas 90% s.d. 100% pegawai
puas dengan kinerja KPPN, nilai
10
- di atas 75% s.d. 90% pegawai
puas dengan kinerja KPPN, nilai
5
- kurang dari/sama dengan 75%
pegawai puas dengan kinerja
KPPN, nilai 0

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1 Keterbukaan Informasi yang disampaikan 10

Informasi Publik melalui website KPPN:

'- memuat konten yang
memenuhi standar ketentuan

Keterbukaan Informasi Publik,

nilai 10
- memuat konten yang tidak

memenuhi standar ketentuan

Keterbukaan Informasi Publik,
nilai 0

2 Kepuasan Mitra Hasil survey kepada mitra kerja 10
Kerja KPPN KPPN (1 tahun terakhir)
menyatakan:
- diatas 90% s.d. 100% pegawai
puas dengan kinerja KPPN, nilai
10
- di atas 75% s.d. 90% pegawai
puas dengan kinerja KPPN, nilai
5
- kurang dari/sama dengan 75%
pegawai puas dengan kinerja
KPPN, nilai 0

140 - Terdapat petugas pengelola 10 10 10 10
pengaduan, mekanisme
3 Pengelolaan pengelolaan pengaduan, dan
Pengaduan dokumentasi pengelolaan
pengaduan yang jelas di KPPN,
nilai 10
- Terdapat petugas pengelola
pengaduan dan mekanisme
pengelolaan pengaduan namun
tidak terdokumentasi, nilai 5
- Belum ditetapkan petugas
pengelola
pengaduan/mekanisme
pengelolaan pengaduan, nilai 0

4 Pengendalian - KPPN telah melakukan public 10 10 10 10
gratifikasi campaign pengendalian
gratifikasi dalam semester
terakhir, nilai 10
- KPPN tidak melakukan public
campaign pengendalian
gratifikasi dalam semester
terakhir, nilai 5

JUMLAH NILAI 600 600 600 600

6. KERTAS KERJA PENILAIAN INOVASI DAN PRESTASI

No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha
Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket
Inovasi Berdasarkan inovasi
layanan unggulan yang 10 10 10 10
1 Dampak pada direkomendasikan Kepala
peningkatan KPPN, dinilai:
pelayanan - Inovasi berdampak
langsung pada
peningkatan layanan mitra
kerja, nilai 10
- Inovasi tidak berdampak
langsung pada
peningkatan layanan mitra
kerja, nilai 5

2 Dampak pada Berdasarkan inovasi 10 10 10 10
kinerja internal KPPN unggulan internal yang
direkomendasikan Kepala
KPPN, dinilai:
- lnovasi berdampak
langsung pada
peningkatan kinerja
internal KPPN, nilai 10
- lnovasi tidak berdampak
langsung pada
peningkatan kinerja
internal KPPN, nilai 5

3 Perluasan manfaat Berdasarkan inovasi 10 10 10 141
hasil inovasi unggulan yang 10 10
direkomendasikan Kepala 10
KPPN, dinilai: 10 10 10
- Inovasi telah direplikasi 50 50
di unit kerja lain, nilai 10 10
- Inovasi berpotensi 50
direplikasi di unit kerja
lain, nilai 5
Inovasi tidak dapat
direplikasi, nilai 0

4 Pengembangan/modifikasi - KPPN melakukan 10
inovasi tahun sebelumnya perbaikan/pengembangan/
modifikasi inovasi tahun
sebelumnya, nilai 10
- KPPN tidak melakukan
perbaikan/
pengembangan/
modifikasi inovasi tahun
sebelumnya namun
inovasi tsb masih
dijalankan, nilai 5
- KPPN tidak
mendayagunakan/
memanfaatkan/
menggunakan inovasi
tahun sebelumnya, nilai 0

Prestasi - KPPN mampu mencapai 10
5 Mempertahankan/ prestasi baru atau 50
meningkatkan prestasi
meningkatkan prestasi tahun lalu, nilai 10
yang lalu - KPPN mampu
mempertahankan prestasi
JUMLAH NILAI tahun lalu, nilai 5
- KPPN turun prestasi, nilai
0

142

MATRIKS HASIL SUPERV
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBEND

PERIODE I T

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomendas
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Permasalah

1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

a. Mengawal KPPN Kendari telah RPA yang disusun Dalam penyusu
evaluasi menyelesaikan dan periode berikutnya
belanja membuat Laporan memuat beberapa
negara di Reviu Pelaksanaan - KPPN Kend
daerah Anggaran (RPA) permasalahan antara melakukan m
semester 2 tahun 2021 atas permasal
b. Quality dengan Nota Dinas No.. lain: permasalahan
Assurance ND- sering munc
Pengelolaan APBN 42/WPB.28/KP.01/2022 - Kesalahan SPM dalam pelaksa
oleh Satker tanggal 27 Januari 2022 anggaran sepe
1. Pembinaan - Capaian Output permasalahan

Kompetensi - Deviasi Halaman III - Menuangkan
Teknis Pejabat permasalahan
Perbendaharaan DIPA. permasalahan
tersebut
Namun untuk
- .dalam
permasalahan Retur SP2D Pelaksanaan
(RPA)
yang masih sering terjadi
- Membuat ren
dan frekuensinya cukup dan tindak l
permasalahan
tinggi belum dituangkan (Monev, FGD
maupun sosia
dalam permasalahan RPA.

Penilaian Kompetensi Berdasarkan monitoring 1. KPPN Kendari aga
pada Aplikasi untuk
PPK/PPSPM telah SIMASPATEN terdapat 27 men
peserta penilaian PPK/PPSPM
dibuka sesuai dengan kompetensi PPK/PPSPM untuk mendaftar
dengan status perlu peserta sehingga
Peng-1/pb.7/2022 perbaikan data/ cek kuo
kelengkapan data untu
menyelenggaraka
refreshment PP
terpenuhi.

VISI PADA KPPN KENDARI
DAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2022

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
ketentuan
Terkait

unan RPA PMK ● MSKI Akan dilakukan perbaikan Akan
dilaksanakan
a: 195/PMK.05/2018 ● Pejabat sesuai masukan dan
1. Telah
dari agar Fungsiona rekomendasi pada dilaksanaka
n
mitigasi l pembuatan RPA berikutnya 2. Akan
dilaksanka
lahan- n

n yang

cul

anaan

erti

n retur.

n-
n

Reviu
Anggaran

ncana aksi
lanjut atas
n tersebut
D, Bimtek
alisasi).

ar pro aktif Perpres 7 Tahun MSKI 1. Telah disampaikan surat
2016 pemberitahuan kepala
ndorong PMK Nomor KPPN kepada satker
211/PMK.05/2019 melalui Surat nomor S-
r sebagai tentang Tata Cara 490/KPN.2801/2022
a Penilaian Tanggal 10 Maret 2022 Hal
ota Kompetensi Bagi Monitoring Implementasi
uk Pejabat Pembuat Pendaftaran Penilaian
an
PK/PPSPM

. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan

2. KPPN Kenda
menginformasik
PPK/PPSPM ya
mendaftar, nam
ada data ya
perbaikan untu
memperbaiki.me

3. KPPN Kendari a
melaksanakan re
PPK/PPSPM.

2.Peningkatan Dalam Publikasi pada website 1. KPPN Kendari
Kapasitas serta atas kegiatan yang memaksimalk
Kualitas rangka dilaksanakan masih pemanfaatan w
pengelolaan kurang optimal, KPPN dan media sos
dan Peningkatan Kendari lebih aktif untuk mempu
pelaksanaan mempergunakan pelaksanaan
anggaran oleh Kapasitas serta sarana instagram pembinaan ke
satker dalam pelaksanaan satker.
Kualita publikasi.
2. Memberikan
s pengelolaan dan penugasan p
Kehumasan
pelaksanaan masing-masin
tim bertangg
anggaran oleh satker atas tugas
masing.
pada TW.1 KPPN

Kendari

telah

menyelenggarakan

kegiatan :

1.Sosialisasi Treasury

Billing System,

Mekanisme

143

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
ketentuan
Terkait 1. Akan
dilaksanaka
ari agar Komitmen dan Kompetensi PPK dan n
kan kepada Pejabat Penanda PPSPM pada Satuan Kerja 2.Telah
ang sudah Tangan Surat Lingkup Wilayah Kerja dilaksanaka
mun masih Perintah KPPN Kendari n
ang perlu Membayar Pada
uk segera Satuan Kerja 2. Akan dilakukan proses
elengkapi. Pengelola refreshment PPK/PPSPM
agar segera Anggaran /Penyelesaian
efreshment Pendapatan dan Tagihan setelah kuota
Belanja Negara, peserta mencukupi
Nota Dinas
Direktur Sistem
Perbendaharaan
No. ND-
551/PB.7/2022
tanggal 25 Maret
2022 tentang
Mekanisme
Pendaftaran
Sertifikasi
Bendahara
melalui Aplikasi
SIMASPATEN.

agar tetap ➢ Subbag 1. KPPN Kendari akan
kan Umum melakukan publikasi
website pelaksanaan kegiatan
sial KPPN ➢ MSKI pembinaan kepada satker
ublikasikan pada website KPPN Kendari
➢ Pejabat
Fungsional

epada 2.KPPN Kendari telah
melakukan
pembagian pembagian
pada Tim penugasan pada Tim
Kehumasan
sehingga
ng anggota
gung jawab

masing-

144

Pembayaran
Penghasilan PPNPN



No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan

dan Mekanisme

Pengajuan UP

melalui SAKTI

tanggal 6 Januari

2022

2. Sosialisasi

Langkah-Langkah

Strategis Awal

Tahun Anggaran

2022 dan Kewajiban

perpajakan

bendahara pada

satuan kerja pada

tanggal 26

Januari

2022.

3. Sosialisasi

Petunjuk Teknis

Indikator Kinerja

Pelaksanaan

Anggaran dan

Penyampaian

Capaian

Output Tahun

2022 pada

tanggal 5 April 2022.

145

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
ketentuan
Terkait

146

c. Mengawal KPPN Kendari telah 1. Berdasarkan 1. KPPN agar
Implementas menyampaikan penelitian atas berkoordinasi
i Simplifikasi Rekapitulasi laporan yg Pihak Perbank
Pelaksanaan disampaikan masih kendala belum d
Anggaran laporan Hasil terdapat Satker yg Kartu Kredit Pem
Monitoring dan sudah melakukan
Evaluasi Pembayaran perjanjian kerjasama 2. KPPN agar
dengan Kartu Kredit dengan perbankan mendorong sat
Pemerintah (KKP) namun s.d saat ini beralih dari tran
untuk TW.I 2022 belum menerima KKP. ke transaksi no
dengan Surat Dinas digipay).
No.-621/KPN.2801/2022 - Satker KPU Provinsi
tanggal 8 April 2022. Sulawesi Tenggara 3. Merumuskan st
(654542) langkah perluas
pada satker mitr
- KPU Kota Kendari
(659509)

menyurati/ PMK- MSKI 1. KPPN Kendari telah Telah
dengan 196/PMK.05/2018 menyampaikan usulan dilaksanakan
tentang Tata Cara koordinasi antara Kanwil
kan atas Pembayaran dan DJPb dengan Kanwil Bank
diterimanya Penggunaan KKP Himbara, KPPN menunggu
merintah. tindak lanjut dari Kanwil
DJPb
pro aktif
tker untuk 2. Dalam rangka
nsaksi tunai mendorong transaksi non
on tunai ( tunai (Digipay), KPPN telah
menyampaikan monitoring
trategi dan implementasi transaksi
san Digipay non tunai melalui Aplikasi
ra KPPN Digital

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan

2. Dari hasil rekapitulasi 4. Untuk
laporan Digipay s.d memb
bulan Maret 2022
jumlah transaksi cashless paym
Digipay sebanyak 72 mewujudkan
transaksi dengan
nominal 80.018.600,- kenaik
hal ini masih sangat dan nilai transa
kecil jika dibandingkan Digipay dan M
dengan total nilai GUP sebagaimana
tunai periode 1 Januari disepakati pada
s.d 31 Maret 2022 ‘Wakatobi Charte
sebesar 33.879.891.766,- Rakorwil Kanwil
(0.24%)
Provin
Sulawesi Tengga
Kendri agar :
a.Berkoordinasi a
dengan

Satker-satker
memiliki UP
sampai denga
belum pernah
transaksi Digip
b.Melibatkan
dalam hal pe
Bimbingan Tek

2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara
a Menjaga likuiditas Keuangan Daerah

1. Akurasi RPD Selama periode - -
Harian Satker pembinaan (Januari s.d.
April 2022) tidak
terdapat deviasi
renkas lebih dari 5%.

b. Penatausahaan Pengeluaran Negara

Pra-Penyelesaian Tagihan

Jumlah Berdasarkan - Seksi PD agar me
Penolakan monitoring OM SPAN monitoring seca
Substantif atas periode 01

147

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
bumikan ketentuan
ment dan Terkait

kan jumlah Payment-Marketplace
aksi (Digipay) melalui surat
Marketplace nomor S-486/KPN.2801/2022
Tanggal 9 Maret 2022 Hal
yang Monitoring Implementasi
a dan Transaksi Digital
er” saat Payment Marketplace pada
Satuan Kerja Lingkup Wilayah
DJPb Kerja KPPN Kendari (bukti
nsi terlampir)
ara , KPPN
3. Berdasarkan Nota Dinas
aktif Direktur PKN tanggal 21 April
2022 Hal Penyampaian
yang Progress Digipay Sampai 31
P namun Maret 2022 poin 5a, Kanwil
an saat ini DJPb merumuskan strategi
melakukan dan langkah perluasan
pay Digipay.
perbankan
elaksanaan
knis Digipay.

PMK No. PD
197/PMK.05/2017 Bank

elakukan PMK.190/PMK.02/ PD -KPPN telah menginfokan Telah
ara berkala 2012 MSKI kepada satker untuk Dilaksanakan

148

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan
SPM dalam satu
Periode Pembinaan Januari s.d. 07 April 2022, atas proses pene
pada KPPN Kendari SPM dan menyam
masih ditemukan hasil monitoring
penolakan SPM dengan penolakan SPM k
rincian sbb: Seksi MSKI untu
1. Penolakan dilakukan pembi

substantif - Untuk permasala
sebanyak 10 SPM penolakan SPM y
2. Penolakan Formal sifatnya substan
sebanyak 532 SPM PD agar melakuk
sehingga terdap
pemahaman yan
atara petugas Fro
Middle Office dan
Seksi.

- Seksi MSKI/Peja
Fungsional agar
melakukan
Sosialisasi/GFD
Satker-satker yg
sering tertolak b
penolakan subst
maupun penolak
serta memberika
perhatian khusu
Satker yang saat
Pejabat
Perbendaharaan
menduduki Jaba
Fungsional.

Penyelesaian SP2D Berdasarkan Dari 1.053 SP2D yang Untuk memenu
1 Jam Monitoring pada memenuhi kriteria, layanan penyelesa
Aplikasi OM SPAN terdapat 108 SP2D yang jam, KPPN diharapk
Periode 1 Januari s.d 7 diselesaikan lebih dari 1 1. Seksi PD dan S
April 2022 jumlah SP2D jam. (10,25%).
yang diterbitkan KPPN meningkatkan
Kendari sebanyak 9.523 dalam penerbi
SP2D. satu jam.
2. Seksi MSKI
monitoring
pengawasan

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
erbitan ketentuan
mpaikan Terkait melakukan proses
g pendaftaran supplier sampai
kepada Kep-287/PB/2015 dengan status “Berhasil
uk tentang Diproses” sebelum
inaan. Standar mengirimkan SPM untuk
ahan Operasional menghindari penolakan
yang Prosedur (SOP) formal diakibatkan adanya
ntif, Seksi KPPN data supplier baru pada SPM.
kan GKM ,
pat -KPPN Kendari (Seksi PD)
ng sama telah melakukan agenda
ont Office, rapat rutin membahas
n Kepala permasalahan beserta solusi
terkait SPM agar terdapat
abat pemahaman yang sama atara
petugas Front Office, Middle
Office dan Kepala Seksi

kepada -KPPN telah
g SPM nya menyelenggarakan
baik Sosialisasi LLSAT 2022 pada
tantif tanggal 26
kan formal, Januari 2022 berdasarkan
an undangan pada surat
us kepada nomor S-
t ini 174/WPB.28/KP.01/2022
tanggal 24 Januari 2022 Hal
nnya telah Undangan Sosialisasi
atan Langkah-Langkah Strategis
Awal Tahun Anggaran 2022
uhi janji KEP-650/PB/2018. PD dan Kewajiban perpajakan Telah
aian SP2D 1 S-7283/PB.1/2018 Bank bendahara pada satuan dilaksanakan
kan: kerja
Seksi Bank
Seksi Bank selalu
koordinasi berkoordinasi dengan Seksi
itan SP2D PD terkait penerbitan SP2D 1
jam.

melakukan
dan

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan
secara berkala a
SP2D yang diterbitkan pengujian SPM
berdasarkan ADK yang dengan penerb
diupload sebelum sesuai denga
pukul layanan, melalu
12.00 WITA sebanyak OM SPAN
4.623 SP2D, dan menyampaikan
terdapat 1.053 SP2D monitoring tsb
yang memenuhi Seksi PD dan Sek
kriteria penyelesaian 3.
SP2D yang harus
diterbitkan kurang ket
dari 1 Jam n penyelesaian
(UP/TUP/PTUP/LS Non
Gaji). SP2
terlambat
Akurasi Berdasarkan Retur SP2D tersebut
Penyaluran Dana monitoring OM SPAN disebabkan karena: dis
SP2D periode 01 Januari s.d. karena faktor n
07 April 2022, pada - Rekening supplier misalnya mat
KPPN Kendari masih sudah tidak aktif ataupun
terdapat retur SP2D jaringan intern
dengan rincian sbb: - Rekening
1. Bulan Januari tidak dukung kete
ditemukan agar dilampir
sebanyak 8 SP2D; Berita Acara.
- Rekening KPPN Kendari agar
2. Bulan Februari sudah ditutup, melakukan bimtek
sebanyak 65 SP2D; dll kepada satker serta
memberikan perha
3. Bulan Maret khusus terhadap sa
sebanyak 27 SP2D; yang sering retur.

4. Bulan April
sebanyak 199
SP2D.

149

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
atas proses ketentuan
M sampai Terkait
bitan SP2D
an janji
ui aplikasi

dan
hasil
b kepada
ksi Bank.
Apabila
terlambata
2D
sebabkan
non teknis
ti lampu
gangguan
net/intranet,
data
erlambatan
i dengan

PMK.190/PMK.02/ Bank Sebanyak 53 retur dari 65 Akan
2012 retur pada bulan februari dilaksanakan
k PER-9/PB/2018 dikarenakan kesalahan
a pihak bank.
atian Seksi bank akan
atker menginformasikan Kembali
kepada satker melalui surat
terkait langkah-langkah
mitigasi terjadinya kesalahan
SPM dan retur SP2D

150

Tingkat Ketepatan Berdasarkan Masih terdapat 91 kontrak KPPN mengingatka
waktu monitoring pada OM yang disampaikan lebih dalam hal penyamp
penyampaian data SPAN, pada KPPN dari 5 HK. kontrak ke KPPN ma
kontrak non multi Kendari terdapat 628 HK
year kontrak yang terdaftar
selama periode 01
Januari s.d. 07 April
2022.

an satker PER-58/PB/2013 PD -KPPN telah mengimbau Telah
paian data melalui grup info telegram dilaksanakan
aksimal 5 agar satker menyampaikan
data kontrak paling lambat 3
(tiga) HK sejak kontrak
ditandatangani.

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan

Penyelesaian SKPP Berdasarkan uji - -
sampling atas
pengesahan SKPP
periode Januari s.d
Maret 2022 , proses
penyelesaian SKPP
sudah sesuai dengan
ketentuan

c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

Penerbitan Surat Penolakan/Pembukaan
Persetujuan/Penola Rekening telah sesuai
kan Pembukaan dengan ketentuan
Rekening yang berlaku.

Penerbitan Daftar Saldo rekening - -
Daftar Saldo telah sesuai dengan
Rekening ketentuan.
Laporan Saldo
Rekening juga telah
disampaikan ke Kanwil
secara tepat waktu.

Tata Kelola Retur Berdasarkan monitoring - KPPN agar berkoor
SP2D OM SPAN periode 01 mengingatkan sa
Januari s.d. 07 April masih segera melakukan
- Seksi MSKI agar
terdapat 5 retur SP2D monitoring dan p
yang diselesaikan lebih secara berkal

dari 10 HK. penyelesaian

pengujian sampa

151

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
ketentuan
Terkait

-Untuk kontrak yang
disampaikan lebih dari 5 HK
harus disertai dengan
dispensasi pengajuan
kontrak oleh Kepala KPPN

Per-02/PB/2018

PMK.182/PMK.05/
2017

PMK.182/PMK.05/ Bank
2017

rdinasi dan Per-9/PB/2018 Bank Seksi bank akan lebih Akan
atker untuk Nota Dinas meningkatkan koordinasi dilaksanakan
n ralat SP2D. Direktur PKN dengan satker yang SP2Dnya
nomor ND- terretur agar segera
melakukan 465/PB.3/2022 melakukan ralat/perbaikan
pengawasan SP2D
la atas

proses
ai dengan

152

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan
penerbitan SP2D m
Monitoring KPPN Kendari telah Berita Acara belum SPAN.
Kepatuhan melaksanakan diunggah pada MPN. Berita Acara Pelaks
Bank Persepsi monitoring Petik Monitoring Ke
kepatuhan bank Bank Persepsi agar
persepsi pada Bank pada MPN.
BNI, BPD, BRI,
Mandiri, BSI, Pos -
Indonesia dan BTN dan
telah dituangkan
dalam Berita Acara
Pelaksanaan Uji Petik
Monitoring Kepatuhan
Bank Persepsi

d. Verifikasi dan Akuntansi

Rekonsiliasi Pelaksanaan -
Tingkat UAKPA rekonsiliasi Tingkat
UAKPA belum
Penyusunan dilakukan, karena
Laporan UAKPA proses LKPP Audited
BUN Daerah belum selesai
dilakukan.
Nilai LK UAKBUN
Daerah KPPN Kendari
adalah 99,73 untuk
tahun 2020. (Tahun
2021 belum ada).

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
melalui OM ketentuan
Terkait

sanaan Uji Nota Dinas Bank Seksi Bank telah mengunggah Telah
epatuhan Dir.PKN dan mengirim Berita Acara dilaksanakan
diunggah ND-395/PB.3/2022 Pelaksanaan Uji Petik
tgl 21 Maret 2022 Monitoring Kepatuhan Bank
Persepsi pada MPN,

Vera

KEP- Vera
67/WPB.28/2021

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan

Penerbitan Pada LPJ Bendahara Selanjutnya KPPN a
Daftar LPJ Pengeluaran Bulan mengingatkan satk
Bendahara Januari 2022 satker melakukan penyeto
Satker Kantor Imigrasi Kelas I secara tepat waktu
TPI Kendari (409002)
terdapat pajak yang KPPN agar menyam
belum disetorkan lebih surat kepada satke
dari satu bulan dan melakukan perbaik
terdapat uang tunai pada Sesuai PMK.190/PM
kas bendahara sebesar batasan maksimal
Rp. 76.796.950 Tunai di brankas Be
sebesar 50.000.000
lebih agar diberikan
penjelasan pada Be

Penerbitan SKTB Pengajuan - -
dan SKP4 penerbitan SKTB dan
SKP4
selama periode Januari
s.d Maret 2022 oleh
satuan kerja nihil.

3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

a. Ruang Diskusi Sudah terdapat karya
Perspektif Baru tulis pegawai terkait
Perbendaharaan perekonomian daerah
dengan
- Agar kegiatan FGD/
judu session/seminar de
l “Membedah Potensi perbendaharaan, ke
dan Tantangan Dana negara, perekonom
Desa Tahun 2022”. senantiasa diadaka
melibatkan sedikit
KPPN Kendari telah instansi pemerinta
mengadakan kegiatan dilaksanakan minim
“Sosialisasi Penyaluran dalam satu semest
DAK Fisik, Dana Desa,
dan Dana BOS Tahun
2022” antara Pemda
dengan KPPN pada
tanggal 15 Maret 2022.

153

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
agar ketentuan Vera
ker untuk Terkait Seksi Vera akan Akan
oran pajak Vera mengingatkan satker untuk dilaksanakan
u. PMK melakukan penyetoran pajak
190/PMK.02/2012 secara tepat waktu dan
PER-3/PB/2014 menyampaikan surat kepada
satker untuk melakukan
mpaikan perbaikan LPJ
er untuk
kan LPJ.
MK.02/2012
uang
endahara
0,- , apabila
n
erita Acara.

Arahan Menteri KPPN
Keuangan atas
usulan
penataan
organisasi DJPb

/sharing Arahan Menteri KPPN KPPN Kendari akan Akan
engan tema Keuangan atas mengadakan kegiatan dilaksanakan
euangan usulan FGD/sharing session/seminar
mian daerah penataan orga dengan tema
an dengan nisasi DJPb perbendaharaan, keuangan
tnya tiga negara, perekonomian daerah
ah terus dengan melibatkan minimal
mal sekali tiga instansi pemerintah
ter.

154

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan

KPPN Kendari belum Agar kegiatan FGD/
mengadakan session/seminar de
kegiatan FGD/sharing perbendaharaan, ke
session/seminar negara, perekonom
dengan tema dengan melibatkan
perbendaharaan, pegawai KPPN terus
keuangan negara, dilaksanakan minim
perekonomian dalam satu semest
daerah dengan
melibatkan seluruh
pegawai KPPN.

b. Penyaluran Pagu Dana Desa untuk S.d 31 Maret 2022 pada KPPN agar tetap me
Dana Transfer Pemda lingkup KPPN Pemda lingkup KPPN koordinasi denga
ke Daerah Kendari adalah sbb: Kendari, Dana Desa telah Pemerintah Daera
1. Kab. Konawe terealisasi sebesar: penyaluran Dak Fisi
Desa
Selatan: 1. Kab. Konawe Selatan:
244.642.361.000; 21.926.161.200;
2. Kab. Bombana:
94.568.922.000; 2. Kab. Bombana:
3. Kab. Konawe: 5.401.718.000;
210.422.399.000;
4. Kab. Konawe Utara: 3. Kab. Konawe:
113.186.437.000 28.843.634.400;
5. Kab. Konawe
Kepulauan: 4. Kab. Konawe Utara: 0
64.973.384.000 5. Kab. Konawe

Sedangkan untuk DAK Kepulauan: 0
Fisik adalah sbb: Sedangkan untuk DAK
1. Prov. Sulawesi Fisik s.d. 31 Maret 2022
belum terdapat realisasi.
Tenggara:
295.484.206.000;
2. Kab. Konawe
Selatan:
71.295.483.000;
3. Kab. Bombana:
77.815.958.000;

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
/sharing ketentuan
engan tema Terkait KPPN KPPN Kendari akan Akan
euangan mengadakan kegiatan dilaksanakan
mian daerah Arahan Menteri FGD/sharing session/seminar
n seluruh Keuangan atas dengan tema
s usulan perbendaharaan
mal sekali penataan , keuangan negara,
ter. organisasi DJPb perekonomian daerah dengan
melibatkan seluruh pegawai
KPPN pada kegiatan rutin
KPPN Kendari yaitu Sarabba-
060.

eningkatkan PMK.222/PMK.07/ KPPN Kendari telah Telah
an pihak 2020 tentang mengirimkan surat S- dilaksanakan
ah dalam Pengelolaan Dana 713/KPN.2801/2022 perihal
ik dan Dana Desa percepatan penyaluran dana
PMK.130/PMK.07/ desa
2019 tentang
Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus
Fisik.
PMK nomor
94/PMK.07/2021
PER-3/PB/2021

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan

4. Kab. Konawe:
119.049.543.000;

5. Kab. Konawe Utara:
67.035.452.000;

6. Kab. Konawe
Kepulauan:
66.561.809.000;

7. Kota Kendari:
109.634.387.000.

c. Peran dalam KPPN Kendari telah
Peningkatan melaksanakan
Penerimaan kegiatan sharing session
Negara di terkait perpajakan
Daerah bertema “Sosialisasi
Langkah-Langkah
Monev dan Strategis Awal Tahun
sumbangan Anggaran 2022 dan
analisis terkait Kewajiban perpajakan
potensi PNBP bendahara pada satuan
untuk peningkatan kerja” dengan
penerimaan negara melibatkan KPP
Pratama Kendari pada
26 Januari 2022.

KPPN Kendari belum KPPN agar
melakukan kajian
potensi PNBP dalam kajian/analisis terk
wilayah kerjanya.
PNBP di wilayah ker

semester berkenaa

Untuk meningkatk

data analysis dan in

DJPb, pegawa

diikutsertakan

pelatihan p

laporan/kajian.

155

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
ketentuan
Terkait

MSKI

melakukan PMK.262/PMK.01/ PD Akan menjadi perhatian Akan
kait potensi 2016 Bank pelaksanaan tugas dilaksanakan
rjanya pada Pejabat berikutnya, KPPN Kendari
an. Fungsional akan melakukan
kan fungsi kajian/analisis terkait
nteligensi di potensi PNBP di wilayah kerja
ai agar KPPN Kendari dan untuk
meningkatkan fungsi data
dalam analysis dan inteligensi di
pembuatan DJPb pegawai akan
diikutsertakan dalam
pelatihan pembuatan
laporan/kajian.

156

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan

Penyediaan Pada KPPN Kendari
Layanan Bersama belum terdapat
(co-location) layanan co-location.

4 Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

a. Pengelolaan Terdapat 2 Satker Mitra Berdasarkan uji sampling -
Keuangan Badan Kerja KPPN Kendari atas
Layanan Umum sebagai BLU :
dokume
a. Satker n pengesahan SP3B BLU
Rumkit Periode Januari s.d Maret
Bhayangkara 2022 Proses Pengesahan
Kendari SP3B BLU untuk Satker
Rumkit Bhayangkara
b. Universitas Kendari dan Universitas
Halu Oleo Halu Oleo sudah sesuai
dengan ketentuan

b. Menjaga Akurasi data Debitur 1. KPPN Kendari telah KPPN Kendari agar
Ketepatan Sasaran dilakukan untuk perubahan/menerb
Kredit Program memastikan akurasi melakukan monitoring SIKP UMI tahun 2
data kredit program. adanya mutasi peg
ketepatan data kepada

40 debitur dengan

sampel

responde

n 100%

2. SK Penunjukan Sistem

Informasi

Kredit Program

Pembiayaan Ultra Mikro

(SIKP UMI) yang

diunggah dengan No.

Kep-

049/KP.060/2019

tanggal 19 September

2019.

5 Tata Kelola Internal

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
ketentuan
Terkait Subbag Umum Akan disiapkan space ruangan
di Front Office sebagai sarana
KMK.834/KMK.01/ untuk Layanan Bersama (co-
2016 location)

Per-30/PB/2011 -

melakukan PMK.95/PMK.05/2 KPPN Kendari telah Telah
bitkan SK 018 menerbitkan SK nomor KEP- dilaksanakan
2022 akibat 36/KPN.2801/2022 tentang
gawai Pengguna SIKP UMi

PER-25/PB/2018

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan

A. Kinerja Organisasi Indikator Kinerja Berdasarkan penelitian
Utama (IKU) yang
1. Pengelolaan tercantum dalam atas dokumen yang
Kinerja Kontrak Kinerja Tahun
2022 merupakan disampaikan atas
pedoman dalam
pelaksanaan setiap penandatangan kontrak
tugas
kinerja telah

dilaksanakan sesuai

ketentuan

Telah dilakukan Rapat

DKO atas capaian Kinerja

untuk Triwulan I tahun

2022.

2. Sistem Proses Penjaminan Dokumen ISO 9001:2015 Selanjutnya penguj
Manajemen Mutu pada KPPN telah sesuai dengan kepatuhan agar dila
Mutu (SMM ISO melalui penerapan ketentuan yang berlaku. mengingat penguji
9001:2015) Sistem kepatuhan merupa
Manajemen Mutu satu agenda Rapat
(SMM) ISO Mutu (RTM) ISO 900
9001:2015 yang yang dilaksanakan
dirancang, dijalankan (kali) dalam satu ta
dan diperbaiki secara
berkesinambungan
untuk menghasilkan
kualitas layanan yg
sesuai dengan
harapan mitra kerja,
serta dituntut terus
menerus untuk
meningkatkan
kualitas layanan
sejalan dengan
meningkatnya
kebutuhan
administrasi publik.

157

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
ketentuan
Terkait KPPN

KMK.467/KMK.01/
2014 tentang
Pengelolaan
Kinerja
Kep-251//PB/2015
tentang
Pengelolaan
Kinerja di
Lingk.DJPb

jian KEP-151/PB/2018 KPPN KPPN Kendari akan Akan
aksanakan melaksanakan pengujian dilaksanakan
ian kepatuhan pada Bulan Juli
akan salah yang merupakan salah satu
Tinjauan agenda Rapat Tinjauan Mutu
01:2015 (RTM) ISO 9001:2015
minimal 1
ahun

158

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan

B Manajemen SDM KPPN Kendari telah - KPPN Kendari agar
. Mutasi Internal melakukan mutasi Sudah sesuai ketentuan membekali pegawa
internal sesuai Kep- mutasi internal tran
User SPAN 032/KPN.2801/2022 knowledge atas tuga
masing seksi deng
Perubahan dan menjadwalkan dan
Pergantian melaksanakan Gug
pemegang User SPAN Kendali Mutu terka
telah

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
r ketentuan
ai yang Terkait Bagian Umum Kegiatan internalisasi SOP Telah
nsfer Bagian Umum sebagian telah dilaksanakan dilaksanakan
as masing- KEP-143/PB/2019 melalui kegiatan rutin
gan KMK- Sarabba-060 serta melalui
n 467/kMK.01/2014 pertemuan internal di
gus tentang masing-masing
ait Standar Pengelolaan Seksi/Subbagian.
Kinerja

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan
Pengelolaan
Layanan dilengkapi dengan Operasional Prosed
Administrasi Berita Acara - pelaksanaan tugas
dan Layanan pergantian User
SDM untuk menjaga kua
Pelaksanaan pelayanan KPPN
C. Manajemen adminisrasi pegawai
Keuangan terkait Cuti/Kenaikan -
Pangkat/Kenaiakan
Gaji Berkala telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan

KPPN Kendari telah Pelaksanaan sudah sesuai KPPN Kendari agar
menyusun rencana ketentuan menyesuaikan/mel
kerja tahunan sesuai update rencana pen
dengan kegiatan dan dana apabila terdap
anggaran per masing- perubahan kegiatan
masing seksi sesuai sehingga akurasi p
Nota Dinas Kepala dana pada halama
KPPN Kendari Nomor dapat mencapai 100
ND-
48/WPB.28/KP.01/2022
tanggal 31 Januari 2022

Pembayaran Uang Berdasarkan penelitian -
Makan, Uang Lembur atas dokumen
dan SPM GU pembayaran uang
makan, uang lembur dan
Pembayaran GUP KKP SPM GU yang diunggah
KPPN Kendari untuk periode bulan
Januari -Maret 2022,
proses pembayaran
sudah sesuai dengan
ketentuan.

Berdasarkan penelitian
atas

dokume
n pembayaran GUP KKP,
proses

159

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
dur (SOP) ketentuan
s KPPN Terkait
alitas

lakukan PMK Bagian KPPN Kendari telah Telah
narikan 190/PMK.02.2012 Umum melakukan revisi anggaran, dilaksanakan
pat sehingga akurasi Rencana
n/dana, Penarikan Dana (RPD) pada
penarikan halaman III DIPA bisa
an III DIPA mendekati 100%
0%

PMK Bagian
190/PMK.02.2012 Umum

160

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan

pertanggungjawaban GUP
KKP sudah sesuai
ketentuan.

D. Tata Usaha dan Implementasi Berdasarkan monitoring Terkait dengan St
Rumah Tangga Standarisasi FO pada FO, selanjutnya KP
diharapkan
Sarana Prasarana pengisia
dan Tata Ruang n bit.ly/Progress FO, per t
tanggal 31 Maret 2022, meningkatkan
KPPN Kendari telah penyelesaian pada
menyesuaikan layanan bagian , mem
front office seperti ruang pengaturan tata le
cso, ruang self service, UMKM, sehingga
stakeholder room, area terlihat oleh sa
special mission/UMKM stakeholder yang b

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
ketentuan
Terkait

Subbag Umum KPPN Kendari akan Poin 1 s.d. 3
melakukan beberapa hal telah diselesai,
tandarisasi PMK.276/PMK.01/ sebagai berikut: poin 4 belum
PPN Kendari 2014 1. Menyelesaikan selesai karena
sedang
dapa Nota Dinas Nomor pekerjaan backdrop CSO menunggu
ND-263/PB.1/2022 2. Menyelesaikan pengiriman
progres tanggal 14 Januari barang, dan poin
a beberapa 2022 hal. Backdrop resepsionis 5 akan
mperhatikan Standardisasi 3. Menyelesaikan pengadaan dilaksanakan
etak display Front Office pada setelah serah
a mudah Kantor dan pemasangan terima
atker atau wallpaper barang/furniture
berkunjung. .
4. Menyelesaikan proses
pengadaan furniture
untuk keperluan FO

5. Display UMKM akan
diletakkan bersandingan
dengan stakeholder
lounge dan
memperhatikan tempat
lalu lalang stakeholder
pengunjung KPPN Kendari
sehingga mudah terlihat.
Selain itu juga akan
dipasang LCD 55 inch
untuk menampilkan
produk UMKM yang tidak
bisa ditampilkan
didisplay karena sifatntya
tidak tahan lama atau
mudah basi.

Saat ini, penataan ruang
layanan KPPN Kendari telah
ditata sesuai aturan dan
diskusi dengan kantor pusat
dengan memaksimalkan
sarpras yang tersedia. Adapun

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan

E Kepatuhan Internal ➢ Laporan Hasil - Berdasarkan penelitian Kedepannya KPPN K
. Pemantauan atas dokumen LHPPU agar menyesuaikan
Pengendalian januari s.d. Maret dan penggunaan forma
Utama (LHPPU) LAT Triwulan I 2022 sebagaimana terlam
penyampaian LHPPU pada PMK-477/PMK
telah dilakukan sesuai dimaksud
ketentuan yang
berlaku.

- Tabel LHPPU masih
menggunakan format
laporan pada PMK-
940/PMK.09/2017 yang
telah dicabut dan
digantikan dengan
PMK-477/PMK.09/2021

➢ LHP dan Sampai dengan Sehubungan adany
Tindaklanjut LHP pelaksanaan kegiatan promosi/mutasi pe
pembinaan ini, pada pengawas sesuai K
➢ Manajemen Risiko KPPN Kendari belum ada 21/PB/UP.9/2022, ke
rekomendasi LHP yang diharapkan KPPN K
➢ Pengelolaan harus ditindaklanjuti/ melakukan pemuta
Pengaduan diselesaikan nama-nama dalam
struktur UPR terseb
KPPN Kendari telah
menetapkan Unit
Pengelola Risiko sesuai
KEP-
8/WPB.28/KP.01/2022
tanggal 11 Januari 2022

KPPN Kendari telah
ditetapkan petugas
pengelola
pengaduan

161

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
Kendari ketentuan
n Terkait
at LHPPU
mpir penataan final akan selesai
K.09/2021 setelah serah terima
barang/furniture.

KMK- Subabgian - KPPN Kendari akan Akan
477/KMK.09/2021 Umum dan menyesuaikan penggunaan dilaksanakan
PMK- Seksi MSKI format tabel LHPPU terbaru
227/PMK.09/2021 mulai periode penyusunan
berikutnya sebagaimana
terlampir pada PMK-
477/PMK.09/2021

-KPPN Kendari kedepan akan
melakukan pemutakhiran
nama-nama dalam struktur
UPR sehubungan adanya
promosi/mutasi pejabat
pengawas

KMK- Seksi MSKI
577/KMK.01/2019

- Seksi MSKI
PER-3/PB/2013

ya
ejabat
KEP-
edepan
Kendari
akhiran
m
but

162

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan

melalui KEP-
108.WPB.28/KP.01/2022
tanggal 11 Januari 2022

F. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

Komunikasi dan Koordinasi dan - Koordinasi

Koordinasi komunikasi

Internal internal KPPN Kendari a pejabat/pegawai

berjalan dengan baik, Kendari agar teta

hal ini dibuktikan sehingga sinergi

dengan pelaksanaan tuga

pelaksanaan baik.

briefing/morning

call, GKM

secara

rutin sebagai

salah

satu upaya

sharing knowledge

Komunikasi KPPN Kendari aktif
Eksternal melaksanakan
komunikasi dan
koordinasi dengan
pihak eksternal dengan
baik, seperti
dilakukannya
monitoring dan
evaluasi atas
pelaksanaan anggaran,
mengadakan
sosialisasi , sharing
informasi melalui
Group WA dan lain
sebagainya.

KPPN Kendari memiliki
media sosial berupa
facebook dan
instagram.

si Atas Peraturan PIC Tindak Lanjut atas Status
han / Subbag Permasalahan Penyelesaian
/ Seksi Tindak Lanjut
ketentuan
Terkait

PMK.262/PMK.01/ Kepala KPPN KPPN Kendari selalu Telah
2016 meningkatkan koordinasi dilaksanakan
antar antara pejabat/pegawai
pada KPPN sehingga akan terjalin sinergi
ap terjaga, yang lebih baik
dalam hal
as semakin

PMK.262/PMK.02/ Kepala KPPN
2016

PMK.262/PMK.02/ KPPN
2016

No. Komponen Hasil Permasalahan Rekomendas
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Permasalah
di Lapangan

G. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Keterbukaan Website KPPN Kendari Beberapa kegiatan hanya Agar selanjutnya se
Informasi terakhir di update pada diunggah pada sosial kegiatan yang
Publik 02 Februari 2022. media KPPN Kendari dan dilaksanakan pada
Website KPPN Kolaka tidak diunggah pada juga dipublikasikan
telah memuat: website. website KPPN Kend

- Visi Misi DJPb;
- Motto, Maklumat,

dan Janji Layanan
- Nilai-nilai

Kemenkeu;
- Layanan pengaduan

berupa: SIPANDU.

Pengendalian Laporan Penanganan - -
Gratifikasi Gratifikasi Unit
Pengendali Gratifikasi
(UPG) KPPN Kolaka
Bulan Januari-Maret
2022 telah disusun
setiap bulannya dengan
hasil temuan nihil.
Kegiatan Public
campaign dalam
upaya edukasi kepada
stakeholder telah
dilakukan KPPN
Kendari melalui
pemanfaatan media
sosial yang dikelola.

6 Inovasi dan Prestasi

a. Inovasi KPPN Kendari telah KPPN Kendari agar m
memiliki beberapa buku saku terkait i
inovasi yang inovasi yang dapat
menunjang dibagikan/dipergun
peningkatan pihak