Pedoman BLUD Pengelolaan Sampah

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN
ADMINISTRATIF PENERAPAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
PENGELOLAAN SAMPAH PEMERINTAH
PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA

i

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ADMINISTRATIF PENERAPAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PENGELOLAAN SAMPAH PEMERINTAH

PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

TIM PENYUSUN

Pengarah:
1. Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si. (Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri)
2. Drs. Komaedi, M.Si. (Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri)

Penyusun:
1. Drs. H. Budi Santosa, M.Si. (Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah,

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
2. R. Wisnu Saputro, SE. (Kasubdit BLUD, Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik

Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
3. Wahyuni Sri Lestariningsih, MA (Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Subdit BLUD,

Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Direktorat Jenderal Bina
Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
4. Ochtavian R.Pelealu, SSTP, (Penyusun Laporan Kebijakan Pada Subbagian Tata
Usaha Pimpinan Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
5. Eflin Danghentji Manusiwa, S.Kom (JFU pada Subdit BLUD, Direktorat BUMD,
BLUD dan Barang Milik Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri)
6. Despia Malasari, S.STP (JFU pada Subdit BLUD, Direktorat BUMD, BLUD dan
Barang Milik Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian
Dalam Negeri)
7. Said Iskandar Abdullah, S.I.A (Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Subdit BLUD,
Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Direktorat Jenderal Bina
Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
8. Hendra Wijaya, S.Sos., M.Si. (Peneliti LPPSP FISIP UI)
9. Bramana Purwasetya, S.Sos., M.Si. (Peneliti LPPSP FISIP UI)
10. Fadly, S.E., M.M. (Peneliti LPPSP FISIP UI)
11. Muklis Abidi, APKASI
12. Teguh A., APEKSI
13. Novel Abdul Gofur, SYSTEMIQ
14. Haricha Tambunan, SYSTEMIQ
15. Guntur Sitorus, Ketua Umum InSWA
16. Boyke W. Triestiyanto, Pendiri BLUD Intan Hijau, Kab. Banjar
17. Sudartoyo Suwito, Konsultan BLUD - Pengelolaan Sampah Kota Bandung
18. Utardi, S.H. (Staf pada Subdit BLUD, Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik
Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)

Didukung Oleh:
1. Kedutaan Besar Norwegia untuk Indonesia
2. APEKSI
3. APKASI
4. SYSTEMIQ
5. LPPSP FISIP UI

ii

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BLU Badan Layanan Umum
BLUD Badan Layanan Umum Daerah
BPKP Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan
DLH Dinas Lingkungan Hidup
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dokumen

DPA Dokumen Pelaksanaan Anggaran
KDH Kepala Daerah
KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LPE Laporan Perubahan Ekuitas
LO Laporan Operasional
PK
Perda Pengelola Keuangan
Perbup Peraturan Daerah
Permen
Perwali Peraturan Bupati
Permendagri Peraturan Menteri
PMK
PNBP Peraturan Walikota
PNS Peraturan Menteri Dalam Negeri
PP
PPK Peraturan Menteri Keuangan
PPK Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPKD
RBA Pegawai Negeri Sipil
Renstra Peraturan Pemerintah
RSB
Satker Pejabat Pembuat Komitmen
SDM Pola Pengelolaan Keuangan
TPA
TPS Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
TPS3R Rencana Bisnis dan Anggaran

SOP Rencana Strategis
SPM Rencana Strategis Bisnis
UPTD
UU Satuan kerja
Sumber Daya Manusia

Tempat Pembuangan Akhir
Tempat Penampungan Sementara

Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse,
Recycle)
Standard Operasional Prosedur
Standar Pelayanan Minimal

Unit Pelaksana Teknis Daerah
Undang-Undang

iii

KATA PENGANTAR
MENTERI DALAM NEGERI

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan
rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif
Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Sampah dapat
diselesaikan. Pedoman ini disusun Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh
Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Indonesia
Solid Waste Association (InSWA), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan
Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (LPPSP FISIP-UI),
SYSTEMIQ, akademisi dan praktisi yang berkompeten di bidangnya.

Peningkatan pelayanan publik dalam otonomi daerah, sudah menjadi
keharusan. Salah satunya pada pelayanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh
pemerintah daerah. Evolusi peran kelembagaan dari Dinas dengan membentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan perwujudan semangat untuk
memberikan pelayanan pengelolaan sampah menjadi lebih operasional. Namun
demikian, penerapan UPTD pada pelayanan pengelolaan sampah belum maksimal.
Oleh karena itu, diperlukan tata kelola kelembagaan yang ideal, yang dapat mengelola
pelayanan publik secara dinamis dengan memisahkan peran regulasi dan operasi serta
fleksibel namun tetap dalam koridor regulasi.

Indonesia telah berkomitmen melakukan perbaikan pengelolaan sampah yang
terintegrasi dari hulu sampai hilir sebagaimana telah tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya Arahan
Presiden tentang pembangunan infrastruktur. Strategi penyediaan infrastruktur
pelayanan dasar diantaranya adalah penyediaan akses sanitasi layak dan aman. Selain
itu, sesuai Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Tahun 2025, Indonesia
memiliki sejumlah target nasional, diantaranya pengurangan sampah di sumber 30%,
penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah
tangga 70%, serta pengurangan sampah laut 70%.

Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Sampah, digunakan untuk membantu UPTD
Pengelolaan Sampah di daerah dalam menerapkan BLUD. Dengan diterapkannya
BLUD Pengelolaan Sampah, diharapkan dapat mendorong pengelolaan sampah
menjadi fleksibel dan transparan dalam pengelolaan keuangan yang sehat,
mewujudkan kemandirian dalam kinerja pelayanan, dan manfaat bagi masyarakat.

Akhir kata, kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah
terlibat dan ikut membantu dalam penyusunan pedoman ini, semoga Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa, selalu melindungi kita semua dalam menjalankan tugas.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,

Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si.

iv

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jakarta, 16 Desember 2021

Nomor : 981/9230/Keuda Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
Sifat : Seluruh Indonesia
di -
Lampiran : Tempat

Hal : Pedoman Penyusunan

Dokumen Administratif

Penerapan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD)

Pengelolaan Sampah

Dalam rangka implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah khususnya penerapan BLUD pada pengelolan sampah
pada pemerintah daerah, disampaikan sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
telah menerbitkan Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan
BLUD Pengelolaan Sampah.

2. Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan terutama terkait dengan tata cara
penyusunan dokumen administratif sebagai persyaratan utama penerapan
BLUD Pengelolaan Sampah, sehingga dalam implementasinya dapat
memberikan layanan secara lebih efektif, efisien, ekonomis dan transparan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan
praktek bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Dokumen administratif dimaksud terdiri dari: a) surat pernyataan kesanggupan
untuk meningkatkan kinerja; b) pola tata kelola; c) rencana strategis (renstra);
d) standar pelayanan minimal (SPM); e) laporan keuangan atau
prognosis/proyeksi keuangan; dan f) laporan audit terakhir/pernyataan
bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

4. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan
pengawasan atas implementasi BLUD Pengelolaan Sampah di daerahnya dan
melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,

Tembusan: Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si.
Menteri Dalam Negeri. v

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.........................................................................................................................ii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.......................................................................................iii
KATA PENGANTAR ...............................................................................................................iv
SURAT EDARAN .......................................................................................................................v
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................................1

1.1 Latar belakang ................................................................................................1
1.2 UPTD Pengelolaan Sampah ...........................................................................2
1.3 Alur pembentukan UPTD................................................................................3
1.4 Tujuan..............................................................................................................4
1.5 Hasil yang diharapkan....................................................................................4
BAB II KONSEP BLUD PENGELOLAAN SAMPAH .................................................................5
2.1 Definisi BLUD..................................................................................................5
2.2 Landasan Filosofis BLUD ..............................................................................7
2.3 Keunggulan BLUD Pengelolaan Sampah......................................................7
2.4 Sepuluh Fleksibilitas BLUD ...........................................................................8
2.5 Tujuan dan Asas BLUD Pengelolaan Sampah............................................15
2.6 Manfaat BLUD Pengelolaan Sampah...........................................................15
BAB III PEMBENTUKAN BLUD PENGELOLAAN SAMPAH .................................................16
3.1 Persiapan ......................................................................................................16
3.2 Persyaratan Menjadi BLUD Pengelolaan Sampah......................................16
3.3 Penilaian BLUD Pengelolaan Sampah ........................................................18
BAB IV DOKUMEN POLA TATA KELOLA BLUD PENGELOLAAN SAMPAH.......................31
4.1. Latar belakang ..............................................................................................32
4.2. Pengertian Tata Kelola .................................................................................32
4.3. Tujuan Penerapan Tata Kelola.....................................................................33
4.4. Ruang Lingkup Tata Kelola..........................................................................33
4.5. Dasar Hukum Tata Kelola.............................................................................33
4.6. Perubahan Pola Tata Kelola.........................................................................34
4.7. Sistematika Penulisan ..................................................................................34
BAB V DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BLUD PENGELOLAAN SAMPAH ....................73
5.1. Latar Belakang..............................................................................................74
5.2. Pengertian Rencana Strategis .....................................................................74
5.3. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis......................................................75
5.4. Dasar Hukum Rencana Strategis.................................................................75
5.5. Sistematika Penulisan ..................................................................................76

vi

BAB VI PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TEKNIS
PENGELOLAAN SAMPAH ....................................................................................................130

6.1 Pendahuluan...............................................................................................130
6.1.1 Latar Belakang ...............................................................................................130
6.1.2 Tujuan .............................................................................................................131
6.1.3 Sistematika Penulisan SPM Teknis Pengelolaan Sampah ..........................131
6.1.4 Kelengkapan Pedoman..................................................................................132
6.2 Tahapan Penyusunan SPM Teknis Pengelolaan Sampah .......................132
6.2.1 Persiapan Penyusunan SPM Teknis Pengelolaan Sampah.........................132
6.2.2 Pembentukan Tim Penyusun SPM Teknis Pengelolaan Sampah ...............132
6.2.3 Penyusunan Rencana Kerja/Jadwal Pelaksanaan .......................................132
6.2.4 Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Tim Penyusun ................................133
6.3 Muatan Bab SPM Teknis Pengelolaan sampah ........................................133
6.3.1. Pendahuluan...............................................................................................133
6.3.1.1 Latar Belakang..........................................................................................133
6.3.1.2 Tujuan........................................................................................................133
6.3.1.3 Lingkup Pelayanan...................................................................................134
6.3.1.4 Penerima Pelayanan.................................................................................134
6.3.1.5 Landasan Hukum......................................................................................134
6.3.1.6 Kajian Literatur .........................................................................................134
6.3.1.7 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)......................................134
6.3.1.8 Perubahan SPM Teknis Pengelolaan sampah ........................................134
6.3.1.9 Persyaratan SPM Teknis Pengelolaan Sampah......................................134
6.3.1.10 Sistematika SPM Teknis Pengelolaan Sampah ......................................135
6.3.2 Jenis Pelayanan .............................................................................................136
6.3.2.1 Penanganan ..............................................................................................136
6.3.2.1.1 Analisis Jenis Pelayanan ......................................................................136
6.3.2.1.2 Pemilahan ..............................................................................................136
6.3.2.1.3 Pengumpulan.........................................................................................136
6.3.2.1.4 Pengangkutan........................................................................................137
6.3.2.1.5 Pengolahan............................................................................................137
6.3.2.1.6 Pemrosesan Akhir .................................................................................137
6.3.3 Mutu Pelayanan..............................................................................................137
6.3.3.1 Analisis Mutu Pelayanan..........................................................................137
6.3.3.2 Mutu Pelayanan Pengumpulan Sampah .................................................139
6.3.3.3 Mutu Pelayanan Pengangkutan Sampah ................................................139
6.3.3.4 Mutu Pelayanan Pengolahan Sampah.....................................................139
6.3.3.5 Mutu Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah..........................................139

vii

6.3.4 Rencana Pencapaian .....................................................................................139
6.3.4.1 Pengumpulan Data ...................................................................................139
6.3.4.2 Perhitungan Kebutuhan Barang dan Jasa ..............................................139
6.3.4.3 Penyusunan Rencana Kerja.....................................................................139
6.3.4.4 Operasional...............................................................................................139
6.3.5 Pembinaan Dan Pengawasan........................................................................140
6.3.6 Penutup...........................................................................................................140
BAB VII DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN POKOKK .......................................................177
7.1 Pengantar Laporan Realisasi UPTD Pengelolaan Sampah......................177
DAFTAR PUSTAKA...............................................................................................................215

viii

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga, berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan
sampah dengan target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga sebesar 70% dan target pengurangan sampah rumah tangga
dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% sampai dengan Tahun 2025.
Tentunya komitmen ini harus dibarengi dengan kerja dan pengembangan kualitas
penanganan sampah di daerah.

Pembangunan dan pengembangan sistem Pengelolaan Sampah yang selama ini
telah dilakukan di daerah antara lain melalui pembangunan seperti Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-
Recycle (TPS3R), diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melayani masyarakat dan
berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengelola
infrastruktur tersebut sesuai dengan kewenangannya dalam Undang – Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Manfaat infrastruktur Pengelolaan
Sampah akan terasa bagi masyarakat, bila dikelola dengan baik oleh pemerintah
daerah sebagai pelaksana wewenang sesuai peraturan yang ada. Pemerintah daerah
dapat membentuk institusi pengelola yang bertindak sebagai operator pengelola
Pengelolaan Sampah. Bentuk lembaga operator pengelola bergantung pada kondisi
dan kesiapan masing-masing daerah. Beberapa lembaga operator yang dapat dibentuk
oleh pemerintah daerah, antara lain: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), UPTD
yang menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah.

Beberapa pemerintah daerah telah membentuk UPTD dalam menangani
pekerjaan teknis Pengelolaan Sampah. UPTD diharapkan dapat memberikan layanan
umum di Pengelolaan Sampah kepada masyarakat secara baik. Sebagai salah satu
kelembagaan di bawah pemerintahan, salah satu cara agar peningkatan layanan umum
yang diberikan oleh UPTD tercapai adalah memiliki fleksibilitas dalam lembaga dalam
melakukan kinerjanya. Salah satu caranya adalah menerapkan sistem BLUD dalam
UPTD itu sendiri. Untuk menerapkan BLUD khususnya di Pengelolaan Sampah
diperlukan panduan untuk memenuhi persyaratan dimana BLUD yang memiliki layanan
Pengelolaan Sampah di Indonesia masih sangat minim. Sehingga ada baiknya
disediakan panduan agar UPTD Pengelolaan Sampah yang ingin menerapkan BLUD
dapat memahami cara dan prosedur yang harus dilengkapi. Hal inilah yang menjadi
latar belakang dibuatnya Modul Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan
Layanan Umum Daerah Pengelolaan Sampah agar memudahkan para pihak dalam
memahami bentuk kelembagaan pengelola infrastruktur Pengelolaan Sampah, proses
dan penyusunan dokumen pembentukan UPTD, serta proses dan penyusunan
dokumen persyaratan BLUD yang akan menjadi pengelola/operator Pengelolaan
Sampah. Panduan teknis penerapan BLUD ini disusun untuk memudahkan para pihak
dalam memahami alur, proses, syarat dan penyusunan dokumen penerapan BLUD
untuk UPTD Pengelolaan Sampah.

1

1.2 UPTD Pengelolaan Sampah

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan
teknis Instansi terkait Pengelolaan Sampah. UPTD Pelayanan Pengelolaan Sampah
dibentuk harus memenuhi kriteria seperti yang tertuang pada Pasal 11 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (selanjutnya disebut
Permendagri 12/2017) di Pemerintah Provinsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu dari urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi
tanggung jawab dari dinas/badan instansi induknya;

b. Penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh
perangkat daerah lain yang berlangsung secara terus menerus;

c. Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan
penyelenggaraan pemerintahan;

d. Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, dan infrastruktur;
e. Tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang

bersangkutan;
f. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis

operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu; dan
g. Memperhatikan keserasian hubungan antar Pemerintah Provinsi dengan

Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk UPTD di Pemerintah Kabupaten/Kota harus memenuhi kriteria seperti
yang tertuang pada Pasal 20 Permendagri 12/2017 sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu dari urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi
tanggung jawab dari dinas/badan instansi induknya;

b. Penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh
perangkat daerah lain yang berlangsung secara terus menerus;

c. Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan
penyelenggaraan pemerintahan;

d. Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, dan infrastruktur;
e. Tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang

bersangkutan; dan
f. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis

operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu.
Klasifikasi UPTD Pengelolaan Sampah pada pemerintah provinsi menurut klasifikasi
UPTD pada Pasal 15 Permendagri 12/2017 terdiri atas:

a. UPTD provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
b. UPTD provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Penentuan klasifikasi berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan,
sebagai berikut:

a. UPTD provinsi Kelas A dibentuk apabila:

1. lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan
atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; dan

2

2. jumlah beban kerja 15.000 (lima belas ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun
atau lebih

b. UPTD provinsi Kelas B dibentuk apabila:

1. lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) fungsi pada Dinas/Badan atau
wilayah kerjanya hanya 1 (satu) kabupaten/kota; dan

2. jumlah beban kerja antara 6.000 (enam ribu) sampai dengan kurang dari 15.000
(lima belas ribu) jam kerja efektif per tahun.

Klasifikasi pengelolaan sampah pada pemerintah kabupaten/kota menurut klasifikasi
UPTD pada Pasal 24 Permendagri 12/2017 terdiri atas:

a. UPTD kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan

b. UPTD kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Penentuan klasifikasi berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan,
sebagai berikut:

a. UPTD kabupaten/kota Kelas A dibentuk apabila:

1. lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan
atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan; dan

2. jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun
atau lebih

b. UPTD kabupaten/kota Kelas B dibentuk apabila:

1. lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) fungsi pada Dinas/Badan atau
wilayah kerjanya hanya 1 (satu) kecamatan; dan

2. jumlah beban kerja antara 5.000 (lima ribu) sampai dengan kurang dari 10.000
(sepuluh ribu) jam kerja efektif per tahun.

1.3 Alur pembentukan UPTD

Dengan mempelajari arahan dari Permendagri 12/2017 tentang pembentukan
UPTD maka alur pembentukan UPTD dapat disusun sebagai berikut:

a. Persiapan: membuat rencana dan jadwal kegiatan pembentukan UPTD,
menentukan pihak-pihak yang akan melaksanakan kegiatan pembentukan UPTD,
melengkapi dokumen-dokumen pelengkap draft peraturan kepala daerah tentang
pembentukan UPTD seperti kajian akademis pembentukan UPTD dan analisis rasio
belanja pegawai.

b. Drafting: menyusun peraturan kepala daerah tentang pembentukan UPTD oleh tim
penyusun yang telah ditentukan para pihaknya dalam rencana kegiatan
pembentukan UPTD.

c. Konsultasi: melakukan konsultasi pembentukan UPTD provinsi kepada Menteri
Dalam Negeri dengan melakukan pembahasan draft peraturan gubernur beserta
dokumen pelengkap seperti kajian akademis pembentukan UPTD dan analisis rasio
belanja pegawai atau konsultasi pembentukan UPTD kabupaten/kota kepada

3

Gubernur dengan melakukan pembahasan draft peraturan bupati/walikota beserta
dokumen pelengkap seperti kajian akademis pembentukan UPTD dan analisis rasio
belanja pegawai.
d. Tindak Lanjut hasil Konsultasi: melakukan perbaikan draft peraturan kepala
daerah tentang pembentukan UPTD berdasarkan hasil konsultasi dengan Menteri
Dalam Negeri atau Gubernur
e. Penetapan peraturan: penetapan peraturan kepala daerah oleh gubernur atau
bupati/walikota setelah melakukan perbaikan hasil konsultasi dengan Menteri Dalam
Negeri atau Gubernur.
1.4 Tujuan

Modul ini membantu pemerintah daerah dalam menyusun dokumen administratif
penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Sampah.
1.5 Hasil yang diharapkan

Setelah adanya modul ini, pemerintah daerah dapat lebih paham, mengerti dan
lebih mudah dalam menyusun dokumen administratif BLUD sebagai syarat dalam
membentuk BLUD pada UPTD Pengelolaan Sampah untuk meningkatkan layanan
umum di daerahnya.

Dok: SYSTEMIQ

4

BAB II
KONSEP BLUD PENGELOLAAN SAMPAH

2.1 Definisi BLUD
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 79/2018) dimana
memberikan peluang UPTD Pengelolaan Sampah untuk menerapkan BLUD yang
memberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya.

Sesuai dengan Permendagri 79/2018 menyebutkan bahwa Badan Layanan
Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Ada beberapa hal yang menjadi pembeda ketika suatu UPTD telah menerapkan
BLUD, sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Berbagai Bentuk Organisasi Penyelenggara Layanan

Pengelolaan Sampah

Aspek PERANGKAT UPTD-BLUD BUMD

DAERAH (UPTD)

Pendapatan Masuk Kas Umum Masuk Rek Kas BLUD Masuk Rek Kas BUMD

Daerah

Tidak boleh langsung Boleh langsung Boleh langsung

digunakan digunakan digunakan

APBD Bukan APBD merupakan APBD merupakan

merupakan pendapatan “Penyertaan Modal”

Pendapatan

APBD merupakan Kewajiban PEMDA Tidak tergantung

kewajiban PEMDA masih ada APBD

Penetapan SKPD ditetapkan Penetapan BLUD PERDA
dengan Keputusan Diatur sendiri
Kelembagaan melalui PERDA
Gubernur /
Belanja UPTD ditetapkan Walikota/ Bupati
melalui Peraturan
Gubernur / Walikota/ Boleh melebihi
PAGU (ada ambang
Bupati
batas), tercantum
Tidak boleh melebihi dalam Rencana
PAGU Bisnis Anggaran
(RBA) dan DPA

5

Utang & Tidak Boleh melakukan Boleh melakukan Boleh melakukan

Piutang utang & piutang Utang & piutang, utang dan piutang

- pinjaman jangka

panjang dengan

persetujuan

Gubernur / Walikota/

Bupati

Investasi Tidak boleh melakukan Boleh melakukan Boleh melakukan

investasi investasi, investasi

Investasi jangka

panjang dengan

persetujuan

Gubernur /

Walikota/ Bupati

Pengadaan Perpres Nomor 16/ Dapat tidak dengan Diatur sendiri

Barang dan 2018 dengan Perpres Nomor 16/

Jasa perubahannya 2018, untuk

pendapatan non

APBD

Pengelolaan Tidak boleh Boleh menghapus Diatur sendiri, dengan

barang menghapus Aset aset tidak tetap, tetap mengikuti

penghapusan aset peraturan

tetap mengikuti

peraturan yang

berlaku

Pegawai ASN ASN dan Non ASN Non ASN

sesuai kebutuhan,

profesionalisme,

dan kemampuan

keuangan

Dewan Tidak ada Dewan Dimungkinkan ada Badan Pengawas

Pengawas Pengawas Dewan Pengawas,

tergantung Aset/

Omset

Remunerasi Mengikuti penggajian Sesuai Diatur tersendiri,

PNS, bersumber APBD tanggungjawab & bersumber dari jasa

capaian kinerja, layanan

PNS bersumber

APBD dan jasa

layanan, Non PNS

bersumber dari jasa

layanan

Tarif/ retribusi PERDA Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur /

/ Walikota/ Bupati Walikota/ Bupati

Laporan Standar Akuntansi Standar Akuntansi Standar Akuntansi
Keuangan Pemerintahan (SAP) Pemerintahan Keuangan (SAK)

(SAP) khususnya

PSAP 13

6

Bagian laporan Bagian laporan Dilampirkan dalam

keuangan SKPD / keuangan SKPD / laporan keuangan

PEMDA PEMDA dan PEMDA

Laporan Keuangan

BLUD sendiri

Sumber: Konsep Panduan Praktis Penataan Kelembagaan Sistem Pengelolaan

Sampah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : 2015. Diolah

kembali.

2.2 Landasan Filosofis BLUD
a. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang

Pengelolaan Sampah Spesifik
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah.
j. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Perangkat Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota.
k. Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Unit Pelaksana

Teknis Pada Dinas dan Badan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

2.3 Keunggulan BLUD Pengelolaan Sampah
a. Fleksibilitas

Keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis
yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari

keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan masyarakat.

b. Praktek bisnis yang sehat.
c. Penyelenggara fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang

baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan
berdaya saing.

7

Gambar 1. Hak dan Kewajiban BLUD

2.4 Sepuluh Fleksibilitas BLUD
Ada 10 fleksibilitas yang dimiliki oleh BLUD agar dapat memberikan layanan
umum secara efektif dan efisien, dimana semuanya tetap harus diatur dalam
ketentuan peraturan kepala daerah. Berikut adalah fleksibilitas yang dimiliki BLUD:
a. Pengelolaan Pendapatan
Pengaturan umum keuangan negara termasuk keuangan daerah diatur dari
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu pada
Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Keuangan Negara dikelola secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan. Kemudian pengaturan penerimaan dan pengeluaran daerah
dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (6) yaitu semua penerimaan yang menjadi hak
dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran
yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Pengaturan tersebut
dirinci kembali oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dimana pada Pasal 13 ayat (2) diatur bahwa semua
penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah. Kemudian pada Pasal 16 ayat (2) dijelaskan bahwa penerimaan
harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang
selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah, selanjutnya Pasal 16 ayat (3)
menjelaskan penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja
perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai
pengeluaran.

Pengaturan pendapatan untuk di pemerintah daerah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
pada pasal 120 ayat (1) yang menjelaskan bahwa semua Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. Kemudian pada ayat
(2) dijelaskan bahwa dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah,
BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran
Daerah tersebut. Pengaturan di perangkat daerah diatur pada pasal 123 yang
berbunyi Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan
Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan ini juga kembali diulang di Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

8

Daerah pada lampirannya di Bab V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan
pada huruf A Kerangka Pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan
keuangan daerah.

Berdasarkan pengaturan penerimaan daerah berupa pendapatan daerah
pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diambil
kesimpulan bahwa pada dasarnya semua pendapatan disetor ke Rekening
Kas Umum Daerah, kecuali ditentukan lain dalam sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Penentuan lain tersebut adalah fleksibilitas
BLUD terkait pendapatan karena pendapatan BLUD akan masuk ke rekening
Kas BLUD, dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya, kemudian BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran
Daerah tersebut.

b. Pengelolaan Belanja
Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan
volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas tersebut merupakan belanja yang
disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan
DPA yang telah ditetapkan secara definitif. Fleksibilitas tersebut dapat
dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan
BLUD. Ambang batas pada RBA dan DPA merupakan besaran persentase
realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan
DPA. Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas pun belanja dapat
direalisasikan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala daerah.

c. Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD
Pada Pasal 76 Permendagri 79/2018 dijelaskan bahwa pengadaan barang
dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor
16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021
(selanjutnya disebut Perpres No.16/2018). Kemudian pada Pasal 77
dijelaskan bahwa pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang
bersumber dari pendapatan BLUD, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan
sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Ketentuan lebih
lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa yang berasal dari
pendapatan BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan
Kepala Daerah tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang
dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang
sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk
mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
Permendagri Nomor 79/2018 tersebut menegaskan bahwa pengadaan
barang dan jasa dari pendapatan BLUD tidak mengacu pada Peraturan
Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana hal ini berbeda
dengan SKPD atau Unit Kerja yang tidak menerapkan BLUD. Pasal 61 Ayat
(1) dan Ayat (2) Perpres No.16/2018 menegaskan hal tersebut dimana
dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah
Pengadaaan Barang/Jasa:

9

1) Pada Badan Layanan Umum;
2) Yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas

kepada masyarakat;
3) Yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan;

dan/atau
4) Yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
5) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD

dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan lainnya.

d. Pengelolaan Utang Piutang
Pada Pasal 84 Permendagri Nomor 79/2018 dijelaskan bahwa BLUD
mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau
transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan
BLUD. BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh
tempo, dilengkapi administrasi penagihan. Dalam hal piutang sulit tertagih,
penagihan piutang diserahkan kepada kepala daerah dengan melampirkan
bukti yang sah. Pasal 85 menjelaskan bahwa piutang dapat dihapus secara
mutlak atau bersyarat dimana tata cara penghapusan piutang diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 86 Permendagri Nomor 79/2018 menjelaskan BLUD dapat melakukan
utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan
pinjaman dengan pihak lain. Pasal 86 menjelaskan lebih lanjut bahwa
utang/pinjaman tersebut dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek atau
utang/ pinjaman jangka panjang. Pasal 87 menjelaskan utang/pinjaman
jangka pendek merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang
dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang
diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang
tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah
pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembayaran
utang/pinjaman jangka pendek merupakan kewajiban pembayaran kembali
utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
Utang/pinjaman jangka pendek dibuat dalam bentuk perjanjian
utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan pemberi
utang/pinjaman. Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek menjadi
tanggung jawab BLUD. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka
pendek harus diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 88 mengatur
bahwa BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka
pendek yang telah jatuh tempo. Pemimpin BLUD juga dapat melakukan
pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai
ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 88 mengatur utang/pinjaman jangka panjang yang merupakan
utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan
masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu)
tahun anggaran. Utang/pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran
belanja modal. Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang merupakan
kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok
utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun
anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman

10

yang bersangkutan. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Tarif BLUD
Tarif layanan diatur dalam Pasal 81 sampai dengan pasal 83 Permendagri
79/2018. Pasal 81 Permendagri 79/2018 menjelaskan bahwa BLUD
mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan
barang/jasa kepada masyarakat. Tarif Layanan berupa besaran Tarif
dan/atau pola Tarif yang disusun atas dasar:
1) Perhitungan biaya per unit layanan
Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan
bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang
dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang
disediakan oleh BLUD
2) Hasil per investasi dana.
Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana
merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian
dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu. Tarif
Layanan ini hanya diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana.

Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas
perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana, Tarif dapat
ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 82 menjelaskan tentang besaran Tarif merupakan penyusunan Tarif
dalam bentuk:
1) nilai nominal uang; dan/atau
2) persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan

kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.

Sedangkan Pola Tarif merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk
formula. Selanjutnya Pasal 83 menerangkan bahwa Pemimpin BLUD
menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek
kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas
keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran
Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu
penetapan Tarif. Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada kepala
daerah. Usulan Tarif Layanan dapat berupa usulan Tarif Layanan baru
dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan. Usulan Tarif Layanan dilakukan
secara keseluruhan atau per unit layanan. Untuk penyusunan Tarif Layanan
BLUD, pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
1) SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
2) SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
3) unsur perguruan tinggi; dan
4) lembaga profesi.

Tarif Layanan yang sudah disusun diatur dengan peraturan kepala daerah
dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini
berbeda dengan SKPD atau UPTD yang belum menerapkan BLUD dimana
tarif ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana yang diatur

11

pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku umum seperti Undang-
undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
dimana semua pembebanan pada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

f. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Pasal 3 Permendagri No. 79/2018, sumber daya manusia BLUD
terdiri atas:
1) Pejabat pengelola dan pegawai. Pejabat pengelola ini bertanggungjawab
terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan dan
keuangan BLUD dalam pemberian layanan. Pegawai sendiri berperan
untuk menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
2) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari PNS dan/atau
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), BLUD dapat
mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai selain PNS maupun P3K dari
professional lainnya.
3) Pengangkatan tenaga profesional lainnya ini harus didasarkan pada
kebutuhan dari BLUD itu sendiri, profesionalitas tenaga kerja tersebut dan
juga didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan BLUD. Prinsip
pengangkatan tenaga profesional ini juga didasarkan pada prinsip
efisiensi, ekonomis dan produktifitas dalam mendukung peningkatan
pelayanan BLUD.
4) Tenaga kerja profesional lainnya ini dapat dipekerjakan secara tetap
maupun kontrak.
5) Untuk pejabat pengelola yang berasal dari profesional lainnya dapat
diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 tahun dan dapat diangkat
kembali satu kali untuk periode masa jabatan berikutnya. Pengangkatan
kembali ini paling tinggi berusia 60 tahun.
6) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional
lainnya ini dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah
disetujui oleh PPKD.
Pasal 4 menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan,
persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak,
kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal
dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

g. Kerja Sama
Berbeda dengan SKPD atau UPTD yang belum menerapkan BLUD,
sebagaimana diatur dalam pasal 90 Permendagri Nomor 79/2018 BLUD
dapat melakukan kerjasama-kerjasama dengan pihak lain dalam rangka
peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan. Berdasarkan prinsip
kerjasama ekonomis, efektif, efisien, dan saling menguntungkan. Kerjasama
dengan pihak lain tersebut , meliputi: kerjasama operasional; dan
pemanfaatan barang milik daerah.

Kerjasama operasional dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan
proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak
menggunakan barang milik daerah (BMD). Kerjasama pemanfaatan barang
milik daerah (BMD), dilakukan melalui pendayagunaan dan/atau optimalisasi
BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh

12

pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi
kewajiban BLUD. Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan BMD yang
sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi kegiatan
BLUD yang bersangkutan. Pemanfaatan barang milik daerah tersebut juga
harus mengikuti peraturan perundang-undangan.

Tata cara kerja sama BLUD dengan pihak lain diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah. Pelaksanaan kerjasama BLUD tersebut juga dibuat dalam
bentuk perjanjian

h. Investasi
BLUD berdasarkan pasal 92 Permendagri 79/2018 dapat melakukan
investasi jangka pendek sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan
pendapatan dan pelayanan masyarakat. serta tidak mengganggu likuiditas
keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
Pengertian investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan. Bentuk investasi
jangka pendek berupa deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3
bulan sampai dengan 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara
otomatis surat berharga negara jangka pendek. Karakteristik investasi jangka
pendek dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan untuk manajemen
kas dan merupakan instrumen keuangan dengan risiko rendah. Pengelolaan
investasi BLUD juga harus diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

i. Remunerasi
Pasal 23 Permendagri 79/2018 menjelaskan bahwa pejabat pengelola dan
pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan
profesionalisme. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam
komponen: gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi,
pesangon, dan/atau pensiun. Komponen remunerasi antara lain:
1) Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
2) Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan
pendapatan di luar gaji setiap bulan;
3) Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan
pendapatan diluar gaji;
4) Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat
tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas
prestasi kerja BLUD yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
5) Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai
kemampuan keuangan BLUD; dan/atau
6) Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

Pasal 24 menjelaskan bahwa remunerasi diatur dengan peraturan kepala
daerah berdasarkan usulan pemimpin. Pengaturan remunerasi dalam
peraturan kepala daerah mempertimbangkan prinsip proporsionalitas,
kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja. Selain mempertimbangkan
prinsip-prinsip tersebut, pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks
harga daerah/wilayah. Untuk mengatur remunerasi BLUD, kepala daerah
dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:

13

1) SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
2) SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
3) perguruan tinggi; dan
4) lembaga profesi.
Tim tersebut harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

j. SiLPA dan Defisit Anggaran.
Pasal 95 Permendagri 79/2018 menjelaskan bahwa Sisa lebih perhitungan
anggaran (SiLPA) BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan
dan pengeluaran selama 1 tahun anggaran (dihitung berdasarkan laporan
realisasi anggaran pada 1 periode anggaran). Selisih ini dapat digunakan
dalam tahun anggaran berikutnya. Kecuali atas perintah Kepala Daerah
disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
Pemanfaatan SiLPA dalam tahun berikutnya, dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas yang digunakan untuk membiayai program
dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD. Pemanfaatan SiLPA dalam
tahun berikutnya, jika dalam kondisi mendesak dapat mendahului APBD.
Kondisi mendesak yang dimaksud yaitu pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun
anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan
masyarakat.

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA tahun
anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman. Pengelolaan SiLPA BLUD
ini harus diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Gambar 2. Fleksibilitas BLUD

14

2.5 Tujuan dan Asas BLUD Pengelolaan Sampah
1. Memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan
dan bertanggung jawab dgn memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan
manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya
dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah
(KDH).
2. Dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemda, dengan status 15ubli
tidak terpisah dari Pemda
3. Kepala Daerah bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan
pelayanan umum
4. Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan
umum
5. Dalam melaksanakan tujuan, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangannya.
6. Pengelolaan keuangan BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan
daerah.

2.6 Manfaat BLUD Pengelolaan Sampah
Meningkatkan pelayanan umum di pengelolaan sampah dan mendukung kebijakan

pemerintah untuk penanganan dan pengurangan timbulan sampah di daerah.

15

BAB III
PEMBENTUKAN BLUD PENGELOLAAN SAMPAH

3.1 Persiapan
Sesuai dengan Permendagri No.79 tahun 2018, syarat yang harus dipenuhi untuk
menerapkan BLUD yang utama adalah harus ada lembaga teknis/badan. Ada 3
tahapan untuk dapat menerapkan BLUD, sebagai berikut:
1. Persiapan: kepala UPTD mengajukan pembentukan BLUD kepada kepala dinas

dengan melampirkan persyaratan administrasi.
2. Penilaian: Gubernur/Bupati/Walikota membentuk tim untuk memberikan penilaian

atas pengajuan pembentukan BLUD tidak lebih dari 3 bulan. Hasil dari penilaian ini
akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pertimbangan untuk
menyetujui atau menolak.
3. Pengesahan peraturan: pembentukan BLUD ditetapkan oleh Keputusan
Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan hasil penilaian.

Gambar 3: Alur dan Langkah Penerapan BLUD

3.2 Persyaratan Menjadi BLUD Pengelolaan Sampah
Sesuai dengan Permendagri No.79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah menyebutkan ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi oleh unit pelaksana
teknis/badan untuk dapat menerapkan BLUD. Ketiga syarat tersebut sebagai
berikut:
a. Syarat Substantif
Terpenuhi apabila tugas dan fungsi UPTD bersifat operasional dalam
menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa
publik. Layanan umum berhubungan dengan:

16

1. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum diutamakan untuk
pelayanan kesehatan tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum
yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan
perizinan;

2. Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan
kepada masyarakat meliputi:
a) Dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah; dan
b) Dana perumahan
dan/atau

3. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum antara lain kawasan
pengembangan ekonomi terpadu.

Gambar 4. Syarat Substantif
b. Syarat Teknis

Persyaratan teknis agar dapat menjadi BLUD terpenuhi apabila:
1. Karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan

Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola
dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian
target keberhasilan.
Kriteria layak tersebut, meliputi:
a) memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan

secara efektif, efisien, dan produktif; dan
b) memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan

umum kepada masyarakat
2. Berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja

keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD.
Kriteria berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
kinerja keuangan, meliputi:
a) perkiraan rencana pengembangan yang dilihat, misalnya dari

peningkatan/diversifikasi unit layanan, jumlah konsumen dan tingkat
kepuasan konsumen; dan
b) perhitungan/rencana peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun
yang akan datang dengan ditetapkannya menjadi BLUD.
Kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas penerapan BLUD
dilaksanakan oleh kepala SKPD melalui sekretaris daerah untuk Unit
Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD

17

Gambar 5. Syarat Teknis

c. Syarat Administratif
Persyaratan administratif terpenuhi apabila Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen, meliputi:
1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja.
2. Pola tata kelola
3. Rencana strategis
4. Standar Pelayanan Minimal
5. Laporan keuangan pokok
6. Laporan audit terakhir/ pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa
eksternal pemerintah.

Format Dokumen Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan
kinerja dan Pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal
pemerintah dapat mengikuti contoh format yang terdapat pada lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah.

3.3 Penilaian BLUD Pengelolaan Sampah
Terkait proses penilaian, Bupati/Walikota membentuk tim untuk memberikan
penilaian atas pengajuan pembentukan BLUD tidak lebih dari 3 bulan. Hasil dari
penilaian ini akan disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai pertimbangan
untuk menyetujui atau menolak penerapan BLUD pada suatu UPTD.

a. Tim Penilai
Salah satu tahap pembentukan BLUD adalah penilaian atas permohonan
pembentukan BLUD yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). Adapun tahap penilaian ini dilakukan oleh Tim Penilai yang
dibentuk oleh kepala daerah, dimana terdiri dari:
1. Sekretaris daerah sebagai ketua
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai sekretaris
3. Kepala SKPD yang membidangi kegiatan BLUD sebagai anggota
4. Kepala SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah
sebagai anggota

18

5. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah sebagai
anggota

Apabila diperlukan, tim penilai dapat melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di
bidangnya
b. Tata Tertib Tim Penilai
Tata tertib Tim Penilai dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Tim Penilai wajib hadir dalam rapat penilaian.
2. Dalam hal anggota Tim Penilai berhalangan hadir, anggota Tim Penilai

tersebut dapat menunjuk pengganti yang memiliki kompetensi di bidangnya
dan pendapat yang disampaikan oleh pengganti dianggap mewakili anggota
Tim Penilai yang bersangkutan.
3. TIm Penilai yang tidak hadir dan tidak menunjuk pengganti dianggap
menyetujui keputusan yang diambil dalam rapat penilaian.
4. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil berdasarkan
musyawarah/mufakat. Jika tidak dapat diputuskan dengan
musyawarah/mufakat, maka dilakukan pemungutan suara yang disetujui
paling sedikit setengah dari jumlah Tim Penilai yang hadir ditambah 1 (satu)
suara.
5. Tim Penilai atau pengganti yang ditunjuk, wajib menandatangani Berita
Acara Hasil Penilaian.

19

Tabel 2. Penilaian Dokumen S

No. Dokumen Administratif Nilai Bobot Indikator

yang dinilai Dokumen

12 34

1 Pernyataan kesanggupan 5% Adanya pernyataan

untuk meningkatkan kerja kesanggupan untuk

meningkatkan

kinerja

Sub Total (1) 20% Adanya kebijakan-
2 Pola tata kelola kebijakan mengenai
organisasi dan tata
laksana

Adanya pengesahan
oleh kepala daerah

Sub Total (2)

Syarat Administrasi Penerapan BLUD

Unsur yang dinilai Nilai per Bobot Hasil Nilai akhir
unsur per penilaian (8x3)

(skala 1- unsur per 9
10) 7 unsur
2,0 (6x7)
5 6
8,0 8

a. Kesesuaian dengan 10,0
1,0
Format yang ditetapkan 2,0
2,0
dalam Peraturan Menteri 2,0

Dalam Negeri No. 3,0

79/2018

b. Ditandatangani oleh

Kepala UPTD dan

diketahui oleh Kepala

SKPD

a. Kelembagaan

b. Prosedur kerja

(akuntabilitas berbasis

kinerja)

c. Pengelompokan fungsi
(akuntabilitas berbasis

kinerja)

d. Pengelolaan SDM

(pengadaan persyaratan,

pengangkatan,

penempatan, batas usia,

masa kerja, hak,

kewajiban, termasuk

sistem reward dan

punishment, serta

pemberhentian (PHK))

Peraturan Kepala Daerah

10,0

20

3 Rencana Strategis 30% Adanya pernyataan
(Renstra) Visi dan Misi

Tergambarnya
strategi dan arah
kebijakan

Rencana program
dan kegiatan

Rencana keuangan
dan pengembangan
layanan

Adanya pengesahan

oleh Kepala Daerah

Sub Total (3)

4 Standar Pelayanan Minimal 20% SPM yang sesuai

(SPM) dengan jenis dan

mutu pelayanan

Kelengkapan dan

kesesuaian jenis

dan target kinerja

Keterkaitan antara

SPM dengan

Renstra dan

Anggaran

Adanya pengesahan

dari kepala daerah

Pernyataan visi dan misi 1,0
1,0
a. Kesesuaian dengan
1,0
Renstra SKPD dan
1,0
RPJMD 1,0
1,0
b. Kesesuaian visi, misi, 0,5

program dengan 0,5
3,0
pencapaian kinerja 10,0
1,0
(kinerja layanan, kinerja 1,0
0,5
keuangan dan kinerja 1,0
0,5
manfaat) 1,0

a. Indikator kinerja 2,0

b. Target kinerja 3,0

a. Program kegiatan dan

pendanaan

b. Penanggung jawab

program

c. Prosedur pelaksanaan
program

Peraturan kepala daerah

a. Fokus

b. Terukur

c. Dapat dicapai

d. Relevan dan dapat

diandalkan

e. Kerangka waktu

Kelengkapan jenis

pelayanan sesuai dengan

SPM yang diberlakukan

Kaitan antara SPM dengan

Renstra dan anggaran

tahunan

Peraturan Kepala Daerah

21

Sub Total (4)

5a Laporan Keuangan (Untuk 20% Laporan Realisasi

SKPD yang sudah Anggaran (LRA)

mempunyai UPTD) Laporan Neraca

Laporan

Operasional (LO)

Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE)

Catatan atas

Laporan Keuangan

5b Prognosis/Proyeksi 20% Laporan Realisasi

Keuangan (Untuk SKPD Anggaran (LRA)

belum mempunyai UPTD)

Laporan
Operasional (LO)

Sub total (5)

6 Laporan Audit terakhir atau 5% Adanya hasil audit

pernyataan bersedia untuk

diaudit oleh pemeriksa

eksternal Pemda sesuai

ketentuan perundang- Atau

undangan Adanya pernyataan

bersedia untuk

diaudit oleh

pemeriksa eksternal

Pemda sesuai

dengan ketentuan

perundang-

undangan

Sub Total (6)

LRA sesuai dengan SAP 10,0
2,0
Neraca sesuai dengan SAP 2,0
LO sesuai dengan SAP 2,0
2,0
LPE sesuai dengan SAP 2,0
5,0
CaLK sesuai dengan SAP
5,0
LRA sesuai dengan sistem
10,0
perencanaan dan 10

penganggaran yang 2,0

diterapkan oleh Pemda 8,0

LO sesuai dengan sistem 10,0

perencanaan dan

penganggaran yang

diterapkan oleh Pemda

Hasil audit tahun terakhir

oleh BPK sebelum

mengajukan untuk

menerapkan BLUD

a. Kesesuaian dengan

format yang ditetapkan

dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri

Nomor 79/2018 tentang

Badan Layanan Umum

Daerah

b. Ditandatangani oleh

kepala UPTD dan

diketahui oleh kepala

SKPD

22

b. Unsur yang dinilai

Tabel 3. Penilaian Unsur Dok

No Unsur yang dinilai Defenis

1 Surat pernyataan kesanggupan untuk Format yang sud

meningkatkan kinerja sesuai dengan format ditandatangani ole

yang ditetapkan dalam PMDN No. 79/2018 diketahui oleh Kepa

tentang BLUD dan ditandatangani oleh

kepala UPTD dan diketahui oleh SKPD

2 Kelembagaan Struktur organisas

jabatan yang a

hubungan wewena

sesuai ketentuan

undangan.

3 Prosedur kerja (akuntabilitas berbasis Prosedur kerja men

kinerja) atau tanggung

jabatan dan prosed

pelaksanaan tugas

4 Pengelompokkan fungsi (akuntabilitas Pengelompokkan
berbasis kinerja) struktur organisasi

dengan prinsip

Pengelompokkan
(services) dan pend

5 Pengelolaan sumber daya Pengelolaan
persyaratan, peng

batas usia, masa

kumen Syarat Administrasi Penerapan BLUD

si Operasional Nilai

dah terisi lengkap dan Jika ditandatangani 10
0
eh Kepala UPTD dan Jika tidak ditandatangani
ala SKPD

si menggambarkan posisi Ada struktur dan lengkap 10
ada pada UPTD dan Ada struktur, tidak lengkap 6
Tidak ada struktur
ang atau tanggung jawab 0

peraturan perundang-

nggambarkan wewenang Ada prosedur yang lengkap 10
6
jawab masing-masing Ada wewenang dan tanggung jawab,
namun prosedur pelaksanaan tugas 4
dur yang dilakukan dalam tidak lengkap 0
snya Ada prosedur kerja, tetapi tidak ada 10
wewenang dan tanggung jawab
fungsi merupakan 6
i yang logis dan sesuai Tidak ada prosedur kerja
0
pengendalian internal. Ada pengelompokkan fungsi yang 10
logis dan lengkap 8
fungsi-fungsi: pelayanan
dukung (supporting) Ada pengelompokkan fungsi yang
logis tetapi penempatannya tidak
SDM (pengadaan, sesuai

gangkatan, penempatan, Tidak ada pengelompokkan fungsi
yang logis
a kerja, hak, kewajiban,
Pengelolaan SDM yang lengkap

Pengelolaan SDM yang lengkap,
kecuali kebijakan PHK

23

termasuk sistem
serta pemberhentia

6 Peraturan kepala daerah Keabsahan dokum
7 Pernyataan visi dan misi ditandai dengan ad
stempel kepala dae

Adanya pernyataa
pada rencana str
tahun mendatang
Visi:
- Gambaran men

seolah-olah ter
yang menanta
semangat
- Harus realistis
- Bisa terukur (ad
Misi adalah pernya
akan dikerjakan, d
diemban atau di
yang ditetapkan,
mengerjakan dan
sesuai dengan bida

reward dan punishment Pengelolaan SDM lengkap kecuali 6
an (PHK) kebijakan mengenai PHK dan reward 4
punishment
men tata kelola yang 2
danya tanda tangan dan Pengelolaan SDM lengkap kecuali 0
erah kebijakan PHK, reward punishment 10
an mengenai visi, misi dan hak, kewajiban 0
rategis untuk periode 5 10
Pengelolaan SDM hanya memiliki 8
ngenai masa depan yang kebijakan pengadaan, persyaratan, 6
rjadi saat ini, pernyataan pengangkatan, penempatan, batas 4
ang dan menggerakkan usia, masa kerja dan hak, kewajiban
2
da indikatornya) Tidak ada sama sekali
ataan mengenai apa yang
dan sesuatu yang harus Sudah/akan ditandatangani oleh
ilaksanakan sesuai visi kepala daerah
, siapa yang akan
n siapa yang dilayani Belum ditandatangani oleh kepala
angnya. daerah

Ada pernyataan visi dan misi yang
sesuai dengan definisi operasional

Ada pernyataan visi dan misi tetapi
visinya tidak menggambarkan masa
depan

Ada pernyataan visi dan misi, tetapi
visi tidak realistik dan tidak
menggerakkan semangat

Adanya pernyataan visi lengkap
tetapi misinya tidak menggambarkan
mengenai apa yang akan dikerjakan

Adanya pernyataan visi yang
lengkap tetapi misi tidak
menggambarkan mengenai apa
yang akan dikerjakan, dan sesuatu
yang harus diemban atau
dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan, siapa yang akan
mengerjakan dan siapa yang dilayani
sesuai dengan bidangnya

24

8 Kesesuaian dengan renstra SKPD dan Kesesuaian Rens

RPJMD adalah Renstra y

dari kebijakan st

dalam Renstra SKP

9 Kesesuaian visi, misi, program dengan Kesesuaian visi,

pencapaian kinerja (kinerja layanan, kinerja pencapaian kine

keuangan dan kinerja manfaat) keuangan dan kine

10 Indikator kinerja Ukuran kinerja pe
11 Target kinerja manfaat untuk
penyimpangan d
ditetapkan (target s

Target kinerja ada
tercantum dalam R

stra SKPD dan RPJMD Tidak ada pernyataan visi dan misi 0
yang tidak menyimpang 10
trategis yang dijelaskan Renstra Bisnis sesuai dengan
PD dan RPJMD. kebijakan strategis Renstra SKPD 0
dan RPJMD.
misi, program dengan 10
erja layanan, kinerja Renstra Bisnis tidak sesuai dengan
erja manfaat. kebijakan strategis Renstra SKPD 8
dan RPJMD
elayanan, keuangan dan 6
mengetahui adanya Visi, misi, program sesuai dengan 4
pencapaian kinerja pelayanan,
dari apa yang telah keuangan dan manfaat bagi 0
strategis dan SPM) masyarakat
10
alah target strategis yang Visi, misi, program sesuai dengan 8
Renstra Bisnis pada tahun pencapaian kinerja pelayanan dan 6
keuangan 4
0
Visi, misi, program sesuai dengan 10
pencapaian kinerja pelayanan saja
atau keuangan saja

Visi, misi, program sesuai dengan
pencapaian kinerja manfaat

Tidak ada kesesuaian antara visi,
misi dan program dengan
pencapaian kinerja pelayanan,
keuangan dan manfaat

Ada ukuran kinerja lengkap dengan
target kinerja dan SPM

Ada ukuran kinerja lengkap tetapi
tidak memiliki target kinerja dan SPM

Ada ukuran kinerja lengkap tetapi
tidak memiliki target strategis

Ada ukuran kinerja lengkap tanpa
target strategis maupun SPM

Tidak ada kinerja, target strategis
maupun SPM

Memiliki target kinerja strategis pada
tahun berjalan dalam Renstra

25

12 Program Kegiatan dan pendanaan yang bersangkutan

Program kegiatan
pelaksanaan penge

13 Penanggung jawab program Penanggung jaw
14 Prosedur pelaksanaan program personil yang berta
15 Peraturan kepala daerah program strategis
16 Fokus
Prosedur pelaksa
kebijakan tentang
program

Keabsahan dokum
dengan adanya ta
kepala daerah

Adalah SPM yang
fokus pada jenis da
menunjang tugas d

n Tidak ada target kinerja tahun 0
10
dan pendanaan dalam berjalan
embangan layanan
Memiliki program kegiatan dan

pendanaan strategis dalam

pelaksanaan pengembangan

layanan

wab program adalah Tidak ada program kegiatan dan 0
anggung jawab terhadap pendanaan dalam pelaksanaan 10
pengembangan layanan 0
anaan program adalah 10
g prosedur pelaksanaan Ada penanggung jawab pada setiap 0
program strategis 10
men renstra yang ditandai 0
anda tangan dan stempel Tidak ada penanggung jawab pada 10
setiap program strategis
g kegiatan pelayanannya 8
an mutu pelayanan untuk Ada kebijakan prosedur pelaksanaan
dan fungsi program 6
4
Tidak ada kebijakan prosedur 0
pelaksanaan program

Sudah/akan ditandatangani oleh
kepala daerah

Belum ditandatangani oleh kepala
daerah

SPM fokus pada jenis dan mutu
pelayanan untuk menunjang tugas
dan fungsi

SPM fokus pada mutu pelayanan
tetapi tidak fokus pada jenis
pelayanan

SPM fokus pada jenis pelayanan
tetapi tidak fokus pada mutu
pelayanan

SPM tidak fokus pada jenis dan mutu
pelayanan

Tidak ada SPM

26

17 Terukur Kegiatan yang pen
18 Dapat dicapai sesuai dengan
ditetapkan

Kegiatannya nya
pencapaiannya dap

19 Relevan dan dapat diandalkan Relevan dan da
20 Kerangka waktu kegiatan yang sej
masyarakat dan o
dapat dipercaya u
dan fungsi

Kerangka waktu
ketepatan waktu pe

21 Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan Jenis pelayanan y

SPM yang diberikan sesuai dengan sta

yang berlaku

22 Kaitan antara SPM dengan Renstra Bisnis Ada hubungan y

dan anggaran tahunan dengan Renstra

tahunan SKPD/Uni

23 Peraturan Kepala Daerah Keabsahan dokum
dengan adanya ta

ncapaiannya dapat dinilai Ada nominatornya dan 10
standar yang telah denominatornya yang mampu
memunculkan nilai sebagai tolak 0
ata, realistis, tingkat ukur pencapaian 10
pat diukur 6
Tidak ada nominator dan 0
apat diandalkan artinya denominator untuk memunculkan 10
jalan dengan kebutuhan nilai sebagai tolak ukur pencapaian 0
organisasi, berkaitan dan
untuk menunjang tugas Kegiatannya bersifat nyata, realistis
dan tingkat pencapaiannya terukur

Kegiatannya bersifat nyata, tingkat
pencapaian dapat diukur tetapi tidak
realistis

Kegiatan tidak dapat diukur dan tidak
realistis

Relevan dan dapat diandalkan

Tidak relevan dan tidak dapat
diandalkan

artinya kejelasan dan Ada kerangka waktu yang jelas dan 10
elaksanaan kegiatan tepat 6
0
yang diberikan oleh UPT Ada kerangka waktu tetapi tidak rinci 10
andar pelayanan minimal Tidak ada kerangka waktu 0

yang jelas antara SPM Jenis pelayanan sesuai dengan SPM 10
Bisnis dan anggaran yang berlaku
0
it kerja Jenis pelayanan tidak sesuai dengan
SPM yang berlaku 10
men SPM yang ditandai
anda tangan dan stempel Ada hubungan yang jelas antara
SPM dengan Renstra Bisnis dan
Anggaran
Tidak ada hubungan yang jelas
antara SPM dengan Renstra Bisnis
dan Anggaran

Sudah/akan ditandatangani oleh
Kepala Daerah

27

24 Laporan keuangan Kepala Daerah
25 Prognosis/proyeksi keuangan
LRA, Neraca, LO,
dengan SAP

Prognosis/proyeksi
dan LO sesuai den
dan penganggaran
pemerintah daerah

26 Hasil audit tahun terakhir oleh BPK sebelum Hasil audit tahu

mengajukan sebagai BLUD sebelum mengaju

PPK-BLUD

Pernyataan bersedia diaudit ditandatangani Format pernyataan
oleh Kepala UPTD dan diketahui Kepala dengan yang te
SKPD Peraturan Menteri
Tahun 2018

Ditandatangani ol
diketahui oleh Kepa

, LPE, dan CaLK sesuai Belum ditandatangani oleh Kepala 0
Daerah 10
i keuangan berupa LRA 0
ngan sistem perencanaan Laporan keuangan sesuai dengan
n yang diterapkan oleh SAP 10
h Tidak ada laporan keuangan
0
un terakhir oleh BPK Prognosis/proyeksi keuangan berupa 10
ukan untuk menerapkan LRA dan LO sesuai dengan sistem 0
perencanaan dan penganggaran
yang diterapkan oleh pemerintah 10
daerah 0

Tidak ada prognosis/proyeksi
keuangan

Ada hasil audit

Tidak ada hasil audit

Atau Format sesuai
Format tidak sesuai
n bersedia diaudit sesuai
elah ditetapkan dalam
i Dalam Negeri No. 79

leh kepala UPTD dan Jika Ditandatangani 10
0
ala SKPD Jika tidak ditandatangani

28

c. Proses Penilaian
Penilaian wajib meliputi: nomor urut, dokumen administratif yang dinilai, nilai
bobot dokumen, indikator, unsur yang dinilai, nilai per unsur (dalam angka 0-10);
bobot per unsur yang dinilai, hasil penilaian per unsur, dan nilai akhir. Bobot
masing-masing dokumen persyaratan administratif secara keseluruhan sebagai
berikut:

Tabel 4. Bobot Nilai Dokumen Syarat Administrasi Penerapan BLUD

No. Dokumen persyaratan Administratif Bobot
1 Surat Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja 5%
20%
2 Pola Tata Kelola 30%
20%
3 Rencana Strategis (Renstra) 20%
4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 5%

5 Laporan Keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan 100%
6 Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh

pemeriksa eksternal pemerintah
Total

d. Hasil Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian dokumen administratif, dalam hal nilai dari dokumen
administratif kurang atau sama dengan 60, maka hasil penilaian DITOLAK
UNTUK MENERAPKAN BLUD dan apabila nilai dari dokumen administratif lebih
dari 60, maka hasil penilaian DITERIMA UNTUK MENERAPKAN BLUD. Untuk
selanjutnya hasil penilaian tersebut dituangkan dalam bentuk rekomendasi
penerapan BLUD. Rekomendasi disampaikan kepada kepala daerah sebagai
dasar penetapan penerapan BLUD yang dituangkan dalam Keputusan Kepala
Daerah. Berikut adalah contoh rekomendasi tim penilai terhadap penilaian
dokumen administratif

Tabel 5. Hasil Penilaian Penerapan BLUD

No Status Nilai Hasiil Penilaian Status Yang
Direkomendasikan

1 Diterima >60 68,8 Diterima untuk
2 Ditolak ≤60
menerapkan BLUD

Catatan: Jika salah satu dokumen persyaratan administratif tidak ada, maka secara
otomatis permohonan menjadi BLUD DITOLAK

e. Alur Proses Penilaian dan Penetapan Penerapan BLUD

Alur proses penilaian dan pembentukan/penerapan BLUD setelah pembentukan
UPTD dilakukan mekanisme pengajuan penerapan BLUD sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan BLUD
2. Mengajukan permohonan kepada kepala daerah

3. Membentuk tim penilai oleh kepala daerah
4. Melakukan penilaian pengajuan penerapan BLUD

5. Memperoleh surat rekomendasi diterima/ditolak menjadi BLUD
6. Mengeluarkan keputusan pembentukan BLUD oleh kepala daerah

29

7. Mengeluarkan keputusan oleh kepala daerah yang disampaikan kepada
pimpinan DPRD, paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penerapan
BLUD

8. Menerapkan keputusan BLUD

Gambar 6. Alur Proses Penilaian dan Penetapan Penerapan BLUD

30

BAB IV
DOKUMEN POLA TATA KELOLA
BLUD PENGELOLAAN SAMPAH

Dokumen Pola Tata Kelola merupakan Dokumen tata kelola Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD. Dokumen Pola Tata Kelola

tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dokumen Pola Tata Kelola
tersebut sekurangnya memuat:

1. Kelembagaan
Kelembagaan memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab,

hubungan kerja dan wewenang.
2. Prosedur Kerja

Prosedur kerja memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar
posisi jabatan dan fungsi

3. Pengelompokan Fungsi
Pengelompokan fungsi memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung

sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia memuat kebijakan mengenai pengelolaan
sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada

masyarakat.

Dokumen Pola Tata Kelola BLUD sebagai syarat administratif UPTD agar dapat

menjadi BLUD dapat disusun melalui struktur berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TATA KELOLA BLUD PENGOLAHAN SAMPAH

A. Kelembagaan

B. Prosedur Kerja

C. Pengelompokan Fungsi Yang Logis

D. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

E. Pengelolaan Keuangan BLUD

F. Pengelolaan Limbah Dan Dampak Lingkungan

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN SOP-SOP

Dokumen Pola Tata Kelola berdasarkan struktur tersebut diatas dapat digambarkan
pada contoh penyajian Dokumen Pola Tata Kelola berikut ini.

31

BAB I
PENDAHULUAN

4.1. Latar belakang
Tuntutan akan kualitas pelayanan pengelolaan sampah dan limbah tampaknya akan
semakin gencar dilakukan oleh masyarakat karena telah menjadi kebutuhan dasar
kehidupan dan penyampaiannya sangat terkait perilaku. Dari aspek persaingan
yang semakin ketat dan masyarakat yang semakin kritis, meskipun didukung
peralatan dan tenaga kerja yang memadai, bila penyampaian jasa kurang
memuaskan maka konsumen akan beralih ke pihak yang memberikan pelayanan
yang terbaik.
UPTD Pengelolaan Sampah … dituntut untuk dapat menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat, senantiasa memperhatikan keadaan sumber daya manusia,
sarana prasarana yang memadai, prosedur kerja, jaringan kerja, sistem informasi,
dan perangkat lainnya khususnya dalam memberikan pelayanan di Bidang
Pengelolaan Sampah. Di sisi lain sistem pembiayaan masih belum memberikan
keleluasaan bagi UPTD Pengelolaan Sampah … untuk berupaya dalam
peningkatan pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengelola UPTD Pengelolaan
Sampah … secara entrepreneur bukan secara birokratik lagi. Untuk itu UPTD
Pengelolaan Sampah … perlu melakukan perubahan mendasar sehingga lebih
mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi terhadap
kepuasan pelanggan.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, dimana memberikan peluang bagi UPTD Pengelolaan
Sampah … untuk menerapkan BLUD yang memberikan fleksibilitas dalam
pengelolaannya.
Dalam rangka menerapkan BLUD pada UPTD Pengelolaan Sampah … maka perlu
disusun Tata Kelola yang merupakan aturan internal UPTD Pengelolaan Sampah …
dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas
dan independensi.

4.2. Pengertian Tata Kelola
Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pola tata kelola merupakan tata
kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD
dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 39 dan
Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 disebutkan bahwa
pola tata kelola memuat antara lain:
1. Struktur Organisasi, harus menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas,
fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi
2. Prosedur Kerja, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi
jabatan dan fungsi dalam organisasi
3. Pengelompokan Fungsi yang Logis, dimaksudkan sebagai pembagian yang
jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai
dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian
organisasi

32

4. Pengelolaan SDM termasuk di dalamnya penerimaan pegawai, penempatan
sistem remunerasi jenjang karir, pembinaan, termasuk sistem reward dan
punishment, pemutusan hubungan kerja yang berorientasi pada peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.

UPTD yang ingin mengajukan status menjadi BLUD harus menyusun dokumen Pola
Tata Kelola. Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 981/1011/SJ tahun 2019, terdapat beberapa perubahan dalam
penyusunan dokumen Pola Tata Kelola. Dokumen Pola Tata Kelola yang disusun
terdiri dari:
1. Pola Tata Kelola BLUD
2. Peraturan Kepala Daerah
3. Lampiran Struktur Organisasi BLUD
4. Lampiran Standar Operasional Prosedur (SOP) BLUD
Pola Tata Kelola adalah peraturan atau kebijakan internal yang harus
memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan
independensi (lihat Permendagri No. 79 tahun 2018 pasal 38-39).

4.3. Tujuan Penerapan Tata Kelola
Pola Tata Kelola yang diterapkan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:
1. Memaksimalkan nilai BLUD Pengelolaan Sampah dengan cara menerapkan
prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar BLUD
Pengelolaan Sampah memiliki daya saing yang kuat.
2. Mendorong pengelolaan sampah secara profesional, transparan dan efisien,
serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ BLUD
Pengelolaan Sampah.
3. Mendorong agar organ BLUD dalam membuat keputusan dan menjalankan
kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas
adanya tanggung jawab sosial BLUD Pengelolaan Sampah terhadap pemangku
kebijakan dan kepentingan.
4. Meningkatkan kontribusi BLUD Pengelolaan Sampah dalam mendukung
kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan pengelolaan sampah.

4.4. Ruang Lingkup Tata Kelola
Ruang lingkup Tata Kelola BLUD Pengelolaan Sampah meliputi peraturan internal
UPTD dalam menerapkan BLUD. Tata Kelola dimaksud mengatur hubungan antara
organ sebagai UPTD yang menerapkan BLUD, yaitu Kepala OPD, Pemerintah
Daerah, Dewan Pengawas, dan Pejabat Pengelola serta Pegawai berikut tugas,
fungsi, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.

4.5. Dasar Hukum Tata Kelola
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019.

33