tinggal), Kawasan usaha (bisnis), pasar, industri, fasilitas umum dalam wilayah
kabupaten/kota. Dalam kegiatan penghitungan kebutuhan pelayanan
penanganan sampah terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain
data dan dokumen, metode dan langkah penghitungan.
a. Data dan dokumen yang dibutuhkan
1. Rencana Induk (Master Plan) Pengelolaan Sampah atau Perencanaan
Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP).
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten/Kota.
3. Rencana Strategis Dinas
b. Metode pengolahan data
Metode pengolahan data untuk menghitung kebutuhan pelayanan
penanganan sampah dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode
analisis beban pelayanan. BLUD melakukan analisis data terkait volume
beban pelayanan penanganan sampah dan kapasitas prasarana dan
sarana di kabupaten/kota dan target pencapaian berdasarkan Renstra
Dinas dibidang pengelolaan sampah.
c. Langkah penghitungan kebutuhan
1) Mengidentifikasi jumlah kebutuhan total pelayanan pada daerah
pelayanan BLUD untuk mengetahui cakupan wilayah pelayanan per
satuan wilayah kelurahan/desa pada setiap wilayah kecamatan dan
volume beban timbulan sampah.
Perhitungan beban timbulan sampah dihitung per tahun dari setiap
daerah pelayanan kelurahan/desa pada setiap kecamatan, volume
beban timbulan berdasarkan sumber sampahnya dan jumlah total
volume beban untuk setiap tahun perencanaan sebagaimana table : 4.1
berikut.
Tabel 4.1: Perhitungan volume beban timbulan sampah (ton/hari)
tahun …
Wilayah Kelurahan/Desa Volume beban timbulan sampah (ton/hari)
Layanan BLUD Permukiman Pasar Komersial Perkantoran Dst.
Jumlah
1 Kecamatan 1.1 Kelurahan/Desa…
… 1.2 Kelurahan/Desa…
1.3 Kelurahan/Desa…
1.4 dst.
Jumlah 1
2 Kecamatan 2.1 Kelurahan/Desa…
… 2.2 Kelurahan/Desa…
2.3 Kelurahan/Desa…
2.4 dst.
Jumlah 2
3 dst 3.4 dst.
JUMLAH TOTAL
Perhitungan volume beban timbulan sebagaimana table diatas,
dihitung selama 5 (lima) tahun anggaran disesuaikan dengan periode
RPJMD dan disajikan rekapitulasinya sebagaimana table 4.2 berikut.
Tabel 4.2 : Perhitungan volume beban timbulan sampah (ton/hari)
Tahun … - …….
165
No Kecamatan Jml Kel./Desa Volume beban timbulan sampah (Ton/hari)
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
1 Kec. …..
2 Kec. …..
dst Kec. …..
Jumlah
2) Kebutuhan prasarana dan sarana
Perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah
dihitung berdasarkan volume beban pelayanan sampah sebagaimana
table 4.1 dan dirinci berdasarkan jenis pelayanannya. Besar volume
beban layanan menurut jenis pelayanan pada masing wilayah
pelayanan disajikan sebagaimana table 4.3 berikut:
Tabel 4.3 : Volume beban layanan per jenis layanan tahun ….
Kecamatan Kelurahan/Desa Volume Volume beban layanan/jenis layanan (ton/hari)
beban Pengumpulan Pengolahan Pengangkutan TPA
pelayanan
(ton/hari)
1 Kecamatan 1. Kelurahan/
… 1 Desa…
1. Kelurahan/
2 Desa…
1. Kelurahan/
3 Desa…
1. dst.
4
Jumlah 1
2 Kecamatan 2. Kelurahan/
… 1 Desa…
2. Kelurahan/
2 Desa…
2. Kelurahan/
3 Desa…
2. dst.
4
Jumlah 2
3 dst 3. dst.
4
Jumlah Total
Beban volume layanan sebagaimana table 4.3, dihitung untuk
periode RPJMD dan disajikan sebagaimana table 4.4 berikut:
Tabel 4.4 : Volume beban layanan per jenis layanan Tahun …. -
…..
No Jenis Layanan Vol. beban layananton/hari)
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
1 Pengumpulan
2 Pengolahan
3 Pengangkutan
5 Pemrosesan Akhir
Berdasarkan volume beban layanan sebagaimana dimaksud table
4.4, dihitung kebutuhan sarana dan prasarana penanganan
166
sampah untuk setiap jenis layanan dan disajikan seperti pada tabel
4.5 berikut:
Tabel 4.5: Kebutuhan unit sarana dan prasarana pelayanan
penanganan sampah Tahun …. - ……
No Jenis Layanan Kebutuhan unit sarana dan prasarana
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
1 Pengumpulan
Gerobak
Motor Sampah
Pick Up
2 Pengolahan
TPS3R
TPST
SPA
3 Pengangkutan
Dump truk
Arm roll truk
Compactor truk
Trailer
5 Pemrosesan Akhir
Bulldozer
Excavator
Landfill compactor
Pengolahan lindi
IV.3. PENYUSUNAN RENCANA KERJA
Rencana pelayanan sarana dan prasarana penanganan sampah merupakan
rencana peningkatan cakupan daerah pelayanan dan peningkatan kualitas
layanan. Rencana pelayanan penanganan sampah disusun berdasarkan
Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.
a. Kebutuhan data
Kebutuhan data dalam penyusunan rencana pelayanan penanganan
sampah adalah:
1. Data wilayah cakupan pelayanan penanganan sampah oleh BLUD
2. Data volume beban timbulan sampah sebagaimana Tabel 4.1 dan
Tabel 4.2,
3. Data volume beban layanan sebagaimana table 4.3 dan 4.4,
4. Data data kebutuhan prasarana dan sarana sebagaimana Tabel 4.5
b. Rencana pembiayaan sampah
Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan penanganan
bersumber dari :
1. APBD Pemerintah Kab./Kota, pada DPA BLUD
2. Pendapatan jasa layanan BLUD
3. Pendapatan lainnya
c. Langkah penyusunan rencana
1. Wilayah pelayanan
BLUD menyiapkan rencana wilayah pelayanan berdasarkan satuan
wilayah kelurahan/desa pada setiap wilayah layanan kecamatan. Selain
merencanakan wilayah pelayanan, juga objek sasaran pelayanan yaitu
167
jenis-jenis sumber sampah yang akan dilayani seperti wilayah
permukiman, pasar, daerah komersiil, perkantoran dan objek sumber
sampah lainnya.
1. Rencana kegiatan
BLUD menyiapkan rencana kegiatan penanganan sampah dalam
wilayah pelayanan BLUD meliputi:
1. Rencana operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pengumpulan sampah sebagaimana dalam Tabel 4.5 dengan
volume beban sebagaimana Tabel 4.3.
2. Rencana operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pengolahan sampah sebagaimana dalam Tabel 4.5 dengan volume
beban sebagaimana Tabel 4.3.
3. Rencana operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pengangkutan sampah sebagaimana dalam Tabel 4.5 dengan
volume beban sebagaimana Tabel 4.3.
4. Rencana operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pemrosesan akhir sampah sebagaimana dalam Tabel 4.5 dengan
volume beban sebagaimana Tabel 4.3.
Rencana kegiatan pelayanan penanganan sampah, dengan target
capaian kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur
(SOP).
1. Rencana pendanaan
Rencana pendanaan penyelenggaraan pelayanan penanganan sampah
tahunan meliputi kebutuhan:
1. Rencana pendanaan untuk pengadaan prasarana dan sarana sesuai
dengan standar jumlah pemenuhan kebutuhan. Rencana pendanaan
pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana strategi
bisnis (RSB) dan rencana bisnis anggaran (RBA)
2. Rencana pendanaan untuk membiayai operasional dan
pemeliharaan dari kegiatan :
1. Pengumpulan sampah meliputi komponen biaya: personil,
pakaian dan kelengkapan kerja, alat pelindung diri (APD), bahan
bakar dan oli, suku cadang, perbaikan dan
pemeliharaan/perawatan.
2. Pengolahan sampah meliputi komponen biaya : personil, pakaian
dan kelengkapan kerja, alat pelindung diri (APD), bahan bakar
dan oli, suku cadang, perbaikan dan pemeliharaan/perawatan,
bahan dan material.
3. Pengangkutan sampah meliputi komponen biaya: personil,
pakaian dan kelengkapan kerja, alat pelindung diri (APD), bahan
bakar dan oli, suku cadang, perbaikan dan
pemeliharaan/perawatan.
4. Pemrosesan akhir meliputi komponen biaya: Pengolahan sampah
meliputi biaya : personil, pakaian dan kelengkapan kerja, alat
pelindung diri (APD), bahan biaya bakar dan oli, suku cadang,
perbaikan dan pemeliharaan/perawatan, bahan dan material.
Rencana pendanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan sesuai
dengan rencana strategi bisnis (RSB) dan rencana bisnis anggaran
(RBA)
168
Pendanaan operasional dan pemeliharaan terhadap kegiatan
pelayanan penanganan sampah sesuai dengan kebutuhan
pemenuhan standar kualitas pelayanan.
IV.4. OPERASIONAL
a. Pelaksana pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan sampah
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas melaksanakan
pengelolaan sampah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk
pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan sampah, melalui BLUD. Jumlah SDM
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengolahan sampah
merujuk ke Perhitungan Analisis Beban Kerja. Tugas-tugas yang
dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengolahan sampah merujuk
pada Pedoman SOP Pengelola Sampah.
b. Pelaksanaan pembiayaan SPM Teknis Pengelolaan sampah
Pelaksanaan pembiayaan pelayanan penanganan sampah untuk
memenuhi SPM Teknis Pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan
pengelolaan keuangan BLUD.
c. Langkah pelaksanaan
1. Menentukan wilayah yang akan dilayani
Berdasarkan data identifikasi wilayah sasaran pelayanan ditetapkan
jenis-jenis objek sumber sampah, yang menjadi sasaran pelayanan
penanganan sampah.
2. Pelaksanaan pelayanan
Pelaksanaan pelayanan berdasarkan SOP dan target kinerja
berdasarkan SPM Teknis Pengelolaan sampah.
BAB V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1. Pelaksana pembinaan
Pemerintah Kabupaten/Kota melalui OPD yang diberi tugas melaksanakan
urusan pengelolaan sampah melaksanakan pembinaan pelayanan pengelolaan
sampah kepada BLUD dalam pelaksanaan SPM Teknis Pengelolaan sampah.
2. Materi pembinaan
Materi pembinaan teknis pelayanan pengelolaan sampah terdiri dari:
1) Pembinaan pelayanan pengumpulan sampah
2) Pembinaan pelayanan pengolahan sampah
3) Pembinaan pelayanan pengangkutan sampah
4) Pembinaan pelayanan pemrosesan akhir sampah
3. Rujukan materi pembinaan:
1) Peraturan tentang Sarana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2) Peraturan tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah
Kabupaten/Kota
3) Peraturan tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
BAB VI. PENUTUP
Standar Pelayanan Minimal ini merupakan Standar Pelayanan Minimal Teknis (SPM)
Teknis Pengelolaan sampah seperti yang telah ditentukan dari awal (bagian
Pendahuluan) untuk BLUD. SPM Teknis Pengelolaan sampah ini merupakan capaian-
capaian yang ingin dicapai oleh BLUD Pengelolaan Sampah dalam pelaksanaan
169
kegiatan sehari-harinya berdasarkan mandat yang dilimpahkan oleh Dinas Lingkungan
Hidup kepada UPTD Pengelolaan Sampah yang akhirnya menerapkan BLUD
Pengelolaan Sampah. Capaian ini dibuat dengan pertimbangan kemampuan daerah
dan akan dipenuhi secara bertahap. Indikator yang ada di dalam SPM Teknis
Pengelolaan sampah ini dapat dievaluasi dan disesuaikan bilamana dibutuhkan untuk
menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Standar Pelayanan Minimal Teknis
BLUD Pengelolaan Sampah juga akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap
perundang-undangan sehingga fungsi, peran dan tanggung jawabnya selalu
disesuaikan dengan mandat dan kebijakan Pemerintah Indonesia.
Walaupun dokumen SPM Teknis Pengelolaan sampah ini telah tersedia, tetap
diperlukan dukungan dan keterlibatan seluruh staf yang ada di lingkup Dinas
Lingkungan Hidup, lintas sektor terkait, dan dukungan seluruh mitra serta masyarakat,
dan yang paling utama adalah dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan serta
Pemerintah Provinsi.
Standar pelayanan ini bersifat terbuka untuk umum sebagai bagian dari prinsip
keterbukaan pemerintah terhadap informasi publik. Standar ini selain menjadi acuan
bagi penyelenggara pelayanan publik BLUD Pengelolaan Sampah, juga menjadi acuan
bagi masyarakat dan para pihak untuk mengevaluasi kinerja BLUD Pengelolaan
Sampah.
LAMPIRAN
▪ Standar Pelayanan Minimal BLUD Pengelolaan sampah
Pelayanan Minimal BLUD Pengelolaan sampah mengacu kepada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman
Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan
menggunakan format neraca pengelolaan sampah satu tahun dalam
satuan ton, sebagai berikut:
170
Tabel 11. Standar Pelayanan Min
No Jenis Layanan Indikator kinerja Mutu Pelayanan Peneri
Dasar Dasar
1 Pengurangan Pembatasan
sampah rumah 1 timbulan Sampah
tangga dan sampah . Rumah Tangga
sejenis sampah dan Sampah
rumah tangga Sejenis Sampah
Rumah Tangga
2 Pendauran ulang
. Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Sampah Rumah
Tangga
3 Pemanfaatan
kembali Sampah
Rumah Tangga
dan Sampah
Sejenis Sampah
Rumah Tangga
2 Penanganan 1 Pemilahan
sampah rumah
tangga dan sampah
sejenis sampah
rumah tangga
2 Pengumpulan
nimal UPTD Pengelolaan sampah
ima Pelayanan Pernyataan Standar Target Keterangan
Dasar 2025
Besaran penurunan jumlah timbulan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga per kapita
Besaran peningkatan jumlah
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang terdaur ulang di
Sumber Sampah
Besaran peningkatan jumlah
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang termanfaatkan kembali
di Sumber Sampah
Besaran peningkatan jumlah Potensi
Sampah Rumah Tangga dan timbunan
Sampah Sejenis Sampah Rumah sampah
Tangga yang terpilah di Sumber (ton/ thn)
Sampah
Besaran penurunan jumlah Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga yang
diangkut ke tempat pemrosesan
akhir
171
Pengangkutan
3
4 Pengolahan
5 Pemrosesan
AKhir
besaran peningkatan jumlah
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang diangkut ke pusat
pengolahan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga untuk menjadi bahan
baku dan/atau sumber energi
besaran peningkatan jumlah
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang terolah menjadi bahan
baku dan besaran peningkatan
jumlah Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang dimanfaatkan menjadi
sumber energi
besaran penurunan jumlah Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga yang
terproses di tempat pemrosesan
akhir
172
▪ Rencana Pencapaian Indikator
Rencana pencapaian pelayanan minimal BLUD Pengelolaan sampah mengacu
kepada indikator yang tercantum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/ MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018
Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Pelaksanaan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi
dan kompetensi di bawah tanggung jawab Pimpinan BLUD UPTD Pengelolaan
sampah. Sedangkan mekanisme penyelenggaraan layanan dasar akan diatur lebih
lanjut oleh Kepala BLUD UPTD.
Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pencapaian SPM Teknis Pengelolaan
sampah oleh BLUD UPTD Pengelolaan sampah secara periodik atau sewaktu-
waktu dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Monev ini dilakukan dengan
mengacu pada Tabel 2 di atas meliputi pemenuhan jenis layanan dan target
capaian indikator kinerja sesuai batasan waktu yang ditentukan. Dalam
melaksanakan monitoring dan evaluasi Kepala Dinas dapat mengikutsertakan OPD
terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
Di sisi lain, UPTD Pengelolaan KKP Kaimana menyampaikan laporan secara
periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan terhadap pelaksanaan,
penerapan dan pencapaian SPM Teknis Pengelolaan sampah kepada Kepala Dinas
Lingkungan Hidup.
173
Tabel 12. Rencana Pencapaian Indikator SPM Teknis Pengelolaan sampah
Pengelolaan sampah
No Indikator 2021 2022 2023 2024 2025
% % % % %
Pembatasan timbulan Sampah % % %
1. Rumah Tangga dan Sampah % %
%%%
Sejenis Sampah Rumah % %
Tangga %%%
Pendauran ulang Sampah % % %%%
2. Rumah Tangga dan Sampah % % %%%
Sejenis Sampah Rumah % % %%%
Tangga % % %%%
Pemanfaatan kembali Sampah % %
3. Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga
4. Pemilahan
5. Pengumpulan
6. Pengangkutan
7. Pengolahan
8. Pemprosesan ahir
▪ Strategi Pencapaian SPM Teknis Pengelolaan sampah Berdasarkan Rencana
Strategis
Strategi pencapaian SPM Teknis Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui
program kegiatan yang disusun dalam Rencana strategis BLUD Pengelolaan
sampah. Kesesuaian Rencana strategis BLUD bidang pengelolaan sampah dengan
SPM Teknis Pengelolaan sampah. Berikut format sesuai Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan
Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga:
Tabel 13 Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
No Kebijakan Strategi Program Keterangan
174
▪ Rencana Anggaran Biaya
1. Berdasarkan jenis layanan
Tabel 14. Rencana Anggaran Berdasarkan Jenis Layanan
No Jenis Layanan Satuan Tahun
20 x 1 20 x 2 20 x 3 20 x 4 20 x 5
1 Pembatasan Rupiah
timbulan sampah
rumah tangga dan
sampah sejenis
sampah rumah
tangga
2 Menggunakan Rupiah
ulang sampah
rumah tangga dan
sampah sejenis
sampah rumah
tangga
3 Pendauran ulang Rupiah
sampah rumah
tangga dan
sampah sejenis
sampah rumah
tangga
Tabel 15. Volume Beban Layanan per Jenis Layanan
No Jenis Layanan Satuan Tahun
20 x 1 20 x 2 20 x 3 20 x 4 20 x 5
1 Pemilahan Rupiah
2 Pengumpulan Rupiah
3 Pengangkutan Rupiah
4 Pengolahan Rupiah
5 Pemprosesan akhir Rupiah
Jumlah
2. Rencana anggaran biaya berdasarkan jenis belanja
Tabel 16. Rencana Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
No Jenis Belanja Satuan Tahun
20 x 1 20 x 2 20 x 3 20 x 4 20 x 5
1 Belanja Rupiah
pegawai/jaspel
dan honor (PNS)
2 Belanja Barang Rupiah
dan Jasa)
3 Belanja Modal Rupiah
tanah
175
4 Belanja modal
peralatan dan
mesin
5 Belanja modal
gedung dan
bangunan
6 Belanja modal
jalan, irigasi dan
jaringan
7 Belanja modal
aset tetap
lainnya
8 Belanja modal
aset lainnya
Jumlah
1. Upaya Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:
• Layanan pemilahan dari TPS, TPST dan TPS3R ke TPA;
• Layanan Pengumpulan dari sumber ke TPST dan
selanjutnya ke TPA;
• Layanan Pengangkutan dari sumber ke TPST/TPS3R dan
selanjutnya ke TPA;
• Layanan pengolahan; dan
• Layanan pemrosesan akhir dari TPS, TPST, TPS3R ke
TPA.
b. Prosedur Pelayanan
Digambarkan hal-hal yang terkait dengan prosedur dan penetapan
pelayanan minimal BLUD pengelolaan sampah perlu memperhatikan:
Prosedur pelayanan BLUD Pengelolaan sampah sebaiknya dibuat
dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi
dasar pelaksanaan setiap layanan sehingga target yang akan dicapai
dapat terpenuhi. SOP ini juga nanti dapat memberikan manfaat,
seperti contoh berikut:
1. Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu
pelayanan publik dari pemerintah daerah sehingga akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Dengan ditetapkannya SPM Teknis Pengelolaan sampah akan
dapat ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk
menyediakan suatu pelayanan public.
3. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja.
4. Masyarakat dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah
memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan kepada
masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas
pemerintah daerah kepada masyarakat.
5. Sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian
kinerja yang telah dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu
pelayanan.
6. Sebagai benchmark untuk mengukur tingkat keberhasilan
pemerintah daerah dalam pelayanan publik.
7. Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
oleh institusi pengawasan.
176
BAB VII
Dokumen Laporan Keuangan Pokok
7.1 Pengantar Laporan Realisasi UPTD Pengelolaan Sampah
Laporan Keuangan UPTD Pengelolaan Sampah adalah dokumen keuangan yang
wajib disusun untuk menerapkan BLUD. Hal ini dikarenakan Laporan Keuangan
merupakan salah satu dari persyaratan dokumen administratif. Laporan keuangan
disusun untuk menjelaskan nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk
melaksanakan kegiatan operasional UPTD Pengelolaan Sampah, menilai kondisi
keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas, dan membantu
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang kemudian
akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Kepala UPTD yang akan menerapkan BLUD pada UPTD Pengelolaan Sampah
harus membuat laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan
pemerintah daerah. Dikarenakan UPTD Pengelolaan Sampah bukan merupakan
entitas akuntansi maka dalam penyusunan 5 (lima) komponen laporan keuangan
dimaksud harus memecah dari laporan keuangan OPD baik secara manual
dan/atau sistem aplikasi.
Alternatif lain yang dapat digunakan jika terdapat kesulitan dalam memecah laporan
keuangan OPD menjadi laporan keuangan UPTD adalah dengan menyusun 5 (lima)
komponen laporan keuangan tersebut berdasarkan bukti transaksi atau media
rekapitulasi data dari bukti transaksi seperti Buku Kas Umum (BKU) Bendahara
Penerimaan dan Pengeluaran Pembantu atau catatan yang memiliki informasi yang
mirip dengan BKU, ditambah data-data lain seperti data persediaan, aset tetap, aset
tak berwujud (berikut penyusutan dan amortisasi) serta data-data akrual lain seperti
data utang piutang.
5 (lima) komponen laporan keuangan yang dimaksud diatas terdiri atas:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar
sumber, alokasi, dan pemakai sumber daya ekonomi yang dikelola, serta
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu
periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja.
2. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan.
Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
3. Laporan Operasional (LO) merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang
menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan
peningkatan maupun penurunan aktiva-aktiva bersih atau kekayaan entitas
selama periode tertentu yang didasarkan prinsip-prinsip pengukuran tertentu
yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan salah satu unsur laporan keuangan
yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis
atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca
dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Dalam hal UPTD Pengelolaan Sampah baru dibentuk dan akan menerapkan
BLUD maka UPTD baru tersebut tidak menyusun 5 (lima) komponen laporan
177
keuangan tetapi hanya menyusun prognosis/proyeksi keuangan berupa LRA dan
LO sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh
pemerintah daerah.
1. Akuntansi UPTD Pengelolaan Sampah
Agar UPTD Pengelolaan Sampah dapat menyusun 5 (lima) komponen
laporan keuangan tersebut, diperlukan pemahaman akuntansi yang
memadai. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian
laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Maksud dari proses
identifikasi dan pencatatan dalam akuntansi disini adalah setiap kejadian
transaksi keuangan diperlukan adanya pencatatan serta identifikasi pada
pos-pos akun mana yang sesuai dengan kejadian transaksinya. Begitu pula
dengan pengklasifikasi transaksi yang dilakukan termasuk dalam bagian pos
akun yang mana saja nanti digunakan ketika sudah melakukan pencatatan,
pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi kemudian disajikan dalam
bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman atau peraturan-
peraturan yang mengatur proses penyusunan laporan keuangan.
Akuntansi UPTD Pengelolaan Sampah sendiri adalah bagian dari akuntansi
OPD karena UPTD merupakan unit kerja dari OPD. Dalam pengaturan
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebenarnya tidak
dikenal akuntansi UPTD Pengelolaan Sampah, namun untuk keperluan
persyaratan dokumen administratif menjadi BLUD, maka UPTD Pengelolaan
Sampah harus membuat 5 (lima) komponen laporan keuangan. Laporan
keuangan UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai basis akuntansi yang
sama dengan laporan keuangan OPD yaitu basis kas untuk statutory report
seperti LRA dan basis akrual untuk laporan keuangan LO dan Neraca.
2. Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan Pembentukan BLUD UPTD
Pengelolaan Sampah
Siklus akuntansi pemerintah daerah dan UPTD Pengelolaan Sampah sama
dengan siklus akuntansi pada umumnya. Dimana pencatatan transaksi harus
disertakan dengan dokumen-dokumen dan bukti transaksi yang sah untuk
kemudian dimasukkan kedalam jurnal dan buku besar. Bukti transaksi dapat
dikategorikan menjadi tiga, yaitu bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas
dan bukti memorial yang kemudian dimasukkan ke jurnal umum, yang
kemudian diposting kebuku besar dan selanjutnya dimasukan dalam neraca
saldo sampai ke penyajian laporan keuangan. Berikut ini merupakan gambar
ilustrasi dari Siklus Akuntansi.
178
DOKUMEN
TRANSAKSI
LAPORAN JURNAL
KEUANGAN
NERACA BUKU BESAR
SALDO
Gambar 10. Siklus Akuntansi
Gambar di atas menerangkan siklus akuntansi yang perlu dijadikan pedoman
bagi para entitas pemerintah daerah khususnya pada entitas akuntansinya
seperti OPD termasuk UPTD Pengelolaan Sampah. Dokumen transaksi disini
maksudnya adalah dokumen-dokumen yang terkait transaksi pendapatan dan
belanja yang terjadi di dalam BLUD, misalnya dana pendapatan dari Retribusi
Pelayanan Pengelolaan Sampah/Kebersihan dan pengeluaran untuk belanja
ATK. Pendanaan yang diberikan dicatat sebagai penerimaan kas dan
pengeluaran dicatat sebagai belanja.
Setelah mendokumentasikan transaksi yang terjadi, kemudian dimasukan
dalam jurnal transaksi, dimana dalam membuat jurnal ini perlu pemahaman
lebih jauh tentang persamaan akuntansi yang akan dibahas dalam sub bab
ini. Pada saat penjurnalan yang dilakukan harus dilakukan dengan teliti
dimana posisi debit dan kreditnya, agar tidak salah dalam tahapan
selanjutnya. Pada tahapan selanjutnya tiap transaksi dalam penjurnalan yang
sudah dimasukan kedalam pos-pos akun dibuatkan buku besar yang sifatnya
sebagai penerjemah kenaikan atau penurunan akun atas transaksi pada
penjurnalan sebelumnya. Hal ini cukup mudah, karena hanya melakukan
posting atau memindahkan tiap-tiap akun yang terjadi pada saat transaksi
penjurnalan. Hal penting yang perlu diingat sebelum melakukan posting
setiap akun jurnal ke buku besar adalah nilai saldo awal atau saldo tahun
sebelumnya yang wajib dimasukan terlebih dahulu.
Tahapan selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Neraca saldo
merupakan tahapan sebelum penyusunan laporan keuangan, dimana dalam
neraca saldo ini berfungsi untuk mengelompokan saldo nilai akun-akun yang
ada di dalam buku besar, serta sebagai koreksi untuk penyeimbangan posisi
debit dan kredit yang telah dilakukan pada saat transaksi sebelumnya. Ketika
neraca saldo yang sudah seimbang posisi debit dan kreditnya, kemudian
dimasukan ke dalam tahapan laporan keuangan. Laporan keuangan ini
sesuai dengan penyajian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dimana setiap akun dalam neraca saldo perlu disajikan dalam tujuh
komponen laporan keuangan yang telah ditentukan sebelumnya.
Siklus akuntansi ini merupakan rangkaian tahapan perlakuan data transaksi
keuangan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hal ini dikarenakan
179
adanya saling keterkaitan tahapan satu sama lain. Jika didapati ada salah
satu tahapan/siklus yang perlu dikoreksi maka pembetulan tersebut tidak
dapat dilakukan secara langsung dan harus melihat proses awalnya terlebih
dahulu. Oleh sebab itu, bagi UPTD Pengelolaan Sampah, yang akan
menyajikan laporan keuangan perlu memahami siklus akuntansi dengan baik
dan benar.
a. Persamaan Akuntansi
Persamaan akuntansi, atau juga disebut persamaan dasar akuntansi
adalah komponen yang membentuk dasar untuk semua sistem akuntansi.
Persamaan sederhana ini menggambarkan dua fakta tentang perusahaan
atau suatu instansi yakni apa yang dimiliki perusahaan dan berapa besar
hutang perusahaan atau instansi tersebut. Persamaan akuntansi
menyamakan aset dengan kewajiban/liabilitas dan modalnya, hal ini
menunjukkan bahwa semua aset perusahaan atau instansi diperoleh
melalui kewajiban hutang dan/atau modal. Berikut ini adalah gambar
ilustrasi persamaan akuntansi:
ASET KEWAJIBAN MODAL
Gambar diatas menjelaskan bahwa aset sama dengan jumlah
kewajiban/liabilitas dan modal. Ini adalah pemahaman dasar dan awal
ketika mempelajari persamaan dasar akuntansi.
Kewajiban/liabilitas dan modal pada dasarnya hanyalah sumber
pendanaan bagi perusahaan/instansi untuk memperoleh aset. Persamaan
akuntansi umumnya ditulis dengan kewajiban/liabilitas yang muncul
sebelum modal. Hal seperti ini harus konsisten dengan pelaporan
keuangan di mana aset dan kewajiban/liabilitas lancar selalu dilaporkan
sebelum aset dan kewajiban/liabilitas jangka panjang. Persamaan ini
berlaku untuk semua kegiatan bisnis dan transaksi. Aset akan selalu
sama dengan kewajiban/liabilitas dan modal. Jika aset meningkat,
kewajiban/liabilitas atau modal pemilik harus meningkat untuk
menyeimbangkan persamaan. Sebaliknya berlaku jika kewajiban/liabilitas
atau modal yang menurun.
Persamaan akuntansi ini adalah alat bantu dalam menganalisis dokumen
transaksi yang kemudian dicatat dalam bentuk jurnal. Persamaan
akuntansi ini juga merupakan persamaan untuk seluruh transaksi yang
terdapat dalam instansi manapun, termasuk untuk transaksi di pemerintah
daerah. Namun demikian istilah modal pada pemerintahan diganti dengan
istilah ekuitas sehingga persamaan akuntansinya menjadi seperti berikut:
ASET KEWAJIBAN EKUITAS
Persamaan akuntansi di OPD pun tidak terlalu berbeda dengan di
pemerintah daerah. Sedikit perbedaan ada pada komponen ekuitas,
karena posisi OPD sebagai entitas akuntansi maka terdapat akun
Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RK-PPKD) untuk
180
menampung penerimaan dan pengeluaran kas antara OPD dengan
PPKD.
Persamaan akuntansi yang serupa juga dapat digunakan pada UPTD
Pengelolaan Sampah dengan asumsi UPTD Pengelolaan Sampah setara
dengan OPD sehingga dianggap seperti entitas akuntansi yang langsung
bertransaksi dengan PPKD, sehingga masih menggunakan akun RK-
PPKD sebagai akun transitoris dengan PPKD. Hal ini dikarenakan tidak
dikenal akun transitoris antar unit kerja didalam OPD dalam regulasi dan
pedoman manapun. Persamaan akuntansi UPTD Pengelolaan Sampah
dapat digambarkan sebagai berikut:
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa persamaan
akuntansi menjadi dasar pemahaman akuntansi untuk segala bidang
terkait yang menjadi alat yang sangat membantu dalam penyusunan
laporan keuangan. Hal ini membutuhkan pemahaman yang cukup baik
dan benar agar tercapainya penyusunan laporan keuangan UPTD
Pengelolaan Sampah yang baik dan benar.
b. Jurnal
Proses awal dalam siklus akuntansi adalah identifikasi transaksi dimulai
dengan pengumpulan data, bukti transaksi kemudian dikelompokkan
transaksi-transaksi yang terjadi yang dapat dipertanggung jawabkan
berupa nota, faktur, kuitansi atau memo yang diverifikasi. Semua
transaksi yang sudah dikelompokkan, maka harus dicatat ke dalam jurnal
berdasarkan urutan kronologi transaksi keuangan. Jurnal adalah alat
untuk mencatat transaksi-transaksi suatu entitas secara kronologis dan
sistematis.
181
Contoh format jurnal umum dapat dilihat sebagai berikut:
Tangga No Bukti Kode Uraian Debit Kredit
l Rekening (6)
(1) (2) (3) (4) (5)
Keterangan:
(1) Tanggal terjadinya transaksi secara berurutan dengan kronologis
terjadinya transaksi.
(2) Nomor bukti transaksi.
(3) Nomor kode rekening.
(4) Nama akun yang di debit ditulis terlebih dahulu kemudian baris
selanjutnya ditulis akun yang di kredit dan ditulis menjorok ke
sebelah kanan.
(5) dan (6) Jumlah rupiah dari akun yang di debit maupun di kredit.
Pencatatan transaksi dalam jurnal diatur dalam sebuah mekanisme debit
dan kredit. Pengertian debit dalam persamaan akuntansi menunjukan sisi
sebelah kiri dan kredit menunjukan sebelah kanan. Mekanisme untuk
menggunakan aturan debit dan kredit pada setiap akun utama akuntansi
terlihat dalam tabel sebagai berikut:
No Jenis Akun Bertambah Berkurang Keterangan
1 Aset Debit Kredit Aset jika bertambah dicatat di debit.
2 Utang Kredit Debit Aset jika berkurang dicatat di kredit.
3 Ekuitas Kredit Debit
4 Pendapatan Kredit Debit Utang jika bertambah dicatat di kredit.
5 Beban Debit Kredit Utang jika berkurang dicatat di debit.
Ekuitas jika bertambah dicatat di kredit.
Ekuitas jika berkurang dicatat di debit.
Pendapatan jika bertambah dicatat di kredit.
Pendapatan jika berkurang dicatat di debit.
Beban jika bertambah dicatat di debit.
Beban jika berkurang dicatat di kredit.
Berikut ini adalah contoh jurnal dari beberapa transaksi UPTD
PENGELOLAAN SAMPAH:
Pada tanggal 5 Januari 2020 instansi membeli perlengkapan kantor
seharga Rp2.000.000,00.
Tanggal No Kode Uraian Debit Kredit
5-Jan-20 Bukti Rekenin
Perlengkapan 2.000.000,00
xxxx g Kantor
x.x.x.xx Kas di
2.000.000,00
x.x.x.xx
182
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
Pada tanggal 15 Januari 2020 dibayar beban telepon sebesar
Rp1.000.000,00.
Tangga No Kode Uraian Debit Kredit
l Bukti
Rekenin Beban telepon 1.000.000,00
15-Jan- xxxx Kas di
20 g Bendahara
x.x.x.xx Pengeluaran
x.x.x.xx Pembantu
1.000.000,00
Pada tanggal 21 Januari 2020 instansi telah menerima pendapatan
layanan sebesar Rp5.000.000,00.
Tangga No Kode Uraian Debit Kredit
l Bukti Rekenin
Kas di 5.000.000,00
21-Jan- xxxx g Bendahara
20 x.x.x.xx Penerimaan
Pembantu
x.x.x.xx Retribusi 5.000.000,00
Pelayanan
Sampah - LO
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset,
kewajiban, dan ekuitas (Paragraf 42 Kerangka Konseptual Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan). Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan
dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis
kas (Paragraf 44 Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010). Jadi
dapat dikatakan bahwa basis kas masih digunakan khusus untuk LRA.
Mekanisme basis laporan keuangan pemerintah terlihat dalam tabel
sebagai berikut:
Kode Uraian Laporan Basis
Neraca
Akun Aset Akrual
1 Kewajiban LRA
2 Ekuitas LO Kas
3 Pendapatan LRA Akrual
4 Belanja
5 Pembiayaan
6 Pendapatan LO
7 Beban
8
183
Hal penting yang wajib diketahui terkait pencatatan jurnal realisasi anggaran
yang berbasis kas, dimana jurnal basis kas ini akan dilakukan apabila sudah
memenuhi 2 kriteria yaitu:
a) Terdapat aliran kas (masuk/keluar); dan
b) Merupakan realisasi anggaran.
Apabila dua syarat di atas tidak terpenuhi maka pencatatan realisasi anggaran
tidak perlu dilakukan. Contoh jurnal realisasi anggaran pada sebagai berikut:
⮚ Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Pengelolaan Sampah menerima
uang sebesar Rp5.000.000,00 dari pembayaran pendapatan jasa layanan.
Tangga No Kode Uraian Debit Kredit
l Bukti
Rekenin Estimasi 5.000.000,00
x-xx-xx xxxx Perubahan SAL 5.000.000,00
g Retribusi
x.x.x.xx Sampah-LRA
x.x.x.xx
⮚ Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Pengelolaan Sampah
membayarkan uang sebesar Rp3.000.000,00 untuk belanja perjalanan dinas.
Tangga No Kode Uraian Debit Kredit
l Bukti Rekenin
Belanja 3.000.000,00
x-xx-xx xxxx g Perjalanan
x.x.x.xx Dinas
Estimasi 3.000.000,00
x.x.x.xx Perubahan SAL
Hal lain yang perlu menjadi perhatian bahwa setiap transaksi harus dilakukan
jurnal basis akrual dan apabila memenuhi syarat maka juga dilakukan jurnal
basis kas. Apabila dalam satu transaksi terdapat jurnal basis akrual dan jurnal
basis kas maka jurnal dicatat pada saat yang sama. Berikut ini adalah contoh
transaksi yang memenuhi syarat basis kas dan basis akrual:
⮚ Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Pengelolaan Sampah menerima
uang sebesar Rp5.000.000,00 dari pembayaran Retribusi Sampah.
Tangga No Kode Uraian Debit Kredit
l Bukti Rekenin 5.000.000,00 5.000.000,00
Kas di
x-xx-xx xxxx g Bendahara 5.000.000,00
x.x.x.xx Penerimaan
x-xx-xx xxxx Pembantu
x.x.x.xx Retribusi
Sampah -LO
x.x.x.xx Estimasi
Perubahan SAL
184
x.x.x.xx Retribusi 5.000.000,00
Sampah -LRA
⮚ Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Pengelolaan Sampah
membayarkan uang sebesar Rp3.000.000,00 untuk belanja perjalanan dinas.
Tangga No Kode Uraian Debit Kredit
l Bukti Rekenin
Beban 3.000.000,00
x-xx-xx xxxx g Perjalanan
x.x.x.xx Dinas
x.x.x.xx Kas di 3.000.000,00
Bendahara
x-xx-xx xxxx x.x.x.xx Pengeluaran 3.000.000,00
x.x.x.xx Pembantu 3.000.000,00
Belanja
Perjalanan
Dinas
Estimasi
Perubahan SAL
Pada pelaksanaan penyusunan laporan keuangan UPTD Pengelolaan
Sampah, jurnal akuntansi tersebut diatas idealnya dibuat langsung
berdasarkan bukti transaksi. Selain itu untuk mempercepat proses jurnal
akuntansi dapat dibuat dari catatan Buku Kas Umum (BKU) yang dibuat
oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
pembantu selama satu tahun anggaran yang disepakati menjadi laporan
keuangan untuk dokumen administratif menjadi BLUD. Apabila semua
transaksi tersebut sudah dicatat dalam jurnal akuntansi maka laporan
keuangan UPTD Pengelolaan Sampah yang berbasis kas akan terbentuk.
Selanjutnya perlu dilakukan jurnal untuk mencatat transaksi akrual yang
meliputi transaksi sebagai berikut:
1) Pengakuan piutang jika ada, dapat dilakukan berdasarkan tagihan
kepada penerima jasa dari UPTD Pengelolaan Sampah. Untuk kasus
tertentu diperlukan adanya tanda terima atau berita acara serah terima
pekerjaan yang ditandatangani pihak UPTD Pengelolaan Sampah dan
dan penerima jasa dari UPTD Pengelolaan Sampah;
2) Pengakuan persediaan baik yang bertambah maupun berkurang
berdasarkan laporan persediaan yang menyajikan informasi saldo
awal, mutasi keluar, mutasi masuk dan saldo akhir;
3) Pengakuan investasi baik jangka pendek maupun jangka Panjang jika
ada, berdasarkan surat berharga, sertifikat deposito maupun dokumen
investasi lain.
4) Pengakuan aset tetap, aset dikerjasamakan, dan aset tak berwujud
baik yang bertambah maupun berkurang berdasarkan laporan barang
yang menyajikan informasi saldo awal, mutasi keluar, mutasi masuk
dan saldo akhir;
5) Pengakuan beban penyusutan/amortisasi di LO dan akumulasi
penyusutan/amortisasi di Neraca berdasarkan tahun perolehan dari
laporan barang dan kebijakan akuntansi pemda;
185
6) Pengakuan aset rusak sebagai aset lainnya jika ada berdasarkan surat
permohonan penghapusan aset dari Kuasa Pengguna Barang; dan
7) Pengakuan utang jangka pendek maupun jangka Panjang jika ada,
berdasarkan tagihan dari debitur atau perjanjian pinjaman.
c. Buku Besar
Transaksi yang sudah dikelompokkan dan dicatat ke dalam jurnal
berdasarkan urutan kronologi transaksi keuangan memerlukan proses
klasifikasi. Proses klasifikasi transaksi dari jurnal ke buku besar dikenal
dengan istilah Posting. Posting adalah proses pemindahan jurnal suatu
transaksi ke dalam buku besar dari masing-masing akun dalam jurnal
terkait. Buku besar adalah buku yang digunakan untuk mengelompokan
transaksi berdasarkan akun / kode rekening sehingga diperoleh saldo
akhir akun/kode rekening tersebut. Setiap akun memiliki satu buku
besarnya masing-masing sehingga jumlah buku besar yang dimiliki
sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimilikinya.
Buku besar dibuat dalam sebuah format tertentu dan dengan aturan
tertentu yang telah disepakati. Contoh format buku besar dapat dilihat
sebagai berikut:
Kode Rekening :
Uraian :
Anggaran :
Tanggal No Uraian Ref Debit Kredit Saldo
(4) (5) (6) (7)
Bukti
(1) (2) (3)
Keterangan:
(1) Tanggal terjadinya transaksi secara berurutan dengan
kronologis terjadinya transaksi.
(2) Nomor surat bukti transaksi.
(3) Uraian transaksi.
(4) Bagian ref mengacu pada pencatatan dalam jurnal yaitu
halaman jurnal pada saat transaksi dicatat.
(5) dan (6) Jumlah rupiah dari akun yang di debit maupun di
kredit.
(7) Jumlah saldo dari transaksi
Sebelum melakukan posting, terlebih dahulu memasukkan semua saldo
awal untuk akun-akun Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang diperoleh dari
Neraca Awal Tahun kedalam buku besarnya masing-masing. Ketika
transaksi periode berjalan telah dimulai, tiap transaksi yang telah dicatat
dalam jurnal kemudian diposting ke buku besar. Berdasarkan contoh
jurnal diatas, dapat dilakukan posting ke buku besar sebagai berikut:
Jurnal Transaksi pendapatan tunai oleh Bendahara Penerimaan
Pembantu:
186
Tanggal No Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekenin 5.000.000,00 5.000.000,00
21-Jan- Kas di
20 xxxx g Bendahara
x.x.x.xx Penerimaan
Pembantu
x.x.x.xx
Retribusi
Sampah-LO
Buku Besar :
Kode Rekening : x.x.x.xxx
Uraian : Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu
Anggaran :
Tanggal No Uraian Ref Debit Kredit
xx 5.000.000,00
21-Jan- Bukti Penerimaan
20 xxxx pendapatan
BukuBesar :
Kode Rekening : x.x.x.xxx
Uraian : Retribusi Sampah-LO
Anggaran :
Tanggal No Uraian Ref Debit Kredit
21-Jan-20 Retribusi Sampah xx
Bukti 5.000.000,0
xxxx 0
Perlu diingat bahwa sebelum posting dilakukan, pastikan saldo awal akun-
akun neraca sudah masuk ke dalam buku besar.
d. Neraca Saldo
Proses mengumpulkan saldo akhir dari setiap buku besar memerlukan
keakurasian dari pencatatan pada buku besar itu sendiri. Proses ini
merupakan tujuan dari penyusunan neraca saldo, dimana jika dilakukan
dengan benar akan menghasilkan neraca saldo yang seimbang antara
penjumlahan kolom debit dan kreditnya. Neraca Saldo adalah daftar
seluruh akun dalam transaksi beserta saldonya pada posisi debet maupun
kredit. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa Buku Besar secara
matematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo
debet selalu sama dengan saldo-saldo kredit. Contoh format neraca saldo
dapat dilihat sebagai berikut:
187
Kode Neraca Saldo Debit Kredit
(3) (4)
Akun Uraian
(1) (2)
Keterangan:
(1) Nomor kode rekening.
(2) Nama akun.
(3) dan (4) Jumlah rupiah dari akun yang di debit maupun di kredit.
Berdasarkan contoh jurnal buku besar diatas, dapat dilakukan penyusunan
neraca saldo sebagai berikut:
Neraca Saldo
Kode Uraian Debit Kredit
Akun 3.000.000,00
1.1.1.01.01 Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu 7.000.000,00
1.1.1.01.02 Kas di Bendahara Pengeluaran 2.000.000,00 1.000.000,00
Pembantu 1.000.000,00
1.1.1.01.03 Perlengkapan Kantor 2.000.000,00 9.000.000,00
2.1.1.01.01 Utang 2.000.000,00
3.1.1.01.01 Ekuitas 9.000.000,00
4.1.1.01.01 Pendapatan Jasa Layanan LRA
5.1.1.01.01 Belanja Telepon
7.1.1.01.01 Pendapatan Jasal Layanan LO
8.1.1.01.01 Beban Telepon
Total
Dengan menggunakan neraca saldo tersebut maka UPTD Pengelolaan Sampah
dapat mulai menyusun komponen-komponen laporan keuangan seperti laporan
realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca.
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan realisasi anggaran (LRA) yaitu laporan yang menyajikan informasi
realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung
oleh laporan realisasi anggaran. Masing-masing unsur di dalam LRA dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu
dan/atau rekening kas Bendahara Penerimaan Pembantu yang menambah
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak UPTD Pengelolaan Sampah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh UPTD Pengelolaan Sampah.
188
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
dan/atau rekening kas Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengurangi
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPTD Pengelolaan
Sampah.
Penyusunan LRA dilakukan dengan mengambil saldo-saldo dari akun 4 dan 5 di
neraca saldo yang diposting ke kolom realisasi di LRA. Setelah LRA terbentuk
maka dilakukan jurnal penutup atas akun-akun temporer LRA tersebut. Tahapan
sederhana penyusunan LRA dapat digambarkan sebagai berikut:
Berikut adalah ilustrasi format Laporan Realisasi Anggaran UPTD Pengelolaan
Sampah untuk keperluan persyaratan dokumen administratif dalam pengajuan
sebagai BLUD
189
PEMERINTAH …
DINAS … (Instansi Teknis Pengelolaan Sampah)
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH …
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1
Anggaran
Uraian Setelah Realisasi Selisih
Perubahan (Rp) (Rp)
(Rp) 4
1 23
PENDAPATAN – LRA
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA
Pendapatan Pajak Daerah – LRA
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan – LRA
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah – LRA
JUMLAH PENDAPATAN- LRA
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Jumlah Belanja Operasi
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
B. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas
untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari
pendapatan-LO, beban, dan surplus/(defisit-LO).
Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah dalam hal ini adalah UPTD
Pengelolaan Sampah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
190
2. Beban adalah kewajiban pemerintah dalam hal ini adalah UPTD Pengelolaan
Sampah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Surplus/(defisit-LO) adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban.
Penyusunan LO dilakukan dengan mengambil saldo-saldo dari akun 7 dan 8 di
neraca saldo yang diposting ke LO. Setelah LO terbentuk maka dilakukan jurnal
penutup atas akun-akun temporer LO tersebut agar dapat menghasilkan
surplus/defisit-LO. Tahapan sederhana penyusunan LO dapat digambarkan
sebagai berikut:
Berikut adalah ilustrasi format Laporan Operasional UPTD Pengelolaan Sampah
untuk keperluan persyaratan dokumen administratif dalam pengajuan sebagai
BLUD
PEMERINTAH …
DINAS … (Instansi Teknis Pengelolaan Sampah)
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH…
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER
20X0
20X1 20X0
URAIAN (Rp) (Rp)
1 2 3
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
Pendapatan Pajak Daerah - LO
Pendapatan Retribusi Daerah - LO
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan - LO
Lain-lain PAD yang sah - LO
TOTAL PENDAPATAN - LO
BEBAN
Beban Operasi
Beban Pegawai
191
Beban Barang dan Jasa
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang
Beban Lain-lain
TOTAL BEBAN
SURPLUS (DEFISIT) - LO
C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan
perubahan ekuitas ini adalah penyajian laporan keuangan yang menyajikan
sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode
bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi
ekuitas. Tahapan sederhana penyusunan LO dapat digambarkan sebagai
berikut:
Penyusunan laporan perubahan ekuitas diambil dari neraca saldo berupa akun
ekuitas awal dan lain-lain dan surplus/defisit-LO kemudian menjadi laporan
perubahan ekuitas sehingga mendapatkan ekuitas akhir. Contoh format laporan
perubahan ekuitas UPTD Pengelolaan Sampah dapat dilihat sebagai berikut:
192
PEMERINTAH …
DINAS … (Instansi Teknis Pengelolaan Sampah)
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH…
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER
20X0
20X1 20X0
URAIAN (Rp) (Rp)
1 23
EKUITAS AWAL
SURPLUS/DEFISIT LO
KOREKSI LEBIH (KURANG) EKUITAS
RK PPKD
Koreksi Aset Tetap
Koreksi Persediaan
Koreksi Lainnya
EKUITAS AKHIR
D. NERACA
Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi
mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam
operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Unsur yang dicakup
oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur
didefinisikan sebagai berikut:
1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
pemerintah daerah dalam hal ini UPTD Pengelolaan Sampah sebagai akibat
dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh UPTD Pengelolaan
Sampah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya konomi
pemerintah daerah dalam hal ini UPTD Pengelolaan Sampah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah dalam hal ini UPTD
Pengelolaan Sampah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.
Penyusunan neraca diambil dari neraca saldo kode akun 1 dan 2 kemudian
menjadi neraca dan ekuitas akhir. Tahapan sederhana penyusunan LO dapat
digambarkan sebagai berikut:
193
Contoh format laporan Neraca UPTD Pengelolaan Sampah dapat dilihat
sebagai berikut:
PEMERINTAH …
DINAS … (Instansi Teknis Pengelolaan Sampah)
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH…
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0
URAIAN 20X1 (Rp) 20X0 (Rp)
1 2 3
ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang
Persediaan
Aset Lancar Lainnya
Jumlah Aset Lancar
Investasi Jangka Panjang
Investasi Non Permanen
Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang
Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Jumlah Aset Tetap
194
Aset Lainnya
Tagihan Piutang Penjualan
Angsuran
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tetap Non Operasional
Aset Tak Berwujud
Aset lain-lain
Jumlah Aset Lainnya
TOTAL ASET
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Utang Biaya
Utang Pajak
Pendapatan Diterima di Muka
Utang Jangka Pendek Lainnya
Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Panjang
Utang Dalam Negeri
Utang Luar Negeri
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
TOTAL KEWAJIBAN
EKUITAS
Ekuitas
TOTAL EKUITAS
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
195
E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
BAB I
PENDAHULUAN
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan oleh entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan
anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas
dan efisiensi kinerja dan membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangan.
Setiap entitas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang
telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara
sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan entitas dalam periode pelaporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk
kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
entitas dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan
pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh
pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang
diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
Tujuan pelaporan keuangan UPTD Pengelolaan Sampah adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
dipercayakan kepada UPTD Pengelolaan Sampah, dengan:
1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan
cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan
dan peraturan perundang-undangan.
196
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan-kegiatan di UPTD Pengelolaan Sampah serta
hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana UPTD mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi UPTD
Pengelolaan Sampah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan UPTD
Pengelolaan Sampah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan,
sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
7. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan UPTD
menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban
dan ekuitas.
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan di UPTD Pengelolaan
Sampah … Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota … adalah:
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang
mengatur Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah … Nomor … Tahun … tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Bupati/Walikota … Nomor … Tahun … tentang Kebijakan
Akuntansi.
16. Peraturan Bupati/Walikota … Nomor … Tahun … tentang Sistem
Akuntansi.
197
C. Sistematika
Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : PENDAHULUAN
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
B. Dasar Hukum
C. Sistematika
Bab II : PROFIL UPTD PENGELOLAAN SAMPAH …
A. Gambaran Umum UPTD Pengelolaan Sampah…
UPTD
B. Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola
Pengelolaan Sampah …
Bab III : KEBIJAKAN AKUNTANSI
A. Entitas Akuntansi
B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
D. Penerapan Kebijakan Akuntansi
Bab IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
A. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
B. Penjelasan Pos-pos Neraca
C. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
D. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
Bab V : PENUTUP
Kesimpulan
198
BAB II
PROFIL UPTD PENGELOLAAN SAMPAH INTAN HIJAU
A. Gambaran Umum UPTD Pengelolaan Sampah di
1. Latar Belakang
Masalah pengelolaan pengelolaan sampah yang dihadapi
Kabupaten Banjar:
1. Faktor Keterlambatan APBD
2. Peningkatan Sampah dari Tahun Ke Tahun
3. Potensi Pengembangan Aspek Bisnis pengelolaan sampah
Pertimbangan memilih kelembagaan UPTD Pengelolaan Sampah:
1. Meningkatkan layanan umum di pengelolaan sampah
2. Dapat melakukan aktivitas bisnis untuk mendapatkan pendapatan
yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan pengelolaan sampah
secara langsung tanpa harus terlebih dahulu masuk ke kas daerah.
2. Visi dan Misi
Visi:
Menjadikan BLUD Intan Hijau Profesional, Mandiri dan Berwawasan
Lingkungan
Misi:
1.Meningkatkan Kemampuan SDM, Peralatan dan Metode Kerja
2.Menerapkan Pengelolaan Sampah 3R di tingkat RT, TPS3R,
TPA
3.Meningkatkan Kualitas Produk Sehingga memiliki daya saing
Tinggi
4.Meningkatkan cakupan wilayah pelayanan pengelolaan
sampah dan Limbah
5.meningkatkan kesejahteraan karyawan
3. Data Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota
Mengemukakan data-data tentang:
- Timbunan Sampah: 2.100 ton/hari
- Komposisi Sampah: 60% organic dan 40% non organik
- Sumber Sampah: rumah tangga, bisnis, industry, hotel, dll
- Infrastruktur pengelolaan sampah: TPS 3R, TPA
- Jumlah TPA: 1 (satu) TPA Cahaya Kencana
- Jumlah TPS/TPST: 2 TPS3R
- Jumlah Armada yang dimiliki UPTD: 2 truk dan 2 alat berat
4. Data Sumber Daya Manusia UPTD Pengelolaan Sampah
Mengemukakan kondisi Sumber Daya Manusia di UPTD Pengelolaan
Sampah yang meliputi:
- Jumlah personil: 20 orang
- Latar belakang Pendidikan: SMA- Sarjana
- Pangkat dan golongan: pegawai kontrak, kepala,
- Status kepegawaian: PNS dan tenaga kontrak
199
B. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah
200
BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI
A. ENTITAS AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi yang terkait dengan entitas akuntansi meliputi
beberapa asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi tersebut adalah:
1. Kemandirian Entitas
Asumsi kemandirian entitas, yang berarti entitas akuntansi dianggap
sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan
laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit
pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi
terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan yang diberikan
kepada entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan
tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset
dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas
pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber
daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan
entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah
ditetapkan.
2. Kesinambungan Entitas
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akan berlanjut
keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.
3. Keterukuran dalam Satuan Uang
Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan
dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan
dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang
yang digunakan adalah rupiah.
B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan
pendapatan, belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk
pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.
Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti pendapatan diakui
pada saat kas diterima oleh kas daerah atau bendahara penerimaan
termasuk bendahara penerimaan pembantu, serta belanja diakui pada saat
kas dikeluarkan dari kas daerah atau bendahara pengeluaran termasuk
bendahara pengeluaran pembantu. Pemerintah daerah tidak menggunakan
istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran
(lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran
tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dengan
pengeluaran belanja.
Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian
atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan entitas, bukan pada
saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
201
C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam
laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar
pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk
memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada
dalam SAP
1. Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum
Daerah atau bendahara penerimaan termasuk bendahara penerimaan
pembantu yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui saat
diterimanya kas oleh bendahara penerimaan termasuk bendahara
penerimaan pembantu atau pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi
pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatatkan jumlah netto
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Bendahara
Pengeluaran termasuk bendahara pengeluaran pembantu/Kas Umum
Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Bendahara Pengeluaran termasuk bendahara pengeluaran pembantu
atau Rekening Kas Umum Daerah.
3. Kas
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas diakui
pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan termasuk bendahara
penerimaan pembantu /Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat
dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran termasuk bendahara
pengeluaran pembantu /Rekening Kas Umum Daerah.
4. Piutang
Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas
lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh
pemerintah. Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian
Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak,
Piutang Retribusi, Piutang Denda, dan Piutang Lainnya. Piutang diakui
sebesar nilai nominal dari piutang.
5. Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
202
daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan merupakan aset yang berwujud:
a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah.
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses
produksi.
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat.
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan
inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dapat berupa penghitungan,
pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk
menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut
diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk
dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan setiap
akhir periode akuntansi.
6. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
daerah. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat
atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap
adalah sebagai berikut:
a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya
yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan dalam kondisi siap pakai.
c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam
kondisi siap dipakai.
f. Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan namun dalam tanggal laporan belum selesai
seluruhnya.
203
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
d. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.
Aset tetap dinilai dengan harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.
Pengeluaran Setelah Perolehan
Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang
masa manfaat atau yang kemungkinan memberi manfaat ekonomis di
masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai
tercatat aset yang bersangkutan.
Penyusutan
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset
yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui
sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban
penyusutan dalam laporan operasional.
Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line
method)/Metode saldo menurun ganda (double declining balance
method)/Metode unit produksi (unit of production method).1 Perkiraan
masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut (contoh):2
Kodifikasi Uraian Masa
Manfaat
13 ASET TETAP (Tahun)
132 Peralatan dan Mesin 10
8
1 3 2 01 Alat-Alat Besar Darat 7
7
1 3 2 02 Alat-Alat Besar Apung 2
10
1 3 2 03 Alat-alat Bantu 3
20
1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor 10
5
1 3 2 05 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 5
4
1 3 2 06 Alat Angkut Apung Bermotor
1 3 2 07 Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1 3 2 08 Alat Angkut Bermotor Udara
1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin
1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin
1 3 2 11 Alat Ukur
1 3 2 12 Alat Pengolahan Pertanian
1 Pilih salah satu.
2 Tabel perkiraan umur tersebut di atas adalah sekedar ilustrasi.
204
1 3 2 13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 4
Pertanian
5
1 3 2 14 Alat Kantor 5
4
1 3 2 15 Alat Rumah Tangga 5
5
1 3 2 16 Peralatan Komputer 5
10
1 3 2 17 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5
5
1 3 2 18 Alat Studio 8
10
1 3 2 19 Alat Komunikasi 15
15
1 3 2 20 Peralatan Pemancar 10
10
1 3 2 21 Alat Kedokteran
7
1 3 2 22 Alat Kesehatan 15
10
1 3 2 23 Unit-Unit Laboratorium 3
5
1 3 2 24 Alat Peraga/Praktek Sekolah
50
1 3 2 25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 50
40
1 3 2 26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 50
50
1 3 2 27 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 50
50
1 3 2 28 Radiation Application and Non Destructive 50
Testing Laboratory (BATAM) 50
50
1 3 2 29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 50
1 3 2 30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 10
50
1 3 2 31 Senjata Api 50
50
1 3 2 32 Persenjataan Non Senjata Api 25
10
1 3 2 33 Alat Keamanan dan Perlindungan
30
133 Gedung dan Bangunan
40
1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja
205
1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1 3 3 03 Bangunan Menara
1 3 3 04 Bangunan Bersejarah
1 3 3 05 Tugu Peringatan
1 3 3 06 Candi
1 3 3 07 Monumen/Bangunan Bersejarah
1 3 3 08 Tugu Peringatan Lain
1 3 3 09 Tugu Titik Kontrol/Pasti
1 3 3 10 Rambu-Rambu
1 3 3 11 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
134 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1 3 4 01 Jalan
1 3 4 02 Jembatan
1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi
1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut
1 3 4 05 Bangunan Air Rawa
1 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan
Penanggulangan Bencana Alam
1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan
Air Tanah
1 3 4 08 Bangunan Air Bersih/Baku
1 3 4 09 Bangunan Air Kotor 40
1 3 4 10 Bangunan Air 40
1 3 4 11 Instalasi Air Minum/Air Bersih 30
1 3 4 12 Instalasi Air Kotor 30
1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah 10
1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
1 3 4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 40
1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 40
1 3 4 17 Instalasi Pertahanan 30
1 3 4 18 Instalasi Gas 30
1 3 4 19 Instalasi Pengaman 20
1 3 4 20 Jaringan Air Minum 30
1 3 4 21 Jaringan Listrik 40
1 3 4 22 Jaringan Telepon 20
1 3 4 23 Jaringan Gas 30
7. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat
melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai
yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat,
alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada
pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara
hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-
undangan.
Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo
penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
Panjang
8. Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca
berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
206
BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI
1. Pendapatan
UPTD Pengelolaan Sampah ….. memiliki pendapatan senilai Rp …..
Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari:
a. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
b. Lain-Lain PAD yang Sah
Pendapatan retribusi daerah senilai Rp …… dengan rincian sebagai berikut:
Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 20XX
Pendapatan Asli Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
Daerah
JUMLAH
Pendapatan Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan adalah
pendapatan dari pelayanan Unit Usaha yang meliputi:
1) pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara;
2) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan
sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan/atau
3) penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan
4) akhir sampah.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai Rp …..
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa Jasa Pemanfaatan Aset,
missal persewaan Gedung Serbaguna, persewaan Kantin dll.
2. Belanja
Belanja UPTD Pengelolaan Sampah senilai Rp ….. Belanja di UPTD
Pengelolaan Sampah diklasifikasikan menjadi belanja:
a. belanja operasi; dan
b. belanja modal.
Perincian belanja operasi adalah sebagai berikut:
Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun 20XX
No Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
dan Jasa
Jumlah
207
Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengadaan barang
daerah yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu Tahun Anggaran,
yang terdiri dari tanah, peralatan, mesin, jalan, irigasi, jaringan, bangunan dan
aset lainnya yang dikategorikan menambah aset daerah.
Jumlah realisasi pengeluaran belanja modal tahun anggaran 20XX mencapai
nilai total Rp…… Rinciannya dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut ini:
Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 20XX
No Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1. Belanja Modal
Tanah
2. Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
3. Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
4. Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
5. Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya
6. Belanja Modal Aset
Lainnya
Jumlah
B. PENJELASAN POS-POS NERACA
1. Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas terdiri dari saldo uang tunai dan simpanan di bank yang
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan UPTD Pengelolaan
Sampah.
UPTD Pengelolaan Sampah … Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota… memiliki
saldo kas sebesar Rp ….. per 31 Desember 20XX yang terdiri dari saldo kas
tunai sebesar Rp… dan saldo rekening bank sebesar Rp….
2. Piutang
Piutang merupakan tagihan UPTD Pengelolaan Sampah kepada pihak lain
sehubungan dengan transaksi di masa yang lalu. UPTD Pengelolaan Sampah
… Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota … mempunyai piutang senilai Rp …..
per 31 Desember 20XX.
3. Persediaan
Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan
barang-barang untuk dijual ataupun diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat. Persediaan di UPTD Pengelolaan Sampah … Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota … adalah persediaan obat senilai Rp ….. per 31
Desember 20XX.
208
4. Aset Tetap
Aset tetap yang terdapat di UPTD Pengelolaan Sampah … Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota … senilai Rp ….. per 31 Desember 20XX.
Aset tetap UPTD Pengelolaan Sampah … Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
……… terdiri dari:
a. Tanah
Tanah yang dikuasai dan atau dimiliki adalah senilai Rp… untuk aset tetap
tanah tahun 20XX UPTD Pengelolaan Sampah … Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota …. Tidak ada penambahan ataupun penghapusan.
b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin yang dimiliki adalah senilai Rp… terdiri dari:
Tabel Daftar Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 20XX
No Uraian Saldo 20XX-1 Mutasi Saldo
20XX(Rp.)
AB (Rp.)
1 Alat-alat Besar F=(C+D)-(E)
2 Alat-alat Angkutan Selama Tahun 20XX (Rp.)
3 Alat Bengkel dan
Penambahan Pengurang
Alat Ukur
4 Alat Pertanian an
5 Alat Kantor dan
C DE
Rumah Tangga
6 Alat Studio dan
Alat Komunikasi
7 Alat-alat
kedokteran
8 Alat Laboratorium
Rincian detail peralatan dan mesin seperti terlampir dalam lampiran Daftar
Inventarisasi Aset.
c. Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan adalah senilai Rp… yang terdiri dari:
Tabel Daftar Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 20XX
No Uraian Saldo 20XX-1 (Rp.) Mutasi Saldo
20XX(Rp.)
AB Selama Tahun 20XX (Rp.)
1 Gedung dan F=(C+D)-(E)
Penambahan Pengurang
Bangunan an
Jumlah
C DE
209
Selama Tahun Anggaran 20XX belum terdapat penambahan aset Gedung
dan Bangunan pada UPTD Pengelolaan Sampah … Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota ….
d. Jalan Irigasi Jaringan
Nilai Jalan Irigasi Jaringan adalah senilai Rp …
e. Konstruksi dalam Pengerjaan
Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan adalah senilai Rp…
f. Akumulasi Penyusutan
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 20XX adalah Rp…
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai
suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang
bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
5. Aset Lainnya
Aset lain-lain adalah senilai Rp…
6. Kewajiban
Kewajiban yang terdapat di UPTD Pengelolaan Sampah … Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota …. Merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga senilai
Rp…
7. Ekuitas
Saldo Ekuitas per 31 Desember 20XX sebesar Rp… Ekuitas merupakan
kekayaan bersih UPTD Pengelolaan Sampah … Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota …..
C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)
1. Pendapatan
Jumlah pendapatan LO UPTD Pengelolaan Sampah … Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota …. Per 31 Desember 20XX sebesar Rp… dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel Pendapatan LO UPTD Pengelolaan Sampah ….
Per 31 Desember 20XX
PENDAPATAN Jumlah (Rp.)
Pendapatan Asli daerah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
Pendapatan Lainnya
Jumlah
a. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp… berasal dari jasa layanan Unit
Produksi UPTD Pengelolaan Sampah.
210
b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp… berasal dari
Pendapatan Hasil Pemanfaatan Aset UPTD Pengelolaan Sampah.
2. Beban
Jumlah beban UPTD Pengelolaan Sampah …. Per 31 Desember 20XX sebesar
Rp… Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atas timbulnya kewajiban. Beban UPTD Pengelolaan
Sampah … Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota …. Per 31 Desember 20XX
adalah sebagai berikut:
a. Beban Pegawai
Beban Pegawai UPTD Pengelolaan Sampah …. sebesar Rp…
b. Beban Barang dan Jasa
Beban Barang dan Jasa sebesar Rp… setelah dikoreksi dengan Beban
Persediaan UPTD Pengelolaan Sampah …. Per 31 Desember 20XX sebesar
Rp…
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan Amortisasi UPTD Pengelolaan Sampah …. Per 31
Desember 20XX sebesar Rp…
d. Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyisihan piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi atas
risiko kemungkinan piutang tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas
piutang berdasarkan umur piutang dan upaya penagihan dalam suatu
periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 20XX sebesar
Rp…
e. Beban Lain-lain
Beban lain-lain UPTD Pengelolaan Sampah …. Per 31 Desember 20XX
sebesar Rp…
D. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Ekuitas akhir UPTD Pengelolaan Sampah …. Per 31 Desember 20… menunjukkan
surplus sebesar Rp… Perubahan tersebut dikarenakan adanya surplus LO sebesar
Rp… dan nilai RK PPKD sebesar Rp…; koreksi nilai Aset Tetap sebesar Rp…;
koreksi persediaan sebesar Rp…; dan koreksi lainnya sebesar Rp….
Rincian Perubahan Ekuitas UPTD Pengelolaan Sampah … Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota …. Per 31 Desember 20XX terlihat pada tabel berikut:
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH ….
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 20XX-1 Dan 31 Desember 20XX
Uraian 20XX-1 20XX (Rp)
Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Koreksi Lebih (Kurang)
Ekuitas
RK PPKD
Koreksi Aset Tetap
Koreksi Persediaan
Koreksi Lainnya
Ekuitas Akhir
211
BAB V
PENUTUP
Laporan Keuangan merupakan rangkaian Informasi terkini atas kondisi riil aspek
keuangan Tahun Anggaran 20XX yang penyusunannya didasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah seperti tertuang di dalam Peraturan Kepala Daerah tentang
Sistem dan Kebijakan Akuntansi.
Dokumen Laporan Keuangan sebaiknya dicetak dalam bentuk buku sekurangnya dengan susunan:
Cover muka buku;
Kata pengantar;
Daftar isi;
Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas
Neraca;
Catatan atas Laporan Keuangan:
Lampiran sekurang-kurangnya:
Rekening koran 20X1 dan 20X0;
BKU yang digunakan 20X1 dan 20X0;
212
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Pedoman BLUD Pengelolaan Sampah
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search