Pedoman BLUD Pengelolaan Sampah

ii. Penciptaan suasana BLUD Pengelolaan Sampah …..yang asri,

aman, dan indah.

iii. Peningkatan kualitas tenaga medis, paramedis dan non medis

BLUD Pengelolaan Sampah …...

iv. Pelaksanaan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program.

b) Fungsi Pemimpin BLUD

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 79 tahun 2018, Pemimpin BLUD mempunyai fungsi sebagai

penanggung jawab umum operasional dan keuangan di BLUD

Pengelolaan Sampah ….... Pemimpin BLUD bertindak selaku Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang UPTD

Pengelolaan Sampah …....

Dalam hal pemimpin BLUD tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil

maka pejabat keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana tertuang pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Pasal 9 ayat

(1) dan ayat (2).

c) Tugas Pemimpin BLUD

(1) Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan

dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih

efisien dan produktivitas;

(2) Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban

lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala

Daerah;

(3) Menyusun Rencana Strategis;

(4) Menyiapkan RBA dan DBA;

(5) Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada

kepala daerah sesuai dengan ketentuan;

(6) Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD

selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan;

(7) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan

oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas

pengawasan internal, serta menyampaikan dan

mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan

BLUD kepada kepala daerah;

(8) Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai

kewenangannya.

2) Pejabat Keuangan

Pejabat keuangan yang dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 adalah Kepala Sub Bagian Tata

Usaha yang memiliki fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD

Pengelolaan Sampah …... yang meliputi fungsi perbendaharaan, fungsi

akuntansi, fungsi verifikasi dan pelaporan.

a) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Keuangan

(1) Pejabat Keuangan BLUD Pengelolaan Sampah …... diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Daerah;

(2) Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD

Pengelolaan Sampah …...;

84

(3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD
Pengelolaan Sampah …...;

(4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil;

(5) Standard Kompetensi:
(1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
(2) Berijazah setidak-tidaknya S1/D4;
(3) Sehat jasmani dan rohani;
(4) Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(5) Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi
kepegawaian;
(6) Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi
perkantoran;
(7) Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi barang;
(8) Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi sekolah;
dan
(9) Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi
penyusunan program dan laporan.

b) Tugas Pejabat Keuangan BLUD
Selain melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
Pejabat Keuangan BLUD Pengelolaan Sampah …... memiliki tugas
sebagai berikut:
(1) Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
(2) Mengkoordinasikan penyusunan RBA dan DBA;
(3) Menyiapkan RKA dan DPA;
(4) Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
(5) Menyelenggarakan pengelolaan kas;
(6) Melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
(7) Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada
di bawah penguasaannya;
(8) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
dan
(9) Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau
pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

3) Pejabat Teknis.
Dengan mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
79 Tahun 2018, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional bertindak
sebagai Pejabat Teknis dan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis
operasional dan pelayanan di bidangnya. jabatan fungsional yang
diperlukan meliputi jabatan fungsional tertentu, misalnya Teknik
Penyehatan Lingkungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengelolaan air
minum, air limbah, sampah dan drainase. Selain itu, jabatan fungsional
umum misalnya pengadministrasi TPA, analis lingkungan hidup, teknisi
mesin dan peralatan, pengelola sampah, pengelola TPA, operator mesin,
teknisi keciptakaryaan dan lainnya yang akan mendukung tugas
operasional sistem pengelolaan pengelolaan sampah.
a) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis

85

(1) Pejabat Teknis BLUD diangkat dan diberhentikan oleh kepala
daerah;

(2) Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD;
(3) Pejabat Teknis BLUD dapat terdiri dari pegawai negeri sipil

dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan;
(4) BLUD Pengelolaan Sampah …... dapat mengangkat Pejabat
Teknis BLUD dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan,
profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip
efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
(5) Pejabat Teknis BLUD Pengelolaan Sampah …... yang berasal dari
tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau
tetap;
(6) Pejabat Teknis BLUD Pengelolaan Sampah …... dari tenaga
profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untk 1 (satu) kali periode
masa jabatan berikutnya jika paling tinggi berusia 60 (enam puluh)
tahun;
(7) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis BLUD yang
berasal dari pegawai negeri sipil disesuaikan dengan ketentuan
perundangan-undangan di bidang kepegawaian; dan
(8) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Teknis
BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik
bisnis yang sehat. Kompetensi merupakan kemampuan dan
keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Teknis BLUD berupa
pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas. Kebutuhan praktik bisnis yang sehat
merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan
kualifikasi dengan kemampuan keuangan BLUD.
(9) Standar Kompetensi:
a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Berijazah setidak-tidaknya D3;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
e. Menguasai secara umum tentang segala fasilitas dan
pelayanan UPTD Pengelolaan Sampah …...;
f. Menguasai pedoman pelayanan, prosedur pelayanan dan
standar pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
g. Memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan mutu pelayanan
pengelolaan sampah …....
b) Tugas Pejabat Teknis
Pejabat Teknis BLUD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas
sebagai berikut:
(1) Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan di unit kerjanya;
(2) Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan
berdasarkan RBA dan DBA;

86

(3) Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan di unit kerjanya; dan

(4) Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau
pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

4) Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …... dapat membentuk Satuan
Pengawasan Internal yang merupakan aparat internal BLUD Pengelolaan
Sampah …... untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap
kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam
menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang ketua yang
bertanggung jawab secara langsung di bawah Pemimpin BLUD
Pengelolaan Sampah, dengan mempertimbangkan:
a) Keseimbangan antara manfaat dan beban;
b) Kompleksitas manajemen; dan
c) Volume dan/atau jangkauan pelayanan.
Satuan Pengawasan Internal terdiri dari tim audit bidang administrasi dan
keuangan, tim audit pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan.
Satuan Pengawasan Internal melaksanakan audit secara rutin terhadap
seluruh unit kerja di lingkungan BLUD Pengelolaan Sampah meliputi
bidang administrasi dan keuangan, dan pengelolaan sampah …....
a) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Satuan Pengawas Internal:
(1) Sehat jasmani dan rohani;
(2) Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang
baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan BLUD;
(3) Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
(4) Memahami tugas dan fungsi BLUD;
(5) Memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
(6) Berijazah paling rendah D3;
(7) Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
(8) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55
(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
(9) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
(10) Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
(11) Mempunyai sikap independen dan obyektif.
b) Fungsi Satuan Pengawas Internal
(1) Membantu Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …... dalam
melakukan pengawasan internal BLUD Pengelolaan Sampah …...;
(2) Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran
BLUD Pengelolaan Sampah …... secara ekonomis, efisien, dan
efektif;
(3) Membantu efektivitas penerapan pola tata kelola di BLUD
Pengelolaan Sampah …...; dan
(4) Menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi
terjadinya KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang
menimbulkan kerugian BLUD Pengelolaan Sampah …... sama
dengan unit kerja terkait.

87

c) Tugas Satuan Pengawasan Internal
Tugas Satuan Pengawas Internal adalah membantu manajemen
BLUD Pengelolaan Sampah …... untuk:
(1) Pengamanan harta kekayaan;
(2) Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
(3) Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
(4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan
Praktek Bisnis Yang Sehat.

d) Kewenangan Satuan Pengawas Internal
(1) Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap
unit-unit kerja BLUD Pengelolaan Sampah …..., aktivitas, catatan-
catatan, dokumen, personel, aset BLUD Pengelolaan Sampah
…...,, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang
ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …...;
(2) Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik
audit yang diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem
pengendalian internal;
(3) Memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari personel
unit kerja yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit;
(4) Mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur Pejabat
Pengelola BLUD Pengelolaan Sampah …...,, tanggapan terhadap
laporan, dan langkah-langkah perbaikan;
(5) Mendapatkan dukungan sumberdaya yang memadai untuk
keperluan pelaksanaan tugasnya; dan
(6) Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun
luar BLUD Pengelolaan Sampah …...,, sepanjang hal tersebut
diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya;

5) Pegawai BLUD
a) Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja
BLUD;
b) Pegawai BLUD berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c) Pegawai BLUD dapat diangkat dari tenaga profesional lainnya sesuai
dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan
berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam
meningkatkan pelayanan; dan
d) Pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan
secara kontrak atau tetap dan dilaksanakan sesuai dengan jumlah
dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD).
e) Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD berdasarkan
kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas,
kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan
Praktek Bisnis Yang Sehat.

2. Sumber Daya Manusia
Gambaran umum sumber daya manusia di UPTD BLUD Pengelolaan Sampah
…. Dapat digambarkan sebagai berikut:

88

Tabel …. Contoh Profil Ketenagakerjaan di BLUD Pengelolaan Sampah

No Jenis Tenaga Jumlah Status Standar Perhitungan Kekurangan
(orang) Kebutuhan Analisis (orang)
1 Kasubag Tata 1 PNS
Usaha 1 1 PPPK (orang) Beban Kerja 0
1 PPPK (orang)
2 Staf Pelaksana 1 1 1 0
3 Tenaga 2 0
2 2
Administrasi 2 2

4 Akuntan 0 1 1 1
1 1 PNS 1 1 0
5 Bendahara
Pengeluaran 1 1 PPPK 1 1 0
Pembantu

6 Kasir

7 Pengurus 1 1 PNS 1 1 0
Barang
Pembantu 1 1 PPPK 1 1 0
4 4 PPPK 5 5 1
8 Pengawas
Operator

9 Petugas
Operator

10 Pembantu 4 1 PPPK, 3 6 6 2
Operator Alat honorer
Berat 4 6 2
4 1 PPPK, 3 6 6 0
11 Petugas TPS honorer 2 2 1

12 Petugas 6 2 PPPK, 4
Komposting honorer

13 Petugas gas 1 1 PPPK
Metan

14 Petugas 4 4 Honorer 4 2 0
Pemeliharaan 6 4 0
Sarpras 6 2 PPPK, 4
honorer
15 Satpam

JUMLAH 37 3 PNS, 16 43 41 7

PPPK, 18

Honorer

3. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan UPTD Pengelolaan Sampah ..... berasal dari dana
operasional APBD, Retribusi Pelayanan Pengelolaan Sampah/Kebersihan,

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Pemanfaatan Aset UPTD, dan
Hibah dari instansi swasta.

Berikut ini realisasi keuangan UPTD Pengelolaan Sampah...dari berbagai
sumber dana tersebut:

89

Tabel … Realisasi Pendapatan UPTD Pengelolaan Sampah 2016 – 2020

No Sumber Dana Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
1 Operasional
APBD (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

325,890,000.00 391,068,000.00 469,281,600.00 563,137,920.00 675,765,504.00

Retribusi 208,990,000.00 250,788,000.00 300,945,600.00 361,134,720.00 433,361,664.00

Pelayanan

2 Pengelolaan

Sampah/
Kebersihan

Retribusi

Pemakaian

Kekayaan

3 Daerah 58,724,020.00 61,660,221.00 64,743,232.05 67,980,393.65 71,379,413.34
(Pemanfaatan 120,580,200.00 126,609,210.00 132,939,670.50 139,586,654.03 146,565,986.73

Aset UPTD

Pengelolaan

Sampah)

Hibah dari

4 Lembaga

Swasta

5 dst

6 JUMLAH 714,184,220.00 830,125,431.00 967,910,102.55 1,131,839,687. 1,327,072,568.0
68 6

*disesuaikan dengan sumber pendapatan UPTD Pengelolaan Sampah masing-masing

4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Sampah ..... … cukup lengkap

dengan kondisi gedung yang baru dibangun pada tahun … Berikut disajikan
daftar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD Pengelolaan Sampah .......

Tabel … Contoh Daftar Sarana dan Prasarana UPTD Pengelolaan Sampah
sampai dengan 31 Desember 2020

Jumlah Total Jumlah berdasarkan Kondisi
Ruang / Luas (m2)
Ruang/Area Kerja Kecukupan Baik Rusak Rusak
4.000 1 Sedang Berat
Kebun Pembibitan 1 2.000 1
Sanitary Landfill 1 1.000 1 1
Wetland 1 500 1 1
Gedung Kantor 1 1
Musholla 1 20 1
Pos Jaga 1 15
Gazebo 1 20 1
Rumah Jaga 1 60 1
Parkir Roda 2 & 4 1 500
Tempat Cuci Armada 1 1.000 1
Hanggar/Gudang
Alat Berat 1 1.000 1
Hanggar Pembuatan 1
Kompos 1 2.000
Hanggar Pemilahan
1 2.000

90

Hanggar 3R 1 1.000 1
1 100 1
Gudang Arsip
1 1.000 1
Gudang Bank
Sampah 1

Gudang Bahan Baku 1 1.000 1
1
Kompos 500 1
1 300 1
Green House
1 400 1
Screen House 1
1 500 1
Kolam Pengumpul 1 500 1
Lindi 5 500 1
1 200 1
Kolam Fakultatif 50 1
1 100 1
Kolam Biofilter
1 100 1
Kolam Anaerobik
1
Kolam Ikan
2
Sumur Pantau 10 4
5
Jembatan Timbang 2

Instalasi Pengolahan 8 200 1
Gas Metan
5 200 1
Instalasi Pemurnian 10
Gas Metan 3 20 1 1
30 4 82
Instalasi Pengolahan - 41
Lumpur Tinja 1 -2

Tangki Gas Metan 1.000 - 42

Solar Cell - 41
- 81
Kendaraan Roda 2 -3
- 25 4
Kendaraan Roda 4
-1
Kendaraan Roda 2
lebih dari 4 - 850 100 1
1
Komputer 50

Laptop

Printer

Meubilair

Tanaman Obat
Keluarga

Buku Perpustakaan

Dst

C. KINERJA PELAYANAN (Contoh)

Pelayanan yang disediakan oleh UPTD Pengelolaan Sampah… sesuai dengan
fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki meliputi:

1. Pengelolaan pengelolaan sampah seperti pengangkutan sampah, pemilahan
sampah, bank sampah, pengomposan dan sebagainya.

2. Pengelolaan limbah seperti limbah B3 dan limbah medis.
3. Pelayanan ketatausahaan seperti: administrasi kepegawaian, pengelolaan

keuangan dan perencanaan pembangunan UPTD Pengelolaan Pengelolaan
Sampah.

91

Dok: BLUD Intan Hijau, Kab,. Banjar, Kalsel

Kinerja pelayanan dari UPTD Pengelolaan Sampah… dapat diukur dari beberapa
aspek, yaitu: Produktivitas, Kualitas layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan

Akuntabilitas, sebagaimana diuraikan berikut:
1. Produktivitas Kinerja

Produktivitas kinerja UPTD Pengelolaan Sampah… dilihat dari aspek
produktivitas yaitu rasio antara input dan output, artinya perbandingan sejauh

mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya dalam periode
tertentu. Produktivitas UPTD Pengelolaan Sampah… diukur dari besarnya

jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat dan besarnya hasil
pengolahan sampah tersebut. Kalau melihat jumlah sampah yang ada, maka

dapat diperkirakan besarnya potensi sampah yang bisa dikumpulkan oleh UPTD
Pengelolaan Sampah… dan hasil pengolahannya. Namun Berdasarkan

penelusuran data sekunder diperoleh data yang sangat jauh dari target
sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

Tahun Reduksi Sampah (kg)
2016 1.500.000
2017 1.700.000
2018 1.200.000
2019 950.000
2021 800.000

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, terlihat bahwa produktivitas UPTD dalam

mengelola sampah belum sebanding dengan jumlah masyarakat. Berdasarkan
penelitian rata-rata produksi sampah/orang/hari adalah 0,14 kg (Ismail, 2018).

Jika jumlah penduduk Provinsi/Kabupaten/Kota … adalah 1.500.000 jiwa dikali
dengan 0,14 kg/hari maka idealnya jumlah sampah yang masuk adalah 210.000

kg/hari atau 76.650.000 kg/tahun dimana sekitar 80%nya adalah sampah organik
yaitu 61.320.000 kg/thn. Jumlah tersebut masih jauh dengan hasil reduksi

sampah yang dicapai di UPTD Pengelolaan Sampah…

92

2. Kualitas Layanan
Kinerja UPTD Pengelolaan Sampah… dilihat dari kemampuan untuk
memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para konsumen baik melalui
pelayanan teknis maupun pelayanan administrasi. Kualitas layanan yang
diberikan oleh UPTD Pengelolaan Sampah… dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek,
yaitu dari aspek, jenis layanan, layanan penjemputan, dan layanan pembayaran.
a. Jenis layanan
Jenis layanan yang dimaksud di sini adalah jenis kategori layanan
berdasarkan objek retribusi sampah dan limbah yang dilayani yaitu:
1) Retribusi Sampah Kebutuhan Usaha Kecil
2) Retribusi Sampah Kebutuhan Usaha Menengah
3) Retribusi Sampah Kebutuhan Usaha Besar
4) Retribusi Sampah Kebutuhan Penginapan
5) Retribusi Sampah Kebutuhan Industri Kecil
6) Retribusi Sampah Kebutuhan Toko/Warung/Kios
7) Retribusi Sampah Kebutuhan Rumah Tangga
8) Retribusi Sampah Kebutuhan Gedung Pemerintahan
9) Retribusi Kendaraan Roda Dua
10) Retribusi Kendaraan Roda Empat
Berdasarkan data masing-masing obyek retribusi sampah dan limbah
tersebut, cakupan pelayanan UPTD Pengelolaan Sampah… masih belum
tercapai 50%
b. Layanan Penjemputan
Dari aspek layanan penjemputan, pihak UPTD Pengelolaan Sampah…
menyediakan armada penjemputan yang selalu siap menjemput secara
langsung produksi sampah dari dari semua jenis objek retribusi. Namun
demikian agar cakupan pelayanan semakin besar, diperlukan adanya
tambahan layanan penjemputan.
c. Layanan Pembayaran
Layanan pembayaran yang disediakan UPTD Pengelolaan Sampah…
dapat berupa tunai, transfer ke rekening kas umum daerah atau rekening
bendahara penerimaan pembantu UPTD, namun belum dikembangkan
melalui kanal pembayaran lainnya.

3. Responsivitas
Responsivitas petugas UPTD Pengelolaan Sampah… dilihat dari kemampuan
UPTD Pengelolaan Sampah… dalam mengenali kebutuhan masyarakat di
wilayahnya masing-masing. Responsivitas petugas UPTD Pengelolaan
Sampah… adalah kesigapan dalam menjemput sampah dari masyarakat,
pengadaan sarana operasional dan sosialisasi kepada masyarakat

4. Responsibilitas
Kinerja UPTD Pengelolaan Sampah… dilihat dari aspek responsibilitas adalah
adanya kesesuaian antara program dan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh
UPTD Pengelolaan Sampah… dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Program dan kegiatan pelayanan di UPTD Pengelolaan Sampah…
dilaksanakan dengan prinsip 3R yang sesuai dengan amanah yang tertuang
dalam permen LH RI No. 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce,
reuse, dan recycle. Namun Kenyataannya, kegiatan ini belum sepenuhnya
dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Sampah… dan masyarakat umum.

5. Akuntabilitas

93

Kinerja UPTD Pengelolaan Sampah… dilihat dari aspek Akuntabilitas adalah

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan sampah dari UPTD Pengelolaan
Sampah… kepada para pihak terkait dan masyarakat berdasarkan etika dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk akuntabilitas
UPTD Pengelolaan Sampah… adalah adanya laporan kepada Instansi Teknis

Pengelolaan Sampah….. yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di
Provinsi/Kabupaten/Kota …., berupa laporan penggunaan anggaran pengelolaan

UPTD Pengelolaan Sampah… sebagai SPJ dan dilaporkan dalam laporan
keuangan Instansi Teknis Pengelolaan Sampah…...

Selain pengukuran Kinerja pelayanan dari UPTD Pengelolaan Sampah… dari

beberapa aspek tersebut diatas, kinerja layanan dapat juga dilihat dari capaian
kinerja pelayanan sampah sebagai berikut:

NO INDIKATOR TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-

12345123451 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Persentase 10% 11% 12% 13% 14% 9% 10% 11% 12% 13% 90% 90,9% 91,67% 92,3% 92,86%
pembuatan pupuk

Persentasi

2 pembuatan 50% 51% 52% 53% 54% 40% 45% 50% 51% 50% 80% 88,23% 96,15% 96,23% 92,59%

bibit/pembibitan

3 Pengolahan dan 20% 21% 22% 23% 24% 15% 17% 19% 21% 22% 75% 80,95% 86,36% 91,3% 91,67%
pemilahan sampah

Persentase

4 pengelolaan limbah 5% 6% 7% 8% 9% 2% 4% 5% 6% 7% 40% 66,67% 71,43% 75% 77,78%

B3

5 Persentase design 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pertamanan

94

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. IDENTIFIKASI MASALAH

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pelayanan UPTD Pengelolaan Sampah…

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, ada beberapa faktor yang

menyebabkan kurang optimalnya kinerja UPTD Pengelolaan Sampah… dalam

pengelolaan sampah di Provinsi/Kabupaten/Kota …., antara lain yaitu:

1. Minimnya Sarana dan prasarana,

Sarana prasarana ini ada 2 pihak yaitu sarana prasarana yang dimiliki oleh

UPTD Pengelolaan Sampah… dan sarana prasarana yang dimiliki oleh wilayah

yang dilayani. Kemudian ada dua hambatan yang berpengaruh terhadap kinerja

UPTD Pengelolaan Sampah… , yang pertama keterbatasan lahan

penampungan sampah. Lokasi kantor yang sekaligus menjadi tempat melakukan

aktivitas pengolahan sampah, hanya sekitar 5300 m2 . Kedua adalah teknologi

mesin pengolahan yang tidak tersedia, seperti mesin pencacah plastik dan mesin

pencacah kertas. Penyediaan lahan yang representatif sebagai tempat

penampungan sampah menjadi sangat penting.

2. Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam pemerintahan di tingkat kelurahan

Koordianasi yang dimaksud di sini adalah koordinasi antara UPTD Pengelolaan

Sampah… dan pihak kelurahan/kecamatan. Untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sosialisasi

sangat penting bagi masyarakat untuk memasyarakatkan program UPTD

Pengelolaan Sampah… dan penerapan prinsip 3R. Selama ini sosialisasi

tentang pengolahan sampah sangat kurang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan

Sampah… karena menganggap bahwa sosialisasi dan pendampingan itu

merupakan tanggung jawab pihak kelurahan atau kecamatan

3. Aspek peran serta masyarakat

Sasaran itu dari UPTD Pengelolaan Sampah… adalah warga masyarakat.

Sebagaimana tujuannya adalah mengumpulkan dan mengolah sampah dari

sumber. Rendahnya jumlah sampah yang masuk ke UPTD Pengelolaan

Sampah… disebabkan oleh rendahnya peran serta masyarakat dalam

mendukung program pengelolaan sampah UPTD Pengelolaan Sampah… . Hal

ini dapat dilihat dari masih banyaknya sampah yang terbuang secara

sembarangan dan tidak dikelola oleh warga masyarakat di lingkungan sekitar.

Rendahnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah disebabkan

karena pengetahuan terhadap pola pengelolaan sampah berbasis 3R karena

kurangnya sosialisasi..

4. Belum adanya petunjuk pelaksanaan secara teknis kebijakan bank sampah

dalam lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota …

Jika mencermati amanat UU No. 18 Tahun 2008 dan Kemen LH No . 13 Tahun

2012 pengelola utama dari bank sampah adalah warga masyarakat. Pemerintah

hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, yang tertuang dalam pasal 13

UU No.18 Tahun 2008. Makna dari pasal-pasal yang ada dalam kebijakan ini

perlu dijabarkan lagi dalam bentuk petunjuk teknis dan SOP agar pihak

pemerintah maupun masyarakat dapat mengoperasionalisasikan program UPTD

Pengelolaan Sampah… yang terkait Bank Sampah dengan mudah.

95

B. ISU STRATEGIS

Pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah yang dilaksanakan UPTD
Pengelolaan Sampah… Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. dihadapkan

pada isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang
diberikan. Isu-isu strategis yang dihadapi UPTD Pengelolaan Sampah… dan yang

akan ditangani melalui visi dan misi UPTD Pengelolaan Sampah… adalah sebagai
berikut:

1. Makin besarnya timbulan sampah akibat kenaikan jumlah penduduk sehingga
perlu cakupan pelayanan sarana dan prasarana sanitasi/pengelolaan sampah

masih rendah dan perlunya perbaikan bangunan, peralatan pemilahan sampah
khususnya di Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

2. Meningkatkan koordinasi antar instansi khususnya di tingkat kelurahan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah

khususnya di pemukiman serta terbatasnya penyelenggaraan pengelolaan dan
pemilahan sampah dan limbah pemukiman yang berbasis masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas pengangkutan sampah yang sudah terpilah sejak dari
sumber.

5. Membangun regulasi pengaturan pengelolaan sampah.

C. RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN

Isu strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di BLUD Pengelolaan

Sampah… adalah sebagai berikut:

1. Related Diversification (keanekaragaman)

Diversifikasi pada BLUD Pengelolaan Sampah… dapat dilihat dari berbagai

macam jenis layanan yang sudah dikembangkan. Setiap layanan didukung oleh

petugas atau pekerja yang memahami tugas dan fungsinya misalnya, petugas

lapangan yang paham mana sampah organik dan tidak, sampah yang memiliki

nilai jual tinggi dan rendah. Diversifikasi layanan pada jam kerja pengangkutan

sampah yang juga sudah terpilah setiap harinya oleh petugas pengumpulan.

2. Market Development (pengembangan pasar)

Pengembangan pasar yang dilakukan oleh BLUD Pengelolaan Sampah…

adalah dengan menjangkau konsumen atau masyarakat melalui pendekatan

akses layanan pengangkutan sampah misalnya petugas lapangan memiliki

jadwal tertentu untuk mengangkut sampah organik dan non organik, BLUD

Pengelolaan Sampah… menjadi bank sampah induk di

provinsi/kabupaten/kota.

3. Product Development (pengembangan produk)

Pengembangan produk pelayanan yang dilaksanakan oleh BLUD Pengelolaan

Sampah… dengan memperhatikan kebutuhan konsumen melalui hasil

identifikasi kebutuhan dan umpan balik masyarakat. Beberapa produk layanan

yang menjadi unggulan antara lain:

a. Menerima penjualan produk plastic, kardus, botol kaca,dll

b. Menyediakan jasa layanan sedot tinja atau toilet mobile untuk kegiatan atau

acara besar seperti konser, dll

c. Menjual produk-produk daur ulang

4. Vertical Integration (integrasi vertikal)

Pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi vertikal dilaksanakan

dengan meningkatkan koordinasi dengan Instansi Teknis Pengelolaan

Sampah….. Provinsi/Kabupaten/Kota melalui koordinasi perencanaan anggaran,

pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di

96

Provinsi/Kabupaten/Kota. Misalnya daur ulang sampah organik yang bisa
dikerjasamakan dengan Dinas Pertanian atau Dinas Pertamanan Kota.
5. Pengembangan Jenis Pelayanan
Peningkatan jumlah sampah yang diangkut dari rumah tangga ke TPST setiap
tahunnya mengharuskan BLUD Pengelolaan Sampah… mencari inovasi agar
lebih efisien dalam memberikan pelayanan pada pasien misalnya pengadaan
armada angkutan bukan hanya truk namun juga kendaraan roda tiga agar dapat
menjangkau lebih jauh.
6. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan
Kebutuhan sarana dan prasarana di BLUD Pengelolaan Sampah… meningkat
seiring dengan pemenuhan standar pelayanan dan peningkatan jumlah sampah
di masyarakat, dan dapat saja memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat
yang tidak terkait langsung produk pengolahan sampah dan limbah tapi tetap
menunjang produk-produk tersebut seperti:
a. Bengkel khusus peralatan dan angkutan sampah dan limbah.
b. Penjualan sparepart dan peralatan khusus angkutan sampah dan limbah.
c. Penjualan bahan bakar khusus untuk angkutan sampah dan limbah.
d. Kafe dan Resto.
e. Dan lain-lain.
7. Peningkatan Mutu SDM Pelayanan
Seiring dengan perkembangan alternatif-alternatif pengolahan sampah dan
limbah maka akan dilakukan perekrutan staf dan pekerja yang paham tentang
pengelolaan sampah serta hal-hal yang berhubungan lainnya.

97

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

A. VISI BLUD PENGELOLAAN SAMPAH (contoh)

Visi BLUD Pengelolaan Sampah …. adalah gambaran arah pembangunan atau

kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi BLUD

Pengelolaan Sampah …. disusun berdasarkan visi Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota.... pada dokumen RPJMD .... Tahun 20…. -20….. Jika

terjadi perubahan visi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota....., maka visi BLUD

Pengelolaan Sampah …. juga akan dilakukan revisi sesuai dengan perubahan

tersebut.

Visi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota........ tahun 20…. -20….. adalah

”Terwujudnya Masyarakat ….. yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Semangat Gotong Royong”. Visi

tersebut diturunkan pada beberapa misi dimana pada Misi ke-2 Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota........ : Misi ke-2 berbunyi “Meningkatkan pembangunan

infrastruktur dan kawasan permukiman yang berkualitas dan berwawasan

lingkungan” dimana misi ini dapat digunakan untuk menentukan visi BLUD

Pengelolaan Sampah …. Sebagai berikut:

Contoh:

BLUD Pengelolaan Sampah …. Provinsi/Kabupaten/Kota........ mencapai

pengurangan sampah sebesar 70% pada tahun 2025

Visi BLUD Pengelolaan Sampah …. sejalan dengan cita-cita Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota........ mewujudkan kehidupan berkualitas melalui

pemerataan layanan dasar. Selain melalui pemerataan tersebut, layanan

pengelolaan sampah harus lebih bermutu sehingga masyarakat dapat memiliki

kehidupan yang berkualitas, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih

baik dan terdorong untuk berperan aktif dan mandiri serta berdaya saing.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota............ berupaya mewujudkan masyarakat

yang aktif, mandiri serta berdaya saing tinggi melalui pelayanan BLUD Pengelolaan

Sampah …. yang dapat memfasilitasi masyarakat sehingga menyadari kebutuhan

akan lingkungan yang bersih dan sehat.

B. MISI BLUD PENGELOLAAN SAMPAH (contoh)

Misi BLUD Pengelolaan Sampah …. adalah langkah-langkah yang akan diambil
untuk mewujudkan visi pengelolaan sampah. Berdasarkan Misi yang ada dalam

RPJMD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota............ misi yang terkait dengan
program di BLUD Pengelolaan Sampah …. untuk mencapai visi BLUD

Pengelolaan Sampah …. adalah dengan:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana serta prasarana

2. Menerapkan pengelolaan sampah 3R di tingkat rumah tangga, TPST 3 R dan
TPA.

3. Meningkatkan cakupan wilayah pelayanan pengelolaan sampah serta Bank
Sampah

4. Menciptakan lingkungan yang berkualitas untuk mendukung aktivitas masyarakat
di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota............

98

C. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) (contoh)
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk dari hasil Rencana Tata
Ruang (RTR) di mana jika dilihat dari ruang lingkup materinya tergolong dalam
Rencana Umum Tata Ruang. RTRW kemudian dapat digolongkan lagi berdasarkan
ruang lingkup wilayahnya yang terdiri dari: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
(RTRWP); dan 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota (RTRWK).
Keduanya harus mengacu ke RTRW Nasional.
Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:
1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi
2. Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan yang
berkaitan dengan kawasan pedesaan.
3. Penetapan kawasan strategis provinsi Arahan pemanfaatan ruang wilayah yang
berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
Arahan tata ruang wilayah provinsi yang berisi arahan peraturan zonasi sistem
provinsi, arahan perizinan, dan lainnya. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi
merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa
yang akan datang. Beberapa fungsi dari penataan ruang wilayah provinsi adalah:
1. Sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang
wilayah provinsi.
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata
ruang wilayah.
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah provinsi.
Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11
Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan
ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang
wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Fungsi rencana tata ruang wilayah
kabupaten atau kota di antaranya:
1. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau
kota.
2. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah
kabupaten atau kota.
3. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan
rencana pembangunan jangka menengah daerah.
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan
pemerintah, masyarakat, dan swasta.
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau
kota.
6. Acuan dalam administrasi pertahanan.
a. Manfaat rencana tata ruang wilayah terdapat beberapa, yaitu:
b. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau
kota.
c. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan
wilayah sekitarnya
Selaras dengan penjelasan RTRW tersebut, maka tujuan dokumen RTRW ini
adalah memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengacu ke
RTRW tersebut dapat masuk ke dalam proses penyusunan dan dokumen RPJMD
Provinsi/Kabupaten/Kota..... Tahun 20…. -20…... Hasil Analisis terhadap Dokumen
KLHS Instansi Teknis Pengelolaan Sampah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

99

Rencana Struktur Ruang Indikasi Program Pengaruh Arahan Lokasi
Struktur Ruang Saat Ini Pemanfaatan Rencana Pengembangan
Ruang pada Struktur Ruang
Perwujudan pusat Masih berproses Periode terhadap Pelayanan
kegiatan yang menjadi pusat Perencanaan Kebutuhan Instansi Teknis
memperkuat kegiatan yang Berkenaan Pelayanan
kegiatan memperkuat Instansi Teknis Pengelolaan
agribisnis, kegiatan agribisnis, Pembagian Pengelolaan Sampah
pariwisata dan pariwisata dan wilayah serta Sampah
kegiatan lainnya kegiatan yang pembentukan dan
secara optimal optimal pengembangan Mengurangi di seluruh wilayah
Peningkatan Masih berproses pusat kegiatan volume sampah Provinsi/
aksesibilitas dan meningkatkan kawasan yang akan Kabupaten/ Kota …
transportasi yang kualitas aksesibilitas dibuang ke tempat
dapat dan transportasi Peningkatan pemrosesan akhir
mengarahkan kapasitas dan (TPA) dengan
peningkatan Masih berproses layanan jaringan cara pengolahan
fungsi dan meningkatkan jalan, setempat per
keterkaitan antar kualitas dan pengembangan wilayah melalui
pusat kegiatan jangkauan terminal dan teknik-teknik
dan sistem pelayanan sarana peningkatan berwawasan
transportasi yang dan prasarana yang pelayanan rute lingkungan
optimal dapat mendorong transportasi
Peningkatan perkembangan
kualitas dan kegiatan dan Mewujudkan
jangkauan perbaikan lingkungan
pelayanan sarana lingkungan permukiman kota
dan prasarana permukiman yang nyaman dan
yang dapat aman
mendorong
perkembangan
kegiatan dan
perbaikan
lingkungan
permukiman

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), program yang
dilaksanakan oleh Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. sudah memperhatikan:

1. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan; 2.
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Instansi Teknis

Pengelolaan Sampah; dan 3. Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Instansi
Teknis Pengelolaan Sampah pada RTRW tersebut.

D. TELAAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) (contoh)

KLHS adalah adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan atau program. Selaras dengan pengertian KLHS tersebut,

maka tujuan penyelenggaraan pelaksanaan KLHS ini adalah memastikan bahwa
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dapat ke dalam proses penyusunan dan

dokumen RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota..... Tahun 20…. -20…... Hasil Analisis

100

terhadap Dokumen KLHS Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagaimana tabel

berikut:

Catatan bagi Perumusan

Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap Pelayanan Program, Kegiatan, Sub
BLUD Pengelolaan Sampah Kegiatan BLUD

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Isu strategis yang Timbulan sampah merupakan Program yang dilaksanakan
sampah dan muncul berdasar
masalah lingkungan yang secara selama periode tahun 2015-

lingkungan hidup pemetaan tema langsung dan tidak langsung 2020 meliputi program yang

besar isu-isu berkaitan dengan pencapaian telah tercantum dalam
pembangunan visi dan misi lampiran Peraturan Menteri
berkelanjutan yang Provinsi/Kabupaten/Kota..... Dalam Negeri Nomor 13
berhubungan dengan Tahun 20…. -20…..., sekaligus Tahun 2006 tentang
lingkungan hidup mempunyai pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan
adalah optimalisasi kualitas air, udara dan lahan di Daerah yaitu Program
sistem pengelolaan Provinsi/Kabupaten/Kota..... Pengembangan Kinerja
sampah terpadu. Tahun 20…. -20….... Pengelolaan Persampahan,
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup,

dan Program Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi SDA dan LH.

Pada periode 2021-2025
diusulkan 2 (dua) program

untuk mendukung penilaian
kinerja yaitu Program
Pengelolaan Sampah

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Provinsi/Kabupaten/Kota............, program yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis

Pengelolaan Sampah….. sangat mempengaruhi dan berdampak terhadap perbaikan
lingkungan.

E. TELAAH RENCANA STRATEGIS INSTANSI TEKNIS PENGELOLAAN
SAMPAH….. (contoh)
Dalam menyusun Rencana Strategi BLUD perlu dilakukan analisa terhadap

Rencana Strategi Instansi yang lebih tinggi. Hasil analisa terhadap Renstra Dinas
Instansi Teknis Pengelola Sampah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

No Indikator Kinerja Capaian Sasaran Sasaran pada Sasaran pada
Renstra Dinas
1 Indeks Kualitas Air Instansi Teknis Renstra Dinas Renstra
(IKA)
Pengelola Sampah Instansi Teknis Kementerian
2 Indeks Kualitas Udara (Kabupaten/Kota)
(IKU) Meningkatnya kualitas Pengelola Sampah Lingkungan Hidup
air dan menurunnya
pencemaran air (Provinsi) dan Kehutanan

Meningkatnya kualitas Mengendalikan dan Menurunkan beban
udara dan menurunkan beban pencemaran
menurunnya pencemaran air dan lingkungan dan
pencemaran udara pencemaran udara mengendalikan
dari sumber tidak kerusakan lingkungan
bergerak hidup
Meningkatkan Meningkatkan
kapasitas kapasitas
pengelolaan sumber pengelolaan sumber
daya alam dan daya alam dan
lingkungan hidup lingkungan hidup

101

3 Indeks Kualitas Meningkatnya kualitas Peningkatan tutupan Melestarikan

Tutupan Lahan (IKTL) lingkungan lahan/hutan melalui keseimbangan

penguatan upaya ekosistem dan

rehabilitasi hutan, keanekaragaman

peningkatan tutupan hayati serta

vegetasi terutama di keberadaan sumber

perkotaan, rehabilitasi daya alam sebagai

lahan kritis/terlantar, sistem penyangga

pengendalian kehidupan untuk

kerusakan ekosistem mendukung

dan pemulihan pembangunan

tutupan lahan/hutan, berkelanjutan

kawasan bekas

tambang, kawasan

terkontaminasi B3

serta kawasan pesisir

dan laut

4 Cakupan Pelayanan Meningkatnya

Penanganan Sampah pengelolaan

persampahan

5 Cakupan Pengelolaan Meningkatnya ruang

Taman terbuka hijau

Berdasarkan telaah dokumen Rencana Strategis Instansi Teknis Pengelola Sampah

dari Provinsi/Kabupaten/Kota............ dan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, teridentifikasi indikator kinerja yang harus diperhatikan dalam

penyusunan Rencana Strategi BLUD yaitu Cakupan Pelayanan Penanganan
Sampah dengan capaian sasaran Meningkatnya pengelolaan persampahan.

F. TUJUAN BLUD PENGELOLAAN SAMPAH (contoh)

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
organisasi yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
sampai tahun terakhir renstra.

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin
diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi

3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah saran dan strategi
organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi

selama kurun waktu renstra.

Mencermati hasil identifikasi masalah, telaah visi misi Gubernur/Bupati/Walikota dalam
RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota..... Tahun 20…. -20…..., telaah Renstra Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 20…. -20…..., telaah RTRW dan KLHS, serta
perumusan isu-isu strategis dengan berpedoman pada Misi 2 Gubernur/Bupati/Walikota

yakni “Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman yang
berkualitas dan berwawasan lingkungan “, maka dapat ditetapkan Tujuan Instansi

Teknis Pengelolaan Sampah….. adalah “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di
wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota..... “. Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di

bagian sebelumnya, dirumuskan sasaran jangka menengah Instansi Teknis
Pengelolaan Sampah….. Provinsi/Kabupaten/Kota..... sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.....
2. Meningkatkan pengelolaan sampah dan keindahan di wilayah Provinsi/

Kabupaten/ Kota.....

102

2 (dua) butir sasaran yang dirumuskan guna mencapai tujuan jangka menengah,

pencapaiannya dapat dijadikan tolok ukur kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota..... pada
umumnya dan khususnya pada BLUD Pengelolaan Sampah ….

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 20x1 TARGET TIAP TAHUN
50 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6
Meningkatkan Meningkatkan Peningkatan Indeks
kualitas kualitas Kualitas Air 85 51 52 53 54 55
86 87 88 89 90
lingkungan lingkungan Peningkatan Indeks 78 77 76 75 74 73
hidup di wilayah hidup di Kualitas Udara
wilayah 56 57 58 59 60
Provinsi/ Provinsi/ Peningkatan Indeks 46 47 48 49 50
Kabupaten/ Kualitas Tutupan
Kabupaten/ Lahan
Kota..... Kota.....

Meningkatkan Cakupan Pengelolaan 55
pengelolaan Sampah 45
sampah dan
keindahan di Cakupan Pengelolaan
Taman
wilayah
Provinsi/
Kabupaten/
Kota.....

Berdasarkan tujuan dan sasaran pada Instansi Teknis Pengelolaan Sampah…..
Provinsi/Kabupaten/Kota..... dapat ditentukan tujuan dari BLUD Pengelolaan Sampah

… sebagai berikut:
1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas dengan Peningkatan Kualitas

SDM, Ketersediaan Peralatan, dan Efektivitas serta Efisiensi dalam Pelaksanaan
2. Mewujudkan Kawasan Permukiman Masyarakat dengan Penyediaan Sarana,

Prasarana, dan Utilitas
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan secara Berkelanjutan yang Berorientasi pada

Kepuasan Pelanggan (masyarakat)
4. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur untuk Mewujudkan Kualitas

Kesehatan Lingkungan Hidup Masyarakat
5. Meningkatkan Penataan Lingkungan Wilayah Perkotaan dan Pedesaan serta

Pengembangan Kapasitas Daerah dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan
6. Mewujudkan Kenyamanan Bekerja dan Kualitas Taraf Hidup SDM melalui

Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan

G. SASARAN BLUD PENGELOLAAN SAMPAH (contoh)

Sasaran merupakan penjabaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dilakukan
secara operasional. Sasaran dan indikator sasaran BLUD Pengelolaan Sampah
berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

103

Tabel 7. Sasaran BLUD Pengelolaan Sampah

TUJUAN SASARAN

Uraian Indikator Uraian Indikator

1 23 4
1. Mewujudkan Aparatur a. Presentase
Lancarnya a. Meningkatkan
Pemerintah Yang pengurangan
Berkualitas Dengan Kegiatan Kualitas SDM sampah di
Peningkatan Kualitas SDM, perkotaan
Ketersediaan Peralatan, dan Administrasi dan Sebagai
Efektivitas serta Efisiensi b. Presentase
Dalam Pelaksanaan Operasional Pelaksana pengangkutan
sampah
2. Mewujudkan Kawasan Kepegawaian Pembangunan
Permukiman Masyarakat a. Persentase
Dengan Penyediaan Daerah pengoperasian
Sarana, Prasarana, dan TPA
Utilitas b. Meningkatnya
a. Persentase
3. Meningkatnya Kualitas kedisiplinan, layanan
Pelayanan Secara pengolahan
Berkelanjutan Yang Kualitas SDM sampah
Berorientasi Pada Kepuasan
Pelanggan (masyarakat) Aparatur a. Persentase
pengolahan dan
4. Meningkatnya Cakupan Sarana dan a. Meningkatnya pemilahan
Pelayanan Infrastruktur prasarana kualitas sampah
Untuk Mewujudkan Kualitas pengelolaan pelayanan
Kesehatan Lingkungan sampah pengelolaan
Hidup Masyarakat sampah 3R
Indeks ditingkat rumah
kepuasan tangga, TPST
pelanggan 3R, dan TPA
(masyarakat)
a. Meningkatnya
jenis pelayanan
dan produk
unggulan, serta
program
tambahan

Persentase a. Meningkatnya
wilayah yang kondisi dan
terlayani kualitas
pelayanan serta
pengolahan
pengelolaan

sampah

5. Meningkatkan Penataan Kualitas a. Meningkatnya a. Persentase
Lingkungan Wilayah Lingkungan
Perkotaan dan Perdesaan Masyarakat kualitas pengolahan
Serta Pengembangan
Kapasitas Daerah Dalam lingkungan hidup limbah B3
Peningkatan Kualitas
Lingkungan yang asri, indah,

6. Mewujudkan Kenyamanan bersih, nyaman
Bekerja dan Kualitas Taraf
Hidup SDM Melalui dan sehat
Peningkatan Pendapatan
dan Kesejahteraan Peningkatan a. Meningkatnya a. Persentase
pembuatan
pendapatan dan kesejahteraan pupuk

kesejahteraan dan taraf hidup b. Persentase
pembuatan bibit
SDM seluruh (pembibitan)
tanaman
karyawan
c. Persentase
pembuatan
desain taman

104

H. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN (contoh)

Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sas
tepat melalui analisis metode SWOT.

Tabel 8. Faktor Internal Strategi dan Arah

Faktor Internal Kekuatan (S)

1. Adanya sistem manajem
berlaku

2. Adanya komitmen pimpinan

3. Tersedianya peralatan
dibutuhkan untuk menduku
pengelolaan sampah dan lim

4. Tersedianya sarana dan
yang memadai (Gedung, k
operasional)

5. Tersedianya SDM pelaksa
mencukupi

Tabel 9. Faktor Eksternal Strategi dan Ara
Faktor Eksternal:

Peluang SO

Meningkatnya minat 1. Meningkatkan mutu p

masyarakat terhadap melalui sistem manajemen m

kesehatan dan kelestarian baik (S1, O1)
lingkungan hidup
2. Mengoptimalkan ket

peralatan dan jenis layan

dapat dipenuhi (S3,O1)

3. Mengoptimalkan kondisi

saran. Strategi dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang

h Kebijakan BLUD Pengelolaan Sampah

Kelemahan (W)

men yang 1. Keterbatasan jumlah SDM tenaga teknis
dibanding beban kerjanya

n 2. Masih kurangnya kualitas SDM teknis yang
disebabkan kurangnya peningkatan

kapasitas SDM

n yang 3. Keterbatasan anggaran operasional

ung sistem
mbah

prasarana 4. Keterbatasan anggaran pemeliharaan

kendaraan sarana prasarana

ana yang 5. Belum memadainya gaji/insentif pegawai non
PNS

ah Kebijakan BLUD Pengelolaan Sampah

WO

pelayanan 1. Mengatasi keterbatasan jumlah SDM melalui
mutu yang
peluang peningkatan pendapatan BLUD
tersediaan
nan yang Pengelolaan Sampah (W1, O1)

sarana 2. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional

melalui peluang peningkatan BLUD

Pengelolaan Sampah (W3, O1)

3. Mengatasi keterbatasan anggaran

105

prasarana melalui pemeliha

perawatan yang baik (S4, O
4. Mengoptimalkan tenaga p

dengan panduan SOP P
(S5, O1)

Adanya kebijakan 1. Mengoptimalkan ket

pemerintah pusat dan daerah peralatan dan jenis layan

yang mendukung dapat dipenuhi (S3, O2)

peningkatan kualitas 2. Mengoptimalkan kondisi sa

pengelolaan sampah prasarana melalui pemeliha

perawatan yang baik (S4, O

3. Mengoptimalkan tenaga p

dengan panduan SOP P

(S5, O2)

Adanya dukungan kebijakan Mengoptimalkan adanya
daerah terhadap pemenuhan
sarana dan operasional pimpinan dengan mem
adanya dukungan kebijakan
pengelolaan sampah
melalui perencanaan dan m
yang baik (S2, O2)

araan dan pemeliharaan sarana prasarana melalui
O1)
peluang peningkatan pendapatan BLUD
pelayanan
Pelayanan Pengelolaan Sampah (W4,O1)

tersediaan 4. Mengatasi rendahnya gaji/insentif pegawai
nan yang
Non PNS melalui peluang peningkatan
arana dan
araan dan pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah
O2)
pelayanan (W5,O1)
Pelayanan
1. Mengatasi keterbatasan jumlah tenaga SDM
komitmen
manfaatkan melalui peluang peningkatan pendapatan

n daerah BLUD Pengelolaan Sampah (W1,O2)
manajemen
2. Mengatasi keterbatasan kapasitas personel

SDM melalui peluang peningkatan

pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah

(W2,O2)

3. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional

melalui peluang peningkatan pendapatan

BLUD Pengelolaan Sampah (W3,O2)

4. Mengatasi keterbatasan anggaran

pemeliharaan melalui peluang peningkatan

pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah

(W4,O3)

1. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional

melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah

(W3,O2)

2. Mengatasi keterbatasan anggaran

pemeliharaan sarana prasarana melalui

perencanaan sesuai kebijakan daerah

(W4,O2)

106

Ancaman ST

Adanya sejumlah kompetitor 1. Mengoptimalkan adanya
pengelola sampah dan manajemen mutu (S1, T1)
limbah
2. Mengoptimalkan jenis laya
keunggulan BLUD Pe
Sampah (S6, T1)

Kesadaran masyarakat akan 1. Mengoptimalkan mutu p
hukum
melalui sistem manajemen
Kebijakan pelayanan panduan SOP pelayana

pengelolaan sampah yang Pengelolaan Sampah seba
hukum kinerja pelayana
tidak menguntungkan
Pengelolaan Sampah (S1, T
2. Mengoptimalkan komitmen

tentang masalah per
hukum, budaya dan agama

1. Mengoptimalkan mutu pelay
melalui sistem manajemen

panduan SOP pelayanan B
Pengelolaan Sampah sebag

kebijakan pelayanan di BLU
Pengelolaan Sampah (S1, T

2. Mengoptimalkan komitmen
tentang kebijakan pelayana

pengelolaan sampah di BLU
Pengelolaan Sampah (S2,T

a sistem WT
1. Mengatasi keterbatasan personil SDM untuk
anan dan
engelolaan mengatasi Kompetitor (W1, T1)
2. Meningkatkan jangkauan layanan masyarakat
pelayanan
mutu dan terutama di luar wilayah dengan teknologi
an BLUD komunikasi untuk mengurangi beban kerja
agai dasar pegawai non PNS (W5, T1)
an BLUD Mengatasi rendahnya gaji/insentif pegawai Non
T2) PNS untuk mengatasi masalah kesadaran
n pimpinan masyarakat tentang hukum, budaya dan agama
rlindungan melalui teknologi komunikasi untuk mengurangi
a (S2,T2) beban kerja pegawai non PNS (W5,T2)
yanan
mutu dan Mengatasi rendahnya gaji/ insentif pegawai non
BLUD PNS untuk mengatasi kebijakan pelayanan yang
gai berubah-ubah dan tidak menguntungkan
UD teknologi komunikasi untuk mengurangi beban
T3) kerja pegawai non PNS (W2.T2)
pimpinan
an
UD
T3)

107

Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan sebagai berikut:

TUJUAN Tabel 9. Strategi Mencapai Tuju

SASARAN

Uraian Indikator Uraian Indikator

1 2 3 4

1. Mewujudkan Lancar nya a. Meningkatka a. Presentase
Aparatur Kegiatan n Kualitas pengurangan
Pemerintah Administrasi SDM sampah di
Yang dan Sebagai perkotaan
Berkualitas Operasional Pelaksana
Dengan Kepegawaian Pembangun
Peningkatan an Daerah
Kualitas SDM,
Ketersediaan
Peralatan, dan
Efektivitas serta
Efisiensi Dalam
Pelaksanaan

uan BLUD Pengelolaan Sampah

r STRATEGI KEBIJAKAN

56

a.Meningkatkan mutu a. Peningkatan mutu pelayanan melalui sistem

n pelayanan melalui manajemen mutu yang baik

sistem manajemen b. Peningkatan peluang pendapatan BLUD

mutu yang baik Pengelolaan Sampah

b. Mengatasi c. Optimalisasi tenaga pelayanan

keterbatasan

kapasitas personel

SDM melalui peluang

peningkatan BLUD

Pengelolaan Sampah

c. Mengoptimalkan

tenaga pelayanan

dengan panduan

SOP Pelayanan

108

b. Meningkatny b. Presentase
a pengangkuta
kedisiplinan, sampah
Kualitas
SDM

2. Mewujudkan Sarana dan Meningkatny Persentase
Kawasan prasarana a kualitas pengoperasi
Permukiman pengelolaan pelayanan
Masyarakat sampah pengelolaan a. Persentase l
Dengan sampah 3R pengolahan
Penyediaan Indeks ditingkat sampah
Sarana, kepuasan rumah
Prasarana, dan pelanggan tangga,
Utilitas (masyarakat) TPST 3R,
dan TPA
3. Meningkatnya
Kualitas Meningkatny
Pelayanan a jenis
Secara pelayanan
Berkelanjutan dan produk
Yang unggulan,
Berorientasi serta
Pada Kepuasan program
Pelanggan tambahan
(masyarakat)

an a. Meningkatkan mutu a. Peningkatan mutu pelayanan melalui sistem
ian TPA pelayanan melalui manajemen mutu
sistem manajemen
mutu yang baik b. Peningkatan peluang pendapatan BLUD
Pengelolaan Sampah
b. Mengatasi
keterbatasan c. Optimalisasi tenaga pelayanan
kapasitas personel
SDM melalui peluang Optimalisasi kondisi sarana prasarana melalui
peningkatan BLUD pemeliharaan dan perawatan
Pengelolaan
Sampah

c. Mengoptimalkan
tenaga pelayanan
dengan panduan
SOP Pelayanan

Mengoptimalkan
kondisi sarana
prasarana melalui
pemeliharaan dan
perawatan yang baik

layanan a. Mengoptimalkan a. Optimalisasi ketersediaan peralatan dan jenis
ketersediaan layanan
peralatan dan jenis
layanan yang dapat b. Peningkatan mutu layanan melalui sistem
dipenuhi manajemen mutu

b. Meningkatkan mutu
pelayanan melalui
sistem manajemen
mutu yang baik

109

4. Meningkatnya a. Persentase a. Meningkatny a. Persentase
Cakupan wilayah yang
Pelayanan terlayani a kondisi dan pengolahan
Infrastruktur
Untuk kualitas pemilahan s
Mewujudkan
Kualitas pelayanan
Kesehatan
Lingkungan serta
Hidup
Masyarakat pengolahan

sampah

5. Meningkatkan a. Kualitas a. Meningkatny a. Persentase
Penataan Lingkungan pengolahan
Lingkungan Masyarakat a kualitas B3
Wilayah lingkungan
Perkotaan dan hidup yang
Perdesaan asri, indah,
Serta bersih,
Pengembangan nyaman dan
Kapasitas sehat
Daerah Dalam
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan

dan a. Meningkatkan mutu a. Peningkatan mutu layanan melalui sistem
sampah pelayanan melalui manajemen mutu
sistem manajemen
limbah mutu yang baik b. Optimalisasi ketersediaan peralatan dan jenis
layanan
b. Mengoptimalkan
ketersediaan c. Optimalisasi tenaga pelayanan
peralatan dan jenis d. Optimalisasi kondisi sarana dan prasarana
layanan yang dapat
dipenuhi melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik

c. Mengoptimalkan a. Peningkatan mutu pelayanan melalui sistem
tenaga pelayanan manajemen mutu yang baik
dengan panduan
SOP Pelayanan b. Optimalisasi ketersediaan peralatan dan jenis
layanan
d. Mengoptimalkan
kondisi sarana dan
prasarana melalui
pemeliharaan dan
perawatan yang baik

a. Meningkatkan mutu
pelayanan melalui
sistem manajemen
mutu yang baik

b. Mengoptimalkan
ketersediaan
peralatan dan jenis
layanan yang dapat
dipenuhi

110

6. Mewujudkan a. Peningkatan a. Meningkatny a. Persentase

Kenyamanan pendapatan a pembuatan p

Bekerja dan dan kesejahteraa

Kualitas Taraf kesejahteraan n dan taraf

Hidup SDM SDM hidup

Melalui seluruh

Peningkatan karyawan b. Persentase

Pendapatan dan pembuatan b

Kesejahteraan (pembibitan)

tanaman

c. Persentase
pembuatan d

taman

pupuk Mengatasi rendahnya Peluang peningkatan pendapatan BLUD
gaji/insentif pegawai Pengelolaan Sampah
bibit Non PNS melalui
) peluang peningkatan Peluang peningkatan pendapatan BLUD
pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah
desain Pengelolaan Sampah
Peluang peningkatan pendapatan BLUD
Mengatasi rendahnya Pengelolaan Sampah
gaji/insentif pegawai
Non PNS melalui
peluang peningkatan
pendapatan BLUD
Pengelolaan Sampah

Mengatasi rendahnya
gaji/insentif pegawai
Non PNS melalui
peluang peningkatan
pendapatan BLUD
Pengelolaan Sampah

111

BAB V
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana strategis pada akhirnya akan dilengkapi dengan Rencana Program dan

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sesuai

dengan masa jabatan Kepala Daerah sebagai arahan teknis yang benar-benar akan

dilaksanakan secara operasional oleh BLUD Pengelolaan Sampah …. . Dalam

melakukan perencanaan pengelolaan pengelolaan sampah dan limbah tahun ….. -

……, arah kebijakan menjadi acuan penyusunan program, kegiatan, dan sub

kegiatan di BLUD Pengelolaan Sampah …. Rencana strategis yang meliputi

Rencana Pendapatan dan rencana belanja program, kegiatan, dan sub kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam

Lampiran.

Rencana pendapatan yang akan dicapai oleh BLUD Pengelolaan Sampah …. pada

tahun …. sampai dengan ….. adalah sebagai berikut:

No Uraian 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5
Pendapatan

1 PENDAPATAN 476,697,830.00 524,367,613.00 576,804,374.30 634,484,811.73 697,933,292.90
LAYANAN 364,038,283.20 400,442,111.52 443,441,872.67 483,431,559.94 527,420,215.93
25,503,833.20 28,054,216.52 30,859,638.17 33,945,601.99 37,340,162.19
Pendapatan 27,285,000.00 30,013,500.00 33,014,850.00 36,316,335.00 39,947,968.50
53,775,250.00 59,152,775.00 65,068,052.50 71,574,857.75 78,732,343.53
Pengelolaan

Sampah dan

Limbah

Kebersihan

Usaha Kecil

Kebersihan

Usaha

Menengah

Kebersihan

Usaha Besar

Kebersihan 22,189,000.00 24,407,900.00 26,848,690.00 29,533,559.00 32,486,914.90
Industri Kecil 6,360,000.00 6,996,000.00 7,695,600.00 8,465,160.00 9,311,676.00

Kebersihan
Penginapan

Kebersihan 32,455,200.00 35,700,720.00 39,270,792.00 43,197,871.20 47,517,658.32
Toko/Warung/Ki
os

Kebersihan 30,525,000.00 33,577,500.00 36,935,250.00 40,628,775.00 44,691,652.50
Rumah Tangga 24,800,000.00 27,280,000.00 30,008,000.00 33,008,800.00 36,309,680.00

Kebersihan 35,895,000.00 39,484,500.00 43,432,950.00 47,776,245.00 52,553,869.50
Gedung
Pemerintah

Pelayanan

Sistem
Pengelolaan
Limbah

Pelayanan 33,545,000.00 36,899,500.00 43,545,000.00 43,545,000.00 43,545,000.00
Pengolahan dan
Pemilahan
Sampah

Pelayanan 33,450,000.00 36,795,000.00 40,474,500.00 44,521,950.00 48,974,145.00
Pengolahan/Sed
ot Lumpur Tinja

Penyewaan 22,500,000.00 24,750,000.00 27,225,000.00 29,947,500.00 32,942,250.00
Toilet Mobile 15,755,000.00 17,330,500.00 19,063,550.00 20,969,905.00 23,066,895.50

Retribusi
Kendaraan

112

Roda 4 dan 89,860,000.00 98,846,000.00 108,730,600.00 119,603,660.00 131,564,026.00
Roda 2 28,225,000.00 31,047,500.00 34,152,250.00 37,567,475.00 41,324,222.50
28,995,000.00 31,894,500.00 35,083,950.00 38,592,345.00 42,451,579.50
Pendapatan 35,904,000.00 39,494,400.00
Pengelolaan 32,640,000.00 25,079,501.48 27,587,451.63 43,443,840.00 47,788,224.00
TPA 22,799,546.80 25,079,501.48 27,587,451.63 30,346,196.79 33,380,816.47
22,799,546.80 177,344,838.44 195,079,322.28 30,346,196.79 33,380,816.47
Pembuatan 161,222,580.40
Pupuk - -
- 177,344,838.44 195,079,322.28
Pembuatan dan 86,369,090.14 95,005,999.15
Penjualan Bibit
Tanaman - -
86,369,090.14 95,005,999.15
Pembuatan 817,676,259.84 899,443,885.82
Desain 817,676,259.84 899,443,885.82
Pertamanan 15,169,550.00 16,686,505.00

Bank Sampah - -
1,320,000.00 1,452,000.00
Hasil 2,447,500.00 2,692,250.00
Pengolahan 2,750,000.00 3,025,000.00
Sampah
2,469,500.00 2,716,450.00
2 PENDAPATAN 214,587,254.51 236,045,979.96
HIBAH 2,035,000.00 2,238,500.00 - -

Terikat 4,147,550.00 4,562,305.00 214,587,254.51 236,045,979.96

Tidak Terikat 161,222,580.40 104,506,599.07 114,957,258.97
- -
3 HASIL 78,517,354.67
KERJASAMA - 104,506,599.07 114,957,258.97

Terikat

Tidak Terikat 78,517,354.67

PENDAPATAN 743,342,054.40 989,388,274.41 1,088,327,101.85
743,342,054.40
4 DARI KAS 989,388,274.41 1,088,327,101.85

DAERAH
Belanja
Operasional
APBD

5 PENGEMBANG 13,790,500.00 18,355,155.50 20,190,671.05
AN LAYANAN - -

Jasa Giro/Bunga - 1,597,200.00 1,756,920.00

Pengembangan 1,200,000.00 2,961,475.00 3,257,622.50
Usaha - Parkir 2,225,000.00
2,500,000.00 3,327,500.00 3,660,250.00
Pengembangan 2,245,000.00
2,988,095.00 3,286,904.50
Usaha - 1,850,000.00
Toko/Waserba 2,462,350.00 2,708,585.00
3,770,500.00
Pengembangan 5,018,535.50 5,520,389.05
Usaha -
Kafe/Resto

Pengembangan
Usaha - Bengkel

khusus
peralatan dan
angkutan
sampah dan
limbah

Pengembangan
Usaha -

Penjualan
sparepart dan
peralatan
khusus
angkutan
sampah dan
limbah

Pengembangan

Usaha -
Penjualan
bahan bakar
khusus untuk

113

angkutan 1,473,570,319.47 1,620,927,351.42 1,783,020,086.56 1,961,322,095.21 2,157,454,304.74
sampah dan
limbah

6 JUMLAH

Berdasarkan rencana pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah …. dan
berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah disusun sebelumnya maka selanjutnya

dapat disusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada BLUD
Pengelolaan Sampah …. …. selama … tahun kedepan sesuai periode

kepemimpinan Gubernur/Bupati/Walikota. Rencana program, kegiatan dan sub
kegiatan meliputi berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari dana BLUD
meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

1) SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RBA BLUD
2) SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RBA BLUD

3) SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan DBA BLUD
4) SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DBA BLUD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan BLUD
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi BLUD

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun BLUD

4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran BLUD

5) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran BLUD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/ atau BLUD
1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari dana APBD

meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah
1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

114

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/Semesteran SKPD
6) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
Kepegawaian
2) SubKegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
1) SubKegiatan Pengadaan Mebel
2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Program Pengelolaan Persampahan yang dibiayai dari dana BLUD meliputi
kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Provinsi) atau
Pengelolaan Sampah (Kabupaten/Kota)
1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan
Sampah Regional/Kabupaten/Kota
2) Sub Kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional (Provinsi)
3) Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan,
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Kabupaten/Kota)
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan
Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Provinsi)
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan Persampahan (Kabupaten/Kota)
6) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di
TPA/TPST/ SPA Regional/Kabupaten/Kota

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) yang dibiayai dari dana BLUD meliputi kegiatan
dan sub kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 (untuk Kabupaten/Kota)
1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan
Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

115

5. Program Pengelolaan Persampahan yang dibiayai dari dana APBD meliputi
kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Provinsi) atau
Pengelolaan Sampah (Kabupaten/Kota)
1) Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan,
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Kabupaten/Kota)
2) Sub Kegiatan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
(Provinsi)
3) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan
Persampahan (Kabupaten/Kota)

6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) yang dibiayai dari dana APBD meliputi kegiatan
dan sub kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3
dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,
Pengolahan, dan/atau Penimbunan (untuk Provinsi)

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada BLUD Pengelolaan Sampah ….
berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, secara rinci
dapat dilihat dalam Lampiran dokumen Rencana Strategis BLUD Pengelolaan
Sampah …. … ini.

116

BAB VI
PENUTUP
Rencana Strategis pada pengelolaan sampah yang menerapkan Badan Layanan
Umum Daerah sangat bermanfaat sebagai acuan dalam pelayanan pengelolaan
sampah di pengelolaan sampah dan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dengan
adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.
Terlaksananya Rencana Strategis perlu mendapat dukungan dan partisipasi
pengelola BLUD Pengelolaan Sampah serta perhatian dan dukungan Pemerintah
Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis. Rencana Strategis
Pengelolaan Sampah ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sampah atau kebijakan
Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan
organisasi BLUD Pengelolaan Sampah serta perubahan lingkungan BLUD Pengelolaan
Sampah.

117

Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ LA
Sub Kegiatan
PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KE
BLUD PENGELOL

Indikator Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan

1 2 3 4 20X0 20X1
PROGRAM Terealisa Rp. (000) Target Rp. (0
Mewujudkan Meningkatka PENUNJANG Persentase
Aparatur n Kualitas URUSAN Peningkatan si 78
Pemerintah SDM PEMERINTAH Pendapatan 56 85% 5,291,
Yang Sebagai DAERAH (BLUD) Layanan 85% 2867000
Berkualitas Pelaksana
Dengan Pembangun Perencanaan, Jumlah 0 2200 4 15,4
Peningkatan an Daerah Penganggaran, Laporan dokume doku
Kualitas SDM, dan Evaluasi
Ketersediaan Kinerja Perangkat n men
Peralatan, dan Daerah
Efektivitas Jumlah 0 0 1 2,80
serta Efisiensi Koordinasi dan Korodinasi dokumen dokum
Dalam Penyusunan dan dokumen en
Pelaksanaan Dokumen RBA
BLUD
Koordinasi dan Jumlah 0 0 1 2,85
Penyusunan Korodinasi dokumen dokum
Perubahan RBA dan dokumen en
BLUD
Koordinasi dan Jumlah 0 0 1 2,50
Penyusunan DBA Korodinasi dokumen dokum
BLUD dan dokumen en

Koordinasi dan Jumlah 0 0 1 2,75
Penyusunan Korodinasi dokumen dokum
Perubahan DBA
BLUD dan dokumen en

AMPIRAN Unit Kerja Sumber
Penanggu Dana
EGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN ng jawab
LAAN SAMPAH ….(contoh)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

20X2 20X3 20X4 20X5

000) Targe Rp. Target Rp. Tar Rp. Target Rp. (000)
t (000) (000) get (000)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kepala BLUD
,990 85% 555,650 86% 583,43 86% 612, 86% 643,234 UPTD
2 604

400 4 17,220 4 18,081 4 18,9 4 19,934 Kasubag BLUD
doku dokum dok 85 dokum TU
men en ume en
n

00 1 2,850 1 2,900 1 3,00 1 3,150 Kasubag BLUD
dokum dokum dok 0 dokum TU BLUD
en en ume en BLUD
n Kasubag BLUD
TU
50 1 2,900 1 2,950 1 3,10 1 3,200
dokum dokum dok 0 dokum Kasubag
en en ume en TU
n
Kasubag
00 1 2,650 1 2,700 1 2,80 1 2,900 TU
dokum dokum dok 0 dokum
en en ume en
n

50 1 2,800 1 2,900 1 3,00 1 3,150
dokum dokum dok 0 dokum

en en ume en
n

118

Administrasi Jumlah 0 dok 2200 4 16,4
Keuangan Laporan doku
Perangkat Daerah men

Pelaksanaan Jumlah 0 0 1 2,50
Penatausahaan dan dokumen dokumen dokum
Pengujian/Verifikasi en
Keuangan BLUD

Koordinasi dan Jumlah 0 0 1 2,70
Pelaksanaan Korodinasi dokumen 0 dokum 2,80
Akuntansi BLUD dan dokumen 0 2,60
en
Koordinasi dan Jumlah 0 0 1 2,70
Penyusunan Korodinasi dokumen 22500 dokum 22,5
Laporan Keuangan dan dokumen 22500 en 22,5
Akhir Tahun BLUD Jumlah 0 1
Koordinasi dan Korodinasi dokumen dokum
Penyusunan dan dokumen en
Laporan Keuangan 0
Bulanan/ Jumlah dokumen 1
Triwulanan/Semeste dokumen dokum
ran BLUD 1
Penyusunan Jumlah laporan en
Pelaporan dan dokumen 1
Analisis Prognosis ketatausaha 1 set lapora
Realisasi Anggaran an dan n
BLUD kepegawaia
Administrasi n 1 set
Kepegawaian Jumlah
Perangkat Daerah pengadaaan
pakaian dinas
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Atribut
Kelengkapannya

400 4 17,220 4 18,081 4 18,9 4 19,934 Kasubag BLUD
doku dokum dok 85 dokum TU BLUD
men en ume en
n Kasubag BLUD
TU BLUD
00 1 2,550 1 2,650 1 2,75 1 2,850 BLUD
dokum dokum dok 0 dokum Kasubag
en en ume en TU
n
Kasubag
00 1 2,750 1 2,850 1 2,92 1 3,100 TU
dokum dokum dok 5 dokum
en en ume en Kasubag
n TU

00 1 2,850 1 2,950 1 2,97 1 3,000
dokum dokum dok 5 dokum
en en ume en
n

00 1 2,700 1 2,800 1 2,85 1 3,000
dokum dokum dok 0 dokum
en en ume en
n

00 1 2,800 1 2,900 1 3,00 1 3,100 Kasubag BLUD
dokum dokum dok 0 dokum TU BLUD
en en ume en
n

500 1 23,000 1 24,000 1 2,50 1 25,000 Kasubag
lapora lapora lapo 0 lapora TU
n n ran n

500 1 set 23,000 1 set 24,000 1 25,0 1 set 25,000 Kasubag BLUD
set 00 TU

119

Administrasi Jumlah 1 5000 1 5,05
Umum Perangkat Laporan laporan 5000 lapora 5,05
Daerah dan/ atau Penyediaan 150000 150,0
BLUD Barang dan 1 set 150000 n 150,0
Jasa 1 2867000 1 set 5,291,
Penyediaan Jumlah paket
Peralatan dan pengadaan laporan 2200 1 16,4
Perlengkapan 1 set 0 lapora 4,50
Kantor Jumlah 85%
Pengadaan Barang Laporan n
Milik Daerah Pengadaan 85% 1 set
Penunjang Urusan Sarana dan 80% 85%
Pemerintah Daerah Prasarana 0 dok
85%
Mewujudkan Meningkatka Pengadaan Jumlah 0 80%
Aparatur n Peralatan dan Mesin peralatan dan dokumen
Pemerintah Kedisiplinan Lainnya mesin lainnya 4
Yang , Kualitas PROGRAM doku
Berkualitas dan PENUNJANG Persentase men
Dengan Kesejahtera URUSAN Indikator
Peningkatan an SDM PEMERINTAH Program 7
Kualitas SDM, Aparatur DAERAH (APBD) yang dokum
Ketersediaan Tercapai
Peralatan, dan Perencanaan, Persentase en
Efektivitas Penganggaran, realisasi
serta Efisiensi dan Evaluasi anggaran
Dalam Kinerja Perangkat
Pelaksanaan Daerah Indeks
Penyusunan profesionalit
Dokumen as ASN
Perencanaan Jumlah
Perangkat Daerah Dokumen
Perencanaa
n dan
Anggaran
Perangkat
Daerah
Jumlah
Dokumen
perencanaan
perangkat
daerah

50 1 5,500 1 5,500 1 5,75 1 5,800 Kasubag BLUD
lapora lapora lapo 0 lapora TU
n n ran n

50 1 set 5,500 1 set 5,500 1 5,75 1 set 5,800 Kasubag BLUD
set 0 TU

000 1 155,000 1 155,00 1 160, 1 160,000 Kasubag BLUD
lapora lapora 0 lapo 000 lapora TU
n n ran n

000 1 set 155,000 1 set 155,00 1 160, 1 set 160,000 Kasubag BLUD
0 set 000 643,234 TU APBD

,990 85% 555,650 86% 583,43 86% 612, 86% Kepala
2 604 UPTD

85% 86% 86% 86%

80% 81% 81% 81%

400 4 17,220 4 18,081 4 18,9 4 19,934 Kasubag APBD
doku dokum dok 85 dokum TU
men en ume en
n

00 11 4,725 11 4,961 11 5,20 11 5,470 Kasubag APBD
dokum dokum dok 9 dokum TU
en en ume en
n

120

Koordinasi dan Jumlah 1 2200 1 2,30
Penyusunan dokumen dokumen dokum
Dokumen RKA- RKA en
SKPD Jumlah
dokumen 0 0 1 2,30
Koordinasi dan RKA dokumen dokum
Penyusunan Perubahan en
Dokumen Jumlah
Perubahan RKA- dokumen 0 0 1 2,50
SKPD DPA dokumen dokum
Koordinasi dan en
Penyusunan DPA-
SKPD

Koordinasi dan Jumlah 0 0 1 2,50
Penyusunan dokumen dokumen dokum
Perubahan DPA- DPA en
SKPD Perubahan

Evaluasi Kinerja Jumlah 0 0 1 2,30
Perangkat Daerah dokumen dokumen dokum
evaluasi en
kinerja

Administrasi Jumlah 0 0 12 63,9
Keuangan laporan laporan lapora
Perangkat Daerah pertanggung n
jawaban
keuangan

Penyediaan jumlah 0 laporan 0 12 51,6

Administrasi laporan lapora
Pelaksanaan Tugas Administrasi n
ASN Pelaksanaan
Tugas ASN

Pelaksanaan Jumlah 0 laporan 0 12 1,12
Penatausahaan dan laporan lapora
Pengujian/Verifikasi verifikasi n
Keuangan SKPD penatausaha
an

Koordinasi dan Jumlah 0 laporan 0 12 3,00
Pelaksanaan Laporan lapora
Akuntansi SKPD akuntansi n
perangkat

daerah

00 1 2,415 1 2,536 1 2,66 1 2,796 Kasubag APBD
dokum dokum dok 3 dokum TU APBD
en en ume en
n Kasubag APBD
TU APBD
00 1 2,415 1 2,536 1 2,66 1 2,796 APBD
dokum dokum dok 3 dokum Kasubag APBD
en en ume en TU
n
Kasubag
00 1 2,625 1 2,756 1 2,89 1 3,039 TU
dokum dokum dok 4 dokum
en en ume en Kasubag
n TU

00 1 2,625 1 2,756 1 2,89 1 3,039 Kasubag
dokum dokum dok 4 dokum TU
en en ume en
n

00 1 2,415 1 2,536 1 2,66 1 2,796
dokum dokum dok 3 dokum
en en ume en
n

990 12 67,190 12 70,549 12 74,0 12 77,780
lapora lapora lapo 76 lapora
n n ran n

620 12 54,201 12 56,911 12 59,7 12 62,744 Kasubag APBD
TU
lapora laporan lapo 57 laporan
n ran

25 12 1,181 12 1,240 12 1,30 12 1,367 Kasubag APBD
lapora laporan lapo 2 laporan TU
n ran

00 12 3,150 12 3,308 12 3,47 12 3,647 Kasubag APBD
lapora laporan lapo 3 laporan TU
n ran

121

Koordinasi dan Jumlah 0 laporan 0 2 2,46
Penyusunan dokumen dokum
Laporan Keuangan keuangan en
Akhir Tahun SKPD SKPD

Koordinasi dan Jumlah 0 laporan 0 12 2,00
Penyusunan laporan lapora
Laporan Keuangan keuangan n
Bulanan/
Triwulanan/Semeste
ran SKPD

Penyusunan Jumlah 0 laporan 0 1 3,78
Pelaporan dan laporan lapora
Analisis Prognosis prognosis n
Realisasi Anggaran

Administrasi Jumlah 0 0 12 4,00
Barang Milik Laporan laporan lapora
Daerah pada Pengelolaan n
Perangkat Daerah Barang Milik
Daerah

Rekonsiliasi dan Jumlah 0 laporan 0 12 4,00
Penyusunan Kegiatan dan lapora
Laporan Barang Laporan n
Milik Daerah pada
SKPD

Administrasi Jumlah 0 6500 12 6,50
Kepegawaian dokumen laporan lapora
Perangkat Daerah ketatausaha n
Koordinasi dan an dan 12
Pelaksanaan Sistem kepegawaia laporan 4000 12 4,00
Informasi n lapora
Kepegawaian n
Jumlah
laporan data
pegawai

Monitoring, Jumlah 12 2500 12 2,50
Evaluasi, dan laporan SKP laporan lapora
Penilaian Kinerja yang tepat n
Pegawai waktu