Pedoman BLUD Pengelolaan Sampah

F. PROGNOSIS/PROYEKSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN & LAPORAN
OPERASIONAL
Untuk pembentukan BLUD pada OPD yang belum mempunyai UPTD atau
mempunyai UPTD yang baru beroperasi kurang dari 1 tahun anggaran, harus
menyusun prognosis / proyeksi keuangan berupa LRA dan LO sesuai dengan
sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh pemerintah
daerah.
Prognosis / proyeksi keuangan merupakan perencanaan keuangan Instansi
untuk di masa mendatang dengan berlandaskan pada informasi keuangan dan
laporan keuangan tahun yang lalu. Informasi yang di dalamnya masih dalam
bentuk proyeksi/perencanaan mengenai kondisi keuangan dimasa yang akan
datang. Tahun berjalan adalah tahun yang masih berjalan realisasinya,
sedangkan tahun yang akan datang adalah tahun yang anggarannya baru akan
diperhitungkan.
Proyeksi Laporan Keuangan meliputi:
1. Proyeksi Laporan Rencana Anggaran (LRA)
Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah Proyeksi laporan
yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya
keuangan yang dikelola oleh pemerintah/instansi, yang menggambarkan
perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode
pelaporan sedang berjalan dan yang akan datang. Untuk menyusun
laporan rencana Anggaran (LRA) tersebut membutuhkan RKA dan
Laporan Realisasi penggunaan dana, yang kemudian diproyeksikan
dengan tahun berjalan dengan rata-rata kenaikan per tahun 5 sd 15 %
pertahun dari total realisasi anggaran.
Format prognosis / proyeksi LRA gunakan format ini:

2. Proyeksi Laporan Operasional (LO)
Proyeksi laporan operasional ini berisikan proyeksi pendapatan dan biaya yang
akan diproyeksikan untuk tahun mendatang. Tabel ini tidak jauh berbeda dengan

213

tabel proyeksi laporan pendapatan dan belanja, bedanya hanya di tabel ini
menggunakan konsep beban, bukan belanja.
Untuk menyusun Laporan Operasional yaitu dengan memodifikasi LRA ke LO,
dengan cara memindahkan angka pendapatan-LRA ke Pendapatan-LO dan
Belanja ke Beban. Ada Belanja yang tidak pindah ke Beban yaitu Belanja Modal,
namun harus menghitung proyeksi beban penyusutan, dan memasukan data
aset tetap sekolah untuk diketahui tahun perolehan dan umur ekonomisnya agar
bisa dihitung beban penyusutannya. Hal yang sama berlaku untuk aset tak
berwujud.
Format prognosis / proyeksi LO gunakan format ini:

214

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Program Asistensi Badan Layanan
Umum Daerah. Diakses melalui http://www.bpkp.go.id/ pada tanggal 6 September
2019.

Fatmawati, Andi dkk. (2019). Kinerja Pelayanan Bank Sampah Kota Makassar. Jurnal
Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Volume 1, Nomor 2, Juli – Desember
2019. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hamdani. (2018). Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Buku 1 : Penjelasan
Umum SOP UPTD Persampahan. Jakarta: Direktorat Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Panduan Praktis
Penataan Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan. Jakarta: Direktorat
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Kementerian Dalam Negeri. (2019). Modul Penyusunan Dokumen Administratif Badan
Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Direktorat BUMD,
BLUD dan Barang Milik Daerah.

Kementerian Dalam Negeri. (2019). Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan
Umum Daerah. Jakarta: Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah.

Kementerian Dalam Negeri. (2020). Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah. Jakarta: Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2013). Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan
Umum.

Krina, L.L. (2003). Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan
Partisiasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2008. Tentang Pengolahan Sampah.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana yang telah diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

215

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.

Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse
Dan Recycle Melalui Bank Sampah.

Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan
Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah
Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelahan Sampah dan Air Limbah Dinas Perumahan
dan Pemukiman Kabupaten Banjar. (2015). Rencana Strategi Bisnis 2016 – 2020.
Martapura.

216

Lampiran

INFO GRAFIS:

217