3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Unit Pelaksana
Teknis Pada Dinas dan Badan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
4.6. Perubahan Pola Tata Kelola
Pola Tata Kelola UPTD Pengelolaan Sampah ini akan direvisi apabila terjadi
perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pola Tata
Kelola BLUD Pengelolaan Sampah sebagaimana disebutkan di atas, serta
disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggungjawab, dan kewenangan BLUD
Pengelolaan Sampah serta perubahan lingkungan.
4.7. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
BAB II TATA KELOLA BLUD PENGOLAHAN SAMPAH
A. Kelembagaan
B. Prosedur Kerja
C. Pengelompokan Fungsi Yang Logis
D. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
E. Pengelolaan Keuangan BLUD
F. Pengelolaan Limbah Dan Dampak Lingkungan
BAB III PENUTUP
LAMPIRAN SOP-SOP
34
BAB II
TATA KELOLA BLUD PENGELOLAAN SAMPAH
A. Kelembagaan
Kelembagaan membahas mengenai struktur organisasi yang menggambarkan
posisi jabatan yang ada pada UPTD dan hubungan wewenang atau tanggung jawab
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Gambaran Singkat UPTD Pengelolaan Sampah
UPTD Pengelolaan Sampah .... berada di Kecamatan terletak di Jalan Raya ....
No .... Kecamatan .... Provinsi/Kabupaten/Kota ..., terletak di .... km sebelah .....
dari Provinsi/Kabupaten/Kota.... UPTD Pengelolaan Sampah ditetapkan pada
tanggal … berdasarkan …. mempunyai Surat Izin Operasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah dan Perizinan Nomor: .... tentang Izin Operasional pengelolaan
sampah. UPTD Pengelolaan Sampah Provinsi/Kabupaten/Kota ... ..., mempunyai
wilayah kerja sebanyak.... Desa dari .... desa di wilayah kecamatan ..... dan
Provinsi/Kabupaten/Kota.......(Khusus UPTD milik Provinsi). UPTD Pengelolaan
Sampah ..... sebagai penyedia jasa pengelolaan sampah mempunyai pelayanan
utama, yaitu:
a. Layanan pengumpulan sampah
b. Pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)
c. Pengelolaan Sampah skala kawasan
d. Pengangkutan sampah dan limbah
e. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Upaya layanan pengelolaan sampah tingkat pertama yang menjadi tanggung
jawab UPTD pengelolaan sampah …meliputi:
a. Upaya pemilahan sampah dari sumber
b. Upaya pengangkutan sampah dari sumber
c. Upaya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
d. Upaya pengolahan sampah organic dan non organik
e. Upaya penyediaan alat angkut pengelolaan sampah
f. Upaya kampanye dan edukasi tentang pengelolaan sampah
Selain itu, UPTD Pengelolaan Sampah..... juga melaksanakan pelayanan
tambahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan sampah, seperti: layanan
pertamanan, layanan sampah kompos, dan layanan pengumpulan sampah non
organik yang memiliki nilai jual, dan lain sebagainya.
2. Struktur Organisasi dan Tata Laksana (Contoh)
Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan tata hubungan kerja
antar bagian dan garis kewenangan, tanggungjawab dan komunikasi dalam
menyelenggarakan pelayanan dan penunjang pelayanan.
UPTD Pengelolaan Sampah ….. merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. Provinsi/Kabupaten/Kota... yang
bertanggungjawab menyelenggarakan pengelolaan pengelolaan sampah serta
kebersihan di lokasi Tempat Pembuangan Akhir dimana tata kerjanya diatur
melalui Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... No. …. tahun …. tentang
Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Instansi Teknis
35
Pengelolaan Sampah….. Provinsi/Kabupaten/Kota... yang ditindaklanjuti dengan
Keputusan Kepala Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. Nomor …. Tanggal
…. Bulan …. Tahun …. tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota ... Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah
Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. Provinsi/Kabupaten/Kota....
UPTD Pengelolaan Sampah..... mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan di pengelolaan
sampah serta tugas pembantuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
pokok Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. Provinsi/Kabupaten/Kota....
UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Instansi Teknis Pengelolaan
Sampah….. yang melakukan tugas dan fungsi terkait pengelolaan sampah
Struktur organisasi dan uraian tugas UPTD Pengelolaan Sampah …. dalam
rangka penerapan BLUD disajikan dalam dua kondisi, yaitu kondisi sebelum dan
sesudah menerapkan Pengelolaan Keuangan BLUD, sebagai berikut:
a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Sebelum Penerapan BLUD
Sebelum penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), UPTD
Pengelolaan Sampah ….. merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. Provinsi/Kabupaten/Kota ....
Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah ….. berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Instansi Teknis Pengelolaan Sampah…..
Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor …. tanggal …. Bulan …. Tahun ….
dimana dalam struktur tersebut telah mengakomodasi Peraturan Menteri
……No. …. Tahun ....
Berikut ini struktur organisasi UPTD sebelum menerapkan BLUD, dimana
UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD kemudian dibantu oleh Subbag TU untuk
administrasi dan keuangan, kemudian kelompok jabatan fungsional yang
membantu pelaksanaan teknis layanan.
Kepala UPTD
Subbag TU
Jabatan Fungsi
Gambar 7. Struktur organisasi UPTD sebelum menerapkan BLUD
b. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah …
Provinsi/Kabupaten/Kota … terdiri dari
1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup termasuk air limbah,
pengelolaan sampah dan limbah serta tugas pembantuan.
36
2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD
dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung
jawab kepada Kepala UPTD.
c. Hubungan Antar Struktur Organisasi
1) Kedudukan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah dengan
Instansi Teknis Pengelolaan Sampah…..
UPTD Pengelolaan Sampah … berkedudukan sebagai Unit Pelaksana
Teknis di bawah Organisasi Perangkat Daerah Instansi Teknis
Pengelolaan Sampah….. Sebagai unsur pelaksana teknis, UPTD
Pengelolaan Sampah … melaksanakan kegiatan teknis operasional dan
atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
Kegiatan teknis operasional UPTD Pengelolaan Sampah … secara
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Kegiatan teknis
penunjang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas
organisasi induk yaitu Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. dengan
gambaran hubungan sebagai berikut:
- Sekretariat Instansi Teknis Pengelolaan Sampah…..
Dilaksanakan oleh 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari: Sub Bagian
Umum; Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan Sub
Bagian Keuangan.
- Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi.
Dilaksanakan oleh 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari: Seksi Tata Kelola
Lingkungan; Seksi Konservasi dan Pemeliharaan Taman; dan Seksi
Pembangunan Taman.
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan.
Dilaksanakan oleh 2 (dua) Seksi yang terdiri dari: Seksi
Pengendalian Pencemaran dan Seksi Penaatan Lingkungan.
- Bidang Kebersihan dan Kemitraan.
Dilaksanakan oleh 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari: Seksi
Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan; Seksi
Pengangkutan Sampah; dan Seksi Pengolahan Sampah.
- Bidang Sarana dan Prasarana.
Dilaksanakan oleh 2 (dua) Seksi yang terdiri dari: Pengadaan Sarana
dan Prasarana; dan Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala UPTD Pengelolaan
Sampah …. bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instansi
Teknis Pengelolaan Sampah…..
2) Kedudukan Kepala UPTD Pengelolaan Sampah …. dan Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Kepala UPTD Pengelolaan Sampah …. berwenang
memberikan penugasan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan
pegawai UPTD Pengelolaan Sampah …. lainnya. Kepala Sub Bagian
Tata Usaha bertanggung jawab langsung terhadap Kepala UPTD
Pengelolaan Sampah ….. Kelompok Jabatan Fungsional dalam
melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD
Pengelolaan Sampah …...
37
3) Tugas Pokok dan Fungsi:
a) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah
Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD
dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang
lingkungan hidup termasuk air limbah, pengelolaan sampah dan
limbah serta tugas pembantuan.
Untuk melaksanakan tugasnya Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD di
Pengelolaan Sampah mengacu kepada rencana strategis
Instansi Teknis Pengelolaan Sampah…..;
- pelaksanaan pemeliharaan tempat pengelolaan sampah;
- penyusunan kebijakan teknis urusan retribusi pengelolaan
sampah;
- pembinaan, pengendalian pemantauan dan pengawasan
pengelolaan sampah dan petugas pengelola sampah;
- penyelenggaraan hubungan kerja sama/kemitraan dengan pihak
lain;
- pelaksanaan fasilitasi penyelesaian hak dan kewajiban
pemanfaat tempat pengelolaan sampah;
- pembaharuan data terhadap pemanfaatan tempat pengelolaan
sampah;
- pelaksanaan dan pengendalian retribusi pelayanan
pengangkutan sampah;dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Instansi Teknis
Pengelolaan Sampah….. sesuai bidang tugasnya
b) Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala
UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan
tugas pokok tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan
rencana kegiatan UPTD;
- pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat
menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
- pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja
di seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD;
- pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala UPTD dan
seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD;
- pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPTD dibawah
koordinasi Sekretaris Instansi Teknis Pengelolaan Sampah…..;
- pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana UPTD;
- pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana tempat pengelolaan sampah;
- penghimpunan dan inventarisasi peraturan/kebijakan yang
berhubungan dengan pengelolaan sampah;
- pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan
rancangan peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan tugas
UPTD;
38
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan
UPTD secara berkala; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.
c) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan
kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilan.
Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada
di lingkungan UPTD.
Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis,
kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Hubungan Antar Struktur Organisasi
1) Struktur Organisasi
Dalam rangka penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
organisasi UPTD Pengelolaan Sampah …. perlu disesuaikan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Susunan organisasi dalam penerapan pengelolaan keuangan, Pejabat
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari:
a) Pemimpin BLUD
b) Pejabat Keuangan
c) Pejabat Teknis
Pejabat Pengelola BLUD Pengelolaan Sampah …. diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Pemimpin BLUD
Pengelolaan Sampah …. bertanggung jawab terhadap
Gubernur/Bupati/Walikota, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat
Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Pengelolaan
Sampah …..
39
Dewan Pengawas Pemimpin Satuan
BLUD Pengawas
Internal (SPI)
Pejabat Pejabat Pejabat
Keuangan Teknis Teknis
Gambar 8. Struktur organisasi UPTD setelah menerapkan BLUD
2) Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLUD
Dari bagan tersebut terlihat bahwa struktur organisasi BLUD UPTD
Pengelolaan Sampah ….. Provinsi/Kabupaten/Kota ... terdiri dari:
a) Pemimpin BLUD dijabat oleh Kepala UPTD Pengelolaan Sampah ….
b) Pejabat Keuangan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
c) Pejabat Teknis dijabat oleh para pejabat fungsional, khususnya yang
menjadi kordinator kelompok jabatan fungsional
Perubahan lainnya dari struktur organisasi UPTD Pengelolaan Sampah
…. Provinsi/Kabupaten/Kota ... yang perlu disesuaikan dengan
ketentuan dalam penerapan BLUD adalah sebagai berikut:
a) Penyebutan Pejabat Pengelola BLUD disesuaikan dengan
nomenklatur pemerintah daerah setempat, sebagai berikut:
(1) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah …. sebagai Pemimpin
BLUD,
(2) Pejabat Keuangan direpresentasikan dengan jabatan Kepala Sub
Bagian Tata Usaha
(3) Pejabat Teknis direpresentasikan dengan koordinator kelompok
jabatan fungsional
b) Pemimpin BLUD dapat membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI)
dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian
internal UPTD Pengelolaan Sampah ….. terhadap kinerja pelayanan,
keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan
Praktik Bisnis yang Sehat.
c) Adanya penambahan fungsi dalam penatausahaan keuangan BLUD
yaitu fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan.
3) Pembina dan pengawas terdiri dari:
a) Pembina Teknis dan Pembina Keuangan
Pembina teknis BLUD Pengelolaan Sampah …. adalah Kepala
Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. sedangkan pembina
keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
b) Satuan Pengawas Internal
Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung di bawah
pemimpin BLUD.
40
c) Dewan Pengawas
Pembentukan Dewan Pengawas dilakukan apabila BLUD
Pengelolaan Sampah …. telah memenuhi persyaratan tentang
Dewan Pengawas yaitu:
a. Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang
apabila:
(1) Realisasi pendapatan menurut Laporan Realisasi Anggaran 2
(dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh
Miliar) sampai dengan Rp.100.000.000.000,- (Seratus Miliar);
atau
(2) Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar
Rp.150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Miliar) sampai
dengan Rp.500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar).
b. Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang
apabila:
(1) Realisasi pendapatan menurut Laporan Realisasi anggaran 2
(dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.100.000.000.000,-
(Seratus Miliar); atau
(2) Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar
dari Rp.500,000,000,000,- (Lima Ratus Miliar).
4) Tata Laksana
1) Dewan Pengawas
Dewan Pengawas BLUD adalah satuan fungsional yang bertugas
melakukan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian internal
terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dewan
Pengawas dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah.
(1) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas
Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang
dapat terdiri dari unsur-unsur:
- 1 (satu) orang pejabat Kepala Instansi Teknis Pengelolaan
Sampah….. yang membidangi BLUD Pengelolaan Sampah
….;
- 1 (satu) orang pejabat dari Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD); dan
- 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan
BLUD Pengelolaan Sampah …..
Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang dapat
terdiri dari unsur-unsur:
- 2 (dua) orang pejabat Instansi Teknis Pengelolaan
Sampah….. yang membidangi BLUD Pengelolaan Sampah
….;
- 2 (dua) orang pejabat dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD);
- 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan
BLUD Pengelolaan Sampah …..
(2) Tenaga ahli dapat berasal dari tenaga profesional atau
perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan
layanan BLUD Pengelolaan Sampah …..
41
(3) Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi anggota
Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
(4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah
pengangkatan Pejabat Pengelola.
(5) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas,
yaitu:
- Sehat jasmani dan rohani;
- Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,
jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan BLUD;
- Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya;
- Berijazah paling rendah S-1;
- Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas,
atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala
daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon
anggota legislatif.
(6) Masa Jabatan Dewan Pengawas
- Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama
5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali
masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi
60 (enam puluh) tahun.
- Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah
berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan
Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota ... karena:
- meninggal dunia;
- masa jabatan berakhir;
- diberhentikan sewaktu-waktu.
- Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
- tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
- terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD
Pengelolaan Sampah ….;
- dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
- mengundurkan diri;
- terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan
kerugian pada BLUD Pengelolaan Sampah …., negara
dan/atau daerah.
42
(7) Sekretaris Dewan Pengawas
- Gubernur/Bupati/Walikota ... dapat mengangkat Sekretaris
Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan
Pengawas.
- Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota
Dewan Pengawas.
(8) Biaya Dewan Pengawas
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris
Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD Pengelolaan Sampah
…. dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.
(9) Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas
Dewan Pengawas memiliki tugas:
- Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
- Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD
dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk
ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
- Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja
dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- Memberikan pendapat dan saran kepada
Gubernur/Bupati/Walikota mengenai:
- RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
- Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan
BLUD; dan
- Kinerja BLUD.
- Penilaian kinerja keuangan diukur paling sedikit meliputi:
- Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang
diberikan (rentabilitas);
- Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk
membiayai pengeluaran.
- Penilaian kinerja non keuangan diukur paling sedikit
berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan,
pembelajaran, dan pertumbuhan;
- Dewan Pengawas melaporkan tugasnya kepada Kepala
Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu
tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
2) Pemimpin BLUD
Dengan mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Kepala
UPTD Pengelolaan Sampah …..bertindak sebagai Pemimpin BLUD
Pengelolaan Sampah …..
(1) Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin BLUD
43
- Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …..diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Daerah ....
- Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …..bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah.
- Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …..diangkat dari
pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
- BLUD Pengelolaan Sampah …..dapat mengangkat pemimpin
BLUD dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan,
profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip
efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan
pelayanan.
- Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …..yang berasal dari
tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak
atau tetap.
- Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …..dari tenaga
profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untk 1 (satu) kali
periode masa jabatan berikutnya jika paling tinggi berusia 60
(enam puluh) tahun.
- Standar Kompetensi Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …..
- beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- berijazah setidak-tidaknya Strata Satu (S-1) dipengelolaan
sampah.
- sehat jasmani dan rohani.
- mampu memimpin, membina, mengkoordinasikan dan
mengawasi kegiatan BLUD Pengelolaan Sampah …..dengan
seksama.
- mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan
kegiatan BLUD Pengelolaan Sampah …..sedemikian rupa
sehingga dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien dan
berkelanjutan.
- cakap menyusun kebijakan strategis BLUD Pengelolaan
Sampah …..dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan
sampah kepada masyarakat.
- mampu merumuskan visi, misi, dan program BLUD
Pengelolaan Sampah …..yang jelas dan dapat diterapkan,
diantaranya meliputi:
- peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia insan
BLUD Pengelolaan Sampah …...
- penciptaan suasana BLUD Pengelolaan Sampah …..yang
asri, aman, dan indah.
- peningkatan kualitas tenaga pengelolaan sampah dan
administrasi BLUD Pengelolaan Sampah …...
- pelaksanaan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas
program.
44
(2) Fungsi Pemimpin BLUD
Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 tahun 2018, Pemimpin BLUD mempunyai fungsi
sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan di
BLUD Pengelolaan Sampah …... Pemimpin BLUD bertindak
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna
Barang UPTD Pengelolaan Sampah …...
Dalam hal pemimpin BLUD tidak berasal dari Pegawai Negeri
Sipil maka pejabat keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Penggunan Barang.
(3) Tugas Pemimpin BLUD
Tugas Pemimpin BLUD adalah sebagai berikut :
- Memimpin, Mengarahkan, Membina, Mengawasi,
Mengendalikan, Dan Mengevaluasi Penyelenggaraan
Kegiatan BLUD Agar Lebih Efisien Dan Produktif;
- Merumuskan Penetapan Kebijakan Teknis BLUD Serta
Kewajiban Lainnya Sesuai Dengan Kebijakan Yang Telah
Ditetapkan Oleh Kepala Daerah;
- Menyusun Renstra;
- Menyiapkan RBA;
- Mengusulkan Calon Pejabat Keuangan Dan Pejabat Teknis
Kepada Kepala Daerah Sesuai Dengan Ketentuan;
- Menetapkan Pejabat Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan
BLUD Selain Pejabat Yang Telah Ditetapkan Dengan
Peraturan Perundangan-Undangan;
- Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kebijakan BLUD Yang
Dilakukan Oleh Pejabat Keuangan Dan Pejabat Teknis,
Mengendalikan Tugas Pengawasan Internal, Serta
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah;
dan
- Tugas Lainnya Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Sesuai
Dengan Kewenangannya.
3) Pejabat Keuangan
Dengan mengacu pada Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018, Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertindak
sebagai Pejabat Keuangan dan berfungsi sebagai penanggung
jawab keuangan BLUD Pengelolaan Sampah …... yang meliputi
fungsi perbendaharaan, fungsi akuntansi, fungsi verifikasi dan
pelaporan.
(1) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Keuangan
- Pejabat Keuangan BLUD Pengelolaan Sampah …... diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Daerah ....
- Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD
Pengelolaan Sampah …....
- Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,
- Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
45
- Standar Kompetensi:
- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Berijazah setidak-tidaknya D3.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
- Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi
kepegawaian.
- Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi
perkantoran.
- Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi barang.
- Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi rumah
tangga.
- Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi
penyusunan program dan laporan
(2) Tugas Pejabat Keuangan BLUD
Selain melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Tata
Usaha, Pejabat Keuangan BLUD Pengelolaan Sampah …...
memiliki tugas sebagai berikut:
- Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- Menyiapkan DPA
- Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- Menyelenggarakan pengelolaan kas;
- Melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
- Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang
berada dibawah penguasaannya;
- Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan; dan
- Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau
pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
4) Pejabat Teknis.
Dengan mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
bertindak sebagai Pejabat Teknis dan berfungsi sebagai
penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
jabatan fungsional yang diperlukan meliputi jabatan fungsional
tertentu, misalnya Teknik Penyehatan Lingkungan yang merupakan
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional
penyelenggara pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan
drainase. Selain itu, jabatan fungsional umum misalnya
pengadministrasi TPA, analis lingkungan hidup, Teknisi Mesin dan
peralatan, pengelola sampah, pengelola TPA, operator mesin, teknisi
keciptakaryaan dan lainnya yang akan mendukung tugas operasional
sistem pengelolaan pengelolaan sampah.
(1) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis
- Pejabat Teknis BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Daerah ....
46
- Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- Pejabat Teknis BLUD dapat terdiri dari pegawai negeri sipil
dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
- BLUD Pengelolaan Sampah …... dapat mengangkat Pejabat
Teknis BLUD dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan,
profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip
efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- Pejabat Teknis BLUD Pengelolaan Sampah …... yang berasal
dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak
atau tetap.
- Pejabat Teknis BLUD Pengelolaan Sampah …... dari tenaga
profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
periode masa jabatan berikutnya jika paling tinggi berusia 60
(enam puluh) tahun.
- Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis BLUD yang
berasal dari pegawai negeri sipil disesuaikan dengan ketentuan
perundangan-undangan di bidang kepegawaian.
- Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Teknis
BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik
bisnis yang sehat. Kompetensi merupakan kemampuan dan
keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Teknis BLUD berupa
pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas. Kebutuhan praktik bisnis yang sehat
merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan
kualifikasi dengan kemampuan keuangan BLUD.
(2) Standar Kompetensi:
- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Berijazah setidak-tidaknya D3.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi jabatan sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
- Menguasai secara umum tentang segala fasilitas dan
pelayanan UPTD Pengelolaan Sampah …....
- Menguasai pedoman pelayanan, prosedur pelayanan dan
standar pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan mutu pelayanan
pengelolaan sampah …....
(3) Tugas Pejabat Teknis
Pejabat Teknis ini merupakan Pejabat Pengelola yang terakhir
yang memiliki tugas sebagai berikut:
- Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan di bidangnya;
- Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai
dengan RBA;
- Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan di bidangnya; dan
47
- Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau
pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
5) Satuan Pengawas Internal (SPI)
Satuan pengawas internal dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk
pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan,
keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan
Praktek Bisnis Yang Sehat. SPI adalah pengawas internal yang
berkedudukan langsung dibawah pemimpin, dengan
mempertimbangkan:
(1) Keseimbangan antara manfaat dan beban;
(2) Kompleksitas manajemen; dan
(3) Volume dan/atau jangkauan pelayanan.
Satuan Pengawasan Internal terdiri dari tim audit bidang administrasi
dan keuangan, serta tim audit pengelolaan sampah sesuai dengan
kebutuhan. Satuan Pengawasan Internal melaksanakan audit secara
rutin terhadap seluruh unit kerja di lingkungan BLUD Pengelolaan
Sampah …... meliputi bidang administrasi dan keuangan, dan
pengelolaan sampah …....
(1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Satuan Pengawas
Internal:
- Sehat jasmani dan rohani;
- Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, Perilaku yang
baik, dan dedikasi yang tinggi untuk Memajukan dan
mengembangkan BLUD;
- Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Memahami tugas dan fungsi BLUD;
- Memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- Berijazah paling rendah D-3(diploma 3);
- Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling Tinggi 55
(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar Pertama kali;
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak Pidana yang
merugikan keuangan negara atau Keuangan daerah;
- Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- Mempunyai sikap independen dan obyektif.
(2) Fungsi Satuan Pengawas Internal
- Membantu Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah dalam
melakukan pengawasan internal BLUD Pengelolaan Sampah
…....
- Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran
BLUD Pengelolaan Sampah …... secara ekonomis, efisien, dan
efektif.
- Membantu efektivitas penerapan tata kelola di BLUD
Pengelolaan Sampah …....
- Menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi
terjadinya KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang
menimbulkan kerugian BLUD Pengelolaan Sampah …... sama
dengan unit kerja terkait.
(3) Tugas Satuan Pengawasan Internal
48
Tugas Satuan Pengawasan Internal membantu manajemen
untuk:
- Pengamanan harta kekayaan;
- Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam
- Penerapan praktek bisnis yang sehat.
(4) Kewenangan Satuan Pengawas Internal
- Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap
unit-unit kerja BLUD Pengelolaan Sampah …..., aktivitas,
catatan-catatan, dokumen, personel, aset BLUD Pengelolaan
Sampah …..., serta informasi relevan lainnya sesuai dengan
tugas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Pengelolaan
Sampah …...
- Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik
audit yang diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem
pengendalian internal.
- Memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari
personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit kerja yang
diaudit.
- Mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur Pejabat
Pengelola BLUD Pengelolaan Sampah …..., tanggapan terhadap
laporan, dan langkah-langkah perbaikan.
- Mendapatkan dukungan sumberdaya yang memadai untuk
keperluan pelaksanaan tugasnya.
- Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun
luar BLUD Pengelolaan Sampah …..., sepanjang hal tersebut
diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
6) Pegawai BLUD
(1) Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung
kinerja BLUD.
(2) Pegawai BLUD berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pegawai BLUD dapat diangkat dari tenaga profesional lainnya
sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan
dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam
meningkatkan pelayanan.
(4) Pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya dapat
dipekerjakan secara kontrak atau tetap dan dilaksanakan sesuai
dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
(5) Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD berdasarkan
kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas,
kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan
kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
49
B. Prosedur Kerja
Prosedur kerja menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi
jabatan dan fungsi dalam organisasi. Dalam melaksanakan prosedur kerja masing-
masing jabatan memiliki tugas, pokok, fungsi, dan rincian tugas sebagaimana
diuraikan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang penerapan BLUD tersebut.
Prosedur kerja BLUD Pengelolaan Sampah tersebut dalam rangka memberikan
pelayanan kepada masyarakat dituangkan dalam bentuk Standar Operating
Prosedur (SOP) pelayanan pengelolaan sampah, penunjang pelayanan pengelolaan
sampah serta pelayanan manajemen yang mempunyai tupoksi dari Tahap
Pemilahan Sampah hingga Pemrosesan Akhir Sampah, meliputi:
1. SOP Manajemen & Administrasi Operator
2. SOP Sumber Daya Manusia
3. SOP Aset Operasi
Ruang Lingkup SOP Bidang Aset Operasi adalah:
a. SOP Tahap Pemilahan
Ruang lingkup Tahap Pemilahan adalah untuk Fasilitas Umum dan Fasilitas
Sosial. Ada 2 (dua) SOP Tahap Pemilahan yaitu:
1) SOP Menyediakan Bin Sampah pada Fasum dan Fasos
2) SOP Memelihara Bin Sampah pada Fasum dan Fasos
b. SOP Tahap Pengumpulan dan Pengolahan yang meliputi:
1) Tempat Penampungan Sementara (TPS) yaitu SOP Memelihara TPS
2) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R)
dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Ada 18 (delapan
belas) SOP terkait TPS 3R dan TPST yaitu:
a) SOP Mencatat Sampah Masuk di TPS 3R/TPST
b) SOP Memilah Sampah Secara Manual di TPS 3R/TPST
c) SOP Memilah Sampah Secara Mekanik di TPST
d) SOP Memelihara Mesin Pencacah Organik Tenaga Listrik di TPS
3R/TPST
e) SOP Memelihara Mesin Pencacah Organik BBM di TPS 3R/TPST
f) TKI Membuat Kompos Dengan Metode Open Windrow di TPS
3R/TPST
g) TKI Membuat Kompos Dengan Metode Caspary di TPS 3R/TPST
h) TKI Membuat Kompos Dengan Metode Takakura di TPS 3R/TPST
i) SOP Memelihara Mesin Pengayak Kompos Tenaga Listrik di TPS
3R/TPST
j) SOP Memelihara Mesin Pengayak Kompos BBM di TPS 3R/TPST
k) SOP Memelihara Mesin Pemadat Plastik di TPST
l) SOP Memelihara Listrik di TPS 3R/TPST
m) SOP Memelihara Instalasi Listrik di TPS 3R/TPST
n) SOP Memelihara Air Bersih di TPS 3R/TPST
o) SOP Memelihara Saluran Drainase di TPS 3R/TPST
p) SOP Memelihara Gudang Penyimpanan di TPS 3R/TPST
q) SOP Memelihara Unit Pengumpul Lindi di TPS 3R/TPST
r) SOP Mengajukan Analisa Komposisi Kompos ke Pihak Ke-3 di TPS
3R/TPS
3) Stasiun Peralihan Antara (SPA)
a) SOP Mencatat Sampah Masuk di SPA
b) SOP Memilah Sampah Secara Mekanik di SPA
50
c) SOP Memindah Sampah dari Alat Pengumpul ke Alat Pemadat
Sampah Skala Kota
d) SOP Memindah Sampah dari Alat Pengumpul ke Alat Pemadat
Sampah Skala Kawasan
e) SOP Mengoperasikan dan Memelihara Alat Pemadat Sampah di SPA
f) SOP Mengeluarkan Sampah di SPA Skala Kota
g) SOP Mengeluarkan Sampah di SPA Skala Kawasan
h) SOP Memelihara Listrik di SPA
i) SOP Memelihara Instalasi Listrik di SPA
j) SOP Memelihara Air Bersih di SPA
k) SOP Memelihara Saluran Drainase di SPA
l) SOP Memelihara Gudang Penyimpanan di SPA
m) SOP Memelihara Unit Pengumpul Lindi di SPA
c. SOP Tahap Pemrosesan Akhir meliputi
a) SOP Menerima Sampah Masuk di TPA Dengan Pencatatan Jembatan
Timbang
b) SOP Menerima Sampah Masuk di TPA Dengan Pencatatan Manual
c) SOP Menguruk Sampah di Sel Kerja TPA
d) SOP Menutup Sampah di Sel Kerja TPA
e) SOP Mengoperasikan TPA Pada Saat Beban Sampah Berlebih
(Shockloading )
f) SOP Mengoperasikan TPA Pada Saat Kondisi Hujan
g) SOP Mengoperasikan TPA Pada Saat Longsor
h) SOP Mengoperasikan TPA Pada Saat Terjadi Kebakaran
1) Fasilitas Dasar, yang memiliki beberapa SOP sebagai berikut:
a) SOP Memelihara Jalan Masuk ke TPA
b) SOP Memelihara Kantor dan Pos Jaga di TPA
c) SOP Memelihara Saluran Drainase di TPA
d) SOP Memelihara Pagar di TPA
2) Fasilitas Penunjang, yang memiliki beberapa SOP sebagai berikut:
a) SOP Memelihara Jembatan Timbang di TPA
b) SOP Memelihara Fasilitas Air Bersih di TPA
c) SOP Memelihara Listrik di TPA
d) SOP Memelihara Instalasi Listrik di TPA
e) SOP Memelihara Bengkel di TPA
f) SOP Memelihara Hanggar di TPA
3) Fasilitas Perlindungan Lingkungan, yang memiliki beberapa SOP sebagai
berikut:
a) SOP Memelihara Lapisan Kedap Air di TPA
b) SOP Memelihara Unit Pengumpul Lindi di TPA
c) SOP Menyiapkan Peralatan Operasional Instalasi Pengolahan Lindi
(IPL)
d) SOP Melakukan Test Kebocoran Bak Instalasi Pengolahan Lindi (IPL)
e) SOP Mengembangbiakkan (Seeding and Aklimatisasi) Bakteri Instalasi
Pengolahan Lindi (IPL)
f) SOP Mengoperasikan dan Memelihara Instalasi Pengolahan Lindi
(IPL) Dengan Sistem BioFilter
g) SOP Mengoperasikan dan Memelihara Instalasi Pengolahan Lindi
(IPL) Dengan Sistem Wetland
h) SOP Memonitoring Operasional Instalasi Pengolahan Lindi (IPL)
51
i) SOP Memelihara Instalasi Penanganan Gas TPA Baru
j) SOP Memelihara Instalasi Penanganan Gas TPA Lama
k) SOP Memelihara Zona Penyangga di TPA
l) SOP Memelihara Tanah Penutup di TPA
m) SOP Memelihara Sumur Uji/Sumur Pantau di TP
4) Fasilitas Operasional
a) SOP Mengoperasikan dan Memelihara Alat Berat di TPA
b) SOP Mengoperasikan dan Memelihara Alat Angkut Tanah Di TP
d. SOP Sarana Pengumpul Sampah
1) SOP Mengoperasikan dan Memelihara Gerobak Sampah
2) SOP Mengoperasikan dan Memelihara Motor Sampah Roda
3) SOP Mengoperasikan dan Memelihara Dump Truck
4) SOP Mengoperasikan dan Memelihara Amroll Truck
e. SOP Sarana Pengangkut Sampah
1) SOP Mengoperasikan dan Memelihara Dump Truck
2) SOP Mengoperasikan dan Memelihara Amroll Truck
SOP diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan kemudian ditetapkan oleh
Kepala UPTD Pengelolaan Sampah /Pemimpin BLUD. SOP tersebut kemudian
disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal. SOP
yang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat SOP baru
atau revisi jika diperlukan.
Jenis-jenis SOP yang berlaku di BLUD Pengelolaan Sampah .... lebih lengkap
dicantumkan pada Lampiran.
Selain melalui SOP, mekanisme kerja pelayanan di BLUD Pengelolaan Sampah....
digambarkan juga dalam Alur Pelayanan yang dapat dipahami masyarakat apabila
membutuhkan layanan Pengelolaan Sampah yaitu: (optional)
C. PENGELOMPOKAN FUNGSI (contoh)
Pengelompokan fungsi logis menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional
antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian
internal dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Untuk
pengelompokan fungsi logis tersebut, mengacu pada Peraturan Kepala Daerah
yang mengatur organisasi dan rincian tugas pokok UPTD.
Dari uraian struktur organisasi tersebut di atas, tergambar bahwa organisasi BLUD
Pengelolaan Sampah telah dikelompokkan sesuai dengan fungsi sebagai berikut:
1. Telah dilakukan Pemisahan fungsi yang tegas antara Dewan Pengawas dan
Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan,
dan Pejabat Teknis.
2. Pembagian fungsi pelayanan pengelolaan sampah, fungsi penunjang pelayanan
pengelolaan sampah dan fungsi penyelenggaraan administrasi.
3. Pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing masing
fungsi dalam organisasi yang ditetapkan melalui keputusan Pemimpin BLUD.
4. Fungsi audit internal di lingkungan BLUD Pengelolaan Sampah dengan
membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI).
Di bawah ini akan diuraikan pengelompokan fungsi pada UPTD Pengelolaan
Sampah domestik.
52
Tabel 6. Pengelompokkan Fungsi Layanan dan Pendukung BLUD
Pengelolaan Fungsi Pelayanan Fungsi Pendukung
Pengelolaan Sampah
Pemilahan, Pewadahan Sosialisasi kepada
dan 3R
Pengumpulan Sampah masyarakat berkaitan
Pengolahan Sampah dengan pemilahan dan 3R
Pengangkutan sampah ● Pengoperasian
pengumpulan sampah
TPA
● Pemeliharaan moda
pengumpulan sampah
1. Pemeliharaan sarana Sosialisasi kepada
dan prasarana TPS, TPS 3R masyarakat berkaitan
dan TPA. dengan 3R.
● Pengoperasian moda
pengangkut sampah
● Pemeliharaan moda
pengangkutan sampah.
● Pengoperasian sarana
dan prasarana TPA
● Pengoperasian sarana
dan prasarana
pengelolaan leacheat
● Pengoperasian sarana
dan prasarana
pengelolaan gas methane
● Pelaksanaan
pengendalian
pencemaran lingkungan
(air, udara dan tanah)
● Pemeliharaan sarana dan
prasarana TPA
● Pemeliharaan sarana dan
prasarana pengelolaan
leacheat
● Pemeliharaan sarana dan
prasarana pengelolaan
gas methane
D. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (contoh)
Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang
jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara
kuantitatif/kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara
efisien, efektif, dan produktif. Gambaran umum sumber daya manusia di UPTD
BLUD Pengelolaan Sampah …. Dapat digambarkan sebagai berikut:
53
Tabel …. Contoh Profil Ketenagakerjaan di BLUD Pengelolaan Sampah
No Jenis Tenaga Jumlah Status Standar Perhitungan Kekurangan
(orang) Kebutuhan Analisis (orang)
1 Kasubag Tata 1 PNS
Usaha 1 1 PPPK (orang) Beban Kerja 0
1 PPPK (orang)
2 Staf Pelaksana 1 1 1 0
3 Tenaga 2 0
2 2
Administrasi 2 2
4 Akuntan 0 1 1 1
1 1 PNS 1 1 0
5 Bendahara
Pengeluaran 1 1 PPPK 1 1 0
Pembantu
6 Kasir
7 Pengurus 1 1 PNS 1 1 0
Barang
Pembantu 1 1 PPPK 1 1 0
4 4 PPPK 5 5 1
8 Pengawas
Operator
9 Petugas
Operator
10 Pembantu 4 1 PPPK, 3 6 6 2
Operator Alat honorer
Berat 4 6 2
4 1 PPPK, 3 6 6 0
11 Petugas TPS honorer 2 2 1
12 Petugas 6 2 PPPK, 4
Komposting honorer
13 Petugas gas 1 1 PPPK
Metan
14 Petugas 4 4 Honorer 4 2 0
Pemeliharaan 6 4 0
Sarpras 6 2 PPPK, 4
honorer
15 Satpam
JUMLAH 37 3 PNS, 16 43 41 7
P3K, 18
Honorer
Pengelolaan sumber daya manusia dimulai dari perencanaan pegawai sampai
dengan pemutusan hubungan kerja pegawai sebagai berikut:
1. Perencanaan Pegawai
Perencanaan Pegawai merupakan proses yang sistematis dan strategis untuk
memprediksi kondisi Jumlah PNS atau Non PNS, jenis kualifikasi, keahlian dan
kompetensi yang diinginkan di masa depan melalui Analisis Beban Kerja dan
diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik agar pelayanan di BLUD
Pengelolaan Sampah dapat lebih baik dan hasilnya meningkat
2. Pengangkatan Pegawai
Pola rekruitmen SDM baik tenaga pelayanan pengelolaan sampah, penunjang
pelayanan pengelolaan sampah maupun administrasi pada UPTD Pengelolaan
Sampah ..... Provinsi/Kabupaten/Kota ... adalah sebagai berikut:
a. SDM yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pola rekruitmen SDM yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di UPTD
Pengelolaan Sampah..... Provinsi/Kabupaten/Kota ... dilaksanakan sesuai
54
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Lingkungan
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ....
b. SDM yang berasal dari Tenaga Profesional Non PNS.
Pola rekruitmen SDM yang berasal dari tenaga profesional non PNS
dilaksanakan sebagai berikut:
1) Pengangkatan pegawai berstatus Non PNS dilakukan sesuai dengan
kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan pada
prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan
pelayanan.
2) Rekrutmen SDM dimaksudkan untuk mengisi formasi yang lowong atau
adanya perluasan organisasi dan perubahan pada bidang-bidang yang
sangat mendesak yang proses pengadaannya tidak dapat dipenuhi oleh
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
3) Jumlah dan komposisi pegawai Non PNS telah disetujui oleh Satuan Kerja
Pengelola Perangkat Daerah (SKPKD)
4) Tujuan rekrutmen SDM adalah untuk menjaring SDM yang profesional,
jujur, bertanggung jawab, netral, memiliki kompetensi sesuai dengan
tugas/jabatan yang akan diduduki sesuai dengan kebutuhan yang
diharapkan serta mencegah terjadinya unsur KKN (kolusi, korupsi, dan
nepotisme) dalam rekrutmen SDM.
5) Rekrutmen SDM dilakukan berdasarkan prinsip netral, objektif, akuntabel,
bebas dari KKN serta terbuka.
6) Mekanisme pengangkatan pegawai berstatus Non PNS lebih lanjut akan
diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota ....
7) Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD berdasarkan kompetensi
yaitu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang
Sehat.
Beberapa perlakuan rekrutmen pegawai dapat ditentukan seperti di bawah ini;
a. Pejabat Pengelola,
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola UPTD BLUD
Pengelolaan Sampah yang akan menerapkan BLUD diatur dengan
Keputusan Kepala daerah.
b. Karyawan biasa
Pada bagian ini menguraikan ketentuan pengadaan karyawan biasa, seperti:
1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam peraturan ini mempunyai kesempatan yang sama untuk
melamar dan diangkat menjadi karyawan.
2) Rekrutmen hanya untuk mengisi formasi yang dibutuhkan.
3) Rekrutmen karyawan diumumkan seluas-luasnya
c. Karyawan biasa
1) Persyaratan Umum Karyawan
Dijelaskan persyaratan usia, kondisi persyaratan jasmani dan rohani,
bersedia menandatangani surat perjanjian kerja, dan kesediaan mentaati
peraturan tata tertib yang berlaku.
2) Masa Percobaan (apabila diperlukan).
3) Status Karyawan
55
Status karyawan terbagi dalam status karyawan dalam masa percobaan
dan karyawan tetap.
4) Penempatan dan Pemindahan Karyawan .
5) Penempatan karyawan atas dasar kebutuhan pekerjaan dan persyaratan
jabatan.
6) Peraturan Kerja dan Disiplin Kerja,
Peraturan kerja dan disiplin kerja dapat diukur dari waktu dan kehadiran,
hak dan kewajiban karyawan, larangan bagi karyawan, sanksi bagi
pelanggaran dan tindakan disiplin, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
pemberhentian sementara, masa sakit yang berkepanjangan, pengaturan
pesangon dan uang penghargaan masa kerja, tunjangan bagi keluarga
karyawan yang sedang menjalani proses hukum.
7) Remunerasi.
8) Sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, perlu diuraikan hal-
hal sebagai berikut:
a) Maksud remunerasi yang diberikan adalah apakah imbalan kerja yang
dapat diberikan berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif,
bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun sesuai dengan
kondisi keuangan UPTD yang akan menerapkan BLUD.
b) Mekanisme penetapan remunerasi untuk BLUD ditetapkan oleh
Kepala Daerah berdasarkan usulan Kepala BLUD melalui Kepala
SKPD.
i. Bagi pejabat pengelola dan pegawai UPTD yang menerapkan
BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti
peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS
serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi
yang ditetapkan oleh kepala daerah.
3. Penempatan Pegawai
Penempatan pegawai BLUD berdasarkan kompetensi yaitu pengetahuan,
keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan
kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat
4. Sistem Remunerasi
a. Pengaturan Remunerasi
Pejabat pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi
sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Komponen
Remunerasi meliputi:
1) Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
2) Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan
pendapatan di luar gaji setiap bulan;
3) Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan
pendapatan di luar gaji;
4) Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat
tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas
prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dala 1 (satu) tahun
anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
5) Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan
sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
56
6) Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
b. Pengaturan Remunerasi ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan
yang disampaikan oleh pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan prinsip
proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja dan dapat
memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
c. Bupati/Walikota dapat membentuk tim pengaturan remunerasi yang
keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
1) Instansi Teknis Pengelolaan Sampah…..;
2) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
3) Perguruan Tinggi; dan
4) Lembaga Profesional.
d. Indikator Remunerasi meliputi:
1) Pengalaman dan masa kerja;
2) Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
3) Risiko kerja;
4) Tingkat kegawatdaruratan;
5) Jabatan yang disandang; dan
6) Hasil/capaian kinerja.
e. Remunerasi bagi Pejabat Pengelola meliputi:
1) Bersifat tetap berupa gaji;
2) Bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas
prestasi kerja; dan
3) Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan
profesional lainnya serta pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
f. Indikator tambahan bagi remunerasi pemimpin BLUD mempertimbangkan
faktor:
1) Ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta
produktivitas;
2) Pelayanan sejenis;
3) Kemampuan pendapatan; dan
4) Kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu
dan manfaat bagi masyarakat.
g. Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling
banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.
h. Remunerasi bagi Pegawai meliputi:
1) Bersifat tetap berupa gaji;
2) Bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas
prestasi kerja; dan
3) Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan
profesional lainnya serta pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
i. Remunerasi bagi Dewan Pengawas berupa honorarium sebagai imbalan
kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan. Honorarium
Dewan Pengawas sebagai berikut:
1) Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat
puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
2) Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga
puluh enam persen) dari gaji dan tunjagan pemimpin; dan
3) Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15%
(lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.
57
j. Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi PNS sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
5. Suksesi Manajemen/Jenjang Karir
Kepala BLUD Pengelolaan Sampah mengusulkan persyaratan jabatan dan
proses seleksi untuk jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan UPTD
Pengelolaan Sampah dalam menjalankan strategi.
a. Penetapan persyaratan jabatan dan proses seleksi untuk jabatan tersebut
diatas harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui kepala Instansi Teknis
Pengelolaan Sampah…...
b. Kepala BLUD Pengelolaan Sampah mengusulkan program pengembangan
kemampuan pegawai UPTD Pengelolaan Sampah baik fungsional maupun
struktural secara transparan
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Program pengembangan sumber daya manusia BLUD Pengelolaan Sampah
lima tahun ke depan diarahkan pada pemenuhan jumlah SDM agar berada pada
rasio yang ideal. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga
diarahkan agar memenuhi kualifikasi SDM sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar pelayanan kesehatan kepada pasien/masyarakat
dapat berjalan sebagaimana mestinya. Program pengembangan SDM pada
BLUD Pengelolaan Sampah..... Provinsi/Kabupaten/Kota ... dijabarkan sebagai
berikut :
a. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terpercaya dalam rangka
memenuhi tenaga pengelola sampah sesuai dengan kebutuhan BLUD
Pengelolaan Sampah.
b. Mengembangkan tenaga pengelola sampah yang potensial ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
c. Merintis kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pengembangan
kemampuan SDM baik tenaga pengelola sampah maupun administrasi
melalui kegiatan penelitian, kegiatan ilmiah, diskusi panel, seminar,
simposium, lokakarya, pelatihan/diklat, penulisan buku, studi banding, dll.
d. Meningkatkan standar pendidikan tenaga administratif yang potensial,
terutama ke jenjang Diploma III dan S1.
7. Pemutusan Hubungan Kerja
a. Hubungan kerja antara BLUD Pengelolaan Sampah dan Pegawai dapat
berakhir karena satu atau lebih sebab-sebab berikut:
1) Pegawai diberhentikan dengan hormat antara lain:
a) Meninggal dunia
b) Atas permintaan sendiri
c) Mencapai batas usia pensiun
d) Tidak cakap jasmani dan atau rohani
e) Adanya penyederhanaan organisasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
2) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat:
a) Melakukan usaha dan atau kegiatan yang bertujuan mengubah
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam
gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan
Pemerintah.
b) Dipidana penjara atau kurungan berdasarkan ketentuan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan
58
suatu tindak pidana kejahatan yang ada maupun tidak ada
hubungannya dengan jabatan.
3) Batas Usia Pensiun sebagai berikut:
a) Batas usia pensiun bagi PNS termasuk yang memangku jabatan
Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan
sesuai peraturan perundang-undangan.
b) Bagi Pegawai yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan tenaga
pengelola sampah sebagaimana angka 1, dapat diperpanjang setiap
tahun.
c) Keahlian pada angka 2 tersebut ditentukan oleh Kepala tenaga
pengelola sampah.
d) Apabila terjadi penyederhanaan organisasi, Pegawai dapat
diberhentikan dengan hormat setelah mendapat persetujuan Kepala
tenaga pengelola sampah.
e) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak mendapat hak
hak kepegawaian.
f) Setiap proses pemutusan hubungan kerja akan dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan-ketentuan kepegawaian yang berlaku.
E. PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
1. Struktur Anggaran
Struktur anggaran BLUD Pengelolaan Sampah terdiri dari:
a. Pendapatan BLUD, terdiri dari:
Pendapatan BLUD, terdiri dari:
1) Jasa Layanan
Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh langsung oleh BLUD dari
jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Jasa layanan BLUD
Pengelolaan Sampah diperoleh dari jenis layanan yang diberikan kepada
masyarakat guna mendapatkan pelayanan di pengelolaan sampah.
Adapun komponen jasa layanan BLUD meliputi: jasa sarana dan jasa
pelayanan yang ditetapkan dalam tarif layanan.
2) Hibah
Pendapatan hibah diperoleh BLUD dari masyarakat atau badan lain yang
bersifat terikat atau tidak terikat. Pendapatan dari hibah yang bersifat
terikat digunakan sesuai dengan tujuan pemberi hibah sesuai dan selaras
dengan tujuan pengelolaan sampah sebagaimana tercantum dalam
naskah perjanjian hibah.
3) Hasil kerjasama dengan pihak lain
Pendapatan hasil kerjasama diperoleh BLUD Pengelolaan Sampah dari
hasil kerjasama dengan pihak lain baik melalui pemanfaatan aset maupun
melalui kerja sama usaha.
4) APBD
Pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah dari APBD diperoleh dari alokasi
DPA APBD untuk BLUD Pengelolaan Sampah seperti anggaran
operasional pengelolaan sampah.
5) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
Pendapatan lain-lain yang sah meliputi:
a) Jasa giro;
b) Pendapatan bunga;
c) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
59
d) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa BLUD;
e) Investasi;
f) Pengembangan usaha. Pengembangan usaha dilaksanakan dengan
cara pembentukan unit usaha yang merupakan bagian dari BLUD
Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk peningkatan dan
pengembangan layanan.
Pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Pengelolaan
Sampah dan dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran pengelolaan
sampah sesuai RBA/DBA kecuali yang berasal dari hibah yang terikat.
b. Belanja BLUD
Belanja BLUD Pengelolaan Sampah terdiri dari:
1) Belanja Operasi
Belanja operasi mencakup seluruh belanja untuk menjalankan tugas dan
fungsi meliputi:
a) Belanja pegawai;
b) Belanja barang dan jasa;
c) Belanja bunga dan belanja lainnya.
2) Belanja Modal
Belanja modal mencakup seluruh belanja untuk perolehan asset tetapdan
asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan BLUD Pengelolaan Sampah. Belanja modal
meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan
bangunan, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, dan belanja aset
tetap lainnya, serta belanja modal aset lainnya.
c. Pembiayaan BLUD
Pembiayaan BLUD Pengelolaan Sampah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran
berikutnya.
Jenis pembiayaan meliputi:
1) Penerimaan pembiayaan
Penerimaan pembiayaan meliputi:
a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b) Divestasi;
c) Penerimaan utang/pinjaman.
2) Pengeluaran pembiayaan meliputi:
a) Investasi;
b) Pembayaran pokok utang/pinjaman.
2. Perencanaan dan Penganggaran BLUD
BLUD Pengelolaan Sampah merencanakan anggaran dan belanja BLUD dengan
menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mengacu kepada Renstra
BLUD Pengelolaan Sampah. RBA Pengelolaan Sampah disusun berdasarkan:
a. Anggaran berbasis kinerja, yaitu analisis kegiatan yang berorientasi pada
pencapaian output dengan penggunaan dana secara efisien.
b. Standar satuan harga, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang
berlaku di Pemerintah Daerah.
c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan
diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil
60
kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan
sumber pendapatan BLUD lainnya. Belanja dirinci menjadi belanja modal dan
belanja operasi.
Penyusunan RBA BLUD Pengelolaan Sampah meliputi:
a. Ringkasan pendapatan dan belanja.
b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang merupakan
rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam
satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan
pembiayaan. Khusus untuk rencana belanja disusun dari belanja per
program, kegiatan, dan sub kegiatan yang merupakan rincian dari program
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan
BLUD, serta sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.
c. Perkiraan harga, merupakan estimasi harga jual produk barang/jasa setelah
memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan
seperti tercermin dalam Tarif Layanan.
d. Besaran persentase ambang batas, yaitu besaran persentase perubahan
anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
e. Perkiraan maju/forward estimate, yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk
tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang yang telah disetujui dan menjadi
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
RBA BLUD Pengelolaan Sampah menganut pola anggaran fleksibel dengan
suatu persentase ambang batas. RBA juga disertai dengan Standar Pelayanan
Minimal. Konsolidasi perencanaan anggaran BLUD Pengelolaan Sampah dalam
APBD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama
dan pendapatan lain yang sah, dikonsolidasikan ke dalam RKA BLUD
Pengelolaan Sampah pada akun pendapatan daerah pada kode rekening
kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah
yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD;
b. Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD (jasa
layanan, hibah, hasil kerjasama dan pendapatan lain yang sah) dan Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD dikonsolidasikan ke dalam RKA
BLUD Pengelolaan Sampah pada akun belanja daerah yang selanjutnya
dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis
belanja. Belanja BLUD tersebut dialokasikan untuk membiayai program
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan
BLUD, serta sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD;
c. Pembiayaan BLUD dikonsolidasikan ke dalam RKA Pengelolaan Sampah
yang selanjutnya dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
d. BLUD Pengelolaan Sampah dapat melakukan pergeseran rincian belanja
sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA
untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD; Rincian belanja dicantumkan
dalam RBA.
61
3. Ketentuan konsolidasi RBA dalam RKA sebagai berikut:
a. RBA dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA BLUD Pengelolaan
Sampah.
b. RKA beserta RBA disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan
rancangan peraturan daerah tentang APBD.
c. PPKD menyampaikan RKA beserta RBA kepada tim anggaran pemerintah
daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.
d. Hasil penelaahan antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi
dana APBD untuk BLUD.
e. Tim anggaran menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah
dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan
peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah tentang APBD.
f. Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti
tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD dan diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
4. Perubahan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) pada BLUD dapat dilakukan setiap
saat dalam 1 tahun anggaran. Perubahan RBA dapat dilakukan karena beberapa
hal sebagai berikut:
a. Pergeseran Anggaran Belanja BLUD yang tidak melebihi pagu jenis belanja
di DPA;
b. Pelaksanaan Ambang Batas yang dapat melebihi pagu jenis belanja di DPA,
dimana jika sebelum perubahan akan ditampung di perubahan APBD, jika
sesudah perubahan akan dilaporkan pada LRA;
c. Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya BLUD dalam tahun anggaran
berikutnya yang dapat melebihi pagu jenis belanja di DPA, apabila belum
dianggarkan dan dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului
perubahan APBD. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya mendahului
perubahan APBD tersebut dilakukan dengan perubahan RBA tanpa
melakukan perubahan DPA; dan
d. Penyesuaian SiLPA Tahun Sebelumnya BLUD (untuk SiLPA TA sebelumnya
yang sudah dianggarkan) yang dapat melebihi pagu jenis belanja di DPA.
Apabila BLUD telah menganggarkan SiLPA tahun sebelumnya, harus
dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan
saldo kas BLUD per 31 Desember yang telah diaudit. Koreksi tersebut
dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam
perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
5. Pelaksanaan Anggaran
Tahapan pelaksanaan anggaran BLUD Pengelolaan Sampah meliputi ketentuan
sebagai berikut:
a. BLUD Pengelolaan Sampah menyusun Dokumen Bisnis Anggaran (DBA)
baik dari dana APBD maupun BLUD, beserta Anggaran Kas sebagai dasar
penyusunan DPA. DBA tersebut yang berasal dari dana BLUD, disusun
atas belanja per program, kegiatan, dan sub kegiatan BLUD yang
merupakan rincian dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, serta sub kegiatan pelayanan dan
pendukung pelayanan BLUD.
b. BLUD Pengelolaan Sampah menyusun DPA BLUD berdasarkan peraturan
daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD. DPA memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.
62
c. PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
d. DPA yang telah disahkan PPKD menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang
bersumber APBD yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal
dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan anggarannya
dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan
dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA dengan
memperhitungkan: jumlah kas yang tersedia, proyeksi pendapatan dan
proyeksi pengeluaran. Pelaksanaan anggaran dilengkapi dengan
melampirkan RBA.
e. DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi perjanjian kinerja yang
ditandatangani oleh Bupati/Walikota. Perjanjian kinerja memuat
kesanggupan untuk:
1) meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat;
2) meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan manfaat bagi
masyarakat.
Pemimpin BLUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja
BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala dan dilaporkan
kepada PPKD. Laporan dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab
yang ditandatangani pemimpin BLUD.
f. Berdasarkan laporan BLUD tersebut, Kepala Instansi Teknis Pengelolaan
Sampah….. menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD (SP3B).
g. PPKD kemudian mengesahkan dan menerbitkan Surat Pengesahan
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2B).
Penatausahaan keuangan BLUD dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Pemimpin BLUD membuka rekening kas BLUD untuk keperluan pengelolaan
kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Rekening kas BLUD digunakan untuk menampung penerimaan dan
pengeluaran kas yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD yaitu
jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dan pendapatan lain yang sah.
c. Rekening kas BLUD dikendalikan oleh Pejabat Keuangan
d. BLUD dapat membuka rekening untuk Bendahara Penerimaan BLUD dan
Bendahara Pengeluaran BLUD.
e. Penyelenggaraan pengelolaan kas BLUD meliputi:
1) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas.
2) Pemungutan pendapatan atau tagihan.
3) Penyimpanan kas dan dan mengelola rekening BLUD.
4) Pembayaran.
5) Perolehan sumber dana untuk menutupi defisit jangka pendek.
6) Pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
f. Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui Pejabat
Keuangan
g. Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:
1) Pendapatan dan belanja.
2) Penerimaan dan pengeluaran.
3) Utang dan piutang.
4) Persediaan, aset tetap dan investasi.
5) Ekuitas.
63
Penatausahaan keuangan Pendapatan BLUD dicatat dalam Buku Kas Umum
Penerimaan dan Penyetoran yang dilaksanakan melalui prosedur :
a. Pembukuan atas pendapatan secara tunai
b. Pembukuan atas pendapatan melalui Rekening Bank Bendahara Penerimaan
BLUD
c. Pembukuan atas pendapatan melalui Rekening Kas BLUD
Penatausahaan keuangan Belanja BLUD dilaksanakan melalui prosedur :
a. Bendahara pengeluaran BLUD mengajukan Surat Permintaan Pencairan
Dana (S-PPD) dalam rangka melaksanakan belanja kepada Pemimpin BLUD
melalui Pejabat Keuangan
b. Dalam hal ini bendahara pengeluaran BLUD menyusun S-PPD yang dapat
berupa:
1) Uang Persediaan (UP), dipergunakan untuk mengisi uang persediaan
(UP) tiap-tiap BLUD. Pengajuan Surat PPD-UP hanya dilakukan sekali
dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan akan
menggunakan Surat PPD-GU.
2) Ganti Uang (GU), yang dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah
terpakai.
3) Langsung (LS), yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada
pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan
c. Pejabat Keuangan melakukan verifikasi S-PPD dan menyiapkan Surat
Otorisasi Pencairan Dana (S-OPD)
d. S-OPD dibedakan menjadi 3 (tiga) sesuai dengan jenis S-PPD-nya, yaitu S-
OPD UP, GU, dan LS.
e. Penerbitan S-OPD ditandatangan Pemimpin BLUD dan diserahkan kepada
Pejabat Keuangan untuk diterbitkan Surat Pencairan Dana (S-PD) sesuai
jenisnya, yaitu S-PD UP, GU, dan LS.
f. Pejabat Keuangan menandatangani S-PD dan menyerahkan kepada Bank
untuk dilakukan pencairan
Pembukuan Belanja BLUD dilakukan oleh bendahara pengeluaran BLUD
menggunakan:
a. Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran BLUD
b. Buku Pembantu BKU Pengeluaran BLUD sesuai dengan kebutuhan seperti:
1) Buku Pembantu Kas Tunai;
2) Buku Pembantu Simpanan/Bank;
3) Buku Pembantu Setara Kas;
4) Buku Pembantu Panjar;
5) Buku Pembantu Pajak;
6) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.
Pembukuan Belanja dari dana APBD yang sudah dilakukan bendahara
pengeluaran pembantu SKPD juga dapat dilakukan bendahara pengeluaran
BLUD menggunakan:
a. Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran APBD
b. Buku Pembantu BKU Pengeluaran APBD sesuai dengan kebutuhan minimal
seperti:
1) Buku Pembantu Pajak;
2) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.
64
Penatausahaan di Pejabat Keuangan BLUD dapat dijelaskan berdasarkan aliran
kas dan jenis anggarannya sebagai berikut:
a. Penerimaan pendapatan BLUD, dimana tidak ada yang dilakukan oleh
Pejabat Keuangan BLUD karena hanya menunggu pendapatan yang masuk
ke rekening kas BLUD.
b. Penerimaan Pembiayaan BLUD, dimana tidak ada yang dilakukan oleh
Pejabat Keuangan BLUD karena hanya menunggu pendapatan yang masuk
ke rekening kas BLUD.
c. Pengeluaran Belanja BLUD (UP/GU/LS), dimana berperan dalam verifikasi S-
PPD dari Bendahara Pengeluaran BLUD kemudian menyiapkan S-OPD
d. Pengeluaran Pembiayaan BLU, dimana Pejabat Keuangan BLUD
mengajukan S-PPD Pejabat Keuangan (S-PPD PK) dan draft S-OPD
e. Pengeluaran Setara Kas (aset setara kas seperti deposito dibawah tiga
bulan)
1) Pejabat Keuangan harus meyakini bahwa dana yang digunakan adalah
idle cash.
2) menyampaikan rencana penempatan dana pada aset setara kas kepada
Pemimpin BLUD mencakup jumlah dana dan pilihan deposito beserta
alasan dan hasil analisa pemilihan.
3) dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas BLUD
menggunakan surat perintah pemindahbukuan Pemimpin BLUD ke
Pejabat Keuangan.
4) Apabila Pemimpin BLUD menyetujui, dikeluarkan Surat Keputusan
Pemimpin BLUD tentang aset setara kas yang dipilih.
5) Berdasarkan SK Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan menerbitkan Surat
Perintah Pejabat Keuangan yang memerintahkan pemindahan dana dari
kas BLUD ke dalam aset setara kas yang dipilih.
Pembukuan Pejabat Keuangan BLUD dilakukan dalam rangka pembukuan untuk
mengendalikan rekening kas BLUD yang dilakukan dengan menggunakan Buku
Kas Umum Pejabat Keuangan BLUD.
a. Pembukuan Pejabat Keuangan BLUD meliputi pencatatan atas:
1) Penerimaan pendapatan BLUD (diluar pendapatan APBD) yang diterima
dari:
2) Bendahara Penerimaan BLUD secara tunai maupun pindah buku/transfer
dari rekening bank Bendahara Penerimaan BLUD
b. Pembayar Pendapatan BLUD secara tunai maupun pindah buku/transfer dari
rekening Pembayar Pendapatan BLUD
c. Penerimaan Pembiayaan BLUD
d. Pengeluaran Belanja BLUD baik untuk mekanisme UP/GU maupun LS
e. Pengeluaran Pembiayaan BLUD
Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja BLUD dilakukan oleh Bendahara
Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD sebagai berikut:
a. Bendahara penerimaan BLUD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan
uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemimpin BLUD melalui
Pejabat Keuangan BLUD paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
b. Pertanggungjawaban dituangkan dalam Laporan pertanggungjawaban (LPJ)
bendahara penerimaan BLUD yang memuat informasi tentang rekapitulasi
65
penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara Penerimaan
BLUD
c. LPJ tersebut dilampiri dengan:
1) BKU Penerimaan yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan;
2) Register STS; dan
3) Bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
d. Bendahara pengeluaran BLUD wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya.
e. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas:
1) pertanggungjawaban penggunaan UP/GU
2) pertanggungjawaban bulanan disampaikan kepada kepada Pemimpin
BLUD melalui Pejabat Keuangan BLUD paling lambat pada tanggal 5
bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember sebelum tanggal 31
Desember.
6. Pengelolaan Belanja
Pengelolaan Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan
volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas yang dimaksud adalah belanja yang
disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA
yang telah ditetapkan secara definitif. Fleksibilitas dilaksanakan terhadap Belanja
BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD yang meliputi: jasa layanan,
hibah, hasil kerjasama dan pendapatan lain yang sah serta hibah tidak terikat.
Ambang batas RBA merupakan besaran persentase realisasi belanja yang
diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas, terlebih dahulu
mendapat persetujuan Bupati/Walikota.
b. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran BLUD Pengelolaan Sampah
mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.
c. Besaran persentase ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan saldo
awal kas.
d. Besaran persentase ambang batas memperhitungkan fluktuasi kegiatan
operasional meliputi:
1) Kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD
tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
2) Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan
prognosis tahun anggaran berjalan.
3) Besaran persentase ambang batas dicantumkan dalam RBA dan DPA
berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentaseambang
batas.
4) Persentase ambang batas merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi,
dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
e. Ambang batas digunakan apabila Pendapatan BLUD (jasa layanan, hibah,
hasil kerjasama dan pendapatan lain yang sah) diprediksi melebihi target
pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang
dianggarkan.
7. Pengelolaan Barang
Pengadaan barang dan/atau jasa di BLUD Pengelolaan Sampah mengikuti
ketentuan sebagai berikut:
66
a. Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBD dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan mengenai barang/ jasa
pemerintah.
b. Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari jasa layanan, hibah
tidak terikat, hasil kerjasama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah,
diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari
peraturan perundangan-undangan mengenai pengadaan barang/jasa
pemerintah.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur
dengan Peraturan Bupati/Walikota untuk menjamin ketersediaan barang
dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang
sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk
mendukung kelancaran pelayanan pengelolaan sampah.
d. Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat,
dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan dari pemberi hibah atau
Peraturan Bupati/Walikota sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.
Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan yaitu
panitia atau unit yang dibentuk pemimpin untuk BLUD Pengelolaan Sampah
untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
b. Pelaksana pengadaan terdiri atas personil yang memahami tata cara
pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang
lain yang diperlukan.
Ketentuan pengelolaan barang BLUD Pengelolaan Sampah mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
8. Tarif Layanan
BLUD Pengelolaan Sampah mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas
penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat berupa besaran Tarif
dan/atau Pola Tarif. Penyusunan Tarif Layanan sesuai ketentuan berikut:
a. Tarif Layanan bisa disusun atas dasar:
1) Perhitungan biaya per unit layanan. Bertujuan untuk menutup seluruh atau
sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa
atas layanan yang disediakan oleh BLUD Pengelolaan Sampah. Cara
perhitungan dilakukan dengan memenuhi kaidah akuntansi biaya.
2) Hasil per investasi dana. Menggambarkan tingkat pengembalian dari
investasi yang dilakukan oleh pengelolaan sampah selama periode
tertentu.
3) Jika Tarif Layanan tidak dapat ditentukan atas dasar perhitungan biaya
per unit layanan atau hasil per investasi, maka Tarif ditentukan dengan
perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Besaran Tarif disusun dalam bentuk:
1) Nilai nominal uang; dan/atau
2) Persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan
kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
c. Pola Tarif merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.
Proses penetapan Tarif Layanan sebagai berikut:
67
1) Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah menyusun Tarif Layanan BLUD
Pengelolaan Sampah dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas,
pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan
dan kepatutan, dan kompetisi sehat dalam penetapan Tarif Layanan yang
dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
2) Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah mengusulkan Tarif Layanan BLUD
Pengelolaan Sampah kepala Bupati/Walikota berupa usulan Tarif Layanan
baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
3) Usulan Tarif Layanan dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
4) Untuk penyusunan Tarif Layanan, pemimpin BLUD dapat membentuk tim
yang terdiri dari:
a) Instansi Teknis Pengelolaan Sampah…..;
b) Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
c) Unsur Perguruan Tinggi
d) Lembaga/asosiasi profesi
5) Tarif Layanan diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dan disampaikan
kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Piutang dan Utang/Pinjaman
Ketentuan pengelolaan piutang BLUD Pengelolaan Sampah sesuai ketentuan
berikut:
a. Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi
yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD
Pengelolaan Sampah.
b. Penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi dengan
administrasi penagihan.
c. Jika piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada
Bupati/Walikota dengan melampirkan bukti yang sah.
d. Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat. Tata caranya diatur
melalui Peraturan Bupati/Walikota.
Ketentuan pengelolaan utang BLUD Pengelolaan Sampah sebagai berikut:
a. Utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan
pinjaman dengan pihak lain.
b. Utang/pinjaman dapat berupa:
1) Utang/pinjaman jangka pendek. Yaitu utang/pinjaman yang memberikan
manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan
operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih
antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan
kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun
anggaran. Dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang
ditandatangani oleh pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah dan pemberi
utang/pinjaman.
2) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek harus dilunasi dalam
tahun anggaran berkenaan dan menjadi tanggung jawab BLUD
Pengelolaan Sampah. Pembayaran bunga dan pokok utang/pinjaman
yang telah jatuh tempo menjadi kewajiban BLUD Pengelolaan Sampah.
Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah dapat melakukan pelampauan
pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang
batas yang telah ditetapkan dalam RBA. Mekanisme pengajuan
utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
68
3) Utang/pinjaman Jangka Panjang, yaitu utang/pinjaman yang memberikan
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas
utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
Utang/pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran belanja modal.
Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang merupakan kewajiban
pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman,
bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang
bersangkutan. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kerjasama BLUD
BLUD Pengelolaan Sampah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan berdasarkan prinsip
efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan. Prinsip saling
menguntungkan dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial. Adapun bentuk
kerjasama tersebut meliputi:
a. Kerjasama operasional. Dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan
proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak
menggunakan barang milik daerah.
b. Pemanfaatan barang milik daerah. Dilakukan melalui pendayagunaan barang
milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak
mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD
Pengelolaan Sampah. Pelaksanaan kerjasama dalam bentuk perjanjian.
Pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan pengelolaan sampah yang
bersangkutan merupakan Pendapatan BLUD. Pemanfaatan barang milik
daerah mengikuti peraturan perundang-undangan. Tata cara kerjasama
dengan pihak lain mengikuti Peraturan Kepala Daerah.
11. Investasi BLUD
BLUD Pengelolaan Sampah dapat melakukan investasi sepanjang memberikan
manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan dengan tetap
memperhatikan rencana pengeluaran.
Investasi yang diperbolehkan adalah investasi jangka pendek, yaitu investasi
yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua
belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan
mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana
pengeluaran. Investasi jangka pendek meliputi:
a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12
(dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis
b. Surat berharga negara jangka pendek
Karakteristik investasi jangka pendek yaitu:
a. Dapat segera diperjualbelikan
b. Ditujukan untuk manajemen kas
c. Instrumen keuangan dengan risiko rendah
69
12. SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) BLUD
Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi
penerimaan dan pengeluaran BLUD Pengelolaan Sampah selama 1 (satu) tahun
anggaran. Dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 1
(satu) periode anggaran. Ketentuan mengenal SiLPA sebagai berikut:
a. SILPA dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas
perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah
dengan mempedimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD
Pengelolaan Sampah.
b. Pemanfaatan SILPA dalam tahun anggaran berikutnya dapat digunakan
untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
c. Pemanfaatan SILPA dalam tahun anggaran berikutnya yang digunakan untuk
membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
d. Dalam kondisi mendesak, pemanfaatan SILPA tahun anggaran berikutnya
dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
e. Kondisi mendesak yang dimaksudkan adalah:
1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran
berjalan.
2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
13. Defisit
Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja
BLUD. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SILPA tahun
anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.
14. Laporan Keuangan
BLUD Pengelolaan Sampah menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan. Laporan keuangan BLUD terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
c. Neraca
d. Laporan Operasional (LO)
e. Laporan arus kas
f. Laporan perubahan ekuitas, dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
khususnya PSAP nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU yang
sudah disesuaikan dengan struktur RBA BLUD pada Surat Edaran Direktur
Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2
Oktober 2020 hal Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD. Laporan keuangan
disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau
keluaran BLUD. Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan laporan keuangan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan
70
b. Laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan
setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh bidang
pengawasan di Pemerintah Daerah.
c. Laporan keuangan diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….., untuk selanjutnya
diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah
Daerah.
d. Hasil review merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD Pengelolaan
Sampah.
F. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH
Kepala UPTD Pengelolaan Sampah yang menerapkan BLUD menetapkan kebijakan
pengelolaan sampah dan limbah baik limbah kimia, fisik dan biologik. Kebijakan
pengelolaan lingkungan dan limbah yang diselenggarakan di UPTD Pengelolaan
Sampah yaitu:
1. Pengelolaan limbah di UPTD Pengelolaan Sampah dengan menggunakan IPAL
(Instalasi Pengelolaan Air Limbah). Alur pembuangan limbah di UPTD
Pengelolaan Sampah semua dialirkan menjadi satu saluran pipa pembuangan
yang berakhir pada IPAL. IPAL ini terdiri dari 4 tahap di mulai dengan inlet
masuk di tahap 1. pada sistem ini ada penambahan bakteri starter, kemudian
masuk tahap 2 disini dilakukan penyaringan dengan bio ball dan batu zeolit
kemudian masuk tahap 3 disini ada proses aerasi, setelah itu masuk pada tahap
4 dilakukan penyaringan lagi, setelah itu baru air limbah keluar melalui outlet.
Selama ini di UPTD Pengelolaan Sampah sudah dilakukan uji baku mutu air
limbah ke BTKL …. dengan hasil yang baik dan memenuhi standar kualitas baku
mutu air limbah.
2. Pengelolaan sampah di UPTD Pengelolaan Sampah dibedakan menjadi 5 yaitu
untuk pengelolaan sampah bahan berbahaya dan beracun, sampah organik,
sampah guna ulang, sampah daur ulang, dan sampah residu.
3. UPTD Pengelolaan Sampah memiliki tanggung jawab sosial terhadap
lingkungan. Hal ini diwujudkan dalam upaya pencegahan penyakit yang dapat
ditimbulkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Tidak hanya itu UPTD
Pengelolaan Sampah juga memiliki komitmen dalam masalah limbah dan
sampah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan.
71
BAB III
PENUTUP
UPTD yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah bertujuan untuk:
1. Memaksimalkan nilai UPTD Pengelolaan Sampah dengan cara menerapkan prinsip
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar UPTD
Pengelolaan Sampah memiliki daya saing yang kuat.
2. Mendorong pengelolaan UPTD Pengelolaan Sampah secara profesional, transparan
dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ
UPTD Pengelolaan Sampah.
3. Mendorong agar organisasi UPTD Pengelolaan Sampah dalam membuat keputusan
dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran
atas adanya tanggung jawab sosial UPTD Pengelolaan Sampah terhadap
stakeholder.
4. Meningkatkan kontribusi UPTD Pengelolaan Sampah dalam mendukung
kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan pengelolaan sampah.
Untuk dapat terlaksananya aturan dalam Pola Tata Kelola perlu mendapat dukungan
dan partisipasi seluruh staf dan karyawan UPTD Pengelolaan Sampah serta perhatian
dan dukungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota baik bersifat materiil, administratif
maupun politis.
Pola Tata Kelola UPTD Pengelolaan Sampah ini akan direvisi apabila terjadi perubahan
terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pola tata kelola BLUD
Pengelolaan Sampah sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan
fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organ serta perubahan lingkungan.
72
BAB V
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BLUD PENGELOLAAN SAMPAH
Rencana Strategi BLUD merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk
menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber
daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Rencana Strategi BLUD
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
UPTD Pengolahan Sampah yang ingin mengajukan status menjadi BLUD harus
menyusun Dokumen Rencana Strategi BLUD sebagai bagian dari Rencana Strategi
Dinas Intansi Teknis Pengelola Sampahnya. Penyusunan Rencana Strategi BLUD
tersebut sekurang-kurangnya memuat:
a. Rencana Pengembangan Layanan;
b. Strategis dan Arah Kebijakan;
c. Rencana Program dan Kegiatan; dan
d. Rencana Keuangan.
Dokumen Rencana Strategi BLUD sebagai syarat administratif UPTD agar dapat
menjadi BLUD dapat disusun melalui struktur berikut ini:
BAB I PENDAHULUAN
1.1.1. Latar Belakang
1.1.2. Tujuan Penyusunan Renstra
1.1.3. Dasar Hukum Renstra
1.1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
2.1. Gambaran Umum
2.2. Gambaran Organisasi
2.3. Kinerja Pelayanan
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Masalah
3.2. Isu Strategis
3.3. Rencana Pengembangan Layanan
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN
4.1. Visi
4.2. Misi
4.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
4.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
4.5 Telaah Rencana Strategis Instansi Teknis Pengelolaan Sampah
4.6. Tujuan
4.7. Sasaran
4.8. Strategi dan Arah Kebijakan
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN
BAB VI PENUTUP
LAMPIRAN
Dokumen Rencana Strategi BLUD berdasarkan struktur tersebut diatas dapat
digambarkan pada contoh penyajian Dokumen Rencana Strategi BLUD berikut ini.
73
BAB I
PENDAHULUAN
5.1. Latar Belakang
Tuntutan akan kualitas pelayanan pengelolaan sampah dan limbah tampaknya akan
semakin gencar dilakukan oleh masyarakat karena telah menjadi kebutuhan dasar
kehidupan dan penyampaiannya sangat terkait perilaku. Dari aspek persaingan
yang semakin ketat dan masyarakat yang semakin kritis, meskipun didukung
peralatan dan tenaga kerja yang memadai, bila penyampaian jasa kurang
memuaskan maka konsumen akan beralih ke pihak yang memberikan pelayanan
yang terbaik.
UPTD Pengelolaan Sampah … dituntut untuk dapat menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat, senantiasa memperhatikan keadaan sumber daya manusia,
sarana prasarana yang memadai, prosedur kerja, jaringan kerja, sistem informasi,
dan perangkat lainnya khususnya dalam memberikan pelayanan di Bidang
Pengelolaan Sampah. Di sisi lain sistem pembiayaan masih belum memberikan
keleluasaan bagi UPTD Pengelolaan Sampah … untuk berupaya dalam
peningkatan pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengelola UPTD Pengelolaan
Sampah … secara entrepreneur bukan secara birokratik lagi. Untuk itu UPTD
Pengelolaan Sampah … perlu melakukan perubahan mendasar sehingga lebih
mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi terhadap
kepuasan pelanggan.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, dimana memberikan peluang bagi UPTD Pengelolaan
Sampah … untuk menerapkan BLUD yang memberikan fleksibilitas dalam
pengelolaannya.
Dalam rangka menerapkan BLUD pada UPTD Pengelolaan Sampah … maka perlu
disusun Tata Kelola yang merupakan aturan internal UPTD Pengelolaan Sampah …
dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas
dan independensi.
5.2. Pengertian Rencana Strategis
Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rencana strategis pada BLUD
adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi
pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja
dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
Rencana Strategis BLUD Pengelolaan Sampah memuat antara lain:
1. Rencana pengembangan layanan
2. Strategi dan arah kebijakan
3. Rencana program dan kegiatan
4. Rencana keuangan
Rencana Strategis BLUD Pengelolaan Sampah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, Rencana
74
Strategis BLUD Pengelolaan Sampah tersebut disusun dan ditandatangani oleh
Kepala UPTD Pengelolaan Sampah untuk maju dalam tahap selanjutnya yaitu
penilaian.
5.3. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis
Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis
diantaranya adalah:
1. Sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya UPTD
Pengelolaan Sampah untuk pencapaian Visi Organisasi.
2. Sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.
3. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf,
meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan
yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.
5.4. Dasar Hukum Rencana Strategis
Dasar Hukum untuk menyusun Rencana Strategis diantaranya adalah:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor
9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota … Nomor … tahun … tentang Kedudukan,
Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Instansi Teknis Pengelolaan
Sampah…...
10. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota … No … tahun … tentang Unit Pelaksana
Teknis Pada Instansi Teknis Pengelolaan Sampah…...
11. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota … No … tahun … tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. ….. Tahun
...
12. Peraturan Kepala Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. terkait Renstra
Instansi Teknis Pengelolaan Sampah…..
13. Keputusan Kepala Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota … No … tahun … tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pengelolaan Sampah.
14. Keputusan Kepala Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. tentang Struktur
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah.
75
5.5. Sistematika Penulisan
Pada sub bab ini berisi sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis
dengan menampilkan pembagian bab dan isi dari masing masing bab. Sistematika
penyusunan dokumen renstra minimal adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1.5. Latar Belakang
1.1.6. Tujuan Penyusunan Renstra
1.1.7. Dasar Hukum Renstra
1.1.8. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
2.1. Gambaran Umum
2.2. Gambaran Organisasi
2.3. Kinerja Pelayanan
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Masalah
3.2. Isu Strategis
3.3. Rencana Pengembangan Layanan
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN
4.1. Visi
4.2. Misi
4.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
4.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
4.5 Telaah Rencana Strategis Instansi Teknis Pengelolaan Sampah
4.6. Tujuan
4.7. Sasaran
4.8. Strategi dan Arah Kebijakan
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN
BAB VI PENUTUP
LAMPIRAN
76
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
Tugas pokok UPTD Pengelolaan Pengelolaan Sampah … adalah melakukan
pengelolaan sampah serta kebersihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Untuk
melaksanakan tugas tersebut UPTD memiliki fungsi:
1. Pelaksanaan kebijakan teknis di pengelolaan sampah.
2. Perencanaan pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian teknis pengelolaan
sampah.
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian teknis
limbah;
4. Pengelolaan urusan tata usaha
A. GAMBARAN ORGANISASI
1. Lokasi
BLUD Pengelolaan Sampah .... berada di Kecamatan terletak di Jalan Raya .... No
.... Kecamatan .... Provinsi/Kabupaten/Kota..., terletak di .... km sebelah ..... dari
Provinsi/Kabupaten/Kota.... UPTD Pengelolaan Sampah ditetapkan pada tanggal …
berdasarkan …. mempunyai Surat Izin Operasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah dan Perizinan Nomor: .... tentang Izin Operasional pengelolaan sampah.
UPTD Pengelolaan Sampah Provinsi/Kabupaten/Kota ......, mempunyai wilayah
kerja sebanyak.... Desa dari .... desa di wilayah kecamatan ..... dan Kabupaten/Kota
.......(Khusus UPTD milik Provinsi).
2. Pelayanan BLUD Pengelolaan Sampah
BLUD Pengelolaan Sampah..... sebagai penyedia jasa pengelolaan sampah
mempunyai pelayanan utama, yaitu:
a. Layanan pengumpulan sampah
b. Pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)
c. Pengelolaan Sampah skala kawasan
d. Pengangkutan sampah dan limbah
e. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Upaya layanan pengelolaan sampah tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab
UPTD Pengelolaan Sampah …. meliputi:
a. Upaya pemilahan sampah dari sumber
b. Upaya pengangkutan sampah dari sumber
c. Upaya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
d. Upaya pengolahan sampah organic dan non organik
e. Upaya penyediaan alat angkut pengelolaan sampah
f. Upaya kampanye dan edukasi tentang pengelolaan sampah
Selain itu, UPTD Pengelolaan Sampah..... juga melaksanakan pelayanan tambahan
lainnya yang terkait dengan pengelolaan sampah, seperti: layanan pertamanan,
layanan sampah kompos, dan layanan pengumpulan sampah non organik yang
memiliki nilai jual, dan lain sebagainya.
77
B. GAMBARAN ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.
Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan tata hubungan kerja
antar bagian dan garis kewenangan, tanggungjawab dan komunikasi dalam
menyelenggarakan pelayanan dan penunjang pelayanan.
UPTD Pengelolaan Sampah ….. merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. Provinsi/Kabupaten/Kota... yang
bertanggungjawab menyelenggarakan pengelolaan pengelolaan sampah serta
kebersihan di lokasi Tempat Pembuangan Akhir dimana tata kerjanya diatur
melalui Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... No. …. tahun …. tentang
Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Instansi Teknis
Pengelolaan Sampah….. ….. Provinsi/Kabupaten/Kota... yang ditindaklanjuti
dengan Keputusan Kepala Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. Nomor ….
Tanggal …. Bulan …. Tahun …. tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota ... Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Instansi
Teknis Pengelolaan Sampah….. Provinsi/Kabupaten/Kota....
UPTD Pengelolaan Sampah..... mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan di pengelolaan
sampah serta tugas pembantuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
pokok Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. Provinsi/Kabupaten/Kota....
UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Instansi Teknis Pengelolaan
Sampah…..
a. Struktur Organisasi
Dalam rangka penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), organisasi
UPTD Pengelolaan Sampah …. perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah.
Susunan organisasi dalam penerapan pengelolaan keuangan, Pejabat
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari:
1) Pemimpin BLUD
2) Pejabat Keuangan
3) Pejabat Teknis
Pejabat Pengelola BLUD Pengelolaan Sampah …. diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Pemimpin BLUD UPTD
Pengelolaan Sampah …. bertanggung jawab terhadap
Gubernur/Bupati/Walikota, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis
bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …..
78
Dewan Pemimpin
Pengawas BLUD
Satuan
Pengawas
Internal (SPI)
Pejabat Pejabat Pejabat
Keuanga Teknis Teknis
Gambar 9. Sntruktur organisasi BLUD Pengelolaan Sampah ….
b. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLUD
Dari bagan tersebut terlihat bahwa struktur organisasi BLUD UPTD
Pengelolaan Sampah ….. Provinsi/Kabupaten/Kota ... terdiri dari:
1) Pemimpin BLUD dijabat oleh Kepala UPTD Pengelolaan Sampah ….
2) Pejabat Keuangan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3) Pejabat Teknis dijabat oleh para pejabat fungsional, khususnya yang
menjadi kordinator kelompok jabatan fungsional
Perubahan lainnya dari struktur organisasi UPTD Pengelolaan Sampah ….
Provinsi/Kabupaten/Kota ... yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam
penerapan BLUD adalah sebagai berikut:
1) Penyebutan Pejabat Pengelola BLUD disesuaikan dengan nomenklatur
pemerintah daerah setempat, sebagai berikut:
a) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah …. sebagai Pemimpin BLUD,
b) Pejabat Keuangan direpresentasikan dengan jabatan Kepala Sub
Bagian Tata Usaha
c) Pejabat Teknis direpresentasikan dengan koordinator kelompok
jabatan fungsional
2) Pemimpin BLUD dapat membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI)
dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian
internal UPTD Pengelolaan Sampah ….. terhadap kinerja pelayanan,
keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan
Praktik Bisnis yang Sehat.
3) Adanya penambahan fungsi dalam penatausahaan keuangan BLUD yaitu
fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan.
4) Pembina dan pengawas terdiri dari:
a) Pembina Teknis dan Pembina Keuangan
Pembina teknis BLUD Pengelolaan Sampah …. adalah Kepala
Instansi Teknis Pengelolaan Sampah….. sedangkan pembina
keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
b) Satuan Pengawas Internal
Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung di bawah
pemimpin BLUD.
c) Dewan Pengawas
79
Pembentukan Dewan Pengawas dilakukan apabila BLUD
Pengelolaan Sampah …. telah memenuhi persyaratan tentang Dewan
Pengawas yaitu:
(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang
apabila:
- Realisasi pendapatan menurut Laporan Realisasi Anggaran 2
(dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh
Miliar) sampai dengan Rp.100.000.000.000,- (Seratus Miliar);
atau
- Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar
Rp.150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Miliar) sampai
dengan Rp.500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar).
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang
apabila:
- Realisasi pendapatan menurut Laporan Realisasi anggaran 2
(dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.100.000.000.000,-
(Seratus Miliar); atau
- Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar
dari Rp.500,000,000,000,- (Lima Ratus Miliar).
c. Tata Laksana
1) Dewan Pengawas
Dewan Pengawas BLUD adalah satuan fungsional yang bertugas
melakukan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian internal
terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dewan
Pengawas dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah.
a) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas
Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang dapat
terdiri dari unsur-unsur:
(1) 1 (satu) orang pejabat Kepala Instansi Teknis Pengelolaan
Sampah….. yang membidangi BLUD Pengelolaan Sampah …..;
(2) 1 (satu) orang pejabat dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD); dan
(3) 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD
Pengelolaan Sampah …...
Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang dapat
terdiri dari unsur-unsur:
(1) 2 (dua) orang pejabat Kepala Instansi Teknis Pengelolaan
Sampah….. yang membidangi BLUD Pengelolaan Sampah …..;
(2) 2 (dua) orang pejabat dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD);
(3) 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD
Pengelolaan Sampah …...
b) Tenaga ahli dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan
tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD
Pengelolaan Sampah …...
c) Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi anggota Dewan
Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
d) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah
pengangkatan Pejabat Pengelola.
80
e) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas,
yaitu:
(1) Sehat jasmani dan rohani;
(2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,
perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan
dan mengembangkan BLUD;
(3) Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
(4) Memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
(5) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
(6) Berijazah paling rendah S-1;
(7) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
(8) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha
yang dipimpin dinyatakan pailit;
(9) Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
(10) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala
daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota
legislatif.
f) Masa Jabatan Dewan Pengawas
(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5
(lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa
jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam
puluh) tahun.
(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia
paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari
unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya.
(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota ... karena:
- Meninggal dunia;
- Masa jabatan berakhir;
- Diberhentikan sewaktu-waktu.
(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
- tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
- terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Pengelolaan
Sampah …..;
- Dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Mengundurkan diri;
- Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan
kerugian pada BLUD Pengelolaan Sampah ….., negara
dan/atau daerah.
g) Sekretaris Dewan Pengawas
(1) Gubernur/Bupati/Walikota ... dapat mengangkat Sekretaris Dewan
Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
(2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan
Pengawas.
81
h) Biaya Dewan Pengawas
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan
Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan
Pengawas dibebankan pada BLUD Pengelolaan Sampah …..dan
dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.
i) Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas
Dewan Pengawas memiliki tugas:
(1) Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
(2) Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD
dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk
ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
(3) Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari
hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
(4) Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya;
(5) Memberikan pendapat dan saran kepada
Gubernur/Bupati/Walikota mengenai:
- RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
- Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan
BLUD; dan
- Kinerja BLUD.
(6) Penilaian kinerja keuangan diukur paling sedikit meliputi:
- Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang
diberikan (rentabilitas);
- Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai
pengeluaran.
(7) Penilaian kinerja non keuangan diukur paling sedikit berdasarkan
perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran,
dan pertumbuhan;
(8) Dewan Pengawas melaporkan tugasnya kepada Kepala Daerah
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau
sewaktu-waktu jika diperlukan.
d. Manajemen Kepegawaian
Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Pengelolaan Sampah …..dapat terdiri
dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai
dengan kebutuhan BLUD pengelolaan sampah …... Syarat pengangkatan
dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD Pengelolaan
Sampah …..yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Pengelolaan
Sampah …..yang berasal dari non PNS dapat dipekerjakan secara tetap atau
berdasarkan kontrak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan BLUD
Pengelolaan Sampah …... Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD
Pengelolaan Sampah …..yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan
pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …..merupakan pejabat kuasa
pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya. Pemimpin BLUD
82
Pengelolaan Sampah …..dalam hal ini dapat berasal dari non PNS, Kepala
Bagian Tata Usaha BLUD Pengelolaan Sampah …..wajib berasal dari PNS
menjadi pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah.
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD
yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan keputusan
Gubernur/Bupati/Walikota.
1) Pemimpin BLUD
Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
79 Tahun 2018 mengatur bahwa Kepala UPTD Pengelolaan Sampah …..
bertindak sebagai Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …...
a) Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin BLUD
(1) Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …..diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Daerah;
(2) Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …..bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah;
(3) Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …..diangkat dari pegawai
negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4) BLUD Pengelolaan Sampah …..dapat mengangkat pemimpin
BLUD dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan,
profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip
efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(5) Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …..yang berasal dari
tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau
tetap.
(6) Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …..dari tenaga profesional
lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa
jabatan berikutnya jika paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
(7) Standar Kompetensi Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah …..
a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Berijazah setidak-tidaknya Strata Satu (S-1) di pengelolaan
sampah …...
c. Sehat jasmani dan rohani.
d. Mampu memimpin, membina, mengkoordinasikan dan
mengawasi kegiatan BLUD Pengelolaan Sampah …..dengan
seksama.
e. Mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan
BLUD Pengelolaan Sampah …..sedemikian rupa sehingga
dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien dan berkelanjutan.
f. Cakap menyusun kebijakan strategis BLUD Pengelolaan
Sampah …..dalam meningkatkan pelayanan Pendidikan
kepada masyarakat.
g. Mampu merumuskan visi, misi, dan program BLUD
Pengelolaan Sampah …..yang jelas dan dapat diterapkan,
diantaranya meliputi:
i. Peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia insan BLUD
Pengelolaan Sampah …...
83
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Pedoman BLUD Pengelolaan Sampah
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search