DIGITALISASI EKONOMI MASYARAKAT DESA
Bank Umum Konvensional & Bank Umum Syariah
MANAJEMEN PERBANKAN Bank Umum Konvensional & Bank Umum Syariah Copyright© PT Penamudamedia, 2024 Penulis: Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si ISBN: 978-623-88927-8-5 Desain Sampul: Tim PT Penamuda Media Tata Letak: Enbookdesign Diterbitkan Oleh PT Penamuda Media Casa Sidoarium RT 03 Ngentak, Sidoarium Dodeam Sleman Yogyakarta HP/Whatsapp : +6285700592256 Email : [email protected] Web : www.penamuda.com Instagram : @penamudamedia Cetakan Pertama, Februari 2024 xii + 207, 15x23 cm Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin Penerbit
v Pengantar Yth. Pembaca yang Terhormat, Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya merasa sangat terhormat dapat memberikan pengantar untuk buku ajar yang luar biasa ini, "Manajemen Perbankan (Bank Umum Konvensional & Bank Umum Syariah)". Buku ini hadir sebagai sumbangan penting dalam dunia pendidikan perbankan, memberikan wawasan komprehensif tentang dua aspek utama dalam industri perbankan – bank konvensional dan bank syariah. Dalam era globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat, pemahaman mendalam tentang manajemen perbankan menjadi sangat penting. Buku ini dirancang untuk menjembatani gap antara teori dan praktik dalam manajemen perbankan, memberikan pengetahuan yang tak hanya teoretis namun juga aplikatif. Dengan fokus pada operasional bank konvensional dan bank syariah, buku ini menawarkan perspektif yang berimbang antara kedua sistem perbankan tersebut, yang keduanya memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional maupun global. Penulis buku ini adalah akademisi sekaligus dan praktisi yang berpengalaman di bidang perbankan, yang telah mendedikasikan waktu dan keahliannya untuk memberikan materi yang terupdate dan relevan. Melalui buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami berbagai aspek dalam manajemen perbankan, mulai dari operasional, regulasi, manajemen risiko, hingga inovasi dan etika dalam perbankan.
vi Saya percaya bahwa buku ini akan menjadi sumber ilmu yang berharga bagi mahasiswa, akademisi, praktisi perbankan, dan siapa saja yang berkeinginan memperdalam pengetahuan dalam manajemen perbankan. Buku ini dirancang untuk mempersiapkan para pembaca agar mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam industri perbankan yang dinamis. Terakhir, saya berharap buku ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor perbankan dan menjadi panduan berharga bagi para pembaca dalam menavigasi kompleksitas dunia perbankan saat ini. Selamat membaca dan semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar. Jakarta, Maret 2024 Prof. Harries Mardiistriyanto, S.Hum. M.Si Dekan Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Mitra Bangsa
vii Prakata Dalam dunia yang terus berkembang dengan cepat, peran sektor perbankan menjadi semakin vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi investasi, dan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Buku ini mengangkat tema Manajemen Perbankan, dengan fokus khusus pada dua bentuk bank yang memiliki peran sentral dalam kegiatan ekonomi, yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Manajemen perbankan tidak lagi hanya sekadar mengelola uang, tetapi juga melibatkan pengelolaan risiko, inovasi produk dan layanan, serta pemahaman mendalam terhadap dinamika pasar global. Bank Umum Konvensional, yang umumnya mengikuti prinsip-prinsip konvensional dalam operasionalnya, dan Bank Umum Syariah, yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, masing-masing menawarkan pendekatan yang unik dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya. Dalam buku ini, kami menggali berbagai aspek manajemen perbankan yang relevan dengan kedua jenis bank tersebut. Mulai dari strategi bisnis, pengelolaan risiko, hingga inovasi teknologi dalam layanan keuangan, kami berusaha memberikan pandangan komprehensif untuk membantu pembaca memahami kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam mengelola sebuah lembaga keuangan. Penekanan pada perbandingan antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah diharapkan dapat memberikan
viii wawasan mendalam tentang perbedaan dan kesamaan antara keduanya. Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan berguna bagi praktisi perbankan, mahasiswa, akademisi, dan semua pihak yang tertarik dalam memahami dan mengelola perbankan dalam konteks yang berkembang pesat saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Semoga buku ini memberikan nilai tambah dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca. Jakarta, Maret 2024 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si
ix
x
xi
xii
Manajemen Perbankan 1
2 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si alam bab pertama ini, kita akan melakukan perjalanan menelusuri sejarah perbankan yang dimulai dari konsepsi awalnya di dunia hingga berkembang menjadi industri krusial yang kita kenal saat ini. Kita akan membahas bagaimana praktek perbankan awalnya berkembang di pusat-pusat keuangan dunia seperti di Italia dan Inggris, serta bagaimana evolusi tersebut mempengaruhi sistem perbankan global. Selanjutnya, fokus kita beralih ke Indonesia. Kita akan menelusuri jejak sejarah perbankan di Indonesia, dimulai dari masa kolonial hingga era kemerdekaan, serta melihat bagaimana perbankan nasional berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan politik. Pembahasan ini akan mencakup peran penting bank dalam mendukung ekonomi Indonesia, termasuk peran mereka dalam pembangunan nasional dan respon mereka terhadap krisis finansial. Terakhir, bab ini akan menyajikan perbedaan mendasar antara prinsip operasional perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sementara perbankan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga dan keuntungan maksimal, perbankan syariah mengikuti prinsip syariah yang melarang riba (bunga), mengutamakan keadilan dalam transaksi, dan menghindari ketidakpastian serta spekulasi. Kita akan menjelajahi bagaimana kedua sistem ini beroperasi dalam konteks yang berbeda dan bagaimana mereka masing-masing berkontribusi pada perekonomian. Sejak diperkenalkannya konsep perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, industri ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Kita akan menjelajahi faktor-faktor yang memicu pertumbuhan ini, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan Bagian pertama buku ini tidak hanya akan memberikan perspektif historis, tetapi juga akan menyajikan analisis tentang bagaimana perbankan, baik konvensional maupun syariah, telah D
Manajemen Perbankan 3 berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, serta implikasinya bukan hanya terhadap masa depan perbankan di Indonesia, namun bermanfaat bagi pertumbuhan pereknomian nasional.
4 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si ahasan sejarah industri perbankan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang evolusi, perkembangan, dan peran penting industri perbankan dalam perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah tertentu. Sejarah perbankan mencakup perubahan dalam struktur, fungsi, serta dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian. Di tingkat global, sejarah industri perbankan dapat melibatkan aspek-aspek seperti pembentukan bank sentral, krisis keuangan, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi. Pemahaman tentang sejarah perbankan secara global membantu untuk mengevaluasi bagaimana sistem perbankan menyesuaikan diri dengan tantangan dan peluang yang muncul dalam perkembangan ekonomi global. B
Manajemen Perbankan 5 Sementara itu, ketika berbicara tentang sejarah perbankan di Indonesia, bahasan ini akan mencakup fase kolonial, periode pasca-kemerdekaan, serta peristiwa-peristiwa penting seperti nasionalisasi bank-bank, krisis keuangan, dan perkembangan perbankan syariah. Pemahaman ini membantu menggambarkan bagaimana perbankan telah menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan berkontribusi pada perubahan sosial dan struktural di dalamnya. Sejarah perbankan juga mencerminkan perkembangan kebijakan moneter, regulasi keuangan, dan peran bank dalam memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor ekonomi tertentu. Selain itu, sejarah perbankan juga menggambarkan dampak teknologi terhadap cara bank beroperasi dan menyediakan layanan kepada masyarakat. Dengan memahami sejarah industri perbankan, kita dapat mengidentifikasi tren, pola-pola, dan pelajaran dari masa lalu yang dapat membimbing pengambilan keputusan di masa kini. Ini juga membantu untuk mengenali dampak perubahan ekonomi dan perbankan terhadap kehidupan sehari-hari, serta memberikan perspektif yang diperlukan untuk merancang kebijakan dan inisiatif keuangan di masa depan. Sejarah bank pertama di Italia, yang menjadi cikal bakal perbankan modern, sangat menarik dan penting dalam pemahaman evolusi sistem keuangan global. Asal kata "bank" sendiri berasal dari kata Italia "banco", yang berarti "bangku" atau "meja". Ini merujuk pada meja yang digunakan oleh para penukar uang di pasar-pasar kota Italia pada Abad Pertengahan. Pada masa itu mereka melakukan transaksi dengan duduk di meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan orang lain yang kebanyakan yangtidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.
6 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Garis besar sejarah perkembangan bank digambarkan sebagai berikut: 1. Asal-Usul di Italia: a. Peran Awal Penukar Uang: Di kota-kota seperti Florence, Venice, dan Genoa, penukar uang memainkan peran penting dalam ekonomi lokal. Mereka bertugas untuk mengubah uang dari berbagai negara dan menentukan nilai tukar. Bangku atau meja yang mereka gunakan di pasar menjadi simbol dari bisnis mereka. b. Banco di Rialto (Venice): Salah satu bank pertama yang didirikan adalah Banco di Rialto di Venice pada tahun 1157. Bank ini melayani kebutuhan para pedagang dan bisnis maritim yang sedang berkembang di Venice. c. Banco del Giro: Pada tahun 1407, Venice mendirikan Banco del Giro, yang lebih menyerupai bank modern. Banco del Giro melakukan transaksi kredit dan deposit, menandai awal dari sistem perbankan yang lebih kompleks. 2. Perkembangan di Eropa: a. Perkembangan di Florence: Florence menjadi pusat keuangan penting pada abad ke-14 dan ke-15, terutama dengan naiknya keluarga Medici. Bank Medici, didirikan oleh Giovanni di Bicci de' Medici, adalah salah satu yang paling berpengaruh pada masanya. Bank ini memperkenalkan praktik-praktik baru seperti surat wesel dan kredit jangka panjang. b. Ekspansi ke Seluruh Eropa: Bank-bank Italia mulai membuka cabang di berbagai kota utama Eropa, seperti London, Paris, dan Amsterdam. Mereka
Manajemen Perbankan 7 memainkan peran penting dalam pembiayaan perdagangan internasional dan pemerintahan. c. Inovasi Keuangan: Bank Italia juga berkontribusi pada pengembangan instrumen keuangan modern. Misalnya, penggunaan surat wesel (bill of exchange) memudahkan perdagangan lintas batas dengan mengurangi risiko dan kesulitan dalam mengangkut uang tunai. d. Pengaruh terhadap Sistem Perbankan Eropa: Bankbank Italia memberikan inspirasi bagi pengembangan sistem perbankan di negara-negara lain di Eropa. Misalnya, Bank of England, didirikan pada tahun 1694, dipengaruhi oleh praktik perbankan yang berkembang di Italia. Bank didirikan pertama sekali dalam bentuk Firma pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan mambangun kembali kekuatan armada launtnya untuk bersaing dengan armada laun Prancis, akan tetapi pemerintahan Inggris tidak memiliki kemampuan pendanaan. Kemudian berdasarkan aggasan Willian Paterson yang kemudian direalisasikan oleh Charles Montagu dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan dana pembiayaan hanya dalam waktu dua belas hari. Sejarah juga mencatat, bahwa perkembangan perbankan ke Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh pedagang bangsa Eropa melalui sistem penjajahan pada masa itu. Perkembangan sistem perbankan tersebut yang dimulai dari sistem penukaran uang, kemudian berkembang menjadi tempat penitipan uang, yang sekarang disebut kegiatan simpanan. Berikutmya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada
8 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si masyarakat yang membutuhkan dana. Jasa-jasa perbankan lainnya menyusul sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Catatan Khusus: Sebagaimana diutarakan mengenai sejarah perbankan yang dimulai dari Italia pada abad 11 Masehi, sejarah sistem ekonomi yang pengelolaannya mirip dengan perbankan di Italia sebetulnya sudah ada dan berkembang pesat di masa kenabian Rasulullah SAW, yang dimulai pada abad 6 Masehi. Sejarah ekonomi Islam pada masa kenabian dan masa kepemimpinan khalifah adalah aspek penting dalam perkembangan awal Islam. Berikut adalah poin-poin kunci terkait dengan ekonomi Islam pada periode tersebut: 1. Masa Rasulullah Muhammad SAW (abad ke-6M sampai abad ke-7M): a. Ekonomi Islam mulai berkembang bersamaan dengan penurunan Al-Qur'an. b. Rasulullah memainkan peran sentral dalam mengatur ekonomi umat Islam pada saat itu. c. Zakat, yang merupakan salah satu pilar ekonomi Islam, diperkenalkan untuk mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan d. Rasulullah juga mendorong perdagangan yang adil dan melarang riba. 2. Masa Khalifah (Khulafa'ur Rasyidin): a. Khalifah Abu Bakar mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam mengelola pendapatan yang berasal dari zakat.
Manajemen Perbankan 9 b. Pada masa Khulafa'ur Rasyidin, terjadi ekspansi Islam dan penaklukan wilayah baru, yang memiliki implikasi ekonomi signifikan. c. Khalifah Umar bin Khattab mengenalkan reformasi ekonomi, termasuk distribusi yang lebih adil dari sumber daya dan kekayaan negara. 3. Pemikiran Ekonomi Islam: a. Pemikiran ekonomi Islam terus berkembang setelah masa Rasulullah dan Khalifah. b. Setelah masa Khalifah, muncul pemikiran ekonomi klasik yang mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keadilan dalam distribusi kekayaan. c. Tradisi dan praktik ekonomi Islam juga terus diwariskan dan dipraktikkan dalam masyarakat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin melanjutkan dan mengembangkan sistem ini. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, dikenal karena pengelolaan Baitul Mal-nya yang efisien dan adil, dan memperkenalkan banyak inovasi administratif. Pengelolaan zakat menjadi sistem ekonomi yang sangat penting melalui: (i) Fungsi Zakat: Zakat, salah satu dari lima Rukun Islam, adalah sebuah sistem perpajakan yang bertujuan untuk membersihkan kekayaan seseorang dan membantu mereka yang membutuhkan. Pengumpulan dan distribusi zakat merupakan tugas utama Baitul Mal; dan (ii) Pengelolaan Zakat: Pengelolaan zakat dilakukan dengan ketat dan adil. Penerima zakat ditentukan secara spesifik, meliputi golongan yang membutuhkan, fakir miskin, orang yang berutang, dan lain-lain. Selama masa kenabian dan kepemimpinan khalifah, ekonomi Islam mengalami perkembangan yang signifikan
10 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti zakat, perdagangan yang adil, dan distribusi yang lebih merata. Hal ini memberikan fondasi penting untuk perkembangan ekonomi Islam selanjutnya. Pengelolaan zakat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang sangat penting dalam hal: 1. Pemerataan Kekayaan: Sistem ini membantu dalam pemerataan kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan mengalokasikan dana untuk kepentingan umum dan individu yang membutuhkan, sistem ini berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi. 2. Pengaruh terhadap Pengembangan Sistem Keuangan: Walaupun berbeda dari sistem perbankan modern, Baitul Mal dan pengumpulan zakat memiliki prinsip dasar dalam mengatur keuangan dan aset yang menjadi cikal bakal banyak prinsip dalam perbankan Islam saat ini. Dalam sejarah Islam, Baitul Mal dan pengumpulan zakat merupakan konsep penting yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi. Ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam pengelolaan dan distribusi kekayaan yang memiliki dampak sosialekonomi yang signifikan. Abad ke-18 - 20 Revolusi Industri di abad ke-18 dan ke-19 membawa perubahan dramatis dalam ekonomi dan memicu pertumbuhan industri perbankan. Bank-bank mulai memberikan pinjaman untuk mendukung investasi dalam
Manajemen Perbankan 11 sektor industri dan perdagangan. Bank-bank besar Eropa dan Amerika Serikat tumbuh pesat. Abad ke-20 melihat perkembangan lebih lanjut dengan munculnya teknologi, seperti mesin hitung dan komputer, yang mengubah cara bank melakukan bisnis. Krisis ekonomi global seperti Depresi Besar dan Krisis Keuangan 2008 memainkan peran dalam pembentukan peraturan perbankan modern. Era globalisasi pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 membawa tantangan dan peluang baru bagi industri perbankan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara transaksi keuangan dilakukan, dengan kemunculan perbankan online dan mobile banking yang memungkinkan akses lebih mudah bagi nasabah. Setelah Krisis Keuangan 2008, banyak negara mengadopsi peraturan yang lebih ketat untuk mengatasi risiko sistemik dan meningkatkan transparansi dalam industri perbankan. Hal ini termasuk ketentuan Basel III untuk meningkatkan ketahanan perbankan. Perkembangan lebih lanjut di abad ke-21 mencakup peran yang semakin besar dari perusahaan teknologi keuangan atau financial technology (fintech) dan inovasi dalam layanan perbankan digital. Fintech menyediakan solusi baru seperti pembayaran digital (digital payment), urun dana (crowd funding), peer-to-peer lending, dan mata uang kripto. Sejarah perbankan Indonesia mencerminkan evolusi dari sistem perbankan konvensional hingga kehadiran perbankan syariah, menggambarkan perubahan dinamis dalam struktur dan fungsi perbankan di Indonesia. Pada awalnya, sistem
12 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si perbankan Indonesia didominasi oleh bank-bank kolonial Belanda yang bertujuan mendukung kepentingan ekonomi kolonial. Namun, setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, terjadi proses nasionalisasi bank-bank dan pendirian Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan bank sentral negara (Harahap et al., 2023). Selanjutnya, era pembangunan ekonomi di Indonesia pada tahun 1960-an dan 1970-an menyaksikan pendirian bank-bank pembangunan untuk mendukung sektor industri dan perdagangan. Krisis Keuangan Asia pada akhir 1990-an memberikan tantangan serius bagi sektor perbankan Indonesia, menyebabkan restrukturisasi dan pembentukan lembaga seperti Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA). Seiring dengan perkembangan perbankan konvensional, perbankan syariah mulai tumbuh pada awal tahun 1990-an. Bank-bank umum syariah didirikan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perkembangan ini mencerminkan keberagaman dan inklusivitas dalam sektor perbankan Indonesia. Selanjutnya, perbankan Indonesia terus menghadapi tantangan dan peluang dalam menghadapi era digitalisasi. Bank-bank berinovasi dengan mengadopsi layanan perbankan digital, memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan secara lebih efisien dan mudah. Regulasi perbankan terus berkembang untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendorong inklusi keuangan di seluruh negeri. Dengan demikian, sejarah perbankan Indonesia mencerminkan perjalanan yang penuh liku-liku, dari era kolonial hingga transformasi modern, dan menciptakan landasan bagi sistem perbankan yang semakin kompleks dan inklusif di Indonesia.
Manajemen Perbankan 13 1. Era Kolonial Fungsi utama bank pada periode ini adalah untuk mendukung kepentingan kolonial Belanda di bidang keuangan. Pada masa kolonial, perbankan di Indonesia dimulai dengan berdirinya bank-bank Belanda seperti De Javasche Bank pada tahun 1828. Pada tahun 1918 menyusul bank lain yaitu Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV sebagai pemegang monopoli pembelaian hasil bumi dan negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia- Belanda, antara lain: De Javasce NV, De Postspaarbank, Hulp en Spaar bank, Nedelandsche Handelsmaatschappij (NHM), Nationale Handelsbank (NHB), dan lain sebagainya. Selain bank-bank tersebut, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang asing seperti: The Yokohama Species Bank, The Chartered Bank of India, Australia and China, Hongkong & Shanghai Banking Corporation, Batavia bank, Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Boemi, dan sebagainya. 2. Era Kemerdekaan Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah melakukan nasionalisasi bank, dimulai dari NHB pada tahun 1959 diubah mejadi bank Umum Negara (BUNEG) yang kemudian menjadi bank Bumi Daya (BBD). Pada tahun 1960, berturut-turut Escompto Bank menjadi Bank Dagang Negara (BDN), dan NHM menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang kemudian menjadi Bank Expor Indonesia (Bank Exim). Bank Rakyat Indonesia didirikan pada Februari tahun 1946, bersamaan dengan Bank Negara Indonesia didirikan pada Juli tahun 1946, yang saat ini dikenal sebagai Bank BNI ’46. Sedangkan Bank BTN sebelumnya
14 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos (1950), selanjutya menjadi bank Negara Indonesia Unit V sebelum akhirnya menjadi Bank Tabungan Negara pada tahun 1968. Bank Mandiri merupakan bank milik pemerintah RI yang merupakan bank hasil merger antara BBD, BDN, Bapindo dan Bank Exim. Bank hasil merger keempat bank milik pemerintah ini menjadi Bank Mandiri dilaksanakan pada tahun 1999 sesuai Peraturan Pemerintah No.75/1988, dan beroperasi secara resmi pada Juli 1999. Dengan demikian daftar bank milik pemerintah sampai tahun 2024 adalah (i) Bank Mandiri; (ii) Bank BRI; (iii) Bank BNI; dan (iv) Bank BTN. Sampai dengan awal tahun 2024, ada satu bank syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia yang merupakan bank syariah hasil merger Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah (BNIS) dan BRI Syariah (BRIS). Pemerintah berencana akan menyetorkan saham secara langsung, sehingga status BSI dapat menjadi Bank Syariah milik pemerintah. Kinerja positif perbankan nasional selama beberapa tahun terakhir tercermin dari berbagai indikator utama. Total aset perbankan nasional terus bergerak naik diiringi dengan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga. Profil risiko perbankan nasional berada dalam level yang terkendali dengan rasio kredit bermasalah yang rendah dan rasio likuiditas yang cukup tinggi. Permodalan perbankan nasional juga masih pada level rasio yang tinggi ditopang dengan profitabilitas yang terjaga. Sementara itu, jumlah bank konvensional dan jaringan kantornya terus mengalami penurunan seiring dengan proses konsolidasi dan proses
Manajemen Perbankan 15 transformasi digital, sedangkan jumlah bank syariah dan jaringannya mengalami peningkatan seiring dengan penguatan perbankan syariah. Jumlah cabang dan jaringan perbankan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Kinerja Bank Umum Konvensional dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Kinerja Bank Umum Konvensional (Rp T)
16 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Tingkat pertumbuhan aset BUK rata-rata mencapai 7,99%. Pada triwulan III-2020, total aset BUK tercatat sebesar Rp8.686,70 triliun meningkat sebesar 46,5% dibandingkan posisi triwulan IV-2015 yang tercatat sebesar Rp5.919,39 triliiun. Secara umum, aset BUK masih terkonsentrasi pada beberapa bank berskala besar. Total aset 4 BUK terbesar mencapai 50,73% sedangkan total aset 20 BUK terbesar mencapai 80,85% dari aset bank umum konvensional. Dana pihak ketiga BUK terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rata-rata selama lima tahun terakhir, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 8,4%. Pertumbuhan dana pihak ketiga terutama didorong oleh peningkatan giro yang secara rata-rata mencapai sebesar 12,20% dalam lima tahun terakhir. Tabungan dan deposito terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertahun masing-masing sebesar 7,65% dan 6,87%. Pada triwulan III-2020, jumlah dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp6.338,77 triliun, meningkat sebesar 49,56% dibandingkan posisi triwulan IV-2015 yang tercatat sebesar Rp4.238,16 triliun. Pada tahun 2023, di tengah meningkatnya ancaman krisis perbankan global pasca kolapsnya sejumlah bank besar di Amerika Serikat dan Eropa, kinerja perbankan dalam negeri masih optimal. Hal ini tecermin dari fungsi intermediasi bank yang tetap bertumbuh dan berbagai indikator lain yang menunjukkan perbankan dalam kondisi sehat. Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan triwulan I-2023, penyaluran kredit bank mencapai Rp 6.446 triliun atau tumbuh 9,93 persen secara tahunan. Pertumbuhan penyaluran kredit ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 11,4 persen secara tahunan. Adapun kredit modal kerja dan konsumsi masing-masing tumbuh 9,52 persen dan 9,20 persen secara tahunan.
Manajemen Perbankan 17 Risiko kredit juga melanjutkan tren penurunan dengan rasio kredit berperforma buruk (nonperforming loan/NPL) net perbankan Maret 2023 sebesar 0,72 persen setelah pada Februari 2023 pada level 0,75 persen. Begitu pula dengan NPL gross Maret 2023 pada level 2,49 persen, menurun dari Februari yang sebesar 2,58 persen. Pada saat yang sama, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga bertumbuh. Pada triwulan pertama tahun ini, penghimpunan DPK mencapai Rp 8.005 triliun atau tumbuh 7 persen secara tahunan. Likuiditas perbankan pada Maret 2023 juga dalam level memadai yang tecermin dari rasio alat likuid/non core deposit (AL/NCD) sebesar 128,87 persen, lebih tinggi dari ambang batas ketentuan yang sebesar 50 persen. Begitu pula dengan alat likuid/DPK (AL/DPK) pada level 28,91 persen, di atas ambang batas 10 persen. Adapun permodalan perbankan masih di level yang solid dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) 24,69 persen. Di Indonesia, industri perbankan dan lembaga jasa keuangan lain diatur dan diawasi oleh beberapa lembaga regulator utama, yaitu (Gambar 1): 1. Bank Indonesia sebagai bank sentral; 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas; dan 3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Masing-masing lembaga ini memiliki peran spesifik dalam memastikan stabilitas dan keamanan sistem perbankan Indonesia.
18 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Gambar 1. Regulator Bank dan Lembaga Keuangan 1. Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral Keberadaan Bank Indonesia sebagai bank senttal di Indonesia diatur pada UU No.11 Tahun 1953, yang merupakan ketentuan pertama yang mengatur BI sebagai bank sentral. Tugas BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Peran BI terus bertransfomrasi untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan ekonomi nasional dan global. Sesuai dengan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral yang bersifat independen. UU ini menetapkan tujuan tunggal BI yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak periode ini, BI menerapkan rezim kebijakan moneter dengan kerangka penargetan inflasi. Pada tahun 2011, terjadi perubahan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dan non bank yang selama ini dilakukan oleh BI, dialihkan ke OJK. DPR mengesahkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK.
Manajemen Perbankan 19 Undang-Undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan lembaga mikroprudensial keuangan sebagai kewenangan OJK, sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab BI dengan target stabilitas sistem keuangan 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas utama OJK berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 tahun 2011, adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap : a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada 1998, krisis moneter multi dimensi menghantam Indonesia yang berdampak di likuidasinya 16 bank swasta dan memaksa pemerintah menyuntikkan dana rekapitalisasi. Sebagian besar bank menerima dana rakapitalisasi termasuk juga bank milik pemerintah.
20 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Pemerintah pada akhirnya harus mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menyehatkan sistem perbankan yang sakit. Sistem perbankan yang kolaps mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Pada 22 September 2004, LPS lahir melalui UndangUndang RI Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS adalah sebuah lembaga independen yang memiliki mandat menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Pada 22 September 2005 LPS resmi beroperasi dengan modal awal Rp4 triliun yang diambil dari APBN. Sebagai lembaga independen, LPS memiliki tugas penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sesuai fungsi penjaminan yang efektif dan kredibel. Prinsip penjaminan LPS mengacu pada Core Principle International Association of Deposit Insurers (IADI) ke-9 tentang cakupan penjaminan yang menjadi pedoman dalam menerapkan penjaminan yang terbatas. Prinsip tersebut menekankan, institusi penjamin simpanan harus mampu mendefinisikan secara jelas simpanan yang akan dijamin (insurable deposit), nilai simpanan yang dijamin, dan mampu menjamin mayoritas nasabah yang ada di negaranya. Secara keseluruhan, interaksi dan kerjasama antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS sangat penting untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil. Menurut
Manajemen Perbankan 21 Pasal 39 UU Nomor 21 tahun 2011, OJK dapat berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban menyediakan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. 1. Bagaimana perkembangan awal industri perbankan tercermin dalam sejarah global, dan apakah ada elemen kunci yang membentuk landasan perbankan di zaman kuno? 2. Bagaimana dampak Revolusi Industri terhadap industri perbankan pada abad ke-18 dan ke-19, dan apakah ada perubahan signifikan dalam peran bank pada periode tersebut? 3. Apa peran bank sentral dalam perkembangan industri perbankan, terutama pada abad ke-17 hingga abad ke-20? Bagaimana bank sentral membantu mengelola kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi? 4. Sejauh mana perkembangan teknologi, khususnya pada abad ke-20 dan awal abad ke-21, memengaruhi transformasi industri perbankan? Apa implikasi dari perkembangan teknologi tersebut terhadap cara bank berinteraksi dengan nasabah dan menyediakan layanan keuangan? 5. Bagaimana krisis keuangan, seperti Depresi Besar dan Krisis Keuangan 2008, mempengaruhi industri
22 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si perbankan? Apakah ada perubahan signifikan dalam regulasi perbankan dan kebijakan moneter sebagai respons terhadap krisis-krisis tersebut?
Manajemen Perbankan 23 erbankan Syariah memainkan peran penting dalam industri jasa keuangan, menyediakan solusi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam kerangka ini, bank-bank syariah menyajikan berbagai produk dan layanan seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi yang menghindari praktik bunga dan aktivitas yang diharamkan oleh syariah. Dengan fokus pada prinsip keadilan dan keberlanjutan, perbankan syariah memberikan alternatif bagi individu dan perusahaan yang mencari opsi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dengan pertumbuhan terusmenerus, perbankan syariah juga memainkan peran penting dalam mendukung inklusi keuangan dan mengembangkan sektor jasa finansial yang beragam (Setiawan, 2023). Konsep dasar perbankan syariah didasarkan pada prinsipprinsip ekonomi Islam yang terdapat dalam hukum syariah. Dua P
24 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si prinsip utama yang membentuk landasan perbankan syariah adalah larangan riba (bunga) dan ketentuan berbagi risiko dan keuntungan. Larangan riba menekankan pentingnya keadilan dan menghindari eksploitasi dalam transaksi keuangan. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan prinsip keuntungan bersama, diwujudkan melalui konsep Mudharabah (bagi hasil) dan Musharakah (kerjasama). Bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan dalam transaksi, menciptakan keterlibatan bersama dalam aktivitas ekonomi. Konsep dasar perbankan syariah juga melibatkan larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram, seperti perjudian atau industri alkohol. Dengan pendekatan ini, perbankan syariah bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai moral Islam, menciptakan keberlanjutan, dan mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah menjalankan kegiatan usaha menggunakan prinsip ekonomi syariah dan prinsip hukum fikih muamalah, baik sebagai Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Istilah bank syariah digunakan di Indonesia, sedangkan di perbankan global lebih dikenal sebagai Islamic Bank. Implementasi prinsip ekonomi syariah yang mengacu kepada hukum fikih muamalah dengan kaidah-kaidah fikihnya inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utamanya kepada al Quran dan al Hadist, berserta fikih muamalah sebagai sumber hukum. Namun perlu diingat, selain keharusan mematuhi prinsip-prinsip syariah, Bank Syariah juga harus
Manajemen Perbankan 25 mematuhi hukum positif berserta regulasi yang berlaku di negara tempat bank tersebut beroperasi, Dalam pokok ajaran Islam dikenal tiga pilar pokok, yang salah satu pilarnya adalah terkait idang ekonomi, sebagaimana terlihat pada Gambar 2 berikut: Gambar 2. Tiga Pilar Pokok Ajaran Islam Sebagaimana pada Gambar 2, tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu : 1. Aqidah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. 2. Syariah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan
26 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah 3. Akhlaq: landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah". Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak 2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan 3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya 4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin (Rahmat bagi seluruh alam semesta) Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah utamanya adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur di antaranya sebagai berikut: 1. Maisir: Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering
Manajemen Perbankan 27 dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. 2. Gharar: Menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Pelarangan gharar karena memberikan efek negative dalam kehidupan karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. 3. Riba: Makna harfiyah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Bank Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, yang mencakup larangan terhadap beberapa jenis transaksi atau aktivitas yang mengandung transaksi Maisir-Gharar-Riba (MAGHRIB). Transaksi yang dimaksud adalah terkait dengan perdagangan di sektor riel termasuk di dalamnya segala jenis transaksi perbankan. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasi bank selaras dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam. Penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip syariah dan transaksi yang dilarang dapat bervariasi di berbagai negara dan lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah sering dipersepsikan bank bebas riba, hal tersebut tidak salah, namun dalam prakteknya unsur riba hanya salah satu karakteristik Bank Syariah. Praktek bank syariah lebih luas lagi, karena harus memperhatikan aspek: (i) kehalalan zat yang ditransaksikan; (ii) jenis transaksinya, apakah mengandung unsur maisir, gharar atau riba; dan (iii)
28 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si akad yang sesuai dengan transaksinya. Ketiga aspek ini merupakan pokok transaksi bank syariah, biasanya dapat ditambahkan dengan prinsip keadilan, tidak menzalimi, tidak batil, prinsip kemitraan, transparansi dan bersifat universal. Bank syariah biasanya memiliki komite syariah atau dewan yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsipprinsip ini dan untuk memberikan panduan tentang transaksi yang sah dan dilarang. Oleh karena itu, praktik-praktik bank syariah dapat sedikit berbeda antara satu bank syariah dan yang lainnya. Beberapa transaksi yang diidentifikasi sebagai transaksi utama yang dilarang pada transaksi bersifat muamalah dan juga transaksi di bank syariah dapat dilihat pada Gambar 3. Gambar 3. Identifikasi Transaksi Dilarang Dalam Fiqih Muamalah
Manajemen Perbankan 29 1. Pengantar Operasional Konsep operasional Bank Syariah menciptakan kerangka kerja yang unik dalam dunia perbankan, yang menekankan keadilan, berbagi risiko, dan kepatuhan terhadap hukum syariah Islam. Hal ini memungkinkan bank tersebut untuk melayani nasabah yang ingin melakukan transaksi dan investasi sesuai dengan prinsipprinsip syariah. Secara konsep bank syariah sebenarnya lebih tepat didefinisikan sebagai bank berbasis investasi atau investment banking. Pada liability product, produk funding misalnya, bank konvensional dapat memberikan kepastian bunga deposito sesuai periode depositonya. Namun, pada bank syariah, return yang akan diperoleh deposan tidak dapat dipastikan, karena pendapatan/ return bagi deposan ditentukan dari pendapatan bank yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan. Pendapatan yang tidak tetap ini menggunakan skema bagi hasil, yang memiliki kesamaan dengan produk investasi. Begitu pula pada asset product, dana masyarakat yang dihimpun oleh bank syariah akan diinvestasikan kepada usaha nasabah atau perusahaan dengan prinsip investasi. Sehingga bank syariah juga tidak memiliki kepastian berapa jumlah hasil investasi yang diterima dari nasabah/debitur sebagai pendapatan kepada bank syariah. Skema dengan prinsip bagi hasil ini lah yang menjadi ciri khas bank syariah. Namun demikian bank syariah memiliki produk-produk investasi selain dengan skema bagi hasil, yakni dengan skema yang sesuai dengan underlying investasi nasabah/debiturnya, ada yang menggunakan skema jual beli (murabahah), sewa dan/atau sewa beli (ijarah/ijarah muntahiya bittamlik),
30 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si pesan barang (salam), direct & restricted investment (mudharabah muqayyadah), gadai emas/barang (rahn), tukar menukar uang (sharf), dan lain sebagainya. Praktek operasional perbankan syariah di Indonesia cukup unik karena sekaligus menggunakan hukum positif dan hukum syariah, sebagaimana terlihat pada Gambar 4. Gambar 4. Acuan Regulasi Hukum Bank Syariah. Dalam operasionalnya, bank syariah mengacu kepada aturan hukum positif seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan, Peraturan dan ketentuan dari OJK, BI dan LPS. Namun selain itu, bank syariah harus mengikuti ketentuan syariah yang dikeluarkan dalam bentuk Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia). Sehingga setiap ketentuan apakah itu ketentuan OJK/BI/LPS tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tetap harus mematuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI, begitu juga sebaliknya.
Manajemen Perbankan 31 Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Konsep operasional Bank Syariah didasarkan pada beberapa prinsip inti, yang mencakup: (i) Prinsip Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance). Bank Syariah harus beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Ini berarti bahwa semua transaksi dan aktivitas perbankan harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya transaksi yang mengandung unsur “maghrib” (maysir, gharar dan riba), serta larangan investasi dalam bisnis yang diharamkan seperti alkohol dan perjudian; (ii) Prinsip Bagi Hasil (profit-and-loss sharing) ataupun dalam bentuk bagi hasil pendapatan (net revenue sharing). Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam transaksi dan investasinya. Ini berarti bahwa keuntungan dan kerugian dibagikan bersama antara bank dan nasabah, bukan melalui pembayaran bunga tetap; (iii) Prinsip Risiko dan Keuntungan Bersama (risksharing). Bank Syariah mengadopsi prinsip risiko dan keuntungan bersama dalam transaksi di sisi aset bank (asset product) dan di sisi liabilitas bank (liability product). Ini berarti bahwa risiko dan keuntungan dari aktivitas bisnis dan investasi dibagikan secara adil antara bank dan nasabah; (iv) Prinsip Aset Riil (real assets). Bank Syariah cenderung berfokus investasi pada pembiayaan yang didukung oleh aset riil, seperti tanah, bangunan, atau barang modal, daripada sekadar membiayai transaksi keuangan semata serta dengan underlying transaksi yang jelas; (v) Prinsip Transparansi dan Etika (transparency and ethics). Sumber Daya Insani (SDI) dan Bank Syariah sebagai suatu entitas bisnis harus menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, integritas, dan etika dalam semua aktivitas bisnisnya. Ini termasuk dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat
32 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si kepada nasabah serta memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dilakukan dengan etika yang tinggi. Aspek tata kelola perusahaan harus diimplementasikan bersamaan dengan budaya risiko dan prinsip kepatuhan kepada ketentuan dan perundangan; (vi) Prinsip Kepatuhan Hukum (legal compliance). Selain mematuhi prinsipprinsip syariah, Bank Syariah juga harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di negara tempat bank tersebut beroperasi, dan (vii) Prinsip Pemantauan dan Penilaian Syariah (shariah monitoring and review). Bank Syariah harus memiliki komite syariah yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi aktivitas perbankannya secara berkala agar memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Peran ini pada bank syariah dilakukan oleh Sharia Supervisory Board (SSB) atau biasa disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). Alur operasional bank syariah secara umum mencakup beberapa langkah penting. Pertama, bank melakukan aktivitas menghimpun dana dari nasabah melalui produk simpanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tabungan atau deposito. Akad yang digunakan penghimpunana dana harus mengacu kepada ketentuan atau fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI). Kemudian, dana tersebut digunakan untuk melakukan investasi melalui berbagai produk investasi melalui pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan, baik dalam bentuk pembiayaan konsumen, investasi, dengan skema-skema yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu dapat pula diinvestasikan pada produk sukuk (sharia obligation). Terhadap seluruh proses investasi tersebut, bank harus memastikan bahwa transaksi dan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui skema pembagian risiko dan keuntungan, jual beli atau skema
Manajemen Perbankan 33 lain. Dan harus dipastikan bahwa tansaksinya terhindar dari riba dan aktivitas yang dilarang oleh aturan syariah dan hukum positif di negara tesebut. Bank syariah juga fokus pada pemantauan dan audit yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, guna memenuhi aspek sharia non-compliance. Alur operasional dan produk serta jasa Bank Syariah dalam penghimpunan dana Masyarakat, penyaluran dana dalam bentuk investasi, operasional bank, beserta produk-produk dan jasa bank syariah dapat dilihat pada Gambar 5. Gambar 5. Alur Operasional, Produk dan Akad Dasar Bank Syariah 2. Produk Penghimpunan Dana Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip titipan (wadi'ah) dan bagi hasil (mudharabah). Skema produk penghimpunan dana pada bank syariah dapat dilihat pada Gambar 6.
34 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Gambar 6. Skema Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah 1. Wadi'ah. Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Skema wadi’ah yad dhamanah berbeda dengan wadi’ah yad amanah. Dalam wadi’ah yad amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadi'ah yad dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dengan skema ini bank boleh tidak memberikan hasil investasi kepada pemilik dana, namun bank boleh juga memberikan hasil investasi kepada pemilik dana dalam bentuk bonus. Prinsip utama skema wadi’ah adalah bahwa dalam kondisi bank mengalami kerugian, bank tetap harus mengembalikan dana kepada pemilik dana sama dengan jumlah dana yang dititipkan. 2. Mudharabah. Aplikasi prinsip bagi hasil (mudharabah) dalam penghimpunan dana oleh bank, penyimpan dana atau pemilik dana (deposan) atau investor, bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana/modal). Sedangkan
Manajemen Perbankan 35 bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana/ modal). Dana tersebut selanjutnya diinvestasikan ke dalam pembiayaan dan intrumen investasi syariah (sukuk) dengan berbagai skema perjanjian (akad) syariah. Hasil usaha dari investasi dana ini lah yang akan dibagihasilkan kepada pemilik dana, yang mengacu kepada nisbah yang disepakati oleh pemilik dana dan bank syariah. Skema bagi hasil ini lah yang unik dan membedakan antara Bank Umum Konvesional dengan Bank Umum Syariah. Adanya skema bagi menyebabkan bank syariah tidak dapat memastikan berapa besar hasil investasi yang diberikan kepada pemilik dana (deposan), karena besarnya hasil investasi deposan tergantung kepada hasil investasi bank pada instrumen investasi dan pembiayaan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana (deposan) kepada bank sebagai mudharib, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu: a. Mudharabah mutlaqah. Skema mudharabah mutlaqah, berarti nasabah memberi kebebasan dan tidak memberi batasan kepada bank sebagai pengelola dana untuk menggunakan dana yang dihimpun dari deposan. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan dan sesuai prinsip syariah. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembang-kan produk deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.
36 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si b. Mudharabah Muqayyadah 1) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet. Jenis akad mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment), dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan untuk digunakan ke bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Dengan demikian bank harus menyalurkan dana deposan sesuai arahan dan syarat yang ditentukan oleh pemilik dana, sehingga skema ini bersifat direct and restricted investment. 2) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank hanya bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syaratsyarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha). Oleh karena transaksi skema ini tidak dicatat oleh bank ke dalam neraca sebagai dana pihak ketiga (DPK), sehingga bersifat off balance sheet. 3. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan dan Investasi) Sesuai dengan alur operasional Bank Syariah pada Gambar 5, terjadi transformasi fungsi bank syariah dari semula sebagai mudharib (pengelola dana deposan) pada proses penghimpunan dana masyarakat, kemudian bank syariah berubah fungsi menjadi shahibul maal (pemilik
Manajemen Perbankan 37 dana) atas seluruh dana masyarakat yang dihimpun untuk disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan dan investasi syariah. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Skema dan akad terkait dengan produk penyaluran dana dan jasa bank syariah, dapat dilihat pada Gambar 7. Gambar 7. Skema dan Akad Produk InvestasiPembiayaan Bank Syariah a. Prinsip jual Beli (al ba'i). Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank dalam bentuk marjin, ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang-nya, yakni: 1) Pembiayaan murabahah (al-bai bi tsaman ajil) dikenal sebagai murabahah saja.
38 Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Si Murabahah, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (marjin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual yakni harga beli dan marjin bank dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil, atau muajjal). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan. 2) Pembiayaan salam Adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut dengan pembiayaan talangan (bridging financing). 3) Pembiayaan istishna' Menyerupai akad produk salam, tapi dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam