Amandemen Tata Gereja GKI TP

Usulan Draft
RANCANGAN TATA GEREJA
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

TAHUN 2022

1

DRAFT
TATA GEREJA
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
TAHUN 2022

PENDAHULUAN
Sidang Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (selanjutnya disingkat: SS GKI di Tanah
Papua) XIV di Sorong tahun 2000 menilai bahwa Tata Gereja 2000 perlu diselaraskan dengan
tuntutan kebutuhan pelayanan gereja. Untuk kepentingan dimaksud, menjelang Sidang Sinode
XV di Wamena tahun 2006 dilakukan penyelarasan Tata Gereja 2000. Dalam sidang ini, ketika
naskah penyelarasan disampaikan dan dibahas, sidang belum bisa menerima dan mengesahkan
perubahan Tata Gereja. Tugas penyelarasan ini kemudian dilanjutkan menjelang Sidang Sinode
XVI tahun 2011 di Sentani. Dalam sidang ini pun, perubahan Tata Gereja belum dapat diterima.
Berdasarkan ketetapan Sidang Sinode Sentani, tugas penyelerasan dilanjutkan dengan harapan
pada Sidang Sinode XVII di Waisai, Raja Ampat, tahun 2017 Tata Gereja dapat ditetapkan.
Harapan ini pun tidak terpenuhi, sidang tersebut belum dapat menetapkan naskah penyelarasan
Tata Gereja. Pertanyaan mendasar berkaitan dengan penolakkan tersebut adalah, mengapa
dalam 3 (tiga) kali Sidang Sinode Tata Gereja yang diselaraskan tidak dapat di terima? Banyak
alasan yang dikemukakan, tetapi alasan yang paling mendasar adalah tidak ada pemahaman
secara utuh dalam gereja, terutama para peserta Sidang Sinode mengenai penyelarasan Tata
Gereja, karena naskah penyelarasan itu sebelum Sidang Sinode tidak dijemaatkan.
Berdasarkan ketetapan Sidang Sinode XVII Waisai, tugas penyelarasan Tata Gereja
dilanjutkan kembali oleh BPAS periode 2017-2022. Atas dasar ini, Panitia Amandemen Tata
Gereja dan Peraturan-peraturan dibentuk pada,tanggal,2 April 2018. Setelah panitia melakukan
kajian atas Tata Gereja 2000 dan mempelajari dokumen-dokumen penyelarasan 2006, 2011
dan 2017, panitia berkesimpulan bahwa tugas panitia tidak sekedar melakukan penyelarasan
redaksional atas beberapa bagian Tata Gereja, melainkan harus melakukan perubahan mendasar
atas Tata Gereja 2000. Alasannya, bukan hanya karena Tata Gereja itu tidak lagi sesuai dengan
tuntutan kebutuhan pelayanan gereja, melainkan pertama-tama karena Tata Gereja 2000 tidak
lagi memuat secara tegas karakter injili GKI di Tanah Papua dalam keseimbangan antara aspek
keumatan dan kelembagaan gereja. Hilangnya keseimbangan ini membawa kepada penonjolan
orientasi kelembagaan dalam pembaruan gereja, dan mengabaikan aspek keumatan dalam
pembinaan. Akibatnya, gereja menguat dalam pembangunan kelembagaan, tetapi rapuh pada
sisi pertumbuhan iman. Kondisi ini menjadi nyata ketika protokol kesehatan covid-19,
mengharuskan ibadah minggu harus dilakukan di rumah warga jemaat, banyak keluarga yang
belum siap dan tidak dapat melakukan ibadah minggu di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa
pada lingkup jemaat, sebagai komunitas basis dalam GKI di Tanah Papua, warga jemaat belum
memiliki kedewasaan dan kemandirian dalam menjalankan kehidupan bergereja.
Karakter injili GKI di Tanah Papua adalah jati diri gereja yang sudah ada sejak berdiri
tanggal 26 Oktober 1956. Hal ini tampak dalam pengakuan dan amanat gereja. Dalam tata
gereja pertama, tahun 1956, pengakuan dan amanat ini ditempatkan pada bagian awal (bab I)
tata gereja untuk menunjukkan bahwa GKI di Tanah Papua adalah sebuah koinonia atau
persekutuan yang tidak eksklusif dan tertutup untuk diri sendiri, melainkan terbuka dan ada di
Tanah Papua dan dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah didalam dan melalui

2

pemberitaan Firman Allah, sakramen, penggembalaan, pelayanan kasih dan keadilan. Karakter
injili ini harus nampak dalam aspek keumatan dan kelembagaan secara seimbang. Memberitakan
Injil Kerajaan Allah bukan hanya terlihat sebagai tugas lembaga gereja, melainkan terutama
bahwa umat GKI di Tanah Papua adalah warga gereja yang hidup dalam Injil dan memberitakan
Injil melalui kehidupan sehari-hari. Pengutamaan karakter injili ini harus menjiwai tata gereja
yang sejak gereja ini berdiri telah menjadi ciri eklesiologinya. Karena itu, tujuan utama
amandemen tata gereja 2000 adalah mengembalikan jati diri GKI di Tanah Papua sebagai gereja
yang injili. Untuk kepentingan tersebut, maka dilakukan studi yang mendalam atas jati diri gereja
ini sebagaimana nampak dalam tata gereja pertama tahun 1956. Ini tidak berarti hendak
mengembalikan tata gereja 1956 untuk diberlakukan kembali, melainkan mengembalikan jati diri
gereja dan mereaktualisasikannya agar gereja ini tetap dan terus menjadi gereja yang adaptif dan
transformatif dalam menyikapi perubahan dunia.

Bertolak dari tujuan tersebut, maka dalam tugas amandemen dilakukan studi yang
mendalam atas dukumen-dokumen tata gereja sejak 1956 sampai dengan 2000 serta dokumen
terkait lainnya. Disamping studi dokumen tersebut dilakukan pula dengar pendapat gereja pada
lingkup jemaat, klasis dan sinode serta para pakar dalam dan luar GKI di Tanah Papua. Hasil
studi dokumen dan dengar pendapat gereja tersebut dikaji secara mendalam dengan
menggunakan 4 (empat) acuan dasar pertimbangan, yaitu Alkitab, eklesiologi GKI, kaidah hukum
dan konteks. Empat acuan ini menunjukkan bahwa perubahan Tata Gereja 2000 menjadi Tata
Gereja 2022 memiliki landasan teologi alkitabiah yang kuat sesuai asas pengajaran, pemberitaan
dan pelayanan GKI di Tanah Papua, yakni sola scriptura atau hanya Alkitab. Mendasari
amandemen pada eklesiologi GKI di Tanah Papua merupakan sebuah keharusan, agar jati diri
gereja ini tetap dan terus menjiwai kehidupan dan pelayanan gereja. Pertimbangan hukum atas
amandemen tidak bisa diabaikan karena sebuah tata gereja dalam penyusunannya membutuhkan
kaidah hukum, bukan saja dari aspek bahasa tetapi juga struktur pikir hukum. Terkait dengan hal
ini, maka pekerjaan amandemen tata gereja menjadi tidak mudah karena harus memadukan
bahasa dan pola pikir teologi dengan bahasa dan struktur pikir hukum. Pertimbangan konteks
dalam amandemen merupakan hal mendasar dan tak dapat diabaikan. Ini penting dalam rangka
menjadikan tata gereja sebagai dasar dan acuan praksis bergereja dalam realitas kontemporer
maupun kondisi aktual yang akan dihadapi di masa akan datang dalam dinamika perubahan
dunia. Dalam hubungan ini, maka pekerjaan amandemen membutuhkan kepakaran dan
kemampuan aplikatif agar Tata Gereja tidak menjadi dokumen tinggi kajian akademis, tetapi
miskin daya terapannya. Aspek ini telah menjadi pertimbangan BPS dalam menentukan anggota
panitia amandemen yang terdiri dari para pakar dan praktisi dalam GKI di Tanah Papua.

Dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak pada lingkup jemaat, klasis dan
sinode serta para pakar dalam dan luar GKI di Tanah Papua, amandemen tata gereja
dilaksanakan dengan melakukan pembaruan terhadap pembukaan dan batang tubuh tata gereja,
baik mereposisi penempatan bab dan pasal maupun merumuskan ulang demi ketepatan makna
teologi alkitabiah, eklesiologi, kaidah hukum dan konteks. Selain itu, ada hal-hal baru dimasukan
yang tidak ada dalam Tata Gereja 2000, namun sudah dipraktekan dalam pelayanan, seperti visi
teologi, misi dan asas bergereja. Koreksi terhadap praktek bergereja yang tidak sesuai dengan
eklesiologi GKI di Tanah Papua pun dilakukan, antara lain tata urut sidang gereja sesuai asas
presbiterial sinodal. Dengan melakukan perubahan mendasar terhadap Tata Gereja 2000, maka
Tata gereja 2022 disusun dengan tata-urut yang memperlihatkan keseimbangan hakikat gereja
yang injili pada aspek keumatan dan kelembagaan. Hal ini dapat disimak dalam pembukaan dan
batang tubuh tata gereja.

3

Pembukaan, terdiri dari 6 (enam) Alinea. Alinea pertama mengenai Allah tritunggal dan
karya-Nya sebagai Pencipta dan Pemelihara ciptaan, yang menyelamatkan manusia dari dosa
didalam Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus mempersatukan mereka yang percaya
kepada-Nya menjadi persekutuan umat Allah yang kudus dan Am. Alinea kedua, menjelaskan
eklesiologi secara umum yang menekankan persekutuan umat Allah yang kudus dan Am. Hal itu
tampak dalam gereja-gereja di seluruh dunia yang menjalankan misi Allah dalam kesatuan
dengan Allah Tritunggal dan bersama-sama dengan semua orang percaya dari latar belakang
yang berbeda-beda. Oleh karena itu, gereja sebagai persekutuan orang percaya yang
dipersatukan oleh Roh Kudus adalah persekutuan didalam kepelbagaian dan selalu tumbuh
menjadi dewasa dalam Kristus, sehingga sekalipun ada di dunia tetapi tidak menjadi serupa
dengan dunia. Alinea ketiga, menggambarkan kehadiran Gereja di Tanah Papua melalui
pekerjaan pekabaran Injil yang dimulai oleh Carl Wilhelm Ottow dan Johan Gottlob Geissler
yang tiba di Mansinam pada, 5 Februari 1855. Pekabaran Injil ini, oleh kuasa Roh Kudus, telah
membuka sejarah peradaban baru dengan lahirnya jemaat-jemaat Tuhan di Kampung-kampung
di Tanah Papua. Kehadiran dan keberadaan jemaat Kristen di Kampung-kampung menunjukkan
bahwa jemaat sebagai komunitas basis dalam gereja lahir dan tumbuh dari dan didalam konteks.
Oleh karena itu, gereja ini tidak dapat mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan
dan pelayanannya. Alinea keempat, menjelaskan penyatuan jemaat-jemaat ke dalam
persekutuan sinodal, yaitu Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kata penunjuk ”di “ dalam nama
gereja ini memiliki makna teologis penting. Pertama, “di “ menjelaskan kepekaan gereja terhadap
konteks; bukan hanya mengenai kesadaran konteks di mana gereja ini ada dan melayani, tetapi,
dan ini paling penting, keterbukaan membarui diri sesuai kebutuhan pelayanan didalam situasi
kontemporer. Perubahan nama tempat dari Neuw Guinea menjadi Irian Barat, Irian Jaya dan
Tanah Papua menunjukkan keterbukaan dan kepekaan gereja terhadap perubahan sosial, politik
budaya dan agama. Kedua, kata “di “mempertegas jati diri GKI di Tanah Papua sebagai sebuah
koinonia atau persekutuan. Orang Kristen, apapun suku dan bangsanya serta tradisi reformasi
yang dianut ketika ada di Tanah Papua, maka menjadi anggota GKI di Tanah Papua dan tidak
mendirikan lembaga gereja asalnya. Karena itu “di” mengarisbawahi karakter oikumenis gereja.
Karakter ini tidak saja dinampakan dalam keanggotaan jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua yang
majemuk, tetapi juga dalam keanggotaan gereja ini pada lembaga-lembaga oikumenis di
Indonesia dan di bagian dunia yang lain. Alinea kelima, memperlihatkan penghayatan karakter
koinonia atau persekutuan. Penghayatan ini dituangkan dalam pengakuan bahwa GKI di Tanah
Papua adalah persekutuan jemaat-jemaat. Dalam persekutuan yang bersifat institusi ini
terkandung koinonia umat percaya didalam Yesus Kristus. Keberadaan yang demikian, tidak saja
nampak dalam keanggotaan pada lingkup GKI di Tanah Papua, tetapi juga dalam keanggotaan
gereja ini pada badan-badan oikumenis dunia. Selain dalam keanggotaan, jati diri persekutuan
tersebut diperlihatkan pula dalam praksis bergereja yaitu memberi perhatian kepada masalah
kemanusiaan dalam gereja maupun di tengah masyarakat melalui pelayanan kasih dan keadilan.
Jadi persekutuan dihayati dalam kerangka lintas denominasi, suku, budaya, ideologi, dan agama.
Alinea keenam, menegaskan bahwa GKI di Tanah Papua sebagai sebuah koinonia, bukanlah
gereja yang eksklusif dan tertutup untuk diri sendiri, melainkan persekutuan yang terbuka dan
memberi perhatian terhadap masalah kemanusiaan secara umum. Gereja ini hadir dan ada di
Tanah Papua untuk melaksanakan misio Dei atau misi Allah dengan mewujudnyatakan tanda-
tanda Kerajaan Allah dalam kehidupan manusia di Tanah Papua dan Dunia. Misi ini dijalankan
melalui amanat memberitakan Firman Allah, sakramen, penggembalaan, pelayanan kasih dan
keadilan.

4

Jadi dalam pembukaan tata gereja digambarkan keberadaan GKI di Tanah Papua sebagai
gereja Tuhan yang diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah baik sebagai
institusi maupun melalui setiap pribadi orang Kristen yang menjadi warga gereja ini. Hal tersebut
tertuang dalam tata gereja pada aspek keumatan dan kelembagaan, sebagaimana tertuang dalam
bagian-bagian tata gereja, yang terdiri dari 20 (dua puluh) bab dan 45 pasal. Berikut ini,
kandungan setiap bab.
Bab I: Pengakuan dan Amanat
Bab II: Hakikat, Wujud, Tempat Kedudukan dan Wilayah Pelayanan
Bab III: Visi Teologi, Misi, dan Asas
Bab IV: Ibadah dan Sakramen
Bab V: Ajaran
Bab VI: Atribut Gereja
Bab VII: Jabatan dan Tugas Panggilan
Bab VIII: Persidangan dan Kepemimpinan Gereja
Bab IX: Jemaat
Bab X: Klasis
Bab XI: Sinode
Bab XII: Majelis Pertimbangan Gereja (MPG)
Bab XIII: Perbendaharaan Gereja dan Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja (BPPG)
Bab XIV: Pegawai Gereja
Bab XV: Penggembalaan dan Disiplin Gereja
Bab XVI: Alat-Alat Kelengkapan
Bab XVII: Tata Hubungan Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis, dan Badan Pekerja Sinode
Bab XVIII: Hubungan Oikumenis dan Kerjasama Kemitraan
Bab XIX: Perubahan Tata Gereja
Bab XX: Ketentuan Penutup

Jati diri GKI di Tanah Papua sebagai persekutuan yang Injili diperlihatkan pada 3 (tiga)
bab pertama, yang memuat Pengakuan dan Amanat (bab I), Hakikat,Wujud,Tempat Kedudukan
dan Wilayah Pelayanan (bab II), Visi Teologi, Misi dan Asas (bab III), Ibadah dan Sakramen (bab
IV), serta Ajaran ( bab V). Pada hakikatnya gereja ini adalah sebuah persekutuan Tubuh Kristus
yang Kudus dan Am. Kekudusan dan keesaan gereja tidak terletak pada aspek kelembagaan tetapi
pada anggota gereja yang terdiri dari orang-orang berdosa yang sudah dikuduskan Kristus
didalam kematian dan kebangkitan-Nya. Hal ini terkandung dalam Moto Gereja (bab VI, Pasal
13): “Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang didalam
Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang,” (Ef. 5:8). Kekudusan umat itu berdampak
pada kekudusan lembaga. Ketika warga gereja dan para pemimpin pada lingkup Jemaat, Klasis
dan Sinode tidak hidup kudus, maka kehadiran dan keberadaan GKI di Tanah Papua, tidak akan
memperlihatkan hakikatnya sebagai Tubuh Kristus yang kudus. Tanpa kekudusan, hakikat sebagai
gereja yang Am mustahil diwujudkan, karena kepentingan pribadi dan kelompok, sikap tidak
menghargai satu dengan yang lain, kesombongan dan masa bodoh akan mewarnai kehidupan
gereja.

Gereja sebagai Tubuh Kristus, mengisyaratkan bahwa yang menjadi Tuhan dan Kepala
Gereja ialah Yesus Kristus. Dialah yang memimpin GKI di Tanah Papua melalui Firman Allah dan
Kuasa Roh Kudus, maka pemimpin dalam gereja pada semua lingkup mencerminkan
kepemimpinan Kristus. Karena itu, kepemimpinan dalam gereja ini harus bebas dari kepentingan
duniawi, tetapi berlangsung dalam terang Firman Allah dan di bawah kuasa Roh Kudus. Tidak

5

hanya pada tataran kepemimpinan yang diterangi Firman Allah, melainkan juga pada aspek
pengajaran, pemberitaan, dan pelayanan patut didasarkan pada Alkitab sebagai satu-satunya
penyataan Allah. Sekalipun gereja ada dan menjalankan pelayanannya di Tanah Papua, namun
misinya tidak terbatas di tanah ini. Gereja ini menjalankan misinya di seluruh dunia.

Hakikat sebagai persekutuan secara kelembagaan diwujudkan dalam keberadaan jemaat-
jemaat di seluruh Tanah Papua. Sekalipun misinya di seluruh dunia, namun GKI di Tanah Papua
tidak mendirikan jemaat di luar Tanah Papua. Misi di dunia dijalankan dalam hubungan
kemitraan dan kerja sama dengan gereja-gereja lain. Hal ini merupakan wujud penghayatan atas
keberadaan GKI di Tanah Papua sebagai Tubuh Kristus yang kudus dan Am.

Peran umat dalam misi gereja dinampakkan dalam Jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh
Tanah Papua. Peran itu dinyatakan melalui persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, dan
keadilan di jemaat dan masyarakat sekitarnya. Keterlibatan umat dalam misi ini menggarisbawahi
posisi jemaat sebagai komunitas basis gereja. Pada basis inilah dirancang pembaruan dan
pertumbuhan gereja untuk mewujudkan GKI di Tanah Papua yang dewasa, mandiri, dan
misioner. Program dan kegiatan gereja tidak lagi berorientasi pada penguatan organisasi saja,
tetapi difokuskan pada pertumbuhan kedewasaan iman didalam Kristus. Aspek keumatan dan
kelembagaan ini dikelola dalam lembaga Jemaat (bab IX), Klasis (bab X) dan Sinode (bab XI).

Dengan demikian, GKI di Tanah Papua memiliki 3 (tiga) lingkup pelayanan di bidang
keumatan dan kelembagaan, yaitu Jemaat, Klasis, dan Sinode. Kepemimpinan pada lingkup-
lingkup tersebut dijalankan oleh majelis dan badan. Pada lingkup jemaat oleh Majelis Jemaat,
pada lingkup Klasis oleh Badan Pekerja Klasis dan pada lingkup Sinode oleh Badan Pekerja
Sinode. Dalam dokumen penyelarasan tahun 2011 dan 2017 diusulkan penyelarasan yaitu:
Majelis Jemaat di Jemaat, Majelis Klasis di Klasis, dan Majelis Sinode di Sinode. Namun Panitia
Amandemen mempertahankan sebutan Majelis Jemaat untuk lingkup jemaat, Badan Pekerja
Klasis untuk lingkup Klasis dan Badan Pekerja Sinode untuk lingkup Sinode. Sebutan majelis
terkait dengan jabatan pelayanan umat (pendeta, penatua, syamas, guru jemaat, penginjil) yang
ada di jemaat; badan berkaitan dengan jabatan organisasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara), yang
ada pada lingkup Klasis dan Sinode. Pada setiap lingkup diselenggarakan sidang gereja: di jemaat
Sidang Jemaat, di Klasis Sidang Klasis, dan di Sinode Sidang Sinode.

Pada lingkup Sinode perubahan dilakukan pada unsur kepemimpinan dalam jabatan
Wakil Ketua. Di samping Ketua terdapat 3 (tiga) Wakil Ketua: Wakil Ketua I membidangi
Persekutuan, Kesaksian, Pelayanan Kasih, dan Keadilan; Wakil Ketua II membidangi Hubungan
Oikumene dan Kemitraan; Wakil Ketua III membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Kebudayaan, dan Penelitian. Penambahan unsur Wakil Ketua tersebut dilakukan mengingat
lingkup pelayanan Sinode yang meliputi Tanah Papua dan dunia. Penambahan ini tidak
dilakukan pada Klasis dan Jemaat karena lingkup pelayanannya tidak seluas pada lingkup Sinode.
Pada lingkup Sinode dibentuk Majelis Pertimbangan Gereja (bab XII). Majelis ini berperan
memberikan pertimbangan teologis dan non-teologis kepada pimpinan gereja dalam
menggumuli berbagai masalah: lokal, Nasional, dan Internasional.

GKI di Tanah Papua melandasi kepemimpinan dan kehidupan bergereja dalam sebuah
visi atau pandangan teologi, yaitu Teologi Kerajaan Allah. Visi ini dijabarkan dari pengakuan GKI
di Tanah Papua yang menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala gereja yang
memerintah dan memelihara gereja melalui Firman dan Roh Kudus. Allah didalam Yesus Kristus
berkuasa dan berdaulat atas gereja ini dan dimana Allah berkuasa dan berdaulat di situ Kerajaan
Allah hadir dan keselamatan menjadi nyata dalam kehidupan manusia (Luk 11:20). Dalam terang
pandangan teologi Kerajaan Allah itu, kepemimpinan dan kehidupan bergereja dalam GKI di

6

Tanah Papua dijalankan dalam rangka misi mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam
kehidupan manusia, yaitu kehidupan yang dipenuhi kasih, sukacita, damai-sejahtera, keadilan,
dan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan, rohani, dan jasmani.

Dalam menjalankan misi tersebut, GKI di Tanah Papua mengacu pada 4 (empat) asas
bergereja, yaitu Kristokrasi, Sola scriptura atau hanya Alkitab, Koinonia atau persekutuan dan
Presbyterial Sinodal. Keempat asas ini menggambarkan keberadaan Gereja sebagai Tubuh Kristus
yang dipimpin oleh Yesus sendiri, menjalankan Misi dalam terang Fiman Allah, dan menghayati
kepelbagaian anggota dalam persekutuan dengan Kristus dan sesama umat percaya. Berdasarkan
4 (empat) asas tersebut, maka dalam praksis bergereja GKI di Tanah Papua mengakui prinsip
imamat secara khusus bagi anggota jemaat yang dipanggil dalam jabatan gereja dan imamat
orang percaya yang terwujud dalam peran serta warga gerja dalam bidang
Persekutuan,Kesaksian,Pelayanan kasih dan Keadilan di lingkup Gereja maupun ditengah
Masyarakat. Dalam terang Firman Allah,maka disamping empat asas bergereja tersebut,GKI di
Tanah Papua sebagai bagian dari Masyarakat dan Bangsa Indonesia menetapkan Pancasila
sebagai asas bermasyarakat,berbangsa dan bernegara,asas ini dicantumkan dalam peraturan
stuktur organisasi,untuk menunjukkan bahwa GKI di Tanah Papua sebagai organisasi keagamaan
menjalankan perannya ditengah-tengah masyarakat dan bangsa berasaskan Pancasila.

Persekutuan dan kesatuan dalam GKI di Tanah Papua tidak semata-mata diwujudkan
dalam kelembagaan gereja berupa jemaat, klasis dan sinode, tetapi juga, dan ini yang paling
mendasar, dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan sesama umat percaya. Persekutuan ini
berlangsung di dalam dan melalui ibadah dan sakramen ( Bab IV). Dalam ibadah dan sakramen
umat mengalami perjumpaan dan menghayati keberadaan sebagai Anak Allah serta terus
membarui komitmen iman dalam Kristus yang telah mengorbankan tubuh dan darah-Nya untuk
penebusan dosa. Penghayatan demikian memperkuat spiritualitas dan kedewasaan dalam Kristus,
sehingga sekalipun warga gereja dan GKI di Tanah Papua menjalani kehidupan di dunia ini tetapi
tidak menjadi serupa dengan dunia.
Gambaran keberadaan GKI di Tanah Papua seperti itu, menuntut komitmen setiap warga gereja
dan pemimpin gereja pada semua lingkup untuk menjalani kehidupan bergereja berbasis pada
Firman Allah dan Tata Gereja 2022. Sesudah Sidang Sinode XVIII Waropen tahun 2022 adalah
waktu yang Tuhan sediakan untuk melakukan pembaruan sebagaimana diisyaratkan dalam Tata
Gereja. Perubahan Tata Gereja tidak hanya sekedar mengubah Tata Gereja dan Peraturan tetapi
juga menuntut perubahan pola hidup bergereja.

RANCANGAN TATA GEREJA
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

TAHUN 2022

PEMBUKAAN

Sesungguhnya Allah adalah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Ia
membentuk manusia dari debu tanah dan memberi nafas kehidupan serta mengamanatkan tugas
mengusahakan dan memelihara alam serta semua yang ada di dalamnya (Kj 1:1-31;2:7-15) . Ia
setia menjaga ciptaan-Nya dan menyelamatkan manusia dari dosa sebagaimana nyata dalam
Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia,

7

menanggung hukuman dosa, mati dan bangkit untuk keselamatan manusia (Flp 2:6-11). Didalam
kuasa Roh Kudus, mereka yang percaya kepada-Nya dipersatukan dalam sebuah persekutuan
umat percaya (Kis 2:1) dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepalanya (Ep. 4:15).

Persekutuan umat percaya tersebut adalah Tubuh Kristus yang kudus dan Am (1 Kor 12:12-
27) serta ada di seluruh dunia, menampakan diri dalam gereja-Nya pada lingkup Lokal,Nasional
dan Internasional,yang mengemban misi Allah dan menjalankan kehidupannya dalam
persekutuan dengan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus serta dalam kesatuan dengan
sesama manusia tanpa memandang perbedaan satu terhadap yang lain. Karena itu, persekutuan
umat percaya adalah sebuah persekutuan dan kesatuan didalam kepelbagaian yang menjalankan
misi Allah dalam kebersamaan dengan semua orang. Sebagai persekutuan yang ada di dunia,
gereja terbuka dan peka terhadap perubahan dunia, tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia
(Rm 12:2).

Allah dalam kuasa-Nya menghadirkan persekutuan umat percaya di Tanah Papua melalui
pekabaran Injil yang dimulai oleh Carl Wilhelm Ottow dan Johan Gottlob Geissler yang tiba di
Mansinam pada, tanggal 5 Februari 1855. Karya penginjilan mereka diawali dan didasari dalam
doa: Im Namen Gottes Betraten wir dieses Land“ (Dengan nama Allah kami menginjak Tanah
ini) sebagai pengakuan iman bahwa karya penginjilan dan pembangunan di Tanah Papua
didasarkan pada dan berlangsung dalam kuasa Allah. Maka oleh pertolongan Roh Kudus karya
penginjilan dan pengabdian mereka bersama para pemberita Injil dari dalam maupun luar negeri
telah membuat Injil Kerajaan Allah menjadi nyata dalam baptisan pertama kepada Sara dan
Margaretha, 1 Januari 1865. Peristiwa ini dicatat sebagai hari lahir Gereja Tuhan, yang menjadi
tonggak sejarah kehadiran jemaat-jemaat Tuhan di Kampung-kampung di seluruh Tanah Papua.

Wakil jemaat-jemaat tersebut berkumpul di Serui dalam Proto Sinode tanggal 13 – 24
September 1954, mengambil keputusan untuk mempersiapkan jemaat-jemaat menjadi satu
persekutuan sinodal, dan menyiapkan sebuah Tata Gereja yang kemudian ditetapkan dalam
Sidang Sinode pertama di Holandia Binnen (sekarang: Abepura), tanggal 17 – 26 Oktober 1956.
Pada tanggal 26 Oktober 1956, ditetapkan keberadaan jemaat-jemaat tersebut dalam satu
kesatuan dan persekutuan gereja dengan nama: Gereja Kristen Injili di Nederlands-Nieuw
Guinea, kemudian pada tahun 1960 diubah menjadi: Gereja Kristen Injili di Irian Barat, tahun
1971 diubah lagi menjadi Gereja Kristen Injili di Irian Jaya dan tahun 2000 melalui Sidang Sinode
XIV di Sorong diubah menjadi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Perubahan-perubahan ini
menunjukkan keterbukaan dan kepekaan terhadap perubahan sosial, budaya, politik dan agama
dalam masyarakat. Maka patut dicatat bahwa Gereja Kristen Injli di Tanah Papua adalah sebuah
gereja yang adaptif dan transformatif menghadapi perubahan dunia dan secara khusus
perubahan di Tanah Papua.

Gereja Kristen Injili di Tanah Papua menghayati keberadaannya sebagai persekutuan umat
percaya yang diselamatkan oleh Yesus Kristus dan dihimpun oleh Roh Kudus dari berbagai latar
belakang menjadi satu kesatuan Tubuh Kristus yang kudus dan Am di Tanah Papua serta
menjalankan misi Allah di seluruh dunia. Penghayatan ini tertuang dalam pengakuan yang
menggambarkan jati diri gereja sebagai persekutuan jemaat-jemaat yang dipimpin oleh Yesus

8

Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja dan mempertahankan otoritas Alkitab sebagai satu-
satunya penyataan Allah serta kesatuan dengan Gereja Tuhan di seluruh dunia. Keberadaan dan
kehadiran yang mendunia ini terwujud dalam kemitraan dan keanggotaan pada lembaga-
lembaga gereja di dunia seperti antara lain: Dewan Gereja se-Dunia, Dewan Gereja Asia, Dewan
Gereja Pasifik, dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kesatuan Gereja Kristen Injili di
Tanah Papua dengan gereja-gereja di Indonesia merupakan keputusan iman dalam kerangka
keesaan Tubuh Kristus yang dinyatakan oleh Ketua Sinode pertama Ds Fillep Jacob Spenner
Rumainum. Sebagai bagian dari Gereja-gereja di Indonesia dan dalam kesatuan dengan
masyarakat dan Bangsa Indonesia, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua berpartisipasi dalam
pembangunan nasional berdasarkan Pancasila tanpa kehilangan karakter profetisnya sebagai
Gereja Tuhan. Partisipasi dalam pembangunan ini bersifat menyeluruh terkait dengan
pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup. Sebagai bagian dari gereja-
gereja dan masyarakat dunia, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua memberi perhatian terhadap
masalah-masalah yang dihadapi gereja-gereja di dunia serta persoalan kemanusian yang dialami
umat manusia di berbagai belahan dunia.

Dalam kuasa Roh Kudus, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua diutus untuk memberitakan
Injil dan menyatakan tanda-tanda Kerajaan Allah melalui tugas-panggilan memberitakan Firman
Allah di jemaat dan dunia, pelayanan sakramen, penggembalaan serta pelayanan kasih dan
keadilan. Memberitakan Firman Allah mau menyatakan kehendak Allah bagi warga gereja dan
masyarakat, agar setiap orang hidup dalam kehendak Allah dan bagi kemuliaan-Nya. Sakramen
merupakan reaktualisasi karya keselamatan Kristus di dalam kematian dan kebangkitan-Nya
untuk membarui dan memperkokoh persekutuan dengan Kristus dan sesama orang percaya.
Penggembalaan merupakan upaya pemeliharaan dan pertumbuhan iman umat percaya untuk
menjadi dewasa didalam Kristus. Pelayanan kasih dan keadilan mewujudkan kasih dan keadilan
Allah dalam kehidupan warga gereja dan masyarakat melalui pelayanan bidang ekonomi,
pendidikan, kesehatan, hukum, budaya, politik dan lingkungan hidup di dalam gereja dan
ditengah masyarakat. Pengutusan dan tugas-panggilan tersebut terkait dengan aspek keumatan
dan kelembagaan gereja sebagaimana tertera dalam batang tubuh Tata Gereja berikut ini.

BAB I
PENGAKUAN DAN AMANAT

Pasal 1
Pengakuan

(1) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mengaku bahwa ia adalah persekutuan Jemaat-Jemaat Kristen
Injili di Tanah Papua, yang dipanggil Tuhan, yang dibangun di atas dasar para Rasul dan Nabi,
dengan batu penjurunya ialah Yesus Kristus sendiri (Efesus 2:20);

(2) Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala, yang memerintah dan memelihara Gereja dengan Firman
dan Roh-Nya;

(3) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mengaku bahwa Alkitab adalah Firman Allah dan satu-satunya
kesaksian tentang Penyataan Allah. Alkitab sebagai Firman Allah, memimpin pengakuan,
kehidupan, persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gereja;

9

(4) Sebagai bagian dari Gereja yang Kudus dan Am, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua menerima dan
mengakui Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel dan Pengakuan Iman
Athanasius.

(5) Sebagai Gereja Tuhan di Tanah Papua,GKI di Tanah Papua memiliki pengakuan iman.
Pasal 2
Amanat

Gereja Kristen Injili di Tanah Papua menerima Amanat-Amanat :
a. memberitakan Firman Allah di dalam jemaat dan dunia (Matius 5:13-16)
b. melayani pembaptisan kudus dan perjamuan kudus (Matius 28:18-20; Markus 16:15-16; Roma 6:3-

4; Lukas 22:15-20; I Korintus 11 : 23-26) ;
c. menggembalakan anggota-anggota jemaat sesuai dengan Firman Allah (Yohanes 21:15-19) sehingga

kehidupannya bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih (I Korintus 13:13) dan mencegah
segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pengakuan gereja (Efesus 4:14,15) ;
d. menjalankan pelayanan kasih menurut perintah dan teladan Kristus (Matius 25:35-45; Lukas 4:18-
19).

BAB.II.
HAKIKAT,WUJUD,
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH PELAYANAN

Pasal 3
Hakikat
(1) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah persekutuan orang Kristen sebagai Tubuh Kristus
yang Kudus dan Am yang berhimpun dalam jemaat-jemaat.
(2) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah gereja yang dipimpin oleh Yesus Kristus sebagai
Tuhan dan Kepala Gereja melalui Firman dan Roh Kudus.
(3) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah gereja yang menjalankan misi Allah berdasarkan
Alkitab sebagai satu-satunya kesaksian mengenai penyataan Allah.
(4) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah gereja yang menjalankan tugas-panggilannya di
Tanah Papua dan dunia.
Pasal 4
Wujud
(1) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah kesatuan dari persekutuan jemaat-jemaat di
Tanah Papua.
(2) Jemaat adalah perwujudan kesatuan dan persekutuan orang Kristen sebagai Tubuh Kristus
yang merupakan komunitas basis dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.
(3) Kesatuan dan persekutuan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dinampakkan dalam ibadah
dan sakramen di jemaat.
(4) Kesatuan dan persekutuan jemaat-jemaat di Tanah Papua diwujudkan dalam satu Sinode
Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.
(5) Kesatuan dan persekutuan jemaat-jemaat pada suatu lingkup pelayanan diwujudkan dalam
satu klasis Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.

10

Pasal 5
Tempat Kedudukan dan Wilayah Pelayanan
(1) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua berkedudukan di Tanah Papua.
(2) Pimpinan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua berkedudukan di Jayapura.
(3) Wilayah Pelayanan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah Tanah Papua.

BAB III
VISI TEOLOGI, MISI DAN AZAS

Pasal 6
Visi Teologi
(1) Visi Teologi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah Kerajaan Allah.
(2) Visi Teologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melandasi, mengarahkan dan mengukur
pencapaian pelayanan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.
(3) Visi Teologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam misi pelayanan jemaat,
klasis dan sinode.

Pasal 7
Misi

(1) Misi GKI di Tanah Papua adalah mewujudkan Tanda-Tanda Kerajaan Allah dalam
persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih dan keadilan.

(2) Dalam melaksanakan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GKI di Tanah Papua
dipanggil dan diutus untuk membangun hubungan oikumenis dan kemitraan,
mengembangkan sumber daya manusia, kebudayaan, dan penelitian.

(3) Misi yang adalah panggilan dan pengutusan GKI di Tanah Papua sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), dijabarkan dalam Rencana Strategis Pengembangan Gereja dan
Pokok-Pokok Program Panggilan dan Pelayanan Gereja Berbasis Jemaat.
Pasal 8
Azas

(1) Azas pemerintahan dalam GKI di Tanah Papua adalah Kristokrasi.
(2) Azas pengajaran, pemberitaan, dan pelayanan dalam GKI di Tanah Papua adalah Alkitab.
(3) Azas bergereja dalam GKI di Tanah Papua adalah Persekutuan.
(4) Azas kepemimpinan dalam GKI di Tanah Papua adalah Presbiterial Sinodal.

BAB IV
IBADAH, SAKRAMEN, DAN LITURGI

Pasal 9
Ibadah
11

(1) Ibadah adalah perwujudan persekutuan dan kesatuan orang percaya dengan Tuhan.
(2) Ibadah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berlangsung dalam keluarga dan jemaat.

Pasal 10
Sakramen
(1) Sakramen adalah perayaan keselamatan Allah didalam Yesus Kristus yang telah
mengorbankan diri-Nya sampai mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati.
(2) Sakramen sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri dari baptisan kudus dan
perjamuan kudus.
(3) Perjamuan kudus sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berlangsung dalam keluarga dan
jemaat.

Pasal 11
Liturgi
(1) Liturgi adalah tata ibadah yang digunakan dalam ibadah-ibadah keluarga dan ibadah-
ibadah jemaat.
(2) GKI di Tanah Papua menerima dan memiliki jenis-jenis liturgi menurut kebutuhan
pelayanan.
(3) Jenis-jenis liturgi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dalam Tata
Gereja.
BAB V
AJARAN
Pasal 12
(1) Ajaran GKI di Tanah Papua adalah pengajaran Pokok-Pokok Iman Kristen yang bersumber
dari Alkitab.
(2) Pengajaran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berlangsung dalam keluarga dan jemaat.
BAB VI
ATRIBUT GEREJA
Pasal 13
Lambang
(1) GKI di Tanah Papua mempunyai lambang yang memperlihatkan kehadiran dan misinya
sebagai saksi Kristus di Tanah Papua dan di seluruh dunia.
(2) Gambar lambang adalah :

12

Pasal 14
Moto
Moto GKI di Tanah Papua adalah : “Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang
kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang,” (Efesus 5:8).
Pasal 15
Himne dan Mars
(1) Himne dan Mars GKI di Tanah Papua adalah ungkapan syukur atas kasih karunia Allah dan
komitmen atas panggilan dan pengutusan Allah.
(2) Himne GKI di Tanah Papua.
(3) Mars GKI di Tanah Papua.
BAB VII
JABATAN DAN TUGAS PANGGILAN
Pasal 16
Jabatan
(1) Untuk melaksanakan amanat, GKI di Tanah Papua memiliki jabatan pelayanan dan jabatan
organisasi.
(2) Jabatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Penatua, Syamas,
Pendeta, Guru Jemaat, Penginjil, dan Pengajar.
(3) Jabatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Majelis Jemaat, Badan
Pekerja Klasis, dan Badan Pekerja Sinode.
(4) Jabatan pelayanan dan jabatan organisasi merupakan satu kesatuan.
(5) Jabatan pelayanan diterima dalam ibadah penabisan dengan penumpangan tangan,
sedangkan jabatan organisasi diterima dalam ibadah pelantikan tanpa penumpangan tangan.
Pasal 17
Tugas Panggilan
(1) Penatua mempunyai tugas panggilan :
a. memberitakan firman Allah;
b. mengumpulkan warga jemaat disekeliling firman Allah dan Sakramen;
c. menjaga supaya pemberitaan firman Allah berlangsung dengan benar;
d. menata pelayanan sakramen berlangsung dengan sopan tertib dan teratur;
e. memberikan pengajaran mengenai isi Alkitab dan pokok-pokok Iman Kristen;
f. bersama-sama dengan pelayan jemaat menggembalakan anggota jemaat; dan

13

g. memimpin ibadah-ibadah dalam jemaat.
(2) Syamas mempunyai tugas panggilan :

a. memberitakan Firman Allah;
b. mengatur agar pelayanan sakramen berlangsung dengan baik;
c. memimpin ibadah-ibadah jemaat;
d. mengajak anggota jemaat melakukan pelayanan kasih dan kedermawanan;
e. memperhatikan orang sakit agar memperoleh pertolongan yang baik;
f. menolong orang yang kurang mendapat pemeliharaan;
g. memperhatikan duda, janda, anak piatu dan yatim piatu dipelihara dengan baik;
h. menolong orang yang berkekurangan;
i. mengumpulkan dan mengatur penggunaan keuangan gereja dan harta milik gereja;
j. mengajak anggota jemaat untuk bekerja; dan
k. membantu anggota jemaat untuk memperoleh pekerjaan.
(3) Pendeta mempunyai tugas panggilan :
a. memberitakan Firman Allah;
b. melayani sakramen;
c. membina dan membimbing anggota jemaat untuk taat kepada Yesus Kristus dalam

persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, dan keadilan;
d. menggembalakan anggota jemaat dan orang lain yang membutuhkan pelayanan;
e. memberikan pengajaran tentang isi Alkitab dan pokok-pokok Iman Kristen;
f. meneguhkan pelayan-pelayan gereja, yakni: Guru Jemaat, Penginjil, Penatua, Syamas,

dan Pengajar;
g. meneguhkan Anggota Sidi Jemaat;
h. melayani peneguhan dan pemberkatan nikah;
i. melantik Badan Pelayan Unsur-Unsur Jemaat dan kepanitiaan dalam jemaat;
j. memimpin ibadah-ibadah dalam jemaat; dan
k. mengatur administrasi umum dan keuangan jemaat secara baik bersama dengan anggota

majelis jemaat lainnya.
(4) Guru Jemaat mempunyai tugas panggilan :

a. memberitakan Firman Allah;
b. melayani sakramen;
c. meneguhkan penatua, syamas dan pengajar sekolah minggu dalam jemaat;
d. meneguhkan anggota sidi jemat;
e. melayani peneguhan dan pemberkatan nikah;
f. memimpin ibadah-ibadah dalam jemaat;
g. membina dan membimbing jemaat untuk taat kepada Yesus Kristus dalam persekutuan,

kesaksian, pelayanan kasih, dan keadilan;
h. menggembalakan anggota jemaat dan orang-orang lain yang membutuhkan pelayanan;
i. memberikan pengajaran tentang isi Alkitab dan pokok-pokok Iman Kristen; dan
j. mengatur administrasi umum dan keuangan jemaat secara baik bersama-sama dengan

anggota majelis jemaat lainnya.
(5) Penginjil mempunyai tugas panggilan:

a. memberitakan Firman Allah;
b. melayani sakramen;
c. memberikan pengajaran tentang isi Alkitab dan pokok-pokok Iman Kristen;
d. memimpin Jemaat kepada kepercayaan yang benar dan menaati kehendak Yesus Kristus;

14

e. meneguhkan penatua, syamas, dan pengajar sekolah minggu dalam jemaat;
f. meneguhkan anggota sidi jemaat;
g. melayani peneguhan dan pemberkatan nikah;
h. memimpin ibadah-ibadah di Pos Pekabaran Injil ;
i. menggembalakan anggota jemaat dan orang lain yang membutuhkan pelayanan; dan
j. mengatur administrasi umum dan keuangan Pos Pekabaran Injil secara baik.
(6) Pengajar mempunyai tugas panggilan:
a. memberikan pengajaran tentang isi Alkitab dan pokok-pokok Iman Kristen;
b. mengajar, mengasuh, membina, dan membimbing anak-anak dalam jemaat untuk

percaya kepada Yesus Kristus sesuai dengan Firman Allah; dan
c. mengajar, mengasuh, membina, dan membimbing para pemuda dan orang dewasa

dalam jemaat tentang isi Alkitab dan pokok-pokok Iman Kristen.
BAB VIII

PERSIDANGAN DAN KEPEMIMPINAN GEREJA
Pasal 18

Persidangan
(1) Sidang gereja dalam GKI di Tanah Papua adalah :

a. wujud pemerintahan Kristus dan azas presbiterial sinodal;
b. Perayaan keselamatan dan pertanggungjawaban iman atas amanat gereja; dan
c. Tempat pengambilan keputusan tertinggi dalam gereja.
(2) Sidang Gereja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Sidang Jemaat;
b. Sidang Klasis; dan
c. Sidang Sinode.

Pasal 19
Kepemimpinan
(1) Kepemimpinan Gereja dinampakkan dalam Sidang-Sidang Gereja.
(2) Pada masa gereja tidak bersidang, kepemimpinan gereja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dijalankan oleh Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis, dan Badan Pekerja Sinode.
(3) Persidangan Gereja dipimpin oleh :
a. Majelis Jemaat pada Sidang Jemaat;
b. Badan Pekerja Klasis pada Sidang Klasis; dan
c. Majelis Sidang Sinode pada Sidang Sinode.

BAB IX
JEMAAT
Pasal 20
Hakikat Jemaat
(1) Jemaat adalah Persekutuan orang Kristen sebagai Tubuh Kristus yang ada di tempat tertentu
yang menampakkan diri dalam pertemuan, ibadah, dan sakramen secara teratur.

15

(2) Jemaat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) menjalankan misi mewujudkan Tanda-Tanda
Kerajaan Allah melalui persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, dan keadilan.
Pasal 21
Keanggotaan Jemaat

Anggota Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ialah :
a. orang dewasa yang telah menerima sakramen yang dilakukan dalam GKI di Tanah Papua;
b. anak yang ibu dan bapak, atau salah satu, adalah anggota GKI di Tanah Papua; dan
c. mereka yang telah dibaptis dalam gereja lain dan mendaftarkan namanya dalam suatu

Jemaat GKI di Tanah Papua.
Pasal 22

Panggilan Anggota Jemaat
(1) Anggota jemaat dipanggil untuk melaksanakan Imamat Am Orang Percaya.
(2) Panggilan anggota jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk

melakukan, menjaga, dan membina persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, dan keadilan,
baik ke dalam maupun ke luar jemaat.

Pasal 23
Kepemimpinan Jemaat
(1) Kepemimpinan jemaat menampakkan Kepemimpinan Kristus.
(2) Kepemimpinan jemaat dilaksanakan oleh Majelis Jemaat.

Pasal 24
Sidang Jemaat
(1) Sidang Jemaat adalah perayaan keselamatan dan pertanggungjawaban iman atas amanat
gereja dan tempat pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
(2) Sidang Jemaat diselenggarakan oleh Majelis Jemaat
(3) Sidang Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
a. melaksanakan evaluasi program pelayanan dan APBG (anggaran pendapatan dan
belanja gereja ) lingkup Jemaat;
b. menetapkan program pelayanan dan anggaran pendapatan dan belanja gereja pada
lingkup jemaat;
c. menetapkan Majelis Jemaat terpilih;
d. menetapkan peserta Sidang Klasis ;dan
e. memilih Ketua BPPG lingkup Jemaat yang diusulkan oleh majelis jemaat.

Pasal 25
Majelis Jemaat
(1) Majelis Jemaat dipilih dari antara anggota sidi jemaat yang terdaftar dalam jemaat.
(2) Masa jabatan Majelis Jemaat adalah 5 (lima) tahun.

16

(3) Majelis Jemaat melaksanakan program pelayanan gereja yang ditetapkan pada Sidang
Jemaat.

(4) Pemilihan Majelis Jemaat diatur dalam peraturan pemilihan.
BAB X
KLASIS

Pasal 26
Hakikat Klasis
(1) Klasis adalah persekutuan jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua dalam suatu lingkup.
(2) Pembentukan klasis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Sidang Sinode.
Pasal 27
Sidang Klasis
(1) Sidang Klasis adalah perayaan keselamatan dan pertanggungjawaban iman atas amanat
gereja dan tempat pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
(2) Sidang Klasis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
a. melaksanakan evaluasi program pelayanan dan APBG (anggaran pendapatan dan belanja
gereja ) lingkup Klasis.
b. menetapkan program pelayanan, anggaran pendapatan dan belanja gereja dalam lingkup
Klasis;
c. menerima dan menetapkan jemaat;
d. memilih dan menetapkan Badan Pekerja Klasis;
e. menetapkan peserta Sidang Sinode; dan
f. memilih dan menetapkan Ketua BPPG lingkup Klasis yang diusulkan oleh Badan Pekerja
klasis .
(3) Sidang Klasis dipimpin oleh Badan Pekerja Klasis.
(4) Dalam keadaan tertentu, Klasis dapat melaksanakan Sidang Klasis Khusus atas permintaan
jemaat dan persetujuan Badan Pekerja Sinode.
Pasal 28
Kepemimpinan Klasis
(1) Kepemimpinan Klasis menampakan Kepemimpinan Kristus .
(2) Kepemimpinan Klasis dilaksanakan oleh Badan Pekerja Klasis.
Pasal 29
Badan Pekerja Klasis
(1) Badan Pekerja Klasis dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Klasis.
(2) Badan Pekerja Klasis menjalankan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
(3) Badan Pekerja Klasis melaksanakan program pelayanan, Anggaran pendapatan dan belanja
gereja lingkup Klasis.
(4) Badan Pekerja Klasis menyelenggarakan Rapat Kerja.

17

(5) Pemilihan Badan Pekerja Klasis diatur dalam peraturan pemilihan.
BAB XI
SINODE
Pasal 30

Hakikat Sinode
(1) Sinode GKI di Tanah Papua adalah persekutuan dan kesatuan Jemaat dan Klasis di seluruh

Tanah Papua yang dinampakkan dalam satu Sinode.
(2) Sinode GKI di Tanah Papua dipimpin oleh Badan Pekerja Sinode yang dipilih dalam

Sidang Sinode.
Pasal 31

Sidang Sinode
(1) Sidang Sinode adalah perayaan keselamatan dan pertanggungjawaban iman atas amanat

gereja dan tempat pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
(2) Sidang Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. menetapkan Tata Gereja dan Peraturan-Peraturan;
b. melaksanakan evaluasi program pelayanan dan APBG (anggaran pendapatan dan belanja

gereja ) lingkup Sinode.
c. menetapkan pokok-pokok program pelayanan gereja dan anggaran pendapatan dan

belanja gereja di lingkup Sinode;
d. menerima dan mengumumkan Jemaat baru;
e. menerima dan menetapkan Klasis;
f. memilih dan menetapkan Badan Pekerja Sinode;
g. mengangkat dan menetapkan Majelis Pertimbangan Gereja GKI di Tanah Papua; dan
h. memilih dan menetapkan Ketua BPPG lingkup Sinode yang diusulkan oleh Badan Pekerja

Sinode.
(3) Sidang Sinode dipimpin oleh Majelis Sidang Sinode.
(4) Badan Pekerja Sinode wajib menyelenggarakan Sidang Sinode 1 (satu) kali dalam 5 (lima)

tahun.
(5) Dalam keadaan tertentu, Sinode dapat melaksanakan Sidang Sinode Khusus.

Pasal 32
Kepemimpinan Sinode
(1) Kepemimpinan Sinode menampakkan Kepemimpinan Kristus.
(2) Kepemimpinan Sinode dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode.

Pasal 33
Badan Pekerja Sinode
(1) Badan Pekerja Sinode dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Sinode.
(2) Badan Pekerja Sinode menjalankan masa jabatan 5 (lima) tahun.

18

(3) Badan Pekerja Sinode melaksanakan program pelayanan gereja yang ditetapkan pada Sidang
Sinode.

(4) Badan Pekerja Sinode melaksanakan Rapat Kerja.
(5) Pemilihan Badan Pekerja Sinode diatur dalam Peraturan Pemilihan.

BAB XII
MAJELIS PERTIMBANGAN GEREJA

Pasal 34
(1) Majelis Pertimbangan Gereja (MPG) GKI di Tanah Papua adalah Majelis yang memberikan

pertimbangan teologis dan non teologis terhadap pekerjaan gereja.
(2) Majelis Pertimbangan Gereja GKI di Tanah Papua diangkat dan ditetapkan oleh Badan

Pekerja Sinode.
(3) Majelis Pertimbangan Gereja GKI di Tanah Papua menjalankan masa jabatan 5 (lima) tahun.
(4) Majelis Pertimbangan Gereja dalam menjalankan tugasnya diatur dalam sebuah pedoman.

BAB XIII
PERBENDAHARAAN GEREJA DAN
BADAN PENGAWAS PERBENDAHARAAN GEREJA

Pasal 35
Perbendaharaan Gereja
(1) Perbendaharaan GKI di Tanah Papua adalah harta milik/aset gereja yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dikelola oleh Gereja di lingkup Jemaat, Klasis, Sinode, dan unit-unit organisasi
gereja yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
(2) Perbendaharaan GKI di Tanah Papua terdiri dari : uang kartal, uang giral, hutang-piutang.
surat-surat berharga, barang bergerak dan barang tidak bergerak.
(3) Perbendaharaan GKI di Tanah Papua dikelola secara adil, tertib, transparan dan akuntabel
dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Alkitab.
(4) Hak atas harta milik/aset GKI di Tanah Papua, hanya dapat dihapus dan dialihkan
kepemilikannya oleh Badan Pekerja Sinode.

Pasal 36
Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja
(1) Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja adalah Badan yang melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pengelolaan perbendaharaan GKI di Tanah Papua.
(2) Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja dibentuk pada lingkup Jemaat, Klasis, dan Sinode.
(3) Ketua Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja dipilih dalam suatu persidangan gereja.
(4) Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja menjalankan masa jabatan 5 (lima) tahun.

19

BAB XIV
PEGAWAI GEREJA

Pasal 37
(1) Pegawai GKI di Tanah Papua adalah seorang yang menjalankan tugas panggilan Tuhan

kepadanya dalam GKI di Tanah Papua.
(2) Pegawai GKI di Tanah Papua adalah pelaksana pekerjaan pelayanan di Jemaat, Klasis, dan

Sinode.
(3) Pegawai GKI di Tanah Papua diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pekerja Sinode.
(4) Pegawai GKI di Tanah Papua berhak menerima jaminan hidup.

BAB XV
PENGGEMBALAAN DAN DISIPLIN GEREJA

Pasal 38
Penggembalaan
(1) Penggembalaan adalah pelayanan yang dilakukan dengan kasih untuk membimbing dan
menuntun anggota jemaat, yang memangku jabatan di gereja, dan pekerja pada lembaga
gereja agar hidup taat dan bertumbuh dalam kedewasaan iman kepada Allah.
(2) Penggembalaan yang dilaksanakan oleh GKI di Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah amanat yang diberikan Yesus Kristus.

Pasal 39
Displin Gereja
(1) GKI di Tanah Papua melaksanakan disiplin berdasarkan Alkitab untuk membawa kepada
pertobatan dan pembaharuan kehidupan seseorang.
(2) Jika seorang anggota GKI di Tanah Papua menyimpang dari Alkitab dan Tata Gereja, maka
kepadanya dikenakan disiplin gereja.

BAB XVI
ALAT-ALAT KELENGKAPAN

Pasal 40
Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dalam melaksanakan amanat, membentuk Alat-alat
Kelengkapan.

20

BAB XVII
TATA HUBUNGAN JEMAAT, KLASIS, DAN SINODE

Pasal 41
Dasar dan Tujuan Hubungan
(1) Tata hubungan Jemaat, Klasis, dan Sinode dalam GKI di Tanah Papua didasarkan pada azas
Presbiterial Sinodal.
(2) Tata hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar prinsip persekutuan
dan kesatuan di setiap lingkup pelayanan berlangsung dengan sopan dan teratur.

Pasal 42
Tata Hubungan
Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis, dan
Badan Pekerja Sinode
(1) Hubungan antara Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode adalah
hubungan dalam prinsip persekutuan dan kesatuan.
(2) Hubungan dan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Jemaat, Badan Pekerja
Klasis, dan Badan Pekerja Sinode menerima dan menjalankan kewajiban pada lingkup
masing-masing berdasarkan ketetapan sidang gereja.

BAB XVIII
HUBUNGAN OIKUMENIS DAN KERJASAMA KEMITRAAN

Pasal 43
(1) Dalam menjalankan Visi dan Misi, GKI di Tanah Papua menjalin hubungan oikumenis dan

kerjasama kemitraan dengan pihak lain.
(2) Hubungan oikumenis dan kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlangsung antara GKI di Tanah Papua dengan Gereja-Gereja dan Badan-Badan
Oikumenis, Lembaga Keagamaan, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga non pemerintah,
pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
(3) Hubungan oikumenis dan kerjasama kemitraan dengan gereja-gereja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk menghargai dan menghormati GKI di
Tanah Papua dalam wilayah Pelayanannya.

BAB XIX
PERUBAHAN TATA GEREJA

Pasal 44
(1) Tata Gereja berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun.
(2) Tata Gereja dapat diubah sesuai tuntutan kebutuhan pelayanan dan perubahan dunia.
(3) Tata Gereja dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila disetujui oleh

sekurang-kurangnya setengah tambah satu utusan Sidang Sinode.
BAB XX
21

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Gereja ini, diatur dalam Peraturan-Peraturan Gereja
Kristen Injili di Tanah Papua.

(2) Dengan ditetapkan dan disahkan Tata Gereja ini, maka Tata Gereja sebelumnya
dinyatakan tidak berlaku.

(3) Tata Gereja dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Sinode.
(4) Tata Gereja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Waropen
Pada tanggal : ...... Juli 2022

22

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN

TATA GEREJA GKI DI TANAH PAPUA
TAHUN 2022

I. PENJELASAN UMUM
PEMBUKAAN
Pembukaan, terdiri dari 6 (enam) alinea.

Alinea pertama mengenai Allah tritunggal dan karya-Nya sebagai Pencipta dan Pemelihara
ciptaan, yang menyelamatkan manusia dari dosa didalam Yesus Kristus, dan dalam kuasa
Roh Kudus mempersatukan mereka yang percaya kepada-Nya menjadi persekutuan umat
Allah yang kudus dan esa.
Alinea kedua, menjelaskan eklesiologi secara umum yang menekankan persekutuan umat
Allah yang kudus dan esa itu tampak dalam gereja-gereja di seluruh dunia dan menjalankan
misi Allah dalam kesatuan dengan Allah tritunggal dan bersama-sama dengan semua orang
percaya dari latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, gereja sebagai persekutuan
orang percaya yang dipersatukan oleh Roh Kudus adalah persekutuan didalam
kepelbagaian dan selalu tumbuh menjadi dewasa dalam Kristus, sehingga sekalipun ada di
dunia tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia.
Alinea ketiga, menggabarkan kehadiran gereja di Tanah Papua melalui pekerjaan
pekabaran Injil yang dimulai oleh Ottow dan Geissler yang tiba di Mansinam pada 5
Februari 1855. Pekabaran Injil ini, oleh kuasa Roh Kudus, telah membuka sejarah peradaban
baru dengan lahirnya jemaat-jemaat Tuhan di kampung-kampung di Tanah Papua.
Kehadiran dan keberadaan jemaat Kristen di kampung-kampung menunjukkan bahwa
jemaat sebagai komunitas basis dalam gereja lahir dan tumbuh dari dan didalam konteks.
Oleh karena itu, gereja ini tidak dapat mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal dalam
kehidupan dan pelayanannya.
Alinea keempat, menjelaskan penyatuan jemaat-jemaat ke dalam persekutuan sinodal,
yaitu Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kata penunjuk di dalam nama gereja ini memiliki
makna teologis penting. Pertama, di menjelaskan kepekaan gereja terhadap konteks; bukan
hanya mengenai kesadaran konteks di mana gereja ini ada dan melayani, tetapi, dan ini
paling penting, keterbukaan membarui diri sesuai kebutuhan pelayanan didalam situasi
kontemporer. Perubahan nama tempat dari Neuw Guinea menjadi Irian Barat, Irian Jaya
dan Tanah Papua menunjukkan keterbukaan dan kepekaan gereja terhadap perubahan
sosial, politik budaya dan agama. Kedua, kata di mempertegas jati diri GKI di Tanah Papua
sebagai sebuah koinonia atau persekutuan. Orang Kristen, apapun suku dan bangsanya
serta tradisi reformasi yang dianut ketika ada di Tanah Papua, maka menjadi anggota GKI
di Tanah Papua dan tidak mendirikan lembaga gereja asalnya. Karena itu di
mengarisbawahi karakter oikumenis gereja. Karakter ini tidak saja dinampakan dalam
keanggotaan jemaat-jemaat GKi di Tanah Papua yang majemuk, tetapi juga dalam
keanggotaan gereja ini pada lembaga-lembaga oikumenis di Indonesia dan di bagian dunia
yang lain.

23

Alinea kelima, memperlihatkan penghayatan karakter koinonia atau persekutuan.
Penghayatan ini dituangkan dalam pengakuan bahwa GKI di Tanah Papua adalah
persekutuan jemaat-jemaat. Dalam persekutuan yang bersifat institusi ini terkandung
koinonia umat percaya didalam Yesus Kristus. Keberadaan yang demikian, tidak saja
nampak dalam keanggotaan pada lingkup GKI di Tanah Papua, tetapi juga dalam
keanggotaan gereja ini pada badan-badan oikumenis dunia. Selain dalam keanggotaan, jati
diri persekutuan tersebut diperlihatkan pula dalam praksis bergereja yaitu memberi
perhatian kepada masalah kemanusiaan dalam gereja maupun di tengah masyarakat
melalui pelayanan kasih dan keadilan. Jadi persekutuan dihayati dalam kerangka lintas
denominasi, suku, budaya, ideologi dan agama.
Alinea keenam, menegaskan bahwa GKI di Tanah Papua sebagai sebuah koinonia, bukanlah
gereja yang eksklusif dan tertutup untuk diri sendiri, melainkan persekutuan yang terbuka
dan memberi perhatian terhadap kepentigan manusia secara umum. Gereja ini hadir dan
ada di Tanah Papua untuk melaksanakan misio Dei atau misi Allah dengan
mewujudnyatakan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam kehidupan manusia di Tanah Papua
dan dunia. Misi ini dijalankan melalui amanat memberitakan Firman Allah, sakramen,
penggembalaan, pelayanan kasih dan keadilan.
Jadi dalam pembukaan tata gereja digambarkan keberadaan GKI di Tanah Papua sebagai
gereja Tuhan yang diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah baik
sebagai institusi maupun melalui setiap pribadi orang Kristen yang menjadi warga gereja
ini. Hal tersebut tertuang dalam tata gereja pada aspek keumatan dan kelembagaan,
sebagaimaan tertuang dalam bagian-bagian tata gereja, yang terdiri dari 20 (dua puluh )
bab dan 45 pasal. Berikut ini, kandungan setiap bab.

Bab I : Pengakuan dan Amanat.
Bab II : Hakikat,Wujud,Tempat Kedudukan dan Wilayah Pelayan.
Bab III : Visi Teologi,Misi dan Asas.
Bab IV : Ibadah, Sakramen dan Liturgi.
Bab V : Ajaran.
Bab VI : Atribut Gereja.
Bab VII : Jabatan dan Tugas Panggilan.
Bab VIII : Persidangan dan Kepemimpinan Gereja.
Bab IX : Jemaat.
Bab X : Klasis.
Bab XI : Sinode.
Bab XII : Majelis Pertimbangan Gereja (MPG).
Bab XIII : Perbendaharaan Gereja dan Badan Pengawas Perbendahaaran
Bab XIV : Gereja (BPPG).
Bab XV : Pegawai Gereja.
Bab XVI : Penggembalaan dan Disiplin Gereja.
Bab XVII : Alat-alat Kelengkapan.
Bab XVIII : Tata Hubungan Jemaat, Klasis, dan Sinode.
Bab XIX : Hubungan Oikumenis dan Kerjasama Kemitraan.
Bab XX : Perubahan Tata Gereja.
Ketentuan Penutup.

24

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat ( 1)
GKI di Tanah Papua adalah Persekutuan Tubuh Kristus yang kudus dan am
dalam seluruh keberadaan dan kehidupannya.
Ayat ( 2)
GKI di Tanah Papua adalah gereja yang di Pimpin oleh Firman dan Roh
Kudus oleh sebab itu setiap orang yang memimpin,harus mencerminkan
kepemimpinan Kristus dan sudah hidup dalam Firman dan Roh.
Ayat (3).
GKI di Tanah Papua adalah gereja yang menjalankan misi Allah berdasarkan
Alkitab, yang menjelaskan bahwa Gereja ini bertumbuh berdasarkan
Alkitab,bukan berdasarkan sebuah kebiasaan.
Ayat (4)
GKI di Tanah Papua menjalankan misi di Tanah Papua dan Dunia bukan
dalam pengertian aspek geografis saja, tetapi juga aspek kehidupan manusa
meliputi : Kebudayaan, sosial, Ekonomi, Hukum, Kesehatan, Pendidikan,
Politik,dan lain-lain.
Pasal 4
Ayat (1)
GKI di Tanah Papua adalah kesatuan jemaat-jemaat menjelaskan bahwa
jemaat-jemaat adalah satu kesatuan dalam kebersamaan yang nampak dalam
kehidupan sehari-hari.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan jemaat sebagai komunitas basis adalah persekutuan
yang mendasari kehidupan dan pelayanan GKI di Tanah Papua.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
25

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Ayat (1)
Menjelaskan mengenai pandangan teologi GKI yang melandasi, mengarahkan
dan mengukur capaian pelayanan dalam kerangka kerajaan Allah atau kuasa
kedaulatan Allah yang mengandung keselamatan dalam seluruh aspek
kehidupan manusia.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Visi Teologi mendasari jemaat,klasis dan sinode dalam membuat visi
pelayanan dalam suatu kurun waktu tertentu dalam lingkup masing-masing.

Pasal 7
Ayat (1)
Pelayanan Kasih dan Keadilan adalah pelayanan yang mewujudkan kasih dan
keadilan Allah dalam kehidupan Manusia dan Alam Ciptaan-Nya.
Ayat (2)
Misi gereja tidak hanya Persekutuan,Kesaksian,Pelayanan tetapi juga terkait
dengan hubungan oikumenis,kemitraan,pengembangan sumber Daya
manusai,Kebudayaan dan Penelitian.
Ayat (3)
Rencana Strategi Pengembangan Gereja berbasis jemaat dengan tahapan
penyusunan dari Jemaat,Klasis, dan Sinode yang dilakukan bersama-sama
sebagai program gereja.

Pasal 8
Ayat (1)
Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala dari GKI di Tanah Papua.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Asas yang melibatkan seluruh anggota gereja dalam tugas panggilan
pelayanan.

26

Ayat (4)
Presbiterial sinodal adalah asas kepemimpinan yang menekankan kebersamaan
dan kesatuan dalam tugas,wewenag dan tanggung jawab pelayanan.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ibadah-ibadah dalam GKI di atur dengan menggunakan liturgi-liturgi yang ada
dalam buku panduan liturgi GKI di Tanah Papua.

Pasal 13
Ayat (1)
Lambang GKI di Tanah Papua menjelaskan tanggungjawab dalam menjalankan
misi di Tanah Papua dan Dunia bukan dalam pengertian aspek geografis saja,
tetapi juga aspek kehidupan manusai meliputi : Kebudayaan, sosial, Ekonomi,
Hukum, Kesehatan, Pendidikan, Politik,dan lain-lain.

Bentuk Bulat, Lingkaran Luar hitam,Lingkaran dalam Kuning,Warna Biru pada
Samudra,Warna Merah pada Nama gereja tertulis pada lingkaran
kuning,warna Putih pada Salib dan dua belas garis sinar berwarna kuning
emas,pita warna putih bertulisan moto GKI, ( efesus 5:8),warna hijau pada
pulau Papua,Garis hitam batas wilayah.
Makna Lambang :
- Bulat lambang Jati diri GKI sebagai sebuah persekutuan dan kesatuan yang

utuh dan tak terpisahkan.
- Samudera Biru yang terbentang luas diatasnya ada Tanah Papua yang subur

dan kaya yang dilambangkan dengan warna hijau.
- Pada bagian leher pulau Papua berdiri Salib yang melambangkan tempat

masuk injil pertama yaitu di Mansinam yang terletak dibagian leher burung.
- Salib berwarna putih melambangkan Karya Keselamatan Allah dalam Yesus

Kristus yang menguduskan Tanah dan Manusia Papua.
- Dua belas garis sinar warna kuning emas melambangkan kelanjutan tugas

kerasulan dalam GKI di Tanah Papua.
- Pulau Papua melambangan tempat dan Konteks kehadiran GKI di Tanah

Papua.
- Moto GKI di Tanah Papua Efesus 5:8 menjelaskan kondisi keberadaan

warga GKI sebelum injil masuk,dan hidup pada masa sekarang dan akang
datang dalam injil.

27

Pasal 14
Moto GKI di TP Efesus 5:8 menjelaskan amanat tentang keberadaan warga GKI
, Pada masa lalu,masa kini, dan masa depan

Pasal 15
Ayat (1)
Himne adalah Pujian yang memuliakan Allah atas Kasih Karunia kepada GKI
di Tanah Papua.

Ayat (2)
Mars GKI di Tanah Papua,yang akan ditetapkan dalam sidang Sinode XVIII di
waropen tahun 2022.

Pasal 16
Ayat (1)
Jabatan dalam gereja adalah wujud panggilan dan pemilihan Allah kepada
seseorang untuk menjalankan tugas panggilan pelayanan dalam gereja dan di
tengah masyarakat.

Ayat (2)
Jabatan Pelayanan dalam gereja adalah: Penatua, Syamas, Pendeta, Guru
Jemaat,Penginjil dan Pengajar. Jabatan pengajar dan fungsi pengajar juga
melekat pada Penatua,Syamas,Pendeta,Guru Jemaat dan Penginjil,sehingga
mereka tidak lagi diteguhkan dalam jabatan pengajar.

Ayat (3)
Jabatan organisasi adalah jabatan yang diberikan oleh organisasi gereja
kepada seseorang karena memiliki jabatan pelayanan,tanpa jabatan
pelayanan seseorang tidak dapat memiliki jabatan organisasi. (Ketua, wakil
ketua, sekretaris, Wakil sekretaris, Bendahara dan Anggota dalam lingkup
pelayanan jemaat, klasis, dan Sinode).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
CUkup jelas

Pasal 17
Ayat (1)

28

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Huruf b. Penginjil yang akan mendapatkan tanggungjawab melayani
sakramen harus di usulkan oleh Klasis dan Mendapatkan Surat Keputusan
untuk melaksanakan Sakramen dari Badan Pekerja Sinode.
Ayat 6
Jabatan pengajar yang dimaksudkan disini adalah pengajar yang di angkat dan
di teguhkan dalam jabatan pengajar Sekolah Minggu.
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a. Yang dimaksud Pemerintahan Kristus dan Azas Presbiterial Sinodal

adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala. Ialah yang memerintah
gereja melalui Firman dan Roh-Nya hadir dalam wujud
kepemimpinan dalam persidangan gereja. Sidang gereja sebagai wujud
presbiterial sinodal yang bersama-sama menetapkan program gereja.
Huruf b
Yang dimaksud Perayaan keselamatan adalah sebuah moment untuk
merayakan penyertaan Tuhan dalam pelaksanaan amanat gereja dalam
suatu kurung waktu tertentu ( 1 tahun dan 5 tahun ) dan sekaligus
merupakan pertanggung jawaban iman atas amanat gereja.
Huruf c

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

29

Ayat (3)
Mengapa yang memimpin sidang itu majelis,karena ini adalah sidang para
presbiter, Presbiter adalah jabatan Penatua dalam Gereja Kristen Protestan.
Huruf a
Sidang jemaat dipimpin oleh majelis Jemaat,karena majelis itu
pimpinan dalam jemaat.
Huruf b
Sidang Klasis dipimpin oleh Badan Pekerja Klasis, Karena Klasis di Lantik
dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode melalui Surat Keputusan dan
sebagai pengarah Sidang Klasis.
Huruf c
Sidang Sinode dipimpin oleh majelis Sidang Sinode yang dipilih dari
peserta sidang kecuali sekretaris sinode sekaligus menjadi sekretaris
Sidang Sinode.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Tanda-tanda Kerajaan Allah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetian,dan keadilan.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud Imamat Am orang percaya adalah semua orang yang percaya
kepada Yesus Kristus dan melaksanakan panggilan pemberitaan injil dalam
seluruh aspek kehidupannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud menampakkan kepemimpinan Kristus adalah pola
kepemimpinan Kristus, Kudus, penuh Kasih, kerendahan hati, sukacita, berhati
hamba yang tercermin dalam diri seorang pemimpin gereja di semua lingkup
pelayanan Jemaat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

30

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Salah satu tugas sidang jemaat terakhir dalam kepengurusan majelis di
tetapkan pelaksana Harian majelis sebagai peserta sidang Klasis dan
peninjau Sidang Klasis.
Huruf e
Ketua BPPG dan anggota diangkat oleh Majelis jemaat dan di tetapkan
dalam sidang jemaat.

Pasal 25
Ayat (4) Pembagian jumlah Penatua dan Syamas dalam suatu jemaat diatur
menurut jumlah jiwa dan kebutuhan yang akan diatur dalam pedoman
pemilihan majelis jemaat.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
31

Ayat (2)
Badan Pekerja Sinode yang dipilih dalam Sidang Sinode berjumlah 19
(sembilan belas) orang yang terdiri dari 7 (tujuh ) orang harian dan 12 (dua
belas ) orang anggota.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Majelis Pertimbangan Gereja (MPG) diusulkan oleh Badan Pekerja Sinode
dan ditetapkan dalam sidang untuk memberikan pertimbangan Teologis
dan Non Teologis kepada pimpinan gereja. Majelis Pertimbangan Gereja
(MPG) diangkat dan dilantik oleh Badan pekerja Sinode. Majelis
Pertimbangan Gereja hanya berada pada struktur sinode dalam
memberikan pertimbangan bagi gereja.

Huruf h
Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja (BPPG ) diusulkan oleh Badan
Pekerja Sinode dan dipilih dalam Sidang Sinode agar mendapatkan
wibawa gereja dalam memberikan pengawasan dan pembinaan
terhadap pengelolaan perbendaharaan gereja.

Ayat (3)
Cukup jelas

32

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Badan Pekerja Sinode melaksanakan rapat kerja setiap tahun yang dihadiri
oleh Badan Pekerja Sinode dan alat-alat kelengkapan, Lembaga,Yayasan,
Majelis Pertimbangan Gereja, Badan Pengawas Perbendaharaan
Gereja,Badan dan Badan Pekerja Klasis,dengan mendengar laporan dari
semua lingkup terhadap perjalan pelayanan gereja selama setahun ( jadi
bukan Sinode Saja yang melaporkan tetapi semua alat kelengkapan dan
Badan,demikian juga Klasis melaporkan perkembangan dan pertumbuhan
jemaat-jemaat dalam lingkup klasis).
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Uang Kartal adalah uang terbitan Bank Sentral yang dapat dipakai oleh
masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam transaksi jual beli sehari-hari
dalam bentuk kertas dan logam. Uang Giral adalah Surat-surat berharga yang
dikeluarkan oleh Bank Umum yang dipakai sebagai alat pembayaran.
33

Barang bergerak adalah barang-barang yang dapat dijual secara cepat dengan
harga yang relatif murah dan biasanya merupakan kebutuhan sehari-hari dan
dapat dialihkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Yang dimaksud degan displin gereja pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Sebuah
sikap dan upaya untuk memelihara kemurnian Ajaran Yesus Kristus dari setiap
pelayan Firman dan Anggota Jemaat agar selalu setia, patuh, taat pada Firman
Allah, dan Kuasa Roh Kudus.
Pasal 40
Alat kelengkapan yang dimaksudkan adalah yang diangkat pada lingkup jemaat,
klasis dan sinode meliputi:
a. Alat kelengkapan Pada lingkup jemaat adalah unsur-unsur dan badan;
b. Alat kelengkapan pada lingkup klasis adalah komisi-komisi dan badan;dan
c. Alat kelengkapan pada lingkup sinode adalah departemen, biro, bidang,
badan usaha, yayasan dan lembaga.
Pasal 41
Tata hubungan yang maksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengaturan
hubungan kerja dan komunikasi antara jemaat, klasis, dan sinode agar berlangsung
sopan dan teratur sesuai asas presbiterial sinodal. Asas presbiterial sinodal adalah
sistem pemerintahan gereja yang menekankan persekutuan, kebersamaan sebagai
roh yang mendasari kepemimpinan gereja. Tujuan asas ini adalah supaya Jemaat,
Klasis, dan Sinode berada dalam kesatuan, sehati sepikir sebagai satu tubuh Kristus.
Pasal 42
Cukup jelas

34

Pasal 43
Ayat (3) Hubungan oikumenis dan kerjasama kemitraan dengan gereja-gereja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk tidak mendirikan
gereja asal atau gereja lain di Tanah Papua.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

35

RANCANGAN
PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA

TENTANG
JEMAAT GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

36

RANCANG PERATURAN
TENTANG

JEMAAT GEREJA KRISTEN INJILI di TANAH PAPUA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:
1. Gereja adalah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang selanjutnya disingkat GKI

di Tanah Papua adalah persekutuan jemaat-jemaat Kristen Injili di Tanah Papua;
2. Jemaat adalah Persekutuan orang Kristen sebagai Tubuh Kristus yang ada di tempat-

tempat tertentu yang menampakkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah
secara teratur;
3. Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) adalah Perwakilan kepemimpinan Harian
Majelis Jemaat;
4. Urusan Majelis Jemaat adalah Bagian dari Struktur Majelis Jemaat yang menangani
atau mengurus suatu tugas tertentu;
5. Rayon adalah pembagian wilayah pelayanan dalam suatu jemaat berdasarkan
jumlah kepala keluarga dan kondisi geografis jemaat;
6. Kelompok Sel Pemuridan adalah pengelompokan anggota jemaat yang dinamis
dan berkembang sehingga terjadi pelipatgandaan yang berfungsi memuridkan untuk
menjadikan orang lain sebagai murid Yesus Kristus;
7. Unsur-unsur Jemaat adalah wadah pelayanan dan pembinaan jemaat menurut
kategori agar anggota jemaat berperan serta dalam pekerjaan pelayanan dan
pertumbuhan Tubuh Kristus;
8. Persekutuan Kaum Bapak disingkat PKB adalah wadah pelayanan dan pembinaan
jemaat kepada kaum laki-laki yang telah menikah dan/atau telah berusia 36 tahun
keatas.
9. Persekutuan Wanita disingkat PW adalah wadah pelayanan dan pembinaan Jemaat
kepada Kaum Wanita yang telah menikah dan/atau telah berusia 36 tahun keatas.
10. Persekutuan Anggota Muda disingkat PAM adalah wadah pelayanan dan
pembinaan jemaat kepada kaum muda laki-laki dan perempuan yang belum
menikah dan berusia 17 tahun sampai dengan 35 tahun;
11. Persekutuan Anak dan Remaja disingkat PAR adalah wadah pelayanan dan
pembinaan jemaat kepada anak-anak dan remaja yang berusia nol tahun sampai
dengan 16 tahun;
12. Usbu Majelis Jemaat adalah waktu pertemuan Majelis Jemaat secara rutin setiap 1
(satu) pekan pada hari Sabtu untuk mengevaluasi pekerjaan pelayanan selama 1
(satu) pekan berjalan dan mengatur pekerjaan pelayanan untuk 1 (satu) pekan
berikutnya.
13. Katekumen adalah seseorang yang menerima pengajaran dan bimbingan tentang Isi
Alkitab dan Pokok-pokok ajaran Iman Kristen sebelum ia diteguhkan sebagai
anggota sidi jemaat.

37

14. Otorisator adalah pejabat gereja yang memiliki kewenangan mengambil tindakan
yang mengakibatkan penerimaan dan/atau pengeluaran uang dan/atau barang
bergerak maupun tidak bergerak milik Gereja;

15. Ordonatur adalah pejabat gereja yang memiliki kewenangan menguji tindakan
pejabat otorisator;

16. Pos Pekabaran Injil adalah suatu tempat dari persekutuan orang-orang yang baru
percaya kepada Yesus Kristus sebagai hasil dari pekerjaan pekabaran Injil dan sedang
dalam proses menjadi suatu jemaat;

17. Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan
sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara.

18. Kelompok Sel Pemuridan yang selanjutnya disingkat KSP.
BAB II
DASAR
Pasal 2

Tata Gereja GKI di Tanah Papua Tahun 2022 Bab IX Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal
23,Pasal 24 dan Pasal 25.

BAB III
PEMBENTUKAN JEMAAT

Pasal 3
(1) Suatu Jemaat dapat dibentuk bilamana memenuhi syarat:

a. terdapat sejumlah anggota jemaat yang secara teratur beribadah kepada Tuhan;
b. wilayah pelayanan yang tidak memungkinkan untuk bergabung dengan suatu

jemaat GKI terdekat; dan
c. telah mendapat persetujuan sidang jemaat.
(2) Majelis Jemaat dalam mengusulkan pembentukan jemaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyertakan dokumen pendukung.
(3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan suatu jemaat
ditetapkan oleh Badan Pekerja Klasis dan diumumkan dalam sidang sinode atas usul
Badan Pekerja Klasis.

Pasal 4
(1) Selain jemaat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3, GKI di Tanah Papua

juga melakukan pekerjaan pelayanan kepada persekutuan orang-orang yang baru
percaya kepada Yesus Kristus di Pos Pekabaran Injil.
(2) Dalam melaksanakan tugas pekabaran Injil melalui pelayanan dan pertumbuhan
warga jemaat, Pos PI dipersiapkan untuk menjadi Jemaat mandiri.

BAB IV
KEANGGOTAAN JEMAAT

Pasal 5
(1) Anggota Jemaat adalah status warga yang telah memenuhi syarat dan diakui sebagai

anggota GKI di Tanah Papua.
(2) Seseorang diakui sebagai Anggota Jemaat GKI di Tanah Papua apabila:

38

a. telah menerima Baptisan Kudus di jemaat GKI di Tanah Papua;
b. telah mengaku percaya atau sidi di Jemaat GKI di Tanah Papua; dan
c. anggota salah satu gereja Kristen lain yang atas kemauannya sendiri telah

mendaftarkan namanya dan diterima dalam salah satu Jemaat GKI di Tanah
Papua.

Pasal 6
Tugas Panggilan Anggota Jemaat
(1) Anggota jemaat dipanggil untuk melaksanakan Imamat Am orang percaya.
(2) Anggota jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil untuk melakukan,
menjaga, dan membina persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih dan keadilan, baik
kedalam maupun keluar jemaat.
(3) Anggota Jemaat yang dipanggil dan dipilih sesuai dengan karunia yang dimiliki (1
Petrus 2:9, 4:10).
(4) Anggota jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terlibat untuk
memperkuat pelayanan dalam jemaat sesuai dengan karunia dan kemampuan
masing-masing secara sukarela di bawah koordinasi Majelis Jemaat.

BAB V
IBADAH DAN AJARAN

Bagian Kesatu
Jenis Ibadah

Pasal 7
GKI di Tanah Papua menerima, mengakui, dan melaksanakan ibadah-ibadah sebagai
berikut:
a. Ibadah Hari Minggu;
b. Ibadah keluarga;
c. Ibadah rayon;
d. Ibadah Hari Raya Gereja;
e. Ibadah Sakramen Baptisan Kudus;
f. Ibadah Sakramen Perjamuan Kudus;
g. Ibadah Peneguhan anggota Sidi Jemaat ;
h. Ibadah Peneguhan dan Pemberkatan Nikah;
i. Ibadah Pentahbisan dalam Jabatan Pendeta, Guru Jemaat, dan Penginjil;
j. Ibadah Pentahbisan dalam Jabatan Penatua dan Syamas ;
k. Ibadah Pelantikan Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis, dan Badan Pekerja Sinode;
l. Ibadah Pelantikan Alat Kelengkapan, Badan, dan Panitia;
m. Ibadah Peresmian Gedung Gereja Baru;
n. Ibadah Pelepasan dan Pemakaman Jenazah;
o. Ibadah Akhir Bulan;
p. Ibadah Kelompok Sel Pemuridan;
q. Ibadah Pengutusan;
r. Ibadah Sasi;

39

s. Ibadah Penerimaan Utusan Gereja;
t. Ibadah Peresmian Tugu Injil;
u. Ibadah Unsur-Unsur Jemaat;dan
v. Ibadah Pengucapan Syukur.

Bagian Kedua
Penanggung jawab dan Penyelenggara Ibadah

Pasal 8
(1) Majelis Jemaat adalah penanggung jawab seluruh ibadah yang berlangsung dalam

jemaat.
(2) Majelis Jemaat berkewajiban menyelenggarakan ibadah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 .
(3) Majelis Jemaat berkewajiban menyelenggarakan ibadah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 7 ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) sesuai petunjuk Badan Pekerja Klasis
dan/atau Badan Pekerja Sinode.
(4) Ibadah keluarga dan/atau ibadah pengucapan syukur yang menghadirkan orang lain
dan dilayani oleh pelayan ibadah dari luar jemaat, harus diketahui oleh Majelis
Jemaat.

Bagian Ketiga
Liturgi
Pasal 9

(1) Liturgi ibadah dalam GKI di Tanah Papua meliputi, ibadah sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Bentuk dan tata cara liturgi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam
pedoman liturgi.
Bagian Keempat
Warna Liturgis
Pasal 10

(1) Warna liturgis adalah warna-warna yang dipergunakan oleh GKI di Tanah Papua
untuk mencirikan Tahun Gereja dan peristiwa-peristiwa gereja.

(2) Warna liturgis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman liturgi
GKI di Tanah Papua.
Bagian Kelima
Pakaian Liturgis Jabatan Pelayanan
Pasal 11

(1) Pakaian liturgis untuk pendeta, terdiri dari:
a. jubah berwarna hitam memiliki leher bentuk V dengan perlengkapan stola dan
dasi berwarna putih; dan
b. jas dengan kameja hitam atau berwarna lain sesuai warna liturgis dan
menggunakan scolar.

40

(2) Pakaian liturgis guru jemaat dan penginjil adalah jas hitam, dengan kemeja putih
lengan panjang dan celana panjang atau rok panjang di bawah lutut berwarna
hitam.

(3) Pakaian liturgis Penatua dan Syamas, terdiri dari:
a. kemeja putih lengan panjang dan celana panjang atau rok panjang di bawah
lutut berwarna hitam;
b. kemeja warna lain yang disesuaikan warna liturgis dan celana panjang atau
rok panjang di bawah lutut berwarna hitam;
c. memakai stola sesuai warna liturgis bagi yang melayani; dan
d. untuk daerah tertentu disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut.
Bagian Keenam
Buku Nyanyian
Pasal 12

(1) Buku Nyanyian dalam GKI di Tanah Papua, terdiri dari:
a. Mazmur dan Nyanyian Rohani;
b. Suara Gembira;
c. Nyanyian Rohani Papua;
d. Dua Sahabat Lama; dan
e. Kidung Jemaat dan Pelengkap Kidung Jemaat.

(2) Penggunaan nyanyian Gereja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
boleh bertentangan dengan Ajaran GKI di Tanah Papua.

(3) Penggunaan nyanyian Gereja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
diseleksi dan disetujui oleh Majelis Jemaat.
Bagian Ketujuh
Leksionari
Pasal 13

(1) Leksionari adalah daftar pembacaan Alkitab yang disusun menurut tahun gereja.
(2) Leksionari dipergunakan dalam liturgi GKI di Tanah Papua untuk ibadah Hari

Minggu dan Ibadah Hari Raya Gereja.
Bagian Kedelapan
Ajaran
Pasal 14

(1) Ajaran GKI di Tanah Papua bersumber pada Alkitab.
(2) Pokok-pokok ajaran GKI di Tanah Papua, terdiri dari:

a. Allah Tritunggal atau Trinitas;
b. Kerajaan Allah;
c. Gereja; dan
d. Ciptaan Allah.

Pasal 15
Bentuk, isi, dan makna dari setiap pokok-pokok Ajaran GKI di Tanah Papua sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, diatur dalam Pedoman Ajaran.

41

BAB VI
SIDANG JEMAAT

Bagian Kesatu
Tugas Sidang Jemaat

Pasal 16
a. Tugas Sidang Jemaat ialah:

a. melaksanakan evaluasi program pelayanan dan APBG (anggaran pendapatan
dan belanja gereja ) lingkup jemaat;

b. menerima laporan pertanggungjawaban Majelis Jemaat;
c. menetapkan program gereja di jemaat;
d. menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat (RAPBJ);
e. menetapkan Majelis Jemaat terpilih; dan
f. menetapkan ketua BPPG dan anggota BPPG lingkup Jemaat.
(2) Tugas Sidang Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f
dilaksanakan pada Sidang Jemaat terakhir.

Bagian Kedua
Waktu Pelaksanaan dan Peserta Sidang Jemaat

Pasal 17
(1) Sidang Jemaat diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Peserta Sidang Jemaat adalah anggota Sidi Jemaat, yang terdiri dari:

a.Majelis Jemaat;
b.Ketua BPPG Lingkup Jemaat;
c.Badan Pelayan Unsur-Unsur Jemaat;
d.Anggota Sidi Jemaat yang tidak termasuk huruf a dan huruf b; dan
e.Badan Pekerja Klasis sebagai Penasehat Sidang Jemaat.
(3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hadir sebagai bagian dari
Majelis Jemaat.

Bagian Ketiga
Hak Peserta Sidang Jemaat

Pasal 18
(1) Peserta Sidang Jemaat memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih, dan hak dipilih;
(2) Badan Pekerja Klasis memiliki hak bicara.

Bagian Keempat
Pemimpin Sidang Jemaat

Pasal 19
(1) Sidang Jemaat adalah perayaan keselamatan, pertanggungjawaban iman atas

amanat gereja dan tempat pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan 1
(satu ) tahun sekali.
b. Sidang Jemaat dipimpin oleh Majelis Jemaat.

Bagian Kelima
Keputusan Sidang Jemaat

42

Pasal 20
(1) Keputusan Sidang Jemaat tidak bertentangan dengan Alkitab dan Tata Gereja.
(2) Keputusan Sidang Jemaat bersifat mengikat.
(3) Keputusan Sidang Jemaat dilakukan secara musyawarah mufakat.
(4) Keputusan Sidang Jemaat harus mendapatkan pengesahan dari Badan Pekerja Klasis.
(5) Keputusan Sidang Jemaat dibukukan dan dikirimkan kepada setiap peserta

dan Badan Pekerja Klasis.
Pasal 21

Bentuk dan Tata cara Sidang Jemaat diatur dalam suatu Pedoman Sidang.
BAB VI

MAJELIS JEMAAT
Bagian Kesatu

Jabatan Struktur Majelis Jemaat
Pasal 22

(1) Majelis Jemaat terdiri dari: Penatua, Syamas, Pendeta, Guru Jemaat, dan Penginjil;
(2) Majelis Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mandataris Sidang

Jemaat dan Pemimpin Jemaat.
(3) Majelis Jemaat terdiri dari Pelaksana Harian Majelis Jemaat PHMJ dan Urusan-

Urusan Majelis Jemaat.
(4) Pelaksana Harian Majelis Jemaat, terdiri dari:

a. Ketua Majelis Jemaat;
b. Wakil Ketua Majelis Jemaat;
c. Sekretaris Majelis Jemaat;
d. Wakil Sekretaris Majelis Jemaat; dan
e. Bendahara Majelis Jemaat.
(5) Urusan-urusan Majelis Jemaat, terdiri dari:
a. Urusan Pelayanan dan Pembinaan Jemaat;
b. Urusan Misi, Penginjilan, Pemuridan, dan Kemitraan;
c. Urusan Pelayanan Kasih dan Keadilan;
d. Urusan Aset, Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
e. Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan dan Penelitian;
(6) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh seorang
Sekretaris Urusan.
(7) Ketua Majelis Jemaat adalah Pendeta, Guru Jemaat dan/atau Penginjil yang
diangkat dan ditempatkan oleh Badan Pekerja Klasis.
(8) Wakil Ketua Majelis Jemaat, Sekretaris Majelis Jemaat dan Wakil Sekretaris Majelis
Jemaat dipilih dari antara para Penatua, sedangkan Bendahara Majelis Jemaat
dipilih dari antara para Syamas.
(9) Apabila belum ada Pelayan Firman pada suatu jemaat, maka seorang Penatua dapat
menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat sampai ditempatkan seorang Pelayan
Firman oleh Badan Pekerja Klasis.

43

Bagian Kedua
Wewenang, Tugas, Tanggung jawab, dan Kewajiban Majelis Jemaat

Pasal 23
(1) Majelis Jemaat memiliki wewenang :

a. melakukan pengawasan terhadap ajaran gereja sesuai dengan Firman Allah;
b. menjaga agar Tata Gereja dan keputusan sidang gereja ditaati dan dilaksanakan

di Jemaat;
c. membuat dan menetapkan keputusan dan kebijakan Majelis Jemaat yang strategis

dan tidak bertentangan dengan Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan keputusan
sidang gereja;
d. mengusulkan pengenaan tindakan disiplin gereja kepada anggota sidi jemaat dan
Majelis Jemaat yang melanggar Firman Allah, Tata Gereja, Peraturan, Pedoman
dan Keputusan sidang gereja kepada Badan Pekerja Klasis; dan
e. mengangkat dan memberhentikan Badan Pelayan Unsur-Unsur Jemaat.
(2) Majelis Jemaat memiliki tugas:
a. mengumpulkan anggota Jemaat sekeliling Firman Allah dan Sakramen;
b. mempersiapkan ibadah jemaat agar berlangsung dengan sopan dan teratur;
c. menggembalakan anggota Jemaat;
d. melakukan pelayanan kasih dan keadilan kepada anggota jemaat dan sesama

yang lain;
e. mengelola keuangan dan harta milik gereja lainnya di Jemaat untuk

mewujudkan panggilan persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, dan keadilan;
dan
f. melaksanakan rapat evaluasi setiap minggu.
(3) Majelis Jemaat memiliki tanggung jawab:
a. mengawasi dan mengelola seluruh perbendaharaan atau harta milik Gereja di
jemaat;
b. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Perbendaharaan
Gereja; dan
c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang dan tugas kepada sidang
Jemaat.
(4) Majelis Jemaat memiliki kewajiban :
a. memegang teguh Alkitab sebagai firman Allah;
b. menaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan Keputusan Sidang Gereja;
c. menjalankan kehidupan dalam iman, pengharapan, dan kasih dalam Yesus
Kristus sebagai Kepala Gereja;
d. mewakili anggota jemaat di dalam dan di luar peradilan;
e. menggembalakan anggota Jemaat dengan penuh kasih kepada Tuhan;
f. melaksanakan program-kegiatan strategis demi pertumbuhan jemaat;
g. menyusun Rencana Program-Kegiatan dan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Jemaat untuk disahkan dalam sidang jemaat; dan
h. menyelenggarakan Sidang Jemaat.

Pasal 24
Majelis Jemaat dapat melaksanakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
untuk melaksanakan keputusan sidang gereja dan kebutuhan mendesak dalam jemaat.

44

Bagian Ketiga
Uraian Tugas Majelis Jemaat

Pasal 25
(1) Ketua Majelis Jemaat mempunyai tugas:

a. menjalankan kepemimpinan, penggembalaan, mengawasi ajaran, dan
pemberitaan gereja di jemaat sesuai Alkitab;

b. menjaga agar Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan keputusan sidang gereja
ditaati dan dilaksanakan di Jemaat;

c. bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan organisasi di jemaat;
d. memelihara keutuhan dan kebersamaan seluruh anggota Majelis Jemaat;
e. memberikan pokok pikiran dalam menyikapi kondisi aktual gereja dan

masyarakat agar jemaat selalu adaptif terhadap setiap perubahan;
f. memimpin rapat-rapat Majelis Jemaat;
g. bersama Sekretaris Majelis Jemaat menandatangani surat-surat;
h. bersama Anggota Majelis Jemaat lainnya menyusun rancangan program-

kegiatan jemaat untuk ditetapkan dalam sidang jemaat;
i. mengawasi pemanfaatan perbendaharaan atau harta milik gereja di jemaat;
j. bersama sekretaris dan bendahara membentuk Panitia Anggaran Jemaat;
k. bersama sekretaris Majelis Jemaat dan bendahara Majelis Jemaat merancang

penggalangan sumber dana inkonvensional bagi aktifitas jemaat;
l. memberikan persetujuan atas pengeluaran keuangan oleh bendahara jemaat;
m. meminta Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Tingkat Jemaat dan/atau

Badan Pengawas Perbendaharaan gereja tingkat Klasis memeriksa keadaan
keuangan jemaat; dan
n. bersama bendahara mempertanggungjawabkan keuangan jemaat pada Sidang
Jemaat.
(2) Ketua Majelis Jemaat berfungsi sebagai otorisator dalam hal pengelolaan keuangan
jemaat.

Pasal 26
(1) Wakil Ketua Majelis Jemaat mempunyai tugas :

a. bersama Ketua Majelis Jemaat merumuskan dan melaksanakan Keputusan
sidang gereja;

b. bersama ketua Majelis Jemaat melaksanakan kepemimpinan jemaat;
c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Majelis Jemaat dalam

pelaksanaan kepemimpinan Jemaat;
d. bersama ketua memimpin rapat-rapat Majelis Jemaat;
e. mengkoordinasikan dan mengawasi pencapaian strategi dan kebijakan Majelis

Jemaat sesuai keputusan sidang jemaat pada Urusan Pengembangan Sumber
Daya Manusia, Kebudayaan, Penelitian, dan Pengembangan;
f. penanggung jawab tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan
Pengawas Perbendaharaan Gereja lingkup Jemaat dan/atau lingkat Klasis; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diputuskan dalam rapat Majelis Jemaat.
h. Dalam keadaan tertentu Tugas Ketua Majelis Jemaat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dapat dilaksanakan oleh Wakil Ketua Majelis Jemaat.

45

Pasal 27
(1) Sekretaris Majelis Jemaat mempunyai tugas:

a. menjaga persekutuan Majelis Jemaat melalui konsolidasi dan manajemen
yang baik dan terwakili;

b. bersama Ketua Majelis Jemaat memimpin rapat-rapat Majelis Jemaat;
c. bersama Ketua Majelis Jemaat menandatangani surat-surat;
d. sebagai Kepala Sekretariat Jemaat;
e. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas sekretariat Jemaat dan

Urusan-Urusan Majelis Jemaat;
f. sebagai koordinator Urusan Misi, Penginjilan, Pemuridan dan kemitraan;
g. mengelola data base Jemaat;
h. bersama Ketua Majelis Jemaat dan Bendahara Majelis Jemaat membentuk

Panitia Anggaran Jemaat;
i. bersama Ketua Majelis Jemaat dan Bendahara Majelis Jemaat merancang

penggalangan sumber dana inkonvensional bagi aktifitas jemaat;
j. bersama Wakil Sekretaris Majelis Jemaat mempersiapkan agenda rapat-rapat

Majelis Jemaat dan Sidang Jemaat; dan
k. bersama Wakil sekretaris Majelis Jemaat membuat notulen rapat-rapat Majelis

Jemaat.
(2) Sekretaris majelis jemaat berfungsi sebagai ordonatur dalam hal pengelolaan

keuangan gereja di jemaat.

Pasal 28
(1) Wakil Sekretaris Majelis Jemaat mempunyai tugas:

a. bersama sekretaris Majelis Jemaat merumuskan dan/atau melaksanaan
Keputusan sidang gereja;

b. sebagai koordinator Urusan Pelayanan dan pembinaan Jemaat;
c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Majelis Jemaat dalam

pelaksanaan tugas Sekretariat Jemaat;
d. bersama Sekretaris Majelis Jemaat mempersiapkan agenda rapat-rapat Majelis

Jemaat;
e. bersama Sekretaris Majelis Jemaat memimpin rapat-rapat Majelis Jemaat;
f. bersama Sekretaris Majelis Jemaat membuat notulen rapat Majelis Jemaat; dan
g. mengarsipkan dan mendokumentasikan dokumen gereja di jemaat.
(2) Dalam keadaan tertentu tugas Sekretaris Majelis Jemaat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 dapat dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris Majelis Jemaat.

Pasal 29
(1) Bendahara Majelis Jemaat mempunyai tugas:

a. mengatur transaksi keuangan gereja di jemaat berdasarkan persetujuan Ketua
Majelis atas pertimbangan Sekretaris Majelis Jemaat;

b. mengkoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan dan pencapaian strategi dan
kebijakan Majelis Jemaat sesuai keputusan sidang jemaat pada Ekonom Gereja
dan Pelayanan Kasih dan Keadilan;
46

c. melakukan Setoran Wajib Jemaat kepada klasis dan sinode;
d. melakukan setoran persepuluhan 100% kepada sinode;
e. menerima, menandatangani dan membukukan bukti-bukti keuangan gereja di

jemaat;
f. bersama ketua mempertanggungjawabkan seluruh harta milik gereja di jemaat

dalam sidang jemaat;
g. bersama Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat membentuk Panitia Anggaran

Jemaat;
h. bersama Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat merancang penggalangan sumber

dana inkonvensional bagi aktifitas jemaat;
i. mewakili ketua Majelis Jemaat apabila berhalangan hadir pada aktifitas di

bidang pengelolaan keuangan dan aset;
j. mengawasi dan menangani segala urusan yang menyangkut harta milik gereja,

tanah, bangunan, dan aset-aset gereja lainnya di jemaat;
k. mengkoordinir urusan Aset, Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
l. memimpin rapat jemaat di bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan
m. menghadiri Rapat-rapat Majelis Jemaat.
(2) Dalam keadaan tertentu tugas Bendahara Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Ketua Majelis Jemaat, sampai penetapan Bendahara Majelis
Jemaat yang baru.

Pasal 30
Urusan Persekutuan dan Pembinaan Jemaat mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan kegiatan memperkuat persekutuan dalam jemaat;
b. mengatur penyelenggaraan ibadah di jemaat sesuai kebutuhan;
c. menyelenggarakan ibadah untuk warga jemaat yang lanjut usia, sakit dan berbeban;
d. menyelenggarakan kegiatan pembinaan warga jemaat;
e. mempersiapkan modul pembinaan warga jemaat;
f. menyelenggarakan pembinaan kategorial berdasarkan profesi warga jemaat;
g. merancang model pembinaan warga jemaat sesuai konteks jemaat;dan
h. melakukan pembinaan bagi unsur-unsur Jemaat.

Pasal 31
Urusan Misi, Penginjilan, Pemuridan, dan Kemitraan mempunyai tugas:
a. merancang model penginjilan dan pemuridan sesuai kebutuhan misi gereja;
b. mempersiapkan warga jemaat sebagai penginjil;
c. penginjilan dan pemuridan bagi orang lain;
d. memperkuat kegiatan misi, penginjilan dan pemuridan pada wilayah klasis dan

sinode;
e. menyelenggarakan kebaktian penyegaran iman;
f. mengembangkan hubungan oikumenis dengan gereja-gereja lain.
g. mengembangkan hubungan kemitraan dengan lembaga keagamaan lain;
h. mengembangkan hubungan kemitraan dengan pemerintah, lembaga adat, dan

lembaga sosial kemasyarakatan; dan
i. mendorong dan memperkuat anggota jemaat membangun relasi lintas iman.

47

Pasal 32
Urusan Pelayanan Kasih dan Keadilan mempunyai tugas:
a. melaksanakan kegiatan pelayanan kasih dan keadilan di Jemaat;
b. memberdayakan Jemaat melaksanakan tugas pelayanan kasih dan keadilan;
c. melaksanakan pelayanan kasih dan keadilan lintas iman;
d. terlibat dan menangani korban bencana;
e. menyelenggarakan kegiatan sosial di masyarakat;
f. pendampingan dan pembelaan hak-hak warga jemaat dan masyarakat;
g. memantau proses penyelesaian masalah hukum dan hak azasi manusia;
h. melakukan pengumpulan data dan informasi terhadap suatu kasus hukum dan hak

azasi manusia;
i. melakukan pendekatan dengan pihak berkepentingan untuk penyelesaian kasus

hukum dan hak azasi manusia; dan
j. melakukan pendidikan penyadaran hukum, hak azasi manusia dan lingkungan

hidup.
Pasal 33

Urusan Aset, Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas:
a. mendata dan mengelola aset gereja di jemaat;
b. mengembangkan ekonomi Jemaat;
c. memberdayakan ekonomi warga jemaat;
d. mengupayakan penerimaan inkonvesional di jemaat;
e. mengembangkan sumber-sumber keuangan gereja di Jemaat;
f. menyediakan modal usaha warga jemaat, yang tidak bersumber dari penerimaan

konvensional; dan
g. menangani kegiatan-kegiatan pembangunan dalam Jemaat.

Pasal 34
Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayan dan Penelitan mempunyai
tugas:
a. menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, dan informal;
b. merancang model pendidikan bagi pertumbuhan gereja;
c. mengupayakan dan memberikan beasiswa kepada warga jemaat;
d. memberikan bantuan pendidikan bagi warga jemaat;
e. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial budaya;
f. mengkaji dan menganalisa pertumbuhan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di

jemaat;
g. mengkaji dan membuat rekomendasi pemekaran jemaat;
h. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi bagi

penatalayanan misi gereja;
i. mengkaji, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia dan sumber

daya alam;
j. mengkaji dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal bagi upaya

kontekstualisasi teologi dan kelestarian budaya;
k. mengkaji dan menganalisa isu-isu dalam kehidupan sosial masyarakat;
l. menerbitkan media komunikasi dan informasi jemaat; dan

48

m. mengelola dokumen dan perpustakaan jemaat.
Bagian Keempat

Masa Jabatan Majelis Jemaat
Pasal 35

(1) Masa jabatan Majelis Jemaat adalah 5 (lima) tahun.
(2) Seorang anggota Majelis Jemaat dapat meneruskan masa jabatan atau masa

pelayanannya untuk 5 (lima) tahun berikutnya, sehingga ia menjabat anggota
Majelis Jemaat selama 10 (sepuluh) tahun tanpa terputus.
(3) Setelah masa 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ia tidak
dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan berikutnya, kecuali sempat tidak aktif
atau tidak menjabat anggota Majelis Jemaat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
(4) Untuk jemaat tertentu yang kekurangan sumber daya manusia, ketentuan ayat (2)
dan ayat (3) tidak digunakan.

Bagian Kelima
Pengisian Kekosongan Jabatan Majelis Jemaat

Pasal 36
(1) Apabila terjadi kekosongan jabatan anggota majelis jemaat, dilakukan pengisian

anggota majelis jemaat berdasarkan daftar calon majelis jemaat pada saat proses
pemilihan.
(2) Pengisian kekosongan jabatan pada Majelis Jemaat dilakukan oleh Badan Pekerja
Klasis berdasarkan usul Majelis Jemaat.
(3) Tata cara pengisian kekosongan jabatan anggota Majelis Jemaat diatur dalam suatu
Pedoman pengisian jabatan.

Bagian Keenam
Syarat Pencalonan Majelis Jemaat

Pasal 37
(1) Syarat pencalonan Majelis Jemaat, terdiri dari:

a. syarat pencalonan Penatua;
b. syarat pencalonan Syamas; dan
c. syarat pencalonan jabatan Majelis Jemaat.
(2) Syarat pencalonan Penatua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menurut 1
Timotius 3:1-7 dan Titus 1:5-16, terdiri dari:
a. tidak bercacat secara moral;
b. punya 1 (satu) istri;
c. anak-anaknya beriman;
d. bukan pemabuk;
e. bukan pemarah;
f. jangan yang baru bertobat;
g. dihormati diluar jemaat;
h. tidak serakah;
i. bukan suami-isteri;dan
j. dalam situasi atau kebutuhan tertentu huruf (i) tidak berlaku.

49

(3) Syarat pencalonan syamas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menurut 1
Timotius 3:8-18, terdiri dari:
a. terhormat;
b. tidak bercabang lidah;
c. tidak penggemar anggur (bukan pemabuk);
d. tidak serakah;
e. dapat menyimpan rahasia;
f. jangan memfitnah;
g. mengurus keluarga dengan baik;
h. hati suci; dan
i. bukan suami-isteri.

(4) Untuk pengisian struktur Majelis Jemaat dan urusan-urusan sebagai alat
kelengkapan sebagai berikut:
a. dipilih dari antara para penatua dan syamas melalui rapat Majelis Jemaat dan
ditetapkan oleh Badan Pekerja Klasis;dan
b. untuk jabatan ketua Majelis Jemaat ditentukan oleh Badan Pekerja Klasis.

(5) Syarat pencalonan untuk jabatan Majelis Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hutuf c dilakukan untuk jabatan:

a. Ketua Majelis Jemaat;
b. Wakil Ketua Majelis Jemaat;
c. Sekretaris Majelis Jemaat;
d. Wakil Sekretaris Majelis Jemaat;
e. Bendahara Majelis Jemaat; dan
f. Sekretaris dan Anggota Urusan-urusan Majelis Jemaat.
(6) Jabatan Ketua Majelis Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diatur
dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Klasis.
(7) Jabatan Wakil Ketua Majelis Jemaat, Sekretaris Majelis Jemaat, Wakil Sekretaris
Majelis Jemaat, Bendahara Majelis Jemaat, Sekretaris, dan Anggota Urusan-urusan
Majelis Jemaat dipilih dari antara para penatua dan para syamas dan ditetapkan
oleh Badan Pekerja Klasis.

Pasal 38
Seseorang yang hendak ditetapkan dalam jabatan Ketua Majelis harus memenuhi syarat
:
a. pegawai gereja dalam jabatan pendeta atau guru jemaat atau penginjil;
b. telah melayani di jemaat paling singkat 2 (dua)tahun;
c. telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan, penggembalaan,

dan spiritualitas pastor tingkat dasar; dan
d. ditetapkan oleh Badan Pekerja Klasis.

Pasal 39
Seseorang yang hendak ditetapkan dalam jabatan Wakil Ketua Majelis Jemaat, Sekretaris
Majelis Jemaat, dan Wakil Sekretaris Majelis Jemaat harus memenuhi syarat :
a. seorang Penatua;dan

50