Amandemen Tata Gereja GKI TP

b. telah melaksanakan tugas sebagai anggota Majelis Jemaat selama 5 (lima) tahun
atau 1 (satu) masa jabatan sebelumnya.
Pasal 40

Seseorang yang hendak ditetapkan dalam jabatan Bendahara Majelis Jemaat harus
memenuhi syarat :
a. seorang Syamas; dan
b. telah melaksanakan tugas sebagai anggota majelis jemaat selama 5 (lima) tahun atau

1 (satu) masa jabatan sebelumnya.

Pasal 41
Seseorang yang hendak ditetapkan dalam jabatan Sekretaris Urusan harus memenuhi
syarat:
a. seorang penatua dan syamas;dan
b. telah melaksanakan tugas sebagai seorang Majelis Jemaat selama 5 (lima) tahun atau

1 (satu) masa jabatan sebelumnya.
Bagian Ketujuh

Pemilihan Majelis Jemaat
Pasal 42

(1) Pemilihan Majelis Jemaat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum Sidang
Jemaat.

(2) Pemilihan Majelis Jemaat dilakukan untuk jabatan Penatua dan Syamas.
(3) Pemilihan dalam jabatan penatua dan syamas dipilih dari anggota sidi jemaat.

Pasal 43
Jumlah anggota Majelis Jemaat dalam suatu jemaat disesuaikan dengan kebutuhan
pelayanan di jemaat.

Pasal 44
(1) Majelis jemaat dipilih oleh anggota sidi jemaat.
(2) Anggota sidi jemaat yang berhak memilih adalah mereka yang sedang tidak

dikenakan disiplin Gereja.
Pasal 45

Tata cara pemilihan Majelis Jemaat diatur dalam suatu Pedoman Pemilihan.
Pasal 46

(1) Mereka yang terpilih sebagai majelis jemaat harus mendapat penggembalaan dan
menandatangani surat pengakuan.

(2) Surat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan sebagai
berikut: Saya percaya, bahwa saya dipanggil oleh Tuhan kepada Jabatan Penatua
atau Syamas dalam Jemaat ……………Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua dalam
periode :.... Saya mengaku akan melakukan Wewenang, Tugas, Tanggung jawab,
dan kewajiban jabatan ini dengan rajin dan setia berdasarkan Firman Allah dengan
51

tuntunan Roh Kudus. Saya mengaku akan taat melakukan Tata Gereja, Peraturan,
Pedoman dan Keputusan-keputusan sidang Gereja Kristen Injili di Tanah Papua;
(3) Surat Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat
penggembalaan berlangsung.

Bagian Keenam
Peneguhan Jabatan Majelis Jemaat

Pasal 47
(1) Majelis jemaat terpilih diteguhkan dalam suatu ibadah hari Minggu.
(2) Peneguhan Majelis Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

lama 14 (empat belas) hari sesudah penandatanganan surat pengakuan.
(3) Ibadah peneguhan Majelis Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani

oleh pendeta dari Badan Pekerja Klasis, dan/atau ditunjuk oleh Badan Pekerja Klasis.
(4) Anggota Majelis Jemaat tidak diteguhkan apabila terpilih kembali untuk masa

jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dalam jabatan yang sama.
Bagian Ketujuh

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Majelis Jemaat
Pasal 48

(1) Pelantikan dan serah terima jabatan Majelis Jemaat dilakukan paling lama 14 (empat
belas) hari setelah peneguhan anggota Majelis Jemaat.

(2) Pelantikan dan serah terima jabatan Majelis Jemaat disaksikan oleh Badan Pekerja
Klasis.

(3) Sebelum diadakan pelantikan dan serah terima, kepimpinan atas jemaat masih
berada pada Majelis Jemaat yang lama.

Bagian Kedelapan
Melanjutkan Tugas Jabatan Majelis Jemaat

Pasal 49
(1) Anggota Majelis Jemaat yang berpindah tempat tugas dan/atau tempat tinggal

dapat meneruskan masa jabatannya sampai selesai di jemaat setempat.
(2) Melanjutkan tugas jabatan Majelis Jemaat karena perpindahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat keterangan dari Majelis Jemaat
asal.
(3) Kelanjutan tugas jabatan seperti dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku bagi seluruh
jemaat GKI di Tanah Papua.

BAB VII
ALAT KELENGKAPAN DAN BADAN-BADAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Hakekat
Pasal 50

(1) Majelis Jemaat dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan membentuk alat
kelengkapan.

52

(2) Alat kelengkapan Majelis Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
Unsur-Unsur Jemaat dan badan-badan khusus.
Bagian Kedua
Rayon
Pasal 51

(1) Pengelompokkan anggota jemaat pada Rayon bertujuan agar Majelis Jemaat lebih
mudah mengkoordinir, melayani, dan mengawasi anggota jemaat dalam
melaksanakan pekerjaan pelayanan mewujudkan kehadiran tanda-tanda Kerajaan
Allah melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayan.

(2) Rayon terdiri dari beberapa KSP.
(3) Kepemimpinan rayon dalam jemaat dikoordinir oleh seorang Majelis Jemaat.
(4) Koordinator Rayon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:

a. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan pelayanan jemaat di
rayon;

b. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti saran-usul,
pendapat, dan aspirasi anggota jemaat dan Pengurus Kelompok Sel Pemuridan
kepada Majelis Jemaat;

c. mengawasi proses pemilihan Penatua dan Syamas;
d. memimpin rapat rayon;
e. bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan gereja di rayon; dan
f. meminta dan menerima laporan kegiatan dan keuangan KSP dan diteruskan

kepada Majelis Jemaat.
(5). Koordinator rayon dipilih dari antara anggota Majelis Jemaat yang tinggal di rayon

tersebut.
Bagian Ketiga

Kelompok Sel Pemuridan
Pasal 52

(1) Pengelompokkan anggota jemaat pada Kelompok Sel Pemuridan bertujuan:
a. agar anggota jemaat diajar menjadi murid Yesus Kristus;
b. anggota jemaat dilatih dan disiapkan untuk hidup sebagai garam dan terang
dunia;
c. anggota jemaat dapat mengembangkan karunia rohani yang dimiliki; dan
d. anggota jemaat teguh dalam iman, pengharapan dan kasih di tengah tantangan
dan kesulitan.

(2) 1 (satu) KSP beranggotakan paling banyak 6-10 keluarga.
(3) Kepemimpinan KSP dikoordinir oleh seorang Majelis.
(4) Koordinator KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:

a. mempraktekkan cara hidup sebagai murid Yesus Kristus;
b. memotivasi anggota KSP untuk terlibat dalam pekerjaan pelayanan;
c. selalu mendoakan warga jemaat;
d. menggembalakan anggota KSP;
e. memotivasi anggota KSP untuk berdoa secara teratur dan memberi diri

dipimpin oleh Roh Kudus;
f. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan pelayanan jemaat di KSP;

53

g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti saran-usul,
pendapat, dan aspirasi anggota KSP kepada Majelis Jemaat;

h. melayani ibadah KSP;
i. memimpin rapat KSP;
j. bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan gereja di KSP; dan
k. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada koordinator rayon.

Unsur-Unsur Jemaat
Pasal 53

(1) Pengelompokan anggota jemaat pada Unsur-Unsur Jemaat bertujuan:
a. supaya pemberitaan Firman Tuhan dan pelayanan gereja dapat disampaikan
secara kontekstual; dan
b. supaya anggota jemaat dapat berperan sesuai karunia yang dimiliki.

(2) Pengelompokan anggota jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. Persekutuan Kaum Bapak di singkat PKB;
b. persekutuan Wanita di singkat PW-GKI;
c. Persekutuan Anggota Muda di singkat PAM; dan
d. Persekutuan Anak dan Remaja di singkat PAR.

(3) Kepemimpinan Unsur-Unsur Jemaat dilaksanakan oleh Badan Pelayan yang, terdiri
dari:
a. Badan Pelayan Persekutuan Kaum Bapak disingkat BP. PKB;
b. Badan Pelayan Persekutuan Wanita disingkat BP. PW;
c. Badan Pelayan Persekutuan Anggota Muda disingkat BP.PAM; dan
d. Badan Pelayan Persekutuan Anak dan Remaja disingkat BP.PAR.

(4) Struktur Badan Pelayan Persekutuan Kaum Bapak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, terdiri dari :
a. Ketua PKB;
b. Wakil Ketua PKB;
c. Sekretaris PKB;
d. Wakil Sekretaris PKB;
e. Bendahara PKB;
f. Seksi Kerohanian PKB;
g. Seksi Pendidikan PKB;
h. Seksi Diakonia PKB;
i. Seksi Kesenian dan Musik Gereja PKB;
j. Seksi Lingkungan Hidup PKB; dan
k. Seksi Rekreasi dan Olah raga PKB.

(5) Struktur Badan Pelayan Persekutuan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, terdiri dari:
a. Ketua PW;
b. Wakil Ketua PW;
c. Sekretaris PW;
d. Wakil Sekretaris PW;
e. Bendahara PW;
f. Seksi Kerohanian PW;
g. Seksi Pendidikan PW;
54

h. Seksi Diakonia PW;
i. Seksi Kesenian dan Musik Gereja PW;
j. Seksi Lingkungan Hidup PW; dan
k. Seksi Rekreasi dan Olah raga PW.
(6) Struktur Badan Pelayan Persekutuan Anggota Muda sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c terdiri dari :
a. Ketua PAM;
b. Wakil Ketua PAM;
c. Sekretaris PAM;
d. Wakil Sekretaris PAM;
e. Bendahara PAM;
f. Seksi Kerohanian PAM;
g. Seksi Pendidikan PAM;
h. Seksi Diakonia PAM;
i. Seksi Kesenian dan Musik Gereja PAM;
j. Seksi Lingkungan Hidup PAM; dan
k. Seksi Rekreasi dan Olah raga PAM.
(7) Struktur Badan Pelayan Persekutuan Anak dan Remaja sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d, terdiri dari:
a. Ketua PAR;
b. Wakil Ketua PAR;
c. Sekretaris PAR;
d. Wakil Sekretaris PAR;
e. Bendahara PAR;
f. Kelas Anak Kecil PAR:
g. Kelas TK PAR;
h. Kelas Tanggung PAR;
i. Kelas Remaja PAR; dan
j. Kelas Alkitab PAR.
(8) Seksi-Seksi dan Kelas-kelas pada Badan Pelayan Unsur-Unsur Jemaat dipimpin oleh
seorang Koordinator;
(9) Jumlah anggota Seksi dan Kelas disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Unsur-
Unsur Jemaat;
(10) Badan Pelayan Unsur-Unsur Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih
dari antara anggota sidi jemaat pada masing-masing unsur jemaat tersebut.
(11) Badan Pelayan Unsur-Unsur Jemaat dipilih melalui pemungutan suara dan/atau
aklamasi;
(12) Badan Pelayan Unsur-Unsur Jemaat menjalankan masa jabatan selama 5 (lima)
tahun sesuai masa jabatan Majelis Jemaat.

Pasal 54
Tata Cara Pemilihan, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Badan Pelayan Unsur-Unsur Jemaat
diatur dalam suatu Pedoman unsur-unsur jemaat.

55

Bagian Kelima
Pelantikan
Pasal 55

(1) Badan Pelayan Unsur-Unsur Jemaat, Koordinator Rayon, Koordinator KSP diangkat
dan diberhentikan oleh Majelis Jemaat;

(2) Pelantikan Badan Pelayan Unsur-Unsur Jemaat dilakukan oleh Majelis Jemaat
dalam suatu ibadah hari Minggu;

(3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi Badan Pelayan antar
waktu dan pergantian anggota struktur Badan Pelayan baru.
Ditetapkan di : Waropen
Pada tanggal : ... Juli 2022

56

PENJELASAN ATAS
RANCANG PERATURAN

TENTANG
JEMAAT GEREJA KRISTEN INJILI di TANAH PAPUA

I. PENJELASAN UMUM DAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ), terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris,Wakil Sekretaris dan Bendahara.
Angka 4
Kata Rayon berlaku pada lingkup Jemaat, sedangkan kata Wilayah berlaku
pada lingkup Klasis dan Sinode.
.
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

57

Angka 12
Usbuh di lakukan pada hari sabtu sore,untuk mengevaluasi pelayanan
sebelumnya dan merencanakan pelayanan berikutnya,penggunaan nama
biston,sermon dll dapat diubah penyebutannya dengan sebutan
usbuh,mengapa dilakukan pada hari sabtu,karena persiapan ibadah minggu
dan lonceng peringatan ibadah di bunyikan.

Angka 13
Pejabat gereja yang memiliki kewenangan pada lingkup Jemaat adalah
Ketua Jemaat yang mengambil tindakan mengakibatkan penerimaan
dan/atau pengeluaran uang dan atau barang bergerak maupun tidak
bergerak milik gereja.

Angka 14
Pejabat gereja yang memiliki kewenangan menguji tindakan pejabat
otorisator pada lingkup jemaat oleh sekretaris jemaat. Maksud dari
menguji antara program gereja dan realisasi anggaran.

Angka 15
Pos Pekabaran Injil adalah suatu tempat dari persekutuan orang-orang
yang baru percaya, maupun yang sudah percaya (baik di daerah
pedalaman maupun wilayah perkotaan).

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jemaat-jemaat yang telah dewasa, dan hendak memekarkan rayonnya maka
proses persiapan dilakukan oleh majelis jemaat,dengan menyiapkan dokumen
pendukung menyangkut jumlah jiwa,KK,Wilayah pelayanan, tempat
ibadah,Kemampuan keuangan, Sumber Daya Manusia yang tersedia,dan
sejumlah majelis yang telah disiapkan dan proses ini dilaporkan kepada Klasis

58

dan atas persetujuan Klasis jemaat tersebut langsung ditetapkan dalam sidang
jemaat sebagai jemaat mandiri,dan kemudian diusulkan dalam sidang Klasis
Ayat (3)
Penetapan suatu Jemaat melalui Sidang Klasis dan diumumkan pada sidang
sinode ke dalam urutan jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua.
Pasal 4
Ayat(1) Pos Pekabaran Injil dibentuk untuk orang-orang yang baru percaya kepada

Yesus Kristus itu berbeda dengan Jemat-jemaat kotawi yang rayonnya di
mekarkan,tidak bisa di sebut Pos Pelayan,atau Pos Pekabaran injil.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Anggota jemaat dapat terlibat dalam pelayanan untuk memperkuat bidang-
bidang pelayanan dalam jemaat sesuai dengan karunia dan kemampuan
masing-masing secara sukarela dibawah koordinasi Majelis Jemaat (I Petrus
2:9, 4:10). Majelis Jemaat dapat melibatkan mereka yang telah menyelesaikan
masa kerja (mantan Majelis) dan warga Jemaat yang memiliki karunia dalam
pelayanan.
Pasal 7
Huruf a.
Ibadah hari Minggu adalah:
a. ibadah yang dilaksanakan pada hari Minggu;
b. ibadah hari Minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

dilaksanakan pada jam 06.00 Wit, jam 09.00 WIT dan jam 19.00 WIT;
dan
c. selain waktu pelaksanaan ibadah sebagaimana pada huruf b, Majelis
Jemaat dapat mengatur waktu lain pada hari Minggu sesuai kebutuhan
jemaat
Huruf b
Ibadah keluarga adalah ibadah yang dilaksanakan oleh 1 (satu) keluarga.

59

Huruf c
Ibadah Rayon adalah Ibadah yang dilaksanakan oleh beberapa keluarga.

Huruf d
Ibadah Hari Raya Gereja adalah: ibadah yang dilaksanakan untuk
merayakan peristiwa-peristiwa khusus gereja dalam persekutuan dengan
Tuhan. ibadah dimaksud terdiri dari:
1. ibadah Tahun Baru yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Januari sekaligus
sebagai hari raya lahirnya gereja di Tanah Papua (1 Januari 1865);
2. ibadah Hari Pekabaran Injil yang dilaksanakan setiap tanggal 5 Februari;
3. ibadah minggu-minggu pra-paskah atau Ibadah minggu-minggu sengsara
Tuhan Yesus yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) minggu sebelum
perayaan Kematian dan Kebangkitan Tuhan Yesus;
4. ibadah Jumat Agung atau Ibadah Kematian Tuhan Yesus;
5. ibadah Paskah atau Ibadah Kebangkitan Tuhan Yesus yang dilaksanakan
selama 2 (dua) hari;
6. ibadah Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga;
7. ibadah Pentakosta atau ibadah pencurahan Roh Kudus yang
dilaksanakan selama 2 (dua) hari;
8. ibadah Hari Ulang Tahun GKI di Tanah Papua yang dilaksanakan setiap
tanggal 26 Oktober;
9. ibadah minggu-minggu Advent yang dilaksanakan selama 4 (empat)
minggu sebelum perayaan Natal;
10. ibadah Malam Kudus dilaksanakan setiap tanggal 24 Desember pada
malam hari;
11. ibadah Natal dilaksanakan setiap tanggal 25 dan 26 Desember; dan
12. ibadah akhir Tahun dilaksanakan setiap tanggal 31 Desember.

Huruf e
Ibadah Sakramen Baptisan Kudus adalah:
(1) ibadah yang dilaksanakan untuk pelayananan sakramen baptisan kudus
kepada orang dewasa atau kepada anak-anak;dan
(2) ibadah sakramen baptisan dilakukan dengan cara percik atau selam.
Ibadah sakramen baptisan kudus dengan cara percik berlangsung di
dalam gedung gereja, sedangkan dengan cara selam berlangsung di
sungai atau kolam.

Huruf f
Ibadah Sakramen Perjamuan Kudus adalah :
a. ibadah yang dilaksanakan untuk pelayanan sakramen Perjamuan Kudus
kepada anggota sidi jemaat;
b. ibadah sakramen perjamuan kudus dilaksanakan di gedung gereja dan
rumah-rumah anggota jemaat; dan

60

c. pelayanan ibadah sakramen perjamuan kudus di rumah-rumah anggota
jemaat sebagaimana pada huruf b diperuntukkan kepada orang sakit dan
kaum lanjut usia yang tidak bisa ke gedung gereja.

Huruf g
Ibadah Peneguhan anggota Sidi Jemaat adalah:
a. ibadah yang dilaksanakan untuk meneguhkan para katekumen
(murid/peserta katekisasi) menjadi anggota sidi jemaat; dan
d. peneguhan katekumen menjadi anggota sidi jemaat sebagaimana pada
huruf a, dilaksanakan dalam suatu ibadah Hari Minggu.

Huruf h
Ibadah Peneguhan dan Pemberkatan Nikah adalah:
a. ibadah yang dilaksanakan untuk meneguhkan dan memberkati pasangan
laki-laki dan perempuan menjadi suami–isteri, hidup bersama sebagai 1
(satu) rumah tangga;
b. ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan untuk 1 (satu)
pasangan suami-isteri dan untuk beberapa pasangan suami-steri secara
bersama-sama; dan
c. ibadah untuk beberapa pasangan suami-isteri secara bersama-sama
disebut Ibadah Nikah Masal.

Huruf i
Ibadah Pentahbisan dalam Jabatan Pendeta, Guru Jemaat, dan Penginjil
adalah:
a. ibadah untuk pentahbisan seseorang atau beberapa orang ke dalam
jabatan pendeta atau guru jemaat atau penginjil;
b. ibadah dilaksanakan secara terpisah untuk masing-masing jabatan; dan
c. Ibadah dilaksanakan pada Hari Minggu.

Huruf j
Ibadah pentahbisan ke dalam Jabatan Penatua dan Syamas adalah:
a. ibadah untuk pentahbisan seorang anggota sidi jemaat atau beberapa
orang anggota sidi jemaat ke dalam jabatan penatua dan/atau syamas;
dan
b. ibadah dilaksanakan pada Hari Minggu.

Huruf k
Ibadah Pelantikan Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis, dan Badan Pekerja
Sinode adalah:
a. ibadah untuk melantik Majelis Jemaat atau Badan Pekerja Klasis atau
Badan Pekerja Sinode;
b. ibadah dilaksanakan secara terpisah untuk masing-masing jabatan; dan
c. ibadah dilaksanakan pada Hari Minggu.

Huruf l
Ibadah Pelantikan Alat Kelengkapan adalah:
a. ibadah untuk melantik Badan, Panitia, dan Pengurus Yayasan; dan
b. ibadah dilaksanakan pada Hari Minggu.
61

Huruf m
Ibadah Peresmian Gedung Gereja Baru adalah Ibadah yang dilaksanakan untuk
Peresmian suatu gedung gereja.

Huruf n
Ibadah Pelepasan dan Pemakaman Jenazah adalah:
a. ibadah yang dilaksanakan untuk melepaskan dan memakamkan
jenazah;dan
b. ibadah pelepasan jenazah di rumah duka dan ibadah pemakaman
jenazah di pekuburan.

Huruf o
Ibadah Akhir Bulan adalah ibadah yang dilaksanakan pada tanggal terakhir
setiap bulan.

Huruf p
Ibadah Kelompok Sel Pemuridan (KSP) adalah ibadah yang dilaksanakan
beranggotakan 6 sampai dengan 10 keluarga.

Huruf q
Ibadah Pengutusan adalah ibadah pengutusan tenaga gereja maupun warga
jemaat ke gereja lain, pemerintah, maupun lembaga lain.

Huruf r
Ibadah Sasi adalah sebuah ibadah yang diangkat dari kearifan lokal dalam
rangka melestarikan dan menjaga alam lingkungan agar terpelihara untuk
kebutuhan hidup manusia berkelanjutan.

Huruf s
Ibadah Penerimaan Utusan Gereja.

Huruf t
Ibadah Peresmian tugu Pekabaran Injil.

Huruf u
Ibadah Unsur-Unsur Jemaat adalah ibadah yang dilaksanakan oleh Unsur-Unsur
Jemaat sesuai kategori kelompok usia.

Huruf v
Ibadah Pengucapan Syukur adalah Ibadah yang dilaksanakan sebagai
ungkapan syukur atas sesuatu peristiwa yang dialami bersama Tuhan.

Pasal 8
Cukup jelas

62

Pasal 9
Ayat (1)
Jenis Liturgi Ibadah GKI di Tanah Papua:
1. Liturgi Ibadah Keluarga, terdiri dari:
a. liturgi ibadah keluarga dan umum;dan
b. liturgi ibadah Bulan Bina Keluarga.
2. Liturgi Ibadah Hari Minggu, terdiri dari:
a. liturgi ibadah Hari Minggu I;
b. liturgi ibadah Hari Minggu II;
c. liturgi ibadah Hari Minggu III; dan
d. liturgi ibadah Hari Minggu IV.
3. Liturgi Ibadah Hari Raya Gerejawi.
4. Liturgi Ibadah Baptisan Kudus, terdiri dari:
a. liturgi ibadah Baptisan Kudus Untuk Orang Dewasa;dan
b. liturgi ibadah Baptisan Kudus Untuk Anak-anak.
5. Liturgi Ibadah Perjamuan Kudus, terdiri dari:
a. liturgi ibadah perjamuan kudus tanpa khotbah; dan
b. liturgi ibadah Perjamuan Kudus dengan khotbah.
6. Liturgi Ibadah Peneguhan dan Pemberkatan, terdiri dari:
a. liturgi ibadah peneguhan anggota Sidi Jemaat;
b. liturgi ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah; dan
c. liturgi ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah masal.
7. Liturgi Ibadah Pentahbisan, terdiri dari:
a. liturgi ibadah pentahbisan dalam jabatan Pendeta, Guru Jemaat,
Penginjil, dan pengajar;
b. liturgi Ibadah Pentahbisan dalam Jabatan Penatua dan Syamas; dan
c. liturgi Ibadah Peresmian Gedung Gereja Baru.
8. Liturgi Ibadah Pelantikan, terdiri dari:
a. liturgi ibadah pelantikan Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis, dan
Badan Pekerja Sinode; dan
b. liturgi ibadah Pelantikan Alat Kelengkapan: Badan, Yayasan,
Lembaga, dan Panitia.
9. Liturgi Ibadah Pelepasan dan Pemakaman Jenazah, terdiri dari:
a. liturgi ibadah pelepasan di rumah duka dan pemakaman di
pekuburan;
b. liturgi ibadah pelepasan di gedung gereja dan pemakaman di
pekuburan;
c. liturgi ibadah Pelepasan dan Pemakaman Jenazah di Kapal; dan
63

d. liturgi ibadah Pembakaran Jenazah.

10. Liturgi Ibadah Akhir Bulan;

11. Liturgi Ibadah Kelompok Sel Pemuridan terdiri dari:
a. liturgi ibadah kelompok Sel pemuridan I;
b. liturgi ibadah Kelompok Sel Pemuridan II; dan
c. liturgi ibadah Kelompok Sel Pemuridan III.

12. Liturgi Ibadah Unsur Jemaat, terdiri dari:
a. liturgi ibadah Unsur Persekutuan Kaum Bapak;
b. liturgi ibadah Unsur Persekutuan Wanita;
c. liturgi ibadah Unsur Persekutuan Anggota Muda;
d. liturgi ibadah Unsur Persekutuan Anak Remaja-Sekolah Minggu;
e. liturgi ibadah Unsur Persekutuan Anak Remaja-Tunas Remaja; dan
f. liturgi ibadah Unsur Persekutuan Anak Remaja-anak dan Tanggung.

13. Liturgi Pengutusan Tenaga Gereja dan warga Jemaat.

14. Liturgi Sasi.

15. Liturgi Penerimaan Utusan Gereja.

16. Liturgi Peresmian Tugu Injil.

17. Liturgi Ibadah Pengucapan Syukur.

Ayat (2)
Liturgi-liturgi lain dapat dilihat pada buku Liturgi GKI di Tanah Papua.

Pasal 10
Ayat (1)
Warna Liturgis GKI di Tanah Papua sebagai berikut:
a. masa adven : Ungu
b. masa perayaan natal : Putih
c. masa sengsara dan kematian : Ungu
d. jumat agung : Hitam
e. masa paskah : Putih
f. masa pentakosta : Merah
g. masa raya/hari raya oikumene : Merah
h. Kebaktian Minggu (umum biasa) : Hijau

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

64

Ayat (1)
Pakaian liturgis untuk pendeta, terdiri dari:
a. toga, yaitu jubah berwarna hitam memiliki leher bentuk V dengan
perlengkapan stola dan dasi berwarna putih; dan
b. jas dengan kemeja hitam atau berwarna lain sesuai warna liturgis dan
menggunakan scolar dan pin salib.

Ayat (2)
Pakaian liturgis guru jemaat dan penginjil adalah jas hitam dengan kemeja putih
lengan panjang dan celana panjang atau rok panjang dibawah lutut berwarna
hitam.

Ayat (3)
Jas dengan kemeja berwarna lain sesuai warna liturgis dan celana panjang atau
rok panjang dibawah lutut berwarna hitam. Pakaian liturgis Penatua dan Syamas
terdiri dari:
a. kemeja putih lengan panjang dan celana panjang atau rok panjang di bawah
lutut berwarna hitam
b. kemeja berwarna lain sesuai warna liturgis dan celana panjang atau rok
panjang di bawah lutut berwarna hitam.
c. memakai stola sesuai warna liturgis bagi yang melayani; dan
d. untuk daerah tertentu disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut.

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Huruf b
Huruf c
Huruf d
Huruf e
Ayat (2)
Ayat (3)
huruf g, Nyanyian gereja lainnya adalah Nyanyian Jemaat dan Nyanyian
Rohani yang mengandung makna teologis.
Yang dimaksud Nyanyian Jemaat adalah Mazmur, Rohani, Kidung Jemaat,
dan lainnya yang direkomendir oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.
Sedangkan yang dimaksud dengan Nyanyian Rohani adalah nyanyian-
nyanyian yang mengandung makna rohani atau teologis, yaitu dalam bahasa
Indonesia maupun dalam bahasa daerah.

65

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Ajaran tentang Alkitab terdiri dari:
a. fungsi dan wibawa Alkitab sebagai Firman Allah;
b. sejarah penulisan dan penyusunan Alkitab;
c. struktur Pembagian Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru;
d. tema-tema Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru; dan
e. kanonisasi Alkitab.
Ayat (2)
Huruf a
Ajaran tentang Allah Tritunggal atau Trinitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Allah Bapa;
b. Yesus Kristus;
c. Roh Kudus;
d. pengakuan iman; dan
e. Doa Bapa kami (yang diajarkan adalah: arti, struktur, isi, dan maknanya)
Huruf b
Ajaran tentang Kerajaan Allah terdiri dari :
a. eskatologi;
b. parusia (Teologi Akhir Zaman)
c. dosa, pertobatan, pengampunan, dan anugerah;
d. keselamatan; dan
e. hidup kekal (soteriologi).
Huruf c
Ajaran tentang Gereja atau eklesiologi terdiri dari:
a. misi Gereja: arti, makna, dan tugas panggilan gereja di dalam dunia;
b. jabatan Gereja;
c. iman, pengharapan, dan kasih;
d. sakramen (pembaptisan dan perjamuan kudus);
e. perkawinan dan perceraian;
f. pemberitaan firman;
g. persembahan;
h. teologi liturgi;
i. teologi musik gereja;
j. doa dan puasa;
k. spiritualitas Kristen;
l. gereja dan denominasi lain;
m. gereja dan agama lain;
n. gereja dan Negara (teologi politik atau tanggung jawab politik gereja); dan
66

o. gereja dan Perdamaian, Keadilan, dan Keutuhan Ciptaan.
Huruf d
Ajaran tentang ciptaan Allah terdiri dari :

a. alam semesta (teologi kosmos);
b. manusia (gambar Allah: laki-laki dan perempuan);
c. hobat-hobatan;
d. iblis atau setan dan roh-roh jahat;
e. kematian;
f. aliran-aliran dan ideologi (gerakan keagamaan baru; gerakan mesianis);
g. pluralisme;
h. iptek;
i. seni dan Budaya;
j. uang, kekayaan dan kemiskinan.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.

67

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Bagi jemaat-jemaat yang belum memiliki sumber daya majelis maka
sidang jemaat dipimpin oleh Majelis Jemaat, tetapi jika jemaat yang
mempunyai sumber daya majelis cukup maka sekretaris jemaat sebagai
sekretaris persidangan.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
68

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pemilihan ke dalam struktur majelis dapat dilakukan melalui rapat
majelis dengan memperhatikan pada karunia dan jabatan yang dimiliki
dengan musyawarah untuk mufakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
69

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Seseorang yang hendak ditetapkan dalam jabatan Sekretaris dan Anggota Urusan
Majelis Jemaat harus memiliki jabatan penatua atau syamas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Anggota majelis jemaat dalam suatu jemaat disesuaikan dengan kebutuhan
pelayanan dan stuktur gereja.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

70

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

71

RANCANGAN
PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA

TENTANG
KLASIS GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

72

RANCANGAN PERATURAN
TENTANG

KLASIS GEREJA KRISTEN INJILI di TANAH PAPUA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Gereja adalah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang selanjutnya disingkat GKI di

Tanah Papua adalah persekutuan orang Kristen sebagai Tubuh Kristus yang Kudus dan
Am yang terhimpun dalam Jemaat-jemaat.
2. Klasis GKI di Tanah Papua adalah persekutuan jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua
pada wilayah tertentu.
3. Penasihat Sidang Klasis adalah Badan Pekerja Sinode yang bertugas dan
bertanggungjawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Sidang Klasis.
4. Penasihat Rapat Kerja Klasis adalah Badan Pekerja Sinode yang bertugas dan
bertanggungjawab untuk memberikan nasihat kepada Rapat Kerja Klasis.
5. Pemimpin Klasis adalah Badan Pekerja Klasis yang melaksanakan wewenang, tugas,
tanggungjawab, dan kewajiban kepemimpinan di Klasis setiap hari sebagai
Mandartaris Sidang Klasis.
6. Sekretariat Klasis adalah alat kelengkapan kerja Badan Pekerja Klasis yang menangani
pekerjaan atau urusan pada kantor klasis yang menjadi tugas Sekretaris Klasis.
7. Komisi adalah alat kelengkapan kerja Badan Pekerja Klasis yang menangani beberapa
kegiatan yang sejenis dan saling berkaitan.
8. Seksi adalah bagian dari komisi yang bertugas menangani suatu kegiatan tentu.
9. Otorisator adalah pejabat gereja yang memiliki kewenangan mengambil tindakan
yang mengakibatkan penerimaan dan/atau pengeluaran uang dan/atau barang
bergerak maupun tidak bergerak milik Gereja
10. Ordinatur adalah adalah pejabat gereja yang memiliki kewenangan menguji tindakan
pejabat otorisator.

BAB II
DASAR
Pasal 2
Tata Gereja GKI di Tanah Papua Tahun 2022 BAB X Pasal Pasal 26, Pasal 27,Pasal 28, dan
Pasal 29.
BAB III
PEMBENTUKAN KLASIS
Pasal 3
(1) Klasis dapat dibentuk bilamana paling sedikit terdapat 15 (lima belas) jemaat yang
memenuhi kriteria dewasa, mandiri dan misioner .
(2) Jumlah jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembentukan klasis dapat
dilakukan apabila terdapat 5 (lima ) jemaat dewasa, mandiri dan misioner.
(3) Memperhatikan luas wilayah, jangkauan pelayanan, kesulitan sarana transportasi,
dan komunikasi serta jarak yang jauh ke pusat Klasis.

73

(4) Pengusulan pembentukan klasis oleh Badan Pekerja Klasis harus disertai dokumen
hasil pengkajian yang dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan
Sinode GKI di Tanah Papua.

(5) Pembentukan klasis ditetapkan dan disahkan dalam sidang sinode.
BAB IV

SIDANG KLASIS
Bagian Kesatu
Tugas Sidang Klasis

Pasal 4
Tugas Sidang Klasis ialah :
a. mengevaluasi dan menerima laporan pertanggung jawaban Badan Pekerja Klasis.
b. menetapkan program gereja dalam klasis berdasarkan keputusan sidang jemaat.
c. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja pada lingkup Klasis (APBG).
d. mengusulkan penetapan suatu jemaat kepada Badan Pekerja Sinode.
e. memilih dan menetapkan anggota-anggota Badan Pekerja Klasis; dan
f. memilih dan menetapkan Ketua BPPG Lingkup Klasis atas usul Badan Pekerja Klasis.

Bagian Kedua
Waktu Pelaksanaan, Peserta dan Peninjau Sidang Klasis

Pasal 5
(1) Sidang klasis diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Sidang klasis dilaksanakan sesudah sidang jemaat dan sebelum sidang sinode.
(3) Peserta Sidang Klasis terdiri dari :

a. Pelaksana Harian Majelis Jemaat;
b. Badan Pekerja Klasis;
c. Ketua BPPG Lingkup Klasis; dan
d. Badan Pekerja Sinode sebagai penasihat sidang.
(4) Peninjau adalah mereka yang diundang oleh Badan Pekerja Klasis.

Bagian Ketiga
Hak Peserta dan Peninjau Sidang Klasis

Pasal 6
(1) Hak peserta Sidang Klasis ialah Hak Suara, Hak Bicara, Hak Memilih dan Hak Dipilih.
(2) Badan Pekerja Sinode memiliki Hak Bicara.
(3) Peninjau Sidang Klasis memiliki Hak Bicara dan Hak Dipilih.

Bagian Keempat
Pimpinan Sidang Klasis

Pasal 7
Sidang Klasis dipimpin oleh Badan Pekerja Klasis.

74

Bagian Kelima
Keputusan Sidang Klasis

Pasal 8
(1) Keputusan Sidang Klasis bersifat mengikat dan tidak bertentangan dengan Alkitab

dan Tata Gereja.
(2) Keputusan Sidang Klasis dilakukan secara musyawarah mufakat.
(3) Keputusan Sidang Klasis dibukukan dan dikirimkan kepada setiap peserta Sidang

Klasis dan Badan Pekerja Sinode.
Pasal 9

Bentuk dan tata cara Sidang Klasis diatur dengan suatu Pedoman Sidang Klasis
BAB V

BADAN PEKERJA KLASIS
Bagian Kesatu

Jabatan Struktur dan Alat Kelengkapan
Pasal 10

(1) Badan Pekerja Klasis adalah mandataris sidang klasis.
(2) Badan Pekerja Klasis, terdiri dari :

a. Ketua Badan Pekerja Klasis;
b. Wakil Ketua Badan Pekerja Klasis;
c. Sekretaris Badan Pekerja Klasis;
d. Wakil Sekretaris Badan Pekerja Klasis;
e. Bendahara Badan Pekerja Klasis; dan
f. Anggota Badan Pekerja Klasis paling sedikit 4 (empat ) anggota dan paling banyak

6 (enam) anggota.
(3) Pengisian anggota Badan Pekerja Klasis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf

f bagi klasis-klasis tertentu dapat disesuaikan dengan keadaan sumber daya manusia,
keuangan dan kesulitan komunikasi dan transpotasi.

Pasal 11
(1) Badan Pekerja Klasis dalam melaksanakan tugas dibantu oleh alat kelengkapan yang

terdiri dari :
a. sekretariat klasis yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian; dan
b. komisi-komisi klasis yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi.
(2) Sekretariat Klasis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bagian Tata Usaha.
(3) Komisi-komisi Klasis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat;
b. Komisi Misi, Penginjilan, Pemuridan dan Kemitraan;
c. Komisi Pelayanan Kasih dan Keadilan;
d. Komisi Aset dan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
e. Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan; dan
f. Komisi Penelitian.
(4) Alat kelengkapan klasis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
bertanggungjawab kepada Badan Pekerja Klasis melalui Sekretaris Badan Pekerja Klasis.
(5) Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja Klasis dipilih dari antara para Pendeta.

75

(6) Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris Badan Pekerja Klasis dipilih dari antara para Penatua,
sedangkan Bendahara dipilih dari antara para Syamas.

(7) Anggota-anggota Badan Pekerja Klasis dipilih dari antara pendeta, guru jemaat,
penginjil, penatua, atau syamas.

(8) Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja Klasis tidak merangkap jabatan Ketua Majelis
Jemaat.
Pasal 12

(1) Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) huruf a, terdiri dari :
a. Seksi Persekutuan Kaum Bapak;
b. Seksi Persekutuan Kaum Wanita;
c. Seksi Persekutuan Anggota Muda;
d. Seksi Persekutuan Anak dan Remaja; dan
e. Seksi Ajaran, Liturgi dan Musik Gereja.

(2) Komisi Misi, Penginjilan, Pemuridan dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) huruf b, terdiri dari :
a. Seksi Misi, Penginjilan dan Pemuridan;
b. Seksi Hubungan Oikumene dan Kemitraan Antar Agama; dan
c. Seksi Kemitraan Adat, Pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

(3) Komisi Pelayanan Kasih dan Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Pelayanan Kasih Karitatif;
b. Seksi Pelayanan Kasih Reformatif;dan
c. Seksi Pelayanan Kasih Transformatif.

(4) Komisi Aset,Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) huruf d, terdiri dari :
a. Seksi Ekonomi;
b. Seksi Aset;
c. Seksi Keuangan; dan
d. Seksi Pembangunan.

(5) Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e, terdiri dari :
a. Seksi Pendidikan formal;
b. Seksi Pendidikan non formal dan Informal;
c. Seksi Pengkaderan; dan
d. Seksi Seni dan Budaya.

(6) Komisi Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f, terdiri dari:
a. Seksi Penelitian;dan
b. Seksi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.

(7) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5).
dan ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

76

Bagian Kedua
Wewenang, Tugas, Tanggungjawab, dan Kewajiban Badan Pekerja Klasis

Pasal 13
(1) Badan Pekerja Klasis memiliki wewenang :

a. menjaga agar Tata Gereja dan keputusan sidang gereja ditaati dan dilaksanakan di
Jemaat dan klasis;

b. melakukan pengawasan pengajaran gereja sesuai dengan Alkitab;
c. membuat dan menetapkan keputusan dan kebijakan gereja yang strategis dan tidak

bertentangan dengan keputusan sidang klasis;
d. menerima dan menempatkan para pelayan firman ke jemaat;
e. mengenakan sanksi kepada Majelis Jemaat yang melanggar Alkitab, Tata Gereja,

Peraturan, Pedoman dan Keputusan sidang gereja;
f. mengangkat dan memberhentikan Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota-anggota

Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja lingkup Klasis;
g. membentuk, mengangkat dan memberhentikan Badan, Lembaga dan Yayasan

Tingkat klasis untuk melaksanakan tugas khusus;dan
h. mengangkat dan memberhentikan Majelis Jemaat.
(2) Badan Pekerja Klasis memiliki tugas :
a. menolong Majelis Jemaat mengumpulkan anggota Jemaat sekeliling Firman Allah

dan Sakramen;
b. menolong Majelis Jemaat mempersiapkan ibadah Jemaat agar berlangsung dengan

sopan dan teratur;
c. menolong Majelis Jemaat menggembalakan Anggota Jemaat;
d. menolong majelis jemaat melakukan pelayanan kasih dan keadilan kepada

anggota jemaat dan sesama yang lain;
e. mengelola anggaran Klasis untuk mewujudkan tugas panggilan persekutuan,

kesaksian dan pelayanan kasih; dan
f. menggandakan dan mendistribusikan Keputusan Sidang sinode.
(3) Badan Pekerja Klasis memiliki tanggungjawab :
a. mengelola dan mengawasi seluruh harta milik Gereja di Klasis;
b. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Perbendaharaan

Gereja tingkat Klasis dan Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja tingkat Sinode;
c. memberikan laporan triwulan pertanggungjawaban keadaan jemaat pada lingkup

klasis kepada Badan Pekerja Sinode; dan
d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang dan tugas kepada sidang

klasis.
(4) Badan Pekerja Klasis mempunyai kewajiban :

a. memegang teguh Alkitab sebagai firman Allah;
b. menaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan Keputusan Sidang Gereja;
c. menjalankan kehidupan dalam iman, kasih, dan pengharapan dalam Yesus Kristus

sebagai Kepala Gereja;
d. mewakili Jemaat-jemaat dan klasis di dalam dan di luar peradilan;
e. menggembalakan Majelis Jemaat dan anggota Jemaat dengan penuh kasih kepada

Tuhan;
f. melaksanakan program-kegiatan strategis berbasis pertumbuhan jemaat;
g. menyelenggarakan Sidang Klasis; dan

77

h. menyusun Rencana Program-Kegiatan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Klasis untuk disahkan dalam sidang klasis.
Pasal 14

(1) Badan Pekerja Klasis melaksanakan Rapat Kerja Klasis sekali dalam setahun.
(2) Selain Rapat Kerja Klasis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pekerja Klasis

melaksanakan rapat rutin sekali dalam sebulan, dan untuk kebutuhan yang mendesak
dalam klasis.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas Badan Pekerja Klasis

Pasal 15
(1) Ketua Badan Pekerja Klasis mempunyai tugas :

a. menjalankan kepemimpinan, penggembalaan, mengawasi ajaran dan
pemberitaan gereja sesuai firman Allah;

b. bertindak untuk dan atas nama GKI di Tanah Papua secara keluar dan kedalam
pada lingkup klasis;

c. bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan organisasi pada lingkup klasis;
d. memelihara keutuhan dan kebersamaan seluruh Pemimpin Klasis;
e. memberikan pokok-pokok pikiran dan kebijakan gereja yang strategis dalam

rangka pelaksanaan program gereja bagi pertumbuhan jemaat pada lingkup klasis;
f. memberikan pokok-pokok pikiran dalam menyikapi kondisi aktual gereja dan

masyarakat agar gereja selalu adaptif terhadap setiap perubahan;
g. memimpin rapat-rapat Badan Pekerja Klasis;
h. bersama Sekretaris menandatangani surat-surat;
i. bersama Anggota lainnya menyusun rancangan program Klasis untuk ditetapkan

dalam sidang klasis;
j. bersama Anggota lainnya menjabarkan program gereja kedalam kegiatan-kegiatan

tahunan Klasis;
k. mengawasi pemanfaatan harta milik GKI di Tanah Papua pada lingkup klasis;
l. bersama sekretaris dan bendahara membentuk Panitia Anggaran Klasis
m. bersama sekretaris dan bendahara merancang penggalangan sumber dana

inkonvensional bagi aktifitas Klasis;
n. memberikan persetujuan atas pengeluaran keuangan gereja di Klasis;
o. meminta Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Tingkat Klasis dan/atau Tingkat

Sinode memeriksa keadaan keuangan gereja di klasis dan jemaat;
p. memberikan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Wakil ketua dan Bendahara Badan

Pekerja Klasis; dan
q. bersama bendahara mempertanggungjawabkan keuangan gereja di Klasis pada

Sidang Klasis.
(2) Ketua Badan Pekerja Klasis berfungsi sebagai otorisator dalam hal pengelolaan

keuangan gereja di klasis.

78

Pasal 16
(1) Wakil Ketua Badan Pekerja Klasis mempunyai tugas :

a. bersama Ketua Badan Pekerja Klasis merumuskan dan melaksanakan Keputusan
sidang gereja;

b. bersama ketua memimpin pelaksanaan kepemimpinan gereja pada lingkup klasis;
c. mengkoordinasikan dan mengawasi pencapaian strategi dan kebijakan dan

keputusan sidang Klasis pada Komisi-Komisi;
d. bersama Ketua memimpin rapat-rapat Badan Pekerja Klasis;
e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Ketua dalam pelaksanaan

kepemimpinan klasis;
f. mewakili ketua apabila berhalangan hadir pada aktivitas Komisi-komisi dan

jemaat-jemaat;
g. mengawasi penyelenggaraan kepemimpinan gereja yang dilaksanakan oleh Majelis

Jemaat;
h. mengkoordinir Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia ,Kebudayaan dan

komisi penelitian.
i. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kerjasama Klasis dan Jemaat

dengan lembaga keumatan lainnya dan lembaga mitra;
j. penanggungjawab Tindak Lanjut Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas

Perbendaharaan Gereja lingkup Klasis dan Sinode; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan melalui Rapat Badan Pekerja Klasis.
(2) Dalam keadaan tertentu Tugas Ketua Badan Pekerja Klasis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 dapat dilaksanakan oleh Wakil Ketua Badan Pekerja Klasis.

Pasal 17
(1) Sekretaris Badan Pekerja Klasis mempunyai tugas :

a. menjalankan kepemimpinan, penggembalaan, mengawasi ajaran dan pemberitaan
gereja sesuai firman Allah pada lingkup klasis;

b. menjaga persekutuan Badan Pekerja Klasis melalui konsolidasi dan manajemen
yang baik dan terwakili;

c. merumuskan dan mengusulkan tata tertib dan standard operasional tata kerja
klasis;

d. melaksanakan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian di klasis;
e. bersama Ketua memimpin rapat-rapat Badan Pekerja Klasis;
f. bersama Ketua Badan Pekerja Klasis menandatangani surat-surat;
g. sebagai Kepala Sekretariat Kantor Klasis dan Kuasa Pengguna Anggaran;
h. menata struktur organisasi dan personalia pada Sekretriat dan Komisi-Komisi

kantor Klasis;
i. memfasilitasi kebutuhan kerja internal kantor klasis antar Bagian dan Komisi;
j. mengelola data base warga GKI di Klasis;
g. mengkoordinir Komisi Misi, Penginjilan, Pemuridan dan Kemitraan;
k. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas sekretariat Klasis dan Komisi-

Komisi;
l. bersama-sama Ketua dan Bendahara Badan Pekerja Klasis membentuk Panitia

Anggaran Klasis;
79

m. bersama-sama Ketua dan Bendahara Badan Pekerja Klasis merancang
penggalangan sumber dana inkonvensional bagi aktifitas Klasis;

n. bersama Wakil Sekretaris mempersiapkan agenda rapat-rapat Badan Pekerja Klasis
dan sidang Klasis;

o. bersama majelis sidang Klasis memimpin sidang Klasis dan berfungsi sebagai
Sekretaris Majelis Sidang Klasis; dan

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja Klasis.
(2) Sekretaris Badan Pekerja klasis berfungsi sebagai ordinatur dalam hal pengelolaan

keuangan gereja di klasis.
Pasal 18

(1) Wakil Sekretaris Badan Pekerja Klasis mempuyai tugas :
a. bersama sekretaris Badan Pekerja Klasis merumuskan pelaksanaan Keputusan
sidang gereja;
b. bersama Sekretaris merumuskan dan mengusulkan tata tertib, dan standard
operasional tata kerja klasis;
c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam pengelolaan
dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian di klasis;
d. bersama Sekretaris mempersiapkan Agenda rapat-rapat Badan Pekerja Klasis;
e. bersama Sekretaris memimpin rapat-rapat Badan Pekerja Klasis;
h. mengkoordinir Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat;
f. membuat notulen rapat-rapat Badan Pekerja Klasis;
g. mengawasi dan melakukan pembinaan bagi pengelolaan arsip, dokumen, dan
perpustakaan gereja di klasis; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh rapat Badan Pekerja Klasis
dan/atau Sekretaris Badan Pekerja Klasis.

(2) Dalam keadaan tertentu tugas Sekretaris Badan Pekerja Klasis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 dapat dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris Badan Pekerja Klasis.
Pasal 19

(1) Bendahara Badan Pekerja Klasis mempunyai tugas :
a. mengatur transaksi keuangan gereja diklasis berdasarkan persetujuan ketua Badan
Pekerja Klasis atas pertimbangan sekretaris Badan Pekerja Klasis;
b. mengawasi setoran wajib jemaat kepada klasis;
c. mengawasi setoran persepuluhan 100% kepada sinode;
d. menerima, menyimpan, menandatangani dan membukukan bukti-bukti keuangan
gereja di Klasis;
e. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di klasis;
f. menyampaikan laporan perkembangan keuangan jemaat-jemaat pada lingkup
klasis kepada Badan Pekerja Sinode;
g. bersama ketua Badan Pekerja Klasis mempertanggungjawabkan seluruh harta milik
gereja di jemaat dan klasis dalam sidang klasis;
h. bersama ketua dan Sekretaris Badan Pekerja Klasis membentuk Panitia Anggaran
Klasis;
i. bersama ketua dan Sekretaris Badan Pekerja Klasis merancang penggalangan
sumber dana inkonvensional bagi aktifitas klasis;
80

j. mengawasi dan menangani segala urusan yang menyangkut inventarisasi harta
milik gereja berupa tanah, bangunan dan aset-aset gereja lainnya di lingkup klasis;

k. Mengkordinir Komisi Aset dan Ekonomi, Keuangan, Pembangunan dan Komisi
Pelayanan Kasih dan Keadilan;

l. memimpin rapat klasis di bidang pengelolaan aset,keuangan,Pembangunan dan
Pelayanan Kasih dan Keadilan; dan

m. menghadiri rapat-rapat Badan Pekerja Klasis.
(2) Dalam keadaan tertentu tugas Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan oleh Ketua, sampai penetapan Bendahara Badan Pekerja Klasis yang
baru.

Pasal 20
Anggota-anggota Badan Pekerja Klasis mempunyai tugas :
a. mengawasi pelaksanaan Ajaran Iman Kristen, Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan

keputusan sidang gereja di jemaat dan klasis;
b. menindaklanjuti saran-usul, pendapat dari jemaat,pemerintah dan lembaga adat;
c. memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap penjabaran program gereja

kedalam kegiatan-kegiatan jemaat dan klasis;
d. memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap penempatan pelayan firman di

jemaat;
e. memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana pemekaran suatu jemaat;
f. mengawasi proses pemilihan Majelis Jemaat;
g. mengusulkan pengangkatan dan pengesahan Majelis Jemaat;
h. bertanggung jawab terhadap suatu wilayah yang hendak dimekarkan menjadi klasis

mandiri;
i. bertanggung jawab terhadap pembentukkan jemaat pada suatu wilayah pelayanan;dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pekerja Klasis dan/atau

Sekretaris Badan Pekerja Klasis.
Pasal 21

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan

Bagian Tata usaha;
b. merumuskan kebijakan teknis Bagian Tata Usaha;
c. menerima, mencatat, mengagendakan, menyimpan dan mengirim berbagai data

informasi yang berguna untuk mewujudkan misi gereja di klasis;
d. mengetik atau membuat surat-surat;
e. mengelola arsip, perpustakaan dan dokumen gereja di klasis;
f. mengkoordinasi penyusunan dan evaluasi program kegiatan gereja di klasis pada

Bagian dan Komisi;
g. menyusun Laporan pertanggung-jawaban program kegiatan Badan Pekerja Klasis;
h. pelayanan umum administrasi kepegawaian;
i. inventarisasi dan validasi data kepegawaian;
j. mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan tanda penghargaan

pengabdian;
k. membuat penilaian kinerja pegawai setiap 3 (tiga) bulan;

81

l. membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan setiap tahun;
m. membuat daftar hadir pegawai;
n. membuat rekapitulasi dan laporan kehadiran pegawai;
o. melaksanakan tugas-tugas protokoler Klasis;
p. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan kendaraan operasional

Sekretariat Klasis dan Badan Pekerja Klasis;
q. melaksanakan kendali dan analisis kebutuhan pemakaian listrik, air dan telepon pada

lingkungan kantor Klasis;
r. menyiapkan dan mengatur segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja

Klasis;
s. menyusun dan mendokumentasikan sambutan dan kegiatan Badan Pekerja Klasis;
t. menerima dan mengatur jadwal tamu Badan Pekerja Klasis;
u. menangani dan mengawasi tugas satuan pengamanan atau SATPAM, clening servis

;dan
v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan Pekerja Klasis dan

Wakil Sekretaris Badan Pekerja Klasis.
Pasal 22

Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan

Bagian Keuangan;
b. merumuskan kebijakan teknis Bagian Keuangan;
c. menerima setoran wajib jemaat dan setoran persepuluhan;
d. menyetor setoran persepuluhan dari jemaat ke sinode;
e. menerima, mengambil dan membayar gaji dan kesejahteraan pegawai;
f. membuat usulan kebutuhan belanja rutin;
g. mengambil dan menyimpan dana rutin dan dana kegiatan;
h. membayar belanja dari dana rutin dan dana kegiatan;
i. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara rutin setiap bulan;
j. membuat Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana rutin;
k. menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan;
l. membukukan semua transaksi keuangan; dan
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bendahara Badan Pekerja Klasis

dan/atau Bendahara Badan Pekerja Klasis.
Pasal 23

Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan

Komisi Pertumbuhan dan Pembinaan Jemaat;
b. merumuskan kebijakan teknis Komisi Pertumbuhan dan Pembinaan Jemaat;
c. mempersiapkan pelaksanaan Bulan Koinoia dan Bulan Bina Keluarga;
d. pembinaan dan penguatan spiritual keluarga;
e. mengatur jadwal ibadah Hari Minggu dan ibadah Hari Raya Gerejawi pada lingkup

klasis;
f. menyelenggarakan ibadah rutin para pelayan firman 1 (satu) kali setiap awal bulan;
g. menyelenggarakan ibadah majelis jemaat 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;

82

h. pembinaan dan pengembangan Musik dan Nyanyian Gerejawi;
i. merancang kegiatan untuk memperkuat persekutuan antar jemaat dan antar klasis;
j. menjemaatkan kurikulum Katekisasi;
k. menjemaatkan modul pembinaan pranikah;
l. menyiapkan model pembinaan warga gereja sesuai konteks jemaat;
m. menghimpun dan menyiapkan nyanyian gerejawi berbahasa daerah Papua;
n. menjemaatkan model pembinaan unsur-unsur jemaat;
o. menjemaatkan kurikulum Sekolah Minggu;
p. pembinaan dan pengembangan Sekolah Alkitab Liburan dan Kemah Kerja Alkitab;
q. pembinaan bagi para disabilitas;
r. pembinaan berdasarkan profesi warga jemaat; dan
s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Pekerja Klasis.

Pasal 24
Komisi Misi, Penginjilan, Pemuridan dan Kemitraan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan

Komisi Misi, Penginjilan, Pemuridan dan Kemitraan;
b. merumuskan kebijakan teknis Komisi Misi, Penginjilan, Pemuridan dan Kemitraan;
c. mempersiapkan pelaksanaan Bulan Marturia;
d. menyiapkan pelaksanaan pelayanan di rumah sakit, penjara, dan anak jalanan;
e. menyiapkan model penginjilan dan pemuridan sesuai kebutuhan misi gereja;
f. membina warga gereja menjadi pekabar Injil;
g. menyiapkan model penginjilan dan pemuridan lintas iman dan bangsa;
h. memperkuat kegiatan misi, penginjilan, dan pemuridan dalam jemaat, klasis, dan

sinode;
i. menyiapkan Team Pembinaan Kebaktian Penyegaran Iman;
j. menangani kerjasama dalam pekerjaan pekabaran Injil dengan lembaga-lembaga

terkait;
k. menangani dan mengatur tamu-tamu dari Gereja mitra;
l. menangani, mengurus, dan mengevaluasi Tenaga Utusan Gereja mitra;
m. menangani dan mengevaluasi hubungan kerjasama dengan Gereja mitra;
n. meningkatkan dan mengembangkan hubungan kemitraan dengan lembaga keagamaan

lain;
o. meningkatkan dan mengembangkan hubungan kemitraan dengan lembaga adat,

pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat;
p. mendorong dan memperkuat anggota GKI di Tanah Papua membangun relasi lintas

iman; dan
q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Pekerja Klasis.

Pasal 25
Komisi Pelayanan Kasih dan keadilan mempunyai tugas :
a. melaksanakan kegiatan pelayanan kasih karitatif, reformatis dan tranformatif;
b. merumuskan kebijakan teknis Pelayanan Kasih dan Keadilan;
c. mempersiapkan pelaksanaan Bulan Diakonia;
d. memberdayakan Jemaat melaksanakan tugas pelayanan kasih dan keadilan;
e. melaksanakan pelayanan kasih dan keadilan lintas iman;

83

f. menfasilitasi proses mediasi terhadap masalah perdamaian, keadilan dan keutuhan
ciptaan;

g. melakukan pendampingan dan pembelaan hak-hak anggota GKI di Tanah Papua dan
masyarakat;

h. melakukan advokasi terhadap kebijakan Daerah yang berbasis keadilan dan kebenaran;
i. melakukan pendidikan penyadaran hukum, hak azasi manusia dan lingkungan hidup;
j. membentuk dan mengkoordinir Team Tanggap Bencana;
k. menyusun rencana kegiatan dan anggaran, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan

Komisi Pelayanan Kasih dan Keadilan; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Pekerja Klasis.

Pasal 26
Komisi Aset,Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan

Komisi Aset, Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
b. merumuskan kebijakan teknis Komisi , Aset,Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
c. merencanakan dan mengusulkan pengadaan barang sesuai kebutuhan;
d. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengandalian terhadap pengelolaan asset;
e. mengawasi penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan asset;
f. mengusulkan kepada Badan Pekerja Sinode melalui Badan Pekerja Klasis terhadap

pemindahtanganan, penghapusan, dan/atau pemusnahan asset;
g. mengusulkan kepada Badan Pekerja Sinode melalui Badan Pekerja Klasis terhadap ganti

rugi dan sanksi kepemilikan asset;
h. mendata dan mengelola aset gereja di jemaat dan klasis;
i. melaksanakan pemberdayaan dan mengembangan ekonomi gereja;
j. mengembangkan sumber-sumber penerimaan keuangan inkonvenional;
k. menyediakan modal usaha untuk warga jemaat, yang bersumber dari penerimaan

inkonvensional;
l. menangani kegiatan-kegiatan pembangunan di jemaat dan klasis; dan
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Pekerja Klasis.

Pasal 27
Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan

Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
b. merumuskan kebijakan teknis Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan;
c. membuat perencanaan pengembangan sumber daya manusia;
d. menjemaatkan kurikulum pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan

jemaat;
e. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan spiritualitas;
f. menyiapkan dan melaksanakan pelatihan pengembangan kapasitas kepemimpinan,

penggembalaan dan spiritualitas pastor;
g. menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, dan in formal;
h. mengupayakan dan memberikan bea siswa kepada warga jemaat dan pegawai GKI di

Tanah Papua;
84

i. memberikan bantuan pendidikan bagi warga jemaat;
j. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seni dan budaya bagi upaya kontekstualisasi

teologi dan pelestarian seni dan budaya;
k. mengkoordinir Persekutuan Anak-anak Pelayan GKI di Tanah Papua dalam

pengembangan sumber daya manusia; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Pekerja Sinode.

Pasal 28
Komisi Penelitan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan

Komisi Penelitian;
b. merumuskan kebijakan teknis Komisi Penelitian;
c. melaksanakan penelitian, pengkajian dan perumusan strategi pelaksanaan misi Gereja

bagi pertumbuhan jemaat;
d. melaksanakan penelitian dan pengkajian untuk menentukan kebutuhan dalam rangka

penyusunan program gereja;
e. melaksanakan penelitian, kajian dan membuat rekomendasi pemekaran jemaat;
f. meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan teknologi, informasi dan

komunikasi digital bagi pelaksanaan misi gereja demi pertumbuhan jemaat;
g. melaksanakan penelitian dan kajian pengembangan sumber daya manusia dan sumber

daya alam;
h. melaksanakan penelitian dan kajian untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan

kearifan lokal bagi upaya kontekstualisasi teologi dan pelestarian seni dan budaya;
i. melaksanakan penelitian dan kajian terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan;
j. menerbitkan media informasi dan komunikasi klasis;
k. mengelola data dan dokumen gereja di klasis; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Pekerja Klasis.

Bagian Keempat
Masa Jabatan Badan Pekerja Klasis

Pasal 29
(1) Masa jabatan Badan Pekerja Klasis adalah 5 (lima) tahun.
(2) Seorang Anggota Badan Pekerja Klasis dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 5

(lima) tahun berikutnya dalam jabatan yang sama atau berbeda.
(3) Seorang anggota Badan Pekerja Klasis yang telah menjabat dalam masa jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jabatan yang sama atau
berbeda dapat dicalonkan lagi.
(4) Setelah masa 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ia tidak dapat
dicalonkan kembali untuk pemilihan berikutnya.
(5) Seorang anggota Badan Pekerja Klasis dapat dicalonkan paling banyak 2 (dua) kali
dalam jabatan yang sama atau berbeda.

85

Bagian Kelima
Pengisian Kekosongan Jabatan Badan Pekerja Klasis

Pasal 30
(1) Apabila terjadi kekosongan jabatan pada Ketua dan sekretaris Badan Pekerja Klasis

maka dilakukan pengisian dengan cara penunjukkan oleh Badan Pekerja Sinode.
(2) Pengisian kekosongan jabatan Anggota Badan Pekerja Klasis diisi oleh salah satu

anggota.
Bagian Keenam

Syarat Pencalonan Badan Pekerja Klasis
Pasal 31

(1) Setiap orang hanya mencalonkan diri dan/atau dicalonkan pada 1 (satu) jabatan Badan
Pekerja Klasis.

(2) Seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai bakal calon Badan Pekerja Klasis apabila
mendapat dukungan 5 ( lima ) suara dari peserta yang hadir dalam sidang klasis.

(3) Pencalonan Badan Pekerja Klasis hendaknya memperhatikan usia.
Pasal 32

Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Ketua Badan
Pekerja Klasis harus memenuhi syarat :
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan

keputusan sidang gereja;
d. memiliki kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan yang visioner,

penggembalaan, pengawasan ajaran dan pemberitaan gereja berdasarkan firman
Allah;
e. memiliki kemampuan memelihara persekutuan dan keutuhan Kepemimpinan Klasis;
f. memiliki etos kerja, kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan
kemanusiaan;
g. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang organisasi dan kepemimpinan;
h. bersedia menerima nasehat dan saran;
i. berstatus pegawai GKI di Tanah Papua dalam jabatan Pendeta;
j. melayani sebagai pendeta dalam GKI di Tanah Papua paling singkat 10 ( sepuluh )
Tahun;
k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima ) Tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh
lima )tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
l. pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat dan/atau pernah sebagai Pimpinan
Badan Pekerja Klasis;
m. sehat jasmani dan rohani;
n. dapat menyimpan rahasia jabatan;
o. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
p. berpendidikan paling rendah Strata Satu atau S-1 Teologi; dan
q. menyatakan bersedia.

86

Pasal 33
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Wakil Ketua Badan
Pekerja Klasis harus memenuhi syarat :
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan

keputusan sidang gereja;
d. memiliki etos kerja, kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan

kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pencapaian strategi

dan kebijakan Badan Pekerja Klasis sesuai keputusan sidang Klasis pada bidang tugas
jabatan;
g. memiliki kemampuan bekerja sama, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
Ketua Badan Pekerja Klasis dalam pelaksanaan kepemimpinan Klasis;
h. sedang memangku jabatan penatua;
i. sebagai Pelaksana Harian Majelis Jemaat pada masa bakti 5 (lima) tahun pertama;
j. berusia paling rendah 40 ( empat puluh tahun ) dan Paling tinggi 55 (lima puluh lima
) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
k. sehat jasmani dan rohani;
l. dapat menyimpan rahasia jabatan;
m. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
n. berpendidikan paling rendah Strata Satu atau S-1;dan
o. menyatakan bersedia.

Pasal 34
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Sekretaris Badan
Pekerja Klasis harus memenuhi syarat :
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan

keputusan sidang gereja;
d. memiliki kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan yang visioner,

penggembalaan, pengawasan ajaran dan pemberitaan gereja berdasarkan firman
Allah;
e. memiliki kemampuan memelihara persekutuan dan keutuhan Kepemimpinan Klasis
melalui konsolidasi dan manajemen yang baik dan terwakili;
f. memiliki etos kerja, kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan
kemanusiaan;
g. memiliki kemampuan bekerja sama dengan Ketua Badan Pekerja Klasis dalam
melaksankaan tugas kepemimpinan di klasis;
h. bersedia menerima nasehat dan saran;
i. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang manajemen organisasi;
j. memiliki kemampuan menata, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan tugas
struktur organisasi pada seksi dan Komisi;

87

k. memiliki kemampuan bekerja sama dengan Ketua Badan Pekerja Klasis dan Bendahara
Badan Pekerja Klasis dalam mengelola keuangan di klasis;

l. berstatus pegawai GKI di Tanah Papua dalam jabatan Pendeta;
m. melayani sebagai pendeta dalam GKI di Tanah Papua paling singkat 10 (sepuluh )

tahun
n. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima ) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima

)Tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
o. pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat dan/atau sebagai Pemimpin Klasis;
p. sehat jasmani dan rohani demi pelaksanaan tugas pelayanan Gereja dengan baik;
q. dapat menyimpan rahasia jabatan;
r. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
s. berpendidikan paling rendah Strata Satu atau S-1 Teologi;dan
t. menyatakan bersedia.

Pasal 35
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Wakil Sekretaris
Badan Pekerja Klasis harus memenuhi syarat :
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan

keputusan sidang gereja;
d. memiliki etos kerja, kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan

kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang manajemen organisasi;
g. memiliki kemampuan bekerja sama dengan Sekretaris Badan Pekerja Klasis dalam

melaksankaan tugas kepemimpinan, menata, mengkoordinir, dan mengawasi
pelaksanaan tugas struktur organisasi seksi dan Komsisi-komisi;
h. sedang memangku jabatan penatua;
i. berusia paling,rendah 35 (tiga puluh lima ) Tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh
lima ) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
j. pernah menjabat sebagai sekretaris dan atau wakil sekretaris Majelis Jemaat dan/atau
Pimpinan Badan Pekerja Klasis;
k. sehat jasmani dan rohani;
l. dapat menyimpan rahasia jabatan;
m. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
n. berpendidikan paling rendah Strata Satu S-1 non Teologi;dan
o. menyatakan bersedia.

Pasal 36
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Bendahara Badan
Pekerja Klasis harus memenuhi syarat :
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan

keputusan sidang gereja;
88

d. memiliki kemampuan memelihara persekutuan dan keutuhan Kepemimpinan Gereja;
e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang pengelolaan keuangan Gereja;
g. memiliki kemampuan bekerja sama dengan Ketua Badan Pekerja Klasis dan Sekretaris

Badan Pekerja Klasis dalam pengelolaan keuangan di klasis;
h. sedang memangku jabatan syamas;
i. pernah menjabat sebagai Bendahara Majelis Jemaat dan/atau Bendahara Badan

Pekerja Klasis;
j. berusia paling tinggi rendah 35(tiga puluh lima ) Tahun dan paling tinggi 55 (lima

puluh lima )Tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
k. sehat jasmani dan rohani;
l. dapat menyimpan rahasia jabatan;
m. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
n. berpendidikan paling rendah Strata Satu; dan
o. menyatakan bersedia.

Pasal 37
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Anggota Badan
Pekerja Klasis harus memenuhi syarat :
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan

keputusan sidang gereja;
c. memiliki kepribadian seorang hamba;
d. memiliki etos kerja, kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan

kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. bagi pendeta atau guru jemaat atau penginjil yang dicalonkan berstatus pegawai GKI

di Tanah Papua dan telah paling singkat 8 (delapan) tahun;
g. sebagai pendeta atau guru jemaat atau penginjil berpendidikan paling rendah Strata

Satu atau S-1 Teologi;
h. sebagai pendeta atau guru jemaat atau penginjil pernah menjabat sebagai Ketua

Majelis Jemaat dan/atau sedang menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat;
i. sebagai penatua atau syamas sedang melayani pada salah satu jemaat GKI di Tanah

Papua;
j. sedang menjabat sebagai Pelaksana Harian Majelis Jemaat pada masa bakti 5 (lima)

tahun pertama;
k. sebagai penatua atau syamas berpendidikan paling rendah SMU dan atau Strata Satu

atau S-1;
l. berusia paling, rendah 40 (empat puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima

) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
m. dapat menyimpan rahasia jabatan;
n. tidak pernah dikenakan disiplin gereja; dan
o. menyatakan bersedia.

89

Bagian Ketujuh
Pemilihan Badan Pekerja Klasis

Pasal 38
(1) Pemilihan Badan Pekerja Klasis dilakukan dalam Sidang Klasis.
(2) Badan Pekerja Klasis dipilih oleh peserta Sidang klasis.

Pasal 39
Tata cara dan Bentuk pemilihan Badan Pekerja Klasis diatur dalam suatu peraturan
Pemilihan.

Pasal 40
(1) Mereka yang terpilih sebagai Badan Pekerja Klasis harus mendapat penggembalaan

dan menandatangani surat pengakuan.
(2) Surat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan sebagai

berikut : "
Saya percaya, bahwa saya dipanggil oleh Tuhan kepada Jabatan ………………
Badan Pekerja Klasis GKI di Tanah Papua dalam periode:..... Saya mengaku dan
berjanji akan melakukan kewenangan, tugas, tanggung jawab dan kewajiban jabatan
ini dengan rajin dan setia berdasarkan Firman Allah dengan tuntunan Roh Kudus.
Saya mengaku akan taat melakukan Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan Keputusan
Sidang Klasis Gereja Kristen Injili di Tanah Papua
(3) Apabila Surat Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani
maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Kedelapan
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Badan Pekerja Klasis

Pasal 41
(1) Pelantikan dan serah terima jabatan Badan Pekerja Klasis dilakukan dalam ibadah

paling lama 14 (empat belas) hari.
(2) Pelantikan dan Serah terima Badan Pekerja Klasis sebagaimana dimaksud pada ayat 1

(satu ) dilakukan oleh Badan Pekerja Sinode.
Bagian Kesembilan

Pengambilalihan Kepemimpinan Badan Pekerja Klasis
Pasal 42

(1) Badan Pekerja Sinode dapat mengambil alih Kepemimpinan Badan Pekerja klasis
apabila :
a. lebih dari setengah ditambah satu ( 1) jumlah anggota Badan Pekerja Klasis tidak
melaksanakan tugas jabatan; dan
b. terjadi konflik di antara anggota Badan Pekerja Klasis dan/atau dengan majelis
jemaat yang tidak bisa diselesaikan.

(2) Kepemimpinan Badan Pekerja Klasis dalam Klasis bersangkutan berakhir setelah
terbentuk Badan Pekerja Klasis yang baru.

(3) Kepemimpinan Badan Pekerja Klasis dalam klasis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan.

90

BAB VI
RAPAT KERJA KLASIS

Bagian Kesatu
Tugas Rapat Kerja Klasis

Pasal 43
Tugas Rapat Kerja Klasis ialah :
a. mengevaluasi pelaksanaan program gereja dalam klasis selama 1 (satu) tahun pelayanan;
b. mengevaluasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Klasis selama 1 (satu)

tahun pelayanan;
c. menjabarkan program gereja ke dalam kegiatan klasis untuk 1 (satu) tahun berikutnya;
d. menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja di lingkup Klasis (APBGK) untuk

1 (satu) tahun berikutnya; dan
e. mengusulkan penetapan suatu jemaat kepada Badan Pekerja Sinode.

Bagian Kedua
Waktu Pelaksanaan dan Peserta Rapat Kerja Klasis

Pasal 44
(1) Rapat Kerja Klasis dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah jemaat-jemaat

bersidang.
(2) Rapat Kerja Klasis di laksanakan setiap tahun.
(3) Rapat Kerja Klasis terakhir dilaksanakan pada tahun keempat.
(4) Peserta Rapat Kerja Klasis terdiri dari :

a. Badan Pekerja Klasis;
b. Ketua dan Sekretaris BPPG Lingkup Klasis;
c. Pelaksana Harian Majelis Jemaat; dan
d. Badan Pekerja Sinode sebagai Penasihat.

Bagian Ketiga
Hak Peserta Rapat Kerja Klasis

Pasal 45
(1) Peserta Rapat Kerja Klasis memiliki Hak Suara dan Hak Bicara.
(2) Badan Pekerja Sinode memiliki Hak Bicara.

Bagian Keempat
Pimpinan Rapat Kerja Klasis

Pasal 46
Rapat Kerja Klasis dipimpin oleh Badan Pekerja Klasis.

Bagian Kelima
Keputusan Rapat Kerja Klasis

Pasal 47
(1) Keputusan Rapat Kerja Klasis berdasarkan Alkitab dan Tata Gereja.
(2) Keputusan Rapat Kerja Klasis tidak boleh bertentangan dengan keputusan sidang klasis.
(3) Keputusan Rapat Kerja Klasis bersifat mengikat.
(4) Keputusan Rapat Kerja Klasis dilakukan secara musyawarah mufakat.

91

(5) Keputusan Rapat Kerja Klasis dibukukan dan dikirimkan kepada peserta dan Badan
Pekerja Sinode.
Pasal 48

Bentuk dan Tata cara Rapat Kerja Klasis diatur dengan suatu Pedoman Rapat Kerja.
Ditetapkan : Waropen
Pada Tanggal : ........ Juli 2022

92

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN

TENTANG
KLASIS GEREJA KRISTEN INJILI di TANAH PAPUA

I. PENJELASAN UMUM.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Jabatan otorisator di jabat oleh ketua Badan Pekerja Klasis.

Angka 10
Jabatan ordinator dijabat oleh sekretaris Badan Pekerja Klasis.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1) cukup jelas

93

Ayat (2) Kriteria 5 (lima ) jemaat yang Dewasa adalah, jemaat yang warga jemaatnya
mempunyai Iman dan Keyakinan pada Tuhan yang tidak diragukan, Mandiri dalam
sumber daya manusia dan Ekonomi,serta mampu menjadi jemaat yang Misioner
Memberitakan Firman Keluar Jemaat.
Ayat (3), Klasis yang jangkauan pelayanan dari dan antar jemaat dan Klasis
membutuhkan waktu tempuh yang lama,dan keterbatasan traspotasi dan Komunikasi
sehingga perlu di mekarkan.
Ayat (4),cukup jelas
Ayat (5), Pembentukan Klasis di setujui oleh Badan Pekerja Sinode.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5

Sidang Klasis di laksanakan sesudah sidang jemaat, dan sebelum Sidang Sinode..
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Sidang Klasis di Pimpin oleh Badan Pekerja Klasis dan di Lantik oleh Badan Pekerja
Sinode.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Agar persidangan di lingkup Klasis berjalan dengan tertib dan teratur maka akan
diatur dalam pedoman Sidang Klasis.
Pasal 10
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

94

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Untuk klasis-klasis yang wilayah pelayanannya luas dapat menambah
anggota Badan pekerja Klasis menjadi 6 anggota dengan
mempertimbangkan sumber daya manusia dan kemampuan anggaran

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Komisi-komisi pada huruf a sampai dengan huruf f, dipimpin oleh seorang
sekretaris komisi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

95

Ayat (3)
Huruf a
Pelayanan kasih karikatif (pemulihan) adalah tindakan belas kasihan,
pelayanan kasih, memberi bantuan yang bersifat sukarela atas dasar
kemanusiaan (memberi makan, memberi pakaian, mengunjungi orang sakit,
orang dipenjara, bantuan bencana, hal-hal yang bersifat darurat).

Huruf b
Pelayanan kasih reformatif (pembangunan) adalah tindakan
pembangunan jemaat, dan masyarakat dari sisi: kesehatan, pembangunan
pusat kesehatan, usaha pemberdayaan, penyuluhan, dan bimbingan
masyarakat, pendidikan, pengembangan usaha-usaha produktif: kursus
ketrampilan, peminjaman modal usaha, dan seterusnya

Huruf c
Pelayanan kasih transformatif (pembebasan dan pembaruan) adalah
tindakan gereja melayani umat manusia secara roh, jiwa dan tubuh,
advokasi di bidang ekonomi, politik, budaya, hukum, agama, dan
memperjuangkan hak hidup masyarakat secara holistik (utuh).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)Rapat Kerja Klasis dengan melibatkan jemaat,jemaat sebagai peserta dalam
rapat kerja dengan tidak hanya mendengar laporan Klasis,tetapi jemaat-jemaat juga
diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan dan
pertumbuhan jemaatnya.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

96

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

97

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Pelantikan Badan Pekerja Klasis terpilih di lakukan pada saat penutupan sidang Klasis
oleh Badan Pekerja Sinode,dan serah terima dilakukan setelah 14 (empat belas ) hari
sejak pelantikan. Selama belum serah terima,maka tanggung jawab masih berada pada
Badan Pekerja Klasis lama,sambil menyiapkan dokumen serah terima.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Rapat Kerja Klasis di laksanakan setiap Tahun, setelah sidang-sidang jemaat.

Pasal 45
Cukup jelas.

98

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

99

RANCANGAN
PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA

TENTANG
SINODE GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

100