Amandemen Tata Gereja GKI TP

(3) Bentuk tindakan disiplin gereja kepada pelaksana organisasi gereja adalah :
a. non-aktifkan seluruh anggota pelaksana organisasi gereja;
b. memberikan tindakan disiplin kepada seluruh anggota pelaksana organisasi
gereja yang adalah pelayan firman sebagaimana diatur pada ayat (2); dan
c. mengganti kepengurusan.
Bagian Kelima
Langkah Pelaksanaan Tindakan disiplin Gereja
Pasal 22

(1) Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis, dan Badan Pekerja Sinode berkewajiban untuk
menyampaikan keputusan tindakan disiplin gereja kepada yang dikenakan tindakan
disiplin.

(2) Anggota jemaat atau pelayan firman atau pelaksana organisasi gereja yang menerima
tindakan disiplin gereja memiliki hak untuk menyampaikan pendapat terhadap
tindakan disiplin gereja yang dikenakan kepadanya.

(3) Tindakan disiplin gereja yang dikenakan kepada anggota jemaat atau pelayan firman
atau pelaksana organisasi gereja harus diumumkan.

(4) Tindakan disiplin gereja dapat ditinjau kembali apabila yang dikenakan tindakan
disiplin gereja menyadari kesalahan, menyatakan penyesalan dan bertobat, yang
disampaikan secara lisan atau tertulis.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pelaksanaan Penggembalaan, penilikan, dan pengenaan disipilin gereja diatur dalam suatu
Pedoman Penggembalaan

Ditetapkan di : Waropen
Pada tanggal : Juli 2021

201

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN

PERATURAN GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
TENTANG

PENGGEMBALAAN, PENILIKAN, DAN DISIPLIN GEREJA

I. PENJELASAN UMUM.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

202

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Yang dimaksud melawat adalah datang mencari, menjenguk, menjumpai,
mengunjungi seseorang atau kelompok orang dengan yang berada dalam
situasi yang membutuhkan perhatian untuk memberi kekuatan, harapan
baru, dan pembaruan hidup.

Huruf m
Yang dimaksud melawat adalah datang mencari, menjenguk, menjumpai,
mengunjungi seseorang atau kelompok orang dengan yang berada dalam
situasi yang membutuhkan perhatian untuk memberi kekuatan, harapan
baru, dan pembaruan hidup.

Huruf n
Yang dimaksud melawat adalah datang mencari, menjenguk, menjumpai,
mengunjungi seseorang atau kelompok orang dengan yang berada dalam
situasi yang membutuhkan perhatian untuk memberi kekuatan, harapan
baru, dan pembaruan hidup.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

203

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Panti wreda adalah tempat penampungan bagi orang yang telah lanjut
usia (orang tua) yang tidak dapat hidup dan bekerja secara mandiri.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Waktu Sakramen Pembaptisan anak di jadwalkan oleh gereja dan atas
permintaan keluarga. Untuk Sakramen Perjamuan Kudus dilaksanakan 4
(empat ) kali dalam setahun yaitu, Awal Tahun Minggu pertama Januari,
Bulan April Jumaat Agung,Bulan oktober perjamuan Sedunia, dan
Perjamuan Akhir tahun pada minggu adven ke 4 ( empat). Dalam Katolik
di Sebut Ekaristi artinya berterima kasih atau bersyukur,sedangkan gereja
protestan disebut Perjamuan Kudus. Dalam Ekaristi tidak disebut hanya
ritus saja tetapi ada Perjamuan Kudus atau Misa Kudus.

204

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Mengacu pada makna yang Perjamuan Kudus karena itu pelayanan
Perjamuan Kudus dapat dilaksanakan dalam Kebaktian hari Minggu (pagi
atau malam).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Anak-anak tersebut harus diasuh dan dilayani pertumbuhan imannya
melalui: Orang Tua,Sekolah Minggu dan Katekisasi sampai yang
bersangkutan mengaku Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juruslamat
pribadinya,(dewasa ) barulah melalui sidi jemaat, barulah Pelayanan
Sakramen Pembaptisan Kudus dilayani.

Ayat (13)
Pembaptisan anak hanya di berikan pada anak yang orang tuanya sudah
menikah, bagi yang belum menikah atau karena ditinggal cerai,atau

205

statusnya belum jelas,maka perlu ada kejelasan status anak,dan siapa yang
akan membesarkannya dan mengasuhnya,jika tidak ada yang
bertanggung jawab maka anak itu di bimbing oleh Orang Tua asuh dan
sekolah minggu sampai dewasa lalu mengikuti kateksasi dan pembatisan
orang dewasa. Dalam Keperluan pendidikan anak,maka gereja setempat
mengeluarkan surat keterangan tentang status anak tersebut dalam
pengawasan pendidikan pertumbuhan iman anak oleh orang tua dan
gereja.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Katekisasi tidak dapat disamakan dengan pelajaran agama Kristen di sekolah
atau perguruan tinggi. Karena itu tidak dapat dilimpahkan ke sekolah-sekolah
atau perguruan tinggi

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Evaluasi dimaksud bukan ujian menentukan kelulusan oleh pengajar,
melainkan evaluasi pribadi oleh peserta sendiri mengenai kesiapan
mengakui Yesus Kristus yang adalah Tuhannya serta komitmen untuk
hidup sebagai anggota jemaat yang dewasa. Dalam hal ini pengajar
berfungsi sebagai pendamping. Maka sebaiknya evaluasi tersebut
berbentuk percakapan pastoral. Bila ada peserta yang belum siap maka
peneguhan sidinya dapat ditangguhkan dan kepadanya tetap diberikan
pengembalaan.

Ayat (7)

206

Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan nikah adalah lembaga yang dikukuhkan adalah
lembaga yang diperkuat, diteguhkan, dan disahkan dalam suatu ibadah jemaat.

Ayat (2)

Untuk dapat membicarakan berbagai topik tersebut di atas, maka perlu
direncanakan dan disepakati suatu jadwal bersama. Ada juga saat di mana
percakapan itu dapat melibatkan baik orang tua maupun Majelis Jemaat,
sehingga kesepakatan itu dibuat bersama orang tua dan Majelis Jemaat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Para calon pengantin, keluarga, dan Majelis Jemaat perlu menyepakati waktu
ibadah yang memungkinkan kehadiran Jemaat dalam ibadah peneguhan nikah
itu

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

207

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan poligami adalah seorang laki-laki yang
beristeri lebih dari satu orang perempuan. Sedangkan poliandri adalah
seorang perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu orang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Huruf a
Displin kepada warga jemaat oleh majelis Jemaat.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Displin Lembaga Gereja di keluarkan menurut lingkup,Sinode kepada
Lingkup Sinode dan Lingkup Klasis,Klasis Kepada Majelis Jemaat, Majelis
Jemaat Kepada Unsur-unsur Jemaat.
Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jela

208

RANCANGAN PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA
TENTANG

KEPEGAWAIAN
GEEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

209

RANCANGAN PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA
TENTANG

KEPEGAWAIAN
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
1. Gereja adalah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang selanjutnya disingkat GKI

di Tanah Papua adalah persekutuan orang Kristen sebagai Tubuh Kristus yang
Kudus dan Am yang terhimpun dalam Jemaat-jemaat.
2. Pegawai gereja adalah setiap orang yang mempunyai hubungan kerja dengan
lembaga GKI di Tanah Papua dan menerima jaminan hidup dari lembaga GKI di
Tanah Papua.
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang pegawai gereja
dalam susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan wewenang, tugas, dan fungsi serta
tanggungjawab seorang pegawai.
5. Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada seorang
pegawai atas pengabdian dan memenuhi syarat.
6. Kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada seseorang
atas prestasi tertentu yang tidak ada pada pegawai lain.
7. Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada seorang pegawai yang melaksanakan
tugas pelayanan dan mengalami kecelakanan yang berakibat cacad dan atau
meninggal dunia.
8. Jaminan Hidup adalah penghasilan berupa sejumlah uang yang diberikan oleh GKI
di Tanah Papua kepada Pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Tunjangan adalah pendapatan yang diberikan kepada seorang pegawai yang
dibayarkan bersamaan dengan jaminan hidup.
10. Badan Pekerja Klasis GKI di Tanah Papua selanjutnya disingkat BPK
11. Disiplin pegawai adalah suatu tindakan yang diberikan oleh GKI di Tanah Papua
kepada pegawai yang melanggar Tata Gereja dan Peraturan.
12. Pemberhentian pegawai adalah tindakan yang dilakukan oleh GKI di Tanah Papua
kepada pegawai karena melanggar Tata Gereja dan Peraturan.
13. Pemutusan Hubungan Kerja selanjutnya disingkat PHK adalah pemutusan
hubungan kerja pegawai dengan lembaga pemberi pekerjaan.
14. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang diberikan kepada seorang atau beberapa
orang pegawai oleh pimpinan gereja yang berwewenang.
15. Cuti adalah pemberian waktu untuk tidak melaksanakan tugas dan fungsi sesuai
dengan ketentuan.

210

BAB II
DASAR
Pasal 2
Tata Gereja’2022 GKI di Tanah Papua BAB XIV Pasal 37.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN DAN KEDUDUKAN PEGAWAI GEREJA
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 3
(1) Untuk memberikan landasan tentang kedudukan, hak dan kewajiban yang berlaku
dalam hubungan kerja antara GKI di Tanah Papua dengan para pegawai.
(2) Setiap pegawai memiliki dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab mewujudkan Visi dan Misi GKI di Tanah Papua.
Bagian Kedua
Kedudukan Pegawai Gereja
Pasal 4
Pegawai gereja berkedudukan sebagai pelayan untuk melayani warga gereja dan
masyarakat dengan kasih Kristus.
Bagian Ketiga
Alih Fungsi dan Tugas
Pasal 5
(1) Pegawai gereja beralih fungsi atas penugasan Badan Pekerja Sinode .
(2) Pegawai gereja yang beralih tugas diluar gereja diberhentikan.
BAB IV
STATUS KEPEGAWAIAN
Pasal 6
(1) Berdasarkan hubungan kerja, pegawai gereja dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu:
a. pegawai gereja; dan
b. tenaga kontrak adalah mereka yang memiliki keahlian ketrampilan, kemampuan
yang dibutuhkan oleh gereja diangkat dalam suatu perjanjian untuk kurun waktu
tertentu.
(2) Pegawai gereja sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
a. pendeta , guru jemaat dan penginjil;
b. pengajar yaitu Guru dan Dosen yang mengajar dilingkup persekolahan GKI di
Tanah Papua;
c. pegawai administrasi.
(3) Pegawai gereja sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a dan b diangkat
berdasarkan surat keputusan Badan Pekerja Sinode.
(4) Pegawai gereja sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf c diangkat berdasarkan
surat keputusan Badan Pekerja Sinode.
(5) Pekerja gereja diangkat dengan perjanjian kotrak kerja waktu tertentu (PKWT).
211

BAB V
SELEKSI, PENERIMAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBINAAN

CALON PEGAWAI GEREJA
Bagian Kesatu

Seleksi dan Penerimaan Calon Pegawai Gereja
Pasal 7

(1) Seleksi calon pegawai dilakukan oleh Badan Pekerja Sinode.
(2) Badan Pekerja Sinode dalam melaksanakan penerimaan dan seleksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), membentuk tim Seleksi Calon Pegawai Gereja
(3) Seleksi calon pegawai terdiri dari :

a. Seleksi administrasi
b. Seleksi wawancara dan
c. Seleksi Bidang kemampuan dan Keahlian
(4) Seleksi calon pegawai gereja berlangsung paling lama 1 (satu) bulan.
(5) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar pegawai pelayan firman, yakni:
a. Anggota sidi jemaat;
b. untuk calon pendeta telah menamatkan pendidikan Teologi dari STFT GKI I.S.

Kijne Jayapura;
c. untuk calon penginjil telah menamatkan kursus penginjil;
d. tidak sedang menjalani disiplin gereja;
e. tidak mempunyai suami atau isteri lebih dari 1 (satu);
f. berusia paling tinggi 30 ( tiga Puluh ) tahun untuk S1 dan 35 ( tiga puluh lima )

tahun untuk S2;
g. untuk calon pendeta tidak berasal dari Guru Jemaat atau Penginjil;
h. untuk calon pendeta bukan seorang PNS/ASN, TNI dan POLRI;
i. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Majelis Jemaat;
j. berbadan sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk

oleh Badan Pekerja Sinode; dan
k. harus menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh

wilayah pelayanan GKI di Tanah Papua.
(6) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar pegawai pengajar pada pendidikan

dasar dan menengah yakni:
a. anggota sidi jemaat;
b. tamat pendidikan minimal S1;
c. tidak sedang menjalani disiplin gereja;
d. tidak mempunyai suami atau isteri lebih dari 1 (satu);
e. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima ) tahun;
f. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Majelis Jemaat;
g. berbadan sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk

oleh Badan Pekerja Sinode; dan
h. harus menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh

wilayah pelayanan GKI di Tanah Papua.
(7) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar pegawai pengajar pada pendidikan

Tinggi yakni:
a. Anggota sidi jemaat;

212

b. tamat pendidikan minimal S2;
b. tidak sedang menjalani disiplin gereja;
c. tidak mempunyai suami atau isteri lebih dari 1 (satu);
d. berusia paling tinggi 30(tiga puluh ) tahun;
e. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Majelis Jemaat;
f. berbadan sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk

oleh Badan Pekerja Sinode; dan
g. harus menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah

pelayanan GKI di Tanah Papua.
(8) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar pegawai administrasi yakni :

a. anggota sidi jemaat.
b. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
c. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Majelis Jemaat;
d. berusia paling tinggi 25 ( dua puluh lima ) tahun;
e. berbadan sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk

oleh Badan Pekerja Sinode; dan
f. harus menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah

pelayanan GKI di Tanah Papua.

Bagian Kedua
Pengangkatan Calon Pegawai Gereja

Pasal 8
(1) Pelamar yang telah lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode

sebagai Calon Pegawai.
(2) Calon pegawai gereja, wajib mengikuti Pembinaan Calon Pegawai yang

dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode.
(3) Masa kerja seorang calon pegawai paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(4) Calon pegawai menjadi pegawai gereja, apabila memenuhi syarat-syarat :

a. menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada firman Allah;
b. menunjukkan pengertian dan kepatuhan yang sungguh kepada Ajaran Gereja,

Tata Gereja, Peraturan, dan Pedoman GKI di Tanah Papua;
c. menunjukkan sikap kehambaan;
d. menunjukkan kecakapan dalam melakukan tugas; dan
e. memenuhi syarat kesehatan jasmani

Bagian Ketiga
Penetapan Pangkat dan Golongan

Pasal 9
(1) Penetapan jenjang kepangkatan dan golongan pada GKI Di Tanah Papua

berdasarkan pendidikan formal yang dibuktikan dengan Ijazah valid yang
diterbitkan oleh lembaga resmi.
(2) Pangkat dan golongan terdiri dari:

No. Nama dan Susunan Pangkat Golongan Ruang

1. J u r u muda I a
2. J u r u muda tingkat I I b

213

3. J u r u I c
4. J u r u tingkat I I d
5. P e n g a t u r M u d a II a
6. P e n g a t u r M u d a Tingkat
II b
I
7. P e n g a t u r II c
8. P e n g a t u r Tingkat I II d
9. P e n a t a M u d a III a
10. P e n a t a M u d a Tingkat I III b
11. P e n a t a III c
12. P e n a t a Tingkat I III d
13. P e m b i n a IV a
14. P e m b i n a Tingkat I IV b
15. P e m b i n a U t a m a M u
IV c
da
16. P e m b i n a U t a m a M a d IV d

ya

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Hak Pegawai

Pasal 10
Setiap pegawai gereja berhak atas :
(1) Jaminan Hidup dan tunjangan sesuai peraturan yang berlaku.
(2) Kenaikan jaminan hidup berkala, kenaikan pangkat dan golongan sesuai peraturan

yang berlaku.
(3) Cuti sesuai peraturan yang berlaku.
(4) Pensiun sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Pegawai

Pasal 11
Setiap pegawai gereja wajib :
(1) Mematuhi Tata Gereja, Peraturan, dan Pedoman GKI di Tanah Papua.
(2) Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, didasari semangat pengabdian,

tanggung jawab, dan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama.
(3) Ikut serta mewujudkan tercapai Visi dan Misi GKI di Tanah Papua.

214

BAB VII
TATA TERTIB DAN DISIPLIN KERJA

Bagian Kesatu
Jam Kerja Pegawai Gereja

Pasal 12
(1) jam kerja pegawai adalah 8 (delapan) jam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam

1 (satu) minggu untuk 5 (lima ) hari kerja.
(2) Jam kerja kantor gereja mulai jam 08.00 sampai dengan 16.00 WIT setiap hari Senin

sampai dengan hari Jumat.
(3) Jam kerja pegawai gereja pelayan firman dan sakramen di kantor jemaat

berlangsung dari jam 10.00-13.00 WIT setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat.
(4) Kelebihan jam kerja diperhitungkan sebagai kerja lembur atas perintah pimpinan.

Bagian Kedua
Pakaian Seragam Kerja Pegawai Gereja

Pasal 13
Pakaian seragam kerja pegawai gereja diatur sebagai berikut :
(1) Kemeja warna putih lengan pendek dan atau panjang dan celana panjang /rok

warna gelap digunakan pada Hari Senin dan Hari Rabu.
(2) Kemeja warna biru langit lengan pendek dan atau Panjang/rok warna gelap

digunakan pada hari Selasa dan Hari Kamis.
(3) Kemeja batik Papua dan pakaian olahraga digunakan pada Hari Jumat.

Bagian Ketiga
Disiplin dan Etos Kerja Pegawai Gereja

Pasal 14
(1) Setiap pegawai gereja harus disiplin, yakni :

a. dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab memegang teguh Alkitab;
b. mematuhi dan menjalankan Tata Gereja, Peraturan, dan Pedoman GKI di Tanah

Papua;
c. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang tertib, saling mendukung, dan

harmonis;
d. menjaga dan memegang teguh rahasia jabatan; dan
e. menggunakan dan memelihara dengan penuh tanggungjawab semua sarana dan

prasarana yang disediakan oleh GKI di Tanah Papua.
(2) Setiap pegawai gereja dilarang :

a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan firman Allah, Ajaran Gereja,
Tata Gereja, Peraturan, dan Pedoman GKI di Tanah Papua;

b. melakukan perbuatan yang dapat merugikan GKI di Tanah Papua secara
material;

215

c. melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai etis dan spiritual;
d. melanggar disiplin kerja;
e. membocorkan rahasia jabatan;
f. menyalahgunakan wewenang;
g. mencuri uang gereja;
h. menolak penugasan dari pimpinan yang berwewenang;
i. menjalankan tugas dan fungsi di luar GKI di Tanah Papua; dan
j. menyalahgunakan media sosial dalam kaitan dengan hal-hal internal gereja.

Bagian Keempat
Jenis dan Tingkat Disiplin Gereja

Pasal 15
(1) Kepada setiap pegawai gereja yang melanggar Alkitab, Ajaran Gereja, Tata Gereja,

Peraturan, Pedoman, dan Tata Tertib dan Disiplin Kerja dikenakan Tindakan Disiplin
Gereja.
(2) Tingkat dan jenis tindakan disiplin gereja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. disiplin gereja ringan;
b. disiplin gereja sedang; dan
c. disiplin gereja berat.
(3) Disiplin gereja ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis.
(4) Displin gereja sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
a. penundaan kenaikan jaminan hidup berkala paling lama 1 (satu) tahun;
b. penurunan jaminan hidup sebesar 1 (satu) kali kenaikan jaminan hidup berkala

paling lama 1 (satu) tahun;
c. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; dan
d. pembebasan tugas sementara.
(5) Disiplin gereja berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah paling lama 1 (satu) tahun;
b. pembebasan dari jabatan; dan
c. pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak dapat diangkat kembali.
(6) Kewenangan memberikan disiplin gereja :
a. Disiplin gereja ringan oleh Ketua Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis, Pimpinan

Lembaga, Pimpinan Yayasan dan Badan Pekerja Sinode;
b. Disiplin gereja sedang oleh Badan Pekerja Sinode; dan
c. Disiplin gereja berat oleh Badan Pekerja Sinode.

216

Bagian Kelima
Pembelaan Diri

Pasal 16

(1) Bagi Pegawai gereja yang menerima tindakan disiplin berat berhak mengadakan
pembelaan diri.

(2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga)
bulan setelah tanggal ditetapkan.

(3) Apabila pegawai gereja tidak melakukan pembelaan diri sebagaimana disebutkan
pada ayat (2), yang bersangkutan dianggap telah menerima tindakan disiplin gereja
tersebut.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 17
(1) Pemberhentian pegawai gereja terdiri dari :

a. Pemberhentian dengan hormat;dan
b. Pemberhentian tidak dengan hormat.
(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a di
lakukan karena:
a. telah mencapai batas usia pensiun;
b. permintaan sendiri;
c. berhalangan tetap; dan
d. meninggal dunia.
(3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf
b dilakukan karena:
a. melanggar ajaran Alkitab, Tata Gereja, Peraturan dan Pedoman GKI di Tanah

Papua;
Bagian Ketujuh

Pemindahan Tugas Pegawai Gereja
Pasal 18

(1) Pemindahan tugas pegawai gereja dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode.
(2) Badan Pekerja Sinode menugaskan Badan Pekerja Klasis mengatur penempatan dan

pemindahan tugas pegawai gereja dalam lingkup klasis.
(3) Pengaturan oleh Badan Pekerja Klasis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaksanakan kepada pegawai yang telah bekerja paling lama 5 (lima) tahun.
(4) Biaya pemindahan oleh Badan Pekerja Klasis dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja gereja lingkup Klasis.
(5) Pemindahan tugas oleh Badan Pekerja Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan kepada pegawai yang telah bekerja di klasis atau unit kerja sinode
paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(6) Biaya pemindahan oleh Badan Pekerja Sinode dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja lingkup Sinode.

217

(7) Seorang pegawai gereja dapat mengajukan permohonan pindah tugas kepada
Badan Pekerja Sinode.

(8) Permintaan pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara
tertulis.

(9) Biaya pindah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) menjadi tanggungjawab
pegawai yang bersangkutan.

(10) Badan Pekerja Sinode berwenang memindahkan seorang pegawai sesuai kebutuhan.
(11) Pegawai gereja yang waktu kerja sisa 5 (lima) tahun, dipindahtugaskan ke tempat

persiapan pensiun.

BAB VIII
PEMBINAAN PEGAWAI GEREJA

Pasal 19
(1) Pembinaan pegawai gereja bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas dan

menjamin efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan Amanat GKI di Tanah Papua.
(2) Kebijakan Pembinaan pegawai gereja sepenuhnya berada pada Badan Pekerja

Sinode.
(3) Badan Pekerja Sinode dapat melimpahkan pembinaan pegawai kepada Pimpinan

Lembaga atau Yayasan Tingkat Sinode dan kepada Badan Pekerja Klasis.
(4) Pembinaan pegawai gereja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. pembinaan kepribadian dan mental spiritual;
b. pembinaan pengetahuan dan kemampuan profesional; dan
c. pembinaan semangat bergereja dan bermasyarakat.
(5) Tata Cara Pembinaan Pegawai gereja diatur dalam suatu Pedoman.

BAB IX
PENGGAJIAN PEGAWAI GEREJA

Bagian Kesatu
Struktur Penggajian

Pasal 20
(1) Setiap pegawai gereja berhak menerima gaji pokok dan tunjangan yang ditetapkan

menurut ketentuan yang berlaku.
(2) Gaji pokok dan tunjangan diberikan berdasarkan struktur penggajian pegawai

gereja.
(3) Struktur penggajian pegawai gereja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri

dari :
a. komponen pendapatan; dan
b. komponen pemotongan.
(4) Komponen pendapatan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
a. Gaji pokok; dan

218

b. tunjangan.
(5) Komponen pemotongan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf b terdiri dari

:
a. iuran kesehatan;
b. Iuran pensiun; dan
c. Iuran wajib (dana abadi).
(6) Besarnya jumlah Iuran Kesehatan, Iuran Pensiun dan iuran wajib dipotong
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Gaji Pokok
Pasal 21

GKI di Tanah Papua memberi gaji pokok kepada para Pegawai gereja berdasarkan Surat
Keputusan Badan Pekerja Sinode dan lampiran tabel gaji.

Bagian Ketiga
Kenaikan Gaji Berkala

Pasal 22
(1) Pegawai gereja berhak atas kenaikan gaji berkala.
(2) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 2 (dua)

tahun 1 (satu) kali.
(3) Pegawai gereja mendapat kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi syarat dan

telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
(4) Apabila pegawai gereja yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana

dimaksudkan dalam ayat (3), kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama 1 (satu)
tahun.
(5) Penundaan kenaikan gaji berkala sebagaimana di maksud pada ayat (3) ditetapkan
oleh Badan Pekerja Sinode.

BAB X
TUNJANGAN-TUNJANGAN

Bagian Kesatu
Jenis Tunjangan

Pasal 23
(1) Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai gereja terdiri dari :

a. tunjangan Keluarga;
b. tunjangan Pangan;
c. tunjangan Kemahalan;
d. tunjangan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
e. tunjangan Kecelakaan kerja (BPJS Ketenaga kerjaan);
f. tunjangan kematian (BPJS Ketenaga kerjaan);
g. tunjangan Profesi; dan

219

h. tunjangan Jabatan.
(2) Selain tunjangan-tunjangan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), pegawai gereja

dapat diberikan tunjangan lain berdasarkan Ketetapan Badan Pekerja Sinode.
Bagian Kedua

Tunjangan Keluarga
Pasal 24

(1) Tunjangan Keluarga terdiri dari :
a. tunjangan isteri atau suami sebesar 5% dari gaji pokok; dan
b. tunjangan setiap anak sebesar 2% dari gaji pokok.

(2) Isteri atau suami yang menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ialah 1 (satu) isteri atau 1 (satu) suami yang sah menurut hukum.

(3) Apabila suami dan isteri sama-sama sebagai pegawai gereja, kepadanya diberikan
tunjangan suami dan istri.

(4) Tunjang keluarga diberikan kepada suami atau isteri yang mempunyai jumlah gaji
pokok lebih besar.

(5) Anak yang menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ialah
anak yang berusia tidak lebih dari 25 (dua puluh lima ) tahun dan belum menikah.

(6) Jumlah anak yang mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b paling banyak 3 (tiga) orang anak.

(7) Tunjangan keluarga tidak diberikan kepada isteri dan suami atau anak yang telah
meninggal dunia.
Bagian Ketiga
Tunjangan Pangan
Pasal 25

(1) Tunjangan pangan diberikan kepada pegawai gereja dan setiap anggota
keluarganya.

(2) Pemberian tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk uang untuk harga 10 Kg (sepuluh kilo gram) beras yang ditetapkan oleh
Badan Pekerja Sinode.

(3) Apabila suami dan isteri sama-sama pegawai gereja, diatur sebagai berikut :
a. kedua-duanya menerima Tunjangan Pangan;
b. tunjangan pangan isteri disatukan kedalam gaji suami; dan
c. tunjangan pangan anak diberikan kepada suami atau isteri yang mempunyai
jumlah gaji lebih besar.
Bagian Keempat
Tunjangan Kemahalan
Pasal 26

(1) Tunjangan kemahalan diberikan kepada pegawai gereja dan keluarganya.
(2) Besarnya ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.

Bagian Kelima
Tunjangan Kesehatan

Pasal 27
(1) Setiap pegawai dan keluarganya wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan

220

(2) Tunjangan kesehatan diberikan kepada pegawai gereja dan keluarganya melalui BPJS
Kesehatan.

(3) Tunjangan kesehatan (BPJS) diberikan untuk hal-hal sebagai berikut :
a. rawat inap di rumah sakit;
b. rawat jalan;
c. pemeriksaan kesehatan melalui dokter keluarga (dokter BPJS)

(4) Rawat inap untuk pegawai dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a disesuaikan dengan iuran kesehatan yang dibayar kepada BPJS Kesehatan

(5) Apabila pegawai dan/atau keluarganya di rawat di kelas yang tidak sesuai
sebagaimana yang diatur pada ayat (3) huruf a, maka selisih biaya dibebankan pada
pegawai yang bersangkutan.

(6) Setiap pegawai gereja wajib melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau
general check up 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

(7) Biaya Pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diatur sebagai berikut :
a. untuk pegawai gereja yang bertugas pada lingkup jemaat dibiayai melalui APBG
Jemaat;
b. untuk pegawai gereja yang bertugas pada lingkup Klasis dibiayai melalui APBG
Klasis; dan
c. untuk pegawai yang bertugas pada lingkup Sinode dibiayai melalui APBG Sinode.
Pasal 28

(1) Pegawai dan keluarga dapat melakukan pengobatan dan/atau perawatan keluar
Tanah Papua jika ada rujukan dari dokter BPJS Kesehatan.

(2) Pegawai dan/atau keluarga yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan keluar
negeri, disesuaikan rujukan dari dokter/Rumah Sakit dalam negeri dan
pembiayaannya di tetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.

(3) Pegawai gereja yang sakit dapat diberi ijin sesuai keterangan dokter.
Bagian Keenam

Tunjangan Kecelakaan Kerja
Pasal 29

(1) GKI di Tanah Papua memberikan Tunjangan Kecelakaan Kerja kepada pegawai
gereja melalui BPJS Ketenaga Kerjaan.

(2) Pegawai GKI yang melaksanakan tugas dan mengalami kecelakaan dan cacat
diberikan tunjangan kecelakaan kerja.
Bagian Ketujuh
Bantuan Duka dan Tunjangan Kematian
Pasal 30

(1) Apabila Pegawai meninggal dunia maka tunjangan kematian diberikan kepada ahli
warisnya melalui BPJS Ketenaga kerjaan

(2) Bantuan duka diberikan kepada pegawai dan keluarganya apabila :
a. anggota keluarga (suami atau isteri atau anak) meninggal; dan
b. ayah atau ibu kandung dari suami dan isteri meninggal.

221

(3) Besarnya jumlah bantuan duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Badan Pekerja Sinode.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Profesi

Pasal 31
(1) Tunjangan profesi diberikan kepada para pegawai gereja yang bekerja sebagai dosen

di STFT GKI I.S. Kijne dan Universitas Ottow Geissler Jayapura.
(2) Besarnya jumlah tunjangan profesi ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.
(3) Penetapan besarnya tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diberikan dengan memperhatikan ijasah, pangkat, golongan dan jabatan.

Bagian Kesembilan
Tunjangan Jabatan

Pasal 32
(1) Tunjangan jabatan terdiri dari :

a. tunjangan jabatan fungsional; dan
b. tunjangan jabatan struktural.
(2) Apabila seorang pegawai gereja pejabat fungsional menjabat jabatan struktural, ia
hanya menerima satu tunjangan jabatan yang lebih besar jumlahnya.
(3) Seorang pegawai gereja yang menjabat lebih dari satu jabatan, hanya berhak atas
satu tunjangan jabatan yang lebih besar jumlahnya.
(4) Tunjangan jabatan dibayarkan kepada pejabat yang aktif menjalankan fungsi
jabatannya.
(5) Besarnya jumlah tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Fungsional

Pasal 33

Tunjangan jabatan fungsional diberikan kepada :
a. Pendeta;
b. Guru Jemaat;
c. Penginjil; dan
d. Pengajar.

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Jabatan Struktural

Pasal 34
(1) Pemberian Tunjangan jabatan struktural pegawai gereja didasarkan pada struktur

gereja.
(2) Struktur gereja terdiri dari :

a. Jemaat;
b. Klasis; dan
c. Sinode.
(3) Penjenjangan jabatan struktural diatur sebagai berikut :

222

1 Jenjang I : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan
Bendahara dan Anggota-Anggota Badan Pekerja
Sinode GKI di Tanah Papua

2 Jenjang II a : 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Gereja

3 Jenjang II b : 1. Sekretaris Departemen Sinode GKI
2. Kepala Biro Sinode GKI
3. Ketua Yayasan dan Lembaga lingkup Sinode

4 Jenjang III a K: et1ua, Ketua Jurusan Perguruan Tinggi

2. Kepala Bidang lingkup Sinode
3. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris,

Bendahara, dan Anggota-Anggota Badan Pekerja
Klasis.

5 Jenjang III b : 1. Ketua Majelis Jemaat (Pelayan Firman).
2. Kepala Bagian Lingkup Sinode.
3. Kepala Bagian, Kepala Pusat, Kepala Biro pada
Perguruan Tinggi

4. Pengurus Sekolah Wilayah (PSW)
5. Kepala SPGJ-SMTK
6. Kepala Bagian lingkup Klasis

6 Jenjang IV a : 1. Kepala Sub Bagian Perguruan Tinggi
2. Kepala Seksi pada Komisi Tingkat Klasis

7 Jenjang IV b : 1. Kepala Tata Usaha SPGJ
2. Kepala Tata Usaha Jemaat

(4) Seorang pegawai gereja yang melaksanakan tugas jabatan sebagai pelaksana tugas
sementara diberikan tunjangan jabatan.

(5) Tunjangan jabatan struktural dibayarkan terhitung mulai tanggal serah terima
jabatan.

(6) Tunjangan jabatan struktural dibayarkan kepada pejabat yang aktif menjalankan
tugas.
Bagian Kesebelas
Iuran Kesehatan dan Pensiuan
Pasal 35

Pemotongan iuran kesehatan dan iuran pension setiap pegawai gereja wajib membayar
iuran kesehatan sebesar 8% dan iuran pensiun sebesar 8% yang dipotong dari gaji
pokoknya.

223

BAB XI
KENAIKKAN PANGKAT DAN JABATAN PEGAWAI GKI

Bagian Kesatu
Kenaikkan Pangkat

Pasal 36
(1) Pegawai gereja yang telah memenuhi syarat, berhak mendapat kenaikkan pangkat.
(2) Kenaikkan pangkat Pegawai gereja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

:
a. kenaikkan Pangkat Reguler;
b. kenaikkan Pangkat Pilihan;
c. kenaikkan Pangkat Pengabdian; dan
d. kenaikkan Pangkat Anumerta.
(3) Kenaikkan pangkat dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
(4) Kenaikkan pangkat Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan
kepada pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
(5) Kenaikkan pangkat Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan
kepada pegawai yang memangku jabatan struktural yang pangkatnya belum
memenuhi jenjang pangkat pada jabatan tersebut.

JENJANG PANGKAT PANGKAT PANGKAT
DASAR LANJUTAN PUNCAK

I IV/b IV/c IV/d

II.a III/d IV/a IV/d

II.b III/c III/d IV/a

III.a III/b III/c III/d

III.b III/a III/b III/c

IV.a II/d III/a III/b

IV.b II/c II/d III/a

(6) Kenaikkan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai :
a. yang telah memasuki masa pensiun; dan
b. yang mengalami cacat pada saat menjalankan tugas.
(7) Kenaikkan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia.

Bagian Kedua
Masa Kenaikkan Pangkat

Pasal 37
1) Kenaikkan Pangkat diberikan kepada seorang Pegawai GKI yang telah memenuhi

syarat yang ditetapkan.
2) Kenaikkan pangkat Pegawai Gereja ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober

setiap tahun.
3) Masa kerja untuk kenaikkan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai

Calon Pegawai Gereja.

224

Bagian Ketiga
Syarat Kenaikan Pangkat

Pasal 38
(1) Syarat-syarat kenaikan pangkat sebagai berikut :

a. Pelayan firman setiap 4 (empat) tahun 1 (satu) kali;
b. pengajar dan pegawai administrasi setiap 4 (empat) tahun 1 (satu) kali.
(2) Kenaikkan pangkat puncak diberikan berdasarkan Ijazah, seperti di bawah ini:

No. IJAZAH TERAKHIR YANG DIMILIKI PANGKAT PUNCAK
1. Sekolah Dasar (SD) Pengatur Muda, II/a
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pengatur, II/c
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Penata Muda, III/b
4. Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas: Penata Muda Tingkat I, III/c
Diploma I
Diploma II P e n a t a, III/d
a. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa Pembina, IV/A
b. Pembina Tkt. I, IV/b
5. c. Diploma III Pembina Utama Muda , IV/c
d. Sarjana Muda
e.
6. a. Sarjana (S1)
b. Diploma IV
7. Magister (S2)
8. Doktor (S3)

Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat Pegabdian

Pasal 39
(1) Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai gereja yang telah bekerja

dengan kesetiaan selama 25 (dua puluh lima) tahun.
(2) Kenaikan pangkat pengabdian karena cacat mulai berlaku sejak tanggal yang

bersangkutan dinyatakan cacat dengan hak pensiun.
Bagian Kelima

Kenaikan Pangkat Anumerta
Pasal 40

(1) Kenaikan pangkat anumerta terhitung berlaku sejak tanggal Pegawai gereja yang
bersangkutan meninggal dunia.
225

(2) Calon Pegawai gereja yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas diangkat
menjadi Pegawai dengan hak pesangon 3(tiga ) bulan jaminan hidup.

Bagian Keenam
Jabatan
Pasal 41

(1) Jabatan dalam GKI di Tanah Papua terdiri dari:
a. Jabatan Fungsional; dan
b. Jabatan Struktural.

(2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Pendeta;
b. Guru Jemaat;
c. Penginjil; dan
d. Pengajar.

(3) Jabatan Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Ketua Majelis Jemaat;
b. Badan Pekerja Klasis; dan
c. Badan Pekerja Sinode.

(4) Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, displin kerja, kesetiaan,
pengabdian dan pengalaman.

Bagian Kelima
Kenaikan Pangkat dalam Jabatan
Pasal 42
Kenaikan pangkat dalam jabatan diatur sebagai berikut :

NO PENGANGKATAN DALAM SYARAT PENGANGKATAN
PANGKAT

1 J u r u muda I / A Ijazah:Sekolah Dasar (SD) atau yang

setingkat.

2 Pengatur Muda, II/a Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau

yang setingkat.

3 Pengatur Muda Tk. I, II/b a. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
b. Diploma I, atau yang setingkat.

4 P e n g a t u r, II/c a. Sekolah Pendidikan Guru Luar Biasa;

b. Diploma II

5 Penata Muda, III/a a. Sarjana Muda;
b. Akademi;
c. Diploma III.

6. Penata Muda Tingkat I,III/b a. Sarjana (S1);

b. Diploma IV.

7. Penata, III/b a. Magister (S2);

b. setara. Doktor (S3).

Bagian Keenam
Penghargaan
Pasal 43

226

(1) Badan Pekerja Sinode dapat memberikan penghargaan kepada pegawai gereja.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

a. telah bekerja secara terus-menerus selama 25 (dua puluh lima ) tahun; dan
b. telah memasuki masa pensiun.
(3) Bentuk pemberian penghargaan ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode .

BAB XII
PERJALANAN DINAS

Pasal 44
(1) Perjalanan dinas pegawai gereja terdiri dari :

a. Perjalanan dinas dalam Tanah Papua;
b. Perjalanan dinas dalam negeri; dan
c. Perjalanan dinas luar negeri.
(2) Perjalanan dinas seorang pegawai gereja dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dan
Surat Perjalanan Dinas.
(3) Surat Tugas dikeluarkan oleh Ketua dan/atau wakil ketua Badan Pekerja Sinode dan
pada lingkup klasis oleh Ketua atau wakil ketua Badan Pekerja Klasis
(4) Surat Perjalanan Dinas dikeluarkan oleh Sekretaris atau Wakil Sekretaris Badan
Pekerja Sinode dan Badan Pekerja Klasis.
(5) Waktu perjalanan dinas dalam Tanah Papua paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(6) Waktu perjalanan dinas dalam negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(7) Waktu perjalanan dinas luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(8) Biaya perjalanan Dinas seorang pegawai gereja ditetapkan Badan Pekerja Sinode.

BAB XIII
HARI LIBUR DAN CUTI

Bagian Kesatu
Hari Libur Pegawai

Pasal 45
Hari-hari libur bagi pegawai gereja diatur sesuai dengan hari libur yang ditetapkan secara
resmi oleh pemerintah dan Badan Pekerja Sinode.

Bagian Kedua
Cuti Pegawai

Pasal 46
(1) Setiap pegawai gereja berhak mendapatkan cuti yang terdiri dari :

a. cuti tahunan;
b. cuti besar;
c. cuti bersalin; dan
d. cuti karena alasan penting.
(2) Pegawai gereja yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun tanpa terputus berhak
mengambil cuti tahunan selama 14 (empat belas )hari.
(3) Pegawai gereja pelayan firman yang bertugas di Jemaat bersama isteri atau suami,
biaya cuti tahunannya dibiayai oleh APBG Jemaat.

227

(4) Pegawai gereja yang telah bekerja selama 5 (lima) tahun tanpa terputus berhak
mengambil cuti besar selama 3(tiga ) bulan atau 90 ( sembilan puluh )hari kalender.

(5) Pegawai gereja yang hendak cuti sebagai dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan
permohonan kepada :
a. Badan Pekerja Sinode untuk lingkup sinode; dan
b. Badan Pekerja Klasis untuk lingkup klasis dan jemaat.

(6) Pegawai gereja yang hendak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
mengajukan permohonan kepada Badan Pekerja Sinode.

(7) Pengajuan permohonan cuti dilakukan paling lama 2 (dua) minggu sebelum cuti.
(8) Cuti yang tidak diambil dalam tahun berjalan tidak dapat dialihkan pada tahun

berikutnya.
Pasal 47

(1) Pegawai gereja perempuan berhak atas cuti bersalin.
(2) Lamanya cuti bersalin adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah

persalinan.
Pasal 48

(1) Cuti karena alasan penting terdiri dari :
a. pernikahan Pegawai gereja, selama 7(tujuh ) hari.
b. pernikahan anak Pegawai gereja, selama 7 (tujuh )hari.
c. isteri pegawai gereja melahirkan, selama 7 (tujuh )hari.
d. keluarga inti atau orang tua meninggal dunia, selama 7(tujuh ) hari.

(2) Lama cuti lebih dari 7 (tujuh) hari harus mendapat ijin :
a. Untuk lingkup sinode dari Badan Pekerja Sinode;
b. Untuk lingkup Klasis dari Badan Pekerja Sinode; dan
c. Untuk lingkup jemaat dan klasis dari Badan Pekerja Klasis.
BAB XIV
PENSIUN PEGAWAI GEREJA
Bagian Kesatu
Hakikat Pensiun
Pasal 49

(1) Setiap pegawai gereja yang telah bekerja aktif paling kurang selama 20 (dua puluh)
tahun dapat mengajukan pensiun atas permintaan sendiri dengan persetujuan BPS.

(2) Pegawai gereja pelayan firman yang mengajukan pensiun sebelum usia pensiun,
tidak lagi menjadi pelayan firman.

(3) Besarnya Jaminan hidup (gaji) pensiun ditetapkan 80% dari gaji pokok dan
tunjangan-tunjangan.

(4) Apabila pensiunan meninggal, isteri, suami atau anak berhak menerima pensiun.
(5) Pembaruan data pensiun ditetapkan sekali dalam setahun.

Bagian Kedua
Usia Pensiun Pegawai Gereja

Pasal 50
(1) Usia Pensiun pegawai gereja diatur sebagai berikut :

228

a. Pegawai gereja pelayan firman pada batas usia 60 tahun;
b. Pegawai gereja administrasi pada usia 58 tahun; dan
c. Pegawai gereja tenaga edukatif pada batas usia 65 tahun.
(2) Jaminan Hidup (Gaji) pensiun seorang pegawai gereja ditetapkan berdasarkan
peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tunjangan-Tunjangan

Pasal 51
(1) Setiap pesiunan gereja menerima tunjangan yang terdiri dari :

a. Tunjangan keluarga;
b. Tunjangan pangan; dan
c. Tunjangan kemahalan.
(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sebagaimana di maksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b diberikan kepada suami/isteri dan 3 (tiga) orang anak.

Bagian Keempat
Besarnya Pensiun Janda/Duda

Pasal 52
Besarnya Pensiun Pokok Janda/Duda adalah 60% dari jaminan hidup pokok dan
tunjangan-tunjangan.

Bagian Kelima
Pensiun Anak

Pasal 53
(1) Besarnya Pensiun Anak sebulan adalah 50% dari jaminan hidup pokok pensiun dan

tunjangan-tunjangan.
(2) Pensiun anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang

berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima ) tahun dan belum menikah.
(3) Pensiun hanya diberikan kepada 1 (satu) orang anak.

Bagian Keenam
Hak Pensiun Pegawai Gereja Bujang

Pasal 54
Pegawai gereja bujang yang meninggal dunia diberikan uang duka sebesar 6 (enam) bulan
gaji kepada orang tua kandung.

Ditetapkan di ; Waropen
Pada Tanggal : ..Juli 2022

229

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA

TENTANG
KEPEGAWAIAN
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

PENJELASAN UMUM PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat 1, Pegawai gereja dalam Jabatan Pelayan Firman atau Pegawai Non Pelayan
Firman yang beralih tugas atas kehendanya sendiri, diberhentikan dengan
tidak hormat dari kepegawaian GKI di Tanah Papua, tanpa menerima hak
pensiun.
Ayat 2,Bagi mereka yang beralih tugas dalam pekerjaan gereja dan atas ijin Badan
Pekerja Sinode kepadanya diberikan hak-hak sebagai pegawai GKI di Tanah
Papua.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
huruf f guru jemaat dan penginjil adalah jabatan sehingga tidak boleh di teguhkan
kedalam jabatan pendeta dengan alasan apapun.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

230

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Tata tertib dan Displin kerja diatur dalam Suatu Pedoman

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Huruf c adalah : perzinahan, hubungan intim sesama jenis, perjudian, aborsi,
pengedar dan/atau pemakai NARKOBA, Konsumsi minuman keras, dan
pelanggaran lainnya.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat 1
Pemberian Gaji kepada Pegawai dan Tunjangan diatur dalam suatu pedoman
gaji dan Tunjangan.
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

231

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Huruf b ,Iuran Wajib yang di potong dari gaji pegawai GKI di Tanah Papua
di peruntukan untuk dana Abadi Gereja yang selanjutnya di atur dalam
pedoman pemotongan gaji dan peruntukannya.

Ayat 6
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3 Pemberian tunjangan diatur dalam pedoman pemberian tunjangan.
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas
Ayat 6
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

232

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Kenaikan Pangakat diatur dalam pedoman pemberian pangkat.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
233

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Pengaturan Pensiuan diatur dalam Pedoman Pensiun.
Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas

234

RANCANGAN
PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA

TENTANG
PERBENDAHARAAN DAN PENGAWASAN
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

235

RANCANGAN
PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA

TENTANG
PERBENDAHARAAN DAN PENGAWASAN
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
1. Gereja adalah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang selanjutnya disingkat GKI di Tanah

Papua adalah persekutuan jemaat-jemaat Kristen Injili di Tanah Papua.
2. Perbendaharaan GKI di Tanah Papua adalah harta milik/aset gereja yang dimiliki, dikuasai

dan/atau dikelola oleh Gereja di Lingkup Jemaat, Klasis, Sinode, dan unit-unit organisasi
gereja yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
3. Majelis Jemaat selanjutnya disingkat MJ adalah mandataris Sidang Jemaat dan Pemimpin
Jemaat.
4. Badan Pekerja Klasis selanjutnya disingkat BPK adalah mandataris sidang klasis dan
Pemimpin Klasis.
5. Badan Pekerja Sinode selanjutnya disingkat BPS adalah mandataris Sidang Sinode dan
Pemimpin Sinode.
6. Pimpinan Gereja adalah Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis, dan Badan Pekerja Sinode.
7. Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja GKI di Tanah Papua yang selanjutnya disingkat
BPPG adalah lembaga yang diberi tugas pengawasan dan pemeriksaan perbendaharaan
gereja sesuai ketentuan Peraturan Perbendaharaan Gereja GKI di Tanah Papua.
8. Petugas BPPG adalah seluruf anggota BPPG dan Staf administrasi.
9. Otorisator adalah pejabat berwewenang mengambil tindakan yang mengakibatkan
penerimaan/pengeluaran uang dan/atau barang bergerak maupun tidak bergerak milik
Gereja.
10. Ordonatur adalah pejabat yang berwewenang untuk menguji kebenaran tindakan
Otorisator.
11. Bendahara adalah penanggungjawab (pemegang) atau pengurus harta milik/aset gereja.
12. Staf operasional adalah pegawai administrasi atau pelaksana teknis, yang mengerjakan
tugas-tugas administrasi perbendaharaan gereja.
13. Petunjuk Teknis Pengelolaan Perbendaharaan Gereja atau yang selanjutnya disingkat
JUKNIS adalah langkah-langkah teknis secara teratur dan terstruktur.
14. Petunjuk Teknis terdiri dari Manual Administrasi Keuangan (MAK) dan Manual
Administrasi Barang (MAB) atau Komputerisasi Administrasi Keuangan/Barang.

BAB II
236

DASAR
Pasal 2

Tata Gereja GKI di Tanah Papua Tahun 2022 BAB XIII Pasal 35 dan Pasal 36.
BAB III

PERBENDAHARAAN GEREJA
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Perbendaharaan gereja adalah :
a. Efisien dan ekonomis.
b. Bertanggungjawab.
c. Tertib, lengkap, akurat, dan terpercaya.
d. Transparan.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 4

Perbendaharaan Gereja berfungsi sebagai salah satu alat dalam melaksanakan misi Gereja.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5
(1) Perbendaharaan Gereja terdiri dari :

a. uang kartal;
b. uang giral;
c. surat-surat berharga;
d. hutang-piutang;
e. barang-barang bergerak; dan
f. barang tidak bergerak.
(2) Perbendaharaan Gereja yang dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
a. Persembahan Ibadah anggota jemaat;
b. Persembahan Syukur anggota jemaat;
c. Persembahan Persepuluhan;
d. Warisan, hibah, dan sumbangan-sumbangan dalam segala bentuk yang tidak

mengikat; dan
e. Pendapatan-pendapatan lain yang sah.

Bagian Keempat
Pengelolaan Perbendaharaan

Pasal 6
237

(1) Pengelolaan perbendaharaan gereja mencakup aspek manajerial dan aspek operasional.
(2) Aspek manajerial mencakup Perencanaan, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pengawasan

dan Evaluasi.
(3) Sasaran aspek manajerial adalah :

a. Perencanaan yang dilakukan untuk penentuan tujuan, kegiatan dan dana untuk
Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Gereja (RAPBG);

b. Pengarahan dilakukan untuk pembinaan dan ketersediaan sumber daya yang
diperlukan bagi Pengelolaan Perbendaharaan Gereja;

c. Pengkoordinasian dilakukan untuk penyelarasan kebutuhan dan aktifitas antar unit
dan/atau lembaga pengelola Perbendaharaan Gereja; dan

d. Pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program,
mengetahui dan mengatasi masalah secara dini, dan mengumpulkan informasi/data
untuk perencanaan berikutnya.

(4) Aspek operasional mencakup pelaksanaan transaksi, pencatatan, pelaporan, dan
pengarsipan dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Gereja.

(5) Sasaran aspek operasinal adalah :
a. Pelaksanaan transaksi secara teliti sesuai dengan perintah otorisator.
b. Pencatatan setiap transaksi yang telah dikerjakan secara tertib dan rapih menurut
Petunjuk Teknis Pengelolaan Perbendaharaan Gereja yang berlaku.
c. Penyiapan laporan dan/atau pelaporan secara periodik atau sewaktu-waktu
menurut perintah atasan langsung.
d. Pengarsipan catatan atau dokumen-dokumen secara lengkap dan teratur.
Bagian Kelima
Lingkup Pengelolaan Perbendaharaan Gereja
Pasal 7

(1) Pengelolaan perbendaharaan gereja meliputi :
Penerapan fungsi manajerial; dan
pelaksanaan operasional.

(2) Penerapan fungsi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. analisa perencanaan kebutuhan, sumber-sumber pendapatan dan alokasi
perbendaharaan;
b. pemberian arahan dan bimbingan kepada staf yang mengerjakan tugas-tugas
administrasi perbendaharaan gereja;
c. kesamaan pikir, kesatuan dan integrasi rencana dan tindakan dari semua unit yang
mengelola perbendaharaan; dan
d. pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan program/kegiatan dan pelaporan
setiap periode.

(3) Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. pelaksanaan transaksi penerimaan atau pengeluaran uang dan/atau barang;
b. penghitungan penerimaan atau pengeluaran;
c. pencatatan transaksi penerimaan atau pengeluaran;
d. penyimpanan;
e. pengarsipan dan pemeliharaan dokumen; dan
238

f. pelaporan dan pertanggungjawaban.
Bagian Keenam

Pengelola Perbendaharaan Gereja
Pasal 8

(1) Pengelola perbendaharaan Gereja terdiri dari :
a. Majelis Jemaat;
b. Badan Pekerja Klasis;
c. Badan Pekerja Sinode; dan
d. Staf operasional.
e. Lembaga,Yayasan dan Panitia

(2) Tugas dan wewenang pengelola perbendaharaan Gereja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri dari :
a. Otorisator;
b. Ordonator; dan
c. Bendahara.

(3) Pengelola aspek manajerial Perbendaharaan Gereja adalah Majelis Jemaat, badan
Pekerja Klasis, Badan Pekerja Sinode dan pimpinan departemen, yayasan, lembaga-
lembaga berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum.

(4) Staf operasional terdiri dari :
a. Pada lingkup jemaat: Bendahara Majelis Jemaat dibantu oleh pembantu bendahara
yang disesuaikan dengan kebutuhan.
b. Pada lingkup klasis: Bendahara Badan Pekerja Klasis dibantu oleh kepala urusan
keuangan, dan juru bayar yang disesuaikan dengan kebutuhan.
c. Pada lingkup sinode: Bendahara Badan Pekerja Sinode dibantu oleh Kepala Bidang
Keuangan, Kepala Bagian Administrasi Keuangan, Kepala Bagian Kas,
Perbendaharaan, dan Kepala Bagian Jahip, Juru bayar dan Kepala Bagian Aset.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Wewenang Pengelola Perbendaharaan Gereja

Pasal 9
(1) Pejabat Gereja yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola perbendaharaan

gereja adalah :
a. Pejabat Otorisator;
b. Pejabat Ordonatur; dan
c. Bendahara
(2) Pejabat Otorisator berwewenang mengambil tindakan yang mengakibatkan

penerimaan/pengeluaran uang dan/atau barang bergerak maupun tidak bergerak milik
Gereja.
(3) Pejabat Otorisator dijabat oleh Ketua Majelis Jemaat, Ketua Badan Pekerja Klasis, dan
Ketua Badan Pekerja Sinode. Sedangkan pada Lembaga-lembaga dan Panitia milik Gereja
dijabat oleh Ketua.
(4) Pejabat Ordonatur berwewenang untuk menguji kebenaran tindakan Otorisator.

239

(5) Pejabat Ordonatur dijabat oleh Sekretaris Majelis Jemaat, Sekretaris Badan Pekerja Klasis,
dan Sekretaris Badan Pekerja Sinode. Sedangkan pada Lembaga-lembaga dan Panitia
milik Gereja dijabat oleh Sekretaris Wakil Ketua Biadang Administrasi Keuangan.

(6) Bendahara bertugas untuk menerima, membukukan, menyimpan, membayar,
mempertanggungjawabkan uang dan barang milik Gereja.

(7) Bendahara berwewenang memberikan pertimbangan, nasehat dan informasi keuangan
kepada Badan Pekerja di masing-masing lingkup.

(8) Bendahara barang bertugas untuk mencatat dan menyimpan barang milik Gereja

Bagian Kedelapan
Tugas dan Wewenang Staf Administrasi Keuangan

Pasal 10
(1) Kepala Bidang Keuangan memiliki tugas dan Wewenang untuk :

a) menerima dan menyeleksi semua permintaan atau permohonan dana yang masuk
kemudian melanjutkannya kepada Bendahara guna mendapatkan pertimbangan;

b) menyusun laporan Keuangan sesuai dengan APBG masing-masing lingkup;
c) menyediakan berbagai formulir standar yang memudahkan Laporan Keuangan untuk

digunakan oleh Jemaat, Klasis, Sinode dan pihak lain yang membutuhkannya;
d) membuat surat-surat yang berhubungan dengan keuangan untuk diteruskan kepada

pihak-pihak yang dipandang perlu;
e) memeriksa seluruh pekerjaan keuangan setiap hari dan melaporkan hasilnya kepada

Bendahara dan Ketua Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Sinode ,
Lembaga atau Panitia milik gereja;
f) membuat laporan keuangan periodik untuk dikirim kepada Jemaat, Klasis, Sinode
dan atau lembaga; dan
g) melakukan pengawasan ke dalam terhadap tugas bagian administrasi keuangan,
bagian kas dan perbendaharaan, dan bagian jahip dan juru bayar.
(2) Kepala Sub Bidang Administrasi Keuangan memiliki tugas dan Wewenang untuk :
a. Mengagendakan semua surat masuk-keluar menyangkut masalah keuangan;
b. Membantu kepala bidang untuk membuat konsep surat-surat permohonan dana;
c. Mengantar dan mengkonsultasi permintaan kebutuhan kepada Bendahara dan
Ketua untuk ditandatangani jika disetujui, lalu diserahkan kepada Juru Bayar untuk
dicairkan;
d. Mengambil cetakan rekening koran di bank sesuai kebutuhan, minimal sekali dalam
satu bulan; dan
e. Membuat daftar belanja Sub Mata Anggaran untuk dilaporkan kepada Bendahara
dan Ketua.
(3) Kepala Sub Bidang Kas dan Perbendaharaan memiliki tugas dan Wewenang untuk:
a. mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang dan posisi saldo setiap hari dan
dilaporkan secara tertulis;
b. mengerjakan buku kas umum gereja dan menutupnya pada akhir bulan serta harus
ditanda-tangani oleh bendahara dan Ketua;
c. bersama dengan Juru Bayar mengkaji ulang jahip, pensiun dan hak-hak lainnya milik
pegawai secara menyeluruh;

240

d. bersama dengan Juru Bayar menghitung potongan-potongan pinjaman dari gaji
setiap pegawai dan pensiunan;

e. membantu Juru Bayar untuk membayar rekening telepon, air, listrik (kantor dan
rumah dinas), dan pembayaran lainnya; dan

f. membuat daftar permintaan jahip dan pensiun.
(4) Bendaharawan Barang memiliki tugas dan Wewenang untuk :

a. mendata seluruh inventaris Gereja dan dimasukkan dalam Daftar Inventaris Gereja;
b. mencatat semua permintaan barang untuk seterusnya mendapat persetujuan

pengadaan;
c. membantu Kepala Bidang Keuangan menyiapkan Laporan Keuangan periodik; dan
d. membantu Juru Bayar mengirim/mentransfer uang.
(5) Kepala Sub Bagian Jahip memiliki tugas dan wewenang untuk :
a. Bersama Bagian Kas menghitung potongan-potongan pinjaman dari setiap pegawai

dan pensiunan;
b. Membuat daftar Jahip dan daftar pensiun setiap bulan secara menyeluruh dan

membayarnya kepada/ serta meminta tanda tangan dari setiap pegawai dan
pensiunan yang berhak menerima, atau mentransfer langsung ke nomor rekening
masing-masing; dan
c. membuat laporan pembayaran Jahip pada setiap bulan secara teratur.
(6) Kepala Bagian harta milik/Aset Gereja memiliki tugas dan wewenang:
a. menetapkan status penguasaan harta milik/aset gereja hasil infentarisasi dari setiap
linkup jemaat,klasis dan sinode;
b. melakukan pencatatan dalam kartu inventarisasi harta milik/aset gereja;
c. mengamankan memelihara harta milik/aset gereja yang ada dalam penguasaan
dilingkup Jemaat,Klasis dan Sinode;
d. mengajukkan usul pemindahtangan harta milik/aset gereja berupa aset bergerak
(kendaraan,mesin,peralatan/perabotan dll) kepada ketua Majelis Jemaat,Badan
Pekerja Klasis dan badan Pekerja Sinode;
e. mengajukan usul pemanfaatan harta milik/aset gereja berupa aset tidak bergerak
berupa tanah atau bangunan kepada Ketua majelis Jemaat,Badan Pekerja Klasis dan
Badan Pekerja Sinode,dengan perjanjian pemanfaatan;
f. mengajukan usul penghapusan harta milik/aset gereja berupa aset bergerak
(kendaraan/mesin,peralatan,perabotan dll) yang telah rusak dan atau tidak ekonomis
dalam pemanfaatan kepada Ketua Majelis Jemaat,Badan Pekerja Klasis dan badan
Pekerja Sinode;
g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan harta milik aset gereja
yang ada dalam penguasaan Jemaat,Klasis dan sinode;dan
h. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan harta milik/aset gereja.

BAB IV
SYARAT DAN PERGANTIAN BENDAHARA DAN

STAF ADMINISTRASI KEUANGAN
Bagian Kesatu

Syarat Jabatan Bendahara
241

Pasal 11
(1) Seseorang dapat dipilih dan ditetapkan dalam jabatan Bendahara sesuai kriteria sebagai

berikut:
a. Untuk jabatan Bendahara Majelis Jemaat memenuhi kriteria sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Tentang Jemaat GKI di Tanah Papua BAB VI Bagian Keenam Pasal
40;
b. Untuk Jabatan Bendahara Badan Pekerja Klasis memenuhi kriteria sebagaimana telah
diatur dalam Peraturan Tentang Klasis BAB V Bagian Keenam Pasal 36; dan
c. Untuk Jabatan Bendahara Badan Pekerja Sinode memenuhi kriteria sebagaimana
telah diatur dalam Peraturan Tentang Sinode GKI di Tanah Papa BAB V Bagian
Ketujuh Pasal 42.

(2) Seseorang dapat diterima sebagai staf administrasi keuangan apabila ia memenuhi syarat
sebagai berikut :
a. sehat jasmani dan rohani;
b. jujur dan setia;
c. memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang keuangan;
d. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
e. tidak pernah dihukum pidana.

(3) Calon staf administrasi harus mengajukan lamaran dan diuji pengetahuan, kemampuan,
keahliannya, dan dinyatakan layak untuk tugasnya.

(4) Syarat-syarat lamaran dan kualifikasi kemampuan ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.
Bagian Kedua

Halangan dan Pergantian Bendahara
Pasal 12

(1) Apabila Bendahara berhalangan sementara, tugasnya dialihkan kepada salah satu
anggota yang bukan Ketua dan Sekretaris.

(2) Pengalihan tugas sementara jabatan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara dipilih/ditunjuk secara sah dalam suatu Rapat.

(3) Pengalihan tugas Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
melalui Serah Terima Tugas Sementara dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

(4) Apabila Bendahara berhalangan tetap, proses pergantian dilakukan mengikuti
mekanisme yang telah diatur dalam Pedoman Tata Cara Persidangan dan Pemilihan GKI
di Tanah Papua.
BAB V
SISTEM PEMBUKUAN
Pasal 13

(1) Pembukuan perbendaharaan gereja dilakukan secara terpusat pada masing-masing
lingkup

(2) Sistem pembukuan perbendaharaan gereja disesuaikan dengan sifat dan volume kegiatan
dari setiap lingkup organisasi gereja.
242

(3) Sistem pembukuan sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Petunjuk
Teknis Manual/Komputerisasi Administrasi Keuangan dan Barang.

(4) Pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah
Papua.
BAB V
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN KEUANGAN DAN
ALOKASI BENLANJA
Bagian Kesatu
Sumber-sumber Pendapatan Keuangan
Pasal 14

1. Pendapatan Gereja terdiri dari pendapatan rutin, program dan lain-lain.
2. Pendapatan rutin berasal dari persembahan yang dikumpulkan dalam suatu ibadah dan

persembahan individu di dalam atau di luar ibadah.
3. Rincian Sumber-sumber Pendapatan Gereja diatur di dalam Petunjuk Teknis

Manual/Komputerisasi Administrasi Keuangan dan Barang.
Bagian Kedua
Alokasi Belanja
Pasal 15

(1) Belanja Gereja terdiri dari :
a. belanja rutin;
b. belanja program.dan
a. Belanja Lain-lain

(2) Rincian Belanja Gereja diatur di dalam Petunjuk Teknis Manual / Komputerisasi
Administrasi Keuangan dan Barang.
Bagian Ketiga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja
Pasal 16

(1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja (RAPBG) merupakan suatu bentuk
rancangan yang memuat sumber dan besaran sumber pendapatan serta alokasi dan
besaran alokasi belanja yang diprediksi untuk 1 (satu) tahun anggaran.

(2) RAPBG disusun berdasarkan evaluasi terhadap realisasi APBG tahun anggaran
sebelumnya.

(3) RAPBG ditetapkan didalam Sidang Jemaat, Sidang/Raker/Pleno Klasis dan
Sidang/Raker/Pleno Sinode menjadi APBG sebelum tahun anggaran baru dilaksanakan.

(4) RAPBG disusun dan ditetapkan paling lambat Akhir Bulan Oktober pada lingkup Sinode,
Minggu Pertama Bulan November pada lingkup Klasis, dan Minggu Kedua hingga
minggu Keempat Bulan November pada lingkup Jemaat.

(5) RAPBG Jemaat disahkan oleh BPK, RAPBG Klasis disahkan oleh BPS, dan RAPBG Sinode
disahkan dalam Sidang,Raker.Pleno Badan Pekerja Sinode untuk ditetapkan menjadi
APBG .
243

(6) Setelah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), APBG diberlakukan untuk tahun
berikutnya.

(7) APBG Jemaat, Klasis, dan Sinode merupakan pencerminan dari seluruh kegiatan
pelayanan gereja yang tersirat dalam anggaran pada lingkup Jemaat, Klasis, Sinode dan
lembaga-lembaga yang dibawahnya.

(8) Perubahan anggaran dapat dilakukan apabila realisasi tidak sesuai dengan rencana,
karena krisis moneter/keuangan, atau terjadi keadaan luar biasa.

(9) Perubahan anggaran dilaksanakan pada Bulan September tahun berkenan pada semua
lingkup.

(10) Tahun anggaran berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Bagian Keempat
Setoran-Setoran
Pasal 17

(1) Setiap Jemaat wajib menyetor dari persembahan Rutin dengan pengaturan prosentase
sebagai berikut :
a. 40% kepada Jemaat;
b. 20% kepada Klasis; dan
c. 40% kepada Sinode.
a. 4% dari 40% Jemaat kepada Lembaga Pendidikan melalui Rekening Sinode.

(2) Setiap jemaat wajib menyetor 100% dari Persembahan Persepuluhan kepada Sinode.
(3) Jenis persembahan yang dikenakan prosentase dan yang tidak dikenakan prosentase

ditetapkan dengan keputusan Badan Pekerja Sinode.
(4) Teknis pelaksanaan pembukuan prosentase persembahan diatur dalam Petunjuk Teknis

Pengelolaan Perbendaharaan GKI di Tanah Papua.
(5) Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode dapat memberi

bantuan/subsidi kepada lembaga-lembaga dan/atau yayasan yang ditetapkan dalam
persidangan gereja.
(6) Sebagai wujud hubungan Oikumene dan kemitraan, GKI di Tanah Papua membayar
iuran tetap kepada lembaga-lembaga mitra.

BAB VI
PENATAAN HARTA MILIK GEREJA

Bagian Kesatu
Pengadaan harta Milik/Aset Gereja

Pasal 18
(1) Pengadaan aset bergerak dan tidak bergerak dapat dilakukan baik di lingkup jemaat,

klasis dan sinode,
(2) Harta milik/Aset gereja bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh melalui pengadaan,

hibah atau sumbangan adalah milik GKI di Tanah Papua,
(3) Pengadaan harta milik /aset gereja bergerak dan tidak bergerak harus megikuti standar

operasi dan prosedur (SOP) sesuai petunjuk teknis Manual/Komputerisasi administrasi
barang(MAB).

244

Bagian Kedua
PENATAUSAHAAN

Pasal 19
(1) Aset bergerak dan tidak bergerak dibukukan secara tertib dan teratur dalam buku

inventaris barang.
(2) Pelaporan harta milik/aset gereja bergerak lingkup jemaat ke lingkup klasis, dari lingkup

klasis ke lingkup sinode dilakukan setiap tahun.
(3) Harta milik/aset gereja berupa tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disahkan

dalam akta notaris.
(4) Harta milik/aset gereja tidak bergerak berupa tanah perlu disertifikasi atas nama GKI di

Tanah Papua.
(5) Harta milik/aset gereja yang memiliki nilai ekonomis dapat dikelola secara optimal melalui

kerja sama kemitraan dengan pihak lain.
(6) Dokumen kepemilikan berupa sertifikat tanah atau pelepasan hak atau dokumen lain yang

setara dengan itu harus diserahkan ke sinode.
Bagian Ketiga

Penghapusan Harta Milik/Aset Gereja
Pasal 20

(1) Penghapusan terhadap Aset Gereja dapat dilakukan apabila Rusak, Hilang, bencana alam
dan tidak memiliki nilai ekonomis.

(2) Penghapusan terhadap barang bergerak untuk kendaraan milik gereja dapat dilakukan
setelah berusia 10 (sepuluh) tahun pemakaian.

(3) Penghapusan harta milik/aset gereja bergerak milik gereja lingkup jemaat, klasis dan sinode
harus mendapatkan persetujuan Badan Pekerja Am Sinode atas pertimbangan BPPG
Sinode.

(4) Harta milik/aset gereja gereja yang tidak bergerak tidak dapat dipindah tangankan, digadai
atau dijadikan jaminan (agunan) kepada pihak lain.
Bagian Keempat
Pengembalian Aset Gereja
Pasal 21

(1) Setiap pegawai GKI di Tanah Papua yang sedang memegang jabatan struktural dan
fungsional gereja dan menggunakan fasilitas gereja, baik barang bergerak maupun tidak
bergerak, wajib menandatangani surat pernyataan/perjanjian penggunaan inventaris
gereja.

(2) Setiap pegawai GKI di Tanah Papua yang mengakhiri masa jabatannya, pensiun, atau
meninggal dunia, wajib mengembalikan ke Majelis jemaat, Badan Pekerja Klasis, atau
Badan Pekerja Sinode.

245

BAB VII
PERTANGGUNG-JAWABAN

Pasal 22
(1) Pertanggung jawaban keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan di lingkup Jemaat,

Klasis, Sinode, Yayasan, Lembaga dan badan usaha di lakukan dalam bentuk laporan
bulanan, triwulan, semester dan tahunan
(2) Laporan keuangan Jemaat disampaikan kepada klasis dengan tembusan BPPG Jemaat
dan BPPG Klasis.
(3) Laporan keuangan Klasis disampaikan kepada Jemaat, tembusan kepada BPS ,BPPG
Klasis dan BPPG Sinode.
(4) Laporan keuangan sinode dilakukan setiap semester ,
(5) Laporan Keuangan GKI di Tanah Papua terdiri dari :
a) Laporan keuangan sinode,
b) Laporan keungan konsolidasi dari lingkup klasis.
(6) Laporan keungan GKI di tanah papua berupa laporan realisasi APBG dan Neraca.
(7) Laporan keuangan dari bantuan khusus (mitra dalam dan luar negeri) disampaikan
menurut kebutuhan.
(8) Bentuk laporan bulanan dan triwulan diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan
perbendaharaan gereja.

BAB VIII
PENGHARGAAN dan SANKSI

Pasal 23
(1) Bagi Pengelola keuangan yang berkinerja baik diberikan penghargaan.
(2) Sanksi diberikan kepada pengelola keuangan apabila terbukti melakukan

penyalahgunaan keuangan gereja secara sengaja atau tidak sengaja yang merugikan GKI
di Tanah Papua.
(3) Sanksi diberikan kepada pegawai gereja yang memegang jabatan struktural dan
fungsional GKI di Tanah Papua yang tidak mengembalikan harta milik/aset gereja.
(4) Pengelola dinyatakan bersalah apabila terjadi penyalahgunaan keuangan atau harta
milik/aset gereja yang dibuktikan oleh BPPG atau pihak berwajib.
(5) Pengelola yang terbukti melakukan penyalahgunaan harta milik/aset gereja dikenakan
sanksi berupa :
a. mengembalikan kerugian aset gereja yang jumlah, batas waktu, dan caranya

ditetapkan melalui keputusan Badan Pekerja Sinode; dan
b. besarnya nilai penggembalian kerugian harta milik/aset gereja sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a disepakati dalam suatu perjanjian antara Badan
Pekerja Sinode dengan yang bersangkutan,diproses sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku

BAB IX
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PENGAWAS PERBENDAHARAAN GEREJA

246

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 24

(1) BPPG berkedudukan sebagai lembaga pengawasan didalam struktur organisasi GKI di
Tanah Papua.

(2) BPPG dibentuk pada Lingkup struktur GKI di Tanah Papua, terdiri dari :
a. BPPG lingkup Jemaat;
b. BPPG lingkup Klasis; dan
c. BPPG lingkup Sinode.

(3) BPPG pada lingkup masing-masing bertanggungjawab kepada Sidang Jemaat, Sidang
Klasis, dan Sidang Sinode.
Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 25

BPPG berfungsi sebagai wadah pengawas dan pemeriksa pengelolaan Perbendaharaan GKI di
Tanah Papua pada lingkup Jemaat, lingkup Klasis, dan lingkup Sinode.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 26
Sesuai fungsi Pasal 24, maka BPPG mempunyai tugas sebagai berikut :
(1) Melaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan perbendaharaan dan lainnya.
(2) Menguji dan menilai data, dokumen dan barang Perbendaharaan GKI di Tanah Papua.
(3) Memberikan kayakinan yang memadai atas kebenaran atau kesalahan atau

penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan, keorganisasian, dan administrasi dalam
pengelolaan Perbendaharaan GKI di Tanah Ppua.
(4) Memberikan bimbingan dan asistensi tata kelola Perbendaharaan GKI di Tanah Papua
pada bendahara uang dan bendahara barang.
(5) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perbendaharaan GKI di Tanah Papua
pada lingkup Jemaat. Lingkup Klasis lingkup Sinode, dan unit-unit organisasi gereja yang
berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
(6) Tugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPPG meliputi :
a. Bidang Tata Usaha;
b. Bidang Keuangan;
c. Bidang Barang;
d. Bidang Organisasi
e. Bidang Kepegawaian
f. Lembaga, Yayasan, BUMG dan Panitia .
(7) Membuat laporan hasil pengawasan dan pemerikasaan kepada Ketua Majelis Jemaat,
Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode.

247

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 27
(1) Susunan organisasi BPPG terdiri dari :

a. Ketua BPPG;
b. Wakil Ketua BPPG;
c. Sekretaris BPPG; dan
d. Anggota BPPG.
(2) Jumlah keanggotaan BPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sebagai
berikut :
a. Anggota BPPG lingkup Jemaat berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
b. Anggota BPPG lingkup Klasis berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) orang;
c. Anggota BPPG lingkup Sinode berjumlah 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas)

orang;dan
d. Bidang-bidang tugas BPPG dikelola sebagai bagian-bagian struktural organisasi

BPPG.
BAB X

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu

Tujuan Pengawasan dan Pemeriksaan
Pasal 28

Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai
terhadap tata Kelola perbendaharaan Gereja dengan tujuan :
(1) Pemberian bimbingan dan nasihat untuk pengelolaan perbendaharaan yang sehat, tertib

dan teratur.
(2) Pelaksanaan pengendalian terhadap penggunaan perbendaharaan Gereja.
(3) Pencegahan atau penanganan secara dini atas kemungkinan masalah perbendaharaan yang

akan mengganggu tugas atau merugikan keuangan Gereja.
(4) Pemeriksaan atas pengaduan dan pengungkapan fakta atas masalah-masalah yang

berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan Gereja.
Bagian Kedua

Mekanisme Pengawasan dan Pemeriksaan
Pasal 29

(1) Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan secara kedalam (internal) dan atau keluar
(eksternal).

(2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPPG harus Independen kepada objek terperiksa.
(3) Mekanisme Pengawasan secara kedalam (internal) diatur sebagai berikut :

a. Majelis jemaat melakukan pengawasan terhadap Keuangan unsur-unsur jemaat,
panitia, badan usaha dan berbagai aktifitas jemaat dan diperiksa oleh BPPG Jemaat;

248

b. Badan Pekerja Klasis melakukan pengawasan terhadap Keuangan komisi dan unsur
tingkat klasis, panitia, badan usaha dan berbagai aktifitas klasis dan diperiksa oleh
BPPG Klasis;

c. Badan Pekerja Sinode melakukan pengawasan terhadap Keuangan Departemen,
Lembaga, Yayasan, panitia, badan usaha Sinode dan berbagai aktifitas Sinode
diperiksa oleh BPPG Sinode;

(4) Mekanisme pengawasan secara eksternal dilakukan oleh BPPG Ligkup Klasis terhadap
jemaat dan BPPG Lingkup Sinode terhadap Klasis dan Jemaat.

(5) Semua temuan pada bendahara jemaat, klasis dan sinode ditindaklanjuti pemeriksaannya
oleh BPPG.

(6) Mekanisme proses temuan pada lingkup Jemaat, Klasis dan Sinode :
a. Temuan BPPG Jemaat pada bendahara Jemaat ditindaklanjuti oleh Ketua Majelis
Jemaat;
b. Temuan BPPG Klasis terhadap bendahara Jemaat ditindaklanjuti oleh Ketua Majelis
Jemaat dan BPPG lingkup Jemaat;
c. Temuan BPPG Klasis terhadap bendahara Klasis ditindaklanjuti oleh Ketua Badan
Pekerja Klasis dan BPPG Lingkup Klasis;
d. Temuan BPPG Sinode terharap bendahara jemaat di tindak lanjuti oleh Majelis
Jemaat bersama BPPG Jemaat.
e. Temuan BPPG Sinode terharap bendahara klasis di tindak lanjuti oleh badan pekerja
klasis dan BPPG Klasis;
f. Temuan BPPG Sinode terhadap bendahara Sinode ditindaklanjuti oleh Ketua Badan
Pekerja Sinode dan BPPG Sinode.
BAB XI
PEMILIHAN, MASA JABATAN, DAN PERGANTIAN
Bagian Kesatu
Pemilihan
Pasal 30

(1) Ketua BPPG dipilih diantara para calon yang diusulkan oleh majelis Jemaat, Badan
pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode dan ditetapkan dalam sidang.

(2) Ketua BPPG bukan Pegawai Organik Gereja tetapi warga GKI di Tanah Papua.
(3) Wakil Ketua BPPG, Sekretaris BPPG dan Anggota BPPG BUKAN POG diangkat oleh

Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode atas usul Ketua BPPG
Lingkup masing-masing.

Bagian Kedua
Masa Jabatan

Pasal 31
(1) Masa jabatan BPPG di masing-masing lingkup sama dengan masa jabatan Pimpinan

Gereja.
249

(2) Ketua BPPG, Wakil Ketua BPPG, Sekretaris BPPG, dan Anggota BPPG dapat diangkat
untuk periode berikutnya tanpa terputus.

(3) Ketua BPPG, Wakil Ketua BPPG, Sekretaris BPPG, dan Anggota BPPG hanya dapat
menjalankan masa jabatan selama 2 periode.
Bagian Ketiga
Pergantian
Pasal 32

(1) Apabila Ketua BPPG berhalangan tetap yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan
tugas jabatannya, Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis atau Badan Pekerja Sinode memilih
dan menetapkan Wakil Ketua atau salah satu anggota BPPG untuk menjadi Ketua BPPG
baru untuk sisa masa jabatannya.

(2) Apabila Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota berhalangan tetap yang menyebabkan ia
tidak dapat melaksanakan tugasnya, Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis atau Badan
Pekerja Sinode mengangkat Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota baru atas usul Ketua
BPPG untuk sisa masa jabatannya.

(3) Apabila beberapa anggota BPPG berhalangan tetap, maka Ketua BPPG dapat
mengusulkan anggota pengganti kepada BPAS guna melengkapi struktur BPPG.
BAB XII
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Bidang Keuangan
Pasal 33

(1) BPPG mempunyai tugas membantu Pimpinan Gereja dalam melaksanakan kegiatan
pemeriksaan dan pengawasan di bidang keuangan, organisasi, perlengkapan, dan
peralatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi :
a. memeriksa kebenaran administrasi pembukuan, laporan, dan bukti;
b. menguji kebenaran pembukuan, laporan, dan bukti;
c. melakukan penilaian terhadap perencanaan, pembukuan, laporan, dan bukti;
d. melakukan pemeriksaan dengan tugas tertentu karena kesalahan atau pelanggaran
atau penyelewengan pembukuan, laporan, dan bukti;
e. melakukan pendampingan dan konsultasi pada Bedahara Majelis Jemaat dan BPPG
lingkup Jemaat; dan
f. membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan lainnya, pengujian, penilaian,
dan penyelidikan.
Bagian Kedua
Bidang Barang harta milik /Aset gereja
Pasal 34

250