Amandemen Tata Gereja GKI TP

RANCANGAN
PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA

TENTANG
SINODE GEREJA KRISTEN INJILI di TANAH PAPUA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Gereja adalah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang selanjutnya disingkat GKI di

Tanah Papua adalah persekutuan orang Kristen sebagai Tubuh Kristus yang Kudus dan
Am yang terhimpun dalam Jemaat-jemaat.
2. Sinode adalah persekutuan jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua yang berjalan, berpikir
dan bertindak bersama untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah.
3. Pemimpin Sinode adalah Badan Pekerja Sinode yang melaksanakan wewenang, tugas,
tanggung jawab, dan kewajiban kepemimpinan GKI di Tanah Papua secara rutin
setiap hari sebagai Mandataris Sidang Sinode.
4. Sekretariat Sinode adalah alat kelengkapan Badan Pekerja Sinode yang menangani
pekerjaan atau urusan pada kantor sinode yang menjadi tugas Sekretaris Sinode.
5. Biro adalah suatu bagian dari Sekretariat Sinode yang bertugas dan berfungsi
mengurus suatu urusan di dalam Kantor Sinode.
6. Departemen adalah lembaga teknis tingkat Sinode yang mengurus suatu atau
beberapa bidang pekerjaan Gereja.
7. Bidang adalah pengelompokkan sejumlah tugas yang sejenis atau memiliki ciri yang
sama dan berkorelasi satu dengan yang lain dalam satu Departemen.
8. Otorisator adalah pejabat gereja yang memiliki kewenangan mengambil tindakan
yang mengakibatkan penerimaan dan/atau pengeluaran uang dan/atau barang
bergerak maupun tidak bergerak milik Gereja
9. Ordonatur adalah pejabat gereja yang memiliki kewenangan menguji tindakan
pejabat otorisator.
10. Majelis Pertimbangan Gereja yang selanjutnya disingkat MPG adalah Majelis yang
memberikan Pertimbangan Teologis dan Non Teologis kepada Badan Pekerja Sinode.
11. Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja yang selanjutnya disingkat BPPG adalah
Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja.

BAB II
DASAR
Pasal 2
Tata Gereja GKI di Tanah Papua Tahun 2022 BAB XI Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan
Pasal 33.

101

BAB III
SIDANG SINODE

Bagian Kesatu
Tugas Sidang Sinode

Pasal 3
Tugas Sidang Sinode ialah :
a. menetapkan Tata Gereja dan Peraturan;
b. melaksanakan evaluasi program pelayanan dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Gereja (APBG) lingkup Sinode;
c. menetapkan pokok-pokok program pelayanan gereja dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Gereja lingkup sinode;
d. memilih dan menetapkan Badan Pekerja Sinode;
e. mengangkat dan menetapkan Majelis Pertimbangan Gereja GKI di Tanah Papua;
f. memilih dan menetapkan Ketua BPPG lingkup Sinode;
g. menetapan suatu jemaat ke dalam GKI di Tanah Papua;
h. menetapkan suatu klasis ke dalam GKI di Tanah Papua;
i. menetapkan alat-alat kelengkapan Sidang yang diusulkan oleh Badan Pekerja Sinode;
j. menetapkan anggota-anggota Majelis Pertimbangan Gereja; dan
k. melakukan pelantikan dan serah terima Badan Pekerja Sinode, Majelis Pertimbangan

Gereja dan Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja.
Bagian Kedua

Waktu Pelaksanaan, Peserta, dan Peninjau Sidang Sinode
Pasal 4

(1) Sidang Sinode diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Sidang Sinode dilaksanakan sesudah sidang klasis.
(3) Badan Pekerja Sinode dapat melaksanakan Sidang Sinode Khusus dalam keadaan

tertentu.
(4) Sidang Sinode Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan

dengan ketentuan :
a. setengah ditambah 1 (satu ) peserta memintanya;dan
b. apabila dipandang perlu oleh Badan Pekerja Sinode.
(5) Peserta Sidang Sinode terdiri dari :
a. anggota-anggota Badan Pekerja Sinode;
b. utusan-utusan Klasis sebanyak 5 (lima) orang Peserta yang terdiri dari 1 (satu)

orang ketua klasis, 1 (satu) orang wakil ketua, 1(satu) orang Sekretaris Klasis,
1(satu) orang Wakil Sekretaris Klasis, 1 (satu) orang Bendahara Klasis;
c. peninjau terdiri dari 2 (dua ) orang dari klasis, 1 (satu) orang unsur Pemuda,
dan 1 (satu) orang dari unsur perempuan yang dipilih melalui Sidang Klasis;
d. undangan BPPG Sinode;dan
e. peninjau Majelis Pertimbangan Gereja.
(6) Peninjau adalah mereka yang diundang oleh Badan Pekerja Sinode.

102

Bagian Ketiga
Hak Peserta dan Peninjau Sidang Sinode

Pasal 5
(1) Peserta Sidang Sinode mempunyai Hak Suara, Hak Bicara, Hak Memilih dan Hak

Dipilih.
(2) Peninjau Sidang sinode mempunyai Hak Bicara dan Hak Dipilih.

Bagian Keempat
Pimpinan Sidang Sinode

Pasal 6
(1) Sidang Sinode dipimpin oleh Majelis Sidang Sinode.
(2) Majelis Sidang Sinode berjumlah 5 (lima) orang dan semuanya berkedudukan

sebagai ketua Majelis Sidang Sinode.
(3) Sekretaris Sidang Sinode adalah Sekretaris Badan Pekerja Sinode.
(4) Majelis sidang Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Badan

Pekerja Sinode dan ditetapkan dalam Sidang Sinode.
Bagian Kelima

Keputusan Sidang Sinode
Pasal 7

(1) Keputusan Sidang Sinode bersifat mengikat dan tidak bertentangan dengan Alkitab
dan Tata Gereja.

(2) Keputusan Sidang Sinode dilakukan secara musyawarah mufakat.
(3) Keputusan Sidang Sinode dibukukan dan dikirimkan kepada setiap peserta Sidang

Sinode.
BAB V

BADAN PEKERJA SINODE
Bagian Kesatu

Jabatan Struktur dan Alat Kelengkapan Badan Pekerja Sinode
Pasal 8

(1) Badan Pekerja Sinode adalah mandataris Sidang Sinode dan Pemimpin Sinode.
(2) Badan Pekerja Sinode, terdiri dari:

a. Ketua Badan Pekerja Sinode;
b. Wakil Ketua I Bidang Koinonia, Marturia, dan Diakonia Badan Pekerja Sinode;
c. Wakil Ketua II Bidang Hubungan Oikumene dan Kemitraan Badan Pekerja

Sinode;
d. Wakil Ketua III Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan,

dan Penelitian Badan Pekerja Sinode;
e. Sekretaris Badan Pekerja Sinode;
f. Wakil Sekretaris Badan Pekerja Sinode;
g. Bendahara Badan Pekerja Sinode; dan
h. 12 (dua belas ) Anggota Badan Pekerja Sinode.
(3) Ketua Badan Pekerja Sinode dipilih dari antara para pendeta.
(4) Wakil Ketua I Bidang Koinonia, Marturia, dan Diakonia Badan Pekerja Sinode
dipilih dari antara para pendeta.

103

(5) Wakil Ketua II Bidang Hubungan Oikumene dan Kemitraan Badan Pekerja Sinode
dipilih dari antara para pendeta dan atau penatua.

(6) Wakil Ketua III Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, dan
Penelitian Badan Pekerja Sinode dipilih dari antara para penatua.

(7) Sekretaris Badan Pekerja Sinode dipilih dari antara para pendeta.
(8) Wakil Sekretaris Badan Pekerja Sinode dipilih dari antara para pendeta.
(9) Bendahara Badan Pekerja Sinode dipilih dari antara para Syamas.
(10) Anggota Badan Pekerja Sinode dipilih dari antara para pendeta, guru jemaat,

penginjil, penatua dan/atau syamas.
(11) Badan Pekerja Sinode dilarang merangkap jabatan di luar gereja.

Pasal 9
(1) Badan Pekerja Sinode dalam melaksanakan tugas dibantu oleh alat kelengkapan

yang terdiri dari :
a. Sekretariat Sinode yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor;
b. Departemen-departemen Sinode dipimpin oleh seorang Sekretaris Departemen;

dan
c. Biro dipimpin oleh seorang kepala biro.
(2) Sekretariat Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
a. Biro Tata Usaha;
b. Biro Kepegawaian; dan
c. Biro Pelayanan Umum.
(3) Departemen-departemen Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari:
a. Departemen Pelayanan dan Pembinaan Jemaat;
b. Departemen Misi, Penginjilan, dan Pemuridan;
c. Departemen Pelayanan Kasih dan Keadilan;
d. Departemen Aset,Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
e. Departemen Hubungan Oikumene dan Kemitraan;
f. Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan; dan
g. Departemen Penelitian.
(4) Alat kelengkapan Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
kepada Badan Pekerja Sinode melalui Sekretaris Badan Pekerja Sinode.

Pasal 10
(1) Departemen Pelayanan dan Pembinaan Jemaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (3) huruf a, terdiri dari :
a. Biro Persekutuan Kaum Bapak;
b. Biro Persekutuan Wanita;
c. Biro Persekutuan Anggota Muda;
d. Biro Persekutuan Anak dan Remaja; dan
e. Biro Pelayanan Ajaran, Liturgi, dan Musik gereja.
(2) Departemen Misi, Penginjilan, dan Pemuridan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (3) huruf b, terdiri dari :
a. Biro Misi dan Penginjilan;
b. Biro Misi, Penginjilan, dan Pemuridan Perkotaan dan Industri; dan

104

c. Biro Misi, Penginjilan, dan Pemuridan Kampung dan suku terasing.
(3) Departemen Pelayanan Kasih dan Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (3) huruf c, terdiri dari:
a. Biro Karikatif
b. Biro Reformatif ; dan
c. Biro Transformatif
(4) Departemen Hubungan Oikumene dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) huruf e, terdiri dari :
a. Biro Hubungan Oikumene;
b. Biro Kemitraan Antar Agama; dan
c. Biro Kemitraan Masyarakat Adat, Pemerintah, dan Lembaga Swadaya

Masyarakat.
(5) Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f, terdiri dari:
a. Biro Pendidikan formal;
b. Biro Pendidikan Non-formal dan Informal;
c. Biro Seni dan Budaya; dan
d. Biro Pengkaderan.
(6) Departemen Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g, terdiri
dari:
a. Biro Penelitian;
b. Biro Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.
(7) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5), dan Ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

Bagian Kedua
Wewenang, Tugas, Tanggung jawab, dan Kewajiban Badan Pekerja Sinode

Pasal 11
(1) Badan Pekerja Sinode memiliki wewenang:

a. melakukan pengawasan terhadap ajaran gereja sesuai dengan Alkitab;
b. menjaga agar Tata Gereja dan keputusan sidang gereja ditaati dan dilaksanakan

di Jemaat, Klasis, dan Sinode;
c. membuat dan menetapkan keputusan dan kebijakan gereja yang strategis dan

tidak bertentangan dengan keputusan Sidang Sinode;
d. mentahbiskan, mengangkat, menempatkan, dan memberhentikan Pendeta,

Guru Jemaat, dan Penginjil;
e. menerima, mengangkat, dan memberhentikan pegawai;
f. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar Alkitab, Tata Gereja,

Peraturan, Pedoman dan Keputusan sidang gereja;
g. mengangkat dan memberhentikan Anggota-anggota Majelis Pertimbangan

Gereja;
h. mengangkat dan memberhentikan wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan

Pengawas Perbendaharaan Gereja lingkup sinode;
i. membentuk, mengangkat, dan memberhentikan lembaga dan/atau badan

lingkup Sinode; dan
j. menetapkan dan memberhentikan Badan Pekerja Klasis.

105

(2) Badan Pekerja Sinode memiliki tanggung jawab:
a. mengelola dan mengawasi seluruh harta milik Gereja;
b. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Perbendaharaan
Gereja; dan
c. melaksanakan mandat Sidang Sinode.

(3) Badan Pekerja Sinode mempunyai kewajiban:
a. memegang teguh Alkitab sebagai firman Allah;
b. menaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman, dan Keputusan Sidang Gereja;
c. menjalankan kehidupan dalam iman, kasih, dan pengharapan dalam Yesus
Kristus sebagai Kepala Gereja;
d. mewakili Jemaat dan klasis di dalam dan di luar peradilan;
e. menggembalakan anggota jemaat, Majelis Jemaat, dan Badan Pekerja Klasis
dengan penuh kasih kepada Tuhan;
f. menyelenggarakan Rapat Kerja Badan Pekerja Sinode dan Sidang Sinode; dan
g. menyusun Rencana Program dan Kegiatan Gereja serta Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Sinode untuk disahkan dalam sidang sinode.
Pasal 12

(1) Badan Pekerja Sinode melaksanakan rapat-rapat terdiri dari:
a. rapat rutin, 1 (satu ) kali dalam 1 (satu) minggu;
b. rapat antara BPS dan Alat kelengkapan dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan sekali;
c. rapat pleno, 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
d. rapat Kerja, 1 (satu ) kali dalam setahun

(2) pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan cara :
a. musyawarah mufakat; dan
b. pemungutan suara terbanyak.
Bagian Ketiga
Uraian Tugas Badan Pekerja Sinode
Pasal 13

(1) Ketua Badan Pekerja Sinode mempunyai tugas :
a. menjalankan kepemimpinan, penggembalaan, mengawasi ajaran dan
pemberitaan gereja sesuai Alkitab;
b. menjaga agar Tata Gereja, Peraturan, Pedoman, dan keputusan sidang gereja
ditaati dan dilaksanakan di Jemaat, klasis, dan sinode;
c. bertindak untuk dan atas nama GKI di Tanah Papua, baik keluar maupun ke
dalam;
d. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan organisasi GKI di Tanah Papua;
e. memelihara keutuhan dan kebersamaan seluruh pimimpin Sinode;
f. memberikan pokok-pokok pikiran dan kebijakan gereja yang strategis dalam
rangka pelaksanaan program gereja bagi pertumbuhan jemaat;
g. memberikan pokok-pokok pikiran dalam menyikapi kondisi aktual gereja dan
masyarakat agar GKI di Tanah Papua selalu adaptif terhadap setiap perubahan;
h. memimpin rapat-rapat Badan Pekerja Sinode;
i. bersama Sekretaris Badan Pekerja Sinode menandatangani surat-surat;

106

j. bersama Anggota Badan Pekerja Sinode lainnya menyusun rancangan program
gereja untuk ditetapkan dalam sidang Sinode;

k. bersama Anggota Badan Pekerja Sinode lainnya menjabarkan program gereja ke
dalam kegiatan-kegiatan tahunan Sinode untuk disampaikan dalam Rapat Kerja
Sinode;

l. mengawasi pemanfaatan harta milik GKI di Tanah Papua;
m. bersama sekretaris dan bendahara membentuk Panitia Anggaran Sinode;
n. bersama sekretaris dan bendahara merancang penggalangan sumber dana

inkonvensional bagi aktifitas Sinode;
o. memberikan persetujuan atas pengeluaran keuangan gereja di Sinode;
p. meminta Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Lingkup Sinode memeriksa

keadaan keuangan gereja di Sinode, klasis, dan jemaat;
q. memberikan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Wakil Ketua Badan Pekerja

Sinode dan Bendahara Badan Pekerja Sinode; dan
r. bersama bendahara mempertanggungjawabkan keuangan gereja pada lingkup

sinode melalui Sidang Sinode.
(2) Ketua Badan Pekerja Sinode berfungsi sebagai otorisator dalam hal pengelolaan

keuangan gereja di Sinode.
(3) Bertanggung jawab terhadap seluruh pelayanan dan pekerjaan Badan Pekerja

Sinode.
Pasal 14

(1) Wakil Ketua I Bidang Koinonia, Marturia, dan Diakonia Badan Pekerja Sinode
mempunyai tugas :
a. bersama Ketua Badan Pekerja Sinode merumuskan dan melaksanakan Keputusan
sidang gereja;
b. bersama ketua Badan Pekerja Sinode memimpin pelaksanaan kepemimpinan
gereja secara sinodal;
c. mengkoordinasikan dan mengawasi pencapaian strategi dan kebijakan Badan
Pekerja Sinode sesuai keputusan sidang Sinode pada Departemen Pertumbuhan
dan Pembinaan Jemaat, Departemen Misi, Penginjilan, dan Pemuridan,
Departemen Pelayanan Kasih dan Keadilan,
d. bersama Ketua Badan Pekerja Sinode memimpin rapat-rapat Badan Pekerja
Sinode;
e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Ketua Badan Pekerja Sinode
dalam pelaksanaan kepemimpinan Sinode;
f. mengawasi penyelenggaraan kepemimpinan gereja yang dilaksanakan oleh
Badan Pekerja Klasis;
g. penanggung jawab tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas
Perbendaharaan Gereja Sinode; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja
Sinode.

(2) Dalam keadaan tertentu Tugas Ketua Badan Pekerja Sinode sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan oleh Wakil Ketua I,

107

Pasal 15
(1) Wakil Ketua II Bidang Hubungan Oikumene dan Kemitraan Badan Pekerja Sinode

mempunyai tugas:
a. bersama Ketua Badan Pekerja Sinode merumuskan dan melaksanakan Keputusan

sidang gereja;
b. bersama ketua Badan Pekerja Sinode memimpin pelaksanaan kepemimpinan

gereja secara sinodal;
c. mengkoordinasikan dan mengawasi pencapaian strategi dan kebijakan Badan

Pekerja Sinode sesuai keputusan sidang Sinode pada Departemen Hubungan
Oikumene dan Kemitraan;
d. bersama Ketua Badan Pekerja Sinode memimpin rapat-rapat Badan Pekerja
Sinode;
e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Ketua Badan Pekerja Sinode
dalam pelaksanaan kepemimpinan Sinode;
f. mengawasi penyelenggaraan kepemimpinan gereja yang dilaksanakan oleh
Badan Pekerja Klasis;
g. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kerjasama GKI di Tanah Papua
dengan lembaga keumatan lainnya dan lembaga mitra; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja
Sinode.
(2). Dalam keadaan tertentu Tugas Ketua Badan Pekerja Sinode sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan oleh Wakil Ketua II.

Pasal 16
(1) Wakil Ketua III Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, dan

Penelitian mempunyai tugas:
a. bersama Ketua Badan Pekerja Sinode merumuskan dan melaksanakan Keputusan

sidang gereja;
b. bersama Ketua Badan Pekerja Sinode memimpin pelaksanaan kepemimpinan

gereja secara sinodal;
c. mengkoordinasikan dan mengawasi pencapaian strategi dan kebijakan Badan

Pekerja Sinode sesuai Keputusan Sidang Sinode pada Departemen
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Penelitian, dan
Pengembangan;
d. bersama Ketua Badan Pekerja Sinode memimpin rapat-rapat Badan Pekerja
Sinode;
e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Ketua Badan Pekerja Sinode
dalam pelaksanaan kepemimpinan Sinode;
f. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas organisasi Forum
Generasi Muda GKI di Tanah Papua; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja
Sinode.
(2) Dalam keadaan tertentu Tugas Ketua Badan Pekerja Sinode sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan oleh wakil Ketua III.

108

Pasal 17
(1) Sekretaris Badan Pekerja Sinode mempunyai tugas:

a. menjalankan kepemimpinan, penggembalaan, mengawasi ajaran dan
pemberitaan gereja sesuai Alkitab;

b. menjaga persekutuan Badan Pekerja Sinode melalui konsolidasi dan manajemen
yang baik;

c. merumuskan dan mengusulkan kode etik, tata tertib, dan standard operasional
tata kerja sinode;

d. melaksanakan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan di
sinode;

e. bersama Ketua Badan Pekerja Sinose memimpin rapat-rapat Badan Pekerja
Sinode;

f. bersama Ketua Badan Pekerja Sinode menandatangani surat-surat;
g. sebagai Kepala Sekretariat Kantor Sinode;
h. menata struktur organisasi dan personalia pada Sekretriat dan Departemen

kantor sinode;
i. memfasilitasi kebutuhan kerja internal kantor sinode;
j. mengawasi data base warga GKI di Sinode;
k. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas sekretariat Sinode dan

Departemen-Departemen Sinode;
l. bersama-sama Ketua Badan Pekerja Sinode dan Bendahara Badan Pekerja Sinode

membentuk Panitia Anggaran Sinode;
m. bersama-sama Ketua Badan Pekerja Sinode dan Bendahara Badan Pekerja Sinode

merancang penggalangan sumber dana inkonvensional bagi aktifitas Sinode;
n. bersama Wakil Sekretaris Badan Pelerka Sinode mempersiapkan agenda rapat

Badan Pekerja Sinode dan Sidang Sinode;
o. berkedudukan sebagai Sekretaris Sidang Sinode;
p. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja

Sinode; dan
q. sebagai penanggung jawab kepala kantor Sinode GKI di Tanah Papua.
(2) Sekretaris Badan Pekerja Sinode berfungsi sebagai ordonatur dalam hal pengelolaan
keuangan gereja pada lingkup Sinode.

Pasal 18
(1) Wakil Sekretaris Badan Pekerja Sinode mempuyai tugas:

a. bersama sekretaris Badan Pekerja Sinode merumuskan pelaksanaan Keputusan
sidang gereja;

b. bersama Sekretaris Badan Pekerja Sinode merumuskan dan mengusulkan kode
etik, tata tertib, dan standard operasional tata kerja sinode;

c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Sekretaris Badan Pekerja
Sinode dalam pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian
gereja;

d. bersama Sekretaris Badan Pekerja Sinode mempersiapkan agenda rapat Badan
Pekerja Sinode;

e. bersama Sekretaris Badan Pekerja Sinode memimpin rapat-rapat Badan Pekerja
Sinode;
109

f. membuat notulen rapat-rapat Badan Pekerja Sinode;
g. mengawasi dan melakukan pembinaan bagi pengelolaan arsip, dokumen, dan

perpustakaan gereja; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja

Sinode.
(2) Dalam keadaan tertentu tugas Sekretaris Badan Pekerja Sinode sebagaimana

dimaksudkan dalam Pasal 17 dapat dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris Badan
Pekerja Sinode.

Pasal 19
(1) Bendahara Badan Pekerja Sinode mempunyai tugas :

a. mengatur transaksi keuangan gereja di Sinode berdasarkan persetujuan ketua
Badan Pekerja Sinode atas pertimbangan sekretaris Badan Pekerja Sinode;

b. mengawasi setoran wajib jemaat dan persepuluhan 100% kepada sinode;
c. menerima, membukukan, menyimpan, dan menandatangani bukti-bukti

keuangan gereja di Sinode;
d. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dalam gereja;
e. bersama ketua Badan Pekerja Sinode mempertanggungjawabkan seluruh harta

milik gereja dalam sidang sinode;
f. bersama ketua badan Pekerja Sinode dan Sekretaris Badan Pekerja Sinode

membentuk Panitia Anggaran Sinode;
g. bersama ketua Badan Pekerja Sinode dan Sekretaris Badan Pekerja Sinode

merancang penggalangan sumber dana inkonvensional bagi aktifitas sinode;
h. merumuskan dan mengusulkan tata tertib dan standard operasional tata kerja

pengelolaan keuangan gereja;
i. mengawasi dan menangani segala urusan yang menyangkut inventarisasi harta

milik gereja berupa tanah, bangunan, dan aset-aset gereja lainnya;
j. bertanggungjawab terhadap Departemen Ekonomi, keuangan, Pembangunan

dan Aset, Departemen pelayanan kasih dan Keadilan;
h. memimpin rapat sinode di bidang dan Departemen Ekonomi, Keuangan dan

Pembangunan;
i. menghadiri rapat-rapat Badan Pekerja Sinode; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja

Sinode.
(2) Dalam keadaan tertentu tugas Bendahara Badan Pekerja Sinode sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Ketua Badan Pekerja Sinode,
sampai penetapan Bendahara Badan Pekerja Sinode yang baru.

Pasal 20
Anggota-anggota Badan Pekerja Sinode mempunyai tugas:
a. mengawasi pelaksanaan Ajaran Iman Kristen, Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan

keputusan sidang gereja di jemaat dan klasis;
b. menindaklanjuti saran-usul dari jemaat, klasis, adat dan pemerintah;
c. memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap penjabaran program gereja ke

dalam kegiatan-kegiatan jemaat dan klasis pada wilayah setempat;
d. memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap penempatan pelayan firman di

klasis;
110

e. memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana pemekaran suatu klasis;
f. mengawasi proses pemilihan Badan Pekerja Klasis;
g. mengusulkan pengangkatan dan pengesahan Badan Pekerja Klasis;
h. bertanggung jawab terhadap pembaruan dan pertumbuhan klasis-klasis yang ada di

wilayahnya;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja Sinode;

dan
j. Menjalankan tugas Badan Pekerja Sinode di wilayah.

Bagian Keempat
Uraian Tugas Kepala sekretariat, Biro, dan Departemen

Pasal 21
Kepala Sekretariat Kantor Sinode mempunyai tugas panggilan:
a. menjembatani kepentingan Badan Pekerja Sinode untuk ditindak lanjuti oleh Biro dan Departemen;
b. sebagai kepala yang membawahi Departemen dan Biro dalam komunikasinya dengan Badan Pekerja

Sinode;

c. mengkomunikasikan kepentingan Badan Pekerja Sinode bagi pihak lain ketika
pimpinan sinode tidak berada ditempat;

d. memberikan informasi dan data tentang perkembangan pekerjaan Biro dan
Departemen ke dalam rapat Badan Pekerja Sinode;

e. menyiapkan sarana dan fasilitas penunjang rapat Badan Pekerja Sinode;
f. menghadiri Rapat-rapat Internal dan membuat notulensi rapat;
g. mengatur dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada

Sekretariat Sinode, Biro, Bidang, dan Departemen;
h. mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan tahunan; dan
i. bertanggung jawab menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana tempat tinggal untuk

Badan Pekerja Sinode dan Tamu.

Pasal 22
Biro Tata Usaha mempunyai tugas panggilan:
a. membantu sekretaris sinode dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran,

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Biro Tata Usaha;
b. merumuskan kebijakan teknis Biro Tata Usaha;
c. menerima, mencatat, menggandakan, menyimpan dan mengirim berbagai informasi

yang berguna untuk mewujudkan misi gereja secara sinodal;
d. menyusun dan mengusulkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi surat-

menyurat GKI di Tanah Papua;
e. mengetik atau membuat surat;
f. mengelola arsip, perpustakaan, dan dokumen gereja;
g. membantu sekretaris sinode dalam mengkoordinasi penyusunan dan evaluasi

program kegiatan gereja di Sinode pada Biro dan Departemen;
h. membantu sekretaris sinode dalam menyusun Laporan pertanggungjawaban program

kegiatan Badan Pekerja Sinode; dan

111

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan Pekerja Sinode
dan Wakil sekretaris Badan Pekerja Sinode.
Pasal 23

Biro Personalia mempunyai tugas panggilan:
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan

Biro Personalia;
b. merumuskan kebijakan teknis Biro Personalia;
c. pelayanan umum administrasi kepegawaian;
d. membuat inventarisasi, validasi, dan analisa kebutuhan data kepegawaian;
e. mengusulkan kenaikan pangkat reguler, kenaikan gaji berkala, dan tanda

penghargaan pengabdian;
f. membuat penilaian kinerja pegawai setiap 3 (tiga) bulan;
g. membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3 setiap tahun;
h. membuat rekapitulasi dan laporan kehadiran pegawai; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan Pekerja Sinode

dan Wakil Sekretaris Badan Pekerja Sinode.
Pasal 24

Biro Umum mempunyai tugas panggilan:
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan

Biro Umum;
b. merumuskan kebijakan teknis Biro Umum;
c. melaksanakan tugas–tugas protokoler Sinode;
d. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kendaraan operasional

Sekretariat Sinode dan Badan Pekerja Sinode;
e. melaksanakan kendali dan analisis kebutuhan pemakaian listrik, air, dan telepon pada

lingkungan kantor Sinode;
f. menyiapkan dan mengatur segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja

Sinode;
g. menyusun dan mendokumentasikan sambutan dan kegiatan Badan Pekerja Sinode;
h. menerima dan mengatur jadwal tamu Badan Pekerja Sinode;
i. menangani dan mengawasi tugas satuan pengamanan dan cleaning servis; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan Pekerja Sinode

dan Wakil Sekretaris Badan Pekerja Sinode.

Pasal 25
Biro Keuangan mempunyai tugas panggilan:
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran, melaksanakan, dan mengevaluasi

kegiatan Biro Keuangan;
b. menerima setoran wajib jemaat dan setoran persepuluhan dan bantuan pihak lain;
c. membayar gaji pegawai;
d. membuat usulan kebutuhan belanja rutin dan program;
e. mengambil dan menyimpan dana rutin dan dana kegiatan;
f. membayar belanja dari dana rutin dan dana kegiatan;

112

g. membuat laporan keadaan keuangan setiap hari;
h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara rutin setiap bulan;
i. membuat Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana rutin;
j. menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan;dan
k. membukukan semua transaksi keuangan.

Pasal 26
Departemen Pelayanan dan Pembinaan Jemaat mempunyai tugas panggilan:
a. melakukan kajian dan analisa pertumbuhan dan perkembangan pelayanan dan

pembinaan jemaat;
b. menyusun konsep dan model pembinaan jemaat yang adaktif dan kontekstual; dan
c. menyusun rencana kegiatan, anggaran, dan mengevaluasi kegiatan.
d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja Sinode.

Pasal 27
Departemen Misi, Penginjilan, dan Pemuridan mempunyai tugas panggilan:
a. melakukan kajian dan analisa pemetaan kondisi pekabaran injil;
b. merancangan model penginjilan dan pemuridan kontemporer;
c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan;

dan
d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja Sinode.

Pasal 28
Departemen Pelayanan Kasih dan Keadilan mempunyai tugas panggilan:
a. melakukan kajian dan analisa pelayanan kasih dan keadilan, karikatif, reformatif, dan

tranformatif
b. menjabarkan model pelayanan kasih dan keadilan karikatif, reformatif, dan

transformatif;
c. menyusun rencana kegiatan, anggaran, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan;

dan
d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja Sinode.

Pasal 29
Departemen Aset,Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai tugas panggilan:
a. melakukan kajian dan analisa kondisi,aset, ekonomi, keuangan dan pembangunan

dalam gereja dan masyarakat;
b. menyusun konsep dan model pengembangan aset, ekonomi, keuangan gereja, dan

masyarakat;
c. menyusun konsep dan model pembangunan fisik dan non-fisik dalam gereja dan

masyarakat;
d. menyusun rencana kegiatan, anggaran dan mengevaluasi;dan
e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja Sinode.

Pasal 30
Departemen Hubungan Oikumene dan Kemitraan mempunyai tugas panggilan:

113

a. melakukan kajian dan analisa hubungan oikumenie dan kemitraan lokal, dalam
negeri, dan luar negeri;

b. menyusun konsep dan model hubungan oikumene dan kemitraan lokal, dalam negeri,
dan luar negeri;

c. menyusun rencana kegiatan, anggaran, dan mengevaluasi kegiatan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja Sinode.

Pasal 31
Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas
panggil:
a. melakukan kajian dan analisa terhadap pengembangan sumber daya manusia dan

kebudayaan;
b. menyusun konsep dan model Pengembangan Sumber Daya manusia dan

Kebudayaan;
c. menyusun rencana kegiatan, anggaran, dan mengevaluasi kegiatan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam rapat Badan Pekrja Sinode.

Pasal 32
Departemen Penelitan mempunyai tugas panggilan:
a. melakukan kajian dan analisa penelitian terhadap perkembangan gereja dan

masyarakat;
b. menyusun konsep dan model penelitian;
c. menyusun rencana kegiatan, anggaran, dan mengevaluasi kegiatan;dan
d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam rapat Badan Pekerja Sinode.

Bagian Kelima
Masa Jabatan Badan Pekerja Sinode

Pasal 33
(1) Masa jabatan Badan Pekerja Sinode adalah 5 (lima) tahun.
(2) Seorang Anggota Badan Pekerja Sinode dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 5

(lima) tahun berikutnya dalam jabatan yang sama atau berbeda.
(3) Seorang Anggota Badan Pekerja Sinode yang telah menjabat dalam masa jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jabatan yang sama atau berbeda tidak
dapat dicalonkan kembali.
(4) Seorang Anggota Badan Pekerja Sinode dapat dicalonkan paling banyak 2 (dua) kali
dalam jabatan yang sama atau berbeda.

Bagian Keenam
Pengisian Kekosongan jabatan Badan Pekerja Sinode

Pasal 34
Pengisian Lowongan Jabatan Anggota Badan Pekerja Sinode diatur dalam Pedoman.

114

Bagian Ketujuh
Syarat Pencalonan Badan Pekerja Sinode

Pasal 35
(1) Setiap orang hanya mencalonkan diri dan/atau dicalonkan pada 1 (satu) jabatan

Badan Pekerja Sinode.
(2) Seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai bakal calon Badan Pekerja Sinode apabila

mendapat dukungan paling kurang 15 (lima belas) suara dari jumlah peserta Sidang
Sinode.
(3) Pencalonan Badan Pekerja Sinode hendaknya memperhatikan usia.

Pasal 36
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Ketua Badan
Pekerja Sinode memenuhi syarat:
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan

keputusan sidang gereja;
d. memiliki kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan yang visioner,

penggembalaan, pengawasan ajaran dan pemberitaan gereja berdasarkan Alkitab;
e. memiliki kemampuan memelihara persekutuan dan keutuhan Kepemimpinan Gereja;
f. berstatus pegawai GKI di Tanah Papua dalam jabatan pendeta.
g. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan kemanusiaan;
h. bersedia menerima nasehat dan saran;
i. melayani sebagai pendeta dalam GKI di Tanah Papua paling singkat 20 (dua puluh)

tahun;
j. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh

) tahun pada saat mencalonkan diri dan atau dicalonkan;
k. pernah menjabat sebagai Badan Pekerja Sinode, Pimpinan Lembaga, Departemen dan

Pimpinan Badan Pekerja Klasis;
l. sehat jasmani dan rohani;
m. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
n. tidak sedang menjalani tugas belajar;
o. mampu menjaga rahasia jabatan;
p. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) atau Strata dua( S-2) Teologi; dan
q. menyatakan kesediaan.

Pasal 37
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan wakil Ketua I
Bidang Koinonia, Marturia, dan Diakonia Badan Pekerja Sinode memenuhi syarat:
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman,

dan keputusan sidang gereja;
d. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. berstatus pegawai GKI di Tanah Papua dalam jabatan pendeta;

115

g. pernah menjabat sebagai Badan Pekerja Sinode, Pimpinan Lembaga, Departemen
dan Pimpinan Badan Pekerja Klasis

h. melayani sebagai pendeta dalam GKI di Tanah Papua paling singkat 20 (dua puluh)
tahun;

i. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh
) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;

j. sehat jasmani dan rohani ;
k. mampu menjaga rahasia jabatan;
l. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
m. tidak sedang menjalani tugas belajar;
n. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) atau Strata dua (S-2) Teologi; dan
o. menyatakan kesediaan.

Pasal 38
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Wakil Ketua II
Bidang Hubungan Oikumene dan Kemitraan Badan Pekerja Sinode memenuhi syarat:
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman

dan keputusan sidang gereja;
d. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. berstatus pegawai GKI di Tanah Papua dan telah melayani sebagai pendeta paling

singkat 20 (dua puluh) tahun;
g. berpendidikan paling kurang Strata Satu S-1 atau Strata dua S-2 Teologi;
h. sebagai penatua, sedang melayani pada salah satu Jemaat GKI di Tanah Papua;
i. sebagai penatua, berpendidikan paling rendah Strata Satu atau S-1;
j. pernah menjabat sebagai Badan Pekerja Sinode, Pimpinan Lembaga, Departemen

dan Pimpinan Badan Pekerja Klasis
k. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 60(enam puluh

) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
l. sehat jasmani dan rohani;
m. mampu menjaga rahasia jabatan;
n. tidak sedang menjalani tugas belajar;
o. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;dan
p. menyatakan bersedia.

Pasal 39
Setiap orang yang mencalonkan diri dalam jabatan Wakil Ketua III Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan dan Penelitian dan Pengembangan Badan
Pekerja Sinode memenuhi syarat:
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman

dan keputusan sidang gereja;
d. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan kemanusiaan;

116

e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. sebagau penatua, sedang melayani pada salah satu Jemaat GKI di Tanah Papua;
g. sebagai penatua, berpendidikan paling rendah Strata dua (S-2) dan mempunyai

kompentensi pada bidangnya;
h. berusia paling rendah 45 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh )

tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
i. sehat jasmani dan rohani;
j. mampu menjaga rahasia jabatan;
k. tidak sedang menjalani tugas belajar;
l. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;dan
m. menyatakan bersedia.

Pasal 40
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Sekretaris Badan
Pekerja Sinode memenuhi syarat :
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman

dan keputusan sidang gereja;
d. memiliki kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan yang visioner,

penggembalaan, pengawasan ajaran, dan pemberitaan gereja berdasarkan Alkitab;
e. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan kemanusiaan;
f. memiliki kemampuan bekerja sama dengan Ketua Badan Pekerja Sinode dalam

melaksankaan tugas kepemimpinan Gereja;
g. bersedia menerima nasehat dan saran;
h. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang manajemen organisasi;
i. memiliki kemampuan menata, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan tugas

struktur organisasi pada Biro dan Departemen Sinode;
j. memiliki kemampuan bekerja sama dengan Ketua Badan Pekerja Sinode dan

Bendahara Badan Pekerja Sinode dalam mengelola keuangan Gereja;
k. berstatus pegawai GKI di Tanah Papua dalam jabatan Pendeta;
l. melayani dalam GKI di Tanah Papua paling singkat 20 (dua puluh) tahun;
m. berusia paling rendah 45(empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh

) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
n. pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Pekerja Klasis dan/atau Wakil Sekretaris

Badan Pekerja Klasis dan/atau Pimpinan Sinode dan/atau Pimpinan Departemen,
Biro, Sinode GKI di Tanah Papua;
o. sehat jasmani dan rohani ;
p. mampu menjaga rahasia jabatan;
q. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
r. tidak sedang menjalani tugas belajar;
s. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) atau (S-2) Teologi; dan
t. menyatakan kesediaan.

117

Pasal 41
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Wakil Sekretaris
Badan Pekerja Sinode memenuhi syarat :
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan

keputusan sidang gereja;
d. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang manajemen organisasi;
g. memiliki kemampuan bekerja sama dengan Sekretaris Badan Pekerja Sinode untuk

menata, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan tugas struktur organisasi
Departemen dan Biro sinode;
h. berstatus pegawai GKI di Tanah Papua dalam jabatan Pendeta;
i. melayani sebagai pendeta dalam GKI di Tanah Papua paling singkat 17 (Tujuh belas)
tahun;
j. berusia paling paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan Paling tinggi 60 (enam
puluh ) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
k. pernah menjabat sebagai Badan Pekerja Klasis,Pimpinan Sinode dan/atau Pimpinan
Departemen dan Biro Sinode GKI di Tanah Papua;
l. sehat jasmani dan rohani ;
m. mampu menjaga rahasia jabatan;
n. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
o. tidak sedang menjalani tugas belajar;
p. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) atau Strata dua (S-2) Teologi; dan
q. menyatakan kesediaan.

Pasal 42
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Bendahara
Badan Pekerja Sinode memenuhi syarat:
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan

keputusan sidang gereja;
c. memiliki kemampuan memelihara persekutuan dan keutuhan Kepemimpinan Gereja;
d. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang pengelolaan keuangan Gereja;
g. memiliki kemampuan bekerja sama dengan Ketua Badan Pekerja Sinode dan

Sekretaris Badan Pekerja Sinode dalam pengelolaan keuangan Gereja;
h. sedang melayani sebagai syamas dalam salah satu Jemaat GKI di Tanah Papua;
i. berusia paling tinggi rendah 45 (empat puluh lima) dan 60 (enam puluh ) tahun pada

saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
j. sehat jasmani dan rohani ;
k. mampu menyimpang rahasia jabatan;
l. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
m. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) atau Strata dua (S-2) Ekonomi; dan
n. menyatakan kesediaan.

118

Pasal 43
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Anggota Badan
Pekerja Sinode memenuhi syarat:
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan

keputusan sidang gereja;
d. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran ;
f. bagi pendeta atau guru jemaat atau penginjil yang dicalonkan berstatus pegawai GKI

di Tanah Papua dan telah melayani paling singkat 17 (tujuh belas) tahun;
g. sebagai pendeta atau guru jemaat atau penginjil berpendidikan paling rendah Strata

Satu atau S-1 Teologi;
h. sebagai penatua atau syamas sedang melayani pada salah satu Jemaat GKI di Tanah

Papua;
i. sebagai penatua atau syamas berpendidikan paling rendah Strata Satu S-1;
j. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh

) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
k. mampu menjaga rahasia jabatan;
l. tidak sedang menjalani tugas belajar;
m. tidak pernah dikenakan disiplin gereja; dan
n. menyatakan kesediaan.

Bagian Kedelapan
Pemilihan Badan Pekerja Sinode

Pasal 44
(1) Pemilihan Badan Pekerja Sinode dilakukan dalam Sidang Sinode.
(2) Badan Pekerja Sinode dipilih oleh peserta Sidang Sinode.
(3) Tata cara Pemilihan Badan Pekerja Sinode diatur dalam suatu peraturan pemilihan.

Pasal 45
(1) Badan Pekerja Sinode terpilih harus mendapat penggembalaan.
(2) Penggembalaan kepada Badan Pekerja Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Majelis Sidang Sinode.
(3) Badan Pekerja Sinode terpilih harus membaca dan menandatangani surat pengakuan

dalam ibadah pelantikan.
(4) Surat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pernyataan sebagai

berikut : "Saya percaya, bahwa saya dipanggil oleh Tuhan kepada Jabatan
……………… Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua periode..... Saya mengaku
dan berjanji akan melakukan kewenangan, tugas, tanggung jawab dan kewajiban
jabatan ini dengan rajin dan setia berdasarkan Firman Allah dengan tuntunan Roh
Kudus. Saya mengaku akan taat melakukan Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan
Keputusan Sidang Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.”

119

Bagian Kesembilan
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Badan Pekerja Sinode

Pasal 46
(1) Pelantikan jabatan Badan Pekerja Sinode dilakukan pada saat penutupan Sidang

Sinode.
(2) Serah terima jabatan badan pekerja Sinode dilaksanakan paling singkat 14 (empat

belas) hari setelah pelantikan.
(3) Serah terima yang dimaksudkan dalam ayat (2) berada pada Badan Pekerja Sinode

lama sambil mempersiapkan segala dokumen serah terima kepada Badan Pekerja
Sinode baru.
(4) Periodesasi Badan pekerja Sinode terhitung sejak tanggal pelantikan.

Bagian Kesepuluh
Pengambilalihan Kepemimpinan Badan Pekerja Sinode

Pasal 47
(1) Pengambilalihan kepemimpinan Badan Pekerja Sinode dapat dilakukan apabila:

a. lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota Badan Pekerja Sinode tidak
melaksanakan tugas jabatan; dan

b. terjadi konflik di antara anggota Badan Pekerja Sinode dan/atau dengan Badan
Pekerja Klasis yang tidak dapat diselesaikan.

(2) Pengambilalihan kepemimpinan Badan Pekerja Sinode dilakukan melalui
pelaksanaan Sidang Sinode Khusus.

(3) Tata cara pengambilalihan kepemimpinan Badan Pekerja Sinode melalui Sidang
Sinode Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam suatu pedoman.
BAB VI
RAPAT KERJA SINODE
Bagian Kesatu
Tugas Rapat Kerja Sinode
Pasal 48

Tugas Rapat Kerja Sinode adalah:
a. mengevaluasi pelaksanaan program gereja selama 1 (satu) tahun pelayanan dilingkup

klasis dan sinode;
b. mengevaluasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja selama 1 (satu)

tahun pelayanan;
c. menjabarkan program gereja kedalam kegiatan untuk 1 (satu) tahun berikutnya;
d. membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja untuk 1 (satu)

tahun berikutnya; dan
e. menerima pengusulan pemekaran suatu jemaat dan/atau klasis untuk ditetapkan

dalam Sidang Sinode.
Bagian Kedua

Waktu Pelaksanaan dan Peserta Rapat Kerja Sinode
Pasal 49

(1) Rapat Kerja Sinode dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

120

(2) Rapat Kerja Sinode dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah klasis-klasis
bersidang.

(3) Rapat Kerja Sinode terakhir dilaksanakan pada tahun keempat.
(4) Peserta Rapat Kerja Sinode, terdiri dari:

a. Badan Pekerja Sinode;
b. Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Lingkup Sinode;
c. Majelis Pertimbangan Gereja GKI di Tanah Papua;
d. Pimpinan Departemen, Biro, Lembaga, dan Yayasan; dan
e. Badan Pekerja Klasis.

Bagian Ketiga
Hak Peserta Rapat Kerja Sinode

Pasal 50
Peserta Rapat Kerja Sinode mempunyai Hak Suara dan Hak Bicara.

Bagian Keempat
Pimpinan Rapat Kerja Sinode

Pasal 51
Rapat Kerja Sinode dipimpin oleh Badan Pekerja Sinode.

Bagian Kelima
Keputusan Rapat Kerja Sinode

Pasal 52
(1) Keputusan Rapat Kerja Sinode berdasarkan Alkitab dan Tata Gereja.
(2) Keputusan Rapat Kerja Sinode bersifat mengikat dan tidak bertentangan dengan

keputusan sidang Sinode.
(3) Keputusan Rapat Kerja Sinode dilakukan secara musyawarah mufakat.
(4) Keputusan Rapat Kerja Sinode dibukukan dan dikirimkan kepada peserta.

Pasal 53
Bentuk dan Tata cara Rapat Kerja Sinode diatur dalam suatu Pedoman.

BAB VII
MAJELIS PERTIMBANGAN GEREJA

Pasal 54
(1) Majelis Pertimbangan Gereja GKI di Tanah Papua bertugas memberikan

pertimbangan terhadap kehidupan bergereja dan bermasyarakat kepada Badan
Pekerja Sinode, diminta atau tidak diminta.
(2) Anggota Majalis Pertimbangan Gereja terdiri dari warga jamaat yang memiliki
kepakaran atau keahlian di bidang:
a. 2 (dua) orang kepakaran atau keahlian di bidang Teologia,
b. 5 (lima) orang memiliki kepakaran pada: adat/budaya, pendidikan, kesehatan,

hukum/politik, lingkungan hidup/ekologi, ekonomi, dan hubungan internasional
(3) Anggota Majelis Pertimbangan Gereja GKI di Tanah Papua harus memiliki

kemampuan menaati Alkitab, Tata Gereja, Peraturan, dan Pedoman GKI di Tanah
Papua;

121

(4) Susunan dan komposisi Majelis Pertimbangan Gereja GKI di Tanah Papua, terdiri dari
:
a. 1 (satu) orang Ketua;
b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
c. 5 (lima) orang anggota.

(5) Seluruh anggota Majelis Pertimbangan Gereja GKI di Tanah Papua sebagaimana
disebutkan pada ayat (2) dan ayat (4), berkedudukan di Tanah Papua.

(6) Seorang anggota Majelis Pertimbangan Gereja GKI di Tanah Papua berhenti dari
jabatannya, karena:
a. meninggal dunia;
b. minta Berhenti (mengundurkan diri);
c. pindah menetap di luar Tanah Papua; dan
d. diberhentikan oleh Badan Pekerja Sinode.

(7) Majelis Pertimbangan Gereja GKI di Tanah Papua mengadakan rapat paling kurang
1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(8) Pembiayaan pekerjaan pelayanan Majelis Pertimbangan Gereja GKI di Tanah Papua
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinode GKI di Tanah Papua.
Ditetapkan di : Waropen
Pada Tanggal : ...... Juli 2022

122

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA

TENTANG
SINODE GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

I. PENJELASAN UMUM.

II. PENJELASAN PASAAL DEMI PASAL.
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Otorisator adalah pejabat gereja yaitu ketua sinode sebagai penanggung
jawab keuangan gereja.

Angka 9
Ordinator adalah pejabat gereja yang dijabat oleh sekretaris sinode yang
menguji kebenaran pengeluaran keuangan sesuai program.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

123

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

124

Pasal 7
Ayat (1)
Keputusan Sidang Sinode terdiri dari: Tata Gereja, Peraturan-peraturan,
Rencana Strategis (Renstra), Pokok-pokok Program, Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Gereja (RAPBG), Penetapan Klasis dan Jemaat,
Pesan Sidang Sinode, Penetapan Sidang Sinode berikut, dan agenda lain yang
strategis.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Mandataris Sidang Sinode adalah Badan Pekerja Sinode atau pimpinan
sinode yang menerima dan diberi mandat untuk menjalankan keputusan
Sidang Sinode
Ayat (2)
Huruf a- g : Kedudukan Ketua,Wakil Ketua I,Wakil Ketua II,Wakil Ketua
III,Sekretaris,Wakil Sekretaris dan Bendahara Badan Pekerja Sinode
Berkedudukan sebagai ketua merangkap anggota.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas.

125

Ayat (10)
Pengangkatan anggota Badan Pekerja Sinode memperhatikan persentase
jabatan Pendeta 5 (lima ) orang, Guru Jemaat, Penginjil,Penatua dan
Syamas 7 (tujuh ) orang dengan memperhatikan gender.

Ayat (11)
Tidak merangkap jabatan didalam dan diluar, yaitu tidak merangkap
jabatan didalam GKI di Tanah Papua (contoh: ketua klasis merangkap
ketua jemaat), dan diluar lembaga gereja (contoh: merangkap anggota
DPR, MRP, KPU).

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Departemen dan Biro dalam melaksanakan tugas berkoordinasi kepada
kepala sekretariat.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Ruang lingkup Departemen Litbang, yaitu: misi gereja, ekonomi,
sosial, politik, hukum, lingkungan hidup, Iptek, dan lain-lain.
Ayat (4)
Cukup jelas.

126

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Diakonia Karikatif, Diakonia bersifat prefentif pencegahan untuk
menolong orang yang Lapar,Tak Punya pakaian,sakit,Bencana,di
Penjara,Konseling pastoral dan Pelepasan ocultisme.( Diakonia yang
memberikan Ikan dan Roti)
Huruf b
Diakonia Reformatif,Daiakonia pembangunan lebih menekankan
pada pembanguan sarana,prasara pendidikan,kesehatan,ekonomi
dan menolong mereka untuk mendapatkan pengatahuan dan
ketrampilan. ( Diakoni yang memberi kail dan Pancing)
Huruf c
Diakonia transformatif meliputi: KPKC, hukum, dan mediasi dalam
melakukan tugas-tugas yang memiliki dampak pembaruan dan
pertumbuhan ( Teologia Pembebasan melalui advokasi hak Ekonomi,
Kesehatan, Pendidikan,Lingkungan,Tanah,Air,Hutan dan Politik)
Ayat (4)
Hubungan Oikumene dan kemitraan adalah Departemen yang
menyiapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kecerdasaran Spritual,
pengetahuan oikumenis dan ketrampilan berbahasa agar dapat bekerja
mewakili GKI di lembaga Mitra oikumenis di dalam dan luar Negeri.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengkaderan merupakan proses mempersiapkan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang dimulai dari seleksia, rekrutmen, penempatan,
pengembangan, promosi dan Pensiun.

127

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan Pengembangan dan penelitian adalah aktifitas
penelitian untuk mendapatkan informasi kebutuhan pengguna yang
kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan untuk menghasilkan
hasil dan mengkaji keefektifan hasil tersebut, dengan bekerjasma dengan
lembaga perguruan tinggi milik GKI di Tanah Papua.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Badan Pekerja Sinode sebagai mandataris Sidang Sinode memiliki
kewenangan untuk dapat mengusulkan perubahan Pasal atau ayat
pada peraturan dan menyiapkan Pedoman,Juklak/Juknis dan SOP (
Standar Operasional Prosudur ) yang ditetapkan melalui rapat Kerja
Sinode.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan Majelis Pertimbangan Gereja (MPG) adalah
badan yang menerima mandat untuk memberi pertimbangan kepada
Badan Pekekerja Sinode, diminta atau tidak.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

128

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Rapat rutin adalah rapat pimpinan yang dilaksanakan setiap minggu
untuk membahas masalah-masalah rutin dalam gereja (satu kali dalam
seminggu). Sebelum memasuki rapat pleno, didahului dengan rapat
pimpinan ( Departemen, Biro dan Bidang).
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Rapat pleno adalah rapat pimpinan dalam rangka mengkoordinasikan
dan pengambilan keputusan terhadap seluruh pekerjaan gereja (rapat
pleno tiga bulan sekali).
Huruf d
Rapat Kerja Sinode adalah rapat yang di hadiri oleh Alat Kelengkapan
Badan dan Badan Pekerja Klasis. Dalam Rapat tersebut semua pihak
diberikan waktu secara singkat untuk menyampaikan progres
pekerjaan pelayanannya melalui laporan tertulis dari masing-masing
lingkup tanggung jawab, dan kemudian dirampungkan oleh suatu tim
untuk menilai progres pekerjaan dari masing-masing pihak,agar kita
dapat mengukur tingkat pencapaian pertumbuhan setiap tahun dalam
gereja.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf m dan n dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen awal perencanaan
pengalangan dana dan pembentukan Panitia anggaran yang dibahas oleh Ketua
Sinode,Sekretaris Sinode dan Bendahara Sinode secara internal,kemudian di
bawah kedalam Rapat lengkap Badan Pekerja Sinode untuk di bahas dan di
tetapkan sebagai keputusan Badan Pekerja Sinode.

Pasal 14
Cukup jelas.

129

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Ketua Badan Pekerja Sinode bersama Bendahara
mempertanggungjawabkan dalam Sidang Sinode seluruh harta milik
gereja di Jemaat, Klasis, Departemen, Bidang, Biro, Yayasan, lembaga,
Badan, dan Panitia.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
130

Huruf k
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Tugas skretariat memngkomunikasikan kepentingan Badan Pekerja Sinode
kepada pihak lain ketika pimpinan sinode tidak berada di tempat.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Memberikan informasi, data, dan perkembangan pekerjaan Biro dan
Departemen ke dalam rapat-rapat Badan.
Huruf g
Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan program tahunan Biro,
Departemen, Lembaga, Yayasan dan Badan yang disampaikan ke dalam
rapat kerja tahunan maupun sidang sinode.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

131

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Kenaikan Pangkat Regular adalah penghargaan yang diberikan kepada
pegawai yang telah memenuhi syarat masa kerja 4 (empat) tahun yang
ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
Gaji berkala adalah Kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai yang
memenuhi atau mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk
kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.
Penghargaan pengabdian adalah penghargaan yang diberikan kepada
seseorang atau kelompok karena melakukan suatu keunggulan pengabdian
di bidang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Huruf f
Penilaian Kinerja adalah sistem formal yang digunakan Badan Pekerja
Sinode untuk mengevaluasi kinerja pegawai sesuai dengan standar kerja
yang ditetapkan secara terbuka, jujur, dan obyektif, melalui petunjuk
teknis penilaian kinerja.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

132

Pasal 26
Huruf a
Yang dimaksud dengan kajian pertumbuhan dan perkembangan
spiritualitas adalah menemukan tingkat kedewasaan iman setiap warga
gereja dalam memahami Firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan
sehari-hari.
Huruf b
Memberikan bimbingan dan penguatan kapasitas bagi para pelayan Firman
(Penatua, Syamas, Pendeta, Guru Jemaat, Penginjil), Pengajar (guru Sekolah
Minggu dan pengajar katekisasi), dan warga jemaat.
Menyiapkan materi pembinaan kategorial kepada berbagai kelompok dan
profesi warga jemaat, seperti: pegawai negeri sipil, anggota TNI, Polri,
dokter, dosen, pengusaha, pedagang, petani, nelayan, buruh, politisi, dan
lain-lain
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 27
Huruf a
Pemetaan kondisi pekabaran Injil adalah memberikan gambaran
menyeluruh mengenai wilayah penginjilan, seperti: masyarakat kota,
pelosok, adat, lembaga pemerintahan, agama, perguruan tinggi, industri,
luar negeri, dan lain-lain
Huruf b
Yang dimaksud model penginjilan kontemporer adalah model penginjilan
yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan terkini dan global.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 28
Huruf a
pelayanan kasih karikatif (pemulihan) adalah tindakan belas kasihan,
pelayanan kasih, memberi bantuan yang bersifat sukarela atas dasar

133

kemanusiaan (memberi makan, memberi pakaian, mengunjungi orang
sakit, orang dipenjara, bantuan bencana, hal-hal yang bersifat darurat).

Huruf b
Pelayanan kasih reformatif (pembangunan) adalah tindakan pembangunan
jemaat, dan masyarakat dari sisi: kesehatan, pembangunan pusat kesehatan,
usaha pemberdayaan, penyuluhan, dan bimbingan masyarakat,
pendidikan, pengembangan usaha-usaha produktif: kursus ketrampilan,
peminjaman modal usaha, dan seterusnya.

Huruf c
Pelayanan kasih transformatif (pembebasan dan pembaruan) adalah
tindakan gereja melayani umat manusia secara roh, jiwa dan tubuh,
advokasi di bidang ekonomi, politik, budaya, hukum, agama, dan
memperjuangkan hak hidup masyarakat secara holistik (utuh).

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan konsep dan model pengembangan ekonomi dan
keuangan gereja adalah kemampuan menganalisa budaya, perilaku
ekonomi setiap kelompok warga gereja dan masyarakat serta melakukan
upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola
potensi sumber daya alam.

Huruf c
Menyiapkan arsitektur fisik gereja, pastori, gedung pertemuan yang
memiliki makna teologis, kontekstual, sesuai kebutuhan, dan kemampuan
jemaat. Pembangunan nonfisik adalah pembangunan terkait dengan
pengembangan warga gereja dan masyarakat dalam mendayagunakan
potensi diri untuk kemajuan dan kesejahteraan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 30
Huruf a
Cukup jelas.

134

Huruf b
Suatu proses mempersiapkan warga gereja melalui pendidikan dan
ketrampilan pengetahuan oikumenis agar dapat ditempatkan mewakili
GKI pada gereja dan lembaga oikumenis, baik di dalam negeri maupun di
luar negeri.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Huruf a
Hasil penelitian digunakan untuk pengambilan keputusan pelayanan
gereja maupun dalam menyikapi masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Kerja sama penelitian yang dimaksud adalah kerja sama yang melibatkan
pendidikan tinggi teologi, yaitu Sekolah Tinggi Filsafat Teologi GKI Izaak
Samuel Kijne, dan pendidikan tinggi non teologi, yaitu Universitas Ottow
Geissler, Universitas Negeri Cenderawasih, dan Universitas Negeri Papua.
Kerja sama penelitian ini dapat juga dilakukan dengan perguruan tinggi di
luar negeri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33
Masa Jabatan Badan Pekerja Sinode baik harian maupun anggota dapat di pilih
pada jabatan yang sama atau berbeda paling banyak 2 (dua ) kali yaitu 5 (lima
) tahun pertama dan 5 (lima) tahun kedua sehinga terhitung 10 tahun berturut
turut atau jedah, dan tidak boleh melebih 10 tahun.

Pasal 34
Yang dimaksud dengan Pengisian lowongan jabatan adalah Pengisian lowongan
jabatan Badang Pekerja Sinode yang berhalangan tetap dilakukan dalam rapat
pleno dengan memperhatikan nomor urut pada saat pemilihan dan atau
menunjuk salah satu anggota.( pedoman pengisian lowongan)

135

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan kepribadian seorang hamba adalah rendah hati,
sabar, penuh kasih, jujur, dan melayani dengan sepenuh hati.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan kepemimpinan yang visioner adalah kepemimpinan
yang memiliki strategi dan wawasan yang luas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Batas usia pencalonan sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian,
peraturan pemilihan dan peraturan tentang sinode tentang batas usia pada
syarat pencalonan tetap merujuk pada jabatan pelayanan sehingga dapat
dipilih sampai batas usia 60 tahun. Supaya tidak terdapat jumlah setengah
lebih jumlah pejabat pensiun maka perlu di perhatikan pada jabatan apa
saja yang perlu seseorang di berikan penghargaan untuk menduduki jabatan

136

tersebut, sedangkan jabatan lain di batasi jumlah orang pesiun dalam
struktur hal ini perlu diperhatikan pada saat seleksi dan penetapan calon.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

137

Huruf g
Yang dimaksud dengan kompetensi adalah Kemampuan yang dimiliki
seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang didasarkan pada
pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja.

Huruf h Batas usia pencalonan sebagaimana diatur dalam peraturan
kepegawaian, peraturan pemilihan dan peraturan tentang sinode tentang
batas usia pada syarat pencalonan tetap merujuk pada jabatan pelayanan
sehingga dapat dipilih sampai batas usia 60 tahun. Supaya tidak terdapat
jumlah setengah lebih jumlah pejabat pensiun maka perlu di perhatikan
pada jabatan apa saja yang perlu seseorang di berikan penghargaan untuk
menduduki jabatan tersebut, sedangkan jabatan lain di batasi jumlah orang
pesiun dalam struktur hal ini perlu diperhatikan pada saat seleksi dan
penetapan calon.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 40
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

138

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m Batas usia pencalonan sebagaimana diatur dalam peraturan
kepegawaian, peraturan pemilihan dan peraturan tentang sinode tentang
batas usia pada syarat pencalonan tetap merujuk pada jabatan pelayanan
sehingga dapat dipilih sampai batas usia 60 tahun. Supaya tidak terdapat
jumlah setengah lebih jumlah pejabat pensiun maka perlu di perhatikan
pada jabatan apa saja yang perlu seseorang di berikan penghargaan untuk
menduduki jabatan tersebut, sedangkan jabatan lain di batasi jumlah orang
pesiun dalam struktur hal ini perlu diperhatikan pada saat seleksi dan
penetapan calon.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Batas usia pencalonan sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian,
peraturan pemilihan dan peraturan tentang sinode mengenai batas usia
pada syarat pencalonan tidak mengalami perubahan; tetapi pada
peralihan dari Tata Gereja 2000 ke Tata Gereja 2022 dilakukan
pengecualian sesuai kebutuhan kepemimpinan dalam gereja.
139

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Pasal 41
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Batas usia pencalonan sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian,
peraturan pemilihan dan peraturan tentang sinode tentang batas usia pada
syarat pencalonan tetap merujuk pada jabatan pelayanan sehingga dapat
dipilih sampai batas usia 60 tahun. Supaya tidak terdapat jumlah setengah
lebih jumlah pejabat pensiun maka perlu di perhatikan pada jabatan apa
saja yang perlu seseorang di berikan penghargaan untuk menduduki jabatan
140

tersebut, sedangkan jabatan lain di batasi jumlah orang pesiun dalam
struktur hal ini perlu diperhatikan pada saat seleksi dan penetapan calon.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas
Huruf q

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

141

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j Batas usia pencalonan sebagaimana diatur dalam peraturan

kepegawaian, peraturan pemilihan dan peraturan tentang sinode tentang
batas usia pada syarat pencalonan tetap merujuk pada jabatan pelayanan
sehingga dapat dipilih sampai batas usia 60 tahun. Supaya tidak terdapat
jumlah setengah lebih jumlah pejabat pensiun maka perlu di perhatikan
pada jabatan apa saja yang perlu seseorang di berikan penghargaan untuk
menduduki jabatan tersebut, sedangkan jabatan lain di batasi jumlah orang
pesiun dalam struktur hal ini perlu diperhatikan pada saat seleksi dan
penetapan calon.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penggembalaan kepada Badan Pekerja Sinode terpilih dilakukan oleh
Majelis Sidang sebelum pelantikan untuk memberikan motivasi dan arahan
berkenan dengan mandat kepemimpinan Sinode untuk masa bakti 5 (lima)
tahun akan datang. Materi penggembalaan yang dimaksud bersumber pada
pengakuan jabatan.

142

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (2) Serah terima di laksanakan terhitung 14 (empat belas ) hari setelah
pelantikan,masa 14 hari ini untuk menyiapkan dokumen serah terima dengan
berkoordinasi dengan Kepala Sekretariat kantor Sinode, dan tanggung jawab
pelayanan masih berada di Badan Pekerja Sinode lama sampai dengan serah
terima jabatan.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Proses penetapan suatu jemaat dilakukan melalui Sidang Jemaat dan
diusulkan untuk diumumkan dalam Rapat Kerja Klasis dan disahkan dalam
Sidang Klasis, dan diumumkan dan ditetapkan dalam Sidang Sinode sebagai
jemaat mandiri dalam urutan jemaat-jemaat GKI.

Pasal 49
Rapat kerja Sinode di laksanakan setiap tahun setelah Sidang Jemaat,rapat
Kerja Klasis dan kemudian rapat Kerja Sinode.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

143

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Pertimbangan yang dimaksudkan adalah pertimbangan teologis dan non-
teologis kepada Badan Pekerja Sinode.
Ayat (2)
Anggota MPG terdiri dari warga jamaat yang memiliki kepakaran atau
keahlian di bidang Teologia, adat/budaya, pendidikan, kesehatan,
hukum/politik, lingkungan hidup/ekologi, ekonomi, dan hubungan
internasional.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

144

RANCANGAN
PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

145

RANCANGAN PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI NJILI DI TANAH PAPUA

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Struktur ini yang dimaksud dengan :
1. Gereja adalah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang selanjutnya disingkat GKI
di Tanah Papua adalah persekutuan jemaat-jemaat Kristen Injili di Tanah Papua.
2. Jemaat adalah persekutuan orang Kristen sebagai Tubuh Kristus yang ada di
tempat-tempat tertentu yang menampakkan diri secara teratur dalam pertemuan
ibadah-ibadah.
3. Majelis Jemaat adalah Badan Pelayan yang bertanggung jawab
menyelenggarakan pelayanan dalam lingkup jemaat.
4. Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang selanjutnya disingkat PHMJ adalah
Perwakilan kepemimpinan Harian Majelis Jemaat.
5. Sidang Jemaat adalah Perayaan keselamatan pertanggungjawaban iman atas
amanat gereja dan tempat pengambilan keputusan tertinggi yang di laksanakan
1 (satu ) tahun sekali.
6. Badan Pekerja Klasis yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pelayan yang
bertanggung jawab menyelengarakan pelayanan dalam lingkup Klasis.
7. Sidang Klasis adalah Perayaan keselamatan pertanggungjawaban iman atas
amanat gereja dan tempat pengambilan keputusan tertinggi yang di laksanakan
1 (satu ) kali dalam 5 (lima ) tahun pada lingkup Klasis.
8. Badan Pekerja Sinode yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pelayan yang
bertanggung jawab menyelenggarakan Pelayanan Pada Lingkup Sinode.

9. Sidang Sinode adalah Perayaan keselamatan pertanggungjawaban iman atas
amanat gereja dan tempat pengambilan keputusan tertinggi yang di laksanakan
1 (satu ) kali dalam 5 (lima ) tahun pada lingkup Sinode.

BAB II
DASAR
Pasal 2

Tata Gereja GKI di Tanah Papua Tahun 2022 BAB XVII, Pasal 41 dan Pasal 42.

146

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
(1) Struktur Organisasi GKI di Tanah Papua terdiri dari Jemaat, Klasis dan Sinode.
(2) Tata Laksana Jemaat, Klasis dan Sinode diatur dalam peraturan tentang Jemaat,

peraturan tentang Klasis dan peraturan tentang Sinode.

Bagian Kedua
Jemaat
Pasal 4

(1) Jemaat di pimpin oleh Majelis Jemaat.
(2) Majelis Jemaat ditetapkan dalam sidang jemaat dan disahkan oleh Badan Pekerja

Klasis.

Bagian Ketiga
Klasis
Pasal 5

(1) Klasis adalah persekutuan Jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua pada wilayah
tertentu yang ditetapkan dalam Sidang Sinode;

(2) Klasis dipimpin oleh Badan Pekerja Klasis yang dipilih dalam sidang Klasis dan
ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.

Bagian Keempat
Sinode
Pasal 6

(1) Sinode adalah persekutuan jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua, yang berjalan,
berpikir dan bertindak bersama untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan
Allah;

(2) Sinode di pimpin oleh Badan Pekerja Sinode;
(3) Badan Pekerja Sinode ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Sidang dalam Sidang

Sinode
BAB IV

KELENGKAPAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Majelis Jemaat

(1) Majelis Jemaat terdiri dari: Pasal 7

147

(2) Pelayan Firman (Pendeta, Guru Jemaat dan Penginjil);
(3) Penatua dan Syamas.
(4) Majelis Jemaat memimpin Jemaat.
(5) Majelis Jemaat melaksanakan tugas kepemimpinan, organisasi, pembinaan,

pelayanan dan penggembalaan.
(6) Majelis Jemaat menyelenggarakan persidangan jemaat sekali dalam 1(satu) tahun

pelayanan.
(7) Majelis Jemaat dapat membentuk alat-alat kelengkapan organisasi dalam rangka

penanganan tugas-tugas kepemimpinan, Pembinaan, pelayanan dan
penggembalaan, sebagai berikut:

a. urusan Pelayanan dan Pembinaan Jemaat;
b. urusan Misi,Penginjilan dan Pemuridan;
c. urusan Pelayanan Kasih dan Keadilan;
d. urusan Ekonomi,Keuangan dan Pembangunan Gereja;
e. urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;dan
f. urusan Penelitian.

Bagian Kedua
Badan Pekerja Klasis

Pasal 8

(1) Badan Pekerja Klasis terdiri dari:
a. Pelaksana Harian (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan
Bendahara);dan
b. Anggota-anggota Badan Pekerja Klasis

(2) Badan Pekerja Klasis melaksanakan tugas kepemimpinan, organisasi, pembinaan,
pelayanan dan penggembalaan kepada jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua pada
lingkup klasis.

(3) Badan Pekerja Klasis menyelenggarakan Sidang Klasis 1(satu) kali dalam 5 (lima)
tahun pelayanan.

(4) Badan Pekerja Klasis dapat membentuk alat-alat kelengkapan organisasi dalam
rangka pelaksanaan tugas kepemimpinan, pembinaan, pelayanan dan
penggembalaan yang ditetapkan dan disahkan dalam sidang Klasis dan
bertanggungjawab kepada Badan Pekerja Klasis.

(5) Alat-alat kelengkapan dimaksud terdiri dari:
a. komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat;
b. komisi Misi,Penginjilan,Pemuridan dan Kemitraan;
c. komisi Pelayanan Kasih dan Keadilan;
d. komisi Ekonomi,Keuangan dan Pembanguan;
e. komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;dan
f. komisi Penelitian.

(6) Pelaksanaan tugas pelayanan Komisi-komisi dimaksud pada ayat 5 dikooordinir oleh
seorang kepala seksi.

148

Bagian Ketiga
Badan Pekerja Sinode

Pasal 9

Badan Pekerja Sinode terdiri dari:
(1) Pelaksana Harian (Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Sekretaris, Wakil

Sekretaris dan Bendahara);dan

(2) Anggota Badan Pekerja Sinode berjumlah 12 (dua belas ) anggota.

(3) Badan Pekerja Sinode melaksanakan tugas kepemimpinan, organisasi, pembinaan,

pelayanan, penggembalaan kepada persekutuan jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua.

(4) Badan Pekerja Sinode menyelenggarakan Sidang Sinode 1(satu) kali dalam 5 (lima)
tahun pelayanan.
(5) Badan Pekerja Sinode dapat membentuk alat-alat kelengkapan organisasi dalam
rangka pelaksanaan tugas kepemimpinan, pembinaan, pelayanan dan
penggembalaan yang ditetapkan dan disahkan dalam Sidang Sinode dan
bertanggungjawab kepada Badan Pekerja Pekerja Sinode.
(6) Badan Pekerja Sinode dalam melaksanakan tugas dibantu oleh alat kelengkapan
yang terdiri dari :
a. Sekretariat Sinode yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat;
b. Departemen-departemen Sinode yang dipimpin oleh seorang Sekretaris
Departemen;dan
c. Biro yang dipimpin oleh seorang kepala biro.
(7) Sekretariat Sinode sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
a. Biro Tata Usaha;
b. Biro Kepegawaian;dan
c. Biro Pelayanan Umum.
(8) Departemen-departemen Sinode terdiri dari:
a. Departemen Pelayanan dan Pembinaan Jemaat;
b. Departemen Misi, Penginjilan, dan Pemuridan;
c. Departemen Pelayanan Kasih dan Keadilan;
d. Departemen Ekonomi,Keuangan dan Pembangunan
e. Departemen Hubungan Oikumene dan Kemitraan;Departemen
Pengembangan Sumber Manusia dan Kebudayaan; dan
f. Departemen Penelitian.
(9) Yayasan-Yayasan:

a. Yayasan Pendidikan Kristen;

b. Yayasan Ottow Geissler;

c. Yayasan Izaak Samuel Kijne;

d. Yayasan Percetakan; dan

e. Yayasan SMA Gabungan.

(10) Lembaga Pendidikan Formal meliputi:

a. Universitas Ottow Geissler Jayapura;

b. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jayapura;

c. Sekolah Pendidikan Guru Jemaat Lacahai Roi Manokwari;

149

d. Sekolah Alkitab Apalabsili di Kabupaten Jayawijaya;
e. Sekolah Alkitab Waropen di Kabupaten Waropen;dan
f. Sekolah Pendidikan Guru Jemaat Manokwari
(11) Lembaga Pendidikan non Formal meliputi:
a. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Wanita Gereja Kristen Injili di Tanah

Papua disingkat P3W yang berkedudukan di Kota Jayapura;
b. Pusat Pendidikan Kader disingkat PUSPENKA yang berkedudukan di Jayapura;
c. PPG Petrus Kafiar yang berkedudukan di kabupaten Biak Numfor;dan
d. Sekolah Alkitab Malam disingkat SAM
(12) Setiap Lembaga, Departemen, Biro, Yayasan, Bidang, Badan dan Panitia dalam
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya bertanggung jawab kepada Badan
Pekerja Sinode.

Bagian Keempat
Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja

Pasal 10
(1) Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja dipilih dan ditetapkan dalam

persidangan gereja untuk melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan harta
/aset milik gereja;
(2) Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja berkedudukan di Jemaat, Klasis dan
Sinode.
(3) Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja sebagaimana disebut pada ayat (2)
mempunyai tugas:
a. mengawasi keuangan/ harta milik gereja;
b. mengawasi Kinerja pegawai.

Bagian Kelima
Majelis Pertimbangan Gereja

Pasal 11
(1) Majelis Pertimbangan Gereja (MPG) GKI di Tanah Papua adalah majelis yang

memberikan pertimbangan teologis dan non teologis.
(2) Majelis Pertimbangan gereja (MPG) yang disebut pada ayat (1) berada di lingkup

Sinode GKI di Tanah Papua.

Bagian Keenam
Sekretariat
Pasal 12

(1) Sekretariat adalah Pusat Pengendalian dan Pengelolaan seluruh Administrasi
Umum dan Administrasi Keuangan Gereja;

(2) Sekretariat Jemaat untuk lingkup Jemaat;
(3) Sekretariat Klasis untuk lingkup Klasis;
(4) Sekretariat Sinode untuk lingkup Sinode;
(5) Masing-masing lingkup organisasi dapat memperlengkapi kesekretariatannya

dengan biro, bidang dan unit sesuai kebutuhan pelayanan.

150