Amandemen Tata Gereja GKI TP

(1) BPPG mempunyai tugas membantu Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis, dan Badan
Pekerja Sinode dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan
di bidang perlengkapan dan peralatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi :
a. memeriksa kewajaran atas fisik barang, administrasi pembukuan, laporan, dan bukti;
b. memeriksa kesesuaian antara pembukuan, laporan, dan bukti;
c. melakukan inventarisasi asset kepemilikan Gereja di lingkup Jemaat, Klasis dan
Sinode;
d. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kesalahan atau
pelanggaran/penyelewengan harta milik /aset gereja di lingkup Jemaat, Klasis dan
Sinode; dan
e. membantu pendampingan dan Konsultasi kepada bendahara Majelis Jemaat dan
BPPG di lingkup Jemaat.
Bagian Ketiga
Bidang Organisasi
Pasal 35

(1) BPPG mempunyai tugas membantu Pimpinan Gereja dalam melaksanakan kegiatan
pemeriksaan dan pengawasan lainnya di bidang keorganisasian.

(2) Uraian tugas sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi :
a. mengkaji aturan-aturan yang berlaku;
b. mengkaji kesesuaian organisasi dengan perkembangan dan kebutuhan GKI di Tanah
Papua;
c. mengkaji hubungan kesesuaian jabatan, kualifikasi dan beban tugas sesuai peraturan
yang berlaku; dan
d. mengamati, memeriksa, menguji, dan melakukan penilaian terhadap perilaku petugas
GKI di Tanah Papua.
Bagian Keempat
Bidang Kepegawaian
Pasal 36

(1) BPPG mempunyai tugas membantu Pimpinan Gereja dalam melaksanakan pemeriksaan
dan pengawasan prosedur dan tata kerja di bidang kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi :
a. rekrutmen pegawai.
b. seleksi pegawai;
c. Penerbitan Surat Keputusan BPAS
d. disipilin pegawai;
e. pemberian jahip dan kesejahteraan pegawai;
f. pensiun; dan
g. pemutusan hubungan kerja.

251

Bagian Kelima
Bidang Tata Usaha

Pasal 37
(1) Bagian Tata Usaha BPPG mempunyai tugas memberikan layanan teknis dan administratif

kepada satuan organisasi di lingkungan BPPG pada lingkup Jemaat. Klasis, dan Sinode.
(2) Uraian tugas sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi :

a. melaksanakan koordinasi untuk penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
b. menginventarisasi semua peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas

BPPG;
c. menghimpun, menggandakan dan menyimpan laporan dan dokumen yang terkait

dengan tugas BPPG; dan
d. melaksanakan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

BAB XIII
KUALIFIKASI JABATAN

Pasal 38
Seseorang dapat diangkat menjadi anggota BPPG, jika memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Warga GKI di Tanah Papua bukan POG dan terdaftar pada salah satu Jemaat GKI di

Tanah Papua;
b. Tidak pernah dikenakan displin gereja.
c. Mempunyai integritas pribadi;
d. Memiliki kemampuan memberi saran terhadap pengelolaan keuangan dan pengelolaan

perbendaharaan serta harta milik/aset gereja.
e. tidak pernah dihukum pidana karena kasus di bidang keuangan;
f. Mempunyai cukup waktu dan menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan tugas

BPPG.
g. Mempunyai pengetahuan keahlian di bidang pengelolaan perbendaharaan dan

pengetahuan teknis pemeriksaan.
h. keanggotaan BPPG tidak boleh merangkap jabatan dalam lingkup gereja.

BAB XIV
SARANA KERJA DAN DANA OPERASIONAL

Pasal 39
(1) Dalam melakukan tugasnya, BPPG mengajukan Usulan Program Kerja Pemeriksaan

Tahunan (UPKPT) dan berhak mendapat dukungan sarana kerja dan dana operasional
dari Pimpinan Gereja yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan.
(2) Dukungan sarana kerja dan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan pada APBG masing-masing lingkup Jemaat, klasis, dan Sinode.
(3) Penggunaan sarana kerja dan dana operasional harus dipertanggungjawabkan kepada
Sidang Jemaat, Sidang Klasis, dan Sidang Sinode.

BAB XV
PROSEDUR KERJA

Pasal 40
252

Untuk melaksanakan tugasnya dengan tertib, lancar dan bertanggungjawab, prosedur kerja
BPPG diatur sebagai berikut :
(1) menyusun Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan menyampaikan kepada

Pimpinan gereja dengan memperhatikan :
a. menerima laporan lisan atau tertulis tentang masalah dari pelapor, baik atas nama
Badan atau perorangan;
b. melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan Pimpinan Gereja di lingkup jemaat,
klasis dan sinode;
c. melapor secara lisan kepada Pimpinan Gereja;
d. jika masalah dipahami dan menuntut pemeriksaan, BPPG mengajukan laporan
tertulis kepada Pimpinan Gereja;
e. Pimpinan Gereja mengeluarkan surat perintah tugas pemeriksaan kepada BPPG;
f. mengajukan rencana pemeriksaan secara tertulis kepada Pimpinan Gereja untuk
mendapat pertimbangan dan persetujuan;
g. apabila terdapat persetujuan, Ketua BPPG mengeluarkan surat perintah pemeriksaan
kepada petugas BPPG; dan
h. sesudah kegiatan pemeriksaan dilakukan, BPPG menyusun Laporan Hasil
Pemeriksaan dan paling lama 1 (satu) bulan dikirim kepada Pimpinan Gereja yang
membawahi langsung obyek pemeriksaan.

(2) Pimpinan Gereja dan semua pihak yang terkait langsung dengan masalah pemeriksaan
wajib menyediakan waktu, barang bukti, dan data/informasi kepada petugas BPPG
untuk memperlancar pemeriksaan.

(3) Pimpinan Gereja berkewajiban menindaklanjuti/menyelesaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan BPPG paling lama 1 (satu) bulan.

(4) BPPG pada semua lingkup melakukan pemeriksaan perbendaharaan gereja sekurang-
kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Petugas BPPG wajib merahasiakan, mengamankan barang bukti, dan data/informasi
sebelum mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

(6) Untuk menghindari tumpang tidih pemeriksaan maka perlu dilakukan koordinasi antar
BPPG lingkup Jemaat, Klasis dan Sinode.
BAB XVI
Pasal 41
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan ini akan diatur dalam petunjuk teknis.
(2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan yang sebelumnya dinyatakan tidak

berlaku.
(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Waropen
Pada Tanggal : .... Juli 2022

253

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN

PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA
TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

KETENTUAN UMUM PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

254

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas

255

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

256

RANCANGAN PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA
TENTANG

YAYASAN, LEMBAGA, DAN BADAN USAHA

257

RANCANGAN PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA
TENTANG

YAYASAN, LEMBAGA, DAN BADAN USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Gereja adalah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, selanjutnya disebut GKI di Tanah Papua.
2. Pemimpin Gereja adalah Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis, dan Badan Pekerja Sinode.
3. Majelis Jemaat, yang selanjutnya disingkat MJ, adalah Mandataris Sidang Jemaat dan

Pemimpin Jemaat pada lingkup jemaat.
4. Badan Pekerja Klasis, selanjutnya disingkat BPK, adalah Mandataris Sidang Klasis dan

Pemimpin Klasis pada lingkup Klasis.
5. Badan Pekerja Sinode, selanjutnya di singkat BPS adalah Mandataris Sidang Sinode dan

Pemimpin Sinode GKI di Tanah Papua.
6. Alat Kelengkapan Pelayanan Gereja selanjutnya disingkat AKPG, ialah Badan yang dibentuk

oleh Pemimpin Gereja pada setiap lingkup, oleh Majelis Jemaat pada lingkup jemaat, oleh
Badan Pekerja Klasis pada lingkup klasis, dan oleh Badan Pekerja Sinode pada lingkup
sinode.
7. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai
tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai
anggota dan mempunyai kedudukan sebagai AKPG.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatan pada prinsip koperasi dan mempunyai kedudukan
sebagai AKPG.
9. Perseroan Terbatas adalah yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan mempunyai kedudukan
sebagai AKPG.

258

10. Badan Usaha adalah badan-badan usaha yang dibentuk GKI di Tanah Papua berdasarkan
peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan pelayanan gereja dan
mempunyai kedudukan sebagai AKPG.

11. Yayasan Pendidikan Kristen yang selanjutnya disingkat YPK adalah yayasan yang didirikan
oleh GKI di Tanah Papua dan Gereja Protestan Indonesia untuk menyelenggarakan
Pendidikan Dasar dan Menengah.

12. Yayasan Gabungan adalah yayasan yang didirikan oleh GKI di Tanah Papua dan Gereja
Katolik untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan
formal pada lingkup pendidikan menengah.

13. Yayasan Ishak Samuel Kijne yang selanjutnya disingkat YISAK adalah Yayasan yang didirikan
oleh GKI di Tanah Papua untuk melaksanakan amanat gereja sebagaimana tercantum dalam
akta pendirian.

14. Yayasan Ottow Geissler Jayapura yang selanjutnya disebut Yayasan Ottow Geissler adalah
yayasan yang didirikan oleh GKI di Tanah Papua untuk melaksanakan amat gereja
sebagaimana tercantum dalam akta pendirian.

15. Yayasan Diakonia adalah yayasan yang didirikan oleh GKI di Tanah Papua untuk melakukan
amanat gereja dibidang kesehatan dan bidang sosial sebagaimana tercantum dalam akta
pendirian yayasan.

BAB II
DASAR
Pasal 2
Tata Gereja GKI di Tanah Papua Tahun 2022 BAB XVI Pasal 40.

BAB III
YAYASAN MILIK GEREJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Yayasan yang didirikan oleh GKI di Tanah Papua merupakan badan-badan kerjasama dalam
rangka melaksanakan Amanat Sidang Sinode dibidang tertentu.

Pasal 4
(1) Yayasan adalah badan hukum yang didirikan GKI untuk melaksanakan pelayanan

tertentu sesuai dengan Tri Panggilan Gereja dalam keberadaan sebagai AKPG
(2) Pendirian yayasan dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku

259

(3) Pengurus Yayasan bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Sinode dan wajib
melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan Pendirian Yayasan oleh Gereja

Pasal 5
GKI di Tanah Papua mendirikan yayasan dengan maksud adanya badan yang dapat
melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, layanan kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kegiatan kemanusiaan, pengembangan seni dan budaya,
pelesterian lingkungan, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi warga gereja dan
masyarakat.

Pasal 6
Tujuan pendirian yayasan adalah untuk mendukung pelaksanaan amanat gereja, melalui
kegiatan :
a. pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan;
b. memajukan pendidikan yang bermutu;
c. memajukan derajat kesehatan;
d. mendukung upaya memperkuat kehidupan bergereja;
e. memajukan seni dan budaya;
f. pembelaan Hak Asasi Manusia dan pelestarian lingkungan hidup;dan
g. kegiatan lainnya berdasarkan lingkup kegiatan yayasan yang didirikan.

Bagian Ketiga
Nama dan Lingkup Kegiatan Yayasan

Pasal 7
(1) GKI di Tanah Papua memiliki Yayasan meliputi:

a. YPK;
b. YISAK;
c. yayasan Ottow Geissler Jayapura;
d. yayasan Gabungan;dan
e. yayasan Diakonia;dan
f. yayasan Percetakan dan Balai Buku.
(2) Selain Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GKI di Tanah Papua dapat
mendirikan yayasan sesuai kebutuhan gereja.

Pasal 8
(1) YPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan lingkup kegiatan meliputi:

a. menyelenggarakan Pendidikan Formal pada tingkat Taman Kanak-kanak;
b. menyelenggarakan Pendidikan Dasar;dan

260

c. menyelenggarakan pendidikan Menengah termasuk Pendidikan Kejuruan.
(2) YISAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan lingkup kegiatan:

a. dibidang Sosial meliputi:
1. menyelenggarakan pendidikan bermutu dalam rangka peningkatan rata-rata kualitas
kelulusan sehingga lebih baik dari tingkat kelulusan nasional berdasarkan Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Perundang undang lainnya;
2. melaksanakan pendidikan semua jenjang, yang meliputi:
a) pendidikan formal meliputi:
1. pendidikan Pra Sekolah/Taman Kanak-Kanak.
2. pendidikan Dasar, baik Sekolah Dasar maupun Sekolah lanjutan Tingkat
Pertama;
3. pendidikan lanjutan Atas, yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan;dan
4. pendidikan tinggi, yang meliputi pendidikan akademik dan pendidikan
profesional.
b) pendidikan Non Formal, berupa pusat kegiatan masyarakat, baik usia dini,
pendidikan life skills, taman bacaan masyarakat, maupun pendidikan
ketrampilan fungsional lainnya;
3. mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Weda;
4. mendirikan rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium;
5. penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan;dan
6. studi banding.

b. dibidang Kemanusiaan meliputi:
1. memberi bantuan kepada korban bencana alam;
2. memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang;
3. memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;
4. mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
5. memberikan perlindungan konsumen;dan
6. melestarikan lingkungan hidup.

c. dibidang Keagamaan meliputi:
1. mendirikan sarana ibadah;
2. meningkatkan pemahaman Keagamaan;
3. melaksanakan syiar agama;dan
4. studi banding Keagamaan.

(3) Yayasan Ottow Geissler Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan
lingkup kegiatan meliputi menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal pada
pendidikan tinggi.

(4) Yayasan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dengan lingkup kegiatan
menyelenggarakan pendidikan formal pada pendidikan menengah.

261

(5) Yayasan Diakonia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dengan lingkup kegiatan
dibidang kesehatan dan pelayanan kasih berupa:
a. mendirikan rumah sakit GKI;
b. mendirikan Balai Pengobatan GKI;
c. mendirikan Balai Kesehatan Ibu dan Anak;
d. mendirikan dan mengelola asrama-asrama bagi putera dan puteri;
e. mendirikan panti asuhan bagi anak cacat mental, penyandang cacat, orang lanjut
usia;dan
f. kegiatan lainnya berdasar pada akta pendirian yayasan.

(6) Yayasan Percetakan dan Balai Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dengan
lingkup kegiatan meliputi:
a. percetakan dan penerbitan GKI;dan
b. balai buku GKI.
Bagian Keempat
Tempat Kedudukan Yayasan

Pasal 9
Yayasan yang didirikan oleh GKI di Tanah Papua memiliki tempat kedudukan dan lingkup
wilayah kegiatan yayasan sebagai berikut:
a. YPK berkedudukan di Kota Jayapura dengan aktivitas yayasan pada seluruh wilayah GKI

di Tanah Papua;
b. YISAK berkedudukan di Jayapura dengan lingkup aktivitas pada wilayah Kota Jayapura;
c. yayasan Ottow Geissler yang berkedudukan di Jayapura dengan lingkup aktivitas pada

wilayah Kota Jayapura;
d. yayasan Gabungan yang berkedudukan di Jayapura dengan lingkup aktivitas pada

wilayah Kota Jayapura ;
e. yayasan Diakonia yang berkedudukan di Jayapura dengan lingkup aktivitas seluruh

wilayah GKI di Tanah Papua;dan
f. yayasan Percetakan dan Balai Buku yang berkedudukan di Jayapura dengan lingkup

aktivitas pada wilayah Kota Jayapura.

BAB IV
ORGAN YAYASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10
Organ Yayasan milik GKI di Tanah Papua terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas.

262

Bagian Kedua
Pembina Yayasan

Paragraf 1
Kedudukan Pendiri/Pembina Yayasan

Pasal 11
(1) Pendiri/Pembina Yayasan adalah Badan Pekerja Sinode yang berkedudukan sebagai

pimpinan atas seluruh Yayasan milik GKI di Tanah Papua.
(2) Pendiri/Pembina Yayasan bertanggungjawab atas seluruh yayasan milik GKI di Tanah

Papua.
(3) Pendiri/Pembina Yayasan melakukan pertanggungjawaban atas pengelolaan Yayasan

kepada Sidang Sinode.

Pasal 12
Badan Pekerja Sinode dilarang merangkap sebagai pengurus dan pengawas yayasan.

Paragraf 2
Wewenang Pendiri/Pembina Yayasan

Pasal 13
Pendiri/Pembina Yayasan memiliki wewenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Pengurus Yayasan ;
b. mengangkat dan memberhentikan pengawas yayasan;
c. memberhentikan pengawas yayasan sebelum berakhir masa kepengurusan;
d. mengangkat pengawas Yayasan untuk periode antar waktu;
e. menetapkan dan mengesahkan perubahan anggaran dasar yayasan;
f. menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar;
g. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
h. menetapkan arah kebijakan pengelolaan harta milik yayasan yang ditetapkan bersama

pengurus dan pengawas yayasan;
i. mengajukan usulan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan pada

Sidang Sinode;
j. memberi keputusan mengenai bantuan pihak lain kepada yayasan; dan
k. meminta laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan yayasan dari Pengurus Yayasan

meliputi Laporan Operasional dan Laporan Keuangan yayasan.
Paragraf 3

Tugas dan Tanggungjawab Pembina Yayasan

Pasal 14

263

Pembina Yayasan memiliki tugas dan tanggungjawab bersama-sama pengurus dan pengelola
yayasan menetapkan arah kebijakan pengelolaan dan pengembangan yayasan.

Bagian Ketiga
Pengurus Yayasan

Paragraf 1
Bentuk Susunan Pengurus

Pasal 15
(1) Yayasan dapat memiliki struktur kepengurusan secara berjenjang yang disesuaikan dengan

lingkup dan wilayah kegiatan yayasan.
(2) Khusus YPK di Tanah Papua memiliki struktur kepengurusan berjenjang sebagai berikut:

a. Pengurus YPK tingkat Provinsi yang disebut Badan Pengurus yang berkedudukan di Ibu
Kota Provinsi Papua di Kota Jayapura;dan

b. Pengelola Sekolah Wilayah YPK yang disingkat PSW YPK yang berkedudukan di ibukota
Kabupaten/Kota pada wilayah provinsi di Tanah Papua.

Pasal 16
Pengurus YPK maupun pengurus yayasan milik GKI di Tanah Papua yang memiliki maupun
akan memiliki struktur berjenjang, hanya memiliki 1 (satu) Pengurus Pusat di Tanah Papua
yang mengikuti struktur GKI di Tanah Papua.

Paragraf 2
Tugas, Kewajiban, dan Tanggungjawab Badan Pengurus dan PSW YPK di Tanah Papua

Pasal 17
(1) Guna mewujudkan pencapaian tujuan pendirian YPK di Tanah Papua, diperlukan lingkup

pembagian tugas, kewajiban, dan tanggungjawab antara Badan Pengurus dan PSW YPK
dalam menjalankan kegiatan yayasan.
(2) Uraian tugas, kewajiban, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Anggaran Dasar Yayasan.
(3) Pengurus wajib melakukan penyesuaian anggaraan dasar dan anggaran rumah tangga
yayasan dalam mencapai tujuan yayasan sesuai perkembangan kebutuhan.

Pasal 18
(1) Tiap Yayasan di pimpin oleh suatu Badan Pengurus yang dipilih dan diangkat oleh Badan

Pekerja Sinode.
(2) Ketua Badan Pengurus adalah seorang yang trampil dalam hal kepengurusan dan

pembidangan yayasan tersebut.

264

(3) Ketua Yayasan adalah pimpinan yayasan yang menjalankan kepemimpinan dalam suatu
yayasan tertentu.

(4) Ketua Yayasan diangkat oleh Badan pekerja Sinode dan bertanggungjawab kepada
Sidang Sinode melalui Badan Pekerja Sinode.

(5) Syarat dan tatacara pengangkatan pengurus yayasan diatur dalam anggaran dasar
yayasan
Pasal 19

(1) Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan
tujuan yayasan.

(2) Pengurus Yayasan berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Paragraf 3
Susunan Pengurus Yayasan

Pasal 20
Guna mengoptimalkan kegiatan yayasan maka dibentuk susunan pengurus sebagai berikut:
a. seorang Ketua;
b. seorang Sekretaris;
c. seorang Bendahara;dan
d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.

Paragraf 4
Masa Jabatan

Pasal 21
(1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
(2) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir

untuk masa jabatan lima tahun berikutnya, ditentukan dalam Anggaran Dasar.
(3) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas

melakukan tindakan yang oleh Pendiri/Pembina dinilai merugikan gereja dan yayasan,
maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan
sebelum masa kepengurusannya berakhir.
(4) Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
Pembina.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan
penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar yayasan.

Paragraf 5
Tugas dan Tanggungjawab

265

Pasal 22
Pengurus yayasan memiliki tugas:
a. menyusun Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan untuk mendapat

pertimbangan dan persetujuan Pembina;
b. melaksanakan program kerja dan rancangan anggaran yang yayasan yang telah mendapat

pertimbangan dan persetujuan Pembina secara konsisten dan ukuran kinerja capaian;dan
c. melakukan koordinasi dengan Pembina mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi

dalam melaksanakan kegiatan yayasan.

Pasal 23
Pengurus yayasan memiliki tanggungjawab:
a. melaksanakan rencana kerja dan rencana anggaran yayasan secara konsekuen yang telah

mendapat pertimbangan dan persetujuan Pembina dalam menyelenggarakan kegiatan
yayasan;dan
b. menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yayasan kepada Pembina
pada setiap bulan Desember.

Paragraf 6
Kewajiban dan Hak

Pasal 24
Pengurus yayasan wajib:
a. mengelola anggaran yayasan berdasarkan prinsip-prinip pengelolaan anggaran yayasan

dan amanat gereja dalam mencapai tujuan;
b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pekerja Sinode terhadap hal-hal yang

mempengaruhi kegiatan yayasan;
c. menyampaikan sumber keuangan yayasan yang berasal dari pemerintah, pemerintah

daerah dan/atau pihak lain kepada Badan Pekerja Sinode;
d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan yayasan yang meliputi

laporan operasional dan laporan keuangan kepada Pembina Yayasan yang dilakukan
secara periodik setiap tahun paling lambat 5 (lima) bulan setelah tutup buku.

Pasal 25
(1) Pengurus yayasan mempunyai hak:

a. menerima gaji;
b. memperoleh tunjangan transportasi;dan
c. memperoleh tunjangan kesehatan.
(2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan dan
persetujuan Pembina Yayasan.

266

Paragraf 7
Pertanggungjawaban dan Pemeriksaan

Pasal 26
(1) Pengurus yayasan wajib menyampaikan pertanggungjawaban mengenai:

a. pelaksanaan rencana kerja yayasan dan capaian kinerja pengurus yayasan kepada
Pembina;dan

b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran yayasan yang bersumber
dari anggaran gereja maupun penerimaan lain yang diberikan kepada yayasan atas
nama gereja kepada Pembina.

(2) Selain pertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Yayasan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yayasan kepada BPPG Sinode
GKI di Tanah Papua dari anggaran gereja maupun penerimaan lain yang diberikan kepada
yayasan atas nama gereja.

Pasal 27
Kegiatan yayasan wajib dilakukan pemeriksaan oleh:
a. BPPG Sinode terhadap sumber keuangan yayasan yang berasal dari keuangan gereja dan

sumber lain yang diberikan kepada yayasan atas nama gereja;
b. kelembagaan pemeriksa dari lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau lembaga

lain terhadap pengelolaan anggaran yayasan yang berasal dari pemerintah, pemerintah
daerah dan/atau lembaga lain diluar gereja.

Bagian Keempat
Pengawas Yayasan

Paragraf 1
Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 28
(1) Pengawas yayasan diangkat oleh Badan Pekerja Sinode berdasarkan keputusan rapat

Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
(2) Pengawas Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk

masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan

penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar

Pasal 29
(1) Pengawas yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat

Badan Pekerja Sinode.

267

(2) Dalam hal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas
melakukan tindakan yang oleh Badan Pekerja Sinode dinilai merugikan yayasan, maka
berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengawas yayasan dapat diberhentikan sebelum
masa kepengurusannya berakhir.

(3) Pembina berwenang mengangkat pengawas yayasan antar waktu.
(4) Ketentuan mengenai penggantian antar waktu pengawas yayasan diatur dalam Anggaran

Dasar yayasan.

Paragraf 2
Pertanggungjawaban Pengawas Yayasan

Pasal 30
(1) Pengawas yayasan wajib melakukan pengawasan dan menyampaikan laporan hasil

pengawasan terhadap pengelolaan yayasan selama 1 (satu) tahun kepada Badan Pekerja
Sinode selaku Pembina Yayasan.
(2) Badan Pekerja Sinode menyampaikan laporan hasil pengawas yayasan dalam Rapat Kerja
Badan Pekerja Sinode.

Bagian Kelima
Sumber Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Yayasan

Paragraf 1
Sumber Keuangan Yayasan

Pasal 31
(1) Keuangan yayasan dapat bersumber dari:

a. gereja atas persetujuan Sidang Sinode;
b. pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang diberikan kepada yayasan atas nama

gereja;
c. bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat kepada yayasan atas nama gereja;dan
d. kegiatan usaha yayasan.
(2) Besaran keuangan bagi setiap yayasan yang bersumber dari keuangan gereja ditetapkan
dengan Keputusan Sidang Sinode.

Pasal 32
Selain bentuk penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yayasan dapat memperoleh
penerimaan bentuk lainnya yang dilakukan melalui Badan Pekerja Sinode

Paragraf 2
Laporan Pertanggungjawaban Yayasan

268

Pasal 33
(1) Pengurus yayasan wajib membuat Laporan pertanggungjawaban yayasan secara tertulis

yang terdiri atas:
a. laporan kegiatan yayasan;
b. laporan keuangan yayasan;
c. laporan harta kekayaan yayasan; dan
d. laporan keadaan yayasan secara kelembagaan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan tahunan yayasan.
(3) Bentuk laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode

Pasal 34
(1) Pengurus yayasan menyampaikan laporan mengenai yayasan kepada Pemerintah sesuai

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan.
(2) Pengurus yayasan menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

kepada Badan Pekerja Sinode sebagai Pembina yayasan.
(3) Laporan pengurus yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di sampaikan pada

Rapat Kerja Badan Pekerja Sinode.

Paragraf 3
Sanksi

Pasal 35
(1) Pengurus yayasan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 dan Pasal 29 diberikan peringatan tertulis oleh Badan Pekerja Sinode selaku Pembina
Yayasan.
(2) Badan Pekerja Sinode berwenang memberhentikan Pengurus yayasan sebelum masa
kepengurusan berakhir apabila tidak melaksanakan peringatan Pembina sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Pembentukan Yayasan

Pasal 36
(1) Pembentukan yayasan milik gereja harus didasarkan pada kebutuhan pelayanan gereja

yang didahului dengan suatu kajian.
(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan pada Rapat Kerja

Badan Pekerja Sinode.
(3) Pembentukan yayasan milik gereja harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dalam

Rapat Kerja Badan Pekerja Sinode.

269

(4) Syarat dan tatacara pembentukan yayasan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang yayasan.

BAB V
LEMBAGA MILIK GEREJA

Pasal 37
(1) GKI di Tanah Papua memiliki lembaga-lembaga sebagai alat kelengkapan pelayanan gereja

meliputi:
a. Sekolah Pendidikan Guru Jemaat disingkat SPGJ yang berkedudukan di Manokwari;
b. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Wanita Gereja Kristen Injili di Tanah Papua

disingkat P3W yang berkedudukan di Kota Jayapura;
c. Sekolah Alkitab Apalabsili yang berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya;
d. Sekolah Alkitab Waropen yang berkedudukan di Kabupaten Waropen;
(2) Selain lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GKI di Tanah Papua dapat
membentuk lembaga lainnya sebagai alat kelengkapan pelayanan gereja.

Pasal 38
Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang didirikan oleh Departemen pada
struktur Badan Pekerja Sinode, bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan
kelembagaan.

Pasal 39

(1) Lembaga yang telah didirikan oleh GKI di Tanah Papua merupakan badan-badan
kerjasama dalam rangka melaksanakan pelayanan gereja dan Amanat Sidang Sinode
dibidang tertentu.

(2) Lembaga yang telah didirikan, wajib dievaluasi dan ditinjau kembali oleh Badan Pekerja
Sinode.

(3) Badan Pekerja Sinode membentuk Tim Kajian dan Evalusi terhadap lembaga yang telah
didirikan oleh GKI di Tanah Papua.

(4) Badan Pekerja Sinode menyampaikan hasil evaluasi dan peninjauan terhadap lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rapat Kerja Badan Pekerja Sinode.

Pasal 40
(1) Pembentukan lembaga milik gereja harus didasarkan pada kebutuhan pelayanan gereja

yang didahului dengan suatu kajian.
(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan pada Rapat Kerja

Badan Pekerja Sinode.

270

(3) Pembentukan lembaga milik gereja harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dalam
Rapat Kerja Badan Pekerja Sinode.

(4) Syarat dan tatacara pembentukan badan usaha milik gereja dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BADAN USAHA MILIK GEREJA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41

Badan Usaha yang didirikan oleh GKI di Tanah Papua merupakan badan-badan kerjasama
dalam rangka melaksanakan Amanat Sidang Sinode dibidang tertentu.

Pasal 42
(1) Badan Usaha Milik Gereja adalah Badan Usaha yang didirikan oleh GKI di Tanah Papua

dengan modal Usaha yang dipisahkan sebagai unit usaha yang dikelola secara professional
dan berdasar pada prinsip-prinsip ekonomi sebagai wujud pelayanan gereja.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk PT, CV, Koperasi dan
Usaha Dagang, dan jenis badan usaha lainnya sesuai kebutuhan gereja.
(3) Pendirian Badan Usaha Milik Gereja dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(4) Pimpinan Badan Usaha Milik Gereja bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Sinode
dan wajib melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 43
(1) Badan Usaha milik gereja yang telah didirikan, wajib dievaluasi dan ditinjau kembali oleh

Badan Pekerja Sinode.
(2) Badan Pekerja Sinode menyampaikan hasil evaluasi dan peninjauan terhadap Badan Usaha

dalam Rapat Kerja Badan Pekerja Sinode.
(3) Keputusan keberadaan Badan Usaha ditetapkan dalam rapat Kerja Badan Pekerja Sinode.

Bagian Kedua
Pembentukan Badan Usaha

Pasal 44
(5) Pembentukan badan usaha milik gereja harus didasarkan pada kebutuhan pelayanan gereja

yang didahului dengan suatu kajian.

271

(6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan pada Rapat Kerja
Badan Pekerja Sinode.

(7) Pembentukan badan usaha milik gereja harus mendapat pertimbangan dalam Rapat Kerja
Badan Pekerja Sinode.

(8) Syarat dan tatacara pembentukan badan usaha milik gereja dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan usaha.

Bagian Ketiga
Pengelola Badan Usaha

Paragraf 1
Umum
Pasal 45

(1) Pengelola Badan Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pekerja Sinode dengan
Surat Keputusan.

(2) Masa kerja pengelola Badan Usaha ditentukan oleh Badan Pekerja Sinode berdasarkan
ukuran capaian kirenja, perkembangan dan kemajuan kegiatan usaha.

(3) Pengelola Badan Usaha yang diangkat oleh Badan Pekerja Sinode adalah setiap orang yang
memenuhi syarat:
a. memiliki pengalaman dalam mengelola suatu usaha sesuai dengan jenis usaha yang
dibentuk oleh Badan Pekerja Sinode;
b. tidak merangkap jabatan pada kegiatan usaha lain;dan
c. berpendidikan paling rendah strata satu (S1).

Paragraf 2
Seleksi Pengelola Badan Usaha

Pasal 46
(1) Setiap orang yang hendak menduduki jabatan sebagai pengelola badan usaha, wajib

mengikuti seleksi yang dibuat oleh Badan Pekerja Sinode.
(2) Tim Seleksi Pengelola Badan Usaha ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.
(3) Tim seleksi melakukan seleksi terhadap setiap orang yang hendak menduduki jabatan

sebagai pengelola badan usaha.
(4) Proses seleksi dilakukan secara terbuka.
(5) Tatacara pelaksanaan seleksi ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode atas usul dari Tim

Seleksi.
(6) Hasil seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi menjadi acuan Badan Pekerja Sinode untuk

mengangkat dan menetapkan Pengelola Badan Usaha.

Bagian Keempat

272

Tugas dan Kewajiban

Pasal 47
Pengelola Badan Usaha memiliki tugas melakukan pengelolaan badan usaha guna mencapai
tujuan dan kemanfaatan bagi tugas pelayanan gereja.

Pasal 48
Pengelola Badan Usaha wajib:
a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pekerja Sinode dalam melaksanakan

kegiatan badan usaha;dan
b. menyampaikan kepada Badan Pekerja Sinode mengenai sumber model usaha badan usaha

yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Pengelola Badan Usaha

Paragraf 1
Bentuk Pertanggungjawaban

Pasal 49
(1) Pengelola Badan usaha wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan secara

tertulis kepada Badan Pekerja Sinode mengenai pelaksanaan kegiatan usaha.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laoran bulanan dan laporan

tahunan.
(3) Penyampaian laporan bulanan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterdiri

atas laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.
(4) Selain dilakukan kepada Badan Pekerja Sinode, Pengelola Badan Usaha wajib

menyampaikan pertanggungjawaban dan menyampaikan perkembangan kegiatan usaha
dalam Rapat Kerja Badan Pekerja Sinode yang dilakukan bersama Yayasan, Lembaga dan
Badan Usaha.

Pasal 50
(1) Badan Pekerja Sinode berwenang mengangkat dan menetapkan lembaga audit eksternal

untuk melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha miliki GKI di Tanah Papua.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan

Badan Pekerja Sinode.

Bagian Keenam
Pengawasan Badan Usaha

273

Pasal 51
(1) Badan Pekerja Sinode mengangkat dan menetapkan Tim Pengawas Badan Usaha milik GKI

di Tanah Papua.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari

unsur akademisi dan Kelompok Profesi yang adalah warga GKI di Tanah Papua.

BAB VII
RAPAT KERJA YAYASAN, LEMBAGA, DAN BADAN USAHA

Bagian kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 52
Rapat Kerja yayasan. Lembaga, dan badan usaha milik gereja di maksudkan sebagai forum
pertemuan gereja antara Badan Pekerja Sinode dengan Organ Yayasan dan Pengelola Yayasan
dan Pengelola Badan Usaha milik gereja guna menggumuli secara bersama-sama panggilan
pelayanan gereja yang dilakukan lewat yayaan dan badan usaha milik gereja.

Pasal 53
Rapat kerja yayasan, lembaga, dan badan usaha merupakan forum pertemuan pemimpin
gereja dan anggota jemaat yang bertujuan:
a. mengevaluasi kegiatan yayasan berupa capaian hasil, masalah, kendala, hambatan dan

solusi pemecahan;
b. mengevaluasi kegiatan badan usaha berupa capaian hasil, masalah, kendala dan

hambatan dan solusi pemecahan;dan
c. menetapkan rencana kerja yayasan dan rencana kerja badan usaha tahun berikutnya;dan
d. mengevaluasi realisasi rencana keuangan can capaian hasil pada pelaksanaan kegiatan

yayasan dan badan usaha.

Bagian Kedua
Pelaksananaan Rapat Kerja

Pasal 54
Penyelenggara Rapat Kerja Yayasan dan Badan Usaha adalah Badan Pekerja Sinode.

Pasal 55
(1) Rapat kerja yayasan dan Badan Usaha milik gereja dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Waktu, tempat, peserta, panitia pelaksana, dan tatacara pelaksanaan Rapat Kerja

ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode.

274

(3) Pembiayaan atas pelaksanaan Rapat Kerja Yayasan dan Badan Usaha ditetapkan oleh
Badan Pekerja Sinode.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 56

Pada saat Peraturan ini diterima dan disahkan pemberlakuannya dalam Ketetapan Sidang
sinode, maka ketentuan yang mengatura tentang Yayasan, Lembaga dan Badan Usaha pada
Peraturan GKI yang sedang berlaku dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai daya
hukum mengikat.

Ditetapkan di: Waropen
Pada Tanggal : .....Juli 2022

275

PENJELAS ATAS
RANCANGAN PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA

TENTANG
YAYASAN, LEMBAGA, DAN BADAN USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat
sosial, keagamaan, dan kemanusiaaan, yang tidak mempunyai anggota dan didirikan
dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentaukan dalam undang-
undangan. Lembaga adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul,
bekerjasama secara terencana, terorganisasi, terkendali, terpimpin dengan
memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan
Badan usaha adalh suatu kesatuan organisasi ekonomis yang mempunyai tujuan
untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada
masyarakat. Bagi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua
Yayasan yang didirikan oleh GKI di Tanah Papua merupakan badan-badan
kerjasama dalam rangka melaksanakan Amanat Sidang Sinode dibidang tertentu.
Tujuan pendirian yayasan adalah untuk mendukung pelaksanaan amanat gereja,
melalui kegiatan :
a. pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan;
b. memajukan pendidikan yang bermutu;
c. memajukan derajat kesehatan;
d. mendukung upaya memperkuat kehidupan bergereja;
e. memajukan seni dan budaya;
f. pembelaan Hak Asasi Manusia dan pelestarian lingkungan hidup;dan
g. kegiatan lainnya berdasarkan lingkup kegiatan yayasan yang didirikan.

GKI di Tanah Papua memiliki yayasan yaitu Yayasan Pendidikan Kristen, Yasan Isak
Samuel Kijne, yayasan Ottow Geissler Jayapura, yayasan Gabungan, yayasan
Diakonia, dan yayasan Percetakan dan Balai Buku dengan lingkup kegiatan masing-
masing yayasan yang ditetapkan dalam Akta Pendirian yayasan. Pengurus dan

276

Pengawas yayasan diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pendiri yakni Badan
Pekerja Sinode untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan bertanggungjawab kepada
Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Pengurus Yayasan memiliki tugas,
tanggungjawab, kewaajiban dan hak termasuk menyampaikan pertanggungjawab
kepada Badan Pekerja Sinode sebagai pendiri dan Pembina yayasan mengenai
penyelenggaraan kegiatan yayasan.

Selain Yayasan, GKI di Tanah Papua memiliki lembaga-lembaga seperti:, Sekolah
Tinggi Filsafat Theologi Isak Samuel Kijne Jayapura yang berkedudukan di kota
Jayapura, Universitas Ottow Geissler Jayapura yang berkedudukan di Kota
Jayapura, Sekolah Pendidikan Guru Jemaat Lachai Roi yang berkedudukan di
kabupaten Manokwari, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Wanita Gereja Kristen
Injili di Tanah Papua disingkat P3W yang berkedudukan di Kota Jayapura, Sekolah
Alkitab Apalabsili yang berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya, Sekolah Alkitab
Waropen yang berkedudukan di Kabupaten Waropen.
Selain Lembaga, GKI di Tanah Papua dapat membentuk Badan Usaha seperti dapat
berbentuk PT, CV, Koperasi dan Usaha Dagang, dan jenis badan usaha lainnya sesuai
kebutuhan gereja. Yayasan, Lembaga dan Badan Usaha yang diatur dalam peraturan
ini merupakan alat kelengkapan pelayanan gereja yang disingkat AKPG baik yang
telah ada maupun yang akan dibentuk.
Peraturan ini mengatur adanya suatu Rapat Kerja (RAKER) yang akan dilakukan oleh
Badan pekerja Sinode bagi Yayasan, Lembaga, dan Badan Usaha. Rapat Kerja
dilakukan setiap tahun dan terpisah dari Rapat Kerja yang diatur dalam Paraturan
tentang Sinode. Rapat kerja yayasan, lembaga, dan badan usaha merupakan forum
pertemuan pemimpin gereja dan anggota jemaat yang bertujuan:
a. mengevaluasi kegiatan yayasan berupa capaian hasil, masalah, kendala,

hambatan dan solusi pemecahan;
b. mengevaluasi kegiatan badan usaha berupa capaian hasil, masalah, kendala dan

hambatan dan solusi pemecahan;dan
c. menetapkan rencana kerja yayasan dan rencana kerja badan usaha tahun

berikutnya;dan
d. mengevaluasi realisasi rencana keuangan can capaian hasil pada pelaksanaan

kegiatan yayasan dan badan usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

277

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

278

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas

279

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

280

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

281

282

283

284

285

286