Amandemen Tata Gereja GKI TP

(6) Tata laksana kesekretariatan masing-masing lingkup organisasi di atur dalam
Pedoman Kerja tersendiri.
Bagian Ketujuh
Yayasan-Yayasan
Pasal 13

(1) Yayasan adalah suatu organisasi berbadan hukum yang bertujuan dan bermaksud
untuk kepentingan sosial, agama dan kemanusiaan yang tidak ada anggota.

(2) Yayasan memiliki organ yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas.
(3) Dalam rangka mengembangkan misi pelayanannya GKI di Tanah Papua

membentuk yayasan-yayasan.
(4) Yayasan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3) adalah :

a. Yayasan Pendidikan Kristen, menangani pendidikan formal dari Tingkat Paud,
Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat
Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan;

b. Yayasan Ottow & Geissler, menangani ,Pendidikan formal pada Universtas
dan Pendidikan formal pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi;

c. Yayasan Ishak Samuel Kijne, menangani,Pendidikan Teologi dan Pendidikan
Agama Kristen Sekolah Tinggi Fisafat Teologi (STFT) I S Kijne;

d. Yayasan Percetakan menangani, Pencetakan dan penerbitan ;
e. Yayasan Diakonia GKI; dan
f. Yayasan SMA Gabungan,menangani,Pendidikan pada Sekolah Menengah

Atas.
(5) Tiap Yayasan dipimpin oleh Badan Pengurus yang dipilih dan ditetapkan Badan

Pekerja Sinode.
Bagian Kedelepan

Persidangan dan Waktu Pelaksanaan
Pasal 14

(1) Persidangan Jemaat untuk lingkup Jemaat dilakukan berdasarkan peraturan
tentang jemaat;

(2) Persidangan Klasis untuk lingkup Klasis dilakukan berdasarkan peraturan tentang
Klasis;

(3) Persidangan Sinode untuk seluruh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dilakukan
berdasarkan peraturan tentang Sinode;

(4) Tata urutan penyelenggaraan sidang-sidang dalam GKI di Tanah Papua sebagai
berikut : Sidang Jemaat, Sidang Klasis dan Sidang Sinode.

(5) Waktu pelaksanaan Sidang Jemaat bulan Oktober, Sidang Klasis bulan November
dan Sidang Sinode bulan Maret.
Bagian Kesembilan
Persidangan Jemaat
Pasal 15

(1) Persidangan Jemaat dilakukan dalam bentuk biasa dan khusus;
(2) Persidangan biasa dilaksanakan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

151

(3) Persidangan Jemaat di pimpin oleh Majelis Jemaat
(4) Persidangan Jemaat dihadiri oleh:

a. anggota Majelis Jemaat;
b. anggota Sidi Jemaat;
c. pimpinan BP.Unsur Jemaat, kecuali yang sedang menjalani disiplin gerejawi;

dan
d. Badan Pekerja Klasis sebagai Pengarah Sidang.
(5) Persidangan Jemaat menetapkan Penatua dan Syamas untuk masa kerja/pelayanan 5
(lima) tahun;
(6) Persidangan Jemaat menggumuli persoalan-persoalan jemaat dalam bentuk
pokok-pokok program pelayanan di lingkup jemaat;
(7) Membahas dan mengambil keputusan tentang Laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan pokok-pokok program pelayanan dan keuangan serta harta milik/
aset jemaat.
(8) Persidangan Jemaat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja
lingkup Jemaat dengan merujuk pada peraturan perbendaharaan gereja, juknis
MAK dan MAB.
(9) Waktu dari pelaksanaan sidang jemaat adalah mendahului pelaksanaan sidang
Klasis dan sidang sinode.
(10) Tata laksana persidangan Jemaat di atur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kesepuluh
Persidangan Klasis

Pasal 16
(1) Persidangan Klasis adalah persidangan persekutuan jemaat-jemaat di lingkup

Klasis;
(2) Persidangan Klasis dilaksanakan dalam bentuk biasa dan khusus.
(3) Persidangan biasa dilaksanakan 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun pelayanan;
(4) Persidangan Klasis memilih dan menetapkan Badan Pekerja Klasis untuk masa

pelayanan 5 (lima) tahun.
(5) Persidangan Klasis membahas dan mengambil keputusan tentang Laporan

Pertanggung jawaban Pelayanan dan Keuangan Klasis.
(6) Persidangan Klasis menggumuli masalah-masalah dan Pokok-Pokok Program

Pelayanan Gereja dari jemaat-jemaat dan menetapkannya dalam bentuk satu
Pokok-Pokok Program Pelayanan Gereja Klasis yang kemudian di bawah ke
persidangan Sinode untuk ditetapkan menjadi Pokok-Pokok Program Pelayanan
Gereja.
(7) Persidangan Klasis menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja
lingkup Klasis, dengan merujuk peraturan perbendaharaan gereja, juknis MAK dan
MAB.
(8) Sidang klasis dilaksanakan setelah sidang jemaat

152

Bagian Kesebelas
Persidangan Sinode

Pasal 17
(1) Persidangan Sinode adalah Persidangan Gereja yang menampakkan persekutuan

dan kesatuan dari keseluruhan jemaat Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua;
(2) Persidangan Sinode dilaksanakan dalam bentuk biasa dan khusus;
(3) Persidangan biasa dilaksanakan 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun pelayanan;
(4) Persidangan khusus dilaksanakan atas permintaan setengah ditambah satu jumlah

utusan sidang sinode;
(5) Persidangan Sinode memilih dan menetapkan Badan Pekerja Sinode untuk masa

kerja 5 (lima) tahun;
(6) Persidangan Sinode membahas dan mengambil keputusan tentang Laporan

Pertanggung jawaban Pokok-Pokok Program Pelayanan, Aset dan Keuangan
Gereja;
(7) Persidangan Sinode menggumuli masalah-masalah dan Pokok-Pokok Program
Pelayanan Gereja dan menetapkannya dalam bentuk Program Pelayanan Gereja;
(8) Persidangan Sinode menetapkan Rencana Pendapatan,Anggaran dan Belanja
Gereja;
(9) Sidang Sinode dilaksanakan setelah Sidang Jemaat dan Sidang Klasi

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
(1) Dengan ditetapkan Peraturan tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas GKI di

Tanah Papua, Peraturan Struktur Organisasi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Waropen
Pada tanggal : Juli 2022

153

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN GKI DI TANAH PAPUA

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

I. PENJELASAN UMUM
Penataan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Jabatan GKI di Tanah Papua

dilandaskan pada Visi Teologi. Penataan kedudukan dan tugas, peran/fungsi dari
Lembaga, Departemen, Yayasan, Klasis dan Jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua serta
Badan-badan, perlu ditempatkan dalam satu kesatuan yang utuh, tertib dan teratur
berdasarkan azas presbiterial-sinodal, agar pertumbuhan, pelayanan, kesaksian dan
persekutuannya berlandaskan pada Alkitab dan ketaatan kepada Roh Kudus.
Kedudukan dan tugas, peran/fungsi dari Lembaga, Departemen, Yayasan, Klasis dan
Jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua serta Badan-badan yang dimaksudkan tertata
dengan tertib dan teratur agar dapat menjawab pergumulan di bidang Umum,
Teologia, Daya dan Dana menuju kemandirian Gereja. GKI di Tanah Papua dalam
melaksanakan Amanatnya, perlu melibatkan seluruh warga gereja di setiap jenjang
struktur. Pelaksanaan tugas pelayanan, kesaksian dan persekutuan Gereja
dilaksanakan dalam satu kesatuan baik vertikal maupun horisontal. Pelaksanaan tugas
pelayanan, kesaksian dan persekutuan baik ke dalam maupun ke luar, GKI di Tanah
Papua membangun hubungan oikumenis dan kerjasama kemitraan dengan
Pemerintah dan Badan-Badan gereja baik lokal, Nasional dan Internasional.
(1) Pengertian “Struktur Organisasi”

Yang dimaksud dengan “struktur” ialah tatanan hubungan tanggungjawab dan
wewenang antara orang-orang yang masing-masing memangku dan/atau
menjalankan tugas/jabatan/fungsi tertentu.
Yang dimaksud dengan organisasi” ialah:
a) susunan dari pekerjaan atau pembagian kerja di antara beberapa orang yang

bersama-sama menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan;
b) sekelompok orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan;
c) tata pembagian kerja dan susunan (struktur) tata hubungan kerja antara
sekelompok orang yang bekerja sama (melalui suatu sistem tertentu) untuk
mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan.
Jadi, yang dimaksudkan dengan “struktur organisasi” ialah tatanan hubungan
hirarkis (tanggungjawab dan wewenang) antara orang-orang yang masing-masing
memangku/ menjalankan tugas/jabatan/ fungsi secara bersama-sama untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

154

(2) Peranan Struktur Organisasi GKI di Tanah Papua
a. sebagai wadah atau tempat di mana seluruh rangkaian program kerja yang
menyeluruh, terarah dan terpadu di bidang teologi, daya dan dana di semua
aras GKI di Tanah Papua dilaksanakan oleh warga gereja GKI di Tanah Papua
sebagai persekutuan orang-orang percaya dalam rangka mencapai tujuan
Jemaat-Jemaat GKI di Tanah Papua Yang Dewasa dan Misioner.
b. sebagai proses, dalam penataan program pelayanan GKI di Tanah Papua
merupakan proses (rangkaian kegiatan) kerjasama warga gereja GKI di Tanah
Papua yang memangku tugas/jabatan/fungsi tertentu secara efisien dalam
rangka mencapai tujuan Jemaat-Jemaat GKI di Tanah Papua Yang Dewasa dan
Misioner.
c. sebagai alat pelayanan Gereja, bergerak atau tidaknya struktur organisasi dalam
program pelayanan GKI di Tanah Papua, sangat ditentukan oleh warga gereja
yang terlibat didalamnya, baik yang memangku tugas/jabatan/ fungsi struktural
dan pelayanan (sebagai pimpinan) maupun yang tidak memangku
tugas/jabatan/fungsi struktural dan pelayanan.

(3) Prinsip Teologis Penyusunan Bentuk Struktur Organisasi GKI di Tanah Papua
Agar struktur organisasi GKI di Tanah Papua berfungsi sebagaimana mestinya dalam
pelayanan, maka kita perlu memahami prinsip teologis yang melatarbelakangi
penyusunan (bentuk) struktur organisasi GKI di Tanah Papua. Dalam Perjanjian
Baru, tidak ada perbedaan yang tajam antara satu jabatan dengan jabatan yang lain.
Jabatan yang satu tidak lebih mulia dari jabatan yang lain (bnd Efesus 4:11-16).
Dalam perkembangan selanjutnya jabatan dalam jemaat menjadi jabatan yang
tetap, yang termasuk dalam struktur organisasi gereja, sifatnya tetap fungsional.
Dalam fungsinya, jabatan-jabatan yang beraneka ragam itu merepresentasikan
pemerintahan Kristus.
Prinsip dasar penyusunan struktur organisasi GKI di Tanah Papua didasarkan pada
eksologi GKI di Tanah Papua yang menekankan asas bergereja yaitu Kristokrasi, Sola
Skriptura, Persekutuan dan Presbyterialsinodal yang menekankan fungsi jabatan
struktural sebagai jabatan pelayanan.
Dengan prinsip eksologi, maka dalam struktur organisasi GKI di Tanah Papua
terdapat KOORDINATOR, yang bertanggungjawab mengkoordinir bidang-bidang
pelayanan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Adanya koordinasi dalam struktur organisasi GKI di Tanah Papua menunjukkan
bahwa semua program pelayanan GKI di Tanah Papua saling berhubungan erat
antara satu dengan yang lain. Jadi pentingnya koordinasi dalam struktur organisasi
GKI di Tanah Papua agar kita terhindar dari pertentangan dalam proses kerjasama,
dalam hubungan kerjasama antara warga gereja dan unsur-unsur jemaat.
Karena prinsip pelayanan itulah, maka dalam struktur organisasi GKI di Tanah
Papua terdapat URAIAN TUGAS JABATAN, baik jabatan pelayanan (Pendeta, Guru
Jemaat, Penginjil, Pengajar, Penatua dan Syamas), maupun jabatan struktural
(Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan anggota-anggota).

155

Uraian tugas jabatan itu dimaksudkan untuk menerangkan tugas tanggung jawab
dan wewenang warga gereja GKI di Tanah Papua yang memangku fungsi/
jabatan/tugas tertentu dalam pekerjaan sehari-hari, dalam melaksanakan program
kegiatan yang telah ditetapkan.
Juga menerangkan kepada siapa warga gereja yang memangku suatu
fungsi/jabatan/tugas tertentu bertanggung jawab, dan kepada siapa dia memberi
keterangan, apa pola hubungan dengan fungsi/jabatan/tugas yang diembannya dan
apa bedanya dengan fungsi/ jabatan/ tugas dari pemangku jabatan yang lain. Uraian
tugas jabatan juga bertujuan agar semua pekerjaan di bagi habis untuk dilaksanakan
oleh warga gereja dan tiap pemangku jabatan mengetahui apa tugasnya dan sampai
di mana batas kewenangannya.
Dengan demikian struktur organisasi GKI di Tanah Papua adalah agar sebagai
persekutuan orang-orang percaya, harus hidup dan melayani dalam kerjasama,
“sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera” (1 Kor 14:33),
agar “segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur” (1 Kor 14:40).
Jadi penataan struktur organisasi ini dimaksudkan agar dapat menolong proses
penempatan warga gereja ke dalam suatu struktur diantara warga gereja yang
secara bersama-sama menjalankan panggilan-tugas pelayanan GKI di Tanah Papua.
(4) Bagan Struktur Kelembagaan
Bagan struktur kelembagaan masing-masing lingkup merupakan satu kesatuan
dengan uraian tugas jabatan alat-alat kelengkapan struktur sehingga merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (lihat pada lampiran)
Lampiran 1 Bagan Struktur Jemaat.
Lampiran 2 Bagan Struktur Klasis.
Lampiran 3 Bagan Struktur Sinode.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas

156

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Tata urut sidang: sidang jemaat, siding klasis barulah sidang sinode
dimaksud supaya pokok-pokok program pelayanan yang ditetapkan
dalam sidang jemaat diteruskan ke klasis;klasis memprogramkan hasil
siding jemaat dalam lingkup klasis menjadi satu program klasis yang
diteruskan ke sinode dibahas dan ditetapkan menjadi satu program gereja
secara utuh.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
157

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

158

159

RANCANGAN PERATURAN
GKI DITANAH PAPUA
TENTANG PEMILIHAN

GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

RANCANGAN PERATURAN
TENTANG PEMILIHAN

GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA
BAB I

160

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemilihan ini yang dimaksud dengan:
1. Gereja adalah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang selanjutnya disingkat GKI

di Tanah Papua adalah persekutuan orang Kristen sebagai Tubuh Kristus yang Kudus
dan Am yang terhimpun dalam Jemaat-jemaat.
2. Majelis Jemaat adalah Badan Pelayan yang bertanggung jawab menyelenggarakan
pelayanan dalam lingkup jemaat.
3. Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang selanjutnya disingkat PHMJ adalah
Perwakilan kepemimpinan Harian Majelis Jemaat.
4. Klasis GKI di Tanah Papua adalah persekutuan jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua
pada wilayah tertentu.
5. Badan Pekerja Klasis yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pelayan yang
bertanggung jawab menyelengarakan pelayanan dalam lingkup Klasis.
6. Sinode adalah persekutuan jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua yang berjalan, berpikir dan
bertindak bersama untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah.
7. Badan Pekerja Sinode yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pelayan yang
bertanggung jawab menyelenggarakan Pelayanan Pada Lingkup Sinode.
8. Pemilihan Majelis Jemaat adalah memilih anggota sidi jemaat kedalam jabatan Penatua
dan Syamas.
9. Pemilihan Badan Pekerja Klasis adalah Memilih Para Pelayan Firman kedalam struktur
Badan Pekerja Klasis.
10. Pemilihan Badan Pekerja Sinode adalah Memilih Para Pelayan Firman kedalam Struktur
Badan Pekerja Sinode.

BAB II
DASAR
Pasal 2
(1) Warga jemaat dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan Amanat Tuhan Yesus
Kristus.
(2) Warga jemaat yang telah sidi dapat dipilih ke dalam jabatan gereja.
(3) Pelayan Firman dipanggil untuk melengkapi anggota jemaat bagi pelayanan
pembangunan tubuh Kristus.

Pasal 3
Tata Geraja GKI di Tanah Papua Tahun 2022 Bab XVIII : Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20,
Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25; Bab X: Pasal 26, Pasal 27, Pasal
28 dan Pasal 29; Bab XI: Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33

BAB III

161

JABATAN GEREJA
Pasal 4

(1) Gereja Kristen injili di Tanah Papua menerima jabatan pelayanan dan jabatan
organisasi.

(2) Jabatan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan: Penatua,
Syamas, Pendeta, Guru Jemaat, Penginjil dan Pengajar.

(3) Jabatan pelayanan dipilih kdalam jabatan struktur organisasi.
(4) Jabatan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan: Majelis

Jemaat, Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode.
(5) Majelis Jemaat terdiri dari Penatua, Syamas, Pendeta, Guru Jemaat, dan Penginjil.
(6) Majelis Jemaat yang memangku jabatan Penatua dan Syamas dipilih oleh anggota

sidi jemaat melalui pemilihan dalam sidang gereja.
(7) Jabatan pelayanan diterima dalam ibadah penahbisan dengan penumpangan

tangan.
(8) Jabatan pelayanan dan jabatan organisasi merupakan satu kesatuan.

Pasal 5
(1) Selain memangku jabatan pelayanan sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),

Majelis jemaat memangku jabatan organisasi yang meliputi jabatan:
a. ketua;
b. wakil ketua;
c. sekretaris;
d. wakil sekretaris;
e. bendahara;dan
f. urusan-urusan.
(2) Jabatan organisasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) diterima dalam ibadah
pelantikan tanpa penumpangan tangan.

BAB IV
LINGKUP PEMILIHAN

Pasal 6
(1) Peraturan ini adalah Peraturan Pemilihan dalam Gereja Kristen Injili di Tanah

Papua.
(2) Pemilihan dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua terdiri dari 3 (tiga) lingkup

Pemilihan meliputi:
a. Pemilihan Majelis Jemaat pada lingkup Pelayanan Jemaat;
b. Pemilihan Badan Pekerja Klasis pada lingkup Pelayanan Klasis; dan
c. Pemilihan Badan Pekerja Sinode pada lingkup Pelayanan Sinode.

Pasal 7
(1) Setiap pemilihan diawali dengan ibadah.

162

(2) Setiap pemilihan harus berjalan dengan tertib dan teratur.
BAB V

PEMILIHAN PADA LINGKUP JEMAAT
Bagian Kesatu

Tahapan Pemilihan
Pasal 8

(1) Majelis Jemaat adalah Badan yang menyelenggarakan pemilihan.
(2) Pemilihan Majelis Jemaat dilakukan untuk memangku jabatan pelayanan dan

jabatan organisasi
(3) Pemilihan untuk jabatan Penatua dan Syamas sebagai jabatan pelayanan

dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
a. diluar Sidang;
b. didalam sidang;dan
c. peneguhan.
(3) Pemilihan diluar Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. pencalonan;dan
b. penggembalaan.
(4) Pemilihan didalam Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. pemilihan;dan
b. Penetapan.
(4) Peneguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam ibadah
minggu dengan penumpangan tangan.

Pasal 9
(1) Majelis jemaat dalam jabatan pelayanan dipilih kedalam jabatan organisasi.
(2) Pemilihan Majelis Jemaat dalam jabatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2) dilakukan dalam rapat majelis jemaat dengan tahapan meliputi:
a. pencalonan;
b. pemilihan dan
c. pelantikan.
(3) Pelantikan Majelis Jemaat dalam jabatan struktur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1), dilakukan oleh Badan Pekerja Klasis dalam ibadah minggu.

Bagian Kedua
Persiapan Pemilihan

Pasal 10
(1) Majelis Jemaat membentuk Panitia Pemilihan dalam Rapat Majelis Jemaat pada

tahun ke-5 (lima) dalam periode berjalan.
(2) Majelis Jemaat melantik panitia yang telah dibentuk dalam suatu ibadah Jemaat.

163

(3) Majelis Jemaat menetapkan jumlah Penatua dan Syamas yang akan di pilih dengan
mempertimbangkan kebutuhan pelayanan.

(4) Majelis Jemaat mewartakan kepada jemaat, agar jemaat mendoakan pekerjaan
panitia.

(5) Majelis Jemaat menyiapkan anggaran dan fasilitas untuk pekerjaan panitia
berdasarkan keputusan rapat Majelis Jemaat.

(6) Majelis Jemaat menyampaikan kepada seluruh jemaat tentang periode pelayanan
yang akan berakhir paling lama 6 (enam) bulan sebelum persidangan terakhir.

(7) Majelis Jemaat mengatur penahbisan Penatua dan Syamas dan serah terima
jabatan.

(8) Panitia melaporkan kepada majelis jemaat pertanggungjawaban pelaksanaan
pemilihan.

(9) Masa kerja Panitia pemilihan berakhir pada saat peneguhan Majelis Jemaat
kedalam jabatan pelayanan.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan

Paragraf 1
Syarat-syarat Anggota Panitia Pemilihan

Pasal 11
Anggota panitia pemilihan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
(1) Anggota Sidi Jemaat GKI di Tanah Papua.
(2) Tidak sedang menjalani disiplin gereja;
(3) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota panitia;
(4) Anggota Panitia dapat dipilih sebagai penatua dan syamas.

Paragraf 2
Susunan Panitia Pemilihan

Pasal 12
Susunan panitia, terdiri dari:
a. Ketua, merangkap anggota;
b. Wakil ketua, merangkap anggota;
c. Sekretaris, merangkap anggota;
d. Bendahara, merangkap anggota; dan
e. Anggota sebanyak 5 orang.

Paragraf 3
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 13
(1) Panitia pemilihan memiliki tugas:

a. menyiapkan penjaringan majelis jemaat;
164

b. melakukan pencalonan majelis jemaat;
c. melakukan penetapan calon majelis jemaat; dan
d. melakukan pemilihan majelis jemaat.
(2) Majelis Jemaat melakukan rapat dengan Panitia yang bertujuan:
a. mengarahkan tugas dan fungsi panitia;
b. majelis Jemaat memberitahukan jumlah anggaran untuk panitia pemilihan yang

tersedia dalam APBGJ:dan
c. membangun hubungan yang harmonis antar panitia dan Majelis jemaat serta

anggota sidi jemaat.
Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan Penatua dan Syamas
Pasal 14

(1) Panitia menyiapkan formulir pencalonan.
(2) Panitia mengumumkan kepada warga jemaat untuk mengajukan bakal calon sesuai

persyaratan.
(3) Panitia mendata nama-nama bakal calon, menyeleksi, menetapkan dan

mengumumkan calon sementara.
(4) Pelayan Firman melakukan pelayanan pastoral bagi calon sementara.
(5) Panitia menyampaikan nama-nama calon sementara untuk ditetapkan sebagai

calon tetap.
(6) Panitia memberikan kesempatan kepada warga jemaat untuk menyampaikan

sanggahan bagi calon tetap selama 1 (satu) minggu setelah diumumkan;
(7) Apabila ada sanggahan, panitia melaporkan kepada ketua Majelis Jemaat,

kemudian memanggil yang bersangkutan dan menjelaskan tentang alasan
sanggahan tersebut;
(8) Menetapkan dan memperkenalkan calon tetap dalam suatu ibadah minggu.
(9) Setelah masa sanggahan berakhir, dilakukan pemilihan Majelis Jemaat.
(10) Panitia mengumumkan hasil pemilihan majelis jemaat dalam ibadah Minggu..
(11) Panitia menyerahkan hasil pemilihan kepada Ketua Majelis Jemaat.

Bagian Kelima
Syarat Calon Penatua dan Syamas

Pasal 15
(1) Calon Penatua dan Syamas adalah anggota Sidi Jemaat GKI di Tanah Papua.
(2) Syarat pencalonan Penatua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut 1

Timotius 3 : 1 – 7 dan Titus 1 : 5 – 16, adalah seorang yang:
a. tidak bercacat secara moral;
b. beristri /bersuami 1 (satu) orang dan telah diberkati dalam pernikahan kudus;
c. anak-anaknya beriman;
d. bukan pemabuk;
e. bukan pemarah;
f. jangan yang baru bertobat;
g. dihormati diluar jemaat;dan
165

h. tidak serakah.
(3) Suami-istri tidak dapat dipilih secara bersama dalam jabatan majelis jemaat
(4) Syarat pencalonan Syamas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut 1 Timotius

3 : 8 – 13, adalah seorang yang :
a. terhormat;
b. tidak bercabang lidah;
c. bukan pemabuk;
d. tidak serakah;
e. dapat menyimpan rahasia;
f. jangan memfitnah;
g. mengurus keluarga dengan baik;
h. hati suci; dan
i. beristri /bersuami 1 (satu) orang dan telah diberkati dalam pernikahan kudus.

Bagian Keenam
Pemilihan Majelis Jemaat

Pasal 16
(1) Pemilihan Majelis Jemaat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lama

6 (enam) bulan sebelum Sidang Jemaat pada tahun ke lima.
(2) Pemilihan dilakukan untuk jabatan Penatua dan Syamas.
(3) Penatua dan syamas dipilih dari antara anggota sidi jemaat.
(4) Penatua dan syamas di pilih berdasarkan kebutuhan pelayanan.

Pasal 17
(1) Majelis jemaat dipilih oleh anggota sidi jemaat.
(2) Anggota sidi jemaat yang berhak memilih adalah mereka yang tidak sedang

dikenakan disiplin Gereja.
(3) Bagi anggota sidi jemaat yang pindah dari Gereja lain dan menjadi anggota jemaat

Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dapat dipilih menjadi calon atau Majelis
Jemaat.
(4) Bersedia terbuka terhadap masukkan, usul, saran dan kritik yang dapat
membangun pelayanan.
(5) Seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai bakal calon Penatua atau Syamas
apabila mendapat dukungan suara paling sedikit dari 5 (lima) anggota sidi jemaat.
(6) Jabatan Penatua dan syamas hanya 2 (dua ) periode secara berturut-turut.
(7) Bagi Penatua dan syamas yang telah melaksanakan tugas pelayanan selama dua
periode, dapat dipilih kembali setelah jedah 1 (satu ) periode.
(8) Pada proses pencalonan diupayakan supaya ada keseimbangan gender dan usia;
(9) Memiliki kedewasaan rohani.
(10) Anggota sidi jemaat yang belum menikah dapat dipilih menjadi majelis jemaat dan
berusia sekurang-kurangnya 36 tahun.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemilihan

166

Pasal 18
(1) Anggota Sidi Jemaat berhak memberikan suaranya dengan cara menggunakan

Surat Suara.
(2) Anggota-anggota yang tidak tahu menulis dapat meminta bantuan panitia dan

atau dari keluarga terdekat.
(3) Tata Cara Pemungutan Suara

a. Surat suara dikumpulkan dalam satu kotak suara yang kosong;
b. Surat suara di buka sesudah semuanya terkumpul;
c. Panitia Pemilihan membuka surat suara di depan 2 (dua) orang saksi dan

menunjukkan kepada jemaat;
d. Panitia pemilihan menghitung surat suara;dan
e. Panitia mengumumkan hasil pemilihan.
(4) Yang terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 19
Surat suara yang tidak sah ialah:
a. Surat suara yang berisi nama calon di luar daftar calon;
b. Surat suara yang di dalamnya tercatat lebih dari satu nama ; dan
c. Surat suara yang bukan berasal dari Panitia Pemilihan.

Bagian Kedelapan
Peneguhan

Pasal 20
(1) Majelis Jemaat menandatangani Surat Pengakuan pada saat penggembalaan.
(2) Pada kebaktian hari Minggu, mereka yang telah menandatangani Surat Pengakuan

diteguhkan ke dalam Jabatan Penatua dan Syamas.
(3) Kebaktian peneguhan dipimpin oleh seorang Pendeta/Guru Jemaat/Penginjil atas

nama Badan Pekerja Klasis.
BAB VI

PEMILIHAN BADAN PEKERJA KLASIS
Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan dan Tahapan Pemilihan
Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan
Pasal 21

(1) Sidang Klasis membentuk Panitia Pemilihan.
(2) Panitia Pemilihan terdiri dari 5 (lima) orang.
(3) Panitia Pemilihan memilih seorang Ketua dan Sekretaris serta 3 (tiga) orang anggota.

Paragraf 2
167

Tahapan Pemilihan
Pasal 22

(1) Panitia Pemilihan membaca kriteria calon Badan Pekerja Klasis, menurut jabatan.
(2) Setiap peserta berhak mengajukan 1 (satu) orang bakal calon untuk setiap jabatan:

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Anggota sebanyak
4 (empat) atau 6 (enam) orang anggota.
(3) Setiap calon yang diajukan harus mendapat dukungan paling sedikit 10 (sepuluh )
peserta.
(4) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi terhadap calon yang diajukan.
(5) Panitia menetapkan dan mengumumkan nama-nama calon tetap.
(6) Panitia pemilihan mengadakan pemungutan suara untuk setiap jabatan.
(7) Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Badan Pekerja Klasis.

Paragraf 3
Pemungutan Suara

Pasal 23
(1) Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah

peserta.
(2) Pemilihan dilakukan dengan menggunakan surat suara yang ditetapkan oleh panitia

pemilihan.
(3) Surat suara dikumpulkan dalam suatu Kotak Suara dan dibuka sesudah semuanya

terkumpul.
(4) Panitia Pemilihan membuka surat suara di depan 2 (dua) orang saksi dan

menunjukkan kepada peserta sidang.
(5) Panitia Pemilihan mencocokkan hasil jumlah surat suara yang masuk dengan jumlah

surat suara yang dibagikan.
(6) Calon yang memperoleh suara terbanyak, dinyatakan terpilih.
(7) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan.

Bagian Kedua
Kriteria Calon

Paragraf 1
Kriteria Umum

Pasal 24
(1) Sidang Gerejawi yaitu Sidang Jemaat, Sidang Klasis dan Sidang Sinode berlangsung

dengan sopan dan teratur di bawah pemerintahan Yesus Kristus.
(2) Mereka yang dipilih adalah orang-orang yang setia dan taat pada Firman Allah,

Tata Gereja, Peraturan dan Pedoman GKI di Tanah Papua.
(3) Pemilihan dilakukan menurut jabatan.
(4) Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja Klasis adalah seorang Pendeta.
(5) Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris adalah Penatua.
(6) Bendahara dipilih dari antara para Syamas.
(7) Anggota-anggota dipilih dari Penatua, Pendeta, Guru Jemaat, dan Penginjil.

168

Paragraf 2
Kriteria Khusus

Pasal 25
(1) Kriteria Khusus Jabatan Ketua Badan Pekerja Klasis:

a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan,

Pedoman dan keputusan sidang gereja;
d. memiliki kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan yang visioner,

penggembalaan, pengawasan ajaran dan pemberitaan gereja berdasarkan
firman Allah;
e. memiliki kemampuan memelihara persekutuan dan keutuhan Kepemimpinan
Klasis;
f. memiliki etos kerja, kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan
kemanusiaan;
g. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang organisasi dan kepemimpinan;
h. bersedia menerima nasehat dan saran;
i. berstatus pegawai GKI di Tanah Papua dalam jabatan Pendeta;
j. melayani sebagai pendeta dalam GKI di Tanah Papua paling singkat 10 ( sepuluh
) Tahun;
k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima ) Tahun dan paling tinggi 55 (lima
puluh lima )tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
l. pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat dan/atau pernah sebagai
Pimpinan Badan Pekerja Klasis;
m. sehat jasmani dan rohani;
n. dapat menyimpan rahasia jabatan;
o. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
p. berpendidikan paling rendah Strata Satu atau S-1 Teologi; dan
q. menyatakan bersedia.
(2) Kriteria khusus Jabatan Wakil Ketua Badan Pekerja Klasis:
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan,
Pedoman dan keputusan sidang gereja;
d. memiliki etos kerja, kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan
kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pencapaian
strategi dan kebijakan Badan Pekerja Klasis sesuai keputusan sidang Klasis pada
bidang tugas jabatan;
g. memiliki kemampuan bekerja sama, memberikan pendapat dan pertimbangan
kepada Ketua Badan Pekerja Klasis dalam pelaksanaan kepemimpinan Klasis;

169

h. sedang memangku jabatan penatua;
i. sebagai Pelaksana Harian Majelis Jemaat pada masa bakti 5 (lima) tahun

pertama;
j. berusia paling rendah 40 ( empat puluh tahun ) dan Paling tinggi 55 (lima puluh

lima ) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
k. sehat jasmani dan rohani;
l. dapat menyimpan rahasia jabatan;
m. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
n. berpendidikan paling rendah Strata Satu atau S-1;dan
o. menyatakan bersedia.
(3) Kriteria khusus Jabatan Sekretaris Badan Pekerja Klasis:
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan,

Pedoman dan keputusan sidang gereja;
d. memiliki kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan yang visioner,

penggembalaan, pengawasan ajaran dan pemberitaan gereja berdasarkan
firman Allah;
e. memiliki kemampuan memelihara persekutuan dan keutuhan Kepemimpinan
Klasis melalui konsolidasi dan manajemen yang baik dan terwakili;
f. memiliki etos kerja, kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan
kemanusiaan;
g. memiliki kemampuan bekerja sama dengan Ketua Badan Pekerja Klasis dalam
melaksankaan tugas kepemimpinan di klasis;
h. bersedia menerima nasehat dan saran;
i. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang manajemen organisasi;
j. memiliki kemampuan menata, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan
tugas struktur organisasi pada seksi dan Komisi;
k. memiliki kemampuan bekerja sama dengan Ketua Badan Pekerja Klasis dan
Bendahara Badan Pekerja Klasis dalam mengelola keuangan di klasis;
l. berstatus pegawai GKI di Tanah Papua dalam jabatan Pendeta;
m. melayani sebagai pendeta dalam GKI di Tanah Papua paling singkat 10 (sepuluh
) tahun
n. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima ) tahun dan paling tinggi 55 (lima
puluh lima )Tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
o. pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat dan/atau sebagai Pemimpin
Klasis;
p. sehat jasmani dan rohani demi pelaksanaan tugas pelayanan Gereja dengan baik;
q. dapat menyimpan rahasia jabatan;
r. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
s. berpendidikan paling rendah Strata Satu atau S-1 Teologi;dan
t. menyatakan bersedia.
(4) Kriteria khusus Jabatan Wakil Sekretaris Badan Pekerja Klasis:

170

a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan,

Pedoman dan keputusan sidang gereja;
d. memiliki etos kerja, kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan

kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang manajemen organisasi;
g. memiliki kemampuan bekerja sama dengan Sekretaris Badan Pekerja Klasis dalam

melaksankaan tugas kepemimpinan, menata, mengkoordinir, dan mengawasi
pelaksanaan tugas struktur organisasi seksi dan Komsisi-komisi;
h. sedang memangku jabatan penatua;
i. berusia paling,rendah 35 (tiga puluh lima ) Tahun dan paling tinggi 55 (lima
puluh lima ) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
j. pernah menjabat sebagai sekretaris dan atau wakil sekretaris Majelis Jemaat
dan/atau Pimpinan Badan Pekerja Klasis;
k. sehat jasmani dan rohani;
l. dapat menyimpan rahasia jabatan;
m. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
n. berpendidikan paling rendah Strata Satu S-1 non Teologi;dan
o. menyatakan bersedia.

(5) Kriteria Khusus Jabatan Bendahara Badan Pekerja Klasis:
a. memiliki keteladan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kemampuan memahami Tata Gereja,Peraturan-Peraturan dan
pedoman GKI di Tanah Papua;
c. seorang syamas;
d. mempunyai ketrampilan dan pengalaman dalam tugas-tugas perbendaharaan;
e. memiliki kepribadian seorang hamba;
f. bersedia menerima nasehat dan saran;
g. mempunyai hubungan manusiawi yang luas dan baik;
h. mempunyai tanggung jawab terhadap panggilan gereja;
i. mempunyai kepribadian yang baik dan jujur;
j. mempunyai keterampilan dalam mengelola dan mengembangkan sumber-
sumber dana;
k. mampu bekerjasama dengan orang lain;
l. dapat menjaga rahasia jabatan;
m. Berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1);
n. tidak pernah dikenakan displin gereja dan tidak pernah di Pidana;
o. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun, dan paling tinggi 55 (lima
puluh lima) tahun; dan
p. menyatakan kesediaan.

(6) Kriteria Khusus Jabatan Anggota Badan Pekerja Klasis:
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan,
Pedoman dan keputusan sidang gereja;
171

c. memiliki kepribadian seorang hamba;
d. memiliki etos kerja, kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan

kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. bagi pendeta atau guru jemaat atau penginjil yang dicalonkan berstatus pegawai

GKI di Tanah Papua dan telah paling singkat 8 (delapan) tahun;
g. sebagai pendeta atau guru jemaat atau penginjil berpendidikan paling rendah

Strata Satu atau S-1 Teologi;
h. sebagai pendeta atau guru jemaat atau penginjil pernah menjabat sebagai Ketua

Majelis Jemaat dan/atau sedang menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat;
i. sebagai penatua atau syamas sedang melayani pada salah satu jemaat GKI di

Tanah Papua;
j. sedang menjabat sebagai Pelaksana Harian Majelis Jemaat pada masa bakti 5

(lima) tahun pertama;
k. sebagai penatua atau syamas berpendidikan paling rendah SMU dan atau Strata

Satu atau S-1;
l. berusia paling, rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh

lima ) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
m. dapat menyimpan rahasia jabatan;
n. tidak pernah dikenakan disiplin gereja; dan
o. menyatakan bersedia.

Bagian Ketiga
Pelantikan Jabatan Badan Pekerja Klasis

Paragraf 1
Surat Pengakuan

Pasal 26
(1) Mereka yang terpilih dilantik dalam Kebaktian Penutupan Sidang.
(2) Mereka yang terpilih menandatangani Surat Pengakuan, yang tertulis sebagai

berikut:
"Saya mengaku bahwa saya dipanggil oleh Tuhan ke dalam Jabatan …………
Badan Pekerja Klasis ...................Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.
Periode........Saya mengaku dan berjanji akan melakukan kewajiban Jabatan ini
dengan rajin dan setia berdasarkan Firman Allah,Tata Gereja, Peraturan dan
Pedoman Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dengan tuntunan Roh Kudus “.

(3) Pengakuan sebagaimana disebutkan pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk Surat,
ditandatangani oleh yang bersangkutan dan disaksikan Badan Pekerja Sinode.

Paragraf 2
Masa Kerja

Pasal 27
(1) Masa kerja Badan Pekerja Klasis paling singkat 5 (lima) tahun.
(2) Seorang yang dipilih ke dalam jabatan Badan Pekerja Klasis dapat dipilih untuk 2

(dua) masa kerja berturut-turut.
172

(3) Setelah 2 (dua) masa kerja, baik berturut-turut atau diselingi satu periode, tidak
dapat dipilih kembali.
Paragraf 3
Pergantian Antar Waktu
Pasal 28

(1) Jika seorang anggota Badan Pekerja Klasis mengundurkan diri dan/atau
berhalangan tetap, maka dilakukan pergantian antar waktu;

(2) Pergantian antar waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 1, ditunjuk oleh Badan
Pekerja Sinode.

BAB VII
PEMILIHAN BADAN PEKERJA SINODE

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan

Paragraf 1
Panitia Nominasi dan Panitia Pemilihan

Pasal 29
(1) Sidang Sinode menetapkan Panitia Nominasi dan Pemilihan, atas usul Badan Pekerja

Sinode.
(2) Panitia Nominasi dan Pemilihan sebagaimana disebutkan, pada ayat (1) terdiri dari

7 (tujuh) orang.
(3) Panitia Nominasi dan Pemilihan memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat 2 menetapkan seorang ketua dan sekretaris dan 5 (lima) orang anggota.
Paragraf 2

Tugas Panitia Nominasi dan Pemilihan
Pasal 30

Panitia Nominasi dan Pemilihan mempunyai tugas:
a. menerima calon sementara yang diusulkan peserta siding;
b. mengumumkan calon sementara;
c. menyeleksi calon sementara;
d. menetapkan calon tetap;
e. melaksanakan Pemilihan;
f. mengumumkan hasil pemilihan;
g. mengumumkan nama-nama Calon tetap dari setiap jabatan;dan
h. melaksanakan pemungutan suara.

Paragraf 3
Tahapan Pemilihan

173

Pasal 31
(1) Setiap peserta mengajukan 1 (satu) nama calon untuk setiap jabatan: Ketua, Wakil

Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan
Anggota sebanyak 12 (dua belas) orang.
(2) Setiap nama calon yang diajukan harus mendapat dukungan suara dari sekurang-
kurangnya 15 (lima belas) suara.
(3) Menyeleksi setiap nama calon sementara sesuai dengan syarat masing-masing
jabatan.
(4) Mengumumkan nama calon sementara dari setiap jabatan.
(5) Pernyataan Kesediaan.
(6) Menetapkan dan mengumumkan nama-nama calon tetap.
(7) Melaksanakan pemungutan suara untuk setiap jabatan.
(8) Mengumumkan hasil pemilihan.

Paragraf 4
Pemungutan Suara

Pasal 32
(1) Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah

peserta pemilihan.
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adalah peserta resmi yang berhak

memilih adalah : Utusan Klasis, dan Badan Pekerja Sinode.
(3) Pemilih menggunakan surat suara yang ditetapkan oleh panitia.
(4) Surat suara dibagikan kepada peserta sidang.
(5) Peserta memilih satu nama calon tetap.
(6) Pemilihan dilakukan untuk semua jabatan Badan Pekerja Sinode melalui tahapan

sebagai berikut :
a. tahap pertama memilih Ketua,Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III,

Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara;dan
b. tahap kedua memilih Anggota Badan Pekerja Sinode dan BPPG.
(7) Surat suara dimasukkan ke dalam Kotak Suara dan dibuka sesudah semuanya
terkumpul.
(8) Panitia Pemilihan membuka surat suara di depan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk
oleh panitia pemilihan dari peserta sidang dan menunjukkan kepada peserta
sidang.
(9) Panitia Pemilihan mencocokkan hasil jumlah surat suara yang masuk dengan
jumlah surat suara yang dibagikan.
(10) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang masuk,
dinyatakan terpilih.
(11) Panitia Pemilihan mengumumkan Hasil Pemilihan.

Paragraf 5
Pelantikan
Pasal 33

174

(1) BPS yang terpilih dilantik dalam kebaktian Penutupan Sidang.
(2) BPS yang terpilih menandatangani Surat Pengakuan yang tertulis sebagai berikut:

"Saya mengaku bahwa saya dipanggil oleh Tuhan ke dalam Jabatan …………
Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Periode.......... Saya
mengaku dan berjanji akan melakukan kewajiban Jabatan ini dengan rajin dan
setia berdasarkan Firman Allah,Tata Gereja,Peraturan dan Pedoman Gereja Kristen
Injili di Tanah Papua dengan tuntunan Roh Kudus”.
(3) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh yang
bersangkutan, disaksikan oleh majelis sidang, didepan peserta sidang.
(4) Majelis sidang membacakan ketetapan sidang sinode tentang susunan
keanggotaan Badan Pekerja Sinode.
(5) Serah terima Badan Pekerja Sinode.
(6) Pernyataan penutupan sidang oleh Majelis Sidang dan penyerahan palu sidang
kepada BPS terpilih.

Bagian Kedua
Pergantian Anggota

Pasal 34

(1) Jika seorang anggota Badan Pekerja Sinode mengundurkan diri atau berhalangan
tetap, maka dilakukan pergantian.

(2) Pergantian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dipilih dalam Sidang Sinode
khusus.
Bagian Ketiga
Kriteria Calon
Paragraf 1
Kriteria Umum

Pasal 35
(1) Sidang-Sidang Gerejawi yaitu Sidang Jemaat, Sidang Klasis dan Sidang Sinode. di

selenggarakan dengan tertib dan teratur di bawah pemerintahan Yesus Kristus.
(2) Mereka yang akan dipilih adalah orang yang setia dan taat pada Firman Allah dan

Tata Gereja, Peraturan dan Pedoman GKI di Tanah Papua.
(3) Tata cara pemilihan adalah pemilihan per-Jabatan.
(4) Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil Sekretaris Badan Pekerja

Sinode adalah seorang Pendeta.
(5) Wakil Ketua III adalah seorang Penatua, sedangkan Bendahara adalah Syamas, dan

12 (dua belas ) anggota adalah Pendeta, Penatua, dan syamas
Paragraf 2

Syarat Pencalonan Badan Pekerja Sinode

Pasal 36
(1) Setiap orang hanya mencalonkan diri dan/atau dicalonkan pada 1 (satu) jabatan

BPS.
(2) Seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai bakal calon BPS apabila mendapat

dukungan paling kurang 15 (lima belas) suara dari jumlah peserta Sidang Sinode.

175

Pasal 37
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Ketua Badan
Pekerja Sinode harus memenuhi syarat :

a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan,

Pedoman dan keputusan sidang gereja;
d. memiliki kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan yang visioner,

penggembalaan, pengawasan ajaran dan pemberitaan gereja berdasarkan
Alkitab;
e. memiliki kemampuan memelihara persekutuan dan keutuhan Kepemimpinan
Gereja;
f. berstatus pegawai GKI di Tanah Papua dalam jabatan pendeta.
g. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan kemanusiaan;
h. bersedia menerima nasehat dan saran;
i. melayani sebagai pendeta dalam GKI di Tanah Papua paling singkat 20 (dua
puluh) tahun;
j. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam
puluh ) tahun pada saat mencalonkan diri dan atau dicalonkan;
k. pernah menjabat sebagai Badan Pekerja Sinode, Pimpinan Lembaga, Departemen
dan Pimpinan Badan Pekerja Klasis;
l. sehat jasmani dan rohani;
m. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
n. tidak sedang menjalani tugas belajar;
o. mampu menjaga rahasia jabatan;
p. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) atau Strata dua( S-2) Teologi; dan
q. menyatakan kesediaan.

Pasal 38
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan wakil Ketua I
Badan Pekerja Sinode, Bidang Koinonia, Marturia dan Diakonia harus memenuhi syarat:

a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan,

Pedoman, dan keputusan sidang gereja;
d. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. berstatus pegawai GKI di Tanah Papua dalam jabatan pendeta;
g. pernah menjabat sebagai Badan Pekerja Sinode, Pimpinan Lembaga, Departemen

dan Pimpinan Badan Pekerja Klasis
h. melayani sebagai pendeta dalam GKI di Tanah Papua paling singkat 20 (dua

puluh) tahun;
i. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam

puluh ) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
176

j. sehat jasmani dan rohani ;
k. mampu menjaga rahasia jabatan;
l. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
m. tidak sedang menjalani tugas belajar;
n. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) atau Strata dua (S-2) Teologi; dan
o. menyatakan kesediaan.

Pasal 39
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Wakil Ketua II
Bidang Hubungan Oikumene dan Kemitraan Badan Pekerja Sinode harus memenuhi
syarat:

a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan,

Pedoman dan keputusan sidang gereja;
d. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. berstatus pegawai GKI di Tanah Papua dan telah melayani sebagai pendeta

paling singkat 20 (dua puluh) tahun;
g. berpendidikan paling kurang Strata Satu S-1 atau Strata dua S-2 Teologi;
h. sebagai penatua, sedang melayani pada salah satu Jemaat GKI di Tanah Papua;
i. sebagai penatua, berpendidikan paling rendah Strata Satu atau S-1;
j. pernah menjabat sebagai Badan Pekerja Sinode, Pimpinan Lembaga, Departemen

dan Pimpinan Badan Pekerja Klasis
k. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 60(enam

puluh ) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
l. sehat jasmani dan rohani;
m. mampu menjaga rahasia jabatan;
n. tidak sedang menjalani tugas belajar;
o. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;dan
p. menyatakan bersedia.

Pasal 40
Setiap orang yang mencalonkan diri dalam jabatan Wakil Ketua III Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Penelitian dan Pengembangan
Badan Pekerja Sinode harus memenuhi syarat:

a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan,

Pedoman dan keputusan sidang gereja;
d. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. sebagau penatua, sedang melayani pada salah satu Jemaat GKI di Tanah Papua;
g. sebagai penatua, berpendidikan paling rendah Strata dua (S-2) dan mempunyai

kompentensi pada bidangnya;
h. berusia paling rendah 45 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh

) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
177

i. sehat jasmani dan rohani;
j. mampu menjaga rahasia jabatan;
k. tidak sedang menjalani tugas belajar;
l. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;dan
m. menyatakan bersedia.

Pasal 41
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Sekretaris
Badan Pekerja Sinode harus memenuhi syarat :
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman

dan keputusan sidang gereja;
d. memiliki kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan yang visioner,

penggembalaan, pengawasan ajaran, dan pemberitaan gereja berdasarkan
Alkitab;
e. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan kemanusiaan;
f. memiliki kemampuan bekerja sama dengan Ketua Badan Pekerja Sinode dalam
melaksankaan tugas kepemimpinan Gereja;
g. bersedia menerima nasehat dan saran;
h. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang manajemen organisasi;
i. memiliki kemampuan menata, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan tugas
struktur organisasi pada Biro dan Departemen Sinode;
j. memiliki kemampuan bekerja sama dengan Ketua Badan Pekerja Sinode dan
Bendahara Badan Pekerja Sinode dalam mengelola keuangan Gereja;
k. berstatus pegawai GKI di Tanah Papua dalam jabatan Pendeta;
l. melayani dalam GKI di Tanah Papua paling singkat 20 (dua puluh) tahun;
m. berusia paling rendah 45(empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam
puluh ) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
n. pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Pekerja Klasis dan/atau Wakil Sekretaris
Badan Pekerja Klasis dan/atau Pimpinan Sinode dan/atau Pimpinan Departemen,
Biro, Sinode GKI di Tanah Papua;
o. sehat jasmani dan rohani ;
p. mampu menjaga rahasia jabatan;
q. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
r. tidak sedang menjalani tugas belajar;
s. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) atau (S-2) Teologi; dan
t. menyatakan kesediaan.

Pasal 42
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Wakil
Sekretaris Badan Pekerja Sinode harus memenuhi syarat :
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;
c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman

dan keputusan sidang gereja;
178

d. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang manajemen organisasi;
g. memiliki kemampuan bekerja sama dengan Sekretaris Badan Pekerja Sinode untuk

menata, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan tugas struktur organisasi
Departemen dan Biro sinode;
h. berstatus pegawai GKI di Tanah Papua dalam jabatan Pendeta;
i. melayani sebagai pendeta dalam GKI di Tanah Papua paling singkat 17 (Tujuh
belas) tahun;
j. berusia paling paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan Paling tinggi 60
(enam puluh ) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
k. pernah menjabat sebagai Badan Pekerja Klasis,Pimpinan Sinode dan/atau Pimpinan
Departemen dan Biro Sinode GKI di Tanah Papua;
l. sehat jasmani dan rohani ;
m. mampu menjaga rahasia jabatan;
n. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
o. tidak sedang menjalani tugas belajar;
p. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) atau Strata dua (S-2) Teologi; dan
q. menyatakan kesediaan.

Pasal 43
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Bendahara
Badan Pekerja Sinode harus memenuhi syarat :
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman

dan keputusan sidang gereja;
c. memiliki kemampuan memelihara persekutuan dan keutuhan Kepemimpinan

Gereja;
d. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran;
f. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang pengelolaan keuangan Gereja;
g. memiliki kemampuan bekerja sama dengan Ketua Badan Pekerja Sinode dan

Sekretaris Badan Pekerja Sinode dalam pengelolaan keuangan Gereja;
h. sedang melayani sebagai syamas dalam salah satu Jemaat GKI di Tanah Papua;
i. berusia paling tinggi rendah 45 (empat puluh lima) dan 60 (enam puluh ) tahun

pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
j. sehat jasmani dan rohani ;
k. mampu menyimpang rahasia jabatan;
l. tidak pernah dikenakan disiplin gereja;
m. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) atau Strata dua (S-2) Ekonomi; dan
n. menyatakan kesediaan.

Pasal 44
Setiap orang yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam jabatan Anggota Badan
Pekerja Sinode harus memenuhi syarat:
a. memiliki keteladanan Kristus dengan hidup dalam Firman dan Roh;
b. memiliki kepribadian seorang hamba;

179

c. memiliki kemampuan memahami dan mentaati Tata Gereja, Peraturan, Pedoman
dan keputusan sidang gereja;

d. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan kemanusiaan;
e. bersedia menerima nasehat dan saran ;
f. bagi pendeta atau guru jemaat atau penginjil yang dicalonkan berstatus pegawai

GKI di Tanah Papua dan telah melayani paling singkat 17 (tujuh belas) tahun;
g. sebagai pendeta atau guru jemaat atau penginjil berpendidikan paling rendah

Strata Satu atau S-1 Teologi;
h. sebagai penatua atau syamas sedang melayani pada salah satu Jemaat GKI di Tanah

Papua;
i. sebagai penatua atau syamas berpendidikan paling rendah Strata Satu S-1;
j. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam

puluh ) tahun pada saat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan;
k. mampu menjaga rahasia jabatan;
l. tidak sedang menjalani tugas belajar;
m. tidak pernah dikenakan disiplin gereja; dan
n. menyatakan kesediaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45
(1) Dengan ditetapkan Peraturan Pemilihan GKI di Tanah Papua ini, Peraturan

pemilihan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Pemilihan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : WAROPEN
PADA TANGGAL : … Juli 2022

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN

TENTANG PEMILIHAN
GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

I. PENJELASAN UMUM.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
180

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Sidang gereja dimaksud adalah sidang Jemaat yang dilaksanakan pada tahun
kelima sebagai tahun terakhir dalam masa satu periodisasi jabatan.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a

181

Pemangku jabatan Ketua Majelis Jemaat adalah Pendeta, Guru
Jemaat dan Penginjil. Apabila belum ada Pendeta, Guru Jemaat atau
Penginjil, Wakil Ketua dapat ditnjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua
sampai dengan ditempatkannya Pelayan Firman.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

182

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum periode pelayanan berakhir,
Majelis Jemaat telah membentuk Panitia Pemilihan.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Semua anggota sidi jemaat yang terdaftar dalam statistik jemaat dapat
menjadi calon Penatua atau Syamas. Penatua dan Syamas yang telah

183

melayani selama 2 (dua) periode berturut-turut tidak dapat dipilih, kecuali
telah jedah satu periode.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

184

Suami isteri tidak dapat secara bersamaan pada periode yang sama dipilih
menjadi Majelis Jemaat, supaya terhindar dari saling mempengaruhi
dalam pengambilan keputusan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Apabila Penatua atau Syamas telah melayani 2 (dua) periode atau 10
(sepuluh) tahun secara berturut-turut dan telah beristirahat/jedah 1 (satu)
periode (5 tahun) atau lebih maka dapat dipilih kembali.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)

185

Usia 36 (tiga puluh enam) tahun adalah usia dewasa sehingga dapat
bertanggung jawab untuk jabatan Penatua atau Syamas. Tidak menikah
adalah keputusan pribadi seseorang oleh karena itu tidak menghalanginya
untuk melayani Tuhan.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Pemilihan melalui tahapan:
a. Pertama pemilihan Ketua;
b. Kedua pemilihan Wakil Ketua;
c. Ketiga pemilihan Sekretaris;
d. Keempat pemilihan Wakil Sekretaris;
e. Kelima pemilihan Bendahara;dan

186

b. Keenam pemilihan Anggota-anggota.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Memperoleh 5 (lima) suara dari jemaat-jemaat yang menghadiri sidang
Klasis dan bukan suara perorangan sebagai peserta.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

187

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat 1
Cukup Jelas
Ayat 2 Pengisian Kekosongan Jabatan Pada Sinode dilakukan dalam mekanisme
Sidang Khusus Sinode,yang diatur dalam jadwal Rapat Kerja Sinode yang
membahas pergisian kekosongan jabatan pada lingkup sinode.

Pasal 35
Cukup jelas.

188

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas

189

RANCANAGAN PERATURAN
GKI DI TANAH PAPUA
TENTANG

PENGGEMBALAAN, PENILIKAN DAN
DISIPLIN GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

RANCANGAN
PERATURAN GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA

TENTANG
190

PENGGEMBALAAN, PENILIKAN DAN DISIPLIN GEREJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang selanjutnya disingkat GKI di Tanah Papua
adalah persekutuan jemaat-jemaat Kristen Injili di Tanah Papua.

2. Penggembalaan atau pastoral adalah suatu tindakan pelayanan yang dilakukan
oleh GKI di Tanah Papua sebagai amanat yang diberikan Yesus Kristus kepadanya
untuk mencari, menghibur, membimbing, menguatkan, memulihkan, dan
melindungi anggota GKI di Tanah Papua agar bertumbuh dan dewasa dalam iman
untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus (Mzm
23:1-6; Yer 23:1-4; Yeh 34:1-16; Yoh 10:1-18; 21:15-19; Ef 4:12-16).

3. Gembala atau pastor adalah seseorang yang mendapat pengurapan Roh Kudus
melalui pentahbisan yang dilakukan oleh Gereja untuk melaksanakan tugas
panggilan menggembalakan umat sesuai amanat Tuhan Yesus Kristus (Yeh 36:26-
27; Mrk 1:15; Luk 9:10-17; Yoh 8:1-11; Flp 2:5-11);

4. Disiplin Gereja adalah suatu tindakan penggembalaan kepada anggota GKI di
Tanah Papua untuk hidup menurut pengakuan, amanat, dan jabatan sebagai
wujud ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus;

5. Penilikan adalah proses, cara, perbuatan menilik, pengawasan: pemeriksaan.
6. Jemaat adalah Persekutuan orang Kristen sebagai Tubuh Kristus yang ada di

tempat-tempat tertentu yang menampakkan diri dalam pertemuan-pertemuan
ibadah secara teratur;
7. Klasis GKI di Tanah Papua adalah persekutuan jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua
pada wilayah tertentu;
8. Sinode adalah persekutuan jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua yang berjalan,
berpikir, dan bertindak bersama untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah;
9. Anggota GKI di Tanah Papua adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus
Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya yang dipersekutukan sebagai warga
jemaat dan pelayan firman;
10. Anggota jemaat adalah warga GKI di Tanah Papua yang tidak sedang memangku
jabatan pelayanan dan jabatan organisasi;
11. Pejabat gereja adalah warga GKI di Tanah Papua yang sedang memangku jabatan
pelayanan dan/atau jabatan organisasi;
12. Lembaga gereja adalah Majelis Jemaat dan alat kelengkapannya: Badan Pekerja
Klasis dan alat kelengkapannya, Badan Pekerja Sinode dan alat kelengkapannya,
Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja, Majelis Pertimbangan Gereja, lembaga,
Yayasan, Badan.

BAB II
DASAR DAN HAKEKAT

Bagian Kesatu
191

Dasar
Pasal 2
(1) Penggembalaan yang dilaksanakan oleh GKI di Tanah Papua adalah amanat dari
Tuhan seperti yang tertulis dalam Alkitab di Mazmur 23:1-6; Yeremia 23:1-4; Yeh
34:1-16; 36:26-27; Yoh 8:1-11; Mrk 1:15; Luk 9:10-17; Yoh 10:1-18; 21:15-19; dan Flp
2:5-11;
(2) Tata Gereja GKI di Tanah Papua Tahun 2022 BAB XV Pasal 38, 39.
Bagian Kedua
Hakikat
Pasal 3
(1) Penggembalaan dan disiplin gereja adalah amanat yang diperintahkan Tuhan Yesus
untuk dilaksanakan Gereja demi pertumbuhan dan pendewasaan iman anggota GKI
di Tanah Papua agar dalam hidupnya selalu memuliakan Tuhan (Mat 6:9);
(2) Penggembalaan dan disiplin gereja dilaksanakan oleh GKI di Tanah Papua atas dasar
kasih Allah dalam Yesus Kristus sebagai Gembala yang baik.
(3) Penggembalaan dan disiplin gereja dilaksanakan dalam kesadaran bahwa anggota
GKI di Tanah Papua tidak luput dari pencobaan, kejahatan, dan dosa yang dapat
memisahkannya dari kasih Yesus Kristus;
(4) Penggembalaan dan disiplin gereja dilaksanakan demi kemuliaan nama Tuhan sambil
menjaga keutuhan gereja yang selalu bersekutu, bersaksi, dan melayani.
BAB III
PENGGEMBALAAN
Bagian Kesatu
Tujuan Penggembalaan
Paragraf 1
Tujuan Teologis
Pasal 4
Penggembalaan dilaksanakan dengan tujuan:
a. supaya Tuhan Allah dimuliakan ( Mat 6:9);
b. supaya Jemaat Tuhan dipelihara dan dituntun sehingga bertumbuh kearah
kedewasaan iman di dalam Yesus Kristus (Kis 20:28; Ef 4:12-13);
c. supaya mereka yang sesat dikembalikan kepada jalan yang benar (Luk 4:12-13);
d. menjadikan semua bangsa murid Kristus (Mat 28:19);
e. menyatakan kekudusan Allah;
f. memulihkan, memperbaharui, dan memperkuat persekutuan anggota GKI di Tanah
Papua dengan Allah, dengan sesama manusia, dan alam ciptaan (Mrk 16:15);
g. memberitakan pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus
Kristus dan Roh Kudus kepada seseorang yang berdosa dan mau bertobat;
h. memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup rohani anggota GKI di Tanah Papua;
dan
i. mencegah anggota GKI dari berbagai pengaruh dan ajaran yang menyesatkan.

192

Paragraf 2
Tujuan Organisatoris

Pasal 5
Peraturan Penggembalaan ini dibentuk dengan tujuan:
a. menyediakan peraturan untuk tugas penggembalaan bagi setiap pelayan dalam

lingkungan GKI di Tanah Papua;
b. meningkatkan mutu tugas penggembalaan di dalam jemaat-jemaat GKI di Tanah

Papua demi perwujudan jemaat yang dewasa dan misioner.
Bagian Kedua

Bentuk dan Jenis Penggembalaan
Pasal 6

(1) Jenis penggembalaan GKI di Tanah Papua, terdiri dari:
a. penggembalaan umum;
b. penggembalaan khusus.

(2) Penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
penggembalaan yang dilakukan secara terus menerus melalui berbagai kegiatan
kepada anggota jemaat, pejabat gereja, dan lembaga gereja;

(3) Penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam
bentuk:
a. ibadah;
b. perkunjungan rutin;
c. percakapan penggembalaan;
d. surat penggembalaan;
e. pembinaan;
f. pengajaran pra baptisan;
g. pengajaran katekisasi;
h. pengajaran pra sidi;
i. pengajaran pra nikah;
j. sambutan atau arahan;
k. pelayanan kasih dan keadilan;
l. melawat orang sakit;
m.melawat anak yatim-piatu, anak jalanan, anak pengguna aibon dan narkoba;
n. melawat pekerja seks komersial;
o. menjaga, memelihara, dan merawat lingkungan hidup; dan
p. tindakan menciptakan perdamaian, kebenaran, dan keadilan dalam hidup
dengan sesama manusia.

(4) Penggembalaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
penggembalaan yang dilakukan secara khusus, pribadi, tertutup, dan di jaga
kerahasiaannya dalam waktu tertentu kepada anggota jemaat, pejabat gereja, dan
lembaga gereja.

(5) Penggembalaan khusus kepada anggota jemaat dilaksanakan karena:
a. kelakuannya bertentangan dengan Firman Allah;dan

193

b. paham pengajarannya bertentangan dengan Alkitab, Tata Gereja, Peraturan,
Pedoman, Ajaran GKI di Tanah Papua, dan menjadi batu sandungan bagi
orang lain.

(6) Penggembalaan khusus kepada pejabat gereja yang memangku jabatan. pelayanan
dan jabatan organisasi dilaksanakan karena:
a. kelakuannya bertentangan dengan Alkitab;dan
b. menganut dan mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Firman
Allah, Tata Gereja, Peraturan, Pedoman, dan Ajaran GKI di Tanah Papua.

(7) Penggembalaan khusus kepada lembaga gereja dilaksanakan karena:
a. mengambil keputusan yang bertentangan dengan Alkitab, Tata Gereja,
Peraturan, Pedoman, dan Ajaran GKI di Tanah Papua;dan
b. melakukan pekerjaan pelayanan yang bertentangan dengan Alkitab, Tata
Gereja, Peraturan, Pedoman, dan Ajaran GKI di Tanah Papua.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pengembalaan
Pasal 7

(1) Penggembalaan umum dan penggembalaan khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal (5) dilakukan dengan cara :
a. perkunjungan langsung; dan
b. perkunjungan tidak langsung.

(2) Penggembalaan dengan cara perkunjungan langsung melalui tatap muka dan
percakapan;

(3) Penggembalaan dengan cara perkunjungan tidak langsung dilakukan dengan
menggunakan berbagai media komunikasi yang tersedia.
Pasal 8

Proses pelaksanaan penggembalaan umum dan penggembalaan khusus kepada anggota
jemaat, pejabat gereja, dan lembaga gereja diatur dalam suatu Pedoman.

Bagian Keempat
Pelaksana Penggembalaan

Pasal 9
(1) Setiap anggota GKI di Tanah Papua dan keluarga berhak mendapat pelayanan

penggembalaan yang dilakukan secara teratur oleh anggota sidi jemaat, Pelayan
firman, Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis, dan Badan Pekerja Sinode;
(2) Penggembalaan kepada anggota jemaat dilakukan oleh anggota sidi jemaat
dan/atau Majelis Jemaat;
(3) Penggembalaan kepada penatua, syamas, dan pengajar dilakukan oleh Pelayan
Firman dan/atau Majelis Jemaat;
(4) Penggembalaan kepada Pendeta, Guru Jemaat, dan Penginjil dilakukan oleh Badan
Pekerja Klasis dan/atau Badan Pekerja Sinode;
(5) Penggembalaan kepada Majelis Jemaat, komisi, lembaga, badan, dan yayasan
tingkat klasis dilakukan oleh Badan Pekerja Klasis;
(6) Penggembalaan kepada Badan Pekerja Klasis, Biro, Departemen, bidang, lembaga,
badan, dan yayasan tingkat sinode dilakukan oleh Badan Pekerja Sinode;

194

(7) Penggembalaan kepada yang bermasalah dilaksanakan dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan.
Bagian Kelima
Baptisan Orang Mati dan Baptisan Ulang
Pasal 10
(1) Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua tidak menerima dan tidak mengakui
adanya pelayanan baptisan anggota jemaat yang sakit parah, menjelang, dan
sesudah meninggal dunia. Apabila ada kecenderungan menerima baptisan
sebagai upacara magis, hal ini bertentangan dengan ajaran Alkitab (Rm 1:16,
17; 5:12-21, dan 6:1-14);
(2) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mengakui dan menerima pelayanan
Baptisan Kudus yang diselenggarakan oleh anggota PGI dan Gereja Katolik
kepada seseorang yang berada dan berpindah ke wilayah pelayanan GKI di
Tanah Papua;
(3) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tidak melayani pembaptisan ulang;
(4) Untuk menerima Baptisan dari gereja asal anggota dimaksud, perlu GKI
mengeluarkan Surat Keterangan Pengakuan yang dikeluarkan oleh Badan
Pekerja Klasis setempat.
Bagian Keenam
Penggembalaan Kategorial
Pasal 11

(1) Penggembalaan kategorial merupakan penggembalaan yang ditujukan kepada
warga gereja/kelompok masyarakat yang berada dalam situasi khusus yang perlu
mendapat perhatian dan pelayanan dari gereja meliputi:
a. Panti Wreda;
b. Rumah Sakit;
c. Lingkungan Pekerja Seks Komersial;
d. Lembaga Pemasyarakatan;
e. Perusahan;
f. Kelompok-kelompok profesi;
g. Para pensiunan GKI-Tanah Papua; dan
h. warga jemaat atau kelompok lainnya.

(2) Penggembalaan kepada warga gereja atau kelompok masyarakat sebagaimana
disebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. Badan Pekerja Sinode;
b. Badan Pekerja Klasis;
c. Majelis Jemaat;
d. Unsur-unsur Jemaat; dan
e. Kelompok-kelompok khusus wisata pelayanan.
Bagian Ketujuh
Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus
195

Pasal 12
(1) Pelayanan Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus perlu dijadwalkan dan

diberitahukan lebih awal kepada seluruh jemaat. Frekuensi Pelayanan Sakramen
tergantung pada kesepakatan dalam jemaat dengan ketentuan sekurang-
kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
(2) pelayanan baptisan kudus dan perjamuan kudus didahului dengan percakapan
penggembalaan, baik di dalam rumah warga jemaat atau di gedung Gereja.
Percakapan Penggembalaan ini bermanfaat bagi pembimbingan dan juga untuk
mengatasi persoalan-persoalan yang menghalangi warga jemaat mengambil
bagian dalam pelayanan Sakramen.
(3) Perjamuan Kudus adalah bentuk peringatan kematian dan kebangkitan Yesus
Kristus yang diadakan dalam setiap kebaktian jemaat dan mempunyai kandungan
makna yang sama dengan pemberitaan Firman (khotbah).
(4) Anggota jemaat yang layak ambil bagian dalam perayaan Perjamuan Kudus adalah
:
a. anggota sidi yang tidak sedang terkena siasat gereja;dan
b. anggota sidi yang sudah mengikuti pernikahan (bagi mereka yang telah

berkeluarga).
(5) Warga jemaat yang terbatas secara fisik, sakit atau lanjut usia sehingga tidak dapat

ambil bagian dalam Perjamuan Kudus di gedung gereja, maka dapat dilayani
ditempatnya (di rumah atau di rumah sakit).
(6) Apabila jumlah peserta perjamuan kudus banyak, maka dapat ditempatkan
beberapa titik distribusi atau penyaluran dalam gedung ibadah. Dengan demikian,
setelah formula perjamuan diucapkan, semua roti dan anggur diteruskan ketitik
distribusi kemudian diteruskan kepada peserta perjamuan.
(7) Tugas Majelis Jemaat dalam pelayanan perjamuan kudus adalah mengatur
ketertiban jalannya pelayanan perjamuan kudus dan memastikan tersedianya roti
dan anggur pada meja perjamuan.
(8) Supaya pelayanan dapat dilangsungkan dengan tertib dan hikmat, maka sebelum
ibadah dimulai Majelis Jemaat harus menata alur lalu lintas jalannya pelayanan
Perjamuan Kudus.
(9) Apabila dalam Perjamuan Kudus digunakan gelas-gelas kecil (sloki), maka cawan
yang besar harus selalu disediakan pada meja utama; dengan demikian peserta
perjamuan kudus selalu diingatkan tentang persekutuan bersama Yesus Kristus.
(10) Penataan meja Perjamuan Kudus tidak mutlak harus mengambil bentuk salib, sebab
waktu Perjamuan Kudus dilakukankan Yesus Kristus masih berada bersama murid-
murid-Nya, Ia belum disalibkan.
(11) Derma syukur dapat dikumpulkan kemudian setelah seluruh peserta dilayani;
dengan diiringi lagu dan/atau tanpa diiringi lagu.
(12) Baptisan kudus dilakukan untuk bayi/anak-anak atas keputusan orang tua.
(13) Baptisan orang dewasa atas keputusan pribadi.
(14) Anak-anak yang orang tuanya belum menikah tidak dibaptis.
(15) pembaptisan dapat dilakukan dengan cara percik atau selam.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Katekisasi, Sekolah Minggu dan Penggembalaan Lain

196

Pasal 13
(1) Katekisasi adalah pemberitaan Firman Allah dalam bentuk pengajaran untuk

mendidik peserta katekisasi kepada pengakuan pribadi akan Yesus Kristus, dan
menuntun mereka menjadi anggota jemaat yang dewasa. Oleh karena itu
katekisasi harus dijalankan dengan tertib, teratur, dan terarah, baik waktu
pelaksanaan maupun materi pengajarannya.
(2) Supaya tujuan katekisasi tersebut tercapai maka lamanya katekisasi berlangsung
antara 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun. Materi pengajaran meliputi dogmatika, etika,
misiologi, oikumenika (LDKG), pratika, termasuk diakonat gereja, sejarah GKI di
Tanah Papua.
(3) Katekisasi dilayani oleh Pendeta, Guru Jemaat, Penginjil, Pengajar (dosen
teologi), Penatua, dan Syamas dapat mengajar katekisasi setelah dipersiapkan
sebelumnya untuk tugas tersebut.
(4) Untuk menjaga tertib serta teraturnya peserta mengikuti katekisasi serta menjamin
sistematisasi pengajaran maka perlu dipersiapkan daftar hadir peserta menurut
urutan pokok bahasan.
(5) Metode pengajaran katekisasi mesti mendorong peserta kepada keputusan iman
di dalam Yesus Kristus dan secara dewasa dapat mengaplikasikannya dalam
kehidupan sehari-hari. Maka hubungan pengajar dengan peserta bukanlah seperti
guru dan murid, melainkan hubungan gembala dan domba di mana percakapan
merupakan unsur yang penting. Percakapan ini dapat dilakukan melalui ceramah,
diskusi, penelaan Alkitab, dinamika kelompok, retreat, dan lain-lain.
(6) Pada akhir katekisasi dilaksanakan evaluasi.
(7) Katekisasi sebagai tahapan pendidikan lanjut yang dilakukan oleh gereja bertujuan
mempersiapkan anggota baru bagi pengakuan iman dihadapan Tuhan dan Jemaat-
Nya (sidi). Oleh karena itu tidak dapat dilimpahkan ke sekolah-sekolah atau
lembaga pendidikan lainnya.
(8) Peneguhan sidi terhadap calon anggota baru hanya dapat dilakukan setelah yang
bersangkutan mengikuti katekisasi yang diselenggarakan oleh jemaat.
(9) Pengajaran dan pendidikan bagi anggota sidi jemaat mesti berlangsung terus
menerus agar mereka makin bertumbuh kearah kedewasaan dan kepenuhan iman
di dalam Yesus Kristus.

Bagian Kesembilan
Pernikahan
Pasal 14

(1) Nikah adalah suatu lembaga yang dikukuhkan dalam persekutuan ibadah jemaat.
Oleh karena itu pelaksanaannya harus dipersiapkan secara baik;

(2) Pemberkatan nikah hanya dapat dilaksanakan bagi pasangan warga gereja yang
telah mengaku iman (sidi) serta mendapat restu dari orang tua dan anggota
jemaat.

(3) Pasangan yang hamil diluar nikah dapat dinikahkan dalam pernikahan gereja
setelah dilakukan penggembalaan oleh gereja/pelayan firman.

197

(4) Untuk menjamin bahwa pasangan pengantin itu mendapat restu dari semua
pihak, maka sebelum pelayanan nikah dilangsungkan, niat nikah itu harus
diwartakan kepada jemaat dua minggu berturut-turut dalam kebaktian hari
Minggu.

(5) Percakapan penggembalaan pra-nikah dilakukan setelah niat nikah diwartakan
kepada jemaat dalam kebaktian jemaat.

(6) Penggembalaan pra-nikah dan pasca nikah.
(7) Peneguhan nikah dilaksanakan dalam Ibadah Jemaat di gedung ibadah karena

anggota jemaat akan menjadi saksi bagi nikah itu.
(8) Peneguhan nikah bagi pasangan pengantin yang berbeda kewarga-negaraannya

dilaksanakan setelah keduanya menyelesaikan segala urusan pada instansi
pemerintah yang bersangkutan.
(9) Bagi pasangan penganten yang berbeda keyakinan (agama) tidak diadakan
pernikahan kristen. Mereka diberi kesempatan untuk mengikuti katekisasi
sebelum pernikahan sesuai dengan petunjuk dari I Korintus 7:12-16;
(10) Setiap permintaan pernikahan oleh anggota jemaat dari jemaat yang lain, wajib
menyertakan surat pengantar dari jemaat asal.
(11) Apabila surat pengantar dari jemaat asal tidak disertakan, maka peneguhan nikah
tidak dapat dilakukan.

Bagian Kesepuluh
Perceraian dan Nikah Ulang

Pasal 15
(1) Pelayan firman tidak dibenarkan menyetujui perceraian Suami-Istri yang sudah

dinikahkan oleh Gereja (Mat 19:4-6; I Kor 7:10-11, 15-16);
(2) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tidak menerima dan melayani pernikahan ulang,
(3) Peneguhan nikah bagi pasangan yang berasal dari suatu perceraian tidak dilayani

Gereja, kecuali salah satu dari pasangan itu telah meninggal dunia.
(4) Pelayan Firman, Penatua, dan Syamas yang terlibat merestui dan melaksanakan

nikah ulang, kepada mereka dikenakan Siasat Gereja (band. Kol 3:24-25; Ef 4:12-13;
Flp 2:27-30; I Tim 4:1-15; 5:17-24).

Bagian Kesebelas
Poligami, Poliandri dan Pernikahan

Pasal 16
(1) Menikahkan anggota jemaat yang telah berpoligami dan poliandri sebelum mengenal

Injil Yesus Kristus, merupakan tindakan menuntun kepada jalan yang benar dan
pertobatan dari dosa akibat ketidaktahuan.
(2) Angota jemaat yang melakukan poligami dan poliandri dikenakan siasat gereja.
(3) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tidak mengakui pernikahan poligami maupun
poliandri.

BAB IV
PENILIKAN

Pasal 17

198

(1) Sebelum tindakan disiplin gereja dilaksanakan kepada anggota jemaat, pelayan
firman atau lembaga gereja, terlebih dahulu harus dilakukan penilikan;

(2) Penilikan dilakukan untuk meneliti tuduhan yang dikenakan kepada anggota jemaat,
pelayan firman atau lembaga gereja itu melanggar dan bertentangan dengan Alkitab,
Tata Gereja, Peraturan, Pedoman dan Ajaran GKI di Tanah Papua atau tidak;

(3) Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. mengumpulkan data dan keterangan permasalahan dari yang bermasalah;
b. mengumpulkan data dan keterangan dari saksi-saksi, baik yang memberatkan
maupun yang meringankan;
c. menyampaikan dan membicarakan data dan keterangan yang terkumpul dalam
rapat Majelis Jemaat atau rapat Badan Pekerja Klasis atau rapat Badan Pekerja
Sinode.

(4) Penilikan dilakukan kepada anggota jemaat atau pelayan firman atau lembaga gereja
setelah percakapan penggembalaan tidak mendapat solusi atau jalan keluar;

(5) Penilikan kepada anggota jemaat dilakukan oleh pendeta, guru jemaat, penginjil,
penatua, syamas, atau orang yang dipercayakan oleh Majelis Jemaat;

(6) Penilikan kepada pelayan firman dilakukan sebagai berikut:
a. kepada pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua, syamas dan pengajar, di
jemaat oleh Badan Pekerja Klasis atau orang yang dipercayakan oleh Badan
Pekerja Klasis;
b. kepada pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua, syamas dan pengajar, di klasis
oleh Badan Pekerja Sinode atau orang yang dipercayakan oleh Badan Pekerja
Sinode; dan
c. kepada pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua, syamas dan pengajar, di
sinode oleh Majelis Pertimbangan Gereja.

(7) Penilikan kepada lembaga gereja dilakukan sebagai berikut :
a. Kepada alat kelengkapan Majelis Jemaat, panitia, badan, yayasan, dan lembaga
di jemaat dilakukan oleh Majelis Jemaat;
b. Kepada Majelis Jemaat dilakukan oleh Sidang Jemaat dan Badan Pekerja Klasis;
c. Kepada alat kelengkapan Badan Pekerja Klasis, panitia, badan, yayasan, dan
lembaga di klasis dilakukan oleh Badan Pekerja Klasis;
d. Kepada Badan Pekerja Klasis dilakukan oleh Sidang Klasis dan Badan Pekerja
Sinode;
e. Kepada alat kelengkapan Badan Pekerja Sinode, badan, yayasan, dan lembaga
sinode, dilakukan oleh Badan Pekerja Sinode; dan
f. Kepada Badan Pekerja Sinode dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Gereja dan
Sidang Sinode.

(8) Kepada yang dianggap bersalah, harus diberikan kesempatan sebagai haknya
untuk membela diri secara lisan atau tertulis kepada Sidang Jemaat atau Sidang
Klasi atau Sidang Sinode.
BAB V
DISIPLIN GEREJA
Bagian Pertama
Tujuan Pelaksanaan Disiplin Gereja
Pasal 18
199

(1) Disiplin gereja dilaksanakan kepada anggota jemaat, pelayan firman dan pelaksana
organisasi gereja GKI di Tanah Papua hidup yang tidak taat dan setia kepada Alkitab,
Pengakuan dan Amanat GKI di Tanah Papua.

(2) Tindakan disiplin gereja dikenakan kepada anggota jemaat, pelayan firman, dan
pelaksana organisasi gereja, apabila:
a. perilakunya bertentangan dengan Firman Allah;
b. menganut dan mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, Tata
Gereja, Peraturan, Pedoman, dan Ajaran GKI di Tanah Papua;
c. melakukan pekerjaan pelayanan yang bertentangan dengan Alkitab, Tata
Gereja, Peraturan, Pedoman, dan Ajaran GKI di Tanah Papua; dan
d. mengambil keputusan yang bertentangan dengan Alkitab, Tata Gereja,
Peraturan, Pedoman dan Ajaran GKI di Tanah Papua.
Bagian Kedua
Sasaran Pelaksanaan Disiplin Gereja
Pasal 19

Disiplin gereja dilaksanakan kepada:
a. anggota jemaat;
b. pelayan firman; dan
c. pelaksana organisasi gereja.

Bagian Ketiga
Pelaksana Tindakan Disiplin Gereja

Pasal 20
(1) Pelaksana tindakan disiplin gereja terhadap anggota jemaat adalah Majelis Jemaat,

Badan Pekerja Klasis, dan Badan Pekerja Sinode;
(2) Pelaksana tindakan disiplin gereja terhadap pelayan firman dan pelaksana organisasi

gereja di Klasis dan Sinode adalah Badan Pekerja Sinode dan/atau Sidang Sinode.
Bagian Keempat

Bentuk Tindakan Disiplin Gereja
Pasal 21

(1) Bentuk tindakan disiplin gereja kepada anggota jemaat adalah:
a. tidak diperkenankan mengikuti perjamuan kudus untuk waktu tertentu;
b. kehilangan hak untuk memilih dan dipilih; dan
c. dikucilkan dari keanggotaan GKI di Tanah Papua.

(2) Bentuk tindakan disiplin gereja kepada Pelayan firman adalah:
a. tidak diperkenankan melakukan pekerjaan pelayanan jabatan untuk waktu
tertentu;
b. tidak diperkenankan mengikuti perjamuan kudus untuk waktu tertentu;
c. kehilangan hak memilih dan hak dipilih;
d. diberhentikan sementara dari jabatan gereja;
e. diberhentikan dengan hormat dari jabatan gereja;
f. diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan gereja; dan
g. diberhentikan dari keanggotaan GKI di Tanah Papua.
200