Mengayuh Waktu Membangun Kukar

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Catatan Kritis dan Rekam Jejak Inspiratif Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah

ii MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Mengayuh Waktu Membangun Kukar Catatan Kritis dan Rekam Jejak Inspiratif Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah Copyright © 2023 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dalam bentuk cetak dan digital oleh Swasaba Research Initiative (SRI) Yogyakarta, 2023. PT Swasaba Research Initiative (SRI) Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 09 Umbulharjo, Yogyakarta 55164 Sidang Redaksi: Hery Nugroho Mochammad Faried Cahyono Soetana Monang Hasibuan Pito Agustin Rudiana Editor: Hery Nugroho Fotografer: Arief Lukman Hakim Foto sampul: Muhammad Raysha Daud Desain Grafis: Aryo Jonk Pambudi ISBN: 978-602-234-588-6

iii Pengantar Editor BUKU ini merupakan pelengkap dari Dokumen Evaluasi yang wajib dibuat setiap akhir periode tahunan (RKPD) atau pun juga menjelang berakhirnya periode masa jabatan Bupati (RPJMD). Pada dokumen yang dirilis setiap tahun (juga lima tahunan), biasanya terfokus pada pencapaian kuantitatif atas target-target pembangunan yang dicapai. Sementara itu, porsi pencapaian yang bersifat kualitatif masih mendapatkan ruang yang relatif kecil dalam laporan. Dengan demikian, “potret” pencapaian yang ditampilkan menjadi terkesan kering dan kurang informatif. Buku sederhana ini diharapkan akan menjadi penyeimbang atas kekurangan yang terdapat dalam laporan teknokratis itu. Salah satu hal yang paling penting dari konten buku ini adalah adanya usaha untuk menampilkan aspirasi masyarakat yang diserap langsung dari sumbernya. Konsekuensinya, di dalamnya tidak sekadar memuat narasi keberhasilan dan puja-puji, tetapi juga menampilkan sisi-sisi kekurangan yang tidak ter-cover dalam dokumen resmi. Beruntung, Bupati Kutai Kartanegara Drs. Edi Damansyah, M.Si. bukanlah sosok antikritik atau figur yang sulit menerima pendapat orang lain. Hal ini telah dibuktikan, ketika Tim Penulis menyodorkan konsep buku ini, yang tidak hanya merekam suara langsung dari sumbernya, yang juga akan menampilkan pencapaian dari sudut pandang yang berbeda, beliau tidak berkeberatan, bahkan dengan antusias mendukung. Pemilihan judul buku, Mengayuh Waktu Membangun Kukar: Catatan Kritis dan Rekam Jejak Inspiratif Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi yang panjang. Frasa “Mengayuh Waktu” dipilih sebagai diksi yang menggambarkan bahwa masa jabatan Pak Daman saat buku ini ditulis sudah berada di ambang senja, sudah mendekati akhir masa jabatannya. Di sisa waktu yang relatif singkat ini ternyata tidak serta merta menyurutkan semangat Pak Daman. Beliau tetap dalam kecepatan penuh untuk mewujudkan obsesi dan janjijanji politiknya: Membangun Kutai Kartanegara.

iv MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Muatan tentang catatan kritis, yang menyorot dan memberikan saran solusi, dapat ditemukan secara sporadis dari pendapat narasumber yang diwawancarai. Bagi Pak Daman, catatan kritis itu tidak membuat nyalinya menciut, tetapi justru dimaknai sebagai pupuk yang akan menyuburkan kinerjanya. Kritik dan saran menjadikan beliau memiliki medium untuk berinstrospeksi, guna melakukan pembenahan di perjalanan berikutnya. Pengalaman Edi Damansyah yang begitu panjang dan penuh warna, telah mengajarkan kepada generasi muda (atau siapa pun) untuk memahami bahwa kerja keras, loyalitas, dan profesionalisme pasti akan membuahkan hasil yang manis. Akhirnya, tiada gading yang tak retak. Kami menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak kendala (waktu, tenaga, biaya) yang membatasi ruang gerak kami. Untuk itu, kritik, masukan, review, dan saran atas konten buku ini kami terima dengan hati lapang dan tangan terbuka. *** Tenggarong, September 2023 Tim Penulis

v Jejak Langkah Edi Damansyah: Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Bersama Rakyat, dan Untuk Rakyat “If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader…” — John Quincy Adams (1767-1848) TIDAK semua orang mampu menjadi pemimpin. Mereka yang memiliki gagasan besar acap kali hanya terhenti pada renungan, tulisan, ungkapan, atau tutur kata semata. Mereka itu bukanlah pemimpin. Pemimpin sejati selalu punya komitmen, keberanian, kegigihan, dan semangat pantang menyerah untuk mewujudkan gagasan besarnya. Drs. Edi Damansyah, M.Si. termasuk salah satu pemimpin yang memiliki kualifikasi itu. Beruntung, saya berkesempatan dialog dan berbagi gagasan dengan Pak Edi Daman dalam berbagai peristiwa. Saat duduk satu meja dalam acara Bimbingan Teknis Pelatihan Kepala Desa, kami berdiskusi tentang pentingnya inovasi desa dan revitalisasi kecamatan sebagai bagian inti dari Kukar Idaman. Kami sepakat, bahwa kecamatan itu “pusat”. Peran kecamatan perlu diperkuat sebagai pusat data, informasi dan pegetahuan, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, inovasi dan kewirausahaan, pengelolaan sumber daya dan lingkungan, dan pengembangan kawasan strategis. Di ruang rapat Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara, kami bersama Tim Bappeda membahas secara serius bagaimana menyusun pedoman Kecamatan Membangun dan Membangun Kecamatan sebagai acuan pelaksanaan pilot project, dan sekaligus membahas persiapan Kutai Kartanegara sebagai daerah mitra Ibu Kota Nusantara. Semua diharapkan berjalan sesuai rencana. Sayangnya, pandemi Covid-19 telah memaksa adanya penyesuaian dan perubahan dari rencana itu. Dalam kesempatan Musrenbang RKP, Pak Daman menegaskan kepada seluruh jajaran OPD, Camat, dan Kepala Desa, untuk betul-betul memahami permasalahan yang dihadapi rakyat, menyusun program dan kegiatan berdasarkan usulan dari rakyat, melaksanakan kegiatan bersama rakyat, dan memastikan hasil yang terbaik untuk rakyat.

vi MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Penegasan ini adalah wujud utuh dari gagasan, sikap, dan tindakan Pak Daman yang lahir, tumbuh, dan besar dari keluarga “rakyat marginal”, kemudian berkarier dari bawah sampai puncak tertinggi birokrat, Sekretaris Daerah. Dan akhirnya terpilih menjadi Bupati Kutai Kartanegara. Jalan panjang masih harus ditempuh untuk mewujudkan Kukar Idaman. Dengan melaksanakan inovasi desa dan revitalisasi kecamatan secara sungguh-sungguh, nyata, dan konsisten, maka Kukar Idaman menjadi fondasi bagi transformasi sosial, budaya, ekonomi, dan tata kelola menuju Kukar Emas 2045. Pak Edi Damansyah, semoga tetap sehat, semangat, optimis, dan penuh senyum dalam setiap langkah dan usaha memajukan Kutai Kartanegara. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Edi Damansyah: Menerapkan Becik sebagai Becik untuk Berbuat Becik SAYA beruntung, membaca buku ini lebih awal dari para pembaca sekalian. Banyak cerita menarik di dalam buku ini. Tetapi, dalam pandangan pertama saya jatuh hati pada tema “Becik” di dalamnya. Untuk itulah kemudian saya merangkai frasa: “Edi Damansyah: Menerapkan Becik sebagai Becik untuk Berbuat Becik.” Becik pertama, adalah inovasi aplikasi sistem informasi ciptaan Drs. Edi Damansyah, M.Si., yang digunakan untuk pengelolaan dan pengintegrasian data, sesuai dengan program kebijakan integrasi data, Perpres No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam bekerja, Pak Daman tak sekadar mengandalkan intuisi dan common sense, tetapi keputusannya selalu berbasis data (data-driven decision making). Bekerja

vii dan mengambil keputusan berdasarkan pada analisis data dan informasi. Pak Daman sadar betul bahwa data adalah aset strategis bangsa. Presiden Joko Widodo pun juga menyatakan: Data is the new oil. Becik kedua, dalam Bahasa Kutai, berarti alat pertukangan kayu yang digunakan untuk membuat garis lurus. Pak Daman menggunakan becik untuk menggoreskan membuat garis lurus antara perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang konsisten. Pak Daman memang konsisten, profesional sebagai birokrat. Rekam jejaknya lurus dalam menjalankan amanah dan mengelola kewenangan. Becik ketiga, dalam Bahasa Jawa, berarti baik. Lema ini sengaja saya tautkan ke sini karena sangat relevan dan aktual. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa: Becik ketitik ala ketara, artinya sesuatu yang baik (atau juga buruk), tidak akan bisa ditutupi, Tuhan pasti akan memperlihatkan. Pak Edi Damansyah tentu membuat aplikasi Becik (merebut Juara I dalam Diklatpim III dan menorehkan sejarah untuk Kutai Kartanegara) untuk tujuan baik. Agar yang baik semakin baik, untuk kebaikan bersama, menjadikan Kutai Kartanegara lebih baik. Saya beruntung memperoleh kesempatan mengamati dinamika Kutai Kartanegara dari jarak dekat (dan juga jarak jauh), sejak 2010 sampai sekarang. Ketika saya menjadi Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara semakin erat, terutama dalam berbagai kegiatan pengembangan SDM dan penyusunan berbagai dokumen perencanaan. Kini, selaku Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) RI, tentu saya sangat mengapresiasi kemajuan di bidang Informasi Geospasial di Kutai Kartanegara, dengan Geoportalnya yang unggul. Selamat menuju “Kukar Idaman”, Pak Daman. Semoga sukses. Prof. Dr.rer.nat. Muh Aris Marfai, S.Si., M.Sc. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) RI, Guru Besar Geografi, Dekan Fakultas Geografi UGM (2017-2020)

viii MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Edi Damansyah: Transformatif di Tengah Keruhnya Zaman SELAMA sepuluh tahun lebih sejak 2011, sebagai pemerhati yang mencermati dinamika pembangun daerah, pembangunan perdesaan, dan pembangunan sektor agro di Kabupaten Kutai Kartanegara, saya memiliki kesan yang dalam tentang profil, reputasi, dan kepemimpinan Bupati Kutai Kartanegara, Drs. Edi Damansyah, M.Si. Stamina Edi Damansyah terbentuk sejak dini, tertempa alam dan pengalaman. Tumbuh berkembang dari kehidupan agraris, dengan segenap keterbatasan alam perdesaan, menjadikannya kukuh. Bekal kematangan itulah yang nantinya menjadi pondasi kuat ketika memulai menapak karier di sektor pemerintahan. Bergerak dari tataran terbawah, hingga ke puncak jabatan seorang birokrat sejati, Sekretaris Daerah, tentu bukan hal yang gampang. Pengalaman panjangnya dalam berinteraksi dengan berbagai kalangan menjadikan amat matang. Sebagai birokrat, beliau berkelas paripurna. Edi Damansyah terbukti peka dan mampu melihat bermacam persoalan pembangunan dengan komprehensif. Lihat saja, matra kebijakankebijakan strategisnya selalu merentang panjang, tak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga melesat jauh ke depan. Benar, Edi Damansyah itu visioner. Menghadapi kekeruhan zaman digital ini pun beliau tidak gagap. Visi dan langkah-langkah transformatif terbukti mampu mengarahkan pembangunan Kutai Katanegara menjadi lebih produktif dan promising. Kelenturan visinya senantiasa adaptif terhadap tuntutan perubahan. Saya yakin, model kepemimpinan transformatif ala Edi Damansyah akan dapat membawa arah biduk pembangunan Kutai Kartanegara menuju kecemerlangan. Transformasi bertahap, seperti mengubah tumpuan dari sektor ektsraktif pertambangan ke sektor produktif berkelanjutan (agro, industri pengolahan, dan industri kreatif) menjadi bukti atas kualitas kevisioneran Sang Bupati. Hadirnya buku Mengayuh Waktu Membangun Kukar ini menarik. Konten yang disajikan sangat tidak biasa, untuk sebuah buku yang mengupas

ix reputasi dan catatan pribadi seorang tokoh. Buku ini tak menyajikan pujapuji semata, sebagaimana acap kali kita baca dalam lembar-lembar buku serupa. Dengan profesional Tim Penulis telah menampilkan pembeda itu dalam bingkai objektivitas yang sangat konstruktif. *** Prof. Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D. Wakil Dekan Bidang Penelitian, PKM, dan Kerja Sama Fakultas Pertanian UGM, Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UGM periode 2015-2021 Bukan Mercusuar BUPATI Kutai Kartanegara, Drs. Edi Damansyah, M.Si. patut menjadi teladan. Kesabaran, keuletan, ketulusan, dan kesederhanaan telah menjadi “bawaan” sejak ia bersekolah hingga meniti karier sebagai pegawai negeri sipil. Dia bukan pejabat yang ujug-ujug (tiba-tiba) duduk di singgasana kekuasaan. Awal kariernya malah bergelimang debu dalam ruang pengap dan tumpukan arsip, setiap hari. Tabiatnya tidak berubah. Waktu libur, bukannya untuk melancong dan makan-makan nyaman di hotel berbintang atau restoran mewah, melainkan malah blusukan ke kampung-kampung dengan sepeda motor trail. Karena itu, jangan heran jika ia dikenal dan begitu mengenal rakyatnya. Dia patut dicontoh karena berhasil membuktikan, bahwa untuk menjadi pemimpin tidak harus didahului dengan “kasak-kusuk” sebagaimana stigma itu sering disematkan masyarakat kepada banyak pemimpin. Legacy Edi Damansyah bukan pada proyek mercusuar, melainkan infrastruktur di semua kecamatan dan desa yang semakin merata. Itu memang hajat masyarakat dan Edi Damansyah memenuhinya. Syafruddin Pernyata Sastrawan, Jurnalis Mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

x MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Pengantar Editor iii Testimoni v Prolog | Potret Birokrasi ix BAB I | BIROKRAT TANPA JAM KERJA 1 1. BIROKRAT TULEN 3 From Zero to Hero 5 Awas, Asam Lambung! 9 Tanpa Tanggal Merah 12 Menerobos dengan Trail 16 Absen di Gedung Dewan 23 2. MENUJU KUKAR 1 27 Meminang Anak Muda 29 Restu Sultan 32 Berbagi Tugas 33 Tersandung Pidato RT 36 Lawan Gaib 39 3. KUKAR IDAMAN 40 Dulu dan Kini 41 Sejahtera dan Bahagia 43 4. JELANG 2024 49 Berpolitik dengan Hati 50 Hati-hati di Birokrasi 54 Kehilangan 24 Bulan 56 BAB II | Betulungan Etam Bisa! 61 1. TUAN DI RUMAH SENDIRI 62 Keluar dari Zona Nyaman 64 DAFTAR ISI

xi 2. MENATA WAJAH BIROKRASI 66 Bongkar Pasang Kabinet 66 Dipantau e-Pantau 69 Tahu Lebih Dulu 73 Satu Data BECIK 76 APBD dan DBH 85 3. LAYANAN DASAR 90 Air Bersih 91 Mencoret Indikator Kemiskinan 92 Bapak Asuh Stunting 94 Jalan Lingkungan ke Kota 96 4. GURU TIDAK MERATA DI PELOSOK 99 CPNS Guru Kutu Loncat 100 Beasiswa, Muda Bersemangat 102 5. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN 106 Cagar Budaya 108 Karya Budaya 113 Bahasa Ibu 116 Pusaka Kesultanan 120 Kesultanan Kutai Kartanegara 123 Perspektif Budaya dalam Mencegah Konflik 126 Museum Batu Bara 132 6. MIMPI MASA DEPAN PERTANIAN 134 Wajah Petani Kukar 135 Dari Pupuk ke Teknologi 138 Regenerasi Petani 141 Lumbung Pangan 144 Lima Target Program Pangan 147 Surplus Anggaran 151

xii MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR DAFTAR ISI 7. KREASI SERBA IKAN 152 Perlu Stimulus 155 Bahan Ikan Lokal 157 8. HILIRISASI SENTRA INDUSTRI 160 Membumikan Rumput Laut 161 Semua Komoditas 163 9. MENGEMAS IKON WISATA KUKAR 164 Wajah Bangkok di Tenggarong 164 One Stop Entertainment di Pulau Kumala 166 Wisata Religi dari Hindu ke Islam 170 Wisata Bekas Tambang 170 10. MERANGKUL PEDAGANG, MENATA PASAR 171 Mendengar Suara Pedagang 172 Belajar dari Jokowi 176 11. KONFLIK TEPIAN SUNGAI TENGGARONG 177 Antara Ekonomi dan Lingkungan 178 Eco-riverfront Tenggarong 179 Tidak Harus Relokasi 182 12. DILEMA LINGKUNGAN DI NEGERI KAYA 184 Hutan versus Masyarakat Adat 184 Menindak Praktik Koridoran 187 Bukan Pembuangan Sampah 189 13. MENAGIH TANGGUNG JAWAB TAMBANG 191

xiii Jurus Andalan Jalur Pusat 191 Bergerak di Tiga Ring 195 Menebar Program Unggulan 197 Yang Gagal dan Tersendat 201 Menata Pasca Tambang 203 14. BELAJAR DARI CORONA 204 Komando dan Kolaborasi 207 Bersiasat Saat Pandemi 209 Lowongan untuk Covidiot 212 Inisiatif Darurat ala Daerah 213 15. BERKAH DAN WAS-WAS IKN 216 Bukan Daerah Penyangga 217 Menagih Kesiapan Provinsi 220 Menunggu Komitmen Pusat 222 Secercah Harapan 224 Suara dari Kesultanan 226 Harapan akan Peran Keraton 228 Suara Dewan dan Dunia Akademik 231 Kota Pendidikan 235 Suara dari LSM 236 Inklusi dan Penanganan Kekerasan 240 Program Safari Subuh dan Gerakan Etam Mengaji 242 Program Gagal di Sektor Pertanian 246 Epilog 249

xiv MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR

xv Potret Birokrasi Prolog

xvi MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR BERBICARA tentang birokrasi, apalagi masuk ke dalam kerincian anatomi di dalamnya, berarti masuk ke dalam gudang pengalaman: yang biasa menjadi luar biasa, dan yang luar biasa (bisa-bisa) menjadi sesuatu yang biasa saja. Bagi mereka yang terbiasa bergulat dengan dunia bisnis di sektor swasta, tentu akan terkaget-kaget menyaksikan betapa keruwetan dan sejumlah inefisiensi terlihat di hampir sekujur lini. Memang, gerak laju antara dunia swasta dengan pemerintahan memiliki patern, ritme, dan mekanisme yang berbeda. Keduanya, meskipun sama-sama menghadapi kompleksitas permasalahan masing-masing, tetapi aras dan kadarnya tidak sama dan sebangun (incongruent). Di sektor swasta, semua keputusan manajemen dengan lentur selalu menyesuaikan dengan ekosistem bisnis yang dihadapi. Turbulensi eksternal yang berdampak pada kesehatan perusahaan bisa dengan fleksibel diikuti dengan aksi korporasi berupa penyesuaian (adjustment) ke dalam, sehingga kadar pukulannya dapat diredam. Di sektor pemerintahan, ternyata memiliki ekosistem dan formulasi pemecahan masalah yang jauh lebih rumit (complicated). Hirarki berjenjang, mulai dari tingkat terbawah sampai ke tingkat pusat, membawa sejumlah konsekuensi bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) yang menjadi nakhoda di setiap lini jenjang itu. Karakteristik sektor pemerintahan, yang notabene selalu identik dengan sektor publik, memang tidak bisa dikelola dengan paradigma dagang. Sektor publik sejatinya memiliki peran sebagai katalis bagi kegagalan pasar (market failure). Fungsi-fungsi fiskal dan regulasi yang dikuasakan kepada para pengampu sektor pemerintahan, sesungguhnya serupa deterjen yang bisa menyatukan air dan minyak menjadi adonan suspensi yang harmonis. Fungsi regulatif yang disandang pemerintah akan menjadi semacam pagar yang membatasi ruang gerak semua pelaku, agar peri-

xvii lakunya tidak menimbulkan eksternalitas negatif, yang dalam intensitas tertentu akan mengganggu terwujudnya keseimbangan. Fungsi semacam ini tentu tidak bijak jika kemudian diserahkan kepada mekanisme pasar yang pergerakannya cenderung liar dan eksploitatif. Sampai di sini, peran seorang pemimpin dalam mengorkestrasikan semua instrumen menjadi sangat penting dan strategis. Seorang pemimpin bukan hanya sekadar figur yang diharapkan mampu mengendalikan kebijakan dan proses administratif di sektor publik, tetapi juga sekaligus sebagai sosok yang mengambil keputusan untuk mengelola dan mengatur sumber daya anggaran belanja. Baik dari sisi pemasukan, maupun sisi pengeluaran. Peran seorang pemimpin, idealnya, tidak sekadar mampu berkolaborasi dengan semua stakeholders, tetapi juga harus mampu memahami mekanisme kerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Kemampuan semacam itu sangat berguna dalam mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Seorang pemimpin dalam organisasi publik harus mampu menyeimbangkan antara keterbatasan anggaran belanja dengan ketidakterbatasan kemauan (willingness) publik. Proses penyeimbangan yang dilandasi asas keadilan akan membawa titik pareto ke arah yang positif: menekan ketimpangan, memperkecil disparitas regional, serta menumbuhkan dinamika sosial ekonomi wilayah yang diampu. Jika prasyarat minimal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh seorang kepala daerah, maka akan menimbulkan keguncangan (shock) yang berujung pada ketidakadilan publik. Dari aras yang lain juga akan mendegradasi kualitas kepemimpinan, serta berdampak pada menurunnya daya dukung ekonomi dan lingkungan hidup yang diampunya. Dalam tataran yang lebih memprihatinkan, jika kekurangan kapabilitas tersebut kemudian juga dibarengi dengan perubahan

xviii MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR atau pergeseran tabiat personal. Dari semula berwatak egaliter berubah menjadi partisan. Sikap partisan akan berdampak luas, jika sikap itu kemudian diusung ke ranah administratif manajemen sektor publik. Sudah cukup banyak pengalaman empiris di beberapa daerah, di mana pemimpin tertingginya terjebak dan tergelincir dalam pola-pola semacam ini. Terpilihnya seorang kepala daerah akan membawa angin segar bagi daerahnya apabila sosok terpilih itu (baik partisan maupun independen) mampu melakukan adaptasi. Karena – seperti kata Charles Darwin – mereka yang mampu bertahan dalam kehidupan yang bergerak dinamis ini adalah pihak yang adaptif terhadap perubahan, bukan pihak yang mengandalkan kekuatan semata-mata.1 *** Sependek interaksi saya dengan banyak pelaku di dunia politik, cukup sering saya menyaksikan bagaimana (mayoritas) mereka gagal menghindari perangkap (traps) ketika mendapatkan kekuasaan. Salah satu perangkap yang paling elementer itu adalah kemampuan untuk menempatkan tampuk kekuasaan sebagai suatu keniscayaan. Sesuatu yang (seharusnya) disikapi dengan biasa-biasa saja. Begitu sering kita lihat pelaku politik yang gagap ketika dikaruniai amanah oleh Tuhan berupa kekuasaan. Tidak jarang sikap mereka setelah berkuasa, malah membelakangi norma-norma akal sehat. Menunjukkan diri sebagai sosok greedy dan megalomania. 2 Ada yang begitu mudah tersinggung. Ketika diundang dalam suatu forum dan (kebetulan) tuan rumah menempatkan tempat duduk yang dianggap kurang merepresentasikan derajatnya. Ada 1 Darwin, Charles (1872), The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life (6th ed.), London: John Murray, retrieved 9 January 2009 2 Megalomania adalah sebuah keyakinan dalam diri seseorang bahwa ia memiliki kebesaran, keagungan, atau kekuasaan. Keyakinan ini tidak hanya ditunjukkan dengan sikap sombong, tetapi juga bagian dari gangguan jiwa.

xix yang kebingungan mengatur penampilan. Ada pula yang merasa perlu mendeklarasikan kehadirannya di jalan-jalan melalui suara bising sirene dan kegarangan tampang voorijder. Yang paling mengenaskan, ada yang kemudian membangun jarak begitu lebar, bahkan dengan sahabat-sahabat lamanya. Dengan cara menciptakan prosedur protokoler yang rumit dan menjengkelkan. Dan masih banyak sederet perangai menggelikan yang lain. Sejumlah politisi yang lulus melewati fase ini pun kadang kala masih harus gagal ketika melewati perangkap di tahap berikutnya. Misalnya, menyalahgunakan kekuasaan yang menyebabkan imparsialitas –sebagai properti khas dari jabatan publik– telah kehilangan jejaknya. Sudah sangat sering saya saksikan jejak kegagalan semacam itu, imparsialitas institusi yang genuine berubah menjadi institusi partisan, bahkan sering merosot menjadi properti individual pemegang kekuasaan. 3 Peristiwa semacam ini membangkitkan kembali ingatan kita dengan klaim Louis XIV dari Perancis yang begitu luas dikritik: L’Etat C’est Moi (Negara adalah Aku). Celakanya, dewasa ini tersedia ribuan alasan yang dapat melegitimasikan godaan menuju ke arah penyalahgunaan kekuasaan. Mulai dari hal kecil yang bersifat askriptif (identitas dan kekerabatan), sampai dengan “alasan kemanusiaan” seperti membantu orang lain yang tengah membutuhkan. Saya menyaksikan, cukup banyak pelaku politik yang gugur di tataran ini. Bagi yang mampu melewati, pada tataran berikutnya pun telah menghadang perangkap lain: menjadikan kekuasaan bermanfaat bagi banyak orang. Pada tataran ini, sebagian pelaku politik gagal setidaknya karena dua alasan. Dua alasan yang berada pada aras yang berbeda: mentahnya penguasaan ideologi dan rendahnya penguasaan aspek teknokratik-manajerial yang menandai kebanyakan pelaku politik Indonesia. 3 Imparsialitas adalah prinsip universal yang harus dipahami, dipedomani, dan ditegakkan pejabat publik, baik di dalam maupun di luar dinas. Misalnya, hakim dilarang bertemu (apapun alasannya) dengan pihak yang sedang atau potensial berperkara di pengadilan.

xx MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Sampai di titik ini, yang diperlukan oleh pelaku politik adalah dorongan empowering dan strengthening dari pihak eksternal, agar kekuasaan yang telah diamanahkan dapat bermanfaat bagi publik, dan – terlebih lagi – bagi kemanusiaan. Bagi pelaku politik yang mampu melewati tataran ini dengan mulus, maka tantangan terakhir adalah menemukan cara untuk turun dari kekuasaan secara elegan dan bermartabat. *** Salah satu kabupaten yang saya amati dan ternyata memiliki potret yang lengkap sebagaimana ilustrasi pendek di atas adalah Kutai Kartanegara. Sejak awal terbentuknya kabupaten ini, yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Dati II Kutai, telah mengalami dinamika politik yang sangat menarik untuk diamati. Dalam sejarahnya, kabupaten ini telah mengalami dinamika sosial politik yang lengkap. Mulai dari masa keemasan di awal era Otonomi Daerah, lalu ada kemerosotan akibat perubahan pola pengelolaan SDA oleh Pemerintah Pusat, sampai dengan era kebangkitan kembali yang kini dipimpin oleh bupati yang egaliter. Terdapat perbedaan pola kepemimpinan yang tegas antara era bupati sebelumnya dengan era bupati saat ini, Edi Damansyah. Perbedaan kedetailan itu tidak lepas dari perbedaan latar belakang yang dimiliki oleh para bupati pendahulunya. Latar belakang yang membedakan Edi Damansyah dengan bupati sebelumnya adalah bahwa Bupati Daman lahir dan dibesarkan dari lingkungan keluarga “marginal” di pedalaman Kutai Kalimantan Timur. Lingkungan kultural dan kondisi perekonomian keluarganya telah membentuk karakter Daman menjadi sosok yang memiliki ketahanan yang kuat, sekaligus mampu mengendus setiap permasalahan yang muncul dengan menempuh cara-cara pemecahan yang solusional. Ia tahu persis bagaimana cara rakyat jelata harus didekati, diperlakukan, dan didorong untuk maju. Pengetahuan itu tak lepas dari kenyataan bahwa ia pernah menjadi bagian dari pihak yang kini dipimpinnya.

xxi Selanjutnya, tapak karier yang dimulai dari tataran terendah dalam hirarki manajemen pemerintahan, yang kemudian terus berlanjut – secara organik – melesat hingga ke tataran tertinggi bagi seorang birokrat karier (Sekda), menjadikannya ia begitu matang dengan pengalaman. Apa yang terjadi pada keseluruhan anatomi organisasi pemerintahan daerah, ia tahu dengan detail. Dan ketika suatu saat ia dipinang untuk mendampingi calon bupati dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah, maka bekal pengalaman dan latar belakang kehidupan menjadi faktor pendukung yang sangat kompeten untuk meraih kesuksesan itu. Komplementasi antara politisi ternama dengan pejabat karier yang sarat pengalaman, telah mengantarnya ke jenjang puncak. Ujian lain yang tidak kalah berat adalah ketika partner kerjanya gagal dalam melewati perangkap ke-3 sebagaimana ulasan di atas. Peran politik seorang pemimpin, yang selama ini Daman memasrahkan kepada partner-nya, mau tidak mau harus diembannya. Dunia politik yang sesungguhnya awam baginya, harus ia diperankan sembari mengemban tugas menjaga jalannya roda pemerintahan. Sebagai pembelajar cepat, Daman pun akhirnya mampu beradaptasi dengan dunia baru yang complicated itu. Setelah berhasil melewati masa sebagai Wakil Bupati dan Bupati definitif, Daman kembali tertantang untuk kembali dalam kontestasi Pemilukada. Berbekal pengamatan dan pengalaman yang sebenarnya tidak terlalu lama di dunia politik, maka keputusan rasional satu-satunya yang ditempuh adalah menggeluti dunia politik secara kaffah. Tidak ada jalan lain. Dengan cara itu, maka bekal yang dibawa menuju kontestasi Pemilukada menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, Daman berhasil menggandeng pasangan yang berkualifikasi sangat mengesankan, dan mampu saling melengkapi kekurangan di antara keduanya. Setelah berhasil memenangkan kontestasi Pemilukada, Daman mulai melakukan langkah-langkah pembenahan yang konkret. Kepada pihak internal, ia mulai melakukan serangkaian kebijakan yang belum dapat dilakukan ketika ia masih menjabat se-

xxii MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR bagai wakil bupati. Apalagi pada saat itu kebijakan-kebijakan yang ditempuh di Kutai Kartanegara selalu berada di bawah bayang-bayang Tim-11. Saat yang tepat telah diperoleh, dilakukannya penyegaran organisasi dengan melakukan rotasi pejabat di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara. Dalam hal penyegaran organisasi ini, kebijakannya selalu mengacu pada unsur profesionalisme. Penilaian kinerja menjadi tolok ukur objektif atas keputusan-keputusan penyegaran organisasi. Dengan memiliki parameter yang terukur, ia tidak akan raguragu dalam mengambil keputusan. Inilah salah satu yang membedakan dengan para bupati pendahulunya. Harus diakui, bahwa dalam mengemban tugas itu Daman tidak berada pada sebuah gelanggang baru yang steril dari warisan permasalahan masa lalu. Ia harus meneruskan estafet. Segenap legacy yang telah diwariskan pendahulunya membutuhkan penerus yang mampu melanjutkan dan memperbaiki semua kelemahan yang terkandung. Permasalahan yang dihadapi Kutai Kartanegara, yang seakan tak pernah usai, terjadi di hampir sekujur aspek kehidupan. Mulai dari permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan karena eksploitasi SDA, keterbatasan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, masih rendahnya tingkat pendidikan, serta masalah lain yang bersumber dari internal pemerintahan. Kekayaan hutan, minyak bumi, dan batu bara juga dinilai oleh banyak pihak masih gagal dalam menyejahterakan rakyat dan hanya memperkaya oligarki di pusat/daerah, sedang masyarakat setempat masih akrab dengan kehidupan di sekitar lubang tambang, limbah, tanah longsor, dan hutan yang tidak mampu lagi memberikan kehidupan yang layak. Berdasarkan kondisi objektif itu, maka Daman berusaha keras untuk menjawab tantangan-tantangan itu dengan prestasi. Lambat tapi pasti, kesenjangan dan kekurangan mulai dibenahi. Didukung oleh jajaran pemerintahan yang profesional dan kom-

xxiii peten, ia berusaha keras untuk memperbaiki dan membangun Kutai Kartanegara. Memang, tidak semua yang telah dilakukan Daman dapat memuaskan semua pihak. Masih terdapat kekurangan, kedodoran, dan bahkan kegagalan di beberapa sektor pembangunan. Untuk itu, buku sederhana ini mencoba untuk memotret kondisi objektif di lapangan, agar menjadi semacam cermin dalam upaya melakukan introspeksi atas kekurangan-kekurangan yang terjadi. Sejak embrional, buku ini telah didesain sedemikian rupa, hingga secara keseluruhan tidak hanya berisi potret indah sebuah perjalanan karier, yang kerap kali hanya berisi puja-puji, tetapi juga memotret sendi-sendi lain yang menjadi catatan atas ketidaksempurnaan Daman selaku manusia biasa. Yang cukup mengejutkan bagi Tim Penulis adalah bahwa Bupati Edi Damansyah tidak berkeberatan untuk diperlihatkan “potret buram” itu. Di luar ekspektasi kami, beliau menyambut dengan tangan terbuka atas semua kritik konstruktif yang dilontarkan kepadanya. Keterbukaan sikap bupati itu menjadikan kami lega. Kami meyakinkan beliau, bahwa buku ini akan berguna jika di dalamnya ada unsur keseimbangan. Tidak hanya menyajikan sisi keberhasilan, tetapi potret kekurangan dan (bahkan) kegagalan pun juga kami angkat. Dengan demikian, sidang pembaca buku ini akan dapat memetik pelajaran, terlebih lagi bagi generasi penerus yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya. Selamat membaca. *** Hery Nugroho

BIROKRATANPA JAM KER“Sebenarnya (menjadi) bupati ini kan nggak ada cita-cita sama sekali,” demikian Edi Damansyah kembali membuka lembaran cerita lama dalam obrolan santai dua jam lebih. Sebagian kisahnya juga telah dituangkan dalam buku autobiografinya, Garis Tangan. BAB I

1 AT RJA

2 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR PERJALANAN hidup dan karier seseorang selalu meninggalkan jejak. Dari tapak-tapaknya kita bisa menyaksikan bahwa perjalanan itu tak selamanya mulus, pun juga tidak linier. Mengamati perjalanan karier Edi Damansyah, dari sana sungguh banyak catatan yang dapat dituai. Terlebih lagi setelah kita berdialog langsung dengannya, mencecap setiap kalimat yang dilontarkannya. Catatan-catatan yang berserak itu membuka mata kita, bahwa totalitasnya dalam memaknai hidup selalu ditopang oleh satu sikap sederhana: pasrah. Kepada Sang Khalik ia telah memasrahkan segenap perjalanan hidup, tanpa tendensi merengek. Semua momentum yang dijalani selalu dimaknai sebagai – semata-mata – karunia Illahi, biarkan semua mengalir seperti air, panta rhei. Berdiskusi dengan Edi Damansyah, kita akan menemukan serangkaian catatan. Di dalamnya terkandung sejumlah matra, lengkap dengan sekuensi interupsi ketidakajegan, yang tak jarang membuat kita mengernyitkan alis. Sosok nomor satu di Kutai Kartanegara ini, dengan begitu rendah hati mengakui ketidakterjangkauan dalam memaknai karunia. Pun juga ketika ide penulisan buku ini ditawarkan. Di balik sekian argumentasi dan konsepsi yang kami angkat, diresponnya dengan dingin, tanpa letupan ekspresi yang sesungguhnya kami harapkan. Tawaran itu justru direspon balik dengan pertanyaan. Pertanyaan yang sesungguhnya sederhana, tapi dalam, “Apakah perjalanan hidup saya cukup layak untuk dibukukan?” Pertanyaan itu, bagi kami, tentu sangat retoris dan menantang. Terlebih lagi ketika konsep buku ini kami presentasikan. Dengan susah payah kami berusaha meyakinkan bahwa buku ini nanti tidak akan menjadi serupa dokumentasi klise, yang hanya berisi sanjungan puja-puji, tetapi juga akan mengangkat sejumlah catatan kritis atas kepemimpinannya di Kutai Kartanegara. Sekali lagi, kami kembali terbelalak ketika mendengar jawaban atas tantangan itu. Beliau merasa tidak berkeberatan untuk

3 “dipotret” dari segenap sudut pandang, oleh berbagai macam latar belakang kualifikasi sang fotografer. Hanya dengan cara itulah maka beliau akan mendapatkan medium serupa kaca benggala, yang dapat digunakan untuk ajang introspeksi diri. Ia, kehidupannya, telah mengundang diri-utuh kami untuk turut tenggelam dan hanyut mengikuti belokan beserta turunan arusnya, yang –bahkan hingga kini– tak pernah mampu kami pahami arahnya. Barangkali, laksana aliran sungai, sebagaimana Sungai Mahakam yang tenang dengan alur yang berkelok-kelok. Dari sanalah kita mulai bisa mencuil sejumput makna atas sebuah perjalanan dharma. Untuk keperluan pemaknaan itulah, maka buku sederhana ini mengandung sejumlah pelajaran yang bisa kita petik, di tengah derasnya arus, sebagaimana debit sungai yang masih terus mengalir itu. Baiklah, mari kita mulai. 1. BIROKRAT TULEN Bagaimana tidak? Lelaki tegap berkumis tebal yang sering terlihat mengenakan peci hitam itu, semula enggan bekerja di kantor pemerintahan. Sebuah profesi yang tak pernah terbayangkan, yang lekat dengan urusan administrasi di belakang meja. Bahkan di masa sekolahnya dulu, anak dari Desa Ngayau, Kecamatan Muara Bengkal, 4 Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang lahir 4 Kecamatan Muara Bengkal kini masuk menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Timur pasca pemekaran Kabupaten Dati II Kutai pada tahun 1999 menjadi tiga kabupaten (Kutai, Kutai Barat, Kutai Timur) dan satu kota (Kota Bontang).

4 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR pada 2 Maret 1965 itu, tercatat terlalu sering melewatkannya dengan aksi membolos. Ia lebih suka berpetualang di atas perahu, menyusur sepanjang Sungai Mahakam yang bercabang-cabang. Kehidupan keluarganya pun tergolong pas-pasan. Ia tinggal di wilayah pedalaman Kalimantan yang sarat dengan kekurangan dan keterbatasan. “Kalau tidak mau sekolah, bagaimana masa depanmu kelak?” teguran bapaknya membuat Daman, sapaan karib Edi Damansyah, menjadi tersadar. Daman, anak ke-2 dari pasangan Harjani dan Saibah adalah laki-laki tertua dari tiga bersaudara. Kakaknya, Milaya (wafat 9 Agustus 2023), seorang perempuan, dan si bungsu Muhammad Yamin. Kedudukannya sebagai lelaki tertua, otomatis menjadikan Daman ikut memikul tanggung jawab untuk membantu menegakkan ekonomi orang tuanya. Setelah lulus SMP pada 1982 yang ditempuh sejak 1977, Daman mulai bekerja. Ia membantu sepupunya di kapal penumpang (yang sering disebut taksi) yang berlayar di sepanjang Sungai Mahakam. Rutenya dari Wahau ke Batu Ampar pergi-pulang. Ia merasa senang karena pekerjaannya berlayar dari sungai ke sungai itu selaras dengan hobinya berpetualangan. Taksi air di Sungai mahakam Foto: istimewa

5 Setamat SMA pada 1986, Daman masih saja aktif “bermain air”. Kali ini ia mengemudikan kapal pengangkut kayu dari pabrik kayu (sawmill) Santrako di Loa Kumbar ke pabrik kayu lapis PT Hartati di Loa Buah. Dua tahun lebih ia menjalani profesi ini, sampai suatu titik ia dihadapkan pada pilihan hidup yang sama sekali berbeda. From Zero to Hero Suatu hari, Ishak Karim, seorang kenalan bapaknya, menyarankan Daman untuk melamar pekerjaan sebagai tenaga honorer di Pemda Tingkat II Kutai. Dibukakannya wawasan bahwa industri kayu di Kalimantan cepat atau lambat tak akan mampu bertahan, karena pohon-pohon di hutan pasti bakal terbabat habis. Mendengar saran itu, hatinya mulai goyah. Ia merasa tertantang untuk mencoba hal yang sama sekali baru. Bayang-bayang akan kehilangan masa-masa indah, berpetualang di atas perahu, sudah membekap pelupuk mata. Akhirnya, pada 1988 Daman pun diterima sebagai tenaga honorer di Subbagian Tata Praja, Bagian Pemerintahan, Sekretariat Pemda Tingkat II Kutai. Kantornya terletak seatap dengan Kantor Bupati Chaidir Hafiedz (bupati periode 1984- 1989), berdekatan dengan Museum Negeri Mulawarman, tepat di sebelah Planetarium Jagad Raya saat ini. Tugas pertamanya sangat sederhana, melipat kertas menjadi amplop dan juga menggulung kertas telegram. Baru sebulan merasakan bekerja di sana, hatinya kembali gundah. Honor yang ia terima ternyata jauh lebih kecil katimbang upahnya menjadi sopir kapal pengangkut kayu. Di kapal, Daman bisa mengantongi Rp500 ribu per bulan, yang nilainya kira-kira setara dengan Rp5 jutaan sekarang ini. Sebagai tenaga honorer, ia hanya membawa pulang amplop coklat berisi Rp17 ribu, yang kemudian naik menjadi Rp37.500 pada dua bulan berikutnya. Sebagai gambaran, harga beras per kilogram pada tahun itu

6 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR sebesar Rp3 ribu. Di saat akhir bulan tiba, di mana sisa uang di dompetnya tinggal beberapa lembar ratusan rupiah, Daman pun mesti berhemat, ibarat makan berlauk garam pun ia jalani. Untungnya, beban hidup sudah diperingan dengan tinggal di mess, setidaknya ia tidak perlu menyisihkan uang untuk membayar ongkos tempat tinggal. “Tak banyak orang pedalaman seperti etam (kita) yang bisa menjadi pegawai pemerintahan. Apalagi bekerja di kantor bupati, sungguh sebuah kebanggaan” kata Darmanto, sepupunya, mencoba memotivasi. Lalu ia contohkan nama-nama besar, orang-orang hulu yang telah lebih dulu sukses bekerja di pemerintahan. Sebut saja, Yurnalis Ngayoh yang menjadi Sekwilda di Kutai pada 1980 dan Gubernur Kalimantan Timur pada 2008. Kemudian Abdullah Sani sebagai Sekwilda Kabupaten Kutai pada 1988-1995, Ishak Karim sebagai PNS, dan Liah Hong Djen sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Pemda Tingkat II Kutai. “Ya Allah, jika memang ini jalanku, jika ini memang garis tanganku, tuntunlah hamba-Mu ini,” doa Daman dengan tangan tengadah. Daman berusaha terus bertahan. Target selanjutnya adalah diangkat menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Sembari kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Politik Jurusan Administrasi Negara di Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) pada 1989, ia mengikuti seleksi CPNS. Ibarat ujian SIM, empat kali ikut ujian, empat kali pula ia tak lolos, bahkan sampai ia lulus kuliah pada tahun 1993 ia belum berhasil menembus ujian CPNS. Sementara Daman telah mempersunting gadis Tenggarong, Maslianawati pada 1990, ia masih berstatus sebagai tenaga honorer. Setahun kemudian, anaknya, Warry Ramadhan lahir. Honor Rp37.500 per bulan ditambah uang lembur saat tugas luar diupayakan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski harus berutang di koperasi pegawai untuk membeli susu dan

7 keperluan dapur. Dalam hati kecil Daman tetap bertekad untuk bisa menembus kokohnya dinding seleksi CPNS itu. Suatu hari, John Ribel, teman satu mess, membuka rahasia. Bahwa selain melalui jalur ujian, pengisian formasi CPNS juga dilakukan melalui proses penggantian PNS yang telah pensiun. Kesempatan melalui jalur ini tetap ada, meskipun persyaratannya tidak mudah, Daman segera menyambarnya. “Harus bikin surat permohonan dan harus disetujui Bupati,” jelas John. Meskipun sudah cukup lama bekerja di kantor bupati, kesempatan itu baru tiba setahun kemudian. Suatu saat, Liah Hong Jen, atasannya, meminta Daman untuk mengantarkan berkas kepada Bupati Said Sjafran (1989-1994) di Samarinda. Berkas itu berupa segepok dokumen terkait relokasi penduduk di lokasi tambang emas PT Kelian Equatorial Mining (KEM) di Lubuk Tutung di tepi Sungai Kelian, Kecamatan Long Iram (setelah pemekaran 1999, Long Iram masuk wilayah administrasi Kabupaten Kutai Barat). Sore itu, Daman menggeber Vespa tuanya ke rumah Bupati Said di kawasan Voorvo (kini kawasan dekat Mal Lembuswana, Kecamatan Samarinda Kota). Selain segepok dokumen dari atasannya, ia juga membawa serta surat permohonan menjadi CPNS untuk mengisi formasi dari pegawai yang pensiun. Tanpa banyak pertanyaan, Bupati Said pun setuju. Selembar disposisi dengan tanda tangan basah bupati, yang ditujukan kepada Sekda, kini sudah di tangan. Daman pun bergegas pulang ke mess dengan girang. Said Sjafran

8 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Daman akhirnya menjadi CPNS Golongan III-A. Empat bulan kemudian diangkat menjadi PNS dengan jabatan Kepala Subbagian Tata Praja pada Bagian Pemerintahan yang menangani tata kelola kearsipan. Kemampuan Daman melakukan pengarsipan memudahkannya dipromosikan sebagai Kepala Subbagian Keagrariaan. Setelah berhasil diangkat menjadi PNS, karier Daman melesat bak anak panah lepas dari busur. Pada masa pemerintahan Bupati Syaukani Hasan Rais Periode I (1999-2004), Daman dipercaya sebagai Kepala Subbagian Tata Pemerintahan pada 2000. Kemudian menjadi Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setkab yang mulai bertugas Agustus 2005 masa pemerintahan Syaukani (Periode II 2005-2006). Tahun 2008, di masa Plt Bupati Kukar Samsuri Aspar (2006- 2008), Sekda sebagai atasan langsung Daman, memberi kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar, sebagai penjabat Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum Setkab Kukar. Menyusul tahun 2009, Daman diangkat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan jabatan Eselon II masa Pj. Bupati H. Sjahruddin MS. Setelah pemerintahan Kutai Kartanegara dilanjutkan Rita Widyasari (Periode I 2010-2015), Daman dipercaya menjadi Asisten Ekonomi dan Pembangunan (2010). Saat itu, sebenarnya Daman menolak dengan halus. Ia merasa sudah lebih dari cukup dengan jabatannya di Dukcapil. Lagi pula, ia memandang masih banyak kolega lain yang lebih layak untuk menduduki jabatan itu. Meski demikian, Rita tetap mengabaikan keberatan Daman, dia tetap meminta dan melantiknya. Rita Widyasari

9 Hal yang sama kembali terulang tiga tahun kemudian, Rita memintanya untuk menduduki posisi puncak seorang birokrat karier, Sekretaris Daerah. Sementara Daman melihat banyak figur lain di birokrasi yang lebih senior katimbang dirinya. “Etam ndak mau yang lain,” ucap Rita. From zero to hero, setidaknya demikian gambaran anak tangga jabatan birokrasi yang dijejaknya. Dan loyalitas Daman pun diuji di puncak karier seorang birokrat, yakni Sekretaris Daerah. Daman selalu mengibaratkan seorang Sekda itu sebagaimana koki (chef) yang mengurus dapur pemerintah daerah. Perjalanan panjang yang dilalui akhirnya menempatkan Daman pada posisi yang sangat menantang, mendampingi Rita sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada Pilkada 2015. Tiga tahun kemudian bupati Rita tersandung masalah, secara undangundang akhirnya Daman ditetapkan sebagai Pelaksana tugas (Plt) bupati, dan akhirnya sebagai bupati definitif hingga habis periode. Pada gelaran Pilkada 2021, dengan menggandeng Rendi Solihin sebagai wakilnya, Daman terpilih sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode 2021-2026. Awas, Asam Lambung! “Saya ni tadi pagi sehat-sehat saja. Tiba-tiba asam lambung saya naik setelah baca berita ini” keluh Edi Damansyah. Di telinga Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara, Syarifah Vanesa Vilna, ucapan Edi Damansyah itu bagai petir menyambar di pagi hari. Biasanya, kejadian seperti ini selalu Syarifah Vanesa Vilna Foto: Hery Nugroho

10 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR terkait dengan kritik atau pengaduan atas kinerja pemimpinnya yang dinilai masyarakat tak memuaskan. Misalnya, soal angka kemiskinan Kukar yang tak kunjung membaik, jalur jalan putus, listrik belum masuk desa, dan layanan dasar lain yang belum terpenuhi. Daman memperoleh informasi itu dari berbagai sumber. Dari pemberitaan media massa, maupun media sosial. Bisa juga pengaduan yang disampaikan melalui Bagian Protokol Komunikasi (Prokom). “Prokom langsung memberitahukan kepada Bupati. Jadi beliau tahu lebih dulu,” kata Nana, sapaan Vanesa Vilna. Jika sudah kejadian seperti ini, pasti jajaran perangkat daerah Kutai Kartanegara dibuat ketar ketir. “Langsung rapat. Panggil semuanya,” perintah Daman. Nana dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Kutai Kartanegara, Saiful Bahri, pun bergegas menyiapkan rapat koordinasi terkait informasi persoalan yang diterima. Selaku tulang punggung pelaksanaan roda pemerintahan, Bappeda menyiapkan bahan rakor, mulai dari identifikasi permasalahan, menyiapkan data, dan memberikan solusi atau masukan. Nantinya, bupati yang memberikan pengarahan. “Itu mendadak, dan harus siap sedia,” kata Nana. Di ruang rapat koordinasi, acapkali Daman tampak marah. Perangkat daerah terkait pun harus siap menerima omongan keras Daman di forum. “Coba tanya tuh, Bapak tuh (Kepala Organisasi Perangkat Daerah/OPD), hapal nggak IKU (Indikator Kinerja Utama)-nya tuh? Bisa menjelaskan nggak? Nah, ditembak kayak gitu,” kutip Nana menggambarkan suasana mencekam saat rakor itu.

11 Begitu pun ketika lelang proyek Dinas Pekerjaan Umum tak juga dilakukan. Daman meminta jajarannya menggelar rakor lagi tentang Pengendalian Barang dan Jasa. Daman memimpin rapat sampai selesai. Rapat urgent semacam ini tak pernah selesai dalam satu dua jam. Pernah rakor dimulai dari pukul 09:00 dan baru berakhir pukul 21:00. Dalam rapat-rapat tersebut, Daman cukup sering mengingatkan bawahannya atas tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Daman selalu menuntut kinerja bawahannya sesuai dengan target. Seringkali ia mengingatkan bahwa para pejabat itu sudah cukup enak, terima TPP (tunjangan tambahan penghasilan) rutin. Sedangkan Daman, selaku bupati, tidak pernah menerima insentif semacam itu. Dalam kondisi seperti itu, ruang rapat pun seketika senyap. Ibarat suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Namun, semarah apapun, Daman tak segan mengakhiri dengan permintaan maaf. Beliau minta maaf karena sadar betul pasti ada kata-kata yang menyebabkan hard feeling bawahannya. Dengan closing permintaan maaf seperti itu, suasana yang semula kaku pun akhirnya mencair. Dalam setiap rakor, semua perangkat daerah harus sigap merespons untuk menjawab, merumuskan solusi, dan menanggulangi permasalahan dengan cepat. “Saya bertanggung jawab dunia akhirat terhadap apa yang saya janjikan kepada masyarakat,” tegas Daman. Lantaran cukup sering Daman menggelar rapat mendadak, Nana mengaku cukup sering keteteran mengatur agenda kerjanya. Apalagi peran Bappeda sangat strategis dan siap dibutuhkan setiap waktu. Nana juga sering meminta “bocoran” ke Bagian Prokom terkait dengan agenda bupati. Terutama jika ada kabar Daman akan berkunjung ke lapangan. Nana mesti mengintip dulu isi chat WhatsApp-nya. Beliau (akan berkunjung) ke kecamatan

12 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR mana? Masalah apa yang akan beliau cek di lapangan. Kalau cuma dekat dan permasalahan yang ringan saja, alhamdulillah. Tetapi akan berbeda ceritanya jika kunjungan akan dilakukan ke pelosok, apalagi menghadapi permasalahan yang pelik. Konsekuensinya, semua personel harus siap-siap. Dan hal seperti itu nyaris terjadi setiap hari. Pola kerja yang diterapkan Daman, diakui Nana, berbeda dengan kepala daerah lainnya. Tak terkecuali setingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Semisal hasil rapat evaluasi menunjukkan capaian kinerja aparat daerahnya rendah. Tak ada amarah dari pimpinan, melainkan saran untuk memperbaiki kinerjanya kelak. “Enak betul provinsi. Kalau Pak Bupati sudah marah itu. Tapi beliau ini the best-lah kalau memaksa perangkat daerah harus kerja,” puji Nana. Tanpa Tanggal Merah Ritme kerja Bupati Kukar yang terkesan tak teragendakan itu juga diakui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kutai Kartanegara, Maman Setiawan (per 17 Juli 2023 menjabat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kukar- Red). Lima hari kerja ibarat sebatas hitam di atas putih. Selebihnya bisa ibarat delapan hari seminggu. Beliau ini tidak mengenal tanggal merah. Sementara SabtuMinggu diharapkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) adalah family time alias waktu untuk keluarga. Namun Daman sering kali mengisi akhir pekan untuk bekerja juga, misalnya: rakor. Namun Maman pun mengaku pernah “mangkir” dalam agenda bupati di akhir pekan, karena ada agenda lain yang lebih mendesak. Untungnya, Sekretaris Disperkim adalah orang yang

13 dekat dengan Daman. Diundang atau pun tak diundang dalam acara bupati, sekretaris itu selalu hadir, sehingga Disperkim selalu ada yang mewakili. “Saya cukup tenang kalau sudah ada Pak Sekretaris itu. Paling tidak sudah ada yang mewakili,” ujar alumni Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu. Istilah ‘tak ada tanggal merah’ atau ‘tak ada jam kerja’ yang artinya tanpa batasan jam itu memang populer di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Kutai Kartanegara. Lantaran, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kukar, dr. Martina Yulianti, Sp. PD karena Daman, bisa dibilang tidak memikirkan diri sendiri, melainkan masyarakat. Sayangnya, tidak semua bawahan mampu mengikuti ritme kerja yang dinilainya “terlalu keras” seperti itu. Meski karakternya keras, bagi Yuli, Daman adalah sosok pemimpin yang nyaman untuk diajak berdiskusi. Daman juga selalu memberi catatan apa saja yang perlu dibenahi oleh OPD terkait berdasarkan penilaian masyarakat. Sebagai bawahan, Yuli pun juga merasa nyaman menyampaikan laporan kinerja instansinya. Tanggapan bupati selalu proporsional dan terukur. Meskipun nada bicaranya sering kali terdengar keras, tapi isinya selalu bernas. Kemampuan Daman seperti itu tak terlepas dari pengalamannya yang panjang sebagai birokrat. Beliau mengerti dan paham betul apa yang mesti dilakukan oleh jajarannya. Baik sebagai staf, kepala bagian, kepala bidang, kepala dinas, asisten, sekda, wakil bupati. Memang, di Kutai Kartanegara ini barangkali cukup banyak personel yang lebih smart dari beliau. Tetapi, etape perjalanan itu tak bisa ditukar. Pengalaman tak bisa dibeli. Sebagaimana seorang pilot, kumpulan jam terbang itu harus dilalui dengan

14 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR mengangkasa, bukan dengan membaca atau menulis di dalam kelas. Keluh kesah banyak anak buahnya itu memang tak ditampik Daman. Tak segan ia pun berbagi kisah soal gaya kerjanya yang sering menjadi buah bibir para ASN itu. Suatu kali, di saat malam sudah melarut, Daman membuka akun media sosialnya. Ia melihat video yang berisi rekaman sambutan singkatnya di Desa Sanggulan, Kecamatan Sebulu pada 19 Januari 2020 itu ternyata kini sedang viral. Intinya, pada waktu itu ia menjanjikan akan segera membereskan jalan rusak di sana. Enam ratus hari setelah janji itu diucapkan (11 September 2021), video itu kembali diunggah warga. Di bagian akhir video ditampilkan pemandangan jalan yang (masih) rusak. Warga pun menagih janji atas perbaikan jalan tersebut. Malam itu juga, Daman menghubungi ajudan. “Besok, pagi-pagi, etam (kita) pergi ke Sebulu. Ke lokasi jalan rusak,” tukas Daman. Benar. Minggu pagi yang semestinya digunakan untuk beristirahat, meluruskan punggung di rumah, justru diisi Daman dengan melakukan inspeksi mendadak di Dusun Ngadang, Desa Beloro, Kecamatan Sebulu. Di situlah letak jalan tanah selebar enam meter yang rusak dan viral itu. Banyak semak belukar dan rawa-rawa di kiri dan kanan jalan. Hujan mengguyur baru saja reda menyebabkan jalan itu becek berlumpur. Daman berjalan di atas lumpur becek itu. Respons serupa yang sudah sering dilakukan, sejak ia masih menjadi pegawai biasa hingga menjabat sebagai Sekda. Tak peduli apabila langkahnya itu dianggap pencitraan, yang jelas ia mendatangi persoalan, mencari penyebab masalahnya, memahami perasaan warga di sana, mempelajari datanya, dan segera menentukan penyelesaiannya. Ia terapkan prinsip sederhana dalam ilmu manajemen

15 yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pejabat yang bertanggung jawab atas perbaikan jalan itu menyampaikan, bahwa perbaikan jalan masih dalam tahap persiapan. Panjang jalan rusak mencapai 19 kilometer yang menghubungkan Desa Rapak Lambur ke Desa Senoni. Titik masalah telah ditemukan. Solusinya adalah perbaikan manajemen di instansi Pemkab Kutai Kartanegara agar lebih efektif. “Bagaimana langkah konkretnya, Pak Bupati?” tanya para jurnalis. “Silakan lihat beberapa hari lagi,” tukas Daman. Dua hari kemudian, Daman menggelar penyegaran organisasi, mutasi. Ada sembilan pejabat yang terkena mutasi. Termasuk pejabat yang mengampu tanggung jawab untuk perbaikan jalan tersebut. Di mata teman-temannya, sesama PNS yang dulu tinggal di mess, Daman dinilai sebagai sosok yang “gila kerja”. Predikat itu bahkan sudah melekat jauh hari sebelum ia menjadi bupati. Penilaian itu disampaikan sehubungan dengan melesatnya karier Daman. Salah satu alasan mengapa Daman diangkat menjadi Sekda, ya karena ia gila kerja itulah. Mengomentari penilaian teman-temannya itu, Daman menjadi terkenang nasihat ayahnya, bahwa istirahatnya orang beriman itu di dalam kubur. Di saat menjadi bupati, ritme kerja seperti itu tidak mengendur, bahkan kian meningkat. Tidak segan ia memberikan sanksi terhadap perangkat daerah yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

16 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Menerobos dengan Trail Edi Damansyah adalah figur pejabat yang “nyentrik”. Kerap kali ia gelisah jika masuk laporan pengaduan masyarakat. Apalagi pengaduan yang menyoal infrastruktur dasar di daerah terpencil. Selekasnya, Daman merespons dengan meninjau langsung ke lapangan. Persoalannya, tak semua kawasan pelosok di Kutai Kartanegara yang seluas 27.263,10 kilometer persegi itu dapat diakses dengan mudah. Apalagi Kutai Kartanegara bertopografi perairan dan perbukitan, sehingga persoalan aksesibilitas yang terbatas menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Suatu saat, pada medio 2015 sore, terjadilah bencana hidrometeorologi yang dipicu hujan lebat yang berdampak longsor di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan. Saat itu Daman masih menjabat sebagai Sekda. Ia harus mendampingi Penjabat Bupati Kukar Chairil Anwar meninjau lokasi bencana. Tidak ada pilihan, hanya kendaraan motor trail yang dapat menjangkau lokasi itu. Deddy Arianto, yang akrab dipanggil Boy Redi, menerima telepon dari kawannya di komunitas trail. “Pak Bupati dan Sekda minta ditemani bermotor trail, meninjau lokasi bencana di Loa Janan” cerita Boy Redi mengenang awal perkenalan dengan Daman. Hujan masih belum reda, kedua pejabat harus bergegas ke lokasi bencana longsor. Komunitas trail akhirnya memfasilitasi mereka dengan motor trail. Juga turut menemani hingga ke lokasi. Dipinjamilah kedua pejabat itu dengan motor yang sesuai, postur tubuh Pak Heri (Pj. Bupati) besar, jadi pakai motor KLX 250. Seusai acara itu, Daman pun kepincut pada kendaraan dual sport itu, bahkan akhirnya menggandrungi menjadi hobi. Bukan untuk sekadar gaya-gayaan. Bagi Daman, mengendarai motor trail menerobos jalur bermedan menantang, memasuki wilayah

17 pelosok Kukar, seperti jalan bushido yang dilakukan seorang samurai. Bersama Boy Redi dan penghobi trail lainnya, ia membentuk sekaligus menjadi pembina komunitas Ready Trail Refreshing (RTR) Kutai Kartanegara. Anggotanya sudah menyebar hingga tingkat kecamatan se-Kutai Kartanegara. Tak terbilang lagi berapa kali Boy Redi menemani Daman ngetrail ke pelosok Kukar. Sejak sebagai Sekda hingga menjabat Bupati Kutai Kartanegara. Dari intensitas kebersamaan itu, Boy memahami betul apa yang menjadi perhatian Edi Damansyah setiap kali mendatangi kawasan pelosok dan berdialog dengan warga. Di mata mantan atlet gulat Kukar ini, Daman dipandang sebagai figur pejabat yang unik sekaligus bijak. Punya perhatian lebih terhadap pemenuhan hajat hidup orang banyak. Seperti air bersih, listrik, jalan, kesehatan dengan pendidikan. Apabila layanan dasar itu ada persoalan, Daman pun marah. Ia akan menegur pejabat instansi terkait. Tahun-tahun awal blusukan-nya ke kampung-kampung, banyak warga yang tidak mengetahui Edi Damansyah adalah pejabat teras di Kukar. Tak mengherankan jika acapkali tak ada sambutan, apalagi seremonial. Baginya, itu semua tidaklah masalah, ia tetap blusukan. Atas respons positif atau negatif publik dari kegiatan blusukannya, Daman menghadapi dengan lillahitaala, ia serahkan penilaian itu kepada Tuhan Setiap muncul pengaduan warga, Daman mengupayakan untuk meninjau langsung ke lokasi, cek fakta lapangan, sekalipun di tengah gelap malam. Kehadirannya tak selalu berombongan. Seringkali hanya dengan satu orang teman pun, berangkatlah ia. Begitu seringnya Boy diminta menemani, dari sinilah awal mula nama panggilan Boy ditambah dengan Redi, yang berasal dari kata ready. Ia selalu standby jika Daman menelepon, ready, ujar Boy Redi sambil tertawa lepas.

18 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Banyak pengalaman mengendarai motor trail telah dialami Daman. Mulai dari jatuh, terluka, kelaparan, bahkan tenggelam. Tanggal 14 Desember 2021, selepas acara resmi peninjauan lahan pertanian di Desa Cipari, Kecamatan Muara Kaman, Daman mengajak ajudan dan riders RTR menuju Batu Dinding, Kecamatan Tenggarong Seberang. Ia ingin melihat hasil akhir pengecoran jalan di sana. Rombongan itu harus menyeberang sungai Mahakam dengan perahu. Jalur sungai dipilih untuk memperpendek jarak tempuh. Boy Redi sudah berfirasat buruk setelah melihat perahu yang akan mereka tumpangi, yang sebenarnya dirasakan sudah tidak laik. Apalagi mereka juga menumpangkan enam unit motor trail di atasnya. Di saat penyeberangan baru ditempuh setengah perjalanan, tiba-tiba air masuk ke lambung perahu. Nakhoda yang masih berumur belasan tahun itu tampak kewalahan menguras air. Lambat tapi pasti, perahu yang membawa rombongan Daman itu pun akhirnya tenggelam, karam. Dalam keadaan genting seperti itu, berbekal pengalaman pernah menjadi nakhoda kapal pengangkut kayu, Daman tampak tenang. Ia memberi aba-aba kepada rombongannya. Jaket, sarung tangan, sepatu, helm semua dilepas. Berikutnya, menjauhkan tubuh dari bawah atap kapal, lalu menempelkan diri atau memeluk erat tiang kapal. Posisi tersebut dipertahankan hingga perahu tenggelam. Dan mereka bisa mengapung dengan satu jeriken. Warga yang mengetahui ada perahu karam pun segera memberikan pertolongan. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan warga. Enam unit motor trail yang tenggelam membutuhkan waktu dua hari untuk diangkat ke permukaan. Mereka menggunakan jasa

19 penyelam tradisional (penyelam kompresor) warga setempat. Sedangkan perahu, tidak dapat diselamatkan. Boy sempat merekam proses evakuasi oleh warga dan mengirimkannya ke grup WhatsApp komunitas trail. Sontak peristiwa perahu karam yang ditumpangi Bupati Kukar itupun menyebar ke berbagai platform media sosial dan disorot media massa. Kapolres dan Kodim Kukar tiba di lokasi evakuasi. Nakhoda perahu yang mengetahui kalau penumpangnya adalah Bupati Kukar, tampak khawatir, berkali-kali ia meminta maaf. Blusukan Bupati Kukar Edi Damansyah Foto: istimewa

20 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR Blusukan Bupati Kukar Edi Damansyah

21 Daman pun menenangkan nakhoda itu. Ia juga menanyakan kondisinya pascakejadian kecelakaan yang mereka alami. “Sabar, tidak apa-apa. Kamu nggak apa-apakah? Yang namanya musibah ini, tidak ada yang tahu,” ucapan Daman menenangkan nakhoda. Peristiwa itu merupakan pengalaman pribadi Boy yang paling menegangkan selama menemani Daman blusukan dengan trail. Kalau hanya terjerembab, luka, tersesat, kehabisan bekal konsumsi, serta bermalam di tengah hutan pun, itu biasa. Blusukan dengan motor trail selalu diselipkan Daman di setiap agenda kegiatan resminya. Para riders RTR telah dihubungi dan menanti Daman hingga acara resmi selesai. Informasi lokasi yang dituju dapat bersumber dari siapa saja. Termasuk laporan warga. Usai acara panen raya di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Boy dan teman-temannya sudah menanti Daman untuk menyusuri areal perkebunan sawit. Perjalanan dengan motor trail mulanya lancar dan mengasyikkan. Melongok ke belakang, ternyata ada teman yang tersesat. Daman yang memimpin jalur, berhenti dan meminta rombongan menunggu rekan yang tertinggal. Tiba-tiba hujan turun. Masalah datang. Jalur tanah perkebunan sawit yang basah menyebabkan trek menjadi becek dan licin. Kondisi ini menyulitkan, terutama bagi riders pemula. Tanah becek dan lengket, licin dan menanjak, lengkaplah sudah. Agar tak slip dan jatuh, para raider sering kali mengempeskan ban motornya, kemudian melilitkan tali atau rantai pada rodanya. Dengan cara ini, motor pun dapat berjalan lebih stabil dan tidak slip lagi. Lantaran skill bermotor trail rombongan itu tidak merata, akhirnya banyak anggota rombongan yang tertinggal atau menyerah menghadapi medan. Celakanya lagi, saat malam tiba jalur jalan masih licin. Mau tidak mau Daman dan rombongan memutuskan bermalam di

22 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR kebun sawit, tanpa tenda. Beralas tanah, beratap langit. Padahal di situlah tempat mayat berbaju Korpri, korban pembunuhan beberapa waktu lalu itu dibuang (peristiwa mayat dibuang, April 2015). Baru keesokan hari pukul 05.30 wita, mereka dapat keluar meninggalkan lokasi yang seram itu. Kejadian lain yang serupa, dialami ketika usai menghadiri acara di lokasi calon Ibu Kota Negara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara. Acara ngetrail yang diikuti para pejabat Pemkab Kutai Kartanegara itu berujung tersesat. Kondisi malam gelap gulita dan berkabut, memaksa mereka tidak melanjutkan perjalanan. Meski dibujuk agar mau dijemput tim dari Tenggarong dengan kendaraan offroad agar bisa keluar dari lokasi, Daman menolak. Ia meminta semua peserta tetap solider menunggu teman yang tertinggal. Dari dokumentasi video pribadi Boy, Daman tampak turun tangan langsung membantu seorang Kapolsek yang terjatuh di jalur trek yang licin. Daman berpedoman, berangkat sama-sama, pulang pun harus bersama-sama. Mereka pun sepakat menunggu jemputan yang tiba keesokan hari. Saat masih menjadi staf, Daman juga sudah terbiasa blusukan. Terutama saat menjabat sebagai Kasubbag Keagrariaan. Dia mesti pergi ke daerah-daerah pelosok karena banyak aset bermasalah milik Pemda yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai. Sebelum era reformasi (1998), Kabupaten Tingkat II Kutai merupakan kabupaten terluas di Indonesia. Wilayahnya meliputi Kutai Barat, Kutai Timur, Bontang, dan Mahakam Ulu. Seusai pemekaran wilayah, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Bontang telah mendiri menjadi kabupaten/kota tersendiri. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Kutai Kartanegara, Saiful Bahri, termasuk pejabat yang beberapa kali diajak Daman blusukan.

23 Bersama Daman dan Wakil Bupati Rendi Solihin, mereka menuju calon lokasi Ibu Kota Negara di Desa Sepaku, Kecamatan Samboja. Lewat jalan mulus butuh waktu 2-3 jam perjalanan. Dengan off road, rombongan bupati ini bisa memangkas waktu melalui jalan pintas yang hanya berkisar satu jam perjalanan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kutai Kartanegara, Muhammad Zia Ulhaq termasuk salah satu tokoh muda yang turut melihat perkembangan pembangunan di Kutai Kartanegara lewat akun media sosial bupati. Apalagi Daman cukup eksis bergiat di akun medsosnya. Sisi positifnya, masyarakat sudah melek medsos, sehingga bisa melihat kerja-kerja pemerintah. Seperti kegiatan blusukan bupati di pelosok-pelosok yang menurut Zia, dampak yang ditimbulkan pasca blusukan masih kurang efektif. Bahan-bahan pokok, LPG masih mahal di sana. Ia berharap pemerintah Kutai Kartanegara bersedia melibatkan mahasiswa dan anak-anak muda dalam membahas kemajuan Kukar. Setidaknya pemerintah membuka peluang komunikasi untuk menyampaikan aspirasi. Tidak sekadar memandang mahasiswa sebagai pihak yang hanya bisa menggelar demo-demo saja, sebaiknya juga dilibatkan dalam dialog. Absen di Gedung Dewan Lain di gedung eksekutif, lain pula di gedung legislatif. Rupanya, Pimpinan DPRD Kutai Kartanegara mempunyai catatan khusus Muhammad Zia Ulhaq Foto: istimewa

24 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR terhadap mitranya, Bupati Edi Damansyah. Pimpinan Dewan itu mencatat Daman sebagai bupati yang paling sering absen dari kegiatan dewan. Daman lebih sering mewakilkan undangan dewan itu kepada Wakil Bupati Rendi Solihin, bahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar sekali pun. “Dari catatan daftar presensi, hampir semua (paripurna) Pak Wakil (Wabup) yang hadir,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kukar (Fraksi PKB), Siswo Cahyono. Padahal di banyak daerah, komunikator aktif dengan para legislator adalah bupati katimbang wabup. Begitu pun di masa kepemimpinan bupati Syaukani Hasan Rais dan Rita Widyasari. Kedua bupati yang sama-sama politisi Partai Golkar itu lebih sering datang ke sidang dewan. Kondisi sebaliknya terjadi di masa Bupati Edi Damansyah. Komunikasi para legislator lebih intens dengan Wabup dari pada Bupati. Siswo menduga, telah ada kesepakatan pembagian peran di antara keduanya. Mengingat sebelum menjadi Wabup, Rendi juga seorang anggota dewan, sehingga semua urusan yang berhubungan dengan legislatif diserahkan kepadanya. Secara emosional, Rendi pun memiliki ikatan yang lebih dekat dengan para legislator itu. Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid lebih menyayangkan gaya komunikasi Daman. Bahkan hal ini telah menjadi penilaian tersendiri di mata dewan, termasuk juga kementerian. “Soal harmonisasi. Kalau ada pembahasan tentang anggaran dan segala macam perniknya, lebih banyak Wabup yang mewakili,” tukas politisi Partai Golkar itu. Ia berharap, Daman dapat meluangkan waktu saat ada undangan untuk menghadiri agenda di gedung dewan. Apalagi kegiatan itu untuk kepentingan masyarakat pula. Meskipun sama-sama sibuk, tetapi saat menghadapi permasalahan berkait dengan

25 anggaran, Perda, dan segala hal yang harus dihadiri bupati, sebaiknya bupati harus hadir, tegas Rasid. Tidak aktifnya Daman dalam kegiatan di sidang DPRD juga diakui oleh Plt. Kepala Bappeda, Syarifah Vanesa Vilna. Mungkin karena Daman lebih banyak menghabiskan energinya di lapangan. Juga untuk memastikan tercapainya kinerja perangkat daerah untuk meraih visi misi yang telah digariskan dalam RPJMD 2021-2026. Daman tak menampik jika dinilai kurang aktif mengikuti agenda-agenda di rumah rakyat itu. Lantaran sejak awal pemerintahannya, ia telah berbagi tugas dengan Rendi Solihin selaku wakilnya. Hal ini karena tidak semua kepala daerah bisa memberi peran kepada wakilnya. Kadang kala seorang wakil tidak begitu memahami peran dan fungsinya. Pembagian peran itu pun telah diterapkan Daman saat menjadi wakil bupati mendampingi Rita Widyasari. Daman berinisiatif membuat rencana strategis (renstra) yang berisi penjabaran fungsi dan peran wakil bupati. Bahkan Rita tak tahu menahu peran wakilnya. “Saya kan birokrat tulen. Bupati saya sodori itu, ya cuma bilang, laksanakan saja, Pak,” kenang Daman. Sayangnya, Renstra yang telah disusun Daman tak banyak diimplementasikan karena ia pun tak banyak diberi peran. Menurut Daman, ini pasti bukan karena keinginan bupati. Lantaran ada Tim-11 di Kukar yang berperan besar dalam pemenangan pilkada pasangan tersebut. “Jadi ya, saya ambil posisi apa yang bisa saya lakukan untuk memberikan dorongan penguatan kepada bupati. Diminta atau pun tidak,” papar Daman. Barulah ketika Daman terpilih sebagai bupati, ia menerapkan kembali gagasan pembagian peran tersebut. Rendi diberi

26 MENGAYUH WAKTU MEMBANGUN KUKAR kewenangan penuh untuk menjalin komunikasi dengan anggotaanggota dewan terkait posisi tawar politik, baik dalam hal anggaran maupun hal lain. Sementara dalam hal-hal tertentu, Daman sendiri yang hadir ke gedung yang bersebelahan dengan Kantor Pemkab Kukar itu. Rendi juga berperan sebagai Ketua Penanggulangan Stunting yang merupakan ex-officio dari ketugasannya sebagai wakil bupati. Pemberian kewenangan lebih untuk menjalin komunikasi sebagai mitra DPRD, tak jadi soal bagi Rendi. Apalagi sejak umur 26 tahun, ia telah berkecimpung sebagai anggota dewan. Dan pada usia 28 tahun masuk di kawasan pemerintahan sebagai wakil kepala daerah. Di dunia politik, pengalaman Rendi lebih lama katimbang Daman. Keluarganya pun juga dari latar belakang politik. Saat menjadi wakil bupati, ia juga diberi tugas khusus terkait pengembangan generasi milenial. Seperti menggelar aneka festival dengan mendatangkan artis-artis ibukota untuk menarik minat generasi Z. Foto: istimewa